CMYK
SuaraMedia NasionalCom
Media Online: suaramedianasional.com
Edisi 120 / VI / 27 Januari - 1 Februari 2014
Surat Izin Penerbitan Usaha Pers: SK Menkum Ham Nomor: AHU-62124.AH.01.01 Tahun 2013
Putuskan Pemilu Serentak 2019 Tim Formatur PFMI, (dari kiri) Ali Sadikin, Santi, Willy Pramudya, Haryanto, Iman Mustaman, Arif Sentosa, Warsono Gisri, Antonius Eddy Sutedja, dan Jimmy Silalahi dari Dewan Pers saat peresmian tim Formatur PFMI di Gedung Dewan Pers, Jakarta, 22 Januari 2014. (sumber: Muhammad Fajar)
Dewan Pers Bidani Lahirnya Forum Amal Media Massa JAKARTA, SMN - Dewan Pers memfasilitasi pembentukan sebuah lembaga yang dirancang untuk menjadi forum komunikasi antar media massa dalam memberikan sumbangan amal ke masyarakat atau aktivitas Filantropi, Rabu (22/1). Baca DEWAN PERS... hal. 11
Minim Pengawasan, PNPM Jadi Ajang Korupsi
MK Tak Ingin Ada Kekacauan JAKARTA, SMN - Putusan Mahkamah Konstitusi memerintahkan pemilu serentak pada 2019 ternyata tak hanya didasari oleh pertimbangan murni berkenaan dengan konstitusi. MK juga memperhitungkan dampak jika pemilu serentak dilaksanakan pada 2014. MK khawatir terjadi
kekacauan jika pemilu serentak digelar tahun ini. “Kita tidak hanya murni berpikir secara hukum. Kita juga harus menjamin pelaksanaan pemilu tidak chaos. (kacau). Ada yang mengatakan bahwa pemilu bisa diundur tiga bulan agar DPR dan Presiden membuat UU (menyesuaikan
dengan putusan MK), tetapi tiga bulan itu, kan, hanya untuk pembuatan UU. Lalu pelaksanaannya kapan? Padahal, Presiden sudah habis masa jabatannya pada September. Kalau belum terpilih, siapa yang harus menggantikan Presiden. UUD
Rekayasa Penyidikan Kasus, Jaksa Kejari Denpasar Dilaporkan
TRENGGALEK, SMN - Menindak lanjuti pemberitaan edisi 119 kemarin mengenai praktik penyimpangan Program PNPM yang dialokasikan untuk menggemukkan kambing di Desa Karanganom Kecamatan Durenan, itu kurang mendapatkan respon yang sigap dari Edi Purnanto pihak terkait. Padahal kronologi dari penerapan program ini diduga sangatlah amburadul dalam penerapannya. Apalagi ada keikutsertaan serta
DENPASAR, SMN - Seorang jaksa dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Denpasar dilaporkan ke Kejaksaan Agung karena telah berusaha merekayasa penyidikan kasus yang sedang ditangani. Jaksa itu adalah Kepala Seksi Pidana Umum (Kasipidum) Wayan Wiradarma. “Kami telah laporkan ke Gedung Kejaksaan Agung Jamwas (jaksa pengawas) Kejaksaan Agung,” kata pengacara I Wayan Mudita di Denpasar, Jumat (24/1). Mudita menjelaskan, Wiradarma dilaporkan sebagai pimpinan yang menyidik perkara pengeroyokan yang menimpa kliennya seorang manajer biro perjalanan wisata, Hendra
Baca AJANG KORUPSI.. hal. 11
Baca REKAYASA hal. 11
Warga Desa Pilang Munduk Keluhkan PT Tayoung Enggreen Terkait belum Dilaksanakannya Tanggung Jawab Sosial (CSR) Kepada Warga Oleh PT. Tayoung Enggren. GUNUNG MAS, SMN Warga Desa Pilang Munduk, Kecamatan Kurun, Gunung Mas, melewati kepala
Desa serta Ketua Mantir Adat Desa Pilang Munduk, mengeluh dengan pihak PT. Tayoung Engreen yang telah lama beroperasi diwilayah mereka namun sampai sekarang belum ada tanggung jawab sosialnya kepada masyarakat setempat. Hal ini diungkapkan oleh kepala Desa Pilang Munduk ketika dikonfirmasi, menuturkan, “Selama Perusahaan ini beroperasi diwilayah desa kami Kades Pilang Munduk
Baca KELUHKAN hal. 11
@smedianasional
Harga Rp 5.000,- (Luar Kota+Ongkos Kirim)
Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Hamdan Zoelva (tengah), memimpin sidang putusan uji materi (judicial review) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang diajukan Effendi Gazali, di Gedung MK, Jakarta Pusat, Kamis (23/ 1/2014). MK mengabulkan permohonan Koalisi Masyarakat Sipil yang diwakili Effendi Gazali bahwa pemilu legislatif dan pemilu presiden dilakukan serentak namun dilaksanakan pada 2019 karena waktu penyelenggaraan Pemilu 2014 yang sudah sangat dekat dan terjadwal.
1945 tidak menyediakan mekanisme vakum presiden,” papar hakim konstitusi Harjono.
Bendera Parpol Peserta Pemilu 2014
Baca PEMILU 2019... hal. 11
Warga Desa Blado Kulon Kabupaten Probolinggo Korban Pungutan Prona Pemohon Dipungut Hingga Rp 1 Juta Lebih PROBOLINGGO, SMN - Proyek Operasi Nasional Agraria. (Prona) yang diatur lewat Kepmendagri No. 189 Tahun 1981 tentang Proyek Operasi Nasional Agraria, tujuan utamanya adalah pengurusan sertifikat tanah secara massal sebagai perwujudan dari pada program Catur Tertib di bidang pertanahan. Pelaksanaannya Prona dilakukan terpadu dan ditujukan untuk masyarakat khususnya golongan Ilustrasi sertifikat tanah
Baca PUNGUTAN PRONA hal. 11
Layak Diusut
Pembalakan 200 Pohon Randu Milik Pemkab di Lebaksari Tidak Berizin
Di jalan inilah 200 pohon randu milik pemkab pasuruan yang di tebang kades bersama kroninya. Sebagian masih tersisa potongan balok ukuran 20-20, panjangn 2, 5 meter. (foto: wawan/SMN)
PASURUAN, SMN Disaat pemerintah baik pusat maupun daerah gencar melakukan penanaman pohon sebanyak mungkin malah sebaliknya dengan apa yang sudah dilakukan pemerintah desa Lebaksari, kecamatan Wonorejo, Pasuruan. Sebanyak 200 batang pohon randu yang berada di tepi jalan kabupaten memanjang hingga 2 km ini dari dusun Lebaksari utara hingga selatan tersebut
SMN - Kadang tak butuh banyak alasan atau pertimbangan untuk merekrut pemain ke dalam klub. Asalkan manjamen tertarik dan kesepakatan telah
Baca PEMBALAKAN hal. 11
Baca PRIEMIER LEAGUE... hal. 11
5 Transfer Pemain Paling Tak Masuk Akal di Premier League
Kepala SMAN Jogoroto dan Kadispen Jombang Benarkan Sumbangan Pembangunan Diduga Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jombang membenarkan adanya pungutan uang gedung kepada siswa baru di SMAN Jombang. JOMBANG, SMN Ternyata Peraturan pemerintah (PP) nomor 48 tahun 2008 dan PP Nomor 17 tahun 2010 tidak menjadikan pegangan bagi instansi pendidikan terutama bagi kepala SMA Negeri Jogoroto dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jombang, hal ini terbukti walaupun tidak adanya penekanan terhadap wali murid akan tetapi beban itu masih terasa berat dirasakan oleh sebagian siswa dan wali murid. Dalam edisi 119 SMN
Iklan / Langganan hubungi : Tlp. (0354) 691147, HP 081 231 515 435
minggu lalu kami telah mengulas sedikit terkait berbagai macam pungutan yang ada di SMA Negeri Jogoroto dan hal ini sepertinya sudah terbiasa dilakukan, sehingga pemberitaan kami tidaklah terlalu berdampak, namun hasil klarifikasi wartawan SMN (Suara Media Nasional) langsung kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jombang Muntholib beberapa waktu yang lalu ditempat kerjanya menegaskan, pungutan untuk Baca BENARKAN.. hal. 11
SMA Negeri 1 Jogoroto
Email: suaramedianasional@gmail.com