C MYK
SuaraMedia NasionalCom
Media Online: suaramedianasional.com
Edisi 116 / V / 21-31 Desember 2013
@smedianasional
Harga Rp 5.000,- (Luar Kota+Ongkos Kirim)
Menkumham
Perppu Disetujui, MK Harus Menyesuaikan Dewan Pers Minta Polisi Konsultasikan Kekerasan Atas Pers BATAM, SMN Direktur Eksekutif Lembaga Pers Doktor Soetomo (LPDS) Priyambodo RH meminta kepolisian untuk mengonsultasikan dengan Dewan Pers saat menerima laporan kekerasan yang menimpa pekerja pers (wartawan/pewarta) saat menjalankan tugasnya. “Dewan pers dalam waktu maksimal satu bulan akan merekomendasikan pada kepolisian apakah kasus yang dilaporkan dapat diproses dengan UU Pers, atau UU KUHP,” katanya di Batam, Selasa. Baca DEWAN PERS... hal. 10
JAKARTA, SMN - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Amir Syamsuddin mengatakan disetujuinya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 tahun 2013 tentang Mahkamah Konstitusi akan memberikan sejumlah konsekuensi. MK, lanjut Amir, harus melakukan penyesuaian langsung dengan adanya aturan ini.
pengawas. Dengan disetujuinya Perppu MK menjadi undangundang, maka pengawasan MK akan dilakukan Majelis Kehormatan Hakim yang permanen. Menurut Amir, Kementerian akan membuka dialog dan komuniasi dengan MK. MK diminta untuk segera menyesuaikan diri dengan aturan baru yang disahkan DPR hari ini. Selain persoalan pengawasan, Amir
“Tentunya, diharapkan akan ada penyesuaian, kami tidak akan melepaskan. Ke depan, kami akan konsultasi ke MK. Segala sesuatunya bisa disesuaikan,” ujar Amir, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Selatan, Kamis (19/12/2013). Amir membenarkan sejumlah ketetapan MK yang harus disesuaikan yakni terkait dengan Dewan Etik yang baru saja dibentuk lembaga itu sebagai badan
juga mengakui proses pemilihan hakim konstitusi ke depan harus memenuhi prasyarat minimal 7 tahun keluar dari partai politik. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Amir Syamsuddin. Backgroud gedung Mahkamah Konstitusi.
Baca PERPPU MK... hal. 11
Akibat Tak Diawasi
Ilustrasi
Pembangunan Asrama dan Sekolah MAN Pagar Rujab Ketua DPRD Gunung Insan Cendikia Masih Berjalan Ditempat Mas Dikerjakan Asal Jadi
Polres Mojokerto
Bongkar Sindikat Penjualan ABG MOJOKERTO, SMN - Sindikat penjualan gadis dibawah umur berhasil dibongkar jajaran Reserse Kriminal Polres Mojokerto, Jawa Timur. Korbannya seorang pelajar SMP warga Desa Wates Negoro, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto.Gadis malang ini dijual ke salah satu germo dilokalisasi Tretes, Kabupaten Pasuruan. Baca PENJUALAN ABG... hal. 11
Bangunan Asrama
Tak Bisa Kawin di Hari Libur
Warga Demo Kejari Kediri
Pemasangan pemberitahuan
KEDIRI, SMN - Kasus dugaan pungutan liar (pungli) yang dilakukan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kota Kediri Romli berimbas. Banyak masyarakat Kota Kediri yang tidak bisa melangsungkan perkawinan karena penghulu tidak bersedia menikahkan pada hari libur. Padahal warga berpedoman pada adatistiadat berdasar hitungan Jawa. Lantaran tidak dapat menikah dihari libur, puluhan warga
PALANGKA RAYA, SMN Seperti yang telah diberitakan SMN pada Edisi Nopember 2013 lalu, Pembangunan Sekolah MAN Insan Cendikia Palangka Raya sampai berita ini diturunkan lagi masih menemukan jalan buntu. Hal ini terbukti sampai saat ini pembangunan Asrama Sekolah MAN Insan Cendikia tersebut masih istirahat ditempat, hal itu terjadi karena warga pemilik tanah tidak mau tanahnya
KUALA KURUN, SMN Bangunan pagar rumah jabatan (Rujab) Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah, senilai Rp 954. 342.000,- yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) Kab. Gunung Mas Tahun 2013, oleh kontraktor pelaksana CV. Tegar Kurnia Pusat Kuala Kurun dikerjakan asal jadi. Bahkan
Baca ASRAMA.. hal. 11
Baca PAGAR RUJAB.. hal. 10
PPIP Desa Macanan Rawan Penyelewengan
Kota Kediri menggeruduk Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) setempat di Jalan Jaksa Agung Suprapto, Kota Kediri, Senin (16/12/2013). Mereka mendesak terdakwa Romli dibebaskan. “Masyarakat di Jawa memegang teguh adat-istiadat hari pasaran. Misalnya, hari geblake mbahe (hari meninggalnya kakek atau neneknya), tidak dapat digunakan untuk melangsungkan pernikahan”, ujar Tomi Ari Baca DEMO KAJARI... hal. 11
Bangunan pagar Rujab Ketua DPRD Kab. Gunung yang Baca BANTUAN... 11 Mas Dikerjakan Asalhal. Jadi
OMS Macanan Hariyanto
NGANJUK, SMN - Tahun 2013 Kabupaten Nganjuk mendapat program PPIP sebanyak 102 desa. Regular 1 dan 2 sebanyak 18 desa sedangkan yang 84 desa adalah PPIP dengan dana dari APBN-P. Salah satu penerimanya adalah Desa Macanan Kecamatan Loceret. Dana sebesar Rp 250 juta tersebut diwujudkan dalam bentuk rabat jalan dengan volume 300 meter kubik. Sesuai dengan aturan PPIP Dimana dana Rp 250 juta tersebut untuk BOP Rp 5 juta sedangkan yang Rp 245 juta untuk pemba-
ngunan sehingga biaya per meter kubiknya mencapai kurang lebih Rp 800 ribu/meter kubik setara dengan biaya per kubik beton mutu K 225. Sedangkan di lapangan tampak pengerjaan rabat jalan tersebut terkesan asal jadi Menurut ketua OMS Macanan Hariyanto ketika dikonfirmasi masalah ini menjelaskan bahwa dia tidak tahu mengenai RAB-nya. Sebab OMS tinggal menerima jadi sedangkan yang membuat adalah pendampingnya. OMS hanya tinggal pelaksanaan di lapangan saja. Baca PPIP MACANAN... hal. 10
Terkait Dugaan Pelecehan dan Perbuatan Tidak Menyenangkan Pada Wartawan
Kadindik Kab Malang Panggil Oknum Guru SMPN 02 Singosari “Kami akan segera memanggil Kepala SMPN 2 Singosari untuk menindaklanjuti dugaan pelecehan profesi wartawan oleh oknum guru SMPN 2 Singosari”, ujar Budi Iswoyo. MALANG, SMN - Terkait tindakan arogansi oknum guru SMPN 02 singosari yang bernama Kristanti Inawati yang diduga melecehkan profesi wartawan dengan Baca OKNUM GURU... hal. 11
Iklan / Langganan hubungi : Tlp. (0354) 691147, HP 081 231 515 435
Email: suaramedianasional@gmail.com