Suara Media Nasional Edisi #134

CMYK

Nomor ISSN: 2355-6501

SuaraMedia NasionalCom

Media Online: suaramedianasional.com

@smedianasional

Sudah Terdaftar di Dewan Pers.

Surat Izin Penerbitan Usaha Pers: SK Menkum Ham Nomor: AHU-62124.AH.01.01 Tahun 2013

Harga Rp 5.000,(Luar Kota+Ongkos Kirim)

Edisi 134. Tahun VI / 5 - 11 Mei 2014

Penetapan Kasus Bank Century Agus Subiyantoro menunjukkan data valid di Kantor Panwas Ponorogo

Ungkap Kecurangan

Ratusan Massa Bakal Duduki Panwaslu Ponorogo Ponorogo, SMN - hari ini ra-tusan massa pen-dukung Agus Subiyantoro dipastikan demo di Kantor Panwas-lu Ponorogo, sete-lah sebelum bebe-rapa hari puluhan massa mengada-kan aksi damai. Merasa diper-mainkan Panwas-lu Ponorogo se-jumlah relawan bakal mengeruduk kantor Panwaslu yang bertempat di Jl Batoro Katong, mereka tetap menuntut diada-kan penghitungan ulang kusus suara Partai Gerindra Dapil 3, ini terkait dengan rekomendasi hasil pemeriksaan yang dila-kukan Panwaslu terhadap beberapa Bersambung di halaman 11

Nuansa Bisnis di Tubuh SDN Randu Harjo 1 Terkait LKS

Sri Mulyani Kecewa dengan Data Bank Indonesia Jakarta, SMN - Mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani I n d r a w a t i menyatakan kekecewaannya dengan Bank Indonesia ketika bersaksi dalam sidang kasus dugaan korupsi Bank Century di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Jumat (2/5/ 2014). Menurut Sri, Bank In-

Mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani bersaksi dalam persidangan terdakwa kasus dugaan korupsi pemberian fasilitas pendanaan jangka pendek (FPJP) dan penetapan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik Budi Mulya di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Jumat (2/5

donesia tidak memberikan informasi dan data yang valid

sebelum diputuskannya penetapan Bank Century

sebagai bank gagal berdampak sistemik.

“Waktu itu saya kecewa dengan kualitas data BI. Tapi

sebagai Menteri Keuangan Bersambung di halaman 11

Ubay Asan Caleg Partai Golkar

Perumahan Guru Dilaporkan Money Politic Tidak Bisa Digunakan Kuala Kapuas, SMN Ubay Asan calon anggota legislatif (caleg) partai Golkar, Daerah pemilihan (Dapil) III, Kapuas. Dilaporkan ke Panwaslu melakukan politik uang atau yang lebih kren disebut money politik. Pada Pemilu legislatif (Pileg). Rabu (9/4) lalu. Di Desa Anjir Kalampan, Kecamatan Kapuas Barat, Kabupaten Kapuas.

Provinsi Kalimantan Tengah.

Namun ironisnya, laporan Yanir, S.sos warga Desa Anjir

SDN Randuharjo I Kec Pungging-Mojokerto

Mojokerto, SMN - Terkait dengan penjualan buku LKS dan penunjang di SDN Randuharjo 1 Kecamatan Pungging ini dirasakan memberatkan walimurid. Pasalnya, harga buku Bersambung di halaman 11

Ilustrasi

Rumah Perumahan Guru di Desa Dandang Kecamatan Hahayan Hulu Utara

Bersambung di halaman 11

Gunung Mas, SMN Tumbang Miri adalah sebuah Ibu Kota Kecamatan Kahayan Hulu Utara, berada di Wilayah Kabupaten Gunung Mas , Propinsi Kalimantan Tengah.

Tumbang Miri yang sangat kita bangga-banggakan tidak luput juga dari Pembangungunan yang yang telah diprogramkan oleh Pemerintah Kabupaten Gunung Mas, perjalanan menuju Tumbang Miri dari Ibu Bersambung di halaman 11

Walikota Abdullah Abu Bakar Pimpin Upacara Hardiknas Oknum Pegawai Dispenda

Oknum Pegawai Dispenda di Sampang

Merangkap Sebagai Calon Kepala Adpel, Diduga Ada Main Sampang, SMN - Semakin tinggi rendahnya angka kepemilikan kendaraan bermotor yang makin meningkat, masyarakat menuntut pihak anggota kepolisian yang bertugas dikantor layanan samsat, yang ekstra teliti untuk kepengurusan STNK yang saat ini makin meningkat di kota Sampang ini.

Pada beberapa minggu yang lalu, kami menemui dari salah satu pegawai PNS berpakaian dinas Dispenda merangkap sebagai calo, yang selama ini makin semarak, Samsat sampang.

Bersambung di halaman 11

Walikota Kediri, Abdullah Abu Bakar saat memberikan penghargaan kepada siswa-siswi berprestasi di tengah upacara peringatan Hari Pendidikan Nasional tahun 2014

If the media are to be free from government, they have to be organized as a market, not a state, system, and if they are to serve fully democracy, the should be staffed by professionalis seeking to be accurate, impartial and informative”. (James Curran, Media And Democracy, Routledge, 2011)

Bagir Manan

1. Pembukaan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999

menentukan perusahaan pers harus berbadan hukum (berbentuk badan hukum)1 tanpa menyebutkan jenis badan hukum tertentu, misalnya perseroan terbatas (PT). Menurut hukum, cq. undang-undang, ada bermacam-macam (jenis-jenis) badan hukum (PT, Koperasi, Yayasan, BUMN, BUMD, BH. Pendidikan). Di masa Hindia Belanda (sampai beberapa waktu setelah merdeka masih

berlaku) selain PT (waktu itu disebut NV sebagai singkatan dari Naamloze Vennootschap) yang diatur dalam KUH Dagang (WvK), ada juga badan hukum lain yang diatur dalam IBW (Indische Bedrijfswet) dan ICW (Indische Comptabiliteitswet). Badan hukum menurut IBW, antara lain, seperti jawatan kereta api, perusahaan telegraf dan telepon, sedangkan badan hukum menurut ICW (un-

Iklan / Langganan hubungi : Tlp. (0354) 691147, HP 081 231 515 435

Kediri, SMN - Pemerintah Kota Kediri menggelar upacara Hari Pendidikan Nasional yang diperingati setiap tanggal 2 Mei. Upacara dilaksanakan di halaman Balaikota Kediri dan diikuti peserta upacara yang terdiri dari POLRI, TNI, SATPOL PP, pelajar dan mahasiswa di Kota Kediri.

Upacara yang dimulai pukul 08.00 WIB dihadiri FORPIMDA Kota Kediri, Sekretaris Daerah Kota Kediri, Kepala Satuan Kerja Pemerintah Daerah, Ketua TP.PKK Kota Kediri dan seluruh Ketua dan Pengurus Organisasi Wanita Kota Kediri.

Bersambung di halaman 2

TRIYO FEBRUANTORO BAMBANG WILAGA Wilayah Malang raya Wilayah Tulungagung/Trenggalek

Yang bersangkutan di atas setelah dilakukan pemanggilan beberapa kali dan sampai sekarang tidak ada respon. Maka Redaksi SKU SUARA MEDIA NASIONAL MEMBERHENTIKAN SECARA TIDAK HORMAT. Segala bentuk aktivitas Jurnalis yang mengatasnamakan SUARA MEDIA NASIONAL bukan lagi menjadi tanggung jawab REDAKSI atau bisa melaporkan kepada pihak yang berwajib.

BADAN USAHA PERS dang-undang keuangan negara) yaitu perusahaan air minum. Dalam ICW pula kita menemukan penegasan bahwa negara, adalah badan hukum. Di masa Hindia Belanda, ada pula badan hukum khusus untuk gereja (kerks-taat). Demikian, sekedar mengenali aneka ragam badan hukum yang ada dan pernah ada di Indonesia. Pada saat inipun ada berbagai undang-undang yang mengatur badan hukum di tanah air kita. Ada UU PT, UU Koperasi, UU Yayasan, UU BUMN, dan BUMD, UU Pergu-ruan Tinggi. Suatu ketika (sebelum diubah menjadi PT), perusahaan minyak Pertamina, merupakan

badan hukum tersendiri.

2. Praktek Badan Usaha Pers Setiap tahun, Komisi Penelitian, Pendataan, dan Ratifikasi Pers (Dewan Pers) melakukan – antara lain – pendataan perusahaan pers. Diperoleh data, belum semua pe-rusahaan pers berbadan hukum. Masih ada yang berbentuk Firma (Fa) atau CV (Commanditer Vennootschap). Baik menurut hukum maupun doktrin, Fa dan CV di Indonesia hingga saat ini bukan badan hukum. Dengan demikian, secara formal, perusahaan pers semacam ini belum memenuhi ketentuan

UU No. 40 Tahun 1999. Persoalannya: “Apakah memang harus berbadan hukum dan mengapa harus berba-dan hukum?”. (diuraikan di bawah).

3. Perusahaan Pers Harus atau Tidak Harus Berbadan Hukum Ada etikat baik, pembentuk UU No. 40 Tahun 1999 mengharus-kan perusahaan pers berbentuk badan hukum (sudah semestinya): Pertama; per definisi: “Perusa-haan adalah kegiatan ekonomi untuk mencari atau memperoleh laba atau keuntungan”.

Bersambung di halaman 2

Email: suaramedianasional@gmail.com

2

Etalase

Edisi 134 / VI / 5 - 11 Mei 2014

Ning Lik Resmikan Sanitasi Ronggo Wijoyo

Ny. Lik saat memeriksa hasil sanitasi

Kediri, SMN - Wakil WaliKota Kediri Lilik Muhibbah atau akrab dipanggil Ning Lik meresmikan pembangunan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) dan Program Urban Sanitation and Rurallnfrastructure (USRI) Kelurahan Ngronggo. Sanitasi ini diberi nama “Ronggo Wijoyo” di Kelurahan Ngronggo.

Kemarin Sarana sanitasi itu diharapkan bisa memberi kenyamanan kepada masyarakat sekitar dalam urusan mandi cuci kakus (MCK).

Hal ini disampaikan Ning Lik dalam sambutannya kemarin.

“Mudah-mudahan sarana sanitasi ini bisa membantu masyarakat yang ingin mendapatkan sarana sanitasi lebih nyaman dan lebih sehat,” terang Ning Lik. Acara yang dimulai pukul 09.00 itu selain dihadiri oleh Wakil

Walikota Kediri Lilik Muhibbah, S.Sos. IM.Pd.I,Asisten I Kota Kediri Drs. Moch. Yasin. MM, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Kediri Kasenan. ST, MT, Camat Kota, Kepala Kelurahan Ngronggo, Koordinator PNPM Mandiri Perkotaan dan Ketua LKM “Ronggo Wijoyo” Kelurahan Ngronggo.

Ibu Wawali juga menyampaikan kalau keberadaan sanitasi yang sesuai standar kesehatan memang sangat penting. Menurutnya, MCK yang representatif mampu membuat masyarakat hidup lebih sehat dan terhindar dari banyak penyakit seperti diare dan lain-lain. Banyak fasilitas yang tersedia dalam sarana sanitasi tersebut. Selain kakus dan kamar mandi, juga tersedia mesin cuci dan tempat untuk cuci motor. (hms/adv/kan)

tidak digolongkan sebagai pers.

Mereka tidak perlu tunduk pada kode etik jurnalistik dan undangundang pers. Akibatnya, pers semacam pers kampus, tidak berhak atas perlindungan yang diatur kode etik, undang-undang pers, dan berbagai jaminan kemerdekaan pers.

Setelah tahun 1980-an, Mahkamah Agung Amerika Serikat, dalam sejumlah putusan menetapkan terhadap pers kampus tidak berlaku Amandemen Pertama dan membenarkan Rektor (atau pimpinan sekolah) melakukan tindakan terhadap pers kampus (larangan terbit, sensor, breidel). Kedua; melonggarkan kegiatan pers. Pers tidak hanya dilaksanakan oleh atau melalui perusahaan pers. Setiap kegiatan yang memiliki semua kriteria jurnalistik (perorangan, badan usaha tidak berbadan hukum, atau badan usaha berbadan hukum).

Kalau konsep semacam ini dapat diterima, harus ada perubahan UU No. 40 Tahun 1999. Dengan demikian, pers semacam pers

kampus adalah pers, karena itu wajib tunduk dan berhak mendapat perlindungan kode etik dan hukum (terutama yang berkaitan dengan jaminan dan perlindungan atas kemerdekaan pers).

Sambutan Wakil Walikota Kediri

Badan Usaha Pers Sambungan dari hal. 1 Satu-satunya motif perusahaan adalah motif ekonomi dan motif ekonomi tidak lain mencari dan memperoleh laba. Perusahaan pers sebagai perusahaan (bedrijf, interprise) tidak mungkin luput dari motif itu. Lebih-lebih lagi, perkembangan pers sebagai industri atau sebagai usaha ekonomi.

Kedua; bentuk badan hukum, akan memberikan kedudukan hukum dan pertanggungjawaban hukum yang lebih pasti. Hubungan hak dan kewajiban, baik kedalam maupun keluar lebih memiliki dasar dan kepastian. Hal ini akan lebih menjamin perusahaan pers melaksanakan hak dan kewajiban hukum yang tidak akan merugikan pihak lain. Lebih lanjut, bentuk badan hukum diharapkan memberi kepercayaan (trust) yang lebih besar pada suatu perusahaan pers.

Ketiga; bentuk badan hukum memberi dasar yang lebih kuat suatu perusahaan pers berkembang sebagai suatu perusahaan yang manageble, ekonomis, efektif dan

efisien.

Bagaimana kenyataan yang dihadapi?

Pertama; perkembangan teknologi jurnalistik dan jurnalisme tidak selalu “gatuk” (match) dengan kegiatan yang bersifat perusahaan.

Apakah yang disebut “citizen journalism” atau semua kegiatan media online merupakan aktifitas perusahaan dan harus diberi bentuk sebagai badan usaha?

Kedua; didapati berbagai kegiatan yang merupakan suatu fungsi jurnalistik (menjalankan semua aktifitas jurnalistik, tetapi bukan suatu perusahaan pers. Pers kampus (pers mahasiswa). Dalam kenyataan, pers kampus (cetak, siaran, atau online) melakukan kegiatan jurnalistik. Bahkan dari cara kerja, acap kali menunjukkan tata kerja profesional. Apakah pers kampus harus menjadi perusahaan pers dan harus diberi bentuk badan hukum?

Mungkin ada contoh-contoh lain.

Ada beberapa pilihan. Pertama; pers, semacam pers kampus

Upacara Hardiknas Sambungan dari hal. 1

Antusias peserta Upacara Hari Pendidikan Nasional

Walikota Kediri Abdulah Abu Bakar, SE bertindak sebagai Inspektur Upacara membacakan sambutan dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh. Tema yang dipilih pada peringatan Hardiknas 2014 ini adalah Pendidikan Untuk Peradaban Indonesia yang Unggul. Dalam sambutan Mendikbud yang dibacakan Inspektur Upacara bahwa pendidikan pada hakekatnya adalah upaya memanusiakan manusia untuk membangun peradaban yang unggul. Dalam pendidikan, ada dua hal yang sangat mendasar. Yaitu pertama, terkait dengan akses untuk mendapatkan layanan pendidikan yang dipengaruhi oleh ketersediaan dan keterjangkauan. Kedua, yaitu terkait

Penerbit: PT. SUARA MEDIA NASIONAL Surat Izin Usaha Penerbitan Pers: SK Menkum Ham Nomor: AHU-62124.AH.01.01 Tahun 2013.

dengan kualitas yang dalam hal ini dipengaruhi oleh tiga hal, yaitu ketersediaan dan kualitas guru, kurikulum, dan sarana prasarana.

Menteri Pendidikan mengajak para guru dan pemangku kepentingan lainnya untuk bersama-sama menyukseskan implementasi kurikulum 2013. Dalam rangka mempersiapkan generasi emas yaitu generasi yang kreatif, inovatif, produktif, mampu berfikir orde tinggi, berkarakter, serta cinta dan bangga menjadi Bangsa Indonesia. Dengan generasi emas itulah untuk membangun peradaban Indonesia yang unggul menuju kejayaan Indonesia 2045.

“Bersamaan dengan peringatan Hari Pendidikan Nasional kali ini,

juga diperingati Hari Otonomi Daerah ke XVIII yang jatuh pada tanggal 25 april 2014” ungkap Walikota Kediri seusai membacakan sambutan dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Pada tahun ini peringatan Hari Otonomi Daerah mengambil tema, “Dengan Otonomi Daerah Kita Sukseskan Pelaksanaan Pemilu Tahun 2014 dalam Upaya Memperkuat Tata Kelola Pemerintah Daerah”. Dalam sambutannya beliau berharap agar seusai pemilu 9 April 2014 semua pihak terus berupaya mewujudkan suasana kondusif, aman serta jauh dari suasana anarkis terutama menjelang pilpres Juli 2014 mendatang.

Seusai upacara, Pemerintah Kota Kediri memberikan piagam penghargaan kepada siswa-siswi berprestasi di Kota Kediri. Diantaranya, Jaddung Maulana M dari SMA Negeri 1 Kediri yang memperoleh juara I tingkat internasional dalam Kejuaraan Bridge Internasional, Fatin Nabila dari MTsN 2 Kota Kediri memperoleh perak dalam Kompetisi Saint Madrasah Bidang Biologi di tingkat nasional, Banin Fawwas Hadin dari SMP Negeri 1 Kediri memperoleh juara I tingkat Nasional dalam Kejuaraan Matematika Realistik, dan Jessy Xena Yuniton dari SDN Ngronggo 2 Kediri meraih juara II tingkat nasional dalam lomba Poster Format Digital dengan tema pernikahan dini yang diselenggarakan BKKBN Pusat. (hms/adv/kan)

4. Pilihan Bentuk Badan Hukum Pers Sebelum mencatat kemungkinan bentuk-bentuk badan hukum pers, perlu terlebih dahulu diingatkan (kembali) mengenai hal-hal berikut: Pertama; mengenai katagori badan hukum yang dibedakan antara badan hukum publik (publiek rechtspersoon, public corporation atau public legal person atau public legal entity) dan badan hukum keperdataan atau badan hukum privat (privaat rechtspersoon, private legal person atau private legal entity). Badan hukum keperdataan didirikan oleh perorangan (oleh orang atau oleh badan hukum publik atau privat), diatur dan tunduk pada hukum keperdataan dalam arti luas (hukum perdata, dan hukum dagang). Badan hukum publik didirikan oleh badan publik (negara, badan-badan publik otonom), diatur dan tunduk pada hukum publik untuk melaksanakan tugas-tugas publik (state functions).

Kedua; badan hukum adalah subyek hukum (pembentuk hak dan kewajiban hukum) terlepas (terpisah) dari pendiri, anggota, atau penyerta (penanam modal).

Ketiga; badan hukum mempunyai kekayaan sendiri, terpisah dari kekayaan pendiri, anggota, atau penyerta/penanam modal.

Keempat; pengurus badan hukum hanya sebagai wakil atau mewakili (di dalam atau di luar pengadilan). Karena itu tidak bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan oleh atas nama badan hukum, kecuali dapat dibuktikan pengurus bertindak ketika badan hukum belum disahkan, atau bertindak melampaui wewenang, atau mencari keuntungan pribadi dari kegiatan (usaha) badan hukum.

Untuk menampung berbagai kenyataan seperti perkembangan sitizen journalism, pers kampus (pers mahasiswa), kapasitas permodalan, perusahaan pers dapat memi-

lih berbagai bentuk badan usaha sebagai berikut: Pertama; tidak merupakan badan usaha karena merupakan bagian dari organisasi publik atau privat, dan tidak ada motif mencari laba. Termasuk kriteria ini adalah pers kampus yang merupakan bagian organik dari universitas (sekalipun otonom), kegiatan jurnalistik tetap oleh perorangan, seperti website atau media online perorangan. Yang perlu diatur adalah sistem pengendalian dan tanggung jawab agar disatu pihak dijalankan dengan kriteria-kriteria jurnalistik, kewajiban mematuhi kode etik (seperti Pedoman Media Siber yang dibuat Dewan Pers bersama penyelenggara media siber).

Kedua; badan usaha yang tidak berbadan hukum baik perorangan (maatschap) atau persekutuan dagang (Firma atau CV). Walaupun tidak berbadan hukum (maatschap, atau CV) adalah badan usaha yang bersifat ekonomi (motif memperoleh laba). Bentuk badan usaha ini untuk menampung keinginan (hasrat) jurnalistik tanpa memerlukan modal yang terlalu besar dan mungkin sekedar untuk memenuhi kebutuhan (media) lokal. Namun ada resiko: (1) Tidak ada pemisahan dengan kekayaan pribadi pemilik atau semua anggota persekutuan. Setiap kewajiban ekonomi (keuangan) terhadap pihak kedua atau ketiga akan mengenai juga kekayaan pribadi dan pertanggungan renteng (hoofdelijk aansprakelijkheid) yaitu setiap peserta bertanggung jawab atas seluruh kewajiban perusahaan (tidak ada pembatasan tanggung jawab).

(2) Karena tidak ada kewajiban hukum memenuhi kriteria-kriteria yang harus dipenuhi (menurut undang-undang), mudah sekali disalahgunakan sebagai satu usaha coba-coba, keisengan, atau alat melakukan perbuatan dengan etikad buruk (ter kwader trouw, bad faith).

Apalagi ditopang oleh wartawan abal-abal dan lain-lain semacam itu.

Ketiga; berbentuk badan hukum. Ada beberapa pilihan.

(1) Perseroan Terbatas (PT).

Pada saat ini, PT merupakan bentuk yang lazim dikalangan perusahaan pers dan merupakan badan usaha

yang berkarakter dan bertujuan ekonomi. Walaupun demikian, sebagai perusahaan pers, wajib menjunjung tinggi fungsi dan tujuan pers sebagai sarana publik. Tanggung jawab yang terbatas (terbagi atau tidak terbagi atas saham) memperkecil resiko pendiri atau peserta. Peluang berkembang lebih besar, apalagi kalau sejak semula telah ditopang modal yang cukup atau besar (secara statuter, modal dasar atau modal statuter secara formal tidak terlalu besar).

Bentuk PT lebih mudah meraih kepercayaan publik sebagai badan usaha yang bersungguh-sungguh, disertai pertanggungjawaban yang jelas.

(2) Koperasi. Koperasi juga usaha yang bersifat ekonomi. Tetapi tidak sekedar bentuk badan usaha ekonomi. Koperasi menurut UUD 1945 dan cita-cita koperasi, adalah sebuah gerakan ekonomi dan sosial rakyat (bukan pemilik modal). Bahkan mengandung pula makna politik. Koperasi sebagai gerakan adalah usaha perubahan ekonomi, sosial, bahkan politik. Bung Hatta mengajarkan, koperasi adalah juga wadah pendidikan politik yaitu wadah menanam tanggung jawab bersama, melaksanakan kedaulatan rakyat secara sehat (pimpiinan koperasi dipilih secara bergilir). Diberbagai negara (seperti di Belanda, negara-negara Skandinavia) menunjukkan prestasi yang sangat bagus.

Mungkinkah koperasi menjadi wadah perusahaan pers? Sangat mungkin. Koperasi adalah badan hukum dan tata cara mendirikan sederhana. Sejak awal koperasi mengharuskan partisipasi orang banyak (pendiri minimal 22 orang).

Badan hukum koperasi dapat lebih menjamin misi idiil pers sebagai sarana publik, dan berkembang serentak, baik sebagai sarana ekonomi maupun sosial. Sayang sekali, saya belum pernah mendengar perusahaan pers yang berbentuk koperasi (mungkin saya salah).

(3) Yayasan. Suatu usaha atau kegiatan pers yang semata-mata bersifat sosial, keagamaan, atau kemanusiaan dapat meng-gunakan bentuk yayasan. Sesuai dengan ketentuan undang-undang, kalau ada pers dimiliki atau diterbitkan yayasan, tidak boleh bersifat ko-

mersial. Tetapi apabila penerbitan itu secara substantif sangat berwibawa (memiliki otoritas) dapat memperoleh kompensasi (bukan harga ekonomi) yang memadai.

Pada saat ini cukup banyak yayasan atau perkumpulan (politik, sosial, ekonomi) yang memiliki penerbitan, tetapi tidak diberi makna sebagai kegiatan pers. Bagi mereka tidak berlaku perlindungan dan jaminan serta kewajiban yang diatur dalam kode etik pers dan peraturan perundang-undangan (?)

5. Penutup Secara normatif, ada pilihanpilihan badan hukum perusahaan pers (tidak hanya PT). Tetapi secara sosiologis (kenyataan), PT yang paling umum dipergunakan. Sebaliknya, Undang-Undang Pers tidak membuka peluang perusahaan pers yang tidak berbadan hukum.

Selama UU No. 40 Tahun 1999 masih berlaku, ada kewajiban hukum, perusahaan pers yang belum berbadan hukum untuk diubah menjadi badan hukum. Tanpa perubahan, berarti pelanggaran terhadap Undang-Undang Pers. Bagi perusahaan pers yang masih – misalnya berbentuk Fa atau CV – berubah menjadi badan hukum – seperti PT – lebih memungkinkan, antara lain, perubahan dari pertanggungjawaban tidak terbatas menjadi pertanggungjawaban terbatas.

Namun perlu pula dipikirkan, kemungkinan pers perorangan atau pers yang berkaitan dengan suatu satuan publik (seperti pers kampus), perlu mendapat wadah yang tepat baik untuk kepastian, pertangungjawaban, maupun untuk perkembangan.

Menutup catatan ini, barangkali ada baiknya memperhatikan kutipan dari James Curran di atas dengan terjemahan bebas sebagai berikut: “Sekiranya media itu harus bebas dari pemerintah, maka harus diselenggarakan menurut (berdasarkan) sistem pasar bukan sistem (yang ditentukan) negara. Apabila dimaksudkan sepenunya sebagai sarana demokrasi, maka harus diselenggarakan oleh pekerja profesional yang bekerja secara akurat, imparsial, dan informatif”.

Jakarta, November 2012 (Footnotes)

Kantor Pusat: Dsn Temboro Ds. Plaosan Kec. Wates Kabupaten Kediri, Jawa Timur Kantor Redaksi: Jl. Durian (Ruko PG Pesantren) Pesantren - Kota Kediri, Jawa Timur Telp./Fax: (0354) 691147 Penanggung Jawab & Penasehat Hukum I: Tjutjut Suliyatno, SH. Kantor Advokat: Jl. Slamet Riyadi No. 29/67 Kota Kediri Penasehat Hukum II: Arif Wijanarko SH. Dewan Penasehat: KH. Drs. Imam Yahya Malik/ Gus Yahya (Ponpes Al Makruf Kedong Lo Kediri), Noura Dian Hartaronya, SE (Anggota Komisi 6 DPR RI), Drs. Ali Rohmad M.Pd, Sodiq Sudiran Atmojo, Henry Cahyono S. Soroso, Farid Makruf, SE, ST, DR. H.S. Adi Suparto. Komisaris Utama: Winarti. Komisaris II: Dian Prasetyo. Direktur Utama: Kanti Wiyoto.

Direktur II: Edit Suwantara, SE. Direktur III: Agung Budiarto. Pimpinan Redaksi: Kanti Wiyoto. Wakil Pimred: Yon Taufik Hidayat. Bendahara : Surono, M. Irfan Amrulloh, Hj. Mintarti, ST. Dewan Redaksi: Kanti, Winarti, Dian Prasetyo. Redaktur Pelaksana: Agung Budiarto, Adi Prijanto, Drs. Muh. Ma’ruf MQ. Humas: Futi’ah SE, Abdul Rozaq, SH. Pimpinan Korlip: Drs. Widji Soeratno MM MBA. Kordinator Liputan: Syamsudin. Fotografer: Wendy Eko Winarto. Manager Marketing: M. Edy Fathurokim. Marketing: Guntur Samsul Hadi ST, Anindita Absari.

Crew dan Wartawan: Kota/Kab. Kediri: Agus Wiyono (Kabiro), Joko D., Susi, Johan Wahyudi, M. Ali Faizin, Supriyono, Prijo Atmodjo, Akhmad Afandi. Nganjuk, Bojonegoro: Rambu Magdalena, Joko Kustono, Kristian, Jonas. Suara Blitar: Ummu Chairu Wardani, Irul, Sri Sulistyoningsih, Agus Imam S. Biro Tulungagung/Trenggalek: Dian Prasetyo, Wartawan: Rudi L. Wartawan Surabaya, Sidoarjo: Slamet, Muhamad Besari. Pasuruan: Fikri Setiawan. Bangkalan, Sampang, Pamekasan:Wahyudi Hermawan, Amiruddin. Gresik: Didik Cahyono. Jombang: Slamet W, Puji, Bambang Mardiono, Agus W. Mojokerto: Gunadi. Kabiro Kota/Kab Madiun, Magetan, Ngawi: Drs. Suyanto. Madiun Kota/Kab: J. Kustono.

Magetan, Ngawi: Heri Aprianto. Pacitan: Yon Taufik Hidayat. Banyuwangi: Misjan, Aripin, Arief Suparman. Malang Raya: C. Junaedi (Kabiro), Khalid. Kota/Kab. Probolinggo, Lumajang: Edi Sunarko RD (Kabiro). Jember: Rambu Magdalena.

Bondowoso, Situbondo: Khairunazi/Yusi. Perwakilan Bali: Nyoman. Biro Jawa Barat, Jakarta; Ahmad Faisholihin. Perwakilan Jawa Tengah: Mulyono RS. Perwakilan Maluku: Yohanes. Perwakilan Kalimantan Tengah: Mandau Suwandi.

Biro Gunung Mas: Leuntung I Dehes. Perwakilan Sumareta Selatan: Hasan Bakri. Kabiro Kota Lubuklinggau, Kab. Musi Rawas: Abu Hasan Azhari. Perwakilan Kepulauan Riau: Ekowanto. Biro Kota Batam: Asriaadi, ST. Perwakilan Penanggungjawab: Sulawesi Selatan: Fadly Syarif. Perwakilan Propinsi Jambi: Sugianto. Desain/Layout: Irul.

No. Rekening BRI Cabang Wonorejo Kecamatan Wates Kabupaten Kediri. No. 6271-01-000106-50-4. A/N. Winarti. No. Rekening Bank Jatim Capem Wates Kabupaten Kediri. No. 0782015257. A/N: Winarti. Website: Kanti Wiyoto www.suaramedianasional.com. / suaramedianasional.blogspot.com. Email: suaramedianasional@gmail.com. Perusahaan : CV. SUARA MEDIA GROUP. Percetakan PT. Citra Cetak Pratama Sidoarjo. Isi diluar tanggungjawab percetakan.

Kantor Biro Ponorogo: Jl. Basuki Rahmat No.17 A Ponorogo, contact person: 081231515435. Dewan Penasehat: Trimo. Kabiro: Ir. Prayudi Bahagia RW. Wartawan: Anny Hidayati, Tri Purwanto Budi Wiyono.

Waspadai Wartawan Suara Media Nasional yang memegang Kartu Pers yang namanya tidak tercantum dalam BOK REDAKSI bukan tanggung jawab Redaksi. Bila Anda ingin berlangganan, Keluhan serta informasi. Bisa mengirim surat untuk redaksi kami, kirim dengan identitas diri ke Kantor Pusat “SUARA MEDIA NASIONAL” di Dusun Plaosan Desa Plaosan Kecamatan Wates Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Telp/Fax. (0354) 691147, 081231515435, 081234225711, 085645867811. Kami hanya memuat iklan berdasarkan order yang masuk dari pemasang iklan dan bila mana ada iklan yang tidak termuat harap menghubungi kantor redaksi “SUARA MEDIA NASIONAL”.

Harga iklan: 1 Halaman (325x513 mm) Warna Rp 15.000.000., Hitam Putih Rp 12.000.000. 1/2 Halaman (325x256 mm) Warna Rp 10.000.000. / Hitam Putih Rp 8.000.000. 1/4 Halaman (325x128 mm) Warna Rp 7.500.000. / Hitam Putih Rp 5.000.000. 1/8 Halaman (325x64 mm) Warna Rp 3.000.000. / Hitam Putih Rp 2.000.000. Iklan Kartu Nama (85x56 mm) Warna Rp 1.000.000,- / Hitam Putih Rp 750.000. Iklan Warna: Rp 12.000/mmk, Iklan Hitam Putih: Rp 8.000/mmk.

KEDIRI RAYA Edisi 134 / VI / 5 - 11 Mei 2014

3

Dari Kediri untuk Indonesia

Goa Selomangleng Kediri

Simpang Lima Gumul Kediri

Bupati Kediri Raih Prestasi Kinerja Sangat Tinggi “Penghargaan ini merupakan wujud nyata buah kerja dari kebersamaan seluruh jajaran dan seluruh lapisan masyarakat dengan berbagai profesi. Meraih penghargaan tentu bukan tujuan utama dalam pembangunan, namun meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kebijakan program pembangunan yang menjadi tujuan utama”, ungkap Bupati.

Bupati Kediri, Haryanti Sutrisno

Kediri, SMN - Keberhasilan Bupati Kediri dr. Hj. Haryanti Sutrisno dalam penyelenggaran Pemerintahan mendapat-

kan pengharagaan dari Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Mendagri) Gamawan Fauzi atas prestasi Kinerja

Sangat Tinggi di hotel Grand Sahid Jakarta.

Jumat (25/4).

Sejumlah prestasi telah berhasil diraih Bupati Kediri dr. Hj. Haryanti Sutrisno selama meminpin Pemerintahan di Kabupaten Kediri. Penghargaan yang diperoleh Bupati perempuan pertama di Kabupaten Kediri sebagai Kepala Daerah yang telah menjalankan pemerintahan dengan baik.

Bupati Kediri mengatakan Penghargaan ini merupakan wujud nyata buah kerja dari kebersamaan seluruh jajaran dan seluruh lapisan masyarakat dengan berbagai profesi. Meraih penghargaan tentu bukan tujuan utama dalam pembangunan,

namun meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kebijakan program pembangunan yang menjadi tujuan utama.

Bupati Kediri dr Hj. Haryanti juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh masyarakat Kabupaten Kediri karena tanpa bantuan dari seluruh masyarakat, penghargaan ini tidak mungkin diraih.

Mendagri memberikan apresiasi kepada 35 Kabupaten dan 10 Kota dari 500 Kab/Kota se Indonesia yang dinilai berkinerja paling tinggi dalam acara Malam Apresiasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang bertepatan dengan Peringatan Hari Otoda ke-18 Tahun 2014. (hms/adv/kan)

Wapres Boediono Kunjungi Kab. Kediri Pasca Erupsi Kelud Kediri - Wakil Presiden Boediono didampingi Ibu Herawati Boedino melakukan Kunjungan Kerja di Kabupaten Kediri untuk memantau perkembangan pasca erupsi Gunung Kelud di Desa Sugihwaras Kecamatan Ngancar Kab. Kediri - Prov. Jatim. Minggu (27/4).

Wapres Boediono di Gedung Teater Kelud meminta Bupati Kediri dr. Hj. Haryanti Sutrisno dan Wakil Bupati Kediri Drs. H. Masykuri, MM menjelaskan penanganan mulai dari persiapan hingga pasca erupsi Gunung Kelud.

Saat meninjau Gedung SDN Sugihwaras I Kecamatan Ngancar, Wapres mengucapkan selamat kepada masyarakat Kabupaten Kediri saat erupsi Gunung

“Selamat kepada masyarakat Kabupaten Kediri saat erupsi Gunung Kelud tidak sampai menimbulkan korban jiwa dan terima kasih kepada Pemerintah dan masyarakat Kabupaten Kediri yang terkenal “guyub”sehingga pasca erupsi Gunung Kelud kehidupan masyarakat cepat tertata kembali”, ungkap Wapres.

Kelud tidak sampai menimbulkan korban jiwa dan terima kasih kepada Pemerintah dan masyarakat Kabupaten Kediri yang terkenal “guyub”sehingga pasca erupsi Gunung Kelud kehidupan masyarakat

cepat tertata kembali.

Permasalahan air bersih dan pemulihan lahan lahan pertanian terdampak erupsi kelud terus ditangani dan menjadi prioritas Pemerintah Kab. Kediri. (hms/adv/kan)

Wapres Budiono bersama Bupati Haryanti saat mengunjungi korban erupsi Gunug Kelud

Tim Setmil Presiden Tinjau Kabupaten Kediri

Bupati Haryanti saat menerima kunjungan Tim Setmil Presiden di Kabupaten Kediri beberapa waktu lalu

Kediri, SMN - Tim Sekretaris Militer (Setmil) Presiden RI yang diketuai Brigjen Marinir Bambang Sutarno melakukan kunjungan untuk melihat langsung program kependudukan di Kabupaten Kediri.

Langkah ini dilakukan guna Verifikasi data yang diterima secara tertulis dengan kondisi di lapangan terkait pemberian tanda Kehormatan Satya Lencana Wira Karya di bidang Keluarga Berencana. Selasa (29/4) Dalam pertemuan di Ruang Pamenang Kabupaten Kediri Bupati Kediri dr. Hj. Haryanti Sutrisno memaparkan elemen pendukung keberhasilan KB di Kabupaten Kediri. Pemerintah Kab. Kediri menempat-

kan masalah kependudukan sebagai unsur penting dalam pembangunan masyarakat Kabupaten Kediri.

Hal tersebut sejalan dengan Visi Kabupaten Kediri di bidang kependudukan yaitu “Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Kediri yang sejahtera melalui keikutsertaan ber KB dan berwawasan Gender “ tambah Bupati Kediri.

Brigjen Marinir Bambang Sutarno mengatakan tujuan tim verifikasi di Kabupaten Kediri menyampaikan prosedur dan mekanisme tentang semua usulan yang berkaitan dengan gelar tanda jasa dan tanda kehormatan terkait program KB, untuk

menunjang hasil Verifikasi yang dilakukan TIM. Apabila mendapatkan suatu tanda kehormatan Satya Lencana Wira Karya merupakan salah satu kebanggaan dan kebahagiaan atas prestasi yang di raih Kabupaten Kediri.

Tim Setmil dan BKKBN yang didampingi Kepala BPPKB dan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri melakukan peninjauan lapangan mengunjungi Taman Posyandu “CEMPAKA” di Desa Bendo dan mengunjungi salah satu Puskesmas yang sudah mendapatkan sertifikat ISO di Kecamatan Pagu Kabupaten Kediri. (hms/ adv/kan)

Bupati Kediri Terangi Daerah Terpencil

Bupati Haryanti saat mencoba menyalakan lampu penerangan jalan

Kediri, SMN - Kebutuhan listrik bagi masyarakat terpencil sangat diharapkan, impian warga Dukuh Crebung Dusun Jethi Desa Blimbing Kecaman Mojo kini sudah terjawab, dengan kehadiran Bupati Kediri yang memberikan bantuan Solar Cell untuk penerangan rumah dan fasilitas umum.

Senin (28/4).

Bantuan sejumlah 32 unit perangkat Solar Cell diberikan kepada masyarakat terpencil yang belum menikmati sumber daya listrik di Dukuh Crebung Dusun Jethi sebanyak 26 KK dengan 20 rumah, yakni 20 unit untuk penerangan rumah , 12 unit untuk fasilitas umum (Mushola,SD dan Jalan).

Bupati Kediri dr. Hj. Haryanti Sutrisno berharap bantuan yang telah diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Kediri ini dapat menambah semangat belajar anak anak sehingga kualitas pendidikan dapat meningkat dan bantuan tersebut dapat bermanfaat dengan baik perlu diperhatikan pemakaiannya serta perawatannya agar berfungsi untuk keperluan sehari hari dan tidak mudah rusak.

Setelah memberikan bantuan Solar Cell di Desa Blimbing, Bupati juga memberikan bantuan Sarana Titik Batu (Pecah Batu) kepada kelompok masyarakat di Desa Srikaton Kec. Mojo, berupa kereta dorong sebanyak 162 buah, palu sebanyak

Bupati Haryanti saat menyerahkan bantuan secara simbolis

162 buah dan terpal 20 buah untuk menambah dan meningkatkan perekonomian keluarga.

Dalam kunjungan di dua Desa tersebut

Bupati Kediri dr. Hj.Haryanti Sutrisno mengajak dialog warga untuk mengetahui bantuan apa yang diinginkan warganya sebagai upaya untuk meningkatkan

perekonomian keluarga dan pemberdayaan sumber daya alam terkait pemanfaatan lahan pekarangan serta tegal yang dimiliki masyarakat setempat. (hms/adv/kan)

4

Potret

Edisi 134 / VI / 5 - 11 Mei 2014 Blitar, Tulungagung, Trenggalek, Bondowoso, Kepulauan Selayar

Peringatan Satu Kepimimpinan

Bupati dan Wabup Tulungagung Gelar Wayang Semalam Suntuk Tulungagung, SMN - Peringatan satu tahun pelantikan Bupati Tulungagung Syahri Mulyo, M.Si dan Wakil Bupati Tulungagung Drs, Maryoto Birowo MM dan Sukses Pileg 2014 Rabu, 30 April 2014 malam ditandai dengan pagelaran Wayang Kulit semalam di Desa/ Kecamatan Tanggunggunung, Tulungagung.

Ditempat tersebut rombongan bupati diterima Camat Tanggunggunung Sugeng Riyadi dan Katiman selaku wakil dari warga setempat.

Ribuan warga masyarakat Desa / Kecamatan Tanggunggunung, Tulungagung, turut menyaksikan pagelaran wayang kulit bersama Bupati Tulungagung Syahri Mulyo,MSi Dalam pementasan wayang

kulit semalam suntuk ini menampilkani dalang ki Anom Dwijo Kwengko dari Surakarta yang membawakan cerita Brubuh Ngalengko dan menampilkan bintang tamu Gareng dari Semarang.,.

Diawali dengan penyerahan tokoh wayang dari Katiman kepada Bupati Tulungagung Syahri Mulyo dan selanjutnya oleh Bupati di berikan Ki Dalang Anom Dwijo Kwengko.

Dalam sambutannya Bupati Tulungagung Syahri Mulyo, SE mengatakan membangun Tulungagung ternyata tidak mudah, namun jangan berkecil hati, marilah bersatu padu membulatkan tekad bersama membangun Tulungagung. Diucapkan terima kasih pada warga yang telah membantu dan mendukung Pileg 2014 sehingga bisa berjalan

Bupati menyerahkan wayangan

aman dan kondusif mudah-mudahan anggota DPR, DPD dan DPRD

dapat mengemban amanah yang baik. (rud)

Bupati Syahri Pimpin Upacara Peringatan Hari Pendidikan Nasional 2014

Bupati Syahri Mulyo saat memimpin jalannya upacara Hardiknas

Tulungagung, SMN - Puncak peringatan Hari Pendidikan Nasional yang jatuh pada tanggal 2 mei 2014 di Kabupaten Tulungagung berjalan Kitmad. Upacara yang dipimpin langsung oleh Bupati

Tulungagung Syahri Mulyo, SE, MSi. ini diikuti Ribuan Peserta yang terdiri dari para Pelajar (SD/SMP/ MTS/SMA/SMK,Mahasiswa) se Tulungagung, Ormas Pemuda (Karang taruna/Pramuka) PNS se

Tulungagung, Kepala Desa, PGRI, Anggota TNI Kodim 0807, Serta Anggota Polres Tulungagung .

Acara yang dilaksanakan pada Jum’at 02 mei 2014 ini dipusatkan di Halaman Pemkab Tulungagung dan dihadiri tamu undangan yang terdiri dari Forum Pimpinan Daerah, Kepala SKPD Terkait, Gabungan organisasi Wanita, serta PKK Kegiatan ini juga diisi dengan penyerahan hadiah dan tanda penghargaan bagi mereka yang berprestasi, serta bantuan lainya, selain melaksanakan Peringatan Hari Nasional, acara dilaksanakan dalam rangka Peringantan Hari Otonomi Daerah yang ke-18, Hari Bulan Bahkti Gotong Royong ke11 dan Hari Kesatuan Gerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga ke-42 tahun 2014 .

Dihadapan Ribuan peserta Upacara Bupati Tulungagung Syahri

Mulyo, SE, M.Si diantaranya mengatakan Dengan tema pendidikan untuk peradapan Indonesia yang unggul di harapkan ada upaya memanusiakan manusia untuk membangun peradaban yang unggul.

“Saya ingin mengajak kepada para guru dan pemangku kepentingan lainya untuk bersama-sama menyukseskan implementasi kurikulum 2013. Insya Allah, melalui kurikulum 2013 itu, anak-anak kita akan memiliki kompetensi secara utuh yang mencakupi sikap, pengetahuan dan ketrampilan. Itu semua kita lakukan dalam rangka mempersiapkan generasi emas, yaitu generasi yang kreatif, inovatif ,produktif, berkarakter, serta cinta dan bangga menjadi bangsa Indonesia. Dengan generasi emas itulah, kita bangun peradaban Indonesia yang unggul menuju kejayaan Indonesia”, tegas Bupati. (rud)

Penerimaan PBB-P2 Tahun 2014 Pada Tribulan I Sebesar 16,72% Blitar, SMN - Mengingat pelimpahan kewenangan terkait tentang pajak Bumi dan bangunan PBB-P2, dari pemerintah pusat sudah sepenuhnya di serahkan kepada pemerintah daerah yang mulai di berlakukan pada tahun 2014 ini,untuk itu pemerintah daerah kabupaten blitar melalui dinas pendapatan melakukan berbagai upaya-upaya terobosan yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dari sector pajak Bumi danbangunan, di samping itu juga memudahkan para wajib pajak PBB-P2 dalam membayar pajak,antara lain system pembayaran secara online, pembayaran lewat mobil pelayanan pajak yang bertujuan agar pelunasan PBB-P2 dari wajib pajak bisa lebih awal sebelum jatuh tempo waktu yang ditentukan tanggal 30 September 2014.

Agar penerimaan PBB-P2 supaya lebih maksimal ,untuk itu Dinas Pendapatan kabupaten blitar mengadakan rapat evaluasi penerimaan PBB-P2 pada tri bulan 1 tahun anggaran 2014 bertempat di ruang perdana Pemerintah Kabupaten Blitar Rabu (30/ 4) ,rapat yang di hadiri oleh seluruh camat se kabupaten blitar serta Sekertaris daerah Kabupaten Blitar Palal Ali Santoso.

Menurut H. Ismuni selaku Kepala Dinas Pendapatan kabu-

H. Ismuni

paten blitar, mengatakan dalam sambutannya bahwa target penerimaan PBB-P2 pada tahun 2014 sesuai SK bupati blitar sebesar 21.357.930.200M, hal tersebut mengalami kenaikan sebesar 1% jika di bandingkan pada tahun 2013 untuk penerimaan PBB-P2 pada tri bulan mencapai 16,72% jika di uangkan sebesar 3.570.584.859M. Hal ini mengalami kenaikan jika di bandingkan dengan penerimaan PBB-P2 tri bulan 1 pada tahun 2013 yaitu hanya sebesar 2,39%, bahkan kepala dispenda mencontohkaan penerimaan PBB untuk kecamatam Bakung dari baku PBB sebesar 253.615.840 telah terealisasi pada tri bulan 1 sebesar 62,62%, kecamatan wates 42,16%, kecamatan kademangan 41,00% dan kecamatan pang-

Bupati Bondowoso Raih Penghargaan dari Presiden

Bupati Mulyadi Terima Penghargaan dari Mendagri Trenggalek, SMN - Hasil kerja keras Pemerintah Kabupaten Trenggalek dibawah kepemimpinan Bupati Trenggalek Dr. Ir. H. Mulyadi WR.MMT mendapatkan penghargaan prestasi kinerja sangat tinggi dari Pemerintah Pusat. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Mendagri) Gamawan Fauzi SH MM memberikan secara langsung penghargaan tersebut kepada Bupati Trenggalek, Jum’at 26 April 2014 dalam acara Malam Apresiasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam rangka Hari Otonomi Daerah ke XVIII di Puri Agung Ballroom Hotel Grand Sahid “Jakarta”.

Penghargaan tersebut berdasarkan pada hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah terhadap laporan (LPPD) tahun 2012. Prestasi tersebut cukup membanggakan bagi Kabupaten Trenggalek mengingat dari 506 Kabupa-

ten/Kota yang ada di Indonesia hanya 35 Bupati dan 10 Walikota yang menerima penghargan tersebut termasuk didalamnya Kabupaten Trenggalek.

Dengan penghargaan ini, Bupati Trenggalek menyampaikan terima kasih atas kinerja SKPD dan Instansi dalam menyelenggarakan Pemerintahan dan Pembangunan serta rasa terima kasih atas dukungan seluruh masyarakat. Penghargaan yang diterima oleh Kabupaten Trenggalek ini merupakan penghargaan yang luar biasa. “Ini mendorong semangat saya untuk lebih terpacu meningkatkan kinerja dalam rangka memberi pelayanan publik yang baik”Kata Bupati Mulyadi Selanjutnya Bupati mengatakan pembangunan untuk semua, dikerjakan secara bergotong royong, rakyat sebagai subyek pembangunan.

Salah satu keikutsertaan masyarakat bisa dilihat dari penyusunan peren-

Bupati Bondowoso

Bondowoso, SMN - Bupati Bondowoso Drs. H. Amin Said Husni, menerima penghargaan Satyalencana Karya Bhakti Praja Nugraha dari Presiden Republik Indonesia. Penghargaan diserahkan langsung oleh Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi di Kantor Kementerian Dalam Negeri.

Penghargaan tersebut merupakan prestasi Pemerintah Daerah Bondowoso dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui capaian kinerja peningkatan pelayanan urusan Kesehatan, Pendidikan, Pekerjaan Umum, Perumahan, Lingkungan

hidup, Pariwisata, Pertanian baik fisik maupun non fisik dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat sehingga mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat kabupaten Bondowoso.

Bupati Bondowoso, Drs. H. Amin Said Husni melalui Kabag Humas Jakfar Shodiq menuturkan, penghargaan yang diterima Bupati Bondowoso tersebut dianugerahkan dalam rangka peringatan hari Otonomi Daerah (Otoda). “Penghargaan ini diberikan karena Pemerintah Kabupaten Bondowoso dinilai berhasil menyelenggarakan pemerintahan daerah dengan kinerja tinggi,” tutur Kabag Humas.

Dari seluruh Kabupaten dan Kota di Indonesia, hanya ada 35 Kabupaten dan 8 Kota yang berhasil mendapatkan penghargaan tersebut, salah satunya Kabupaten Bondowoso. Selain itu, Gubernur atau Pemerintah Propinsi Jawa Timur yang menerima anugerah tertinggi dengan sebutan Samkarya Nugraha Prasamya Purna Karya Nugraha bersama Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) dan Jawa Tengah.

Sementara, Bupati Amin mengaku bangga atas prestasi yang dicapai sehingga dalam masa pemerintahannya dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat Bondowoso. Hal ini bisa dicapai atas kekompakan, kebersamaan semua elemen masyarakat seperti eksekutif, legislatif dan seluruh masyarakat yang selalu mendukung program-program pembangunan.

Untuk itu Bupati mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat Bondowoso dan berharap masyarakat tetap menjaga persatuan dan kesatuan. ”Semua ini atas kerjasama semua pihak baik Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan seluruh masyarakat Bondowoso. Keberhasilan ini adalah keberhasilan kita bersama”, tuturnya. (Yus)

Mendagri saat menyerahkan penghargaan kepada Bupati Trenggalek

canaan pembangunan di forum Musrenbang mulai dari RT/RW, desa/Kelurahan,Kecamatan hingga Kabupaten. Masyarakat aktif mengusulkan pembangunan yang dilaksanakan dalam jangka waktu

satu hingga lima tahun kedepan.

Demikian pula kebijakan yang dihasilkan, harus bisa dirasakan seluruh masyarakat Kabupaten Trenggalek”, ungkap Bupati mengakhiri keterangannya. (rud)

Selayar, Surga Barang Antik di Sulsel (1) Kepulauan Selayar, SMN Daerah berjuluk Bumi Tanadoang di ujung selatan Provinsi Sulawesi Selatan ini merupakan saksi bisu perjalanan sejarah masa lalu di saat Kabupaten Selayar menjadi kawasan perdagangan antar negara di belahan Nusantara, Bahkan, Selayar sempat tercatat sebagai pelabuhan persinggahan para pedagang dari negeri Tiongkok.

Bukan sesuatu hal yang berlebihan, jika di daerah ini terdapat beragam koleksi barang antik asal negeri Tiongkok dan benda-benda peninggalan cagar budaya dari sejumlah daerah lain di Indonesia.

Salah satu barang antik yang paling mudah untuk ditemukan di

Kabupaten Kepulauan Selayar adalah guci dengan beragam corak dan ukuran. Beberapa diantaranya, bahkan banyak dijadikan sebagai bahan pajangan di pinggiran jalan rumah penduduk di pusat ibukota kabupaten.

Sejumlah warga masyarakat di daerah ini sengaja menjadikan guciguci peninggalan sebagai pot ataupun vas bunga pinggir jalan.

Selain karena terbilang langka, pot bunga jenis guci juga mudah untuk ditata dan diselipkan diantara potpot bunga modern pada umumnya dengan tidak mengurangi nilai historis guci dimaksud.

Pot bunga jenis guci peninggalan masa lalu, tersebar di beberapa

gungrejo36,73%. Hal ini menandai bahwa penerimaan PBB-P2 mengalami kemajuan yang sangat signifikan dalam penerimaan PBB,karena secara resmi di mulai pendistribusian SPPT setelah pencanangan bulan panutan pajak pada 5 Maret 2014 lalu, bahwa untuk itu H.Ismuni mengharapkan kepada camat agar terus menginstruksikan kepada perangkat desa yang sudah menerima blangko SPPT untuk segera di distribusikan kepada masyarakat wajib pajak, hal ini untuk menghindari keterlambatan pembayaran PBB ,karena apabila WP terlambat membayar pajak sampai dengan jatuhtempo tanggal 30 September 2014 akan di kenakan denda sesuai dengan peraturan bupati yaitu 2% perbulan. (mam)

Guci Pot Bunga di jalan poros Jend. Sudirman Selayar (photo Istimewa).

Guci milik Muh.Ali. (photo Istimewa).

rumah kediaman milik warga Kota Benteng, seperti yang dapat dijumpai di rumah kediaman, H. Patta Surung di bilangan Jl. KH. Haiyung dan rumah Muh. Yusuf Djongke, di jalur Jl. Kenari.

Pemandangan serupa dapat dijumpai pula di jalan poros Jenderal Sudirman, tepatnya kira-kira seratus

meter sebelah selatan Tugu Patung Jeruk.

Kanvas bunga dan guci peninggalan lainnya dapat ditemui di rumah kediaman Muh. Ali yang terletak di Jl. Kenari Benteng Selayar. Selain kanvas bunga dan guci, di rumah tersebut terdapat sejumlah koleksi barang antik

lainnya yang diyakini sebagai barang peninggalan zaman kerajaankerajaan kecil yang tersebar sejumlah wilayah di Kabupaten Selayar.

Dirumah ini, pengunjung dapat melihat salah satu koleksi barang antik peninggalan zaman kerajaan sejenis lampu minyak berlapis kuningan dengan bentuknya yang menyerupai lampu Aladin. Berbeda dengan lampu minyak peninggalan milik warga masyarakat berkuturunan ningrat lainnya di Kabupaten Kepulauan Selayar, koleksi lampu yang satu ini masih dilengkapi dengan stand kaki aslinya.

Lokasi benda antik lainnya ada juga di ujung selatan kota Benteng, tepatnya dilingkungan Bonehalang, Kelurahan Benteng Selatan, Di tempat ini terdapat koleksi televisi zaman dahulu yang sampai sekarang masih disimpan rapi oleh pemiliknya.

Dengan melihat dan menyadari keragaman koleksi barang antik di daerah ini, maka bukan sebuah hal yang berlebihan, jika Kabupaten Kepulauan Selayar diberi gelar sebagai kota benda cagar budaya dan gudang barang antik di belahan nusantara Provinsi Sulawesi-Selatan. (sya)

Agenda

Edisi 134 / VI / 5 - 11 Mei 2014

9

Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Malang

Dalam Rangka Penyampaian Hasil Pembahasan Raperda Tata Ruang Kota Malang, SMN - Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Malang dalam rangka penyampaian hasil pembahasan terhadap 4 rancangan

Peraturan Daerah (Raperda) tentang rencana detail Tata Ruang Wilayah Perkotaan Kepanjen, Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah

Kabupaten Malang Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Retribusi Jasa Umum, Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Bupati Malang, H. Rendra Kresna, Ketua DPRD Kab. Malang Drs. Hari Sasongko, Wakil Ketua DPRD Tono, ST., dan Wakil Ketua DPRD Siadi

Suasana Sidang Paripurna DPRD Kab. Malang

Asing dan Ketenagalistrikan. Rabu (30/4).

Dalam proses pembahasan 4 (empat) Raperda tersebut diatas yang disampaikan oleh Juru Bicara DPRD Kabupaten Malang Dwi Hari Cahyono, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, telah dilaksanakan beberapa kegiatan antara lain, Rapat Kerja, Koordinasi dan Konsultasi, Kajian dengan akademisi, Uji Publik serta Sosialisai yang melibatkan seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan.

Dari berbagai kegiatan, disampaikan hasil: Pertama: terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Detail Tata Ruang Bagian Wilayah Perkotaan Kepanjen, Ruang lingkup dari Rencana Detail Tata Ruang Bagian Wilayah Perkotaan Kepanjen adalah seluruh Kelurahan/Desa di Kecamatan Kepanjen, Rencana pola

ruang meliputi Zona Lindung dan Zona Budi Daya, Didalam Raperda ini juga mengatur tentang rencana jaringan prasarana, Ketentuan pengaturan Zonasi, Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang kepada Pemerintah Daerah atau Swasta, Disinsentif diberikan untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang, Dalam penataan ruang, masyarakat mempunyai Hak dan, Rencana Detail Tata Ruang Bagian Wilayah Perkotaan Kepanjen ini berlaku selama 20 (dua puluh) tahun dan akan dievaluasi setiap 5 (lima) tahun sekali.

Dalam Rapat Paripurna ini juga sampaikan pula bahwa hasil pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Detail

Tata Ruang Bagian Wilayah Perkotaan Kepanjen, telah mendapatkan persetujuan subtansi dari Gubernur Jawa Timur yang dituangkan dalam Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/8. K/KPTS/013/2014 tentang Persetujuan Subtansi Rencana Detail Tata Ruang Bagian Wilayah Perkotaan Kepanjen Kabupaten Malang tertanggal 3 Pebruari 2014.

Kedua: Terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Retribusi Jasa Umum.

Ada beberapa hal yang mendasari dilakukannya perubahan besaran retribusi dalam Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 10 Tahun 2010 antara lain Bidang Pelayanan Kesehatan, Pengaturan tarif retribusi untuk jasa pelayanan tera dan tera ulang pada Peraturan

Daerah Kabupaten Malang Nomor 10 Tahun 2010 perlu disesualkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor I Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah dengan mencantumkan pengenaan retribusi secara lebih terperinci, sesuai Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Pemerintah Daerah harus segera menyesuaikan Peraturan Daerah khususnya ketentuan yang terkait dengan biaya pengurusan dan penerbitan dokumen kependudukan.

Ketiga : Terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing.

Keempat : Terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Ketenagalistrikan. (Jun/adv)

2.500 Pendukung dan Simpatisan Hadiri Tasyakuran Pileg 2014 Dapil Malang 2 Malang, SMN - Pemilihan Umum Legislatif 9 April sudah berlalu, berjalan aman dan lancar sesuai dengan harapan, khususnya untuk wilayah Dapil Malang 2, sebagai wujud syukur atas kelancaran dan perolehan suara yang fantastis dan merupakan perolehan suara terbesar dari seluruh Caleg di Kabupaten Malang, Caleg DPRD Kabupaten Malang Siadi, SH. menggelar syukuran bersama pendukung dan simpatisan di kediamannya Perum. Bukit Lawang Indah Blok E6, Kelurahan Kalirejo Kecamatan Lawang, Sabtu (3/5).

Syukuran bersama ini dihadiri oleh Bupati Malang H. Rendra Kresna, Ketua DPRD Kabupaten Malang Drs. Hari Sasongko, para pejabat di Pemerintah Kabupaten Malang, Camat, Lurah, Kepala Desa, tokoh masyarakat, tokoh agama, para pendukung dan simpatisan Partai Golkar. Ribuan undangan tumplek blek di halaman rumah Caleg DPRD Kabupaten Malang yang telah dipastikan akan menempati kursi DPRD Kabupaten Malang periode 2014-2019 yang diusung dari Partai Golkar saat ini, juga menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Malang, Siadi, SH. Dalam sambutannya Siadi, mengatakan rasa syukur dan terima kasih kepada seluruh pendukung dan simpatisan yang hadir, karena telah membantu dan bekerja keras

untuk memenangkan Partai Golkar dan khususnya saya di Dapil Malang 2 dengan jumlah suara yang signifikan. Perolehan suara Dapil Malang 2 yang meliputi 3 kecamatan yaitu Kecamatan Lawang, Singosari, dan Pakis, untuk suara Caleg Siadi 13.480 suara dan perolehan suara total Partai Golkar sebanyak 19.272 suara, Kecamatan Singosari suara Caleg 6.243 suara, dan suara partai 14.808 suara dan untuk di Kecamatan Pakis suara Caleh 9.555 suara dan suara partai sebanyak 14.755 suara, sedangkan total perolehan suara Dapil Malang 2 suara Caleg 29.279 suara dan suara partai 48.835 suara.

Pada kesempatan ini Siadi juga mengajak pada semua lapisan masyarakat bahwa sebentar lagi ada hajat besar, penyelenggaraan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang akan dilaksanakan 9 Juli mendatang. Tentunya partisipasi masyarakat bisa seperti pada saat pemilihan legislatif kemarin, harapnya. Karena melalui tokoh-tokoh yang kita inginkan kita harapkan tentunya pada pemilu presiden tersebut satu suara mempunyai makna yang luar biasa, yaitu bisa menentukan perjalanan negara yang kita cintai ini. Proses politik ini merupakan domainnya partai politik dan tahun 2015 di Kabupaten Malang akan menyelenggarakan pemilihan Kepala Daerah semoga pemilukada

Suasana tasyakuran di kediaman Siadi, SH. bersama para undangan

yang akan datang ini masih langsung dalam artian seluruh masyarakat mempunyai hak untuk memilih seperti pada tahun-tahun kemarin.

Kita berharap pada saat tahun 2015 nantinya melalui silaturahmi yang terbentuk seperti saat ini mari kita pertahankan sehingga nantinya akan mampu memilih pemimpin di Kabupaten Malang yang betul-betul amanah sesuai dengan harapan kita bersama.

Dalam perjalanan Pemerintahan Kabupaten malang sekarang ini yang dipimpin oleh H. Rendra Kresna diakui atau tidak secara angka bahwa peningkatan sarana infras-

truktur mulai beliau menjadi wakil bupati sampai menjadi bupati saat ini dari 78 milyar kini meningkatkan menjadi 400 milyar. Itu semua dibutuhkan upaya, perjuangan ke pemerintah pusat agar supaya mendapatkan tambahan anggaran untuk memperbesar pembangunan infrastruktur di Kabupaten Malang yang nantinya akan meningkatkan perekonomian yang di pelosok-pelosok utamanya dan diwilayah tengah akan lebih cepat berkembang.

Pada saat tahun 2010 yang lalu bersama masyarakat Bukit Lawang Indah mengadakan syukuran karena pada waktu itu kita mensyukuri H.

Rendra Kresna melalui Madep Mantebnya terpilih menjadi Bupati Malang. Untuk kedepannya acara seperti ini bisa menjadi kenyataan dan bisa dilaksanakan kembali untuk mensyukuri terpilihnya kembali H. Rendra Kresna dan Drs. Hari Sasongko yang akan maju sebagai Bupati dan Wakil Bupati Malang periode 2015-2020, harap Siadi, meskipun hal ini masih merupakan cita-cita. Masyarakat Lawang, Singosari dan Pakis setuju dan mendukung Bapak H. Rendra Kresna menjadi bupati kembali dan Drs. Hari Sasongko menjadi wakil bupati Malang, karena pasangan Bupati

dan Wakil Bupati ini nantinya bisa mengembangkan lagi pembangunan di Kabupaten Malang menjadi lebih merata.

Sementara itu Ketua DPRD Kabupaten Malang Drs. Hari Sasongko menanggapi apa yang disampaikan oleh Siadi terkait pasangan calon bupati dan wakil bupati untuk periode 2015-2020, ini merupakan suatu penghargaan buat saya, tapi yang terpenting adalah ucapan selamat dan sukses kepada Siadi atas keberhasilan memperoleh suara terbanyak dan kembali terpilih menjadi anggota DPRD Kabupaten Malang.

Bupati Malang H. Rendra Kresna yang juga sebagai Ketua DPC Partai Golkar Kabupaten Malang mengucapkan terima kasih kepada Siadi yang telah mampu melaksanakan tugas sebagai Ketua Koordinator Dapil Malang 2 yang meliputi Singosari, Lawang, Pakis, juga saya ucapkan selamat dan sukses keberhasilan melaksanakan tugas untuk partai dan pribadinya, serta ucapan terima kasih kepada semua pihak yang mendukung jalannya Pemilu Legislati sehingga tercipta suasana yang aman dan kondusif. (Jun)

10

Jawa Timur

Dakhlan-Sumiati Menuju Desa Lebih Maju Gresik, SMN - kemajuan suatu pembangunan sangat di tentukan oleh adanya pengertian,kesadaran dan partisipasi langsung dari seluruh lapisan masyarakat dalam menghadapi tantangan pembangunan,berbagai kegiatan pembangunan infrastruktur yang giat-giatnya di laksanakan dewasa ini semua itu berkat suatu kerja sama atau tanggung jawab pemerintah saja melainkan juga tanggung jawab semua elemen masyarakat.

Pesatnya kemajuan pembangunan infrastruktur yang secara signifikan dari tahun ke tahun tentunya tidak terlepas dari adanya berbagai macam faktor pendukungnya,macam-macam faktor pendukung tersebut salah satunya adalah kepemimpinan kepala desa (Kades Red).

Seperti halnya Drs H.Dakhlan K Mpd Kades Lundo Kec.Benjeng Kab.Gresik telah banyak suatu perubahan di dalam penataan desanya,maka tak heran desa tersebut mendapatkan kucuran untuk pembangunan desa Lundo,masih Dakhlan sangat banyak pembangunan yang perna kami lakaanakan seperti pembangunan masjid,pembangunan JPD,pembangunan MCK dan kantor PKK. Meskipun dana pemerintah belum keluar akan tetapi pelaksanaan pengerjaannya sudah hampir 1 minggu itu semua dari dana pribadi saya karena adapun bentuknya semua demi Desa Lundo seutuhnya.

Terangnya.

Adapun harapan kepada masyarakat desa Lundo nantinya bisa menjaga dan merawat pembangunan tersebut karena tanpa dukungan dan peran serta masyarakat pembangunan tidak akan berjalan dengan lancar dan baik.

Di tempat terpisah Sumiati Kades Sirnoboyo Kec.Benjeng Kab.Gresik telah mendapatkan bantuan berupa JPD,adapun harapan kami kepada masyarakat bisa mempunyai rasa memiliki dan merawat jalan tersebut dan kepada pemerintah nantinya di tahun kedepan ada kucuran dana lagi. Pungkasnya. (Dio)

Program PPK-BLUD di Puskesmas Belum Terealisasi Sidoarjo, SMN - Dari 26 Puskesmas yang berdiri di Kabupaten sidoarjo, ternyata hingga saat ini belum satupun yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPKBLUD) bidang kesehatan.

Padahal Dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat, Direktorat Jenderal (Ditjen) Keuangan Daerah, sudah mendorong Pemerintah Daerah untuk segera menerapkan proram ini. “Memang di Sidoarjo baru RSUD yang sudah menerapkan program PPK-BLUD ini, sedangkan Puskemas-Puskesmas masih dalam tahap proses,” terang Wakil Bupati Sidoarjo H. MG Hadi Sutjipto SH, MM. Masih menurut Wabup, dengan masih tahapan proses itu, pada saatnya nanti Puskesmas-puskesmas yang ada di Kabupaten Sidoarjo, akan menerapkan PPK-BLUD. Namun begitu, Wabup belum bisa memastikan kapan hal itu akan direalisasikan.

Sementara itu Ketua Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sidoarjo H. Machmud SE menuturkan, pihaknya sudah mendorong kepada Pemkab Sidoarjo dalam hal ini Dinas Kesehatan,untuk segera menerapkan PPK-BLUD terhadap Puskesmas-puskesmas yang ada. “Kami sudah mendesak Dinkes Kabupaten Sidoarjo agar segera menerapkan PPK-BLUD kepada semua Puskesmas yang ada di seluruh Sidoarjo,” katanya.

Bahkan komisi D DPRD Kabupaten Sidoarjo, juga sudah melakukan pertemuan dengan Dinkes Kabupaten Sidoarjo, untuk membahas terkait Pukesmas yang harus menerapkan PPK-BLUD. “Dalam pertemuan itu, tahun 2014 ini ada 4 Puskesmas yang direncanakan sudah siap menerapkan PPK-BLUD, sedangkan sisanya masih dalam proses menuju kesana”, tuturnya. (Met)

Proyek Waduk Nipah dan Jembatan di Sampang Mangkrak, Disinyalir Asal-asalan

Pembangunan Proyek Waduk Nipah dan Jembatan

Sampang, SMN - Terkait pekerjaan proyek pembangunan waduk Nipah yg selama ini mangkrak, untuk meningkatkan sarana dan prasarana pemerintahan prop Jatim di Sampang tahun anggaran 2012, yang masih belum terselesaikan banyak membawa dampak negatif bagi rekanan yang tidak menyelesaikan pekerjaannya, yang ada kekurangan pembangunannya kira kira kurang lebih 50 meter yang belum selesai dibangun. Apalagi biaya perawatannya pun selama setahun belum pernah tersentuh bagi masyarakat sampang saat ini, dirugikan disebabkan lokasi pekerjaan waduk nipah jadi amburadul.

Sampai berita ini diturunkan tidak ada kelanjutannya, alias dibiarkan mangkrak.terkauit hal ini wartawan smn menghubungi fauzi selaku pemegang PPK mealaui HP tidak ada tanggapan, alias menghindar. apalagi proyek pemgangunan jembatan waduk nipah yang belum terselesaikan sampai saat ini pembangunan tersebut mangkrak, belum berjalan 30% pembangunan nya diputus kontrak kerja oleh pauzi selaku pemegang PPK. Pembangunan waduk jembatan Nipah tahun anggaran 2013, banyak ditemukan penemuan terutama dari ukuran besi seharusnya ukuran 24mm melainkan 16, dab batu pun juga tidak memakai batu kali, melainkan batu kumbung, apalagi koral juga seharunya ukuran 3.6cm melaikan 2.1cm, ini pembangunannya proyek jembatan waduk nipah tidak memenuhi spesifikasi teknis, hanya dikerjakan asal asalan. apalagi pekerjaan tersebut juga diputus kontrak kerja, padahal pembangunan jembatan waduk nipah ini proyek pembangunan yang seharusnya sudah selesai tahun anggaran 2013, ini melainkan diputus kontrak kerja, akhirnya pembangunan tersebut mangkrak.

Pausi selaku pemegang ppk proyek pembangunan waduk jembatan nipah, setiap kali dihubungi baik lewat handphone maupun sms tidak pernah diangkat, maupun dibalas sms nya, dia selalu mengatakan pada kami, “Saya ini bukan pegawai PU cak, saya ini pegawai Dinas Pendidikan, maaf mas”, ini lewat balasan sms yang kami terima dari pauzi, ini jelas jelas pausimenghindar dari kejaran pers, jelasnya. (syam)

Edisi 134 / VI / 5 - 11 Mei 2014

Amankan Mangrove, DKP Gelar Patroli Rutin

Deny Erikawati

Sidoarjo, SMN - Demi menjaga mangrove (pohon bakau) dari pembalakan liar, Dinas Kelautan Dan Perikanan (DKP) Kabupaten Sidoarjo rutin melakukan patroli pesisir di perairan Kabupaten Sidoarjo. Seperti patroli yang dilakukan di wilayah perairan Dusun Kepentingan Desa Sawohan Kecamatan Buduran, Senin (21/4/2014).

Dengan mengendarai speed boat, patroli dilakukan dengan menyisiri perairan Dusun Kepetingan sampai muara sungai di kawasan tambak Desa Sawohan.

Badan Lingkungan Hidup Sidoarjo, Bagian Humas dan Protokol Sidoarjo dan PPL (Petugas Penyuluh Lapangan) Badan Ketahan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Sidoarjo serta Pokmaswas (Kelompok Masyarakat Pengawas) Bluru Kidul, dilibatkan dalam pengawasan mangrove.

Kepala Seksi Pengelolaan Potensi Kelautan Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Sidoarjo Ir. Fesana Eradiaty MMA mengatakan, sekarang sudah jarang dijumpai pengerusakan mangrove. Hal ter-

Gresik, SMN - Guna mewujudkan infrastruktur yang proporsional dan berkelanjutan melalui peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur serta tata kelola pemerintah yang baik melalui peningkatan kualitas aparatur pemerintah desa dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa menjadi jargon desa sembung kecamatan wringinanom kab.Gresik guna meningkatkan kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat.

Perubahan yang mencolok secara signifikan di antaranya mulai dari sarana infrastruktur transparasi peningkatan pelayanan public.

Maka tak heran kepala desa (Kades Red) sembung Deny Erikawati kec.wringinanom kab.Gresik telah mendapatkan bantuan APBD tahun 2014 yang di peruntukan untuk jalan poros desa (JPD) yang di letakan di 3 titik yang menghubungkan desa sembung ke desa pedagangan,desa sembung ke desa sumber waru dan desa sembung ke desa sooko. Masih Deny adapun harapan kami nantinya kepada warga bisa ikut menjaga dan merawat jalan tersebut adalah untuk mempermudah jalanya ekonomi,adapun untuk pemerintah khususnya kab.gresik kami berharap nantinya ada suatu bantuan ke desa kami lagi karena banyak yang belum tersentuh. Pungkasnya.

Di tempat terpisah H.Supranoto.SH ketua asosiasi kepala desa (AKD) kec.wringinanom kab.gresik juga berharap kepada 10 desa yang mendapatkan bantuan untuk JPD 1.agar nantinya mereka tanggap dan menjaga jalan tersebut. 2.dalam pelaksanaanya kami berharap agar masyarakat ikut berperan serta. 3.di dalam pemadatan saya harap sesuai dengan RAB dan jangan lupa pakai setamper agar nantinya padat betul di tempat terpisah Sujarto camat wringinanom menambahkan adapun harap kami kepada 10 desa yang mendapatkan bantuan JPD. 1. Agar nantinya bisa meningkatkan ke gotong royongan. 2.saling mengawasi dalam pelaksanaanya agar nantinya jalan tersebut bisa di nikmati masyarakt banyak. 3.harapan kami nantinya agar dalam pelaksanaan tersebut sesuai dengan RAB. Lain halnya Ir. Gunawan Setijadi senagai adminitrasi pembangunan pemerintah kab.gresik menambahkan ada 3 aitem yang perlu d mengerti dan di pahami. 1.perlunya kepedulian rasa memiliki agar nantinya dalam pelaksanna tersebut sesuai dengan RAB karena kalau tidak sesuai dengan RAB maka di tahun berikutnya tidak akan mendapatkan bantuan lagi. 2.ikut menjaga agar tidak di lewati oleh batas muat tonase yang lebih. 3.untuk bahu jalan agar di bersihkan baik itu rumput sisa bahan yang ada agar di ratakan dengan rapi dan yang paling perlu di ingat di dalam pemadatan seharusnya memakai setamper dan papan nama terpasang. Tuturnya (Dio)

DKP Patroli rutin menjaga Mangrove

sebut tidak terlepas dari pembinaan dari instansinya kepada masyarakat.

“Kondisi mangrove saat ini sudah bagus, kesadaran masyarakat sudah meningkat untuk menjaga pohon mangrove”, sampainya.

Ia mengatakan, banyak manfaat dari pohon mangrove bagi masyarakat pesisir yang mayoritas nelayan.

Selain mencegah abrasi (Pengikisan Tanah), pahon mangrove sampai Fesana Eradiaty juga sebagai tumbuhnya ekosistem perairan. “Me-

ngerusak mangrove sama saja mengerusak lingkungannya sendiri”, ujarnya.

Arifin salah satu anggota Pokmaswas Bluru Kidul yang dilibatkan dalam patroli pesisir juga mengatakan hal yang sama. Menurutnya, saat ini pembalakan liar yang dulu sering dijumpai sudah tidak lagi.

Selain meraka sudah sadar ujar Arifin, masyarakat tahu bahwa menebang pohon mangrove ada sangsi pidananya.(Met)

H. Supranoto SH

Rehap Balai Desa Guna Tingkatkan Pelayanan

Pembangunan Balai Desa Pedagangan Kecamatan Wringinanom

Gresik, SMN - Banyak gebrakan di lingkup H. Supranoto SH

yang lebih akrab di pangil Eyang Noto Kepala Desa Pedagangan

Kecamatan Wringinanom dan juga sebagai ketua AKD kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik.

Tentu banyak cara yang dilakukan salah satunya metehap total kantor balai desa yang menjadi prioritas, karena dengan kondisi lingkup yang sehat, kerja yang sehat, bersih dan nyaman.Karena dengan ruang lingkungan yang sehat dapat membatu untuk mengapai kwalitas yang baik dan dampaknya produktifitas pun meningkat.

Salah satu caranya adalah menciptakan lingkungan alamiah sekitar tempat kerja yang sehat, untuk menjaga kebersihan dan pelayanan kerja bisa dilakukan dengan berbagai macam cara seperti meningkatkan pelayanan dengan cara merehab balai desa.

Dengan semangat juang empat

Wujudkan Pemberdayaan Masyarakat dengan Pendekatan

lima H.Supranoto mendapat anggaran dari dana APBD sebesar 50juta untuk merehap balai desanya, guna untuk meningkatkan pelayanan yang prima karena apa pun dari semua itu adalah demi masyarakat kami nantinya.Kalau kita amati dengan anggaran 50juta itu dengan arsitektur gaya modern yang sesuai RAB. Tentu banyak orang yang geleng kepala karena anggaran yang diserap sebesar 650juta.karena bagi Supranoto anggaran sebesar itu tentu tidak cukup untuk merehap balai desa, akan tetapi untuk dana kekurangannya mereka mencari sendiri, Supranoto juga berharap kepada pemerintah kab. Gresik. Agar nantinya tanggap apa yang di kerjakan kepala desa, beliau juga berharap kede-

pannya ada batuan dari Provinsi maupun APBN yang nantinya bisa menunjang dari kekurangan rehap balai desa.karena dalam pembangunan tersebut kami tidak memungut atau menarik dari warganya.

Menyinggung dengan adanya bantuan jalan poros desa (JPD) supranoto juga berharap kepada 10 desa yang mendapatkan agar nantinya dalam pelaksanaannya bisa terealisasi yang baik.

Ditempat terpisah salah satu tukang yang mewanti-wanti namanya tidak di korankan mengatakan, tentu saya sangat bangga dengan jeri payah dan semangat dalam bekerja karena sosok Eyang noto mengerti dengan kebutuhan masyarakatdesa pedagangan,tuturnya dengan napas ngos-ngosan. (DIO)

Pelansiran Bermotor Palangka Raya, SMN - Bahan bakar mesin (bbm) sangat dibutuhkan demi kelancaran perekonomian di Propinsi Kalimantan Tengah, BBM boleh dikatakan sebagai urat nadi kehidupan masyarakat, maka dari itu Pemerintah telah memprogramkan bbm bersubsidi, tapi apa yang terjadi? Yang menikmati subsidi minyak hanya kalangan tertentu, begitu malangnya nasib warga yang masih belum bisa menikmati harga minyak yang bersubsidi.

Hal ini terbukti dari pantauan SMN saat perjalanan dari Kuala Kurun Ibu Kota Kabupaten Gunung Mas ke Kota Palangka Raya Ibu Kota Propinsi Kalimantan Tengah.

Dalam perjalanan yang memakan waktu hamper 4 jam , di perjalanan itu SMN menemukan hal-hal yang

kurang enak dilihat secara aturan Hukum, selama perjalanan itu SMN menemukan 28 unit sepeda motor masing-masing membawa banyak jerigen berisi minyak solar dan bensin/ premium, para pelansir yang menggunakan sepeda motor membawa minyak, dalam satu motor membawa paling sidikit sepuluh jerigen besar (teng Tokai) bahkan ada yang sampai 12 jerigen dalam satu teng tokai berisi 35 liter, Bayangkan, kita ambil rata-rata dalam satu motor membawa 10 teng x 35 liter 350 liter, yang ditemukan 28 unit, berarti dalam satu hari 350 liter x 28 unit 9800 liter dalam sebulan 9800 liter x 30 hari berarti 294000 liter.

Salah seorang pelansir yang namanya tidak mau dimuat yang dikonpirmasi SMN mengatakan “ saya pak kada ada kerjaan lain, hari

hari kerjaan saya Cuma jualan minyak ini pakai motor sampai di Gunung mas, “Berapa keuntungan yang bapak dapat dari satu kali perjalanan ? SMN menanyakan. ”Kalau 500 ribu itu pasti, oleh banyak biaya juga, untuk makan minum dijalan, dan juga untuk Pospos Polisi. Kalau satu Pos berapa mereka minta Tanya SMN, satu Pos Polisi kita ngasih Rp. 20.000, “Berapa Pos yang bapak lewati Tanya SMN lagi? Ada tiga pos, pertama Pospol Bukit Rawi, kedua Pospol Goha dan terahir Pospol Sepang’’ Kalau ngak ngasih bagaimana Tanya SMN lagi, “Nggak bisa pak nggak bisa lewat kita,bahkan bisa diambil minyak kita dan kita sendiri yang sakitnya nggak ada usaha, masalah ngasih Polisi itu hal yang biasa sudah pak” kata pelansir.

Aksi dorong motor warga

Trus dinama dapat minyaknya Tanya SMN, “di SPBU yang ada di Palangka Raya, bahkan dari SPBU yang di Pulang Pisau, kita ngasih juga pelican untuk yang jaga SPBU, kalau nggak gitu nggak bisa dapat kita”. Kalian ngasih ke Petugas di Popol itu waktu

berangkat atau gimana Tanya SMN, ”karena kita sudah lama kenal sama mereka ya nggak mungkin kita ngasih waktu berangkat, kan susah behenti oleh berat, waktu pulang pak “ katanya dengan nada pasti”.

Bersambung- (un/by)

Tidak Berdokumen, 5 Kapal Nelayan Terjaring Penertiban DKP Kab. Pasuruan Pasuruan, SMN - Untuk menekan banyaknya kapal nelayan yang tidaak dilengkapi dokumen resmi, baru-baru ini tepatnya senin, (28/4) Dinas Kelautan Dan Perikanan Kab. Pasuruan menggelar operasi penertiban yang dilakukan di selat Madura tepatnya diperairan Pasuruan. Bersama DKP Prop Jawa Timur serta Polisi Air (polair) Pasuruan.

Dalam operasi penertiban tersebut petugas gabungan yang dipimpin langsung oleh kepala DKP Kab. Pasuruan Ir. Slamet Nugroho ini berhasil mengamankan 5 kapal yang tidak dilengkapi dokumen resmi. “Kelima kapal nelayan tersebut terjaring penertiban karena terbukti tidak dilengkapi atau kapal nelayan mereka tidak memiliki SIUp Mau-

Petugas gabungan saat mengamankan kapal ‘bodong’, (kanan)para nelayang saat berada di atas kapal yang membawa alat tangkap jonggrang. (Foto: dok DKP kab. Pasuruan)

pun SIPI, hingga akhirnya kita amankan bersama petugas gabungan itu”, terang Ir. Slamet Nugroho kepala DKP melalui Ir. Alamsyah Supriyadi. M.Sc didampingi Na-

nang Muji L, selaku kasi Sumberdaya Kelautan.

Lebih lanjut Ir. Alamsyah menjelaskan bahwa kapal nelayan harus dilengkapi SIUP atau Surat Ijin

Usaha Perikanan. Sementara itu SIPI yakni Surat Ijin Penangkapan Ikan tersebut yang mengeluarkan dinas Perikanan Dan Kelautan kota/kab.

Dari kelima kapal yang tidak dilengkapi dokumen resmi itu tambah Alamsyah, 4 diantaranya merupakan kapal nelayan warga Pasuruan. “Satu kapal lagi kapal nelayan dari Mayangan Probolinggo”, tambah Nanang Muji.

Masih menurut kabid Pengelolaan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan bahwa kapal yang berasal dari Mayangan Probolinggo itu selain tidak dilengkapi SIUP dan SIPI, juga kedapatan membawa alat tangkap ikan yang dilarang berjenis Banjang Apung. Atau yang lebih dikenal dengan istilah alat Tangkap Jonggarang.

“Banjang Apung memang dilarang, karena alat tersebut merusak biota laut terlebih di daerah pesisir atau perairan dangkal. Selain lebar banjang apung bobotnya cukup berat sehingga alat itu langsung mengoyak dasaar perairan dimana biota laut hidup”, jelasnya sebari mengatakan bahwa operasi penertiban yang rutin digelar setiap bulan ini ber-SK bupati.

Mengingat, selain petugas Polair, DKP Propinsi, petugas daerah juga terdiri dari unsur beberapa SKPD. Diantaranya Bekesbangpol serta dari Bagian Hukun Setda. Dari operasi penertiban itu, para pemilik kapal maupun nelayannya akan diberikan pembinaan untuk segera mengurus SIUP serta SIPI di DKP tanpa biaya sama sekali alias gratis. (Wan)

Sambungan

Edisi 134 / VI / 5 - 11 Mei 2014

Penetapan Kasus Bank Century

Perumahan Guru

Sambungan dari hal. 1

Sambungan dari hal. 1

saya mempertaruhkan, bertanggung jawab untuk perekonomian Indonesia,” ujar Sri saat bersaksi untuk terdakwa mantan Deputi Gubernur BI Budi Mulya.

Sri mengatakan bahwa pada 24 November 2008 pukul 22.30 WIB dilakukan rapat di Gedung Kementerian Keuangan untuk membahas perkembangan penanganan Bank Century setelah dinyatakan bank gagal berdampak sistemik.

Rapat tersebut dihadiri Sri Mulyani selaku Ketua Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), Boediono selaku anggota KSSK, Raden Pardede selaku Sekretaris KSSK, pihak BI lainnya, serta pihak Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Saat itu, Sri Mulyani kaget

ketika terjadi peningkatan biaya penanganan Bank Century karena LPS melaporkan capital adequacy ratio (CAR) Bank Century turun drastis dari negatif 3,53 persen menjadi 35,92 persen. Semula, angka penyelamatan Rp 632 miliar meningkat menjadi Rp 4,6 triliun.

“Saya kaget Rp 632 miliar jadi Rp 4,6 triliun. CAR 3,2 persen jadi minus 35,92 persen,” ujar Sri. Sri Mulyani mengatakan, keputusan penyelamatan Century dilakukan untuk mencegah krisis ekonomi dan agar sistem keuangan tidak mengalami permasalahan.

Adapun penetapan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik diputuskan dalam rapat KSSK pada 21 November 2008 pagi hari.

Setelah itu, Bank Century diambil alih oleh LPS. Sebelum keputusan itu, pada rapat pra-KSSK tanggal 20 November 2008, Ketua Dewan Komisioner LPS Rudjito telah menyampaikan bahwa dalam keadaan normal seharusnya Bank Century tidak dikategorikan sebagai bank gagal berdampak sistemik.

Pernyataan itu didukung oleh Kepala Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Anggito Abimanyu yang menyampaikan bahwa analisis risiko sistemik yang diberikan BI belum didukung data yang cukup dan terukur untuk menyatakan Bank Century menimbulkan risiko sistemik.

Selain itu, Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Kementerian Keuangan Fuad Rahmany mengatakan

bahwa Bank Century secara finansial adalah bank kecil sehingga tidak akan menimbulkan risiko yang signifikan terhadap bank lain.

Agus Martowardojo yang saat ini menjabat Gubernur BI pun telah menyampaikan kepada Sri Mulyani agar berhati-hati mengambil keputusan tersebut dengan informasi terbatas karena akan ditunggu oleh masyarakat. Namun, akhirnya Bank Century tetap dinyatakan sebagai bank gagal berdampak sistemik.

Adapun dalam kasus dugaan korupsi ini, negara diduga mengalami kerugian sebesar Rp 689,394 miliar terkait pemberian FPJP dan Rp 6,762 triliun dalam penetapan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik. (red/komp)

Dilaporkan Money Politic Sambungan dari hal. 1 Kalampan, Kecamatan Kapuas Barat tersebut di kesampingkan Panwaslu Kabupaten Kapuas.

Karena dianggap tidak memenuhi syarat. Padahal menurut Yanir, bukti ada dan saksinya banyak.

Menurut saksi Syaiful B, yang dikonfirmasi SMN dikediamannya.

Rabu, (30/4). Kronologis money politik tersebut, berawal dari pertemuan mereka pada Sabtu, (5/ 4). Sekitar pukul 19.00 WIB, di kediaman Ubay Asan, di Jalan Panglima Kapang RT.1 Desa Mangkahai.

Dimana Ubay Asan, menyerahkan 15 amplop berisi uang kepada, Amrullah warga RT.6 Desa Anjir

Kalampan. Untuk diberikan kepada, Lukmanul Hakim, Madi, Jaini, Khairul, Utuh.M, Madi Usel, Udin, Nurdin, Tarmizi, Ruji dan Dirinya yang juga hadir pada malam itu.

Supaya memilihnya pada pemilu legislatif.

“Jumlah uang yang didalam amplop tidak sama, tergantung jumlah pemilih yang terdaftar. Ada yang 7, ada yang 10, bahkan ada yang 20 pemilih. Dan untuk 1 pemilih, di anggarkan Rp 50 ribu.

Sedangkan untuk yang membagikan uang, jika jumlah pemilihnya dibawah 10 orang dibayar Rp 100 ribu. Dan untuk yang jumlah

pemilihnya diatas 20, dibayar Rp 200 ribu,” ungkap Syaiful B. Dan, menurut Syaiful B pada malam itu yang ada menerima amplop tersebut, dari Amrullah, hanya Pendi dan Lambang. Sedangkan Dirinya menerima amplop dari Amrullah berisi uang Rp 300 ribu, pada Selasa (8/4) sekitar pukul 20.00 WIB. Dimana uang tersebut dibagikan kepada, Pandrik, Sahrul, Mahyuni dan Nano masing-masing sebesar Rp 50 ribu.

Kemudian pada, Rabu (9/4).

Sekitar pukul 06.00 WIB, Amrullah memberikan uang kepada As’ary sebesar Rp 300 ribu. Sebagaimana

yang dilaporkan, Yanir,S.Sos kepada Panwaslu Kabupaten Kapuas, Senin (14/4). Sesuai surat penerimaan laporan nomor :003/LP/PILEG/IV/ 2014. Menyusul laporannya kepada Panwaslu Kecamatan Barat, nomor : 01/LP/PILEG/04/2014.Tanggal 12 Maret 2014.

Namun laporan tersebut, tidak ditindak lanjuti oleh, Panwaslu Kabupaten Kapuas, dengan alasan laporan, Yanir,S.Sos tersebut tidak memenuhi syarat formil maupun materil. Sehingga disimpulkan bukan tindak pidana pemilu. Dan tidak dapat diteruskan kepada pihak yang berwenang. (mandau)

Pantau REDD+

Menteri Iklim dan Lingkungan Hidup Norwegia Kunjungi di Kalteng

Tine Sundtof, Menteri Iklim dan Lingkungan Hidup Norwegia mencoba teknik pengambilan sampel GRK menggunakan sungkup dan suntikan

Palangkaraya, SMN - Program lingkungan hidup atau dikenal dengan Reducing Emision Reducing emissions from deforestation and forest degradation (REDD+) terus berjalan. Provinsi Kalteng yang menjadi salah satu wilayah yang dijadikan pilot project sering kedatangan pejabat mancanegara untuk melihat perkembangan pro-

gram tersebut.

Seperti pada Kamis (24/4), Menteri Iklim dan Lingkungan Hidup Norwegia Tine Sundtroft dalam kunjungannya ke Indonesia selama beberapa hari menyempatkan diri berkunjungan ke Kalteng.

Dalam rangkaian kegiatannya ke Kalteng, Tine bertemu dengan Pemerintah Provinsi Kalteng serta

para mitra yang mendukung program REDD+ di Kalteng. di sela kegiatannya, Tine berkesempatan berkunjung ke lokasi-lokasi yang dijadikan daerah percontohan.

Seperti Desa Bukit Tunggal, di wilayah Kelurahan Tangkiling, Kota Palangka Raya. Di sana Tine dibawa melihat perkembangan program serta menyaksikan habitat orang utan di tepi Danau Tahai. Selanjutnya menyusuri Sei Gohong lalu mengunjungi kawasan proyek pelestarian lahan gambut di Desa Jabiren, Kabupaten Pulang Pisau.

Kunjungan Menteri Iklim dan Lingkungan Hidup Norwegia ke Indonesia termasuk ke Kalteng dalam rangka meneguhkan perjanjian kerja sama dan koordinasi sejak adanya penandatanganan Letter of Intent (LoI) pada Mei 2010.

Sementara Menteri Iklim dan Lingkungan Hidup Norwegia Tine Sundtoft merasa terkesan dengan pelaksanaan program REDD+ yang sudah berjalan di Indonesia. Penguatan kebijakan dan implementasi program di lapangan sudah terlihat

perkembangannya. Sepeti membenahi tata kelola hutan untuk menekan deforestasi disamping tetap meperhatikan pertumbuan ekonomi.

“Saya dan tim dari Norwegia terkesan dengan program-program inovatif REDD+ di Indonesia.

Bagaimana membenahi tata kelola hutan serta menekan deforestasi bukan hal yang mudah, namun saya percaya bisa dilakukan,” ujarnya.

Dengan tingginya tingkat emisi karena degradasi dan deforestasi hutan disebutkan Tine, merupakan tantangan yang harus dihadapi oleh negara-negara yang peduli dengan kondisi lingkungan hidup. Karena itu, Norwegia mendukung langkahlangkah yang dilakukan Indonesia melalui satuan tugas REDD+.

Pada tahap ke-2 dimana pengembangan institusi dijalankan di tingkat nasional, dengan program yang akan dilaksanakan di Aceh, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Sulawesi Tengah, Papua, dan Papua Barat. (mandau)

Pendapatan Daerah

Teras: SKPD Pemungut Harus Pacu Penerimaan Palangka Raya,SMN - Gubernur Kalteng Agustin Teras Narang minta agar satuan kerja perangkat daerah (SKPD) pemungut untuk terus memacu penerimaan. SKPD jangan cepat berpuas diri meskipun realisasi pendapatan daerah sampai 31 Maret 2014 sebesar 24,74 persen atau telah melampaui 4,74 persen dari target triwulan I yang hanya sebesar 20 persen.

“Capaian tersebut memang di atas target, tetapi diharapkan agar tidak puas dan SKPD yang realisasinya masih rendah, agar memacu penerimaannya,” kata Gubernur Teras Narang dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan Asisten III Setdaprov Kalteng Efrensia LP Umbing, pada Rakor Pendapatan Daerah Provinsi Kalteng di Aula Kantor Dinas Pendapatan Daerah, baru-baru ini.

Teras mengatakan, realisasi pendapatan daerah secara keseluruhan sampai 31 Maret 2014 sebesar Rp 752.694.524.241,94 atau sebesar 24,74 persen dari target sebesar Rp 3.041.907.060.000,00. Sementara besarnya kontribusi target PAD terhadap pendapatan daerah tahun anggaran 2012 sebesar 33,10 persen dan tahun anggaran 2013 naik

menjadi 38,34 persen, dan tahun anggaran 2014 naik menjadi 40,91 persen.

Sedangkan kontribusi realisasi PAD terhadap pendapatan daerah untuk tahun anggaran 2012 sebesar 37,60 persen danuntuk tahun anggaran 2013 sebesar 38,92 persen.

Jika dilihat dari capaian tersebut memang di atas target yang ditetapkan. Tetapi Teras mengimbau agar para pihak yang terkait tidak puas dengan hasil yang dicapai tersebut, namun harus terus memacu diri guna meningkatkan hasil yang lebih besar lagi. Sehingga dapat memberikan konstribusi penerimaan yang lebih besar, mengingat tekad Pemprov Kalteng yang tertuang dalam Peraturan Daerah (Perda) No.1/2011 tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Kalteng tahun 2010-2015.

Untuk itu, kata Teras, SKPD yang realisasinya masih berada di bawah tahapan target yang ditetapkan agar dapat memacu penerimaannya secara optimal sesuai target yang menjadi tanggung jawabnya masing-masing.

Teras juga menginstruksikan kepada SKPD yang capaian realisasi

Asisten III Setdaprov Kalteng, Efrensia LP Umbing sedang membacakan sambutan Gubernur Kalteng

penerimaannya masih di bawah ratarata, agar tetap menjadi perhatian utama dari para SKPD yang terkait selaku SKPD pemungut. “Pada akhir tahun anggaran akan dievaluasi SKPD mana yang telah melampaui target pendapatan dan SKPD mana yang tidak mencapai target,” ujarnya.

Untuk itu, seluruh SKPD yang melaksanakan pemungutan retribusi daerah, selain melakukan pengama-

nan target dengan memacu penerimaannya, juga harus memperhatikan dan mengutamakan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat.

“Hal ini dinilai penting, bahwa target setiap tahunnya meningkat.

Maka setiap SKPD juga perlu memperhatikan sarana dan prasarana yang memadai untuk menunjang peningkatan target dan realisasi retribusi daerah yang dipungutnya,” kata Teras. (mandau)

kota Kabupaten Ditempuh malalui jalan Darat, dan bisa juga lewat sungai tapi, lewat sungai sekarang sudah sangat jarang dilakukan, karna akses jalan sudah ada dan sudah begitu baik, walaupun masih banyak ditemukan jalan yang masih belum beraspal, karena itu merupakan program kerja lanjutan dari Bupati dan Wakil Bupati terlipih kabupaten Gunung Mas Periode 2013-2018.

Terkait belum dilantiknya Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Gunung Mas untuk periode 2013-2018, maka pembangunan di Kabupaten Gunung Mas agaknya sedikit terganggu atau terlambat, hal ini terlihat waktu SMN melakukan perjalanan ke Kecamatan Kahayan Hulu Utara dan Kecamatan Damang Batu, terlihat Jalan yang masih menunggu kelanjutannya. Bukan Cuma jalan yang menungu Program, Sekolah juga banyak yang sudah membutuhkan pertolongan, seperti ruang

belajar, ruang kantor bahkan rumah Dinas Guru.

Erma Dewi, S.Pd Kepala SDN Dandang Kecamatan Kahayan Hulu Utara mengharapkan kepada Pemerintah dan Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Mas supaya Bisa Memperhatikan Sekolah Mereka, terutama Rumah Dinas Guru dan Kepala Sekolah. Lebih lanjut Erni mengungkapkan, “Rumah Dinas Guru di SD Dandang sudah tidak bisa digunakan lagi, karna sudah rusak parah, sampai sekarang tidak pernah direhap atau dibangun baru, Pernah pada januari 2013 lalu saya membuat proposal, mengusulkan pembangunan baru rumah Dinas Guru, tapi sampai saat ini tidak ada realisasinya, padahal kami sangat membutuhkan itu. Pembangunan Rumah Dina situ sekitar tahun 80an dulu, dan tidak pernah direhap. Guru-guru ada yang sudah memiliki rumah sendiri, dan ada juga yang masih serumah dengan orang

11

tuanya,” kata Erma kepada SMN. Hal senada juga diungkapkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri Tumbang Habaon Bapak Alis, S.Pd. “Sekolah kami mamiliki 6 ruang, dari keenam ruang tersebut satu ruang kami skat untuk ruang kantor dan ruang guru. Sekolah kami belum memiliki ruang Kantor, ruang perpustakaan dan rumah dinas Guru juga masih belum ada, saya mengharapkan penambahan ruang Guru dan Ruang Perpustakaan’’ katanya kepada SMN. Menanggapi hal tersebut, SMN mendatangi Dinas Pendidikan Kabupaten gunung Mas Propinsi Kalimantan tengah, mau konpirmasi masalah tersebut tapi, sampai berita ini diturun kan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gunung Mas tidak berada di tempat,” Bapak lagi keluar kota” kata salah seorang stap pada kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Gunung Mas Propinsi Kalimantan Tengah pada 02/05. (un/by)

Oknum Pegawai Dispenda Sambungan dari hal. 1 Pada saat itu kami ketemu salah satu anggota PNS yang berpakaian Dinas Dispenda di rumah Kepala Desa Robetal kabupaten Sampang, untuk mengurus STNK kendaraan Dump Truck. Yang lagi mati plat nomornya dikenakan biaya sebesar Rp 3.700.000.

Pada waktu pembayaran dan penyerahan STNK yang lagi diurus, lalu diserahkan kepada Bapak kepala Desa di rumahnya waktu pembayaran posisi ada didepan

kami. Maka hal tersebut kami akan menindak lanjuti hal ini kepada Kepala Adpel Samsat Sampang Mahmud, selaku kepala Adpel untuk ditemui selalu menghindar.

Tak lama kemudian kami melanjutkan, memberitahukan hal ini ke KRI Ipda Bagiodi kantornya di sambut dengan baik. Mengenai hal tersebut, lalu KRI Ipda Bagio mempersilahkan untuk menindaklanjuti hal ini, supaya Samsat Sampang kedepan tidak akan terjadi lagi,

bersih dari para calo yang menyangkut nama baik pegawai dinas Pemda yang merangkap sebagai calo.

Maka hal ini tidak bisa dibiarkan begitu saja, karena menyangkut citra pegawai Dispenda sendiri.

Maka Mahmud selaku Adpel Samsat Sampang harus bertanggungjawab kecerobohan anggota PNS tersebut. Hal ini ada kemungkinan Mahmud selaku kepala Adpel Samsat Sampang diduga ada main alias tutup mata, ungkapnya. (Syam)

Ungkap Kecurangan Sambungan dari hal. 1 PPS dan PPK sehubungan dengan pengaduan berupa dugaan penggelembungan perolehan suara.

Penelusuran Koran ini menemukan sejumlah relawan menyiapkan alat peraga demo dengan berbagai tulisan, diwawancarai mereka mengatakan, ini bukan masalah agus terpilih atau tidak, tetapi pemilu dengan biaya banyak jangan untuk ujicoba atau alat mainan, jelas mereka, sementara yang lain mengatakan kecurangan Pemilu di Ponorogo sudah sejak dulu, kini telah menjadi gunung es, ini kecurangan yang terpelihara mas, dan kecurangan yang sistemik tidak banyak media yang mengungkap, jelas salah satu relawan lainya.

Persoalan ini berawal dugaan kecurangan yang menimpa Caleg, yang selanjutnya mengirim surat tertulis dan menyampaikan kepada ketua Panwaslu dari surat pengaduan keberatan Agus S Caleg no urut 3 dari Partai Gerindra Dapil 3, pada surat tertanggal 18 April itu, dengan menuliskan beberap a contoh kejadian di beberapa TPS terjadi kesimpang siuran data anatara yang dimiliki Agus dan data yang dikeluarkan penyelenggara pemilu. Dari contoh kejadian tersebut pihaknya menduga juga terjadi kecurangan yang dilakukan secara sistimatis berupa penggelembungan perolehan

suara, dari bukti yang dimiliki terlihat ketidakberesan terjadi diantaranya perpindahan perolehan suara antar Caleg dan perolehan suara Partai yang dimasukan ke perolehan Caleg tertentu.

Tak lama setelah Rapat Pleno KPU Ponorogo beberapa media cetak memuat pemberitaan hasil rekapitulasi dan tertulis Agus Subiyantoro Caleg nomor urut 3 dari Partai Gerindra berdasarkan perhitungan KPU berhak atas kursi DPRD dari dapil 3, meski akhirnya beberapa media menyatakan salah kutip, kata Narto (46) salah satu relawan. Dipicu oleh pemberitaan hasil Rekapitulasi KPUD Ponorogo sebagaimana dimuat oleh beberapa media cetak, pihak agus berusaha menanyakan komitmen Panwaslu yang sebelumnya akan membawa surat pengaduanya pada rapat pleno rekapitulisi KPUD yang berakhir 21 April lalu, pada dialok 28 April lalu saat aksi damai yang beujung dengan diperiksanya para pengadu termasuk Agus, pada kesempatan yang sama kepada para wartawan dan pengadu, Arif Ketua Panwaslu mengatakan hari Kamis 1 Mei kemarin berjanji sudah bisa mengeluarkan rekomendasi, setelah sebelumnya akan memanggil beberapa PPS dan PPK, jelasnya Arif. Namun kenyataanya beberapa relawan pada

hari yang dijanjanjikan Arif, tidak bisa menemui ketua dan anggota Panwaslu kata Anto (37), menurutnya bahkan saat dia datang tidak ada petugas yang menerimanya hal serupa dialami beberapa awak media, situasi seperti ini memunculkan dan memperkuat dugaan terjadi persekongkolan untuk memenangkan calon tertentu terjadi, kepada koran ini Agus menduga terjadi permainan kotor, bahkan dirinya bersiap menenempuh jalur hukum, dia juga mempertimbangkan untuk melapor ke DKPP tegasnya.

Dari sumber yang bisa dipercaya memang terdapat 3 C1 yang belum masuk ke KPU RI kuat dugaan ini merupakan bukti kesengajaan akibat kecurangan yang dilakukan para penyelenggara pemilu kata Agus menambahkan. Kondisi seperti inilah yang menyebabkan para pendudukung agus terus konsolidasi dan berniat menggeruduk Kantor Panwaslu setempat. penelusuran Koran ini mendapat gambaran aksi masa yang akan digelar pada senin 5 Mei juga bakal digelar dikantor partai Gerindra Ponorogo, hal ini terkait dengan tidak mampunyai ketua Partai menyelesaikan konflik diinternal partai, kata relawan yang tidak mau ditulis jatidirinya. (Wied)

Dugaan Bisnis LKS SDN Randuharjo I Sambungan dari hal. 1 yang dijual kepada siswa ini terbilang tidak wajar. Harga dari penerbit sekitar Rp 4.000, akan tetapi dijual kepada siswa dengan harga yang lebih tinggi sekitar Rp 7.000.

Dengan adanya dugaan penjualan buku tersebut dan juga laporan keberatan dari walimurid, tim SMN mengkonfirmasikan keadaan tersebut kepada Kepala SDN Randuharjo, Erliin, S.Pd yang mengatakan, “Masalah tersebut atas rekomendasi dari kepala diknas Kab. Mojokerto, kami tidak tau kalau itu langgar PP”, katanya.

Lebihlanjut, Erliin juga mengatakan kalau itu juga merupakan kebijakan dari Kepala UPTD Kecamatan Pungging, Siswoto. “Kami hanya melaksanakan perintah dari beliaunya”, tambahnya.

Saat dikonfirmasi, Kepala

UPTD Kecamatan Pungging sulit untuk dihubungi dan terkesan menghindar.

Samsul Yaqin, Ketua LSM DPPNI (Dewan Pemantau Penyelenggara Indonesia) juga menuturkan, “Kepala SDN Randuharjo 1 Pungging Mojokerto Ibu Erliin telah langgar PP No. 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan dan lebih Spesifik pada pasal 181 yang menyebutkan

pendidikan dan tenaga kependidikan baik perorangan maupun kolektif dilarang menjual buku pelajaran bahan ajar perlengkapan buku dan seragam di tinggat satuan pendidikan”, katanya.

Untuk berikutnya, tim akan mengklairifikasikan masalah tersebut ke Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto agar segera menindaklanjuti dugaan bisnis LKS di SDN Randuharjo I. (cak gun)

Edisi 134 / VI / 5 - 11 Mei 2014

12

Galeri

Tasyakuran Pemilu Legislatif 2014 Dapil Malang 2 (Lawang, Singosari, Pakis)

Sambutan Bupati Malang H Rendra Kresna

Sambutan tokoh agama KH. Farhan

Camat Lawang Bambang Istiawan, Ketua Koordinator Tim Pemenangan Dapil Malang 2 Siadi dan tokoh agama saat menghadiri acara tasyakuran Pemilu Legislatif 2014 Dapil Malang 2 Lawang Singosari Pakis

Bupati Malang H. Rendra Kresna bersama para undangan

Sambutan Ketua DPRD Kab Malang Drs Hari Sasongko

Sambutan Ketua Koordinator Tim Pemenangan Dapil Malang 2 Siadi, SH

Ketua DPRD Kab Malang Drs. Hari Sasongko berjabat tangan dengan salah satu simpatisan

Dirut PDAM Adro'i HZ, SH., MM dan Camat Lawang Bambang Istiawan

Sekcam Dampit Atali (batik putih), Kasubag TU DPRD Kab Malang Rini, dan Camat Sumawe Abai Saleh

Siadi dan Lilin Herlina menghibur para undangan

Siadi beserta istri bersama Lilin Herlina

Ibu Siadi berduet bersama artis dangdut Lilin Herlina

Siadi bersama Kepala Desa Tirtomoyo Siswo Sudarmanto

Probolinggo

Edisi 134 / VI / 5 - 11 Mei 2014

5

Akademi Komunitas Kota Probolinggo Tahun 2014 Akan Terwujud Probolinggo, SMN - Pemerintah kota Probolinggo dalam mewujudkan Pendidikan yang berkwalitas di kota Probolinggo mengajukan proposal pendirian sebuah Akademi yang diberi nama Akademi Komunitas (AK).

Akademi Komunitas ini meliputi beberapa program study yaitu, Akomondasi Perhotelan, Tehnik Otomotif, Tehnik Industri Perusahaan, Tehnologi dan Management Perikanan Tangkap, Tehnologi Pengolahan dan Pemanfaatan Sampah, dan Akuntasi.

Akademi Komunitas ini merupakan Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan pendidikan Vokasi / setingkat Diploma 1(D1) atau Diploma2 (D2) dalam satu atau beberapa cabang ilmu pengetahuan.

Menindak lanjuti proposal yang diajukan oleh Pemerintah kota Probolinggo maka hari ini (3/5) Team Visitasi dari Dikti Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dari pusat Jakarta hadir melakukan ferivikasi kesiapan Pemerintah kota Probolinggo.

Bertempat di gedung Sabha Bhina Harja lingkungan kantor

Pemerintah kota Probolinggo team diterima oleh Walikota Hj. Rukmini SH. MSi, Wakil Walikota HM. Suhadak SPd, Setda kota Drs. Johny Haryanto MSi, hadir juga dalam kegiatan tersebut Ketua DPRD, Kepala Bappeda, Kepala BLH, dari Dispendik, Kepala sekolah SMK, dan para calon Pendidik/dosen.

Dalam pertemuan tersebut yang pada prisipnya dibahas banyak hal yang diantaranya terkait komitment Pemerintah kota Probolinggo dalam hal Penydiaan lahan, Dana syereng, Program program yang akan diterapkan di Akademi Komunitas tersebut.

Walikota Probolinggo Hj. Rukmini SH. MSi mengatakan bahwa dalam hal proses pendidikan belajar mengajar untuk sementara nanti bisa menggunakan fasilitas gedung yang disiapkan oleh Sekolah Menengah Kejuruan 2, (SMKN 2) dan untuk selanjutnya sudah dipersiapkan lahan milik Pemerintah kota seluas lebih 5 ha, yang sekarang dikelola oleh Dinas Perikanan dan Kelautan, Hj. Rukmini juga mengatakan terkait regulasi pendanaan komitment Pemerintah kota akan me-

nganggarkan 700 juta yang telah disiapkan untuk tahun pertama, (th2014) dan akan diberikan bea siswa kepada para siswa didik, dan dalam rangka meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada di kota Probolinggo akan lebih ditinggkatkan lagi dana syering tersebut ditahun tahun berikutnya.

Lebih lanjut Hj. Rukmini, menjelaskan pentingnya Akademi Komunitas ini berdasarkan evaluasi banyak perusahaan yang ada dikota Probolinggo membutuhkan tenaga tenaga ahli dan HJ. RUKMINI juga mencontohkan terkait Rekrutmen CPNS tahun 2013 yang lalu yang masih didominasi oleh tenaga dari luar kota.

Setda kota Drs. H. Johny Haryanto MSi, dalam kesempatan tersebut mengatakan dengan adanya Akademi Komunitas di kota Probolinggo, sesuai dengan yang menjadi program pemerintah yaitu untuk meningkatkan pendidikan, ditambahkan juga oleh Setda Johny, untuk tahun 2014 Pemerintah kota mendapatkan anggaran dari pusat yaitu Dana Insentif Daerah (DID) untuk pendidikan, kemungkinan

sebagian akan dialokasikan ke Akademi Komunitas tersebut.

Dari team Visitasi Dikti Kemendikbud yang terdiri dari 3 orang ini yaitu Ketua Haris Budiharso dari ITB, Prof. Ambar dari Undip, Dian Indra dari Kasi Perencanaan DIKTI, meminta jawaban secara jelas terkait komitment Pemerintah kota, dana yang dianggarkan secara rinci dan jelas, lahan yang disiapkan juga harus jelas, dan team ini bertugas untuk melakukan evaluasi serta memferivikasi terkait kesiapan tersebut.

Team juga menanyakan dana yang akan diberikan untuk bea siswa itupun juga harus jelas berapa nilainya per tahun, team juga meminta agar lebih detil terkait penganggaran.

Kepala Bappeda Ir. Imanto, dalam kesempatan tersebut meyampaikan bahwa program pendidikan (prodi) pertama akan merekrut sebanyak 150 siswa yang terbagi menjadi 3 prodi, dijelaskan oleh Ir. Imanto dalam rangka menjaga kwalitas pendidikan untuk tahap pertama tidak berani terlalu banyak merekrut siswa, dan untuk bea siswa akan dipetimbangkan dan akan

Hardiknas, Bupati Anas Jadi Motivator Pendidikan di MAN Banyuwangi

Bupati Anas jadi guru di Madrasah Aliyah (MA) di Banyuwangi

Banyuwangi, SMN - Tidak seperti hari-hari biasa di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Banyuwangi.

Sekitar 70 siswa MAN kelas X dan XI mendapat kejutan saat Bupati Banyuwangi, Abdullah Azwar Anas mendadak menjadi guru motivator sukses di kelasnya.

Selama kurang lebih 30 menit,

puluhan murid itu dimotivasi Bupati Anas agar selalu mengedepankan akhlak positif dan pendidikan karakter. Tepat selepas pelaksanaan upacara peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas), Jumat (2/5/ 2014) di Taman Blambangan, Bupati Anas mengunjungi salah satu sekolah di Banyuwangi.

Saat memberikan motivasi, Bupati Anas menuturkan, selain faktor diri sendiri, lingkungan juga menjadi salah satu penentu kualitas sukses. Bupati Anas yang pernah mengenyam pendidikan berbasis madrasah itu menceritakan beberapa kisah perjalanan dirinya dan sahabatsahabatnya yang sukses.

Ia juga memotivasi para murid agar selalu bersemangat, pantang menyerah dan tekun beribadah.

Sebab dalam menghadapi persaingan global tanpa batas saat ini, mental positif serta lingkungan positif menjadi kunci utama yang hingga kini masih teguh ia terapkan.

“Jika ingin sukses bisa terapkan 3 kunci ini, pergaulan positif, doa orang tua dan carilah orang yang mau menasehati kita. Itu penting,” tegas Bupati lulusan Harvard Kennedy School of Government.

Bupati Anas menyemangati puluhan siswa itu agar memiliki keyakinan sukses. Apapun kesulitan dan tantangan yang dihadapi saat ini jika yakin dan percaya diri dengan kualitas dan kemampuan yang dimiliki maka sukses hanya tinggal menunggu waktu.

Bupati muda peraih puluhan penghargaan itu menganggap jika motivasi menjadi sangat penting agar kemampuan terpendam yang dimiliki anak didik mampu tersalurkan. (msj/rip)

PAUD ALMADINAH

Mengenalkan Sejarah dengan Pakaian Adat Kediri, SMN - Pada tanggal 9 Maret 2014 siswa PAUD AlMadinah baik dari SPS-TAAM, RA dan Taman Pengasuhan Anak melakukan kegiatan pembelajaran di Jatim Park 2, kegiatan tersebut dapat berjalan dengan baik sesuai rencana atas peran dan partisipasi orang tua. Bahkan dalam acara tersebut tampak dengan jelas kebersamaan dan kekompakan, sehingga seperti kegiatan dalam keluarga yang besar dalam wadah Yayasan AlMadinah Kediri.

Banyak cara yang bisa dilakukan untuk mengenalkan dan menanamkan budaya Bangsa Indonesia tercinta kepada anak-anak sejak usia dini. Dalam rangka memperingati dan memeriahkan Hari Kartini pada tahun 2014 siswa PAUD AlMadinah baik Formal dan Non For-

Guru pembimbing PAUD Almadinah saat pengenalan pakaian adat

Walimurid dan anak-anak PAUD Almadinah

mal dengan mengenakan pakaian adat. Pada tahun sebelumnya para siswa diarak dengan menggunakan kendaraan becak, namun pada Sabtu tanggal 26 April 2014 anak-

anak dengan pakaian adat diarak dengan menggunakan Kereta Kelinci, me-lintasi sebagaian wilayah Keca-matan Mojoroto dan Kecamatan Semen.

Kegiatan ini diharapkan mampu memberikan pembekalan, gambaran, pemahaman dan kecintaannya kepada Bangsa Indonesia dengan mengenal sejarah. Dan juga diha-

rapkan mampu meningkatkan serta semangat belajar yang tinggi sebagai bekal ikut serta mengisi pembangunan 15 atau 20 tahun mendatang. (pri/adv)

eam Visitasi saat pembahasan dengan Pemerintah Kota Probolinggo, Walikota, Wakil Walikota, Ketua DPRD, Setda, Kepala Bappeda dan lainnya

diperjelas, pemerintah kota siap mendukung, serta akan menguraikan secara rinci dan jelas terkait penganggaran, juga akan memberikan rumusan rumusan serta tidak menutup kemungkinan ada bigron bigron sumber dana lain yang dapat diserap untuk Akademi Komunitas tersebut, dan pada intinya pemerintah kota sangat mendukung berdirinya Akademi Komunitas itu.

Masukan dari dinas pendidikan kota Probolinggo yang diwakili oleh kepala bidang pendidikan menengah bahwa terkait bea siswa, kalau siswa diberikan secara gratis itu tidak mungkin karena kurang mendidik, namun yang mungkin bisa dilakukan adalah diberikan bantuan per siswa 100. Ribu per bulan.

Wakil Walikota HM. Suhadak SPd dalam kesempatan ini mengatakan bahwa Pemerintah kota sangat mengapresiasi sekali dan mendukung berdirinya Akademi Komunitas ini.

Lebih lanjut HM. Suhadak mengatakan sesuai cita cita Walikota para siswa akan diberikan bea siswa sebesar 20 persen, untuk mengkaper semua anggaran yang akan dipergunakan dan sesegera mungkin untuk dilakukan penandatanganan komitment tersebut.

Ditambahkan oleh Team bilamana disini semua steak holder sudah siap dan berkomitment tidak

Team yang didampingi Kepala Bappeda saat meninjau langsung ke Perusahaan pendukung. (dok3/5)

usah menunggu lagi, kalau bisa hari ini segera ditanda tangani, karena hari ini akan segera dibawa oleh team dengan hasil yang positif.

Team juga mengatakan tenaga pendidik untuk perguruan tinggi ini harusnya sudah seorang Dosen, namun karena ini Lek Spesialis, seorang Guru masih boleh tapi untuk tahun kemudian harus sudah Dosen, dan harus sudah S2.

Setelah selesai pembahasan dengan Pemerintah kota, Dalam kegiatan tersebut team juga bertemu dengan para pimpinan perusahaan yang ada dikota Probolinggo dalam rangka mengevaluasi sejauh mana bentuk dukungan dan kepedulian perusahaan terhadap berdirinya Akademi Komunitas, serta membahas rekrutmen tenaga kerja yang dibutuhkan perusahaan tersebut, dan banyak hal yang disampaikan oleh para wakil perusahaan tersebut dan kesediaanya merekrut tenaga dari kelulusan Akademi Komunitas tersebut yang berkwalitas, terkait banyaknya perekrutan tenaga kerja masing masing perusahaan fariatif ada yang tiap tahun merekrut 15 orang, ada yang 20, orang sampai 50 orang disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan tersebut.

Setelah selesai pembahasan di gedung Sabha, kantor pemkot Probolinggo Team langsung meninjau perusahaan yang mendukung,

disetiap perusahaan yang dikunjungi oleh team visitasi pimpinan memberikan penjelasan dan fasilitas dukungan yang akan diberikan kepada Akademi Komunitas, Team juga melihat persiapan gedung sekolah yang akan digunakan sementara untuk proses perkuliahan serta melihat lahan 5 ha, aset pemerintah kota yang disiapkan untuk Akademi Komunitas tersebut dan terakhir Team meninjau Badan Lingkungan Hidup yang dalam hal ini melihat cara pengelolaan sampah /limbah dan kembali ke gedung Sabha lagi untuk melakukan kesimpulan awal dan tanggapan kunjungan team yang pada intinya menilai sangat berpotensi dan tinggal semangatnya, dan pada dasarnya sudah bagus, yang juga disampaikan oleh team untuk kurikulum dapat mengakumudir masukan dari perusahaan, dan banyak hal yang disampaikan dalam kesimpulan team yang diantaranya terpenting terkait Perguruan Tinggi harus bisa menjadi acuan program oleh perusahaan.

Team visitasi menyampaikan hasil sementara sudah baik dan akan dibawa ke Rapat Pimpinan atau Paripurna tinggal menunggu hasilnya nanti dalam waktu dekat, dan mudah mudahan dapat terealisasi berdirinya Akademi Komunitas di kota Probolinggo. (edy)

Peringati Harjakabpro dengan Donor Darah Probolinggo, SMN - Dalam rangka untuk memperingati Hari Jadi Kabupaten Probolinggo (Harjakapro) ke-268 tahun 2014, Pemerintah Kabupaten Probolinggo bekerja sama dengan Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Probolinggo, Rabu (16/4) pagi menggelar kegiatan donor darah di area perkantoran Diklat Kabupaten Probolinggo.

Kegiatan ini sedikitnya diikuti oleh 100 PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo.

Turut serta dalam donor darah tersebut Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sigit Sumarsono, Kepala Dinas PU Cipta Karya Prijono dan sejumlah Kepala SKPD di lingkungan perkantoran Diklat. Tidak hanya itu, donor darah ini juga diikuti oleh peserta pendidikan dan pelatihan kepemimpinan (Diklatpim) IV pola baru Provinsi Jawa Timur angkatan II tahun 2014.

Tepat pukul 09.00 WIB, kegiatan donor darah itu dimulai.

Tiga orang tenaga medis dari PMI Kabupaten Probolinggo sudah siap di samping tempat tidur yang ditata untuk tempat pendonor.

Mereka dibantu oleh beberapa petugas yang juga dari PMI setempat. Begitu dimulai, peserta langsung merapat ke bagian pemeriksaan kesehatan mulai dari hemoglobin (Hb) hingga golongan darah.

Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB Kabupaten Probolinggo dr. Shodiq Tjahjono selaku panitia mengungkapkan mengatakan donor darah ini bertujuan untuk mencukupi stok darah yang ada di PMI Kabupaten Probolinggo yang dalam sebulan membutuhkan sedikitnya 350 hingga 400 kantong darah.

“Apalagi selama ini PMI selalu kekurangan stok darah, terutama untuk golongan darah O dan B,” ungkap Shodiq.

Menurut Shodiq, ada beberapa manfaat yang diperoleh oleh para pendonor. Dengan diambil darahnya, maka sumsum tulang sebagai pabrik pembuat darah semakin terpacu untuk memproduksi darah agar tidak mudah tua, sehingga bisa awet karena terjadi regenerasi.

Pelaksanaan donor darah peringatan Harjakabpro

“Selain itu, terjadi peremajaan sel-sel darah dalam tubuh.

Yang terpenting lagi, dengan kita rutin ikut donor darah, maka kita bisa mengetahui kesehatan tubuh karena sebelum diambil darahnya, pendonor diperiksa dulu mulai dari golongan, Hb hingga tekanan darahnya,” jelas Shodiq.

Dikatakan Shodiq, donor darah tersebut memang sangat perlu dilakukan secara rutin.

Sebab setiap asupan makanan yang kita makan akan meningkatkan jumlah darah dalam tubuh.

Salah satu cara untuk mengeluarkan kelebihan darah tersebut adalah melalui donor darah. “Donor darah banyak sekali manfaatnya. Selain untuk kesehatan diri sendiri, darah yang kita donorkan juga dapat membantu orang lain yang sedang membutuhkan darah,” tegas Shodiq.

Melalui kegiatan donor darah ini Shodiq berharap agar masyarakat semakin akrab dengan donor darah. Sehingga target 2% dari jumlah penduduk Kabupaten Probolinggo menjadi pendonor bisa tercapai. Sebab saat ini baru ada sekitar 3 ribu orang saja yang bersedia menjadi pendonor darah.

“Dengan banyaknya pendonor, maka tidak akan terjadi kekurangan dan stok darah kita cukup.

Artinya, tidak ada lagi donor darah komersil,” pungkas Shodiq.

Sementara Tenaga Teknis PMI Kabupaten Probolinggo Eko Priyo Santoso mengatakan donor darah dapat dijadikan sarana untuk deteksi dini terhadap kesehatan darah. Sebab sebelum didistribusikan, darah yang kita

donorkan terlebih dahulu akan di screening/cek di laboratorium.

“Secara tidak langsung kita akan mengetahui kualitas darah kita.

Sebab sebelum disalurkan, darah yang sudah didapat dikroscek dulu dengan sample darah dari pasien,” ujarnya singkat.

Menurut Eko, kebutuhan darah di Kabupaten Probolinggo saat ini cukup tinggi. Rata-rata setiap bulannya dibutuhkan 350 hingga 400 kantong. Padahal saat ini stok darah dari semua golongan yang ada di PMI sedang kosong. “Tingginya permintaan tersebut membuat PMI sering mengalami kekurangan stok darah. Jika stok darah sudah kosong, jalan satu-satunya adalah diambilkan dari pihak keluarga yang golongan darahnya sama,” jelasnya.

Eko menjelaskan, darah yang diperoleh dari pendonor ini langsung diperiksa golongan darahnya. Selain itu, darah tersebut juga diperiksa dari berbagai macam penyakit termasuk sifilis, hepatitis B, hepatitis C dan HIV/ AIDS. “Apabila terbukti darahnya mengandung penyakit, maka darah tersebut langsung dimusnahkan,” lanjutnya.

Usai menjalani screening di laboratorium dan dinyatakan bagus, darah tersebut selanjutnya disimpan dalam lemari es khusus penyimpanan darah, yaitu blood bank dengan suhu berkisar antara 2 hingga 6 derajat celcius. Darah ini mampu bertahan hingga 35 hari.

Setelah masa kadaluarsa habis, maka sisa darah itu akan rusak dan harus dimusnahkan. (edi)

6

Etalase

Edisi 134 / VI / 5 - 11 Mei 2014 Kediri, Karisedenan Madiun, Sampang

Mas Abu Akan Hidupkan Kembali Show Room UMKM

Walikota Kediri, Abdullah Abu Bakar

Kediri, SMN - Nasib showroom Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Kota Kediri yang berada di Jalan Yos Sudarso kian mengenaskan selama dalam masa kepemimpinan walikota Samsul Azhar. Produk-produk UMKM seharusnya terpajang di showroom tersebut, namun showroom UMKM tersebut terlihat sepi produk UMKM kota kediri sehingga kurang menarik dikunjungi.

Menanggapi hal itu, Walikota Kediri Abdulloh Abu Bakar berencana akan menghidupkan kembali showroom UMKM tersebut agar bisa bermanfaat untuk membantu pemasaran produk-produk UMKM di kota kediri. Pihaknya juga amat menyayangkan jika selama ini showroom UMKM tersebut tidak dikelola dengan baik, sehingga kondisi showroom UMKM bisa dibilang mati segan hidup tak mau.

Mas Abu panggilan akrab Abdullah Abu Bakar,mengungkapkan bahwa dirinya

sudah bertekad untuk menjadikan UMKM kediri berkembang pesat, tentunya dengan menghidupkan kembali showroom UMKM tersebut adalah salah satu upanyanya. Dengan pengelolaan yang baik dan inovasi, Mas Abu yakin showroom UMKM tersebut akan lebih maju dan memberi manfaat bagi kemajuan UMKM di kota kediri.

“Tentunya showroom tersebut akan kita hidupkan kembali dengan pengelolaan yang lebih baik, sehingga nantinya akan membantu pemasaran produk-produk UKM kota kediri,” ungkap Mas Abu kepada Suara Media Nasional usai menunaikan shalat jumat di masjid Al-Bina’i Balai kota kediri , jumat (2/5).

Selain itu, Mas abu juga telah mengkondisikan kolega-koleganya yang berada di luar negeri untuk memfasilitasi pemasaran UMKM Kota Kediri ke Luar negeri.

Meski diakuinya bahwa ada beberapa

UMKM Kota Kediri yang belum siap dengan permintaan besar dari luar negeri, salah satunya adalah produk tenun ikat Bandar Kidul.

“Perajin tenun ikat belum siap untuk memenuhi permintaan dalam jumlah besar, karena proses produksi dengan cara tradisional sangat terbatas hasilnya, sementara permintaan tenun dari keluar negeri dalam kapasitas besar,” jelas Mas Abu. Namun Mas Abu yakin UMKM kota kediri siap untuk bersaing dipasar nasional dan Internasional, seperti tenun Ikat Bandar yang dikerjakan dengan tradisional dengan memproduksi menggunakan tangan manusia, tapi justru itu akan memberikan nilai lebih dari sebuah produk UMKM yang nilainya lebih mahal dari tenun buatan mesin pabrik.

Sekedar diketahui, bahwa showroom UMKM yang berada di jalan Yos Sudarso Kota Kediri didirikan sejak kepemimpinan walikota Ahmad Maschut dibawah koordinasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Kediri, yang kemudian dilanjutkan pada masa kepemimpinan walikota Samsul Azhar tahun 2009 hingga 2014, tetapi dalam perjalanannya showroom UMKM tersebut semakin mengenaskan dengan kondisi sepi pengunjung karena penampilan yang memang kurang menarik. Atas hal itu, Mas Abu bertekad akan memfungsikan kembali showroom UMKM dengan managemet yang lebih profesional, sehingga akan lebih menarik untuk dikunjungi yang nantinya akan bermanfaat bagi kemajuan UMKM Kota Kediri. (har/hms/adv)

Gelar Sidang Perampasan Kota Suara Sampang Sampang, SMN - Pengadilan Negeri Sampang, Jawa Timur, Jumat mulai menyidangkan kasus perampasan kota suara saat pelaksaan pemilu legislatif 9 April 2014 di Desa Biren, Kecamatan Tambelangan. “Agendanya pembacaan dakwaan, dan sesuai jadwal akan digelar pukul 09.00 WIB pagi ini,” kata Humas Pengadilan Negeri Sampang Syihabuddin, Jumat pagi.

Ada orang yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus peramparan kotak suara itu, masing-masing bernama Haji Taufid dan Achmad. Keduanya merupakan pendukung Partai Keadilan Sejahtera asal Desa Biren, Kecamatan Tambelangan, Sampang.

Kasus perampasan kotak suara itu terjadi pada tanggal 9 April 2014, seusai penghitungan hasil perolehan suara di TPS 2 Desa Biren. Keduanya secara tiba-tiba berupaya mengambil kotak suara di TPS,

namun gagal karena langsung ditangkap polisi yang waktu itu mengamankan TPS. Sebelum berupaya merampas kota suara, kedua tersangka ini terlebih dahulu membuat keributan, dan menyatakan tidak terima dengan hasil perolehan suara partai yang didukungnya, karena di TPS itu hasil perolehan suara PKS hanya sedikit.

Upaya perampasan kotak suara pemilu itu selanjutnya dilaporkan ke Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Sampang oleh panitia pengawas lapangan (PPL) dan pelaku langsung dimanakan ke Mapolres Sampang dengan kawalan ketat personel Brimob Polda Jatim.

Hasil kajian Panwaslu Sampang menyatakan, perbuatan yang dilakukan oleh kedua simpatisan PKS tergolong tindak pidana pemilu, sehingga institusi ini merekomendasikan agar diproses secara hukum.

Humas PN Sampang Syihabuddin

menjelaskan, untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan yang akan terjadi, pihaknya telah meminta bantuan pengamanan kepada Polres Sampang pada sidang perdana kasus perampasan kotak suara pemilu legislatif itu.

Upaya perampasan kotak suara yang dilakukan oleh simpatisan PKS Sampang itu, merupakan satu dari beberapa jenis pelanggaran pemilu yang terjadi di wilayah itu. Jenis pelanggaran lain, adanya dugaan TPS fiktif di Desa Bira Barat, Kecamatan Ketapang, serta pelaksanaan proses pemilu yang melanggar ketentuan, sebagaimana di 2 TPS di Desa Pandiyangan, Kecamatan Robatal Sampang.

Terkait pelanggaran itu, Panwaslu Sampang telah merekomandasikan agar digelar pemungutan suara ulang, akan tetapi gagal, karena tidak ada warga yang datang ke TPS. (why)

Andi Sundari: Siap Garap ‘PR’ Kajari yang Lama Bupati Muhtarom

Bupati Madiun Muhtarom Dalam Waktu Dekat Akan Mutasi SKPD Besar-besaran Madiun, SMN - Bupati disebut-sebut segera menarik gerbong mutasi. Kabar yang berkembang di lingkungan pemkab, badan pertimbangan jabatan dan kepangkatan (baperjakat) sudah mengantongi sejumlah nama pejabat yang akan digeser. Mulai dari pejabat eselon II atau sekelas kepala satuan kerja perangkat daerah (SKPD) hingga eselon IV. “Nama-namanya sudah ada, tinggal tunggu saja (mutasinya)”, ujar sumber internal Pemkab Madiun, kemarin (1/5).

Sumber itu menyebut, sedikitnya lima pejabat eselon II dan III bakal digeser. Di antaranya, Suhardi yang kini menjabat kepala Dinas Pendidikan, Puji Wahyu Widodo (kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil), Wahyuono Widoyo Edi (kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa), Mardi’i (kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional), Suyadi (kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi), serta Kurnia Amrullah (kepala Bakesbangpol Dagri).

Mutasi, masih kata sumber itu, juga diberlakukan bagi sejumlah pejabat eselon III dan IV atau setingkat kepala bidang (kabid) dan kepala seksi (kasi). Selain itu, kepala sekolah, mulai tingkatan SD hingga SMA/sederajat. “Rencananya memang akan ada mutasi besar-besaran”, jelas sumber tersebut.

Dijelaskan, mutasi itu dilakukan untuk menyegarkan birokrasi dan mengganti pejabat yang dinilai kurang berprestasi dalam menduduki posnya selama ini. Sekaligus untuk mengisi kekosongan jabatan struktural yang kini diisi oleh pelaksana tugas (Plt) seperti kepala Kantor Pelayanan dan Perizinan Terpadu (KPPT) yang kini diisi Joko Lelono. “Juga untuk menggeser pejabat yang tidak bekerja secara optimal”, imbuhnya.

Sementara, salah seorang kepala SKPD yang enggan disebutkan namanya, mengakui bahwa mutasi penting untuk mempersolid kinerja antar-SKPD di lingkungan Pemkab Madiun. Setidaknya, untuk mengembalikan kerjasama lintas satuan kerja (satker) yang beberapa bulan belakangan mulai tidak sinkron.

“Kalau saya siap saja ditempatkan di mana pun. Semua itu merupakan tugas dan amanah. Yang penting, tujuannya untuk menciptakan sistem kerja yang lebih profesional dan memadai untuk mengoptimalkan pelayanan”, ungkapnya.

Terpisah, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Madiun Soekardi mengamini adanya rencana mutasi pejabat yang bakal dilakukan dalam waktu dekat. Sayang, dia enggan menyebut nama-nama pejabat yang akan digeser kali ini.

“Memang ada rencananya (mutasi), tapi saya belum bisa memastikan kapan pelaksanaannya”, terang Soekardi yang juga menjabat sebagai ketua baperjakat.

Soekardi mengatakan, mutasi diperlukan untuk penyegaran birokrasi dan mempercepat proses realisasi kebijakan pemerintah daerah. Pun, baperjakat akan segera melakukan pembahasan intens terkait rencana mutasi itu. “Ditunggu saja, lah. Nanti biar kami (baperjakat, Red) melaksanakan rapat dulu”, pungkas mantan Kepala Bakorwil Bojonegoro itu. (Sy)

IKIP PGRI Madiun Wisuda Sarjana Puluhan Warga Magetan Berebut Lima Kursi KPU XLVII dan Pasca Sarjana II

Rektor IKIP PGRI Madiun Dr. Parji, M.Pd

Madiun, SMN - IKIP PGRI Madiun disemester gasal/tahun 2013/2014 ini Rektor IKIP PGRI Madiun Dr. Parji, M.Pd telah mewisuda 531 sarjana dan pasca sarjana. Dalam acara wisuda sarjana XLVII dan pasca sarjana II in dihadiri oleh Ketua PGRI Jawa Timur Drs. H. Ichwan Sumadi, MM koordinator kopertis Wilayah VII Prof. Dr. H. Sugijanto, MS. Apt wakil walikota Madiun H. Sugeng Rismianto,SH. M.Hum Dinas Pendidikan Kota Madiun tokoh masyarakat forpinda Kota Madiun dan semua orang tua dan keluarga wisudawan.

Pelaksanaan wisuda sarjana XLVII dan pasca sarjana II berjalan sangat khimat antusias meriah dan sukses.

Adapun wisudawan IPK

tertinggi pada wisuda sarjana XLVII dan pasca sarjana II IKIP PGRI Madiun sebagai berikut: 1) Endah Sukminingsih Program Study Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia IPK 3,89 predikat degan pujian. 2) Maulana Arditya Program study pendidikan Bahasa Inggris (S1) IPK 3,81 predikat dengan pujian. 3) Safrinatul Mufihah Program Study Pendidikan Biologi (S1) IPK 3,45 predikat sangat memuaskan. 4) Fristian Novitas Sari Program Study Bimbingan dan konseling (S1) IPK 3,45 predikat sangat memuaskan. 5) Margahayu Yulistio Ningrum program study Pendidikan Guru Sekolah Dasar (S1) IPK 3,44 predikat sangat memuaskan. 6) Mathory Aguarta Program

Study Pendidikan Sejarah (S1) IPK 3,33 predikat sangat memuaskan. 7) Yudha Eka Noordyansah Program Study Pendidikan Akuntansi (S1) IPK 3,33 predikat sangat memuaskan. 8) Novi Dian Meytrianingrum Program Study Pendidikan Matematika (S1) IPK 3,33 predikat sangat memuaskan. 9) Dian Prasetyo Program Study Pendidikan Teknik Elektro (S1) IPK 3,33 predikat sangat memuaskan. 10) Arifin Agung Prabowo Program Study Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia (S1) IPK 3,26 predikat sangat memuaskan. 11) Wasis Budi Santoso Program Study Pendidikan Fisika (S1) IPK 3,17 predikat sangat memuaskan. 12) Nastiti Hangesty Putri Program Study Pendidikan Pancasila dan Kwarganegaraan (S1) IPK 3,11 predikat sangat memuaskan. 13) Rizki Puspitasari Program Study Pendidikan Ekonomi (S1) IPK 2,97 predikat sangat memuaskan.

Dari 531 Wisudawan IKIP PGRI Madiun terdiri dari bebepara program study: 1) Program Pasca Sajana (S2) Program Study pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia 28 Wisudawan. 2) Program Pasca Sajana (S1) Program Study Bimbingan dan konseling 105 Wisudawan. 3) Program Sarjana

(S1) Program Study Pendidikan Guru Sekolah Dasar 44 Wisudawan. 4) Program Sarjana (S1) Program Study Pendidikan Ekonomi 20 wisudawan.

5) Program Sarjana (S1) Program Study Pendidikan Akuntansi 57 Wisudawan. 6) Program Sarjana (S1) Program Study Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 33 Wisudawan. 7) Program Sarjana (S1) Program Study Pendidikan Sejarah 16 Wisudawan.

8) Program Sarjana (S1) Program Study Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia 52 Wisudawan. 9) Program Sarjana (S1) Program Study Pendidikan Bahasa Inggris 87 Wisudawan. 10) Program Sarjana (S1) Program Study Pendidikan Matematika 43 Wisudawan. 11) Program Sarjana (S1) Program Study Pendidikan Fisika 33 Wisudawan. 12) Program Sarjana (S1) Program Study Pendidikan Biologi 29 Wisudawan. 13) Program Sarjana (S1) Program Study Pendidikan Teknik Elektro 7 Wisudawan.

Semoga para wisudawan ini nantinya bisa menjadi manusia yang berguna bagi bangsa dan negara agama dan mengabdikan dirinya sesuai amanat yang diembangnya dengan tulus dan sukses Amin. (Sy)

Ilustrasi

Magetan, SMN - Jabatan komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) ternyata masih cukup menarik hati warga.

Terbukti dalam pedafataran komisioner KPU Magetan diikuti oleh puluhan warga setempat.

Sekretaris KPU Kabupaten Magetan Luhung Samadi, mengatakan, selama pendaftaran dibuka mulai 19-25 April 2014, sebanyak 192 formulir telah diambil secara langsung.”Jumlah formulir yang kembali ke panitia ada 96 untuk ditindaklanjuti,” ujarnya, Senin (28/4/2014).

Luhung menambahkan, puluhan calon pendaftar tersebut berasal dari berbagai kalangan. Mulai warga biasa, anggota PPK, bahkan para anggota KPU setempat yang saat ini masih menjabat.Para pendaftar itu nantinya akan menjalani serangkaian seleksi yang telah ditentukan.

“Mereka menjalani tes administrasi, tes tulis, psikotes, dan tes wawancara. Disitu akan dilakukan pengurangan peserta sampai pada sepuluh besar. Dan baru ditentukan lima orang yang akan menjabat sebagai komisioner KPU,” tuturnya.

Sedangkan tim seleksi yang ditunjuk, berasal dari akademisi perguruan tunggi di wilayah Madiun, Magetan, dan sekitarnya.”Panitia dan tim seleksi yang ditunjuk harus tegas dalam bertugas agar terpilih anggota KPU yang berkompeten. Lima anggota yang terpilih, akan bertugas untuk lima tahun ke depan,” kata dia. (her)

Andi Sundari

Madiun, SMN - Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Mejayan (Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun di Mejayan), Andi Sundari, siap melanjutkan perkara dugaan kasus korupsi yang sudah di Puldat (pengumpulan data) semasa Kajari yang lama, Benny Guritno, yang dimutasi menjadi Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara di Kejaksaan Tinggi Maluku.

Menurut Andi Sundari, pihaknya siap menyelesaikan kasus dugaan korupsi yang belum selesai di masa kepemimpinan Benny, sepanjang sesuai SOP (Standar Operasi Prosedur) yang berlaku di Korp Kejaksaan.

“Tetap akan kita selesaikan sepanjang itu semua sesuai SOP yang berlaku di Kejaksaan Republik Indonesia”, kata Kajari Mejayan, Andi Sundari, kepada wartawan, usai acara Lepas Sambut Kajari yang lama, Benny Guritno, di Kantor Kejari Mejayan, Jumat (2/4/2014).

Ketika disinggung mengenai cara meminimalisir pelanggaran hukum (korupsi), menurutnya, ia akan mengefektifkan Binmaskum (bimbingan masalah hukum) melalui intelijen. Termasuk Datun (Perdata dan Tata Usaha Negara) untuk pertimbangan hukum dan pelayanan hukum.

“Ke masyarakat kita bisa memberikan pelayanan hukum terhadap masalah masalah yang dihadapi. Kalau ke BUMN dan BUMD, kita bisa memberikan pertimbangan hukum. Kalau cara itu kita efektiflan, kita harapkan bisa menjadi preventif untuk meminalisir pelanggaran hukum”, tambah Sundari.

Sedangkan tiga kasus dugaan korupsi hasil Puldat (pengumpulan data) di masa kepemimpinan Benny yang akan ditindaklanjuti oleh Andi Sundari, yakni kasus dugaan korupsi pengadaan alat kesehatan di Dinas Kesehatan tahun 2013 senilai empat miliar lebih, pengadaan buku Sekolah Dasar di Dinas Pendidikan tahun 2012 senilai satu miliar lebih dan kasus PPIP (Percepatan Pembangunan Infrastruktur Pendesaan) tahun 2013.

Sekedar diketahui, Andi Sundari resmi menjabat sebagai Kajari Mejayan sejak 29 April lalu. Pelantikan dan pengambilan sumpah suami Andi Kaharuddin ini, dilakukan oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, Arminsyah, di Kantor Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, Jalan A.Yani, Surabaya.

Sebelumnya, istri mantan Dandim Pelaihari, Kalimantan Selatan ini, menjabat sebagai Kajari Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur. Selama tiga tahun menjadi Kajari PPU, perempuan yang pernah menjadi koordinator di Kejati Jakarta itu, setidaknya telah mengungkap tiga kasus korupsi dengan nilai kerugian negara miliaran rupiah.

Tiga kasus besar yang ditangani Kejari PPU semasa kepemimpinan Sundari, yakni kasus korupsi Dana Hibah Jaminan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Gratis (JPKMG) yang merugikan negara sebesar Rp.2,6 miliar dari total nilai anggaran sebesar Rp.10 miliar.

Kasus kedua yakni, korupsi pembebasan lahan untuk pembangunan perumahan murah di KM 9 Penajam yang merugikan keuangan negara sebesar Rp.3,25 miliar dari total nilai proyek sebesar Rp.6,789 miliar.

Sedangkan kasus korupsi ketiga, yakni pengadaan interactive whiteboard di Dinas Pendidikan yang merugikan keuangan negara sebesar Rp.3,5 miliar. (Sy)

Puluhan Sekolah Tidak Layak Gelar Unas Ngawi, SMN - Puluhan SMP/MTs di Ngawi dipastikan tidak dapat menyelenggarakan ujian nasional (Unas) sendiri.

Pemicunya beragam, mulai minim peserta hingga tidak memenuhi syarat minimal sebagai penyelengara. Tercatat, lima diantara sekolah tersebut belum mengantongi akreditasi hingga tidak layak menjadi penyelenggara.

“Meskipun siswanya banyak kalau belum terakreditasi tidak bisa menyelenggarakan sendiri”, ujar M. Wahib, kasi Mapenda, Kementerian Agama (Kemendag) Ngawi, kemarin (1/5).

Wahib mengakui ada beberapa MTs dibawah naungannya yang belum terakreditasi. Diantaranya, MTs PSA An Nur dan MTs al Murtadho, Katikan. Kedua sekolah tersbeut harusnya menjalani akreditasi tahun lalu. Namun karena kuota pusat minim, kedua sekolah itu belum terkover.

“Di Ngawi hingga tahun ini ada 24 yang perlu akreditasi.

Sebagian sudah habis masanya dan ada yang belum sama sekali”, ungkapnya.

Menurut dia, kebanyakan yang belum terakreditasi adalah sekolah yang baru berdiri. Kemenag mengaku tidak dapat mengerem keinginan masyarakat untuk mendirikan sekolah baru. Alasannya karena pendirian itu murni partisipasi warga masyarakat. Kemenag hanya memberikan persyaratan yang harsu dipenuhi untuk mendirikan sekolah.

“Kami tidak dapat menolak hanya bisa memfilter lewat aturan pendirian”, jelas Wahib.

Sementara itu, Kabid Pendidikan Menengah (Dikmen) Dinas Pendidikan (Dindik) Ngawi, Hadi Suharto mengatakan terdapat 20 sekolah yang tidak dapat menyelenggarakan Unas sendiri. Dari jumlah tersebut 12 diantaranya di lingkungan Kemenag. Sedangkan sisanya sekolah umum di bawah nauangan Dindik. Selain belum memiliki akreditasi, sekoalh etrsebut minim peserta sehingga memilih bergabung ke sekolah lain. “Minimal satu ruangan itu 20 siswa. Kalau tidak memenuhi syaratnya digabung”, jelasnya.

Keberadaan sekolah yang minim peserta Unas, lanjutnya, karena jumlah peserta Didik terbatas. Rata-rata adalah sekolah yang berada di pelosok. Mereka bertahan karena masyarakat sekitar masih membutuhkan dan daya tempuh ke sekolah lain cukup jauh. (Sy)

Ponorogo

Edisi 134 / VI / 5 - 11 Mei 2014

7

Ponorogo Raih Penghargaan Otonomi Award Satya Lancana Karya Bhakti Praja Nugraha Ponorogo, SMN - Otonomi Daerah sudah berjalan 18 tahun pada 25/4 kemarin. dana pemerintah pusat ditransfer ke daerah tiap tahunnya hampir Rp 600 trilyun.

Namun dana tersebut belum mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara signifikan. Indonesia merupakan negara kesatuan dengan jajaran Pemerintah Daerah yang sangat luas. Saat ini terdapat 539 Daerah otonomi yang terdiri 34 provinsi,412 kabupaten dan 93 kota.

Disamping itu dengankondisi geografis kepulauan dan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia indonesia semakin menjadi perhatian dunia. Untuk itu penyeleng-

garaan Pemerintahan senantiasa dituntut untuk dapat melaksanakan tugasnya dengan baik dan bijak.

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah sesuai UU nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menggunakan prinsip ekonomi seluas-luasnya.

Daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan yang menjadi kewajibannya. Daerah juga memiliki kewenangan membuat kebijakan untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta prakarsa, pengembangan, kearifan lokal dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejah-

teraan rakyat. Pada pelaksanaan Puncak acara Hari Otonomi Daerah (OTODA) Jum’at 25 April 2014 bertempat di Istana Negara jl. Medan Merdeka Utara Presiden memberikan penghargaan Parasamya Purnakarya Nugraha kepada Pemerintah Daerah yang 3 tahun berturut-turut berkinerja terbaik.

Sedang malam harinya bertempat di grand sahit jaya hotel jl.

Jend. Ssudirman jakarta dilanjutkan dengan Malam apresiasi kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.Pada kesempatan tersebut dilaksanakan penyerahan tanda kehormatan satya lancana karya bhakti praja nugraha oleh Mendagri.

Suatu kebanggaan bagi Kabupaten ponorogo yang telah bertahuntahun menunggu penghargaan ini. akhirnya pertama kalinya Kabupaten Ponorogo menerima satya lancana karya bhakti praja nugraha yakni suatu penghargaan yang diberikan kepada daerah yang berhasil mencapai kinerja sangat tinggi berdasarkan EKPPD (Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah) terhadap LPPD (Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah) tahun 2012.

Dimana setiap tahun pemda selalu membuat laporan kinerja yang dinamakan LPPD. Laporan penyelenggaraan pemerintahan

disemua sektor dan bidang ini ditujukan kepada mendagri melalui gubernur. Dari sinilah dievaluasi daerah mana yang mempunyai tata kelola Pemerintah Daerah yang baik. akhirnya Kabupaten Ponorogo terpilih menjadi Kabupaten yang tata kelola dan kinerjanya baik.Semoga dengan penghargaan ini tidak membuat kita puas namun bisa menjadi pemacu semangat aparatur Pemda untuk bisa meningkatkan kinerja yang baik sehingga bisa berdampak pada kesejahteraan masyarakat. (Wied)

Bupati Ponorogo H Amin SH menerima penghargaan Otonomi Award

Dana Bansos Untuk Hippa Mana?

Sunyoto

Nganjuk, SMN - Program bansos tahun 2013 dari pemerintah pusat yang melalui balai besar jawa timur akhirnya menyebabkan keresahan bagi kelompok HIPPA [wilayah brantas] penerima bantuan dikabupaten Nganjuk. Karena program yang sudah tuntas pembangunannya th 2013 berupa plengsengan irigasi

hingga hari ini dananya belum turun. Padahal kelompok diharuskan membangun dengan biaya sendiri dulu janjinya bangunan selesai dananya akan cair. Namun tahun sudah berganti bahkan sudah bulan mei 2014 dananya tak kunjung terealisasi. Hal ini menyebabkan kelompok HIPPA kalang kabut untuk membayar hutang

bahan bangunan yang sebelumnya dipinjam dari pihak lain untuk menyelesaikan program fisik tersebut.

Koordinator TPM dinas pengairan daerah kabupaten Nganjuk Sunyoto [Plt UPTD pengairan Pace] ketika di konfirmasi di kantornya menjelaskan bahwa di nganjuk penerima bansos dari balai besar ini

ada 20 kelompok sedangkan sejawa timur ada 100 kelompok[titik] penerima. Masing masing kelompok mendapatkan dana bansos sebesar Rp 178.000.000,- di salurkan melalui 3 tahap; 40% -30% -30% ,langsung masuk kedalam rekening kelompok HIPPA penerima untuk pembangunan plengsengan di wilayahnya.

Dari 20 titik ini terdapat 5 kelompok tambahan. Untuk kelompok tambahan ini aturannya memang disuruh mengerjakan dulu bangunannya hingga selesai dan di janjikan akhir tahun 2013 dana tersebut sudah cair.

Paket ini di back up langsung oleh balai besar provinsi jawa timur yang beralamat di wiyung, jelasnya.Bahkan pada tgl 25/3/14 BPKP sudah turun memeriksa paket di wilayah kabupaten Nganjuk yang dilanjutkan ke wilayah lain berakhir tgl 4 april 2014 dan menurut penjelasan Sunyoto pada pertengahan april 2014 dana tersebut harusnya sudah cair. Ketika di singgung apakah BPKP tahu bahwa dana bansos untuk kelompok HIPPAtersebut belum cair sama sekali dijawab bahwa BPKP mengetahuinya.

Namun ternyata hingga bulan mei 2014 dana bansos

tersebut tidak kunjung cair [masuk rekening] sepeserpun.

Bahkan menurut klompok penerima tidak ada kejelasan kapan akan cair. Sedangkan tim pendamping ketika dihubungi ketua klompok melalui ponselnya selalu tidak di angkat.

Situasi yang demikian menyebabkan kelompok penerima semakin resah dan was was.

Melihat perjalanan program bansos ini menimbulkan pertanyaan memang beginikah prosedur program bansos dari pemerintah pusat yang melalui balai besar? haruskah program bansos justru menjadi beban sosial bagi penerima mengingat proyek fisik wajib selesai dulu baru dana dicairkan? Bukankah hal ini menjadikan program bansos ini rawan penyelewengan dan karena sudah berganti tahun tidak menutup kemungkinan peluang terjadinya dobel anggaran? [RMB]

CMYK

8 Advertorial Jombang Raih Penghargaan Parasamya Purna Karya Nugraha

Edisi 134 / VI / 5 - 11 Mei 2014

Prestasi

Bupati Drs. Ec. H. Nyono Suharli Wihandoko saat menerima penghargaan Parasarnya Purna Karya Nugraha, Jumat, 25 April 2014 kemarin

Jombang, SMN - Pemerintah Kabupaten Jombang berhasil mengukir prestasi tingkat nasional.

Kali ini kabupaten yang dipimpin Bupati Drs. Ec. H. Nyono Suharli Wihandoko dan Wabup Hj. Mundjidah Wahab meraih penghargaan terbaik pertama Parasamya Purna Karya Nugraha. Penghargaan ini diserahkan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono di Istana Negara

Jakarta pada 25 April 2014.

Selain Kabupaten Jombang, kabupaten lain yang menerima penghargaan ini adalah Kabupaten Pacitan, Sleman. Sedangkan untuk kategori kota, gelar tata kelola pemerintahan terbaik jatuh pada Kota Cimahi Jawa Barat, Kota Yogyakarta, Kota Depok Jawa Barat dan Kota Tangerang. Untuk kategori Provinsi, Presiden memberikan

penghargaan Parasamya Purnakarya Nugraha pertama ke Provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur dan Sulawesi Selatan.

“Prestasi ini sangat membanggakan, sebab penerimaan penghargaan ini merupakan kali pertama digelar setelah era orde baru,” kata Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi selaku ketua pelaksanan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah (EKPPD) di tingkat nasional. Lebih lanjut Gamawan Fauzi menambahkan bahwa penghargaan ini diberikan atas dasar evaluasi kinerja yaitu daerah yang sudah tiga kali berturut-turut masuk sepuluh besar untuk pemerintahan kabupaten/kota.

Selain melalui metode desk evaluation, yakni mencermati informasi dan data yang ada dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) dengan menggunakan kriteria penilaian kinerja pemerintahan daerah, juga mengaplikasikan common sense survey khususnya kepada daerah-daerah yang masuk nominasi berkinerja paling tinggi melalui kunjungan lapangan.

Parasamya Purnakarya Nugraha (yang berarti Anugerah atas pekerjaan yang baik atau sempurna untuk (kepentingan) semua orang), adalah sebuah tanda penghargaan yang diberikan kepada Provinsi dan Kabupaten/Kota yang menunjukkan hasil karya tertinggi pelaksanaan Pembangunan Lima Tahun dalam rangka meningkatkan kesejahteraan

seluruh rakyat. Keberhasilan Kabupaten Jombang di bidang pembangunan dan pemerintahan tidak luput dari peran serta seluruh satuan kerja, masyarakat dan stakeholder dalam pelaksanaan pembangunan.

Bupati Jombang, Drs. Ec. H. Nyono Suharli Wihandoko, menyambut baik atas diraihnya penghargaan ini karena hasil ini merupakan kerja keras kita semua selama kurun waktu tiga tahun

kebelakang yang selama ini kita mendapatkan rangking di sepuluh besar sehingga kedepan harus lebih baik daripada tahun ini. Penilaian ini juga, kata dia, akan benar-benar menjadi sebuah tolak ukur agar pemerintah terus berupaya melakukan inovasi pelayanan bagi masyarakat melalui visi Jombang Sejahtera Untuk Semua ini, imbuh Bupati.

Penghargaan terkait dengan prestasi dalam pemerintahan dan

pelayanan publik itu diberikan dalam rangka peringatan hari otonomi daerah ke-18 tahun 2014.

“Atas nama negara, pemerintah dan pribadi saya mengucapkan selamat dan terima kasih yang setinggitingginya pada daerah yang menerima penghargaan. Saya harap saudara-saudara bisa mempertahankan prestasi itu,” ujar Presiden SBY dalam sambutannya di Istana Negara, Jakarta. (bam/hms/adv)

Bupati Drs. Ec. H. Nyono Suharli Wihandoko dan Wabup Hj. Mun-djidah Wahab bersama Gubernur Jawa Timur, Dr. Soekarwo

Wakil Presiden Boediono Kunjungi Kawasan Rawan Bencana Erupsi Gunung Kelud di Blitar Blitar, SMN - Kecamatan Nglegok merupakan satu diantara daerah rawan bencana erupsi Gunung Kelud di Kabupaten Blitar.

Minggu (27/4) bersama rombongan, Wakil Presiden Boediono yang

didampingi Ibu Hera Boediono mengunjungi wilayah ini. Orang nomor dua di Indonesia ini mendatangi Puskesmas Nglegok dan salah satu Sekolah Dasar di Desa Modangan. Wapres ingin melihat

Wapres Budiono bersama Bupati dan Jajarannya

lebih jauh penanganan kesehatan dan pendidikan, mulai pra sampai pasca erupsi Gunung Kelud di Kabupaten Blitar.

Di Puskesmas Nglegok, Informasi yang disampaikan kepada Wapres diantaranya; setelah dikeluarkannya status Siaga Level III Tindak Komandan Darurat Bencana (TDB) Gunung Kelud mengaktifkan 10 Klaster, diantaranya Klaster Kesehatan. Pada saat status masih waspada hingga naik level siaga, klaster kesehatan yang terdiri dari seluruh Puskesmas di Kabupaten Blitar, Rumah sakit baik pemerintah maupun swasta, tenaga medis TNI, PMI, relawan kesehatan, SBH (Brigade Penolong), Kasubag Keuangan BPBD melaksanakan kegiatan berupa: 1) Membentuk tim kesehatan, 2) Menyiapkan logistik berupa obatobatan habis pakai dan masker, 3) Melaksanakan rakor-rakor terkait

perkembangan status Gunung Kelud.

Ketika terjadi letusan, Kamis, 13 Pebruari 2014, seluruh kekuatan tim kesehatan yang terdiri dari 48 tim kesehatan, 8 tenaga medis TNI, dan 40 Personil SBH sudah siap di titiktitik pengungsian dan posko bencana untuk memberikan pertolongan apabila diperlukan. Ketua Klaster selalu melaporkan dan menyampaikan segala sesuatu yang terjadi dalam rapat Tim Koordinasi Penanggulangan Bencana yang diadakan di Pendopo Kabupaten Blitar yang dipimpin oleh Bupati Blitar, H. Herry Noegroho setiap pagi dan malam (07.00 pagi dan 20.00 malam).

Pasca erupsi, tim Kesehatan siap 24 jam di seluruh titik pengungsian.

Selama masa tanggap darurat masyarakat yang sakit mendapat pelayanan kesehatan secara gartis,

yakni sejumlah 1.639 pengungsi dari seluruh pengungsi sejumlah 12.000 (13%). Setelah masa tanggap darurat dicabut pada 25 Pebruari 2014, maka Posko 24 jam berakhir. Ini digantikan dengan kegiatan visite tanggap darurat. Dalam rangka visite tanggap darurat seluruh Puskesmas ditugaskan untuk mengunjungi lokasi-lokasi terdampak erupsi Gunung Kelud dan berkeliling mengecek kesehatan masyarakat sampai dengan tanggal 15 Maret 2014. Setelah visite tanggap darurat selesai maka PMI mengadakan kegiatan bakti sosial pengobatan gratis bekerjasama dengan IDI Cabang Kabupaten Blitar berkeliling secara bergantian ke lokasi terdampak sampai dengan tanggal 11 April 2014.

Sementara itu di bidang pendidikan, Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar sebelum sampai dengan

Wapres Budiono bersama Bupati dan Jajarannya

sesudah erupsi juga melakukan beberapa kegiatan diantaranya; sebelum erupsi pihak Dinas Pendidikan melalui UPTD-UPTD yang ada di kecamatan melakukan sosialisasi terkait bencana erupsi Kelud.

Langkah-langkah penyelamatan dokumen penting mulai dilakukan.

Ketika status dinaikkan, Dinas Pendidikan mendirikan poskoposko di masing-masing UPTD dengan induk Dinas Pendidikan.

Saat erupsi, semua personil masing-masing Posko proaktif melakukan pendataan aset riil lembaga

pendidikan yang terdampak. Pembelajaran meskipun tidak sesuai dengan jumlah jam belajar mengajar tetap dilakukan di lokasi pengungsian. Sabtu, 19 Februari 2014, seluruh Kepala UPTD dikumpulkan.

Tujuannya salah satunya ikut proaktif memberikan bantuan kepada para korban baik materi maupun non materi seperti kebutuhan sehari-hari dan nasi bungkus. Minggu, 20 Februari 2014 mereka ikut kerja bakti membersihkan sekolah-sekolah yang terkena dampak erupsi Kelud. (mam/adv.hms)

Meriahkan Hari Jadi Kota Blitar dengan Bazaar Blitar Djadoel masih tepat dan perlu kita jadikan pelajaran untuk diterapkan di masamasa sekarang dan di masa yang akan dating”, tegas Wali Kota.

Perlu diketahui bahwa, bazaar ini digelar dalam rangka memperingati Hari Jadi Kota Blitar yang dikemas dalam nuansa Blitar Djadoel yang menggambarkan situasi dan kondisi Kota Blitar jaman dulu.

Sehingga diharapkan para pengunjung akan dapat menikmati gambaran Kota Blitar pada jaman dulu, sehingga kita tidak lupa dengan sejarah. Untuk itu Pemerintah Kota Blitar menghimbau kepada penjaga stand dan seluruh pengunjung bazaar untuk berpakaian djadoel. Dengan harapan, kita semua mencintai budaya asli Indonesia yang adiluhung dan sesuai dengan jati diri serta kepribadian bangsa Indonesia.

Dan yang lebih penting agar

wong jowo ora lali jawane, wong Blitar ora lali Blitare, dan orang Indonesia bangga dengan ke-Indonesiaannya. Semangat ini sejalan dengan tema peringatan Hari Jadi ke-108 Kota Blitar Tahun 2014, “Dengan Prinsip APBD Pro Rakyat, Kita Perkuat Jatidiri, Karakter Dan Kecintaan Pada Daerah”.

Untuk itu, bazaar ini tidak hanya melibatkan perwakilan dari masingmasing SKPD se-Kota Blitar, tetapi tetap memberikan kesempatan kepada swasta dan masyarakat umum. Hal itu mengandung maksud, meskipun kita sudah berada pada jaman modern dan di era globalisasi tetapi kita tidak melupakan apa yang telah kita rasakan dan kita miliki pada jaman dulu.

Pada pelaksanaan bazaar Blitar Djadoel ini juga dibacakan maklumat oleh Asisten Pembangunan dan

Walikota Blitar saat potong pita pembukaan Bazar Blitar Djadoel

Blitar, SMN - Sebagai upaya melestarikan budaya asli Indonesia, menghargai hasil karya para pendahulu bangsa, sekaligus memeriahkan peringatan Hari Jadi Tahun 2014, Pemerintah Kota Blitar kembali menggelas Bazar Blitar Djadoel.

Kegiatan yang dilaksankan mulai tanggal 21-25 April 2014 ini digelar di sepanjang jalan Merdeka Kota Blitar. Selain memberikan hiburan kepada masyarakat, Bazar Blitar Djadoel diharapkan mampu mengingatkan kembali sejarah Kota Blitar pada jaman dulu.

Hermansyah Permadi, Ketua seksi Bazar dalam laporannya menyampaikan, Bazar Blitar Djadoel

4 ini diikuti sebanyak 98 stand. Yaitu semua SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Blitar, BUMN, BUMD, Ormas, Organisasi Perempuan, Perbankan, Pengrajin, Seniman, dan pengusaha. Stand-stand ini juga akan di lombakan dan dinilai oleh tim juri. Selain itu juga diselenggarakan kampung dolanan, replika rumah balai, dan area memorial.

Sementara Samanhudi Anwar, Wali Kota Blitar dalam sambutan Pembukaan mengaku bangga atas diselenggarakannya kegiatan Bazar Blitar Djadoel untuk keempat kalinya. Isi bazaar dan seni tradisionalnya lebih lengkap. makanan djadoelnya lebih lengkap, ada

kampung dolanan, dan seluruh stand kita harapkan bisa buka mulai siang sampai malam. Kita harapkan bazaar ini juga bisa dikunjungi masyarakat lebih banyak baik dari dalam maupun dari luar Kota Blitar.

Lebih lanjut Wali Kota menyampaikan, bazaar ini penuh kenangan, karena akan membangkitkan memori kita bahwa sejak dahulu, tepatnya sebelum tahun 1990-an, Pameran yang kita kenal dengan pasar murah juga digelar di sepanjang jalan Merdeka ini.

“Melalui bazaar ini kita akan diingatkan dengan suasana Kota Blitar pada jaman dulu. Banyak nilai positif dan kearifan lokal di masa lampau yang

Walikota Blitar bersama jajarannya berkeliling di Bazar Blitar Djadoel

Kesra selaku Ketua Panitia Hari jadi.

Beberapa di antara isi maklumatnya adalah sejalan dengan pesan bung karno, jangan sekali-sekali melupakan sejarah (jas merah), maka generasi bangsa dipandang perlu untuk mempelajari, menghayati, dan mengamalkan kembali nilai-nilai zaman dahulu yang sesuai dengan karakter, jati diri, dan kepribadian bangsa indonesia.

Di tengah-tengah kemeriahan bazaar blitar djadoel dan di tengah gegap gempita arus modernisasi ini

para peserta bertekad mengambil makna, meneruskan, dan mengajak semua pihak untuk mengembangkan nilai-nilai filosofi, petuah, dan pitutur-pitutur luhur para pendahulu kita yang adiluhung yaitu: Kesederhanaan dan keramahtamahan, Kejujuran dan ketulusan, Kegotongroyongan dan kemandirian, Menghargai kebhinnekaan suku bangsa dan agama,sikap rela berkorban demi kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara. (mam/hms/adv)