Suara media nasional edisi 120

CMYK

SuaraMedia NasionalCom

Media Online: suaramedianasional.com

Edisi 120 / VI / 27 Januari - 1 Februari 2014

Surat Izin Penerbitan Usaha Pers: SK Menkum Ham Nomor: AHU-62124.AH.01.01 Tahun 2013

Putuskan Pemilu Serentak 2019 Tim Formatur PFMI, (dari kiri) Ali Sadikin, Santi, Willy Pramudya, Haryanto, Iman Mustaman, Arif Sentosa, Warsono Gisri, Antonius Eddy Sutedja, dan Jimmy Silalahi dari Dewan Pers saat peresmian tim Formatur PFMI di Gedung Dewan Pers, Jakarta, 22 Januari 2014. (sumber: Muhammad Fajar)

Dewan Pers Bidani Lahirnya Forum Amal Media Massa JAKARTA, SMN - Dewan Pers memfasilitasi pembentukan sebuah lembaga yang dirancang untuk menjadi forum komunikasi antar media massa dalam memberikan sumbangan amal ke masyarakat atau aktivitas Filantropi, Rabu (22/1).

Baca DEWAN PERS... hal. 11

Minim Pengawasan, PNPM Jadi Ajang Korupsi

MK Tak Ingin Ada Kekacauan JAKARTA, SMN - Putusan Mahkamah Konstitusi memerintahkan pemilu serentak pada 2019 ternyata tak hanya didasari oleh pertimbangan murni berkenaan dengan konstitusi. MK juga memperhitungkan dampak jika pemilu serentak dilaksanakan pada 2014. MK khawatir terjadi

kekacauan jika pemilu serentak digelar tahun ini.

“Kita tidak hanya murni berpikir secara hukum. Kita juga harus menjamin pelaksanaan pemilu tidak chaos. (kacau). Ada yang mengatakan bahwa pemilu bisa diundur tiga bulan agar DPR dan Presiden membuat UU (menyesuaikan

dengan putusan MK), tetapi tiga bulan itu, kan, hanya untuk pembuatan UU. Lalu pelaksanaannya kapan? Padahal, Presiden sudah habis masa jabatannya pada September. Kalau belum terpilih, siapa yang harus menggantikan Presiden. UUD

Rekayasa Penyidikan Kasus, Jaksa Kejari Denpasar Dilaporkan

TRENGGALEK, SMN - Menindak lanjuti pemberitaan edisi 119 kemarin mengenai praktik penyimpangan Program PNPM yang dialokasikan untuk menggemukkan kambing di Desa Karanganom Kecamatan Durenan, itu kurang mendapatkan respon yang sigap dari Edi Purnanto pihak terkait.

Padahal kronologi dari penerapan program ini diduga sangatlah amburadul dalam penerapannya. Apalagi ada keikutsertaan serta

DENPASAR, SMN - Seorang jaksa dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Denpasar dilaporkan ke Kejaksaan Agung karena telah berusaha merekayasa penyidikan kasus yang sedang ditangani.

Jaksa itu adalah Kepala Seksi Pidana Umum (Kasipidum) Wayan Wiradarma. “Kami telah laporkan ke Gedung Kejaksaan Agung Jamwas (jaksa pengawas) Kejaksaan Agung,” kata pengacara I Wayan Mudita di Denpasar, Jumat (24/1).

Mudita menjelaskan, Wiradarma dilaporkan sebagai pimpinan yang menyidik perkara pengeroyokan yang menimpa kliennya seorang manajer biro perjalanan wisata, Hendra

Baca AJANG KORUPSI.. hal. 11

Baca REKAYASA hal. 11

Warga Desa Pilang Munduk Keluhkan PT Tayoung Enggreen Terkait belum Dilaksanakannya Tanggung Jawab Sosial (CSR) Kepada Warga Oleh PT. Tayoung Enggren.

GUNUNG MAS, SMN Warga Desa Pilang Munduk, Kecamatan Kurun, Gunung Mas, melewati kepala

Desa serta Ketua Mantir Adat Desa Pilang Munduk, mengeluh dengan pihak PT. Tayoung Engreen yang telah lama beroperasi diwilayah mereka namun sampai sekarang belum ada tanggung jawab sosialnya kepada masyarakat setempat.

Hal ini diungkapkan oleh kepala Desa Pilang Munduk ketika dikonfirmasi, menuturkan, “Selama Perusahaan ini beroperasi diwilayah desa kami Kades Pilang Munduk

Baca KELUHKAN hal. 11

@smedianasional

Harga Rp 5.000,- (Luar Kota+Ongkos Kirim)

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Hamdan Zoelva (tengah), memimpin sidang putusan uji materi (judicial review) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang diajukan Effendi Gazali, di Gedung MK, Jakarta Pusat, Kamis (23/ 1/2014). MK mengabulkan permohonan Koalisi Masyarakat Sipil yang diwakili Effendi Gazali bahwa pemilu legislatif dan pemilu presiden dilakukan serentak namun dilaksanakan pada 2019 karena waktu penyelenggaraan Pemilu 2014 yang sudah sangat dekat dan terjadwal.

1945 tidak menyediakan mekanisme vakum presiden,” papar hakim konstitusi Harjono.

Bendera Parpol Peserta Pemilu 2014

Baca PEMILU 2019... hal. 11

Warga Desa Blado Kulon Kabupaten Probolinggo Korban Pungutan Prona Pemohon Dipungut Hingga Rp 1 Juta Lebih PROBOLINGGO, SMN - Proyek Operasi Nasional Agraria. (Prona) yang diatur lewat Kepmendagri No. 189 Tahun 1981 tentang Proyek Operasi Nasional Agraria, tujuan utamanya adalah pengurusan sertifikat tanah secara massal sebagai perwujudan dari pada program Catur Tertib di bidang pertanahan.

Pelaksanaannya Prona dilakukan terpadu dan ditujukan untuk masyarakat khususnya golongan Ilustrasi sertifikat tanah

Baca PUNGUTAN PRONA hal. 11

Layak Diusut

Pembalakan 200 Pohon Randu Milik Pemkab di Lebaksari Tidak Berizin

Di jalan inilah 200 pohon randu milik pemkab pasuruan yang di tebang kades bersama kroninya. Sebagian masih tersisa potongan balok ukuran 20-20, panjangn 2, 5 meter. (foto: wawan/SMN)

PASURUAN, SMN Disaat pemerintah baik pusat maupun daerah gencar melakukan penanaman pohon sebanyak mungkin malah sebaliknya dengan apa yang sudah dilakukan pemerintah desa Lebaksari, kecamatan Wonorejo, Pasuruan.

Sebanyak 200 batang pohon randu yang berada di tepi jalan kabupaten memanjang hingga 2 km ini dari dusun Lebaksari utara hingga selatan tersebut

SMN - Kadang tak butuh banyak alasan atau pertimbangan untuk merekrut pemain ke dalam klub.

Asalkan manjamen tertarik dan kesepakatan telah

Baca PEMBALAKAN hal. 11

Baca PRIEMIER LEAGUE... hal. 11

5 Transfer Pemain Paling Tak Masuk Akal di Premier League

Kepala SMAN Jogoroto dan Kadispen Jombang Benarkan Sumbangan Pembangunan Diduga Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jombang membenarkan adanya pungutan uang gedung kepada siswa baru di SMAN Jombang.

JOMBANG, SMN Ternyata Peraturan pemerintah (PP) nomor 48 tahun 2008 dan PP Nomor 17 tahun 2010 tidak menjadikan pegangan bagi instansi pendidikan terutama bagi kepala SMA Negeri Jogoroto dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jombang, hal ini terbukti walaupun tidak adanya penekanan terhadap wali murid akan tetapi beban itu masih terasa berat dirasakan oleh sebagian siswa dan wali murid.

Dalam edisi 119 SMN

Iklan / Langganan hubungi : Tlp. (0354) 691147, HP 081 231 515 435

minggu lalu kami telah mengulas sedikit terkait berbagai macam pungutan yang ada di SMA Negeri Jogoroto dan hal ini sepertinya sudah terbiasa dilakukan, sehingga pemberitaan kami tidaklah terlalu berdampak, namun hasil klarifikasi wartawan SMN (Suara Media Nasional) langsung kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jombang Muntholib beberapa waktu yang lalu ditempat kerjanya menegaskan, pungutan untuk Baca BENARKAN.. hal. 11

SMA Negeri 1 Jogoroto

Email: suaramedianasional@gmail.com

ETALASE

2 Ingatkan PNS Soal Korupsi

Diran: Hukum Tidak Pandang Bulu PALANGKARAYA, SMN Wakil Gubernur Kalteng H Achmad Diran menegaskan kepada seluruh pegawai negeri sipil (PNS), khususnya di lingkungan Pemprov agar tidak melakukan tindakan korupsi.

Penegasan itu disampaikan terkait tindak pidana korupsi semakin marak, tidak hanya melibatkan kalangan pejabat pusat, tidak sedikit pula pejabat daerah yang dijebloskan ke dalam penjara.

“Pejabat daerah juga tidak lepas dari pengawasan aparat hukum. Karena itu saya minta tolong kepada seluruh PNS hatihati. Jangan sampai melakukan tindakan korupsi. Hukum tidak pandang bulu, dan ini sangat memalukan,” tegas Wagub Ach-

mad Diran saat membuka acara Entry Pengawasan di Aula Inspektorat Provinsi Kalteng, Komplek Kantor Gubernur, baru-baru ini.

Ia mengatakan, penegasan itu juga disampaikan setelah melihat perkembangan di daerah yang menunjukkan pelanggaran hukum tindak pidana korupsi di wilayah yang dipimpinnya semakin meningkat. Selaku aparatur negara, hendaknya PNS bekerja dengan sungguh-sungguh sesuai dengan aturan yang berlaku.

Segala program pemerintah harus dilaksanakan secara profesional dan sebaik mungkin, dengan tidak melanggar aturan. Sekarang ini, aparat penegak hukum seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah ada dimana-mana.

Wakil Gubernur Kalteng H Achmad Diran

Siapapun bisa saja menjadi incaran lembaga anti korupsi itu.

“Lebih baik kita punya uang Rp10 juta dari pada punya uang Rp1 miliar tetapi masuk penjara,” ucap Diran mengingatkan.

Terlebih bagi PNS yang bekerja

di bagian pengawasan seperti Inspektorat. Ia mewanti-wanti agar jangan sampai melakukan pelanggaran yang mengarah pada tindak pidana korupsi.

Semisal dalam pelaporan keuangan. Bukti nota kwitansi kegiatan atau perjalanan dinas PNS harus sesuai dengan fakta pekerjaan yang dilakukan. Jangan dilebihkan dengan tujuan ingin mengambil keuntungan.

Untuk itu, Diran berharap seluruh PNS di lingkup Pemprov Kalteng benar-benar memerhatikan hal itu. “PNS hendaknya tetap bekerja sebagaimana tugas dan tanggung jawab sebagai abdi negara dan abdi masyarakat yang tujuannya melayani masyarakat,” harapnya. (mandau)

Pemkot Malang Siapkan Rp 78,1 Miliar untuk Gratiskan SD-SMP

Zubaidah, MM, Kepala Dinas Pendidikan Kota Malang

Penerbit Surat Izin Usaha Penerbitan Pers Perusahaan Kantor Pusat Kantor Redaksi Telp./Fax Penanggung Jawab & Penasehat Hukum I

Penasehat Hukum II Dewan Penasehat

Komisaris Utama Komisaris II Direktur Utama Direktur II Direktur III Pimpinan Redaksi Wakil Pimred Bendahara Dewan Redaksi Redaktur Pelaksana Humas Pimpinan Korlip Kordinator Liputan Fotografer Manager Marketing Marketing

MALANG, SMN -Pemerintah Kota Malang, menyiapkan anggaran Rp78,1 miliar untuk menggratiskan biaya pendidikan di Sekolah Dasar(SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri.

“Dana yang dikucurkan untuk sekolah gratis tersebut masuk pos anggaran bantuan operasional daerah. Oleh karena itu, jika ada

sekolah yang tetap memungut iuran dari wali siswa akan kita tindak tegas,” ucap mantan Kepala Dinas Sosial Kota Malang, Zubaidah.

Alokasi anggaran bantuan operasional daerah tahun 2014 jauh lebih besar dibandingkan tahun 2013 lalu, hanya Rp 4 miliar untuk SD dan Rp 3 miliar untuk SMP, untuk tahun ini bantuan dana

: PT. SUARA MEDIA NASIONAL : SK Menkum Ham Nomor: AHU-62124.AH.01.01 Tahun 2013 : CV. SUARA MEDIA GROUP : Dsn Temboro Ds. Plaosan Kec. Wates Kabupaten Kediri, Jawa Timur : Jl. Durian (Ruko PG Pesantren) Pesantren - Kota Kediri, Jawa Timur : (0354) 691147 : Tjutjut Suliyatno, SH. Kantor Advokat: Jl. Slamet Riyadi No. 29/67 Kota Kediri : Arif Wijanarko SH. : - KH. Drs. Imam Yahya Malik/ Gus Yahya (Ponpes Al Makruf Kedong Lo Kediri) - Noura Dian Hartarony, SE (Anggota Komisi 6 DPR RI) - Drs. Ali Rohmad M.Pd - Sodiq Sudiran Atmojo - Henry Cahyono S. Soroso - Farid Makruf, SE, ST : Winarti : Dian Prasetyo : Kanti Wiyoto : Edit Suwantara, SE : Agung Budiarto : Kanti Wiyoto : Yon Taufik Hidayat : Surono, M. Irfan Amrulloh, Hj. Mintarti, ST : Kanti, Winarti, Dian Prasetyo : Adi Prijanto, Drs. Muh. Ma’ruf MQ : Futi’ah SE, Abdul Rozaq, SH. : Drs. Widji Soeratno MM MBA : Syamsudin : Wendy Eko Winarto : M. Edy Fathurokim : Guntur Samsul Hadi ST, Anindita Absari

itu sebanyak Rp39,6 miliar di antaranya dialokasikan untuk 129 SD Negeri dan Rp38,5 miliar lainnya untuk 26 SMP Negeri.

Kepala Dinas Pendidikan Kota Malang, Zubaidah mengatakan, Dinas Pendidikan bersama pengawas sekolah dan masyarakat akan mengawasi penggunaan dana bantuan operasional daerah dan akan mengenakan sanksi

Suara Media Nasional Edisi 120 / VI / 27 Januari - 1 Februari 2014

Bupati Malang Resmikan 64 Proyek di Kecamatan Karangploso MALANG, SMN -Bupati Malang, H Rendra Kresna meresmikan 64 proyek pembangunan di empat desa yang ada Kecamatan Karangploso, Senin,(20/01) kemarin. 64 proyek pembangunan tersebut sudah dilaksanakan sepanjang tahun 2013 lalu. Adapun sumber dananya berasal dari APBD Kabupaten Malang tahun 2013 dibantu dengan swadaya dari masyarakat Ada 4 desa yang jadi sasaran tersebut yaitu desa Tawangargo, desa Donowarih, Desa Girimoyo dan desa Bocek. Beberapa proyek yang diresmikan diantaranya pembangunan drainase, perbaikan serta penyemiran jalan, tambal sulam jalan aspal yang berlobang, renovasi mushola, pembangunan goronggorong, pavingisasi, dan rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).

Sekretaris Camat (Sekcam) Kecamatan Karangploso, Prestiya Yunika menjelaskan, untuk 64 kepada sekolah yang dinilai melanggar ketentuan soal sekolah gratis tersebut. Peng-alokasian anggaran untuk bantuan operasional sekolah daerah tersebut harus diimbangi dengan pengawasan ketat untuk mencegah kemungkinan adanya penyelewengan anggaran. Dalam hal ini Dinas Pendidikan Kota Malang menurunkan petugas untuk mengawasi sekolah-sekolah penerima dana bantuan operasional sekolah daerah. (Jun)

Bupati Malang potong pita tanda peresmian proyek di Kec. Karangploso

proyek pembangunan di empat desa itu menghabiskan anggaran sekitar Rp 30 miliar. “Untuk dana yang bersumber dari APBD, penggunaannya sudah sesuai permintaan dan musyawarah dari masyarakat,”jelasnya usai kegiatan.

Ditambahkannya, selain dana dari APBD Kabupaten Malang, dana pembangunan proyek juga bersumber dari APBN dan APBD Provinsi Jatim. “Meskipun dana yang telah dikumpulkan tersebut tidak cukup, tetapi ada masyarakat yang mau membantu dengan melakukan pengumpulan dana secara swadaya. Serta, dibantu juga sumbangan dari donator maupun perusahaan-perusahaan yang berada di wilayah Karangploso”, tambahnya.

Dalam sambutannya yang sama disampaikan dihadapan ratusan

warga di 4 Desa tersebut, Bung Rendra sapaan akrab Bupati Malang ini berharap kepada masyarakat agar merawat serta menjaga hasil pembangunan yang sudah jadi tersebut.

“Karena proyek pembangunan sudah jadi, maka sudah kewajiban masyarakat untuk memelihara dan merawatnya. Jangan dibiarkan saja sehingga pembangunan yang adater sebut cepat rusak”, harapnya.

Bung Rendra juga memuji peran masyarakat empat desa tersebut, yang secara swadaya dan gotong royong ikut mensukseskan proyek pembangunan di desanya.

“Pekerjaan yang dilakukan secara gotong royong akan cepat selesai.

Selainitu, peran masyarakat secara swadaya akan membantu Pemerintah mewujudkan pembangunan yang merata”, tuturnya. (jun/ humas)

Tarif Iklan / Advetorial Suara Media Nasional 1 Halaman Warna Rp 15.000.000,- / Hitam Putih Rp 12.000.000,1/2 Halaman Warna Rp 10.000.000,- / Hitam Putih Rp 8.000.000,1/4 Halaman Warna Rp 7.500.000,- / Hitam Putih Rp 5.000.000,1/8 Halaman Warna Rp 3.000.000,- / Hitam Putih Rp 2.000.000,Iklan Kolektif Warna Rp 1.000.000,- / Hitam Putih Rp 750.000,-

Bagi yang berminat dapat hubungi alamat kami di Jl. Durian (Ruko PG Pesantren-Kota Kediri, Jawa Timur Telp. (0354) 691147, 081231515435, 082141625608

Crew dan Wartawan Surat Kabar Umum Suara Media Nasional Kota/Kab. Kediri: Agus Wiyono (Kabiro), Joko D., Susi, Johan Wahyudi, M. Ali Faizin, Supriyono, Prijo Atmodjo, Akhmad Afandi.

Nganjuk, Bojonegoro: Rambu Magdalena, Joko Kustono, Kristian, Jonas. Suara Blitar: Ummu Chairu Wardani, Irul, Sri Sulistyoningsih, Agus Imam S. Biro Tulungagung/Trenggalek: Dian Prasetyo, Wartawan: Rudi L, Selamet Widodo. Wartawan Surabaya, Sidoarjo: Slamet. Pasuruan: Fikri Setiawan. Bangkalan, Sampang, Pamekasan:Wahyudi Hermawan. Tuban, Lamongan, Gresik: M. Zainus, SH (Kabiro), I Made Agus Budiana (Wakil Kabiro), Susiati, Supardi. Mardining Sawidji LA, Ibnu Abdillah.

Jombang: Slamet W, Puji, Bambang Mardiono, Agus W. Mojokerto: Gunadi, Samsul. Kabiro Kota/Kab Madiun, Magetan, Ngawi: Drs. Suyanto. Madiun Kota/Kab: J. Kustono. Magetan, Ngawi: Heri Aprianto. Pacitan: Yon Taufik Hidayat. Banyuwangi: Misjan, Aripin, Arief Suparman. Malang Raya: C. Junaedi (Kabiro), Fajar Pratomo. Kota/Kab. Probolinggo, Lumajang: Edi Sunarko RD (Kabiro).

Jember: Rambu Magdalena. Bondowoso, Situbondo: Khairunazi/Yusi. Perwakilan Bali: B. Wirawan. Biro Jawa Barat, Jakarta; Ahmad Faisholihin. Perwakilan Jawa Tengah: Mulyono RS. Perwakilan Maluku: Yohanes. Perwakilan Kalimantan Tengah: Mandau Suwandi. Biro Gunung Mas: Leuntung I Dehes. Perwakilan Sumareta Selatan: Hasan Bakri. Kabiro Kota Lubuklinggau, Kab. Musi Rawas: Abu Hasan Azhari. Perwakilan Kepulauan Riau: Ekowanto. Biro Kota Batam: Asriaadi, ST. Perwakilan Sulawesi Utara: Kurnelius. Perwakilan Propinsi Jambi: Sugianto. Desain/Layout: Irul.

No. Rekening BRI Cabang Wonorejo Kecamatan Wates Kabupaten Kediri. No. 6271-01-000106-50-4. A/N. Winarti.

No. Rekening Bank Jatim Capem Wates Kabupaten Kediri. No. 0782015257. A/N: Winarti Website: www.suaramedianasional.com. Email: suaramedianasional@gmail.com.

Percetakan PT. Citra Cetak Pratama Sidoarjo. Isi diluar tanggungjawab percetakan.

Kantor Biro Ponorogo: Jl. Basuki Rahmat No.17 A Ponorogo, contact person: 081231515435. Dewan Penasehat: Trimo. Kabiro: Ir. Prayudi Bahagia RW. Wartawan: Anny Hidayati, Tri Purwanto Budi Wiyono.

Waspadai Wartawan Suara Media Nasional yang memegang Kartu Pers yang namanya tidak tercantum dalam BOK REDAKSI bukan tanggung jawab Redaksi. Bila Anda ingin berlangganan, Keluhan serta informasi. Bisa mengirim surat untuk redaksi kami, kirim dengan identitas diri ke Kantor Pusat “SUARA MEDIA NASIONAL” di Dusun Plaosan Desa Plaosan Kecamatan Wates Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Telp/Fax. (0354) 691147, 081231515435, 081234225711, 085645867811.

Kami hanya memuat iklan berdasarkan order yang masuk dari pemasang iklan dan bila mana ada iklan yang tidak termuat harap menghubungi kantor redaksi “SUARA MEDIA NASIONAL”.

Suara Media Nasional Edisi 120 / VI / 27 Januari - 1 Februari 2014

KEDIRI RAYA

3

Dari Kediri untuk Indonesia

Goa Selomangleng Kediri

Simpang Lima Gumul Kediri

Panwaslu Kabupaten Kediri

Antisipasi Pelanggaran Kampanye Pemilu 2014

Rapat koordinasi Panwaslu Kabupaten Kediri

KEDIRI, SMN - Panwaslu Kabupaten Kediri dalam mensukseskan penyelenggaraan Pemliu 2014 dan mengantisipasi berbagai pelanggaran yang terjadi menggelar Rakor dalam pelaksanaan kampanye, pemilu anggota DPR, DPD, DPRD tahun 2014 bersama dengan jajaran pemerintah, KPU Kab. Kediri, Kepolisan, TNI dan Parpol di ruang Kilisuci Pemda Kab. Kediri. Senin (20/1).

Koordinasi menghasilkan Nota kesepahaman antara lain: 1) Pemasangan Alat Peraga

Kampanye oleh Parpol dan Caleg Peserta Pemilu 2014 disesuaikan dengan PKPU nomor 15 tahun 2013 tentang Perubahan Atas PKPU nomor 01 tahun 2013 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, serta disesuaikan dengan Keputusan KPU Kabupaten Kediri no. 19/kpts/KPU.Kab014.329738/2013 tentang Zona Pemasangan Alat Peraga Kampanye Dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014 di Kabupaten Kediri.

2) Pemasangan Alat Peraga Kampanye berupa spanduk, baliho dan Alat Peraga Kampanye dalam bentuk lain yang terpasang dipohon/ tempat-tempat yang dilarang yang tercantum dalam PKPU nomor 15 tahun 2013 tentang Perubahan Atas PKPU nomor 01 tahun 2013 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, dan tercantum dalam Surat Keputusan KPU Kabupaten Kediri no. 19/kpts/ KPU.Kab-014.329738/2013 tentang Zona Pemasangan Alat

Panglima TNI Kunjungi Stand Kabupaten Kediri/ KODIM 0809 Kediri KEDIRI, SMN - TNI bersama rakyat siap ciptakan kedaulatan pangan Nasional, dalam acara “Parade Pangan Nusantara 2014”, even bertujuan memamerkan produkproduk pangan dan pertanian dari seluruh penjuru tanah air di Lapangan Rampal Kota Malang.

Selesai acara pembukaan Panglima TNI Jenderal TNI Dr. H. Muldoko, M.Sip yang berasal dari Desa

Pesing Kabupaten Kediri bersama rombongan menyempatkan mengunjungi stand stand pameran yang salah satunya stand pameran Kabupaten Kediri/ Kodim 0809 Kediri.

Dalam kunjungannya di stand Kabupaten Kediri/Kodim 0809 Kediri Jenderal Moldoko merasa sangat bangga atas partisifasi seluruh Pemerintah Daerah yang turut hadir dalam ajang pamer produk produk

unggulan Daerah.

Stand Kabupaten Kediri/ Kodim 0809 Kediri menampilkan produk UMKM Paguyubabn Kelud seperti Tahu Kuning/Putih produk GTT, Krupuk Puli,Kripik Daun Sirih, Gethuk Pisang, Sambel Pecel dll sebanyak 32 macam yang mulai dibuka hingga penutupan terus dibanjiri pengunjung, nyaris produk bawaan tak tersisa satupun.Minggu

Peraga Kampanye Dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014 di wilayah Kabupaten Kediri akan ditertibkan.

Spanduk dengan ukuran maximal 1,5 meter X 7 meter. Jika melebihi dari ukuran 1,5 meter maka dianggap baliho.

Dalam Nota kesepahaman (Memorandum Of Understanding) ditanda tangani oleh 12 Parpol Peserta Pemilu, Ketua KPU Kab. Kediri dan Ketua Panwaslu Kab. Kediri. (hms/adv/kan)

Panglima TNI Jenderal TNI Dr. H. Muldoko, M.Sip saat mengunjungi stand KODIM 0809 Kediri

(19/1).

Parade Pangan Nusantara dimeriahkan pula dengan pembuatan tempe raksasa berukuran 6 x 9 meter yang masuk ke dalam rekor MURI (Museum Rekor Indonesia) juga berbagai macam hiburan kesenian dan pengunjung juga bisa langsung melihat-lihat berbagai Alat Utama Sistem Senjata (ALUTSISTA) TNI. (hms/adv/kan)

Warga Miskin Kediri Mulai Keluhkan BPJS 2014 Tiga mega proyek multy years Kota Kediri yang belum rampung dan telah menghabiskan dana APBD ratusan miliar oleh tiga rekanan yang kini telah di blacklist oleh Pemerintah Kota Kediri

Habiskan Dana ABPD Ratusan Miliar

Pemkot Kediri Blacklist Rekanan Tiga Mega Proyek Multy Years

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Kediri, Kasenan

KEDIRI, SMN - Pemerintah Kota (Pemkot) Kediri memblacklist rekanan tiga mega proyek multy years (tahun jamak) antara lain, Jembatan Brawijaya, RSUD Gambiran II, dan Politeknik (Poltek) Kediri. Pemkot juga menjatuhkan denda atas keterlambatan proyek yang telah menghabiskan dana APBD ratusan miliar rupiah itu.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Kediri, Kasenan mengatakan, rekanan ketiga mega proyek sudah diputus kontrak, sejak akhir Desember 2013 lalu dan akan dijatuhi denda keterlambatan.

Pemutusan kontrak proyek pembangunan Jembatan Brawijaya, pada 24 Desember, Poltek pada 20 Desember, dan RSUD Gambiran II pada 24 Desember lalu.

“Perjanjian kontrak antara Pemkot Kediri dengan rekanan pada 21 Desember 2013, kemudian kita sudah memutus kontrak ketiganya.

Jadi, tiga proyek tersebut sudah bukan lagi multy years,” ujar Kasenan, Kamis (23/1/2014).

Pemkot, melalui Dinas PU telah mengajukan alokasi dana penyelesaian tiga mega proyek pada buku APBD 2014 sebesar Rp 80 miliar.

Tetapi, usulan itu dipastikan ditolak oleh kalangan DPRD, dengan alasan belum ada audit BPK. “Kita sudah meminta BPK melakukan audit. Tinggal menunggu saja, karena itu tidak lama.

Setelah itu kita lelang lagi, karena

perencaaan sudah ada tinggal menyesuaikan harganya saja,” terang Kasenan.

Karena sudah diblacklist, Kasenan menjamin, rekanan ketiga mega proyek tersebut yaitu, PT. Surya Graha Semesta (SGS) dan PT. Fajar Parahyangan (FP) tidak dapat mengikuti lelang kembali. Semua, imbuh Kasenan, akan dilakukan secara terbuka dan masyarakat bisa mengawasi pelaksanaanya.

Seperti diberitakan sebelumnya, tiga mega proyek multy years era Pemerintahan Walikota Kediri,

Samsul Ashar molor dari target.

Rekanan tidak mampu menyelesaikan pekerjaanya sesuai dengan kontrak yang sudah disepakati pada akhir Desember 2013.

Pembangunan Jembatan Brawijaya Kediri sedianya menghabiskan dana Rp 66 miliar, Poltek 88 miliar dan RSUD Gambiran II Kediri Rp 234 miliar. Ketiga proyek berurusan dengan penegak hukum. Pembangunan Jembatan dan Poltek ditangani kepolisian. Sedangkan RSUD Gambiran II Kediri ditangani kejaksaan. (pri)

BANYUWANGI, SMN Banyuwangi sebagai alternatif kawasan industri di Pulau Jawa mulai membuktikan eksistensinya.

Ini setelah Bosowa Group kembali mengembangkan jaringan bisnisnya di Bumi Blambangan, dengan membangun terminal LPG 10.000 metrik ton (MT) di Bulusan, Kalipuro. Groundbreakingnya pembangunan terminal LPG tersebut diresmikan langsung oleh Menteri Perindustrian M.S Hidayat Rabu (22/1). Menperin didampingi Founder Bosowa Erwin Aksa, CEO Bosowa Group Erwin Aksa dan Bupati Abdullah Azwar Anas.

Menperin MS Hidayat mengatakan pihaknya mendukung setiap proyek penyangga konversi minyak tanah ke gas elpiji. Pasalnya kebutuhan LPG meningkat 23 persen tiap tahun. Saat konversi dari minyak tanah ke gas dimulai tahun 2007, pasokan LPG hanya terserap 22 persen. Namun pada 2012 kebutuhan LPG untuk rumah tangga telah mencapai 79 persen. Selain rumah tangga, beberapa industri seperti industri makanan, miniuman dan manufaktur juga mulai beralih menggunakan energi gas. “Pemerintah terus mendorong pengembangan industri energi di luar minyak,” ujar Menperin Hidayat.

PT Pertamina (Persero), kata

menperin Hidayat, selama ini membutuhkan keterlibatan swasta untuk berinvestasi membangun terminal LPG, terutama di kawasan Indonesia timur. “Pasokan ke kawasan Indonesia timur masih kurang,” ujar Menperin. Untuk itu Menperin Hidayat memberikan apresiasi yang tinggi pada Bosowa Grup sebagai industri nasional yang ikut membantu memenuhi kebutuhan energi gas nasional.

Pembangunan terminal Liquid Petroleum Gas (LPG) di bawah bendera PT. Misi Mulia Petronusa tersebut berdiri dilahan seluas 9,5 hektar, dengan kapasitas 10.000 metrik ton (MT). “Pembangunan terminal LPG dengan nilai investai mencapai Rp. 800 miliar ini diproyeksikan untuk memenuhi kebutuhan gas Jawa Timur dan Bali,” ungkap CEO Bosowa Erwin Aksa.

Terminal LPG di Banyuwangi ini merupakan terminal LPG kedua yang dibangun Bosowa Group. Terminal pertama dibangun di MAkassar, Sulawesi Selatan pada Desember 2013 lalu dengan kapasitas 10.000 metrik ton.

Erwin melanjutkan, selama ini sebanyak 20 juta rakyat Indonesia menjadi konsumen gas elpiji.

Namun belum semuanya dapat menikmati energi tersebut secara merata, dikarenakan masih kurang-

KEDIRI, SMN - Program BPJS Kesehatan 2014 terlihat kurang begitu dipahami sebagian besar masyarakat.Program penyesuaian kesehatan yang digagas oleh Pemerintah Pusat dan harus diterapkan oleh seluruh Pemerintah Daerah Kota dan Kabupaten seluruhnya mulai dikeluhkan masyarakat miskin.Seperti yang dialami Seorang perempuan miskin di Kediri yang harus dikenai biaya oleh rumah sakit milik pemerintah daerah, meskipun memegang Kartu Jaminan Kesehatan (Jamkesmas).

Nasib memilukan itu dialami Tri Suprapti, warga Dusun Boro RT 02/RW 04 Desa Banjaranyar, Kecamatan Kras, Kabupaten Kediri.

Dalam keadaan berduka, ia harus mengeluar-

kan biaya pemuatan jenasah suaminya Sunardi dari RSUD Gambiran Kota Kediri.

Bahkan, Tri Suprapti juga harus menghutang kesana-kemari untuk membayar uang jaminan sebesar Rp 1.800.000, karena nama sang suami di Kartu Jamkesmas tidak sesuai dengan KTP. Padahal, ia telah menyerahkan surat keterangan kesamaan identitas itu dari Kepala Desa Banjarayar.

“Nama suami saya di Kartu Jamkesmas katanya tidak sesuai dengan KTP, sehingga saya diminta menyerahkan uang jaminan. Saya sudah mencari surat keterangan dari desa, dan sudah serahkan kepada petugas rumah sakit. Tetapi sampai saat ini, uang jaminan itu belum dikembalikah, dengan alasan kantor keuangan sudah tutup,” aku Tri Suprapti, Jumat (24/1/14) Tri menambahkan, pihak rumah sakit meminta uang biaya pemulangan jenasah sebesar Rp 20.000 kepadanya. Meskipun sebagai pasien jamkesmas, tetapi almarhum Sunardi dinyatakan bukan pasien rujukan. Sehingga tetap diwajibkan membayar.

Arif Witanto, selaku Koordinator Dewan Kesehatan Rakyat (DKR) Jawa Timur menye-

salkan tindakan rumah sakit dan pemerintah.

Pasalnya, peluncuran program kesehatan BPJS justru menambah beban bagi masyarakat miskin.

“BPJS ternyata malah menambah beban terhadap masyarakat miskin peserta jamkesmas.

Kenyataannya pasien jamkesmas yang awalnya bebas biaya ambulan, kini justru dikenakan biaya”, kecam Arif.

Menurutnya, BPJS merupakan program kesehatan yang gagal. Pasalnya, dengan lahirnya BPJS, upaya pemerintah dalam meningkatkan jaminan kesehatan kepada masyarakatnya, justru mengalami kemunduran.

Sunardi pasien jamkesmas menjalani perawatan di RSUD Gambiran Kota Kediri.

Suami Tri Suprapti itu akhirnya menghembuskan nafas terakhir di rumah sakit. Pihak keluarga kemudian membawa pulang jenasah dengan mobil ambulan rumah sakit.

Keluarga diminta menyerahkan uang jaminan karena identitas Sunardi di kartu jamkesmas tidak sesuai dengan KTP. Selain itu, mereka juga diminta menebus biaya pemulangan jenasah, karena dianggap bukan pasien rujukan. (ko)

Menperin Resmikan Terminal LPG Bosowa nya ketersediaan cadangan energi LPG. Oleh karena itu, Bosowa Group bekerja sama dengan PT Pertamina akan membangun dua terminal LPG di kawasan Indonesia timur.

“Elpiji sangat strategis dan sangat penting bagi masyarakat.

Konversi minyak tanah ke gas beberapa tahun lalu tentunya membutuhkan cadangn gas yang besar di masyarakat. Keberadaan terminal LPG akan mempercepat proses distribusi ke tengah masyarakat. Karena itulah Terminal LPG Bosowa Banyuwangi hadir,” tutur Erwin.

Bosowa Group memilih Banyuwangi karena sudah 12 tahun menempatkan bisnisnya di kabupaten paling ujung di wilayah timur Jawa ini. Awalnya, Bosowa hanya membangun silo, atau gudang pendistribusian semen untuk Banyuwangi, Bali, dan sekitarnya. Kemudian pada 2013, Bosowa berinvestasi Rp 1,2 triliun untuk membangun pabrik semen yang akan beroperasi pertengahan 2014 ini.

Sebagai penunjang produksi, terminal LPG tersebut dilengkapi dengan fasilitas penerimaan gas, fasilitas penim-

bunan gas dan fasilitas penyaluran gas.

Untuk fasilitas penerimaan gas, terminal LPG memiliki dermaga dengan kemampuan sandar kapal 3500 DWT sampai dengan 25.000 DWT. Sedangkan untuk fasilitas penimbunan gas terdiri atas 4 tangki bola LPG dengan kapasitas 2500 MT per tangki.

Selain itu untuk fasilitas penyaluran, terminal LPG Bosowa dilengkapi dengan penyaluran darat menggunakan truck loading 6 buah berkapasitas 600-3000 MT/hari dan pompa LPG dengan kapasitas 100 MT per jam.

Sementara itu Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas menyambut baik kehadiran Bosowa di Banyuwangi. Bupati berharap kehadiran Terminal LPG Bosowa ikut berperan dalam pertumbuhan ekonomi di Banyuwangi. “ Dulu Pak Menperin mengatakan selain ada industri hulu dan hilir sebuah daerah industri akan maju ketika ada industri energi yang menunjang, hari

Peresmian Terminal LPG Bosowa Menteri Perindustrian Mohamad S Hidayat bersama GM Pertamina Surabaya Giri Santoso (kiri), CEO Bosowa Erwin Aksa (kedua kiri), Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas (keempat kanan), Presiden Komisaris PT Sumalindo Lestari Jaya Wijiasih Cahyasasi (ketiga kanan), Founder Bosowa HM Aksa Mahmud (kedua kanan), dan Presdir PT Bank Mega TBK Kostaman Thayib (kanan) menekan tombol tanda Peresmian Pembangunan Terminal LPG Bosowa di Banyuwangi, Jawa Timur, 22 Januari 2014

ini hal itu terwujud dengan pembangunan terminal LPG Bosowa.

Kami yakin pertumbuhan industri di Banyuwangi akan semakin maju,” ujar Bupati.

Usai melakukan Groundbreaking terminal LPG, Menteri Perin-

dustrian M.S Hidayat melakukan peninjauan ke lokasi Kawasan Industri Kampe di Wongsorejo.

Kawasan Industri tersebut merupakan lahan milik PTPN XII seluas 2.441,73 hektar. (msj/rif)

POTRET

4

Hatta Rajasa Hadiri Jambore LMDH 2014 di Waduk Wonorejo

Menteri Perekonomian Hatta Rajasa menyampaikan sambutan pada Jambore LMDH 2014

TULUNGAGUNG, SMN Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH), harus menjadi kekuatan ekonomi masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraannya, dan hal tersebut harus ada terobosan-terobosan dari anggota LMDH dan dukungan dari Pemerintah.

Demikian antara lain disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, saat menghadiri Jambore Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) 2014 Eks Karesidenan Kediri yang berlangsung di Hall Jasa Tirta Bendungan Waduk Wonorejo pada Senin (20/01).

Dalam Kunjungan ke Tulungagung ini Menko Perekonomian Indonesia Hatta Rajasa bersama Menteri Kehutanan RI, Zulkifli Hasan, tiba di Bendungan Wonorejo disambut Bupati beserta Forpimda Tulungagung dan Bupati Trenggalek.

Menurut Menko Perekonomian Hatta Rajasa, LMDH dapat menjadi pilar ekonomi kerakyatan dan berjasa menjaga kelestarian hutan.

Seperti yang kita ketahui, bencana banjir yang disebabkan oleh tingginya curah hujan merupakan dampak dari pemanasan global yang salah satunya dipicu oleh berkurangnya hutan yang berperan sebagai paruparu dunia. Hal ini diharapkan menjadi motivasi LMDH untuk ikut berusaha melestarikan hutan.

Sementara itu dihadapan kedua menteri, Bupati Tulungagung Syahri Mulyo menyampaikan banyak hal tentang akan tumbuh kembangnya

perekonomian yang dipacu sebagian masyarakat yang berada di sekitar kawasan hutan. Seperti Kawasan Bendungan Waduk Wonorejo yang dikelilingi hutan, mempunyai banyak potensi yang bisa menjadi mata pencaharian masyarakat setempat. Mulai dari menanam rumput Gajah yang kemudian digunakan untuk menyuplai makanan bagi peternakan sapi perah yang menjadi pimadona masyarakat setempat.

Jambore LMDH se eks Karisedenan Kediri kali ini, diikuti tidak kurang dari 700 orang peserta dari 211 Perwakilan LMDH di Wilayah Kediri, Blitar, Nganjuk, Trenggalek dan Tulungagung. Selain sebagai ajang silaturohmi Jambore juga diisi dengan seminar tentang Kemandirian Lembaga Masyarakat Desa Hutan, dengan tujuan untuk menambah pengetahuan dan wawasan para Peserta. (dian)

Wabup Maryoto Bersama Warga Senam di CFD Tulungagung TULUNGAGUNG, SMN Car free day (CFD) yang telah ditetapkan Pemkab Tulungagung seputar di alun-alun dan beberapa jalan Protokol dalam kota, mendapatkan tanggapan positif dari masyarakat kota marmer ini, terbukti dalam pelaksanaan CFD setiap minggu pagi banyak dimanfaatkan masyarakat untuk melakukan aktifitas seperti olah raga maupun sekedar jalan-jalan untuk rekreasi sekaligus berkunjung ke Pendopo Kongas Arum Kusumaning Bangsa, yang memang dibuka untuk umum. Namun CFD di Tulungagung Minggu, 19 Januari 2014 berlangsung meriah lantaran di sisi timur alun-alun berlangsung lomba senam yang dibuka oleh Wakil Bupati Tulungagung Drs. Maryoto Birowo MM. Lomba senam terselenggara atas kerjasama Pemkab Tulungagung, Disbudparpora, Dishubkominfo dan Yamaha Indonesia ini diikuti ribuan Peserta. dihadiri

beberapa Kepala SKPD Pemkab Tulungagung diantaranya, Kabag Humas, Drs. Santoso Msi, Kabag Kesra Drs. Suyanto Msi, Kepala Disbudparpora Ir. Subardjo, Kepala Dishubkominfo Drs. Sukaji Msi, Kepala Bappeda Sudigdo Prasetyo dan Kepala BPKAD Hendry Setyaw Senam dimulai sekitar pukul 06.00 WIB dengan menempati jalan lingkar dan parkir timur alon-alon.

Wakil Bupati Tulungagung Drs. Maryoto Birowo MM dalam sambutannya antara lain mengajak seluruh masyarakat untuk menjaga kebersihan dan kesehatan. Salah satunya dengan berolahraga senam karena dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat.

Usai dilakukan acara pembukaan dilanjutkan dengan senam bersama-sama. Seluruh pesertapun mengikuti alunan musik dan gerakkan tubuh yang dipandu oleh dua orang instruktur senam. Usai senam para peserta masih berkumpul

Wakil Bupati Tulungagung Maryoto Birowo berbaur bersama masyarakat melakukan senam

ditempat tersebut lantaran fihak panitia menyediakan hadiah bagi para peserta degan cara mengundi kupon. Sedangkan berbagai hadiah dibagikan kepada para peserta yang beruntunt diantaranya berupa almari Es,kipas angin, magic com, helm dan mug.

Dimana untuk kegiatan Car Free

Day di Tulungagung ini menutup semua akses jalan masuk lingkar alun-alun, Jl. A. Yani barat dan Timur, Jl. Jaksa agung Suprapto, Jl.KH. Wakhid Hasyim dan Jl Diponegoro, hanya pejalan kaki dan kendaraan tak bermesin yang bisa masuk kawasan Car Free Day tersebut. (dian)

Bupati Mulyadi Resmikan Trenggalek Car Free Day

TRENGGALEK, SMN Kota-kota besar di Indonesia mulai merasakan betul dampak dari semakin banyaknya jumlah kendaraan bermotor yang angkanya terus meningkat hebat dari tahun ke tahun.

Tak dapat dipungkiri salahsatu dampak dari tingginya angka penggunaan kendaraan bermotor adalah semakin buruknya kualitas udara.

Setiap emisi yang dikeluarkan oleh kendaraan bermotor ke udara membawa serta gas atau zat yang sangat berbahaya bagi kesehatan.

Dalam rangka pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup dan pelaksanaan peningkatan kualitas hidup anak yang terkait tentang pendidikan, kesehatan, HAM, lingkungan, sosial

budaya agar anak dapat hidup tumbuh dan berkembang serta bisa berpartisipasi secara maksimal.

Maka diperlukan terciptanya ruang publik (masyarakat) yang terbebas dari asap kendaraan bermotor yang di kemas dalam program car freeday.

Program Car Free Day (Hari bebas kendaraan bermotor) ini diresmikan oleh Bupati Trenggalek Dr. Ir

Mulyadi, WR. MMT pada hari Minggu 26 Januari 2014 kemarin.

Program pencanangan program Car Free Day ini diramaikan dengan kegiatan bersepeda bersama dengan start di depan Pendopo. Car free day ini akan terus dilaksanakan setiap hari Minggu dari pukul 05.00 sampai 10.00 WIB.Danjugasenamaerobikbersama.

Car free day yang akan diselenggarakan di seputaran alun-alun ini juga berfungsi untuk memberi ruang bagi publik atau masyarakat untuk membangun interaksi sosial melalui olahraga yang mudah, murah dan rekreatif. Memberikan sarana prasarana bagi anak untuk berkreasi dan berekreasi di kotanya sendiri.

Dalam sambutannya, Bupati Mulyadi mengajak masyarakat Trenggalek untuk lebih berperan aktif dalam menjaga lingkungan

H. Imam Utomo Lantik Pengurus Baru PMI Bondowoso BONDOWOSO, SMN Ketua Palang Merah Indonesia (PMI) Jawa Timur H.Imam Utomo melantik pengurus PMI Bondowoso periode 2014-2019, yang digelar di pendopo Kabupaten Bondowoso, Rabu (22/1).

Mantan Gubernur Jawa Timur ini bangga warga Bondowoso bersedia menjadi pengurus PMI. Sebab, kegiatan yang dilaksanakan oleh PMI itu selalu berhubungan dengan aksi kemanusiaan, tuturnya.

Selain itu, pengurusnya masih muda-muda.

Namun demikian H. Imam Utomo menegaskan, kerja PMI ini tidaklah ringan, harus ikhlas dan berani berkorban. Keberadaan PMI Bondowoso, menurutnya harus bisa dirasakan masyarakat yang memang membutuhkan bantuan.

Sementara itu, Bupati Bondowoso, Drs. H. Amin Said Husni menyampaikan, sebagai gerakan kemanusiaan yang mengemban visi misi mulia, PMI Bondowoso harus mampu melaksanakan amanah dan bertanggung jawab. “Pemerintah Kabupaten akan memberikan support kepada PMI Bondowoso, sesuai kewenangan dan kemampuan yang ada,” ujarnya. “PMI harus

Suara Media Nasional

Tulungagung, Trenggalek, Blitar, Bondowoso

melakukan konsolidasi internal dan penyusunan program sebagaimana mestinya,” tambahnya.

Bupati bersyukur dan bangga mantan Gubernur Jatim, H. Imam Utomo, yang saat ini sebagai Ketua PMI Jatim berkenan hadir di Bondowoso, sekaligus melantik pengurus baru PMI Bondowoso.

Seperti diketahui, Palang Merah Indonesia (PMI) Bondowoso menetapkan susuran pengurus baru, pasca Musyawarah Daerah (Musda) PMI pada tanggal 4 Desember 2013 lalu.

Hasil Musda menetapkan Miftahul Huda SH sebagai Ketua.

Sedangkan untuk Sekretaris dipercayakan kepada H. Munandar SP.

Suasana pelantikan pengurus PMI Bondowoso

MM dan sebagai Bendahara yakni Drs. Heru Sukamto M.Si.

Menurut Sekretaris Formatur, Drs. H. Hidayat, M.Si, hasil kepu-

Edisi 120 / VI / 27 Januari - 1 Februari 2014

Gubernur Jatim Serahkan Bantuan Kepada Korban Banjir

Penyerahan bantuan korban banjir

BLITAR, SMN - Melalui Bupati Blitar, Gubernur Jawa Timur, Soekarwo menyerahkan bantuan kepada korban bencana banjir di Kelurahan Sutojayan, Senin (20/1). Bantuan sembako yang diserahkan secara simbolik tersebut diserahkan langsung oleh Bupati Blitar, H. Herry Noegroho yang didampingi Wakil Bupati Blitar, H. Rijanto. Bantuan berupa sembako dari Gubernur Jawa Timur kepada para korban bencana di Kelurahan Sutojayan dan Kelurahan Kedungbunder sebagai bentuk rasa empati Pemerintah Jawa Timur kepada masyarakat korban bencana banjir.

Dalam sambutannya, orang nomor satu di Kabupaten Blitar ini menegaskan, kawasan Sutojayan dan Kedungbunder merupakan daerah yang berpotensi banjir.

Mengingat, lokasi wilayah ini

berada pada cekungan. Daratan lebih rendah daripada posisi sungai. Ini juga dipicu , adanya penggundulan hutan 2004 lalu.

Akibatnya, air yang meluap dari wilayah Pangungrejo, Wonotirto membanjiri wilayah ini. Kendati demikian, Pemerintah Kabupaten Blitar tidak tinggal diam. Untuk meminimalisir bencana serupa, Pemkab. Blitar telah melakukan pengerukan. Bahkan kedepan, akan melakukan normalisasi sungai, sudetan. Bupati Blitar juga berpesan, agar masyarakat Sutojayan dan Kedungbunder tetap waspada.

Mengingat curah hujan diprediksi masih tinggi. Banjir yang terjadi akhir Desember 2013 lalu hendaknya tetap menjadikan masyarakat khususnya korban bencana tetap sabar, karena musibah tersebut tidak separah

seperti korban banjir di Jakarta maupun Madano, Sulawesi Utara.

Sebelumnya, Camat Suto-jayan, Eko Supriyadi dalam lapo-rannya menegaskan, Banjir terjadi pada 20 sampai 23 Desember 2013, kemudian banjir susulan pada 3 Januari 2013. Akibat banjir tersebut, beberapa tanggul di wilayah Kecamatan Sutojayan jebol. Diantaranya; 4 titik di Desa Bacem, 4 titik di Kelurahan Sutojayan. Dari beberapa tangkis/ tanggul yang jebol tersebut, masih ada sekitar 20 meter tangkis perbatasan Bacem-Sutojayan yang belum diselesaikan, termasuk tanggul di Belakang Balai Desa Bacem.

Sementara pemukiman warga yang terendam banjir di Kelurahan Sutojayan sebanyak 4 RW, 11 RT, 841KK dengan jumlah 2.658 jiwa. Sedangkan di Kelurahan Kedungbunder 1 RW, 2 RT, 56 KK jumlah warga sebanyak 150 jiwa. Bantuan baik dari Pemkab. Blitar maupun masyarakat sudah diserahkan kepada para korban. Hadir dalam kegiatan itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Blitar, Palal Ali Santoso, Kepala Dinas Kesehatan, Kasat Pol PP, Kepala BPBD, dan Kepala Dinas PU Cipta karya. Usai memberikan bantuan, Bupati beserta rombongan meninjau kembali beberapa tanggul yang jebol akibat banjir. (mam)

Kades Harus Penuhi Harapan Masyarakat BLITAR, SMN - Pada dasarnya pemimpin berpegang teguh kepada masyarakat. Untuk itu, seorang Kepala Desa (Kades) yang notabene pimpinan tertinggi di desa harus mengedepankan kepentingan masyarakat demi terwujudnya kesejahteraan mereka, memenuhi harapan mereka. Kepala Desa pemimpin desa sekarang dengan dahulu berbeda jauh. Jika dahulu identik dengan penguasa, saat ini sebagai pelayan masyarakat.

Hal ini diungkapkan Bupati Blitar, H. Herry Noegroho saat membacakan sambutan pada acara pelantikan dan pengambilan sumpah Kepala Desa Tlogo, Rahman Diyarto, Selasa (21/1) di Balai Desa Tlogo. Selain itu, Kades juga harus bisa menjadi pengayom, suri tauladan bagi warganya. Mengingat setelah dilantik, seorang kades telah menjadi Pamong Praja yang filosofinya adalah harus dapat ngemong dan memanage masyarakat dalam membangun desa yang muaranya adalah kehidupan masyarakat sejahtera.

Bupati saat melantik Kepala Desa Tlogo

Pasca pelaksanaan kegiatan pemilihan Kades, para kades yang baru saja dilantik juga harus dapat merangkul semua komponen yang ada di desa dengan tetap mengedepankan prinsip-prinsip musyawarah mufakat untuk menyelesaikan setiap permasalahan, utamanya yang menyangkut kepentingan masyarakat desa.

Bahkan juga harus loyal dan eksis kepeda pemerintah, memberikan motivasi kepada seluruh perangkat desa serta menciptakan situasi tetap harmonis.

Orang nomor satu di Kabupaten Blitar ini juga berpesan, Tahun 2014 yang merupakan

tahun Politik, yakni pemilihan anggota legislatif dan presiden serta wakil presiden, hendaknya masyarakat Tlogo juga bisa menciptakan kondisi tetap aman, kondusif, mengingat pemilihan Kepala Desa di wilayah ini sudah cukup baik.

Ini menunjukkan masyarakat semakin dewasa menyikapi pesta demokrasi. Pelantikan Kades Tlogo sesuai SK Bupati Blitar No.188/39/409.012/KPTS/2014, 20 Januari 2014 dihadiri oleh Wakil Bupati Blitar, H. Rijanto, Ketua DPRD Guntur Wahono, beberapa Kepala SKPD serta Muspika Kanigoro. (mam)

yang salah satunya dengan menghemat BBM. Untuk penetapan kawasan car free day sendiri terbagi atas lima zona. Zona Utara meliputi jalan alon-alon sampai depan kantor Sekreatiat Daerah untuk kawasan Kuliner. Zona Timur meliputi jalan dan tempat parkir depan pendopo digunakan untuk ajang kreatifitas anak dan senam khusus lansia. Zona

Selatan meliputi jalan selatan alonalon sampai pertigaan pasar sore untuk pedagang kaki lima non makanan. Zona Barat meliputi jalan dan tempat parker depan masjid agung digunakan untuk arena promosi dan layanan SKPD, BUMN, BUMD, perbankan dan perusahaan swasta. Zona Tengah meliputi kawasan alon-alon digunakan untuk senam aerobik, tempat

olah raga dan perpustakaan keliling.

Fasilitas untuk senam lansia aerobik, bersepeda, kreatifitas anak, outbond dan kuliner di area car free day siap menunggu dan menanti kehadiran kita. Untuk itu mari kita ikuti dan sukseskan secara bersama program ini untuk olah raga, berkreasi dan berekreasi serta menikmati wisata kuliner yang ada di lokasi car free day. (rud)

tusan pengurus PMI Bondowoso yang baru telah melalui mekanisme pelaksanaan rapat tim formatur sebagaimana amanat Musyawarah Daerah PMI. “Dari hasil rapat

formatur yang dihadiri oleh seluruh anggota lengkap, terpilihlah saudara Miftah beserta susunan pengurus yang lain,” katanya.

Selanjutnya, masih menurut

mantan Ketua PMI itu, susunan pengurus daerah PMI Bondowoso baru ini akan mendapatkan SK dan pengukuhan oleh pengurus wilayah PMI Jatim. (yus)

LINTAS TIMUR

Suara Media Nasional Edisi 120 / VI / 27 Januari - 1 Februari 2014

5

Probolinggo, Bondowoso, Gresik

Walikota Probolinggo Resmikan Islamic Center

Walikota Probolinggo HM. Buchori SH. MSi saat menandatangani Prasasti, yang disaksikan Kapolres Kota, Kajari Kota, Kepala Dinas PU serta para pejabat lainnya.

PROBOLINGGO, SM Gedung Islamic Center yang

dibangun selama dua tahun dan menghabiskan biaya sebesar Rp 7,5

miliar, dan sempat terlambat penyelesaiannya, serta Pemkot Probolinggo juga sempat mem-blacklist dua rekanan akhirnya bisa terwujud.

Walikota Probolinggo HM. Buchori SH. MSi, Rabu (22/1) meresmikan penggunaan gedung Islamic Center kota Probolinggo.

Hadir dalam acara tersebut selain Walikota dan Isteri Hj. Rukmini, juga hadir yaitu Wakil Walikota Drs. H. Bandyk Soetrisno. MSi, Sekda Drs. H. Jhony Haryanto. MSi, Komandan Kodim 0820, Kapolres Kota, Kepala Kejaksaan Negeri, Ketua Pengadilan Negeri, Asisten, Kepala Dinas, Kepala Bagian, Para

Satlantas Kota Probolinggo Tindak Tegas Pelanggar Jalur PROBOLINGGO, SMN Satlantas Kota Probolinggo melakukan upaya tertib lalulintas di wilayahnya melalui penindakan secara tegas terhadap para pengemudi, khususnya kendaraan besar, seperti bis, truk, trailer yang sembarangan memasuki kota Probolinggo dan melanggar jalur larangan serta waktu masuk yang ditentukan, agar tidak menimbulkan kemacetan dan kecelakaan, Kasatlantas Polres Kota Probolinggo AKP. Muklason SH menjelaskan, sosialisasi penertiban telah maksimal dilaksanakan melalui media radio, banner, rambu lalu lintas serta media lainnya. Namun karena keterbatasan anggota dan kesadaran berlalu lintas para pengemudi rendah, hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi Polri.

Menurut AKP. Muklason, personil yang hanya dua orang untuk setiap pos sangatlah tidak memadai, seharusnya idealnya ada empat orang personil untuk setiap pos. Kasat Lantas juga menjelaskan, jika ada kendaraan yang akan melakukan bongkar /muat di dalam kota, harus ada surat keterangan yang jelas mengenai lokasi DO bongkar atau

Kasat Lantas Kota Probolinggo AKP. Muklason.SH saat membenahi rambu-rambu yang selalu dilanggar oleh para pengemudi.

muat. Kendaraan akan diperbolehkan masuk kota setelah jalur sepi atau lewat jam 12.00 siang.

Jika terminal truk/bongkar muat sudah diresmikan, seluruh aktivitas bongkar muat harus dilakukan di terminal truk tersebut, sedangkan jika mau masuk kota, hanya boleh menggunakan kendaraan yang kecil saja, tuturnya.

Kasat Lantas menghimbau para pengemudi agar menyadari kondisi ini dan tidak melanggar jalur yang sudah ditetapkan demi tertibnya

lalulintas, Lebih lanjut Muklason menjelaskan, jika pengemudi tetap masuk dan melanggar, akan ditilang.

Dan jika sudah ditilang namun tidak jera, nanti akan dilakukan penahanan kendaraannya.

Kasatlantas berinisiatif Jalan Gatot Subroto sebelah utara dipasang portal, dengan ukuran tinggi yang ditentukan, ada beberapa kendaraan diperingatkan untuk tidak nekad masuk dan ada juga yang ditilang . (EDY)

Camat, serta para undangan.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Ir. Nurkamdani melaporkan terkait dasar dan pelaksanaan kegiatan tersebut. Pembangunan gedung ini bertujuan meningkatkan pelayanan maksimal kepada masyarakat yang ada dikota Probolinggo dan menggunakan anggaran APBD tahun 2012 dan 2013 yang pembangunannya secara bertahap, dengan total anggaran sebesar Rp 7,5 miliar.

Perinciannya, anggaran tahap pertama tahun 2012 sebesar Rp 5 miliar, tahap kedua tahun 2013 sebesar Rp 2,5 milyar, dilaporkan juga Nurkamdani juga melaporkan

mengenai luas area dan gedung, serta beberapa fasilitas Islamic Center tersebut, yang rencananya tahun ini akan ada anggaran perawatan dan pembenahan.

Walikota Probolinggo HM. Buchori. SH. M. Si mengatakan, gedung tersebut namanya diganti menjadi Gedung Islamic Center, karena berbagai usulan usulan dari masyarakat, dan juga karena gedung yang dibuat dua lantai ini nantinya berfungsi sebagai kantor. “Di lantai dua ada ruang ruang perkantoran yaitu kantor FKUB, kantor MUI, kantor NU, dan ormas ormas lainnya,” tuturnya.

“Dan pemerintah kota Probolinggo bertekat untuk memberikan

Sambutan Bupati Bondowoso

BONDOWOSO, SMN - Dari 23 kecamatan di wilayah Kabupaten Bondowoso yang menjadi tujuan pertama kunjungan kerja (Kunker) Bupati Bondowoso adalah Kecamatan Grujugan.

Awal tahun 2014 ini Kecamatan Grujugan dipilih Bupati Bondowoso menjadi tujuan awal kunkernya.

Kunjungan kerja ini dilakukan untuk melihat hasil pembangunan serta mendengar langsung aspirasi masyarakat.

Masyarakat kecamatan Grujugan menyambut antusias kedatangan Bupati di desanya. Seluruh kepala desa se kecamatan Grujugan, para tokoh masyarakat dan tokoh

Pelanggan PDAM Semakin Meningkat BONDOWOSO, SMN Untuk memenuhi kebutuhan akan kualitas pelayanan air minum bagi pelanggan, PDAM Kabupaten Bondowoso terus berupaya efektif dan efisien membenahi manajemen internalnya, sehingga dari tahun ke tahun jumlah pelanggan meningkat cukup signifikan.

Direktur Utama PDAM Bondowoso Mulyadi mengatakan pekan lalu, terjadi peningkatan jumlah pelanggan air minum. Hingga akhir tahun 2013, pelanggan yang tersebar di 12 unit pelayanan kecamatan telah mencapai 15.510 pelanggan. “Tahun 2013 jumlah pelanggan PDAM meningkat signifikan,” kata Mulyadi di sela peresmian peningkatan pelayanan PDAM di Kecamatan Tapen, Selasa (21/1/2013).

Menurutnya, seiring peningkatan jumlah pelanggan, ia akan terus berbenah sehingga bisa memberikan pelayanan memuaskan kepada

Walikota saat mendampingi Ketua Tim Penggerak PKK, Hj. Rukmini SH. MSi, saat menggunting untaian bunga pertada dibukanya gedung Islamic center.

Bappeda Kota Probolinggo Bentuk Forum CSR PROBOLINGGO, SMN Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Probolinggo menggelar pembentukan forum tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) Kota Probolinggo tahun 2014, bertempat di Hotel Bromo View yang dihadiri ratusan wakil perusahaan, Selasa (21/1).

Wakil Walikota Drs. H. Bandyk Soetrisno, M.Si, membuka forum CSR tersebut didampingi Asisten, Kepala Satker terkait, nara sumber dari Pemprov.Jawa Timur, dan para pelaku usaha.

Kepala Bappeda Ir. Imanto MM, melaporkan terkait dasar hukum dan tujuan diselenggarakannya pembentukan forum CSR ini adalah, memfasilitasi terbentuknya lembaga bagi dunia usaha untuk melaksanakan CSR. “Tujuannya adalah untuk percepatan pembangunan, demi mewujudkan kesejahteraan, serta kelestarian fungsi lingkungan hidup, forum

tanggung jawab sosial (CSR) ini bertujuan memantapkan dan mengembangkan sistem jejaring, kerjasama dan kemitraan dengan pihak lain agar memudahkan monitoring terhadap CSR itu sendiri.

Lebih lanjut Kepala Bappeda mengatakan, forum CSR ini bertugas menyusun, menata dan merancang kegiatan CSR sesuai tanggung jawab sosial dunia usaha, dengan memperhatikan kebijakan Pemkot.

Wakil Walikota Drs. H. Bandyk Soetrisno menyampaikan, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, berbagai upaya telah dilakukan Pemerintah lewat APBD, tetapi perbandingan antara yang dibantu dengan kondisi keuangan tidak sebanding.

“CSR ini barangkali sangat membantu, kaitannya dengan masalahmasalah yang ada di Kota Probolinggo ini, CSR berjalan cuma kondisinya saja yang kurang baik”, kata Wawali Bandyk Soetrisno.

Suasana saat acara pembentukan Forum CSR pada tanggal 21/01/2014.

H. Bandyk berharap, dari pertemuan ini menghasilkan produk kepengurusan forum yang melibat-kan semua unsur, agar bisa mem-berikan pertimbangan ke depan, dan program forum CSR ini agar sesuai dengan visi dan misi Pemkot.

Setelah acara pembukaan dilanjutkan pemilihan pengurus, dan melalui musyawarah menyepakati Gatot Iswoyo dari PT KTI, sebagai Ketua dan Sekretaris diper-

cayakan kepada Suhartini dari PRO TV, sedang Bendahara dipegang oleh Sonhaji dari Bappeda.

Forum CSR tersebut juga dibentuk Kelompok Kerja (POKJA) yang diantaranya Pokja Pendidikan, Kesehatan, Ekonomi, Sosial Masyarakat, Kantibmas dan Pokja Lingkungan Hidup, dan berdasarkan Mufakat seluruhnya bekerja sesuai rumusan program kerja forum yang masa kerjanya selama tiga tahun. (edy)

SMPN 1 Paiton Gelar Istighosah Berharap Lulus 100 Persen

Bupati Bondowoso Awali Kunker di Kecamatan Grujugan agama menghadiri pertemuan di pendopo Kecamatan Grujugan (22/ 1/2014).

Bupati menyampaikan perkembangan pembangunan dan capaian kerja Kabupaten Bondowoso, seperti indeks pembangunan manusia, pengentasan kemiskinan dan beberapa program prioritas pembangunan lainnya. Tak hanya itu, pria lulusan Tebu Ireng ini juga memotivasi warga masyarakat agar lebih giat lagi menciptakan inovasi bersama pemerintah.

Selain itu, untuk menyerap aspirasi masyarakat, beberapa Kepala Desa juga menyampaikan aspirasinya. Diantaranya ada yang menanyakan tentang pelayanan kesehatan masyarakat.

Sementara itu, Kepala Kecamatan Grujugan Drs. Moh Shadik saat acara berlangsung melaporkan seluruh kegiatan pembangunan di desanya, yang sudah dilakukan maupun yang akan dilaksanakan. (yus)

pelayanan yang terbaik kepada masyarakat”, katanya. (edy)

Para murid kelas IX SMPN 1 Paiton saat istighosah dalam rangka mencapai kelulusan pada ujian di tahun ajaran 2014

PROBOLINGGO, SMN Jelang pelaksanaan ujian tahun ajaran 2014 dalam beberapa bulan ke depan, berbagai upaya dilakukan oleh lembaga pendidi-

kan, salah satunya menggelas istighosah,Rabu, pekan lalu, seperti apa yang dilakukan oleh SMPN 1 Paiton agar seluruh siswanya meraih kelulusan seratus

persen.

Istighosah ini, selain dihadiri oleh siswa kelas IX, walimurid serta dewan guru, tampak hadir Bupati Probolinggo, Hj Tantri, Kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo Tutug Edi Utomo, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Paiton serta muspika setempat.

Edi Santoso, Kepala SMPN 1 Paiton dalam sambutanya mengungkapkan, istighosah digelar sebagai upaya mencapai kelulusan seratus persen bagi siswanya. “ Selain belajar siswa harus berdoa, melalui istogisah ini momen yang pas untuk kita berdoa,” ujarnya.

Edi Santoso juga menjabarkan rangkaian prestasi yang raih oleh siswa-siswinya baik dalam

bidang akademik maupun non alkademik baik tingkat regional maupun nasional.

Bupati Probolinggo HJ. Puput Tantriana Sari SE, mengungkapkan bahwa jangan hanya jelang ujian untuk berikhtiar, tapi lakukan setiap saat dan setia waktu,” Jangan berikhtiar jika hanya ada perlunya saja,” katanya.

Lebih lanjut Hj. Tantri mengatakan, “Atas nama Pemerintah Kabupaten Probolinggo, apa yang dilakukan oleh SMPN 1 Paiton yakni menggelar istigosah merupakan sebuah contoh positif, Hal tersebut mengingat banyak lembaga di luar Kabupaten Probolinggo hanya mengejar pintar secara akademik tanpa diimbangi moral yang baik”. (EDY)

Tersangkut Jaringan Teroris Warga Kota Probolinggo PROBOLINGGO, SMN Banyak warga kota Probolinggo yang terkejut dan seolah tidak percaya bahwa seorang Isnaini Ramdhoni (Doni) menjadi terduga teroris, terlebih setelah tertangkap Doni di Surabaya dengan temannya (20/1) lalu.

Dalam pengembangannya Densus 88 Anti Teror melakukan penggeledahan di Rumah orang tua Doni yang ada di wilayah kelurahan Kebonsari kulon kota

Probolinggo dan dirumah kosnya.

Penggeledah rumah kos dan rumah orang tuanya Doni ini sempat mengundang perhatian warga kota PRobolinggo dan dalam penggeledahan tersebut terlihat ditemukan barang bukti, yang informasinya berupa Black Powder (serbuk hitam) serta Dokument, yang diindikasikan sebagai barang bukti dan dibawa langsung oleh Tim Densus untuk diidentifikasi. (edy)

Suasana saat Densus 88 Anti Teror melakukan penggeledahan di rumah orang tua Doni di Kelurahan Kebonsari Kulon.

Gedung DPRD Gresik Terbakar Sambutan dirut PDAM Bondowoso

pelanggannya. Untuk meningkatkan pelayanan, pihaknya bekerjasama dengan dengan perbankan agar memudahkan pelanggan membayar tagihan, bahkan bisa dilakukan secara online.

Sementara, Wakil Bupati Bondowoso, KH. Salwa Arifin mengapresiasi pelayanan PDAM yang

terus membaik. Hal ini bisa dibuktikan dengan minimnya pelanggan yang mengeluh.

Untuk itu, Kiai Salwa, sapaan akrabnya berharap PDAM bisa meningkatkan lagi pelayanan baik kepada masyarakat, kinerja maupun program sehingga dapat memberdayakan masyarakat, tuturnya. (yus)

Petugas PMK Gresik melakukan pembasahan di gedung DPRD Gresik yang terbakar, Jumat (24/1/2014)

GRESIK - Lantai dua Gedung DPRD Gresik, terbakar pada Jumat (24/1/2014) siang. Kebakaran tersebut, diduga disebabkan korsleting,

dan hingga saat ini petugas pemadam kebakaran masih melakukan pembasahan. Kebakaran tersebut terjadi seusai salat Jumat.

Saat jemaah sedang melaksanakan salat, tiba-tiba seorang staf DPRD Gresik bagian Risalah dan Persidangan (Risdang), berteriak ada kebakaran. “Kebakaran-kebakaran-kebakaran”, teriak staf DPRD Gresik tersebut.

Anggota DPRD Gresik yang salat di halaman gedung, langsung menghentikan salat dan menghubungi petugas pemadam kebakaran. Tidak lama, sebuah unit PMK langsung datang. Posisi kebakaran yang ada di lantai dua membuat petugas PMK kesulitan menjangkau titik api.

Namun, satu jam kemudian api berhasil dipadamkan. “Dari informasi yang saya dapat ada AC yang konsleting di belakang. Sudah ditangani PMK,” kata Ketua DPRD Gresik, Zulfan Hasyim, usai Sholat Jumat.

Dari pantauan Koran ini, gedung yang terbakar berada di depan toilet lantai dua. Ada tumpukan sampah dekat blower AC. Belum sempat merambat ke blower AC, api sudah berhasil dipadamkam. (sus/par)

PUBLIK

6

Suara Media Nasional

Karisidenan Madiun

Edisi 120 / VI / 27 Januari - 1 Februari 2014

Pemkab Madiun Batal Jual Aset

Rencana Penggantian Mobil Dinas Baru Bupati Magetan, Menuia Kontroversi

Ilustrasi

MAGETAN, SMN - Rencana pengadaan mobil dinas (mobdin) Bupati Magetan H Sumantri dan Wabup Samsi yang belum-belum sudah menuai protes, langsung direspon Plt Sekda Mei Sugiartini. Pembelian alat transportasi untuk kepala daerah dan wakilnya itu ternyata sudah diagendakan jauh hari karena mobdin yang ada dinilai tak lagi layak. “Ini sudah kami ajukan penghapusan untuk mobil dinas bupati yang ada sekarang”, terang Mei

Sugiartini, kemarin (15/1).

Mobdin bupati yang akan dilelang itu adalah Nissan Terrano nopol AE 17 NP dan Toyota Camry nopol AE 432 NP. Mobil jenis SUV dan sedan itu biasa dinaiki Sumantri saat menjalankan aktivitas kedinasannya selama ini.

Nissan Terrano itu keluaran 2003 itu dan warisan Bupati Saleh Mulyono. “Yang sedan Camry itu kondisinya juga sudah tidak layak”, ungkapnya.

Menurut Mei, pengadaan

mobdin bupati-wabup merupakan hal wajar. Selama menjabat kepala daerah dan wakil kepala derah, Sumantri dan Samsi belum pernah menikmati fasilitas mobil baru. Kurun lima tahun terakhir, pengadaan mobil anyar diperuntukkan pejabat struktural atau inventaris dinas. Seperti, Suzuki MPV untuk para camat dan Nissan Grand Livina bagi kepala bagian di lingkup sekretariat daerah. “Ini murni untuk menunjang kinerja.

Apalagi mobilitas bupati dan wabup cukup tinggi”, terangnya.

Mei membantah jika mobdin baru bupati dan wabup adalah Toyota Fortuner. Klasifikasi pengadaan tidak menyebut jenis dan merek. Dokumen tender sebatas merinci spesifikasi kendaraan. “Jenis dan mereknya tidak menjadi soal tetapi spesifikasinya harus sesuai permintaan. Tidak harus Fortuner seperti yang dikabarkan”, jelasnya.

Namun, dia membenarkan anggaran yang diploting untuk pengadaan dua mobdin tersebut senilai Rp 1,2 miliar.

Dana semiliar lebih itu sebenar-

nya sudah tertera di APBD 2013 namun tender gagal dilaksanakan lantaran tidak ada rekanan yang menga-jukan penawaran. Dengan besaran yang sama, pemkab kembali menganggarkannya diAPBD 2014.

“Tahun ini mudah-mudahan dapat terealisasi karena kami sudah mengajukan penghapusan mobil dinas bupati”, paparnya.

Mei menampik jika pengadaan kendaraan operasional bupati-wabup dianggap mengambur-amburkan anggaran.

Sebab, pengadaan fasilitas penunjang bagi kepala daerah sudah diatur dengan perundang-undangan. Apalagi, fasilitas yang ada sekarang sudah tidak layak. “Aturannya sudah jelas”, tegas Mei. Dwi Astuti Zulaikah, kepala Bagian Umum menambahkan, anggaran pengadaan mobdin bupati-wabup sudah disetujui DPRD. Mobil dinas itu bakal dipakai menunjang kinerja, bukan untuk kepentingan pribadi. “Pemanfaatannya sudah jelas, setiap tahun juga diperiksa BPK. (her)

Lolos CPNS, Dua Peserta Mundur MAGETAN, SMN - Persaingan sedemikian ketat tak menyurutkan niat dua CPNS yang dinyatakan lolos seleksi di Pemkab Magetan untuk mundur. Keduanya resmi mengajukan surat pengunduran diri tanpa dilampiri alasan jelas.

Dua peserta seleksi untuk formasi kependidikan yang memilih mundur itu berasal dari Ngawi dan Tulungagung.

“Kami sedang memproses pengunduran diri yang bersangkutan. Untuk identitasnya sengaja dirahasiakan”, terang Suko Winardi, kepala BKD (Badan Kepegawaian Daerah) Magetan, kemarin (17/1).

Pihaknya masih menelusuri alasan dua CPNS asal luar daerah yang mundur itu.

Dugaan awal antara diterima bekerja di tempat lain atau tidak terpenuhinya persyaratan administrasi. Suko mengaku harus mengirim berita acara pengunduran diri dua peserta seleksi itu ke Kemenpan dan RB di Jakarta. “Kalau informasi awal yang kami terima, keduanya sudah diterima di tempat lain”, urainya.

BKD tetap menjalankan mekanisme sanksi ke peserta lolos seleksi yang mengundurkan diri berupa denda sebesar Rp 25 juta perkepala. Denda itu mengikat ke seluruh pelamar yang dinyatakan lolos. “Kan sudah ada aturannya. Kami tinggal menjalankan saja, denda tetap kami kenakan”, jelas Suko.

Pihaknya masih menunggu instruksi dari Kemenpan dan RB untuk menindaklanjuti pengunduran diri dua CPNS itu.

Sebab, penentuan hasil seleksi sudah menjadi kewenangan kementerian. “Apakah akan dibiarkan lowong atau mungkin ada proses lain, itu terserah pusat. Kami tinggal menjalankannya”, papar Suko.

Dia menyayangkan keputusan mundur yang diambil dua CPNS dari jalur kependidikan tersebut. Tak hanya menyisakan proses administrasi yang ribet, pemkab ikut dirugikan terkait pemenuhan kuota tenaga pendidik. Apalagi, kekurangan guru SD masih mencapai ratusan. “Kami sudah bersusah payah meminta

Ilustrasi pengumuman CPNS

ke Kemenpan untuk merekrut CPNS. Tapi setelah dinyatakan diterima malah mengundurkan diri”, ucapnya.

Ditanya apakah ada rencana rekrutmen CPNS tahun ini, Suko belum berani berkomentar. Sebab, kewenangan sepenuhnya berada di tangan Kemenpan dan RB. Daerah sebatas pelaksana di lapangan.

“Di media sudah ramai diberitakan tapi kami belum diberi tembusannya. Kami belum berani ngomong masalah ini”, jelas Suko.

Dia sempat menyinggung kepastian pengumuman CPNS dari jalur honorer kategori 2.

Jika tidak ada perubahan, hasil

seleksi bakal diumumkan Januari ini. Namun, pihaknya belum berani menyebut kepastian tanggal. “Ya ditunggu saja.

Takutnya nanti ada keterlambatan lagi seperti yang jalur umum beberapa waktu lalu”, ungkapnya.

Honorer yang mengikuti seleksi sebanyak 790 orang.

Pemerintah mengambil kebijakan hanya mengambil 20 persen saja se-Indonesia. Peserta yang dinyatakan lolos dapat ditempatkan di mana saja tanpa memandang domisili honorer.

“Ini seleksi pusat, kewenangan penempatan tetap di tangan Jakarta”, tandasnya. (her)

Telanjur Dilunasi, Utang Pekerjaan NGAWI, SMN - Proyek peningkatan jalan ruas Teguhan-Jatigembol yang dibiayai APBD hingga kini tak kunjung rampung. Padahal, Dinas Pekerjaan, Umum, Bina Marga, Cipta Karya (DPU BMCK) dan Kebersihan sudah membayar lunas ke CV Selo Putro Mandiri, rekanan yang mengerjakan proyek senilai Rp 1,3 miliar tersebut.

Kondisi itu mengakibatkan proyek tersebut mendapat rapor merah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) hingga auditor meminta satker terkait menerapkan denda. Tapi, suara pesimistis muncul lantaran duit proyek telanjur dibayarkan.

“Saya nggak yakin dendanya dibayar, apalagi uang sudah ditransfer penuh, walaupun pengerjaan belum 100 persen atau masih utang pekerjaan”, ujar sumber internal di DPU BMCK dan Kebersihan Ngawi yang meminta namanya tidak

Ilustrasi

dikorankan kemarin (20/1).

Sumber tersebut menduga pencarian duit 100 persen itu tak lepas dari adanya komitmen “di bawah tangan” antara rekanan dengan DPU BMCK dan Kebersihan terkait proyek peningkatan jalan tersebut.

Padahal, sesuai ketentuan, pembayaran dilakukan berdasarkan pengerjaan fisik di lapangan. “Harusnya pekerjaan selesai baru dibayar, tidak seperti ini”, kata sumber itu.

Belum selesainya pengerjaan peningkatan ruas jalan alternatif Teguhan-Jatigembol itu dikeluhkan sejumlah warga.

“Sudah nggak kunjung selesai, pengerjannya clong-clong”, ujar Suwarno, salah seorang warga Kerten, Desa Teguhan.

Dia mengatakan, proyek tersebut dikerjakan sejak sebulan lalu. Titik pengerjaan di Dusun Melok Wetan, Desa Sirigan hingga Dusun Kerten, Desa Teguhan. Menurutnya, pengerjaan kali terakhir dilakukan Jumat (18/1) lalu. Kemarin sekitar pukul 10.00 dia sempat mengamati tidak ada seorang pun pekerja yang melakukan pengerjaan. Sementara, alat berat untuk memadatkan aspal teronggok di depan rumah sa-

lah seorang tetangganya.

“Kalau sampai Pasar Kerten, kekurangan pengerjaan sekitar 400 meter”, ungkapnya.

Kabid Pembangunan DPU BMCK dan Kebersihan Ngawi Winulyo mengatakan, mandeknya proyek tersebut karena rekanan kesulitan menyediakan aspal. Itu menyusul tingginya permintaan di tingkat penyedia, meski sudah berupaya mendatangkan dari luar daerah seperti Jombang, Mojokerto, Tuban, Ponorogo, dan Sragen.

Menurutnya, peningkatan jalan yang dimulai pada 24 Oktober 2013 itu seharusnya rampung 23 Desember 2013.

“Memang belum selesai dan rekanan kesulitan mendatangkan aspal”, ungkapnya.

Diakuinya proyek tersebut bagai buah simalakama bagi pihaknya karena belum selesai pengerjaan sudah dibayar 100 persen. Winulyo menyebut pihaknya sudah memberikan

Ilustrasi

ADD Desa Gandul Tahun Ini Diblacklist MADIUN, SMN - Sebagian warga Desa Gandul, Kecamatan Pilangkenceng, Kabupaten Penggunaan kusak kusuk dengan penggunaan duit Alokasi Dana Desa (ADD).

Pasalnya, laporan pertanggungjawaban ADD 2013 masih nyantol. Hingga kini Lpj untuk termin kedua ADD senilai Rp 39.586.000 belum diserahkan ke kecamatan maupun BPD setempat. “Kami mendapat informasi seperti itu, dari BPD menggelar rapat terkait LPj ADD khususnya pembayaran tahap kedua. Tapi Pak Kades tidak hadir”, ujar Camat Pilangkenceng, Edy Djuwari, kemarin (20/1).

Sesuai data Kecamatan Pilangkenceng, pencairan ADD di Desa Gandul terdiri dari tahap I dan II. Tahap pertama senilai Rp 39.586.000 sudah dicairkan 2013 lalu. Dana itu 30 persen untuk operasional pemerintahan dan 70 persen pemberdayaan atau sarana prasarana di desa. “Untuk tahap pertama, tidak ada masalah pertanggungjawabannya. Hanya yang tahap kedua dengan nilai yang sama, sampai saat ini belum jelas”, papar Edy. Pihak kecamatan mengaku tidak tahu terkait pencairan ADD tahap II tersebut. Sebab, pencairannya tanpa rekomendasi camat. Padahal, pencairan ADD selama ini harus melengkapi SPj tahap sebelumnya dan harus mendapat rekomendasi dari camat. “Nggak tahu kenapa kok ADD Gandul tahap kedua bisa cair, dari kecamatan tidak ada rekomendasi. Padahal, 17 desa lainnya yang ada di Pilangkenceng pencairannya berdasar rekomendasi kecamatan. Meski pencairan dari Bank Jatim ke rekening desa, tetap harus ada rekomendasi camat”, tutur camat.

Mantan Kabid SMA/SMP, Dindik Kabupaten Madiun ini mengatakan, pihak kecamatan sudah mewarning 18 desa di Pilangkenceng untuk menyelesaikan LPj ADD maupun bantuan keuangan lain yang masuk APBDes. Yakni, paling lambat 15 Januari lalu. Surat tersebut sudah dikirim ke masing-masing pemerintah desa. “Sudah dikirim semua, dari 18 desa yang ada, 17 desa sudah klir. Hanya Gandul yang belum selesai”, tuturnya.

Menurut Edy, BPD setempat sudah mendatangi untuk menyampaikan informasi terkait belum adanya kejelasan LPj ADD 2013 tahap kedua di Desa Gandul. Padahal, BPD sudah menggelar rapat pekan lalu untuk mencari solusi masalah tersebut. Namun, Kades Gandul, Bambang Hariyanto tidak hadir saat rapat. “Kesimpulan dalam rapat BPD cukup simpel, tidak akan membawa masalah ini ke ranah hukum.

Namun meminta kades mempertanggungjawabkan ADD tahap dua itu”, terangnya.

Rencananya, pihak kecamatan bakal memanggil Kades Gandul, Bambang Hariyanto pekan ini untuk dimintai keterangan terkait LPj tersebut. Selain itu, mencarikan solusi agar ADD kedua bisa dipertanggungjawabkan. “Pokoknya, pekan ini kami panggil yang bersangkutan untuk segera mengklirkan ADD. Sebab, LPj ini penting sebagai dasar rekomendasi pencairan ADD 2014”, katanya.

Kasi Tata Pemerintahan Kecamatan Pilangkenceng, Hariyono mengatakan, mekanisme pencairan ADD 2014 masih sama. Yakni, dilaksanakan dua tahap. Pihak kecamatan meminta Bank Jatim tidak mencairkan ADD sebelum ada rekomensasi dari camat meski Kepala Desa dan Bendahara Desa berusaha mencairkan anggaran itu bersamaan. “Harus ada rekomendasi dari kecamatan, LPj tahun sebelumnya juga harus rampung”, katanya.

Menurut Hariyono, rencananya hari ini (21/1) tim monotoring dari Bapemas dan Pemdes akan turun ke Pilangkenceng. Langkah ini dilakukan untuk memonitor LPj ADD di masing-masing desa. “Besok tim monitoring akan melakukan pengecekan”, jelasnya.

Wartawan Suara Media Nasional mencoba mengkonfirmasi masalah ADD tersebut ke Kades Gandul, Bambang Hariyono. Tapi handphone tidak aktif, dan saat dicek di kantor desa juga tidak ada. (Sy) alternatif pembayaran sesuai pengerjaaan dan bukti fisik di lapangan. Namun, kata dia, rekanan meminta pembayaran full dan berjanji menyelesaikan pengerjaan sesuai ketentuan.

Winulyo tidak menampik jika kondisi itu menjadi temuan

BPK dan meminta pihaknya untuk memberlakukan denda berdasar hari keterlambatan pengerjaan. “Tetap akan kami denda. Kami serius, tidak main mata atau kongkalikong”, tegasnya. (Sy)

MADIUN, SMN Pemkab Madiun gamang menjual sebagian asetnya yang berada di Kota Madiun.

Meski sudah menentukan harga jual pada 2013 lalu, pemkab memastikan urung menjual sejumlah aset di beberapa titik. Misalnya, dua rumah dinas di Jalan Ahmad Yani Kota Madiun, rumah dinas di Jalan Salak , dan eks kantor Dinsos Jalan Diponogo-ro. “Aset-aset itu lokasinya staregis, sepertinya eman-eman kalau dijual. Harga tanah dari tahun ke tahun kan naik”, kata Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPK-AD) Kabupaten Madiun, Rori Priambodo, kemarin (21/1).

Menurut Rori, ada satu aset yang kemungkinan besar dijual. Yakni lahan seluas 300 meter persegi di Kelurahan Demangan, Kota Madiun. Lahan itu dijual karena letaknya berada di tengah permukiman dan tidak strategis.

Dijelaskan, mekanisme sewa dinilai lebih menguntungkan. Selain mendapat duit segar, aset tidak hilang dan tetap menjadi milik pemkab. “Saran dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Madiun juga lebih baik disewakan, lebih menguntungkan. Kami akan mencoba saran itu”, tambahnya.

Pendapatan dari sewa itu akan digunakan pemkab untuk pengadaan tanah di pusat pemerintahan di Mejayan. Pasalnya, lahan yang dibutuhkan untuk pembangunan ibu kota kabupaten yang baru masih kurang. Dari kebutuhan 36 hektare baru terealisasi 25 hektare. “Kami membutuhkan 11 hektare lagi untuk pembangunan pusat pemerintahan”, jelasnya.

Terkait kondisi aset lainnya yang saat ini masih berada di Kota Madiun, misalnya bekas kantor KPUD atau satker lain, pemkab juga belum berniat menjual. Dia berdalih, kantor-kantor tersebut masih digunakan untuk pelayanan.

“Ya lihat perkembangan lah, nggak buru-buru”, katanya.

Dijelaskan Rori, tahun ini anggaran pengadaan tanah tetap dialokasikan, sekitar Rp 5,25 miliar. “Estimasi kami, pengadaan tanah pusat pemerintahan sekitar Rp 2 miliar”, katanya.

Diberitakan sebelumnya, selama dua tahun berturut-turut, yakni 2012-2013, pemkab sudah berniat menjual sejumlah aset yang ada di Kota Madiun. Bahkan, pemkab sudah menggandeng pihak ketiga untuk menentukan nilai jual. (Sy)

Pemberitahuan Pencabutan Izin Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya Disampaikan Lewat SMS

Kantor Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya

MADIUN, SMN - Sejumlah nasabah PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya di Madiun, Jawa Timur, mengeluh karena premi yang dibayarkan setiap bulan tidak sepenuhnya dikembalikan. Ini menyusul adanya pencabutan izin lembaga keuangan non perbankkan ini, oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sejak 18 Oktober 2013.

Nasabah juga menyayangkan pihak manejemen PT Asuransi Bumi Asih Jaya yang memberitahukan pencabutan ijin asuransi hanya melalui pesan singkat (SMS).

Menurut salah seorang nasabah, Ida Alfiyanti, selama ini dirinya sudah membayar premi dengan total sebesar Rp 16 juta. Namun baru dikembalikan Rp.6 juta. Pihaknya juga sudah mempertanyakan nominal premi yang akan dikembalikan. Namun pihak manejemen hanya meminta nasabah untuk mencantumkan nomer rekening untuk penyaluran premi. Tapi rata-rata nasabah tidak mau memberikan nomor rekening. Alasannya, uang yang diterima tidak sebanding dengan premi yang telah dibayarkan.

“Kalau saya memberikan nomor rekening, ya itu untuk iming-iming saja. Soalnya kalau dikembalikan sepenuhnya kan tidak mungkin. Apalagi pihak manejemen juga tidak tahu berapa persennya. Paling yang dikembalikan kalau tidak 50 ya 60%. Itupun kata pihak manejemen pengembaliannya tidak bisa sekarang. Tapi masih harus menunggu paling cepat 6 bulan lagi”, terang Ida, kepada wartawan, Selasa (21/1/ 2014).

Sementara itu, Pimpinan Cabang PTAsuransi Jiwa Bumi Asih Jaya Semarang yang juga bertanggung jawab di Madiun, Maskur, membenarkan jika OJK telah mencabut ijin perusahaan asuransi ini. Pencabutan izin dilakukan, karena pihak asuransi gagal memenuhi kewajiban penambahan modal sebesar Rp 1,02 triliun. Baik melalui asuransi lain maupun melalui pemegang saham.

Sedangkan terkait adanya nasabah yang tidak mau memberikan nomer rekening, Maskur menambahkan pihaknya tidak memaksa dan akan ditindaklanjuti oleh OJK. “Kewajiban untuk membayar klaim-klaim semua kisarannya Rp 1,02 triliun. Jadi kemampuan perusahaan untuk menyelesaikan kewajiban itu kisaran 140%. Ini diambil suatu kebijakan bahwa perusahaan hanya sanggup membayar kurang lebih 50% kepada nasabah. Kalau nasabah tidak setuju, ya sudah. Kalau tidak setuju ya menunggu apakah nanti ada keputusan dari OJK atau bagaimana kan semua masih nunggu”, terang Maskur, kepada wartawan.

Selain tidak dapat membayar kewajibannya, lanjut Maskur, pencabutan ijin juga dikarenakan banyaknya komplain dari nasabah ke OJK karena klaim lambat. Sehingga OJK melakukan audit ke kantor-kantor cabang dan ditemukan keterlambatan pembayaran klaim asuransi. (Sy)

Suara Media Nasional Edisi 120 / VI / 27 Januari - 1 Februari 2014 REOG PONOROGO

PONOROGO

REPORTASE

7

Pokdarkum 18

Kapolres Ponorogo Kukuhkan Pokdar Kamtibmas di Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo Kapolres Ponorogo memakaikan rompi pada ketua Pokdarkamtibmas kecamatan Ngrayun

PONOROGO, SMN - Pokdar Kamtibmas Adalah kepanjangan dari Kelompok Sadar Keamanan dan Ketertiban Masyarakat, yang mana mayarakat dengan kesadarannya dalam menjaga keamanan dan ketertiban lingkungannya sendiri agar selalu aman dan kondusif,

tentunya hal tersebut tidak lepas dari Kepolisian.

Kapolres PonorogoAKBP Iwan Kurniawan, SIK M.Si pada hari kamis mengukuhkan Pokdar Kamtibmas yang ke-18 di wilayah sektor kecamatan Jetis yang bertempat di Coper, untuk Ketua

Kecamatan diketuai oleh M Toha dan perwakilan dari masing-masing desa oleh Budi Hariyanto Bchk dari 21 kecamatan yang dikukuhkan kemarin 21/1/2014, acara giat tersebut berlangsung dengan khidmat yang dihadiri oleh Muspika, Pejabat Polres, dan segenap anggota Pokdar Kamtibmas.

Adapun tata cara yang berlangsung yaitu persiapan pasukan Pokdar Kamtibmas kemudian dilakukan pemakaian rompi yang dilaksanakan oleh Kapolres Ponorogo.

Lebih lanjut Kapolres Ponorogo menjelaskan, Citra Bhayangkara

atau Pokdar Kamtibmas ini sudah tidak diragukan lagi, karena hal tersebut terbentuk dilandasi oleh undang-undang sehingga memiliki legalitas yang kuat, dalam hal ini kami sebagai Pembina akan menurunkan dan melibatkan Binmas, kami juga bersineginergi dengan pemerintahan dan TNI sehingga dapat terjaga situasi yang aman tentram dan kondusif di wilayah masing-masing, masih kata Iwan, Citra Bhayangkara mempunyai fungsi untuk melakukan upayaupaya pencegahan peristiwaperistiwa kejahatan dan kriminalitas

karena pada dasarnya masyarakat tidak ingin menjadi korban dari suatu kejadian, pungkas Iwan.

Sementara itu masih ditempat yang sama, camat wilayah kecamatan Ngrayun Mardiyanto mengungkapkan,” Saya mewakili masyarakat Ngrayun berterimakasih kepada Kapolres Ponorogo AKBP Iwan Kurniawan Sik Msi dan Kapolsek Ngrayun AKP Darmana yang mana mau peduli sekali dengan keamanan dan ketertiban masyarakat Ngrayun pada khususnya dan masyarakat Ponorogo pada umumnya, dan saya akan berusaha membantu Kepoli-

Kapolres Ponorogo foto bersama anggota Pokdarkamtibmas dan camat Ngrayun.

sian untuk menciptakan situasi yang aman dan kondusif di wilayah

Ngrayun semampu saya,”Ungkap Mardiyanto. (Wied)

2014, eks RSUD Bakal Disulap Jadi Kantor Imigrasi

Ilustrasi rumah tersaou angin beliung

Amuk Beliung di Pacitan, Belasan Rumah Rusak PACITAN, SMN - Setidaknya 13 rumah milik warga Dusun Karang Tengah, Desa Sanggrahan, Kecamatan Kebonagung, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur, rusak diterjang angin puting beliung, Selasa siang, 21 Januari 2014. Kerusakan parah umumnya pada bagian atap, lantaran terempas angin kencang dan kejatuhan pohon saat hujan deras.

“Kerusakannya masuk kategori ringan dan sedang,” kata Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Pacitan, Didit Maryanto.

Menurut dia, tidak ada korban jiwa ataupun luka-luka akibat bencana alam tersebut. Namun, kerugian materiil ditaksir mencapai puluhan juta rupiah.

BPBD belum bisa merinci nilai nominal kerugian secara pasti karena masih melakukan pendataan di lapangan. “Kami bersama jajaran petugas kecamatan, polsek, koramil, dan masyarakat masih bergotong royong untuk melakukan evakuasi,” ujarnya.

Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik BPBD Pacitan Pujono menambahkan, terjangan angin puting beliung juga telah merusak sebelas rumah warga Dusun Ngobyok, Desa Sumberejo, Kecamatan Sudimoro, pada Senin, 20 Januari 2014. Beruntung, bencana alam tersebut juga tidak menelan korban jiwa meski kerugian materiil mencapai puluhan juta rupiah.

Hingga kini, Pujono mengatakan bahwa BPBD baru sebatas mendistribusikan bantuan sembako kepada para keluarga korban amukan puting beliung. Paket bantuan itu antara lain berisi lima kilogram beras dan lima bungkus mie instan. “Untuk bantuan perbaikan rumah akan kami ajukan dulu ke bupati setelah data-data lengkap,” ujarnya.

Menurut Pujono, selain rawan puting beliung, wilayah Pacitan juga rentan terhadap bencana tanah longsor dan banjir. Karena itu, pihak BPBD berharap warga meningkatkan kewaspadaan selama musim hujan berlangsung. (yon)

Wabup bersama Sekda saat peninjauan Beacukai

PONOROGO, SMN Gedung atau bangunan bekas rumah sakit umum daerah yang sekarang ini kosong dikarenakan rumah sakit milik daerah telah berpindah tempat bakal dimanfaatkan untuk kantor imigrasi yang nantinya bakal menjadi sentra pelayanan imigrasi bagi masyarakat

Ponorogo dan sekitarnya.

Menanggapi hal ini Bambang Tri Wahono Kepala DPPKAD Ponorogo, mengatakan, Salah satu aset pemkab yang sekarang ini sudah tidak lagi dipergunakan sebagai rumah sakit umum daerah, “maka kemarin kita selaku pemerintah Daerah sudah melakukan komuni-

kasi dan koordinasi dengan Dirjen Imigrasi dimana bangunan Eks RSUD lama itu bakal dijadikan kantor imigrasi,”ujarnya.

Tanggapan positif dari dirjen pajak jelas membuat langkah mulus Ponorogo mempunyai kontor imigrasi, “dari pihak imigrasi juga sudah melakukan survey dan lain sebagainya dan kemungkinan gambar layoutnya sekarang juga sudah ada,”jelasnya.

Rehab ini nantinya memakan anggran sebesar 1 milyard dan dimungkinkan yahun ini sudah dimulai untuk pengerjaan, “yang jelas tahun ini namun pertengahan atau akhir tahun saya belum bisa memastikannya,”ungkapnya.

Lebih lanjut Bambang menambahkan, Banyak pertimbangan kenapa di Ponorogo dibangun kantor imigrasi, karena Ponorogo merupakan salah satu kantong TKI

terbesar di Jawa Timur selain itu juga daerah atau kota disekitar Ponorogo juga bisa memanfaatkan bilamana membutuhkan pelayanan keimigrasian. “Semua itu yang memang menjadi pertimbangan kita maupun dari dirjen imigrasi,”imbuhnya.

Sedang untuk pengelolaannya tetap dari dirjen keimigrasian jadi disini hanya sarana dan prasana saja, “pengeloaannya tetap dari keimingrasian bahkan mulai dari peralatan IT atau bahkan sampai tenaga profesionalnya,”pungkasnya. (Wid)

RSUD dr Harjono lama yang akan disulap jadi Imigrasi

Penderita Gangguan Kejiwaan Didata untuk Disembuhkan

Penderita gangguan jiwa, asyik tertidur di sebuah halte

GIANYAR, SMN - Pemerintah Kabupaten Gianyar, Bali, menggandeng “Suryani Institute for Mental Health” mendata orang

dengan gangguan kejiwaan untuk disembuhkan dengan cara terapi atau dikirimkan ke rumah sakit jiwa.

“Pendataan ini sebagai upaya

kami untuk mencegah pemasungan terhadap orang gila atau berkeliaran di jalanan sehingga mengganggu keamanan,” kata Bupati Gianyar, Anak Agung Gde Agung Bharata, Rabu (22/1).

Para penderita gangguan tersebut selanjutnya dipilih untuk mendapatkan terapi dari “Suryani Institute for Mental Health” atau dikirimkan ke Rumah Sakit Jiwa Pemprov Bali di Kabupaten Bangli.

“Jangan sampai puskesmas menolak pasien kejiwaan. Jika memang tidak sanggup, lakukan sesuai prosedur dengan merujuknya ke RSJ,” kata Bupati.

Sementara itu, Prof Dr dr Luh Ketut Suryani, SpKJ, dari “Suryani Institute for Mental Health” meminta masyarakat tidak semena-mena memperlakukan orang yang mengalami gangguan mental, seperti orang

gila. “Ini masalah kemanusiaan. Jangan sampai ada warga dengan gangguan jiwa dipasung atau diikat oleh keluarga mereka karena tidak ada biaya perawatan,” ujarnya.

Dalam mendata orang gila di Kabupaten Gianyar, “Suryani Institute for Mental Health” dibantu Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, rumah sakit, puskesman di daerah setempat. “Pengobatan yang murah untuk orang gila harus dilakukan dengan pendekatan secara spiritual,” kata Suryani yang dikenal sebagai pakar kejiwaan itu.

Menurut dia, orang dengan gangguan kejiwaan di beberapa daerah lain berhasil disembuhkan dengan pendekatan spiritual tanpa harus ketergantungan penggunaan obat penenang. “Memang butuh waktu lama dan berkelanjutan,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Gianyar dr Ida Ayu Cahyani mengatakan, terapi akan dilakukan khusus pasien yang mengalami gangguan jiwa berat seperti sampai dipasung. Namun sejauh ini dia mengaku belum menerima laporan adanya penderita gangguan jiwa di daerahnya yang dipasung.

Dalam operasi yang dilakukan Satpol PP Pemkab Gianyar selama beberapa hari terakhir telah berhasil menjaring puluhan orang dengan gangguan mental. Di antaranya yang terjaring razia itu mengalami latar belakang persoalan mulai dari stres, akibat kecelakaan, hingga gangguan makhluk halus. Di antara yang terkena razia itu pula ada yang membawa senjata tajam, seperti pedang, keris, dan pisau yang dapat membahayakan ketertiban umum. (wir)

Banyuwangi Raih Investment Award Bupati Banyuwangi, Abdullah Azwar Anas saat menerima penghargaan dari Gubernur Jawa Timur

BAYUWANGI, SMN - Mengawali tahun 2014 ini, Banyuwangi kembali mengukir prestasi membanggakan dalam bidang investasi. Setelah kemarin, 22 Januari, Bosowa Group membangun terminal LPG di Banyuwangi, Gubernur Jatim Soekarwo menganugerahkan penghargaan ‘Invest-

ment Award’ tahun 2013 kategori promosi investasi terbaik pada Banyuwangi.

Penganugerahan Investment Award itu dilakukan Gubernur Jatim Soekarwo kepada Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas dalam acara ‘Business Forum’ yang berlangsung di Gedung Negara

Grahadi Surabaya, Kamis (23/1).

Dalam kesempatan itu, sekitar 12 kabupaten/kota yang menerima penghargaan yang sama namun berbeda kategori. Penerima penghargaan investasi award dalam beberapa kategori adalah Sidoarjo, Ngawi, Lamongan, Kabupaten Pasuruan, Trenggalek, Kabupaten Mojokerto, Sampang, Tulungagung dan Jombang. Untuk pemerintah kota (Pemkot) meliputi Kota Surabaya, Pasuruan dan Kota Probolinggo.

Untuk kategori promosi investasi, ada tiga daerah nominator yakni Kota Surabaya, Kota Probolinggo dan Kabupaten Banyuwangi. Dari tiga kabupaten/kota itu, tim Pem-

prov Jatim memilih Banyuwangi sebagai penerima penghargaan investment award 2013. Sedangkan Kota Surabaya dan Probolinggo menempati runner up pertama dan kedua. “Promosi investasi Banyuwangi dinilai paling baik se Jawa Timur,” ujar Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T) Abdul Kadir yang mendampingi Bupati Anas menerima penghargaan investment award kemarin.

Penghargaan investment award kategori promosi investasi itu diberikan kepada Banyuwangi, karena dinilai paling baik dalam melakukan promosi investasi dari kabupaten/kota se Jatim. Atas usaha

keras dan inovasi pemerintah daerah melakukan promosi investasi itu, Gubernur Jatim Soekarwo memberikan penghargaan investment award kepada rakyat Banyuwangi.

Untuk diketahui, dalam kurun waktu dua tahun ini, Bupati Anas dan Pemkab Banyuwangi gencar melakukan promosi investasi dengan berbagai inovasi menarik.

Seperti mengikuti sejumlah event business forum hingga pameran potensi Banyuwangi. “Selain berbagai event yang kita gelar, semua ini tak lepas dari peran Bupati Anas dalam mendorong investasi masuk ke Banyuwangi. Kita tahu sendiri bagaimana beliau hampir di

setiap kesempatan menjadi sales bagi Banyuwangi,” kata Kadir.

Hasil promosi investasi itupun membuahkan hasil yang membanggakan. Dalam dua tahun ini, perkembangan investasi di Banyuwangi terus naik. Beberapa proyek investasi bernilai ratusan miliar juga mulai tumbuh. Mulai dari kelompok usaha Bosowa melakukan ground-breaking proyek pembangunan terminal LPG senilai Rp 800 miliar. Sebelumnya, kelompok Bosowa juga sudah memulai pembangunan pabrik semen Bosowa di Banyuwangi dengan nilai investasi sebesar Rp 1,2 Triliun. Total investasi kelompok usaha Bosowa di Kota

Gandrung sebesar Rp 2 Triliun.

Selain itu, konsorsium PT. Perkebunan Nusantara (PTPN) juga menanamkan investasi melalui anak usaha PT. Industri Gula Glenmore (IGG) di Banyuwangi senilai Rp 1,6 Triliun. Konsorsium PTPN melalui PT. IGG akan membangun pabrik gula termodern di Indonesia.

Tidak hanya itu, beberapa jaringan perusahaan hotel berbintang juga merealisasikan investasinya di Banyuwangi. Salah satunya, Hotel Santika dan Alila Group. Jaringan hotel berbintang Alila Grup menanamkan investasinya sekitar Rp 65 miliar dan Hotel Santika investasinya senilai Rp 50 miliar. (rip/msj)

Darmuji

darmuji menjelaskan. Ketika di tanya tentang fungsi dan tugas PMD, darmuji menerangkan bahwa tugas dan fungsi PMD adalah mendampingi, mensukseskan, memberdayakan kelompok dalam melaksanakan program SOP bawang merah ini.

Bila memang tugas PMD demikian apakah ini termasuk bentuknya menguasai asset program yang diterima poktan?. bagaimanakah bentuk program SOP bawang merah yang benar? sesuai penjelasan dari dinas. Bersambung [Rmb]

Program Sop Poktan Sugih Mukti Tidak Jelas ?

NGANJUK, SMN - Kelompok tani Sugih mukti desa Bulu putren Kec. Sukomoro adalah salah satu penerima program SOP bawang merah tahun 2012 dari Dirjen hortikutura, Dimana klomtan menerima dana melalui rekening sebesar Rp 50.000.000, -.

Dalam program ini menurut penjelasan ketua komtan kasun

Rofii setelah uang Rp 50 juta tersebut diambil dari rekening lalu diminta PMD [Penggerak Membangun Desa] Darmuji kemudian di belikan 1 kendaraan VIAR, 1 Cultivator, beberapa pipa besi untuk menggantung bawang merah dan beberapa widik bambu untuk menjemur bawang merah.

Ketika kasun Rofii ditanya

perihal program SOP bawang merah yang di terimanya dijawab tidak tahu Karena pelaksanaannya sepenuhnya ambil alih oleh PMD. Apalagi saat ini sudah terjadi reorganisasi dan ketua poktan sugih mukti sudah beralih kepada Mujianto dan untuk program inipun tidak tahu begitupun dengan anggota poktan yang lain tidak tahu juga tentang program ini.

Barang barang tersebut saat ini dalam penguasaan PMD dengan alasan bahwa memang demikian aturannya dan ini akan berlangsung selama 2 tahun hingga masa jabatan PMD berakhir. seperti dijelaskan oleh darmuji selaku PMD se kabupaten Nganjuk Bahkan darmuji juga mejelaskan hal tersebut juga berlaku pada program program lain yang

diterima oleh poktan sugih mukti seperti contohnya program optimasi lahan yang juga diterima poktan sugih mukti yang pelaksanaannya juga di pegangnya.

Darmuji beralasan ini dikarenakan bila program di pegang orang lain bisa tidak berhasil nantinya.

Yang penting dalam pertemuan rutin tgl 8 setiap bulan ada laporannya,

SEPUTAR DAERAH Wagub Jatim Resmikan 650 Sumur Resapan Claket Pacet

8

Drs. Mustain, M.Pd memberikan cinderamata kepada Ir. Agoes Boedi Tjahjon, MT.

Lepas Pisah Kepala Dindik Berlangsung Sederhana SIDOARJO, SMN - Kepala Dindik Kabupaten Sidoarjo yang lama Ir. Agoes Boedi Tjahjono, MT dalam sambutannya mengatakan bahwa Drs. Mustain, M.Pd bukanlah orang asing dilingkungan pendidikan Kabupaten Sidoarjo, karena selama ini Mustain menjabat sebagai Sekretaris Dindik Kabupaten Sidoarjo mendampingi dirinya.

Untuk itu dia sudah tidak meragukan lagi kapasitas dan kemampuannya untuk memimpin Dindik Kabupaten Sidoarjo menuju yang lebih baik. “Saya berharap, Pak Mustain bisa melanjutkan program-program yang belum sempat terselesaikan selama kepemimpinan saya”, kata Agoes.

Agoes yang kini menjabat sebagai Kepala Dinas PU Cipta Karya Kabupaten Sidoarjo itu, menuturkan bahwa banyak kenangan indah yang tidak bisa terlupakan selama dirinya menjabat sebagai Kepala Dindik Kabupaten Sidoarjo.

Dalam kesempatan itu, Kepala Dindik Kabupaten Sidoarjo yang baru tidak banyak mengeluarkan kata-kata, selain akan meneruskan program-program yang selama ini telah disusun.

Acara lepas pisah itu sendiri dihadiri oleh pegawai dilingkungan Dindik Kabupaten Sidoarjo, Kepala UPT Cabang Dindik seKabupaten Sidoarjo serta para Kepala Sekolah (Kepsek) SMP dan SMA maupun sederajat. (Met)

PDAM Siapkan Kran Air Langsung Minum Untuk Publik SIDOARJO, SMN Perusahaan daerah air minum (PDAM) Delta Tirta akan menyiapkan percontohan kran air siap minum, kamis (23/01/2014). Rencananya, Kran air siap minum itu akan bisa dinikmati publik secara umum di alunalun dan pendopo kabupaten sebanyak 3 titik yang masing Ilustrasi masing 2 pasang. “Nantinya tiap titik akan terdiri kran air langsung minum untuk orang dewasa dan anak anak”, terang Iwan prasetyo direktur teknik PDAM. Lebih jauh, menurut pria berkacamata ini, secara teknis pendirian kran air langsung minum ini sudah siap dan dikuasai baik dari segi teknologi maupun pemanfaatannya. “Filter atau membran nanti sebagai teknologi yang dipakai mengelola air sebelum dialirkan ke kran air.Hasilnya, kualitas air zero E-colli dan sesuai standart air layak minum”, jelasnya.

Awal bulan depan salah satu percontohan kran siap minum tersebut sudah berdiri dan bisa dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Sementara itu, Bupati Sidoarjo, Saiful illah, SH.M.hum dikesempatan yang sama menyampaikan harapannya kran air layak minum ini nantinya terus dikembangkan secara kuantitas tidak hanya di Alun alun dan halaman pendopo tapi dibeberapa tempat yang lebih banyak.Bahkan, bupati Sidoarjo mengisyaratkan salah satu hotel bintang 5 yang akan dibangun di bekas lahan Kodim jalan A.Yani nantinya, ada fasilitas air langsung minum di tiap kamarnya. “Sewaktu di Belanda kemarin, tiap kamar hotel disana ada fasilitas air minum dari krannya langsung”, tegas bupati.

Menurutnya, PDAM Delta Tirta Sidoarjo juga sudah bisa menyanggupi secara teknis dan ketersedian pasokan airnnya.(Met)

Toko Jamu Sambiroto Digrebek Polisi

SURABAYA, SMN - Wakil Gubenur Jawa Timur, Drs H Saifullah Yusuf meresmikan 650 sumur resapan di Desa Claket, Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto.

Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyambut baik pembangunan sumur resapan untuk mengembalikan 392 juta liter air ke tanah tersebut.

“Pemerintah menyambut baik kerja sama yang bagus ini, antara Amerika Serikat, Pemkab Mojokerto, Perhutani dan swasta (cocacola) dalam melayani kebutuhan air bersih untuk masyarakat. Karena masyarakat Jawa Timur yang menikmati aliran air bersih kurang dari 9 persen,” tutur Gus Ipul saat meresmikan sumur serapan di Desa Claket, Kecamatan Pacet Kabupaten Mojokerto, Rabu (22/1).

Wagub mencontohkan, Kabupaten Bojonegoro adalah daerah yang saat musim penghujan dilanda banjir. Namun di saat musim kemarau, Bojonegoro kekurangan air. Pihaknya berharap dengan adanya sumur resapan bisa memberi manfaat kepada masyarakat.

Wakil Bupati Mojokerto, Chairun Nisa mengatakan, air bersih setiap hari keluar dari Mojokerto.

“Berliter-liter air bersih diambil dari Mojokerto, dengan adanya sumur resapan ini diharapkan bisa mengembalikan debit air yang terus berkurang karena air bersih ini bermanfaat untuk daerah lain”, tandasnya.

Sumur resapan yang dibangun Coca-cola Foundation Indonesia bersama mitranya tersebut berukuran 2 x 2 meter. Pembangunan yang dimulai akhir tahun 2012 ini, berfungsi untuk mengendalikan aliran air. Pasalnya, ada beberapa sumber mata air yang bermafaat mengalir ke semua wilayah mengalami penurunan debit.

Dari 70 per detik mengalami

Wagub saat meresikan 650 sumur resapan Claket Placet

penurunan hingga 18 per detik, cara kerja sumur resapan ialah air hujan yang turun ditangkap dan dirembeskan ke tanah sehingga debit air naik.

Ketua Pelaksana CCFI (CocaCola Foundation Indonesia) Titie Sadarini, mengatakan, sejak akhir tahun 2012, setidaknya 650 SRA telah selesai dibangun. Jumlah tersebut, tersebar di Desa Padusan, Desa Pacet, serta Desa Claket, Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto.

“Sejak akhir 2012 lalu, telah menyelesaikan pembangunan tahap pertama yakni 650 SRA, sedangkan 250 SRA lainnya akan kami bangun di Desa Wiyu, Kecamatan Pacet dan Desa Sumberjati, Kecamatan Jatirejo,” jelasnya.

Dengan dibangunnya 900 SRA yang tersebar di 5 desa di Kecamatan Pacet ini, diperkirakan sekitar 392 juta liter air dikembalikan ke tanah setiap tahunnya. Daerah resapan air tersebut akan menjadi daerah resapan air tanah untuk wilayah Mojokerto, Sidoarjo dan sebagian wilayah Surabaya. “Manfaat dari program lumbung air ini, sekitar 2.600 rumah tangga di wilayah program, mendapatkan perbaikan ketersediaan air tanah dan pengendalian banjir,” imbuh Titie.

Pembangunan 250 SRA tahap

Pelantikan 9 Kepala Desa Kabupaten Sampang

Pengambilan sumpah saat pelantikan kepala desa

SAMPANG, SMN - Untuk terakhil kalinya Pemerinyah Kabupaten Sampang melaksanakan kegiatan Pelantikan kepala Desa sesuai denagn surat edaran Menteri Dalam Negeri bahwa di tahun 2014 tidak boleh mengadakan pemilihan Kepala Desa otomatis pelantikan tidak akan ada, hal ini disebapkan akan diadakannya pesta demokrasi rakyat Indonesia.

Pelantikan sembilan kepala desa di laksanakan di auala Pendopo Ka-

bupaten Sampang yang di hadiri Forpimda,tokoh masyrakat dan tokoh agama dari masing-masing desa. Hadir juga jajaran kepala dinas lingkungan Kabupeten Sampang.

Adapun kepala desa yang di lantik berdasarkan wilayah masing-masing adalah Patarongan kec. Torjun, Batokarang, Banjar Talelah Kec. Camplong, Tlambeh Kec. Karang Penang, Terrosen Kec. Banyuates, Astpah, Rapa Laok Kec. Omben, Plakaran Kec. Jrengik, Tambelangn

Toko jamu di Sambiroto Kecamatan Sooko Kota Mojokerto digrebek Satuan Sabara Polres Kota Mojokerto terkait menjual Minuman Keras (Miras).

Joni

MOJOKERTO, SMN - Guna mengantisipasi korban meninggal akibat dari minuman keras (miras) di wilayah hukum Polres Kota Mojokerto, Polres Kota Mojokerto terus menggalakkan operasi miras dengan didukung oleh masyarakat kawasan Kota Mojokerto.

Kapolres Kota Mojokerto AKBP Wiji Suwartini memerintahkan kepada anggotanya agar setiap hari menggelar razia miras di wilayah hukum polres Kota Mojokerto dengan merangkul segala lapisan masyarakat Kota Mojokerto agar sebisa mungkin menekan jatuhnya korban meninggal seperti beberapa waktu lalu yang mencapai 17 orang meningggal dunia.

Suyati

Joni/Suyati (52 tahun) pemilik toko jamu di Desa Sambiroto kecamatan Sooko pada siang hari sekira jam 13.00 wib (23 Januari 2014) telah digrebek oleh satuan Sabara Polres Kota Mojokerto.

Dalam penggrebekan atas dasar laporan warga ini Polisi berhasil menyita beberapa jenis miras berbagai merk antara lain Back jek, mansion, anggur kadar alkoholnya 14,7% dan beberapa miras merk lainnya, “Toko jamu Joni itu emang uda lama mas menjual miras dan dari dulu tidak pernah tersentuh aparat hukum” kilas warga sekitar toko jamu Joni.

Untuk mengelabui pengunjung

kedua, diperikirakan selesai tahun 2014 ini. Pembangunan SRA ini merupakan hasil kerjasama antara Coca-Cola Foundation Indonesia (CCFI) dengan Indonesia Urban Water Sanitation and Hygiene (IUWASH), badan yang didirikan oleh US Agency for International Development (USAID). Dalam pelaksanaan pembangunan dilaksanakan oleh YLHS (Yayasan Lingkungan Hidup Seloliman) dan Pemkab Mojokerto.

Climate Change/Water Supply Advisor IUWASH Agus Hernadi, menambahkan, adanya sumur resapan tersebut, memperbaiki debit air tanah. SAR akan menangkap aliran air hujan yang diresapkan ke air tanah sehingga debit air tanah di kawasan resapan meningkat. “Meningkat signifikan debit air tanah di dua sumber mata air yakni di Jubel dan Ubalan, Kecamatan Pacet,” ungkapnya. ”Akibat penebangan liar debit air berkurang namun setelah dibangun sumur resapan pada Oktober lalu, debit air naik menjadi 27 per detik,” jelas Pjs Kepala Desa Claket, Ahmadun.

Acara ini juga dihadiri Konsul Jendral Amerika Serikat di Surabaya Joquin Monseratte. (syam)

dan aparat hukum, toko jamu Joni ini tidak hanya menjual jamu saja, namun segala kebutuhan sembako juga ada, sehingga apabila ada orang yang membeli miras tidaklah ketara, dan berdasarkan keterangan

warga sekitar merasa resah sejak lama toko jamu itu menjual miras, dan sampai berita ini diturunkan kami belum mendapatkan komfirmasi lagi terkait tindak pidana ringan ini. (sh)

Barang bukti miras yang berhasil diamankan Polres Kota Mojokerto

Kec. Tambelangan.

Adapun pesan-pesan yang di sampaikan oleh bupati sampang A. Fannan Hasb saat berpidato “kepala desa harus paham akan keadaan desa yang dipimpinnya jangan hanya menjadi kepala desa lalu ditinggal keluar kota bahkan keluar negeri hal ini yang membuat masyarakat desa semakin terpuruk, seperti beberapa hariyang lalu saat ada kunjungan menteri perumahan rakyat di daerah kedungdung, disana terdapat masyarakat yang jauh dari kata layak.

Bahkan ditemukan juga balita yang mengalami gizi buruk, hal ini disebapkan tidak adanya laporan atau kontrol dari aparat desa, bagaimana bisa kabupaten tahu dengan keadaan desa tersebut, hal ini yang sangat saya perlukan untuk tolak ukur perkembengan ataupun kekurangan yang ada didesa. “Harus dilaporkan pada saya, saya siap menerima laporan dari siapapun tanpa terkecuali karna loporan tersebut sebagai pembelajaran dan data saya unutuk memperbaiki dan memajukan kota Sampang”, tegasnya. (why)

PASURUAN, SMN - Polemik bansos (bantuan sosial) sapi yang diterima kelompok Sido Muncul 4 desa Kemiri, kecamatan Puspo masih terus bergulir. Suhartono, camat Puspo saat dikonfirmasi SMN di kantornya mengatakan bahwa bansos sapi tersebut dirinya pernah menandatangani proposal pengajuan dari kelompok penerima. “Tapi setelah itu, entah direalisasi atau tidak oleh dinas terkait kita tidak tahu, kok sekarang malah sampean tulis ada dugaan penyimpangan”, terang Suhartono di dampingi kades Kemiri Sumarlin.

Dikatakan camat Suhartono bahwa pihaknya selaku camat berulangkali menyampaikan kepada kelompok-kelompok yang ada diwilayahnya agar dapatnya untuk berhatihati, tidak gegabah dalam melaksanakan suatu program bantuan. Katanya, selaku camat dirinya tidak memiliki kewenangan dalam pengawasan secara langsung terhadap halhal semisal bantuan sapi yang ada.

“Karena, saya tidak punya SK(surat keputusan), jadi kelompok langsung bertanggung jawab langsung terhadap dinas terkait”, jelas Suhartono, begitupun dengan kepala desa.

Lebih lanjut Suhartono menyarankan untuk mengkonfirmasi PPL

Suara Media Nasional Edisi 120 / VI / 27 Januari - 1 Februari 2014

Mojokerto Tetap Akan Laksanakan Pilkades Tahun Ini MOJOKERTO, SMN - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) lewat surat edarannya melarang pemilihan kepala desa (Pilkades) pada 2014. Pasalnya, tahun ini merupakan tahun politik, agar tidak terjadi konflik atau kisruh di daerah.

Namun imbauan itu tidak digubris Kabupaten Mojokerto, Pemkab Mojokerto tetap akan menggelar pilkades tahun 2014. Menanggapi hal ini, Ketua Komisi A, DPRD Kabupaten Mojokerto, Kusairin mengaku telah berkoordinasi dengan Asisten 1, Kepala Bagian Pemerintahan, Kabag Hukum dan Kesbangpolinmas.

“Disepakati, Pilkades di wilayah Kabupaten tetap bisa dilaksanakan tahun ini, asalkan situasi dan kondisinya dijamin aman.

Ini sesuai dengan Undang Undang No. 32 Tahun 2004, yang intinya Bupati mempunyai kewenangan untuk mengatur daerahnya,” ungkapnya, Senin (16/12/2013) bulan lalu.

Masih kata Kusairin, surat edaran Kementerian Dalam Negeri ini belum bisa dilaksanakan Kabupaten Mojokerto mengingat masih ada 37 kursi kepala desa yang kosong. Saat pilkades, situasinya mendukung dan kondusif dan tidak ada gejolak apapun sehingga tahun 2014 Pemerintah Kabupaten Mojokerto bisa menggelar pilkades. (cak gun)

Peringati Maulud Nabi Muhammad SAW

Warga Gempeng Undang Anggota DPR RI dan Caleg H. M Rusdi

Kiri, Ketua DPC Gerindra Kab Pasuruan H. Sutris bersama anggota DPR RI Ir. Suprayitno. (foto, wawan/SMN)

PASURUAN, SMN - Untuk mempererat tali silaturohmi dengan warga Pasuruan, anggota DPR RI dari partai Gerindra, Ir. Supriyatno, Kamis (24/1), menghadiri acara Maulud Nabi Muhammad SAW. Bertempat di lingkungan Ketanen, kelurahan Gempeng, tepatnya di RW 3. Dihadiri ratusan ibu-ibu dilingkungan Gempeng dan sekitarnya.

Dalam acara tersebut tampak pula hadir ketua DPC Gerindra kabupaten Pasuruan H. Sutris beserta istri. Acara yang berlangsung lebih kurang 2 jam tersebut juga diisi dengan tausyiah yang disampaikan oleh penceramah ternama dari pasuruan. Selain anggota DPR RI dari komisi IX, Ir. Suprayitno, tampak juga turut hadir untuk memperkenalkan diri sebagai calon anggota legislatif DPRD kabupaten Pasuruan H. Muhammad Rusdi, yang masuk dapil(daerah pemilihan) 4 yang meliputi kecamatan Bangil, Rembang, Kraton, Pohjentrek dan Wonorejo, dalam pileg 9 april mendatang.

Kedatangan anggota DPR RI yang berasal dari Dapil 2, kab/kota Pasuruan-Probolinggo di kelurahan Gempeng tersebut disambut dengan iringan drum band serta diakhiri dengan pembagian bingkisan.

Ditemui seusai acara, baik Ir. Supriyatno maupun ketua DPC Gerindra kabupaten H. Sutris enggan berkomentar. “Hanya undangan dari warga Gempeng dalam rangka Mauludan(memperingati Maulud Nabi Muhammad SAW)”, kata H. Tris-sapaan ketua DPC Gerindra ini pada SMN sambil memasuki mobil Land Cruiser bersama Ir. Suprayitno. (wan)

Dinas Peternakan Kabupaten Pasuruan

Tutup Mata Dengan Dugaan Raibnya 2 Ekor Sapi Bansos

Ilustrasi bantuan sapi (Petugas Penyuluh Lapangan) terkait permasalahan di Kemiri itu.

Budiono selaku PPL sedang tidak berada di kantor. Saat di hubungi melalui telepon selulernya, Budiono mengatakan bahwa benar adanya bansos sapi yang di terima kelompok Sido Muncul 4 tersebut dari dinas Peternakan kabupaten Pasuruan yang diterima kelompok berupa anggaran senilai Rp. 75 juta yang akan di belanjakan 10 ekor sapi.

“Sepuluh ekor sapi keberadaannya masih utuh dan tetap ada bahkan sudah ada yang berabak”, kata Budiono yang mengaku hanya diperbantukan oleh dinas peternakan. Dirinya sebenarnya PPL dinas Pertanian. Bahkan, pengakuan Budiono, awal turunnya bansos di Kemiri, akhir tahun 2012 dirinya belum mendapatkan SK meski sudah menjadi pendamping di dinas peternakan. “SK saya dari pak Bambang(kepala dinas peternakan)baru turun 6 januari 2013 dan berakhir pertengahan desember 2013 kemrin”, jelasnya melalui telepon selulernya.

Apa yang dikatakan Budiono ternyata tidak sesuai dengan kenyataan di kelompok Sido Muncul 4

desa Kemiri, meski pada kenyataannya sudah ada spi yang sudah dijual oleh anggota kelompok, Budiono masih beralibi sapi-sapi bansos tersebut masih utuh 10 ekor.

Ironisnya lagi, melalui kabid (kepala bidang)produksi peternakan, Bambang Irianto, Budiono mengatakan bahwa dijualnya 2 ekor sapi (hasil penelusuran SMN, edisi 119) tidak benar sama sekali.

Melainkan hanya di tukar kare 2 ekor tersebut reproduksinya kurang baik atau sulit bunting. Hingga saat ini jumlahnya lengkap 10 ekor dan ada yang beranak 1. Hal tersebut dikatakan kabid Produksi Peternakan kepada SMN melalui pesan singkat atau sms.

Sungguh pernyataan yang aneh, jangka waktu 2 bulan dari penjualan seperti pengakuan Wir, adik Sudi, yang sapinya sudah dijual tp masih belum ada pengganti. Tapi dengan tiba-tiba PPL Budiono jumlah sapi sudah lengkap 10 ekor. Yang jadi pertanyaan, kurun waktu turunnya Bansos sudah setahun tetapi baru kali ini ditemukan reproduksi sapi sulit bunting. Akal-akalan ataukah sapi yang di beli memang sapi tidak sehat untuk me-mark up harga sapi ? (Wan)

LINTAS NUSANTARA

Suara Media Nasional Edisi 120 / VI / 27 Januari - 1 Februari 2014

Lumpuhnya Pembangunan di Kabupaten Gunung Mas GUNUNG MAS, SMN Pelaksana Harian, Ir Kamiar menerangkan, “Tak menutup kemungkinan pelayanan pemerintahan lumpuh, perlu solusi dari pusat agar pemerintahan tetap berjalan, kami berharap proses ini jangan berlarut-larut itu saja”.

Agustin Teras Narang SH, “Tolong saya di back up, seminggu lagi saya ambil sikap, roda dan pelayanan masyarakat harus terus berjalan dan saya apresiasi abdi negara yang terus bekerja”, katanya.

Kamiar menambahkan keadaan Kabupaten Gunung Mas saat ini: 1) Seluruh pencairan dana dalam APBD 2014 belum bisa dicairkan. 2) Dana sejumlah instansi, badan, kantor maupun lembaga dari APBD 2013 sudah habis. 3) Ketersediaan obat-

obatan di RSUD dan Puskesmas mulai kehabisan, para dokter minta dana operasional dicairkan.

4) 4. 461 PNS terancam tak menerima gaji pada awal Februari ini. Sejumlah pegawai (PNS dan honorer) di Pemkab hingga pedesaan tinggalkan tugasnya, kerja sampingan untuk menutupi kebutuhan hidup. 5) 122 CPNS K-1 menjadi PNS tetapi belum

tertandatangani SK pengangkatannya. 340 PNS yang naik pangkat pada April 2014 ini belum ada yang ditandatangani berkasnya. 6) 4. 684 murid SD hingga siswa SMA terancam terganggu ujiannya karena dana untuk try out dan ujian belum ada.

Mahasiswa penerima beasiswa mulai resah mempertanyakan kelanjutan biaya pendidikannya.

7) Pileg yang kurang 76 hari lagi bakal tidak dijaga petugas Linmas jika tidak ada percepatan pencairannya.

Salah seorang Kepala Desa yang namanya tidak mau dimuat mengatakan, “Aksi demo yang dilakukan segelitir warga Gunung Mas yang dilakukan hanya memperkeruh keadaan Gunung Mas saja’ dan itu malah s Gunung Mas tanpa terkecuali”. (untung)

Tipikor Polres dan Kejaksaan Gunung Mas Berhasil Ungkap Kasus Penyalahgunaan Dana PNPM

Ilustrasi

GUNUNG MAS, SMN Setelah selang beberapa bulan Tipikor Polres Gunung Mas dan Kejakasaan Gunung Mas, melakukan proses penyidikan terhadap dugaan kasus penyalahgunaan dana Pemberdayaan Nasional mandiri Pedesaan, akhirnya dua pelaku, Yakni, Apritata dan Deli resmi dinyatakan sebagai tersangka oleh penegak hukum.

Kedua tersangka tersebut sudah kita serahkan ke kejaksaan Negeri Gunung Mas. Kata kepala unit

Tindak pidana Korupsi (Kanit Tipikor) Polres Gunung Mas, Bripka. Holong Siregar, kepada SMN Kamis (23/01) diruang kerjanya. Tambah, Holong, “untuk lebih lanjut silahkan anda konfirmasi lagi kepihak kejaksaan”, ucapnya.

Terpisah, melewati Kasi Intelejen Kejaksaan Negeri Gunung Mas, yakni ‘Rambe, mengatakan,”terkait kasus penyalahgunaan dana PNPM, yang di Kelurahan Kampuri, Kecamatan Mihing Raya, ada dua pelaku yakni’Apritata sebagai ketua UPK dan Deli sebagai bendahara, kedua pelaku tersebut terlibat kasus tentang dugaan penyalahgunaan anggaran pnpm, dan 8 orang anggota kelompok dipalsukan tanda tangannya dan tidak sesuai dengan kegiatankegiatan yang dilaksanakan oleh tersangka ini, tujuan pemalsuan tanda tangan ini dengan maksud untuk mencairkan dana tersebut, yang menjadi masalahnya, anggota yang dipalsukan tanda tangannya itu sebenarnya tidak ada meminjam,. kata Kasi intelijen Kejaksaan Negeri Gunung Mas kepada SMN, diruang kerjanya Kamis, (23/01).

Lebih lanjut, Rambe, menuturkan “untuk kasus itu sudah kami ajukan kepengadilan tindak pidana korupsi di palangkaraya, namun kedua tersangka itu ingin mengajukan Praperadilan kepada jaksa penuntut umum, dengan alasan melanggar SOP. Namun pengajuan tersangka tidak dikabulkan oleh majelis hakim, untuk sidang selanjutnya dilaksanakan pada Jum,at, 24 Januari 2014, besok, tuturnya. (untung)

Aksi Demo Segelintir Warga Gunung Mas

Warga saat melakukan aksi demo

GUNUNG MAS, SMN Tuntutan sekelompok masyarakat Kabupaten Gunungmas, Kalimantan Tengah melalui unjukrasa damai di Kantor DPRD Kabupaten Gunungmas, Rabu (22/1/2014) disikapi oleh Ketua DPRD setempat, Gumer.

Pendemo menolak pelantikan Pasangan Hambit Bintih dan Arthon S Dohong, sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gunungmas.

Orang nomor satu di Lembaga Legislatif Kabupaten Gunungmas ini, mengatakan, dia sebagai pim-

pinan dewan siap menindaklanjuti tuntutan warga sesuai mekanisme yang berlaku. “Untuk menjawab tuntutan para pendemo tentu harus mengacu pada aturan undangundang yang berlaku dan sesuai dengan mekenisme di dewan. Kami akan membahasnya di dewan”, kata Gumer, Rabu (22/1/2014).

Ia bahkan menyatakan sikapnya secara tertulis untuk menjawab tuntutan tersebut. Sikap itu dilakukan di hadapan lima orang perwakilan masyarakat Gunungmas yang berdialog dengan pimpinan dewan

dalam mempercepat proses pelantikan Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode 2013-2018.

“Risikonya akan saya tanggung.

Tapi, saya mengharapkan dukungan dan bantuan dari masyarakat Kalteng jika nantinya mengambil keputusan terkait pelantikan Bupati Gunung Mas,” kata Gubernur Teras Narang, Kamis (23/1), ketika melakukan video conference dengan pemerintahan kabupaten/kota seKalteng.

Gubernur mengatakan, permasalahan di Gunung Mas sekarang ini

ada sekitar 4.461 pegawai negeri sipil di kabupaten ini tidak akan menerima gaji bulan Februari, pelayanan rumah sakit dan puskesmas akan terhenti, karena minim dana operasional.

Kemudian, lanjut dia, 4.684 siswa sekolah dasar (SD), sekolah menegah pertama (SMP) dan sekolah lanjutan tingkat atas (SLTA) juga terancam kesulitan menghadapi ujian nasional (UN) karena dana operasional uji coba tidak ada. “Itu baru sedikit dari masalah yang dihadapi Kabupaten Gunung Mas. 2014 itu diselenggarakan pemilihan legislatif dan presiden sehingga dibutuhkan persiapan dan menjaga ketertiban maupun keamanan,” kata Teras.

Teras menyayangkan keraguraguan sikap Pemerintah Pusat maupun Mahkamah Agung yang tidak kunjung memberikan izin kepada Hambit Bintih untuk mengi-

setempat saat melakukan unjukrasa.

Desakan masyarakat Kabupaten Gunungmas yang menolak rencana pelantikan Pasangan Bupati dan Wakil Bupati terpilih Kabupaten Gunungmas Hambit Bintih dan Arton S Dohong dengan menggelar aksi unjukrasa di Gedung DPRD Gunungmas, Rabu (22/1/2014) kemarin mendapat tanggapan anggota DPRD setempat, Cornelis.

Kepada SMN, Kamis Cornelis yang juga pengurus Partai Persatuan Nasional (PPN) Kabupaten Kabupaten Gunungmas, ini menyatakan mendukung keinginan 150 warga Kabupaten Gunungmas yang menolak rencana pelantikan pasangan Hambit Bintih dan Arton S Dohong.

Karena pasangan itu terbukti melakukan suap kepada Mantan Ketua MK, Akil Mochtar dan saat ini masih menjalani persidangan Tipikor di Jakarta.

“Saya malah heran dengan mayoritas anggota DPRD Kabupaten Gunungmas ini, karena ada kesan ingin menyetujui rencana pelantikan tersebut atas desakan Mendagri maupun Gubernur Kalteng,” katanya.

Menurutnya, pelantikan bupati yang masih dalam proses kasus

hukum, itu jelas melanggar hukum.

Orang yang menjadi terdakwa itu harusnya didiskualifikasi, bukannya dilantik. “Mereka itu satu paket, dan belum dilantik. Harusnya ketika melakukan tindak pidana korupsi didiskualifikasi sebagai pasangan calon, bukannya malah dilantik,” katanya.

Cornelis menyoroti kasus suap dalam Pilkada Kabupaten Gunung Mas ini, meminta Mendagri maupun Gubernur agar menaati aturan, “Soal pembangunan Gunungmas dan pelayanan pemerintahan di Gunungmas akan stagnan akibat kasus itu, semuanya tidak benar, toh saat ini APBD 2014 sudah selesai dibahas dan pembangunan di Gunungmas masih berjalan baik. Jadi tidak ada alasan pelantikan dilakukan segera,” katanya, seraya mendukung gerakan massa yang menolak pelantikan Hamiar tersebut.

Terkait masalah aksi unjukrasa, Ketua DPRD Kabupaten Gunungmas Gumer, mengatakan, pihaknya masih akan melakukan perundingan kembali soal itu, sesuai dengan kemanisme yang ada di dewan, sehingga tidak bisa memutuskan sendiri. (untung)

Masyarakat Hadiri Peletakan Batu Pertama Water Park LUBUKLINGGAU, SMN Masyarakat Kelurahan Air Temam, Kecamatan Lubuklinggau Selatan I, Kota Lubuklinggau, Propinsi Sumatera Selatan antusias menyaksikan Walikota SN. Prana Putra Sohe melakukan Peletakan Batu Pertama Pembangunan Temam Water Park.

Air Terjun Temam merupakan Objek Wisata Kota Lubuklinggau yang belum tersentuh tangan kreatif.

Sehingga objek Wisata Air Terjun Temam yang merupakan aset Kota Lubuklinggau tidak begitu dikenal di Propinsi Sumatera Selatan.

Namun, tidak asing lagi bagi masyarakat Kabupaten Musi Rawas, Kabupaten Empat Lawang, Kabupaten Musi Rawas Utara dan Kabupaten Rejang Lebong Propinsi Bengkulu.

Beranjak dari potensi alam yang asri ini, Walikota Lubuklinggau SN. Prana Putra Sohe melakukan terobosan dengan mengalokasikan dana untuk pembangunan Water Park sebagai pendukung objek wisa-

ta Air Terjun Temam. “Water Park ini, nantinya akan menjadi daya tarik pengunjung dan akan menjadikan Objek Wisata Air Terjun Temam menjadi terkenal, sehingga banyak dikunjungi wisatawan yang akan bermuara pada Pendapatan Asli Daearah PAD,” katanya.

Arma Afrizal Salah satu masyarakat Kelurahan Air Temam terlihat senang dengan adanya pembangunan Water Park di Lokasi Wisata Air Terjun Temam yang tidak jauh dari rumah oang tuanya. “Kami senang sekali dengan adanya pembangunan ini,” katanya.

Masih kata Arma, selaku masyarakat Lubuklinggau dia mengaku bangga punya pemimpin merakyat yang memperhatikan pendidikan dan kesehatan masyarakatnya.

Apresiasi yang dilontarkan oleh Arma ini, karena Walikota dalam sambutannya mengatakan, “Pada tahun 2014 ini telah dioperasikan Bus Sekolah Gratis dan Pakaian Seragam anak sekolah juga digratis-

Gubernur Kalteng Siap Tanggung Risiko PALANGKARAYA, SMN Gubernur KaltengAgustin Teras Narang akan mengambil sikap dan siap menanggung risiko atas ketidakpastian pelantikan Bupati Gunung Mas (Gumas) terpilih Hambit Bintih yang tersandung dugaan kasus korupsi.

Majelis Hakim Pengadilan Tipikor hingga hari ini belum memberikan izin untuk Hambit dilantik.

Sementara kondisi roda pemerintahan Kabupaten Gumas dipastikan terganggu. Teras berjanji, secepatnya akan membantu DPRD Gumas di

9

Gubernur Kalteng, Agustin Teras Narang

kuti pelantikan. Dia mengatakan, Indonesia memiliki pengalaman dan telah ada preseden keputusan hakim yang memberikan izin pelantikan kepala daerah tersangkut hukum di dua kabupaten dan satu kota. “Kok daerah lain bisa, kenapa Kalteng tidak bisa?” tanya Teras.

Melihat kondisi itu, Teras berjanji akan berupaya agar roda pemerintahan di Gumas bisa berjalan. Dan, pelaksanaan program pembangunan tidak terhenti.

Kepada aparatur pemkab Gumas yang masih mau bekerja dengan baik, ia memberikan apresiasi.

Meskipun dalam kondisi belum ada kepastian pimpinan pemerintahan.

Teras mengharapkan, sebagai abdi negara dan abdi masyarakat, PNS di Gumas tetap bekerja sebagaimana biasanya. “Tetap melaksanakan tugas dan tanggung jawab untuk memberikan pelayanan sebaik mungkin kepada masyarakat,” pintanya. (mandau)

Walikota Lubuklinggau SN Prana Putra Sohe dan Istri bersama masyarakat Kota Lubuklinggau, saat Peletakan Batu Pertama Temam Water Park

kan seperti Pakaian Pramuka dan Baju Olah raga, selain itu juga telah dilaunching operasional Mobile Clinic Centre,” katanya.

Masyarakat lainnya, Elsye Vera Rosanieta, Asisten Settlement ATM pada PT.BNI Lubuklinggau, mengatakan, jika pembangunan dikota Lubuklinggau dibangun dengan sentuhan tangan kreatif sang walikota maka Kota Lubuklinggau akan menjadi kota kedua setelah Palembang. “Semoga Linggau tambah maju dan menjadi the real metropolis city,” katanya.

Direktur BUMD Linggau Bisa, Hartono Junaidi B, mengatakan, Air terjun Temam yang hanya memakan waktu 20 menit dari Pusat Kota Lubuklinggau ini merupakan potensi yang bakal digarap secara terencana dan akan dinikmati oleh masyarakat Linggau secara luas.

Hartono menjelaskan, pembanguan Fasilitas yang akan dibangun di Area Water Park di Air Terjun Temam meliputi Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial diantaranya ; Meetting Room, Ruang Pengelola, Cafe and Longe. Lavatory, Ruang Bilas wanita dan laki-laki, Food Court, Gazebo, Jalur sirkulasi kolam ember tumpa, kolam Arus, Water Slide Rice dan Kolam Water Slide, ujarnya.

Menurut Hartono, Water Park dibangun diatas Luas lahan seluas 1,3 hektar. Lahan yang luas ini nantinya, akan mampu menampung pengunjung jumlah yang besar.

“Pembanguan obyek Wisata Water Park ini, diperkirakan akan selesai dalam waktu 7 bulan, setelah itu dapat dinikmati oleh masyarakat pengunjung,” ujarnya.

Di waktu bersamaan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Lu-

buklinggau bersama dengan seluruh pengurus partai politik dan calon legislatif (Caleg) menggelar pertemuan akbar dengan tema “Pemilu Damai Rakyat Senang”, Acara ini difasilitasi oleh Pemerintah Kota Lubuklinggau di lokasi yang sama.

Efriadi Suhendri selaku Ketua KPU mengatakan, pihaknya memberikan apresiasi kepada Walikota SN. Prana Putra Sohe, karena telah memberikan waktu dan fasilitas pertemuan tersebut. “Pertemuan antara KPU dengan Parpol dan Caleg yang mengusung tema Pemilu Damai Rakyat Senang ini, mungkin baru diadakan di Lubuklinggau, belum di daerah lain. Ini tentunya tak lepas dari peran bapak walikota, karena itu kami atas nama lembaga memberikan apresiasi kepada walikota,” kata Efriadi Suhendri.

Dijelaskan, pemilihan umum sebagai sarana pesta demokrasi memilih wakil rakyat. Karena itu akan lebih indah jika suasana pesta dilaksanakan dengan penuh keharmonisan dan kedamaian.

“Suasana damai itu tentunya bisa tercipta bila ada kerjasama yang saling sinergi antara semua pihak.

Baik parpol, KPU, pemerintah, aparat keamanan, Panwaslu, dan semua pihak terkait,” katanya.

Sementara itu, Walikota Lubuklinggau SN Prana Putra Sohe mengatakan, pelaksanaan pemilu yang tertib, aman dan lancar, merupakan harapan semua pihak. Karena itu, ia juga mengharapkan agar parpol peserta pemilu dan para caleg agar mengikuti aturan yang telah ada.

“Tunjukkan kita mampu, selenggarakan pemilu yang tertib, aman dan lancar, ini harapan utama kita,” katanya. (Abu)

BOLA

10

Suara Media Nasional Edisi 120 / VI / 27 Januari - 1 Februari 2014

Ronaldo Kirim Madrid ke Puncak BOLA, SMN - Aksi gemilang sang pemain terbaik dunia, Cristiano Ronaldo membawa Real Madrid menaklukkan Granada 2-0 dan melesat ke puncak klasemen sementara La Liga, Sabtu (25/1).

Sebelum kickoff, publik Santiago Bernabeu dihibur dengan presentasi trofi Ballon d’Or dari sang bintang asal Portugal itu. Dan sang pemain terbaik dunia pun diharapkan menunjukkan bukti prestasinya dengan menggelontor gawang tim tamu.

Namun aksi di lapangan hijau tidak semulus yang diduga. Meski berusaha tampil menekan dan mengendalikan permainan sejak awal laga, Madrid kesulitan membongkar pertahanan Granada

Roberto melakukan penyelamatan gemilang menangkal keduanya. Tak lama berselang, laga babak pertama pun ditutup dengan posisi sama kuat tanpa yang tampil solid dan berani.

Sejumlah peluang yang didapat trisula Madrid Ronaldo, Gareth Bale dan Benzema, tak membuahkan hasil. Sementara Granada, meski secara sporadis, beberapa kali keluar dari tekanan dan menebar ancaman ke gawang Diego Lopez, tetapi tak juga

Cristiano Ronaldo gemilang, Madrid bekuk Granada.

mengubah kedudukan.

Madrid mencatat peluang terbaik justru di saat menjelang turun minum dengan upaya Ronaldo serta Bale dari dalam kotak penalti memaks-a kiper Granada,

gol.

Los Blancos meneruskan tekanan mereka di babak kedua. Dan adalah magis Ronaldo yang membawa mereka unggul di menit 56. Menerima umpan mendatar Luka Modric, CR7 melakukan sentuhan tipuan di dalam kotak penalti sebelum mengirim tembakan mendatar ke tiang jauh. 1-0 Madrid memimpin.

Setelahnya, gempuran Madrid kian menggencar dan Ronaldo punya peluang emas menggandakan keunggulan Madrid andai eksekusi tendangan bebasnya di menit 73 tak menghantam tiang gawang Roberto.

Madrid akhirnya memetik buah kerja keras mereka dengan gol kedua semenit kemudian. Umpan terobosan Ronaldo pada Marcelo yang menerobos kotak penalti, diteruskan dengan crossing mendatar yang dieksekusi sempurna

oleh Karim Benzema. 2-0 Madrid menjauh.

Pasukan Carlo Ancelotti melanjutkan tekanan di sisa waktu pertandingan, namun hingga peluit panjang ditiup wasit, tak ada lagi gol yang tercipta. Tiga poin tambahan melesatkan Madrid ke puncak tabel La Liga, walau untuk sementara mengingat dua rivalnya, Barcelona dan Atletico Madrid baru akan bertanding esok (26/1).

Susunan Pemain Madrid: Lopez; Marcelo, Ramos, Pepe, Carvajal; Di Maria (Illarramendi 83'), Xabi Alonso, Modric; Ronaldo, Benzema (Isco 78'), Bale (Jese 45') Susunan Pemain Granada: Roberto; Angulo, Murillo (Coeff 81'), Mainz, Nyom; Recio (Pereira 71'), Fatau, Iturra; Brahimi, El-Arabi, Piti (Buonanotte 81'). (kan/bola)

Napoli Gagal Bekuk Chievo di San Paolo BOLA, SMN - Napoli kembali gagal mengemas tiga poin di kandang sendiri. Menjamu Chievo dalam lanjutan giornata 21 Serie A, Il Partenopei hanya meraih hasil imbang 1-1 setelah gol Gennaro Sardo baru bisa disamakan oleh Raul Albiol di menit-menit akhir pertandingan.

Napoli yang tampil compangcamping tanpa sejumlah pemain

utama seperti Juan Zuniga, Giandomenico Mesto, Jose Reina, Valon Behrami, dan juga Federico Fernandez nampak kesulitan membongkar pertahanan tim tamu. Mereka baru mendapatkan peluang pertama di menit ke 12 saat tendangan Dries Mertens hanya melenceng tipis di atas gawang Christian Puggioni.

Tim tamu justru berhasil unggul terlebih dahulu di menit 18 setelah

PREMIER LEAGUE Sambungan dari hal. 1 tercapai antara masing-masing pihak, maka terjadilah sebuah transfer.

Berikut ini adalah 5 transfer pemain yang dianggap paling tak masuk akal karena terjadi berdasarkan alasan yang sangat sulit atau mustahil untuk dipahami: 5. Andy Carroll dari Newcastle ke Liverpool

Andy Carroll

Publik dibuat tercengang dengan keputusan Liverpool melego Fernando Torres ke Chelsea awal 2011 lalu. Namun yang lebih membingungkan lagi, manajemen kemudian mendatangkan Andy Carroll dari Newcastle United.

Nah yang membuatnya menjadi tak masuk akal adalah harga sang bomber yang mencapai £35 juta.

Padahal jika boleh jujur menilai, penampilan Carroll cuma pantas disebut sebagai pemain medioker.

4. Bebe dari Vitoria Guimaraes ke Manchester United

Bebe

“Siapa Bebe?” Kalimat itu yang pertama keluar dari mulut hampir setiap orang ketika Sir Alex Ferguson memperkenalkan pemain yang direkrutnya dari tim gurem Portugal, Vitoria Guimaraes, pada 2010 lalu.

Yang membuat orang-orang tak habis pikir, manajemen ‘Setan Merah’ yang terkenal jeli mencari pemain berbakat sampai berani membayar bomber yang hanya punya pengalaman bermain kompetisi kasta kedua Portugal dengan harga mencapai £9 juta.

3. Julian Faubert dari West Ham

Julian Faubert

ke Real Madrid Transfer yang satu ini benarbenar tak masuk akal. Di tengah kemilau pemain bintang seperti Rafael van der Vaart, Arjen Robben dan Wesley Sneijder, tiba-tiba, pada akhir Januari 2009, Madrid mendatangkan Faubert dengan status pinjaman dari West Ham. Sebagai pemain yang tak jelas trek rekornya, Faubert pun langsung ‘memesan’ satu tempat permanen di bench. Parahnya, selama 6 bulan berseragam Los Blancos, pemain Prancis itu sempat tak ikut latihan akibat salah melihat jadwal dan juga pernah tertangkap kamera tertidur di bangku cadangan ketika timnya tengah bertanding.

serangkaian kerjasama umpan pendek yang cantik antar pemain Chievo mampu dituntaskan dengan tendangan keras Gennaro Sardo ke pojok gawang Rafael Cabral.

Sebelas menit berselang, Luca Rigoni hampir membawa menggandakan keunggulan Chievo, namun sayang sundulannya menyambut umpan Boukary Drame masih melebar.

Mertens kembali menebar ancaman di menit ke 35 saat tendangan kaki kanannya hanya menerpa tiang gawang. Upaya Jose Callejon yang masih mampu diamankan Puggioni menutup babak pertama dengan keunggulan tetap di pihak tim tamu.

Tak ingin dipermalukan di hadapan pendukung sendiri, Il Partenopei langsung tampil ofensif

di babak kedua. Peluang cepat didapat oleh Raul Albiol dan Gonzalo Higuain, upaya keduanya masih melebar.

Rafael Benitez menurunkan pemain anyar Jorginho untuk menambah daya gedor. Chievo semakin terkurung di daerah pertahanan sendiri. Mertens menjadi momok bagi lini pertahanan lawan setelah melepaskan tiga tembakan yang hanya melenceng tipis dari gawang.

Tekanan dari kubu tuan rumah semakin menjadi setelah Lorenzo Insigne dimasukkan. Setelah upaya Insigne sempat membentur mistar gawang, akhirnya Napoli benarbenar menyamakan kedudukan melalui tendangan jarak dekat Raul Albiol, dua menit jelang pertandingan berakhir.

Park Chu-Young Aguero bawa City lolos ke babak berikut Piala FA

1. Owen Hargreaves, Manchester United ke Manchester City

Owen Hargreaves

Entah apa yang ada di pikiran manjamen ManCity saat memboyong Hargreaves pada 2011. Sudah tahu gelandang asal Inggris itu dililit cedera parah dan kambuhan, mereka malah sekonyong-konyong nekad memboyongnya ke Etihad Stadium.

Alhasil, mantan pemain Bayern Munich itu cuma bertahan satu musim saja di ManCity sebelum memilih pensiun. Dan berapa kali dia tampil mengenakan kostum ‘Si Biru Langit’? Cuma sekali. (red/vv)

Sempat terjadi insiden yang menyebabkan pelatih Chievo, Eugenio Corrini diusir wasit di masa injury time. Skor imbang 1-1 akhirnya menutup laga ini. Dengan hasil ini, Napoli untuk sementara belum beranjak dari posisi ketiga dengan

koleksi 44 poin, sementara Chievo juga masih terbenam di peringkat 16 dengan total angka 18.

Susunan Pemain Napoli: Rafael; Maggio (Insigne 79'), Albiol, Britos, Reveillere; Inler, Dzemaili (Jorginho 56'); Mertens, Hamsik,

Callejon; Higuain Susunan Pemain Chievo: Puggioni; Frey, Dainelli, Cesar; Drame, Sardo, Bentivoglio (Radovanovic 72'), Rigoni, Hetemaj; Paloschi (Estigarribia 79'), Thereau. (kan/bola)

Hat-trick Aguero Atasi Thriller Watford

2. Park Chu-Young, AS Monaco ke Arsenal

Rasa simpati, mungkin itulah alasan utama Arsenal mau menggaet Park Chu-Young pada 2011 silam.

Bisa dibilang The Gunners memang cuma ingin menyelamatkannya dari Monaco yang terdegradasi dari Ligue 1.

Hanya tampil satu kali buat Arsenal sejak pertama datang, kapten Timnas Korea Selatan tersebut dipinjamkan sejak ke Celta Vigo di musim 2012 dan 2013 lalu.

Napoli dan Chievo berbagi hasil imbang 1-1 dii San Paolo

BOLA, SMN - Manchester City memastikan tempat di babak kelima Piala FA setelah melalui drama enam gol dengan Watford.

Tertinggal 0-2 terlebih dahulu, armada Manuel Pellegrini mencetak empat gol untuk akhirnya menang 4-2 di Emirates Stadium, Sabtu (25/

01).

City memulai laga dengan kurang baik. Martin Demichelis melakukan pelanggaran di luar kotak penalti yang kemudian berujung pada tendangan bebas untuk Watford. Eksekusi yang dilakukan oleh Fernando Fores-tieri di menit

ke-4 menjadi peluang pertama di laga ini. Namun bola yang ia eksekusi masih melenceng dari sasaran.

Tuan rumah langsung bereaksi dengan serangan Watford. Mereka berusaha keras untuk memegang kendali permainan. Yaya Toure mengkreasikan peluang untuk si biru pada menit ke-16. Tendangannya dari dalam kotak penalti masih bisa diblok oleh kiper lawan.

Mengejutkan, lima menit kemudian justru Watford yang mencetak gol. Tendangan kaki kiri dari Forestieri memanfaatkan assist dari Troy Deeney menembus jala dari Costal Pantilimon. Skor 1-0 untuk tim tamu.

Petaka kembali terjadi di menit ke-30. Ikechi Anya memberikan assist manis pada Deeney, yang melepaskan tendangan kaki kanan dari dalam kotak penalti untuk membuat timnya unggul 2-0. Babak pertama berakhir tanpa ada tambahan gol.

10 menit babak kedua dimulai,

Manchester City langsung memiliki peluang melalui Edin Dzeko.

Sayang, tembakan striker Bosnia tersebut dari jarak 12 meter itu masih tak menembus jala lawan. Gol balasan Manchester City akhirnya datang di menit ke-60 melalui kaki Sergio Aguero. Sepakan kaki kirinya merobek jala Bond dan membuat skor menjadi 1-2.

Aguero kemudian hanya butuh waktu 19 menit setelah itu untuk mencetak gol keduanya. Beraksi di dalam kotak penalti. Bola tendangannya meluncur deras ke jala lawan. Kedudukan jadi imbang 2-2.

Usaha tak kenal lelah City kembali membuahkan hasil. Bola yang dilesatkan oleh Aleksandar Kolarov dari luar kotak penalti berhasil membobol gawang Watford. Kini tuan rumah berbalik unggul 3-2.

Tiga menit waktu tambahan, Aguero membuat publik Etihad melonjak. Ia mencetak satu gol untuk melengkapi hat-tricknya.

Memanfaatkan umpan Jesus Navas, Aguero menanduk bola masuk ke gawang lawan. 4-2 untuk City. Skor tersebut bertahan hingga akhir laga dan City pun berhak untuk maju ke babak berikutnya.

Susunan Pemain Manchester City: Pantilimon, Kolarov, Lescott, Demichelis, Richards (46' Richards), Lopes (57' Jovetic), Rodwell (46' Kompany), Toure, Navas, Aguero, Dzeko.

Susunan Pemain Watford: Bond, Angella, Esktrand, Pudil, Doyley, Battocchio, Murray (74' Abdi), Faraoni (84' Fabbrini), Anya, Deeney, Forestieri (60' Cassetti).

Statistik Pertandingan Tendangan Sudut: 10 – 2 Tendangan ke Arah Gawang: 9 – 2 Tendangan Melebar: 2 – 5 Pelanggaran: 6 – 10 Offside: 1 – 4 Penguasaan Bola: 60% - 40% (kan/bola)

Cristian Gonzales Kantongi Rekomendasi Gabung Timnas BOLA, SMN - Langkah Cristian Gonzales untuk kembali mengenakan kostum Timnas Indonesia nampaknya bakal mulus.

Penampilan penyerang gaek itu mendapat pujian Widodo C Putro, Asisten Pelatih Timnas Indonesia, yang memantau permainan ElLoco, sepanjang gelaran Delapan Besar Inter Island Cup 2014.

“Cristian Gonzales pemain bagus.

Grafik permainannya meningkat.

Motivasinya juga bagus,” ujar Widodo.

“Kita tinggal lihat saja performanya di kompetisi. Tapi, kalau untuk rekomendasi, sudah pasti namanya akan kita rekomendasikan.

Di saat pemain ini meningkat, nggak ada salahnya dia kita rekomendasikan kan?” imbuh mantan penyerang Timnas Indonesia ini.

Sebelumnya, penampilan Gonzales juga mendapat pujian dari

Alfred Riedl. Pelatih Timnas Indonesia ini bahkan sempat secara khusus datang ke Malang untuk menyaksikan secara langsung aksi pemain berdarah Uruguay tersebut di lapangan.

“Gonzales pemain bagus.

Meski sudah berumur, saya tak peduli. Kalau dia bagus dan bisa menunjukkan permainan terbaiknya, pintu Timnas Indonesia selalu terbuka baginya,” tandas Riedl. (kan/bola) Cristian Gonzales (Foto samping)

Soal Pengaturan Skor, PSSI Diminta Libatkan KPK dan Kepolisian BOLA, SMN - Satu demi satu kasus pengaturan skor terus diberantas Komisi Disiplin (Komdis) Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI). Misalnya saja, yang pernah terjadi pada Persibo Bojonegoro dalam ajang AFC Cup. Kini, semangat Komdis PSSI dipastikan lebih meningkat.

Pasalnya, Direktur Member Association and Development AFC, Sanjeevan, melontarkan pujian dan

meminta agar PSSI terus melanjutkan keberhasilan tersebut.

“Sepak bola di Indonesia, harus terbebas dari kasus pengaturan skor.

Indonesia sudah menjalani masa sulit. AFC akan membantu PSSI untuk menyelesaikan beberapa masalah di dalam kompetisi, termasuk pengaturan skor,” kata Sanjeevan.

“Terkait dengan pengaturan skor menjadi salah satu konsentrasi

AFC bersama anggotanya, termasuk PSSI. Pasti akan ada sanksi terhadap para pelaku pengaturan skor. PSSI harus bekerja sama dengan pihak Kepolisian dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk meminimalisir kasus pengaturan skor yang kian marak terjadi di Indonesia dan sepak bola seluruh dunia.Apalagi, Program PSSI danAFC terkait pengaturan skor sudah bekerja sama dengan interpol,” imbuhnya. (kan/bola)

Suara Media Nasional Edisi 120 / VI / 27 Januari - 1 Februari 2014

SAMBUNGAN

DEWAN PERS

PUNGUTAN PRONA

Sambungan dari hal. 1

Sambungan dari hal. 1

Lembaga ini disebut sebagai Perhimpunan Filantropi Media Massa Indonesia (PFMI) dan terbentuk dalam rapat koordinasi “Program Pengelolaan Sumbangan Masyarakat di Media Massa” di Gedung Dewan Pers, Kebon Sirih, Jakarta Pusat.

Filantropi merupakan perwujudan dari kepedulian sosial media massa serta bagian dari fungsi dan peran sosial media massa yang bersangkutan. Lembaga ini direncanakan lahir untuk menindaklanjuti pengesahan Kode Etik Filantropi Media Massa oleh Dewan Pers pada 11 Januari 2013 lalu.

Ketua Dewan Pers Bagir Manan mengatakan mendukung penuh lahirnya lembaga tersebut. “Kegiatan kemanusiaan ini bila dikerjakan bersama-sama akan lebih efisien, efektif, dan produktif,” ujar Bagir

pada pembukaan rakor.

Kode Etik dan PFMI dibentuk agar menjadi pedoman umum, rujukan, dan instrumen edukasi bagi pengelola sumbangan masyarakat di mediamassa dalam penggalangan, penerimaan, pengelolaan, serta penyaluran sumbangan masyarakat.

Kode etik ini pun hadir sebagai regulasi internal yang mengikat bagi praktisi media saat menjalankan kegiatan filantropi. Kode etik tersebut telah mulai disosialisasikan, namun menurut pengakuan ketua Tim Perumus, Antonius Eddy Sutedja, masih belum maksimal.

Salah satu tim perumus, Haryanto mengungkapkan salah satu latar belakang dibentuknya Kode Etik dan PFMI karena terjadi tumpang tindih dalam penyaluran bantuan saat bencana. “Kini, Kampung Pulo bisa dilihat sebagai hot spot

bagi banyak pihak,” katanya.

Hal tersebut juga diungkapkan perwakilan Radio Dakta Bekasi.

“Daerah Tambun Utara mengalami banjir yang lebih parah, seharusnya bantuan tersebar hingga daerah tersebut,” ujarnya.

Rakor tersebut juga menghasilkan tim formatur yang akan menunjuk struktur kepengurusan PFMI. Tim tersebut terdiri dari Warsono Gisri dari Radio Dakta, Iman Mustaman dari Bens Radio, Haryanto dari SCTV,Ali Sadikin/Santi dari Metro TV,Antonius Eddy Sutedja dari harian Kompas,Arif Santosa dari Jawa Pos, dan Willy Pramudya dariAJI. Sementara perwakilan dari media online akan segera menyusul.

Tim formatur diresmikan oleh Jimmy Silalahi mewakili Dewan Pers, yang selanjutnya akan bertindak selaku mitra PFMI. (red)

AJANG KORUPSI Sambungan dari hal. 1 campur tangan dari peranggkat desa setempat.

Edi Purnanto selaku ketua dan juga Kaur Pembangunan di Desa Karanganom yang juga selaku pemanfaat, merekrut Lina selaku sekretaris dan Juanik selaku bendahara. Dengan demikian selama kurang lebih lima kali tahapan penggemukan tidak ada warga masyarakat Karanganom yang bisa rasakan program dari pemerintah tersebut.

Padahal program tersebut bertujuan untuk meningkatkan taraf perekonomian masyarakat dan sifatnya bergulir.

Guna menindak lanjuti kronolo-

gi tersebut, Herlan selaku Kepala Desa Karanganom belum bisa dikonfirmasi perihal ini, karena setiap dikonfirmasi di Kantor Desa, dia tidak pernah ada.

Sedangkan Edi Purnanto sendiri selalu menghindar bila hendak dikonfirmasi. Sedangkan Juanik yang selaku bendahara justru merasa bersyukur karena kelompoknya di ketuai oleh Edi, dengan alasan kalau ketua kelompok dari perangkat itu lebih mudah untuk komunikasinya.

Padahal hal ini sangat menyimpang dan menyalahi aturan. Mungkin dengan demikian Edi lebih leluasa untuk mengarahkan anggotanya yang

KELUHKAN Sambungan dari hal. 1 ini yaitu dari tahun 2009 sampai sekarang belum ada bukti yang menunjukan tanggung jawab perusahaan terhadap masyarakat desa kami. Seperti, Corperation Social Responsidibility (CSR), yakni untuk memberikan bantuan kepada Desa seperti kebun masyarakat yang diharuskan 2 ha per KK sampai sekarang masih belum ada, apalagi bantuan bantuan yang bersifat langsung seperti hal dalam membantu pembangunan tempat tempat ibadah, membantu masyarakat Desa dalam hal perbaikan jalan dan jembatan desa”, ungkapnya Lebih lanjut Kades mengatakan, “Kami sudah beberapa kali dulu mengajukan proposal permohonan namun tidak ada tanggapan dan mereka pihak perusahaan selalu mengalihkan tempat kami berurusan.

Pak sebentar bapak lagi gak ada, atau bapak datang ke pak Anu saja, saya tidak bisa ambil keputusan pak, kata Kades meniru kata-kata pihak perusahaan.

“Terus terang saya tidak mau lagi meminta bantuan sama mereka kalau sifat dari pihak perusahaan seperti itu lagi”, tutur Kades.

Sementara, Ketua Mantir Adat

juga menuturkan beberapa keluhannya, “Terus terang kata mantir Adat, sejak PT. Tayoung Engreen ini beroperasi di wilayah desa ini, sepertinya bukan saling membantu dan menguntungkan malah sejak perusahaan ini masuk sudah terasa segi kerugian kami, seperti dulu tempat operasional PT. Tayoung Engreen, adalah tempat kami berburu, mencari ikan, damar, nyatu, pantung, rotan, gemur, gaharu dan masih banyak sumber kekayaan alam sekitar pada waktu dulu yang bisa kami manfaatkan untuk memenuhi kehidupan kami seharihari, namun setelah kehadiran perusahaan ini semua yang kami dambakan seperti sumber kekayaan alam ini punah”, katanya, Lebih lanjut iya menuturkan, “Memang perusahaan manapun yang mau berinvestasi di daerah kita, tidak kita keluhkan kehadirannya, asal jangan seperti PT. Tayoung Engreen ini,yang tidak memperhatikan warga sekitar yang menjadi tanggung jawab sosial mereka. Dan pada intinya kami berharap kepada perusahaan tersebut hargailah kami, jangan sememaunya saja”, ucapnya.

Dia juga menambahkan, “Peru-

REKAYASA Sambungan dari hal. 1 Haryanto.

Saat ini kasus itu sedang disidangkan di Pengadilan Negeri Denpasar. Kedua terdakwa, Wong Yui Fai dan Frederick Wong Wei Wah yang juga pemilik restoran di Kuta, Bali, didakwa jaksa dengan hukuman 15 tahun penjara.

Dalam penyidikan di Kejari Denpasar,WiradarmamemintaHendra untuk memberi keterangan tentang peristiwa yang dialaminya berbeda dengan fakta yang sebenarnya.

Wiradarma juga meminta Hendra. mencabut kuasa hukumnya pada proses pemeriksaan di penyidikan dan pra penuntutan. “Bagaimana seorang jaksa bisa berbuat seperti itu. Ini sangat mencurigakan,” ujar Mudita.

Pengeroyokan yang menimpa Hendra terjadi 14 Agustus 2013.

Berawal dari kedatangan Hendra guna menyelesaikan masalah bookingan tamu di Restoran Feyloon di Jalan Raya Kuta. Di restoran itu,

kurang memahami aturan dari PNPM guna menggantungkan dirinya.

Bahkan menurut informasi dari warga disekitar rumah Edi, menurut mereka, “Edi itu orangnya kurang bisa dipercaya mas dan dengan adanya Program PNPM untuk penggemukan kambing tidak pernah ada himbauan atau informasi. Jadi seolah-olah program tersebut hendak dikelola oleh beberapa orang saya mas. Makanya dengan adanya pemberitaan di Media Massa mudah-mudahan pihak-pihak yang di atas supaya secepatnya menindak lanjuti dan diberikan sangsi yang sepadan”, imbuhnya. (swd)

sahaan PT. Tayoung Engreen ini, selain tidak memenuhi tanggung jawab sosialnya, juga tidak mengakui hak-hak Adat. Inilah yang menjadi pertanyaan kita selaku Mantir Adat Desa ini, apalagi areal Perusahaan ini sebagian menyangkut lahan warga Desa Pilang Munduk, dan yang menjadi sangat aneh, jangan-jangan perusahan ini mau melaksanakan tanggung jawab sosial untuk kebun kemitraan tetapi garap lahan perkebunan warga yang telah ada dengan menggantikan kebun kemitraan, tentu hal ini yang menjadi seputar pertanyaan kami”, ucap Ubak DS. Tumon, kepada wartawan, di Kediaman Kades, Desa Pilang Munduk, Rabu (22/01).

Terkait dari penuturan warga tersebut pihak Perusahan saat dikonfirmasi melewati telpon selular, Jumat (24/01), yakni, bagian Sosial, Muradi, mengatakan, “Sesuai dengan hasil kesepakatan pada tanggal 15 Pebruari 2013 yang lalu, itu difasilitasi oleh Pemerintah Daerah, sebagaimana pada SK Bupati. Saya tidak ingat tanggal berapa, yang pasti bapak datang aja menemui kades setempat dan untuk CSR kita dalam waktu dekat ini akan mendirikan koperasi desa itu pak”, katanya. (untung) Hendra bertemu manajer restoran, Frederick Wong Wei Wah dan sempat terjadi adu mulut. Usai adu mulut, Hendra lalu keluar restoran menuju mobilnya yang diparkir di depan restoran.

Tiba-tiba Frederick memanggil Hendra yang sudah berada di dalam mobil. Saat itulah, Wong Yui Fai selaku pemilik restoran dan beberapa orang sekuriti serta staf restoran ikut datang. Hendra kemudian langsung dihajar kedua terdakwa. Hendra sempat menghindar dari pukulan terus dikejar hingga ke SPBU yang berada di depan restoran. (wir)

Pertamina: Kebakaran Tanker di Tuban Tak Pengaruhi Penyaluran BBM TUBAN, SMN - Kapal tanker Providence milik Pertamina terbakar di Tuban, Jawa Timur. Tapi diyakini tak mempengaruhi penyaluran bahan bakar minyak (BBM) di wilayah Jawa Timur dan sekitarnya.

“Kebakaran terjadi saat tanker hendak melakukan ‘backloading’ BBM dari pipa ke tanker sekitar pukul 12.00 WIB,” kata “Assistant Manager External Relation Marketing Operation Region V” PT Pertamina (Persero), Heppy Wulansari, dihubungi di Surabaya, Jumat, (24/ 1/2014).

Ia menjelaskan, tanker tersebut sedang bersandar untuk melakukan pengisian atau backloading BBM ke tanker melalui pipa dari Terminal

BBM Tuban. “Namun sebelum pengisian sempat dilakukan, tibatiba muncul percikan api yang langsung membesar,” ujarnya.

Saat itu, ungkap dia, armada tersebut sedang melakukan persiapan-persiapan untuk bakcloading.

Rencananya, kapal tersebut akan mengirimkan BBM ke Terminal BBM Kupang. “Hal itu untuk memenuhi BBM di wilayah Nusa TenggaraTimur sebesar 5.500 KLPremium dan 9.500 KL solar,” katanya.

Namun, tambah dia, ketika terjadi kebakaran pihak Pertamina segera mengirimkan “tug boat” ke lokasi tanker untuk evakuasi kru tanker dan pemadaman. “Akhirnya kebakaran kapal tanker itu dapat

dipadamkan pukul 14.30 WIB oleh tim kami,” katanya.

Akibat kejadian itu, lanjut dia, maka BBM untuk wilayah NTT dialihkan ke Tanker Bangunrejo untuk solar sebesar 1.300 KL dari Maumere dan MT Patriot dari Kotabaru solar 7.500 KL. “Untuk premium di TBBM Kupang masih terpantau aman sebesar 4.734 KL dengan ketahanan stock 13 hari dan pengiriman akan menunggu perbaikan fasilitas backloading di TBBM Tuban,” katanya.

Ia optimistis, kebakaran tersebut tidak berdampak pada distribusi komoditas itu baik di penyaluran BBM dari TBBM Tuban ke wilayah Jatim dan sekitarnya. (mar/ibnu)

ekonomi lemah, serta untuk menyelesaikan tuntas persoalan sengketa tanah yang bersifat strategis . PRONA dibentuk dalam lingkungan Direktorat Jenderal Agraria Departemen Dalam Negeri.

Namun adakalanya proyek tersebut sepanjang tahun ada ditemukan ketidakpuasan dari pemohon sertifikat tanah, terutama masyarakat dari golongan kurang mampu, pasalnya masih ditemukan pungutan yang diatur oleh desa yang tidak sesuai penetapan biaya pembuatan sertipikat massal ini.

Padahal biaya yang dikenakan untuk sertipikat tanah PRONA telah diatur lewat Keputusan Meneg Agraria/Kepala Badan pertanahan Nasional No. 4 Tahun 1995 tentang Perubahan Besarnya Pungutan Biaya Dalam Rangka Pemberian Sertipikat Hak Tanah yang Berasal Dari Pemberian Hak Atas Tanah Negara, Penegasan Hak Tanah Adat dan Konversi Bekas Hak Tanah Adat, yang Menjadi Obyek Proyek Operasi

Nasional Agraria (Kepmeneg Agraria 4/1995,).

Seperti yang terjadi di Desa Blado Kulon, Kecamatan Tegalsiwalan, Kabupaten Probolinggo tahun 2013 lalu, memberlakukan penarikan biaya sebesar antara Rp. 750 ribu hingga Rp 1 juta untuk setiap pemohon.

Jelasnya kebijakan pungutan ini sangat jauh dari teknis biaya yang telah diatur dalam Permeneg Agraria. Dalam pasal 1 ayat (1) Kepmen Agraria No.4/1995 sudah jelas memuat ketentuan terkait pembebasan membayar biaya pengurusan sertifikat tanah.

Pengurusan sertifikat tanah dalam rangka PRONA dibebaskan dari kewajiban membayar uang pemasukan kepada negara, tapi penerima sertifikat tanah PRONA tetap harus membayar biaya administrasi. Hal ini juga sesuai dengan informasi yang tercantum dalam laman resmi Badan Pertanahan Nasional.

Ironisnya, justru pihak Desa

11 memungut biaya cukup besar sebagai biaya administrasinya. Ada indikasi Prona hanya dijadikan pundi mengeruk keuntungan dari masyarakat yang berniat mengurus sertifikat tanahnya.

Begitu juga dengan Desa Blado Kulon, yang seolah membabi buta menarik biaya pada warganya.

Tahun 2014 ini, desa tersebut memperoleh lagi proyek yang sama (Prona). Parahnya, tenyata pemerintah desa setempat masih memberlakukan pungutan yang nyaris tdak jauh berbeda dengan tahun sebelumnya (Rp.750 ribu hingga Rp.1 Juta lebih).

Dari hasil investigasi SMN terhadap beberapa warga yang mengurus sertipikat melalui Prona di desa tersebut, mengaku sangat keberatan dengan besaran biaya yang diminta oleh desa. “Kapan warga akan terbantu dengan proyek ini kalau biaya masih membebani masyarakat.”ujar salah seorang warga yang namanya enggan disebut namanya.

Terpisah, Bunaji, Kepala Desa Blado Kulon Kecamatan Tegal Siwalan ketika dikonfirmasi tidak bersedia menemui. Beberapa kali mendatangi kantor dan rumahnya untuk meminta konfirmasi, selalu tidak berhasil menemui Kades tersebut.

Pungutan yang mengarah korupsi ini membuat sejumlah LSM dan pemerhati pemerintahan di Kabupaten Probolinggo angkat bicara. “Kalau dikalkulasi dari 280 warga, ambil saja rata-rata warga dipungut biaya sebesar Rp.750 ribu, pihak desa bisa memperoleh Rp.210 juta. Ini sudah diluar kewajaran”, tegas Imron Rosyadi salah seorang pegiat LSM Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Probolinggo.

Lebih lanjut, Imron meminta Kejaksaan dan Kepolisian mau menyelidiki kasus ini, karena menurutnya, ada konspirasi korupsi terselubung yang mengambil momen dibalik kebutuhan masyarakat. (EDY/BERSAMBUNG)

itu, tapi kita cuma bawahan mas yang harus punya loyalitas kepada atasan”, jawab A Munif yang juga kaur pemerintahan desa setempa saat bersama kades dan juga ketua BPD. Lebih dari itu, selain bagi-bagi duit, kades juga tidak tahu siapa yang membeli ratusan batang pohon randu tersebut. “Saya hanya mengecek saja berapa jumlah randu yang di tebang, tapi saya tidak tahu siapa tengkulak, pembelinya dan disetorkan kemana”, kata kades Lebaksari yang tidak masuk diakal.

Menjual dan menerima uang hasil pembalakan tetapi tidak tahu siapa yang membeli. Saat dicecar pertanyaanpun kades yang tidak merasa bersalah ini tetap berkilah siapa pembelinya. Terpisah, Rohani Siswanto, tokoh masayarakat yang tinggal idak jauh dari Lebaksari ini juga merasa heran. Keheranan tokoh masyarakat ini bukan tanpa alasan.

“Siapa yang nggak heran mas, ratusan batang pohon dimana berada di tepi jalan kabupaten kok dibabat habis”, terang Rohani yang juga anggota DPRD ini. Saat mengetahui hal tersebut(penebangan), lanjut sekretaris komisi D ini lansung

menghubungi kepala PU Bina Marga Hari Aprianto.

“Karena itu berada di jalan kabpaeda nd tanggung jawab PU, saya telpon pak Hari(Hari Aprianto).

Malah pak hari juga kaget karena nggak ada surat yang masuk untuk izin penebangan di Lebaksari”, ungkap Rohani Siswanto.

Dirinya juga menyesalkan kepada para penebang itu. Menurutnya, kalau memang tidak tahu prosedur atau hak dan kewajiban untuk hal itu kan bisa koordinasi pihak-pihak lain. “Jangan dianggap pohon itu ada di Lebaksari terus itu miliknya desa. Kalau semua kepala desa punya polecy seperti itu, tanaman yang ada di desa merupakan aset desa, ya habis semua pohon dipinggir jalan se-kabupaten pasuruan ini”, tegasnya.

Rohani juga meminta dinas terkait untuk tetap menindaklanjuti penebangan ratusan pohon randu tersebut. “Saya saja pernah mengajukan 1 batang pohon untuk kepentingan rehab masjid tetap mengajukan izin ke Bina Marga, lha ini malah ratusan batang tanpa izin sama sekali. Harus di kawal dan di tindaklanjuti”, tegas Rohani Siswanto. (wan)

PEMBALAKAN Sambungan dari hal. 1 habis dibalak, dengan alasan yang sangat tidak rasional. Berdalih lapuk atau rapuh karena pangkal pohonya dibakar petani sehabis panen serta protes para petani akibat kurangnya sinar matahari terhadap tanaman di sawah karena terhalang pohon randu. “Bagian bawah pohonnya banyak yang rapuh akibat dibakar petani, belum lagi protes petani karena tanamannya kurang sinar matahari”, ujar Abdurrohim kepala desa Lebaksari.

Pembalakan pohon randu yang diameternya mencapai 1 hingga 2 meter tersebut juga sarat dengan penyimpangan, bagaimana tidak selain berada di tepi jalan kabupaten yang menjadi kewenangan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga (DPU-BM), dimana merupakan aset daerah, saat penebangan ratusan pohon itu tidak mengantongi izin sama sekali. Sehingga tidak ada restribusi sebagaimana mestinya kepada pemerintah daerah.

Informasi yang berhasil diterima SMN, ratusan randu tersebut laku Rp 35 juta. Namun Kades abdurrohim sendiri membantah jika laku Rp 35 juta. “Nggak bener kalau laku

35 juta, hanya laku 30 juta saja dan itupun kita bantukan kepada Masjid, musollah, PAUD, madin masingmasing kita bantu 500 ribu”, jawab kades yang mengaku tidak mendapatkan teguran dari pihak manapun termasuk camat Wonorejo saat melakukan penebangan ratusan pohon itu.

Ironisnya sisa bantuan itu kades mengaku dibagi rata mulai dari ketua RT, RW dan tokoh masyarakat masing-masing menerima 100 ribuan, anggota BPD masing-masing 250 ribu, bahkan ketu BPD mengaku mendapatkan bagian 500 ribu. Begitupun dengan aparatur pemerintahan desa baik kasun maupun perangkat desa semuanya mendapatkan cipratan hasil penjualan aset daerah itu 150 ribuan.

Anehnya sisa pembagian, lanjut kades senilai belasan juta diberikan kepada pihak ketiga yang menyewa untuk mengambil kapuknya yang sudah berjalan bertahun tahun.

Abdul munif dan ketua BPD mengatakan bahwa inisiatif untuk melakukan penebangan randu tersebut pertama kali muncul dari kepala desa Abdurrohim. “Meski awalnya saya menolak dengan ide

BENARKAN Sambungan dari hal. 1 tingkat pendidikan SLTA se Kabupaten Jombang “DIBENARKAN” dengan bahasa sumbangan pembangunan atau uang gedung, padahal dalam kesempatan terpisah kami juga pernah bertemu dengan ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) kabupaten Jombang Sugeng Budiono yang memberikan statement bahwa dengan alasan atau bahasa apapun tidak dibenarkan bagi Sekolah setingkat SLTA untuk memungut sumbangan uang gedung atau sumbangan pembangunan ke wali murid/siswa.

Lebih lanjut kami semakin bingung dalam satu lingkup kedinasan di Pendidikan kok tidak sama kebijakannya, contoh soal di SMA Negeri Jogoroto disana dengan seenaknya memungut uang sumbangan pembangunan sampai mencapai Rp 1.900.000,- dan lebih tidak berwibawanya lagi ternyata aturan uang gedung tersebut tidak baku

karena apabila wali murid merasa berat membayar sejumlah itu bisa mengajukan keringanan, berarti bisa dikatakan aturan itu memakai sistem “Bejo Bejan” dalam artian bagi wali murid yang bayar penuh ya Bejo bagi sekolah, dan yang tidak bisa membayar ya sekolah tidak juga merasa dirugikan.

Pertanyaannya, jika aturan itu tidak baku terus kemana aliran dana sebesar itu dari wali murid bermuara, sebab hasil survey yang kami lakukan gedung dan bangunan yang sudah ada juga sangat baik, taman dan tempat parkir juga sudah ada, ruang komputer dan laboratorium juga sudah tersedia. Belum lagi dana dari pungutan yang lain.

Dari sini Pengurus Komunitas Rakyat Anti Korupsi (KORAK) Sunaryo mengartikan lembaga pendidikan saat ini banyak yang dijadikan ajang bisnis dengan dalih dan alasan yang bermacam-macam seperti buku LKS atau pungutan/

Surat Pernyataan

iuran lainnya.

Sampai berita ini diturunkan kami juga belum memperoleh konfirmasi dari Kepala SMA Negeri Jogoroto dan apabila ditemukan lagi

data terkait pungutan liar yang ada di SMA Negeri Jogoroto kami selaku penggiat anti korupsi akan menindak lanjuti ke pihak yang berwenang (Tipikor). (sh/slmt)

hakim konstitusi telah memutus tentang pemilu presiden dengan komposisi delapan hakim mengabulkan permohonan pembatalan Pasal 3 Ayat (5) UU Pilpres, sedangkan satu hakim (Maria Farida) menolak. “Tidak ada perubahan sikap,” katanya.

Pemilu serentak yang diputuskan MK mendapat dukungan. “Bila digolkan untuk tahun 2014 berantakan. Putusan itu sudah moderat,” kata Ketua MPR Sidarto Danusubroto, Jumat, seusai menerima Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Din Syamsuddin.

“Biar partai-partai politik menyiapkan diri dalam lima tahun kemudian,” ujarnya.

Din Syamsuddin juga mendukung pemilu serentak. “Pemilu serentak itu positif sebab tidak hanya efisien, tetapi juga menghindari transaksi antarpartai politik,” katanya.

Muhammadiyah telah mengelar

diskusi panjang dan mendalam dengan hasil bahwa negeri ini membutuhkan konsolidasi demokrasi.

Namun, pakar Hukum Tata Negara, Yusril Ihza Mahendra, mengatakan, putusan MK bahwa pemilu legislatif yang dipisah dari pilpres bertentangan dengan UUD 1945 sudah berlaku saat putusan dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum. Karena itu, putusan MK bahwa pemilu serentak mulai dilaksanakan pada 2019 dinilai putusan blunder dan menggantung. Pelaksanaan dan hasil Pemilu 2014 pun potensial ditafsirkan inkonstitusional dan terdelegitimasi.

“Intinya, putusan MK itu blunder. Putusan MK memiliki kekuatan hukum mengikat seketika setelah putusan dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum,” kata Yusril. (red/kom)

PEMILU 2019 Sambungan dari hal. 1 Menurut dia, UUD 1945 hanya menyediakan mekanisme apabila presiden dan wakil presiden berhalangan tetap. Istilah berhalangan mengasumsikan ada presiden/wakil presiden, bukan berarti tidak ada presiden/wakil presiden.

Sejumlah kalangan berpendapat MK bisa memutus pemilu serentak pada 2014. Mengenai persoalan ikutan, seperti perbedaan UU Pemilu Legislatif dengan UU Pilpres, bisa diatasi dengan cepat melalui penerbitan peraturan pemerintah pengganti undangundang (Perppu). Menurut Harjono, MK juga mempertimbangkan hal itu. Namun, hal tersebut justru menambah kekacauan. “Yang membuat Perppu itu, kan, presiden sendiri, tanpa ada pendapat DPR. Tanpa kita curiga, ada kesempatan presiden membuat Perppu yang menguntungkan presiden,” kata Harjono.

Harjono menegaskan, MK memutus tentang pemilu serentak pada 26 Maret 2013. Saat itu, yang diputuskan MK baru kata “serentak”. Mengenai kapan mulai dilaksanakan serta presidential threshold (ambang batas pencalonan presiden), MK belum membahasnya.

Putusan pemilu serentak itu pun baru disepakati secara lisan. Bahkan, Ketua MK Mahfud MD saat itu malah tidak sempat menyerahkan pendapat tertulis karena keburu mengakhiri masa jabatan.

MK kemudian menyerahkan pembuatan draf putusan kepada Akil Mochtar. Namun, hingga Akil ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi pada 2 Oktober 2013, salinan putusan belum selesai dibuat.

Harjono menegaskan, putusan yang dibacakan MK pada 23 Januari 2014 sama dengan hasil keputusan rapat permusyawarahan hakim, 26 Maret 2013. Sebanyak sembilan

CMYK

Suara Media Nasional

12

Edisi 120 / VI / 27 Januari - 1 Februari 2014

PRESTASI

Kinerja Investasi Jombang Terbaik Ketiga se-Jawa Timur Bupati Nyono Suharli saat menerima trophy dan piagam Invesment Award tahun 2013 dari Gubernur Jawa Timur, Soekarwo di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Kamis, 23 Januari 2014 kemarin

JOMBANG, SMN Kinerja Investasi pemerintah Kabupaten Jombang kembali diapresiasi oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Bupati Jombang Drs. Ec. H. Nyono Suharli pada Kamis (23/ 1/2014) di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, menerima penghargaan Investasi Award untuk tahun 2013. Penyerahannya dikemas dalam acara Penganugerahan Invesment Award 2013 Dan Bussines Forum. Ini adalah penghargaan keempat

yang berturut-turut diterima Kabupaten Jombang. Tahun 2013 Jombang berhasil meraih terbaik ketiga untuk Bidang Kinerja Investasi di Jawa Timur.

Dalam ajang ini, kegiatan pelayanan penanaman modal untuk kabupaten/kota di Jatim dinilai berdasar empat aspek, yakni aspek kelembagaan, promosi investasi, pelayanan perizinan terpadu, dan kinerja realisasi investasi.

Sementara penilaian bagi perusahaan PMA dan PMDN

yang diusulkan kabupaten/ kota, didasarkan pada tiga aspek, yakni kinerja pelaporan kegiatan penanaman modal (LKPM), pelaksanaan corporate social responsibility (CSR), dan pengelolaan lingkungan hidup.

“Alhamdulilah, Jombang masih menjadi yang terbaik untuk kinerja investasi meski berada diurutan ketiga, tentu kedepan kita akan dorong untuk terus melakukan pembenahan termasuk didalammyya

pelayanan yang maksimal, menata industry yang ada diutara Brantas. Meski upah minimum di Jombang menurut para investor masih agak tinggi, tapi kita akan imbangi dengan sarana prasarana juga infrastruskturnya, suasana yang kondusif, sehingga investor akan krasan di Jombang”, tutur Bupati Nyono Suharli usai menerima trophy dan piagam Invesment Award, didampingi Sustionadi Kepala Kantor Penanaman Modal Kabupaten Jombang.

Kabupaten Jombang saat ini memang terus gencar mencari investor baru yang ingin berinvestasi. Berbagai terobosan telah dilakukan termasuk melakukan peningkatan berbagai bidang layanan, sarana prasarana termasuk infrastruktur, yakni memperbaiki akses jalan, ketersediaan energi dan listrik hingga pengolahan limbah.

Di Ploso kini juga tengah

dibangun jembatan baru dengan bentang 57 meter dari dana APBN, APBD Provinsi Jatim dan APBD Jombang dengan nilai konstruksi Rp140 miliar. Rencananya akan dibangun jalan tembus di kawasan industri. Jalan Ploso-Mojokerto juga akan dilebarkan menjadi 8 meter.

Setidaknya saat ini ada 3 investor baru yang masuk ke Jombang. Dan sebanyak 7 investor yang mengembangkan usahanya di Jombang. Sebagian besar adalah industri alas kaki dari dalam dan luar negeri.

Perlu diketahui, bahwa saat ini Jombang telah mengembangkan tiga kawasan industri, yakni kawasan industri besar di utara Brantas seluas 889 ,87 hektar di kecamatan Ploso, kawasan industri menengah yang terbagi menjadi kawasan industri pertanian 54,76 hektar di selatan Brantas, tepatnya di kecamatan Mojowarno dan kawasan industri manufaktur

Gempa Kebumen

Mengapa Hampir Seluruh Jawa Merasakannya?

SMN - Gempa bermagnitud 6,5 mengguncang beberapa wilayah Jawa pada Sabtu (25/1/2014) 12.14 WIB. Gempa dirasakan di hampir seluruh wilayah Jawa?

Dengan megnitud gempa 6,5, gempa Kebumen sebenarnya belum apa-apa dibandingkan gempa Aceh pada tahun 2004 yang bermagnitud 9,2 atau gempa Mentawai pada tahun 2010 yang bermagnitud 7,7.

Tapi, mengapa gempa kali ini dirasakan hingga hampir seluruh Jawa?

Pakar tektonik dari Institut Teknologi Bandung (ITB), Irwan Meilano, mengungkapkan bahwa hal tersebut terkait dengan kedalaman pusat gempa. Irwan mencatat, pusat gempa berada pada 40 km dari garis pantai dan pada kedalaman 88 km. “Berdasarkan kedalamannya, gempa berada pada bidang Benioff,” kata Irwan.

Bidang Benioff, lengkapnya disebut Wadati Benioff, adalah zona seismik aktif yang berada di dekat zona subduksi yang aktivitasnya bisa menimbulkan gempa. Zona subduksi sendiri adalah zona pertemuan dua lempeng, dalam konteks gempa Kebumen, adalah Australia dan Indo-Australia.

Publikasi Bigman Marihat Hutapea di Jurnal Teknik Sipil ITB pada Desember 2009 menyebutkan bahwa zona Benioff di selatan Jawa

non polutan di kecamatan Perak 181,66 hektar dan Bandarkedungmulyo seluas 190 hektar.

Pada agenda Penganugerahan Invesment Award Tahun 2013 dan Business Forum

tersebut juga membicarakan berbagai peluang investasi dan pengembangannya di Jatim antara pelaku usaha dengan pemerintah selaku regulator.

Serta dipaparkan juga terkait “Fasilitas Kepabeanan” oleh

Gubernur Jatim bersama para peraih Invesment Award tahun 2013

Dana Proyek Permbangunan Jalan Menuju Sumber Podang Diduga Disunat

Kondisi jalan menuju rabat hanya separuh jalan tidak sampai tuntas

Pusat gempa berada di barat daya Kebumen

menimbulkan kejadian 234 gempa dalam 40 tahun terkahir dengan gempa terbesar pada 9 Agustus 2007, bermagnitud 7,5. “Karena lokasi gempanya cukup dalam, maka goncangan dirasakan di wilayah yang cukup luas, bahkan sampai pantai utara Jawa,” kata Irwan.

Berdasarkan laporan dari

beberapa kontributor SMN, gempa dirasakan hingga wilayah Bandung dan Sukabumi di sebelah barat, Solo, Yogyakarta, dan Malang di sebelah timur, serta Brebes dan Tegal di sebelah utara.

Menurut peta goncangan yang dirilis Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), hari ini, goncangan yang lebih kuat dira-

sakan di Kebumen, Yogyakarta, dan Solo sebesar IV MMI serta Cirebon dan Bandung sebesra II-III MMI. Berdasarkan skala MMI, bila gempa dirasakan II-III MMI, maka warga akan merasa seperti ada truk berlalu di jarak dekat. Dengan skala IV MMI, gempa bisa dirasakan banyak orang, gerabah bisa pecah, serta pintu dan dinding berderik. (red/kom)

Dirjend Bea Cukai Oza Olavia serta “Jaringan Gas Industry” oleh Hari Pratoyo dari PT. Perusahaan Gas Negara bidang komersial. (bam/hms)

KEDIRI, SMN – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kediri selalu berusaha mempercantik sarana dan prasarana, khususnya yang terjadi di Wisata Sumber Podang yang terletak di Dusun Nongko Pahit, Desa Joho, Kecamatan Semen Kabupaten Kediri.

Hasil pantauan SMN di lapangan, sangat disayangkan jalan menuju wisata sumber podang tampak terlihat hanya separuh jalan yang dibangun. Hal ini menjadi gunjingan warga sekitar, menurut warga bahwa jalan menuju sumber podang janjinya sampai selesai. Namun, sangat disayangkan hanya dikerjakan separuh jalan. “Kenapa pembangunan tidak sampai

Kades Joho Dedy Saputra

selesai,”tanya warga.

Saat Wartawan SMN konfirmasi ke Dinas Pariwisata Kabupaten Kediri, yang pada saat itu ditemui Ida, disinggung terkait pembangunan jalan menuju wisata sumber podang. Ida menjawab

itu bukan dari dinas kami. “Silahkan tanyakan ke dinas lain,” jawabnya singkat.

Sementara, Saat wartawan SMN konfirmasi Mantan Kepala Desa Sulastri, ditanya terkait pembangunan jalan menuju wisata sumber podang menurut Sulastri bahwa pembangunan jalan itu merupakan bantuan infrastruktur. Pada saat dibangun itupun pada masa transisi masa jabatan saya sebagai Kades habis.

“Saya tidak perrnah ikut campur terkait pembangunan jalan tersebut,”jelas Sulastri.

Menurut Sulastri, memang pada awalnya pihak desa mengajukan proposal ke Pemkab Kediri untuk pembangunan jalan dengan sistim rabat, kalau tidak salah Rp 60juta , namun di setujui Rp 40juta. “ Tapi lebih jelasnya silahkan tanya ke Bendahara Desa Joho, dan perangkat yang terkait,” ungkap Sulastri.

Sementara Kepala Desa Joho Dedy Saputra saat di Hubungi melalui pesan singkat terkait pembangunan jalan menuju wisata sumber podang. “Tidak tahu masalah pebangunan jalan itu,”jawab Kades Terpilih. Sampai berita ini dimunculkan pihak-pihak terkait pembangunan jalan menuju wisata sumber podang belum berhasil dikonfirmasi. (pri)