Suara media nasional edisi 125

CMYK

Media Online: suaramedianasional.com

Edisi 125 Tahun VI / 3 - 9 Maret 2014

SuaraMedia NasionalCom

@smedianasional

Sudah Terdaftar di Dewan Pers Surat Izin Penerbitan Usaha Pers: SK Menkum Ham Nomor: AHU-62124.AH.01.01 Tahun 2013

Harga Rp 5.000,(Luar Kota+Ongkos Kirim)

Kontroversi Sertifikasi Halal MUI

Kementerian Agama Akan Tetapkan Tarif Jika Urusi Sertifikasi Halal Rumah wartawan Radar Jogja wilayah Magelang, Frietqi Suryawan, dilempar bom molotov, Senin (24/2/2014)

Dewan Pers Sayangkan Aksi Pelemparan Molotov ke Rumah Jurnalis Yogyakarta, SMN - Wakil Ketua Komisi Hukum Dewan Pers Jimmy Silalahi, menyayangkan aksi pelemparan bom molotov ke rumah jurnalis Frietqi Suryawan di Magelang, Senin (24/2/2014) dini hari tadi.

Bersambung halaman 11

Partai Hanura Geram Penertiban Atribut Partai Tebang Pilih

Sekretaris DPC Partai Hanura Kota Probolinggo Chandra Nurul Susanti Arifin SH, yang sesalkan kinerja Sat Pol PP Pemkot Probolinggo yang terkesan tebang pilih

“Pemerintah itu kan pelaksana undang-undang, tidak ada ormas sebagai pelaksana undang-undang.

Karena sertifikasi halal itu berkaitan dengan hukum, maka otoritas pelaksananya harus ada pada pemerintah,” ujar Menteri Agama Suryadharma Ali. Jakarta, SMN - Menteri Agama Suryadharma Ali mengatakan, tarif tetap akan diberlakukan jika Kementerian

Agama diberikan otoritas untuk menerbitkan sertifikasi halal.

Sebelumnya, ia menyatakan, kewenangan menerbitkan sertifikasi seharusnya berada di kementeriannya. ”Pasti tarif akan diberlakukan. Kalau pemerintah yang laksanakan akan jadi PNBP yang kemudian masuk ke APBN,” ujar Suryadharma

dharma, pungutan tarif sertifikasi halal dilakukan oleh MUI. Kementerian Agama tidak pernah tahu jumlah uang yang didapat MUI dari sertifikat halal yang diterbitkannya. Pasalnya, uang yang dipungut MUI tidak masuk ke kas negara. “Itu kan enggak berdasarkan undang-undang karena memang belum ada aturannya,” ujar Sur-

d i kantor Presiden,

yadharma.

Kamis (27/2/2014).

Selama ini, kata Surya-

Mengenai kewenangan penerbitan sertifikasi halal oleh

PPIP Desa Blabak di Borongkan Kediri, SMN - Pemerintah melalui Kementrian Pekerjaan Umum (PU) memberikan kepercayaan pada Desa untuk melaksanakan Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan (PPIP) dengan sebaikbaiknya.

Pemerintah juga sudah berkali-kali mengingatkan, bahwa pelaksanaan seluruh Jalan hasil PPIP di Desa Blabak proses kegiatan harus dilaksanakan secara swakelola (Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan). Tapi berlaku sebaliknya PPIP Desa Blabak Kecamatan Kandat, disini pengerjaan menggunakan Rekanan atau Bersambung halaman 3

Probolinggo, SMN - Dewan Pengurus Cabang (DPC) Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) kota Probolinggo yang di nahkodai Drs. Harmesun, dan Sekretarisnya Chandra Nurul Susanti Arifin. SH, yang ditemui Suara Media Nasional saat

Rawan Curas Kepruk Pengendara Motor

Polres Mojokerto Kota Rajin Patroli dan Merazia Motor

Kapolres Mojokerto Kota AKBP Wiji Suwartini mengecek kelengkapan persenjataan anggotanya

Sengketa Tambang Emas Banyuwangi Berujung Damai

Bersambung halaman 11

Bersambung halaman 10

Mojokerto, SMN - Pertengahan era 90-an, pengguna jalan di Surabaya khususnya pengendara motor, sempat dilanda keresahan tinggi menyusul aksi perampasan yang tak kenal kompromi. Ruas jalan pun jika malam menjelang berubah sepi. Kini, situasi nyaris serupa terjadi di daerah pinggiran Surabaya. Aparat hukum di Sidoarjo dan Mojokerto harus kerja keras Bersambung halaman 11

Belatung Hidup Disajikan di RM Ayam Panggang Roker Malang

Bersambung halaman 11

Banyuwangi, SMN - Konflik panas tambang emas antara PT Intrepid Mines Ltd dan PT Bumi Sukses Indo (BSI) berakhir damai. Kesepakatan “perjanjian damai” yang dilakukan kedua perusahaan itu mengisyaratkan bahwa tidak ada lagi polemik terkait izin pertambangan di Gunung Tumpang Pitu, Desa Sumberagung, Kecamatan Pesanggaran, Banyuwangi.

Kementerian Agama, Suryadharma mengatakan, belum bisa dilakukan jika Rancangan Undang-Undang Jaminan Produk Halal (JPH) belum disahkan. Oleh karena itu, ia berharap RUU Jaminan Produk Halal segera disahkan sehingga menjadi landasan hukum pemerintah.

Selain itu, lanjutnya, pemerintah juga tidak sepakat jika sertifikasi halal harus diwajibkan karena akan berpengaruh pada dunia industri terutama usaha kecil. Di sisi lain, dengan menjadikan sertifikasi halal sebuah kewajiban, maka industri yang tak patuh bisa dikenakan sanksi.

Seperti diberitakan, masalah pemberian sertifikat halal masih menuai sorotan. RUU Jaminan Produk Halal yang diusulkan atas inisiatif DPR sejak 2006 belum juga dise-

Dewan Sorot Bak Sampah di Tepi Jalan Sidoarjo Kondisi Jalan, dari Jalan Provinsi menuju Desa Tangkahen yang baru dibangun

Proyek Jalan di Desa Tangkahen Diduga Tak Sesuai RAB

Warung Ayam Goreng ROKER

Sidoarjo, SMN - Masih rendahnya sikap warga yang membuang sampah sembarangan, membuat Dinas Kebersihan Dan Pertamanan (DKP) Kabupaten Sidoarjo, terus berupaya memberikan edukasi tentang pentingnya membuang sampah pada tempatnya kepada masyarakat Bersambung halaman 11

Pulang Pisau, SMN - Proyek pembangunan badan jalan Desa Tangkahen-jalan provinsi, yang dikerjakan oleh kontraktor pelaksana, CV.Promina Jaya, Pusat Palangka Raya, di Desa Tangkahen, Kecamatan Banama Tingang, Kabupaten Pulang

Malang, SMN - Rumah Makan (RM) Ayam Roker yang terletak di Kota Malang, tepatnya di Jln. Simpang Laksda Adi Sucipto Malang menjual makanan berbelatung.

Seperti yang dikatakan salah konsumen berinisal FJ (36), salah satu korban dari ke enam yang makan di warung tersebut, Kamis (27/02) di Malang.

Bersambung halaman 11

Bersambung halaman 11

Saatnya Masyarakat Jatim Hidup Sehat Sejahtera Bersama MSS Nur Cahyono, SP bersama peserta pada acara di Open Plan Presentation di RSB Aura Syifa Kediri

Iklan / Langganan hubungi : Tlp. (0354) 691147, HP 081 231 515 435

Kediri, SMN - PT. Melia Sehat Sejahtera (MSS) baru saja mengadakan acara Open Plan Presentation di salah satu Convention Hall Rumah sakit bersalin ternama di Kediri Jumat (27/2), acara dimulai jam 15.00 Wib sampai selesai yang dihadiri oleh Nur Cahyono, SP sebagai pembicara, Leader-leader, dan tamu undangan sekitar 300 orang.

Acara dibuka langsung oleh Nur Cahyono,SP selaku Pimpinan Komite Nasional PT. MSS dalam kesempatanya menyampaikan bahwa, produk Melia Propolis dari PT. MSS yang menganBersambung halaman 11

Email: suaramedianasional@gmail.com

Suara Media Pass

2 Harga Promo Pasang Iklan:

Rp 100rb Selama 1 Bulan

Suara Media Nasional Edisi 125 / VI / 3 - 9 Maret 2014

MOTOR DIJUAL YAMAHA MIO CW tahun 2010.

Mulus. DP 0%. Hub, Elis/ Dinar 083535891692

YAMAHA XEON tahun 2011.

Mulus. DP 0%. Hub, Elis/ Dinar 083535891692 TOYOTA Avanza G Tahun 2008 Plat AG-964-GL mulus harga Rp 122.5 juta. Hubungi Dina 081359221885

HONDA JAZZ S Tahun 2008 Plat N-605-DO harga Rp 158,5 juta mulus Hubungiungi Dina 0 81359221885

ISUZU PANTHER Hi Grade Tahun1997 Plat AG-1984-RB kondisi mulus Harga Rp 86 juta Hubungi Dina 081359221885.

TOYOTA KIJANG Tahun 1992 Plat AG-397-AP harga Rp,48 juta mulus Hubungi Dina 081359221885.

HONDA FIT AT Tahun 2003 Plat S-1133-N mulus harga Rp 92,5 juta Hubungi Arif 081335453349

ISUZU PANTHER New Royal Tahun 2000 Plat L-1316-RD Harga Rp 88 juta Hubungi Arif 081335453349.

SUZUKI BALENO DX Tahun 2001 Plat S-1937-RC 78,5 juta kondisi istimewa Hubungi Arif 081335453349

DAIHATSU GRAND MAX Tahun 2010 Plat L-1626-DH harga Rp 100 juta Hubungi Arif 081335453349

DAIHATSU XENIA XI Tahun 2008 Plat AG-1883-VH harga Rp 115 juta kondisi istimewa Hubungi Agus 081259066000

HONDA JAZZ Y tech Tahun 2006 Plat AG-1976-A Harga Rp 132 juta mulus Hubungi Agus 081259066000

DAIHATSU LUXIO Tahun 2011 Plat AG-1621-K Harga Rp 123 juta kondisi mulus Hubungi Agus 081259066000

TOYOTA STARLET Tahun 1995 Plat AG-1418-AF harga Rp 70 juta mulus Hubungi Dina 081359221885

Penerbit: PT. SUARA MEDIA NASIONAL Surat Izin Usaha Penerbitan Pers: SK Menkum Ham Nomor: AHU-62124.AH.01.01 Tahun 2013.

Perusahaan : CV. SUARA MEDIA GROUP. Kantor Pusat: Dsn Temboro Ds. Plaosan Kec. Wates Kabupaten Kediri, Jawa Timur Kantor Redaksi: Jl. Durian (Ruko PG Pesantren) Pesantren - Kota Kediri, Jawa Timur Telp./Fax: (0354) 691147 Penanggung Jawab & Penasehat Hukum I: Tjutjut Suliyatno, SH. Kantor Advokat: Jl. Slamet Riyadi No. 29/67 Kota Kediri Penasehat Hukum II: Arif Wijanarko SH. Dewan Penasehat: KH. Drs. Imam Yahya Malik/ Gus Yahya (Ponpes Al Makruf Kedong Lo Kediri), Noura Dian Hartaronya, SE (Anggota Komisi 6 DPR RI), Drs. Ali Rohmad M.Pd, Sodiq Sudiran Atmojo, Henry Cahyono S. Soroso, Farid Makruf, SE, ST. Komisaris Utama: Winarti. Komisaris II: Dian Prasetyo. Direktur Utama: Kanti Wiyoto. Direktur II: Edit Suwantara, SE. Direktur III: Agung Budiarto. Pimpinan Redaksi: Kanti Wiyoto. Wakil Pimred: Yon Taufik Hidayat. Bendahara : Surono, M. Irfan Amrulloh, Hj. Mintarti, ST. Dewan Redaksi: Kanti, Winarti, Dian Prasetyo. Redaktur Pelaksana: Adi Prijanto, Drs. Muh. Ma’ruf MQ. Humas: Futi’ah SE, Abdul Rozaq, SH. Pimpinan Korlip: Drs. Widji Soeratno MM MBA. Kordinator Liputan: Syamsudin. Fotografer: Wendy Eko Winarto. Manager Marketing: M. Edy Fathurokim. Marketing: Guntur Samsul Hadi ST, Anindita Absari.

Crew dan Wartawan: Kota/Kab. Kediri: Agus Wiyono (Kabiro), Joko D., Susi, Johan Wahyudi, M. Ali Faizin, Supriyono, Prijo Atmodjo, Akhmad Afandi. Nganjuk, Bojonegoro: Rambu Magdalena, Joko Kustono, Kristian, Jonas. Suara Blitar: Ummu Chairu Wardani, Irul, Sri Sulistyoningsih, Agus Imam S. Biro Tulungagung/Trenggalek: Dian Prasetyo, Wartawan: Rudi L. Wartawan Surabaya, Sidoarjo: Slamet, Muhamad Besari. Pasuruan: Fikri Setiawan. Bangkalan, Sampang, Pamekasan:Wahyudi Hermawan, Amiruddin. Tuban, Lamongan, Gresik: M. Zainus, SH (Kabiro), Susiati, Kusaeri/Kandek, H. Musa SH MH, Sugianto. Jombang: Slamet W, Puji, Bambang Mardiono, Agus W. Mojokerto: Gunadi, Samsul.

Kabiro Kota/Kab Madiun, Magetan, Ngawi: Drs. Suyanto. Madiun Kota/Kab: J. Kustono. Magetan, Ngawi: Heri Aprianto. Pacitan: Yon Taufik Hidayat. Banyuwangi: Misjan, Aripin, Arief Suparman. Malang Raya: C. Junaedi (Kabiro), Fajar Pratomo, Khalid. Kota/Kab. Probolinggo, Lumajang: Edi Sunarko RD (Kabiro). Jember: Rambu Magdalena. Bondowoso, Situbondo: Khairunazi/Yusi. Perwakilan Bali: B. Wirawan. Biro Jawa Barat, Jakarta; Ahmad Faisholihin.

Perwakilan Jawa Tengah: Mulyono RS. Perwakilan Maluku: Yohanes. Perwakilan Kalimantan Tengah: Mandau Suwandi. Biro Gunung Mas: Leuntung I Dehes. Perwakilan Sumareta Selatan: Hasan Bakri. Kabiro Kota Lubuklinggau, Penanggungjawab: Kab. Musi Rawas: Abu Hasan Azhari. Perwakilan Kepulauan Riau: Ekowanto. Biro Kota Batam: Asriaadi, ST. Perwakilan Sulawesi Utara: Kurnelius. Perwakilan Propinsi Jambi: Sugianto. Desain/Layout: Irul.

No. Rekening BRI Cabang Wonorejo Kecamatan Wates Kabupaten Kediri. No. 6271-01-000106-50-4. A/N. Winarti. No. Rekening Bank Jatim Capem Wates Kabupaten Kediri. No. 0782015257. A/N: Winarti. Website: Kanti Wiyoto www.suaramedianasional.com. / suaramedianasional.blogspot.com. Email: suaramedianasional@gmail.com. Percetakan PT. Citra Cetak Pratama Sidoarjo. Isi diluar tanggungjawab percetakan.

Kantor Biro Ponorogo: Jl. Basuki Rahmat No.17 A Ponorogo, contact person: 081231515435. Dewan Penasehat: Trimo. Kabiro: Ir. Prayudi Bahagia RW. Wartawan: Anny Hidayati, Tri Purwanto Budi Wiyono.

Waspadai Wartawan Suara Media Nasional yang memegang Kartu Pers yang namanya tidak tercantum dalam BOK REDAKSI bukan tanggung jawab Redaksi. Bila Anda ingin berlangganan, Keluhan serta informasi. Bisa mengirim surat untuk redaksi kami, kirim dengan identitas diri ke Kantor Pusat “SUARA MEDIA NASIONAL” di Dusun Plaosan Desa Plaosan Kecamatan Wates Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Telp/Fax. (0354) 691147, 081231515435, 081234225711, 085645867811. Kami hanya memuat iklan berdasarkan order yang masuk dari pemasang iklan dan bila mana ada iklan yang tidak termuat harap menghubungi kantor redaksi “SUARA MEDIA NASIONAL”.

Harga iklan: 1 Halaman (325x513 mm) Warna Rp 15.000.000., Hitam Putih Rp 12.000.000. 1/2 Halaman (325x256 mm) Warna Rp 10.000.000. / Hitam Putih Rp 8.000.000. 1/4 Halaman (325x128 mm) Warna Rp 7.500.000. / Hitam Putih Rp 5.000.000. 1/8 Halaman (325x64 mm) Warna Rp 3.000.000. / Hitam Putih Rp 2.000.000. Iklan Kartu Nama (85x56 mm) Warna Rp 1.000.000,- / Hitam Putih Rp 750.000. Iklan Warna: Rp 12.000/mmk, Iklan Hitam Putih: Rp 8.000/mmk.

Suara Media Nasional Edisi 125 / VI / 3 - 9 Maret 2014

KEDIRI RAYA

3

Dari Kediri untuk Indonesia

Goa Selomangleng Kediri

Simpang Lima Gumul Kediri

Sertijab Kepala Kantor Imigrasi Kelas III Kabupaten Kediri Kediri, SMN - Pergantian Kepala Kantor Imigrasi kelas III Kabupaten Kediri dari pejabat lama Mulkan Lekat, SH, MM yang akan bertugas di Kabupaten Siak dan digantikan pejabat baru Tri Sasongko Tjatur Sas Karna Djaya, SH, MH. yang sebelumnya bertugas di Mataram.

Serah terima jabatan disaksikan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Jawa Timur bertempat di Kantor Imigrasi Kelas III Kabupaten Kediri ,Jalan Ir. Sutami No. 16 Kediri. Jumat (28/2).

Mulkan Lekat dalam acara serah terima mengatakan suatu pelajaran yang sangat berharga yang saya dapat selama menjabat disini , sejak pertama kali berdiri terus dituntut

untuk bekerja dengan cepat, kemudian jamaah Haji juga mengurus paspor ditempat ini jadi Kantor Imigrasi Kelas III Kabupaten Kediri saya sebut sebagai Kantor Paspor.

Kepada Bapak Sasongko saya berharap dapat melanjutkan perjuangan saya selama di Kantor Imigrasi ini untuk menjadi lebih baik dan dapat memberikan pelayanan prima kepada pemohon paspor.

Bupati Kediri dr. Hj. Hariyanti Sutrisno, atas nama Pemerintah Kabupaten Kediri menyampaikan terimakasih kepada Bapak Mulkan Lekat yang selama 14 bulan ini telah memberikan yang terbaik, kantor Imigrasi dapat berkembang sangat luar biasa terutama pengunjung yang mengurus paspor.

Kepada Bapak sasongko saya

ucapkan selamat datang dan selamat bertugas di Kantor Imigrasi kelas III Kabupaten Kediri, untuk Bapak Mulkan Lekat saya harap selalu mengingat akan kerjasama yang baik selama di kediri ini. Tambah Ibu Haryanti.

Ka Kanwil Kementrian Hukum dan Ham Prov. Jatim mengatakan proses alih tugas pejabat struktural di Kementerian Hukum dan Ham adalah suatu hal yang biasa dan harus dilaksanakan. Kepada Kepala Kantor Imigrasi yang baru kami berpesan agar dapat bekerja dengan baik dan sesuai aturan yang berlaku.

Jadikan Kontor Imigrasi Kelas III Kediri untuk lebih baik lagi dan selalu menjalin kerja sama dengan instansi dan pihak pihak yang terkait. (hms/adv/kan)

Hati-hati Caleg Tebar Pesona Gunung Mas, SMN - Bulanbulan sekarang lebih mudah disebut bulan politik, karena begitu banyak calon-calon anggota legislatif yang bermunculan, baik dari kota, dari desa dan dari pelosok-pelosok.

Menjadi wakil rakyat itu suatu tugas yang mulia dan penuh tanggung jawab, tanggung jawab terhadap yang memilih, dan tanggung jawab kepada bangsa dan negara dan yang lebih utama tanggung jawab kepada tuhan.

Menjadi wakil rakyat itu tidaklah Gampang, Banyak hal-hal yang perlu dipelajari dan dipahami.

Dison warga kurun mengatakan, “Hati-hati sekarang banyak caleg yang tebar pesona, contoh saja, sekarang kita bisa lihat, bila ada orang meninggal Dunia pasti banyak Caleg yang datang, hal itu cuma mencari perhatian. Sebelum dia mencaleg mana ada kita liat Dia, tumben ko sekarang bisa berubah dan bisa membaur dengan masyarakat kecil, hal itu pasti karna ada mau nya saja, kalau Caleg yang benar-benar mau memperjuangkan aspirasi rakyat bukan ada waktu tertentu saja saja

Wakil Wali Kota Kediri, Abdullah Abu Bakar saat memimpin langsung jalannya Rapat Staff Rehabilitasi bangunan pasca erupsi Gunung Kelud

Pimpin Rapat Staff Rehabilitasi Bangunan Pasca Erupsi Gunung Kelud Umum Drs. Mandung Sulaksono.

Dalam sambutannya, Wakil Walikota Kediri Abdullah Abu Bakar, SE mengatakan bahwa pasca erupsi Gunug Kelud terdapat banyak kerusakan yang terjadi pada bangunan-bangunan di Kota Kediri, seperti, sekolah, kantor pemerintahan, rumah warga, fasilitas umum, dan lain sebagainya. ”Hendaknya kita segera melakukan kroscek di lokasi sehingga kita bisa memasti-

kan bahwa tidak ada lagi kerusakan yang terjadi. Terutama kerusakan pada sekolah karena kerusakan tersebut bisa mengganggu kegiatan belajar mengajar siswa,” ujarnya.

Sementara itu perwakilan dari Dinas Kesehatan Kota Kediri mengatakan bahwa terdapat 9 Puskesmas di Kota Kediri yang mengalami kerusakan yang cukup berat. Sedangkan untuk air sumur warga Kota Kediripun tak luput dari pan-

tauan Dinas Kesehatan Kota Kediri.

Dinas Kota Kediri telah melakukan pegambilan sample, hasilnya akan diketahui dua hari kedepan.

Dinas Pendidikan Kota Kediri telah melakukan pendataan bagi siswa yang orang tuanya terkena dampak erupsi Gunung Kelud seperti kecelakaan. Mereka nantinya akan diajukan untuk mendapatkan beasiswa dari Pemerintah Pusat. (hms/ad/kan)

Pelajar Kediri Peduli Bencana Kediri, SMN - Bencana letusan Gunung Kelud terus mengundang simpati semua pihak termasuk para pelajar, baik dari Kabupaten Kediri maupun luar daerah. Kegiatan mengumpulkan bantuan yang dilakukan oleh para pelajar sebagai wujud kepedulian untuk meringankan beban warga yang menjadi korban bencana letusan gunung kelud.

Para pelajar terus berdatangan ke Posko memberikan bantuan berupa makanan, air mineral, pakaian layak pakai, uang juga menjadi relawan membersihkan pasir dan debu di rumah rumah warga dan di jalan jalan.

Muda’i Kepala sekolah MTS Ngampel Kecamatan Kepung yang memimpin langsung siswanya melakukan pembersihan rumah warga dan jalan di Desa Kebonrejo

baik”, kata Dison dengan tegas.

Ales salah seorang warga Kecamatan kurun juga menambahkan” Masyarakat sekarang sudah banyak yang pintar-pintar, masalah caleg yang tebar Pesona, masyarakat bisa menilai. Nanti kita lihat saja hasilnya, biarpun caleg itu dari kalangan yang kurang mampu bila itu pilihan masyarakat jangan berkecil hati saja yang tidak terpilih. Kalo caleg ngasih duit ya Pasti masyarakat terima, yang namanya dikasih masa nolak Rejeki, masalah pilihan itu dibilik suara”, kata beliau kepada SMN. (utng)

Gubernur Tolak Anggaran Rp 80 Miliar Kota Kediri

3 Mega Proyek Dipastikan Mangkrak

Wawali Kota Kediri

Kediri, SMN - Rabu, 26 Februari 2014 Pemerintah Kota Kediri meggelar rapat staff terkait rehabilitasi bangunan pasca erupsi Gunung Kelud. Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Walikota Kediri Abdullah Abu Bakar, SE yang didamping oleh Sekertaris Daerah kota Kediri Agus Wahyudi, SH,MSi, Asisten Pemerintahan dan Kesra Drs Muhamad Yasin, Msi, dan Asisten Administrasi

Suasana rembug warga

dia mau berbaur dengan dengan rakyat kecil.

Orang yang sudah kebiasaan sehari-hari memperhatikan nasib orang lain, bukan cuma memperhatikan nasibnya sendiri. Yang lebih memprihatinkan ada caleg yang tiba-tiba jadi sukarelawan membantu masyarakat, rela menghabiskan uangnya sampai puluhan juta, ini pasti ada Udang dibalik batu. Yang biasa dalam kehidupan hari-harinya masa bodoh aja sama nasib orang lain, orang seperti itu. “Menurut saya tidak bisa jadi wakil rakyat yang

Kediri, SMN - Akhirnya Gubernur Jawatimur Soekarwo “menolak” pengangaran dana senilai Rp. 80 M untuk kelanjutan 3 mega proyek multi years untuk pembangunan Poltek Kediri, RSUD Gambiran dan Jembatan Brawijaya.

Dana untuk 3 megaproyek gagal disertakan di APBD 2014 menyusul belum adanya audit dari lembaga keuangan (BPKP), karena proyek yang didanai APBD dengan sistem jamak dimassa Kepemimpinan Walikota saat ini kesemuanya menjadi persoalan di ranah hukum.

Dari Kondisi itu, 3 mega proyek raksasa di Kota Kediri dipastikan akan mangkrak untuk 1 tahun kedepan. Sebelumnya sebagian besar kalangan DPRD Kota Kediri sebelumnya dalam rapat paripurna penyertaan dana 80 milliar untuk tiga megaproyek disetujui di APBD 2014 awal, Namun saat diajukan persetujuan ke Gubernur Jatim oleh Gubernur diintruksikan agar dana itu dipending dahulu ditahun 2014 sembari menunggu audit dari badan pemeriksaan keuangan dan

pembangunan Provinsi Jawa Timur.

“Penolakan itu dilakukan gubernur karena tidak ingin terjerat permasalahan hukum dkemudian harinya karena sejauh ini tiga mega proyek itu sudah bermasalah,”ungkap Kholifi Yunon Wakil Ketua DPRD Kota Kediri.

Sementara itu Sekretaris Daerah Kota Kediri Agus Wahyudi mengakui adanya penolakkan anggaran itu untuk dialokasikan ke APBD 2014 awal,

namun pihaknya akan mengupayakan saat perubahan anggaran keuangan atau APBD II untuk dianggarkan kembali dan akan dibahas karena sudah ada di KUAPPS dan KUPA. Perlu diketahui dari ketiga Mega Proyek “Raksasa” di Kota Kediri seperti Jembatan Brawijaya sejauh ini masih dalam penyidikan Polda Jawatimur atas dugaan korupsinya, RSUD Gambiran II oleh Kejaksaan Negeri Kediri dengan Poltek Kediri. (ko/ kdr.jaya)

PPIP Desa Blabak Sambungan dari hal. 1

Pelajar dari MTsN Ngampel gotong-royong bekerja sama membersihkan pasir dan abu akibat erupsi Gunung Kelud beberapa waktu yang lalu

saat ditemui (28/2) mengatakan kami ingin menggugah dan menanamkan kepedulian para siswa, agar mempunyai kepedulian terhadap sesama.

Nilai nilai gotong royong dan kemanusiaan harus ditanamkan kepada siswa sejak dini,dengan terjun langsung ke lokasi bencana siswa akan tergugah kepeduliannya.

Kegiatan ini sudah kami agendakan setiap hari secara bergantian dan aktivitas belajar mengajar tetap berjalan seperti biasa. Tambah Muda’i. (hms/adv/kan)

Pemborong.

Ketika Tim Suara Media Nasional (SMN) menemui Agustino selaku Ketua Organisasi Setempat (OMS), dan merangkap PNPM, di rumahnya, “Membenarkan bahwa pengerjaannya direkankan, dan tidak ada alasan kenapa?, untuk pengalokasian ada tiga titik yaitu Pembangunan jalan Aspal, Pembangunan jalan Makadam, dan Paving”.

Ditempat terpisah Tim menemui Masyarakat di lokasi, “Pekerja

kebanyakan orang luar desa, memang warga tidak banyak dilibatkan”, katanya.

Padahal sudah jelas para Pemangku Desa sudah menguasai Juklak dan Juknisnya, jadi tujuan inti dari Program ini adalah Pemberdayaan melibatkan seluruh Masyarakat Desa setempat, sudah seharusnya Masyarakat yang menerima manfaatnya bukan lagi Pemborong atau Rekanan.

Kalau di rekankan orientasinya

keuntungan. Banyak kejanggalan terjadi, jelas ada indikasi pemotongan anggaran, dan juga mutu serta kwalitas hasil pekerjaan tidak bagus, tidak sesuai harapan Masyarakat.

OMS disini sudah jelas tidak mempunyai hati nurani yang baik, karena sudah dinilai merugikan anggaran Negara. Melanggar Pakta Integritas dan kesanggupan kerja. Ini sudah masuk ketindak Pidana Korupsi jadi Agustino selaku OMS pantas diperkarakan secara Hukum. (gus)

POTRET

4

Suara Media Nasional

Tulungagung, Trenggalek, Blitar, Bondowoso

Wabup Maryoto Buka Sosialisasi ADD Tahun 2014

Wabup Maryoto saat memberikan sambutan

Tulungagung, PP - Sosialisasi alokasi dana Desa (ADD) Tahun 2014 dilaksanakan hari Senin (24/ 02/2014) kemarin, bertempat di Hall

Barata Tulungagung. Kegiatan ini di hadiri Wakil Bupati Maryoto Birowo.

Kepala Badan Pemberdayaan

Masyarakat dan Pemerintah Desa, Ir. Justi Taufik, MM melaporkan, sosialisasi kali ini, diikuti oleh seluruh Kades dan 2 orang perangkat desa, para camat dan udangan lain.

Dana ADD dimaksudkan untuk membiyayai program pemerintah desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat.

Wakil Bupati Tulungagung Drs. Maryoto Birowo, MM dalam sambutannya mengatakan, sejalan dengan era otonomi daerah, Alokasi Dana Daerah merupakan dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk desa. Dana tersebut bersumber dari bagian dana perimbangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten setelah dikurangi belanja pegawai 10%nya untuk desa.

Melalui program ADD, Wabup

mengharapkan ada perubahan yang signifikan di desa. Mengingat dana ADD ini bisa meningkatkan kemampuan keuangan desa agar mampu membiayai tugas-tugas pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

Selain itu dapat mengefektifkan peran lembaga kemasyarakatan desa sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif.

Disisi lain, ADD juga diharapkan dapat meningkatkan kesempatan kerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa, melalui pengembangan sektor-sektor produktif bagi kepentingan masyarakat. Dan dapat menumbuhkan dan meningkatkan swadaya gotong-royong masyarakat dalam membangun desa. (dian)

Disbud Parpora Sosialisasikan UU RI No 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya Tulungagung, SMN - Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Propinsi Jawa Timur bekerjasama dengan Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tulungagung senin 24 Februari menggelar Sosialisasi Undang Undang RI No 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya di Crown Victoria Hotel Tulungagung.

Acara sosialisasi yang diikuti 80 orang yang terdiri dari Muspika, Dinas SKPD terkait, serta Para Kepala Desa yang ada benda Cagar Budayanya ini selain membahas Undang Undang RI No 11 tahun 2010 juga membahas dua materi lain yaitu tugas Wewenang Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam Pelestarian Cagar Budaya, serta Perlindungan, Pengembangan Pemanfaatan Cagar Budaya.

Menurut ketua Panitia pelaksana yang juga menjabat sebagai Kepala Bidang Sejarah, Musium dan Purbakala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Propinsi Jawa Timur Dra. Endang Prasanti, MM, kegiatan yang berjalan satu hari ini bertujuan supaya para peserta mengetahui dan melaksanakan Undang-undang RI No 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya sebagai peraturan yang baru, memahami tugas dan wewenang antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan Cagar Budaya, menjadikan dasar pengambilan kebijakan dalam pengembangan dan pemanfaatan Cagar Budaya seiring perkembangan pembangunan, serta terjalinya kesinergitasan kerja antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam mewujudkan pelestarian Cagar

Trenggalek, SMN - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabu-

paten Trenggalek, Rabu, 26 Februari kemarin bertempat di Graha

patut disukuri bersama, keberhasilan ini kita tidak boleh hanyut dalam kegirangan yang berujung pada kelengahan yang saat ini menghadapi porprov V/2015 di Banyuwangi.

Pembinaan yang berjenjang dan berkesinambungan serta regenerasi atlit telah berhasil mengantarkan kabupaten Bondowoso meraih Prestasi di berbagai event khususnya di tingkat regional Jatim, trobosantrobosan baru sebagai taming penangkal harus diciptakan dan diwujudkan di dalam rancangan program tahun 2014 hanya dengan

Blitar, SMN - Demi mewujudkan keadilan sosial yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia, pembangunan perlu dijabarkan dan diamalkan dalam dunia usaha melalui kerjasama yang terpadu dan serasi antara Pemerintah, Pengusaha dan Pekerja.

Ini dicoba oleh Asosisasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Blitar. APINDO bertujuan menciptakan iklim usaha yang kondusif, tumbuhnya investasi, mencipatakan tingkat sosial ekonomi yang berkeadilan, mencipatakan hubungan industrial yang harmonis. Merealisasikan hal tersebut APINDO melakukan berbagai usaha. Demikian ungkapan, Ketua APINDO Blitar, drh. H. Widodo Subiyakto, MMAgr saat Pengukuhan Dewan Pengurus APINDO Kabupaten Blitar masa bakti 20132018.

Dalam rangka mencapai tujuan, APINDO melakukan usaha antara lain; menggalang kerjasama dengan usaha dan para pelaku industrial, baik di dalam maupun di luar negeri, membangun network dalam rangka peningkatan mutu pada umumny

Presiden RI bersama rombongan saat memantau kondisi kelud

dan profesionalitas SDM, seta melakukan usaha-usaha lain yang sah dan bermanfaat bagi pengusaha. Sementara itu Bupati Blitar, H. Herry Noegroho dalam sambutannya diacara tersebut mengatakan, komitmen APINDO hendaknya bersinerghi dan berkolaborasi dengan visi dan misi yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Blitar.

Sehingga kedepan Pemkab.

Blitar akan semakin kuat dan dapat menjalankan roda pemerintahan sebagaimana yang telah diharapkan oleh masyarakat, yakni terwujudnya Kabupaten Blitar yang sejahtera, Religius dan Berkeadilan. Orang nomor satu di Kabupaten Blitar ini juga menyatakan, APINDO merupakan paradigma baru sehingga masyarakat akan menui hasil yang akan dan telah dilakukan oleh APINDO demi kemaslakatan

Suasana sosialisasi UU RI nomor 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya oleh Disbudparpora Tulungagung

Budaya.

Dalam laporanya Endang juga menjelaskan bahwa nara sumber sosialisasi ada tiga yaitu Prof. Dr.

Dra. Endang S, SH, M. Hum, Prof.

Dr. Haryono, MPd., serta Drs. Aris S,SH, MM. (dian)

Paripurna DPRD menggelar Rapat Paripurna Istimewa DPRD dengan agenda pengucapan sumpah janji pengganti antar waktu Anggota DPRD Kabupaten Trenggalek masa keanggotaan Tahun 2009-2014.

Moh. Asy’ari Kurniawan resmi menggantikan Nur Efendy sebagai anggota DPRD Trenggalek dari PKNU. Dasar dilaksanakannya Rapat Paripurna ini adalah Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor: 171.406/105/011/2014 tentang pemberhentian Nur Efendy dan Surat Gubernur Nomor: 171.406/ 106/011/2014 tentang pengangkatan Moh. Asy’ari Kurniawan sebagi anggota DPRD Trenggalek

Periode 2009-2014. Dengan SK Gubernur tersebut, maka secara resmi Nur Efendy diberhentikan dari keanggotaannya di DPRD Trenggalek dan pengangkatan secara resmi Moh. Asy’ari Kurniawan, sebagai anggota PAW DPRD Trenggalek 2009-2014 terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah janji pada Rabu kemarin.

Hadir dalam acara ini Wakil Bupati Trenggalek, Dandim, Wakapolres, Kajari, jajaran pimpinan dan anggota DPRD, Kepala SKPD dan organisasi wanita. Sedangkan untuk pengucapan sumpah dipandu langsung oleh Ketua DPRD Hari Langgeng. (rud)

Rapat Kerja KONI Bondowoso Bondowoso, SMN - Rancangan Pokok-Pokok program kerja ini merupakan satu dari serangkaian upaya KONI kabupaten Bondowoso untuk lebih meningkat prestasi Olah Raga di Bondowoso bertitik kulminasi sukses di arena pekan Olah Raga Provinsi (Porprov) JawaTimur yang di selenggarakan secara periodiks etiap tahun.

Keberhasilan kontingen Kabupaten Bondowoso pada porprov jatim II/2009 di Malang, porprov Jatim III/2011 di Kediri danporprov Jatim IV di Madiun merupakan buah dari upaya dan kerja keras yang

Presiden Apresiasi Kesigapan Pemkab Blitar Tangani Bencanana Kelud

umat khususnya masyarakat Kabupaten Blitar.

Sekedar catatan, sesuai dengan SK Dewan Pengurus propinsi APINDO Jawa Timur, No: 056/KPTS/DPP/IV/2013 tentang pengukuhan Dewan Pengurus APINDO Kabupaten Blitar masa bakti 2013-2018, susunan dewan pengurus yakni; Pelindung Bupati Blitar, Penasehat oleh H. Masngut Imam Santoso, Ketua APINDO drh. H. Widodo Subiyakto, MMAgr. Wakil Ketua Hj. Anik Wahyuningsih, ST. APINDO didirikan di Jakarta pada tanggal 31 januari 1952 dengan nama Badan Permusyawaratan Urusan Sosial Ekonomi Pengusaha Indonesia (PUSPI).

Nama ini oleh MunasAPINDO ke II di Surabaya Tahun 1985 diganti Asosisasi Pengusaha Indonesia (APINDO) agar sesuai dengan perkembangan jaman. (mam)

MTsN Selorejo Bertekad Menjadi Lembaga Profesional dan Berahlaqul Karimah

Ketua DPRD Lantik Moh. Asy”ari Kurniawan Sebagai Anggota DPRD

Pelaksanaan pelantikan PAW anggota DPRD Trenggalek yang baru

Edisi 125 / VI / 3 - 9 Maret 2014

Suasana rapat kerja KONI Bondowoso

trobosan baru, inovasi, motivasi, semangat,kerja keras dan sungguhsungguh yang disertai dengan rasa iklas akan mampu menjawab semua tantangan.

Menurut ketua Umum KONI Bondowoso Drs.H.Husaini Effendi mengatakan dan mengingatkan agar semua atlit memiliki komitmen dalam ajang kompetisinya, Husaini juga berharap agar mereka melakukan latihannya tampa harus menunggu adanya program yang ditawarkannya.

Dalam rapat kerja KONI di Aula Dinas Pariwisata diwaktu itu juga KONI menyusun program kedepan

Santusias siswa mengikuti sosialisasi P4GN

Blitar, SMN - Tujuan yang paling utama sebuah lembaga Pendidikan yaitu kepositifan mental dan profesionalisme. Hal ini seperti disampaikan Samsul salah seorang Pembina Siswa dan siswi MTsN Selorejo.

Menurunya, Keberhasilan sekolah bukan lah capaian nilai yang bagus saja , melainkan berupa pola pengajaran dan yang terpenting lagi adalah apakah pola fikir sehat dari pelajar atau peserta didik agar menjadi generasi cerdas dan berkepribadian baik. “Tentu ada berbagai metode yang bisa kita terapkan”.

Kita sangat mengapresiasi

positif apa yang diprogramkan BNN Kabupaten Blitar, yaitu sosialisasi bahaya penyalahgunaan narkoba seperti yang dilakukan saat ini.Menurutnya, yang namanya narkoba merupakan masalah yang dapat mendera siapa saja, walaupun sekolah ini berbasis agama.

Hal itu tidak menutup kemungkinan untuk dapat terjerat dengan barang haram tersebut, dan tentu akan menimbulkan kerusakan yang sangat fatal.Lebih jauh pihaknya berharap ada semacam kerjasama secara terus menerus dengan pihak BNN Kabupaten Blitar dalam rangka

pencegahan maupun pengawasan sehingga dapat kita antisipasi sejak dini.

Sementar pihak BNN saat di konfirmasi melalui Humasnya menyampaikan, kegiatan yang digelar di bulan februari ini kita fokuskan ke siswa atau pelajar, dengan harapan memberikan proteksi kepada mereka agar terhindarkan dari penyalhgunaan narkoba.

Semangat perang melawan narkoba ini harus terus kita kobarkan,sehingga bentuk pencegahan dalam hal ini seperti sosialisasi yang digelar di Mtsn Selorejo (11/ 02) betul betul bisa memberikan makna dan arti berkaitan dengan pemberantasan narkoba.Acara sosialisasi bahaya narkoba di gelar oleh BNN di setiap sekolah yang ada di wilayah Kabupaten Blitar dengan melibatkan siswa siswi diberbagi kelas yang ada, semoga apa yang menjadi niat kita bersama yakni Indonesia bebas narkoba dapat tercapai, Pungkasnya. (mam)

Dua Terdakwa Korupsi Dana P2SEM Situbondo Divonis Empat Tahun Penjara Situbondo, SMN - Edy Mustafa dan Asyari Rusdi, dua terdakwa kasus pemotongan dana APBD Jatim 2008 untuk 122 lembaga penerima P2SEM di Situbondo, divonis empat tahun penjara oleh majelis Hakim Pengadilan Tipikor, Surabaya, Kamis (27/2/2014).

Dalam amar putusan yang dibaca Ketua Majelis Hakim, Sri Herawati menyatakan kedua terdakwa sama-sama terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sesuai dakwaan primer, atau pasal 2 ayat 1 UU No 31/1999 tentang Tipikor. ”Menjatuhkan hukuman empat tahun penjara dan denda 200 juta, keduanya juga dijatuhi membayar uang pengganti sebesar Rp 338 juta, dan jika dalam waktu 1 bulan belum dibayar, maka asetnya disita,” paparnya dalam sidang.

Menanggapi putusan hakim itu, kuasa hukum terdakwa Edi Mustafa, Supriyono mengaku akan mengajukan banding. Pasalnya, dia melihat bahwa kerugian negara yang dijeratkan pada kliennya, tak sampai Rp 338 juta.

“Sebenarnya hanya Rp 68 juta saja.

Makanya, kami akan siap-siap banding,” tegasnya.

Untuk diketahui, Edy Mustafa gunanya untuk memajukan bidang Olah Raga di Bondowoso dengan anggaran yang ada, sementara itu salah satu anggota PASI Bondowoso meminta agar pembinaan atlit di tingkatkan termasuk sarana dan prasarana latihannya, ketua KONI Husaini langsung menanggapi semua kel;uhan-keluhan Cabornya dan semua jajaran pengurus beru-

Edy Mustafa dan Asyari Rusdi, dua terdakwa kasus pemotongan dana APBD Jatim 2008 untuk 122 lembaga penerima P2SEM di Situbondo

dan Asyari Rusdi jadi terdakwa setelah Kejari Situbondo menetapkan keduanya melakukan tindakan korupsi secara bersama-sama untuk menguntungkan diri sendiri atas laporan mantan Ketua DPRD Jatim, Fathorrasid. Saat itu, dua terdakwa diketahui melakukan pemotongan dana bantuan P2SEM untuk 122 lembaga di Situbondo hingga mencapai 70 persen per pencairan.

Edy saat itu sebagai koordinator wilayah Bungatan, Situbondo.

Dana P2SEM yang disetujui yakni permohonan Pesantren Nurul Yaqin, Pembangunan Madrasah Diniyah Radlatul Athfal dan PAUD Nuriyah Qomariyah sebesar Rp 400 juta. Dana P2SEM yang diajukan Nurul Yaqin sebesar

paya memenuhi namun sarana prasaranalah yang kurang memadahi jadi kendala utama bagi perkembangan Olah Raga di Bondowoso,”ini memang realita yang harus kami hadapi,” tuturnya Sejauh ini gelanggang Olah Raga yang paling menonjol hanya Stadion Magenda dan Gor Pelita, hanya dua sarana inilah yang men-

Rp 150 juta. Tapi terdakwa Edy memotong dana mencapai 35 persen atau sebesar Rp 41,3 juta.

Pemotongan dana serupa pada pembangunan Madrasah Diniyah Radlatul Athfal dan PAUD Nuriyah Qomariyah. Dua terdakwa juga melakukan pemotongan dana hingga 70 persen dari pengajuan masing-masing Rp 125 juta.

Selain itu, terdakwa diketahui juga membagi hasil pemotongan kepada Hj Imron yang tak lain pengasuh Madrasah Diniyah.

Akibatnya negara diduga mengalami kerugian mencapai Rp 1,9 miliar. Terdakwa pun diancam pidana 20 tahun penjara dengan jeratan pasal 2 dan 3 ayat (1) jo pasal 18 UU No 20/2001 tentang pemberantasan tipikor. (yus) jadi pendorong, Stadion Magenda hanya untuk cabang Sepak Bola dan atlentik sementara Gor Pelita untuk cabang Olah Raga seperti Bulu Tangkis, Tekwondo,tennes Meja, dan yang lainnya, karena itulah KONI sangat-sangat mendorong Pemkab agar ikut serta meningkatkan sarana dan prasarana Olah Raga di Bondowoso. (yus)

Suara Media Nasional Edisi 125 / VI / 3 - 9 Maret 2014

LINTAS TIMUR

5

Probolinggo, Bondowoso

Bappeda Kota Probolinggo

Adakan Sarasehan Anak Merencanakan Pembangunan Tahun 2014

Walikota Probolinggo Hj. Rukmini SH.MSi, Ketua DPRD, Sekda Kota, dan Asisten Pemerintahan saat acara Sarasehan Anak Merencanakan Pembangunan di Puri Manggala Bhakti (dok. Edy)

Probolinggo, SMN - Bappeda kota Probolinggo bidang Sosial Budaya (sosbud) mengadakan sarasehan anak merencanakan pembangunan yang dikhususkan

untuk anak pelajar perwakilan dari sekolah menengah atas dan sekolah lanjutan pertama se kota Probolinggo, bertempat di Puri Manggala Bhakti, Kantor Pemerintah Kota

Probolinggo, Selasa (25/2).

Walikota Probolinggo Hj. Rukmini.SH.MSi, Ketua DPRD Kota Probolinggo H. Sulaiman, Sekretaris Daerah, Asisten Pemerintahan, Kepala Pengadilan, Kepala Kejaksaan, Kepala Dinas, Kepala Bagian, Camat, dan anak-anak hadir pada acara ini.

Ir. Gogol Haryono.MM, Sekretaris Bappeda Kota Probolinggo melaporkan, kegiatan ini dilaksanakan sesuai peraturan daerah, dan bertujuan memberikan wawasan terhadap anak terkait pembangunan yang ada di kota Probolinggo serta

Kasat Lantas Kota Probolinggo

Tindak Tegas Pelanggaran Lalu Lintas pada Saat Kampanye

Penandatangan Nota kesepakatan

Probolinggo, SMN - Penandatanganan Nota kesepakatan pemilu dan kampanye damai yang dilaksanakan di Aula Kejaksaan Negeri kota probolinggo hari ini (28/2).

Hadir dalam acara penandatanganan nota kesepakatan tersebut antara lain Wakil Walikota HM. Suhadak SPd, Ketua DPRD Kota Probolinggo, Ketua KPUD Kota Probolinggo, Panwaslu, Kajari, Dandim 0820, Kapolresta, Kasat Reskrem, Kasat Intel, Kasat Lantas, dan Seluruh pimpinan Parpol sebanyak 13 peserta.

Dalam paparannya Kasat Lantas Kota Probolinggo AKP. Mukhlason.SH. mengatakan, pelanggaran pelanggaran Lalu lintas yang sering terjadi disaat kampanye diantaranya Pengendara sepeda motor yang tidak menggunakan helm Standar Nasional yang melanggar pasal 106 ayat 8, sangsinya pidana kurungan pal-

ing lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp 250.000; kendaraan sepeda motor yang menggunakan knalpot brong yang melanggar pasal 106 ayat 3, juncto pasal 48 ayat 2 dan ayat 3, sangsinya pidana kurungan 1 bulan atau denda Rp 250.000; Kendaraan sepeda motor berboncengan lebih dari satu, tanda menyalakan lampu pada siang hari, kendaraan bak terbuka muat orang yang melanggar pasal 303, yang sangsinya pidana kurungan 1bulan atau denda Rp 250.000.

Menjawab pertanyaan Suara Media Nasional (SMN) setelah acara tersebut AKP. Mukhlason menegaskan “Kalau pelanggaran mengenai berkampanye membawa anak anak itu bukan tugasnya lalu lintas, tapi tugasnya gakumdu/ panwas, Namun kendaraan tleler, truk terbuka boleh digunakan tapi untuk mengangkut barang, misalnya

sound system,perlatan peralatan dll, namun untuk orangnya tetap tidak diperbolehkan”.

Lebih lanjut AKP. Mukhlason mengatakan bahwa pihaknya sudah maksimal memberikan penjelasan terkait peraturan perundangan tersebut, Nanti dalam pelaksanaan pihaknya akan langsung mengecek di tempat pemberangkatan kampanye, dan akan diberikan himbauan kepada para peserta kampanye tersebut atau kepada Korlap nya kampanye partai yang berkapanye.

AKP. Mukhlason juga menjelaskan bila nanti masih ada pelanggaran yang terjadi, yang ditindak yang melanggar tersebut, bukan partainya yang ditindak dan pelaksanaan kampanye tetap bisa terus dijankan, dan yang ditindak itu yang jelas jelas kelihatan melanggar saja.

Kasat Lantas juga menghimbau kepada seluruh Partai peserta Pemilu dalam rangka keamanan dan kenyamanan berlalulintas dijalan raya, hendaknya selalu menjadi pelopor keselamatan berlalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan.

Beberapa ketua Partai Politik peserta yang hadir dalam acara penandatanganan Nota damai juga sempat mengatakan bahwa paparan pihak Kepolisian, pada intinya bagus dan sangat kita dukung demi keamanan dan keselamatan, dan ada Parpol yang yang berkomentar bahwa partainya sudah menyiapkan armada angkutan kota (Angkot) untuk berkampanye nanti. (edy)

Operasi Bondet Polres Pasuruan Kota Guna Pengamanan Jelang Pemilu Pasuruan, SMN - Polres Pasuruan Kota akan menggelar operasi ke sejumlah lokasi yang diduga menjadi tempat pembuatan bom ikan (bondet). Operasi yang akan melibatkan tim penjinak bom Polda Jatim tersebut dilakukan untuk mencegah ancaman keamanan dan ketertiban masyarakat menjelang pelaksanaan Pemilu 2014.

“Nanti akan digelar operasi sikat bersama tim penjinak bom. Ini sebagai langkah antisipasi setelah terjadinya ledakan di Perum Bugul Permai beberapa waktu lalu,” kata Kapolres Pasuruan Kota, AKBP Asep Akbar Hikmana, usai hadir dalam simulasi pengamanan Pemilu 2014 di KPU Kota Pasuruan, Jalan Panglima Sudirman, Kamis (27/2/ 2014).

Pihaknya akan melakukan pemetaan lokasi-lokasi yang disinyalir menjadi tempat produksi dan juga jalur distribusi, serta orangorang yang mempunyai ketrampilan membuat bondet. Rumah-rumah yang dicurigai akan disisir menggunakan metal detector. “Renca-

memberikan kesempatan kepada anak-anak agar bisa menyampaikan konsep pemikirannya mengenai permasalahan yang ada di kota Probolinggo.

Ir. Gogol juga melaporkan, musawarah anak merencanakan pembangunan ini diikuti 100 peserta yang terdiri dari perwakilan siswa SMP, Mts, SMA, SMK, yang ada di kota Probolinggo, dan juga dari dewan perwakilan anak se kota probolinggo.

Lebih lanjut Ir. Gogol menyampaikan bahwa ada beberapa materi yang nantinya akan dibahas dan

disampaikan oleh narasumber dalam acara tersebut.

Walikota Hj. Rukmini. SH. MSi, dalam sambutannya mengatakan, bahwa di era reformasi telah memberikan peluang kepada pemerintah daerah untuk mengelola keuangan dan merencanakan pembangunan daerah, demi terwujudnya pemerintahan yang demokratis.

Hj. Rukmini juga menjelaskan, sesuai undang undang yang mengatur tentang pembangunan, diharapkan peran aktif masyarakat khususnya para anak, bisa terlibat dalam perencanaan pembangunan,

Lebih lanjut Hj. Rukmini mengatakan, berbicara tentang anak, anak harus diberi ruang mengekspresikan dirinya dan memberikan hak-hak anak, agar dapat mengungkapkan pendapatnya, termasuk dalam hal perencanaan pembangunan yang ada di kota Probolinggo. Dalam acara ini anak nanti dapat menyampaikan apa yang menjadi pendapat atau gagasan anak.

Dalam membangun, sering ditemukan belum bisa memenuhi kebutuhan anak, oleh sebab itu pemikiran anak perlu diakomodir oleh

pemerintah daerah, dan ini tantangan bagi pemerintah kota Probolinggo untuk terus memenuhi apa yang menjadi hak-hak anak.

Hj.Rukmini mengharapkan agar anak-anak dikota Probolinggo dapat diajak untuk juga perduli terhadap sampah, dan anak dapat menjadi motor penggerak mengelola sampah di lingkungannya, terwujud kota layak anak.

Hj. Rukmini menghimbau semua Satuan Kerja Pemerintah Daerah melaksanakan tugas sesuai tupoksi masing masing. (edy)

Bupati Silaturahim bersama Masyarakat di Mountain Biking In A Sea Of Sand dan Bersih-bersih Bromo Probolinggo, SMN - Kantor Pemuda dan Olahraga Pemerintah Kabupaten Probolinggo bersinergi dengan federasi olahraga rekreasi masyarakat Kabupaten Probolinggo menggelar Bersepeda Gunung di Lautan Pasir (Mountain Biking In A Sea Of Sand) dan Bersih-bersih Bromo Bareng Bupati (B5) di Lautan Pasir Gunung Bromo, Sabtu, (22/2).

Rangkaian even digelar untuk memperingati satu tahun keberhasilan Bupati Probolinggo Hj. Tantri dan Wakil Bupati H.Timbul (HATI) memimpin Kabupaten Probolinggo sekaligus sebagai wahana silahturahmi dan komunikasi informal.

Kegiatan yang mengambil tema “Dengan Semangat berolahraga, Kita Tingkatkan Budaya Hidup Bersih dan Sehat” tersebut, dihadiri Bupati Tantri bersama Wakil Bupati Timbul hadir pula Bapak Pembangunan Kabupaten Probolinggo

Hasan Aminuddin, seluruh pejabat struktural dalam pemerintah Kabupaten Probolinggo, Komunitas sepeda yang ada di Probolinggo serta sejumlah tamu undangan.

Bupati Tantri sebelum melepas para peserta mengungkapkan, momen tersebut digelar dalam rangka menghapus kabar yang menyatakan Gunung Bromo tidak aman untuk dikunjungi “ Even ini kami gelar sebagai bukti bahwa Gunung Bromo masih dibuka untuk wisatawan, serta sebagai upaya mempromosikan kembali wisata Gunung Bromo dan tempat wisata alternatif lainnya,” kata Bupati Sementara Kepala Kantor Pemuda Dan Olahraga Pemerintah Kabupaten Probolinggo, Syafi’udin mengungkapkan, kegiatan ini bertujuan untuk memberikan kegiatan yang positf bagi masyarakat dan generasi muda,” “ Kegiatan ini bermanfaat bagi

Bupati Tantri saat melepas peserta Mountain Biking In A Sea Of Sand dan bersih-bersih bromo bareng Bupati di Lautan Pasir Gunung Bromo

generasi muda, agar senantiasa menjaga kesehatan dan meningkatkan kebugaran tubuh guna menunjang aktifitas keseharian, meningkatkan budaya serta kesadaran masyarakat, khususnya tentang pentingnya hidup bersih, sehat bebas narkoba dengan berolahraga.” tuturnya.

Lebih lanjut mantan Kepala

Perpustakaan Umum Pemerintah Daerah Kabupaten Probolinggo ini juga menyampaikan, hal terpenting digelarnya rangkaian kegiatan ini adalah sebagai wahana silahturahmi dan komunikasi informal, sebagai upaya meningkatkan koordinasi antara pemerintah dengan masyarakat, khususya generasi muda, tuturnya (edy)

Bupati Panen Raya Jagung Kabupaten Malang Surplus 65 Tibu Ton

Bupati Rendra saat penen raya jagung

Malang, SMN - Kegiatan panen Raya jagung yang berada di Desa Gunung Rejo Kecamatan Singosari dilaksanakan Bupati Malang, H.Rendra di Bersama Danrem Malang disambut antusias para petani jagung.

Dalam acara tersebut Bupati Malang melakukan pemetikkan jagung secara simbolik dengan

dilanjutkan dengan menimbang bobot jagung. Kemudian berdialog langsung dengan para penanam dan distributor benih jagung yang ditanam pada 2 lokasi desa di kawasan Singosari,” hingga saat ini Kami pastikan kualitasnya sebanding produk international”, ulas Jamhur salah satu petani yang member penjelasan

pada peserta panen raya jagung tersebut pada Jumat, (28/2) lalu.

Di lahan yang tidak kurang dari 100 hektar di seluruh Kecamatan Singosari sudah di Tanami pertanian jenis jagung. Bung Rendra panggilan akrab orang nomor satu di Kabupaten Malang tersebut menyarankan agar budidaya jagung semakin di perluas, “Jika menanam tebu panennya 1 kali setahun kalau jagung bisa 2 kali setahun”, ungkapnya.

Selama ini produksi jagung di Kabupaten Malang mengalami Surplus hingga 65 ribu ton dan dipastikan bisa melayani kebutuhan jagung di luar daerah. Dalam rangka melakukan pengembangan pertanian di bidang tanaman jagung Bung Rendra mengajak semua pihak bukan hanya para Petani tetapi pihak TNI untuk bisa mengembangkan swasembada jagung. Dalam keterangan lain beberapa petani yang berdialog

dengan Bupati Malang saat itu menyampaikan, jika bertanam jagung modalnya lebih kecil bila dibanding penghasilan tiap panen berkisar modal 20 % dari 100% hasil panen.

Dalam Panen raya jagung yang di lakukan simbolik oleh Bung Rendra , merupakan bibit jagung bernama “Pertiwi” yang sudah ditanam sebanyak 30 ton di seluruh kawasan Kabupaten Malang dengan keunggulan potensi hasil panen mencapai 17,73 ton/hektar serta berukuran jumbo dengan jumlah 16 hingga18 baris.

Dalam mengakhiri acara tersebut Bupati Malang memerintahkan pihak Kecamatan singosari, “Agar para petani jagung terebut tidak mengalami kelangkaan pupuk, sehingga peningkatan ketahanan pangan semakin maju khususnya pertanian jagung’, ungkapan Bung Rendra menutup acara. (jun)

Tuntut Kasek Otoriter Diganti

Puluhan Guru Serbu Kantor Dindik Mojokerto Ilustrasi

nanya akan digelar pada 24 Maret mendatang,” jelasnya.

Selain meminimalisir penggunaan bondet, operasi sikat juga bertujuan meminimalisir tindak kejahatan yang lain, khusunya tindak kejahatan triple C, yakni curas, curat, dan curanmor.

Seperti diketahui pada Rabu

(12/2/2014) lalu, sebuah rumah yang ditempati Sukron (29) di Perumnas Bugul Permai Blok C8 4, RT 3/RW 5 Kelurahan/Kecamatan Bugulkidul Kota Pasuruan hancur karena sebuah ledakan bondet. Ledakan hebat tersebut menewaskan Sukron dan kakak iparnya Adi Suyitno (33) yang sedang berada di dalam rumah. (fik)

Mojokerto, SMN - Puluhan guru dan karyawan SMA Negeri 1 Pacet, menyerbu kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mojokerto Jalan RA Basuni, Jumat (28/2/2014). Mereka menuntut pergantian Kepala SMA Negeri 1 Pacet karena dinilai otoriter dalam kepemimpinannya.

Dengan membawa poster yang berisi tuntutan, sekitar 45 tenaga pendidik ini berorasi di halaman kantor Dinas P dan K

Kabupaten Mojokerto. Mereka menuntut agar Dinas P dan K segera mengganti kepala sekolah mereka yang otoriter.

Menurut Hasan, koordinator aksi yang juga guru di sekolah tersebut, sang Kepala sekolah, Masyhudi telah menjabat lebih dari dua periode. Yakni sejak tahun 2004 sampai sekarang. Masa jabatan Masyhudi dinilai melanggar Keputusan Mendikbud No 162/U/2003 BabVpasal6ayat1sampai4,tentang masa tugas kepala sekolah.

“Dia sudah menjabat terlalu lama, sehingga menyebabkan kepemimpinan yang otoriter dan tidak profesional. Selain itu, sehari-hari kasek sering melontarkan ancaman dengan kata-kata kasar kepada karyawan dan guru, sehingga para guru dan karyawan di SMAN1 Pacet merasa tidak nyaman dalam bekerja,” jelas Hasan.

Usai berorasi, puluhan guru ini menyampaikan secara langsung surat tuntutan mereka kepada

Aksi demo guru serbu Kantor Dindik Mojokerto

Kepala Dinas P dan K Kabupaten Mojokerto. Hasan menegaskan, jika dalam waktu 3 x 24 jam tuntutan mereka tidak terpenuhi, mereka akan memboikot kantor dinas P dan K. “Jika tidak terealisasi, Senin lusa kami akan mengantor di sini (kantor dinas P dan K),” tandasnya.

Sementara Kepala Dinas P dan K Kabupaten Mojokerto, Suharsono menyatakan, pihaknya

belum bisa memberikan keputusan terkait tuntutan para guru SMA Negeri 1 Pacet. Namun pihaknya berjanji akan menindaklanjuti permasalahan tersebut.

“Kita pelajari masalahnya bagaimana. Untuk sementara kita serahkan ke pengawas dan Kabid ketenaga kerjaan. Setelah kita pelajari permasalahan ini, akan kami laporkan ke pak Bupati,” jelas Suharsono. (samsul)

PUBLIK

6

Suara Media Nasional

Karisidenan Madiun

Edisi 125 / VI / 3 - 9 Maret 2014

Wabup Iswanto Sidak 3 Tempat

Dugaan Peyimpangan Dana KUPS, Wabup Magetan Dipanggil Kejaksaan

Ilustrasi

Magetan, SMN - Penyelidikan kasus dugaan korupsi kredit usaha pembibitan sapi (KUPS) menggelinding bak bola panas. Dugaan kasus tersebut ‘cokot’ nama pejabat nyaris mendekati kebenaran. Ini setelah Kejaksaan Negeri (Kejari) Magetan memanggil Wakil Bupati (Wabup) Magetan, Samsi, untuk dimintai keterangan, Senin (24/2).

Pemeriksaan Samsi dilakukan di ruang pidsus secara tertutup. Penyidik menyodorkan 35 pertanyaan seputar KUPS dalam pemeriksaan selama empat jam tersebut.

Salah satu materi yang cukup menyudutkan posisi wabup adalah tercantumnya nama Nita Erlina, koordinator kelomnak Tani Mandiri sebagai penerima kredit. Nita adalah anak kandung Wabup Samsi.

Kelompok Tani Mandiri diketahui mendapat aliran kredit dari Bank Jatim senilai Rp 1,7 miliar. “Meski anaknya tapi pelaksanaannya tetap profesional. Begitu jawaban yang disampaikan beliau (Samsi, Red)”, ungkap Kasi Pidsus, Iwan Winarso, kepada para wartawan yang sedang meliput.

Menurut Iwan, Samsi mengaku tidak campur tangan dalam program yang dikucurkan Kementerian Keuangan dan Pertanian tersebut. Peran pria yang juga nahkoda DPC PDI Perjuangan itu sebatas pembina kelomnak. Sedangkan pelaksanaan di lapangan sudah menjadi tanggung jawab kelomnak dan Bank Jatim sebagai penyalur kredit. “Sudah menjalankan

tupoksinya sebagai pembina. Meski begitu kami akan kroscek lagi dengan kelomnak dan Dinas Peternakan. Sebab keduanya juga mempunyai peran vital”, jelasnya.

Keterangan yang disampaikan Samsi, lanjutnya, sedikit banyak telah membuka celah penyelidikan lanjutan. Yakni, seputar prosedur pencairan kredit. Versi Samsi, kelomnak menerima kredit dalam bentuk tunai. Selanjutnya berdasar kesepakatan pengurus dan anggota kelomnak, dibelikan sapi indukan. Beda dengan keterangan yang diberikan Dinas Peternakan setempat yang menegaskan kredit sudah berupa sapi yang hamil dan berasal dari Australia.

“Memang tidak sinkron dengan keterangan yang kami terima selama ini. Kami belum bisa memastikan mana yang benar dan mana yang salah”, kata Iwan.

Iwan mengatakan, pertanyaan yang dilontarkan belum menyentuh aliran anggaran ke kelomnak secara detail. Jaksa masih mempelajari peran Samsi dalam kapasitasnya sebagai pembina. Tak menutup kemungkinan pekan depan Samsi akan kembali menjalani pemeriksaan. “Bertahap dulu. Tidak langsung kami tanyakan sekarang. Waktunya sendiri juga tidak mencukupi. Pasti akan kami kembangkan terus perkara ini”, tambahnya.

Usai menjalani pemeriksaan, Samsi sempat terlihat canggung berhadapan dengan para wartawan, saat keluar dari ruang pidsus. Dia sempat membenarkan materi pemanggilan jaksa seputar kredit

sapi. Hanya saja Samsi enggan membeberkan lebih rinci apa saja keterangan yang telah disampaikan ke tim penyidik. “Biar jaksa saja yang menjelaskan. Saya telah memberikan keterangan apa saja yang diminta kejaksaan”, ucapnya.

Setelah bapak, giliran anak menyusul diperiksa, setelah memeriksa Wabup Samsi, kejaksaan pun ancang-ancang memanggil sejumlah koordinator kelompok penerima kredit. Salah satunya adalah Nita Erlina, yang notabene adalah anak kandung Samsi. Nita diduga paham dan mengetahui aliran kredit sapi tersebut.

Menurut sumber di internal kejaksaan, rencananya Nita diperiksa lebih awal.

Namun, pemeriksaan kemudian dialihkan ke wabup. “Jaksa mempunyai kewenangan dalam melakukan pemeriksaan. Belum tentu bila yang dipanggil anaknya (Nita, red) mau datang ke kejaksaan”, ungkap sumber tersebut.

Meskipun belum menentukan tanggal pemanggilan, kejaksaan sudah menyiapkan skenario penjemputan jika Nita mangkir dari panggilan jaksa. Ini dilakukan karena kejaksaan bakal kebut proses penanganan kredit lunak yang disinyalir menjadi bancakan oknum birokrasi dan politisi tersebut. “Maret ditarget sudah ada kesimpulan. KUPS bermasalah atau tidaknya. Itu kenapa jaksa seolah diburu waktu”, paparnya.

Jaksa juga akan memanggil politisi Partai Demokrat Mardjianto yang juga tercatat sebagai ketua kelomnak Sumber Makmur, Desa Jomblang, Takeran.

Kelomnak Sumber Makmur menerima kredit yang tak kalah fantastis. Yakni mencapai Rp 1,7 miliar. “Akan dipanggil dalam waktu bersamaan. Tapi pemeriksaannya di ruang terpisah”, tambahnya.

Iwan Winarso, Kasi Pidsus Kejari Magetan membenarkan rencana pemeriksaan Nita dan Mardjianto. Bahkan, bisa dimungkinkan pemanggilan sewaktu-waktu. Tergantung kesepakatan tim penyidik kejaksaan. “Pokoknya bisa dicek di kejaksaan. Yang pasti pemeriksaan tidak akan kami rahasiakan”, tegasnya. (her)

Unjuk Rasa Karyawan PDAM Lawu Tirta Magetan Gagal Temui Bupati Magetan, SMN - Pro dan kontra pemilihan Direktur Utama (Dirut) PDAM Lawu Tirta seakan tidak ada habisnya.

Kemarin (21/2), puluhan karyawan perusahaan daerah milik Pemkab Magetan itu sengaja mendatangi Pendapa Surya Graha untuk menemui Bupati H Sumantri. Mereka ingin menyampaikan aspirasi berupa penolakan terhadap Sofyan, dirut terpilih.

Puluhan karyawan itu menganggap dirut incumbent tersebut tidak mampu memajukan PDAM dan kerap bertindak arogan. Namun, barisan Asal Bukan Sofyan (ABS) itu harus menelan kekecawaan lantaran gagal bertatap muka dengan Sumantri. “Bupati ada urusan dinas ke Surabaya sehingga tidak bisa menemui

kami”, ungkap Gunawan, koordinator aksi puluhan karyawan PDAM Lawu Tirta itu, kemarin.

Tak mau pulang dengan tangan hampa, pengunjuk rasa lantas mengarahkan aksinya menuju kantor bupati di timur Alun-alun. Sambil berjalan kaki dan memampang spanduk berisi kecaman, mereka meneriakkan yel-yel ABS. Pendemo yang selama beraksi mendapat kawalan ketat polisi akhirnya diterima sejumlah pejabat pemkab. “Kami harap pertemuan ini bisa menjembatani dengan bupati untuk mendengarkan aspirasi karyawan PDAM”, tegas Gunawan.

Sebelumnya kubu ABS itu juga sempat mendatangi DPRD Magetan saat meminta wakil rakyat ikut

turun tangan menuntaskan persoalan di internal PDAM sejak tahapan seleksi dirut.

Mereka juga meminta bupati tidak melantik Sofyan untuk kali kedua. “Penolakan ini berasal dari seluruh karyawan”, tandas Gunawan.

Kabag Humas Pemkab Magetan Saif Muchlissun berjanji menyampaikan keluh kesah sejumlah karyawan PDAM itu ke bupati. Pihaknya belum bisa menanggapi tuntutan pengunjuk rasa karena bupati yang berwenang memu-

tuskan melantik Sofyan menjadi dirut PDAM atau tidak.

“Bupati yang memiliki wewenang penuh”, jelasnya.

Dia berharap aksi unjuk rasa yang dilakukan karyawan PDAM tidak mempengaruhi layanan ke pelanggan. Tidak bijak, kata dia, mengorbankan pelanggan di tengah gejolak internal PDAM. “Kepentingan pelanggan harus diutamakan”, tegasnya.

Dikonfirmasi terpisah, Sofyan menyatakan persoalan yang tengah melilit PDAM Lawu Tirta sepenuhnya sudah diserahkan ke bupati. Sebab, PDAM merupakan perusahaan daerah. “Saya sebatas pelaksana. Kewenangan penuh di bupati yang akan secara bijak menyelesaikan permasalahan ini”, ujarnya. (her)

Kejaksaan Negeri Jember Cekal Tiga Tersangka BBJ Jember, SMN - Tim penyidik Kejaksaan Negeri Jember mencekal tiga tersangka kasus dugaan korupsi dana Bulan Berkunjung ke Jember (BBJ). Ketiga tersangka adalah Ketua Komite Olahraga Indonesia Jember Gatot T. Harsono, mantan Kepala Humas Pemerintah Kabupaten Jember yang kini Kepala Kantor Pariwisata Jember Sansi Suwardi Hasan, dan mantan Kepala Bagian Keuangan yang kini Bendahara Komite Olahraga Nasional Indonesia Sunardi. Para tersangka adalah panitia inti acara tahunan Kabupaten Jember itu.

Menurut Kepala Kantor Kejaksaan Negeri Jember Aries Surya, pencekalan berlaku sejak penetapan status tersangka pada Rabu, 26 Februari 2014, hingga enam bulan mendatang. “Semua data ketiga tersangka sudah kami kirimkan ke Kejaksaan Agung dan kantor imigrasi. Silakan dicek dan dikontrol,” kata Aries, Kamis, 27 Februari 2014.

Tersangka dinilai melanggar Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, dan Pasal 9 Undang-Undang No-

Perlombaan Kerapan Sapi untuk memeriahkan Bulan Berkunjung Jember 2012 (BBJ).

mor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. “Mereka yang paling mengetahui, berperan, dan bertanggung jawab dalam kasus ini.”

Hasil penyidikan menemukan ada indikasi tindak pidana korupsi dana BBJ senilai Rp 6,5 miliar. Ada 24 kegiatan dalam acara BBJ itu, termasuk acara “Artis Pulang Kampung” dan “Ngunduh Mantu AnangAshanty”. Jaksa masih menunggu penghitungan kerugian negara oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jawa Timur. Tim BPKP sudah mengecek ke Jember. Hasilnya sudah bisa diketahui dalam waktu dekat.

Hingga kini Gatot dan Sansi tidak menjawab telepon dan pesan pendek SMN. Keduanya juga tidak berada di

tempat ketika didatangi ke kantor. Sedangkan Sunardi dirawat di Rumah Sakit Bina Sehat Jember. “Masuk rumah sakit kemarin sore,” ujar kolega Sunardi yang tidak bersedia disebutkan namanya.

Pihak rumah sakit menolak memberi tahu kamar Sunardi dirawat. “Rumah sakit tidak dapat membuka identitas pasien yang dirawat. Peraturannya memang tidak boleh. Jika pengadilan yang menanyakan, baru boleh,” kata Direktur RS Bina Sehat, Faida. (ramb)

Ilustrasi Program Akselerasi

Sampun Kepala SMK PGRI 1 Mejayan Sebut Bukan Akselerasi Madiun, SMN - Carut marut program akselerasi SMK PGRI 1 Mejayan hingga 140 siswa yang telah lulus terancam mengikuti ujian nasional (unas) ulang memaksa Sampun Hadam, kepala sekolah kejuruan tersebut, menemui Komisi A DPRD Kabupaten Madiun. Kemarin (24/2) Sampun sengaja mendatangi gedung dewan untuk meluruskan persoalan yang beberapa hari terakhir menyita perhatian publik itu.

Yang mengejutkan, dalam hearing itu Sampun menyebut 140 siswa yang telah mengikuti ujian unas 2013 lalu ini tidak masuk program akselerasi. Dia menyatakan bahwa ratusan anak didiknya itu tetap mengikuti proses belajar mengajar selama tiga tahun. “Saya pakai kata akselerasi dalam surat keterangan itu karena tidak punya bahasa (kosakata, Red) lain yang menggambarkan percepatan unas”, ujarnya saat hearing dengan anggota dewan, kemarin (24/2).

Sebelumnya, orang tua siswa menerima surat keterangan nomor 047/402.10/SMK PGRI/KM 2013 tertanggal 23 Agustus 2013 yang berisi hasil ujian peserta didik program akselerasi percepatan unas tahun pelajaran 2012/2013. “Yang dimaksud di sini bukan akselerasi pendidikan, tapi lebih pada akselerasi untuk unasnya. Siswa tetap bersekolah selama tiga tahun, dua tahun untuk materi dan satu tahun pendalaman magang”, jelasnya.

Yang janggal, surat keterangan nilai unas itu menyebut siswa kelas XII. Padahal, saat mengikuti unas siswa masih duduk di bangku kelas XI. Fakta baru ini tak urung membuat anggota dewan semakin penasaran. “Saat bahasa yang muncul hanya akselerasi ujian, kami nggak punya alternatif bahasa lainnya. Proposal berisi permintaan akselerasi ujian ini juga kami serahkan ke BNSP (Badan Nasional Standar Pendidikan, Red) dan percepatan unasnya disetujui”, papar Sampun.

Dia berdalih percepatan unas yang dilakukannya sudah tercantum dalam pedoman teknis pelaksanaan unas 2013. Dalam pedoman itu disebutkan empat kriteria peserta ujian nasional.

Yakni, siswa reguler, khusus siswa SMK yang menyelesaikan pembelajaran mapel yang diujikan secara nasional, peserta dari program persamaan seperti paket C, serta siswa akselerasi. “Kalau kami lebih pada kriteria kedua, khusus siswa SMK yang telah menyelesaikan mapel yang diunaskan”, katanya.

Sampun menilai yang dialami siswanya itu lebih pada kesalahan administrasi saja. Data nominasi siswa (DNS) 140 murid itu, kata dia, tidak bisa di-upload ke BNSP karena anak didiknya mengikuti unas tahun lalu. Namun, pihaknya berharap persoalan tersebut segera berakhir. “Makanya, hari ini (kemarin, Red) saya datang untuk menjelaskan persoalan dan minta dukungan rekomendasi dari dewan yang bisa dikirim ke Puspendik serta BNSP”, tuturnya.

Meski demikian, dia tidak menampik 140 siswa yang saat ini magang di Kalimantan dan Jakarta itu belum mengikuti tiga jenis ujian sebagai penentuan kelulusan sekolah di luar unas. Yakni, uji profesi, kompetensi, serta ujian sekolah.

Menurutnya, uji profesi dan kompetensi bisa dilakukan para siswa di perusahaan tempat mereka magang. “Soal ujian sekolah, masih menunggu jadwal. Kami menyakini bisa mendatangkan siawa dalam ujian sekolah nanti”, terang Sampun.

Slamet, ketua Komisi A DPRD Kabupaten Madiun, menilai polemik 140 siswa yang mengikuti percepatan unas itu muncul karena minimnya penjelasan sekolah. Pihaknya pun meminta SMK 1 Mejayan segera menyosialisasikan kepada orang tua sehingga tidak menimbulkan keresahan lagi. “Harus dijelaskan Unasnya legal karena ada pedoman teknisnya. Tapi juga harus dipaparkan kalau ini bukan kelas akselerasi dan selama ini anak-anak juga belum pernah mengiuti tiga ujian lainnya yang harus ditempuh untuk dapat kelulusan”, katanya.

Slamet menambahkan, pihaknya bakal ke BNSP dan Puspendik guna mengklirkan DNS para siswa agar bisa tercantum dalam database. Namun, dia belum bisa menyebut jadwal pastinya.

Pasalnya, pekan ini dewan memiliki sejumlah agenda penting, dari rapat hingga sidak. “Kalau harus besok (hari ini, Red) ke Jakarta kayaknya tidak bisa. Ini kan belum dilaporkan ke pimpinan dewan. Mungkin pekan depan baru bisa”, ujarnya. (sy)

Ilustrasi

Ngawi, SMN - Pembengkakan jumlah honorer kategori 2 (K-2) yang lolos seleksi CPNS masih disoal banyak pihak. Karena hal itu tidak terjadi di daerah lain yang notabene pengumuman hasil seleksi dilakukan pada hari yang sama. Apalagi penambahan jumlah terjadi setelah website resmi yang ditunjuk Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negera dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN RB) sempat ngadat dan tidak bisa diakses.

“Kalau memang sistemnya error harusnya ada pemberitahuan sebelum ada penambahan peserta yang lulus”, ujar Toyep Rantiono Koordinator PGRI Mataraman.

Hal itu, lanjut Toyep, seolah membenarkan rumor yang selama ini beredar, jika setiap rekruitmen CPNS tidak ada yang gratis.Apalagi, pihaknya sudah banyak menerima laporan jika honorer yang berusia tua dan sudah 20 tahun mengabdi tidak lolos seleksi.

Padahal, KemenPAN RB sebelumnya pernah menyinggung grade penilaian utama didasarkan masa kerja dan usia. Realitasnya, banyak honorer yang tidak lulus seleksi CPNS jalur honorer tahun ini. “Banyak keluhan terkait hasil rekrutmen ini. Tidak hanya di Ngawi, tapi wilayah Mataraman. Dalam waktu dekat kami akan klarifikasi ke KemenPAN”, paparnya.

Madiun, SMN - Wakil Bupati Madiun, Jawa Timur, Iswanto, melakukan inspeksi mendadak (Sidak) terhadap jembatan dan gedung perpustakaan sekolah dasar yang rusak di Desa Pecinan, Kecamatan Balerejo, Kamis (27/2/2014).

Jembatan yang disidak, merupakan penghubung antar dusun di desa tersebut yang dibangun tahun Wabup Iswanto 2000. Jembatan tersebut ambrol dan tinggal menyisakan separuh badan jembatan. Bahkan akibat ambrolnya jembatan itu, salah satu rumah warga nyaris tergerus air.

“Khusus jembatan penghubung antar dusun ini, setelah dihitung Dinas PU Bina Marga, biaya perbaikan jembatan hingga pembuatan tanggul ditaksir mencapai satu milyar lebih. Kita usahkan dana dari BPBD dan Pemerintah Pusat.

Tinggal sumber dana nanti dari mana yang paling cepat, itu yang kita gunakan. Untuk sementara dibuat tanggul dulu dari tanah. Yang penting dapat dilalui motor dan sepeda dulu”, jelas Wakil Bupati Madiun, Iswanto, kepada wartawan.

Untuk pembangunan tanggul sementara, lanjut Wakil Bupati, akan dikerjakan masyarakat desa setempat dengan melibatkan anggota TNI, Polri dan unsur lain dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Madiun.

Usai melakukan Sidak di jembatan yang ambrol, Wakil Bupati meninjau gedung perpustaan SDN Pacinan yang atapnya roboh beberapa waktu lalu. Sempat terdengar kabar, untuk biaya perbaikan bangunan perpustakaan yang bersebelahan dengan ruang kelas itu, rencananya pihak sekolah akan melakukan punggutan kepada orangtua.

“Saya minta kepada Kepala Sekolah, tidak boleh menarik iuran dari orangtua murid. Apa pun itu bentuknya, tidak boleh ada tarikan. Apalagi sampai mengatasnamakan Komite Sekolah. Soal perbaikan itu akan dilakukan dengan Dana Alokasi Khusus (DAK) 2014”, kata Iswanto.

Wakil Bupati (Wabup) Madiun, Jawa Timur, Iswanto, mengancam akan menarik semua kios dan los milik pedagang di Pasar Mejayan Baru (PMB) yang tidak segera ditempati atau dibiarkan kosong sesuai batas waktu yang telah ditentukan.

“Sesuai mekanisme yang kita tempuh sampai Jumat (28/ 2), kita berikan surat peringatan pertama. Selanjutnya Pemerintah Daerah akan memberikan batas waktu sampai dua minggu ke depan tepatnya atau nanti Jumat (14/3) mendatang sebagai peringatan kedua. Dan Peringatan ke tiga atau yang terakhir akan diberikan pada Jumat (21/2) mendatang”, terang Wakil Bupati Madiun, Iswanto, disela-sela melakukan Sidak di PMB, Jumat (28/2/2014).

Menurutnya lagi, pengelolaan pasar telah diatur sesuai Peraturan Daerah (Perda) Nomor 18 tahun 2011. Dalam Perda tersebut tertuang, apabila los dan kios tidak ditempati, maka ada proses yang ditempuh berupa peringatan pertama hingga ketiga. Apabila sampai peringatan ke tiga tetap tidak dipatuhi, maka kios dan los tersebut akan menjadi haknya Pemerintah Daerah.

“Alhamdulilah sejauh ini kios dan los pedagang yang masih kosong tinggal 72 buah. Ini artinya terjadi penurunan jika dibandingkan saat dilakukan Sidak pertama kali oleh Bupati Madiun beberapa waktu yang mencapai 258 kios”, tambah Iswanto.

Disinggung sejumlah kios dan los yang telah mengalami perubahan bentuk akibat dibongkar oleh pemiliknya, Wabup menegaskan, akan bertindak tegas sesuai Perda apabila masih ada yang melanggar. Untuk ancaman hukumannya, paling lama 3 bulan dan denda 50 juta.

“Mulai hari ini Perda tersebut sudah diberlakukan. Tapi jika kios dan los yang sudah terlanjur dibongkar dan telah mengalami perubahan, Pemerintah Daerah akan mengirimkan tim tekhnis guna melakukan evaluasi apakah perubahan dan pembongkaran tersebut membahayakan konstruksi bangunan PMB ini atau tidak. Jika membahayakan, harus dikembalikan seperti bentuk semula”, pungkas Iswanto.

Untuk diketahui, pembangunan Pasar Mejayan Baru yang berada di Kelurahan Bangunsari, Kecamatan Mejayan di atas tanah seluas 1,8 hektar ini, menghabiskan anggaran sebesar Rp 67 miliar. Proyek multiyear ini, dibangun sejak 2011 dan baru selesai 2013 lalu. (sy)

Pembengkakan K-2 Perlu Diusut Dugaan adaya ‘permainan’ di balik pembengkakan hasil seleksi juga dilontarkan oleh pengamat sosial dan politik, Mudji Rahardjo.

Akademisi dari Unmer Madiun ini menyatakan tawar menawar formasi CPNS seolah sudah menjadi rahasia umum. Dia menuding ada kepentingan politik yang mendasari deal penambahan honorer yang lulus. “Ini lucu, dari segi akademis 18 menjadi 219 itu mustahil. Jelas kasus ini sarat kepentingan politis”, tegasnya.

Menurutnya, wajarnya rasio pembengkakan dikisaran 100 persen. Namun, pembengkaka jumlah yang mencapai ratusan patut dipertanyakan. Apalagi, berubahnya angka kelulusan honorer itu, bertepatan dengan tugas luar daerah Djono, kepala BKD, ke Medan.

Untuk membuktikan indikasi itu, kalangan LSM dan wakil rakyat perlu melakukan penelusuran. “Harus dilacak berapa sejatinya yang lulus. Meskipun hasilnya sudah diumumkan”, pungkasnya. (sy)

Suara Media Nasional Edisi 125 / VI / 3 - 9 Maret 2014 REOG PONOROGO

PONOROGO

REPORTASE

7

ADVETORIAL DPRD PONOROGO

Parji Terlempar DPRD Ponorogo Gelar Sidang Paripurna PAW Dodi Martha dari Ketua DP Madiun, SMN - Sepak terjang Parji penuh liku. Rektor IKIP PGRI Madiun yang pernah maju di pilkada dan menjadi rival kuat Wali Kota Madiun Bambang Irianto (BI), itu akhirnya juga terlempar dari posisi ketua Dewan Pendidikan (DP) Kota Madiun. Bahkan, nama Parji terhapus dari keanggotaan DP Kota Madiun periode 2014-2019 yang dikukuhkan di Wisma Haji, kemarin (28/2).

Wali kota sudah resmi menunjuk Gatut Supriyoga sebagai ketua. Pun, perubahan frontal juga terlihat pada posisi sekretaris dan bendahara. Tidak ada lagi nama Satriyo Budi Utomo, sekretaris DP periode 2010-2014 yang bersama Parji kerap melontarkan kritik tajam terhadap kebijakan pendidikan di Kota Madiun.

Parji agaknya tahu diri dengan tidak mendaftar lagi sebagai anggota DP. Saat dikonfirmasi Jawa Pos Radar Madiun kemarin (28/2), Parji sempat berdalih bahwa masuk keanggotaan DP merupakan pengabdian. Ketika masuk pengurus DP periode 2010-2014 lalu, dia saat itu diminta hingga ditunjuk sebagai ketua. Kata Parji, bukan tipikalnya meminta jabatan. “Ini sudah prinsip, jadi saya tidak ikut mendaftar”, tegas Parji yang mengaku tidak diundang dalam pengukuhan kepengurusan DP kemarin.

Dia sempat membenarkan jika aturan main yang diterapkan panitia seleksi (pansel) mengharuskan calon anggota DP mendaftar lebih dulu. Pun, penerapan aturan itu juga sepengetahuan Parji selaku ketua DP yang lama.

Proses seleksi sepenuhnya dilakukan pansel yang diketuai Sumarno. Namun, kata Parji, penunjukan 11 anggota DP baru menjadi kewenangan penuh wali kota. “Saya memang tidak mendaftar. Tidak jadi masalah, saya tetap tetap concern dan komitmen seratus persen terhadap kemajuan dunia pendidikan di Kota Madiun.” jelasnya.

Pria kelahiran Ngawi, 6 Januari 1967, itu mengakui masih banyak dukungan dari anggota DP lama dan sejumlah komponen masyarakat agar dirinya aktif di DP kembali. Lantaran menganut prinsip tidak meminta jabatan, Parji memilih tidak mendaftar.”Ini bukan mau atau tidak mau, rasanya tidak enak saja (mendaftar, Red). Sebagai ketua lama saya sudah legawa tidak mendaftar lagi”, ungkapnya.

Parji menitip pesan ke anggota DP baru agar mengoptimalkan peran dan fungsinya.

Sebab, tantangan di dunia pendidikan semakin banyak bersamaan penerapan korukulum 2013. Selain itu, prestasi pendidikan di Kota Madiun dinilainya belum menanjak ke level yang lebih baik. “Peran DP harus semakin baik”, pinta Parji.

Dia juga mengungkapkan masih campur tangan merekomendasi anggota DP lama untuk ikut mendaftar. Seorang di antaranya, Gatut Supriyoga yang sekarang ditunjuk sebagai ketua.

Dari 16 anggota lama, ada sejumlah nama yang tidak direkomnya dengan pertimbangan kinerja. “Meskipun menjadi anggota DP tapi tidak pernah aktif”, ungkapnya.

Sementara itu, Satriyo Budi Utomo, sekretaris semasa DP diketuai Parji, juga mengaku tidak diundang di acara pengukuhan kemarin. Sutriyo merasa tidak kaget lantaran sudah meyakini tidak akan ditunjuk wali kota kendati ikut mendaftar.

“Saya kan gemar mengkritik kebijakan pendidikan. Saat ketemu Pak Parji rapat di kampus, sudah menduga kalau tidak diundang, “ ujar lulusan S-3 Manajemen Pendidikan Universitas Negeri Semarang itu.

Terpisah, Sumarno, ketua pansel, menegaskan sudah menjalankan seleksi sesuai ketentuan. Terkait tidak masuknya Parji pada kepengurusan DP yang baru, karena memang tidak mendaftar. Calon anggota DP wajib menyerahkan blanko pendaftaran dan permohonan.

“Tugas kami sudah selesai, yaitu mengajukan 19 nama pendaftar ke wali kota yang selanjutnya dipilih 11 orang”, ujarnya.

Kepengurusan DP Kota Madiun periode 2014-2019 yang kemarin dikukuhkan terdiri Gatut Supriyoga (ketua), Bambang Sulistyono (wakil ketua I), Hariyadi (wakil ketua II), Edy Sanyoto (sekretaris), Herry Sem (wakil sekretaris), Liluk Dwi Wulyanto (bendahara), dan Lismawati (wakil bendahara).

Sedang empat posisi anggota diisi, Wuryantoro, Khoirul Kamami, Suwito Syaifudin, dan Kokok Heru Purwoko.

Sementara itu, Ketua DP Gatut Supriyoga menyebut Kota Madiun memiliki potensi besar dunia pendidikan di Jatim wilayah barat. Untuk memaksimalkan peluang, maka mulai dioperasikan dua perguruan tinggi negeri hingga DP dituntut mampu menjalankan peran dan fungsinya dengan baik. “Asal amanah dan jujur, saya yakin bisa,” tandasnya. (sy)

sama, menurut Dwi Agus Prayitno SH,Msi , meskipun masa jabatan Tri Wantoro Yamaguci sebagai pengganti Dodi Martha hanya 6 bulan, namun hal itu diharapkan tidak menyurutkan semangat Cak Wan sapaan akrab Tri Wantoro Yamaguci untuk berkiprah melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai anggota DPRD Ponorogo.” Saya ucapkan

lantik dan diambil sumpah sebagai anggota DPRD mengatakan bahwa dia akan segera mengambil langkah untuk menindaklanjuti agendaagenda tugas yang sesuai dengan tupoksinya demikian pungkasnya seraya minta do’a dan dukungan semua pihak agar dapat mengemban amanat rakyat dengan sebaikbaiknya. (wid)

Ketua DPRD Ponorogo Agus Widodo SE.M.Si saat sidang Paripurna

Ponorogo, SMN - DPRD Kabupaten Ponorogo telah melaksanakan tugasnya yaitu Sidang Paripurna yang sesuai dengan keputusan Gubernur Jawa Timur no 171.405/ 76/011/2014 pada taggal 3 februari 2014, Sidang Paripurna digelar dalam rangka Pengganti Antar Waktu( PAW) pada fraksi Partai PDI DPRD Ponorogo akhirnya dilaksanakan, Kali ini yang di lantik adalah Tri Wantoro Yamaguci yang terkenal dengan panggilan akrabnya Cak Wan yang menggantikan anggota DPRD dari fraksi PDI yang lama Dodi Martha yang pindah ke Partai Golkar.

Keputusan PAW tersebut di ambil dan digelar dalam sidang Paripurna DPRD Ponorogo yang

dipimpin langsung oleh ketua DPRD Ponorogo Agus Widodo, SE, M.Si. Pada hari Jumat 28 Februari 2014 kemarin, Lebih lanjut menurut Agus Widodo SE,Msi ketua DPRD Ponorogo mengatakan bahwa pergantian Antar waktu ini di lakukan saehubungan dengan pengunduran diri Dodi Marta karena pindah ke Partai Golkar, oleh karena itu maka digantikan oleh Tri Wantoro Yamaguchi, meskipun pada saat ini hampir semua anggota DPRD Ponorogo disibukkan oleh agenda Pileg 2014 rencana kerja DPRD tetap diprogramkan agar tugas kita sebagai anggota DPRD untuk menyalurkan aspirasi masyarakat tidak stagnan, kata Agus.

Sementara itu masih di tempat

Tri Wantoro saat diambil sumpah jabatan oleh ketua DPRD Ponorogo Agus Widodo SE. M.Si

Polres Ponorogo Gelar Gladi Lapang Sispam Kota dalam Rangka Pengamanan Pemilu 2014 terkait lainnya yang memiliki korelasi dalam rangka pengamanan ini.

Dalam pengamanan ini kami melibatkan seoptimal mungkin dan semaksimal mungkin personil yang ada, kerawanan-kerawanan yang ada kita antisipasi aja misalnya saja ada kerawanan kriminalitas, kasuskasus penyakit masyarakat, konflikkonflik di dalam masyarakat.

Masih kata Iwan, Pada prinsipnya kita sudah buat tahapan-tahapan dalam rangka operasi mantab brata ini, setiap tahapan itu sudah kita

Simulasi yang dilakukan oleh anggota Polres Ponorogo dalam pengamanan sispamkota

Ponorogo, SMN - Kapolres Ponorogo AKBP Iwan Kurniawan Sik Msi bersama jajaran Polres,TNI, Satpol PP dan Forpimda, KPU, Panwaslu Gelar Gladi Lapang Sispamkota dalam rangka pengamanan Pemilu tahun 2014.

Adapun acara tersebut berlangsung dengan semangat tinggi dan disiplin yang langsung dipimpin oleh Kapolres Ponorogo Iwan Kurniawan yang bertempat di Alon-alon kabupaten Ponorogo yang dihadiri oleh Bupati Ponorogo H.Amin,

semua anggota Polres lengkap dengan senjata, TNI, Panwaslu, KPU dan Forpimda pada hari Kamis 27/ 2 kemarin, sebelum acara gladi dimulai dilakukan penandatanganan oleh Kapolres, Dandim dan Bupati Ponorogo terlebih dahulu kemudian dilakukan Gladi lapang pengamanan Pemilu 2014 yang sudah dipersiapkan beberapa hari sebelumnya.

Lebih lanjut Iwan Kurniawan menjelaskan dalam pidatonya, kami mengadakan gladi lapang dan sispamkota ini bertujuan untuk penga-

manan Pemilu 2014, gladi lapang yaitu bagaimana kita mengantisipasisituasi-situasi dari eskalasi yang masih tidak terlalu rawan sampai dengan yang rawan, sispamkota yaitu merupakan sistem pengama-nan yang diberlakukan apabila situasi semakin gawat atau semakin genting ataupun eskalasi semakin meningkat dan kita lakukan sistem pengamanan kota dimana Polri itu dibantu oleh beberapa instansi terkait, misalnya dari tentara Nasional Indonesia atau TNI, Satpol PP, dan beberapa instansi

Pemkab Pacitan Getol Survey Sumber Air Bersih untuk Kebutuhan Warga Pacitan, SMN - Kondisi geografis Kabupaten Pacitan seba-gian besar berupa gunung dan perbukitan. Ini menjadi tantangan tersendiri bagi upaya penyediaan air bersih bagi warga masyarakat. Selain kendala medan, tidak semua wilayah kecamatan tidak memiliki sumber air.

Pemerintah daerah pun harus melakukan sejumlah terobosan guna menciptakan sumber-sumber air

selamat datang pada Cak Wan sebagai anggota DPRD Ponorogo meskipun mas jabatannya hanya 6 bulan. Namun kita harapkan tidak menyurutkan semangatnya untuk melaksanakan tugas sesuai dengan tupoksinya sebagai wakil rakyat di DPRD Ponorogo,” Pungkas Dwi Agus.

Tri Wantoro Yamaguci seusai di

buatan. Salah satunya dengan membangun embung -embung raksasa. Air yang ditam-pung nantinya akan diolah untuk selanjutnya didistribusikan ke rumah warga sebagai air minum. “Kita dibantu Balai Besar Bengawan Solo akan membangun banyak embung,” ucap Direktur PDAM Pacitan Riyanto.

Pemanfaatan sumber air buatan, kata Riyanto merupakan solusi

Bupati Pacitan saat meninjau beberapa sumber air

alternatif pasca batalnya pembangunan Bendungan Kedungbendo beberapa tahun lalu. Tak hanya membantu secara teknis pemerintah pusat juga membiayai sepenuhnya proyek yang dijadwalkan selesai

tahun ini.

Terkait target pemasangan sambungan baru, lanjut Riyanto, kemampuan PDAM masih berada dibawah ketentuan MDG\’s sebanyak 80 persen. Hingga saat ini

layanan air bersih di Pacitan baru mencapai 13 persen dari total jumlah penduduk. Angka tersebut ditargetkan meningkat hingga 23 persen pada akhir tahun 2014 ini.

Untuk mencapainya tentu tidak mudah. Apalagi realisasinya membutuhkan anggaran besar. Karenanya PDAM bersama pemkab terus berupaya mencari suntikan dana dari APBN. Bupati Indartato di sela kegiatan tilik warga di Kecamatan Nawangan, Selasa (25/2/2014) siang mengatakan, selama sepuluh tahun terakhir pemerintah daerah gencar melakukan survey. Ini terutama menyangkut potensi sumber daya air.

Hasil survey, lanjut dia, akan ditindak lanjuti dengan pemanfaatan air untuk konsumsi rumah tangga.

Jika kondisi geografis memungkinkan air sumber baku dialirkan ke rumah warga dengan gravitasi, hal itu dapat dilakukan sendiri oleh peme-

persiapkan pengamanannya baik dimulai dari distribusi logistik, kampanye, penghitugan coblosan atau sauara, rekapitulasi suara sampai dengan pendistribusian hasil rekapitulasi sampai ke Propinsi dengan pengawalan bersenjata yang ketat, kita juga antisipasi tidak hanya kriminalitas saja tapi kita juga antisipasi bilamana ada bencana juga, oleh sebab itu kita bekerjasama dan koordinasi dengan instansi terkait seperti BNPB yang menanggulangi bencana alam, pungkas Iwan. (Wied)

Wakil Ketua DPRD Raib Saat Rumah Digledah Jaksa Bojonegoro, SMN - Sudah satu pekan ini keberadaan Wakil Ketua DPRD Bojonegoro Jawa Timur Abdul Wahid tidak jelas.

Wahid raib setelah ruangan di kantor dan rumahnya di Jalan Panglima Polim, Bojonegoro, digeledah tim Kejaksaan Negeri Bojonegoro pada Senin lalu, 24 Februari 2014.

Kejaksaan memeriksa perkara korupsi Bimbingan Teknis (Bimtek) sebesar Rp 6 miliar dari APBD Bojonegoro tahun 2012 yang diduga melibatkan Wahid.

“Pak Wahid sudah tidak masuk kantor selama satu pekan,” kata Sekretaris DPRD Bojonegoro Agus Sugianto, Kamis, 27 Februari 2014.

Setelah menggeledah rumah Wahid, tim Kejaksaan menyita dokumen pelaksanaan Bimtek 2012. “Penting datanya,” kata Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Bojonegoro Nusirwan Sahrul seusai melakukan penggeledahan, Senin, 24 Februari 2014.

Tak hanya sulit ditemui di kantor, Wahid juga tidak ada di rumahnya di Jalan Panglima Polim. Terlihat seseorang keluar-masuk rumah megah yang kerap dijadikan tempat untuk menerima para politikus PKB itu. “Bapak enggak ada di rumah,” ujar pria yang berada di rumah itu. Wahid juga tidak merespons ketika dihubungi melalui telepon.

Kepala Kejaksaan Negeri Bojonegoro Tugas Utoto menyatakan hingga saat ini Kejaksaan belum menetapkan tersangka. Meski begitu, Kejaksaan sudah mengantongi calon tersangka dan jumlahnya lebih dari satu. Soal namanya, kata dia, “Ya, nanti dululah!”. (ian) rintah daerah. Namun jika diperlukan penyedotan, pemerintah daerah akan minta bantuan pemerintah pusat.

Bupati menilai, ketersediaan air bersih merupakan syarat utama bagi terwujudnya kehidupan masyarakat yang sehat. Karenanya, penyediaan air bersih merupakan salah satu poin penting yang masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM).

“Kualitas air sangat menentukan kesehatan seseorang. Ileh karena itu ketersediaan air bersih yang memadai menjadi kunci utama terwujud-

nya masyarakat yang sehat,” katanya kepada wartawan.

Selama kunjungan kerja sehari di Kecamatan Nawangan, bupati Indartato meresmikan beroperasinya sambungan baru PDAM di Desa Penggung. Wilayah di belahan utara Kabupaten Pacitan tersebut mendapat bantuan gratis dari Presiden Republik Indonesia berupa 570 sambungan baru.

Dari jumlah tersebut baru terpasang 200 sambungan. Sedangkan sisanya dijadwalkan selesai akhir bulan ini. (yon)

SEPUTAR DAERAH Wajib Pajak Bisa Bayar Pajak Melalui E-Filing

8

Ilustrasi

Sidoarjo Lakukan Lelang Jabatan Tahun 2015 Sidoarjo, SMN - Pembukaan rapat koordinasi bidang kepegawaian (BKD) Kabupaten Sidoarjo Senin, (24/02), yang dihadiri Sekda Vino Rudy Muntiawan, SH mewakili Bupati Sidoarjo, H. Saiful Ilah, SH, M.Hum mengingatkan, jajaran pegawai di lingkungan pemerintah kabupaten Sidoarjo agar disiplin dan giat bekerja, pasalnya ada kebijakan baru yang akan diberlakukan bagi seluruh pegawai negeri sipil. Kebijakan baru ini menyoroti kinerja setiap pegawai, yakni ada sanksi hingga pemecatan, jika pegawai tidak mencapai target pekerjaan yang telah ditetapkan.

Sekda Vino Rudy Muntiawan juga menyampaikan kebijakan baru mengenai batas usia pensiun bagi pegawai negeri sipil, untuk jabatan administrasi menjadi usia 58 tahun sesuai UU tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).

“Mengenai batas usia pensiun (BUP) PNS ada perubahan, dari 56 tahun menjadi 58 tahun bagi eselon III ke bawah (jabatan administrasi), sedangkan eselon II dan I (jabatan pimpinan tinggi) menjadi 60 tahun”, kata Sekda.

“Ke depan akan diberlakukan lelang jabatan di lingkungan pemerintah kabupaten Sidoarjo, jadi pejabat yang nanti mengisi posisi dilingkungan pemkab Sidoarjo bisa jadi dari pemerintah kabupaten/ kota dari luar Sidoarjo dan begitu juga sebaliknya, pegawai sini (pemkab Sidoarjo) juga bisa menjadi pejabat didaerah lain diluar Sidoarjo, seperti jadi pejabat di Pemkot Surabaya”, tuturnya Dalam rapat kordinasi ini Sekda Vino Rudy Muntiawan, SH didampingi Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Sidoarjo Sri Witarsih, SH, Asisten III Bidang Administrasi Umum, Kissowo Sidi HP, SH, MH dan Staf Ahli Bupati Sidoarjo Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia Drs. Muhammad Syafiq. (Met)

Autis Center Senilai Rp 6,2 Miliar Segera Dibangun

Gubernur dan Wagub Jawa Timur terpilih, Soekarwo (kiri) dan Saifullah Yusuf (kanan) ketika akan menyampaikan orasi politik di depan warga di Gedung Negara Grahadi Jatim, Surabaya, Rabu (12/2).

Surabaya, SMN - Kanwil Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jatim I bekerjasama dengan Forum Pimpinan Daerah (Forminda) Jatim mengajak seluruh komponen terkait dan masyarakat untuk selalu patuh akan wajib pajak. Untuk memudahkan menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) itu, Kanwil DJP Jatim I menyediakan pelayanan melalui internet atau disebut E-Filing.

Gubernur Jatim Soekarwo, ditemui usai acara acara Hari Panutan Penyampaian SPT Tahunan Orang Pribadi Tahun 2013 dengan Tema Bersinergi Dalam Mengamankan Penerimaan Pajak untuk Kemakmuran Indonesia di Gedung Grahadi Surabaya, Jumat (28/2) mengatakan, pihaknya sangat merepos dan mendukung atas kerjasamanya Kanwil DJP dalam meningkatkan pajak. Karena dengan meningkatnya pajak, akan menambah sejumlah pembangunan dan pengembangan di segala sektor.

“Salah satu contoh, angkatan bersenjata kita (TNI ,red) sangat kuat karena sudah mampu membeli persenjataan dengan tunai. Uang banyak semuanya itu berasal dari

potensi pajak 12 persen. Kalau diluar negeri potensi pajaknya bisa mencapai 24 persen, tentunya masih ada potensi pajak dua kali lipat,” katanya.

Oleh karena itu, Soekarwo mengharapkan kepada masyarakat di jatim segera membayar pajak.

“Biasanya kalau sudah diumumkan untuk membayar pajak orang itu selalu gelisa dan penyakitnya itu stroke. Makanya cepat-cepat harus bayar pajak,” guraunya.

Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah DJP Jatim I, Ken Dwijugiasteadi mengatakan, pihak Diretorat Jenderal Pajak selalu berupaya melakukan penyederhanaan dan memberikan kemudahan dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan.

Dia menuturkan, kepatuhan itu menyangkut masalah ekonomi dan perilaku sehingga dapat dipengaruhi oleh berbagai factor. Oleh karena itu, diperlukan peran aktif tokoh masyarakat dan tokoh agama untuk mendorong kepatuhan wajib pajak.

“Menyadari pentingnya peran tokoh masyrakat dan agama dalam mendorong kepatuhan wajib pajak, kami perlu mengadakan acara Hari

Panutan Penyampaian SPT Tahunan orang Pribadi,” ujarnya.

Dalam acara panutan ini, katanya, para tokoh masyarakat akan menyampaiakan SPT Tahunan Orang pribadi melalui E-Filing yang merupakan layanan terkini yang diberikan Dirjen Pajak kepada masyarakat. Dengan E-Filing, wajib pajak tidak perlu antri dalam menyampaikan SPT, akan tetapi cukup melalui internet.

“Wajib Pajak dapat menyampaikan SPT sekaligus mencetak bukti pelaporan, mudah, praktis dan cepat.

Namun demikian, dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, wajib pajak dapat mennyampaikanan SPT dengan berbagai cara. Pertama, diantar langsung ke KPP (Kantor Pelayanan Pajak). Kedua, dikirim melalui pos ke KPP tempat wajib pajak terdaftar.

Ketiga, dikirim melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir.

Keempat, melalui drop box.

Dengan adanya pecan panutan ini, kata Ken, diharapkan target rasio kepatuhan penyampaian SPT pada tahun ini sebesar 72,5 persen dapat tercapai. Dengan target itu diharapkan Kanwil DJP Jatim I menerima SPT sebanyak 304.500 dari jumlah wajib pajak terdafatar sebanyak 420.010.

“Dengan adanya hari panutan ini, diharapkan dapat mendorong meningkatnya kepatuhan sehingga target penerimaan dapat tercapai pada tahun ini sementara itu, target rasio kepantuhan penmyampaian SPT tahun ini naik sebesar 2,5 persen dari 70 persen pada 2013 yang mencapai 88,83 persen dan menghasilkan realisasi penerimaan sebesar 89 persen atau Rp 16,69 Triliun dari rencana sebesar Rp 18,79 Triliun,” paparnya. (syam)

Refleksi Setahun Memimpin

Bupati Terus Membangun Sampang Ilustrasi kegiatan mengajar di autis center

Sidoarjo, SMN - Pemerintah Kabupaten Sidoarjo melalui Dinas Pendidikan akan membangun gedung Autis Center di kawasan Magersari Sidoarjo.

Wakil Bupati Sidoarjo H.MG.Hadi Sutjipto SH,MM, saat meresmikan gedung UPTD autis center di kawasan Jl Pahlawan Sidoarjo, Jum’at (28/2/2014), mengatakan, gedung baru siap dibangun pada tahun 2014 ini.

“Gedung Autis Center siap kita bangun, anggaran dibagi kerjasama antara pemerintah pusat senilai Rp 3,7 miliar dan APBD Sidoarjo sebesar Rp 2,5 miliar,” kata Wabup.

Dengan dibangunnya gedung baru autis center yang lebih representatif ini, diharapkan masyarakat bisa memanfaatkan secara maksimal, sehingga deteksi dini terhadap anak-anak berkebutuhan khusus semakin cepat dilakukan.

“Saya himbau kepada masyarakat Sidoarjo untuk tidak segan melakukan terapi bagi putra-putrinya yang berkebutuhan khusus,” ungkap Wabup.

Luas lahan yang disiapkan untuk pembangunan gedung baru autis center ini seluas 6.000 meter. Dengan total anggaran senilai Rp 6,2 miliar, diharapkan pembangunan gedung ini akan rampung pada akhir tahun 2014 dan sudah bisa dimanfaatkan oleh masyarakat.

“Pemerintah Kabupaten Sidoarjo memiliki komitmen untuk memberikan perhatian maksimal kepada anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus. Terutama mereka yang menyandang tuna rungu, tuna wicara dan anak-anak autis,” kata Wabup. (Met)

Sampang, SMN - Rencana Pemerintah Kabupaten Sampang membangun jembatan penghubung antara Kecamatan Sereseh dan Kecamatan Pengarengan (Serpang) sepertinya bakal segera terealisasi.

Badan Pengembangan Wilayah Suramadu (BPWS) berencana menggelontorkan dana sebesar Rp 45 miliar untuk pembebasan lahan di dua Kecamatan tersebut.

“Berkat keseriusan masyarakat dan tim, tahun ini pembebasan lahan tuk jembatan Serpang akan dilaksanakan,” kata Fanan Hasib Bupati Sampang, dalam acara refleksi satu tahun kepemimpinan Pasangan Bupati dan Wakil Bupati, Kamis (27/2/2014).

Acara refleksi kepemimpinan juga menyinggung masalah banjir yang menjadi momok masyarakat.

Rencananya tahun 2014 ini pemerintah akan melakukan proyek normalisasi Sungai Kali Kemuning yang menjadi penyebab banjir musiman di Sampang.

“Tahun ini Pemerintah Daerah akan melakukan proyek normalisasi sungai Kali Kemuning sepanjang 10 kilometer, dengan harapan bisa mengurangi banjir yang selalu melanda Sampang saat musim hujan,” katanya.

Tidak hanya itu saja kedua

Uniknya, pesantren yang berada di Desa Turi, Kecamatan Turi, Lamongan ini kerap membagibagikan lampu bekas kepada warga sekitar, tentunya yang masih bisa dipakai. Bagaimana ceritanya?

“Ini soal prinsip, ideologi. Dulu founding father kami, guru kami mengajarkan kami sedekah jangan kaya dulu. Kemudian apa yang bisa kita sedekahkan kepada orang lain meski kita gak punya,” kata Gus Naim, salah satu pengasuh Yayasan Sumber Pendidikan Mental Agama

Allah (SPMAA), Kamis (27/2).

Gus Naim bercerita, awalnya para santri di pesantren yang dia asuh memiliki kebiasaan mengotak atik barang-barang elektronik bekas yang sudah rusak dan akhirnya bisa dihidupkan kembali. Sehingga akhirnya tercetuslah ide untuk memanfaatkan lampu-lampu yang sudah tak terpakai, di otak atik kembali dan akhirnya bisa dimanfaatkan dan dibagikan secara cuma-cuma kepada warga. “Di sini semua kerusakan bisa diselesaikan sendiri,

Edisi 125 / VI / 3 - 9 Maret 2014

Bupati Banyuwangi

Bupati Anas Digugat Terkait Pelantaran Atlet Banyuwangi, SMN - Achmad Rosady, warga Kelurahan Taman Baru, Banyuwangi, Jawa Timur, menggugat secara perdata Bupati Banyuwangi, Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) dan Ketua Persatuan Basket Seluruh Indonesia (Perbasi) Banyuwangi ke Pengadilan Negeri Banyuwangi.

Rosady menuntut ketiga tergugat memberi uang Rp 108 juta karena menelantarkan anaknya, Vidiana Rosadaisyah, 18 tahun, atlet bola basket, yang kini cedera di kaki kanannya. “Uang itu untuk operasi anak saya,” katanya kepada wartawan, Rabu, 26 Februari 2014.

Persidangan perdana gugatan tersebut berlangsung hari ini, Rabu, 26 Februari 2014. Majelis hakim diketuai oleh Kurnia Yani Darmono serta dua anggota Imam Santoso dan Ketut Somanasa. Dari pihak tergugat tampak hadir Ketua KONI Banyuwangi Nurmansyah dan Ketua Perbasi Banyuwangi Edi Lukisanto. Hadir pula kuasa hukum mereka, termasuk kuasa hukum Bupati Abdullah Azwar Anas, Muhammad Fahim.

Majelis hakim menunda persidangan selama satu pekan untuk memberi kesempatan kepada para pihak menempuh jalur mediasi.

“Upayakan untuk bisa berdamai,” kata Kurnia.

Bagi Rosady, menggugat adalah langkah terakhir yang harus ditempuhnya. Dia berharap upaya ini bisa menyadarkan ketiga pihak itu untuk lebih memperhatikan nasib para atlet di daerahnya.

Rosady mengisahkan Vidiana telah lima tahun mendukung Perbasi Banyuwangi pada ajang olahraga regional maupun nasional, seperti Olimpiade Olahraga Siswa Nasional. Sebelum mengalami cedera, Vidiana masuk tim utama basket untuk event Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Jawa Timur 2013.

Menghadapi Porprov, tim pebasket Banyuwangi harus menjalani laga pratanding di sejumlah kota. Saat berlaga di Kabupaten Sidoarjo pada Mei 2013, Vidiana terkena tendangan pemain lain hingga syaraf pada jaringan sendi lutut putus dan tempurungnya pecah.

Rosady harus membiayai sendiri pengobatan Vidiana dengan berbagai pengobatan alternatif dan pengobatan di rumah sakit di Surabaya dan Jakarta. Dua sepeda motor digadaikan untuk biaya transportasi yang menelan biaya sekitar Rp 30 juta. Ketika meminta tanggung jawab Perbasi, Rosady hanya mendapatkan uang Rp 7,5 juta, padahal biaya operasi mencapai Rp 108 juta.

Putus asa karena tidak ada biaya lagi, Rosady mengajukan permohonan bantuan dana kepada Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Bukan uang yang didapat, melainkan surat pernyataan miskin untuk berobat secara gratis. Akibatnya, saat membawa Vidiana untuk menjalani operasi di RS dr Soetomo, Surabaya, pada November 2013, Rosady mendapat antrean ke-388. “Saya seperti pengemis minta bantuan ke sana ke mari,” ujar pria yang bekerja sebagai sopir dan makelar itu.

Berdasarkan hasil diagnosis RS Medistra Jakarta, luka yang diderita Vidiana tergolong telat ditangani. Vidiana saat ini hanya menjalani hari-harinya di rumah. Dia pun tak bisa melanjutkan kuliah, meskipun sejumlah perguruan tinggi negeri di Malang pernah menyediakan beasiswa untuknya.

Ketua Perbasi Banyuwangi Edi Lukisanto membenarkan bahwa Perbasi hanya memberikan Rp 7,5 juta untuk biaya pengobatan Vidiana. “Karena kami tak punya banyak uang untuk membiayai seluruh pengobatan,” ucapnya.

Edi mengakui hingga saat ini seluruh atlet Perbasi belum diasuransikan. Gugatan ini, kata dia, menjadi pelajaran penting bagi Perbasi untuk memberi asuransi kepada atletnya. “Tapi kami berharap gugatan bisa berakhir damai,” tuturnya. (msj/arf)

Suasan acara refleksi di pendopo bupati sampang

pimpinan tertinggi di Pemerintahan Sampang itu diminta untuk membenahi tiga bidang, yakni, pendidikan, infrastruktur, dan ketersediaan air bersih. Permintaan itu datang dari sejumlah tokoh yang hadir.

Ketiga bidang tersebut yang paling banyak dibahas, beberapa tokoh masyarakat turut hadir mewakili kecamatan masing-masing, Forum Pimpinan Daerah (forpimda), dan Kepala Satuan Kerja Daerah (SKPD).

Acara ini tidak hanya ajang silaturahmi antara pimpinan dan tokoh masyarakat, Bupati dan wakil Bupati juga menampung dan menyerap aspirasi para tokoh masyarakat.

Dalam wawancara, bupati Sampang A Fannan Hasib menerangkan perlunya refleksi ini, sebagai masukan dan usulan sehingga menjadi acuan untuk memperbaiki infrastuktur dan pembangunan di Kabupaten Sampang “Jadi jika ada masukan dari masyarakat tolong disampaikan, karena Bupati juga memiliki keterbatasan,” tuturnya Bupati A Fannan Hasib berjanji pemerintahannya ke depan akan terus meningkatkan pembangunan dan pelayanan masyarakat. “ Saya menyadari belum banyak program maksimal yang dihasilkan, namun semua akan terus diperbaiki”, tegasnya. (why)

Bersedekah Ala Pesantren di Lamongan “Tak Perlu Lebih Dulu Kaya” Lamongan, SMN - Banyak orang berpikir harus punya banyak uang dahulu untuk bersedekah.

Akibatnya, sedekah pun tak segera dilaksanakan lantaran belum juga kaya raya.

Sebuah pesantren di Lamongan, Jawa Timur sejak dini mengajarkan kepada para santrinya untuk bersedekah kepada sesama. Bukan cuma uang yang disedekahkan, apa saja yang dimiliki demi untuk membantu sesama bisa disedekahkan, keahlian sekali pun.

Suara Media Nasional

misalnya sanyo, lampu dan lainlain,” kata Gus Naim.

“Jadi apa yang bisa kita berikan, termasuk skill ya kita sedekahkan,” imbuhnya.

Gus Naim berbagi cerita soal bagaimana menghidupkan kembali lampu yang sudah rusak dan tak terpakai. Lampu-lampu yang didapatkan dari door to door rumah warga dan diambil dari tempat-tempat sampah tersebut dibongkar kembali, kemudian dilihat onderdilnya yang rusak di bagian mana. Jika ada

onderdil yang gak bisa dipakai, dibelikan penggantinya dengan harga yang sangat murah, antara Rp 500-700 saja.

“Kalau yang rusak tabungnya, kami belum mampu membuat teknologinya atau pun menyervisnya,” ungkap Gus Naim.

Setelah diperbaiki, lampu tersebut dibagikan kepada para warga sekitar yang membutuhkan. Gratis, tis, tis. (nus/sug)

11 Parpol di Tuban Belum Laporkan Dana Kampanye

Ilustrasi

Tuban, SMN - Sebanyak 11 dari 12 partai politik peserta Pemilu 2014 di Tuban, Jawa Timur, terancam didiskualifikasi dari keikutsertaannya pada Pemilu Legislatif 9 April 2014 mendatang.

Sebab tak ada satupun dari sebelas parpol tersebut yang menyerahkan laporan awal dana kampanye ke Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD), meski batas akhir penyerahan tinggal beberapa hari lagi yakni hari Minggu, 2 Maret 2014.

11 partai politik peserta pemilu di Tuban yang terancam didiskualifikasi diantaranya Partai Gerindra, Demokrat, PBB, PKPI, NasDem, Golkar, PDIP, PKB, Hanura, PKS, dan PPP. Sementara satu-satunya parpol yang telah melaporkan dana kampanye adalah PAN. Terkait persoalan ini, divisi pendaftaran pemilih KPUD Tuban, Yayuk Dwi Agus Sulisetyorini, menyatakan langsung memanggil dan menggelar pertemuan bilateral seluruh perwakilan pengurus parpol agar secepatnya menyerahkan laporan awal dana kampanye sesuai dengan batas waktu yang ditentukan.

Apabila sampai batas waktu yang telah ditetapkan itu tak juga dipenuhi, maka sesuai dengan UU nomor 8 tahun 2012 pasal 138/ dan PKPU nomor 17 tentang pelaporan dana kampanye, maka kesebelas parpol tersebut harus didiskualifikasi dari keikutsertaannya pada Pemilu Legislatif 9 April 2014 mendatang. (nus/sus)

LINTAS NUSANTARA

Suara Media Nasional Edisi 125 / VI / 3 - 9 Maret 2014

PT. Prestasi di Black List Terkait Proyek Senilai Rp 24 Miliar di Kab Gunung Mas

Proyek Jalan Tewah-Tumbang Miri yang dikerjakan oleh PT.Prestasi menelan dana senilai Rp 24 Miliar lebih

Kuala Kurun, SMN - Lantaran tidak mampu menyelesaikan pekerjaan sesuai kontrak, PT.Prestasi

Karya Mulia, kontraktor pelaksana proyek peningkatan jalan TewahTumbang Miri yang menelan dana

senilai Rp 24 Miliar lebih, di Kabupaten Gunung Mas, Propinsi Kalimantan tengah di blacklist, setelah di penalty. Hal itu diungkapkan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kuala Kurun, Jaja,SH saat dibincangi SMN belum lama ini.

Menurut, Jaja,SH berdasarkan keterangan yang diperolehnya dari pihak Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Gunung Mas, PT. Prestasi hanya mampu melaksanakan 80 persen dari nilai pekerjakan tersebut.

Sedangkan sisanya 20 persen dikembalikan ke kas negara. “Dari 14 Boxculvert yang direncanakan, hanya 11 buah yang sudah dibangun”, kata Jaja,SH Berdasarkan data yang dihimpun SMN, PT.Prestasi Karya Mulia Pusat Palangka Raya, adalah

kontraktor pelaksana kegiatan peningkatan jalan Tewah-Tumbang Miri, STA 9+600 sampai dengan STA 38+000 yang direncanakan efektif 9,2 Km di Kecamatan TewahKecamatan Kahayan Hulu Utara.

Dimana proyek tersebut dinilai menelan dana yang bersumber Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp 24.142.000.000,- (Dua puluh empat milyar. Seratus empat puluh dua juta rupiah).

Sesuai DPA nomor: 1.03.1.03.

01.07.16 tanggal 29 Desember 2012 dan kontrak nomor: 620/38/BM/ KTRK/PU/V/2012, tanggal 30 Mei 2012. Yaitu waktu pelaksanaannya mulai tanggal 31 Mei 2012 sampai dengan 23 September 2013, dengan konsultan, PT.Sumber Makmur Ananta, Pusat Palangka Raya. (Mandau)

Pj Bupati Gunung Mas Lantik BPD se-Kecamatan Kurun Gunung Mas, SMN - Pelantikan Anggota BPD yang sempat tertunda beberapa waktu lalu ahirnya terlaksana juga, pada hari Senin 17 Februari lalu Pejabat Bupati Kabupaten Gunung Mas Propinsi Kalimantan Tengah melantik Anggota BPD se-Kecamatan kurun di Aula Kantor Camat Kurun. Acara Pelantikan dilaksanakan dengan sempurna.

Anggota BPD yang dilantik untuk masa jabatan 6 tahun tamat Pelantikan, Hardi Rampai menegaskan”.

Saya atas nama pejabat bupati kab gumas melantik saudara,sebagai anggota badan permusyawaratan desa wilayah desa kecamatna kurun berdasarkan keputusan bupati kabpaten gumas nomor 0467 tahun 2013tanggal 24 desenber 2013.

Semoga tuhan yang maha esa memberkati sawdara dalam menjalankan

tugas yang berat tetapi mulia.

Dalam pidatonya Hardi Rampai berpesan kepada Para Anggota BPD supaya bisa menjalankan tanggung jawab terhadap Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 dan tanggung jawab dengan baik dan benar, BPD juga diharapkan supaya bisa menjalin kerja sama dengan kepala Desa untuk memperjuangkan pembangunan di Desanya masing-masing.

Saya menghinbau dan mengajak kita semua agar perbedaan pendapat yang muncul pada saat proses pemilihan anggota BPD yang telah berlalu, supaya dapat kita tinggalkan mari kita bersama dukung anggota BPD yang baru. Anggota BPD yang telah terpilih yang merupakan wakil masyarakat Desa, yang menjadi saluran aspirasi mesyarakat Desa

Gresik, SMN - Bupati Gresik Sambari Halim akhirnya menyerah dan mengangkat kembaliAch Syafie Las sebagai Kepala Desa Sumurber.

Pengangkatan tersebut berdasarkan Surat Keputusan Bupati Gresik nomor: 141/261/HK/437.12/2014, tanggal 20 Februari 2014, tentang Pengesahan Pemberhentian Pejabat Kepala Desa dan Pengangkatannya Kembali Sebagai Kepala Desa Sumurber, Kecamatan Panceng, Kabupaten Gresik.

Hal itu dibenarkan salah satu kuasa hukum Kepala Desa Sumurber, M. Shofiul Umam, SH, MH, (Selasa 25/2/2014). Dia membenarkan kliennya Ach Syafie Las, menerima surat keputusan Bupati Gresik tentang pengesahan pemberhentian pejabat Kepala Desa dan

pengangkatan kembali sebagai Kepala Desa Sumurber, Kecamatan Panceng, Kabupaten Gresik, pada tanggal 24 Februari 2014.

“Semestinya tidak perlu menunggu harus menerima somasi dari kami, melainkan sebagai kewajiban hukum untuk tunduk dan patuh sejak Pengadilan Tata Usaha Negara mengeluarkan penetapannya, nomor: 92.MH/PEN.TUN/2013/ PTUN, Tanggal 9 Oktober 2013 yang lalu,” ujar Shofiul Umam kepada Lensa Indonesia.

Seperti diketahui, PTUN Surabaya dalam penetapannya mengabulkan Permohonan Penundaan Pelaksanaan surat Keputusan yang menjadi objek sengketa dan memerintahkan kepada Bupati Gresik untuk menunda pelaksanaan su-

Pj Bupati Gunung Mas bersama BPD se-Kecamatan Kurun

yang baru saja dilantik.

Anggota BPD diharapkan supaya bisa meningkatkan wawasan, pengetahuan tentang desa kalian masing-masing, pelajari tugas pokok dan fungsi dengan benar dansesuai

dengan kerentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sehingga dapat terjalin hubungan kerja sama yang baik, harmonis dan dinamis dengan kepala Desa masing-masing. (untng)

rat keputusan Bupati nomor: 141/ 678/HK/437.12/2013, tanggal 3 Mei 2013, tentang pemberhentian Kepala Desa Sumurber, Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik atas nama H. Ach. Syafie Las, Spd I, termasuk menunda kegiatan persiapan penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa Sumurber Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik sampai perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap.

Tak hanya itu, Penetapan PTUN tersebut juga diperkuat kembali dengan keputusan nomor : 92/G/2013/ PTUN.SBY, tanggal 16 Oktober 2013, yang amar keputusannya Antara lain, mengabulkan gugatan penggugat (Kepala Desa Sumurber) untuk seluruhnya dan menyatakan batal surat keputusan Bupati Gresik nomor: 141/678/HK/437.12/2013, tanggal 3 Mei 2013 tentang pemberhentian Kepala Desa Sumurber kecamatan Panceng Kabupaten Gresik atas nama Ach Syafie Las, serta mewajibkan Tergugat (Bupati) untuk mencabut surat keputusannya itu dan lebih lanjut menerbitkan keputusan baru yang berisi mengembalikan penggugat (Ach Syafie Las) kepada jabatan dan kedudukan semula sebagai Kepala Desa Sumurber Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik.

“Berdasarkan penetapan dan keputusan PTUN tersebut, maka tidak ada pilihan lain bagi Tergugat (Bupati Gresik), kecuali tunduk dan

mematuhinya, ini penting dipahami agar menjadi pembelajaran penting bagi pejabat Tata Usaha Negara termasuk Bupati bahwa negara kita ini adalah negara hukum dan bukan negara kekuasaan, sehingga pejabat Tata Usaha Negara, tidak terkecuali Bupati harus menjadikan hukum sebagai panglima dan panglima bukanlah dirinya,” tegas Shofiyul Umam.

Sebelumnya, perkara ini sempat memanas lantaran turunnya putusan PTUN tidak digubris oleh Bupati Gresik hampir 4 (empat) bulan setelah putusan.

Bahkan, pihak penggugat sempat menyampaikan somasi/teguran dan peringatan kepada Bupati Gresik, sebagaimana surat Law Firm “MONASH & ASSOCIATES” kepada Bupati Gresik, nomor: 1799/ MN-STP/II/2014, tanggal 19 Februari 2014, perihal teguran atau peringatan untuk melaksanakan Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 92.MH/ PEN.TUN/2013/PTUN.SBY, tanggal 09 Oktober 2013.

Dalam somasinya tersebut kuasa hukum Kepala Desa Sumurber menyatakan apabila dalam waktu dua minggu sejak (19/2/2014) somasi tersebut tidak juga dilaksanakan oleh Bupati Gresik, maka pihaknya akan menggugat sebesar Rp 1 triliun. (kus/mus)

Jalan Rusak Tak Kunjung Diperbaiki Lubuklinggau, SMN - Buruknya kondisi akses Jl Depati Said, Kelurahan Tapak Lebar, Kecamatan Lubuklinggau Barat I hingga memakan korban sejumlah pengendara yang melintas di lokasi, membuat sejumlah warga RT 1 dan RT 2 di daerah tersebut gerah.

Warga menyebut sudah banyak terjadi kecelakaan di akses jalan yang sebagian besar berlubang itu. Terlebih di musim hujanyang membuat sejumlah titik lubang jalan tersamar oleh genangan air.

Kecelakaan terakhir terjadi, Rabu (26/2)

Gubernur Teras Narang

Ingatkan Bupati/Walikota Soal Penggunaan Anggaran

Gubernur Kalteng, Agustin Teras Narang

Palangka Raya, SMN - Gubernur Kalteng Agustin Teras Narang mengingatkan para bupati/ walikota dan Kepala SKPD Provinsi Kalteng untuk tidak menggunakan anggaran program sosialisasi, publikasi, iklan, promosi, dan kampanye di daerah untuk kepentingan pribadi.

Imbauan Gubernur Teras Narang tersebut merujuk surat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI Nomor B-106/01-15/01/2014 tanggal 17 Januari 2014. Surat imbauan ini dikirim ke bupati/walikota dan SKPD Provinsi Kalteng yang ditandatangi Wakil Gubernur Kalteng H Achmad Diran, Kamis (27/2) lalu.

Teras Narang mengatakan, imbauan ini dalam rangka pencegahan tindak pidana korupsi, dan membangun tata kelola pemerintahan yang baik (good government governance) terutama menjelang pemilu legislatif dan pemilihan presiden.

Teras mengatakan, berdasarkan kajian singkat

KPK terkait dengan penggunaan anggaran sosialisasi, publikasi, dan kampanye di Kementerian dan lembaga ditemukan adanya indikasi penggunaan anggaran K/L yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan melanggar hukum.

Teras menyebutkan ada 4 poin permintaan KPK soal larangan penggunaan anggaran ini, pertama, tidak menggunakan anggaran negara/daerah/fasilitas negara pada kegiatan sosialisasi/publikasi/iklan, dan promosi, dan kampanye di Kementerian, Lembaga, dan pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi/ kelompok yang bertentangan dengan norma, standar etika, dan perundang-undangan yang berlaku terutama terkait asas umum pemerintahan yang baik, prinsip-prinsip dasar dalam penanganan benturan kepentingan, dan larangan penggunaan fasilitas negara.

Kedua, mematuhi asas, norma, dan perundangan yang berlaku terkait kegiatan-kegiatan sosialisasi/ publikasi, iklan/promosi dan kampanye agar fokus pada program kerja dan tujuannya serta tidak digunakan untuk kepentingan pribadi/kelompok dan agenda tersembunyi lainnya di kementerian/lembaga/ dan pemerintahan daerah.

Ketiga, segera menghentikan dan mengganti program sosialisasi/publikasi, iklan, promosi, dan kampanye yang diduga menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi, kelompok, golongan, termasuk pemanfaatan fasilitas negara.

Keempat, mendorong kementerian/lembaga/ pemerintah daerah untuk lebih kreatif dan tepat guna dalam melakukan kegiatan sosialisasi, publikasi, promosi, dan kampanye serta mengevaluasi kegiatan/program tersebut untuk lebih mengutamakan program kegiatan yang berpihak kepada rakyat, untuk mencegah agenda tersembunyi pejabat publik. (Mandau)

Tidak Taat pada Pemasangan Alat Peraga

Bupati Gresik Takut Hadapi Gugatan Rp 1 Triliun

M. Shofiul Umam. SH. MH, kuasa hukum Kepala Desa Sumurber Ach Syafie Las, menunjukkan surat somasi kepada Bupati Gresik beberapa waktu lalu

9

malam. Akibatnya, Dua sepeda motor terbalik akibat tidak dapat menghindari lubang di jalan tersebut. “Lubang jalannya banyak sekali, hampir satu tahun belakangan rusak dan belum diperbaiki. Jadi warga sepakat untuk memperbaikinya sendiri secara swadaya,” kata Ketua RT 1, Kelurahan Tapak Lebar, Yazid Anwar, Kamis (27/2).

Dijelaskannya, sudah satu tahun ini banyak pengendara kendaraan, khususnya roda dua mengalami kecelakaan di badan jalan yang mengalami kerusakan. “Untuk sementara kami

perbaiki dulu sembari menunggu langkah dari pemerintah,” ujarnya.

Hal yang sama juga diungkapkan Ketua RT 2, Kelurahan Tapak Lebar, Syaiful MD. Dikatakannya, selama proses perbaikan jalan secara swadaya oleh warga dilakukan pungutan sukarela terhadap pengendara roda dua dan empat.

“Kita hanya minta sumbangan seikhlasnya saja untuk konsumsi warga yang bekerja memperbaiki jalan hari ini. Rencana kami seluruh jalan yang berlubang akan ditambal untuk meminimalisir kecelakaan,” pungkasnya. (abu)

PKS Ancam Pecat Calegnya Gianyar, SMN - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Gianyar, Bali mengancam akan memecat kadernya yang tidak mentaati aturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) tentang pemasangan alat peraga kampanye (APK). “Jika caleg PKS melanggar aturan tentang APK akan dicoret dari daftar calet,” kata Sekretaris DPC PKS Gianyar, Ngakan Made Rai, Senin (24/2).

Pihaknya tidak memasang baliho di luar ketentuan yang disepakati KPU. Sampai saat ini hanya masang dua baliho, itupun di depan rumah tempat tinggalnya. Ia mengatakan, pemasangan baliho di dalam lingkungan rumah itu awalnya tidak ada keinginan karena desakan dari masa pendukungnya, akhirnya dipasang di depan rumah.

“Selama ini masa pendukungnya selalu menanyakan keseriusan menjadi caleg, untuk

Petugas Satpol PP dan Panwaslu kota Depok menertibkan alat peraga kampanye (APK) sejumlah caleg di sekitar kawasan Depok, Jawa Barat, beberapa waktu lalu.

membuktikan keseriusan itu, dirinya diminta untuk memasang APK. Tanpa diminta, masa pendukung saya membuatkan baliho dan memmasangnya beramairamai,” katanya.

Jika nantinya terpilih sebagai anggota dewan di Gianyar Ngakan Rai mengaku akan memper-

juangkan keadilan dan kesejahteran masyarakat, sesuai dengan nama partainya. Selama ini masyarakat belum mendapatkan keadilan hukum, perekonomian, dan pendidikian. “Masyarakat berhak mendapatkan keadilan dan juga kesejahteraan”, tegas Ngakan Made Rai. (wir)

Alih Fungsi Lahan Picu Perlambat Pertanian Bali

Penyuluh pertanian

Denpasar, SMN - Kondisi cuaca akhir tahun 2013 yang disertai dengan hujan lebat diduga berpengaruh terhadap penurunan luas panen padi pada akhir tahun dan berakibat pada melambatnya sektor pertanian terhadap perekonomian daerah itu.

Selain itu alih fungsi lahan padi juga berpengaruh terhadap kontraksi pertumbuhan luas panen padi di periode 2013, demikian Laporan Bank Indonesia Wilayah III Bali dan Nusa Tenggara dalam Kajian Ekonomi Regional Triwulan IV-2013, Jumat (28/2).

Perlambatan yang terjadi di Sektor Pertanian tersebut terus berlangsung secara konsisten sejak awal tahun 2013 sehingga untuk keseluruhan tahun ini,

pertumbuhan sektor pertanian melambat dari 3,37 prsen di tahun 2012 menjadi sebesar 1,39 persen.

Perlambatan tersebut dipicu oleh perlambatan yang terjadi di subsektor perkebunan serta peternakan. Isu alih fungsi lahan pertanian/perkebunan yang terus terjadi di sepanjang tahun 2013 menjadi salah satu faktor pendorong terjadinya perlambatan di sektor pertanian.

Jika ditinjau berdasarkan subsektor, subsektor peternakan merupakan pendorong perlambatan sektor pertanian yang terjadi di triwulan iV-2013. Pertumbuhan subsektor ini melambat dari 2,22 persen di triwulan sebelumnya menjadi terkontraksi sebesar 1,74 persen pada Triwulan IV2013.

Tingginya curah hujan di akhir 2013 berpengaruh pada produksi subsektor peternakan, khususnya peternakan ayam dan sapi. Sedangkan subsektor lainnya, seperti tanaman bahan pangan menunjukkan peningkatan pertumbuhan dari 1,04 persen menjadi sebesar 1,53 persen pada Triwulan IV 2013.

Hal tersebut sejalan dengan perkembangan produksi padi di Bali yang berdasarkan hasil publikasi Angka Ramalan (ARAM) menunjukkan peningkatan pertumbuhan sebesar 1,43 persen, meningkat dibanding kuartal sebelumnya yang tumbuh 0,91 persen.

Walaupun pertumbuhan produksi padi cenderung menunjukkan peningkatan, namun pertumbuhan luas panen padi menunjukkan kontraksi sebesar 2,14 persen pada periode September Desember 2013.

Begitu pula dengan volume ekspor untuk komoditas perikanan yang tumbuh melambat dari 18,30 persen menjadi 10,07 persen ini diduga akibat cuaca yang kurang menguntungkan di laut sehingga tangkapan nelayan dan pengusaha kurang menggembirakan. (wir)

BOLA

10

Suara Media Nasional Edisi 125 / VI / 3 - 9 Maret 2014

Roy: Timnas U-23 Harus Menang Lawan Malaysia Menteri Pumuda dan Olahraga, Roy Suryo

Yogyakarta, SMN - Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Roy Suryo berharap Timnas U-23 mampu meraih kemenangan ketika bertemu Timnas U-23 Malaysia di stadion Maguwoharjo, Sleman, 5 Maret 2014 mendatang.

“Berapa pun skornya, kemenangan harus diraih. Terlebih timnas

bertanding di hadapan pendukung sendiri,” ujar Roy, Sabtu (01/03/ 2014).

Roy mengungkapkan, meski diharapkan mampu meraih kemenangan atas Timnas U-23 Malaysia, tetapi para pemain tetap harus menjaga dan mengutamakan sportivitas.

Selain pemain, suporter yang datang

ke stadion juga diharapkan mampu menunjukan sportivitas yang kreatif dan menarik.

Jangan sampai suporter melakukan tindakan-tindakan yang dapat mengganggu jalannya pertandingan.

Seperti menyalakan mercon, kembang api, melempar tisu ke tengah lapangan atau melempari pemain

lawan. “Penonton juga harus sportif dan mematuhi aturan-aturan yang ada,” ucapnya.

Rencananya, Roy akan hadir menyaksikan pertandingan perdana uji coba anak asuh Aji Santosa kontra Timnas U-23 Malaysia. (pri/bola)

Seabad Suarez, Liverpool Tantang Chelsea

Gervinho (kiri) dikepung dua pemain Inter

No Totti, No Party Giornata, SMN - Absennya Francesco Totti berdampak cukup besar terhadap permainan AS Roma saat menjamu Internazionale di giornata 26 Serie A 2013/14, Minggu (02/3). Roma hanya sanggup bermain imbang 0-0 dan terpaksa berbagi satu angka dengan tamunya.

Kedua tim sama-sama kecewa. Laju Roma untuk mengejar Juventus terhambat, sedangkan Inter kehilangan peluang untuk mendekati Fiorentina. Bagi Roma, salah satu sisi baiknya adalah rekor unbeaten mereka di Olimpico di Serie A musim ini masih tetap terjaga.

Tanpa kapten Totti, pencetak dua gol dalam kemenangan 3-0 pada pertemuan pertama di Giuseppe Meazza yang sedang tidak fit 100 persen, Roma bermain seolah tanpa inspirasi.

Sepanjang babak pertama, pasukan Rudi Garcia kalah dominan dari sang tamu. Inter, yang kembali diperkuat pendulang assist terbanyaknya, Ricardo Alvarez (7), sanggup menciptakan peluang lebih banyak, yakni 7 shots berbanding 5. Hanya saja, tak ada satu pun upaya anak-anak asuh Walter Mazzarri yang mengarah ke gawang, sedangkan Roma dua kali mengancam lewat Adem Ljajic dan Daniele De Rossi. Namun, tak ada gol tercipta hingga jeda.

Di awal babak kedua, Garcia menarik keluar Ljajic dan memasukkan Miralem Pjanic. Tak lama berselang, Mazzarri mengganti Alvarez dengan Hernanes.

Pada menit 74, Roma mendapatkan sebuah peluang emas ketika Radja Nainggolan menggiring bola ke wilayah pertahanan Inter dan melepas passing matang pada Pjanic di dalam area, tetapi tembakan Pjanic dimentahkan Samir Handanovic di bawah

mistar.

Roma berulang kali coba menekan Inter dengan serangan sayap dan counter attack cepat. Namun sayang, crossing tak akurat dan penyelesaian akhir yang tak maksimal membuat semuanya jadi sia-sia.

Serangan Inter sendiri tak jauh beda.

Masuknya Javier Zanetti (Inter) dan Alessandro Florenzi (Roma) di menit-menit akhir tak banyak mengubah permainan kedua tim dan skor 0-0 bertahan hingga peluit panjang.

Roma pun sekarang terpaksa berharap AC Milan dapat menaklukkan Juventus di San Siro (03/3) agar mereka tak semakin tertinggal dalam perburuan gelar juara.

Roma (4-3-3): De Sanctis; Romagnoli, Castan, Benatia, Torosidis; Strooman, De Rossi, Nainggolan; Ljajic (Pjanic 55'), Destro (Bastos 81'), Gervinho (Florenzi 89').

Inter (3-5-2): Handanovic; Jesus, Samuel (kuning 48'), Rolando; Nagatomo, Cambiasso, Alvarez, Guarin, Jonathan (Zanetti 88'); Icardi (Botta 74'), Palacio.

Statistik Roma-Inter Shots: 10-11 Shots on goal: 4-1 Penguasaan bola: 50%-50% Pelanggaran: 14-19 Corner: 5-6 Offside: 1-1 Kartu kuning: 0-1 Kartu merah: 0-0 (pri/kom)

Calderon: Fergie Coba Belokkan Ronaldo ke Barca Bola, SMN - Saga transfer Cristiano Ronaldo dari Manchester United menuju Real Madrid di tahun 2009 merupakan salah satu perpindahan pemain paling berpengaruh dalam sejarah sepakbola.

Selain nilai transfernya yang memecahkan rekor pemain termahal dunia, pria asal Portugal tersebut terbukti berkembang menjadi sosok yang semakin haus gol sejak bermukim di Santiago Bernabeu.

Terkait megatransfer tersebut, ada sebuah kisah menarik yang selama ini tidak diketahui publik.

Berbicara kepada Talksport, eks presiden Los Blancos, Ramon Calderon mengungkapkan bahwa eks Manajer United, Alex Ferguson, sempat coba memveto transfer Ro-

Alex Ferguson, pernah halangi transfer Cristiano Ronaldo ke Madrid

St Mary, SMN - Southampton menjamu Liverpool di St Mary, Minggu (02/03). Laga yang istimewa bagi Luis Suarez. Tak hanya mencatatkan penampilan ke100, satu gol, satu assist pada Sterling, dan satu pelanggaran pada dirinya yang berbuah penalti Gerrard membuat The Reds menang 3-0 atas Soton dan sukses naik ke peringkat dua klasemen sementara Premier League.

Mereka kini jadi penantang Chelsea dalam perebutan gelar juara musim ini.

The Reds langsung bermain agresif begitu laga dimulai. Mereka tahu bahwa kemenangan atas Soton bakal menggaransi posisi kedua di klasemen sementara, mengingat Arsenal secara mengejutkan tumbang 1-0 atas Stoke City beberapa jam sebelumnya.

Memasuki menit ke-6 Daniel naldo ke Madrid dan coba membelokkan sang pemain ke Barcelona.

“Beberapa pekan terakhir menjelang deal terwujud, Fergie sempat berupaya mencegah Ronaldo pergi ke Madrid dan menawarkan sang pemain ke Barca. Namun di momen krusial tersebut Ronaldo dengan tegas mengatakan ‘Saya tak akan ke klub manapun selain Real Madrid,’” ungkap Calderon.

“Karena itulah transfer akhirnya tetap terwujud. Semua orang senang, Manchester Untied mendapatkan 80 juta Pounds, Madrid mendapatkan pemain terbaik di dunia, dan Ronaldo mewujudkan keinginannya. Pemain seperti dia tak hanya mengejar uang, tapi juga kejayaan untuk meraih gelar dan menjadi yang terbaik di dunia”.

Lebih lanjut, Calderon juga memuji kepribadian pemain berusia 29 tahun tersebut sebagai seorang atlet yang selalu berkomitmen untuk memberikan yang terbaik. “Cristiano adalah yang terbaik karena setiap pagi ia bangun dengan obsesi untuk menjadi yang terbaik. Dia selalu ingin berkembang dari hari ke hari”, tutup pria 62 tahun tersebut. (pri/bola)

Sturridge melakukan penetrasi ke kotak penalti Southampton. Namun alih-alih melakukan tembakan langsung ke gawang lawan, ia lebih memilih mengumpankan bola ke Luis Suarez. Ide tersebut hampir menjadi gol mudah bagi Liverpool, andai Jose Fonte tak melakukan penyelamatan penting dan menghalau bola ke luar lapangan.

Serangan The Reds akhirnya benar-benar membuahkan hasil di menit ke-16. Suarez mencoba melakukan umpan satu sentuhan dengan Sturridge. Bola membentur barisan pemain belakang Soton, sebelum akhirnya kembali tepat ke kotak penalti dan langsung disambar oleh Il Pistolero. Gol. 1-0 Liverpool.

Southampton coba membalas di menit ke-32. Jay Rodriguez mengirimkan umpan ke kotak penalti The Reds. Bola kemudian disundul ke tanah oleh Rickie Lambert, mem-

Reds.

Memasuki menit ke-73, Gerrard hampir mencatatkan namanya di papan skor. Tendangan keras khasnya dari jarak 25 meter mampu melewati Boruc, namun masih tak berbuah gol. Tak berapa lama, giliran Suarez berpeluang membuat brace, namun tendangannya dari area penalti masih melebar menyusur tanah, padahal Boruc sudah mati langkah.

Di menit ke-94, Fonte melanggar Suarez di kotak penalti. Eksekusi 12 pas yang diberikan wasit berhasil dituntaskan sempurna oleh Gerrard. Liverpool kini unggul tiga gol tanpa balas.

Hingga empat menit waktu tambahan berakhir, kedudukan Luis Suarez saat pesta kemenangan tetap tak berubah. Liverpool menang 3-0. Mereka sukses berikan umpan sempurna bagi menggeser posisi Arsenal di peAdam Lallana. Namun sayang, ringkat dua klasemen sementara eksekusi sang kapten masih tak dengan jumlah poin yang sama, membuahkan hasil. namun unggul selisih gol.

Peluang emas kembali didapat tuan rumah di menit 43. Pergerakan Susunan Pemain Luke Shaw diakhiri dengan umpan Southampton: Boruc; Chammendatar menuju area penalti bers, Fonte, Lovren, Shaw; Liverpool. Sekali lagi, gol urung Schneiderlin, Cork (77' Wanyama); tercipta karena tendangan Rodriguez Lallana, Davis (46' Ramirez), masih mampu diamankan Simon Rodriguez; Lambert (76' Gallagher).

Mignolet.

Liverpool: Mignolet; Johnson, Hingga babak pertama berakhir Agger, Skrtel, Flanagan; Gerrard, tak ada gol tambahan tercipta. Allen, Henderson; Coutinho (57' Liverpool unggul 1-0 di St Mary.

Sterling), Sturridge (85' Aspas), Baru delapan menit laga babak Suarez. kedua berjalan, Raheem Sterling yang masuk menggantikan Cou- Statistik Pertandingan tinho mencetak gol kedua bagi The Sepak Pojok: 2-3 Reds. Umpan jarak jauh Steven Tendangan ke arah Gawang: 1-1 Gerrard mampu dikejar oleh Sua- Tendangan melebar: 4-2 rez dan kemudian diteruskan ke Ster- Pelanggaran: 3-0 ling, yang tanpa ampun membobol Offiside: 1-1 jala kiper Artur Boruc. 2-0 untuk The Penguasaan Bola: 56%-44% (pri/bola)

Brasil 2002, Kedigdayaan Sang Raja Bola, SMN Piala Dunia 2002 di Korea-Jepang merupakan Piala Dunia edisi ke-17 dan yang pertama digelar di tanah Asia. Di edisi ini, Brasil menegaskan kedigdayaan sebagai raja sepak bola dengan meraih gelarnya yang kelima.

Waktu itu, diperkuat sederet bintang seperti Roberto Carlos, kapten Cafu juga calon bintang semacam Kaka serta Ronaldinho, juga duet mematikan Rivaldo dan Ronaldo, pasukan Selecao besutan Luiz Felipe Scolari menjadi yang terbaik di dunia dengan kemenangan sempurna.

Meski sempat diragukan karena hanya finis peringkat tiga di kualifikasi zona Amerika Selatan dengan selisih 13 poin dari sang rival abadi Argentina, Brasil merajalela begitu masuk putaran utama. Tujuh kemenangan dalam tujuh laga dari fase grup sampai partai puncak mereka bukukan.

Gelar kelima itu pun semakin lengkap setelah Ronaldo dinobatkan sebagai pemain tertajam di kejuaraan dengan torehan delapan golnya. Waktu itu, Brasil benar-benar digdaya. Dalam perjalanannya menyabet titel juara dunia, yang pada edisi sebelumnya gagal diraih karena kalah 0-3 dari tuan rumah Prancis di final, mereka melesakkan total 18 gol di putaran utama dan hanya empat kali kebobolan.

Mari kita flashback sejenak. Kita tengok kembali sepak terjang sang raja dalam perjuangan mereka untuk menduduki takhta. (pri/bola)

Kontroversi Sertifikasi Halal Sambungan dari hal. 1 lesaikan pembahasannya hingga akhir masa tugas periode 20092014.

Selain mengatur mengenai tarif dan PNBP, RUU itu juga akan mengatur mengenai lembaga yang akan memberikan sertifikasi halal.

Usulan mengenai lembaga inilah yang menciptakan perdebatan panjang di internal Komisi VII maupun dengan pemerintah dan akhirnya RUU tersebut tak kunjung disahkan menjadi undang-undang.

Alasan Kementerian Agama “Keukeuh” Mau Urusi Sertifikasi Halal Kementerian Agama bersikeras

menganggap menerbitkan sertifikasi halal merupakan wilayah kewenangannya. Oleh karena itu, aturan yang akan disusun dalam Rancangan Undang-undang Jaminan Produk Halal harus menguatkan hal tersebut. Apa yang membuat Kementerian Agama memiliki pandangan demikian?

“Pemerintah itu kan pelaksana undang-undang, tidak ada ormas sebagai pelaksana undang-undang.

Karena sertifikasi halal itu berkaitan dengan hukum, maka otoritas pelaksananya harus ada pada pemerintah,” ujar Menteri Agama Suryadharma Ali di Kantor Presiden, Kamis (27/2/2014).

Ia mengakui bahwa pandangan ini berbeda dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI). MUI menyatakan, sertifikasi halal merupakan kewenangan karena MUI adalah satusatunya lembaga yang bisa mengeluarkan fatwa. Menurut Suryadharma, jika MUI diberikan otoritas tunggal, maka akan menimbulkan kecemburuan organisasi kemasyarakatan (ormas) lain.

“Nanti NU mau, Muhammadiyah mau, Persis mau. Jadi kan enggak bagus, masak ada satu aturan kemudian otoritas pelaksananya lebih dari satu? Karena itu, harus diberikan kepada pemerintahan,” ucap Suryadharma.

Ketua Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu mengungkapkan, MUI akan tetap dilibatkan dalam proses sertifikasi produk halal, yakni dalam hal memberikan rekomendasi. Namun, pihak yang menerbitkan sertifikat itu tetap pemerintah.

Terkait lembaga pengujinya, Suryadharma mengatakan, pemerintah mengusulkan agar pengujian dilakukan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Akan tetapi, hal ini kembali mendapat tentangan MUI yang meminta agar pengujian dilakukan LPPOM milik MUI. Dengan adanya perbedaan sikap antara Kemenag dan MUI ini,

Suryadharma mengaku tak memiliki jalan tengah yang bisa diambil sebagai solusinya.

Seperti diberitakan, masalah pemberian sertifikasi halal masih menuai sorotan. RUU Jaminan Produk Halal yang diusulkan atas inisiatif DPR sejak 2006 belum juga diselesaikan pembahasannya hingga akhir masa tugas periode 20092014.

Selain mengatur mengenai tarif dan PNBP, RUU itu juga akan mengatur mengenai lembaga yang akan memberikan sertifikasi halal.

Usulan mengenai lembaga inilah yang menciptakan perdebatan panjang di internal Komisi VII

Menteri Agama Suryadharma Ali

maupun dengan pemerintah dan akhirnya RUU tersebut tak kunjung

disahkan menjadi undang-undang. (red/kom)

SAMBUNGAN

Suara Media Nasional Edisi 125 / VI / 3 - 9 Maret 2014

11

Rumah Jurnalis Dilempar Molotov

Proyek Jalan Diduga Tak Sesuai RAB

Sambungan dari hal. 1

Sambungan dari hal. 1

“Kalau pelemparan memang dilatarbelakangi alasan pemberitaan, sangat kami sayangkan,” katanya, saat ditemui di Perpustakaan Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Babarsari, Yogyakarta, Senin (24/2/ 2014) sore.

Ia mengatakan, pengusutan secara seksama harus dilakukan sebelum menjatuhkan vonis mengenai motif dibalik tindak teror

tersebut.

Menurutnya, kalau ada pihak yang tidak puas atau dirugikan karena pemberitaan media atau wartawan yang bersangkutan, seharusnya pihak tersebut menempuh cara-cara sepatutnya. Misalnya, melalui hak jawab dan aduan ke Dewan Pers.

Di sisi lain, lanjutnya, kerja wartawan dilindungi undang-undang.

Wartawan bisa meminta haknya untuk mendapat perlindungan hukum.

Jimmy menguraikan, langkah pertama yang akan pihaknya lakukan yaitu mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi ke media bersangkutan. Kemudian, pihaknya akan menemui penanggung jawab media tersebut. “Bukan tidak mungkin, kami juga mengundang warta-

wannya langsung atau pihak-pihak lain yang terkait,” ujarnya.

Menurut Jimmy, Dewan Pers tidak akan menangani kasus tersebut, karena memang di luar wewenang mereka. “Tapi kami bisa menegaskan kepada pelaku dan pihak-pihak lain cara apa yang seharusnya bisa ditempuh jika ada ketidakpuasan dengan kerja jurnalis,” ujarnya. (red)

Soroti Bak Sampah Tepi Jalan Sambungan dari hal. 1 Sidoarjo.

Salah satunya, dengan menempatkan bak pembuangan sampah di beberapa titik di jalur lingkar timur. ”Kita ingin merubah kebiasaan warga yang membuang sampah secara sembarangan, dengan keberadaan bak sampah ini”, terang M. Bahrul Amiq kepala DKP Sidoarjo, Kamis (27/2).

Bak sampah berukuran satu meter persegi dengan ketinggian sekitar satu setengah meter persegi

ini ditempatkan DKP, memiliki dua jenis bak berwarna hijau dan kuning.

Bak sampah warna hijau, dikhususkan pembuangan sampah basah, sedangkan bak warna kuning dikhususkan untuk sampah kering. “Dengan dua bak sampah ini, diharapkan masyarakat akan terbiasa untuk memilah sampah basah dan kering sebelum dibuang”, kata Amiq.

Dari pantauan di lapangan, keberadaan bak sampah sebenarnya sudah efektif untuk merubah

kebiasaan warga dalam membuang sampah sembarangan. Namun begitu, kecilnya ukuran bak sampah yang disiapkan DKP ini, menimbulkan luberan sampah di sekitar bak, karena banyaknya volume sampah yang dibuang. “Memang ukurannya kurang ideal, namun untuk sementara fokus kita bagaimana masyarakat bisa merubah perilaku membuang sampahnya,” ujar Amiq.

Banyaknya luberan sampah di sekitar bak sampah mendapat

sorotan dari H.Sungkono, anggota DPRD Sidoarjo. Sungkono menegaskan, DKP harus segera mencegah agar luberan sampah itu tidak terlalu lama menumpuk, karena mengganggu pemandangan. “Bau luberan sampah itu juga tidak sedap.

Kita berharap ada solusi yang tepat, agar keberadaan bak sampah itu benar-benar efektif,” kata Sungkono. (Met)

Sehat Sejahtera Bersama MSS Sambungan dari hal. 1 dung bahan alami sehingga aman untuk dikonsumsi juga sudah terdaftar di BPOM. Sudah saatnya warga Kediri sehat dan sejahtera yang dipelopori langsung Komite Nasional Nur Cahyono, SP, kini saatnya beliau (Nur Cahyono, red) kembali ke kampung halaman Kediri yang sebelumnya melanglang buana (20 negara, red) kini saatnya memperkenalkan produk PT. MSS yang eksis selama 11 tahun.

Menurut Caho bahwa event seperti ini sudah terjadwal mulai dari lingkup wilayah Kediri, Tulungagung, dan Blitar yang hampir setiap hari ada pertemuan leader –leader yang sukses. Selain manfaat komunitas positif juga menciptakan caloncalon pemimpin bangsa (ESN).

Komunitas kurang lebih 6 juta member. “Dengan bergabung dengan

PT.MSS sudah terbukti dengan munculnya pemimpin bangsa di DPR RI,DPRD eksekutif, termasuk beliaunya Nur Cahyono mendapatkan mandat untuk mewakili pengabdian kepada negara melalui Legsilatif Dapil Jatim VI nomer urut 5”, tegas Cahyo.

Terpisah, menurut Salah satu Leader Lisa mengatakan manfaat/ khasiat/fungsi Propolis anti virus, bakteri dan jamur untuk kesehatan berbagai penyakit tanpa efek samping, sedangkan Melina Biyong untuk stamina awet muda. “Produk memberikan keajaiban dalam menyembuhkan banyak penyakit, kandungan antioksidan 1 tetes propolis sama dengan antioksidan 500 buah jeruk. Selain itu, propolis kaya akan asam amino, vitamin-vitamin, bioflavonoids,” terang Lisa bersemangat.

Nur Cahyono, SP Komite Nasional PT. MSS

Sementara menurut salah satu tamu undangan Eni ibu rumah tangga mengatakan produk ini memang hebat selain banyak manfaatnya juga baik untuk kesehatan,

semoga acara seperti ini akan diadakan terus menerus biar masyarakat Jatim, khususnya di Kediri bisa tahu manfaat dan khasiat Melia Propolis dari PT. MSS”, jelas Eni. (pri/Adv)

Rajin Patroli dan Merazia Motor Sambungan dari hal. 1 menindak anggota sindikat kepruk kepala yang tak segan menghabisi korbannya. Beberapa diantaranya bertumbangan akibat pelor petugas.

Aksi perampasan motor dengan modus kepruk kepala yang sering terjadi di wilayah Sidoarjo dan Mojokerto juga mendapat atensi dari Polda Jatim. Polda bahkan menerjunkan tim khusus dari Resmob Dit Reskrimum yang berkoordinasi dengan Polres Sidoarjo dan Mojokerto untuk melakukan pengejaran.

Beberapa diantaranya sudah membuahkan hasil.

Yang patut dicermati, kedua wilayah itu seolah membuka ruang baru untuk melakukan modus anyar dalam melakukan aksi kriminalitas.

Yakni kepruk kepala korban ketika melintasi jalan sepi. Kondisi itu didukung fakta demografis yang masih banyak wilayah jauh dari keramaian kota meski menjadi penyangga Surabaya. Sehingga banyak pekerja yang menjadikan Sidoarjo dan Mojokerto sebagai tempat tinggal seiring tingginya harga permukiman di Surabaya.

Di Mojokerto sendiri, Polres sudah mencium peningkatan aksi kriminalitas itu sejak bulan Ramadhan lalu. Kinerja polisi mengungkap atau menangkap pelaku, dituding lamban. Fakta ini dibandingkan dengan Polres Sidoarjo yang setidaknya sudah 3 kali membuat pelaku kepruk kepala tersungkur tewas.

Padahal wilayah Polres Kota Mojokerto, memiliki tujuh Polsek setelah adanya pemekaran. Nyatanya, pemekaran itu tak sebanding dengan tingkat kejadian. Surga pelaku curas roda dua sempat disematkan karena setiap hari ada saja kasus yang terjadi. Khususnya di wilayah utara sungai Brantas yang memiliki tiga Polsek.

Ironisnya, yang lebih mengkhawatirkan, aksi ini dilakukan di siang bolong. Pelaku mengepruk korban saat dalam posisi mengendarai motor. Ada tiga TKP yang menjadi lahan empuk pelaku yakni di Jetis, Gedeg,dan Kemlagi, Kabupaten Mojokerto. Selain itu, Dawar Blandong juga disebut sebagai daerah hitam yang harus diwaspadai pengendara motor.

Terhadap maraknya aksi rampas dengan mengepruk pengendara motor ini, Kapolres Mojokerto Kota AKBP Wiji Suwartini mengatakan tidak hanya di Mojokerto, di Jom-

bang dan Sidoarjo memang kerap terjadi curas (pencurian dengan kekerasan) kepruk pengendara motor.

Perwira tertinggi di Polresta tersebut menolak jika wilayahnya disebut tak lagi aman. Namun memang rentetan peristiwa kepruk pengendara motor itu mengusik rasa aman dan kenyamanan pengendara.

“Curas ini menjadi atensi utama kami,” kata Wiji.

Pihaknya bukan tidak berbuat sesuatu. Meski sampai saat ini, pelaku dan jaringan kepruk pengendara motor itu memang belum berhasil diungkap. Saat ini, Wiji mengaku telah meningkatkan patroli dan rajin merazia motor di wilayahwilayah tertentu. Termasuk Kecamatan Gedeg, Polres Kota LemahJetis, dan sekitarnya.

Dalam situasi saat ini, pihaknya meminta peran Banin Kamtibmas di setiap kecamatan dan desa semakin ditingkatkan. Sebab, menurutnya tidak mungkin mengandalkan anggota polisi dengan personel terbatas.

Namun saat ini, tim bentukan Polresta Mojokerto dikatakan telah bekerja. Mereka menyebar di wilayah paling rawan yakni di Kemlagi, Dawar Blandong, Jetis, dan Gedeg.

“Tim khusus itu tak hanya dari unsur Buser. Tapi juga anggota dari satuan lain yang setiap saat ada di lokasi rawan. Mereka juga mobile di seluruh wilayah. Setidaknya ini bisa meredam atau mengurangi,” kata Wiji.

Aksi kriminal di jalanan diakui memang bisa terjadi dan mengancam siapapun. Tidak mengenal waktu dan lokasi. Bisa terjadi kapanpun, baik di tempat sepi maupun tempat ramai. Wiji mengakui bahwa tugas anggota dan satuannya untuk membuat nyaman dan menjamin rasa aman masyarakat. “Tapi masyarakat juga ikut berperan. Minimal, hindari naik motor sendirian atau pilih waktu yang jalanan tidak sepi,” kata Wiji.

Dia juga menginstruksikan anggotanya untuk melakukan tembak di tempat. “Kalau melakukan perlawanan, kita perintahkan anggota untuk tembak di tempat karena pelaku tak segan-segan melukai korban.

Apalagi sekarang, aksi para pelaku tidak dilakukan di tempat sepi tapi juga di perkampungan,” ungkapnya.

Kapolres membantah aksi perampasan dengan modus kepruk

kepala yang terjadi di wilayahnya lebih dari 30 kejadian. “Tidak ada 30 kejadian. Yang benar delapan kejadian terungkap. Polsek Gedeg tiga kasus, Kemlagi tiga kasus, dan Jetis dua kasus,” tegasnya pada acara penyerahan sejumlah senjata kepada anggota Sabhara serta Polsek jajarannya.

Sementara Ketua LSM Lensa Mojokerto Purwanto mengatakan, maraknya aksi kepruk kepala merupakan tanggung jawab penuh Kapolres. Jika gagal mengungkap, tugas utama polisi sesuai yang tertera dalam Pasal 13 UU Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian patut dipertanyakan. “Saat ini, masyarakat di beberapa kecamatan utara sungai, sangat memprihatinkan. Mereka tak bisa tenang dan leluasa beraktivitas.

Terutama saat malam hari”, ucapnya.

Tak hanya itu, maraknya kriminalitas selama tiga bulan terakhir, membuat masyarakat was-was karena kinerja polisi bertambah buruk. “Tidak pernah terdengar menangkap para pelaku kejahatan juga menjadi salah satu penyebab juga,” kata lelaki yang juga dosen IAIN Sunan Ampel Surabaya ini.

Purwanto menganalisa, banyaknya aksi kejahatan itu disebabkan sejumlah faktor. Mulai dari tingkat keseriusan polisi dalam pengungkapan pelaku, turunnya kepatuhan masyarakat dalam menjaga kedisplinan terhadap hukum, hingga lemahnya lembaga kepolisian. “Intel lemah dalam melakukan deteksi dininya,” tambahnya.

Dia meyakini, untuk memberantas tindakan kriminalitas yang kian marak itu, polisi dipastikan tak

mampu berjalan sendiri. Polisi harus berbarengan dengan masyarakat untuk membersihkan aksi kriminalitas yang sadis. “Tingkat kesadaran masyrakat sangat perlu untuk dilakukan. Dan sistem pengamanan berbasis masyarakat harus berjalan baik,” ujarnya.

Sedangkan di Sidoarjo, asa tinggi sempat mencuat ketika 14 pelaku perampasan motor berhasil dibekuk awal September lalu. Ke14 pelaku yang dibekuk Sat Reskrim Polres Sidoarjo itu terbagi dalam 2 jaringan. Pimpinan Ahmad Khoris Akbar alias Bang Jek asal Desa Sawocangkring, Wonoayu (mati ditembak), beranggotakan 10 orang.

Sementara empat pelaku lainnya, dipimpin oleh Eko Junaidi alias Gambreng asal Krian.

Kedua jaringan itu, terhitungan puluhan kali terdeteksi membuat korban materi dan jiwa yang tak sedikit. Namun masih saja ada kelompok lain yang belum terungkap. Dan itu terbukti ketika jaringan Samsuri, warga Sukodono, yang beranggotakan 4 orang dilindas polisi. Samsuri eksekutor mantan Dandim Pacitan Letkol Suharto, bahkan ditembak mati karena berusaha melawan saat dikeler menunjukkan lokasi anggota lainnya.

Dengan deretan kasus yang masih terjadi, apakah sindikat kepruk kepala ini akan benar-benar habis dari Sidoarjo dan Mojokerto?

Patut ditunggu kerja keras polisi dan masyarakat wajib mendukung dengan memberikan informasi penting secepatnya agar tak ada lagi korban jiwa. (Cak Gun)

Jalan Makadam Sambungan dari hal. 12 menyatakan bahwa dia tidak tahu besaran dananya tetapi yang jelas bahwa di banar untuk menata batu sepanjang kurang lebih 300mx2,5m di kerjakan oleh 14 orang selama 18 hari.

Pengerjaan ini berbarengan dengan yang dilaksanakan di dsn jati untuk sisanya.

Sedangkan untuk pengurukan tenaganya swadaya/kerja bakti. Itupun karena material urugnya terlambat terus pengurukan jadi molor. Masih menu-rut penjelasan pekerja bahwa untuk pembayaran upah kerja di banar di Ka-des Katerban. Sedangkan di dsn jati dibayar oleh orang suruhan dari dinas.

Melihat program padat karya yang dilaksanakan di desa katerban ini tampak bahwa biaya untuk pembangunan jalan makadam ini begitu tinggi harga permeternya. Kabid Nakertrans Kabupaten Nganjuk Joko ketika hen-dak di konfirmasi masalah ini selalu tidak ada di tempat. Bersambung… [rmb]

Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, pelaksaannya diduga tidak sesuai gambar bahkan Rencana Anggran Biaya (RAB).

Pasalnya, bangunan jalan yang menelan dana senilai Rp 2,1 miliar, bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pulang Pisau tahun 2013, tersebut kondisinya hanya dikerjakan asal jadi.

Contohnya, seperti bangunan badan jalan yang di gambar panjang 2.500 meter yang semestinya 3 buah, di kerjakan hanya 1 buah. Dan pada setiap jarak 400 meter, semestinya dibuat jalan simpang, kenyataannya

tidak ada. Kemudian sisi jalan yang semestinya dibuat drainase dengan lebar 1 meter dan dalam 1 meter, serta sisi parit 2 meter juga tidak dikerjakan.

Begitu pula halnya dengan pengerjaan badan jalan, dari jalan provinsi menuju Desa Tangkahen.

Semestinya dilebarkan dan ditinggikan agar tidak terendam banjir, serta dipasang cerucuk agar tidak longsor.

Dalam pelaksanaannya hanya dilebarkan saja dan tidak dipasang cerucuk.

Dari pantauan SMN di lapangan terlihat, badan jalan sepanjang sekitar 30 meter tidak bisa dilewati,

karena tergenang air hujan, akibat tidak ada drainase. Kemudian jalan yang menuju Desa Tangkahen, kondisinya juga rusak parah dan sangat menyulitkan pengendara roda dua maupun roda empat yang melewatinya. Karena hampir sepanjang jalan tersebut terdapat banyak kubangan lumpur yang membuatnya licin, terutama pada musim hujan.

Sementara itu, Kepala Dinas dan Kabid Bina Marga, Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kab.Pulang Pisau saat hendak dikonfirmasi hal tersebut, belum lama ini tidak berhasil ditemui karena tidak ada ditempat. (Mandau)

RM Ayam Panggang ROKER Sambungan dari hal. 1 “Darimana dikatakan Rumah Makan itu tidak bermasalah, kalau terdapat belatung yang masih hidup pada sambal ayam goreng. Dan itu pun bukan hanya terjadi di piring saya saja, dari kami berenam ada 3 piring yang terdapat belatung. Tidak menutup kemungkinan, semua makanan yang ada situ mengalami hal serupa”,jelasnya.

FJ juga mengungkapkan, bahwa selaku konsumen sangat kecewa dan menyesalkan kejadian tersebut, pasalnya ia selaku konsumen dan pelanggan merasa dirugikan”, kami pernah makan disini sebelumnya, tapi kami tak memperhatikannya.

Lah kok kebetulan, kemarin malam makan di tempat itu terdapat belatung yang masih hidup pada sambalnya. Mengetahui hal itu, ada pula temen kami langsung muntah-muntah saat itu, karena jijik. dan juga FJ menyatakan rasa kecewanya karena dirinya selama hidup dari lahir sampai sekarang bahkan orang tuanya yang melahirkan dirinya tidak pernah memberikan dirinya makanan belatung ini kok RM Roker memberi sajian makanan yang mengandung belatung pada dirinya dan ke 5 teman yang lainnya, ke depan dirinya tidak akan menginjakkan kakinya lagi ke RM Roker, ujarnya.

Sementara itu, Fredy selaku pemilik RM Ayam Roker tersebut, mengakui bahwa sebelumnya pernah terjadi hal serupa”, kejadian hal ini tidak hanya sekali ini saja mas,

dulu juga pernah. Tapi kita ganti makananya sudah selesai, tidak ada masalah. Dan itu tidak mempengaruhi omzet penjualan kami, yang sehari habis 60 sampai 70 ekor ayam”, ungkapnya dengan enteng.

Menyikapi pernyataan tersebut, FJ Langsung berang. Karena pihak RM menganggap enteng permasalah ini”, masalahnya, kalau hal ini tanpa ada teguran atau sangsi atau kalau perlu ditutupnya RM Roker dari pihak-pihak yang berwenang.

Tidak menutup kemungkinan akan terulang kembali permasalahan ini.

Apalagi dalam sehari omzet penjualannya bisa mencapai penjualan 60 sampai 70 ekor ayam belum menu menu lainnya bisa merugikan masyarakat Malang secara umum”, tegasnya.

Akibat dari permasalahan ini, FJ telah melaporkan kasus ini ke Dinas Kesehatan Kota Malang dan Polres Kota Malang, berdasarkan undangundang perlindungan konsumen dan undang-undang kesehatan, akan tetapi Kepala Dinas Kesehatan Kota Malang, sepertinya menganggap enteng laporan dari FJ tersebut dengan mengatakan “kan lumayan mas FJ dapat tambahan bonus belatung di ayam Roker itu tinggi proteinnya malah bikin badan sehat”.

Menanggapi ucapan dr. asih kepala Dinas kesehatan kota malang tersebut tim investigasi SMN menanyakan pada salah satu praktisi kesehatan gizi dikota malang yang tidak mau disebutkan namanya

karena merasa sungkan dengan Asih Kepala Dinas Kesehatan Kota Malang mengatakan bahwa dirinya belum mengetahui atau belum pernah membaca literatur bahwa belatung itu sehat bagi kesehatan sedangkan salah satu pimpinan pondok pesantren diwilayah ciliwung malang saat dimintai pendapatnya mengatakan bahwa “dalam ajaran islam sesuatu yang menjijikkan itu haram hukumnya untuk dimakan walaupun dengan argumen bahwa itu tinggi proteinnya bagi kesehatan tubuh pungkasnya.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Malang, dr. Asih menyatakan, akan melakukan sidak secepatnya. Dan apabila RM Ayam Roker benarbenar tidak menyajikan makanan yang sehat, akan diberikan teguran dan pembinaan”, dengan kejadian ini, kami akan mengcross cek ke tempat RM itu. Entah dari cara pengelolahannya yang salah, atau tempatnya yang kurang seteril”, jelas wanita berkacamata itu.

Akan tetapi saat tim investigasi SMN akan mengikuti sidak ke RM Roker bersama tim Dinas Kesehatan Kota Malang, tim investigasi SMN mendapatkan kesan bahwa sidak tersebut tidak ingin diketahui secara langsung oleh wartawan karena sebelumnya akan coba mengabari wartawan malah langsung kelokasi, saat dikonfirmasi hasilnya melalui ponsel staff nya sampai berita ini ditulis tidak ada jawaban dari tim Dinas Kesehatan Kota Malang. (JAR)

Penertiban Atribut Partai Sambungan dari hal. 1 jeda acara penandatanganan Nota Kesepakatan Pemilu dan Kampanye Damai di depan Kantor Kejaksaan Negeri kota Probolinggo merasa geram dan diperlakukan tidak adil dan tebang pilih.

Menurut Drs. Harmesun, menjelang tahapan Pemilu, dan masuk ke tahapan kampanye banyak atribut atribut partai yang ditertibkan Panwaslu, yang dilaksanakan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam pelaksanaannya cenderung tebang pilih.

“Kami seringkali berdebat dan

cekcok di lapangan karena atribut Partai kami diturunkan, sedang atribut partai lain yang saat ini berkuasa tidak diturunkan Satpol PP, dan pernah Bendera/Atribut Partai kami disobek”, tuturnya.

Menurut Harmesun dan Nurul perlakuan ini tidak adil dan sudah melaporkan ke Panwaslu, tidak menutup kemungkinan akan melaporkan ke DKPP, “Ketuanya kalau perlu dicopot saja, karena perlakuannya tidak adil”, ungkapnya.

Harmesun mencontohkan beberapa titik zona yang seharusnya

tidak boleh dipasang tanda gambar, namun Satpol PP tidak berani menurunkan, seperti di depan masjid di jalan raya Bromo, di jalan Cokroaminoto atau Gladak Serang dan di fasilitas umum lainnya.

“Tulis yang besar, kalau Panwaslu tidak segera menertibkan sesuai waktu atau jadwal yang ditentukan KPU, kader Hanura siap membantu panwas menertibkan atribut yang melanggar. Satu hari selesai, untuk seluruh Kota Probolinggo, tidak usah bayar”, tutur Nurul. (edy)

Sengketa Tambang Emas Sambungan dari hal. 1 “Saya pikir semua pihak mengapresiasi (PT Intrepid Mines Ltd, PT BSI dan Pemkab Banyuwangi) perdamaian ini dan semakin mengisyaratkan bahwa tidak ada polemik. Dengan adanya keputusan itu, maka seluruh gugatan yang dilayangkan dianggap gugur, sehingga tujuh bukit ini bisa segera ditindak lanjuti,” ungkap juru bicara PT BSI di Banyuwangi, Musmin Nuryadi, Sabtu (1/3/2014).

Hal senada juga diungkapkan Bupati Banyuwangi, Abdullah Azwar Anas. Pihaknya mengaku lega dengan adanya janji perdamaian antara dua belah pihak yang pernah bersengketa itu. Kesepakatan

damai tersebut membuat Pemerintah Banyuwangi tidak perlu mengeluarkan banyak energi menghadapi gugatan Intrepid di pengadilan arbitrase Singapura dan Pengadilan Tata Usaha Negara.

“Kita mendesak PT Bumi Suksesindo untuk menyelesaikan konflik ini sebelum pemilihan presiden berlangsung, karena khawatir pergantian pemimpin nanti akan memunculkan konflik baru yang berkepanjangan. Dan sekarang Alhamdulillah Pemda juga senang dan lega ada perjanjian damai antara Interpid dan investor BSI,” ungkap bupati.

Dengan adanya perdamaian antara kedua belah pihak itu, Bupati

Anas mengharapkan kesepakatan negosiasi tambang emas untuk rakyat Banyuwangi bisa segera terealisasi. “Adanya kesepakatan itu kami berharap Pemda bisa segera dapatkan capital gain dari proses investasi yang ada di tumpang pitu,” pungkasnya.

Perusahaan tambang asal Australia, Intrepid Mines Ltd pada 19 Februari 2014 mengumumkan kesepakatan penyelesaian sengketa kepemilikan saham di tambang emas Tumpang Pitu Pesanggaran Banyuwangi.

Intrepid bersedia melepas 80 persen pemilikan sahamnya. Sebagai gantinya, mereka mendapat USD 80.000.000. (msj/arp)

Ratap dan Tangis Kelud Sambungan dari hal. 12 melampaui batas? Subhanalloh !

Marilah peristiwa letusan gunung Kelud kita jadikan pembelajaran dalam segala bidang terutama dalam hal kedekatan diri kita kepada Alloh SWT dengan ditandainya peningkatan ibadah baik kualitas maupun kuantitas dihadapan Sang Maha Pecipta, karena hakilatnya sekiranya manusia mau menyadari bahwa semua peristiwa yang terjadi di dunia ini ditimbulkan oleh manusia itu sendiri, sebagaima firman Alloh dalam Surah AR Rum : 41, yang artinya kurang lebih “Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Alloh merasakan

kepada mereka sebagaian dari (akibat) perbuatan mereka. Agar mereka kembali ke jalan yang benar”. (30-AR Rum : 41) Semoga peristiwa erupsi gunung Kelud merupakan moment yang tepat untuk koreksi dan evaluasi diri dalam segala urusan, sehingga masyarakat secara umum dapat meningkatkan ketaqwaan kepada Alloh SWT, mau dan merasa ringan untuk berbagi/ bersedekah, meningkatkan kepedulian kepada masyarakat yang membutuhkan. Karena dengan kita mau berbagi kepada sesama dan mampu meningkatkan kepedulian terhadap sesama maka rintihan, ratap serta tangis korban kelud akan terkurangi beban dan deritanya. Semoga tulisan

Banyak bangunan roboh karena tidak tahan gempuran erupsi Kelud

singkat ini dapat memberikan manfaat khususnya kepada penulis dan umumnya kepada pembaca. Kiriman : Abdurochman Kepala RA Al-Madinah Kediri.(pri/adv)

CMYK

Suara Media Nasional

12

Edisi 125 / VI / 3 - 9 Maret 2014

Bupati Nyono Suharli Wihandoko

“Diangkat Menjadi CPNS, Tenaga Honorer Harus Semakin Berperan dalam Pengabdian di Masyarakat” Jombang, SMN - Untuk memberikan penjelasan serta pengarahan apa yang harus dilakukan selanjutnya bagi Tenaga Honorer Kategori II (K-II) yang telah lolos ujian seleksi beberapa waktu yang lalu, maka pada Senin (24/2) di Lapangan Kantor Pemerintah Kabupaten Jombang dilaksanakan Apel Kesiapan Tenaga Honorer Kategori II Pemerintah Kabupaten Jombang.

Apel tersebut dipimpin secara langsung oleh Drs EC Nyono Suharli Wihandoko Bupati Jombang. Mengawali sambutan pengarahannya Bupati Jombang mengucapkan selamat kepada Tenaga Honorer Kategori -II yang telah lolos seleksi . Dan berharap dengan diangkatnya Tenaga Honorer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) maka semakin berperan dalam pengabdian kepada masyarakat.

Disampaikan oleh Nyono suharli Bupati Jombang Tenaga Honorer yang lolos ini adalah orang

orang yang terpilih, karena dari 1.446 yang mengikuti seleksi waktu itu hanya 533 Orang yang lolos, dan penentuan kelulusan atau perekrutan pun dilakukan oleh Pemerintah Pusat secara transparan dan tidak ada permainan uang.

“Oleh karena itu semua wajib disyukuri dan sebagai wujud syukur maka bekerjalah yang disiplin semangat, jujur ikhlas dalam mengabdi kepada masyarakat Jombang, keluarga dan masyarakat dengan sikap yang terpuji”, kata Nyono suharli Bupati Jombang.

Nyono Suharli Bupati Jombang juga mengingatkan kepada Tenaga Honorer K II yang lolos seleksi tersebut agar mulai sekarang menata hati untuk bekerja memberikan yang terbaik kepada negara di manapun ditempatkan. Hal ini dikarenakan permasalahan yang dihadapi kedepan semakin kompleks oleh karena itu sebagai pegawai harus memegang aturan, saling asah, asih dan asuh diantara sesama pegawai.

“Tuntutan masyarakat akan

Bupati Nyono Suharli Wihandoko saat memberikan sambutan pada pelaksanaan Apel Kesiapan Tenagan Honorer Kategori II Pemerintah Kabupaten Jombang di lapangan Kantor Pemerintah Kabupaten Jombang, Senin, 24 Februari 2014 kemarin

Padat Karya di Katerban Diduga Ada Permainan

Jalan makadam hasil padat karya

Nganjuk, SMN - Warga desa katerban kecamatan baron resah karena pembangunan jalan makadam sepanjang kurang lebih 750m yang dikerjakan dengan dana APBN dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Nganjuk tidak

kunjung selesai.

Seperti disampaikan oleh Kades Katerban Mochamad Subur bahwa untuk th 2013 desanya mendapat program padat karya dengan dana dari pusat [APBN] sebesar Rp 250 juta. Dalam pelaksanaannya dipegang langsung

dari Dinas Nakertrans dan diwujudkan untuk membangun jalan makadam yang berada di Dusun Jati dan Dusun Banar Desa Katerban sepanjang 750 m x 2,5m.

Untuk penataan batu dikerjakan oleh warga sekitar dengan sistem kerja 6 jam dengan upah sebesar Rp 45.000,- lepas. Dimana upah kerja ini dibayar langsung oleh petugas yang di tunjuk oleh Kabid Nakertrans Kabupaten Nganjuk. Sedangkan untuk material seperti batu dan urug dikirim oleh rekanan yang ditunjuk oleh dinas.

Hal ini dibenarkan oleh Suhat yang menjabat sebagai RT di Dusun Banar sekaligus ketua kelompok pekerja di situ ketika di konfirmasi.

Masalah padat karya Bersambung halaman 11

pelayanan dari waktu ke waktu semakin meningkat, oleh karena itu mari bantu Bupati dan Pemerintah kabupaten Jombang, agar kita secara bersama sama dapat mewujudkan Visi Misi Pemerintah yaitu Sejahtera untuk semua,” Kata Nyono Suharli Bupati Jombang.

Sementara itu Warto Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Jombang dalam pengarahan tersebut menjelang pemberkasan ini, menyarankan kepada Tenaga Honorer yang lolos untuk segera mempersiapkan diri. Utamanya menyiapkan semua SK pertahun dan harus disahkan oleh pejabat eselon II. SK pertahun ini dimulai dari SK pertama sampai SK terakhir. Serta persyaratan persyaratan lain dalam pemberkasan.

“Dan selanjutnya diharapkan dalam tahap pemberkasan para Tenaga Honorer K II yang lolos ini hanya mengikuti instruksi dan informasi yang diumumkan oleh Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Jombang karena instruksi atau

informasi yang kita umumkan adalah dari MENPAN-RB,’’ Kata Warto Kepala BKD Jombang.

Seperti yang telah diketahui bersama bahwa pada tanggal 9 Februari 2014 Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MENPAN-RB) Republik Indonesia telah mengeluarkan Surat keputusan Nomor B/ 789/M.PAN/2/2014 perihal pengumuman kelulusan peserta seleksi CPNS tahun 2013 dari Tenaga Honorer Kategori II, kemudian Bupati Jombang menindak lanjuti dengan mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Jombang Nomor 800/29/ 415.42/2014 tentang penetapan kelulusan peserta seleksi CPNS Tahun 2013 dari Tenaga Honorer yang telah lulus seleksi. Dan berdasarkan data diperoleh 533 Orang yang lulus seleksi, dengan rincian 427 Orang Tenaga Guru, 84 Orang Tenaga Teknis dan Administrasi dan Tenaga Kesehatan 22 Orang. (bam/hms)

Ratap dan Tangis Kelud

Saat masyarakat antri mencari air bersih di tengah terik matahari

Kediri, SMN - Telah dituntunkan dalam Surah AlA’rof ayat96, yang artinya kurang lebih “Dan sekiranya ahli Desa (Negara) benarbenar Iman dan Taqwa pasti Kami bukakan bagi mereka bermacam-macam barokah dari langit dan dari bumi (dari

arah yang tidak dapat diperhitungkan dan dari arah yang tidak dapat disangkakan).

Akan tetapi tak (sayangnya) mereka membohongkan (tidak konsekwen) maka KAMI siksa mereka disebabkan karena perbuatan mereka”. (7-AlA’rof : 96) Tulisan ini terinspirasi saat penulis pada hari Jum’at tanggal 14 Maret 2014 melihat dari dekat kawasan yang terkena dampak erupsi Kelud. Desadesa yang sempat kami lihat dari dekat antara lain desa Besowo, dan Desa Siman Kecamatan Kepung Kabupaten Kediri. Tak terasa kesedihan yang penulis rasakan terekspresi dengan tetesan air mata, kalau boleh jujur penulis meneteskan air mata bukan karena melihat dampak erupsi Kelud, akan tetapi dihantui pertanyaan besar antara lain, : mengapa hati ini masih dan selalu sombong, takabur dihadapan-Mu Yaa Alloh, jelas dibenak penulis

rasa syukur selalu terlewatkan sementara kufur terhadap nikmat-Mu senantisa mewarnai setiap hembusan nafasku, setiap kedipan mataku, sungguh kita manusia benar-benar dalam keadaan keterlaluan.

Bahkan saat erupsi kelud berlangsung, penulis merasakan kengerian mendengar suara gemuruh yang tidak henti-henti, terasa kecil dan hina dihadapan-Mu, namun yang aneh saat lisanku mengatakan Allohu Akbar tetapi justru dalam hatiku bangga, merasa diri ini paling baik, serta paling-paling yang lain. Padahal apa yang penulis lihat berbagai tanaman yang ada disekitar Kelud cabai yang siap panen, tomat siap untuk dijual, jagung tinggal nunggu hari untuk dipetik, pisang yang sudah tua tinggal ditebang, durian tinggal nuggu hitungan minggu untuk dipetik semuanya jadi kering terbakar terbakar hanya oleh pasir Kelud, bagaimana kalau percikan neraka sampai ke bumi kita karena ulah dan perbuatan manusia yang sudah Bersambung halaman 11

D I C A R I Nama : DIKA SURYANTI Nama Panggilan : DICHA / ICHA Umur : 25 Tahun Berangkat dari Kota Medan (kantor Pt. (Bus Als /antar Lintas Sumatera) Jl. Sisingamangaraja Km 6.5) pada hari Minggu tanggal 09 February 2014,pukul 15.00. Menuju Yogyakarta dengan Bus Als Patas Ac No Seri Bis (antar Lintas Sumatera). Kontak terakhir dengan keluarga pada tgl.13/02/ 2014, Pukul 21.35 Bahwa Telah Sampai Kota Cilegon, dan setelah itu sudah tidak dapat dihubungi lagi dan tidak diketahui keberadaannya.

Untuk itu kami mohon bantuannya apabila mengetahui harap menghubungi: Cahyo 087.739.607.885 Atau Kantor Polisi terdekat. Atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih