Suara Media Nasional edisi #117 by Suara Media Nasional

C MYK

SuaraMedia NasionalCom

Media Online: suaramedianasional.com

Edisi 117 / VI / 6 - 12 Januari 2014

Surat Izin Penerbitan Usaha Pers: SK Menpen Nomor: AHU-62124.AH.01.01 Tahun 2013

@smedianasional

Harga Rp 5.000,- (Luar Kota+Ongkos Kirim)

Presiden SBY

Dewan Pers

Jurnalis Berpolitik Silakan Ajukan Cuti

Ilustrasi

ANGGOTA Dewan Pers YosefAdi Prasetyo menyarankan jurnalis yang memutuskan menjadi calon legislatif (caleg) ataupun tim sukses untuk mengundurkan diri sementara waktu ataupun tidak aktif secara permanen dari profesinya. Baca DEWAN PERS... hal. 11

Kenaikan Elpiji 12 Kg Bisnis Semata JAKARTA, SMN - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menilai kenaikan harga elpiji 12 kg merupakan keputusan yang hanya berdasarkan pertimbangan bisnis. Untuk itu, Presiden meminta institusi terkait untuk membahas masalah tersebut.

“Presiden SBY mendengar laporan bahwa kenaikan harga gas elpiji 12 kg menjadi perhatian dan kerisauan masyarakat. Presiden melihat bahwa kenaikan harga elpiji sebagai aksi atau keputusan korporasi berdasarkan pertimbangan bisnis semata,” kata Juru Bicara Presiden Julian

Ilustrasi

Aldrin Pasha melalui pesan singkat, Sabtu (4/1/2014). Julian mengatakan, di selasela kunjungan di Surabaya hari ini, Presiden telah memberikan arahan kepada Wakil Presiden

APK Caleg Main Paku Ilustrasi

Lemahnya Pengawasan, 50 Persen Proyek Dinkes Molor PASURUAN, SMN - Banyaknya pekerjaan fisik yang mengalami keterlambatan yang ada di Dinas Kesehatan (Dinkes) kabupaten Pasuruan di akui oleh kepala dinasnya, Loembini. Kepada SMN, melaui Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Aris Mustikaningtyas, mengatakan bahwa keterlambatan dibeberapa paket tersebut diakuinya memang terjadi. Keterlambatan terbanyak terjadipada paket pekerjaan ditingkat Polindes serta Puskesmas Pembantu atau pussen tu. Baca PROYEK DINKES... hal. 11

Ilustrasi: Banner Caleg terpaku di pohon

LAMONGAN, SMN Sudah sering kali Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) dan Panwaslu Lamongan melakukan penertiban Alat Peraga Kampanye (APK) baik yang berupa Bendera Partai, Poster dan Photo caleg di Lamongan Tetapi masi saja ada Banner Caleg yang dipaku di pohon penghijauan tepi jalan. Entah suatu kesengajaan atau sikap masa bodoh dari para pemasang gambar APK. Yang jelas gambar gambar caleg masi banyak yang asal paku di pohon. Kali ini adalah Gambar caleg

besaran. Hal itu terungkap hasil kerja Panitia Khusus (Pansus) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kapuas, tanggal 5 Agustus 2009 lalu. Berdasarkan laporan hasil Pansus DPRD Kabupaten Kapuas, bahwa dilapangan Pansus menemukan perambahan hutan, oleh 5 PBS tersebut yang dilakukan secara besar-besaran Baca 5 PBS KALTENG... hal. 11

Baca APK CALEG... hal. 11

tersebut segera dilaporkan. “Setelah itu, peserta rapat juga diminta menjelaskan kepada publik mengenai hasil rapat koordinasi hari ini,” kata Julian. Seperti diberitakan, PT

Pertamina Tbk per 1 Januari 2014 menaikkan harga elpiji nonsubsidi tabung gas 12 kg sebesar 68 persen atau sekitar Rp 3.959 per kg. Dengan harga itu, Baca ELPIJI 12 KG... hal. 11

PSB Tahun Ajaran 2013-2014 MAN Mojosari Cekik Leher Wali murid terasa menjerit setelah mendengar uang pendaftaran masuk MAN Mojosari sampai jutaan rupiah pada tahun ajaran 2013-2014 saat ini MOJOKERTO, SMN - Sepertinya program pemerintah untuk wajib belajar bagi putraputri warga Indonesia semakin jauh kearah keberhasilan, bagaimana tidak disana sini pemerintah telah mengucurkan dana bantuannya untuk siswa sekolah mulai dari sekolah tingkat dasar sampai dengan sekolah tingkat lanjutan dan bahkan berbagai macam bentuk bantuan untuk sarana dan prasarana kegiatan belajar mengajar, akan Baca MAN MOJOSARI.. hal. 11

BANTUAN... hal. 11 SuparnoBaca (Humas) MAN Mojosari

Sanksi Berat Menanti Oknum Guru SMPN 02 Singosari

5 PBS di Kalteng Disinyalir Rambah Hutan Besar-besaran PA L A N G K A R AYA , SMN - 5 (lima) Perkebunan Besar Swasta (PBS) yakni, PT. Dwi Warna Karya (Dwika), PT. Kalimantan Ria Sejahtera (KRS), PT. Kapuas Maju Jaya (KMJ) dan PT.Wana Catur Jaya Utama (WCJU) yang berlokasi di Kecamatan Kapuas Tengah dan Kapuas Hulu, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah di sinyalir melakukan perambahan hutan besar-

salah satu partai tertampang jelas terpaku di pohon jalan kusuma bangsa (depan pasar burung) lamongan. PadahalAPK tersebut jelas jelas menyalahi aturan panwaslu. Jalan kusuma bangsa termasuk jalan utama di kota Lamongan. Dan sudah barang tentu sering di lalui oleh semua lapisan masyarakat. Baik warga biasa ataupun pegawai pemerintah. Tapi entah, seolah tiada yang perduli dengan pemasangan APK yang di paku tersebut. Bahkan SatPol PP juga sering melakukan

Boediono agar segera melakukan langkah koordinasi antarkementerian dan instansi atau BUMN untuk menyikapi keputusan kenaikan harga elpiji 12 kg. Presiden meminta hasil rapat

Oknum guru SMP Negeri 02 Singosari dipanggil oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Malang terkait kasus perbuatan tidak menyenangkan dan kebebasan pers. “Jika terbukti bersalah sanksi berat akan diberikan”, ucap Budi Iswoyo. Sampai saat ini, pihaknya tinggal menunggu hasil laporan dari Bidang Sekmen. Aktivitas Perambahan Hutan besar-besaran juga yang dilakukan oleh, PBS PT. KMJdi Desa Jangkang, Kecamatan Kapuas Tengah, Kabupaten Kapuas

Budi Iswoyo, Kepala Dinas Pendidikan Kab. Malang

MALANG, SMN - Menindak lanjuti arogansi oknum guru SMPN 02 Singosari, Kepala Dinas Pendi-

dikan Kabupaten Malang berjanji akan mengusut tuntas kasus yang Baca OKNUM GURU... hal. 11

DikbudPorPora Ponorogo

Mencari Bakat Untuk Pemeran Dalam FTV PONOROGO, SMN Bakat seseorang sudah dapat diketahui semanjak masih kecil, talenta apa yang ada pada diri seseorang itu tampak dalam kehidupan sehari-hari apalagi dalam seni peran dalam film yang setiap adegan selalu mengutamakan dialog. Bakat bukan hanya di seputar itu saja banyak sekali bisa modeling, aktor atau aktris atau bisa juga disebut pemain watak, Foto model dan masih banyak lagi.

Iklan / Langganan hubungi : Tlp. (0354) 691147, HP 081 231 515 435

Untuk mendapatkan talenta yang berbakat dalam seni acting untuk dapat memerankan diri di FTV yang akan diproduksi, DikbudPorpora mengadakanAudisi Casting yang digelar pada tanggal 21 s/d 22 desember 2013 yang disponsori oleh telkomsel dan MPM Motor ponorogo kemarin. adapun acara tersebut dihadiri oleh ratusan para kontestan yang berasal dari berbagai kota, ada yang Baca PEMERAN... hal. 11

Sarah, salah satu kontestan yang mendapat peran sebagai pembantu peran utama di FTV

Email: suaramedianasional@gmail.com

ETALASE

Suara Media Nasional Edisi 117 / VI / 6 - 12 Januari 2014

Panwaslu Beberkan Parpol dan Caleg yang Langgar Aturan Kampanye Warga yang masih kekurangan air bersih

Krisis Air Bersih

Ribuan Warga Kota Lubuklinggau Masih Mandi di Sungai LUBUKLINGGAU, SMN - Ribuan jiwa warga Siringagung, Kota Lubuklinggau, Sumatera Selatan, hingga saat ini masih menggunakan air sungai Kelingi untuk masak, mandi dan cuci. “Pola pehidupan tersebut sudah berjalan sejak nenek moyang, namun belum ada alternatif pemerintah daerah mengatasinya dengan penyediaan air bersih serta kakus umum,” kata salah seorang tokoh muda setempat, Herman Sawiran, Senin. Ia mengatakan, sekarang Sungai Kelingi dari jaringan irigasi teknis itu mulai tercemar karena di bagian hulunya melalui sebagian Kota Lubuklinggau dan wilayah perumahan. Sedangkan kebutuhan primer air bersih dan WC umum masyarakat yang harus dipenuhi, jika tak terpenuhi dikhawatirkan kehidupan masyarakat di Kelurahan Siringagung itu terancam terjangkit berbagai penyakit. Untuk memenuhi kebutuhan air bersih dan jaringan sanitasi warga tersebut, salah satunya pemerintah Kota Lubuklinggau menyediakan jaringan air bersih dan WC umum. Salah seorang warga Kelurahan Siringagung Naila, mengatakan, pihaknya setiap hari tetap menggunakan air irigasi tersebut karena tidak memiliki sumur gali apalagi jaringan air bersih. “Kalau ada sarana air bersih warga akan mengubah kebiasaan mandi di sungai karena sungai itu saat ini mulai tercemar,” tuturnya. Ketua DPRD Lubuklinggau, Hasbi Asadiki, mengharapkan, dinas pekerjaan umum setempat agar membangun sanitiasi untuk MCK masyarakat tersebut. “Dinas PU sifatnya hanya mendirikan bangunan MCKnya saja, sedangkan untuk ketersediaan air bersih akan Bukit Sulap Lubuklinggau,” katanya. (asn)

BOJONEGORO, SMN - Panwaslu Bojonegoro, Jawa Timur, segera mengirimkan rekomendasi tentang pemasangan alat peraga kampanye yang melanggar aturan, kepada Basan Keaatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Bojonegoro, agar ditertibkan. “Kami akan mengirimkan kepada pemkab rekomendasi APK milik parpol dan caleg yang melanggar ketentuan pekan depan,” kata Divisi Penindakan dan Pelanggaran Pemilu Panwaslu Kabupaten Bojonegoro Dian Widodo di Bojonegoro, Sabtu (4/1). Pihaknya masih melakukan pendataan APK yang melanggar kententuan, baik Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye 2014 dan Peraturan Bupati (Perbup) Bojonegoro tentang Pemasangan Alat Peraga Kampanye. “Data yang pernah kami himpun dulu sedikitnya ada 1.250 lokasi APK yang melanggar kententuan. Yang jelas kalau sekarang jumlahnya semakin bertambah,” katanya. Ia membenarkan Panwaslu sudah berkoordinasi dengan Bupati Bojonegoro Suyoto, Kepala Bakesbangpol Linmas Pemkab Hanafi, dan

Satpol PP membahas mekanisme penertiban APK akhir Desember 2013. Sesuai kesepakatan, katanya, prosedur penertiban dilakukan berdasarkan rekomendasi panwaslu yang berisi APK yang melanggar yang kemudian disampaikan kepada pemkab melalui Bakesbangpol Linmas. “Bakesbangpol Linmas nantinya yang akan meminta bantuan Satpol PP agar menurunkan APK yang pemasangannya melanggar kententuan,” ujarnya Meski penertiban APK belum berjalan normal, Dian mengatakan Satpol PP juga sudah mulai melakukan penertiban APK yang melanggar ketentuan, terutama di wilayah Kecamatan Kota, Kanor, dan Sukosewu. ”Sudah ada APK yang ditertibkan Satpol PP, meskipun baru sebagian,” ujarnya. Yang jelas, kata dia, jajaran panwaslu siap mendampingi Satpol PP dalam menertibkan APK yang melanggar ketentuan. ”Kami sudah menginstruksikan seluruh jajaran panwaslu mulai kabupaten, kecamatan, sampai desa agar mendampingi Satpol PP dalam menurunkan APK,” ujarnya. Kepala Satpol PP Pemkab Bojo-

Ilustrasi

negoro, Kusbiyanto pada kesempatan sebelumnya, menyatakan Satpol PP baru bisa menertibkan APK yang melanggar kententuan atas permintaan

Ilustrasi kapal tenggelam

TUBAN, SMN - Kenaikan harga Liquefied Petroleum Gas (LPG) 12 kilogram dari harga Rp70.500 menjadi Rp127.500 ribu per tanggal 1 Januari 2014 kemarin. Hal tersebut tentu saja banyak dikeluhkan para pengguna LPG, terutama ibu-ibu rumah tangga. Tidak hanya ibu-ibu yang menerima dampaknya, namun para agen dan pengecer LPG pun harus berpikir lagi untuk menjualnya ke masyrakat. Dampak dari kenaikan LPG mempengaruhi penjualan mereka alias, menurun. Sejak diumumkannya kenaikan LPG yang berukuran 12 kg, banyak pengguna yang beralih ke LPG yang berukuran 3 kg, dan laris. Disampaikan Bagiono (52) pemilik agen LPG Sumber Urip Jl Panglima Sudirman, Tuban, Sabtu (4/1). Untuk penjualan LPG 12 kg kian turun. Hal tersebut imbas dari kenaikan harga dari Rp57 ribu per unitnya, “Sebelumnya saya bisa menjual LPG yang 12 kg hingga 25 unit. Sekarang hanya menjual 8-12 unit saja,” akunya. Masih dikatakan Bagiono, bahwa harga LPG 12 kg jika sampai daerah pedesaan, harganya bisa mencapai Rp140 ribu-an, satu tabungnya. Harga tersebut termasuk biaya transportasi. Selain itu, banyak warung-warung yang menggunakan LPG dengan 12 kg, “Sekarang mereka beralih ke LPG yang 3 kg,” sambungnya. Untuk permintaan LPG dengan ukuran 3 kg kini mengalami peningkatan. Hal itu terbukti dengan penjualan yang biasanya hanya 300 unit, kini mengalami kenaikan menjadi 400 unit tabung. (par) Penerbit Surat Izin Usaha Penerbitan Pers Perusahaan Kantor Pusat Kantor Redaksi Telp./Fax Penanggung Jawab & Penasehat Hukum I

Penasehat Hukum II Dewan Penasehat

Komisaris Utama Direktur Utama Direktur II Direktur III Pimpinan Redaksi Wakil Pimred Bendahara Dewan Redaksi Redaktur Pelaksana Humas Pimpinan Korlip Kordinator Liputan Fotografer Manager Marketing Marketing

kewenangan Satpol PP tanpa harus menunggu permintaan Bakesbangpol Linmas,” katanya. (ian)

KM Dewaruci Derita Kerugian Rp 5 Miliar Akibat Tabrakan

LPG 12 Kg Naik 50%, Banyak Warga Buruh LPG 3 Kg

Ilustrasi

Bakesbanpol Linmas. “Meskipun demikian, kami sudah menertibkan sebagianAPK yang melanggar Perbup Bojonegoro yang memang menjadi

GRESIK, SMN - Kerugian akibat peristiwa tabrakan KM Dewaruci Jaya dengan kapal yang sedang berlabuh di Pelabuhan Gresik, Jawa Timur mencapai Rp 5 miliar. Besaran kerugian itu karena KM Dewaruci Jaya kehilangan muatan satu kontainer yang

jatuh ke laut usai kapal mengalami kebocoran di buritan atau lambung sebelah kiri. “Berdasarkan laporan yang kami terima, kerugiannya sekitar Rp5 miliar, sebab KM Dewaruci Jaya yang dinah-kodai Syamsudin Djoned (69)

kehila-ngan satu kontainer karena jatuh ke laut,” Kasatreskrim Polres Gresik AKPAyub Diponegoro, seperti dilansir Antara, Sabtu (4/1). Ayub mengatakan, tabrakan kapal itu terjadi dini hari tadi sekitar pukul 01.10 WIB. Saat itu KM Dewaruci

Jaya dengan tujuan Ketapang dan bermuatan Semen 1.100 ton terbawa arus kencang sehingga menabrak kapal yang sedang berlabuh di depan Pelabuhan Petro Gresik. Akibat peristiwa itu, nahkoda memutuskan merubah haluan kembali ke Pelabuhan Gresik, dan kapal kemudian dikandaskan di pelabuhan umum. “Laporan terakhir menyebutkan tidak ada korban jiwa, dan semua ABK selamat dalam peristiwa itu,” ucap Ayub. Sementara Kepala Seksi Kepelabuhan Administrator Pelabuhan (Adpel) Gresik, Nanang Afandi mengatakan, aktivitas di Pelabuhan Gresik tidak terganggu dan berjalan seperti biasa. “Aktivitas pelabuhan tidak terganggu, dan KM Dewaruci Jaya sudah diamankan ke dermaga, dan kini kami bersama kepolisian tetap

melakukan pemeriksaan saksi dalam peristiwa itu,” katanya. Sebelumnya, sebuah Kapal Motor (KM) Dewaruci bermuatan pupuk bertabrakan dengan kapal lain saat berangkat dari Pelabuhan Gresik, Jawa Timur, Sabtu. Kapal itu sebelumnya melakukan aktivitas pemuatan barang di Pelabuhan Gresik, dan mulai meninggalkan pelabuhan pada Sabtu dini hari. “Saat meninggalkan pelabuhan, saya dapat info kapal itu bertabrakan dengan kapal lain, dan belum jelas kapal apa. Sehingga KM Dewaruci pagi ini dibawa kembali ke Dermaga 265 Pelabuhan Gresik karena mengalami pecah lambung,” kata Kepala Seksi Kepelabuhan Administrator Pelabuhan (Adpel) Gresik, Nanang Afandi. (gus)

BPJS Kesehatan di Jember Tak Bisa Dilayani JEMBER, SMN - Sebanyak 11 pusat kesehatan masyarakat (puskesmas) di Kabupaten Jember belum bisa melayani program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, yang mulai berlaku 1 Januari 2014. Pasalnya, ke-11 puskesmas belum memiliki tenaga kesehatan dan peralatan yang memadai sesuai syaratsyarat pelayanan BPJS. Yumarlis, Kepala Bagian Humas Dinas Kesehatan Jember, mengatakan layanan BPJS Kesehatan mensyaratkan puskesmas harus memenuhi unsur minimal,yaknimemilikiruangdanperalatan rawat inap (opname). “Dari 49 puskes-

: PT. SUARA MEDIA NASIONAL : SK Menpen Nomor: AHU-62124.AH.01.01 Tahun 2013 : CV. SUARA MEDIA GROUP : Dsn Temboro Ds. Plaosan Kec. Wates Kabupaten Kediri, Jawa Timur : Jl. Durian (Ruko PG Pesantren) Pesantren - Kota Kediri, Jawa Timur : (0354) 691147 : Tjutjut Suliyatno, SH. Kantor Advokat: Jl. Slamet Riyadi No. 29/67 Kota Kediri : Arif Wijanarko SH. : - KH. Drs. Imam Yahya Malik/ Gus Yahya (Ponpes Al Makruf Kedong Lo Kediri) - Noura Dian Hartarony, SE (Anggota Komisi 6 DPR RI) - Drs. Ali Rohmad M.Pd - Sodiq Sudiran Atmojo - Henry Cahyono S. Soroso - Farid Makruf, SE, ST : Winarti : Kanti Wiyoto : Edit Suwantara, SE : Agung Budiarto : Kanti Wiyoto : Yon Taufik Hidayat : Surono, M. Irfan Amrulloh, Hj. Mintarti, ST : Kanti, Winarti, Dian Prasetyo : Adi Prijanto, Drs. Muh. Ma’ruf MQ : Futi’ah SE, Abdul Rozaq, SH. : Drs. Widji Soeratno MM MBA : Syamsudin : Wendy Eko Winarto : M. Edy Fathurokim : Guntur Samsul Hadi ST, Anindita Absari

mas yang ada, baru 38 puskesmas yang memiliki rawat inap. Jadi, masih ada 11 puskesmas yang belum punya,” ujar dia. Selain itu, 11 puskesmas itu juga belum memiliki perlengkapan instalasi gawat darurat (IGD), laboratorium, dan poli pendukung. Padahal, kata dia, sesuai ketentuan BPJS, ada 144 jenis penyakit yang harus bisa ditangani petugas di puskesmas. Sejumlah penyakit berat yang sulit ditangani di puskesmas, kata dia, seperti diabetes melitus tipe 1 dan 2, demam berdarah dengue, tifus, hepatitis A, dan HIV/AIDS tanpa komplikasi. “Padahal tidak semua puskes-

mas memiliki kemampuan dan peralatan untuk menyelesaikan penyakit itu,” kata Yumarlis. Karenanya, Dinas Kesehatan Jember berjanji akan berusaha untuk memenuhi persyaratan puskesmas dan

rumah sakit agar bisa memenuhi kebutuhan dan persyaratan BPJS Kesehatan. Upaya itu, kata Yumarlis, lewat penganggaran ke APBD Jember tahun 2014 dan permintaan bantuan dari Kementerian Kesehatan RI.

M. Ismail Marzuki, Kepala Cabang BPJS Jember, mengakui saat ini tidak semua pelayanan kesehatan primer, termasuk puskesmas, mampu menangani 144 jenis penyakit itu. Karenanya, kata dia, untuk tahap awal ini, BPJS memberikan kelonggaran kepada pihak puskesmas untuk merujuk kasus penyakit berat ke rumah sakit, terutama dalam kondisi gawat darurat. Pasien yang dalam kondisi terancam kematian atau cacat akibat kecelakaan, kata dia, bisa dibawa langsung ke pelayanan sekunder, yakni rumah sakit. “Baik di rumah sakit tipe A, B, dan C,” katanya. (ram/tmp)

Tarif Iklan / Advetorial Suara Media Nasional 1 Halaman Warna Rp 15.000.000,- / Hitam Putih Rp 12.000.000,1/2 Halaman Warna Rp 10.000.000,- / Hitam Putih Rp 8.000.000,1/4 Halaman Warna Rp 7.500.000,- / Hitam Putih Rp 5.000.000,1/8 Halaman Warna Rp 3.000.000,- / Hitam Putih Rp 2.000.000,Iklan Kolektif Warna Rp 1.000.000,- / Hitam Putih Rp 750.000,-

Bagi yang berminat dapat hubungi alamat kami di Jl. Durian (Ruko PG Pesantren-Kota Kediri, Jawa Timur Telp. (0354) 691147, 081231515435, 082141625608

Crew dan Wartawan Surat Kabar Umum Suara Media Nasional Kota/Kab. Kediri: Agus Wiyono (Kabiro), Joko D., Susi, Johan Wahyudi, M. Ali Faizin, Supriyono, Prijo Atmodjo, Akhmad Afandi. Nganjuk, Bojonegoro: Rambu Magdalena, Joko Kustono, Kristian, Jonas. Suara Blitar: Ummu Chairu Wardani, Irul, Sri Sulistyoningsih, Agus Imam S. Biro Tulungagung/Trenggalek: Dian Prasetyo, Wartawan: Rudi L, Bambang Wilaga. Wartawan Surabaya, Sidoarjo: Mulyono, Slamet. Pasuruan: Fikri Setiawan. Bangkalan, Sampang:Wahyudi Hermawan. Pamekasan: Sulaiman. Tuban, Lamongan, Gresik: M. Zainus, SH (Kabiro), I Made Agus Budiana (Wakil Kabiro), Susiati, Supardi. Mardining Sawidji LA, Ibnu Abdillah. Jombang: Slamet W, Puji, Bambang Mardiono, Agus W. Mojokerto: Gunadi. Kabiro Kota/Kab Madiun, Magetan, Ngawi: Drs. Suyanto. Madiun Kota/Kab: J. Kustono. Magetan, Ngawi: Heri Aprianto, Resdika. Pacitan: Yon Taufik Hidayat. Banyuwangi: Misjan, Aripin, Arief Suparman. Malang Raya: C. Junaedi (Kabiro), Fajar Pratomo. Kota/Kab. Probolinggo, Lumajang: Edi Sunarko RD (Kabiro). Jember: Rambu Magdalena. Bondowoso, Situbondo: Khairunazi/Yusi. Perwakilan Bali: B. Wirawan. Biro Jawa Barat, Jakarta; Ahmad Faisholihin. Perwakilan Jawa Tengah: Mulyono RS. Perwakilan Maluku: Yohanes. Perwakilan Kalimantan Tengah: Mandau Suwandi. Biro Gunung Mas: Leuntung I Dehes. Perwakilan Sumareta Selatan: Hasan Bakri. Kabiro Kota Lubuklinggau, Kab. Musi Rawas: Abu Hasan Azhari. Perwakilan Kepulauan Riau: Ekowanto. Biro Kota Batam: Asriaadi, ST. Perwakilan Sulawesi Utara: Kurnelius. Perwakilan Propinsi Jambi: Sugianto. Desain/Layout: Irul. No. Rekening BRI Cabang Wonorejo Kecamatan Wates Kabupaten Kediri. No. 6271-01-000106-50-4. A/N. Winarti. No. Rekening Bank Jatim Capem Wates Kabupaten Kediri. No. 0782015257. A/N: Winarti Website: www.suaramedianasional.com. Email: suaramedianasional@gmail.com. Percetakan PT. Citra Cetak Pratama Sidoarjo. Isi diluar tanggungjawab percetakan. Kantor Biro Ponorogo: Jl. Basuki Rahmat No.17 A Ponorogo, contact person: 081231515435. Dewan Penasehat: Trimo. Kabiro: Ir. Prayudi Bahagia RW. Wartawan: Anny Hidayati, Tri Purwanto Budi Wiyono. Waspadai Wartawan Suara Media Nasional yang memegang Kartu Pers yang namanya tidak tercantum dalam BOK REDAKSI bukan tanggung jawab Redaksi. Bila Anda ingin berlangganan, Keluhan serta informasi. Bisa mengirim surat untuk redaksi kami, kirim dengan identitas diri ke Kantor Pusat “SUARA MEDIA NASIONAL” di Dusun Plaosan Desa Plaosan Kecamatan Wates Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Telp/Fax. (0354) 691147, 081231515435, 081234225711, 085645867811. Kami hanya memuat iklan berdasarkan order yang masuk dari pemasang iklan dan bila mana ada iklan yang tidak termuat harap menghubungi kantor redaksi “SUARA MEDIA NASIONAL”.

Suara Media Nasional Edisi 117 / VI / 6 - 12 Januari 2014

KEDIRI RAYA Dari Kediri untuk Indonesia

Goa Selomangleng Kediri

Simpang Lima Gumul Kediri

Tim Gabungan Amankan Natal dan Tahun Baru 2014 “Keluarga maupun Pemerintah Kabupaten Kediri mengucapkan Selamat Natal kepada seluruh umat Kristiani dan selamat Tahun Baru 2014 bagi seluruh masyarakat Kabupaten Kediri”, ucap Bupati Haryanti. KEDIRI, SMN - Menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru 2014 Pemerintah Kabupaten Kediri menggelar Rakor di Pendopo Kabupaten Kediri yang dilanjutkan Patroli Gabungan ke Wilayah melihat langsung kesiapan di Gereja Gereja. (24/12). Kegiatan tersebut sebagai upaya memelihara keamanan guna menjamin Stabilitas Kamtibmas yang kondusif di wilayah Kabupaten Kediri

sehingga dalam merayakan Natal 2013 dan Tahun Baru 2014 dengan aman, tertib dan lancar. AKBP Dheny Dariadi, SIK berpesan kepada seluruh masyarakat untuk saling menjaga keamanan dan menjadi polisi sendiri (menjaga keselamatan dan memberikan rasa aman untuk dirinya sendiri) dan Kepolisian akan melakukan penindakan hukum terhadap setiap pelaku tindak

pidana sesuai ketentuan yang berlaku. Bupati Kediri dr. Hj. Haryanti Sutrisno dalam perayaan Natal 2013 dan Tahun Baru 2014 mengajak untuk meningkatkan jalinan persaudaraan diantara seluruh anggota masyarakat Kabupaten Kediri dan atas nama pribadi, keluarga maupun Pemerintah Kabupaten Kediri mengucapkan Selamat Natal kepada seluruh umat Kristiani dan selamat Tahun Baru

2014 bagi seluruh masyarakat Kabupaten Kediri. Tim gabungan dari TNI, Polri, dan instansi terkait lainnya melakukan pengamanan perayaan Hari Natal dan Tahun Baru 2014 di Gereja-Gereja, pusat perbelanjaan, jalur jalur utama dengan mendirikan Pos Pengamanan, tempat rekreasi dan tempat perayaan perayaan. (hms/adv/kan) Bupati Haryanti saat Rakor di Pendopo Kabupaten Kediri

Pengobatan Gratis Ciptakan Desa Sehat

Ibu Wabub dan Ibu Sekda lihat langsung pengobatan gratis

KEDIRI, SMN - Hari Ibu yang jatuh pada tanggal 22 Desember merupakan hari yang bersejarah dalam kebangkitan wanita/ kaum Ibu secara terorganisasi untuk bergerak sejajar dengan kaum pria. Dalam menyambut Hari Ibu TP. PKK Kabupaten Kediri menggelar Bakti Sosial memberikan pengobatan gratis kepada masyarakat

yang ditempatkan di SDN 1 Kalinanas Desa Kalipang Kecamatan Grogol (21/12). Antusias warga untuk mendapatkan pengobatan gratis sangat besar, mulai pagi pukul 07.00 WIB sudah banyak warga yang berdatangan. Panitia menyediakan 2 (dua) kategori pengobatan yaitu Pengobatan Umum

dan layanan KB gratis khusus ibu-ibu. Ibu Wakil Bupati Kediri Rosyida Masykuri selaku ketua TP PKK Kabupaten Kediri dalam acara tersebut mengatakan mudah-mudahan kegiatan ini tidak berhenti disini saja tetapi harus terus dilakukan untuk menciptakan desa yang sehat. Camat Grogol Drs. Agoeng

Noegroho, MM sangat mendukung kegiatan sosial ini, karena kegiatan ini sangat bermanfaat dan dapat meringankan beban warga desa untuk mendapatkan layanan pengobatan, dengan warga desa yang sehat salah satu program Pemerintah Kabupaten Kediri telah teratasi. Dr. Hermawan, MARS Kepala RSUD Pare mengatakan ini merupakan bentuk kepedulian tim dokter RSUD Pare yang tergabung dalam Paguyuban Medika Kediri (PMK) bekerjasama dengan BPPKB Kabupaten Kediri. Baksos ini untuk mendorong masyarakat di luar komunitas dokter ikut berpartisipasi agar mempunyai kepedulian sosial yang tinggi jangan terlalu mengutamakan kepentingan pribadi karena banyak warga masyarakat pedesaan yang sangat membutuhkan pelayanan pengobatan.

Darminah salah satu warga yang mendapatkan pengobatan gratis karena sakit mata dengan raut wajah penuh kegembiraan merasa sangat

terbantu. Saya mengucapkan terima kasih dengan adanya acara ini sebab kami semua merasa diperhatikan oleh pemerintah, semoga pengobatan

semacam ini terus berlanjut. Saya pengen cepat pulang dan minum obat tambah Darminah dengan gembiranya. (hms/adv/kan)

Warga yang mengikuti pengobatan Gratis

Wakil Walikota Kediri

Sidak Pos Pengamanan Terpadu Walikota Kediri Abdullah Abu-bakar

KEDIRI, SMN - Dalam kegiatan pengamanan tahun baru 2014 ini, Wakil Walikota Kediri Abdullah Abubakar bersama Kapolres Kediri Kota AKBP Budhi Herdi Susianto dan pejabat Forpimda Kota Kediri melakukan sidak di 7 pos pengamanan terpadu Natal dan Tahun Baru 2014. Kegiatan dimulai dari Pemkot Kediri dan berlanjut menuju pos pengamanan terpadu di Jl Dhoho hingga seluruh pos pengamanan yang ada di

Kota Kediri. Puncaknya seluruh pejabat Kota Kediri berkumpul di Insumo Hotel untuk meniup terompet saat pergantian tahun baru. Walikota Kediri Abdullah Abubakar berharap tahun 2014 ini menjadikan Kota Kediri lebih tentram dan aman. Walikota Kediri terpilih ini mengajak warga Kota Kediri mendukung program kerja pemerintah Kota Kediri untuk lebih maju. “Kita bersama pejabat forpimda

Kota Kediri mengajak masyarakat Kota Kediri menjaga keamanan dan terciptanya rasa solidaritas sesama warga demi Kota Kediri yang semakin maju,” ujarnya. Sementara Kapolres Kediri Kota AKBP Budhi Herdi Susianto menjelaskan bahwa pihaknya menyiapkan anggota sebanyak 474 anggota termasuk TNI untuk pengamanan natal dan tahun baru. Sedangkan Dandim 0809 Kediri Letkol Inf Heriyadi menyatakan

Gaji PNS Molor

surat peringatan tunggakan rekening listrik dari PLN, sudah diterima, sejak tiga bulan sebelumnya. “Tunggakan listrik ini sudah tiga bulan lalu, seharusnya dibayar. Dan keuangan itu semestinya ada. Kemarin, karena waktu di PAK, pengajuan terlambat, maka realisasi juga terlambat. Ditambah lagi, belum ada tanda tangan walikota dalam APBD 2014 ini,” kecam Reza. Seperti diberitakan sebelumnya, kepergian walikota ke tanah suci untuk menunaikan ibadah umroh berdampak buruk terhadap sitem birokrasi.

DPRD Kota Kediri Kecam Walikota Samsul KEDIRI, SMN - Kalangan DPRD Kota Kediri mendesak Walikota Samsul Ashar segera menandatangani pembayaran gaji para Pegawai Negeri Sipil (PNS). Dewan khawatir keterlambatan pembayaran gaji akan berdampak buruk terhadap kinerja pegawai.

Desakan itu disampaikan oleh Ketua Komisi B DPRD Kota Kediri, Reza Darmawan. Menurutnya, keterlambatan gaji pegawai, karena walikota ijin cuti pergi umroh ke Mekkah, bukan alasan yang bisa dipertanggung jawabkan. “Inikan peristiwa yang terjadi

setiap bulan, tanpa harus diajari lagi. Seharusnya, saudara walikota menandatangani pembayaran gaji pegawai, sebelum pergi,” kecam Reza Darmawan, Jumat (03/1/14) Pria yang juga menjabat sebagai Sekretaris Fraksi PAN (F-PAN) Kota Kediri itu merasa kecewa dengan

tindakan walikota. Reza, begitu sapaan akrabnya menilai bahwa orang nomor satu di Kota Kediri itu tidak memiliki rasa tanggung jawab. “Keterlambatan pembayaran gaji PNS ini pasti akan berpengaruh terhadap kinerja para pegawai di pemkot. Gaji sangat diharapkan mereka. Dan harapan

saya, ini tidak berpengaruh terlalu panjang,” imbuh pemilik usaha keramba ikan di Sungai Brantas ini. Sementara itu, mengenai dampak lain, terjadinya keterlambatan pembayaran rekening listrik lampu Penerangan Jalan Umum (PJU), Reza menuding pemkot ceroboh. Sebab,

pihaknya menyiapkan 100 anggota yang terdiri dari anggota Kodim, Koramil ditambah satu kompi dari Yonif 521 dan Brigif 16/ WY. Untuk di Kodim 0809 satu kompi disiapkan demi pengamanan Natal dan tahun baru 2014 agar masyarakat bisa melaksanakan ibadah natal dan tahun baru dengan tenang. Setiap patroli di seputar pengamanan natal dan tahun baru anggota TNI berpatroli bersama. (hms/adv/kan)

Ketua Komisi B DPRD Kota Kediri, Reza Darmawan

Sebanyak 6.483 PNS belum menerima gaji dan tunggakan listrik PJU Rp 512 juta belum terbayar hingga jatuh tempo. (jo)

Doa Bersama RA se-Kota Kediri

Dari kanan H. Zuhri Kasubag TU Kemenag Kota Kota Kediri

KEDIRI, SMN - Dalam rangka memperingati dan memeriahkan Hari

Amal Bhakti Kementrian Agama Republik Indonesia yang ke-68, kantor

Kementrian Agama Kota Kediri menggelar doa bersama di Aula Ba-

abussalaam Masjid Agung Kota Kediri pada hari Senen tanggal 16 Desember 2013 mulai jam 08.00 s/d 10.00 WIB yang diikuti oleh murid RA se Kota Kediri yang berjumlah 1.370 anak terdiri dari 26 lembaga. Adapun tujuan pelaksanaan doa bersama ini antara lain: membangun dan meningkatkan ukhuwah islamiyah pada umumnya khususnya dikalangan RA, sebagai forum silaturrohim antar sesama RA di Kota Kediri, pembelajaran dan pembekalan pada murid RA untuk audensi / sowan kehadapan Alloh SWT memohon ampunan, taufiq dan hidayah-Nya, sehingga tidak lama lagi Bangsa Indonesia akan diangkat oleh Alloh SWT sebagai Bangsa dan Negara yang senantiasa memperoleh barokah dan ampunan yang sempurna dalam segala bidang. Disamping itu juga merupakan pembelajaran bagi murid RA untuk senantiasa bersandar dan mengharap-

kan keridloan Alloh dalam setiap usaha dan langkah, sehingga harapan bangsa Indonesia pada saat 100 tahun Indonesia Merdeka 2045, anak-anak yang berdoa ini telah siap menjadi penerus perjuangan Bangsa dan Negara, siap jadi pemimpin yang memiliki jati diri yang baik. Dan diharapkan bangsa Indonesia akan menjadi lebih baik, karena penentu kebijakan bangsa terdiri dari orang-orang yang sejak kecil hatinya dilatih untuk selalu berdoa dan mensyukuri nikmat Alloh SWT. Kegiatan doa bersama ini juga diharapkan mampu mengantarkan terbentuknya generasi Indonesia baru yang berkarakter, berahklaqul karimah. Dengan harapan semoga kegiatan doa bersama dapat berjalan baik dan memberikan kesan yang mendalam kepada semua pihat yang terlibat, dan semoga pelaksanaan yang akan datang menjadi lebih baik. Amiin.

Anak-anak RA se-Kota Kediri yang hadir dalam doa bersama

Demikian Drs. Abdurochman selaku kepala RAAl-Madinah dan juga salah

satu panitia mengakhiri penuturannya. (Adv/pri)

POTRET

Suara Media Nasional

Tulungagung, Blitar, Bondowoso, Situbondo

Edisi 117 / VI / 6 - 12 Januari 2014

Tulungagung Raih Penghargaan Pemkab Gelar Malam Anugerah Sinergitas Kinerja Kecamatan 2013 Anugrah Parahita Eka Praya

Presiden Republik Indonesia memberi ucapan selamat kepada Bupati Tulungagung

TULUNGAGUNG, SMN - Satu lagi prestasi diraih Kabupaten Tulungagung pada tingkat nasional pada tahun 2013 ini. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kementerian PP dan PA) menilai Kabupaten Tulungagung berhasil dalam Pelaksanaan Pengarus-utamaan Gender (PUG), Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam tahun 20122013. Atas usaha yang dilakukan dalam mendukung Pelaksanaan kesetaraan Gender tersebut Tulungagung berhasil memperoleh Penghargaan penghargaan Anugrah Parahita Eka Praya (APE). Penghargaan diserahkan langsung oleh Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono kepada Bupati Tulungagung Syahri

Mulyo,SE pada acara puncak peringatan Hari Ibu yang ke 85 tahun 2013 pada rabu 18 Desember 2013 di Gedung Sasana Kriya Taman Mini Indonesia Indah Jakarta. Bupati Tulungagung Syahri Mulyo, SE usai menerima penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya (APE) dari Presiden Republik Indonesia, melalui Kabag Humas Drs. Santoso MSi, menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah atas peran sertanya dalam mendukung Pelaksanaan Pengarus-utamaan Gender (PUG), Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Tulungagung, dan kerja sama yang baik ini dapatnya untuk dipertahankan dan di tingkatkan di masa-masa selanjutnya menuju Tulungagung Ayem Tentrem Mulyo lan Tinoto. (dian)

Bupati Syahri Pimpin Upacara Hari Amal Bakti Kemenag ke-68 TULUNGAGUNG, SMN - Bupati Tulungagung Sahri Mulyo, SE, Jumat 3 Januari 2014 bertindak selaku Inspektur Upacara dalam rangka memperingati Hari Amal Bahkti ke 66 Kemenag di Halaman Kantor Pemkab Tulungagung. Upacara ditandai dengan pembacaan Teks Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Panca Prasetya KORPRI dan Kode Etik Pegawai Kemenag RI. Dalam upacara tersebut juga diserahkan Penghargaam Satya Lencana Karya Satya dari Presiden RI kepada (7) Tujuh PNS lingkup Kemenag Kabupten Tulungagung oleh Bupati Tulungagung, disaksikan oleh unsur Muspida Kabaupaten Tulungagung, pimpinan SKPD lingkup Pemkab Tulungagung serta para pejabat di Lingkup Kantor Kemenag Kabupaten Tulungagung. Pada Upacara Peringatan Hari Amal Bahkti ke-68 di Tulungagung kali ini diikuti ribuan peserta yang terdiri dari para Anggota TNI/POLRI, PNS Lingkup Kemenag dan Pemkab Tulungagung, Mahasiswa serta siswa siswi dari MAN/MTSN, dan Anggota

Pramuka. Bupati Tulungagung Sahri Mulyo, SE dalam sambutanya diantaranya mengatakan dengan peringatan Hari Amal Bakti ke-68 Kementrian Agama diharapkan menjadi momentum terbaik dalam mengingatkan bangsa yang memiliki posisi strategis dalam proses pembangunan kehidupan beragama dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kepada PNS yang memperoleh Penghargaan dari Presiden Berupa penghargaan Satyalancana Karya Satya 10 tahun, 20 tahun dan 30 tahun, Bupati Mengucapkan selamat dan berharap kepada mereka untuk selalu meningkatkan pengabdian, profesional, dan semangat untuk memberi contoh bagi PNS lainya, “Saya ucapkan selamat kepada saudara-saudara yang baru saja menerima Penghargaan Satyalancana Karya Satya 10 tahun, 20 tahun dan 30 tahun, Satyalancana Karya Satya dianugerahkan kepada pegawai negeri sipil sebagai tanda penghargaan dalam melaksanakan tugasnya dengan kriteria yang telah menunjukkan kesetiaan, pengabdian, kecakapan, kejujuran dan kedisiplinan serta telah bekerja terus-menerus seku-

Bupati Syahri Mulyo saat memimpin jalannya upacara HAB Kemenag ke-68

rang-kurangnya 10 tahun, 20 tahun dan 30 tahun. Pemberian Satyalancana Karya Satya adalah wujud apresiasi pemerintah terhadap dedikasi dan pengabdian PNS selama bekerja oleh karena itu para pegawai yang memperoleh harus terus meningkatkan prestasinya, selain itu diharapkan dapat mendorong dan memotivasi supaya lebih giat serta lebih bersema-ngat dalam melaksanakan tugas dan pengabdiannya sebagai PNS, yang

selanjutnya dapat menjadi teladan bagi pegawai lainnya”. tegas Bupati. Bupati juga mengajak kepada Jajaran PNS untuk selalu mengabdi dengan profesionalisme yang tinggi, “dengan Peringatan Hari Amal Bakti ke-68 Kementerian Agama tahun 2014 dengan tema “Mengabdi denga profesionalisme dan amanah” saya mengajak dengan tema tersebut kita wujudkan profesionalitas dan menjaga sikap amanah”, ajak Bupati. (dian)

SITUBONDO, SMN - Penyerahan bantuan keuangan khusus kepada guru minggu di kabupaten Situbondo tahun 2013 di selenggarakan di aula lantai II Pemkab Situbondo, Jum’at 27 Desember 2013. Sekitar 114 guru minggu mendapat bantuan berupa tali asih dari Pemkab Situbondo. Bupati Situbondo H. Dadang Wigiarto SH, berharap seluruh tokoh agama di Situbondo terus menjaga kerukunan antar umat. “Melalui profesinya yang sangat berpengaruh pada jemaahnya yang berbeda status

sosial maka guru minggu di harapkan mampu mendorong jemaahnya untuk terus menjaga kerukunan umat, sehingga mampu menjaga stabilitas sosial di Situbondo, tegas Bupati Situbondo. “Pertumbuhan ekonomi memang perlu dukungan banyak pihak seluruh masyarakat Situbondo yang terus menjaga stabilitas kerukunan umat, semoga tali asih yang di berikan Pemkab dapat bermanfaat” harap Bupati Situbondo. (yus)

Pemkab. Blitar Genap Berusia 183 Tahun BLITAR, SMN - Tanggal 31 Desember 2013 yang lalu, Pemerintah Kabupaten Blitar genap berusia 183 tahun, sejak didirikan oleh Pemerintah Belanda pada tanggal 31 Desember 1830 lalu. Menurut Kepala Bagian Pemerintahan Kab. Blitar, Suhendro Winarso, sejarah Pemerintah Kab. Blitar dimulai pada tahun 1825-1830 saat terjadi Perang Diponegoro antara Pangeran Ontowiryo atau Pangeran Diponegoro dengan VOC. Sayangnya Perang tersebut berakhir dengan kekalahan Pangeran Diponegoro. Kekalahan tersebut dimanfaatkan Belanda untuk menguaai Pulau Jawa sebagai Bagian dari Pemerintahannya, termasuk penataan Bumi Manca Negara Wetan diantaranya Blitar. Dalam melaksanakan pengaturan Bumi Mancanegara Wetan, pada tanggal 13-14 Juli 1830 Belanda mengadakan pertemuan di Pendopo Sepreh BerbekNganjuk. Pertemuan tersebut menghasilkan bebera-

BONDOWOSO, SMN Pemerintah Kabupaten Bondowoso kembali menggelar Malam Anugerah Sinergitas Kinerja Kecamatan 2013, Jumat malam (27/ 12/2013) di Pendopo Kabupaten. Reward yang diberikan terhadap Kecamatan berpretasi ini merupakan langkah baru untuk menciptakan tatanan yang lebih baik yakni terciptanya good governance. Sebanyak 23 Kecamatan tiap tahun berlomba menunjukkan kinerja, prestasi dan inovasi untuk mewujudkan Bondowoso yang Beriman, Berdaya dan Bermartabat di wilayahnya. Sejalan dengan itu, Pemkab melalui Bagian Pemerintahan dan Tim mengemban tugas khusus untuk memantau, memonitor dan mengevaluasi penyelenggaraan di tiap Kecamatan untuk selanjutnya disaring siapa yang akan

masuk nominasi. Ketua Tim Evaluasi Wawan Setiawan SH. MH mengatakan digelarnya acara ini sebagai upaya meningkatkan kreatifitas dan inovasi dalam mendukung visi misi Pemkab Bondowoso. Menurutnya, penilaian yang dilakukan meliputi bidang pemerintahan, pendidikan, pertanian, kesehatan, KB dan PKK, muncul pemenang juara 1, 2 dan 3. Sedangkan penilaian dilakukan melalui 2 tahapan yakni penilaian questioner dan kunjungan lapangan. Hasilnya, untuk Bidang Pemerintahan juara 1 diraih oleh Kecamatan Wonosari, juara 2 Kecamatan Tamanan dan juara 3 diraih Kecamatan Sumber Wringin. Bidang Pendidikan juara 1 Kecamatan Wonosari, posisi ke 2 diduduki oleh Kecamatan Tamanan, juara 3 Kecamatan Tlogosari. Bidang Per-

8 Kepala Desa Dilantik dan 2 Desa Menunggu

Tali Asih Bagi Guru Minggu di Situbondo

Bupati Situbondo saat memenghadiri penyerahan tali asih

Sambutan Bupati Bondowoso

tanian juara 1 diraih Kecamatan Tamanan, juara 2 Kecamatan Wonosari, sedangkan juara 3 diraih Kecamatan Sukosari. Pada Bidang Kesehatan, juara 1 ditempati oleh Kecamatan Wonosari, juara 2 Kecamatan Sumber Wringin, juara 3 Kecamatan Bondowoso. Sedangkan pada bidang KB dan PKK, juara 1 diraih Kecamatan Wonosari, juara 2 Kecamatan Tamanan dan posisi ke tiga diraih Kecamatan Curahdami. Penghargaan berupa award yang diterima pemenang tentu merupakan kebanggaan tersendiri bagi masyarakatnya. Sementara itu, Bupati Bondowoso, Drs. H. Amin Said Husni usai membuka secara resmi acara tersebut mengatakan, reward yang diraih bukan keberhasilan seketika, artinya ini adalah sebuah kerja keras bersama semua elemen masyarakat dan pemerintah, dari penghargaan ini juga diharapkan merupakan realita yang ada di tengah masyarakat saat ini. Pembangunan senantiasa terlaksana dengan baik apabila seluruh lapisan masyarakat bersedia membantu kinerja pemerintah daerah secara baik dan benar, sebab keberhasilan pembangunan selama ini merupakan keberhasilan masyarakat dalam memajukan daerahnya. Pemberian reward bagi Kecamatan berprestasi dihibur oleh Tari Tapai dan Tari Rampak Gendang asli Bondowoso, serta group band lokal. (yus)

pa hal penting, salah satunya terbentuknya Pemerintah Kab. Blitar yang tertuang dalam dokumen tertulis yakni resolusi tanggal 31 Desember 1830 No. 10. Untuk pertama kalinya Hari Ulang Tahun Pemerintah Kab. Blitar diperingati pada 31 Desember 2013, dimana berbeda dengan Peringatan Hari Jadi Blitar ke-659 pada 5 Agustus lalu, HUT Pemerintah Kab. Blitar ditandai dengan upacara di lapangan Kenongo Kec. Wlingi dan selamatan sederhana oleh seluruh karyawan-karyawati Pemerintah Kabupaten Blitar. Secara terpisah Sekretaris Daerah Kab. Blitar, Palal Ali Santoso mengungkapkan, dalam Peringatan HUT Pemerintah Kab. Blitar untuk pertama kalinya tahun 2013 ini, diharapkan dapat menjadi momentum bagi Pemkab. Blitar untuk meningkatan kinerja, utamanya dalam pelayanan kepada masyarakat. Sementara itu, sama halnya dengan Hari Jadi

BONDOWOSO, SMN - Pada Pelantikan 8 Kepala Desa Bupati menghimbau agar para Kepala Desa terlantik bisa merukunkan kembali warga di masing-masing desanya. “Hapus perbedaan ketika dan pasca Pemilihan Kepala Desa,” kata Bupati usai melantik Kepala Desa di Pendopo Kabupaten, pecan lalu. Delapan Kepala Desa yang dilantik yaitu dari Desa Sukosari Kecamatan Tamanan, Desa Sumber Pakem Kecamatan Maesan, Desa Taal Kecamatan Tapen, Desa Wonokusumo Kecamatan Tapen, Desa Prajekan Kidul Kecamatan Prajekan, Desa Rejoagung Kecamatan Sumber Wringin, Desa Bataan Kecamatan Tenggarang, Desa Kajar kecamatan Tenggarang. Bagi Kepala Desa baru, Bupati meminta agar segera melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab. Selain itu, secepatnya bisa mempelajari dan memahami regulasi yang ada. “Kepala Desa baru wajib mempelajari, memahami dan mengimplementasikan regulasi yang ada. Semua itu untuk bertujuan

Bupati Bondowoso saat melantik kepala desa terpilih

agar ada sinkronisasi dalam melaksanakan berbagai program Pemerintah,” tutur Bupati. Karena menurut Bupati, pekerjaan Pemerintah Kabupaten cukup banyak. Mulai dari meningkatkan indeks pembangunan manusia dan berbagai program lain untuk mensejahterakan masyarakat. “Untuk itu Kepala Desa secepatnya bisa berperan aktif untuk mensukseskan berbagai program pemerintah,” tukasnya. Sementara itu Pilkades yang

Kajati Jatim Resmikan Gedung Baru Kejaksaan Negeri Bondowoso

Ariansyah SH, saat peresmian gedung Kejari Bondowoso

Blitar, Peringatan HUT Pemkab. Blitar akan menjadi agenda tahunan pemerintah sebagai bagian dari sejarah berdirinya Blitar. (mam/hms)

sudah terlaksana di dua Desa yaitu Desa Grujugan Lor Kec. Jambesari DS dan Desa Pejagan Kecamatan Jambesari DS belum terlantik dikarenakan diduga banyak kekurangan tahapan-tahapan dan menurut warga pendukung calon terpilih yang enggan disebut namanya waktu di temui suara media mengatakan bahwa dirinya tetep menunggu pelantikan tersebut dan jika tetep tidak terlantik, “Saya tidak tahu juga mas, entah apa langkah selanjutnya”, tandasnya. (yus)

BONDOWOSO, SMN Setelah menunggu kurang lebih satu tahun setengah, akhirnya Kejaksaan Negeri Bondowoso memiliki gedung baru. Bangunan megah 2 lantai dengan bagian dasar untuk halaman parkir kendaraan yang menelan biaya 7,3 Milyar lebih dan di bangun secara bertahap melalui tender atau lelang secara elektronik LPSE sesuai Perpres 54 tahun 2010 ini diresmikan. Hadir dalam peresmian gedung baru kantor Kejakasaan Negeri Bondowoso yang dilaksanakan pecan lalum, Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Ariansyah, SH, MSi, para Kajari setapal kuda mulai Probolinggo, Situbondo, Banyuwangi, Jember dan Lumajang. For-

pimda Bondowoso mulai Bupati Bondowoso Drs. H. Amin Said Husni; ketua DPRD H.Ahmad Dhafir, Ketua PN, Kapolres dan Dandim Bondowoso. Hadir pula Kepala SKPD se Kabupaten Bondowoso dan para undangan memenuhi tenda di halaman depan kantor Kejaksaan Negeri Bondowoso yang tampak megah dan lebih luas. Kepala Kejaksaan Negeri Bondowoso, Razali, SH dalam sambutannya mengatakan, “Pembangunan gedung baru Kejaksan Negeri Bondowoso dilakukan secara bertahap dengan tender terbuka secara elktronik LPSE sebagaimana di atur dalam Perpres No 54 tahun 2010 dengan menelan

biaya APBN sebesar 7,3 Milyar, “Dengan gedung baru ini diharapkan meningkatkan kinerja keluarga besar Adhyaksa Kejaksaan Negeri Bondowoso dalam penegakan hukum dan pelayanan kepada masyarakat”, ujarnya. Sementara itu, Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Ariansyah, SH, MSi dalam sambutannya mengatakan, “Kejaksaan Bondowoso sudah memiliki gedung baru, mudah-mudahan memberikan semangat baru dalam bertugas dan tentunya dalam penanganan kasus hukum, tetap menjunjung azas praduga tak bersalah dan jangan mendzolimi orang. Semuanya berdasarkan bukti hukum yang ada sesuai aturan”, tuturnya. Dan, “Pihaknya berharap jajaran Kejaksaan Negeri Bondowoso harus bersinergi dengan elemen daerah yang lain baik eksekutif maupun legeslatif dan penegak hukum yang lain dan membangun masyarakat yang sadar hukum dan lebih baik di masa depan”, pungkasnya. Setelah sambutan, Kajati Jatim beserta rombongan menuju pintu utama gedung baru Kejaksaan Negeri Bondowoso dan menggunting pita yang dilanjutkan dengan berkeliling di dalam gedung melihat ruangan kantor Kejari Bondowoso yang dilanjutkan dengan acara makan siang dan ramah tamah. (yus)

LINTAS TIMUR

Suara Media Nasional

Probolinggo, Lamongan, Mojokerto, Sidoarjo

Edisi 117 / VI / 6 - 12 Januari 2014

61 Kepala Desa Dilantik oleh Bupati Probolinggo PROBOLINGGO, SMN Setelah melaksanakan proses pemilihan kepala desa di 61 desa yang tersebar di 21 Kecamatan pada 28 November pekan lalu, Pemerintah Kabupaten probolinggo pun melakukan pengambilan sumpah jabatan bagi kepala desa terpilih di Pendopo Kabupaten, Jumat pekan lalu. Bupati Tantri mengungkapkan bahwa prosesi pengambilan sumpah jabatan bagi kepala desa terpilh adalah pucak dari rangkaian pelaksanaan

pemilihan kepala desa yang digelar secara serentak di 61 desa dalam 21 kecamatan pada 28 November pekan lalu. “Atas nama pribadi dan Pemerintah Kabupaten Probolinggo kami mengucapkan selamat bagi 61 desa yang telah mendapatkan kepala desa terpilih semoga ridho Allah selalu berada dilangkah ke-61 kepala desa terpilih sehingga dapat mengemban amanah dari rakyat hingga akhir masa jabatan”, ujar Bupati Tantri diawal

PROBOLINGGO, SMN Deklarasi Forum Wartawan Mingguan Probolinggo (F-Wamipro) yang pada hari ini (30/13) dilaksanakan di Taman Manula Kota Probolinggo., berlangsung sangat meriah. Hadir dalam kesempatan tersebut Walikota Probolinggo yang diwakili oleh Asisten Administrasi Drs. Tartib Goenawan M.Si Komandan Kodim 0820 Letkol Inf. Alfi Sahri Lubis. SH, Perwakilan dari Polres Kota maupun Polres Kabupaten Probolinggo. Acara pembentukan dan deklarasi yang sempat meimbulkan keraguan serta polemik dari berbagai pihak ini, baik pihak internal maupun external dari berbagai kalangan, ternyata tetap terselenggara dengan sukses dan meriah. Sejak awal terbentuk dan sampai dideklarasikan forum ini, para pengurus berkomitment untuk tidak membuat beban kepada siapapun termasuk kepada seluruh instansi pemerintah baik kota maupun kabupaten, dan acara tersebut murni atas prakarsa dan upaya anggota walaupun memang ada beberapa donator yang peduli dengan F-wamipro yang tidak

mau disebut namanya dan bersifat sukarela tidak mengikat. Prosesi acara Deklarasi diawali dengan uraian dari panitia, dilanjutkan acara pokok yaitu pendeklarasian FWamipro yang dilakikan oleh seluruh pengurus, serta membacakan sumpah dan janji yang secara bersama diucapkan oleh seluruh pengurus mewakili anggota, yang secara wajib sumpah dan janji tersebut dilaksanakan oleh seluruh anggota. Selajutnya adalah sambutan sambutan, yang pertama yaitu dari Ketua F-Wamipro Suliadi SH, yang menjelaskan dasar dan alasan terbentuknya Forum serta tujuan para wartawan mingguan probolinggo membentuk forum tersebut. Suliadi juga menegaskan bahwa dengan terbentuknya forum ini diharapkan kepada para wartwan mingguan yang ada di kota maupun Kabupaten Probolinggo dapat tertampung disini, dan dengan adanya F-Waminpro para pihak diharapkan dapat bekerjasama baik pemerintah daerah atau instansi instasi lain untuk secara bersama sama membangun masyrakat. Lebihlanjut Suliadi mengatakan,

Pengembangan Perumahan Molor, Infrastruktur Desa Hancur

sambutannya. “Bagi kepala desa terpilih tolong emban dan laksanakan amanah dari masyarakat dengan penuh tangung jawab sehingga tingkat kesejateraan dapat teruwujd, Mengingat kepala desa adalah salah satu panutan maka saya berpesan tolong jaga sikap dan tindakan jadilah aparat yang melayani bukan dilayani”, tambah Bupati Tantri. Dalam kesempatan tersebut Bupati cantik ini pun mengucapkan banyak terimakasih pada pihak panitia

yang telah sukses melaksanakan pemilihan kepala desa di 61 desa dalam 21 kecamatan, “Terima kasih atas segala upaya panitia pemilihan kepala desa serta semua pihak penyelenggara yang telah melaksanakan pelaksanaan pemiihan kepala desa”. Dan diakhir sambutanya Bupati Tantri mengajak semua kompenen masyarakat untuk bersatu guna mewujudkan masyarakat kabupaten yang sejatera dengan suasana yang aman serta damai,” Mari kita tatap hari

esok dengan kembali menyatukan aspirasi masyarakat yang sebelumnya pecah sehingga kedepan dapat menciptakan suasan yang kondusif dan kesejahteraan masyarakat dapat terwujud”. (edy) Bupati Tantri saat prosesi pelantikan 61 kepala desa di Kabupaten Probolinggo tahun 2013 yang digelar di Pendopo Kabupaten, Jumat pekan lalu. (Foto samping

Deklarasi F-Wamipro Berlangsung Meriah

Tampak sejumlah pengurus harian F-Wamipro saat membacakan sumpah dan janji dalam momen deklarasi yang digelar senin pekan lalu. (Dok Foto/Budy Trens Pos)

“Bilamana ada anggota yang sekiranya melakukan pelanggaran hukum itu

semata mata adalah oknum oknum yang harus ditindak tegas sesuai

dengan pelanggarannya”. Walikota Probolinggo yang

diwakili Asisten Administrasi Drs. Tartib Goenawan M.Si dalam sambutannya mengatakan, sangat mendukung dan sangat mengapresiasi keberadaan forum tersebut dan mengharapkan kiprahnya nanti sesuai dengan Visi dan Misinya, Tartib juga menghibau dengan kehadiran forum ini, para wartawan mingguan dapat bekerja lebih professional sesuai dengan porsinya, Komandan Kodim 0820 Letkol Inf. Alfi Sahri Lubis SH, dalam kesempatan ini mengucapkan selamat dan sukses kepada F-Wamipro, setelah dideklarasiakan Forum ini harapan Dandim 0820 agar supaya dalam penyajian pemberitaan lebih professional, dan berdasarkan fakta dari pada opini. Lebih lanjut Dandim 0820 mengatakan, “Sesuai moto forum ini yang saya baca Profesional, Independen, Beretika. Maka sewajarnyalah dalam bekerja sesuai dengan moto tersebut, dan saya mengharap dalam meminta informasi jangan seperti menginte-

rograsi”, disini Komandan Kodim 0820 banyak memberikan masukan dan sekaligus kritikan demi kebaikan bersama. Acara deklarasi selesai dan dilanjutkan acara simbolis penyerahan Profil Campany F-WAMIPRO kepada para pejabat yang hadir serta foto bersama. Setelah acara ditaman manula para wartwan yang tergabung dalam Forum Wamipro mengadakan konfoi dengan tujuan menyerahkan Profil Company kepada, Pengadilan Negeri kota, Polresta, DPRD, dan Kejaksaan Negeri kota Probolinggo dan acara diakhiri ditaman Manula. Dikesempatan lain Sekretaris FWamipro, Rebudi mengatakan bahwa, “ini semua dilakukan agar dapat menepis anggapan bahwa wartawan mingguan selalu dianggap Negatif dan dinilai atau dipandang sebelah mata saja selama ini, maka dengan dibentuknya wadah / Forum ini maka kita dapat nilai sama oleh berbagai kalangan”. (edy)

Dugaan Pungli Kepala UPTD Bangsal Mojokerto Dianggap Kelewatan MOJOKERTO, SMN - Terkait dugaan yang dilakukan oleh kepala UPTD bangsal Mojokerto sangat memperihatinkan. Pasalnya dana BOS yang berkucur satu tahun diminta kepala UPTD, Minto sebesar 5% dari nominal tersebut K3S SDN seKecamatan Bangsal Mojokerto. Ironisnya lagi, dana BSM UPTD minta Rp 5.000,- perkepala. Padahal dana tersebut digunakan untuk pembayaran masyarakat. Belum lagi kepala UPTD meminta hasil penjualan

LKS yang dianggap guru SDN se-Kecamatan Bangsal kurang dibutuhkan. Pasalnya LKS tersebut kurang-kurang berkualitas. Saat dikonfirmasikan kepada CV. Dwi Pustaka yang bertempat di Desa Dongos Puri Mojokert, Sukayat berkomentar bahwa LKS tersebut berinisiatif kebijakan dari kepala dinas dan kepala UPTD. Buku tersebut kami menerima hanya Rp 5.000,- dan dijual kepada murid Rp 7.000. Jadi ada presentase dari kami.

Kepala UPTD Bangsal Mojokerto, Minto saat dikonfirmas selalu menghindar dan sengaja tidak mau menemui. Sudah berulangkali kami berusaha untuk menemui dan mengkonfirmasikan, tapi selalu menghindar. Untuk edisi berikutnya kami akan mengkonfirmasikan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto untuk menindaklanjuti kasus tersebut yang dianggap memberatkan wali murid. (Cak Gun) Kantor UPTD Bangsal Mojokerto

Jalan yang hancur setelah diuruk sertu

LAMONGAN, SMN - Beberapa waktu lalu di Lamongan tepatnya di Desa Puncel Kelurahan Deket Wetan. Aparat Kepolisian Polres Lamongan dikejutkan dengan Demo Warga Desa tersebut. Hal ini terkait kerusakan jalan satu-satunya yang ada di Desa tersebut hancur, berlubang, dan becek. Kerusakan ini diakibatkan adanya kegiatan pengembang Perumahan (Developer) di Desa tersebut. Keluar masuknya truck-truck besar membawa material proyek siang malam melintas jalan tersebut. Akibatnya sudah dapat dipastikan, jalanan yang kering mulus jadi hancur bah kubangan kerbau. Warga Desa setempat jadi sulit untuk melintasinya. Kerusakan jalan saja tidak cukup, bahkan jebolnya saluran drainase/got yang ada didepan rumah warga ikut jadi korban. Jalan yang sedianya mulus kering jadi berlubang dan banjir dari luapan air saluran drainase /got tersebut. Akhirnya Desa Puncel serentak melakukan unjuk rasa demo menutup akses jalan tersebut. Dan menanami lubang-lubang jalan dengan pohon pisang. Hal ini tak pelak membuat kalang kabut pihak kepolisian Polres Lamongan. Satuan Brimob dan Dalmas diterjunkan untuk mengamankan desa tersebut, agar tidak sampai berubah anarkis, turunnya Aparat Polres Lamongan membawa hasil yang baik. Warga berangsur-angsur redah amarahnya ini setelah dilakukan dialog warga dan pihak Polres. Warga menuntut segera diperbaikinya sarana jalan desa tersebut dan dibenahinya saluran drainase /got depan rumah warga. Dari pengamatan media ini, jalan desa tersebut sekarang sudah diuruk sirtu hampir rata sepanjang jalan yang rusak. Juga saluran got/irigasi yang ambles sudah dibenahi oleh pihak pengembang. Tapi hal tersebut tidak bisa bertahan lama. Terlebih pada musim hujan ini jalan desa tersebut masih saja rusak dan berlubang, saluran got warga juga masih “ngambek” karena saluran muaranya tidak ada. Akhirnya air limbah rumah tangga warga ini meluap ke jalan desa, menggenangi kampung dan ke sawah warga di kiri kanannya. Padahal sawah tersebut saat ini sudah ditanami padi. Bahkan ada pemilik sawah yang menutup lagi bekas galian sudutan air tersebut yang mengarah ke sawah mereka. Karena pemilik sawah khawatir tanaman padi mereka akan rusak dan mati atau gagal panen nantinya. (mas)

Pemkab Penuhi Sarana Balai Wartawan

SIDOARJO, SMN - Untuk memperlancar kinerja wartawan yang ‘ngepos’ atau bertugas meliput di wilayah Sidoarjo. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo akan memberikan

sarana dan prasarana kebutuhan para wartawan dalam mengirimkan berita ke kantor masing-masing. Hal tersebut ditegaskan oleh Wakil Bupati Sidoarjo MG. Hadi

Sutjipto, SH. MM saat berkunjung ke Balai Wartawan Sidoarjo Jl. Achmad Yani Sidoarjo, pada Senin (30/12) siang bersamaan dengan prosesi tumpengan Bagian Humas dan Protokol Sekretariat Pemkab Sidoarjo serta para wartawan untuk memasuki ‘Balai Wartawan Baru’ usai direnovasi. Kehadiran Wakil Bupati MG. Hadi Sutjipto disambut langsung oleh Kabag Humas dan Protokol Drs. Y. Siswoyo bersama Ka Subag Informasi dan Pemberitaan Evi Rupitasari SH serta Ketua PWI Jawa Timur Achmad Munir serta seluruh wartawan yang ‘ngepos’ di Sidoarjo. Lebih lanjut dituturkan MG. Hadi Sutjipto, walaupun gedungnya baru, namun kondisinya sangat panas. Kami akan mengusahakan sarana untuk pendingin ruangan/AC, termasuk juga

air bersih serta sarana pengiriman berita melalui jaringan internet Wi Fi. “Saya sudah seringkali kesini, termasuk kursi-kursi yang sudah rusak juga perlu diganti,” tuturnya, yang diamini para wartawan yang berharap agar segera terwujud. Kepala Bagian Humas dan Prokotol Y. Siswoyo juga mengatakan kalau sudah mendapatan fasilitas tersebut, berpesan kepada para wartawan agar bisa menggunakan dan memanfatkan dengan sebaik-baiknya. “Paling tidak bisa dirawat dengan baik, karena sarana tersebut juga untuk kepentingan bersama”, katanya. Bila tidak digunakan dengan baik, nantinya yang rugi ya kalian sendiri. Sebab kalian juga yang membutuhkan sarana itu tiap hari. Kami dari pemerintah hanya memfasilitasi saja, karena

wartawan mitra kerja pemerintah. “Wartawan juga merupakan pilar keempat dalam demokrasi negara kita, setelah Legislatif, Eksekutif dan Yudikatif,” katanya. Sementara itu Ketua PWI Jawa Timur Achmad Munir juga mengatakan kalau wartawan yang ada di Jawa Timur ini akan dilakukan sertifikasi seluruhnya. Hal tersebut sudah ter-program dalam 2014 nanti. Tujuannya agar kinerja para wartawan, utamanya yang ada di daerah lebih professional lagi. Ia juga berpesan kepada para wartawan, termasuk yang di luar PWI dalam tugas sehari-harinya agar memahami kode etik Jurnalistik serta UU No. 40 tahun 1999 tentang Pers. “Jika kita memahami kedua pedoman tersebut dalam menjalankan tugas, pasti akan lebih professional,” katanya. (met)

Puncak Aksi Penanaman 1 Miliar Pohon di Lamongan

Bupati Fadeli beserta partisipasi Ketua PP Lamongan saat menanam bibit pohon

LAMONGAN, SMN Puncak aksi penanaman 1 Miliar pohon di Lamongan, di laksanakan hari selasa kemarin (22/12), waktunya hamper bersamaan dengan peringatan hari ibu. Sedangkan tempat yang dipilih untuk acara tersebut adalah di desa Sedayulawas, Pacitan – Brondong, yang lokasinya tepat pada Muara Sudetan, Sungai Bengawan Solo. Pemilihan lokasi ini sangat tepat. Disamping sebagai muara Bengawan Solo, daerah yang di lalui sungai bengawan solo ini

termasuk daerah rawan banjir. Hampir setiap tahun pada musim penghujan, daerah ini menjadi langganan banjir. Seperti tahun 2013 ini, daerah Lamongan yang mengalami bencana banjir adalah kecematan Babat, Sekaran, Maduran, dan Solokuro. Seperti yang disampaikan Bupati H Fadeli dalam pidatonya dalam Puncak Aksi penanaman 1 miliar pohon. Di Jawa Timur kota-kota yang dilalui sungai bengawan solo adalah Bojonegoro, Tuban, Lamongan dan Gresik. Sepanjang aliran sungai

tersebut selelu mengalami musibah banjir dari luapan air sungai. Bukan hanya itu tetapi bencana tanah longsor juga sering terjadi. Suatu keuntungan bila di kota Lamongan sudah ada sudetan sehingga daerah banjir tidak sampai menenggelamkan kota Lamongan dan Gresik. Untuk mengantisipasi kejadian bencana yang terus menerus tersebut maka perluadanya perbaikan lingkungan. Dan salah satunyaa adalah melakukan reboisasi atau menanami kembali daerah bantaran sungai dengan

tanaman pohon. Memang tidak sertamerta apa yang ditanam sekarang bias langsung dirasakan manfatnya. Tetapi perlu waktu yang panjang. Bisa 10 atau 20 tahun kedepan. Setelah pohon yang ditanam hari ini tumbuh dan berkembang dengan baik. Tetapi menanam pohon saja tidak cukup, harus ada upaya mengeruk dasar sungai agar saluran air bias lebih lancar mengalir langsung kelaut. Rencana pengerukan sungai ini sudah di rapatkan dengan Gubernur Jawa Timur, Pakde Kar-

wo. Dan Pak Gubernur sangat mendukung kegiatan tersebut. Tahun 2014 besok baru akan diadakan study lapangan, penghitungn tekhnis, dan pemetaan. Baru tahun 2015 mendatang rencana pengerukan dapat dilaksanakan. Tetapi itupun masih belum cukup untuk membebaskan masyarakat daerah ini dari musibah banjir dan tanah longsor. Masyarakat harus bekerja sama untuk menjaga lingkungan dengan baik. Karena kalau mengandalkan kerja pemerintah

daerah saja tidak akan mampu menanganinya, tanpa dukungan dari seluruh element masyarakat. Pada saat yang sama Bupati Fadeli menyerahkan secara simbolis bibit tanaman pohon kepada seluruh Camat, Kepala Dinas, LSM, Ormas, dan Institusi lain se Kabupaten Lamongan. Sebagai tanda dimulainya gerakan tersebut bupati Fadeli memukul kentongan dan Puncak Aksi Penanaman 1 Miliar Pohon diakiri dengan penanaman bibit tanaman pohon dilokasi tersebut. (mas)

PUBLIK

Suara Media Nasional Karisidenan Madiun 6 Bupati Muhtarom Hadiri Hari Amal Mantan Ibu Kos Ditusuk Bakti Kementerian Agama ke-68

Edisi 117 / VI / 6 - 12 Januari 2014

Bupati Muhtarom dan Kepala Kementerian Agama Kabupaten Madiun menyampaikan hadiah utama

MADIUN, SMN - Hari amal bakti kementrian agama kabupaten madiun dilaksanakan di lapangan Babadan Lor Keca-

matan Balerejo Kabupaten Madiun dihadiri oleh Bupati Madiun H. Muhtarom, S.Sos., Wakil Bupati Madiun Drs.

Iswanto, M.Si, jajaran Muspida dan Muspika, Kepala Kemenag Kantor Kementrian Agama Kabupaten Madiun, seluruh staf dan karyawan Kemenag Kabupaten Madiun, seluruh Kepala KUA dan stafnya, perwakilan siswa mulai dari RA, MI, MTsN, MAN dan seluruh guru yang ikut hadir dalam acara tersebut tidak ketinggalan warga di desa Babadan Lor Kecamatan Balerejo Kabupaten Madiun beserta kepala Desa Babadan Lor yang ikut memeriahkannya dalam acara peringatan Hari Amal Bakti Kementrian Agama ke-68 Kabupaten Madiun tersebut. Banyak kegiatan yang diselenggarakan dalam acara Hari Amal Bakti Kementrian Agama ke-68 Kabupaten Madiun, untuk

acara puncaknya dengan kegiatan jalan santai di lapangan Desa Babadan Lor Kec. Balerejo Kab. Madiun diikuti oleh ribuan orang ± 3000 orang baik dari jajaran Kantor Kementrian Agama Kab. Madiun juga warga masyarakat Desa Babadan Lor. Dalam acara ini berlangsung sangatlah meriah, lancar, aman dan sukses, karena ada pembagian hadiah atau pengundian kupon jalan santai dengan Doorprice diantaranya hadiah utama, kultas 2 pintu dan door price lainnya antara lain TV, mesin cuci, sepeda gunung dan masih banyak lagi. Untuk pengundian dan pemberian hadiah utama dilakukan oleh Bupati H. Muhtarom, S. Sos. (Sy)

Warga Datangi Tempat Pijat yang Diduga Jadi Ajang Mesum MADIUN, SMN - Puluhan warga Jalan Diponegoro, RT 40, RW 09, Kelurahan Oro-oro Ombo, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun, Jawa Timur, mendatangi sebuah tempat pijat, Jumat (3/1/2014) petang. Tempat pijat yang diberi label ‘Pijat Reflexi SPA dan Sauna, AR Reflexology ini, digerebek puluhan warga yang didominasi ibu-ibu, karena diduga menjadi ajang mesum. Dalam penggerebekan ini, ibu-ibu juga membawa poster yang bertuliskan “Warga merasa resah”, “Di segel”, “SPA bikin resah warga” dan “Tolak keberadaan SPA”. Menurut salah satu warga setempat, Lilik, SPA yang masih berada di wilayah TNI tersebut, sudah beroprasi selama satu tahun dan dianggap sangat meresahkan warga. “Ada plus-plusnya. Kita segel karena meresahkan warga. Apalagi di asrama tentara. Ada

warga terdekat yang tahu .Masak pijet sampai jam tiga pagi. Pijet apa coba. Maunya ya ditutup dan disegel. Yang punya SPA ini, bu Ida fotokopi 88 itu lo,” kata Lilik, kepada wartawan, di lokasi. Hal senada juga diungkapkan perwakilan warga setempat, Joko Susetya. Menurutnya, keberadaan SPA tersebut sudah menyalahi ijin awal. Yang awanya untuk rumah makan Padang, saat ini justru digunakan untuk SPA. “Saya mewakili ibu-ibu dan warga, ini ijin pertama peruntukannya untuk Rumah Makani Padang. Kemudian dialihkan jadi SPA. Jadi yang pertama sudah menyalahi aturan awal perijinan. Kedua, SPA bagi ibu-ibu, konotasinya sudah negatif. Besuk pagi kita ke Korem, ini semua (tanah) milik Korem. Jadi perijinanya juga dari Primkopad Korem.,” terang Joko Susetyo. Menurutnya lagi, berdasarkan surat perjanjian pemanfaatan

dari hasil perhitungannya, duit kurang Rp 100 ribu mustahil dapat digunakan modal kampanye. Oleh sebab itu, pihaknya terus melakukan koordinasi dengan KPUD untuk memantau setiap perkembangan dana kampanye parpol. Dia juga mengimbau kepada masyarakat yang mendengar adanya praktik haram dalam kampanye agar segera melapor ke panwascam terdekat atau Panwaslu Ngawi. ‘’Kami pantau mobilisasi dari rekeningnya dan melakukan investigasi serta pendalaman di lapangan,’’ ungkapnya. Minimnya dana kampanye sejumlah partai politik yang

Warga saat mendatangi tempat pijat refleksi

lahan asrama Busbow (nama lokasi) yang diikeluarkan pihak Primer Koperasi Kartika Merak Jaya, sesuai nomor SPPLB/ /V/ 2012 yang di tandatangani Agus Hariyanto selaku KE Primer Koperasi Kartika Merak Jaya dalam hal ini atas nama Komandan Korem 081/Dhirotsaha Jaya dengan Arif Purwanto, tanah tersebut digunakan untuk mendi-

rikan toko, kios atau warung makan. Dalam penggerebekan kali ini, masyarakat pengguna jalan yang melihat kerumunan warga sempat berhenti dan menonton aksi tersebut. Bahkan hingga sempat memacetkan jalan. Beruntung, pihak kepolisian langsung mengurai jalan, hingga kemacetan tak berlangsung lama. (Sy)

Ilustrasi

disetorkan ke KPU, kata dia, tidak lepas dari sikap parpol yang

mengacuhkan instruksi panwaslu. Dai menyebut instruksi

“Orang” Kemen PAN-RB Minta Sogok

Ilustrasi

MAGETAN, SMN - Honorer kategori dua (K2) di lingkup Pemkab Magetan menjadi sasaran empuk percobaan aksi penipuan yang mengimingi-imingi lolos seleksi calon pegawai negeri sipil. Sepekan terakhir, penelepon gelap menghubungi mereka agar menyediakan uang pelicin puluhan juta rupiah jika ingin lolos. Si penelepon mengaku pejabat di Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN-RB) bagian rekrutmen. Salah seorang honorer K2 berinisial Yun mengaku mendapat telepon agar menransfer Rp 60 juta lewat

MADIUN, SMN - Fatmawati (37 tahun,) warga Dukuh Ngurawan RT 39/RW 13 Desa/ Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun, Jawa Timur, menjadi korban penusukan Andri (30 tahun), yang juga tetangga korban sekaligus mantan anak kosnya, Rabu (1/1/2014) malam. Akibat luka yang dialami, korban harus dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Batil, Kecamatan Dolopo. Namun karena minimnya peralatan di RSUD Batil, korban akhirnya dirujuk ke Rumah Sakit Umum Provinsi

(RSUP) Dr.Soedhono Madiun. Menurut Fatmawati, kejadian ini bermula saat pelaku hendak meminjam uang kepadanya sebesar Rp.4 juta. Karena tidak punya uang, kemudian pelaku yang dalam keadaan mabuk, marah dan menusuknya. “Awalnya, dia (pelaku) mau meminjam uang kepada saya sebesar Rp.4 juta. Alasannya mau mengambil dagangan ke Kediri Saya katakan tidak punya uang. Kemudian dia marah dan menusuk saya,” terang Fatmawati, kepada

Budiono, langsung mendatangi korban untuk memberikan pertolongan. “Saat itu, kami mendengar ada teriakan minta tolong dari korban. Saya kemudian langsung berlari dan melihat korban bersimbah darah dari bagian perut,” terang Budiono, kepada wartawan. Melihat kondisi korban, kemudian Budiono bersama seorang temannya langsung membawa korban dengan menggunakan sepeda motor menuju RSUD Batil. Sedangkan teman lainnya melaporkan kejadian ini ke Polsek Dolopo. Kapolsek Dolopo, AKP Sukatni, mengatakan, selain melakukan pengejaran terhadap pelaku, pihaknya melakukan penyelidikan untuk mengumpulkan keterangan dari korban dan saksi yang ada. “Kami masih lakukan penyelidikan dan tengah mengumpulkan berbagai keterangan dari korban serta saksi. Untuk pelaku, masih dalam pengejaran. Kami juga belum tahu jenis senjata tajam yang dipakai pelaku,” kata Kapolsek Dolopo, AKP Sukatni, kepada wartawan, Kamis (2/1/2014). (Sy)

Gerbong Mutasi di Lingkup Pemkab Magetan Meleset Hingga Akir Tahun

Curigai Mobilisasi Dana Siluman NGAWI, SMN - Minimnya dana kampanye sejumlah parpol yang disetorkan ke KPUS membuat Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Ngawi terbelalak. Pun lembaga pengawas pemilu ini mencurigai adanya mobilisasi atau penggalangan dana siluman. ‘’Sangat mungkin terjadi hal-hal semacam itu (penggalangan dana siluman), karena nominalnya memang nggak realistis,’’ kata Ketua Panwaslu Ngawi Aman Ridho Hidayat, kemarin (3/1). Ridho mengatakan, pihaknya bakal menerjunkan ‘’telik sandi’’ untuk menelusuri dana kampanye ‘’recehan’’ itu. Sebab,

Fatmawati, terbujur tak berdaya setelah ditusuk Andri

wartawan, Kamis (2/1/2014). Masih menurut korban, sebelum marah dan menusuk dirinya, pelaku yang pernah mengontrak di rumahnya ini menurunkan permintaan pinjamannya dari Rp.4 juta menjadi Rp.3 juta. Bahkan sampai turun Rp.1,5 juta. “Alasan lain, dia mengaku baru saja bertengkar dengan istrinya. Bahkan dia sempat menurunkan permintaan pinjamannya dari Rp.4 juta turun menjadi Rp.3 juta. Kemudian turun lagi, menjadi Rp. 1,5 juta,” tambah Fatmawati. Sebelum berpamitan, lanjut korban, pelaku meminta ijin ke kamar mandi dan minta minum. Kemudian bersalaman. Saat bersalaman itulah, mendadak tangan kiri pelaku menusuk korban dengan senjata tajam yang dibawanya. Setelah ditusuk, ia ditarik oleh pelaku ke kamar belakang. Korban kemudian berusaha berontak untuk kabur menuju warung di selatan rumahnya berjarak sekitar 50 meter. Kebetulan di warung, ada tiga warga yang sedang minum kopi. Mendengar teriakan minta tolong korban, salah satu warga,

nomor rekening Bank Mandiri dan BCA sebelum 15 Januari mendatang. Penelepon langsung menjanjikan mengirim blangko register CPNS setelah uang ditransfer. “Dijamin bisa lulus. Kalau ternyata tidak lulus, uang dikembalikan 90 persen”, ungkap Yun kepada Jawa Pos Radar Magetan, kemarin (2/1). Kata dia, tak sedikit honorer K2 mempercayai janji penelepon gelap itu. Mereka hendak menransfer dana dengan jumlah tertentu sebagai tanda jadi. Bahkan, ada yang berniat terbang ke Jakarta agar dapat bertemu langsung dengan ‘‘orang” Kemen PAN-

RB itu. “Ada teman honorer yang sudah menyiapkan uang tunai sampai Rp 100 juta. Dia tidak mau lewat transfer tapi harus bertemu langsung, penelepon menolak”, terang Yun. Har, honorer K2 lainnya sengaja mendatangi Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Magetan untuk mengklarifikasi. Pria yang sudah enam tahun sebagai honorer di salah satu SD pinggiran itu disarankan tidak melakukan transaksi apapun. Penelepon gelap yang menyaru pejabat Kemen PANRB itu diduga kuat hendak melakukan penipuan. “Di antara kami juga sering didatangi calo yang menjanjikan lolos seleksi dengan uang pelicin setelah mengikuti tes tulis 3 November lalu”, paparnya. Kepala BKD Magetan Suko Winardi menyayangkan ulah pihak tak bertanggung jawab yang memanfaatkan waktu tunggu pengumuman seleksi CPNS dari jalur honorer, pada minggu keempat Januari mendatang. Dia mengaku sudah menginstruksikan jajarannya melakukan sosialisasi bahwa penentuan kelulusan mutlak di tangan Kemen PAN-RB. Sejauh ini, proses seleksi dilakukan dengan transparan dan profesional. “Masalah seleksi dan pengumuman sudah kebijakan pusat”, tandasnya. (Sy/her)

MAGETAN, SMN - Janji Bupati Sumantri menarik gerbong mutasi jabatan akhir tahun meleset. Hingga pengujung 2013, orang nomor satu lingkup pemkab itu belum memencet lampu hijau rolling pejabat struktural. Dia masih mempertahankan figur-figur lawas, meski sebagian sudah uzur dan berstatus pelaksana tugas (Plt). Sejauh ini, sejumlah kursi eselon II dan III belum terisi pejabat definitif. Sebut saja, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Kehutanan dan Perkebunan, Bagian Administrasi Sumber Daya Alam, dan Direktur RSUD dr Sayidiman. Meski berulang kali mendapat sorotan dari berbagai elemen masyarakat dan dewan, bupati bergeming. “Rencana memang begitu (mutasi di akhir tahun, Red). Tapi masih ada beberapa kendala yang harus diselesaikan lebih dulu”, terang Suko Winardi, kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Magetan, kemarin (1/1).

pertama yang dikirim hanya direspons tiga parpol. Sedangkan sembilan parpol lain tidak menggubrisnya. Di sisi lain dia menduga rekening itu dibuat saat injury time hingga parpol asal melapor untuk sekadar menggugurkan kewajiban. ‘’Yang pertama hanya tiga parpol yang merespons, sehingga terkesan laporannya sebatas prosedural,’’ katanya. Ridho mengatakan, pihak-

Sayang, Suko enggan membeber kendala yang mengganjal pelaksanaan mutasi itu. Menurutnya, hal tersebut merupakan bagian kerahasian tim Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) untuk memudahkan perombakan abdi negara. “Kami ingin benar-benar transparan, makanya tidak terburu-buru. Kalau sudah saatnya pasti akan kami lakukan”, tegasnya. Menurut dia, memproyeksikan pegawai untuk mengisi jabatan lowong tidaklah mudah. Baperjakat harus melakukan serangkaian seleksi untuk menentukan kelayakannya. Disamping itu, kepangkatan harus mendukung. “Kami tidak boleh memaksakan kehendak. Ada tahapan yang harus kami lalui. Itu kenapa ada sejumlah jabatan yang masih dipegang Plt”, urainya. Pardi, ketua Komisi A DPRD Magetan, menyatakan

nya juga mulai mengincar dana kampanye caleg yang tidak semuanya dilaporkan ke KPUD. Hal itu, kata dia, tidak lepas dari kurangnya sosialisasi parpol kepada calegnya. Padahal, sesuai aturan, dana kampanye caleg include dengan dana kampanye parpol, baik sumbangan perseorangan, badan usaha, maupun kelompok. ‘’Sosialisasi oleh parpol tidak tuntas, dan ini akan kami pelototi,’’ tegasnya.

pihaknya masih menelusuri problem lambannya eksekutif menggulirkan mutasi. Apakah faktor kesengajaan yang berlatar kepentingan tertentu atau lebih disebabkan kesibukan pemkab merampungkan program kerja di pengujung tahun ini. “Kami tidak mau saling menyalahkan sebelum ada pembuktian dan klarifikasi. Yang jelas, masalah ini tetap akan menjadi fokus kami”, tegasnya. Dia juga menilai pemkab tidak setengah hati melakukan mutasi. Meski, diakuinya pengisian jabatan lowong harus segera dilakukan untuk menstabilkan kinerja pemerintahan. Terutama mempromosikan pejabat muda potensial untuk menduduki institusi vital. “Kalau tidak berani mengambil terobosan seperti itu kapan lagi bisa melakukan regenerasi. Padahal regenerasi di tubuh birokrasi itu sangat penting”, ungkapnya.

Maryoto, anggota Bapilu PKS Ngawi, mengakui dana kampanye yang disiapkan parpolnya mencapai Rp 120 juta. Menurutnya, nominal tersebut berasal dari iuran kader dan anggota legislatif DPRD Ngawi. ‘’Meskipun dana kami terbanyak, bukan berarti uang kita terbanyak di antara partai lain, tapi karena kami melaporkan apa adanya,’’ tuturnya. Diberitakan sebelumnya,

Pardi menambahkan, mutasi harus berorientasi peningkatan profesionalisme dan penyegaran pegawai. Pun pejabat baru harus memiliki skill akademis, tidak asal comot. “Kan sudah ada kriteria dan mekanismenya. Itu saja diterapkan. Kami yakin hasilnya akan bagus”, katanya. Catatan koran ini, sejak pelantikan kepemimpinan kali kedua 23 Juli 2013 silam, Sumantri baru sekali menggulirkan mutasi. Itu pun hanya tiga pejabat eselon II yang digeser. Hergunadi yang sebelumnya menjabat kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda ditunjuk sebagai kepala Dinas Pekerjaan Umum (DPU) yang sebelumnya dipegang Bambang Setiawan. Sedangkan Rahmad Edy (mantan kepala Badan Lingkungan Hidup) mengisi jabatan asisten III yang membidangi administrasi dan umum. Sementara, Bambang Setiawan menggantikan posisi Rahmad Edy di BLH. (her)

mayoritas parpol di Ngawi memilih menyiapkan dana ‘’recehan’’ saat kampanye pileg April mendatang. Catatan KPUD setempat, sembilan parpol terkesan asal mengisi rekening sebagai persyaratan dengan nominal hanya ratusan ribu. Bahkan, Partai Bulan Bintang (PBB) cuma mengisi saldo Rp 59 ribu. Sedangkan dana kampanye tertinggi di tangan PKS, yakni Rp 120,9 juta. (Sy)

Suara Media Nasional Edisi 117 / VI / 6 - 12 Januari 2014 REOG PONOROGO

PONOROGO

REPORTASE

Tingkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat

RSUD dr Harjono Ponorogo Tambah 2 Gedung Baru PONOROGO, SMN - Untuk meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat RSUD dr Harjono menambah 2 gedung baru yaitu Ponek ( Pelayanan Obstetrik Neonatal Emergency) bagi ibu bersalin dan perawatan paru (Ruang Asoka), gedung tersebut diresmikan oleh Bupati Ponorogo H. Amin dan wakil Bupati Hj yuni Widyaningsih 24 Desember 2013 kemarin, dalam Hal ini Ibu Sulastri Amin yang didampingi Wakil Bupati dan Direktur RSUD drg langgeng Tribinuko,MM juga ikut meninjau semua fasilitas yang ada di dalam gedung baru tersebut.

Lebih lanjut wakil Bupati yang akrab dipanggil sebutan Mbak ida dalam sambutannya berharap,” Dengan penambahan gedung ini,RSUD dr Harjono bisa melayani masyarakat Ponorogo dengan baik dan berkualitas,” harap Ida. Sementara itu masih ditempat yang sama Direktur RSUD dr Harjono drg Priyo langgeng Tribinuko juga menjelaskan, “Dibangunnya gedung ini sebagai upaya RSUD untuk meningkatkan pelayanan Kesehatan masya-rakat, dimana ibu yang akan melahirkan tidak berjubel dengan pasien umum di Unit Gawat Darurat

(UGD), sehingga langsung bisa ditangani diruang Ponek dan paru,” jelas Langgeng. Langgeng menegaskan, “Ini bentuk Komitmen kami agar masyarakat dapat pelayanan prima,” tegasnya. Langgeng juga menambahkan, Ini terbukti dari peningkatan semua poli naik 11%, rawat inap naik 11%, meningkatnya jumlah bed yang sebelumnya 250 sekarang menjadi 350 bed dan operasi naik 10%, sedangkan untuk pendapatan rupiah kami sudah melampaui target , pungkas Langgeng. (Wied)

Bupati Ponorogo saat menandatangani prasasti peresmian gedung

Direktur RSUD dr Harjono, Wakil Bupati Ponorogo mendampingi Hj Sulastri Amin saat meninjau gedung baru.

Sosialisasi Peningkatan Kinerja PDAM Ponorogo

Bertekad Berikan Pelayanan yang Lebih Baik PONOROGO, SMN - Sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja para karyawan, PDAM Ponorogo mengadakan sosialisasi pada hari Jum’at (27/12). Acara di awali dengan senam bersama yang dilanjutkan dengan sosialisasi. “Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan PDAM agar lebih baik dari tahun kemarin, “tutur Lardi, ST direkDirektur PDAM Ponorogo Sulardi bersama Sekda Ponorog Agus Pramono dan anggota DPRD komisi A Sukirno. (Foto samping)

tur PDAM Ponorogo. Di tahun 2014 yang akan datang PDAM bertekad untuk meningkatkan pelayanan agar lebih baik dari tahun sebelumnya. Yakni dengan jalan penambahan kapasitas dan kontinuitas pelayanan. Percepatan pelayanan gangguan seperti air yang tidak mengalir dan penurunan tingkat kebocoran menjadi prioritas utama demi kepuasan pelanggan. “Di tahun yang akan datang ini kami mempunyai beberapa target yakni peningkatan pendapatan, peningkatan penerimaan dengan jalan mengoptimalkan sambu-

ngan yang macet, peningkatan SDM pegawai dan percepatan penambahan sambungan”, jelas Lardi. Disinggung mengenai SDM karyawan PDAM Lardi menjelaskan bahwa sudah saatnya karyawan PDAM untuk maju, tidak gaptek dan bisa mengikuti perkembangan tehnologi. Kedepan PDAM juga akan bekerjasama dengan kantor pos dan bank untuk melayani pembayaran dengan system online. Semua terobosan tersebut tidaklain untuk memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat Ponorogo. (any)

Kapolres Ponorogo Kukuhkan Pokdar Kamtibmas di Kec. Jetis PONOROGO, SMN - Pokdar Kamtibmas Adalah kepanjangan dari Kelompok Sadar Keamanan dan Ketertiban Masyarakat, yang mana mayarakat dengan kesadarannya dalam menjaga keamanan dan ketertiban lingkungannya sendiri agar selalu aman dan kondusif, tentunya hal tersebut tidak lepas dari Kepolisian. Kapolres Ponorogo AKBP Iwan Kurniawan, Sik Msi pada hari kamis mengukuhkan Pokdar Kamtibmas yang ke-15 di wilayah sektor kecamatan Jetis yang bertempat di Coper, untuk Ketua Kecamatan diketuai oleh Damanhuri dan perwakilan dari masing-masing desa oleh Trimo dari 21 kecamatan yang dikukuhkan kemarin 19/12/2013, acara giat tersebut berlangsung dengan khidmat yang dihadiri oleh Muspika, Pejabat Polres, dan segenap anggota Pokdar Kamtibmas. Adapun tata cara yang berlangsung yaitu persiapan pasukan Pokdar Kamtibmas kemudian dilakukan pe-

makaian rompi yang dilaksanakan oleh Kapolres Ponorogo. Lebih lanjut Kapolres Ponorogo menjelaskan, Citra Bhayangkara atau Pokdar Kamtibmas ini sudah tidak diragukan lagi, karena hal tersebut terbentuk dilandasi oleh undang-undang sehingga memiliki legalitas yang kuat, dalam hal ini kami sebagai Pembina akan menurunkan dan melibatkan Binmas, kami juga bersineginergi dengan pemerintahan dan TNI sehingga dapat terjaga situasi yang aman tentram dan kondusif di wilayah masingmasing, masih kata Iwan, Citra Bhayangkara mempunyai fungsi untuk melakukan upaya-upaya pencegahan peristiwa-peristiwa kejahatan dan kriminalitas karena pada dasarnya masyarakat tidak ingin menjadi korban dari suatu kejadian, pungkas Iwan. Sementara itu masih ditempat yang sama, camat wilayah kecamatan Jetis M Fadhlal mengungkapkan,” Saya mewakili masyarakat Jetis ber-

Kapolres Ponorogo saat memakaikan rompi Pokdar kamtibmas kepada Trimo dan damanhuri secara simbolik.

terimakasih kepada Kapolres Ponorogo AKBP Iwan Kurniawan SIK M.Si dan Kapolsek Jetis AKP Sumidyan yang mana mau peduli sekali

TRENGGALEK, SMN - Bencana alam Banjir yang terjadi tahun 2010 yang lalu telah mengakibatkan jembatan bungur kecamatan munjungan mengalami kerusakan parah dan hampir putus. Hal ini mengakibtakan sulitnya akses jalan warga untuk

menuju ke kecamatan, Balai Desa bahkan yang akan menuju ke tempat wisata pantai Blado. Putusnya jembatan bungur telah mengundang rasa keprihatinan pemerintah Trenggalek. Dengan perjuangan yang keras selama tiga tahun

akhirnya jembatan yang memiliki panjang 50 meter dan lebar 7 meter. Pada hari Jumat, 27 Desember 2013 yang lalu oleh Bupati Trenggalek Dr. Ir Mulyadi, WR. MMT meresmikan jembatan Bungur dan sekarang jembatan tersebut sudah bisa digu-

dengan keamanan dan ketertiban masyarakat Jetis pada khususnya dan masyarakat Ponorogo pada umumnya, dan saya akan berusaha membantu

Kepolisian untuk menciptakan situasi yang aman dan kondusif di wilayah Jetis semampu saya”, ungkap Fadhlal. (Wied)

nakan untuk memperlancar akses jalan masyarakat munjungan. Seperti diketahui Pemkab Trenggalek menggelontorkan dana sebesar 6,7 miliar untuk menyelesaikan jembatan ini. Sementara itu bupati Trenggalek dalam sambutannya meminta kepada warga munjungan untuk bersama sama menjaga dan merawat bangunan jembatan bungur. “Jangan mengambil atau mengeruk pasir yang berada di samping jembatan karena bisa menyebabkan erosi dan tiang pancang jembatan tidak bisa berdiri kuat”, ungkap bupati di hadapan warga dan muspika Kecamatan Munjungan. Seusai meresmikan jembatan bupati bersama Kepala Dinas Kesehatan Sugito Teguh meninjau puskesmas munjungan. Disitu bupati menyempatkan diri untuk berbincang dengan seluruh pegawai puskesmas. Disampaikan jika Kecamatan Munjungan memiliki akses yang sangat sulit

jika akan merujuk pasiennnya menuju ke rumah sakit oleh karena itu bupati berharap agar tahun depan puskesmas ini bisa memiliki dokter spesialis kandungan, juga bisa memiliki alat yang lengkap untuk persalinan, sehingga pasien tidak perlu di rujuk ke rumah sakit Dr. Soedomo mengingat jarak tempuh yang dan mempertimbangkan keselamatan pasien. Lebih lanjut mengakhiri kunjungannya Bupati menyempatkan melaksanakan sholat jumat di masjid at taqwa yang berada di bantaran kali munjungan dan merupakan masjid yang sempat terkena dampak bencana banjir. Untuk mengamankannya dan mengantisipasi melebarnya arah air yang menggerus bangunan masjid pemerintah kabupaten Trenggalek melalui Dinas PU dan Binamarga memasang bronjong di sepanjang bantaran kali yang melewati belakang masjid tersebut. (rud)

Mulai 2014 PBB P2 Menjadi Kewenangan Daerah PACITAN, SMN - Mulai 1 Januari 2014 pelayanan pajak bumi dan bangunan perkotaan dan perdesaan (PBB-P2) menjadi kewenangan pemerintah daerah. Peluncuran program tersebut dilakukan Kamis (02/1) di aula Dinas Pendapatan Pengelolaan Keauangan dan Aset (DPPKA). Launching Pendaerahan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ditandai dengan penandatanganan berita acara penyerahan basis data antara Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Ponorogo, Bank

Jatim sebagai mitra, kepala Kanwil II Pajak Jatim serta Bupati Indartato mewakili Pemkab Pacitan. Menurut KPP Pratama Ponorogo Arista Priyo Adi, pendaerahan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan ini merupakan amanat undang- undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, peraturan bersama menteri keuangan dan mendagri, peraturan Dirjen pajak tentang persiapan pengalihan PBB-P2 sebagai pajak daerah dan peraturan daerah kabupaten Pacitan nomor 2 tahun 2013 tentan

PBB-P2. Arista Priyo Adi yakin pengalihan ini akan sangat bermanfaat bagi pemerintah daerah. Karena yang semula menggunakan sistem bagi hasil kini menjadi pendapatan Asli Daerah (PAD) murni. Selama ini kabupaten Pacitan mampu memenuhi target penerimaan pajak bumi dan bangunan. Bahkan tahun 2013 capain mencapai 103 persen. Dari total obyek SPPT terbit 621.939, total nilai pajak yang terbayar mencapai lebih dari Rp 8 M. Sedangkan untuk sektor pajak pedesaan dan perkotaan dari target Rp

PONOROGO, SMN Berbicara tentang pasir pastinya sangat tidak asing lagi karena pasir adalah merupakan suatu unsur yang memegang peranan penting dalam bangunan konstruksi yang setiap orang mengerti dan tahu apa guna dari pasir. Di Ponorogo juga terkenal dengan tambang pasir trasnya khususnya di wilayah kecamatan Ngebel salah satunya di desa Ngrogung. Disinilah kami menemukan sosok seorang Agus yang terkenal dengan sebutan juragan pasir. Heru Agus Setyo Herlambang Agus yang mempunyai nama lengkap Heru Agus Setyo Herlambang ini berangkat dari keluarga yang pas-pasan, berasal dari desa Pulung, demi untuk menghidupi keluarganya dia rela mengais rejeki dengan menambang pasir tiap hari di hilir sungai terlebih bilamana musim hujan, karena disaat hujan hasil dari pasir yang didapat itu melimpah. Maka dengan adanya hal tersebut dia berfikir , kenapa bilamana musim hujan kok pasir ini banyak turun, sebenarnya dari mana? Setelah dianalisa dan di cari sebabnya akhirnya Agus menemukan jawabannya, ternyata pasir tersebut longsoran dari pegunungan Ngrogung hingga akhirnya menjadi tambang pasir bersama sampai sekarang. Lebih lanjut Agus mengungkapkan kepada SMN, “Saya usaha pasir ini merintisnya sudah lama mas, sudah ada puluhan tahun tiap hari mencari pasir disungai namun ketika saya sukses kok ada saja orang yang selalu membuat opini-opini tidak bener, surat dan ijin tambang pasir kami ini lengkap mas dan sebagian hasil dari tambang ini juga kami persembahkan kepada masyarakat setempat maupun lembaga-lembaga yang ada di masyarakat sini tak lupa juga kami selalu menyiram jalan dengan air berkalikali tiap hari agar tidak berdebu, jadi intinya kami selalu menjaga keseimbangan dengan lingkungan masyarakat desa Ngrogung ini dan Pemkab setempat sehingga bisa saling bersinergi,” ungkap Agus. (wied)

Ketua Pokdar Kamtibmas Sambit Budiono dan Kapolsek Sambit AKP Supandi tampak Kompak.

Bupati Mulyadi Resmikan Jembatan Bungur Munjungan

Bupati Mulyadi beserta jajarannya saat meninjau Jembatan Munjungan usai peresmian

Agus, Pengusaha Tambang Pasir yang Sukses

7,8 M hingga 31 Desember 2013 terpenuhi Rp 8,08 M. Sementara itu Bupati Indartato menyatakan, potensi pajak yang besar juga memiliki tanggung jawab yang besar pula. Ini menjadi tantangan bagi daerah karena pengembalian dari pajak itu sendiri akan sangat berbeda jika masih dikelola pusat. Dilihat dari nilai nominal tentu akan lebih menguntungkan jika masih memakai sistem bagi hasil. Dengan pengalihan PBB-P2 menjadi pajak daerah maka akurasi data obyek dan subyek pajak dapat

Kapolres Ponorogo dan Kapolsek Jetis foto bersama anggota Pokdar Kamtibmas .

KOMPAK PONOROGO, SMN - Keamanan dan ketertiban dalam suatu wilayah adalah hal yang paling penting dan diutamakan keberadaanya. Ponorogo telah banyak terbentuk Pokdar Kamtibmas atau Citra Bhayangkara, yaitu Kelompok yang sadar akan keamanan dan ketertiban masyarakat. Dalam hal ini tentunya tak lepas dari Kepolisian sebagai Pembina, oleh karena itu harus selalu ada komunikasi setiap saat antara Pokdar Kamtibmas dan pihak Kepolisian sehingga kompak dan dapat bersinergi, hal tersebut dapat kita lihat di wilayah kecamatan Sambit, yang mana antara ketua pokdar Kamtibmas Sambit Budiono yang juga sebagai Caleg dari Partai Hanura selalu kompak dan bersinergi dengan Polsek Sambit, dengan demikian selalu terjaga keseimbangan yang dinamis dan harmonis. Lebih lanjut Kapolsek Sambit AKP Supandi menjelaskan, kami siap membantu masyarakat Sambit dalam menyelesaikan permasalahanpermasalahan yang terjadi, tentunya melalui proses persuasif dulu dan kekeluargaan, bilamana cara tersebut tetap tidak menyelesaikan masalah maka kami akan mengambil langkah melalui jalur hukum, jelas Supandi. Sementara itu masih di tempat yang sama Budiono Caleg Hanura yang juga ketua Pokdar Kamtibmas Sambit juga menjelaskan, Kami sebagai warga masyarakat Sambit yang sadar akan keamanan dan ketertiban selalu komit dalam membantu tugas-tugas kepolisian demi terciptanya keamanan dan ketertiban di wilayah kami agar selalu aman terkendali dan kondusif, pungkas Budiono. (Wied)

yah. Selain itu daerah memiliki kewenangan penuh menentukan tarif dan pengelolaan administrasi pungutan. Dengan pengalihan PBB P2 kepada daerah maka layanan pem-

bayaran pajak di Pacitan dapat dilakukan di Bank Jatim cabang Pacitan, cabang pembantu Ngadirojo, Pembantu Punung, Pembantu Arjosari, Bank Jatim kantor Kas Daerah dan Kas Daerah kabupaten Pacitan. (yon)

lebih ditingkatkan, karena daerah lebih menguasai wila-

Ilustrasi

SEPUTAR DAERAH

Akhmad Sukardi Resmi Jabat Sekdaprov Jatim

Gubernur Jatim, Soekarwo saat melantik Akhmad Sukardi sebagai Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur

SURABAYA, SMN - Gubernur Soekarwo resmi melantik Akhmad Sukardi sebagai Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Jatim, Senin (30/ 12), di Gedung Negara Grahadi. “Selamat kepada Pak Ahmad Sukardi sebagai Sekdaprov baru, dan terima kasih kepada Pak Rasiyo karena telah mengabdi serta bekerja keras selama

ini,” ujar Gubernur Jatim Soekarwo di sela sambutan acara Pengangkatan, Sumpah dan Pelantikan serta Serah Terima Jabatan Sekdaprov. Pengangkatan Ahmad Sukardi sebagai orang nomor tiga di Pemprov Jatim sesuai Surat Keputusan Presiden RI Nomor 157/M Tahun 2013 Tertanggal 27 Desember 2013. Soekarwo

juga menyampaikan pesan dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang mengungkapkan kepercayaannya kepada Sekdaprov baru di Jatim akan mampu melaksanakan tugas barunya. Soekarwo mengakui, tugas sebagai Sekdaprov tidaklah mudah. Selain sebagai sekretaris pemerintah provinsi,

MALANG, SMN - Dalam rangka mendekatkan diri dan juga sosialisasi program program BPD JATIM cabang Malang dengan masyarakat di Malang raya BPD JATIM cabang Malang mengadakan acara Costumer Gathering dengan SKPD kabupaten malang dan guru guru yang diwakili oleh kepala sekolah serta Bupati malang H. Rendra Kresna, acara yang diadakan di Hotel Harris kota malang pada tanggal 27 Desember 2013 tersebut bertuZainal Arif, Kepala Divisi BPD juan untuk lebih mempererat Jatim Cabang Malang hubungan kerjasama dan juga sebagai bentuk pelayanan serta penyebaran informasi berkaitan dengan program program yang akan dilaksanakan oleh BPD JATIM cabang Malang. Dalam kegiatan tersebut selain adanya hiburan dan pembagian hadiah kepada para peserta Gathering juga sebagai wujud kepedulian BPD JATIM cabang Malang serta komitmen para pimpinan serta staff untuk memberikan pelayanan serta menjalankan program yang bermanfaat bagi masyarakat malang raya, menurut kepala BPD JATIM cabang Malang zainal Arif perusahaan yang dipimpinnya berjanji akan memberikan manfaat yang besar kepada masyarakat di malang raya dalam bentuk kerjasama CSR (Corporate social responsibility) yang menunjukkan kepedulian perusahaan terhadap fungsi sosial karena selain mencari keuntungan perusahaan juga harus memberikan manfaat yang sebesar besarnya terhadap masyarakat sekitar malang raya sebagai wujub simbiosis mutualisme dan juga menerapkan program LDR (loan deposit Ratio) yaitu rasio dari simpanan yang diperoleh terhadap tabungan masyarakat harus dikembalikan dalam bentuk investasi kembali kepada masyarakat kota dimana simpanan tersebut didapatkan, yang pada tahun 2013 sebesar hampir 80% dari simpanan tersebut disalurkan kembali melalui investasi yang dirasakan secara langsung manfaatnya oleh masyarakat malang raya. Zainal arif juga mengharapkan hubungan yang semakin baik lagi ditahun tahun mendatang antara BPD Jatim Cabang Malang Raya dengan SKPD dan Pemerintah kabupaten malang yang merupakan regulator agar dalam program program pemerintah kabupaten malang melibatkan BPD Jatim Malang dalam proses pembiayaan program program pembangunan maupun kebutuhan dana yang dibutuhkan maupun dalam bentuk simpanan yang di investasikan di BPD Jatim Malang Raya. Selanjutnya zainal arif juga mengungkapkan dalam rangka penetrasi pasar dan juga akselerasi program program BPD Jatim Malang Raya maka akan dibuka beberapa kantor cabang selain dari yang ada sekarang berjumlah 3 cabang maka untuk mendekatkan diri kepada nasabah akan dibuka beberapa cabang lagi agar masyarakat malang raya mudah dalam mengakses program program dari BPD Jatim cabang Malang Raya. (Jar/Jun)

Salah satu atribut milik Caleg yang ditertibkan

Polres Bangkalan Musnahkan 250 Knalpot Brong

Bupati Banyuwangi Azwar Anas (kiri) didampingi Direktur Pemasaran dan Penjualan Garuda Indonesia Erik Meijer menyambut kedatangan pesawat ATR 72-600 Garuda Indonesia di Bandara Blimbingsari, Banyuwangi, Kamis (2/1/2014)

Sementara Bupati Banyuwangi Azwar Anas terlihat begitu antusias menyambut rencana penerbangan ini. Dalam penerbangan dari Jakarta ke Banyuwangi, Azwar Anas begitu piawai memperkenalkan potensi Banyuwangi terutama sisi pariwisata kabupaten yang dijuluki “The Sunrise of Java” ini kepada para penumpang pesawat. “Makin banyak maskapai yang masuk ke Banyuwangi menunjukkan ekonomi daerah kami bergerak maju, ditopang sektor agribisnis,

pariwisata dan industri,” katanya. Dari sisi pariwisata, Banyuwangi mempunyai beragam destinasi menarik, seperti Kawah Ijen, Pantai Pulau Merah, Pantai Plengkung, Teluk Hijau hingga perkebunan yang dikonsep argo-tourism. “Saya melihat potensi pariwisata Banyuwangi begitu beragam. Promosi juga begitu intensif sehingga menarik wisatawan untuk datang. Jadi kami memutuskan untuk terbang ke Banyuwangi pada April mendatang,” tambah Erik. (msj/rif)

Polisi Sita Minuman Keras

Kasat reserse dari kiri Dandim tengah dan Kapolres kanan

SAMPANG, SMN - Meski berkali-kali ditangkap petugas, penjual minuman keras (miras) di Kabupaten Sampang tidak kunjungan. Mereka tetap menjual minuman beralkohol itu di warung-warung mereka. Belum sempat terjual, aksi mereka keburu terendus oleh petugas. Tak ayal ratusan botol miras itu terpaksa diamankan oleh petugas. Sedikitnya ada sekitar 108 botol miras yang berhasil diamankan polisi menjelang pergantian tahun, Selasa malam, 31 Desember 2013. Petugas menyita sedikitnya, 23 botol bir hitam, 3 botol biramk, sisanya bir biasa, topi miring dan twisky. Ratusan miras itu disita dari pemilik warung atas nama M (inisial) di terminal. dan S (inisial) warga Jalan Imam Bonjol. Botol-botol itu diamankan Polres Sampang dalam operasi pengamanan menyambut tahun baru.

Polres tidak sendiri turun ke lapangan, Korps Baayangkara itu dibantu oleh Kodim 0828 Sampang. Berdasarkan infomasi yang dirangkum Koran ini. petugas menyisir warung yang diduga menjual miras sekitar pukul 17.00. Satu per satu warung yang ada di terminal digeledah petugas. Petugas tidak mengalami kesulitan berarti dalam razia itu. Usai menemukan miras, pemilik warung bersama barang buktinya tersebut langsung digiring ke mapolres untuk dimintai keterangan. Setelah itu petugas bergerak ke salah satu rumah di Jalan Imam Bonjol. Petugas mendapatkan informasi dari masyarakat tentang peredaran miras di kawasan tersebut. Benar saja, di salah satu rumah, petugas menemukan puluhan botol miras yang masih tersimpan rapi dalam kardus. Sayang,

meski sejumlah miras berhasil ditemukan, petugas tak mendapati pemilik rumah lantaran kabur sebelum melakukan penggerebekan. Kapolres Sampang AKBP Imran Edwin Siregar mengungkapkan, ratusan botol itu diamankan di tempat berbeda. Satu lokasi berada di warung terminal Sampang dan lokasi lainnya berada di rumah seorang warga. “Tersangka pemilik warung yakni M berhasil kami amankan sedangkan S, pemilik rumah di Jalan Imam Bonjol melarikan diri sebelum petugas mendatangi rumahnya,” terangnya didampingi Kasatreskrim AKP Jeni AlJauza, kemarin malam. Dijelaskan, selain minuman dengan kadar alkohol rendah, pihaknya juga menyita miras dengan kadar alkohol tinggi. Dia menduga, miras itu sengaja disimpan untuk merayakan pesta tahun baru. “Tapi sebelum didistribusikan sudah keburu kami tangkap,” tegasnya. (why)

Customer Gathering BPD Jatim Cabang Malang dengan SKPD dan Bupati Malang

kan pembinaan adminitrasi, baik internal maupun eksternal. “Sekdaprov tidak ragu memberikan pinalti jika ada biro yang tidak tertib, apapun alasannya” terangnya. Sukardi yang sebelumnya menjabat sebagai Asisten IV Bidang Administrasi Umum Setdaprov ini menggantikan posisi yang ditinggalkan Rasiyo, Sekda Prov Jatim sebelumnya, karena memasuki usia pensiun. Pelantikan di aula utama Grahadi dilakukan oleh Pakde Karwo mewakili Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), mulai pukul 08.00 WIB. Hadir dalam pelantikan pejabat birokrat/struktural tertinggi di Jatim tersebut, Wakil Gubernur Saifullah Yusuf, Ketua DPRD Jatim Imam Sunardhi, mantan Sekdaprov Jatim Rasiyo, Komisi ADPRD Jatim Sabron Djamil Pasaribu, pejabat eselon II di lingkungan Pemprov Jatim, mulai Asisten, Kepala Dinas, Kepala Biro, dan Kepala Badan. Hadir pula para pejabat BUMD dan pimpinan lembaga stuktural lain yang ada di Jatim. (syam)

Sekdaprov juga merupakan sekretaris Gubernur maupun Wakil Gubernur sebagai wakil dari pemerintah pusat di daerah. Di samping itu, sesuai UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004, tugas Sekdaprov yakni membantu Gubernur dan Wakil Gubernur dalam menjabarkan visi misinya dalam rangka mewujudkan janji saat kampanye. “Sekdaprov harus tahu janji gubernur dan wakilnya. Bahkan, janji ini disampaikan ke DPRD dan rakyat saat kampanye lalu,” katanya. Tidak itu saja, Sukardi juga harus menyelesaikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tidak lebih dari tiga bulan setelah pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Jatim, 12 Februari 2014. “Jangan sampai Juni baru selesai, karena Juli akan ada program yang kosong dan janji kepada rakyat tidak bisa dijalankan. Jadi, Mei tahun depan harus sudah selesai,” tuturnya. Lebih lanjut Soekarwo mengatakan, Sekdaprov harus mampu melaku-

April, Garuda Terbang ke Banyuwangi BANYUWANGI, SMN - Setelah terbang 2,5 jam dari Bandara Soekarno-Hatta, pesawat ATR 72-600 Garuda Indonesia mendarat dengan mulus di Bandara Blimbingsari, Banyuwangi, Jawa Timur, Kamis (2/ 1/2014). Saat menuruni tangga pesawat, Bupati Banyuwangi Azwar Anas didampingi Direktur Pemasaran dan Penjualan Garuda Indonesia Erik Meijer disambut para pejabat di Pemkab Banyuwangi dan masyarakat setempat. Pesawat yang 2 hari lalu baru tiba di Indonesia dari pabriknya di Perancis itu, menurut Erik, langsung dibawa terbang ke Banyuwangi untuk diperkenalkan kepada masyarakat Banyuwangi sosok pesawat yang nantinya direncanakan menerbangi rute Surabaya-Banyuwangi. “Masuknya Garuda ke Banyuwangi akan semakin mempermudah akses para wisatawan ataupun pebisnis untuk terbang ke Banyuwangi,” kata Erik. Menurut Erik, Garuda Indonesia akan memulai penerbangan SurabayaBanyuwangi pada April 2014. Penerbangan ini merupakan momen penting untuk menggerakkan potensi Banyuwangi, terutama dari sisi pariwisata dan bisnis.

Suara Media Nasional Edisi 117 / VI / 6 - 12 Januari 2014

Atribut Kampanye Caleg ‘Nakal’ di Banyuwangi Ditertibkan BANYUWANGI, SMN - Ribuan alat peraga kampanye para Calon Legislatif (Caleg) yang tersebar di tiga Kecamatan di Banyuwangi ditertibkan oleh Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Banyuwangi. Penertiban dilakukan bersama dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) beserta Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Banyuwangi. Ketua Panwaslu Kabupaten Banyuwangi, Rory Desrino Purnama, menjabarkan, 3 kecamatan yang dijadikan fokus penertiban diantaranya Kecamatan Banyuwangi, Kecamatan Rogojampi dan Kecamatan Genteng. Ribuan alat peraga yang terdiri dari poster, baliho, spanduk dan pamflet yang tersebar di tiga Kecamatan tersebut dipreteli lantaran Panwaslu Banyuwangi sering mendapat pengaduan negatif dari masyarakat terkait pemasangan atribut kampanye yang melanggar zona penyelenggaraan reklame. Selain itu, alat peraga kampanye tersebut ditempel, dipaku bahkan dipasang di ujung pohon dan tidak sedikit yang dipasang di fasilitas umum. Rorry menegaskan, penertiban serupa akan dilakukan bertahap dan menjadi agenda rutin tiap bulan hingga Maret mendatang. “Ini dilandasi dengan MoU yang sudah kita lakukan dengan partai politik peserta pemilu dan Perda milik Pemkab Banyuwangi. Penertiban akan dilakukan bertahap dan akan jadi agenda rutin sampai Maret nanti,” ujar Rory saat berbincang dengan detikcom, Jumat (3/1/2014). Pemantauan Panwaslu Banyuwangi, sambung Rory, masih banyak caleg yang tidak mematuhi aturan yang sudah ditetapkan. Sebab setelah dilakukan penertiban, tidak sedikit para caleg tersebut memasang kembali atribut kampanyenya. Untuk itu dari hasil razia alat peraga kampanye yang tidak tertib ini, lanjut Rory, pihaknya akan berikan teguran tertulis kepada partai yang anggota nya terbukti melanggar dengan melampirkan bukti pendukung seperti foto-foto saat penertiban atribut partai. Sementara itu, Kasie Penertiban umum dan ketentraman pada Satpol PP Banyuwangi, Agus Wahyudi menambahkan, langkah ini perlu dilakukan sebab selain menganggu kebersihan di sejumlah fasilitas umum, para caleg tersebut terbukti melanggar Perda ketertiban umum dan reklame. “Apa yang kami laksanakan ini sesuai dengan Perbup Nomer 5 tahun 2013 tentang ketertiban umum dan Perda nomer 10 tahun 2011 tentang penyelenggaraan reklame,” tandasnya. (msj/rif)

Kapolres Bangkalan memotong knalpot brong di halaman mapolres

BANGKALAN, SMN - Kurang lebih 250 knalpot brong hasil penindakan polres bangkalan selama gelar operasi dalam kurun waktu satu bulan dimusnahkan. “Selama gelar operasi knalpot brong ini kita terjunkan tim khusus dan selama sebulan ini hasilnya sekitar 250 knalpot brong telah di musnahkan”, terang AKP Yusis Budi Kasat Lantas Polres Bangkalan pada sejumlah wartawan kamis (26/12/2013). AKP Yusis menjelaskan tim gabungan yang melaksanakan rasia juga di bantu oleh tim patroli rutin untuk juga menindak BALI (balapan liar), “Kalau ada motor yang pakai knalpot brong dan tidak memiliki kelengkapan kendaraan akan langsung kita hentikan dan kita tilang”, ungkap Yusis. Selain knalpot brong juga diamankan kendaraan yang tidak memiliki kelengkapan surat surat kendaraan. Razia tersebut juga mengamankan 100 motor dengan memakai ban yang tidak sesuai dengan standart nasional indonesia .yaitu pemakaian ban kecil. Saat perayaan malam tahun baru kemarin polres bangkalan menyiapkan 6 truk diantaranya 3 truk dinas dan 3 truk umum untuk mengangkut kendaraan yang memakai knalpot brong. “Kalau malam tahun baru 2013 lalu polres bangkalan mengamankan 243 kendaraan baik yang knalpot brong maupun yang tidak memiliki kelengkapan surat kendaraan”, pungkas Yusis. (har)

Pemerintah Kota Blitar

Luncurkan Program Nikah dan Rujuk Gratis Wali Kota Blitar Muhammad Samanhudi Anwar

BLITAR, SMN - Pemerintah Kota Blitar, Jawa Timur meluncurkan program nikah dan rujuk gratis untuk warga kota ini mulai 2014. Program ini berupa pembiayaan sejumlah komponen seperti biaya pencatatan nikah, insentif pembantu

petugas pencatatan nikah atau modin hingga pengadaan atribut kembar mayang yang semuanya dibiaya melalui APBD setempat. Wali Kota Blitar Muhammad Samanhudi Anwar kepada wartawan mengatakan pihaknya baru saja

menandatangi kesepakatan kerja dengan Kantor KementerianAgama Kota Blitar terkait program ini. “Kita ingin memberi solusi bagi persoalan pencatatan nikah yang dianggap memberatkan masyarakat,” ujar Samanhudi. Selain itu, program nikah dan

rujuk gratis ini kata wali kota dimaksud untuk meminimalisasi terjadinya nikah siri maupun perselingkuhan di daerah ini. Pemerintah setempat juga memberi bantuan berupa tiga sepeda motor kepada tiga Kantor Urusan Agama (KUA) di Kota Blitar. (mam)

Suara Media Nasional Edisi 117 / VI / 6 - 12 Januari 2014

LINTAS NUSANTARA

Polda Kalteng Ekspos Kasus Suap Anggota DPRD Seruyan

Kapolda Kalteng, Brigjen (Pol) Bambang Hermanu dalam ekspos di Mapolda Kalteng. Jumat (27/12) Menunujukan barang bukti kasus suap yang melibatkan anggota DPRD Kabupaten Seruyan

PALANGKA RAYA, SMN Setelah resmi menahan enam anggota DPRD Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng), termasuk Ketua dan Wakil Ketua DPRD Seruyan, beserta 2 orang lainnya sejak Rabu,(25/12). Kepolisian Daerah (Polda) Kalimantan Tengah akhirnya mengekspos kasus penyuapan tersebut kepada pers. Jumat (27/12). Dalam ekspos yang berlangsung di Mapolda Kalteng tersebut, Kapolda Brigjen (Pol) Bambang Hermanu didampingi Direktur Reskrimsus yang baru AKBP Yaya Ruhiat Hidayat, serta sejumlah pejabat utama Polda Kalteng, menerangkan kronologis penangkapan anggota dewan yang terhormat itu dimulai saat tersangka berinisial Ym dan Ys mengambil uang Rp 2.080.000.000,- di Bank Mandiri Kuala Pembuang, Seruyan, Senin (23/12). Dimana pemilik rekening tersebut adalah Arf yang merupakan kakak dari Ys. Asal dana diduga hasil pelaksanaan 2 paket proyek pembuatan Jalan Soekarno-Hatta di Seruyan, namun masih dikembangkan lagi untuk memastikan. “Di samping untuk fee mungkin untuk berbagi keuntungan dan melancarkan agar 2014 dapat proyek lagi,” ujar Bambang. Saat berada di rumah Ys, uang

dibagi menjadi 26 kantong dengan rincian 22 kantong berisi Rp 75 juta, serta 3 kantong masing-masing berisi Rp 10 juta, Rp 100 juta dan Rp 130 juta. Mereka mulai menebar kantong uang tersebut, tapi anggota Polres Seruyan yang tidak ingin kehilangan buruan dan barang bukti melakukan penyergapan. Ternyata 5 kantong sudah dibagikan kepada AS, TS, BD, EA dan SH. Pada saat pemeriksaan, AS menyimpan Rp 70 juta dan 4 tersangka lainnya Rp 75 juta. AS menerima uang lebih sedikit karena sebelumnya memiliki utang kepada pihak pemberi suap sebanyak Rp 30 juta, sehingga jatahnya dipotong dan hanya menerima Rp 70 juta. “Sebanyak Rp 70 juta diberikan kepada Ketua DPRD Seruyan karena sudah ngebon (utang) Rp 30 juta,” ucap Bambang sambil tersenyum kepada awak media. Dalam pengembangan penyelidikan diketahui bahwa Ys adalah putra dari Wakil Ketua DPRD Seruyan berinisial Bhrd. Rupanya Bhrd pula yang memberikan perintah untuk membagikan uang tersebut. Polisi bergerak cepat dan mengamankan Bhrd malam itu juga berdasar pengakuan tersangka lainnya. Penyidik membagi berkas tersangka menjadi pemberi dan penerima suap. Polisi telah mene-

tapkan Ym, Ys, dan Bhrd selaku pemberi suap. Kelompok pemberi suap dikenakan Pasal 5 Ayat 1 UU No.31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi junto UU No.20/2001. Sedangkan kelompok penerima suap dikenakan Pasal 12 UU No.31/1999 junto UU No.20/ 2001. “Ancaman untuk yang memberi (suap) adalah penjara 5 tahun dan denda Rp 250 juta. Yang menerima (suap) ancamannya penjara 20 tahun dan denda Rp 1 miliar,” papar Bambang. Saat ini 4 tersangka masih dalam penahanan pihak Polres Seruyan sedangkan AS, Bhrd, Ym dan Ys sudah berada di Mapolda Kalteng untuk selanjutnya menjalani pemeriksaan dan pengembangan kasus. Menurutnya perkara ini mendapat perhatian khusus tidak saja dari khalayak umum tapi juga Mabes Polri. “Kita juga dapat bantuan khusus dari Tim Ditreskrimsus Bareskrim Mabes Polri,” ungkap Bambang. Hingga saat ini pihak kepolisian masih mengembangkan kasus ini dan belum memastikan status anggota dewan lainnya yang hendak menjadi sasaran pembagian uang. Untuk pemerintah daerah dalam hal ini lembaga eksekutif terkait masih dalam penyelidikan apakah memiliki keterlibatan atau tidak. Berdasar sejumlah informasi di lapangan, pemberi suap diduga adalah Bhrd yang juga Wakil Ketua DPRD Seruyan, serta calon anggota legislatif, Ys dan Ym. Sedangkan penerima suap diduga Ketua DPRD Seruyan AS serta anggota DPRD Seruyan yang terdiri dari TS, Bdr, EA, dan Hj Shl. Kontrak pembangunan jalan yang ingin diloloskan bernilai Rp 12.190.000.000. Ys adalah anak dari Bhrd yang merupakan Direktur PT Windu Seruyan. Selain uang Rp 2.080.000.000, polisi juga menyita mobil Suzuki Escudo yang digunakan mengantar uang serta 9 unit telepon selular dan Blackberry. (Mandau)

Terkait Proyek Pembangunan Pagar Rujab Ketua DPRD Kab. Gunung Mas

Kajari: Addendum Seharusnya Dilakukan Sejak Awal KUALA KURUN, SMN Pernyatan Kepala Bidang (Kabid) Cipta Karya,Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Gunung Mas, Champili, ST., MT bahwa proyek pembangunan pagar rumah jabatan (rujab) Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah dibayar sesuai pekerjaan yang terpasang, dan pekerjaan yang tidak sesuai gambar sudah di addendum dengan tambah kurang. Ternya tidak dibenarkan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kuala Kurun. Jaja, SH. Karena menurut nya addendum itu seharusnnya dilakukan sejak awal, bukan saat bangunan sudah hampir selesai. “Addendum seharusnya dilakukan sejak awal, proyek yang sudah hampir selesai tidak bisa diaddendun” ujar, Jaja,SH yang dibincangi SMN diruang kerjanya baru-baru ini. Sebagaimana diberitakan SMN pada edisi 116/V/21 Desember 2013, bertajuk Akibat Tak Diawasi, Pagar Rujab Ketua DPRD Gunung Mas Dikerjakan Asal Jadi. Bahwa bangunan pagar rumah jabatan (Rujab) Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah, senilai Rp 954.342.000,- yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) Kab. Gunung Mas Tahun 2013, oleh kontraktor pelaksana CV.TEGAR KURNIA Pusat Kuala Kurun dikerjakan asal jadi. Bahkan terindikasi tak sesuai gambar/kontrak. Berdasarkan pantauan media

Kajari Kuala Kurun, Jaja, SH

ini, indikasi tersebut terlihat pada beberapa struktur bangunan. Seperti sloof, yang seharusnya menggunakan tulangan besi 12 dan beugel besi 8, dipasang besi 10 banci (9mm) dan besi 6. Kemudian, rangka kolom seharusnya menggunakan tulangan besi 12 sebanyak 8 batang, dan beugel besi 8 jarak 15 cm. Dipasang besi 10 banci (9mm) sebanyak 4 batang, dan beugel besi 4 jarak 30 cm. Serta ling balk yang seharusnya menggunakan besi 12 danbeugel besi 4 jarak 15 cm. Dipasang besi 6 banci (5mm) dan besi 4 jarak 25 cm. Sepertinya proyek itu selama pelaksanaannya tak di awasi oleh pihak Dinas terkait. Sehingga kontraktor pelaksana dengan seenaknya mengerjakan bangunan tersebut menyimpang dari gambar/kontrak Menanggapi itu, Kepala Bidang Cipta Karya, Dinas PU Kabupaten Gunung Mas, Champili, ST.,MT yang dikonfirmasi SMN Kamis, (19/12/2013) lalu, mengatakan

bahwa yang dibayar mereka adalah pekerjaan sesuai yang terpasang. Menurutnya pekerjaan yang tidak sesuai gambar sudah di addendum, dengan pekerjaan tambah kurang. Namun anehnya saat diminta SMN menunjukan addendumnya dia tidak bersedia. Pernyataan Champili tersebut selain dianggap tidak mendasar juga dinilai bertentangan dengan Undang-Undang RI No. 18 tahun 1999 tentang jasa konstruksi dan Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2000 tentang penyelenggaraan jasa konstruksi. bahwa, kontraktor yang berkerja, mutu dan kuantitasnya, tidak sesuai kontrak adalah cidera janji. Dan proyek yang tidak sesuai kontrak juga dikategorikan sebagai kegagalan konstruksi. Maka penyedia jasa (kontraktor) wajib mengganti dan memperbaiki pekerjaan konstruksi yang disebabkan oleh kesalahan penyedia jasa (kontraktor), atas biaya sendirii. (Mandau)

Ahmad Yani

Hanya PBS. PT. MSAL yang Kantongi HGU KUALA KURUN, SMN - Dari 21 Perkebunan Besar Swasta (PBS) yang ada di Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan tengah. Hanya ada 1 PBS, yang mengantongi Hak Guna Usaha (HGU). Yaitu, PT. Mulio Sawit Agro Lestari (MSAL) yang berlokasi di Kecamatan Rungan. Hal itu disampaikan, Kepala Badan (Kaban) Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Gunung Mas, Ahmad Yani, A. Ptnh Saat menjawab pertanyaan Aktivis LSM Lembaga Pemantau dan Informasi Kebijakan Publik (LPIKP) Antang Pasing, Kalimantan Tengah, Hartalib. T. M. Saleh dan Amatjarot. I. Rampai seputar perkembangan investasi bidang perkebunan di Kab. Gunung Mas. Rabu, (18/12) lalu. “Suasana kantor yang tenang dan sambutan yang ramah dari para pegawai, ketika kami memasuki gedung BPN Kab. Gunung Mas. Dan langsung dipersilahkan menemui Kaban, Ahmad Yani di ruangnya. Ketika kami utarakan maksud kami menemui Beliau, kepada pegawainya” ujar, kedua pria yang akrab disapa Talib dan Amat itu, baru-baru ini. Menurut Talib dan Amat, banyak

pertanyaan yang mereka ajukan seputar perkembangan investasi, terutama bidang perkebunan. Namun menurut Dia, yang paling penting dan perlu digaris bawahi adalah bahwa, dari 21 PBS yang berinvestasi di Kabupaten Gunung Mas. Hanya ada 6 yang operasional. Sedangkan 15 lainnya, non operasional. Dan dari PBS tersebut, menurut Dia hanya PT. Mulio Sawit Agro Lestari (PT. MSAL) saja yang mengantongi Ijin Hak Guna Usaha (HGU). “Ini patut disayangkan memang, entah kendala apa yang menyebabkan perizinan perusahaan tersebut tidak clear terutama yang sudah operasional. Itu perlu ditindaklanjuti dan menjadi perhatian bagi pihak berwenang, agar mengawasi dan memantau mereka secara intensif, jangan ada kesan pembiaran, pasalnya hal ini jelas-jelas sangat merugikan negara. Karena mereka ada yang sudah operasional sekian tahun” kata, mereka. Lebih lanjut mereka juga mengatakan, bahwa keterangan Kaban BPN Kab. Gumas, Ahmad Yani tersebut juga sesuai dengan Surat Gubernur Kalimantan Tengah, Nomor 540/647/

Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Gunung Mas

EK, tanggal 28 Juni 2013, ditujukan kepada Bupati/Walikota se-Kalteng. Perihal : Penghentian Pengoperasian Kegiatan yang belum Clear dan Clean pada sektor Pertambangan (Kuasa Pertambangan, Ijin Usaha Pertambangan), Perkebunan (Pembukaan Lahan). “Kami pikir keterangan Bapak Ahmad Yani itu, sangat sesuai dengan Surat dari Gubernur Provinsi Kali-

mantan Tengah yang ditujukan kepada Bupati/Walikota se Kalteng. Yang intinya meminta kepada Bupati/ Walikota menindak tegas dan menghetikan seluruh kegiatan perusahaan yang bergerak di sektor pertambangan dan perkebunan yang belum clear and clean, atau memiki perizinan sesuai ketentuan yang berlaku,” Tambah Talib yang juga di amini oleh Amat. (Mandau)

Polresta Denpasar

Tingkatkan Pengamanan Markas

Sejumlah anggota Sabara Polda Metro Jaya mengangkat material bangunan yang akan digunakan untuk perbaikan rumah kontrakan yang dihuni terduga Teroris di Ciputat, Tangerang Selatan, Banten, Jumat (3/1). Mabes Polri mulai melakukan perbaikan rumah warga yang rusak akibat penggerebekan teroris beberapa hari lalu.

DENPASAR, SMN - Kepolisian Resor Kota Denpasar meningkatkan

pengamanan markas kepolisian sektor mengingat kantor polisi menjadi salah

satu sasaran teroris setelah penggerebekan kelompok terduga teroris di Ciputat, Tangerang Selatan, Banten. “Kami harus menyiapkan keamanan sendiri. Kami tingkatkan pengamanan dan kewaspadaan markas komando Polresta Denpasar,” kata Wakil Kepala Polresta Denpasar, Ajun Komisaris Besar Gusti Kade Budi Harryarsana, Sabtu (4/1). Menurut dia, peningkatan pengamanan juga dilakukan untuk menjaga markas penyimpanan senjata sebagai bentuk antisipasi dari aksi para teroris. Sebelumnya pada penggerebekan terduga teroris menjelang pergantian tahun baru, polisi menemukan daftar 50 wihara yang diduga akan menjadi sasaran para teroris. Selain itu kantor Kedutaan Besar Amerika Serikat dan kantor kepolisian juga dikabarkan menjadi sasaran para teroris. Untuk itu, kata dia, polisi me-

ningkatkan pengamanan dan kewaspadaan pascapenggerebekan terduga teroris tersebut. Polisi sendiri meningkatkan patroli rutin di sejumlah titik vital termasuk menjaga keamanan di sejumlah objek vital dan pusat keramaian. Tak hanya itu, kata Harryarsana, pusat bisnis dan perbankan di Denpasar juga tak luput dari pengamatan petugas kepolisian karena bank kerap menjadi sasaran para teroris untuk merampok guna mendanai aksi terornya. “Kami melakukan sistem pengamanan secara terbuka dan tertutup yang juga didukung oleh Densus,” ucapnya. Sementara itu terkait dengan para pendatang, pihaknya telah memerintahkan Babinkamtibmas yang nantinya bekerja sama dengan aparat desa dan petugas pengamanan adat atau pecalang untuk mendata melalui operasi yustisi. (wir)

Bangunan Suci Umat Hindu Gianyar Tertimpa Longsor GIANYAR, SMN - Sejumlah bangunan suci umat Hindu di Banjar Lebih Duur Kaja, Kabupaten Gianyar, Bali, tertimpa tanah longsor, Kamis. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa itu, namun Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Gianyar memperkirakan nilai kerugian mencapai ratusan juta rupiah. Kepala BPBD Kabupaten Gianyar, Anak Agung Oka Digjaya, mencatat empat bangunan suci umat Hindu, yakni padma, istana Hyang Guru, parahyangan, dan Nglurah Agung hancur tertima material longsor. “Selain itu, longsor juga menimpa rumah warga di Banjar Lebih Duur Kaja,” ujarnya. Di Banjar Lebah, Desa Keramas,

Kecamatan Blahbatuh, bangunan sekolah dasar rusak tertimpa pohon tumbang, Rabu (1/1) malam. Pohon tumpang juga terjadi di objek Wisata Tirta Empul yang berada di belakang Istana Tampaksiring. “Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tumbangnya pohon di dua tempat berbeda itu,” ujarnya. Sementara itu, Bupati Gianyar Anak Agung Gde Agung Bharata mengimbau masyarakat untuk mewaspadai bencana alam, mengingat dalam beberapa hari ke depan curah hujan di Pulau Dewata masih sangat tinggi. “Kami juga mengapresiasi beberapa kelompok masyarakat yang telah melakukan berbagai upaya untuk menyelamatkan korban bencana,” ujarnya. (wir)

Ilustrasi Beberapa rumah berada di tanah yang rawan longsor di daerah Pagaruyuang, Kabupaten Tanah Datar, Sumbar, Jumat (1/11).

Ijin Amdal PT. Kahayan Agro Plantation Tidak Prosedural

Amatjarot.I.Rampai Demo PT KAP

GUNUNG MAS, SMN - Hartalib. T.M. Saleh dan Amatjarot.I.Rampai, LSM, Lembaga Pemantau dan Informasi Kebijakan Publik (LPIKP) “Antang Pasing” Kalimantan Tengah, menuturkan, bahwa adanya dugaan IjinAmdal yang Tidak Prosedural dari PBS PT. Kahayan Agro Plantations (PT. KAP). Pasalnya sejak diterbitkannya Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah No. 188.44/89/2012, tanggal 27 Pebruari 2012, tentang Kesepakatan Kerangka Andal Rencana Kegiatan Perkebunan Kelapa Sawit PT. Kahayan Agro Plantation seluas 17.500 Hektar di Kecamatan Damang

Batu, Tewah dan Kahayan Hulu Utara Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah, reaksi dari warga mulai bermunculan. Aksi pertama adalah pada hari Kamis, 15 Maret 2012, Demo sekitar seratus orang lebih masyarakat dari Kecamatan Tewah dan Kec.Kahayan Hulu Utara yang mayoritas petani karet ini mendatangi kantor DPRD Kabupaten Gunung Mas, menuntut dicabutnya SK Bupati No 30 Tanggal 16 Pebuari Tahun 2010 tentang Pemberian Ijin Perkebunan Kelapa Sawit kepada PT. KAP. Tidak tanggung-tanggung, aksi tersebut dihadiri oleh Tujuh Desa yaitu

Hartalib. T.M. Saleh

Desa Tumbang Hamputung, Dandang, Teluk Kanduri, Tumbang Pesangon, Tanjung Untung, Tumbang Habaon, Batu Nyiwuh, dengan salah satu kordinator Ilon, Guntur dan Cahaya menyampaikan aspirasi dan berdialog dengan pihak DPRD Kabupaten Gunung Mas untuk mencari solusi terhadap keberadaan perusahaan ini di daerah mereka. Mereka juga membawa data berupa peta hasil survei yang dilakukan oleh PT Kahayan Agro Plantation yaitu 55,24% kebun masyarakat, 12,24% belukar, jadi dari peta sudah terlihat jelas bukan kawan hutan yang dibebaskan, tapi kebun masyarakat yang dikatakan hutan oleh perusahaan padahal hampir 90 persen masyarakat

bekerja menyadap karet, ungkapnya. Melihat reaksi dari warga tujuh desa itu, selayaknya harus ada tindak lanjut yang konkrit dalam proses perijinan Amdal PT. KAP, misalnya harus diadakan lagi Konsultasi Publik dengan pihak warga terkena dampak, karena sampai saat ini, aktivitas perusahaan tetap jalan terus, malah diduga melakukan pembabatan hutan diluar IPK yang diijinkan alias over target volume tebangan. dan sepertinya permasalahan dengan pihak warga tujuh desa tidak ada pengaruh apa-apa, lenyap tanpa kabar beritanya. Belum lagi jika berbicara mengenai Tanggung Jawab Sosial Perusahaan terhadap warga sekitar, sampai berita ini diturunkan belum ada realisasinya, contoh kecil saja seperti janji membuat instalasi air bersih buat warga di Desa Tumbang Hamputung. Sehingga hal ini akan merusak kemampuan Kabupaten Gunung Mas pada khususnya dan Provinsi Kalimantan Tengah pada umumnya, dalam memberikan hasil yang substantive sebagai Provinsi Percobaan yang dipilih Presiden Republik Indonesia untuk REDD+, kata “Talib dan Amatjarot dari LSM LPIKP ’’Antang Pasing” Kalteng, kepada Suara Media Nasional baru-baru ini. (untung)

RONA-RONA

Suara Media Nasional Edisi 117 / VI / 6 - 12 Januari 2014

Kantor Pemerintah Pamekasan Ikut Terendam Banjir PAMEKASAN, SMN - Sejumlah kantor pemerintah Pamekasan di Jalan Jokotole, Pamekasan, Jawa Timur, terendam banjir dengan ketinggian satu meter, Sabtu (4/1/2014). Kantor dimaksud yakni Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, Perizinan dan Pelayanan Terpadu dan kantor Badan Lingkungan Hidup. Banjir di kawasan itu setelah diguyur hujan dan angin kencang

selama dua jam lebih. Kawasan perkantoran tersebut sudah menjadi langganan banjir ketika hujan deras melanda Pamekasan. Akibatnya, beberapa barang dan berkas di kantor tersebut ikut terendam. “Tidak ada orang sama sekali di kantor tersebut karena semua staf libur akhir pekan,” kata salah satu petugas penjaga pintu kantor. Selain merendam alat kantor dan berkas-berkas kantor, beberapa kendaraan operasional kantor, seperti mobil pengangkut sampah dan alatalat berat milik Dinas Pekerjaan Umum, juga terendam. “Saya tidak

tahu siapa yang akan membereskan di dalam kantor-kantor itu,” kata pria bertubuh kurus ini. Bersamaan dengan banjirnya kantor-kantor tersebut, warga yang terkena banjir juga tidak mendapatkan perhatian dari pemerintah, utamanya BPBD. Amiruddin, misalnya, warga yang rumahnya berada di belakang kantor Pemkab dan terendam banjir mengaku, belum ada bantuan dari pemerintah setempat. Padahal warga tidak ada yang bisa masak karena menyelamatkan barang-barangnya. Ada pula yang memilih mengungsi ke rumah tetang-

Warga mendorong motornya di jalan desa Lemper karena terendam banjir, Sabtu (4/1/2013)

ga dan familinya yang tidak terkena banjir. “Bagaimana memikirkan untuk masak, sedangkan peralatan rumah semuanya terendam. Kami hanya berharap ada bantuan nasi bungkus untuk mengurangi kepanikan kami,” terang Amir. Malam ini, banjir yang melanda kawasan perkotaan mulai berangsur surut. Sebelumnya banjir mencapai 1 meter lebih. Namun warga masih waswas karena mendung masih menggelayut di langit kota Pamekasan sebelum malam datang. “Mudah-mudahan tidak hujan lebat lagi agar tidak ada banjir susulan di malam hari,” harap Amir. (sulaim)

TNBTAS Tutup Pendakian Kemenag Jambi Diharapkan Jaga Kerukunan Umat Gunung Semeru

Gunung Semeru

LUMAJANG, SMN - Sebulan ini cuaca di kawasan Gunung Semeru cenderung ekstrim. Curah hujan makin meninggi dengan kabut pekat memayungi kawasan gunung tertinggi di Jawa tersebut. Walhasil, Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS) akan menutup pendakian per tanggal 6 Januari nanti. Kepala TNBTS, Ayu Dwi Untari mengatakan, keputusan untuk menutup pendakian Gunung Semeru

tersebut setelah pihaknya menggelar koordinasi dengan berbagai pihak. Seperti BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) dan kalangan komunitas pencinta alam dan segenap Tim SAR yang biasa beroperasi di kawasan Gunung Semeru. “Untuk menghindari timbulnya kecelakaan pada kalangan pendaki, maka selama cuaca ekstrim seperti sepekan belakangan ini, kami memutuskan untuk menutup pendakian

Gunung Semeru,” jelasnya, Jumat (3/ 1). Ayu Dwi Untari menuturkan, selain upaya mengantisipasi kemungkinan buruk terjadi pada para pendaki, penutupan pendakian berguna untuk pemulihan ekosistem di kawasan TNBTS. Dalam penyampaiannya, Ayu tidak menyebutkan batasan waktu hingga kapan penutupan jalur pendakian tersebut akan dibuka kembali. “Akan ada informasi lebih lanjut terkait kapan jalur pendakian tersebut akan dibuka kembali,” terangnya. Data yg berhasil dihimpun, cuaca buruk dan ektrem kerapkali terjadi sejak beberapa hari terakhir di puncak Gunung Semeru, seperti badai pasir, longsor, pohon tumbang maupun efek lain dari cuaca yang ekstrem. Penutupan jalur pendakian ini, merupakan juga tindak lanjut dari penyampaian Ayu beberapa pekan lalu, bahwa diawal bulan Januari 2014 akan terjadi cuaca yang ekstrem di kawasan gunung Semeru. “Prakiran yang berdasar analisa dan pengalaman ini, sudah kami singgung beberapa pekan lalu. Karena itu, kami berencana menutup jalur pendakian per tanggal 6 Januari nanti,” pungkasnya. (edi)

2.683 Orang Penduduk Miskin di Kepri TANJUNGPINANG, SMN Jumlah penduduk miskin di Provinsi Kepulauan Riau memprihatinkan. Sampai September 2013, sebanyak 125.021 orang hidup di bawah garis kemiskinan. Kepala BPS Kepri Dumagar Hutauruk menyebutkan, jika dibandingkan jumlah penduduk miskin pada Maret 2013, jumlah ini mengalami penurunan. “September 2013 sebanyak 125.021 orang atau 6,35 persen. Jika dibandingkan dengan jumlah penduduk miskin bulan Maret 2013 sebanyak 126.667, secara absolut mengalami penurunan sebanyak 1.646 orang atau turun sebesar 0,11 persen,” ujar Kepala BPS Kepri, Dumagar Hutauruk, Sabtu (4/1/2013). Selama periode Maret sampai September 2013 penduduk miskin di daerah perkotaan berkurang 4.329 orang. Sedangkan penduduk miskin di pedesaan mengalami peningkatan sebanyak 2.683 orang. Angka kemiskinan tersebut disumbang oleh komoditi makanan dan bukan makanan. Peranan komoditi makanan terhadap tingkat kemiskinan jauh lebih besar di-

Ilustrasi warga miskin

bandingkan komoditi bukan makanan. Pada september 2013, 66,88 persen angka kemiskinan disumbang oleh komoditi makanan. Adapun komoditi makanan yang berpengaruh besar terhadap garis kemiskinan tersebut baik di pedesaan maupun di perkotaan adalah beras dan rokok kretek filter. Pada September 2013, sumbangan pengeluaran beras terhadap garis kemiskinan di perkotaan

Gubernur Jambi Hasan Basri Agus

JAMBI, SMN - Kementrian Agama (Kemenag) Provinsi Jambi diharpkan mampu terus menjaga kerukunan antarumat beragama di daerah ini. “Kita harapkan peran Ke-

menag untuk menjaga kehidupan beragama di Provinsi Jambi menjadi lebih baik lagi,” kata Gubernur Jambi Hasan Basri Agus usai menjadi Inspektur Upacara pada Peri-

ngatan HariAmal Bakti ke-68 Kementerian Agama di Jambi, Jumat (3/1). Sebagai institusi yang menaungi kehidupan umat, ia menilai, peran Kemenag dalam menjaga serta menjalin kerukunan antarumat beragama sangat diharapkan. Harapan ini disampaikan Gubernur mengingat isu agama seringkali menjadi pemicu perdebatan yang dapat menimbulkan kekacauan bahkan permusuhan. “Mengatur kehidupan beragama tidak gampang, diperlukan kearifan, kebijaksanaan dari pimpinan Kementerian Agama termasuk jajaran pemerintah daerah,” katanya. Menjaga kehidupan yang harmonis dalam kerukunan umat beragama merupakan kewajiban bersama dengan berlandaskan aturan yang berlaku. “Untuk mengatur kehidupan beragama harus saling tenggang rasa, ikuti aturan perun-

dang-undangan yang berlaku,” kata Hasan. Menurut dia, permasalahan yang pernah terjadi dapat diselesaikan dengan baik sehingga ke depannya Provinsi Jambi semakin tentram dan aman. “Mudahmudahan semakin maju tertib dan dipercaya masyarakat dan menunjukkan kapasitas Kemenag wilayah Jambi sebagai pemegang kepercayaan masyarakat terhadap agama,” katanya. Sementara dalam sambutan tertulisnya Menteri Agama Suryadharma Ali yang dibacakan Gubernur Jambi mengatakan, berdirinya Kementerian Agama untuk memelihara dan menjamin kepentingan agama serta pemeluk-pemeluknya. Kemenag merupakan institusi terhormat yang wajib dijaga reputasi dan kredibilitasnya dari masa ke masa. (sug)

Pasangan Said Assagaf-Zeth Sahuburua Menang Pilgub Maluku AMBON, SMN - Komisi Pemilihan Umum (KPU) daerah Maluku, Sabtu (28/12/2013) menetapkan pasangan nomor urut 5, Said Assagaf-Zeth Sahuburua (Setia) sebagai pemenang pilgub Maluku mengalahkan pasangan nomor urut 3, Abdullah Vanath-Martin Jonas Masaitela (Damai). Dari hasil rekapitulasi suara, pasangan Setia dinyatakan menang setelah memperoleh jumlah 389.705 suara atau unggul dengan selisih 6.179 suara mengalahkan pasangan Damai yang memperoleh 383.705 suara. Pasangan Setia yang diusung koalisi partai Golkar, PKS, PPP, PAN, Patriot dan Partai Damai Sejahtera ini menang di tujuh wilayah yakni di Kota Ambon, Kabupaten Buru, Buru Selatan, Kota Tual, Kabupaten Maluku Tenggara, Kabupaten Maluku Tenggara Barat, serta di Kabupaten Maluku Barat

sebesar 26,44 persen dan 33,86 persen di pedesaan. Sedangakan untuk rokok kretek filter menyumbang kemiskinan sebesar 11,53 persen di perkotaan dan 13,83 persen di pedesaan. “Untuk komoditi bukan makanan seperti biaya perumahan, listrik dan bensin, baik di kota maupun di desa menyumbang garis kemiskinan sebesar 33,12 persen,” jelasnya. (eko)

Daya. Sementara itu, pasangan Damai yang diusung 14 partai non parlemen ini hanya menang di empat wilayah yakni di Kabupaten Maluku Tengah, Kabupaten Seram Bagian Barat, Kabupaten Seram Bagian Timur, dan di Kabupaten Kepulauan Aru. Pasangan Setia ditetapkan sebagai gubernur dan wakil gubernur Maluku terpilih berdasarkan Surat Keputusan KPU nomor 740/ KPTS/KPU-PROV-028/XII/2013 setelah unggul atas jumlah suara dari pesaingnya itu. Ketua KPU Maluku, Idrus Tatuhey kepada wartawan usai pleno sore tadi mengatakan, bagi pihak yang merasa dirugikan dalam keputusan itu dapat menempuh upaya hukum ke Mahkamah Konstitusi (MK) selambat-lambatnya tiga hari setelah KPU menetapkan pemenang pilgub Maluku. “Sesuai

ketentuan undang-undang bagi pihak yang merasa dirugikan silahkan menempuh jalur hukum ke MK waktunya itu hanya tiga hari saja”, ujarnya. Pantauan di Kantor KPU, selama berlangsungnya pleno

rekapitulasi tidak ada hambatan yang berarti, hanya ada beberapa kali intrupsi dari saksi pasangan damai, namun semuanya dapat berjalan lancar dan tertib hingga KPU menutup pleno rekapitulasi. (yoh)

Gubernur Sulut Berharap Masyarakat Sukseskan Tahun Politik

MANADO, SMN - Gubernur Sulawesi Utara (Sulut), Sinyo H

Sarundajang, mengharapkan masyarakat sukseskan tahun politik yang sementara bergulir. “Tahun 2014 masih diliputi dengan misteri. Perkokoh keyakinan dan senantiasa berharap kepada Tuhan serta berkomitmen untuk mengapai cita-cita bersama karena tahun ini adalah tahun politik,” harap gubernur, di Manado, Sabtu. Gubernur mengajak seluruh

elemen masyarakat di daerah ini menjaga keamanan, ketertiban dan kerukunan serta tidak mengorbankan nilai-nilai persaudaraan yang telah terbangun sejak lama. “Kita harus membuktikan kedewasaan berpolitik dan matang dalam berdemokrasi. Hendaklah harus santun dan elegan dalam berpolitik, memiliki hati nurani serta pemikiran yang cerdas dalam bersikap,” katanya.

Gubernur memberikan apresiasi untuk seluruh masyarakatnya yang terus berupaya menciptakan keamanan dan kedamaian serta kerukunan, walaupun berbeda suku, agama, etnis dan budaya. “Hendaklah kita semua melihat bahwa perbedaan itu sebagai anugerah dalam harmoni kehidupan umat ciptaan Tuhan,” ajaknya. (kur)

Mau Jadi Peserta BPJS Kesehatan, Ini Cara Pendaftarannya Ilustrasi

JAKARTA - Pemerintah melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, yaitu PT Askes (Persero), masih membuka kesempatan kepada masyarakat luas yang ingin mendaftarkan diri sebagai anggota. Sebelumnya, terhitung 1 Januari 2014, sekitar 116.122.065 jiwa penduduk otomatis menjadi BPJS.

“Bila mereka belum memegang kartu baru, mereka dapat menggunakan kartu kepesertaan lama yang saat ini masih dipegang, selama itu masih berlaku,” ungkapnya seperti dilansir Setkab, Jumat (3/12/2014). Adapun pembuatan kartu kepesertaan BPJS Kesehatan sedang dalam proses, dan di harapkan bulan April

2014 sudah selesai. Demikian pula peserta Askes Sosial dan Jamskesmas bisa menggunakan kartu lama, selama itu masih berlaku. Sri menjelaskan, pekerja penerima upah nonpemerintah (karyawan swasta) dapat melakukan pendaftaran oleh perusahaan ke BPJS Kesehatan dan cabangnya yang ada di provinsi,

kabupaten, dan kota. Kemudian perusahaan akan melakukan pembayaran iuran sebesar yang sudah ditentukan pemerintah ke bank yang ditunjuk BPJS Kesehatan, yaitu Bank Mandiri, BNI, dan BRI. Setelah konfirmasi pembayaran, perusahaan akan mendapatkan kartu BPJS Kesehatan untuk karyawannya. Sedangkan bagi pekerja bukan penerima upah dan bukan pekerja (wiraswasta, investor, petani, nelayan, pedagang keliling, dan lainnya) mendaftarkan diri ke BPJS Kesehatan dengan tata cara mengisi formulir daftar isian peserta dengan menun-

jukkan salah satu kartu identitas, seperti KTP, SIM, KK, atau paspor. Saat ini PT Askes (Persero) memiliki 105 kantor operasional kabupaten yang tersebar di 12 divisi regional. Masyarakat juga bisa menghubungi call center di 500400 bila kebingungan terkait mekanisme pendaftaran atau penggunaan JKN 2014. Bagi pengguna akses internet dan mobile bisa mengakses informasi di www.bpjs-kesehatan.go.id. Masyarakat juga bisa mendatangi BPJS Center atau posko BPJS 24 jam, yang tersedia di kantor perwakilan dan divisi regional. (red)

Suara Media Nasional Edisi 117 / VI / 6 - 12 Januari 2014

SAMBUNGAN

11 DEWAN PERS

Malam Final Puteri Indonesia 2014

Sambungan dari hal. 1 Saran dari Dewan Pers itu terungkap dalam diskusi akhir tahun yang dilaksanakan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Makassar bertema “ Ancaman Independensi Media dan Jurnalis di Tahun Politik 2014” di Makassar, Sabtu. “Saya kira jurnalis yang menjadi caleg ataupun sebagai tim sukses tidak akan bisa mengabdikan dirinya memberikan kebenaran untuk masyarakat. Kondisi itu tentu sudah keluar dari tugas dan fungsi awal sebagai jurnalis,” katanya. Dalam kesempatan itu, Dewan Pers juga menyoroti Undang-Undang atau peraturan Pemilu khususnya menyangkut soal iklan kampanye yang dinilai tidak tegas. Akibatnya baik penyelenggara pemilu seperti Bawaslu dan KPU tidak dapat berbuat banyak untuk mengatasinya. Pada beberapa kesempatan, kata dia, pihaknya telah bertemu dengan pihak terkait seperti Bawaslu, KPU, termasuk dari Komisi Penyiaran Independen (KPI) guna membahas persoalan iklan kampanye di sejumlah media khususnya televisi. Namun pertemuan tersebut selalu tidak mendapatkan hasil yang diharapkan. Hal itu, kata dia, dikarenakan sistem peraturan pemilu yang memang sejak awal tidak tegas. “Sementara untuk menjaga indepensi media juga diharapkan bagi pemilik media membentuk ombudsman yang diisi

Songket Sumatera Jadi Busana Terindah

orang-orang yang kompeten,” ujarnya. Ketua KPI Pusat Judhariksawan, juga mengakui sulitnya mengambil sikap tegas karena peraturan yang tidak mendukung. Dalam aturan pemilu, setiap orang ataupun partai, baru dikatakan berkampanye bila sudah melakukan penyampaikan visi, misi, dan program. Akibatnya bermunculan sejumlah iklan dari politisi namun pihak terkait seperti KPU dan Bawaslu tidak dapat melakukan tindakan atau upaya pencegahan. Mengenai sejumlah iklan yang dilakukan sejumlah politisi di media televisi seperti ARB atau WIN-HT, dinilai sudah memenuhi kategori kampanye.Pihaknya juga menyakaini jika Kuis Kebanggsaan win-HT bukan iklan sehingga patut ditidak lanjuti. “Kampanye itu bukan hanya ketika adanya ajakan ayo, mari, inilah. Intinya tidak ada orang yang mau iklan tanpa niat untuk dipilih. Kita sejak awal sudah meminta KPU dan Bawaslu agar menerjemahkan seperti itu namun tidak berani,” jelasnya. Pemerhati Media S.Sinansari Ecip, juga menyampaikan bahwa untuk iklan kampanye yang sering menampilkan gambar kurang etis untuk menjatuhkan lawan politik, sebaiknya pimpinan media juga melakukan penyaringan agar tidak terlalu vulgar. (red/ant)

PROYEK DINKES Sambungan dari hal. 1

JAKARTA, SMN - Setelah memilih perwakilan dari berbagai daerah di Indonesia, kini pemilihan Puteri Indonesia 2014 sudah memasuki babak baru. Sekarang, Yayasan Puteri Indonesia telah berhasil memilih 34 finalis yang akan memperebutkan mahkota Puteri Indonesia dari tangan Whulandary Herman, Puteri Indonesia 2013. Sedianya, malam final Pemilihan Puteri Indonesia 2014 ini akan diselenggarakan pada tanggal 29 Januari 2014 mendatang di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta Pusat. Untuk melengkapi penampilan

para finalis saat melenggang di atas pentas nanti, maka didapuk lah desainer Anaz Khairunnas untuk merancang gaun-gaun finalis yang anggun dan elegan. Anaz yang dibantu oleh sembilan orang rekannya dikabarkan bakal merancang 21 gaun. Sampai saat ini, Anaz mengaku sudah berhasil merampungkan 10 gaun. “Saya merancang gaun yang akan dipakai oleh 19 finalis dan dua orang pembawa acara,” ungkap Anaz seperti dikutip dari laman resmi Puteri Indonesia.

Whulandary Herman, Puteri Indonesia 2013

Sedikit memberi bocoran, Anaz akan banyak bereksperimen dengan menggunakan kain songket Suma-

Gaun-gaun yang akan dipakai saat malam final Puteri Indonesia 2014

tera. Hal ini dilakukan karena tahun ini gelaran Puteri Indonesia mengangkat tema besar “Pesona Sumatera”. “Pilihan warna yang saya gunakan adalah oranye dan kuning. Sedangkan cuttingnya lebih ke arah modern look dan pas badan, jadi semua gaunnya akan membentuk badan dengan sempurna,” tambahnya. Dalam salah satu gambar yang diunggah pada laman puteriindonesia.com ini, Anaz memberikan sampel gaun rancangannya tersebut. Dalam gambar yang memperlihatkan dirinya sedang merancang busana yang mengombinasikan bahan brokat warna kuning dengan bahan halus lainnya yang senada. Gaun berkerah V

ELPIJI 12 KG

PEMERAN

Sambungan dari hal. 1

kenaikan per tabung elpiji 12 kg menjadi Rp 117.708 per tabung. Sebelum kenaikan, harga per tabung Rp 70.200. Menurut Pertamina, kenaikan harga itu dilakukan untuk menekan kerugian bisnis elpiji 12 kg yang rata-rata mencapai Rp 6 triliun per tahun. Harga pokok perolehan elpijinya disebut sudah mencapai Rp 10.785 per kg. Sebelumnya, Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan, kenaikan harga elpiji 12 kg sepenuhnya merupakan aksi korporasi PT Pertamina Tbk tanpa perlu meminta izin pemerintah. Pemerintah, kata dia, tidak punya kewenangan untuk mengintervensi harga itu, kecuali untuk elpiji subsidi. Jika punya kewenangan, tambah Hatta, pemerintah ingin tidak dilakukan kenaikan harga untuk saat ini. Pasalnya, kenaikan harga elpiji dapat mendorong kenaikan inflasi meskipun diyakini dampaknya kecil. (red/kom)

MAN MOJOSARI Sambungan dari hal. 1 tetapi masih ada saja Sekolah Negeri yang notabennya mengacu kepada pendidikan beragama Islam yaitu Madrasyah Aliyah Negeri (MAN) Mojosari, diduga telah mewajibkan membayar uang Pendaftaran Siswa Baru (PSB) tahun ajaran 2013-2014 per siswa membayar Rp 1.5 juta. Suparno, adalah Bagian Hubungan Masyarakat (Humas) di MAN Mojosari telah memberikan banyak keterangan terkait indikasi pungli yang dilakukan fihak sekolah dan dia menganggap hal ini sudah biasa dan wajar yang terpenting fihak komite sekolah memberikan izin untuk lebih jelasnya kami disarankan untuk komfirmasi kepada ketua komite MAN Mojosari yaitu Basuni. Mendengar dan melihat pernyataan Humas MAN Mojosari (Suparno, red) yang terkesan santai tanpa beban kami semakin semangat untuk melancarkan pertanyaan, terkait kepala MAN Mojosari Dr.Hj. Hanifah yang menurut keterangan dari rekan media dia (Hanifah, red) alergi wartawan sebab setiap hendak ditemui

selalu menghindar dan beralasan lagi dinas luar, timbullah pertanyaan kami bagaimana kinerja kepala sekolah kalau sering keluar dan apa sesibuk itukah seorang kepala sekolah, hanya peristiwa genting saja beliau mau menemui (kata Suparno red) Lebih lanjut kami bertanya masalah pembentukan Komite sekolah sebab setiap pertanyaan kami selalu dilimpahkan kepada komite, Suparno menjawab bahwa komite sekolah dibentuk dari perwakilan para wali murid MAN Mojosari, akan tetapi disini terdapat kejanggalan bahwasannya ketua komite sekolah (Basuni, red) adalah orang Ngoro Kabupaten Mojokerto yang tidak memiliki anak yang bersekolah di MAN Mojosari, sumber yang kami dapat Basuni adalah seorang Wartawan. Akhirnya karena kami tidak dapat menemui kepala MAN Mojosari kami pun tidak mendapatkan penjelasan yang rinci terkait penggunaan uang PSB tahun ajaran 2013-2014 padahal pembebanan biaya tersebut sangat mencekik leher para wali murid. (gun)

dari Trenggalek, Solo, Magetan, Ngawi, Ponorogo,madiun . mereka tidak menyia-nyiakan kesempatan ini sehingga dengan berlomba-lomba untuk bisa menang dan berharap mendapatkan peran dalam FTV. Untuk hal ini DikbudPorPora tak tanggung-tanggung mendatangkan Aktor kondang yang telah bertahuntahun melanglang Buana di dunia perfilman yaitu Ray Sahetapy sebagai tim Juri Audisi dan Bintang Utama yang didampingi oleh Sonny Chandra dari Jakarta. Ray panggilan akrabnya saat ditemui SMN mengungkapkan,” ketika kami audisi ternyata masyarakat Ponorogo khususnya para kontestan itu seni aktingnya bagus-bagus, na-

mun dalam hal ini kami benar-benar selektif sehingga nanti film yang kita produksi untuk ponorogo berkualitas dan dapat mengangkat prepare Pariwisata Ponorogo serta memberikan kesan moral yang baik dalam tingkat Nasional maupun Dunia, masih jelas Ray, audisi yang kami gelar ini sudah mendapatkan 35% yang butuhkan sehingga kami akan mengadakan audisi lagi untuk gelombang ke-2 pada tanggal 16 Februari 2014 mendatang untuk memenuhi target kami, kami juga senang dengan panitia penyelenggara yaitu mas Yudi, Pak Prapto, Yogi, Novi dan kawan-kawan mereka bisa kerjasama dengan baik dan bersinergi”, ungkap Ray Sahetapy mantap.

tersebut mengedepankan gaya lengan pendek dan rancangan pas badan berdetail lipit. Selain itu, perancang lokal yang berbakat ini juga tampak asyik membumbuhkan detail draperi di bagian samping gaun. Anaz yang juga merancang gaun Whulandary Herman saat mengikuti ajang Miss Universe tahun lalu ini mengungkapkan, bahwa ia tidak akan memberikan detail busana yang berlebihan. “Saya tidak akan merancang gaun yang terlalu berlebihan. Karena menurut saya, gaun itu hanya untuk melengkapi kecantikan para pemakainya, dan bukan sebaliknya. Jadi gaun itu seharusnya tidak boleh lebih menonjol daripada finalisnya.” jelasnya. (red/kom)

Lebih lanjut Sonny Chandra juga menegaskan,” Dalam dunia peran tidak meninggalkan 3 faktor yaitu: 1) Dedikasi tinggi, 2) Disiplin tinggi, 3) Bertanggung jawab atas apa yang telah dikerjakan,” tegas Sonny. Sementara itu masih ditempat yang sama Kepala DikbudPorPora Ponorogo Sapto Djatmiko berharap,” untuk Ponorogo dapat banyak muncul talenta-talenta baru baik bintang FTV maupun layar lebar, sehingga dapat menganggkat Pariwisata untuk kedepannya dan Ponorogo menjadi ikon baik di tingkat Nasional maupun Internasional”, pungkas kepala Dinas DikbudPorPora Ponorogo Sapto Djatmiko. (Wied)

Sambungan dari hal. 1 kan kepada oknum guru tersebut, pihaknya akan mempelajari terlebih dahulu apalagi kasus tersebut sudah dilaporkan kepada pihak yang berwajib, dalam hal ini Polsek Singosari. Apabila ada indikasi apa yang dituduhkan kepada Kristanti Inawati tersebut benar dan terbukti kemungkinan besar sanksi terberat akan kita mutasi, Akan tetapi jika masih bisa diperbaiki maka pihaknya akan memberikan teguran dan pembinaan agar kasus-kasus seperti ini tidak terulang kembali di jajaran lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Malang khususnya di SMPN 02 Singosari. Hal ini kita lakukan untuk menjaga hubungan kerjasama yang baik antara Pers dengan dunia pendidikan dalam rangka keterbukaan informasi publik. Sementara itu terkait laporan

karena rekanannya serta faktor administrasi yang sejak awal telat”, terang PPK beralibi. Anehnya dengan banyaknya keterlambatan pekerjaan tersebut sepertinya dinkes enggan memberikan sanksi tegas terhadap rekanan yang dinalai nakal tersebut. Ditambahkan bu Aris bahwa sanksi tegas hanya berupa penerapan denda sesuai aturan yang berlaku. Akankah CV nakal tersebut di black list jilka kesalahannya fatal hingga tahun anggaran baru ini pekerjaannya belum juga terselesaikan dan masih dalam proses penyelelesaian ?”Untuk sampai ke black list masih memerlukan tahapan-tahapan, pastinya kita kenakan denda sesuai ketentuan yang berlaku”, terangnya. “Sementara yang kita curigai (CV layak di black list) 2 CV, tapi ya mudah-mudahan tidak sampai terjadilah itu”, tambah PPK lagi. Pernyataan yang mengejutkan dari seorang Pejabat Pembuat Komitmen, jika sudah terbukti tidak sesuai ketentuan baik secara administrasi, jangka waktu yang ditentukan dalam kontrak masih saja CV atau rekanan nakal diberi kelonggaran oleh Dinkes Kabupaten Pasuruan, belum lagi dugaan penyimpangan dalam penggunaan material atau tidak sesuai spek bahkan menyimpang dari besaran teknis (bestek), karena bukan sanksi tegas melainkkan hanya di curigai CVCV nakal tersebut. (Wan)

5 PBS KALTENG Sambungan dari hal. 1

OKNUM GURU telah dilakukan oleh Kristanti inawati dengan dugaan perbuatan tidak menyenangkan dan juga pelanggaran undang-undang pers No 40 tahun 1999 pasal 4 ayat 1 bahwa kebebasan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara dan barang siapa yang melecehkan profesi/menghalang-halangi wartawan dalam mencari berita. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Malang, Budi Iswoyo saat dikonfirmasi usai acara Gathering BPD Jatim di Hotel Harris mengatakan, “Permasalahan itu sudah kami tindak lanjuti melalui staf saya dan oknum guru yang bersangkutan juga sudah dipanggil. Tinggal menunggu hasil dari laporan dari unit yang membidangi. Dalam hal ini bidang sekmen”, terangnya. Terkait sanksi yang akan diberi-

“Secara keseluruhan hampir 70 persen, terbanyak yang mengalami keterlambatan atau melebihi batas akhir pekerjaan di tingkat polindes dan pustu”, terang bu Aris, begitu PPK ini biasa disapa. Paket-paket fisik yang ada di dinkes tersebut diantaranya Puskesmas 90aket, pustu 6 paket, polindes 11 paket. Untuk polindes, hanya 2 paket yang sesuai kontrak penyelesaiannya. Yakni polindes Sumberejo dan Jatiarjo. Lainnya molor tidak sesuai waktu yang tercantum dalam kontrak kata PPK mendampingi kepala dinas. Sementara itu, pekerjaan pustu dari 6 paket yang ada hanya 1 yang selesai sesuai dengan ketentuan. “Puskesmas pembantu Rowo Gempol, Lekok yang tepat waktu. Lainnya pada molor pekerjaannya”, ungkap bu Aris. Sedangkan 9 pakerjaan puskesmas yang ada juga demikian. mengalami keterlamabatan beberapa diantaranya. Perlu diketahui bahwa puluhan paket fisik yang ada di dinkes tersebut nilainya mencapai Rp. 2, 5 milyar yang berasal dari bagi hasil cukai, yang hanya beberapa perasennya saja yang diterima oleh dinkes yang nilainya mencapai puluhan milyar. PPK dinkes menampik jika keterlambatan yang mencapai 70 persen tersebut karena lemahnya pengawasan dari dinas terkait. Ditegaskannya bahwa bukan lemahnya pengawasan melainkan karena faktor teknis. “Kita paling ketat dalam pengawasan pekerjaan, hanya

polisi pada tanggal 9 Desember 2013 yang lalu sampai berita ini diturunkan masih belum ada tindak lanjutnya. Saat dikonfirmasi tentang lambatnya penanganan laporan, pihak Polsek Singosari mengatakan bahwa bertepatan dengan laporan polisi tersebut bertepatan dengan libur sekolah. Sehingga pihak penyidik menunggu hingga sekolah aktif kembali. Hal ini untuk mempermudah proses pemanggilan oknum guru yang dilaporkan tersebut serta saksi-saksi yang mengetahui kejadian dugaan pelecehan profesi wartawan dan perbuatan tidak menyenangkan tersebut. Dan pihak Polsek Singosari berjanji dengan keterlambatan pemanggilan ini akan tetap memanggil dan mengusut kasus tersebut. (tim)

serta membabi buta. Dengan tidak memperhatikan kerusakan lingkungan, dimana semua anak sungai ditutup. Sehingga masyarakat tidak dapat melakukan aktivitas untuk menjalankan usaha sehari-hari. Serta melakukan penguburan kayu-kayu hasil permabahan hutan, yang mengakibatkan kerugian Negara cukup besar. Pansus juga meminta keterangan dari masyarakat, Tokoh Adat dan Kepala Desa yang berada disekitar lokasi PBS. Dimana dari keterangan yang dihimpun terjadi penolakan dari masyarakat terhadap keberadaan PBS tersebut. Karena telah melakukan penebangan kayu pada hutan produktif yang bernilai tinggi, dan merusak lahan pertanian masyarakat, kebun karet, kebun rotan, pantung yang dipelihara oleh masyarakat secara turun temurun. Menurut pengamatan Pansus, arahan lokasi dan izin lokasi yang diberikan Pemerintah Kabupaten Kapuas, berada pada kawasan hutan produktif yang potensi hutannya masih tebal dan terdapat jenis kayu atau pohon Ulin, Benuas, Keruing, Meranti, ditaksir 50 m3 per-hektar. Dimana menurut Pansus kawasan tersebut seharusnya tetap terjaga, karena letaknya sangat strategis di peng-

hujung Sungai Kapuas, untuk menahan bencana alam banjir dan tanah longsor. Sedangkan 1 PBS, yaitu PT. Kahayan Agro Lestari (KAL) lahannya berada dalam kawasan suaka alam. Pansus juga menilai ke-5 PBS tersebut, kurang taat melaksanakan ketentuan atau prosedur perizinan sebagaimana diatur dalam UU Nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan, pasal 50 ayat (2) yang menyatakan bahwa,”Setiap orang yang diberikan izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, serta izin pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu, dilarang melakukan kegiatan yang menimbulkan kerus akan hutan,” Surat Menteri Kehutanan Nomor: S.486/MENHUT-II/2004 tanggal, 5 Nopember 2004 perihal tindak lanjut hasil rapat dinas, poin 3 yang menyatakan “bahwa penggunaan kawasan hutan untuk kegiatan non kehutanan (perkebunan, pertambangan, dll) tanpa izin atau izin lokasi yang diterbitkan oleh daerah pada kawasan hutan, tidak diperkenankan melaksanakan kegiatan dilapangan sebelum mendapat izin dari Menteri Kehutanan, dan kegiatan tersebut dikategorikan permabahan hutan, maka untuk itu segera dilakukan penertiban dan tindakan hukum. (Mandau)

APK CALEG Sambungan dari hal. 1 razia di lokasi pasar burung. Tetapi sepertinya tidak terusik dengan keberadaan APK tersebut. Padahal Satpol PP adalah ujung tombak dalam hal penertiban. Bukan hanya gambar APK caleg saja yang bertebaran dan terpaku di pohon penghijauan, tetapi Iklan iklan juga banyak. Seperti yang terpampang di sepanjang Pahlawan. Harusnya dalam mengemban amanah satpol PP memiliki kepekaan dalam menertibkan gambar, banner, apk, poster dan lainnya, yang pemasangan dan penempatan tidak sesuai. Tidak harus menunggu laporan dari masyarakat. Terlebih laporan pandangan mata dari awak media. (mas)

CMYK

Suara Media Nasional

Edisi 117 / VI / 6 - 12 Januari 2014

Musyawarah Daerah MUI Kabupaten Jombang Tahun 2013 ten Jombang saya mengucapkan terima kasih kepa MUI Kab.Jombang karena berkat kerjasamanya dengan pemerintah Kabupaten Jombang maka di Kabupaten jombang sampai saat ini aman tanpa ada gejolak apapun. Walaupun masyarakat Kabupaten Jombang menganut agama yang berbeda beda tetapi kerukunan antar umat beragama tetap terjaga,” kata

Hj.Mundjidah Wahab. Dalam Musda kali ini melalui rapat pleno Kh.Cholil Dahlan terpilih kembali menjadi Ketua MUI Kabupaten Jombang untuk periode 20142018. Dalam sambutannya KH.Cholil Dahlan berharap semoga melalui Majelis Ulama apa yang ada di sekitarnya bisa mendapatkan cahaya dai

ALLAH SWT dan semoga MUI Kabupaten Jombang mendapatkan ridlo dari ALLAH SWT. Dalam agenda Musyawarah Daerah MUI Kabupaten Jombang ini di hadiri oleh Ketua MUI Jawa Timur KH. Abdussomad Bukhari serta pengurus MUI Kecamatan se Kabupaten Jombang. (bam/hms)

Dari kiri ke kanan: Ketua MUI Propinsi Jawa Timur, Wakil Bupati Jombang dan Ketua MUI Kabupaten Jombang

JOMBANG, SMN - Bertempat di Pendopo Pemerintah Kabupaten Jombang pada Senin (30/12/13) diselenggarakan Musyawarah Daerah (Musda) Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Jombang. Tujuan dari Musda MUI kali ini adalah menetapkan program kerja serta menyusun kepengurusan MUI

Kabupaten Jombang tahun 20132018, menyusun rekomendasi terkait masalah masalah yang strategis baik internal maupun eksternal serta untuk memperkokoh silaturahmi dan kerja sama antara Ulama,Umaroh dan Zuaroh dalam mewujudkan masyarakat yang khoiroh ummah. Beberapa agenda dilaksanakan

dalam Musda kali ini diantaranya laporan pertanggung jawaban pengurus periode 2009-2013, pembahasan program kerja dan rekomendasi pengurus periode 2014-2018 serta pemilihan ketua umum untuk periode 2014-2018. Dalam sambutan pembukaan Hj.Mundjidah Wahab Wakil Bupati

Jombang menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Jombang karena berkat kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Jombang dan MUI Kab.Jombang maka kondisi keamanan di Kabupaten Jombang menjadi Kondusif. “Atas nama Pemerintah Kabupa-

Peserta Musyawarah Daerah MUI Kabupaten Jombang 2013

Program Bedah Rumah di Ngadiboyo Terindikasi Korupsi Wasisto TPM Ngadiboyo

NGANJUK, SMN - Desa Ngadiboyo kecamatan Rejoso menerima program BSPS [Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya] untuk mewujudkan rumah layak huni yang lebih dikenal masyarakat dengan nama program bedah rumah dari kementrian perumahan rakyat sebanyak 158 rumah. Tiap rumah menerima Rp 7.500.000,- melalui rekening BRI atas nama penerima bantuan. Dijelaskan oleh Wasisto selaku TPM Ngadiboyo, uang tersebut semua di berikan kepada toko P.Jito melalui untuk kemudian pihak toko mensuplai barang berupa bahan bangunan yang di perlukan masing masing rumah.

Namun pada prakteknya yang terjadi berbeda dengan keterangan dari Wasisto. Karena ternyata sesuai dengan penjelasan dari ketua kelompok yang ada bahan bangunan yang diberikan hanya seharga Rp 5.500.000,-/rumah termasuk upah tukang sebesar Rp 1 juta, dengan alasan bahwa yang Rp 2.000.000 itu untuk memenuhi permintaan “dinas” sebesar Rp 1.875.000,-/rumah sedangkan yang Rp 125.000,/rumah adalah untuk yang kerja di lapangan ini di sampaikan oleh salah seorang panitia dan kades dalam pertemuan dibalai desa yang di hadiri oleh semua ketua kelompok, panitia bedah rumah dan

TPM. Untuk harga bahan bangunan terjadi mark up dari harga toko. Seperti semen dihargai Rp 55.000,-/sak sedangkan di toko hanya Rp 53.500,-/sak. Demikian juga bahan bangunan yang lain seperti bata merah,pasir dll.Hal ini diketahui oleh penerima BSPS setelah melakukan totalan kwitansi barang yang mereka terima. Dalam program BSPS ini total keseluruhan Desa Ngadiboyo mendapatka dana sebesar 158 dikali Rp 7.500.000,- hasilnya Rp 1.185.000.000,-. Bila memang penerima hanya menerima 158 dikali Rp 5.500.000,- hasilnya Rp 890.000.000,- maka ada Rp 316.000.000,- yang tidak jelas kemana. Wasisto TPM ketika dikonfirmasi masalah ini melalui telpon membantah hal tersebut dengan alasan itu hanya issu politik dalam pilkades yang baru dilaksanakan tanggal 28 Desember 2013. Yang Rp 2 juta itu nantinya akan diberikan tetapi hanya akan dipotong administrasi/pajak dan honor yang di lapangan, karena saat ini masih belum selesai semua. Ketua LSM LPPNRI [Lembaga Pemantau Penyelenggara Negara Republik Indonesia] kabupaten Nganjuk, Suryadi menyatakan bahwa yang terjadi di desa Ngadiboyo itu terindikasi adanya korupsi. Dan masalah ini tidak boleh dibiarkan karena menyangkut dana dari pemerintah. LPPNRI akan memantau masalah ini kalau memang terjadi korupsi harus diusut tuntas dan pelakunya harus diseret ke pengadilan. Supaya nganjuk ini tidak menjadi sarang koruptor. Sementara kadis PU Cipta Karya kabupaten nganjuk ketika di konfirmasi masalah ini menyatakan tidak pernah ada perintah/permintaan dari dinas seperti itu kepada penerima BSPS. Kalau memang ada berita seperti itu coba di konfirmasi yang ngomong, siapa yang minta?. Ketika di singgung masalah apakah ada pajak yang dikenakan pada penerima BSPS? kadis PU Cipta karya, Ir.Fajar Y menyatakan untuk menanyakan kepada Kabid Perumahan yang mengetahui secara tehnisnya. Namun hingga beberapa kali SMN mencoba menemui Suwondo selalu tidak ada di tempat. [RMB]