Suara Media Nasional Edisi #118

CMYK

SuaraMedia NasionalCom

Media Online: suaramedianasional.com

Edisi 118 / VI / 13 - 19 Januari 2014

Surat Izin Penerbitan Usaha Pers: SK Menkum Ham Nomor: AHU-62124.AH.01.01 Tahun 2013

@smedianasional

Harga Rp 5.000,- (Luar Kota+Ongkos Kirim)

Penahanan Anas

SBY Pikul Beban Berat Untuk Kembalikan Citra Demokrat Anggota Dewan Pers, M. Ridlo Eisy, (kiri) dan Sugeng Teguh Santoso setelah penandatanganan penyelesaian pengaduan

Atas Rekomendasi Dewan Pers, Dua Media Siber Cabut Berita Jakarta (Berita Dewan Pers) - Dua media siber, www.tribun-timur.com dan www.seruu.com mencabut berita mereka yang diadukan ke Dewan Pers.

Baca DEWAN PERS... hal. 11

Kecewakan Pelanggan

Angkasa Printing Ponorogo Tidak Mampu Membeli Card Reader

Angkasa Printing Ponorogo

PONOROGO, SMN - Pelanggan, berbicara pelanggan adalah merupakan hak yang normatif yang harus dihormati keberadaannya, ibarat kata pelanggan adalah pembeli yang kita anggap sebagai raja.

Baca KECEWAKAN... hal. 11

Ketua Majelis Tinggi Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono

JEMBER, SMN - Pengamat politik dari Universitas Jember Joko Susilo MSi mengatakan, penahanan mantan Ketua Umum DPP Partai Demokrat, Anas Urbaningrum, oleh Komisi Pemberantasan Korupsi semakin memperberat langkah Partai Demokrat menjelang Pemilu Legislatif dan

Pemilu Presiden 2014.

“Penahanan mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum semakin memperburuk citra partai penguasa itu,” kata Joko di Kabupaten Jember, Jawa Timur, Sabtu (11/1/2014).

Menurut Joko, penahanan Anas menambah daftar panjang

politisi Partai Demokrat yang terindikasi melakukan korupsi.

Tugas Presiden Susilo Bambang Yudhoyono selaku Ketua Umum Demokrat dinilainya cukup berat untuk mengembalikan citra partai dan kepercayaan publik pada Pileg dan Pilpres 2014. “Dari beberapa Baca BEBAN BERAT... hal. 2

MAN Mojosari Sarat Pungli

Tak Pro Rakyat

Rencana Penertiban PKL Banyak Mendapat Kecaman

Orangtua siswa hanya bisa mengeluh, diduga komite, pihak sekolah dan Kemenag kong-kalikong terkait berbagai macam iuran

BONDOWOSO, SMN Para pedagang kaki lima (PKL) alun-alun Bondowoso Mengecam sikap Pemerintah Daerah yang berencana melakukan penertiban dan menurut sejumlah pedagang dan mahasiswa juga beberapa LSM yang berdemonstrasi di depan kantor Pemkab Bondowoso, kebijakan Pemkab dari Dinas Koperasi PPerindustrian Pedagang dan Pasar di anggap merugikan PKL lantaran tidak Baca PENERTIBAN hal. 11

Anas Urbaningrum, saat masih menjabat Ketua Umum DPP Demokrat

MOJOKERTO, SMN Berbagai macam upaya pemerintah dalam mencerdaskan anak bangsa patut diacungi jempol walaupun disana-sini masih terdapat pula kekurangan namun seiring dengan perkembangan dan analisa dari berbagai pihak Pemerintah terus berbenah diri

Unjuk rasa penolakan rencana penertiban PKL

untuk mencapai keberhasilan, namun lain halnya dengan yang satu ini yaitu Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Mojosari yang dipimpin oleh Dr. Hj. Hanifah.

Kepala Sekolah yang satu ini (Hanifah, red) bisa dibilang kepala sekolah tersibuk yang Baca MAN MOJOSARI hal. 11

PT SMP Bukan BUMD Sampang yang Sah Hanya Akal-akalan Pejabat Sampang

Peningkatan Jalan Rp 400 Juta di Puspo Sudah Hancur

SAMPANG, SMN - Keberadaan PT SMP (Sampang Mandiri Perkasa), PT GSM Geliat Sampang Mandir) yang selama ini di klaim sebagai BMUD milik Kabupaten Sampang dan menghasilkan dana miliaran rupiah untuk menunjang kas daerah Sampang hanyalah isapan jempol belaka.

Hal ini terbukti dengan laporan Haryono Abdul Bari yang hadir menepati undangan

PASURUAN, SMN - Kegiatan peningkatan jalan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga (DPU BM) kabupaten Pasuruan yang ada di wilayah Puspo yang baru terselesaikan ini sudah mulai hancur disana-sini.

Proyek senilai Rp 408 juta lebih itu menurut warga setempat sudah rusak sejak beberapa hari terselesaikan.”Pekerjaan apa ini mas,masa baru selesai dikerjakan sudah hancur lagi. Apalagi kena hujan terus-terusan tambah parah kerusakannya”, ujar warga setempat.

Peningkatan jalan sepanjang 1900 meter yang menghubungkan Cemari-Palangsari itu dikerjakan oleh CV. Berlian. Hampir sepanjang jalan yang di

Baca AKAL-AKALAN hal. 11

Haryono Abdul Bari saat menyerahkan data-data ke Kajari Abdullah yang di dampingi beberapa jaksa

Baca JALAN HANCUR hal. 11

Kepala MAN Mojosari, Hanifah

Kadisdikpora Denpasar Persilakan Anita Berjilbab Jalan aspal yang sudah hancur dan jadi kubangan air. (foto/wawan, SMN)

DENPASAR, SMN - Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kota Denpasar I Gusti Ngurah Edy Mulya SE MSi menyatakan, tidak ada larangan bagi para siswi yang ingin berjilbab ke sekolah.

Baca BERJILBAB... hal. 11

Aksi Warga Dayak Kalimantan Tengah Tolak Keberadaan “Padamu” PALANGKA RAYA, SMN Baru-baru ini Kamis tanggal 09 Januari 2014 di Palangka Raya Propinsi Kalimantan Tengah, Warga Dayak melakukan sebuah Orasi Membela Kerukunan Masyarakat Adat Dayak Ngaju Kalimantan Tengah ini dihadiri dari masing masing Kabupaten Kota yang ada di Kalimantan Tengah, dengan jumlah masa sekitar seribu duaratus orang, aksi Masyarakat Dayak ini Bermula di Hadapan Rumah Jabatan Gubernur Kalimantan Tengah dan berpindah lagi ke Betang di Jalan RTA Muliono Km 3,5 Palangka Raya.

Aksi ini dilakukan Karna

Iklan / Langganan hubungi : Tlp. (0354) 691147, HP 081 231 515 435

Warga Dayak Kalimantan Tengah saat melakukan unjuk rasatolak keberadaan “Padamu”

telah terbentuk serta dikukuhnya Kepengurusan Organisasi Kemasyarakatan Perhimpunan Dayak Melayu (Padamu) Pusat

Palangka Raya dengan Pimpinan H.M. Riban Satia, S.Sos, M.Si. sebagai ketua umum dan Rahmadi. G. Lentam, S.H,M.H

sebagai Sekretaris Jendral. Maka Forum Masyarakat Adat Dayak Kalimantan Tengah (FORBaca WARGA DAYAK... hal. 11

Email: suaramedianasional@gmail.com

ETALASE

2

Suara Media Nasional Edisi 118 / VI / 13 - 19 Januari 2014

Pengacara

Anas Siap Kerja Sama Bongkar Keterlibatan Ibas JAKARTA, SMN - Mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum siap bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk membongkar dugaan keterlibatan pihak lain dalam kasus Hambalang, termasuk Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono alias Ibas. Anas siap menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan tim penyidik KPK dalam pemeriksaan nantinya.

“Tidak ada alasan tidak siap, tinggal penyidiknya bagaimana,” kata pengacara Anas, Firman Wijaya, melalui telepon ketika ditanya apakah Anas siap menjawab pertanyaan penyidik KPK terkait keterlibatan Ibas, Sabtu (11/1/2014).

Menurut Firman, terbongkarnya dugaan keterlibatan Ibas bukan

bergantung pada keterangan Anas.

Tim penyidik KPK-lah yang seharusnya menggali dugaan tersebut. “Pertanyaan penyidik itu harusnya diarahkan karena ini menyangkut Kongres, ini bukan Kongres Anas tetapi Kongres Partai Demokrat. Siapa pun subyek partai harus diperiksa, apalagi ada dugaan uang ke Kongres,” ujar Firman.

Dalam proses penanganan kasus pidana, lanjut Firman, penyidik berwenang untuk mencari kebenaran materiil maupun kebenaran formal. Penyidik bisa memulainya dengan memeriksa siapa saja yang dianggap mengetahui, mendengar, atau melihat suatu perbuatan pidana yang disangkakan kepada tersangka. “Jadi tidak ada halangan bagi penyidik KPK untuk

mencari berdasarkan kebenaran materiil,” kata Firman.

Juru Bicara KPK Johan Budi sebelumnya mengatakan, kemungkinan pemeriksaan Ibas tergantung sejauh mana keterangan Anas mengenai Ibas yang disampaikan kepada penyidik KPK. Jika dalam pemeriksaan Anas menyampaikan informasi terkait Ibas dengan didukung bukti-bukti, maka KPK bisa saja memeriksa putra Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu.

Nama Ibas disebut Sebelumnya mantan Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Cilacap Tri Dianto yang juga loyalis Anas menyebut SBY dan Ibas sebagai pihak yang seharusnya diperiksa KPK terkait penyidikan kasus dugaan gratifikasi

proyek Hambalang. Menurut Tri, SBY selaku Dewan Pembina Partai Demokrat ketika itu merupakan penanggung jawab Kongres Partai Demokrat 2010. Sementara itu, Ibas bertindak sebagai steering committee dalam kongres.

Mantan Wakil Direktur Keuangan Grup Permai Yulianis juga mengaku pernah menyebut nama Ibas ketika diperiksa sebagai saksi dalam kasus Hambalang yang menjerat Anas. Menurut Yulianis, nama Ibas disebutnya saat penyidik mencecarnya soal penyelenggaran Kongres Partai Demokrat 2010.

Yulianis mengungkapkan, ada catatan keuangan Grup Permai yang menyebutkan aliran dana 200.000 dollar AS ke Ibas. Dana tersebut, kata Yulianis, berkaitan dengan pelaksanaan Kongres Partai

Demokrat 2010. Kepada wartawan, Yulianis menyebut uang 200.000 dollar AS itu berasal dari proyek Grup Permai yang bermasalah.

Sejauh ini, KPK belum memeriksa Ibas. Ketua KPK Abraham Samad sebelumnya mengatakan bahwa pihaknya belum memanggil Ibas untuk diperiksa dalam kasus Hambalang karena belum menemukan cukup bukti mengenai keterlibatan Ibas yang perlu diklarifikasikan kepada yang bersangkutan.

Keterangan yang disampaikan Yulianis terkait Ibas, menurut Abraham, hanya dilontarkan dalam persidangan, dan tak pernah secara resmi dikatakan kepada penyidik KPK untuk dimasukkan dalam berita acara pemeriksaan (BAP).

Abrahamjugamenegaskan,meski nantinya Yulianis telah mengatakan

Bitcoin, Mata Uang Masa Depan? han. Namun saat ini, di awal 2014, proses penambangan bitcoin dilakukan melalui perangkat yang dirancang khusus dan dilakukan secara kolektif (disebut Node).

Setiap 10 menit, sistem Bitcoin akan menganugerahkan sejumlah unit bitcoin (25, misalnya) pada salah satu node penambang ini.

Jumlah yang ditambang per 10 menit akan turun seiring waktu, hingga habis pada kurang lebih tahun 2140. Dengan jumlah total bitcoin yang bisa ditambang sebanyak 21 juta unit.

Bitcoin yang dihasilkan berfungsi layaknya mata uang konvensional dan diterima sebagai produk pembayaran untuk beragam transaksi online.

Ilustrasi

SMN - Hadirnya Bitcoin, mata uang digital yang cukup fluktuatif membuat jenis mata uang ini menjadi tren serta pilihan baru bagi transaksi di dunia internet.

Seperti yang dikutip dari newyorker.com, mata uang digital yang hadir pada Januari 2009 ini

memiliki sistem yang jauh berbeda dari uang konvensional.

Bitcoin bisa dianalogikan dengan tambang emas (atau mineral berharga lainnya). Para penambang adalah mereka yang mendedikasikan sumberdaya komputer untuk memecahkan persoalan

BEBAN BERAT Sambungan dari hal. 1 survei yang diumumkan beberapa waktu terakhir, elektabilitas Partai Demokrat jatuh ke papan bawah karena banyak politisinya yang terjerat kasus korupsi,” katanya.

Lingkaran Survei Indonesia (LSI) menyebutkan, elektabilitas Partai Demokrat berada di titik rendah, yakni di bawah 10 persen sehingga berdampak partai lain akan berpikir ulang untuk berkoalisi menghadapi Pilpres.

Joko menuturkan, para tokoh yang ikut dalam Konvensi Partai Demokrat sebagai bakal calon presiden nyatanya belum signifikan untuk meningkatkan elektabilitas Penerbit Surat Izin Usaha Penerbitan Pers Perusahaan Kantor Pusat Kantor Redaksi Telp./Fax Penanggung Jawab & Penasehat Hukum I

Penasehat Hukum II Dewan Penasehat

Komisaris Utama Direktur Utama Direktur II Direktur III Pimpinan Redaksi Wakil Pimred Bendahara Dewan Redaksi Redaktur Pelaksana Humas Pimpinan Korlip Kordinator Liputan Fotografer Manager Marketing Marketing

partai tersebut. Dengan demikian, SBY bersama seluruh kader partai harus bekerja keras untuk mengembalikan citra partai. “Cukup berat langkah Partai Demokrat untuk mengembalikan citranya dan saat ini masyarakat sudah apatis terhadap partai politik,” ujar dosen FISIP Universitas Jember itu.

Seperti diberitakan, mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum ditahan KPK pada Jumat (10/ 1). Anas dijerat kasus dugaan korupsi penerimaan hadiah terkait pembangunan Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Sekolah di Hambalang, serta proyek-proyek lain. (red/kom)

matematika melalui perhitungan yang “berat”.

Penambang yang dimaksud pada awalnya mungkin hanya seseorang dengan komputer ruma-

Berapa nilai satu bitcoin?

Mata uang yang bisa dikonversikan ke mata uang lain ini memulai debutnya dengan nilai satu bitcoin setara kurang dari 1 dollar AS dan terus menunjukkan nilai

yang fluktuatif.

Situs seperti Preev.com menunjukkan secara sederhana berapa nilai satu unit bitcoin (1 BTC) dalam mata uang konvensional. Misalnya, pada 11 Januari 2014 pukul 21:30 WIB, nilainya adalah 911 dollar AS. Bitcoin bisa digunakan untuk berbagaihal,misalnyauntukpembelian barang pada toko (baik online maupun fisik) yang menerimanya.

Lihat saja pada bitcoinstore.com pengguna dapat membeli barang elektronik termasuk kamera, instrumen musik, hingga komputer.

Bahkan terdapat kasino bitcoin, seperti SatoshiBet. Perkembangnya terlihat dengan semakin banyaknya merchant yang menerima pembayaran dengan bitcoin. Termasuk nama-nama besar seperti wordpress.com, namechap.com, serta reddit.com.

Desentralisasi Pencetus Bitcoin adalah sosok bernama Satoshi Nakamoto. Diduga

Mantan Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum, memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menjalani pemeriksaan sebagai tersangka dugaan penerima gratifikasi proyek Hambalang di Kantor KPK, Jakarta, Jumat (10/1/2013).

keterlibatan Ibas dalam BAP, KPK belum dapat memanggil Ibas.

Pemanggilan itu harus didukung dua alat bukti atau keterangan lain untuk memperkuat pernyataan Yulianis.

Ibas sudah membantah dirinya

terlibat korupsi. “Saya katakan tudingan tersebut tidak benar dan tidak berdasar. 1.000 persen saya yakin kalau saya tidak menerima dana dari kasus yang disebut-sebut selama ini,” kata Ibas. (red/kom)

Bitcoin bisa dianalogikan dengan tambang emas (atau mineral berharga lainnya). Para penambang adalah mereka yang mendedikasikan sumberdaya komputer untuk memecahkan persoalan matematika melalui perhitungan yang “berat”. sosok ini adalah nama samaran yang bisa jadi digunakan oleh sekelompok orang. Identitas aslinya masih belum diketahui.

Nakamoto sejak awal merancang bitcoin sebagai sistem terdesentralisasi. Berbeda dengan uang konvensional, tak ada satu lembaga yang bisa melakukan kebijakan yang berdampak pada nilai mata uang ini. Sedangkan mata uang konvensional selalu memiliki sebuah otoritas sentral.

Bitcoin pun, terutama di masamasa awalnya, jadi alternatif mereka yang tidak suka mempercayai pemerintah, bank pusat, atau institusi pihak ketiga untuk menjaga nilai dari mata uang dan menjamin transaksi pengguna.

Di Bitcoin, semua itu digantikan dengan menggunakan perhitungan

matematika dan kriptografi. Setiap transaksi di bitcoin akan diuji melalui sistem kriptografi yang tersebar di jaringan peer-to-peer.

Diperkirakan, ada puluhan ribu sistem yang turut melakukan pengujian ini.

Bitcoin tidak bebas dari pencurian. Namun, setiap bitcoin yang dicuri akan tetap tercatat dalam sistem. Sehingga saat digunakan untuk bertransaksi pun akan, secara teori, selalu dilacak. Sistem Bitcoin yang terdesentralisasi membuat banyak pihak menyebutnya sebagai internet untuk uang. Jika internet merevolusi cara komunikasi global, Bitcoin diyakini bisa mengubah cara dunia menggunakan uang. Oleh karena itu, Bitcoin kerap digadanggadang sebagai mata uang masa depan. (red)

Basuki: Jadi Reporter Lebih Susah daripada Wagub JAKARTA, SMN - Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengaku, lebih sulit menjadi reporter berita dibanding menjadi wakil gubernur.

Menurut Basuki, menjadi reporter berita harus punya kemampuan lebih.

“Saya bilang menjadi reporter susah karena harus banyak baca dan belajar. Kalau jadi wagub, enggak perlu latihan pakai otak, cuma latihan otot saja,” ujar Basuki seusai didaulat menjadi reporter televisi di Taman Waduk Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara, Sabtu (11/1/2014) sore.

Basuki menilai, menjadi reporter merupakan suatu hal yang memusingkan. Adapun menjadi

: PT. SUARA MEDIA NASIONAL : SK Menkum Ham Nomor: AHU-62124.AH.01.01 Tahun 2013 : CV. SUARA MEDIA GROUP : Dsn Temboro Ds. Plaosan Kec. Wates Kabupaten Kediri, Jawa Timur : Jl. Durian (Ruko PG Pesantren) Pesantren - Kota Kediri, Jawa Timur : (0354) 691147 : Tjutjut Suliyatno, SH. Kantor Advokat: Jl. Slamet Riyadi No. 29/67 Kota Kediri : Arif Wijanarko SH. : - KH. Drs. Imam Yahya Malik/ Gus Yahya (Ponpes Al Makruf Kedong Lo Kediri) - Noura Dian Hartarony, SE (Anggota Komisi 6 DPR RI) - Drs. Ali Rohmad M.Pd - Sodiq Sudiran Atmojo - Henry Cahyono S. Soroso - Farid Makruf, SE, ST : Winarti : Kanti Wiyoto : Edit Suwantara, SE : Agung Budiarto : Kanti Wiyoto : Yon Taufik Hidayat : Surono, M. Irfan Amrulloh, Hj. Mintarti, ST : Kanti, Winarti, Dian Prasetyo : Adi Prijanto, Drs. Muh. Ma’ruf MQ : Futi’ah SE, Abdul Rozaq, SH. : Drs. Widji Soeratno MM MBA : Syamsudin : Wendy Eko Winarto : M. Edy Fathurokim : Guntur Samsul Hadi ST, Anindita Absari

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama tampil sebagai reporter untuk sebuah program televisi swasta. Pengambilan gambar dilakukan di Waduk Pluit, Jakarta Utara, Sabtu (11/1/2014)

Wakil Gubernur Jakarta cuma butuh fisik yang kuat. “Semua orang pintar banyak di Jakarta, tinggal baca saja, masalahnya apa, solusinya apa. Di Jakarta ini cuma butuh otot dan jantung yang kuat, kaki tangan yang kuat untuk lari. Jadi reporter pusing saya,” kata Basuki sambil tertawa.

Basuki membacakan naskah berita dalam siaran langsung yang ditayangkan sekitar pukul 15.00 tersebut. Pada waktu yang sama, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo juga melakukan tugas serupa di tempat terpisah. Jokowi melakukan siaran langsung di Taman Suropati, Menteng, Jakarta Pusat, di depan rumah dinasnya. (red)

Tarif Iklan / Advetorial Suara Media Nasional 1 Halaman Warna Rp 15.000.000,- / Hitam Putih Rp 12.000.000,1/2 Halaman Warna Rp 10.000.000,- / Hitam Putih Rp 8.000.000,1/4 Halaman Warna Rp 7.500.000,- / Hitam Putih Rp 5.000.000,1/8 Halaman Warna Rp 3.000.000,- / Hitam Putih Rp 2.000.000,Iklan Kolektif Warna Rp 1.000.000,- / Hitam Putih Rp 750.000,-

Bagi yang berminat dapat hubungi alamat kami di Jl. Durian (Ruko PG Pesantren-Kota Kediri, Jawa Timur Telp. (0354) 691147, 081231515435, 082141625608

Crew dan Wartawan Surat Kabar Umum Suara Media Nasional Kota/Kab. Kediri: Agus Wiyono (Kabiro), Joko D., Susi, Johan Wahyudi, M. Ali Faizin, Supriyono, Prijo Atmodjo, Akhmad Afandi.

Nganjuk, Bojonegoro: Rambu Magdalena, Joko Kustono, Kristian, Jonas. Suara Blitar: Ummu Chairu Wardani, Irul, Sri Sulistyoningsih, Agus Imam S. Biro Tulungagung/Trenggalek: Dian Prasetyo, Wartawan: Rudi L, Bambang Wilaga. Wartawan Surabaya, Sidoarjo: Mulyono, Slamet. Pasuruan: Fikri Setiawan. Bangkalan, Sampang:Wahyudi Hermawan. Pamekasan: Sulaiman.

Tuban, Lamongan, Gresik: M. Zainus, SH (Kabiro), I Made Agus Budiana (Wakil Kabiro), Susiati, Supardi. Mardining Sawidji LA, Ibnu Abdillah. Jombang: Slamet W, Puji, Bambang Mardiono, Agus W. Mojokerto: Gunadi, Samsul. Kabiro Kota/Kab Madiun, Magetan, Ngawi: Drs. Suyanto. Madiun Kota/Kab: J. Kustono. Magetan, Ngawi: Heri Aprianto, Resdika. Pacitan: Yon Taufik Hidayat.

Banyuwangi: Misjan, Aripin, Arief Suparman. Malang Raya: C. Junaedi (Kabiro), Fajar Pratomo. Kota/Kab. Probolinggo, Lumajang: Edi Sunarko RD (Kabiro). Jember: Rambu Magdalena. Bondowoso, Situbondo: Khairunazi/Yusi. Perwakilan Bali: B. Wirawan. Biro Jawa Barat, Jakarta; Ahmad Faisholihin. Perwakilan Jawa Tengah: Mulyono RS. Perwakilan Maluku: Yohanes. Perwakilan Kalimantan Tengah: Mandau Suwandi. Biro Gunung Mas: Leuntung I Dehes. Perwakilan Sumareta Selatan: Hasan Bakri. Kabiro Kota Lubuklinggau, Kab. Musi Rawas: Abu Hasan Azhari. Perwakilan Kepulauan Riau: Ekowanto. Biro Kota Batam: Asriaadi, ST. Perwakilan Sulawesi Utara: Kurnelius. Perwakilan Propinsi Jambi: Sugianto. Desain/Layout: Irul.

No. Rekening BRI Cabang Wonorejo Kecamatan Wates Kabupaten Kediri. No. 6271-01-000106-50-4. A/N. Winarti.

No. Rekening Bank Jatim Capem Wates Kabupaten Kediri. No. 0782015257. A/N: Winarti Website: www.suaramedianasional.com. Email: suaramedianasional@gmail.com.

Percetakan PT. Citra Cetak Pratama Sidoarjo. Isi diluar tanggungjawab percetakan.

Kantor Biro Ponorogo: Jl. Basuki Rahmat No.17 A Ponorogo, contact person: 081231515435. Dewan Penasehat: Trimo. Kabiro: Ir. Prayudi Bahagia RW. Wartawan: Anny Hidayati, Tri Purwanto Budi Wiyono.

Waspadai Wartawan Suara Media Nasional yang memegang Kartu Pers yang namanya tidak tercantum dalam BOK REDAKSI bukan tanggung jawab Redaksi. Bila Anda ingin berlangganan, Keluhan serta informasi. Bisa mengirim surat untuk redaksi kami, kirim dengan identitas diri ke Kantor Pusat “SUARA MEDIA NASIONAL” di Dusun Plaosan Desa Plaosan Kecamatan Wates Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Telp/Fax. (0354) 691147, 081231515435, 081234225711, 085645867811.

Kami hanya memuat iklan berdasarkan order yang masuk dari pemasang iklan dan bila mana ada iklan yang tidak termuat harap menghubungi kantor redaksi “SUARA MEDIA NASIONAL”.

KEDIRI RAYA

Suara Media Nasional

3

Dari Kediri untuk Indonesia

Edisi 118 / VI / 13 - 19 Januari 2014 Goa Selomangleng Kediri

Simpang Lima Gumul Kediri

Natal Bersama 2013 Tingkatkan Kualitas Keberagaman KEDIRI, SMN - Perayaan natal bersama tahun 2013 yang menghadirkan pendeta DR. Philip Jayabalan dari Malaysia dihadiri ratusan umat kristiani se Kabupaten Kediri di Gedung Bagawanta Bahri berlangsung khidmat. Kamis (9/1).

Wakil Bupati Kediri Drs. H. Masykuri, MSi dalam kesempatan tersebut mengajak umat Kristiani di Kabupaten Kediri untuk meningkatkan kualitas keberagaman, sekaligus berpartisipasi dalam pembangunan bangsa, melalui renungan Natal manusia disadarkan akan pentingnya prinsip humanisme, pluralisme dan toleransi dalam mengatasi berbagai persoalan.

Melalui natal ini kita semua

diingatkan bahwa semua aspek kehidupan manusia yang menolong dan yang mengatur adalah Tuhan Yang Maha Esa, untuk itu manusia diharapkan selalu berserah diri dan menyandarkan segala aspek kehidupannya , hanya kepada Tuhan YME, sehingga manusia semakin menyadari kelemahannya dan hanya menggantungkan hidupnya pada Tuhan Sang Pencipta. lanjut Wakil Bupati.

Pemerintah Kabupaten Kediri terus berupaya meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui pembangunan ekonomi yang berlandaskan pada keunggulan daya saing, pengelolaan sumber daya alam, keunggulan warisan Budaya dan

Wakil Bupati Kediri saat menyalakan lilin tanda perayaan natal dimulai

Pendeta Philip bersama jemaat

peningkatan kualitas sumber daya manusia. Juga berupaya agar eko-

nomi di Kab. Kediri terus tumbuh dan makin berkembang, merata

sehingga kesejahteraan makin meningkat dan benar benar dirasakan oleh rakyat. ujar Wakil Bupati Saya mengajak segenap umat kristiani di Kab. Kediri untuk

senantiasa mensyukuri kemajuan yang telah berhasil kita raih, jadikanlah perayaan natal sebagai bagian untuk membangun jiwa yang tenang,sikap yang optimis, pikiran

yang positif serta semangat yang kuat untuk membangun hari esuk yang lebih baik, dan yang penting bahwa hidup harus bermanfaat untuk orang lain. (hms/adv/kan)

KPU Kediri Mulai Data Logistik Pemilu

Ilustrasi data logistik KPU

Wakil Walikota Kediri Abdullah Abubakar

KEDIRI, SMN - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kediri, Jawa Timur, kini mulai mendata dan mengatur logistik untuk pelaksanaan Pemilihan Legislatif 2014. “Saat ini logsitik yang pengadaannya dilakukan oleh KPU di daerah sudah datang, seperti bantalan surat suara, alat

coblos, dan lainnya,” kata komisioner KPU Kab. Kediri Sempu Dwi Sasongko, Sabtu (11/1).

Ia mengatakan, jumlah logistik itu disesuaikan dengan jumlah bilik suara yang ada di Kabupaten Kediri, yakni 16.812 unit dengan jumlah kotak suara 18.296 unit. Seluruh bilik dan

kotak suara itu ditempatkan pada 4.203 tempat pemungutan suara (TPS) yang tersebar di 344 desa.

Ia mengatakan, untuk logistik yang dikelola oleh KPU di Kabupaten Kediri sudah mencu-kupi, namun terdapat sejumlah logistik ada yang belum tuntas, di antaranya kotak suara dan bilik suara.

Untuk kotak suara, kata dia, masih terdapat kekurangan sampai 1.613 kotak, sementara untuk bilik masih kurang sampai 1.961 unit.

“Untuk kotak suara ataupun bilik, kami hanya menunggu, karena yang melakukan lelang dari KPU Provinsi Jatim. Kami terus lakukan koordinasi,” jelas Sempu.

Pihaknya juga mengatakan, untuk saat ini logistik itu masih disimpan di kantor KPU, dan rencananya akan disimpan di gudang yang sudah disewa oleh KPU. Namun, untuk logistik yang dikelola oleh KPU Kabupaten Kediri, sebagian masih ditangani

oleh pemenang tender untuk dikemas, dengan memasukkan berbagai macam keperluan untuk pemilu di dalam kotak suara langsung.

Selain untuk persiapan logistik, KPU juga terus memperbaiki daftar pemilih. Diperkirakan, terjadi penurunan daftar pemilih pascaditetapkan pada 30 November 2013. DPT pada 30 November 2013, ditetapkan terdapat 1.165.109 jiwa dan setelah diverifikasi kembali ternyata terjadi penurunan sekitar 1.193 jiwa, yaitu tepatnya 1.166.302 jiwa. Data itu merupakan yang terbaru, pada 9 Januari 2014.

KPU juga terus melakukan verifikasi daftar pemilih sampai nanti tenggat waktu 14 hari sebelum pemberian hak suara pada 29 April 2014. Di 14 hari itu, sudah tidak dilakukan verifikasi dan sudah ada ketetapan tentang daftar pemilih. (ko/ant)

Pemberdayaan Ekonomi Bagi Pemuda RSUD Milik Pemkab Kediri Hanya Terima SKTM Baru Kota Kediri Melalui Wirausaha KEDIRI, SMN - Mengacu pada lahan pertanian di Kota Kediri yang semakin sempit, kalangan muda Kota Kediri diminta untuk memaksimalkan kemampuan dirinya untuk berwira usaha di bidang ekonomi. Hal lainnya adalah banyak anak muda luar kota Kediri yang mencari peluang usaha di Kota Kediri dan terlihat maju.

Yang diperlukan adalah adanya akses langsung ke pejabat terkait di Pemkot Kediri agar kalangan muda yang benar-benar potensial bisa

mendapatkan dana bergulir. Sehingga anggaran yang didapat bisa difungsikan untuk usaha yang jelas.

Hal ini disampaikan Wakil Walikota Kediri Abdullah Abubakar di gedung GNI beberapa waktu lalu.Lebih lanjutAbdullah Abubakar banyak berharap ada pendampingan bagi pemuda-pemuda mengakses program pemerintah. Seperti program UMKM dan lainya sehingga wawasan anak muda terbuka.

“Nantinya kita juga berharap kepada pejabat bisa turun langsung

ke masyarakat untuk mengetahui kondisi anak muda dalam masyarakat. Sedangkan untuk bisnis bisa saja dagang, membuat pakan ternak atau bisnis yang bisa menguntungkan bagi anak muda tersebut,” ujarnya.

Mas Abu berpendapat bahwa karena lahan sempit untuk pertanian inilah maka sudah seharusnya melakukan terobosan wirausaha. Pemberdayaan ekonomi masyarakat khususnya anak muda harus diawali sejak dini dan ini peluang bagi orang muda Kota Kediri untuk maju. (hms/adv/kan)

KEDIRI, SMN - Pemberlakuan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) untuk pasien yang dirawat di Rumah Skait Umum Daerah (RSUD) Pelem, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri dan dibiayai oleh pemerintah ternyata bersyarat. Rumah sakit milik Pemkab Kediri itu hanya melayani SKTM terbaru tahun 2014.

Bila pasien belum memperbarui SKTM tersebut maka secara otomatis pihak rumah sakit tetap membebankan biaya kepada masyarakat miskin meski punya

Kasenan Kembali ke Dinas PU KEDIRI, SMN - Gerbong mutasi pejabat di lingkup Pemerintahan Kota (Pemkot) Kediri kembali di jalankan oleh Walikota Kediri dr Samsul Ashar di akhir jabatanya. Usai dari pulang dari umroh.Ada sekitar 10 pejabat yang dimutasi, Kamis malam (09/1/2014). Para pejabat tersebut meliputi 6 pejabat eselon II, 4 eselon IV. Prosesi yang dilaksanakan di Ruang Kilisuci Balaikota Kediri, mulai pukul 19.00 WIB berlangsung sangat cepat dan terkesan mendadak.Walikota Kediri Samsul Ashar sendiri yang memempin proses mutasi tersebut.

Agenda mutasi kali ini, merupakan kebijakan Samsul diakhir masa jabatannya, selama lima tahun memimpin Kota Kediri. Hal tersebut sekaligus menepis anggapan sebagian

Kasenan, yang kembali menjabat sebagai Kepala Dinas PU oleh Walikota Samsul AShar dalam pelantikan eselon yang digelar di Ruang Kilisuci Balaikota Kediri

masyarakat dan beberapa pejabat bahwa Walikota adanya indikasi banyak rekanan yang sudah mengerjakan proyek tapi belum dibayar oleh dinas terkait.

Usai prosesi, Samsul tampak memberikan selamat kepada sejumlah pejabat yang menepati posisi baru.”Tujuannya seperti yang di samapaikan Pak Walikota tadi mengisi jabatan

SKTM. Kabag Humas RSUD Pelem Pare, Abdul Roziq mengatakan, sejak kemarin untuk SKTM yang pengurusannya 2014 sudah mulai dicover biayanya oleh pemerintah daerah. “Sedangkan bila ada pasien yang opname mulai awal tahun baru hingga sekarang saat ada pemberlakuan SKTM, pasien tersebut tetap wajib membayar,” ujar Abdul Roziq, Sabtu (10/1/2014).

Sebelum diberlakukan SKTM pada program BPJS ini, setiap hari rata-rata ada 30-50 pasien SKTM ditolak masuk kategori warga miskin yang dibiayai oleh pemerintah daerah. Hal tersebut merupakan program baru, Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS).

Alasan penolakan puluhan pasien mengurus surat penanggungan biaya kesehatan di rumah sakit berplat merah tersebut karena

kosong, dua meningkatkan kinerja apatur di Kota Kediri,” imbuhnya.

Pejabat eselon II yang dipromosi adalah Haris Candra jabatan barunya Kepala Dinas Pertanian, Ir. Semeru Singgih jabatan baru Sataf Ahli Bidang Pemerintahan, Kasenan kembali ke Kadis PU, Abdul Wachid Aanshory jabatan baru Kadis Pendidikan dan Noto jabatan baru Kepala Dinas Koperasi dan UMKM. Semenatara eselon IV, Bagus Suhartono jabatan baru sekretaris Kelurahan Blabak, Suyono jabatan Baru kepala Kelurahan Bangsal, Sukardji jabatan baru kepala Kelurahan Ngampel dan yang terakhir Mudjiyo sebagai Kasi Pemberdayaan Masyarakat. (pri)

RSUD Pelem Pare Kediri

masa masa transisi pemberlakukan program BPJS. RSUD Pelem sudah tidak lagi menerima SKTM, dan meminta pasien ke dinas kesehatan.

Sementara itu sesuai data RSUD pelem pare setiap harinya

diperkirakan total ada 300 kunjungan pasien baik rawat inap maupun rawat jalan. Rinciannya sekitar 100 pasien dari jalur jamkesmas, 50 pasien dari jalur SKTM dan 5 pasiden dari jalur jamkesda. (gus/bj)

POTRET

4

Blitar, Tulungagung, Trenggalek, Bondowoso

E-Procurement Award

Bukti Pemkab. Blitar Tingkatkan Pelayanan yang Transparan dan Akuntabel

Bupati Blitar dan Penghargaan E-Procurement Award

BLITAR, SMN - Sejak diterapkannya e-Procurement melalui layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) bagi Kementerian/ Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi lainnya (KLDI) di seluruh Indonesia Tahun 2011, kali pertama Kabupaten Blitar mendapatkan penghargaan e-Procurement Award Tahun 2013 Kategori Kinerja Sistem Elektronik.

Penghargaan ini sebagai apresiasi KLDI di Indonesia yang berhasil melakukan sosilaisasi pelayanan barang dan jasa secara elektronik kepada masyarakat di seluruh penjuru tanah air. Sehingga mampu menjaring lebih banyak penyedia, serta kredibilitas pengadaan Indonesia dapat diperhitungkan dalam mewujudkan kepercayaan masyarakat akan praktik pengadaan

barang/jasa pemerintah yang efektif, efisien, dan bebas korupsi. Demikian disampaikan Budi Kusumo, Kepala Bagian Pembangunan Kabupaten Blitar di ruang kerjanya, Rabu (8/1).

Lebih lanjut diungkapkannya, Pemerintah Kabupaten Blitar sangat bersyukur dengan penghargaan tersebut. Ini merupakan bukti bahwa, Pemkab. Blitar sangat berkomitmen untuk menjalankan LPSE dengan serius. Juga sebagai langkah pencegahan dan pemberantasan korupsi, menciptakan pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Harapannya kedepan, penghargaan serupa juga kembali diraih oleh Kabupaten Blitar. Pelayanan kepada masyarakat melalui LPSE ini juga makin meningkat.

Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012 sebagai perubahan atas Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/

Jasa Pemerintah, dan Instruksi Presiden No. 17 Tahun 2011 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2012, yang mewajibkan setiap K/L/D/I untuk melaksanakan seluruh/sebagian kegiatan pengadaan barang/jasa secara elektronik melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE). Pengadaan barang/jasa secara elektronik antara lain untuk: meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, meningkatkan akses pasar dan persaingan usaha yang sehat, memperbaiki tingkat efisiensi proses pengadaan, mendukung proses monitoring dan audit, dan memenuhi kebutuhan akses informasi yang real time.

Sekedar catatan, Penerapan eProcurement melalui LPSE menunjukkan perkembangan yang sangat pesat, hingga kini sudah terdapat sekitar 539 LPSE di seluruh Indonesia. (mam)

Peresmian Gedung BNN Kabupaten Blitar

Suara Media Nasional Edisi 118 / VI / 13 - 19 Januari 2014

Pemkab Blitar Anggarkan Jamkesda dan SPM Rp 7 Miliar BLITAR, SMN - Tahun ini Pemkab. Blitar menganggarkan Rp 7 miliar untuk Program Jamkesda dan SPM. Nilai tersebut turun dari Tahun 2013 lalu yang mencapai Rp 8 miliar. Menurut Kabid Pengembangan Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Kab. Blitar, Agus Suparnadi, dari total anggaran sebesar Rp 7 miliar tersebut, anggaran baru yang dialokasikan pemerintah tahun ini sebenarnya hanya Rp 5 miliar, sedangkan Rp 2 miliar sisanya merupakan anggaran tahun 2013 yang tidak terserap sejak bulan Oktober.

Turunnya alokasi dana Jamkesda dan SPM ini menyusul berkurangnya jumlah kuota Jamkesda yang ditetapkan oleh

Ilustrasi

Pemprov Jatim, dari 12.449 di Tahun 2013 menjadi hanya 4.977 tahun 2014 ini. Dari data tersebut, terdapat 7.472 peserta Jamkesda yang bergeser ke Jamkesmas.

Namun menurut Agus, dana tersebut dimungkinkan masih kurang mengingat sesuai ketentuan

Bupati Launching Trenggalek Menuju Kabupaten Layak Anak

Diharapkan Tahun 2015 Indonesia Bebas Narkoba BLITAR, SMN - Perkembangan jaman yang diiringi dengan kecanggihan ilmu teknologi tentu tidak saja membawa dampak positif namun juga negatif, diantaranya makin pesatnya jumlah pemakai maupun pengedar narkoba. Termasuk di Blitar. Masalah ini menjadi tanggung jawab bersama, bahkan Pemerintah mencanangkan Tahun 2015 bebas narkoba.

Hal ini perlu direspon positif dan harus mendapat apresiasi, supaya target ini betul-betul akan tercapai.

Hal ini mengemuka dalam sambutan Wakil Bupati Blitar, H. Rijanto saat meresmikan Kantor Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Blitar, Senin (6/1) di Halaman Kantor BNN Jl. Kota Baru Kanigoro. Orang nomor dua di Kabupaten Blitar ini menyambut baik keberadaan BNN yang ada di Kabupaten Blitar.

Dengan harapan, munculnya lembaga itu akan berimbas pada penanganan masalah narkoba di Kabupaten Blitar yang menurut data jumlah pengguna sekitar 35 orang, saat ini direhabilitasi sedangkan 10 orang masih dalam proses. Wakil Bupati Blitar juga menyambut positif adanya Inpres No.12 Tahun 2011 tentang kebijakan dan strategi nasional pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

Selain itu, sebagai wujud mendukung pemberantasan narkoba, Tahun 2013, melakukan 1.000 alat tes narkoba. Ini sebagai langkah pendeteksian dini bagi para PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar. Mantan Kepala Dinas Pendidikan ini juga meminta, dukungan semua pihak dalam rangka P4GN (Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap

Bupati Mulyadi saat melaunching Kabupaten Layak Anak Penandatanganan prasasti peresmian Gedung BNN Kabupaten Blitar

Narkoba). Bahkan, Wabup juga menyambut positif usulan BNN tentang penyusunan Peraturan Daerah anti narkoba.

Diakhir sambutannya, Wabup mengungkapkan, yang menjadi perhatian serius adalah sarana untuk pengobatan pengguna narkoba yakni tempat rehabilitasi. Karena para pengguna adalah korban dari

mafia narkoba. Untuk itu Pihak Pemkab. Blitar berinisiatif menyediakan lahan untuk dibangun sebagai tempat rehabilitasi sebagai wujud responsifitas dari adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri No.21 Tahun 2013 tentang fasilitas yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah dalam hal ini penanggulangan narkoba. (mam)

Rapat Paripurna DPRD Tulungagung

Supriyono Setujui 5 Ranperda

Ketua DPRD Tulungagung saat menandatangani persetujuan 5 ranperda

TULUNGAGUNG, SMN Dipimpin oleh Ketua DPRD Kabupaten Tulungagung, Supriyono, SE M.Si Senin, 30 Desember 2013 yang lalu menggelar Rapat Paripurna dalam rangka persetujuan ber-sama Kepala Daerah dan dengan DPRD Kabupaten Tulungagung tentang 5 Ranperda yang telah dibahas.

Selain diikuti anggota DPRD Rapat Paripurna juga dihadiri Bu-

pati Tulungagung Syahri Mulyo, SE dan Wakil Bupati Drs. Maryoto Birowo, MM serta para Kepala Dinas/ Badan, Bagian Lingkup Pemkab Tulungagung dan Camat se-Kabupaten Tulungagung.

Rapat Paripurna diawali dengan pembacaan laporan dari 4 pansus, dan pandangan dari 7 Fraksi melalui juru bicara masing-masing fraksi ini dilanjutkan dengan penandatanganan persetujuan bersama antara

Bupati Tulungagung dan Ketua DPRD Tulungagung.

Bupati Tulungagung Syahri Mulyo, SE dalam sambutannya diantaranya menyampaikan terima kasih kepada seluruh anggota DPRD Kabupaten Tulungagung yang telah membahas dan menyempurnakan Ranperda hingga selesai dan akhirnnya disetujui bersama.

Bupati berharap agar kerjasama antara DPRD dan Pemkab terus di

pertahankan demi Tulung-agung ke depan lebih baik.

Adapun Ranperda yang diajukan sebanyak 5 ranperda yaitu ranperda Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung No. 2 tahun 2006 tentang tata cara pemilihan, pencalonan pengangkatan, pelantikan dan pemberhentian Kepala Desa. Ranperda Tentang Perlin-dungan Tenaga Kerja Indonesia Kabupaten Tulungagung. Ranperda Tentang Bagian Desa dDari Hasil Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Ranperda tentang perubahan atas peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung No 4 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, serta Ranperda tentang penyelenggaraan perumahan dan Permukiman.

Sedangkan yang disetujui untuk disahkan menjadi Perda adalah Ranperda Tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Kabupaten Tulungagung. Ranperda Tentang Bagian Desa Dari Hasil Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta Ranperda Tentang penyelenggaraan perumahan dan Permukiman. (dian)

Bupati Syahri Bersama Ribuan Warga Ikuti Haul KH. Abdul Fatah TULUNGAGUNG - Minggu (05/01), ribuan warga Tulungagung dan sekitarnya, memadati kawasan makam KH. Abdul Fatah, di Desa Besole Kecamatan Besuki. Mereka datang sejak pagi untuk mengikuti Haul KH. Abdul Fatah yang merupakan salah satu tokoh dalam Babat Tulungagung. Bupati Tulungagung Syahri Mulyo, S.E beserta Pejabat Pemkab terkait juga hadir dalam acara tersebut.

Bupati tiba di lokasi sekitar pukul 09.00 WIB langsung menuju tempat acara disekitar makam KH. Abdul Fatah yang berada di Kawasan makam Bedalem di lereng gunung dengan menaiki sejumlah anak tangga.

Bagi Bupati Tulungagung, Haul KH. Abdul Fatah ini merupakan kali pertamanya yang diikuti sejak menjabat sebagai Bupati Tulungagung.

Menurut orang nomor satu di Tulungagung ini, kegiatan religius seperti Haul tokoh-tokoh pendahulu atau biasa disebut Babat Tulungagung merupakan kegiatan yang sangat penting. Mengingat tokohtokoh tersebut berperan besar dalam lahirnya Kabupaten Tulungagung yang tercinta ini. Bupati juga mengatakan akan menganggarkan dana yang dikhususkan untuk acara Haul tokoh-tokoh Babat Tulungagung, sehingga pelaksanaan haul dapat berjalan lancar.

Bupati bersama warga ikuti haul KH. Abdul Fatah di Kecamatan Besole

Sepanjang jalannya haul, warga memanjatkan doa bersama-sama dengan khusyuk. Beberapa penga-

suh pondok pesantren di Tulungagung ditunjuk untuk menjadi imam dalam haul tersebut. (dian)

pemerintah pusat, kepesertaan Jamkesmas yang beralih menjadi BPJS tidak berlaku bagi anggota keluarga lain yang tidak terdaftar, seperti bayi baru lahir.

Sehingga jika bayi mengalami sakit, maka pengobatannya dibebankan kepada Pemkab.

Blitar melalui SPM. Sementara itu, untuk mengurangi beban pemerintah dalam penyediaan anggaran, Dinas Kesehatan menghimbau agar masyarakat mengikuti Program BPJS dan tidak hanya mengandalkan SPM saja. Untuk kepesertaan BPJS dibagi dalam 3 kelas masing-masing kelas 1 dengan premi sebesar Rp 59.500/bulan, kelas 2 Rp 42.500/bulan, dan kelas 3 sebesar Rp 25.500/bulan. (mam)

TRENGGALEK, SMN Kabupaten Layak Anak adalah Kabupaten yang didalamnya memberikan perlindungan terhadap anak dan hak-haknya dalam sebuah proses pembangunan berkelanjutan, dengan menciptakan lingkungan yang kondusif agar anak dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat.

Untuk menandai secara resmi dimulainya pengembangan Program Kabupaten Layak Anak secara terpadu dalam rangka perwujudan Kabupaten Trenggalek sebagai Kabupaten Layak Anak Senin, 23 Desember 2013 bertempat di Pendopo “Manggala Praja Nugraha” diselenggarakan Launching Trenggalek Menuju Kabupaten Layak Anak yang

dihadiri oleh Bupati Trenggalek Dr. Ir. H. Mulyadi WR. MMT, Perwakilan dari BPPKB Provinsi Jatim Dra. Umi Yuniati, M.Si, Pimpinan DPRD Kab. Trenggalek, Para Kepala SKPD dan Para Remaja yang tergabung dalam dewan anak Se Kabupaten Trenggalek.

Pada kesempatan tersebut, Bupati Trenggalek sekaligus melaunching acara ini dalam sambutannya menyampaikan anak merupakan aset yang sangat penting generasi penerus masa depan bangsa, penentu kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia yang akan menjadi pilar utama pembangunan nasional, karena itu perlu mendapat perlindungan dan perhatian sungguh-sungguh dari semua elemen masyarakat dalam bentuk langkah nyata bagi peme-

nuhan hak-hak anak serta perlindungan untuk menjamin agar tumbuh, berkembang dan berpartisipasi optimal dalam pembangunan.

Peran orang tua sangatlah besar karena mereka merupakan pendamping dan pengasuh tumbuh kembang anak, penanaman karakter sejak dini, dan melaksanakan pendidikan in formal dalam keluarganya, serta peran lingkungan masyarakat juga sangat penting karena pembentuk nilai yang ikut membangun norma dan karakter.

Selain itu, untuk mewujudkan Kabupaten Layak Anak, maka Pemerintah Kabupaten akan melakukan berbagai upaya pengintegrasian isu-isu perlindungan anak ke dalam dokumen perencanaan pembangunan serta semua stakeholder mengambil peran dalam mewujudkan Trenggalek Kabupaten Layak Anak.

Di akhir sambutannya Bupati mengharapkan melalui program ini semua masyarakat bisa mengakses dengan mudah pelayanan akta kelahiran, serta pengembangan pelayanan verifikasi dan klarifikasi akta terlambat yang dilayani secara mobile di kecamatan, sebagai bentuk perbaikan pelayanan yang kami harap menjadi bagian dari konsep Paten yang akan dikembangkan pada tahun depan. (rud)

Usai Diresmikan, Bupati Berharap Pasar Wonosari dan Prajekan Dipelihara dengan Baik BONDOWOSO, SMN Masyarakat Bondowoso, khususnya para pedagang di pasar induk Wonosari dan Prajekan kini dapat berjualan dengan nyaman setelah dibangun. Pembangunan pasar untuk masyarakat yang menelan biaya Milyaran rupiah, ini adalah salah satu upaya Pemkab mewujudkan visi misi Bondowoso.

“Pembangunan fasilitas umum ini semoga dapat dinikmati masyarakat,” kata Bupati Bondowoso Drs. H. Amin Said Husni dalam sambutannya di acara peresmian Pasar Wonosari, Pasar Prajekan, Jembatan Sumber Kokap di Kecamatan Taman Krocok dan Talang Gubrih di Kecamatan Wringin, di pasar induk Wonosari. Bupati juga mengucapkan terimakasih atas partisipasi masyarakat yang turut andil ikut mensukseskan program Pemerintah.

Pasar dan fasilitas umum yang telah dibangun, sambung Bupati, agar juga dipelihara dan dirawat

Bupati Bondowoso saat memberikan sambutan

masyarakat sehingga dapat bermanfaat dan berdaya guna dengan maksimal, dan pembangunan pasar yang telah diresmikan ini semoga bermanfaat bagi pengguna jasa pasar, baik pedagang maupun konsumen. Dengan harapan, bisa memberikan dampak positif terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Peresmian yang dimulai pukul 15.00 WIB ini mengundang

KHR. Mohammad Cholil As’ad.

Usai peresmian, acara dilanjutkan tausiyah sekaligus doa oleh Ulama pengasuh Ponpes Wali Songo itu.

Sementara, para pedagang dan konsumen mangaku senang atas pembangunan pasar. “Terimakasih kepada Bupati dan Wakil Bupati Bondowoso atas dibangunnya pasar sehingga menjadi lebih nyaman digunakan,” kata para pedagang yang menempati los pasar. (yus)

Suara Media Nasional Edisi 118 / VI / 13 - 19 Januari 2014

LINTAS TIMUR

5

Probolinggo, Banyuwangi

Perda Pemkot ProbolinggoTerapkan Visi Misi PROBOLINGGO, SMN Pemkot Probolinggo melaksanakan Peraturan Daerah (Perda) nomor 2 tahun 2006, tentang visi dan misi Kota Probolinggo tahun 20062025. Dalam Bab 2 pasal 2 disebutkan maksud disusunnya visi misi adalah menciptakan keadaan atau gambaran yang jelas tentang masa depan. Badan Perencanaan Pemba-

ngunan Daerah (BAPPEDA) Kota Probolinggo dalam hal tersebut selaku leding sektoralnya Kepala Bappeda Kota Probolinggo IR. Imanto, kemarin (8/1) mengatakan tujuan disusunnya visi misi adalah, agar seluruh proses pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan, dapat lebih terfokus, dan menjadikannya sebagai

pedoman dan panduan yang memberikan kebebasan terarah dengan berorientasi masa depan yang lebih baik, dengan tindakan nyata yang terukur hasilnya.

Imanto juga menjelaskan penetapan visi dan misi Kota Probolinggo penting dan perlu untuk di jadikan acuan, dan landasan dalam penyusunan rencana pembangunan

jangka panjang daerah (RPJPD) serta sebagai acuan/pedoman dalam penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) yang dilakukan secara transparan, partisipatif, responsif dan akuntabel.

Lebih lanjut Kepala BAPPEDA kota Probolinggo , menjelaskan misi Kota Probolinggo diantaranya, mewujudkan tri karsa bina praja, yaitu

tiga kehendak masyarakat kota Probolinggo untuk melestarikan ciri khas kota Bayuangga angin, anggur, mangga), membangun citra kota indaditasi (industri, perdagangan, pendidikan, dan transportasi), dan membudayakan motto kota Bestari (bersih, sehat, tertib, aman, rapi, indah). (edy) Dokumentasi rapat koordinasi di BAPPEDA

Polres Probolinggo Kota Gelar Budaya Tertib Berlalu Lintas

Sekda Kota Drs. H. Johny Haryanto didampingi Kapolresta AKBP. Iwan Setiawan dan Dandim 0820 Letkol. Inf Alfi Sahri Lubis, melepas konvoi perwakilan Komonitas Club Otomotive dan Sepeda motor Kota probolinggo dalam rangka kampanye Budaya Tertib Berlalu lintas, Selasa (31/12/2013).

PROBOLINGGO, SMN Polres Probolinggo Kota dipenghujung tahun 2013, Selasa (31/ 12/2013) baru-baru ini menggelar

kampanye tertib berlalu lintas. Corp Bhayangkara berkonvoi kelililing Kota Probolinggo mengkampanyekan Budaya Tertib Berlalu lintas

Banyuwangi Siapkan Rp 55,2 M untuk JKN BANYUWANGI, SMN- Untuk menyukseskan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), pemerintah kabupaten (Pemkab) Banyuwangi, menyediakan dana Rp 55,2 miliar bagi masyarakat di kabupaten berjuluk “The Sunrise of Java” ini. Seperti dik-tahui, program JKN sendiri sudah diberlakukan oleh pemerintah per Januari 2014.

Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Bupati Banyuwangi Anas mengatakan, pihaknya terus Abdullah Azwar Anas memastikan seluruh masyarakat bisa tercover jaminan kesehatan melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). “Saya akan kontrol sampai ke tingkat RT/RW. Dalam waktu dekat ada konsolidasi 18.000 RT/RW untuk memastikan BPJS sukses di Banyuwangi, untuk menjamin hak kesehatan warga, terutama masyarakat miskin,” kata Anas di Jakarta, Jumat (10/1).

Hingga kini, lanjut dia, ada 552.000 masyarakat Banyuwangi yang telah terdaftar dalam kepesertaan baru pemilik kartu jaminan sosial resmi dari pemerintah. Mereka adalah para PNS, anggota TNI/POLRI, karyawan BUMN/swasta, dan para pekerja informal seperti tenaga kebersihan dan pengatur parkir yang telah diikutkan Jamsostek.

Adapun data warga miskin yang masih dibiayai Jamkesda (Jaminan Kesehatan Daerah) ada sekitar 8.000 jiwa. Mereka inilah yang belum mendapat kartu kepesertaan BPJS. “Makanya, saya gerak cepat melakukan validasi data warga miskin untuk segera menjadi peserta BPJS,” tambah Anas.

Mantan anggota DPR itu menjelaskan, dengan dana Rp 55,2 miliar yang disiapkan untuk program JKN di Banyuwangi, masyarakat bisa mendapat pelayanan kesehatan di 45 Puskesmas dan lima Rumah Sakit Swasta, dan RSUD. “Nanti, dananya akan kami cairkan tiap bulan, biar pelayanan kesehatan lancar. Jika nanti dananya kurang, saya akan langsung tambahkan melalui skema PAK (Perubahan Anggaran Keuangan). Prinsipnya, jangan sampai ada warga yang tidak mendapat pelayanan kesehatan yang baik”, tambahnya.

Jika ada warga miskin atau jatuh miskin tapi belum ter-cover BPJS, Anas menyatakan pihaknya telah menyiapkan skema pembiayaan lewat APBD dengan menunjukkan surat keterangan miskin. “Untuk yang kasus seperti ini, kami siapkan dana Rp 3,6 miliar. Pokoknya jangan ada RS atau Puskesmas yang menolak pasien”, lanjutnya.

Dalam menyukseskan program BPJS ini, dia menambahkan, pihaknya akan melakukan sosialisasi massal dengan tujuan semua masyarakat dapat mengetahui dan ikut serta terlibat. “Khutbah-khutbah di masjid, gereja, dan forum-forum umat yang lain, akan dimanfaatkan untuk sosialisasi,” pungkas Anas. (msj/rif)

Panwas dan KPU Bersama Pemkot Probolinggo Tertibkan Alat Kampanye Parpol

Tim terpadu saat mencopot alat kampanye salah satu parpol di jalan Panglima Sudirman Kota Probolinggo, Kamis (2/1/14)

PROBOLINGGO, SMN Pemerintah Kota probolinggo melalui Dinas Perijinan, Pol PP, BLH bekerja sama dengan KPUD dan Panwas Kota Probolinggo melakukan kegiatan terpadu menertibkan alat-alat kampanye parpol, Caleg dan Capres yang

dipajang dipinggir jalan umum diwilayah Pemkot Probolinggo.

Terlihat, Kamis (2/1/2014) tim terpadu mencopoti semua alat kampanye parpol disegala penjuru jalan umum di Kota Probolinggo.

Semua bendera parpol dan alat kampanye parpol, alat kampanye

kepada warga dengan diikuti oleh perwakilan club comonitas otomotif dan sepeda motor se-Kota Probolinggo.

Sebelum acara konvoi dimulai diawali dengan pemasangan alat sefty reading (Helm) kepada perwakilan comonitas sepeda motor.

Hadir dalam acara tersebut segenap FKPD di Kota Probolinggo, diantaranya Sekda Kota Drs. H. Johny Haryanto mewakili Wali Kota Probolinggo, Komandan Kodim 0820 Probolinggo Letkol Inf. Alfi Sahri Lubis, Kajari dan Kepala PN setempat.

Acara tersebut Polres Probo-

linggo Kota bekerja sama dengan club comonitas otomotif dan sepeda motor se kota Probolinggo. Sebelum konvoi kampanye Budaya Tertib Berlalu lintas dilepas, Kapolres Probolinggo Kota AKBP Iwan Setiawan menyampaikan, konvoi diikuti oleh 60 peserta dari perwakilan club komonitas motor dan mobil yang ada di Kota Probolinggo. Dengan tujuan untuk memberikan contoh dalam Tertib Berlalu lintas kepada masyarakat, ujarnya.

Kapolresta juga mengatakan, “Berkendara yang benar itu ya seperti yang dilakukan oleh club comonitas

motor ini, kaca spion lengkap, knalpot standar, lampu seind nyala, pakai helm standard an tetap menyalakan lampu disiang hari”.

Dalam kesempatan tersebut Kapolres AKBP Iwan Setiawan juga menyinggung soal tragedy kecelakaan antara mobil pickup yang memuat puluhan orang warga Sumurmati, Jangur dan Mentor Kecamatan Sumberasih yang menabrak truk di desa Curahtulis Tongas pada Sabtu (28/12/2013) yang mengakibatkan 21 orang penumpang mobil pickup tewas.

Kapolresta tegaskan, atas trage-

di tersebut menyita perhatian semua pihak secara nasional, dan menjadi catatan penting bagi kita semua, sehingga dengan tragedi di Desa Curah Tulis itu kami merasa harus mengingatkan kepada masyarakat akan pentingnya keselamatan berlalu lintas. Harusnya kendaraan pickup itu keperuntukannya untuk muat barang atau hewan, sesuai aturan lalu lintas tidak boleh untuk memuat orang. Dalam berkendara aturan/ undang-undang harus diperhatikan (dipatuhi), tandas Kapolres.

Lebih lanjut Kapolres menegaskan, kalau tidak patuh pada aturan

dampaknya seperti yang dialami pengemudi pickup itu, akibatnya tidak hanya korban material saja, namun juga korban jiwa. Sopir pick up tidak hanya membahayakan dirinya dan nyawanya sendiri, tetapi juga membahayakan nyawa orang lain yang dimuat. Kalau hanya korban materi bisa dicari, tapi kalau korban jiwa tidak bisa dicari. Oleh karena itu tragedy laka di Desa Curah Tulis tersebut merupakan suatu pembelajaran dan kami tidak mau kecolongan lagi atas pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum Polres Probolinggo Kota. (edy)

Polres Probolinggo Kota Gelar Perkara Narkoba PROBOLINGGO, SMN Polres Probolinggo Kota hari itu (10/1) menggelar perkara Narkoba, yang ditempatkan di gedung pertemuan Polresta Probolinggo.

Dalam kesempatan tersebut Kapolres Probolinggo Kota AKBP. Iwan Setiawan menjelaskan bahwa Pengedar tersebut yang menjadi sasarannya adalah masyarakat umum, mahasiswa, pelajar, tersangka tersebut ditangkap, saat akan menjajakan barang haramnya didepan sebuah Ruko dijalan Pahlawan wilayah kecamatan Kanigaran kota Probolinggo, maka salah seorang

anggota Satreskoba, ber pura-pura atau menyamar sebagai pembeli barang haram tersebut (Pil Trex) dan saat itu juga tersangka langsung digelandang ke Mapolres Probolinggo Kota.

Kapolresta juga menjelaskan berdasarkan pengembangan bahwa tersangka sudah seringkali mengedarkan barang terlarang tersebut, Polresta sudah mengamankan barang bukti berupa Pil Trex sebanyak 61 butir milik tersangka, dan tersangka yang ditangkap pada hari selasa (7/1) tersebut akan dijerat dengan Undang-undang Edar Farmasi

Nomor 36 atau tahun 2009 pasal 196, pasal 197 tentang kesehatan, dengan ancaman 10 tahun penjara.

Menjawab pertanyaan Suara Media Nasional (SMN), “Apakah ada indikasi ada jaringan? “Kapolresta mengatakan bahwa”Kalau narkoba tentu ada jaringannya sebab tidak mungkin bekerja sendirian”.

Lebih lanjut Kapolresta mengatakan bahwa Pil Trex tersebut tidak boleh diedarkan secara sembarangan sebab dampak pengguna obat tersebut bisa mengakibatkan pemakainya bisa berhalusinasi dan terganggu kesadarannya. (edy)

Kapolres Probolinggo Kota AKBP Iwan Setiawan, Kasat Narkoba, serta tersangka pada saat gelar perkara

TWSL Salah Satu Destinasi Wisata Kota Probolinggo

Taman Wisata Study Lingkungan (TWSL) Kota Probolinggo, salah satu Destinasi Wisata di Kota Probolinggo

PROBOLINGGO, SMN Taman Wisata Study Lingkungan (TWSL) Kota Probolinggo merupakan salah satu tempat wisata yang sudah tidak asing lagi bagi masyarakat Kota probolinggo dan Kota / Kabupaten disekitarnya. Yang mana sebelum menjadi TWSL, dulu tempat tersebut di era Orde Baru merupakan suatu tempat lokalisasi / tempat perdagangan sek komersial dan pada tahun 1994 digusur hingga

caleg dan Capres tidak terkecuali yang terpajang dijalan raya dicopot semua.

Kegiatan penertiban alat kampanye parpol secara terpadu ini menurut keterangan Muhammad Ilman selaku PW Panwas Kota Probolinggo kepada Suara Media Nasional ( SMN ), Kamis (2/1/14), bahwa penertiban ini dilaksanakan sejak 31/12/2013. Kegiatan dilaksanakan dengan tim terpadu yaitu Perijinan, Pol PP, BLH, KPUD dan Panwas. Dan dalam kegiatan ini Panwas sifatnya hanya mengawasi saja, ucapnya.

Kegiatan ini dilaksanakan berdasarkan PKPU No 15 tahun 2013 yaitu tentang kampanye terkait alat peraga kampanye. Menurut PKPU No 15 tahun 2013 bahwa dalam pelaksanaan alat peraga kampanye itu ada aturan-aturannya dan lagi pula waktunya masih lama.

Lagi dalam pemasangan alat kampanye baik itu bendera parpol, maupun foto-foto calon legislative maupun Presiden pemasangannya tidak sesuai dengan ZONA (tempat) yang ditentukan oleh Pemerintah Kota Probolinggo. (edy)

terbengkelai selama 9 tahun.

Ir. Budi Krisyanto selaku Kepala BLH Kota Probolinggo mengungkapkan bahwa setelah lokalisasi pada tahun 1994 digusur oleh Pemerintah Kota Probolinggo kemudian pada tahun 2003 tempat tersebut oleh Pemkot dijadikan sebagai ar-

eal Ruang Terbuka Hijau (RTH), baru diawali dengan penanaman pohon serta melibatkan 11 pelaku industry yang tergabung didalam Informal Meeting Forum (IMF), dengan ditanami sejumlah 14 jenis pohon, diantaranya pohon waru rangkang, mahoni, sengon, balsa, dan mimbo, ungkapnya.

Lebih lanjut Budi Krisyanto mengatakan, setelah pohon berumur 2 tahun, yaitu pada akhir tahun 2005 dan diawal tahun 2006 oleh Pemerintah Kota probolinggo diawali lagi dengan penambahan sarana prasarana diantaranya vaving, serta dibangun taman didalam lokasi dan juga ditempatkan beberapa satwa, diantaranya ayam kate, burung kakak tua, dan ular.

Dalam perjalanan waktu, di dalam areal RTH tersebut ditambah lagi dengan dibangun sarana prasarana seperti kandang satwa dan gazebo. Kemudian setelah sarana

prasarana ada Pemkot melalui DKLH (Dinas Kebersihan Dan Lingkungan Hidup) melakukan kerjasama de-ngan Pusat Penyelamatan Marga Satwa (PPMS) Kabupaten Kulon Progo.

Dengan bertambah dan berkembangnya sarana prasarana didalam areal RTH tersebut akhirnya dikembangkan menjadi TWSL dan dimintakan ijin Konservasi. Kemudian pada tahun 2010 ijin Konservasi keluar dari Kementerian Kehutanan dan menjadi Lembaga Konservasi sebagai Taman Satwa. Dengan perkembangannya lebih lanjut TWSL ditambah lagi dengan diisi 200 ekor satwa serta menempatkan 47 orang (personil) untuk kepentingan pengelolaan dan perawatan.

Budi Krisyanto juga penjelasannya menambahkan, dari perkembangannya selain sebagai Taman Satwa, TWSL sekarang ini juga berfungsi sebagai Sarana Informasi

Study Lingkungan. TWSL yang awalnya hanya seluas 1 hektar karena perkembangannya sudah ditambah +/- 3000m kearah utara, dan direncanakan pada tahun 2014 ini areal TWSL akan diperluas lagi.

Dan sekarang hampir setiap hari TWSL banyak didatangi pengunjung, baik dari dalam Kota Probolinggo sendiri maupun dari daerah Kota/Kabupaten lain untuk berekreasi. Selain itu juga banyak siswa baik SD, SMP maupun SLTA yang datang ke TWSL melakukan praktek study lingkungan.

Budi Krisyanto sebelum menutup penjelasannya mengatakan, dengan banyaknya pengunjung yang datang ke TWSL, bisa dikatakan TWSL sekarang ini merupakan salah satu Destinasi Wisata di Kota Probolinggo.Bahkan target PAD dari TWSL pada tahun 2013 sebesar Rp.350 juta bisa terlampaui hingga mencapai 125%, pungkasnya. (edy)

Rhoma Irama

Seni, Politik, dan Agama Itu “Three In One” JAKARTA, SMN - Bakal calon presiden dari Partai Kebangkitan Bangsa Rhoma Irama tak menampik jika selama ini masyarakat masih banyak yang ragu atas rencananya maju sebagai pemimpin nasional selanjutnya.

Pasalnya, banyak orang yang lebih mengenal Rhoma sebagai seniman dan raja dangdut ketimbang sebagai seorang politisi.

Rhoma berpendapat, semua kalangan bisa menjadi presiden, tidak hanya dari kalangan politisi.

Di samping itu, menurutnya, antara kesenian, politik, dan keyakinan dapat berjalan beriringan.

“Buat saya, seni, politik, dan agama itu three in one. Saya tidak perlu ber-transformasi menjadi seorang politisi. Gagasan politik serta agama, saya salurkan lewat seni,” kata Rhoma di Sekretariat Riforri di Jalan Dewi Sartika Raya, Jakarta Timur, Sabtu (11/1/2014).

Rhoma mengatakan, selama ini politik selalu dijadikan sebagai sebuah alat kesenian untuk memperoleh kekuasaan. Orang bera-

Rhoma Irama

mai-ramai membentuk organisasi dan partai politik dengan tujuan untuk mengelola negara dengan baik.

Ketika disinggung massa pendukung, Rhoma mengaku telah berkoordinasi dengan PKB agar rencana pencapresannya

berjalan lancar. Di samping itu. ia mengklaim telah memiliki massa pendukung setia. “Dari semangat umat, ini membuat saya yakin,” tegasnya.

Seperti diberitakan, Rhoma merupakan salah satu bakal capres

PKB. Ada dua tokoh lain yang didukung internal PKB, yakni Jusuf Kalla dan Mahfud MD. Hanya, kepastian pencapresan tergantung dari hasil Pileg padaApril 2014 lantaran ada syarat ambang batas pengusungan capres-cawapres. (red)

PUBLIK

Suara Media Nasional Karisidenan Madiun 6 Bupati Madiun Melantik 88 Pejabat Struktural Daerah Harus Siap Dalam Proses

Edisi 118 / VI / 13 - 19 Januari 2014

Bupati Muhtarom saat melantik 88 pejabat struktural

MADIUN, SMN - Kamis, 9 Januari 2014 bertempat di Pendopo Muda Graha Kab. Madiun, H. Muhtarom, S.Sos Bupati Madiun berkenan melantik dan mengabil sumpah pejabat 88 orang pejabat struktural, terdiri 5 orang Pejabat Eselon II B, 8 orang Pejabat Eselon IIIA, 6 orang Pejabat Eselon III B, Sementara itu untuk 38 orang Pejabat Eselon IV A, 24 orang Pejabat eselon IV B. Selain itu Bupati H. Muhtarom, S.Sos juga berkenan melantik 7 orang Kepala Sekolah Menengah Pertama (SMP) dilakukan oleh Wakil Bupati Madiun Drs. H. Iswanto, M.Si dengan disaksikan oleh anggotaForpimda,Sekda,Kepala SKPD, dan undangan lainnya.

Dalam sambutannya Bupati Madiun mengatakan, bahwa dalam organisasi yang efektif dan dinamis, evaluasi adalah langkah yang harus dilakukan termasuk didalamnya mutasi pejabat. Ini merupakan hal biasa dan akan terjadi kepada siapa pun yang saat ini punya beban tugas dan tanggungjawab dalam suatu organisasi khususnya kalangan birokrasi.

Menurut Bupati Madiun hal ini dilakukan terkait dengan upaya Pemkab. Madiun untuk meningkatkan dan mengembangkan wawasan Pejabat dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat serta pemecahan masalah di daerah secara komprehensif dan intergral. Juga untuk menghindari kejenuhan tugas sehingga dengan adanya mutasi ini Pejabat dapat melakukan inovasi penyempurnaan dan peningkatan dalam organisasi pemerintah daerah.

Selain itu mutasi juga untuk mengisi kevakuman pejabat yang memasuki purna tugas / pensiun agar tidak menggangu kelancaran pelaksanaan tugas unit kerja. Aparatur Negara saat ini menghadapi tugas yang semakin berat sesuai tuntutan nasional dan tantangan global yang penuh dengan persaingan, untuk itu diperlukan peningkatan komptensi baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya dan salah satunya adalah perbaikan manajemen kepegawaian. Sumber daya yang dimiliki harus ditata dan ditingkatkan serta dikembangkan agar berhasil guna dan

berdaya guna agar memiliki daya inovasi dan kreasi sehingga mampu berkompetansi.

Kepada Kapala Sekolah yang baru dilantik Bupati Madiun berharap agar, berprilaku profesional dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya agar proses pembelajaran dan bimbingan lebih bermutu, pelihara dan tingkatkan kinerja, prestasi dan reputasi sekolah serta montivasi para guru, siswa dan tenaga kependidikan secara aktif dan kreatif agar proses pendidikan berjalan efektif dan efisien, mampu memimpin sekolah dalam rangka pemberdayaan sumberdaya sekolah secara optimal, mampu mengelola perubahan dan pengembangan sekolah menuju sekolah unggul, profesionalisme guru dan tenaga kependidikan yang lain, bersedia menerima tugas organisasi profesi guru dan tugas dari pimpinan sebagai suatu bentuk tanggungjawab, inisiatif individual dan integritas dalam tindakan, dan bertanggungjawab atas segala bentuk pengadministrasian di sekolah, terutama administrasi keuangan, yakni mengikuti ketentuan yang berlaku.

Terkait dengan pejabat yang baru dilantik Bupati Madiun mengingatkan, bahwa setelah dilanti tentunya ada konskuensi yang mengikuti seiring dengan jabatan yang dipegang, segara menyamakan persepsi dan pemikiran, bahwa jabatan yang diemban ini adalah amanah yang sifatnya sementara dan pada waktunya akan mengalami perubahan, dan positif/negatifnta peruba-

han tergantung pada pengembangan kompetensi diri dan dedikasi serta sejauhmana kita dapat melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang dibebankan kepada kita. Kepada pejabat yang dalam tugasnya bersentuhan langsung dengan masyarakat, Bupati H. Muhtarom, S.Sos mengingatkan agar lebih peka, responsif dan akomudatif terhadap segala keluhan dan masukan dari masyarakat sehingga dapat meningkatkan pelayanan masyarakat yang lebih baik, prima dan paripurna.

Pejabat Eselon II B yang dilantik Bupati Madiun pada hari ini yaitu : Joko Lelono, AP sebagai Staf Ahli Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Keungan, RM. Heksa Setyo Rahardjo, ST sebagai Kepala Dinas PU Pengairan, Drs. Mardi’I, MP sebagai Kepala Badan KB dan PP, Agrim Churnia, S.Sos M.Si sebagai Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Ir. Antonioes Djaka Priyanto Riadi sebagai Kepala DKP. Sedangkan mereka yang dilantik sebagai Pejabat Eselon III antara lain, Hari Pitojo sebagai Kabag.

Adm. Pembangunan, Bibit Purwanto, S.Sos M.Si sebagai Camat Mejayan, Edy Djuwari, S.Sos sebagai Camat Pilangkenceng dan Imam Nurwedi, S.Sos sebagai Camat Kare. Ada juga Dyah Nurhayati, S.Sos sebagai Sekretaris Dispenduk dan CapilSutrisno, S.Sos Sekcam Sawahan dan Dra. Titik Suyati, M. Hum sebagai Kabid. Sosbud pada Bappeda kab. Madiun. (Sy)

Bupati Sumantri Kena Somasi MAGETAN, SMN - Landai-landai di awal, seleksi Dirut PDAM Lawu Tirta bergolak di bagian akhir. Kalangan internal perusahaan daerah itu menyoal hasil seleksi yang menempatkan Sofyan, dirut lama, terpilih kembali. Bahkan, kubu yang tidak puas dengan hasil seleksi tim gabungan dari Pemkab Magetan dan Diklat Surabaya tersebut sengaja menyewa jasa Advokat Indra Priangkasa. “ Kami menilai seleksi tidak transparan dan banyak diwarnai kejanggalan. Atas nama klien, saya sudah kirimkan somasi ke bupati”, tegas Indra, kemarin (10/1).

Kubu yang keberatan dengan terpilihnya Sofyan itu dipelopori Setu (Direktur Teknik PDAM Lawu Tirta).

Selain Setu, ada nama Sutarno, Rahmadi Utomo, dan Dadiek Prasetyo yang meneken kuasa ke Indra. Dalam somasinya, mereka menuntut Bupati H Sumantri menjelaskan gamblang proses terpilihnya Sofyan sebegai Dirut PDAM Lawu

Bupati Magetan, Sumantri

Tirta.

Menurut Indra, ditemukan sejumlah kejanggalan saat pelaksanaan seleksi. Tim Diklat Surabaya sempat menunjukkan kesalahan fatal dalam tahapan psikotes yang dijalani Sofyan.

Kata Indra, calon incumbent itu mestinya sudah dinyatakan gugur. “Karena sudah tercoret dalam seleksi awal, harusnya dia (Sofyan, Red) tidak dapat mengikuti tahapan seleksi selanjutnya. Realitanya berbeda, dia menempati rangking teratas dari peserta yang lain”,

ungkapnya.

Isi somasi yang mengarah ke Sumantri berupa keberatan dengan terpilihnya Sofyan disertai bukti sejumlah kejanggalan yang ditemukan selama tahapan seleksi. Paling lambat, bupati sudah harus menjelaskan ke publik 2 x 24 jam pasca somasi dikirim. “Ini berarti besok (hari ini) sudah harus ada jawabannya”, katanya.

Sunarti Condrowati, kepala Bagian Administrasi Perekonomian Pemkab Magetan, menilai adanya pihak yang

tidak puas terhadap hasil seleksi dirut PDAM sebagai hal wajar.

Namun, ketidakpuasan itu harus diimbangi dengan fakta jika mengusung tuduhan proses seleksi diwarnai kecurangan. “Kami akan menjelaskan mana-mana yang dianggap janggal atau penuh rekayasa tersebut. Sehingga titik persoalan terurai”, tegasnya.

Kata dia, penentuan rangking peserta merupakan kumulatif rangkaian seleksi yang terdiri tiga tahapan. Yakni, tes kesehatan, fit and proper test dan penyampaian visi misi.

Nah, dari rangkaian seleksi itu ditentukan peserta dengan poin paling tinggi. Dari penilaian kumulatif akhirnya menempatkan Sofyan di rangking pertama, disusul Gianto (humas), Wiyono, Rahmadi Utomo, Setu, Dadiek Prasetyo, Choirul Anam, Sutarno dan Mohamad Azis Musadat. “Jadi tidak hanya satu hasil seleksi, ini yang harus dimengerti oleh semua peserta”, tandasnya. (Sy)

Perpustakaan Keliling Malam Hari Perpustakaan keliling berasal dari buku koleksi Perpustakaan Daerah, buku baru dari anggaran APBD, buku dari Perpustakaan Nasional, dan buku dari Perpustakaan Provinsi.

Untuk meminjam buku di Perpustakaan Keliling atau Perpustakaan Daerah, pengunjung harus mendaftar untuk menjadi anggota perpustakaan.

Adapun syarat-syarat untuk menjadi anggota perpustakaan adalah dengan membawa identitas diri(SIM/KTP/Kartu Pelajar), mengisi formulir pendaftaran, lalu di foto, dan tunggu 5 menit langsung jadi.

Anggota perpustakaan untuk minggu pertama bisa meminjam 1 buah buku dengan jangka waktu pengembalian 1 minggu, setelah itu anggota perpustakaan boleh meminjam 3 buah buku, dengan jangka waktu pengembalian 3 minggu.

Untuk biaya operasional perpustakaan keliling malam hari mendapat bantuan dari

Perpustakaan keliling

APBD, dan petugas perpustakaan yang jaga memperoleh uang lembur, dengan catatan pegawai struktural tidak memperoleh uang lembur, terang Yoni.

Yoni Wasono mengharapkan Perpustakaan Daerah tetap eksis dalam ikut mencerdaskan bangsa. Pendidikan formil adalah pendidikan dari Sekolah Dasar sampai Perguruan Tinggi, sedangkan membaca di

Penandatanganan proses pengalihan dan pengelolaan PBB

MADIUN, SMN - Bupati Madiun H. Muhtarom, S.Sos berkenan hadir dalam acara Serah Terima Pengalihan PBB Pedesaan dan Perkotaan dari Pemerintah Pusat melalui Kantor Pelayanan Pajak Pratama Madiun kepada Pemerintah Kabupaten Madiun di Ruang Rapat Graha Purabaya (Kamis, 02 Januari 2014). Acara tersebut digadiri oleh Kepala Bidang

Pengurangan, Keberatan dan Banding Kantor Wilayah DJP Jawa Timur II, Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Madiun, Kepala SKPD, Asisten Ekonomi Pembangunan dan Camat se-Kabupaten Madiun.

Dalam sambutannya, Bupati Muhtarom menyampaikan dengan penyerahan jenis pajak ini diharapkan daerah mempunyai kelelua-

perpustakaan adalah merupakan pendidikan non formil.

Dengan membaca masyarakat menjadi cerdas, apalagi dikaitkan dengan Ngawi Kota Budaya, dimana perpustakaan tetap dibudayakan. Dan Perpustakaan Daerah telah diatur dalam Undang-undang No 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, dan dalam Perda No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. (her)

saan (Diskresi) untuk mengelola sumber pendapatannya secara optimal khususnya dari pajak daerah untuk pembiayaan pembangunan dan jalannyan administrasi pemerintahan. Penyerahan jenis pajak dimaksud, tentunya membawa konsekuensi yang cukup besar bagi daerah dalam hal persiapan pengelolaannya. Oleh karena itu hendaknya proses pengalihan ini harus disertai dengan transfer pengetahuan, sistem dan teknologi, persiapan saranan dan prasarana yang memadai, serta koordinasi dan kerjasama antara pihakpihak yang terkait dalam pengelolaannya, yang dilakukan secara efektif dan efisien.

Lebih lanjut disampaikan, bahwa dengan penyerahan pajak ini, tentunya membawa konsekuensi yang cukup besar bagi daerah dalam pengelolaannya. Oleh

karena itu hendaknya proses pengalihan ini harus disertai dengan transfer pengetahuan, sistem dan teknologi, persiapan saranan dan prasarana yang memadai, serta koordinasi dan kerjasama antara pihak-pihak yang terkait dalam pengelolaannya yang dilakukan secara terus-menerus.

Demikian juga dengan petugas yang menangani pelayanan pahak daerah, Bupati Muhtarom berharap untuk terus berkomitmen Mulai tanggal 01 Januari 2014 PBB Pedesaan dan Perkotaan telah ditangani oleh Pemerintah Kabupaten Madiun dan dibuka kantor baru untuk tempat operasional pembayaran PBB yaitu bertempat di Lantai Dasar Kantor Humas dan Protokol, sedangkan bank yang ditunjuk sebagai tempat pembayaran PBB adalah bank Jatim Cabang Madiun. (Sy)

Masyarakat Kurang Minat Menjadi Peserta BPJS MADIUN, SMN - Meski jumlah masyarakat yang mendatangi kantor Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Cabang Madiun meningkat dibanding tahun sebelumnya, namun secara global jumlah yang mendaftarkan diri menjadi peserta BPJS masih minim.

Dari data yang ada di BPJS Madiun, hingga 7 Januari 2014, jumlah peserta mandiri yang mendaftar di kantor BPJS Madiun, secara keseluruhan baru 1.032 orang. Padahal masyarakat yang mengasuransikan kesehatannya sejak berdirinya PT Askes sebelum adanya Program BPJS, hingga akhir Desember 2013 ada 1.805.

385 orang. Dari jumlah tersebut, pesertanya tidak hanya dari Madiun. Namun juga ada yang dari daerah lain. Yakni Ngawi, Magetan, Ponorogo, dan Pacitan.

Kepala Bagian Kepesertaan dan Pelayanan Peserta BPJS Cabang Madiun, Sutomo, mengatakan, dari jumlah peserta yang ada, mayoritas mengasuransikan kesehatannya di kelas III dengan premi sebesar Rp.25.500 setiap bulan untuk 1 jiwa. Selain kelas III ada juga yang mengasuransikan di kelas II dengan premi Rp.42.500/bulan serta di kelas I dengan premi Rp. 59.500/bulan. Sedangkan dari jumlah peserta yang mendaftar BPJS, 85-90 persen yang didaftarkan sudah dalam kondisi sakit.

“Kalau menurut pengamatan saya, ya masih kurang.

Karena jika dilihat dari perkembangan setiap hari, tidak begitu signifikan. Dari 2.825 yang terdaftar, kami lihat, kami evaluasi, ada 8090% yang didaftarkan dalam kondisi sudah sakit,” terang Sutomo, kepada wartawan,

Pelayanan pendaftaran BPJS Kesehatan

Kamis (9/1/2014).

BPJS Kesehatan Madiun, lanjut Sutomo, pada tahun 2014 ini tidak menargetkan banyaknya masyarakat yang menjadi peserta, meski hingga 1 Januari 2019 pemerintah menghendaki cakupan semesta agar seluruh masyarakat mengikuti program BPJS Kesehatan. “Tapi kami tetap gencar melakukan sosialisasi pentingnya BPJS

kepada masyarakat. Baik secara langsung, maupun melalui pemerintah daerah”, pungkas Sutomo.

Untuk diketahui, BPJS Kesehatan Madiun tidak menerima uang pembayaran maupun klaim asuransi. Karena untuk membayar premi setiap bulannya, BPJS sudah bekerjasama dengan tiga bank. Yakni Bank BRI, BNI dan Mandiri (Sy)

Tiket Gratis Warnai Launching Pemandian Sumber Waras Kecamatan Lawang

Suasana syukuran Launching Pemandian Sumber Wara

Hanya di Ngawi

NGAWI, SMN - Menurut Yoni Wasono, SH, Kepala Kantor Perpustakaan Daerah Kabupaten Ngawi, maksud dan tujuan pelayanan perpustakaan keliling malam hari adalah untuk membudayakan minat baca masyarakat, yang meliputi masyarakat umum dan pelajar.

Mobil Perpustakaan Keliling yang melayani masyarakat pada malam hari hanya ada di Kabupaten Ngawi. Membaca dilakukan sejak lahir sampai akhir hayat, dan buku akan terus diperlukan, meskipun saat ini modernisasi berlangsung diberbagai bidang, dapat dilihat dengan adanya laptop, netbook, HP ataupun smartphone, tambahnya.

Secara umum minat baca masyarakat Ngawi cukup Tinggi, untuk kunjungan di kantor perpustakaan mencapai 70 pengunjung/hari. Kegiatan perpustakaan keliling adalah mengikuti kunjungan Bupati ke daerah-daerah. Koleksi buku

Pengalihan dan Pengelolaan PBB

MALANG, SMN - Pemandian Sumber Waras berlokasi di Desa Kalirojo, Kecamatan Lawang yang berjarak sekitar 18 km dari Kota Malang dan berada pada ketinggian 440 m dari permukaan laut. Pengelolaan Pemandian Sumber Waras dipegang oleh PD Jasa Yasa sejak 1985. Fasilitas yang terdapat di Pemandian Sumber Waras ini adalah kolam renang untuk anak-anak dan dewasa, kios makanan, serta sarana perkemahan Pramuka yang sempat vakum, kini PD Jasa Yasa bertekad untuk membuka kembali sebagai tempat wisata keluarga yang lebih baik dan murah.

Setelah menunggu kurang lebih 1 tahun, akhirnya Pemandian Sumber Waras bisa kembali beroperasi sebagai salah satu tempat wisata bagi keluarga, dimana pada Sabtu (11/1) telah diadakan syukuran pembukaan yang dihadiri oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten

Malang Siadi, SH., para direksi PD Jasa Yasa Direktur Usaha Choirul Anam, SH. dan Direktur Administrasi Asyari, SE.SH., karyawan dan tokoh masyarakat setempat, dimana pada hari tersebut dan hari Minggu (12/ 1) pengunjung dapat menikmati Pemandian Sumber Waras secara gratis.

Menurut Direktur Usaha Choirul Anam, SH. saat dikonfirmasi seusai acara syukuran mengatakan akan menambahkan beberapa wahana hiburan bagi anakanak, seperti waterboom mini dan gelas tumpah. Rencananya pembangunan penambahan fasilitas ini akan kita targetkan selesai akhir Januari 2013, dan pada awal Februari semua tambahan wahana tersebut siap digunakan oleh pengunjung.

Sampai saat ini semua pekerjaan terus kita kebut seperti pengerjaan taman, gazebo, demi memberikan pelayanan dan fasilitas hiburan

yang nyaman. Untuk tiket masuk bagi para pengunjung rata-rata Rp 5.000,- per orang.

Dengan target 2 bulan pengerjaan yang dimulai pada bulan Desember 2013 yang lalu dan akhir Januari, Anam berharap kedepan kolam renang Sumber Waras bisa menjadi alternatif tujuan wisata bagi warga Malang Raya, dan selanjutnya bisa menarik para pengunjung dari luar kota bisa memperoleh tempat rest area yang menyenangkan, mengingat di Kecamatan Lawang ini merupakan pintu masuk ke bagi warga luar kota yang akan menuju Kota Malang, Kabupaten Malang dan Kota Batu.

Sementara itu Kepala Unit Pemandian Sumber Waras, Willi juga mengatakan rehab pembangunan kolam renang ini menelan anggaran + 100 juta, adapun rehab yang telah dikerjakan yaitu fasilitas kamar mandi, pendangkalan kolam renang dewasa dan anak, untuk kolam renang dewasa yang awalnya berkedalaman 3 meter kini menjadi 1,85 meter. Sedangkan untuk kolam renang anak rehab yang dilakukan mengganti keramik lantai kolam. Di dalam lokasi kolam renang sampai saat ini ada penambahan taman serta tempat untuk melepas penat bagi pengunjung.

Disinggung terkait tiket

masuk, Willi menjelaskan ada kenaikan harga dari tiket awal sebesar Rp 3.000,- sekarang menjadi Rp 5.000,-. Willi juga mengklaim kalau kenaikan harga tiket masuk pemandian tersebut akan sebanding dengan fasilitas yang ada yang bisa dinikmati pengunjung dan masih merupakan harga termurah bila dibandingkan dengan tempat wisata pemandian yang lain.

Untuk meningkatkan target pendapatan pihaknya akan bekerja sama dengan sekolah-sekolah yang ada di wilayah Kecamatan Lawang, dengan cara memberikan diskon pada guru dan siswa yang berkunjung guna memberikan materi olah raga khusus olahraga renang.

Saat ini sudah ada kerjasama pihaknya sudah bekerja sama dengan 7 club renang dari Kecamatan Lawang maupun luar Kecamatan Lawang, salah satunya ialah club Putri Duyung. Dimana club-club renang tersebut bisa memakai kolam renang untuk melatih peserta didiknya sejak pagi hari sampai jam 21.00 WIB malam, dimana anggota club tidak perlu khawatir dengan penerangan yang ada di sekitar kolam karena pihak PD Jasa Yasa menjamin penerangan kolam pada malam harinya. Untuk itu Willi berharap dengan adanya kerjasama tersebut, target pendapatan bisa terpenuhi. (Jun)

Suara Media Nasional Edisi 118 / VI / 13 - 19 Januari 2014 REOG PONOROGO

PONOROGO

REPORTASE

7

Mayoritas Pendaftar BPJS dari Pasien Rumah Sakit Setiap harinya rata-rata 100 penduduk Ponorogo mendaftar untuk menjadi anggota BPJS.

Warga saat mendaftarkan diri di BPJS Ponorogo

PONOROGO, SMN Meskipun Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, telah diberlakukan per 1 Januari 2014, namun belum banyak warga terdaftar, kecuali mereka yang tercatat sebagai pasien di rumah sakit.

Sementara calon pendaftar banyak yang mengurungkan niatnya, lantaran kekurangtahuanya atas adanya pembayaran premi tiap bulan. Seperti halnya Andi Prastyo, warga Jetis ini mengaku belum paham tentang BPJS, dan baru mengetahui sebatas iklan di televisi,

PAN Bagi-bagi Uang di Wilayah Bangsal Untuk meraih simpati calon pemilih, PAN tidak tanggungtanggung bagikan uang melalui lembaga pendidikan.

MOJOKERTO, SMN Partai Amanat Nasional (PAN) adalah tergolong partai yang diperhitungkan di kancah politik nasional, penggagas sekaligus pendiri PAN juga tergolong pelopor reformasi di Indonesia yang sangat berperan dalam perubahan Indonesia terutama dalam pemeberantasan Korupsi, Kolusi dan nepotisme yang sudah mendarah daging di pejabat dan birokrat di Indonesia, beliau adalah Amin Rais.

SMP Negeri II Bangsal Kabupaten Mojokerto adalah salah satu lembaga pendidikan yang diduga telah menerima dana Bantuan Siswa Miskin (BSM) dari PAN Pusat yang beberapa waktu yang lalu telah diusulkan oleh pengurus Cabang/Ranting kec.

Bangsal dan atau Dapil I (satu), sebanyak 43 siswa yang nominalnya berbeda ada yang Rp. 275.000,- dan ada yang Rp

Ilustrasi

550.000,- per siswa, berdasarkan keterangan dari pengurus ranting desa Mojotamping yang tidak bersedia disebutkan namanya “mas ini adalah perjuangan Rudi Calon dapil I dari PAN yang kebetulan dia (rudi red) adalah kawan dekat dari Eko Patrio yang juga anggota DPRD” keterangan ketua ranting mojotamping juga menyebutkan bahwa tidak hanya SMPN II Bangsal saja yang menerima, SMPN I Bangsal dan juga sekolah yang lain juga akan menerima.

Semakin dalam kami menelusuri, telah bertemu dengan Kepala SMA Negeri II Bangsal yaitu Utami Wahyu, terkait informasi dana BSM yang telah diambil para siswa pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2014 di kantor pos Keca-

matan Bangsal kab. Mojokerto, menurut keterangan kepala sekolah dana tersebut berasal dari Dikbud, akan tetapi betapa terkejutnya ditengah-tengah kegembiraan siswa dan orang tua siswa yang menerima BSM tibatiba Kepala sekolah memerintahkan Wakilnya dan Satpam sekolah untuk menarik kembali uang yang sudah diterima oleh siswa tersebut, keseluruhan dana yang diterima siswa sebesar Rp 21.175.000,- dan celetuk pembicaraan dari luar bahwa dana tersebut akan dipergunakan untuk rehap kamar mandi siswa yang sudah rusak, padahal pada kesempatan terpisah sudah disepakati oleh Komite bahwa untuk rehap kamar mandi dimintakan sumbangan dari orang tua siswa, dan Kepala sekolah juga

menegaskan bahwa dana tersebut akan dipakai buat membayar kekurangan tanggungan siswa kepada fihak sekolah.

Dari hasil investigasi pertama dan kedua kami menemukan kesimpangsiuran keterangan antara Kepala SMP Negeri II Bangsal dan Calon anggota DPR beserta tiem, perbedaan penjelasan ini terdapat pada keterangan kepala sekolah yang menjelaskan dana tersebut dari Dikbud/APBN, namun pengurus ranting PAN desa mojotamping dan Calon dapil I Rudi menyatakan bahwa dana tersebut adalah hasil pengajuan anggaran beberapa waktu yang lalu kepada DPRD, sampai berita ini diturunkan kami belum mendapatkan informasi lagi kemana larinya dana BSM tersebut. Sh

sehingga membuat dirinya raguragu untuk ikut mendaftar. “Yang saya pahami kalau sudah punya kartu BPJS bisa berobat gratis,” ucapnya.

Ninik Pratiwi, Kepala Operasional BPJS Ponorogo mengakui, jika selama ini pendaftar masih minim.

Selain masih kurangnya sosialisasi, juga banyak masyarakat yang belum mengetahui secara gamblang tentang apa itu BPJS. Setiap harinya rata-rata 100

penduduk Ponorogo mendaftar untuk menjadi anggota BPJS. Namun setelah mengetahui adanya biaya setiap bulannya yang harus dibayar, banyak warga yang mengurungkan niat.

“Yang daftar ya lumayan, tapi akhirnya ada yang menggagalkan diri karena ada biaya per bulannya.

Mereka takut kalau tidak bisa membayar iuran. Kalau pasien kronis langsung mendaftar untuk menjadi anggota,” kata wanita berkaca mata ini.

Untuk diketahui, BPJS Kesehatan merupakan asuransi jiwa yang dicanangkan pemerintah pusat.

Dimana pemegang kartu yang berobat akan dibebaskan biaya karena ditanggung oleh pemerintah.

Ninik menambahkan, untuk menjadi anggota BPJS, masyarakat hanya membawa KK/ KTP dan foto 3×4 baru. Setelah mendapatkan kartu BPJS, peserta membayar iuran mulai Rp 25. 500,00 hingga Rp 59.

500, 00 setiap bulannya. (wied/LC)

Tanah Amblas

Puluhan Warga Kedungbendo Mengungsi PACITAN, SMN - Puluhan warga Dusun Ngasem Desa Kedungbendo Kecamatan Arjosari, Kamis (9/1) malam terpaksa mengungsi ke tempat yang lebih aman.

Mereka harus rela meninggalkan rumahkarena tanah dilokasi mereka tinggal mengalami amblas 5 hingga 7 meter.

Sedikitnya 9 rumah mengalami rusak berat, dua diantaranya bahkan amblas dan roboh terbenam tanah.

Untuk sementara warga tinggal di rumah saudara maupun warga lain serta gedung sekolah setempat.

Lokasi bencana alam yang berada dekat bantaran sungai Grindulu itu penyebabnya masih dalam penelitian pihak terkait.

Kejadian yang terjadi sekitar jam 20.00 Wib itu sontak membuat warga panik. tidak mau ambil resiko, warga memilih mengungsi. Mereka takut sewaktu-waktu tanah amblas semakin melebar. Pujiono, warga setempat menuturkan, fenomena tanah retak ini sudah terjadi lama.

Namun, pergerakanya baru kecil.

Setelah semakin melebar, warga memutuskan untuk mengungsi.

Kejadian tersebut langsung mendapat respon pemerintah daerah. Malam itu juga Bupati Pacitan Indartato menuju lokasi bencana bersama Plt Sekretaris Daerah Suko Wiyono, Kepala Dinas Bina Marga dan Pengairan, BPBD dan Camat

Tanah amblas di Desa Kedungbendo

Arjosari. Orang nomor satu di Pacitan itu ingin memastikan kondisi di lokasi kejadian mulai dari titik bencana hingga nasib warga yang terdampak.

Untuk sementara bupati minta masyarakat bersabar dan tinggal sementara di lokasi yang aman. Guna mencukupi kebutuhan selama dilokasi pengungsian. Bupati minta segera ada penanganan tanggap bencana. Dia berharap instansi terkait segera bertindak cepat mengumpulkan kajian

agar dapat dipertimbangkan perlu tidaknya relokasi.

Hingga berita ini ditulis, tim dari BPBD dan instansi terkait masih melakukan infentarisasi. Menurut Kepala BPBD Pacitan Didit Maryanto, saat ini pihaknya sedang fokus pada tanggap bencana.

Korban akan dibantu sembako dan makanan siap saji. Belum ada perhitungan kerugian, namun ditaksir mencapai lebih dari Rp.1 miliar. (yon)

KA UPTD Bangsal Mojokerto Terindikasi Pungli

HUT Pasukan Kuning dan Pasukian Hijau Kota Malang MALANG, SMN - Adi-pura Kencana yang diraih pada bulan Juni 2013, oleh Pemerintah Kota Malang sebagai kota yang bersih merupakan hasil usaha pengelolaan lingkungan dan penataan kota yang telah diupayakan oleh Pemkot Malang, dan yang tidak bisa dipandang sebelah mata adalah jasa para pasukan kuning, pasukan hijau, juru kunci, kader lingkungan dan kehadiran Bank Sampah Malang (BSM) dan Paguyu-ban Pengguna IPAL. Dengan usaha dan kerja keras yang telah dilakukan tersebut, Kota Malang menjadi kota yang bersih, indah, hijau dan nyaman. Terobosan-terobosan lain yang telah dilakukan oleh Dinas Kebersihan dan Perta-manan (DKP) beserta semua jajarannya, seperti pemenu-

han Ruang Terbuka Hijau (RTH), dengan melaunching Taman Merbabu oleh PT BDF Indonesia, pembangunan taman median dan pemasangan lampu.

Hal ini disampaikan oleh Wali Kota Malang, H. Moch. Anton dalam acara hari ulang tahun para petugas kebersihan Kota Malang, di halaman kantor DKP, Selasa (07/ 01). Selain itu, Abah Anton dalam kesempatan ini juga menyampaikan, program pengembangan kota hijau dengan mengembangkan Taman Merjosari, Taman Tunggulwulung, serta lomba desain alun-alun yang disponsori oleh PT BRI, Tbk Kanwil Malang.

Abah Anton berharap bahwa Program ini nantinya akan bisa diwujudkan secara nyata berupa

pembangunan secara fisik antara lain penataan Taman Tugu Adipura, Taman Trunojoyo yang merupakan bentuk CSR dari Bentoel group, dekorasi alun-alun Tugu dan sebagainya.

Tidak kalah pentingnya, pemanfaatan gas metan di kawasan TPA Supit Urang sebagai pengganti bahan bakar dan menghasilkan energi listrik. Semuanya telah tertata dengan baik, sehingga dapat memberikan banyak manfaat dan nilai tambah bagi pendapatan masyarakat. “Begitu pula dengan berbagai kegiatan kebersihan lingkungan, seperti halnya program penghijauan, kampung organik, dan program Malang bersih, yang turut mendukung dan memantapkan kesadaran masyarakat akan kebersihan,” sambung Abah Anton.

Pada acara ulang tahun ini, DKP menggelar berbagai lomba, seperti

Walikota Malang H. Moch. Anton menyerahkan nasi tumpeng kepada Kepala DKP Kota Malang Drs. Wasto, SH, MH

halnya lomba jingle kader lingkungan dengan menggunakan kostum dari bahan limbah yang didaur ulang oleh peserta sendiri. Selain itu, juga ada beberapa penyerahan CSR (Corporate Social Responsibility) desain taman dan pemberian berbagai penghargaan.

Sementara itu, Kepala DKP, Drs. Wasto, SH, MH mengatakan jika acara seperti ini digelar secara

rutin tiap tahun untuk memberikan apresiasi positif kepada para petugas kebersihan yang ada di Kota Malang agar lebih semangat. Wasto berharap untuk pengguna gas metan sebagai pengganti bahan bakar dan menghasilkan energi listrik bisa lebih dikembangan lagi. Sehingga masyarakat tidak perlu dipusingkan lagi dengan kenaikan harga gas elpiji. (Jun)

Kantor UPTD Bangsal Mojokerto

MOJOKERTO, SMN - Menindaklanjuti terkait masalah dana BSM dan BOS dan buku penunjang yang memberatkan K3S Kecamatan Bangsal Mojokerto pasalnya dana BSM UPTD meminta Rp 50.000,- per kepala dan bagian dari dana BOS UPTD minta 5% dari nominal dana BOS, belum lagi buku untuk penunjang dan LKS yang diwajibkan mulai kelas satu sampai kelas enam jumlahnya senilai sampai Rp 10.500.000,- per SD. Setelah buku tersebut ditelaah oleh para guru mata pelajaran, ternyata buku tersebut dirasa kurang dibutuhkan di sekolahan SD mulai dari kelas satu sampai kelas enam ungkap guru yang tidak mau disebut namanya.

Ketika kami konfirmasikan kepada kepala UPTD Bangsal Mojokerto (Bpk Minto) beliau selalu melarikan diri dan bergegas meninggalkan kantor dan kemarin ketika kita memuat di Koran ini sengaja pak minto kami hubungi lewat via telfon beliau menjawab ini semua fitnah dan tidak benar, ujar kepala UPTD Bangsal Mojokerto beberapa waktu kemarin.

Sempat kami ikuti keluar Dinas dengan para Guru SDN Bangsal sedang berpesta hendak menerima uang tersebut mengendarai mobil avanza merah dan putih. sungguh yang dijalankan kepala UPTD Bangsal sangat licin dan berpura-pura berlagak ustadz. ketika kami konfirmasikan kepada Kepala DIKNAS Kabupaten Mojokerto tidak ada di tempat, mungkin untuk edisi berikutnya kami layangkan surat kepada DIKNAS terkait masalah pungutan Liar ujar koran ini. (Cak Gun)

SEPUTAR DAERAH

8

Suara Media Nasional Edisi 118 / VI / 13 - 19 Januari 2014

Gubernur: Jatim Siap Tuan RSUD Sidoarjo Jalankan Rumah PON Remaja 2014 Program BPJS Awal Tahun Ini

Ilustrasi rusunawa

PU Cipta Karya Sidoarjo Usulkan Perda Rusunawa SIDOARJO, SMN - Dinas PU Cipta Karya Sidoarjo bakal mengusulkan perda yang mengatur Rumah Susun Sewa Sederhana (Rusunawa). Rencana itu diwujudkan dengan mengusulkan alokasi anggaran untuk studi kelayakan perda dalam APBD 2014. “Usulan ada perda yang mengatur Rusunawa itu sebagai acuan penentuan besaran tarif Rusunawa,” kata Kepala UPT Rusunawa Sidoarjo Slamet Budiharto.

Dengan adanya Perda diharapkan bisa menjadi solusi ‘melangitnya’ tarif sewa Rusunawa akibat naiknya Upah Minimum Kabupaten (UMK) Sidoarjo tahun 2014. Dalam pembahasan rancangan APBD 2014, pihaknya mengusulkan alokasi dana Rp 100 juta untuk studi kelayakan Raperda Rusunawa. Namun apakah usulan anggaran itu disetujui dewan apa tidak, saya belum tahu. “Mudah-mudahan disetuju,” harapnya.

Budiarto menambahkan, usulan perlunya perda Rusunawa juga berkaca pada kabupaten/kota lainnya yang telah memiliki perda mengenai Rusunawa, misalnya Pemkab Gresik dan Pemkot Surabaya.

“Dua daerah tetangga kita sudah memiliki perda khusus yang mengatur Rusunawa,” jelasnya.

Ia pun berharap segera ada solusi terkait tarif baru Rusunawa yang nilainya lumayan tinggi paska nilai UMK Sidoarjo 2014. Sebab saat ini diketahui sudah ada belasan penghuni Rusunawa yang mulai menghentikan masa sewa dan pindah dari Rusunawa.

Ada yang dari Ngelom ada juga yang dari Pucang,” bebernya seraya menyatakan tahun 2014 pihaknya ditarget PAD senilai Rp 900 juta dari Rusunawa di Sidoarjo.

Diberitakan, penghuni rumah susun sewa sederhana (rusunawa) memprotes pemberlakuan tarif sewa rusunawa yang mulai berlaku 1 Januari 2014. Mereka mengaku tarif baru itu terlalu tinggi. Para penyewa rusunawa itu berkirim surat ke Bupati Sidoarjo yang ditembuskan ke DPRD Sidoarjo untuk mengadukan persoalan itu. (Met)

Galian C Purwojati Ngoro Tak Tersentuh Hukum

Tanah galian C di Desa Purwojati, Ngoro-Mojokerto

Mojokerto, SMN - Uang memang pada masa sekarang ini sangat berkuasa siapapun yang memiliki kekayaan yang berlebih bisa melakukan apa saja bahkan usaha ilegalpun dengan sangat mudah dia kerjakan, contoh soal Galian C yang ada di desa Purwojati Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto, dengan santai usaha ilegal ini berjalan seolah-olah negara ini tidak ada hukum dan para pengelola tutup mata dengan dampak yang ditimbulkan dari galian C ini.

Siti Fatimah warga Lolawang kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto, adalah salah satu perwakilan dari 10 (sepuluh) warga yang memiliki lahan pertanian disekitar Galian C Ilegal yang di kelola oleh H. Khoiri dan Sum alias Unyil, 10 warga tersebut menuntut ganti rugi kepada pengelola (H. Khoiri dan Sum/Unyil) karena dengan adanya Galian liar tersebut Lahan Sawah disekitarnya menjadi longsor akibat dari penggalian yang mencapai ketinggian 20 meter.

Pada kesempatan yang lalu sebelum Natal tiem penerima kuasa dari perwakilan warga telah mendatangi Kepala desa Purwojati Sugeng, dan beliau merespon atas keluhan warga yang menuntut ganti rugi bahkan berjanji kepada perwakilan warga dalam waktu dekat akan mempertemukan dengan pengelola Galian Liar tersebut agar penyelesaian ini dapat di selesaikan secara kekeluargaan dengan baik, namun sampai habis tahun baru kabar pertemuan itu tidak kunjung ada, bahkan menurut keterangan suami dari Siti Fatimah Kepala Desa Purwojati Sugeng telah memerintahkan 2 (dua) orang yaitu Saturi dan Dhulkam untuk bernego secara pribadi dengan Siti Fatimah dan orang tuanya yang kebetulan sebagai kepala dusun Lolawang, dalam nego tersebut 2 orang suruhan Kepala desa Sugeng telah menawarkan sejumlah uang kepada Siti Fatimah agar tidak melanjutkan mengurus tuntutan 10 warga dengan alasan mereka (10 orang warga penggugat) akan dikasih ganti rugi masing-masing. Namun dengan tegas ditolak oleh Siti Fatimah dikarenakan iming-iming ganti rugi tersebut tidak sesuai dengan tuntutan warga.

Lebih dalam seharusnya Kepala Desa dan fihak pengelola semestinya lebih faham bahwasannya dalam Undang-undang RI Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolahan Lingkungan hidup.

Dan dalam pasal 98 ayat 1 diterangkan ancaman hukuman bagi mereka yang melanggar diancam hukuman 3 tahun paling lama 10 tahun, dan warga yang dirugikan tidak segan-segan melaporkan hal ini kepada fihak Kepolisian apabila tuntutan ganti rugi longsor tidak diabaikan.

Disini kami dari Komunitas Rakyat Anti Korupsi Independent mencermati kasus ini banyak sekali kejanggalan sebab tadinya Kepala desa hendak membantu sebagai mediator kok malah menyuruh orang lain mengambil jalan pintas untuk menyuap perwakilan dari warga agar menghentikan aksi tuntutan ini (kilas samsul sekertaris KORAK Mojokerto). Sh

Ketua Umum KONI Pusat bersama Gubernur dan Wakil Gubernur Jatim

SURABAYA, SMN - Gubernur Jatim, H Soekarwo menyatakan Jawa Timur siap menjadi tuan rumah pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) Remaja 2014. PON Remaja baru pertama kali diselenggarakan dan rencananya akan dilaksanakan pada Bulan November mendatang. Hal tersebut disampaikannya saat menerima Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Pusat di Gedung Negara Grahadi, Kamis (9/1) Penunjukan Jatim menjadi tuan rumah PON Remaja I, setelah Ketua Umum KONI Pusat Tono Suratman melakukan pertemuan dengan Gubernur Jatim Soekarwo, Wakil Gubernur Jatim Saifullah Yusuf (Gus Ipul) dan Ketua Umum KONI Jatim Erlangga Satriagung. Menurutnya, PON Remaja dinilai even yang tepat dalam rangka pembinaan.

“Jatim pasti mendukung kegiatan olahraga yang sifatnya pembinaan,” tandasnya.

Menurutnya, PON Remaja ini sangat baik untuk dilakukan dan akan berdampak baik bagi perkembangan olahraga di Jatim. Melalui kegiatan ini, dapat membangun kepercayaan diri remaja sebagai orang muda Indonesia, serta dapat mengenalkan Jatim kepada anak-

anak muda dari seluruh Indonesia.

Untuk itu, Pakde Karwo sapaan akrab Gubernur Jatim menyampaikan ucapan terima kasih kepada KONI Pusat yang telah memberikan kepercayaan Jatim sebagai tuan rumah PON Remaja 2014. “Terima kasih kepada KONI Pusat yang telah memberikan tugas kepada Pemprov Jatim untuk PON Remaja. Ini bagus, PON Remaja sebagai kesempatan pendidikan bagi para remaja untuk mempunyai nasionalisme yang kuat,” ujarnya.

“Sudah kita putuskan PON Remaja I digelar di Jatim. Pak Gubernur juga menyatakan kesiapannya,” kata Tono Suratman didampingi Soekarwo kepada wartawan usai pertemuan.

Ada beberapa pertimbangan penunjukkan Jatim menjadi tuan rumah PON Remaja I 2014. Pertama, merupakan amanah dalam rapat tahunan KONI Pusat. Kedua, permintaan induk olahraga. Ketiga, Jatim punya semngat menggairahkan olahraga. “Jatim termasuk salah satu provinsi yang punya semangat.

Semangat itulah yang kita butuhkan dan ini menjadikan kita semakin mantap PON Remaja I di Jatim akan berlangsung sukses,” ujarnya.

Karenanya, KONI Pusat men-

cari waktu yang tepat untuk menggelar multi even tersebut. “Bulan Nopember adalah waktu yang paling baik, karena sudah tidak ada agenda nasional. Kalau bulan Juli, bersamaan dengan Pemilu,” ungkapnya.

Meski demikian, pihaknya belum bisa menetapkan cabang olahraga (cabor) apa saja yang dipertandingkan di PON Remaja.

“Nanti akan dibahas. Idealnya 20 cabor. Kita utamakan cabor-cabor yang dilagakan di SEA Games, Asian Games dan Olimpiade,” jelasnya.

Tono menjamin juara PON Remaja akan diorbitkan ke jenjang yang lebih tinggi. Mereka yang sukses meraih medali emas dimasukkan program Pratama dan dibiayai sepanjang setahun oleh pemerintah. “Di pelatnas pratama, mereka akan digembleng untuk menjadi atlet yang berprestasi,” tegasnya Mengenai anggaran, Tono mengaku berasal dari APBD dan akan dibantu KONI Pusat. Namun, dengan fasilitas olahraga yang dimiliki di Jatim, bakal tidak menyedot dana besar. “Fasilitas olahraga di Jatim sudah memadai, sehingga tidak akan banyak mengeluarkan anggaran,” ucapnya.

Lebih lanjut disampaikannya, kegiatan ini merupakan bentuk pembibitan dan pembinaan atlet usia muda hingga remaja. Ini bentuk pembinaan secara multi, supaya kita bisa menghadapi kejuaraan di luar negeri yang sekarang sudah dicanangkan seperti Kejuaraan Asian Youth Games, Olympic Youth Games.

Dikatakannya, tidak semua cabang olahraga akan dipertandingkan dalam PON Remaja ini. KONI Pusat akan lebih efisien dan melihat potensi-potensi cabor yang sudah merata di seluruh provinsi Indonesia. (syam)

Kelompok Sido Muncul 4 Bantah Dituding Simpan 10 Ekor Sapi Bantuan PASURUAN, SMN - “Nggak benar kalau sapi itu tidak kita bagikan pada anggota kelompok”, bantah Mail selaku bendahara kelompok tani Sido Muncul 4 saat dikonfirmasi terkait dugaan tidak dibagikannya bantuan 10 ekor sapi kepada anggota kelompoknya.

Seperti diketahu bahwa kelompok tani Sido Muncul 4 yang ada di desa Kemiri, kecamatan Puspo menerima anggaran dari Dinas Peternakan kabupaten Pasuruan senilai Rp. 75 juta untuk pembelian 10 ekor sapi yang dibagikan kepada para anggotanya. “Sistimnya bergulir setelah induknya melahirkan, anaknya digulirkan atau diterimakan kepada anggota yang lain”, jelas Mail. Namun beredar rumor bahwa dalam kurun waktu hampir setahun sapi-sapi itu masih ‘tersimpan’ di rumah katua kelompok 7 ekor dan 3 ekor lainnya di anggota kelompok yang lain.

Sementara itu, Jumadi, yang juga petugas penyuluh kecamatan Tosari selaku ketua kelompok Sido Muncul 4 belum bisa dikonfirmasi terkait dugaan ‘ngendonnya’ bantuan 10 ekor sapi tersebut. Ditegaskan Mail bahwa isu yang berkembang diantara beberapa anggota kelompok itu tidak benar. “Semuanya terbagikan dan bahkan saat ini sudah yang sudah beranak dan akan digulirkan kepada anggota lain. Saya sendiri sejak awal masuknya rekening melalui kelompok dari dinas terkait saya juga dapat 1 ekor”, kata

Ilustrasi bantuan sapi

Mail, tapi diserahkan kepada anggota lain karena saat itu dirinya mengalami sakit.

Hingga turunnya berita ini, pihak desa, yakni kepala desa Kemiri, belum bisa dikonfirmasi terkait keberadaan sapi-sapi tersebut begitupun petugas ditingkat kecamatan Puspo. Mail menambahkan kalau sebelum daan setelahnya program bantuan sapi ini ada pihak kelompok juga sudah mengadakan rapat serta melakukan koordinasi dengan pihak pemerintahan desa setempat.

“Kita undang anggota kelompok juga kepala desa kalau kelompok kita mendapatkan anggaran Rp. 75 juta untuk pengadaan sapi”, ujarnya yang mengaku kalau

kelompok-kelompok tani yang ada di Kemiri pernah mendapatkan bantuan hewan ternak berupa sapi maupun kambing serta berbagai jenis kebutuhan kelompok seperti alat semprot hama juga bantuan PUAP. Anehnya ke-10 sapi yang katanya tersebar dianggota kelompok itu, Mail enggan untuk merinci siapa saja yang menerima. Bahkan seluruh berkas terkait kepengurusan serta para anggota kelompoknya dirinya tidak memegang. “Termasuk kuitansi pembelian sapi semuanya ada di mas Jumadi(ketua kelompok)”, pungkas Mail. Ada apa dengan kelompok tani Sido Muncul 4, itulah pertanyaan di sebagian masyarakat Kemiri. (Wan)

SIDOARJO - Berdasarkan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang sistem jaminan sosial nasional, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) akan menggantikan sejumlah lembaga jaminan sosial yang ada di Indonesia.

Lembaga jaminan sosial yang akan digantikan perannya oleh BPJS, yaitu PT. Askes (Asuransi Kesehatan,red) menjadi BPJS Kesehatan dan PT. Jamsostek (Jaminan Sosial Tenaga Kerja) menjadi BPJS Ketenagakerjaan.

H. Ahmad Zainuri, SH, Menanggapi hal itu Rumah Kasubbag Hukum dan Sakit Umum Daerah (RSUD) Humas RSUD Sidoarjo Sidoarjo sudah mempersiapkan diri untuk memberikan pelayanan kesehatan terbaik kepada masyarakat yang menggunakan program BPJS. “Kami sudah siap memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien BPJS, karena hal itu merupakan perintah undang-undang, “ kata Kepala Sub Bagian (Kasubbag) Hukum dan Humas RSUD Sidoarjo H. Ahmad Zainuri, SH. Dikatakan oleh Ahmad Zainuri bahwa pelayanan pasien BPJS tidak beda jauh dengan pelayanan terhadap pasien yang selama ini menggunakan Askes maupun Jamsostek, meskipun ada beberapa pembenahan. Pasien BPJS merupakan hasil rujukan dari Puskemaspuskemas yang ada diwilayah Sidoarjo ataupun dengan membawa surat keterangan dari instasi-instansi terkait.

Untuk mensukseskan program BPJS ini, RSUD Sidoarjo juga memberikan sosialisasi kepada masayarakat ataupun pasien secara langsung maupun dengan cara memasang spanduk dan stiker dilingkungan rumah sakit. “Kami juga ikut membantu mensosialisasikan program BPJS ini kepada masyarakat dan keluarga pasien dengan memasang spanduk dan stiker dilingkungan rumah sakit,” katanya.

Ditegaskan kembali oleh Ahmad Zainuri bahwa RSUD Sidoarjo sudah siap menjalankan program BPJS itu pada awal tahun 2014 ini, meskipun diakui ada beberapa kekurangan. “Pada intinya kami sudah siap, terkait kekurangan-kekurangan dalam pelaksanaan program BPJS ini akan kami lakukan pembenahan sambil jalan,” tegasnya. (Met)

Heri Soesanto SH.MH Kabag Hukum Pemkab Sidoarjo

Setahun Terakhir, Pemkab Sidoarjo Terima Tujuh Gugatan Hukum SIDOARJO - Pemerintah Kabupaten Sidoarjo selama kurun waktu satu tahun terakhir, mendapatkan 7 gugatan hukum dari masyarakatnya dengan berbagai latar belakang kasus. Dari 7 gugatan itu, 2 diantaranya masuk ranah Pengadilan Negeri yakni kasus perdata kepemilikan lahan SDN Masangan Kulon 3 dan gugatan Hj Nur Khasanah anggota DPRD Sidoarjo.

Serta 5 gugatan masuk dalam PTUN yakni kasus lelang pengadaan Dinas PU Pengairan, Gugatan BKD, Dinas Tenaga Kerja, Catatan Sipil dan gugatan SK BPD Sawotratap. “Memang ada 7 gugatan yang kita terima sebagai tergugat selama tahun 2013 kemarin, namun mayoritas gugatan bisa kita menangkan,” tutur Heri Soesanto SH.MH Kabag Hukum Pemkab Sidoarjo.

Sedangkan gugatan yang bisa mengalahkan Pemkab Sidoarjo, adalah kasus pencatatan perceraian yang tidak dilakukan oleh Dinas Kependudukan Dan catatan Sipil Pemkab Sidoarjo. “Dispenduk Capi tidak melakukan pencatatan, karena objek hukumnya berada di Surabaya. Kita tetap banding dalam kasus ini, namun jika masih kalah, Dispenduk Capil sudah siap melakukan pencatatan,” ujar Heri.

Dari munculnya berbagai gugatan yang dilayangkan masyarakat ke Pemkab Sidoarjo ini , Kabag Hukum melihatnya sebagai hal yang positif untuk pembangunan masyarakat di bidang hukum.

Pasalnya, dengan kesadaran menempuh jalur hukum dalam setiap menyelesaikan masalah, setidaknya kesadaran hukum masyarakat Sidoarjo semakin tinggi. “Daripada masyarakat melakukan kegiatan anarkis atau demo karena tidak puas ketika ada persoalan, lebih baik menempuh jalur hukum untuk mendapatkan kepastian hukumnya,” tutur Heri.

Bagian Hukum sendiri sesuai Tupoksinya, memiliki tiga tugas pokok yang harus dijalaninya. Yakni pembentukan perundang undangan dari usulan eksekutif untuk legislasi daerah, memberikan bantuan hukum untuk memberikan penyelesaian sengketa terkait litigasi dan non ligitasi, serta memberikan legal opini / saran hukum Pemkab Sidoarjo hingga kelurahan.

Dan yang terakhir sebagi fungsi dokumentasi dan kajian hukum, yakni mensosialisasikan produk hukum ke masyarakat dan melakukan kajian hukum kepada produk hukum yang berlaku. (Met)

Pemkab Lamongan Dibantu Australia dalam Pembuatan Draf Penanggulangan Bencana

Yuhronur Efendi, Sekkab Lamongan, dalam acara Konsultasi Publik

LAMONGAN, SMN Kabupaten Lamongan tergolong rawan banjir dan kekeringan.

Untuk itu, tahun 2014 ini Pemkab akan menyusun Rencana Penanggulangan Bencana dan Reaksi Aksi Daerah (RPB RAD).

Bertempat di Ruang Pertemuan Sabha Dyaksa Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan, Kamis (9/1/ 2014) diadakan kegiatan Konsultasi Publik, untuk mewujudkan rencana tersebut. Dihadiri 92 peserta dari kalangan SKPD, tokoh masyarakat, LSM dancendikiawan. Bertujuan

untuk mendapatkan masukan dari peserta agar mendapatkan draft dokumen RPB RAD yang sempurna, agar penanggulangan bencana dapat dilakukan dengan baik.

Turut pula diundang 13 Kepala desa rawan bencana di Lamongan, diantaranya Desa Truni dan Banaran di Kecamatan Babat. Yuhronur Efendi, Sekkab Lamongan, dalam sambutannya menyampaikan, ini merupakan langkah penting untuk membuat dokumen sebagai pedoman penanggulangan bencana.

“Menyadari bahwa Kabupaten

Lamongan merupakan daerah rawan bencana, kita memerlukan dokumen untuk menjadi pedoman dalam melaksanakan aksi penanggulangan bencana. Semoga kesempatan ini dapat dimanfaatkan dengan baik”, harapnya.

Untuk diketahui bahwa dana dari kegiatan ini merupakan bantuan dari Australia, yang bekerjasama dengan Indonesia, melalui Lembaga Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim Nahdatul Ulama (LPBI NU). (nus)

LINTAS NUSANTARA

Suara Media Nasional Edisi 118 / VI / 13 - 19 Januari 2014

9

Rawat Inap, Kendala Program JKN Diran: Lewat CSR, PBS Harus Bantu Petani

GIANYAR, SMN - Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diberlakukan mulai 1 Januari 2014, dikhawatirkan akan mengalami banyak kendala pelayanan kesehatan. Di antaranya masih adanya sejumlah kekurangan fasilitas kesehatan yang ada di beberapa puskesmas di Kabupaten Gianyar. Salah satunya dalam hal fasilitas rawat inap.

Selama ini, dengan pemberlakukan program JKBM saja, pelayanan kesehatan di Gianyar seperti rumah sakit dan puskemas mengalami kekurangan ruangan rawat inap. Apalagi diberlakukannya program JKN sudah barang tentu kendala rawat inap tidak bisa dielakkan. Hal itu terungkap pada kunjungan kerja Bupati dan Wabup Gianyar ke beberapa puskesmas, Jumat

kemarin. Di antaranya Puskesmas Tegallalang I dan Tegallalang II, Puskesmas Payangan dan Puskesmas Sukawati II. Di sela-sela kunjungan tersebut, Bupati Agung Bharata mendukung kinerja para dokter dan jajarannya yang sedang bertugas di semua puskesmas.

Diharapkan pelayanan tetap maksimal dengan mengoptimalkan peralatan dan tenaga yang ada. “Ke depan fasilitas akan ditambah terus agar pelayanan terhadap masyarakat tidak terganggu,” terangnya.

Tahun 2014, prioritas Kabupaten Gianyar dalam APBD 2014 guna mewujudkan pelayanan kesehatan yang optimal di masyarakat. Hal ini tentunya memerlukan dukungan semua pihak, apalagi kebijakan JKN diberlaku-

kan mulai 1 Januarai 2014. “Kami ingin mengetahui apa saja persiapan puskesmas sejak pemberlakuan jaminan kesehatan. Hasil dari kunjungan ini akan menjadi kajian dan masukan bagi kami,” ungkap Wabup Made Mahayastra.

Secara umum, pihaknya sudah cukup siap untuk menyongsong program BPJS. Untuk itu akan dioptimalkan pelayanan kesehatan di semua sektor. Mulai dari puskesmas hingga rumah sakit. Konkretnya, Pemkab Gianyar akan membantu dan menyediakan sarana prasarana yang dibutuhkan oleh puskesmas, seperti halnya obat-obatan dan tenaga medis.

Sementara, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Gianyar, Ida Ayu Cahyani, mengatakan berdasarkan kesepakatan dari 13 Kepala UPT Kesmas se-Kabupaten Gianyar, akan secepatnya menambah jam pelayanan UPT Kesmas hingga pukul 16.00 wita.

Di mana sebelumnya UPT Kesmas hanya buka sampai pukul 13.30 wita. Di samping secara bertahap akan melengkapi sarana dan prasarana serta sumber daya manusia di setiap UPT Kesmas.

Saat ini di Gianyar ada 13 puskesmas. Empat puskesmas di antaranya sudah melayanai rawat inap yakni Puskesmas Payangan, Tegallalang I, Ubud I dan Ubud II. “Ke depan, jika memungkinkan kami memprogramkan agar di setiap kecamatan ada puskesmas yang melayani rawat inap,” katanya. (wir)

Dewan Desak Bupati Jember Beralih ke BPJS JEMBER, SMN - Komisi Kesehatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jember mendesak Bupati Jember segera meneken kontrak dengan Badan Pengelola Jaminan Sosial untuk mengikuti program Jaminan Kesehatan Nasional. Dewan menilai program BPJS lebih efektif dan efisien dibanding program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) ataupun Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda).

“Secepatnya, Komisi meminta dinas dan rumah sakit untuk mengatur teknisnya bersama Bupati dan tim anggaran Jember,” ujar Ayub Junaidi, Ketua Komisi Kesehatan DPRD Jember dalam rapat dengar pendapat bersama Dinas Kesehatan Jember, pengelola rumah sakit, serta pejabat BPJS cabang Jember, Selasa 7 Januari 2014.

Menurut Ayub, pengalihan program asuransi kesehatan ke JKN akan menghemat anggaran daerah hingga Rp 11 miliar lebih.

Ayub mengatakan warga miskin di Jember ternyata hanya butuh Rp 1,2 miliar per tahun untuk berobat.

Dana sejumlah itu bisa dianggarkan bila mereka mengikuti program JKN. Kepala Dinas Kesehatan Jember, Bambang Suwartono, mengatakan selama 2013, pasien miskin yang berobat dengan bantuan Jamkesda nonkuota sebanyak 5.259 orang. Setelah dihitung, jika mereka diikutkan program BPJS (dengan premi Rp

PALANGKARAYA,SMN - Meski secara geografis wilayah Provinsi Kalimantan Tengah terdapat lahan gambut namun kenyataannya masih bisa dimanfaatkan untuk pertanian. Bahkan kini lahan gambut tersebut mulai dijadikan lokasi budidaya berbagai tanaman holtikultura.

Beberapa jenis tanaman pangan yang berhasil tumbuh dengan baik di lahan tanah gambut, seperti tanaman bawang merah, cabai, jagung, terong, pepaya, dan lainnya.

Melihat keberhasilan ini, Pemerintah Provinsi Kalteng akan terus membantu pengembangan tanaman pangan ini lewat jalur kerja sama dengan stakeholders untuk membantu petani, misalnya dengan perusahaan besar swasta (PBS).

Wakil Gubernur Kalteng H Achmad Diran meminta PBS khususnya perkebunan bisa membantu petani dalam pengembangan berbagai

Wakil Gubernur Kalteng, H Acmad Diran

tanaman pangan. “Bisa saja perusahaan perkebunan membantu petani melalui Corporate Social Responsibility (CSR) untuk mengembang-

kan tanaman holtikultura,” kata Diran di sela dialog dengan para petani di Kelurahan Kereng Bangkirai, Kamis (9/1) lalu, usai panen bawang merah bersama Direktur Jenderal (Dirjen) Holtikultura Kementerian Pertanian RI Hasanudin IbrahIm serta jajaran.

Diran mengatakan, setelah melihat antusias petani mengembangkan tanaman pangan pertanian, sudah sepatutnya pemerintah memberikan dukungan. Pemerintah maupun stakeholders diminta bisa membantu petani di dalam pengadaan bibit maupun teknologi yang bisa dimanfaatkan agar hasil yang diperoleh lebih baik.

Begitupun keterlibatan instansi pemerintah, baik provinsi maupun kabupaten/kota lebih ditingkatkan untuk memberikan penyuluhan, terutama dalam membantu para petani ketika menemukan kesulitan di lapangan. (mandau)

Pemkab Gresik Bidik Wisata Kuliner GRESIK, SMN - Pemerintah Kabupaten Gresik, Jawa Timur, segera membangun pusat pedagang kaki lima (PKL) pada pertengahan 2014 di Jalan Kapten Dulasem, Kecamatan Gresik, untuk mendukung wisata di lokasi itu.

Kepala Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian serta Perdagangan Gresik Ir Moch Najikh, Kamis mengatakan pusat PKL itu akan menawarkan sejumlah wisata kuliner asli Gresik serta mengakomodir keberadaan PKL di wilayah itu yang terkesan kumuh.

“Pusat PKL akan menjadi jujukan wisatawan domestik maupun luar yang sedang berkunjung ke Gresik. Selain itu, pusat PKL akan dimanfaatkan untuk arena jalanjalan masyarakat Gresik,” katanya usai rapat pembahasan rencana pembangunan pusat PKL di Kantor

Pemkab Gresik.

Pada tahap awal, pemkab telah mendata PKL yang sudah menempati lokasi Jalan Kapten Dulasem, yakni sebanyak 40 stan PKL. “Kemudian pemkab akan membangun fisik Jalan Kapten Dulasem berupa gapura jalan, kerangka serta tenda PKL yang akan ditanggung oleh Dinas Koperasi,” katanya.

Dikatakannya, keberadaan PKL di wilayah itu akan diprioritaskan menjual makanan khas dari Gresik, dan penjualnya juga merupakan warga asli Gresik.

Selain itu, pusat PKL itu juga akan membawa konsep menghilangkan kesan kumuh dengan kerja sama Badan Lingkungan Hidup (BLH) Gresik yang akan menyiapkan bak sampah. Serta menggandeng Dinas Kesehatan

Alun-alun Gresik

untuk menjaga kualitas air para pedagang agar tetap steril, dan menyediakan toilet umum di sejumlah titik jalan. “Nantinya petugas Dinas Kesehatan akan berkeliling mengontrol air milik pedagang, sehingga tetap steril dan

bagus,” katanya.

Ia berharap, pusat PKL di Gresik ini akan membangkitkan usaha kecil dan membuat perekonomian Gresik meningkat, serta mampu menjadi ikon baru di Gresik seperti keberadaan PKL di Malioboro, Yogyakarta. (gus)

Bersih Pantai Hari Nusantara Ilustrasi Kartu BPJS

19.255 per bulan), maka mereka membutuhkan anggaran sebanyak Rp 101,26 juta per bulan, atau Rp 1,21 miliar setahun.

Selama 2013, pasien miskin yang tidak termasuk dalam program Jamkesmas dan Jamkesda Provinsi Jawa Timur menghabiskan anggaran dari APBD Jember sebanyak Rp 11 miliar. Bahkan dalamAPBD Jember tahun 2014, anggaran itu naik menjadi Rp 13,5 miliar.

Jika dana Rp 13,5 miliar itu dipakai untuk program JKN, maka sebanyak 57.000 orang di Jember bisa diasuransikan kesehatannya oleh Pemkab Jember melalui program JKN.”Tetapi saya tidak mempunyai kebijakan itu. Itu kewenangan Bupati,” kata Bambang.

Selama ini, pasien miskin itu berobat dengan menggunakan Surat Pernyataan Miskin (SPM) ke tiga Rumah Sakit Daerah (RSD) milik Pemkab Jember yakni RSD dr. Soebandi, RSD

Balung dan RSD Kalisat. Selain itu, pasien miskin juga harus mengeluarkan biaya. Mereka tetap dikenai sistem sharing 60 persen:40 persen, atau 60 persen diambilkan dari dana APBD dan 40 persen ditanggung oleh pasien.

Menurut Bambang, selisih biaya pengobatan yang sangat besar antara program Jamkesda nonkuota dan program JKN disebabkan oleh rumah sakit yang menghitung semua pengeluaran untuk merawat pasien, seperti jasa pelayanan, kamar, laboratorium dan biaya lainnya. “Jumlah itu yang diklaimkan tiga rumah sakit daerah kepada kami,” katanya.

Bambang berjanji akan membicarakan masalah teknis pengalihan anggaran itu dengan Bupati Jember dan ketua Tim Anggaran Pemkab Jember. “Ya, akan kami konsultasikan secepatnya dengan Bupati. Termasuk bagaimana teknisnya, sampai terbit SK-nya,” kata dia. (rambu)

KPU Akan Tertibkan Sekretariat Parpol Langgar Aturan

MUSIRAWAS, SMN - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Musirawas, Sumatera Selatan, akan menertibkan sekretariat partai politik yang terpencar di luar ibu kota kabupaten. “Seharusnya sekretariat Parpol bukan berada di tempat terpencil, tapi harus berada di ibu kota kabupaten sesuai dengan UU Nomor 8 tahun 2012 yang menetapkan sekretariat Parpol harus berada di ibu kota kabupaten, yaitu di Kecamatan Muara Beliti,” kata Sektaris KPU Musirawas Nainul Azmi Nawawi, Rabu.

Ia mengatakan selama ini KPU Musirawas belum bisa memberikan teguran baik tertulis maupun lisan, karena belum ada komisioner KPU definitif dan masih diambil alih KPU Provinsi Sumatera Selatan.

Setelah KPU Musirawas dilantik, maka tahap pertama tugasnya ialah menertibkan kantor sekretariat Parpol kecil maupun besar sesuai aturan yakni di ibu kota kabupaten. “Kita akan memberikan mandat kepada Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) untuk memberikan teguran pada Parpol yang melanggar tersebut, karena tidak tertibkan lokasi sekretariat Parpol sudah melakukan pelanggaran,” ujarnya.

Pihaknya memperkirakan pindahnya sekretariat Parpol itu ke tingkat kecamatan atau lokasi terpencil karena minimnya fasilitas yang ada. “Bila lokasi sekretariat Parpol tidak terpusat pada satu tempat yang telah ditentukan, dikhawatirkan akan berpengaruh pada Parpol yang memiliki DPC dan ranting di desadesa dalam menjalin komunikasi dan menampung aspirasi masyarakat,” kata dia.

Ketua Panwaslu Musirawas Agus Salim membenarkan sampai saat ini pihaknya belum berani menjatuhkan sanksi atas Parpol yang melakukan pelanggaran. “Kami masih melakukan koordinasi dengan KPU Kabupaten Musirawas, selama ini komisioner KPU Musirawas belum terbentuk maka menyulitkan untuk menjatuhkan sanksi atas Parpol tersebut,” katanya. (abu)

Kegiatan bersih pantai

TUBAN - Perjuangan bangsa Indonesia dalam mewujudkan kesatuan wilayah nusantara yang utuh, pertama kali dicetuskan dengan “Deklarasi Djoeanda” pada tanggal 13 Desember 1957, konsep deklarasi ini mendasari perjuangan bangsa Indonesia untuk menjadi negara kepulauan.

Deklarasi Djoeanda merupakan pernyataan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia mengenai wilayah perairan Indonesia yang isinya, antara lain menyatakan bahwa semua perairan di sekitar, di antara dan yang menghubungkan pulau-pulau yang masuk daratan Negara Kesatuan

Republik Indonesia (NKRI) adalah bagian-bagian yang tak terpisahkan dari wilayah yurisdiksi Republik Indonesia.

Bertolak dari Deklarasi ini, maka pada tahun 1999 tepat tanggal 13 Desember dicanangkan sebagai “Hari Nusantara”. Dua tahun kemudian, pada tanggal 11 Desember 2001, melalui Surat Keputusan Presiden Nomor 126 Tahun 2001, ditetapkan bahwa tanggal 13 Desember dinyatakan sebagai “Hari Nusantara”, dan resmi dinyatakan sebagai hari perayaan nasional, demikian menurut Sekda Kabupaten Tuban, Drs. Heri Sisworo,M H dalam sambutannya pada kegiatan Bersih Pantai memperingati Hari Nusantara (20/12/13) di Kawasan sepanjang Pantai Jl. RE Martadinata Tuban.

Kabupaten Tuban sendiri memiliki wilayah pantai sepanjang 65 KM yang harus dijaga kondisinya. Ancaman abrasi dan sampah menjadi salah satu yang harus terus diwaspasai. Menanam pohon

disepanjang pantai menjadi langkah tepat mengurangi abrasi, sedangkan pembersihan pantai dari sampah menjadi tanggung jawab bersama, salah satunya dengan tidak membuang sampah di pantai atau bisa juga seperti yang dilakukan Pemkab Tuban dalam memperingati Hari Nusantara tahun ini dengan kegiatan Bersih Pantai. Di akhir sambutannya Pak sekda juga berpesan agar kegiatan positif dalam menjalankan kebersihan lingkungan termasuk pantai bukan hanya ceremonial belaka tapi menjadi jiwa dankebiasaan bersama.

Acara bersih pantai ini diikuti seluruh SKPD di Lingkup Pemkab Tuban, Kecamatan Tuban dan Kelurahan diKecamatan Tuban, Anggota Kodim dan Sekolah Pelayaran Di Tuban. Pada saat kegiatan berlangsung berkesempatan hadir Bupati Tuban, H. Fathul Huda dan Wakil Bupati Tuban, Ir. H. Noor Nahar Hussein, M.Si untuk meninjau secara langsung. (par/mar)

Chikungunya di Pamekasan Meluas, Dokter Ikut Jadi Korban PAMEKASAN, SMN Wabah nyamuk Chikungunya di Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur, semakin meluas. Jika sebelumnya hanya merambah dua kecamatan di dua desa, hari ini sudah menjalar ke Kecamatan Pademawu.

Di Kecamatan Pademawu, berdasarkan pendataan Dinas Kesehatan Pamekasan, sudah 17 warga yang terjangkit. Termasuk satu dokter Puskesmas Pademawu yang ikut terjangkit.

Kepala Bidang Pemberantasan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan, Dinas Kesehatan Pamekasan, Rusdi Saleh, menjelaskan, di rumahrumah penduduk yang sudah terdata menjadi korban chikungunya, sudah dilakukan abatisasi atau pembersihan jentik-jentik nyamuk. Di rumah korban Chikungunya memang banyak bak mandi kotor yang jarang dikuras. “Ada saluran pembuangan air yang tersumbat dan kamar mandi warga yang banyak jentik nyamuknya,” ungkap Rusdi kepada Koran ini, Jumat (10/1/ 2014).

Lebih lanjut Rusdi menambahkan, para korban yang sudah

Muhammad Yuhyi, korban penyakit Chikungunya, asal Desa Lancar, Kecamatan Larangan

didatangi ke rumahnya masingmasing, terindikasi terkena wabah Chikungunya dengan ciri-ciri demam, persendian tulang nyeri dan linu, bengkak dan tenggorokan sakit.

Namun pihaknya belum memastikan secara medis mereka positif

terkena Chikungunya. “Tinja mereka sudah kami kirim ke laboratorium Dinas Kesehatan Jawa Timur untuk diuji. Kami di sini tidak punya laboratorium,” tandasnya.

Untuk memutus mata rantai penularan wabah Chikungunya,

Dinkes Pamekasan akan berkoordinasi dengan puskesmas di daerahdaerah yang terkena Chikungunya, untuk merencanakan melakukan pengasapan atau fogging. Namun rencana itu belum dipastikan waktu pelaksanaannya. (laiman)

BOLA

10

Suara Media Nasional Edisi 118 / VI / 13 - 19 Januari 2014

Presiden Berharap, Indonesia Bisa Angkat Trofi Piala Dunia JAKARTA, SMN - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berharap tim nasional sepakbola Indonesia bisa bertarung, bahkan memenangkan Piala Dunia suatu saat.

Timnas Indonesia diminta agar berprestasi lebih baik. “Mudahmudahan Indonesia suatu saat,” kata Presiden sambil mengangkat trofi Piala Dunia di halaman Kantor Presiden, Jakarta, Selasa ( 7/1/2014 ).

Trofi Piala Dunia dibawa ke Istana sebelum diperlihatkan kepada masyarakat Indonesia. Hadir perwakilan FIFA, duta Tur Dunia Piala Dunia Dwight Yorke, beberapa pemain timas U-23 seperti Andritani dan Ramdani Lestaluhu, serta jajaran kabinet. Presiden mengatakan, trofi Piala Dunia merupakan tamu kehormatan bagi Indonesia. Ia berharap trofi itu menyemangati Indonesia untuk membangun tim sepakbola lebih kuat. “Barokah untuk Indonesia,” katanya.

Meski Indonesia tidak masuk dalam turnamen Piala Dunia, kepada delegasi FIFA yang hadir, Presiden memastikan bahwa Piala Dunia bakal ditonton oleh jutaan rakyat Indonesia melalui televisi. Pasalnya, sepakbola merupakan olahraga paling populer di Indonesia. “Indonesia mungkin belum beruntung bisa mengirim tim ke Piala Dunia. Tapi

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono saat mengangkat trofi Piala Dunia

percayalah, setiap tim di sana memiliki banyak suporter Indonesia,” kata Presiden.

Presiden lalu menyinggung final Piala Dunia di Afrika Selatan pada Juli 2010 antara Spanyol melawan Belanda. Presiden mengatakan, tidak hanya masyarakat Spanyol yang merayakan gol Andres Iniesta saat empat menit sebelum babak perpanjangan waktu selesai, namun juga masyarakat Indonesia.

“Pada saat bersamaan, banyak rakyat Indonesia yang juga kecewa dengan kekalahan Belanda,” kata SBY. Presiden menambahkan, Piala Dunia bukan hanya even olahraga, tapi juga peryaaan perdamaian dan perbedaan. Ketika tim-tim berjuang, dunia dalam perdamaian untuk sesaat menikmati pertandingan.

Kalau hal ini dapat terus terjadi setelah pertandingan selesai, tentu akan membuat dunia lebih damai. Yorke

dalam sambutan singkatnya berharap Indonesia bisa berjaya dalam Piala Dunia suatu saat. “Saya yakin, Piala Dunia akan membawa keceriaan bagi rakyat Indonesia,” kata dia.

Seperti diberitakan, perjalanan Coca-Cola FIFAWorld Cup Trophy Tour kali ini berlangsung sejak September 2013 , berawal dari Brasil sebagai tuan rumah Piala Dunia 2014 dan akan berakhir atau tiba

kembali di Brasil pada April mendatang.

Tur Piala Dunia pertama kali dilakukan pada 2006. Pada tur ketiga ini, trofi itu akan mengunjungi 88 negara selama 267 hari. Total jarak yang ditempuh adalah 149.576 ,78 kilometer.

Meski bisa dilihat dari dekat, tidak semua orang diperkenankan menyentuh trofi itu. Hanya presiden, raja/ratu, perdana menteri suatu negara, atau para pemain dari negara yang pernah menjuarai Piala Dunia yang diperbolehkan menyentuhnya.

Presiden SBY sudah pernah memegang trofi itu pada Januari 2010 .

Trofi itu merupakan trofi kedua.

Trofi asli pertama memiliki tinggi 35 cm dan berat yang mencapai 3,8 kg.

Piala pertama sempat menghilang saat dipajang sebagai bagian dari persiapan menuju Piala Dunia di Inggris pada 1966 . Piala itu kemudian ditemukan terkubur di bawah sebuah pohon oleh anjing kecil bernama Pickles.

Tahun 1983 , piala itu kembali menghilang di Rio De Janeiro. Piala itu dilebur oleh pencurianya. Asosiasi Sepakbola Brasil yang memiliki hak untuk menyimpan trofi tersebut meminta untuk dibuatkan replika dari trofi itu. red/kom

Kapten Timnas U-19, Evan Dimas, saat mengikuti sesi latihan terakhir hari Jumat (10/1/2014) sore.

Awal Februari Timnas U-19 Akan Tur Nusantara YOGYAKARTA, SMN - Timnas U-19 akan mulai melakoni partai uji coba tur nusantara pada awal Februari 2014 mendatang.

Setidaknya ada sekitar 6 sampai 7 provinsi yang akan disinggahi Evan Dimas dkk dalam melakoni program uji coba. “Agendanya, awal Februari kami akan tur nusantara untuk beruji coba,” terang asisten pelatih Timnas U-19 Eko Purjianto, Jumat (10/01/2014) petang.

Mantan pemain PSIS Semarang yang saat ini menjadi asisten pelatih Indra Sjafri mengungkapkan setidaknya akan ada 6 sampai 7 provinsi yang akan menjadi tempat uji coba. Sementara yang terdekat yakni Jawa Tengah dan Jawa Timur. “Untuk kepastian detailnya hanya coach Indra dan BTN yang tahu,” tandasnya.

Menurutnya, lawan uji coba anak asuhnya merupakan tim-tim yang pemainya seusia. Saat ini usia yang sepadan dengan kemampuan timnas U-19 hanya tim-tim di ISL U-21. Selain itu bisa juga tim-tim bentukan pemprov yang kemampuanya setara sehingga ke depannya bisa membantu peningkatan skill dan teknik Timnas U-19. “Tetap mencari lawan tanding yang sepadan dan usianya sama sehingga membantu persiapan timnas U-19,” tegasnya. red/kom

Liga Spanyol Beruntung Punya Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo “Saya tidak memiliki petunjuk, siapa yang akan memenangi Ballon d’Or. Dan, saya bisa berkata, saya tak pernah terlalu peduli dengan hal tersebut. Tiga kandidat tersebut sangat luar biasa. Tidak ada rasa malu jika dua di antara mereka harus kalah (karena ketiganya adalah yang terbaik di dunia)”, ujar Del Bosque.

Cristiano Ronaldo

BOLA, SMN - Liga Spanyol beruntung memiliki dua pemain terbaik dunia saat ini, Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo. Demikian yang disampaikan oleh Vicente Del Bosque, pelatih La Furia Roja. Siapa pun pemenang Ballon d’Or tahun 2013, bagi Del Bosque bukan masalah.

Berbicara kepada Libertad FM, Del Bosque mengungkapkan, “Luar biasa bagi sepakbola Spanyol memiliki pemain seperti Lionel Mesi dan Cristiano Ronaldo. Mereka jarang sekali tidak mencetak gol; dan merupakan sebuah kehormatan bagi La Liga untuk

memiliki pemain seperti mereka.”

Dua andalan Barcelona dan Real Madrid ini akan bersaing dengan Franck Ribery dalam penghargaan Ballon d’Or 2013. Sebagai pelatih yang membawa timnas Spanyol meraih gelar juara dunia empat tahun lalu, siapa yang diunggulkan Del Bosque?

Jawabannya, “Saya tidak memiliki petunjuk, siapa yang akan memenangi Ballon d’Or. Dan, saya bisa berkata, saya tak pernah terlalu peduli dengan hal tersebut. Tiga kandidat tersebut sangat luar biasa. Tidak ada rasa malu jika dua di antara mereka harus kalah

(karena ketiganya adalah yang terbaik di dunia)”.

Tidak hanya membahas penghargaan pemain terbaik dunia. Vicente Del Bosque juga membahas tim Spanyol di Piala Dunia 2014. Ia tetap akan membawa Iker Casillas yang sekarang duduk di bangku cadangan di Real Madrid.

Katanya, “Iker aktif bermain dan terus berlatih. Dia berlaga di Liga Champions, dan saya tidak melihat ada masalah dengannya. Dari segi fisik, Iker sangat baik.

Kondisinya prima”. red/kom Lionel Messi

Bukan Tidak Mungkin PSG Juarai Liga Champion

Ryan Gigs

Kekalahan adalah Tes Mental untuk United

Erick Thohir. bolanews.com Ryan Giggs

Gelandang senior Manchester United, Ryan Giggs, mengatakan bahwa kekalahan yang diraih timnya dalam pertandingan terakhir merupakan bentuk dari tes mental. Setan Merah membuka kalender 2014 dengan tiga kekalahan beruntun.

BOLA, SMN - Manchester United menderita tiga kekalahan beruntun di segala ajang. Ini menjadi awal yang buruk bagi mereka sejak tahun 1981 ketika mereka menelan delapan kekalahan dari total 10 pertandingan yang membuat manajer Dave Sexton dipecat.

Tetapi, Ryan Giggs memiliki pendapat lain. Menurutnya, kekalahan yang diraih Manchester United ini merupakan bentuk dari tes mental. “Ini adalah tes mental, tetapi saya sepenuhnya yakin kami akan segera meraih kemenangan dan kami akan baik-baik saja,” tegas Giggs seperti dikutip Sky Sports.

“Saya sering mengatakan ini selama bertahun-tahun, kekalahan dan kerugian selalu menghadirkan pekerjaan yang lebih besar daripada sekedar memenangkan sesuatu,” ungkap Giggs.

“Itu menyedihkan jika ada pemain di klub ini yang hanya mengetahui tentang kemenangan saja. Sangat penting bagi para pemain yang lebih tua untuk membantu yang muda dalam menghadapi situasi seperti ini,” jelas pemain berusia 40 tahun itu. red/bola

Erick Thohir

Edinson Cavani

Saya Bukan Superman!

Saya bukanlah Superman dan saya juga manusia. Itulah pernyataan yang meluncur dari mulut pemilik baru Internazionale, Erick Thohir. Juragan asal Indonesia ini coba menenangkan gejolak yang tengah terjadi di tubuh I Nerazzurri usai kekalahan beruntun di Serie A dan Coppa Italia.

BOLA, SMN - Butuh waktu.

Erick Thohir menegaskan dirinya membutuhkan waktu untuk membangun ulang Internazionale menjadi tim yang kembali disegani di Italia dan Eropa. Thohir pun sadar, dua kekalahan beruntun yang dialami Internazionale di Serie A dan Coppa Italia membutuhkan perhatian khusus dari para petinggi.

Karena alasan itulah Thohir

mengirimkan pesan video kepada fan melalui Inter Channel dari Indonesia. Tak hanya Thohir yang turun tangan, Presiden Kehormatan Inter, Massimo Moratti, juga hadir di tempat latihan untuk memberikan dikungan moril kepada tim. “Normal jika para penggemar merasa kecewa ketika tim kesayangannya mengalami dua kekalahan beruntun.

Saya pun demikian,” ujar Thohir.

“Saya percaya tim ini memiliki prospek yang baik, tapi kita perlu menemukan keseimbangan yang tepat. Kami sedang memantau beberapa pemain, negosiasi sedang berlangsung dan kami akan berusaha sangat keras untuk mendapatkan mereka,” tutur Thohir.

“Rencana kami membangun Inter menjadi klub tangguh butuh waktu dua atau tiga tahun, jadi saat ini kami sedang berada dalam masa transisi,” ungkap Thohir.

“Saya bukan Superman, jadi saya belum bisa melakukan banyak hal sejauh ini. Rencana saya adalah untuk membuat Inter menjadi klub yang sehat, menemani tim selama dalam masa transisi, dan terbuka untuk pasar internasional sehingga kita memiliki lebih banyak penggemar di luar Italia,” ucap Thohir. red/bola

Striker mahal Paris Saint-Germain, Edinson Cavani, percaya skuat timnya saat ini sudah lebih dari cukup untuk bisa bersaing di level Liga Champion.

Cavani bahkan menyebut bukan tidak mungkin PSG bisa menjadi juara di level tertinggi Eropa tersebut.

BOLA, SMN - Edinson merupakan penyerang yang didatangkan dari Napoli dengan banderol wah, sebesar 64 juta euro pada musim panas 2013. Saat ini raksasa Ligue 1 tersebut telah mencapai babak 16 besar Liga Champion dan akan menghadapi wakil Jerman, Bayer Leverkusen. “Menurut saya PSG sanggup memenangi Liga Champion,” ujar Cavani seperti dilansir Prancis Le Figaro.

Pemain berusia 26 tahun ini juga menyinggung tandemnya di lini depan PSG, Zlatan Ibrahimovic. Bagi Cavani, Ibra adalah sosok striker hebat, menakutkan, tidak bersahabat, dan kejam buat setiap lawan yang dihadapinya di lapangan.

“Saya senang bisa bermain bersama Zlatan Ibrahimovic. Ia pemain berkelas dan hebat. Ia sosok menakutkan bagi setiap lawan karena dapat mencetak lawan kapan pun. Ia memiliki gaya permainan sendiri, tidak bersabahat dan kejam. Sosok terpenting dalam tim,” ujarnya. red/bola

Suara Media Nasional Edisi 118 / VI / 13 - 19 Januari 2014

SAMBUNGAN

11

DEWAN PERS

WARGA DAYAK

Sambungan dari hal. 1

Sambungan dari hal. 1

Redaksi www.tribun-timur.com mencabut berita berjudul “Bupati Sulsel Diisukan Suap Ketua MK untuk Polwali?” yang dipublikasikan pada 5 Oktober 2013, disertai permintaan maaf kepada Bupati Gowa, Ichsan Yasin Limpo dan pembaca.

Sedangkan redaksi www. seruu.com mencabut berita berjudul “Relawan RaYa Siap Gugat Media dan Lawan KPK” (27 Agustus 2013), disertai permintaan maaf kepada David Rizal Nugroho dan pembaca.

Kasus kedua media tersebut sebagai berikut: Dewan Pers menerima pengaduan Bupati Gowa, Ishsan Yasin Limpo, melalui kuasa hukum HDS Partnership, tertanggal 3 Desember 2013, atas berita www.tribun-timur.com berjudul “Bupati di Sulsel Diisukan Suap Ketua MK untuk Pilwali”?

Terkait pengaduan ini, Dewan Pers meminta klarifikasi kedua pihak pada 28 Desember 2013 di Makassar, Sulawesi Selatan. Semula redaksi www.tribun-timur.com menayangkan berita “Bupati IY di Sulsel Suap Ketua MK untuk Pilwali?” kemudian berubah menjadi “Bupati di Sulsel Diisukan Suap Ketua MK untuk Pilwali”.

Redaksi www.tribun-timur.com pada Sabtu 5 Oktober 2013 sudah meralat berita yang dipersoalkan dengan membuat berita baru

berjudul “Berita Bupati Asal Sulsel di Rumah Ketua MK Bohong”.

Namun, Dewan Pers berpendapat, perubahan dan berita ralat itu belum memadai.

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan klarifikasi, Dewan Pers menilai berita www.tribun-timur.com melanggar Pasal 2 dan Pasal 3 Kode Etik Jurnalistik karena tidak melakukan uji informasi, tidak berimbang dan memuat opini yang menghakimi.

Atas dasar itu, Dewan Pers merekomendasikan agar redaksi www.tribun-timur.com mencabut berita yang diadukan disertai keterangan pencabutan berita, sesuai angka 4 huruf c Pedoman Pemberitaan Media Siber. Redaksi www. tribun-timur.com juga memuat permintaan maaf kepada Pengadu dan pembaca di tempat yang sama dengan berita yang dicabut.

Pengadu dan Teradu menerima penilaian Dewan Pers dan sepakat tidak akan membawa persoalan ini ke jalur hukum, kecuali kesepakatan yang dicapai tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya. www.tribuntimur.com tetap dapat memberitakan tentang Pengadu dengan mematuhi Kode Etik Jurnalistik.

Sebelumnya, kasus serupa dialami www.seruu.com. Portal berita ini diadukan ke Dewan Pers oleh David Rizal Nugroho melalui kuasa hukumnya Sugeng Teguh

AKAL-AKALAN Sambungan dari hal. 1 Kejaksaan Negeri (Kejari) Sampang untuk memberikan penjelasan dan membuktikan kebobrokan BUMD yang ada di Sampang kemarin (6/ 1). Di hadapan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Sampang Abdullah, mantan anggota DPRD Provinsi Jawa Timur tersebut menyampaikan jika PT Sampang Mandiri Perkasa (SMP) merupakan perusahaan bodong.

Dengan detail Haryono mengungkap awal mula berdirinya PT SMP yang disebut-sebut sebagai anak perusahaan dari PT Goliat Sampang Mandiri (GSM). Haryono tersebut tak sendiri, sejumlah aktivis LSM turut hadir.

Berjam-jam Haryono membeberkan persoalan BUMD di Sampang beserta data-data lengkap yang selama ini di kumpulkanya. Namun dalam pertemuan tersebut persoalan PT SMP dibahas lebih detail.

“Pemerintah tidak punya PT SMP, itu BUMD bodong,” ucap pria yang menjabat sebagai pembina di Haryono Center tersebut. Haryono mengatakan, dirinya berani menyebut PT SMP sebagai perusahaan bodong lantaran saat berdiri PT tersebut tidak dilandasi oleh perda.

“Pembentukan pada 2009 PT SMP berbadan hukum swasta.

Ternyata pada tahun berikutnya yakni 2010 mendaftarkan lagi dengan nama yang sama (dengan status BUMD). Hal ini terbukti tidak adanya akta notaris,” jelasnya.

Tidak hanya itu, Haryono juga mengungkapkan jika stasiun pengisian bulk elpiji (SPBE) yang selama ini berada di bawah naungan PT SMP ternyata tidak mengantongi izin dari Pertamina. “SPBE di bawah naungan PT SMP sampai detik ini tidak ada izin Pertamina,” tegasnya.

Banyak persoalan yang diungkap dalam pertemuan tersebut. Dari data yang dimilikinya, Haryono menganggap satu-satunya jalan keluar dengan membubarkan BUMD di Sampang.bahkan para aktifis LSM yang hadir waktu itu menginginkan supanya PT SMP di bubarkan dan uang yang selama ini di gunakan supaya di kembalikan pada negara karena sudah tidak tepat dan tidak sesuai dengan perda.

Setelah membeberkan semua persoalan BUMD, Haryono menyerahkan beberapa buku yang berisikan persoalan BUMD. Pemberian buku itu diharapkan menjadi modal awal bagi kejaksaan untuk penyelidikan karena PT SMP tidak sah secara hukum.

Dalam pertemuan itu kajari Sampang Abdullah menerangkan”Jika apa yang diungkap oleh Haryono benar, pihaknya berjanji segera melakukan penyelidikan. Tak hanya itu, Kajari juga tak segansegan memanggil pihak-pihak yang tahu persis mengenai BUMD di Sampang. Seperti mantan Bupati Noer Tjahja dan lain sebagainya.

“Kita akan mintai keterangan

Santoso SH, pada 2 September dan 4 Oktober 2013. Berita yang diadukan berjudul “Relawan RaYa Siap Gugat Media dan Lawan KPK!” yang dirilis pada 27 Agustus 2013.

Dewan Pers meminta klarifikasi dari pengelola www.seruu.com pada 20 November 2013 di Sekretariat Dewan Pers, Jakarta. Berdasarkan hasil pemeriksaan dan klarifikasi, Dewan Pers menilai berita www. seruu.com melanggar Pasal 2 dan Pasal 3 KEJ karena tidak jelas sumbernya dan tidak melakukan uji informasi.

Redaksi www.seruu.com sebenarnya telah memuat klarifikasi dari David Rizal Nugroho pada edisi 3 September 2013 melalui berita berjudul “Berita Ralat: “Kuasa Hukum RY Bantah Pemberitaan seruu.com”. Namun, Dewan Pers menilai hal tersebut belum memadai.

Redaksi www.seruu.com menerima penilaian Dewan Pers. Mereka bersedia mencabut berita yang diadukan disertai keterangan pencabutan berita, sesuai angka 4 huruf c Pedoman Pemberitaan Media Siber dan rekomendasi Dewan Pers.

Selain itu, ww.seruu.com memuat permintaan maaf kepada Pengadu dan pembaca di tempat yang sama dengan berita yang dicabut. Pengadu, melalui kuasa hukumnya Sugeng Teguh Santoso juga menerima penyelesaian Dewan Pers ini. (red)

qin, Bendahara Operasional Uslifah dan Kepala sekolah Hj. Hanifah telah Membenarkan adanya pungutan-pungutan itu dengan alasan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) untuk MAN Mojosari hanya Rp 20 juta per tahun dan fihak KEMENAG cukup diberi keterangan saja.

Lebih anehnya lagi kami juga sulit untuk menemui Kepala KEMENAG Kab. Mojokerto untuk klarifikasi, dan menurut keterangan dari Tata Usaha (TU) Kemenag Mojokerto bahwa pihak Kemenag tidak punya kapasitas untuk ikut campur rumah tangga MAN Mojosari.

Disinilah kami menemukan kejanggalan sebab seperti kita ketahui bersama bahwasannya MAN Mojosari adalah garis koor-dinasinya dengan KEMENAG. “Kami akan menggali lebih dalam lagi terkait indikasi Pungli di MAN Mojosari ini sampai tuntas kalau perlu Kordinasi dengan Kanwil Surabaya karena Diduga pihak sekolah dan Komite MAN Mojosari telah memainkan PP Nomor 48 tahun 2008 tentang pembiayaan pendidikan, kalau memang terdapat penyalah gunaan wewenang atau penyelewengan anggaran, kami akan bertindak”, kilas orang yang berpengaruh di pendidikan wilayah Jatim yang enggan disebut namanya. (SH/Gun)

Barnuansa sara serta bertentangan Dengan Falsafah Huma Betang. 3) Keberadaan Perhimpunan Dayak Melayu Kalimantan Tengah bermuatan Politis dan untuk kepentingan politik, Dapat memecahbelah Persatuan dan Kesatuan Bangsa di dalam NKRI serta bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945. 4) Suku Dayak Kalimantan Tengah tetap dan menjunjung tinggi kerukunan hidup antar umat beragama. 5) Suku Dayak Kalimantan Tengah menghormati harkat dan martabat manusia, oleh karena itu jangan jadikan Kalimantan Tengah sebagai daerah konflik baru.

Bahwa berdasarkan pandangan dan penegasan diatas, Forum Masyarakat Dayak Kalimantan Tengah (FORMAD-KT) dengan Pikiran dan hati yang Jernih secara Tegas menyatakan Sikap: 1) Menolak keberadaaan organisasi kemasyarakatan Perhimpunan Dayak Melayu Kalimantan Tengah. 2) Bubarkan organisasi kemasyarakatan Perhimpunan Dayak Melayu Kalimantan Tengah. 3) Berhentikan H.M. Riban Satia,S.Sos, M.Si. segera selaku Ketua Dewan Adat Dayak Kota Palangka Raya.

Supardi selaku coordinator kepada SMN mengatakan, Damang

Kepala Adat Kecamatan Basarang Kabupaten Kapuas mengatakan kepada SMN, “Kami Warga Dayak Kalimantan Tengah dari Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah juga menyampaikan Pernyataan sikap kami Atas Keberadaan Perhimpunan Dayak Melayu Kalimantan Tengah,yang mana Dayak melayu Kalimantan Tengah ini, Sangat mengejutkan kami selaku orang Kalimantan Tengah(Orang Pribumi Tambun Bungai), Karena menurut Cerita Rakyat Kalimantan Tengah mulai Zaman atau beratusratus tahun sebelu Negeri ini jijajah oleh Belanda sampai dengan 2-3 tahun sebelum tahun 2014ini, kami Sama sekali tidak pernah mendengar yang namanya Dayak Melayu Kalimantan Tengah, di Bumi Tambun Bungai ini oleh karna itu Kami Kabupaten Kapuas menyampaikan pernyataan kami sebagai berikut: “Kami Masyarakat Dayak Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah , Dengan Tegas Menolak dan minta Ormas ini segera Dibubarkan pada saat ini juga.’ ‘’ Kami Masyarakat Dayak Kabupaten Kapuas Meminta agar Para Penggagas Ormas Tersebut diatas agar Diusir dari Bumi Tambun Bungai ini karna orang-orang yang begini caranya bermasyarakat disini sangat

semua,” ucapnya.

Selain itu pihak-nya juga bakal menelusuri aliran dana yang di kucurkan pemerintah ke BUMD Sampang. Nanti akan ketahuan semua statusnya, jika bodong, pemerintah mengucurkan dana ke BUMD tersebut kapasitasnya sebagai apa?” tegasnya.

Dalam kesempatan itu pula Abdullah meminta, media untuk mengawal terus berbagai kasus di Sampang. “Jangan khawatir’, tahun 2014 ini Kejari Sampang akan capat dan sigap menyalasaikan kasus permasalahan korupsi. Selama ada laporan dan dikuatkan dengan dokumendokumen pungkasnya. (why)

berpi-hak kepada kepentingan rakyat kecil.

Rencana penertiban PKL oleh Pemkab Bondowoso bukan hanya mengundang Kontroversi dan juga member dampak buruk bagi nasib PKL yang ditertibkan, kata ilham salah satu kordinator demonstran mereka menganggap Pemkab utamanya Dinas tehnis yang membidangi seharusnya mengambil sikap atau kebijakan yang pro dengan Rakyat sesuai dengan salah satu visi dan misi yakni berdaya,” kalau seperti ini sama sekali tidak mencerminkan memberdayakan masyarakat kecil,” ujarnya PKLAlun-alun menyatakan sikap

Suasana unjuk rasa tolak penertiban PKL

bahwa penertiban PKL yang direncanakan tentu akan menimbulkan kor-

ban pasalnya para PKL tidak lagi bias beraktifitas seperti biasanya bahkan

TAK JELAS

KECEWAKAN

Sambungan dari hal. 12

Sambungan dari hal. 1

Bantuan SL-GAP Bawang Merah

bertujuan agar petani dapat menerapkan budi daya bawang merah yang lebih baik dan sesuai standart GAP [good agriculture practices for fruit an vegetables] yaitu budi daya buah dan sayur yang baik, efisien dan pertania yang ramah lingkungan seperti di sampaikan oleh Dirjen hortikultura

ketika memberi sambutan dalam kunjungannya ke Nglinggo.

Namun jika melihat yang terjadi pada SL-GAP di Gapoktan Lingga Sejahtera ini menimbulkan tanda tanya ,beginikah bentuk dari program SL-GAP bawang merah?

Bersambung... [Rmb]

Servis atau pelayanan yang terbaik kepada pelanggan mutlak diperlukan demi kepuasan dan kepercayaan masyarakat terhadap suatu usaha.

Itu yang mestinya berlaku di semua usaha, namun tidak berlaku di Angkasa Printing yang terletak di jln Gajah Mada no 38 Ponorogo, pasalnya kemarin 8/1 salah satu dari pelanggan yang tidak mau disebutkan namanya tiba-tiba bergumam dengan nada kecewa yang teramat dalam menjelaskan kepada SMN, bagaimana gak kesel mas, untuk mencetak satu gambar saja saya sudah bersabar nunggu lama sekali, namun ketika giliran saya dengan enaknya karyawan cewek berambut pendek menjawab, “maaf kami tidak dapat mencetak karena gak ada card reader harus dipindahkan ke Flash disk dulu, karena kami tidak dibelikan oleh bos kami”, jawab karyawan.

Masih kata pelanggan, “Saya

benar-benar kecewa mas, apakah semua pelanggan itu mesti bawa flash disk? Kalau rumah saya dekat kota sini sih gak papa, rumah saya 12km dari kota mas, saya benarbenar kecewa dengan printing yang

bermoto “We Give The Best” ternyata hanya tulisan saja, nyatanya Angkasa Printing Ponorogo Tidak Mampu Membeli Card Reader,” pungkas pelanggan dengan nada kecewa sebelum dia ngeloyor pergi. (wied)

JALAN HANCUR Sambungan dari hal. 1

Sambungan dari hal. 1 ang tuanya kepada kepala sekolah.

Itu hanya tata krama saja, agar kepala sekolah tahu keadaan siswanya,” kata Edy. Ketika dikatakan adanya teguran dari pihak sekolah pada Juni 2012 karena Anita berjilbab, Edy mengatakan, teguran itu jangan menyurutkan niatnya untuk berjilbab. Dia memberi dorongan, kalau memang sudah menjadi keinginan Anita, seharusnya dia tidak melepas jilbabnya setelah teguran itu.

Dikatakan Edy, kalau yang menegur teman sekelas atau orang lain dan bernada guyonan, Anita pun seharusnya tak melepas jilbabnya.

Kalau itu sudah tekad, semestinya Anita tetap tegar, dan tetap mempertahankan jilbabnya. “Jadi jangan diartikan menegur itu mesti sebuah larangan. Bisa juga kan dengan nada bercanda atau memberi semangat,” katanya. (wir)

terancam kehilangan pekerjaan mereka yang menjadi sumber utama penghasilannya, selain itu alas an Pemerintah daerah dalam perencanaan penertiban PKL dinilai tidak jelas dan sangat merugikan, lebih lanjut tidak ada solusi yang tepat dan bijak dari Pemerintah bahkan cenderung asalasalan dalam menentukan kebijakan.

Dalam unjuk rasa Pedagang Kaki Lima (PKL) bersama mahasiswa peduli Bondowoso juga sebagian LSM sempat terjadi aksi dorong mendorong antar pengunjuk rasa dengan pihak keamanan namun aksi tersebut berhenti setelah sejumlah perwakilan mahasiswa, PKL, LSM diberi kesempatan beraudensi dengan perwakilan pemerintah dikantor Pemkab.(yus)

Moto Angkasa Printing, We Give The Best

BERJILBAB Karena masalah pakaian khas sudah diatur sesuai dengan ketentuan yang berlaku. “Tidak ada larangan, silakan sampaikan ke kepala sekolah, kalau mau mengenakan pakaian khas,” kata Edy, Kamis (9/ 1) yang lalu.

Hal itu dikatakan Edy sehubungan keinginan Anita Whardani mengenakan jilbab ke sekolah.

Namun siswi kelas XII IPA1 SMAN 2 Denpasar itu belum juga bisa berjilbab ke sekolah, lantaran terganjal kebiasaan di sekolah itu yang sudah ada sejak sebelumnya.

Menurut Edy, sekolah mana pun di Denpasar tidak ada yang melarang secara tertulis siswi mengenakan jilbab ke sekolah. Pakem atau tata tertib tertulis itulah yang seharusnya menjadi pegangan, sehingga tidak perlu lagi ragu mengenakan jilbab.

“Asalkan penggunaannya sebelumnya disampaikan oleh siswa dan or-

mungkin bisa mengganggu,merusak Tantanan Budaya Betang yang kita citai bersama. “ Kami Masyarakat Dayak Kabupaten Kapuas minta Kepada Para Tokoh Adat Kalimantan Tengah yang ada saat ini agar menindak lanjut Pernyataan sikap Kami ini untuk diteruskan Kepada Pemerintah agar Benar-benar menyikapi masalah-masalah seperti ini dengan Benar, agar dikemudian hari masalah-masalah seperti ini tidak terulang kembali”.

Edwin Toto,Warga Dayak Kabupaten Pulang Pisau Propinsi Kalimantan Tengah juga mengatakan kepada SMN, “ Kami Warga Dayak di Kabupaten Pulang pisau Propinsi Kalimantan Tengah Sangat Tidak Setuju Dengan Adanya Perhimpunan Dayak Melayu ini, ini tidak benar, Tidak ada yang namanya Dayak Melayu di Bumi Tambun Bungai ini. “Kami Juga Memohon Kepada KPK supaya bisa Mengusut tuntas H.M. Riban Satia terkait masalah Pemilu KADA dan Suap MK yang Rp 4 miliar itu, dan menang nya Riban Satia bukan Hasil murni Karna Banyak Warga Kabupaten Pulang Pisau yang ikut memilih di Palangka Raya dan itu keluarganya yang berdomisili di Kabupaten Pulang Pisau, bukan Warga Kota Palangka Raya. (untung)

PENERTIBAN Sambungan dari hal. 1

MAN MOJOSARI Sambungan dari hal. 1 pernah kami jumpai bagai-mana tidak empat kali kami hendak menemui baru sekali kesempatan yang lalu, Selasa, 07 Januari 2014 jam 13.30, itupun kami diberi batas sampai jam 14.00 sebab masih banyak lagi acara di luar. Tak khayal lagi temen dari media lain juga merasa kesulitan untuk menjumpai Bunda (sebutan Ibu kepala sekolah Hj. Hanifah) Lebih dalam penelusuran SMN (Suara Media Nasional) banyak sekali menemukan kebijakan Kepala MAN Mojosari Dr. Hj. Hanifah yang sangat berbeda dengan sekolah-sekolah lain salah satu contoh soal dalam Penerimaan Siswa Baru (PSB) tahun ajaran 20132014 masing-masing calon siswa dikenakan biaya pendaftaran sebesar Rp 1.500.000,- dan atau dengan istilah lain disebut Dana Penyelenggaraan Peningkatan Mutu Pendidikan (DP2M), uang gedung bagi siswa sebesar Rp 1.050.000,- namun informasi yang kami dapat terkait uang gedung/pembangunan ini tidak diakui oleh bendahara komite dan Kepala sekolah, selain itu masih ada lagi yaitu iuran Komite per siswa dikenakan Rp 110.000,- per bulan, dana mit smester/smester Rp 11.000, dana komputer/internet Rp 8.000,dana kegiatan akhir tahun Rp 25,000,- dan dana pengembangan SDM Rp 11.000,- dan lebih hebatnya lagi Bendahara Sekolah Rozi-

MAD-KT) yang merupakan keterwakilan berbagai Elemen Masyarakat Adat Dayak Kalimantan Tengah dari Kabupaten atau Kota se-Kalimantan Tengah, dimana telah mencermati secara seksama Angaran Dasar dari Perhimpunan Dayak Melayu maka disepakati: 1) Menolak keberadaaan organisasi kemasyarakatan Perhimpunan Dayak Melayu Kalimantan Tengah. 2) Bubarkan organisasi kemasyarakatan Perhimpunan Dayak Melayu Kalimantan Tengah. 3) Berhentikan H.M. Riban Satia,S.Sos, M.Si. segera selaku Ketua Dewan Adat Dayak Kota Palangka Raya.

Forum Masyarakat Adat Dayak Kalimantan Tengah (FORMADKT) setelah membaca dan mempelajari secara cermat serta secara seksama Keputusan Tim Formatur Perhimpunan Dayak Melayu Kalimantan Tengah Nomor 01/ FORMATUR/PADAMU/xi/2013 tentang penetapan Anggara Dasar Perhimpunan Dayak Melayu Kalimantan Tengah, berpandangan sama dan menegaskan bahwa: 1) Di Bumi Tambun Bungai Kalimantan Tengah tidak mengenal adanya Suku Dayak Melayu. 2) Keberadaan perhimpunan dayak melayu kalimantan tengah dapat memecah belah Suku Dayak di Kalimantan Tengah dan

Jalan yang baru terselesaikan sudah hancur dan rusak

danai APBD itu hampir disetian titik aspal lapennya mengelupas bahkan bisa dikatakan hancur. Batu belah yang asalnya sebagai dasar jalan makadam sebelum di aspal tampak

jelas bermunculan.

Hal itu dikarenakan batu 3,5-2,1 hingga 0,5-nya sudah terlepas atau tidak melekat lagi. Selain diduga tidak sesuai spek, proyek jalan yang

lebarnya juga diindikasi tidak sesuai dari volume ini kurangnya pengawasan dari dinas terkait. Selain itu, konsultan pengawas dirasa kurang memperhatikan disaat proyek itu tengah dilaksanakan.

Alhasil warga disepanjang jalan yang sudah hancur itu mengaku kecewa dengan dibenahinya jalan yang selama ini diharapkan bisa terlaksana dengan baik. “Bukannya keenakan malah lebih parah lagi rusaknya, belum lagi ada yang jeglong-jeglong menjadi kubangan air”, ucap warga dengan kecewa.

Warga lain juga menambahkan bahwa selain pelaksanaan pengaspalannya saat hujan penggunaan aspalnya sangat kurang. Sehingga yang didapati dilokasi tampak jelas memang,sangat tipis dan terkesan asal-asalan. Hingga berita ini di tulis,pihak DPU Bina Marga baik kepala dinas maupun PPKom-nya belum memberikan komentarnya terkait kerusakan pekerjaan yang ‘kemarin sore’ ini dukerjakan.

Bahkan pihak CV. Berlian juga belum berhasil dikonfirmasi dengan pekerjaannya yang hampir setengah miliar tersebut dengan kondisi yang sudah hancur. (Wan)

CMYK

Suara Media Nasional Edisi 118 / VI / 13 - 19 Januari 2014

12

Bupati Nyono Suharli Lantik Sembilan Kades Terpilih JOMBANG, SMN - Pasca pemilihan kepala desa serentak di 281 desa di kabupaten Jombang yang digelar pada 27 Nopember 2013, sebanyak 272 kepala desa telah dilantik dipendopo pemkab Jombang pada 5 Desember 2013.

Kini giliran 9 kepala desa sisanya juga dilantik oleh Bupati Jombang Nyono Suharli.

Pelantikan Kepala Desa (kades) untuk periode masa jabatan 20142020 tersebut dilakukan dalam tiga tahap. Pada tahap pertama, Selasa (7/1/2014) dilaksanakan di pendopo Kecamatan Ploso. Kepala desa yang dilantik adalah Jamilun kades Manduro kecamatan Kabuh. Nurwahid kades Ketapang Kuning kecamatan Ngusikan. Dan Sudarsono kades Bawangan kecamatan Ploso.

Sembilan kades yang baru dilantik pada awal Januari 2014 ini, karena masa jabatannya berakhir 31 Desember 2013. “Sebanyak 9

kepala desa ini, tidak dilantik pada 5 Desember lalu karena masa jabatannya baru berakhir pada 31 Desember 2013”, ungkap kepala bagian administrasi pemerintahan Drs. Masduki Zakaria MSi .

Usai pelantikan kepala desa, langsung dilanjutkan dengan pelantikan ketua Tim Penggerak PKK Desa. Tiga, Ketua Tim Penggerak PKK desa tersebut adalah Ny. Umiyati Jamilun desa Manduro kecamatan Kabuh. Ny.Tanti Nurwahid desa Ketapang Kuning kecamatan Ngusikan. Dan Ny. Windarti Sudarsono desa Bawangan kecamatan Ploso.

Ir. Hj. Tjaturina Wihandoko MM, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Jombang dalam sambutannya berharap kepada Ketua Tim Penggerak PKK desa yang baru dilantik segera melakukan tugasnya dengan baik. Dan kepada pembina PKK diharapkan dapat memberikan

SL-GAP Bawang Merah di Nglinggo Tak Jelas?

NGANJUK, SMN - Tahun 2013 gapoktan lingga sejahtera desa Nglinggo kecamatan Gondang Nganjuk menerima program SL-GAP pengembangan kawasan bawang merah seluas 60 ha dengan total anggaran sebesar Rp 900 juta dari dana APBN melalui Dirjen hortikultura yang merupakan anggaran terbesar di urutan ke-11 seIndonesia.

Dalam pelaksanaanya seperti di jelaskan oleh ketua gapoktan lingga sejahtera,dana tersebut masuknya langsung kedinas pertanian semua, sedangkan gapoktan oleh PPL disuruh buka rekening hanya untuk beli alat transportasi roda tiga saja. Dan untuk sekolah lapang di biayai oleh dinas sebesar Rp 660.000/ poktan.

Ada 3 poktan yang mengikuti SL yaitu di dsn josuman poktan Setia krida tani dengan ketua Sumadi, poktan Margo Utomo dsn Besuki dengan ketua Muji wiyono dan poktan Marsudi tani dsn nglinggo dengan ketua Sutopo. Masing-masing poktan harus melaksanakan kawasan bawang merah ini seluas 20 ha sesuai dengan rencana biaya yang di berikan dalam bentuk saprodi yang di terimanya.

Namun pada pelaksanaannya saat program berjalan hingga program SL-GAP bawang merah berakhir sepember 2013 tiap poktan hanya mnerima agencia hayati sebayak 80 jerigen dan 80 ton pupuk organik itupun diterima ketika program sudah hampir berakhir hingga praktis tidak digunakan dalam pelaksanaan program melainkan di simpan oleh ketua poktan karena memang luas wilayah bawang merah nya juga tidak sesuai target.

Salah satu poktan menyebutkan bahwa kelompoknya hanya menanam bawangmerah kurang dari 10 ha.untuk LL nya yang harusnya seluas 3 ha juga hanya dilahan seluas 300 ru saja di lahan poktan margo utomo.Sedangkan pada tgl 28 november 2013 untuk pestisidanya baru dikirim dimana masing masing poktan menerima:demolisn 18 ec sebanyak 16 kardus [isi 18x200ml] dan Sinergi 10 kardus [isi 40x250 ml] serta 7 kardus berisi kaos.Ketua poktan Sutopo ketika di konfirmasi mengenai apa saja yang harus diterima poktan dalam program ini?menyatakan bahwa dia tidak tahu masih ada yang kurang atau tidak.pokoknya kalau dikirim ya diterima kan namanya juga bantuan ,jelasnya.

Program SL-GAP yang di berikan kepada petani melalui dirjen hortikultura ini adalah merupakan bentuk perhatian pemerintah kepada petani bawang merah di Nganjuk khususnya di desa nglinggo Baca TAK JELAS... hal. 11

bimbingan, motivasi dan fasilitas kepada tim penggerak PKK desa agar dapat menjalankan program PKK dengan baik sehingga mampu memberikan manfaat guna pembangunan masyarakat Jombang yang lebih sejahtera.

Bupati Jombang Drs. Ec. H. Nyono Suharli Wihandoko memberikan ucapan selamat kepada para kepala desa dan ketua tim penggerak PKK yang baru dilantik. Bupati Nyono Suharli berharap, usai dilantik para kades segera bekerja, sebab tantangan kedepan tidaklah ringan.

Tahun 2014 sebagai tahun politik menjadi tugas berat bagi para pemimpin. “Agenda pesta demokrasi tahun 2014 dan pilpres 2015 sudah didepan kita, ini menjadi tugas berat kita semua untuk menyukseskannya, termasuk menjaga kondusifitas wilayah kita”, tuturnya.

Disampaikan juga pentingnya sinergitas program daerah dan desa

Suasana pelantikan sembilan kepala desa terpilih dan pelantikan Ketua Tim Penggerak PKK Desa di Pendopo Kabupaten Jombang, Selasa (7/1/2014)

guna mewujudkan visi misi bupati wakil bupati terpilih sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2014-2018.

“Program Desa dan daerah harus singkron guna mewujudkan masyarakat Jombang Sejahtera, dan desa

harus siap dengan program 500 juta per desa pertahun “, pungkasnya.

Pelantikan kades yang dihadiri juga oleh wakil bupati Hj. Mundjidah Wahab, Forpimda, Ketua DPRD dan wakil Ketua DPRD dan

Komisi DPRD serta sejumlah kepala SKPD tersebut masih akan berlangsung untuk 6 desa lainnya.

Yakni melantik kepala desa Janti Jogoroto, kades Keplaksari Peterongan dan kades Kademangan Mojo-

agung pada (8/1/2014) di pendopo kecamatan Mojoagung. Dan Kades Pulorejo Ngoro, kades Krembangan Gudo, Kades Perak Kecamatan Perak pada(9/1/2014) di Kecamatan Gudo. (hms/bam)

Aset Daerah Bernilai Miliaran Mubazir

Sejumlah aset daerah milik Pemkab Kapuas yang bernilai miliaran rupiah tidak memberikan manfaat allias mubazir. Salah satunya, Terminal Induk Banama yang tidak berfungsi hingga kini.

KUALA KAPUAS, SMN Kabupaten Kapuas tercatat memiliki beberapa aset daerah yang

bernilai miliaran rupiah. Meski begitu, aset yang digadang-gadang bisa memberikan nilai tambah untuk

Pendapatan Asli Daerah (PAD) tersebut justru mubazir. Bahkan fakta di lapangan, aset itu tidak memberi manfaat dan hanya menghamburkan uang rakyat saja.

Hal itu diungkapkan Mantan Ketua DPRD Kapuas yang kini menjadi Anggota DPRD Kalteng Iber Nohason kepada SMN di kediamannya belum lama ini “Kalau pemerintah daerah melalui perusahaan daerah (Perusda) tidak mampu mengelola aset tersebut, bisa diserahkan untuk pihak ketiga, yang kita harapkan, aset daerah itu memberikan nilai manfaat bagi Pemkab (Pemerintah Kabupaten) Kapuas dan masyarakat,”terang dia.

Ia melanjutkan terdapat beberapa aset bernilai miliaran yang mubazir antara lain perusahaan pengolahan air

minum dalam kemasan Danum, pabrik pupuk di Basarang, kapal susur sungai, mobil angkot di Dinas Perhubungan (Dishub), terminal induk Banama dan beberapa aset lainnya.

Keberadaan aset yang dibangun dengan uang rakyat ini tidak memberikan nilai tambah bagi PAD dan tidak memberikan manfaat pada warga Kapuas.

“Aset kita ini bernilai miliaran rupiah, sangat disayangkan kalau ini tidak dapat difungsikan dengan baik oleh Pemkab Kapuas,”tegas dia.

Menurut Anggota DPRD Kalteng yang akrab disapa Ibeng ini, seharusnya Pemkab Kapuas bisa menimbang.

Artinya, apabila tidak mampu mengelola sendiri, pemerintah bisa menggandeng pihak ketiga. Tentu saja, dengan catatan jelas pembagiannya.

Komentar Kepala Dinas Koperasi Kabupaten Probolinggo

Drs. H.M. Sidik Widjanarko, MM., Kepala Dinas Koperasi Kabupaten Probolinggo

Dengan perpindahannya Gedung Sekretariat Kabupaten Probolinggo dari Gedung yang lama ke Gedung Sekretariat yang baru di Kota Kraksaan Kepala

Dinas Koperasi mengharapkan semoga dalam pelayanannya kepada masyarakat bertambah maksimal dan “ Saya mengucapkan Selamat dan Sukses”. (edy)

Yakni, dengan membuat Peraturan Daerah (Perda) atau Peraturan Bupati (Perbup) untuk mengatur pengelolaan aset daerah tersebut.

Mantan Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Kapuas ini juga berharap dalam membuat Perda atau Perbub tidak asal dibuat. Namun harus dijelaskan hak dan kewajibab kedua belah pihak. Termasuk mekanisme kontrak antara pemerintah dengan pihak ketiga.

Selain itu, lanjut dia, Pemkab Kapuas harus bergerak cepat mendata semua aset daerah di Bumi Tingang Menteng Panunjung Tarung ini. Sehingga aset-aset tersebut jelas keberadaannya. “Kita khawatir banyak aset daerah yang hilang. Oleh karena itu pendataan agar terus dilakukan”, pungkas dia. (Mandau)