Suara Media Nasional Edisi #138

CMYK

Nomor ISSN: 2355-6501

SuaraMedia NasionalCom

Media Online: suaramedianasional.com

Sudah Terdaftar di Dewan Pers.

Surat Izin Penerbitan Usaha Pers: SK Menkum Ham Nomor: AHU-62124.AH.01.01 Tahun 2013

@smedianasional

Harga Rp 5.000,(Luar Kota+Ongkos Kirim)

Edisi 138. Tahun VI / 2 - 8 Juni 2014

Penetapan Nomor Urut Capres-Cawapres

Prabowo-Hatta Satu, Jokowi-JK Dua “Pengundian dan penetapan nomor urut ini digunakan sebagai dasar penyusunan surat suara pilpres”, ungkap Husni.

Ketua Dewan Pers Bagir Manan

Gedung Dewan Pers Tidak Boleh Digunakan untuk Posko Pendukung Capres Jakarta, SMN - Ketua Dewan Pers Bagir Manan keberatan bila Gedung Dewan Pers di Jalan Kebon Sirih nomor 34, Jakarta Pusat, dipasang alat peraga kampanye layaknya spanduk yang dinilai melanggar independensi Dewan Pers dalam pemilihan umum.

“Tindakan itu dapat merusak citra dan fungsi Dewan Pers, seperti yang diamanatkan oleh UU Pers,” kata Bagir Manan, yang juga mantan Ketua Mahkamah Agung.

Bersambung di halaman 11

Ada Apa Dibalik Penangkapan Sabu

Pasangan calon presiden dan wakil presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla (kiri) serta Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa beserta 7 komisioner Komisi Pemilihan Umum mengikuti rapat pleno pengundian dan penetapan nomor urut capres-cawapres di gedung KPU, Jakarta Pusat, Minggu (1/6/2014).

Jakarta, SMN - Dua pasangan calon presiden dan wakil presiden, Prabowo Subianto-Hatta Rajasa mendapat nomor urut satu dan Joko Widodo-M. Jusuf Kalla (JokowiJK) bernomor urut dua usai mengambil nomor peserta menuju Pemilihan Umum Presiden (Pilpres) di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jakarta, Minggu.

Ketua KPU Husni Kamil Manik mengatakan nomor urut Bersambung di halaman 3

KPK: Sumbangan ke Capres-Cawapres Bisa Jadi Gratifikasi jika...

Jakarta, SMN - Direktur Gratifikasi Komisi Pemberantasan Korupsi Giri Suprapdiono mengatakan, sumbangan dana kepada calon presiden dan wakil presiden bisa berpotensi menjadi gratifikasi jika sumbangan tersebut diperoleh dari pihak-pihak yang dilarang menurut undang-undang.

Berdasarkan UndangUndang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, capres dan cawapres dilarang menerima sumbangan dari sejumlah

Ilustrasi

Gunung Mas, SMN – Baru-baru ini Polres Gunung Mas berhasil menangkap Pengedar Sabu yang meresahkan Warga. Kapolres Gunung Mas AKBP Nurhandono bersama Kurniawan Deli Kabag Reskrim Polres Gunung Mas berhasil menangkap seseorang yang membawa Sabu, di

Baliho putih raksasa terpasang di Gedung KPK

Bersambung di halaman 11

Bersambung di halaman 11 Proyek pembangunan plengsengan

Unjuk Rasa ke Kejaksaan Negeri Sampang sebagai Aksi Solidaritas Aktifis

Satpol PP Awasi PSK Dolly Migrasi ke Sidoarjo

Sampang, SMN - (26/5) Unjuk Rasa terjadi di depan halaman Kejaksaan Negeri Sampang , unjuk rasa terjadi karna rasa solidaritas antar aktifis dan rasa tidak puas akan kinerja Kajaksaan Negeri Sampang. Unjuk rasa disebabkan pelaporan Kejaksaan Negeri Sampang terhadap Wafi Anas salah satu aktifis mahasiswa, Wafi Anas di laporkan

Sidoarjo, SMN - Berbagai elemen masyarakat di Kab Sidoarjo mengkhawatirkan dampak pasca penutupan Lokalisasi Dolly di Surabaya, pada 19 Juni nanti. Termasuk Satpol PP Sidoarjo sebagai aparat penjaga ketertiban di wilayah Sidoarjo.

Karena dimungkinkan para PSK nya bisa meluber pindah tempat hingga ke

Bersambung di halaman 11

Suasana unjuk rasa di depan kantor Kejaksan dan sesi wawancara dengan kajari

Bersambung di halaman 11

Pembangunan Proyek Saluran di Jalan Raya Beringin Diduga Pengerjaannya Asal Jadi Surabaya, SMN - Paska pelaksanaan pekerjaan pembangunan untuk meningkatkan sarana dan prasarana di Kota Pahlawan ini, banyak pembangunan yang diduga tidak memenuhi spesifikasi teknis yang membawa dampak negatif bagi rekanan Pemkot Surabaya yang selama ini banyak masyarakat Kota Pahlawan merasa sangat dirugikan.

Hal ini disebabkan karena pengerjaan proyek yang diduga amburadul.

Terkait pembangunan saluran di jalan raya beringin di wilayah Kelurahan Beringin Kecamatan Sambikerep

Ilustrasi

Bersambung di halaman 11

Walikota Abu Ambil Sumpah/ Janji PNS Pemkot Kediri TRIYO FEBRUANTORO BAMBANG WILAGA Wilayah Malang raya Wilayah Tulungagung/Trenggalek

Yang bersangkutan di atas setelah dilakukan pemanggilan beberapa kali dan sampai sekarang tidak ada respon. Maka Redaksi SKU SUARA MEDIA NASIONAL MEMBERHENTIKAN SECARA TIDAK HORMAT. Segala bentuk aktivitas Jurnalis yang mengatasnamakan SUARA MEDIA NASIONAL bukan lagi menjadi tanggung jawab REDAKSI atau bisa melaporkan kepada pihak yang berwajib.

Kediri, SMN - Jumat, 30 Mei 2014 Badan Kepegawaian Daerah Kota Kediri melaksanakan pengambilan sumpah/ janji Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kota Kediri yang diikuti oleh kurang lebih 300 orang PNS di lingkup SKPD Kota Kediri. Pengambilan sumpah/ janji tersebut langsung dilakukan oleh Walikota Kediri Abdullah Abu Bakar, SE di ruang Joyoboyo Balaikota Kediri.

Acara tersebut dihadiri oleh pejabat strukturalsebagai saksi dan para Rohaniwan.

Dalam sambutannya, Walikota Kediri Abdullah Abu Bersambung di halaman 11

Iklan / Langganan hubungi : Tlp. (0354) 691147, HP 081 231 515 435

Yang bernama diatas

WAHYU H.P.

Walikota Kediri, Abdullah Abu Bakar saat mengambil sumpah PNS Pemkot Kediri

Bukan wartawan/Crew SKU SUARA MEDIA NASIONAL sejak Juni 2013 dan Redaksi tidak pernah membuatkan/menyuruh membuat proposal bantuan Kantor Biro di Kalimantan Selatan. Bila ada pihak yang merasa dirugikan dengan proposal bantuan tersebut, harap melaporkan kepada pihak yang berwajib.

Email: suaramedianasional@gmail.com

2

Etalase

Edisi 138 / VI / 2 - 8 Juni 2014

Pemkot Kediri Pastikan Harpitnas Layanan Pemerintahan Tetap Maksimal

Wawali Sidak ke Sejumlah Satker Kediri, SMN - Pemerintah Kota Kediri tetap memaksimalkan layanan pemerintahan di seluruh jajaran Dinas maupun kerja meskipun dalam seminggu terakir banyak hari libur nasional atau yang lebih populer dikenal Hari Kecepit Nasional (Harpitnas). Selama seminggu terakir terdapat 2 hari libur nasional, sehingga dalam seminggu layanan pemerintahan hanya ada 3 hari kerja.

Menghindari adanya pegawai negeri bolos selama hari aktif berselang hari lbur tersebut, pemerintah kota kediri dipimpin wakil WaliKota Kediri Lilik Muhibbah, S.Pdi M.Pdi mengantisipasi pegawai bolos

Penerbit: PT. SUARA MEDIA NASIONAL Surat Izin Usaha Penerbitan Pers: SK Menkum Ham Nomor: AHU-62124.AH.01.01 Tahun 2013.

dengan melakukan pemeriksaan mendadakke sejumlah Dinas dan Satuan kerja. Bagi pegawai yang bolos akan dikenakan sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

“Kami melakukan sidak ke sejumlah satker antara lain di DKP, Diknas, Disbudparpora dan BPPKB, saya berharap tidak ada Satker yang membolos saat Harpitnas”, kata Ning Lik panggilan akrab wakil walikota Kediri tersebut, Rabu(28/05).

Dalam melakukan sidak, Ning Lik didampingi Asisten Pemerintahan dan Kesra Drs. H. Moch Yasin, M.Pdi, Asisten Perekonomian dan Pembangunan

Kasenan, ST. MT, dan Staf ahli bidang Pemerintahan Ir. Semeru Singgih, MM melakukan sidak ke beberapa satker di Kota Kediri.

Beberapa diantaranya yakni di kelurahan Ngadirejo, Kelurahan Burengan, Kecamatan Kota, Kecamatan Pesantren, Dinas PU, Dinas Pertanian, Dinas Ketahanan Pangan, dan Dinas UMKM. , mereka akan memeriksa apakah Satker tetap masuk kerja atau libur.

Dalam sidak tersebut, mereka merasa senang karena sebagian besar Satker di lingkungan Pemkot Kediri tetap masuk walaupun banyak tanggal merah dalam seminggu ini. Hanya beberapa or-

ang saja yang tidak masuk, itupun dikarenakan sakit dan ada surat keterangan dari staff yang berhalangan. (har/hms/adv)

Foto samping: Suasana sidak di sejumlah satker Pemerintahan Kota Kediri demi mengantisipasi pegawai bolos.

Kantor Pusat: Dsn Temboro Ds. Plaosan Kec. Wates Kabupaten Kediri, Jawa Timur Kantor Redaksi: Jl. Durian (Ruko PG Pesantren) Pesantren - Kota Kediri, Jawa Timur Telp./Fax: (0354) 691147 Penanggung Jawab & Penasehat Hukum I: Tjutjut Suliyatno, SH. Kantor Advokat: Jl. Slamet Riyadi No. 29/67 Kota Kediri Penasehat Hukum II: Arif Wijanarko SH. Dewan Penasehat: KH. Drs. Imam Yahya Malik/ Gus Yahya (Ponpes Al Makruf Kedong Lo Kediri), Noura Dian Hartaronya, SE (Anggota Komisi 6 DPR RI), Drs. Ali Rohmad M.Pd, Sodiq Sudiran Atmojo, Henry Cahyono S. Soroso, Farid Makruf, SE, ST, DR. H.S. Adi Suparto. Komisaris Utama: Winarti. Direktur Utama: Kanti Wiyoto. Direktur II: Edit Suwantara, SE. Direktur III: Agung Budiarto. Pimpinan Redaksi: Kanti Wiyoto. Wakil Pimred: Yon Taufik Hidayat. Bendahara : Surono, M. Irfan Amrulloh, Hj. Mintarti, ST. Dewan Redaksi: Kanti, Winarti. Redaktur Pelaksana: Agung Budiarto, Hartono Basingkem. Humas: Futi’ah SE, Abdul Rozaq, SH. Pimpinan Korlip: Drs. Widji Soeratno MM MBA. Kordinator Liputan: Syamsudin. Fotografer: Wendy Eko Winarto. Manager Marketing: M. Edy Fathurokim. Marketing: Guntur Samsul Hadi ST.

Crew dan Wartawan: Kota/Kab. Kediri: Agus Wiyono (Kabiro), Joko D., Susi, Johan Wahyudi, M. Ali Faizin, Supriyono, Prijo Atmodjo, Akhmad Afandi. Nganjuk, Bojonegoro: Rambu Magdalena, Joko Kustono, Kristian, Jonas. Suara Blitar: Ummu Chairu Wardani, Irul, Sri Sulistyoningsih, Agus Imam S. Tulungagung/Trenggalek: Rudi L. Wartawan Surabaya, Sidoarjo: Slamet, Muhamad Besari. Pasuruan: Fikri Setiawan. Bangkalan, Sampang, Pamekasan:Wahyudi Hermawan, Amiruddin. Gresik: Didik Cahyono. Jombang: Slamet W, Puji, Bambang Mardiono, Agus W. Mojokerto: Gunadi. Kabiro Kota/Kab Madiun, Magetan, Ngawi: Drs. Suyanto. Madiun Kota/Kab: J. Kustono. Magetan, Ngawi: Heri Aprianto.

Pacitan: Yon Taufik Hidayat. Banyuwangi: Syamsudin. Malang Raya: C. Junaedi (Kabiro), Khalid. Kota/Kab. Probolinggo, Lumajang: Edi Sunarko RD (Kabiro). Jember: Rambu Magdalena. Bondowoso, Situbondo: Khairunazi/Yusi.

Perwakilan Bali: Nyoman. Biro Jawa Barat, Jakarta; Ahmad Faisholihin. Perwakilan Jawa Tengah: Mulyono RS. Perwakilan Maluku: Yohanes. Perwakilan Kalimantan Tengah: Mandau Suwandi. Biro Gunung Mas: Leuntung I Dehes.

Perwakilan Sumareta Selatan: Hasan Bakri. Kabiro Kota Lubuklinggau, Kab. Musi Rawas: Abu Hasan Azhari. Perwakilan Kepulauan Riau: Ekowanto. Biro Kota Batam: Asriaadi, ST. Perwakilan Sulawesi Selatan: Adnan. Perwakilan Penanggungjawab: Propinsi Jambi: Sugianto. Desain/Layout: Irul.

No. Rekening BRI Cabang Wonorejo Kecamatan Wates Kabupaten Kediri. No. 6271-01-000106-50-4. A/N. Winarti. No. Rekening Bank Jatim Capem Wates Kabupaten Kediri. No. 0782015257. A/N: Winarti. Website: Kanti Wiyoto www.suaramedianasional.com. / suaramedianasional.blogspot.com. Email: suaramedianasional@gmail.com. Perusahaan : CV. SUARA MEDIA GROUP. Percetakan PT. Citra Cetak Pratama Sidoarjo. Isi diluar tanggungjawab percetakan.

Kantor Biro Ponorogo: Jl. Basuki Rahmat No.17 A Ponorogo, contact person: 081231515435. Dewan Penasehat: Trimo. Kabiro: Ir. Prayudi Bahagia RW. Wartawan: Anny Hidayati, Tri Purwanto Budi Wiyono.

Waspadai Wartawan Suara Media Nasional yang memegang Kartu Pers yang namanya tidak tercantum dalam BOK REDAKSI bukan tanggung jawab Redaksi. Bila Anda ingin berlangganan, Keluhan serta informasi. Bisa mengirim surat untuk redaksi kami, kirim dengan identitas diri ke Kantor Pusat “SUARA MEDIA NASIONAL” di Dusun Plaosan Desa Plaosan Kecamatan Wates Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Telp/Fax. (0354) 691147, 081231515435, 081234225711, 085645867811. Kami hanya memuat iklan berdasarkan order yang masuk dari pemasang iklan dan bila mana ada iklan yang tidak termuat harap menghubungi kantor redaksi “SUARA MEDIA NASIONAL”.

Harga iklan: 1 Halaman (325x513 mm) Warna Rp 15.000.000., Hitam Putih Rp 12.000.000. 1/2 Halaman (325x256 mm) Warna Rp 10.000.000. / Hitam Putih Rp 8.000.000. 1/4 Halaman (325x128 mm) Warna Rp 7.500.000. / Hitam Putih Rp 5.000.000. 1/8 Halaman (325x64 mm) Warna Rp 3.000.000. / Hitam Putih Rp 2.000.000. Iklan Kartu Nama (85x56 mm) Warna Rp 1.000.000,- / Hitam Putih Rp 750.000. Iklan Warna: Rp 12.000/mmk, Iklan Hitam Putih: Rp 8.000/mmk.

KEDIRI RAYA

3

Dari Kediri untuk Indonesia

Edisi 138 / VI / 2 - 8 Juni 2014 Goa Selomangleng Kediri

Simpang Lima Gumul Kediri

Walikota Kediri Buka Acara Jaranan Se-Kecamatan Pesantren Kediri, SMN - Dalam rangkaian hari jadi Kota Kediri yang ke 1135, Pemerintah Kota Kediri Rabu (28/5) menggelar pagelaran jaranan yang diikuti sekitar 15 kelompok jaranan se-Kecamatan Pesantren. Pembukaan dimulai pukul 09.30 WIB yang ditandai dengan menyabetkan cemeti (pecut) jaranan yang dilakukan oleh Walikota Kediri Abdullah Abu Bakar.

Acara yang sudah merupakan agenda tahunan ini dilaksanakan di lapangan Gajah Mada. Selain kelompok jaranan se-Kecamatan Pesantren Kota Kediri, tahun ini juga diikuti satu group dari paguyuban jaranan asal Kabupaten Kediri yang juga ikut memeriahkan acara tersebut.

Dalam sambutannya, Walikota Kediri

Abdullah Abu Bakar mengatakan dengan adanya kesenian ini agar para penerus yaitu pemuda Kota Kediri terus melestarikan budaya leluhur, salah satunya kesenian Jaranan. “Kita melestarikan budaya adiluhung bangsa, karena dengan melestarikan budaya tersebut maka generasi mendatang tetap dapat melihat dan menikmati kesenian asli Kota Kediri khususnya jaranan,” ujarnya.

Pejabat yang akrab disapa Mas Abu, berharap para tokoh jaranan senantiasa terus melakukan inovasi sehingga jaranan tetap bisa menarik dan bisa ditonton di segala jaman. Bahkan tanpa meninggalkan pakem yang ada, terutama seperti barongan yang hanya dipunyai jaranan kota Kediri.

Walikota saat pembukaan jaranan di Kecamatan Pesantren

Suasana jaranan di Kecamatan Pesantren

“Kami berharap, kesenian jaranan ini tetap eksis dan selalu menarik masyarakat jika ditonton oleh masyarakat,” harapnya.

Selain itu dengan menyambut baik festival yang dilakukan rutin tahunan ini, Mas

Abu juga berharap kesenian Jaranan tidak hanya dikenal di kancah lokal, melainkan juga dikancah nasional bahkan internasional. (hms/adv/kan)

TMMD: Tentara dan Masyarakat Bersatu Membangun Desa Kediri, SMN - Memasuki hari kelima kegiatan TMMD (TNI Manunggal Membangun Desa) ke 92 di Desa Kalipang Kec.Grogol Kab. Kediri, pelaksanaan bangunan fisik sudah mencapai 80%, untuk renovasi rumah penduduk dari 30 rumah sudah 20 rumah selesai pemba-

Foto samping: Suasana pelaksanaan TMMD ke-92 di Desa Kalipang Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri yang pada pelaksanaan pembangunan fisiknya sudah mencapai 80% untuk renovasi rumah penduduk dari 30 rumah sudah 20 rumah yang selesai

Nomor Urut Capres-Cawapres

supaya bisa berbaur dengan masyarakat.

Ibu Katemi Dusun Kalibago dan ibu Kasiyah Dsn.Kalipang Desa Kalipang mengucapkan terimakasih kepada Pemda Kab.Kediri juga Bapak-bapak dari TNI yang sudah membantu membangun rumahnya, ini di tegaskan oleh ketua RW Dsn Kalibago Pak Taslim RT 1 RW 2, Ibu Katemi salah satu kategori warga yang pantas di bantu (Miskin, janda yang sudah tua dan tidak punya penghasilan).

Pratu Ardian dari 521 mewakili temantemanTNI mengatakan dengan membaur bersama warga saya sangat senang dan bisa merasakan kahidupan nyata di masyarakat, pangalaman seperti ini sebagai bekal, suatu saat kalau kita ditugaskan ke wilayah. (hms/adv/kan)

Oknum Guru SMP di Nganjuk di Laporkan Ke Polisi

Sambungan dari hal. 1 tersebut digunakan, antara lain untuk keperluan logistik Pilpres, seperti pencetakan surat suara. “Pengundian dan penetapan nomor urut ini digunakan sebagai dasar penyusunan surat suara pilpres,” kata Husni.

Komisioner Hadar Nafis Gumay menjelaskan, mekanisme pengambilan nomor urut tersebut dilakukan dalam dua tahapan.

“Undian dilakukan dalam dua tahap, pertama masing-masing cawapres mengambil satu dari bola-bola yang tertulis angka 1 sampai 10. Yang mendapat angka lebih besar, capresnya berhak mengambil nomor urut peserta Pilpres terlebih dahulu,” katanya.

Rapat pleno terbuka dimulai pukul 14.00 WIB di ruang sidang utama lantai 2 Gedung KPU Pusat di Jalan Imam Bonjol No. 29, Menteng, Jakarta Pusat. Hadir dalam rapat tersebut adalah dua pasangan calon peserta Pemilu yang telah ditetapkan KPU, Sabtu (31/5), yaitu Joko WidodoJusuf Kalla dan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa.

Rombongan Jokowi-JK menempati bagian timur ruang rapat berhadapan dengan kelompok Prabowo-Hatta.

Tampak ikut dalam rombongan Jokowi-JK antara lain Ketua Umum PDI

ngunannya, Senen (26/5).

Salah satu warga Kalibago Desa Kalipang Subagio ikut kerja bakti membangun jalan menata batu mengatakan, saya sangat berterimakasih khususnya kepada TNI dan Ibu Bupati Kediri, dengan adanya jembatan penghubung ini warga Dsn.Kalinanas tidak muter lagi untuk menuju sekolah dan hasil panen pun bisa di angkut dengan lancar.

Hal ini di tegaskan oleh Komandan SSK Letnan Satu Yudi, untuk antusias warga membantu sangat besar sekali baik pagi hari maupun sore, untuk tambahan jalan sudah 18% pelaksanaannya, ada sekitar 103 anggota TNI tinggal di 13 rumah penduduk Dsn.Kalinanas tujuannya

Pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla (kiri) saat deklarasi di Gedong Joang, Jakarta, dan pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa saat deklarasi di Rumah Polonia, Jakarta, Senin (18/5/2014).

Perjuangan Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, dan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. Hadir pula istri Joko Widodo dan Jusuf Kalla, Iriana dan Mufidah, serta sepasangan anak Jokowi-Iriana.

Sementara itu, di kubu Prabowo-Hatta tampak Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie, Ketum PKS Anis Matta, dan Sekjen PPP Romahurmuziy.

Rapat Pleno dipimpin oleh Ketua KPU RI Husni Kamil Manik bersama Komi-

sioner Juri Ardiantoro, Arief Budiman, Ferry Kurnia Rizkiyansyah, Ida Budhiati, Hadar Nafis Gumay, Sigit Pamungkas serta Sekjen KPU Arief Rahman Hakim. (red/ ant)

Korban didampingi keluarganya saat melaporkan dugaan tindakan kekerasan yang dilakukan oknum guru ke Kantor Polres Nganjuk.

Nganjuk, SMN - Oknum guru SMP di Kabupaten Nganjuk dilaporkan ke Kantor Polres Nganjuk, karena diduga melakukan kekerasan fisik terhadap beberapa muridnya. Terlapor ditengarai memukuli para korban hingga terluka.

Salah satu korban bernama Johan Tri Novansa (13) siswa kelas VII SMP Negeri 2 Rejoso. Pelajar asal Dusun Turi, Desa Ngadiboyo, Kabupaten Nganjuk itu mengaku dipukul Sukma (22) guru honorer, olah raga asal Desa Campur, Kecamatan Gondang. Orang tuanya sudah melapor ke polisi.

Menurut informasi yang didapat, korban ijin tidak ikut pelajaran olah raga, karena rapat OSIS. Waktu masuk ruang kelas untuk mengambil pulpen dan buku, tiba-tiba ada lima temannya berlarian masuk ke kelas Melihat kawannya berlarian, korban ikut lari dan bersembunyi dibawah bangku bersama lima temanya. Ternyata, mereka diketahui oleh Sukma, guru olahraga.

Kemudian guru menarik korban dari

bawah meja. Selanjutnya, guru menampar korban hingga bibirnya terluka. Korban sempat dibawa ke puskesmas. Menurut keterangan korban, selain dirinya dua orang temannya juga mengalami hal yang sama Mereka dilempar menggunakan alas ujian oleh pelaku. Benda keras itu mengenai pipi. Pelaku bahkan, juga menempeleng kepala korban, hingga merasa pusing Akibat penganiayaan itu, korban tidak berani masuk ke sekolah. Sumarni (45) ortu korban mengaku tidak terima. Bapak korban akhirnya melapor ke Polres Nganjuk.

Kasat Reskrim Polres Nganjuk AKP Deddy Iskandar membenarkan adanya laporan orang tua korban. Pihaknya tengah melakukan penyelidikan. “Kami sudah menerima laporan dari orang tua korban.

Selanjutnya, kami bawa ke Rumah Sakit Bhayangkara Nganjuk, untuk dimintakan visum. Selanjutnya, terlapor akan kami panggil untuk dimintai keterangan. Apabila terbukti bersalah, akan kami tindak sesuai hukum berlaku,” kata AKP Dedy Iskandar, Sabtu (31/5/2014). (rmb/jk/bj)

4

Potret

Edisi 138 / VI / 2 - 8 Juni 2014 Blitar, Bondowoso, Tulungagung, Trenggalek, Malang

DPRD Trenggalek Gelar Rapat Paripurna Unsur Pimpinan Dewan Kab. Blitar Periode 2014-2019

Sambutan Bupati Mulyadi saat rapat paripurna DPRD Kabupaten Trenggalek

Trenggalek, SMN - DRPD Trenggalek Rabu tanggal 28-5-2014 menetapkan lima rancangan peraturan daerah (raperda) menjadi keputusan DPRD penetapan ini berlangsung dalam rapat patipurna DPRD Trenggalek lima raperda yang di tetapkan menjadi keputusan DPRD antara lain: 1) Raperda tentang sistim perencanaan pembangunan daerah, 2) Raperda tentang perubahan atas peraturan daerah kabupaten trenggalek No. 12 tahun 2011 tentang retribusi ijin usaha perikanan, 3) Raperda tentang perubahan atas perubahan daerah kabupaten trenggalek No. 7 tahun 2011 tentang air tanah, dan 4) Raperda tentang perubahan atas peraturan daerah No. 2 tahun 2009 tentang pokok-pokok pengelolahan.

Dalam sambutannya Bupati Trenggalek Mulyadi adapun yang melatarbelakangi kemajuan kelima rancangan peraturan daerah tersebut antara lain : sistim perencanaan pembangunan daerah dalam rangka mengaptualisasikan nilai-nilai demokrasi dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara dalam mewujudkan keadilan, ketertiban kesejahteraan masyarakat perlu dikembangkan kebijakan dan sistim perencanaan pembangunan daerah dalam rangka mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang optimal maka perlu adanya kepastian terciptanya integrasi, sinkrunisasi dan sinergi yang baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, dan antar fungsi, antar pemerintahan pusat, pemerintah propinsi, pemerintah kabupaten maupun dengan masyarakat dan bikoder.

Berdasarkan pasal 27 ayat 2 undang-undang No. 25 tahun 2004 sistim perencanaan pembangunan nasional disebutkan bahwa rapat RDJP daerah, RDJM daerah, RKPD, SKPD dan Pelaksanaan Musrinbank diatur peraturan daerah sehubungan hal tersebut perlu ditetapkan peraturan

daerah tentang sistim pembangunan daerah.

Penambahan modal keapda perusahaan daerah air minum sumber daya air minum merupakan karunia dari tuhan yang maha esa yang memberikan manfaat bagi kehidupan untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat indonesia di segala bidang. Sumber daya air negara dan untuk menjamin hak setiap orang mendapatkan air bagi kebutuhan pokok minimal sehari-hari dan melakukan pengaturan hak atas air, kebutuhan masyarakat di Kabupaten Trenggalek terhadap kebutuhan air bersih semakin meningkat hal ini dibuktikan dengan adanya daftar kurang lebih 1500 calon pelanggan yang tersebar ditujuh kecamatan meliputi desa-desa wilayah kecamatan walu limo, Kecamatan Munjungan, Kecamatan Bendungan, Kecamatan Trenggalek, Kecamatan Pogalan, Kecamatan Karangan, Kecamatan Tugu, berdasarkan pengalaman penambahan peningkatan modal pemerintah daerah kepada perusahaan daerah air minum yang merupakan program hibah bantuan Yusek melalui eyusek bagi masyarakat penghasilan rendah yang telah diatur dalam peraturan daerah Kabupaten Trenggalek No. 5 tahun 2011 untuk setiap tahap pada tahun 2012 pemerintah daerah telah menerima hibah pengganti sebesar 2 milyar rupiah, bulan oktober tahun 2013 dana tersebut langsung masuk kekas sebanyak seribu sambungan rumah direncanakan pencairannya dibulan Juni tahun 2014 sebesar 3 milyar, bahwa dari hasil evaluasi pelaksanaan program hibah air minum Yusek melalui Eyusek pada tanggal 15 Januari 2014 di Jakarta, perusahaan daerah air minum Kabupaten Trenggalek masih memiliki kesempatan untuk mengikuti program bantuan Yusef melalui Eyusef agar tercapai program sambungan rumah masyarakat yang berpeng-

hasilan rendah jadi program bantuan Yusef melalui Eyusef perusahaan air minum membutuhkan dana penyertaan modal pemerintah daerah air minum sebesar 3 milyar, 1500 calon sambungan rumah masyarakat berpenghasilan rendah yang pencairannya pada tahun 2015. Berdasarkan pasal 71 peraturan menteri dalam negeri No. 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah yang telah diubah beberapa investasi jangka panjang pemerintah daerah dianggarkan apabila jumlah yang akan ditetapkan tahun anggaran bersamaan telah ditetapkan didalam peraturan daerah penyerahan modal dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan, karena itu perlu menetapkan peraturan daerah tentang penambahan penyertaan modal pemerintah daerah pada perusahaan daerah air minum.

Perubahan atas peraturan daerah kabupaten trenggalek No. 2 tahun 2009 tentang pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Trenggalek telah dibentuk peraturan daerah Kabupaten Trenggalek No. 2 tahun 2009. Pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah yang berpedoman pada peraturan menteri dalam negeri No. 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah. Dengan peraturan menteri dalam negeri No. 59 tahun 2007 peraturan menteri dalam negeri No. 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah.

Bagaimana telah diubah dengan peraturan menteri dalam negeri No. 59 tahun 2007 tersebut saat ini juga sudah diubah peraturan menteri dalam negeri No. 21 tahun 2011 sehingga ada beberapa ketentuan dalam peraturan daerah No. 2 tahun 2009, disamping itu dalam rangka perbaikan pelayanan masyarakat yang menjawab perkembangan penyelenggaran pemerintah terdapat regulasi-regulasi baru sehingga pengelolaan keuangan diantaranya : regulasi tentang pola pengelolaan keuangan dan layanan umum daerah regulasi dibidang hibah bantuan sosial maupun regulasi dibidang pengadaan barang dan jasa dari hal tersebut diatas ada peraturan daerah Kabupaten Trenggalek No. 2 tahun 2009 tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah perlu disesuaikan.

Perubahan daerah atas peraturan daerah Kabupaten Trenggalek No. 12 tahun 2011 restribusi ijin usaha perikanan didalam peraturan daerah No. 12 tahun 2011 tentang restribusi ijin usaha perikanan terdapat objek restribusi yang tidak sesuai dengan undang-undang No. 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan restribusi daerah terkait dengan pengakuan ikan dan pengolahan ikan dengan hal tersebut maka peraturan daerah No. 12 tahun 2011 tentang restribusi ijin usaha perikanan perlu disesuaikan. (rud)

Mendatang Akan Mengalami Perombakan

Ketua DPC PDI P Kabupaten Blitar Marhenis

Blitar, SMN - Hasil Pemilu Legislatif 2014 di Kabupaten Blitar mengakibatkan perubahan yang cukup signifikan. Dimana jika pada Pemilu 2009 lalu unsur pimpinan di isi dari PDIP sebagai Ketua, Wakil 1 dari Partai Demokrat, Wakil 2 PKB dan Wakil 3 dari partai Golkar. Namun untuk pemilu periode 2014-2019 akan mengalami perubahan yang cukup signifikan.

Dimana partai Demokrat dan partai golkar dipastikan tidak akan menempatkan personilkya di unsur pimpinan karena maisng-masing hanya mendapatkan 4 kursi. Menurut keterangan ketua KPU Kabupaten Blitar Miftahul Huda, PDIP dipastikan akan menempati ketua dengan perolehan

Pemkab Bakal Reaktivasi Jalur Kereta Api di Wilayah Bondowoso dan Sekitarnya

Pimpin Upacara Harkitnas “Maknai Kebangkitan Nasional Melalui Kerja Nyata dalam Suasana Keharmonisan dan Kemajemukan Bangsa” Tulungagung, SMN - Upacara peringatan Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) ke 106 tahun 2014 di Kabupaten Tulungagung di pimpin langsung oleh Bupati Syahri Mulyo,M.Si., Upacara dilaksanakan di Halaman Pemkab Tulungagung, Selasa (20/5/2014).

Upacara dihadiri unsur Muspida, Kepala SKPD, berbagai Organisasi wanita dan tokoh masyarakat.

Upacara juga diikuti unsur TNI, Polri, Korpri, pelajar dan Organisasi kepemudaan.

Bupati Syahri Mulyo,MSi dalam sambutannya mengatakan,

peringatan Hakitnas yang ke 106 tahun 2014 ini mengambil tema: Maknai Kebangkitan Nasional Melalui Kerja Nyata Dalam Suasana Keharmonisan dan Kemajemukan Bangsa.

Menurut Bupati tema ini mengandung tiga makna yang sekaligus menjadi instrumen ukuran sejauh mana ilai-nilai nasionalisme terimplementasi dalam karsa, cipta dan karya secara nyata. Artinya, nasionalisme kekinian bukan lagi kamuflase kerinduan romantisme perjuangan masa lalu. (rud)

Pengibaran Bendera Merah Putih pada peringatan Hari Kebangkitan Nasional di halaman Pemkab

Tim Staf Khusus Presiden I Bidang Komunikasi Sosial Tinjau Proyek Tulungagung

Ir. Henry Sugiarti membacakan sambutan tertulis Bupati Tulungagung Syahri Mulyo, S.E., M.Si.

Tulungagung, SMN - Tim Staf Khusus Presiden Republik Indonesia Bidang Komunikasi Sosial, Selasa (20/05) mengadakan kunjungan kerja di Kabupaten Tulung-

agung. Tim berjumlah dua orang diketuai Assisten Staf Khusus Presiden RI bidang Komunikasi Sosial, Fajar Ilham dan Pembantu Assiten Staf Khusus Presiden, Arief

Rahman Hakim.

Kehadiran Tim disambut Asisten Sekda Bidang Perekonomian dan Pembangunan Ir. Henry Sugiarti di ruang rapat Praja mukti.

Pada kesempatan itu, Henry Sugiarti membacakan sambutan tertulis Bupati Tulungagung, menyampaikan tentang capaian pembangunan yang telah dilaksanakan bidang pendidikan murah, kesehatan, industri dan pembangunan lainnya.

Sementara itu, Fajar Ilham, Asisten Staf Khusus Presiden, mengungkapkan kunjungannya di Tulungagung berlangsung selama lima hari. Dalam kunjungan tersebut, Tim melakukan peninjauan dan melihat secara langsung berbagai kegiatan pembangunan yang ada di Kabupaten Tulungagung.

Sejumlah obyek pembangunan yang ditinjau antara lain, meninjau

perikanan budidaya (lele, patin, gurame, dan ikan hias), Raskin, KURBRI, dan PNPM Mandiri Perdesaan di Desa Gondosuli, Kecamatan Gondang, meninjau infrastruktur lain yang dibiayai APBD Kabupaten Tulungagung tahun 2013-2014. Kunjungan ke SD negeri, SMP Negeri, dan SMA Ne-geri yang lokasinya berdekatan untuk meninjau pelaksanaan BOS. Dan Kunjungan ke RSUD Tulungagung. (rud)

13 kursi, wakil ketua 1 diisi PKB karena mampu mendaptkan 9 kursi, wakil ketua 2 dari PAN dengan perolehan 7 kursi, dan wakil ketua 3 dari Gerindra karena mendapatkan 6 kursi. Sementara siapa-siapa saja yang akan menempati unsur pimpinan dewan itu menjadi kewenangan partai.

Dikonfirmasi terpisah ketua DPC PDI P Kabupaten Blitar Marhenis mengaku belum memikirkan siapa yang akan menduduki posisi ketau dewan nanti. Diakuinya terlalu dini jika dibicarakan sekrang karena secara resmi pelantikan anggota dewan terpilih untuk periode 2014-2019 mendatang baru akan dilaksanakan bulan Agustus mendatang. Saat ini anggotanya yang duduk di dewan konsentrasi menyelesaikan tugas diakhir masa jabatannya.meski dirinya berpeluang mengisi jabatan tersebut harus dilakukan komunikasi di internal partai.

Hal senada diungkapkan ketua DPC PKB Kabupaten Blitar Maskur. Pihaknya masih akan mempelajari mekanisme pengisian unsur pimpinan tersbeut. Namun pihaknya tidak keberatan jika menjadi kandidat untuk mengsisi wakil ketua 1 di DPRD kabupaten Blitar periode 2014-2019 mendatang. Secara terpisah ketua DPD PAN Kabupaetn Blitar Heri Romadhon mengakui tidak ingin gegabah dalam mengambil keputusan soal pengisian unsur pimpinan dewan dari PAN. Akan dipelajari terlebih dulu regulasi untuk pengisian alat kelengkapan dewan itu. Namun pihaknya memastikan akan menempatkan kadernaya yang berkompeten menjadi pimpinan dewan.

Sementara dalam pemilu kali ini partai Demokrat dan partai Golkar harus rela tidak menempatkan kadernya di unsur pimpinan dewan karena perolehan kursinya kalah dengan PAN dan Gerindra. (mam/ dprd kab bltr)

Sambutan Bupati Bondowoso

Bondowoso, SMN - Dinas perhubungan dan LLAJ jatim dengan Dinas pariwisata pemuda olahraga dan perhubungan (Disparporahub) Bondowoso, menggagas pengaftipan lagi jalur rel kereta api jurusan kalisatpenarukan,gagasan itu di kemas dalam workshop yang bertajuk, ”Rencana pengembangan sistem transportasi melalui reaktivasi jalur kereta api di wilayah Bondowoso dan sekitarnya.

Di rencanakannya jalur rel kereta api ini,sepanjang 68,6 kilometer yang melewati stasiun KA Bondowoso tersebut akan di jadikan sarana transportasi penum-

pang dan barang serta untuk kepentingan pariwisata,jika jalur KA tersebut di buka kembali maka kawasan yang di lewati jalur itu akan menjadi ramai dan menumbuhkan potensi-potensi ekonomi diBondowoso.

Workshopyang di gelar di Hotel Ijen viewpekan lalu di hadiri oleh Kepala Dishub dan LLAJ jatim yaitu Wahid Wahyudi,Bupati Bondowoso Amin Said Husni,Wakil Bondowoso Salwa Arifin dan Kepala Disparporahub Sigit Purnomo.

Bupati Amin yang membuka workshop menyambut baik rencana reaktivasi jalur kereta api

kalisat-penarukan sepanjang 68,6 kilometer,apalagi ini merupakan Nasional,menurut Kepala Dinas perhubungan dan LLAJ jatim Wahid Wahyudi,koniktivitas dan transportasi harua menjadi skala prioritas dalam pembangunan, untuk itu pihaknya berupaya untuk mengaktifkan kembali jalur kereta apijurusan kalisat-penarukan, ”jika jalur ini kembali aktif maka sangat besar mamfaatnya bagi perusahaan dan masyarakat, karena bisa mengangkut orang dan barang di dalam gerbong kereta api tersbut sehingga kawasan kalisat hingga jalur Bondowoso dan penarukan di pastikan akan ramai,” katanya.

Sementara Kepala Dinas Disparporahub Bondowoso yaitu Sigit purnomo mengaku optimistis jika jalur kereta api kalisatpenarukan di aktifkan lagi, pihaknya menilai jika jalur ini aktif maka akan meningkatkan perekonomian warga masyarakat Bondowoso,”Banyak hal yang bisa di lakukan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat dengan di bukanya jalur ini, seba, akses transportasi semakin mudah,warga akan bisa semakin mobile”, tuturnya. (yus)

Siswi SMP Negeri 1 Batu

Juara Menyanyi Solo Tingkat Propinsi Batu, SMN - Dunia pendidikan Kota Batu kembali menorehkan prestasi yang membanggakan, kali ini siswi SMP Negeri 1 Kota Batu berhasil meraih juara 3 lomba Menyanyi Solo Tingkat Propinsi, sebelumnya Sheila Dwi Anggraeni juga berhasil juara 1 Apresiasi Seni Tingkat SMP se Kota Batu.

Saat ditemui di acara wisuda salah satu SMK Negeri di Kabupaten Malang Sheila Dwi Anggraeni sebagai bintang tamu di acara tersebut dengan didampingi ibunda tercinta, mengatakan pada Suara Media Nasional memang bakat menyanyi yang dimiliki sudah nampak dari sejak masih kecil, melihat bakat menyanyi Sheila, kedua orang tua mensuport untuk menggali potensi tersebut dan kini prestasi demi prestasi telah diraihnya meski usia yang masih relatif sangat mudah dan masih duduk di kelas 2 Sekolah Menengah Pertama. Dari prestasi yang telah diraih di luar dunia pendidikan (non akademik) juga prestasi yang didapat di dunia pendidikan sendiri juga didapatnya.

Sheila adalah anak ke 2 dari 2 bersaudara. Lahir 13 tahun yang lalu dari pasangan Suharto dan Dini Suharto. Mulai menyanyi sejak kecil. Kedua orang tua Sheila mendukung ia menyanyi. Harapan Sheila dimasa depan bisa menjadi orang sukses dengan bakat yang ia miliki, disamping itu tidak melupakan pendidikan, karena menurutnya pendidikan tetap menjadi faktor yang utama untuk masa depannya. (Jun/adv)

Penampilan Sheila saat mengikuti Lomba Menyanyi Solo Tingkat Propinsi

Probolinggo

Edisi 138 / VI / 2 - 8 Juni 2014

Gebyar Braindance Anak Usia Dini Bondowoso

A

Salah satu peserta Braindance PAUD

Bondowoso, SMN - Dalam rangka memperingati hari anak nasional 2014, Dinas Pendidikan mengadakan Braindance (senam otak)rabu 28/14 yang langsung di alun-alun Bondowoso yang di ikuti sebanyak 7.000 peserta didik dan pendidik se Kabupaten Bondowoso.

Kegiatan ini yang bertajuk Gebyar Braindance (senam otak) yang bermula dari sebuah gagasan yang berkeinginan melihat anak usia dini (PAUD) khususnya kelompok bermain sebagai aset bangsa yang sehat, ceria, bergembira, cerdas dan berahlkul karimah.

Dasar-dasar kegiatan mengacu kepada undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia, undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, undang-undang no-

mor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, keputusan presiden RI nomor 44 tahun 2007 tentang hari anak nasional.

Kegiatan tersebut juga untuk menggugah kepedulian dan partisipasi seluruh masyarakat Bondowoso, dalam menghormati, menghargai, menjamin hak anak dan memberikan yang terbaik untuk mereka, dan juga untuk meningkatkan kesadaran anak akan hak kewajiban dan tanggung jawabnya kepada orang tua, masyarakat, Bangsa dan Negara.

Adapun jenis kegiatan ada dua di sore hari, antara lain, Gebyar Braindance (senam otak) dan penyerahan tropy pemenang seleksi HAN (Hari Anak Nasional) 2014, acara tersebut berlangsung di selenggarakan di Alun-alun RBA Ki Bagus Asra Bondowoso

rabu 28/5/2014 pekan lalu.

Peserta senam terdiri dari peserta didik kelompok bermain sebanyak 500 anak peserta berasal dari 23 kecamatan se kabupaten Bondowoso sesuai dengn KUOTA yang di tentukan, panitia Gebyar baindance (senam otak) terdiri dari unsur HIMPAUDI, ikatan penilik Kabupaten Bondowoso, Dinas Pendidikan dan praktisi PAUD, adapun yang mendukung suksesnya acara kegiatan tersebut di antaranya Bagian Umum Pemkab Bondowoso, Dina Marga dan Cipta Karya, Badan Lingkungan Hidup(BLH) Disparporahub, Dinas Kesehatan, POLRES Bonowoso, Satuan POL Pamong Praja, Media dan sponsor.

Acara yang dibuka oleh Sumaryati Hidayat, istri Sekda Hidayat itu, berlangsung sangat meriah. Dia berpesan agar para orang tua dan guru, untuk menjaga anak-anak itu dari perbuatan pelecehan seksual yang dilakukan oleh oknum orang dewasa. “Kami minta para guru dan orang tua, menjaga anak-anaknya dari perbuatan pelecehan seksual, “ kata Sumaryati.

Sebab, menurut beliau, anakanak adalah generasi penerus, sehingga harus dididik dan dijaga masa depannya. Tentu saja, Ny Sumaryati tidak asal ngomong terkait aksi pelecehan seksual.

Sebab, saat ini marak terjadi kasus pelecehan seksual yang menimpa anak-anak kecil”, tuturnya. (yus)

Drumband Gabungan TNI dan IPDN Latsitarda Nusantara Hibur Masyarakat Bondowoso Bondowoso, SMN - Dalam rangka latian integrasi taruna wreda nusantara (latsitarda) yang ke 34,taruna TNI dan Praja IPDN sebagai peserta latsitardanus mempersembahkan sebuah display drumband di alun-alun ki BagusAsra Bondowoso pekan lalu.

Drumband kali ini merupakan gabungan dari unit drumband Gita Dirgantara AAU chanka lokananta Akmil,Gita jala taruna AAL, dan Gita Abdi Praja dari IPDN,dengan olah kekuatan dan keahlian khusus dari para taruna Akademi TNI dan Praja IPDN,di harapkan bisa menciptakan unit besar drumband gabungan yang akan i persiapkan dalam rangkaian acara latsitardanus yang ke-34.

Drumband gabungan Akademi TNI dan Praja IPDN berada di bawah pimpinan komandan Jendral Akademi TNI Marksal muda TNI Bambang Samudro S.sos dan di bawah asuhan komandan Resimen taruna latian Koloniel penerbang A.Gustaf Brugman.

Jumlah peserta sebanyak 282 peserta yang terdiri dari taruna Akademi TNI,Praja IPDN dan Mahasiswa,mereka terdiri atas 58 taruna Akademi Militer,23 Akademi Angkatan laut,25 Akademi Angkatan udara.100 Praja institut pendidikan dalam negeri (IPDN) dan 28 Mahasiswa dari perguruan tinggi ,”Seluruh peserta latihan adalah taruna dan mahasiswa tingkat akhir,hal ini di lakukan

5

Rapat Dengar Pendapat Komisi C DPRD Kota Probolinggo Mendesak Proyek yang Lambat

Komisi C DPRD kota Probolinggo saat rapat dengar pendapat

Probolinggo, SMN - Dalam dengar pendapat Komisi C DPRD Kota Probolinggo para SKPD untuk merubah kebiasaan dan mendesak pemerintah kota Probolinggo untuk mempercepat pengerjaan proyek infrastruktur yang ada di kota Probolinggo.

Desakan itu terungkap dalam dengar pendapat bersama Dinas Pekerjaan Umum, Dinas perhubungan, Dinas kelautan dan perikanan, dan Rumah sakit umum daerah (RSUD) Dr. Moh. Saleh, Dinas Pertanian, Dinas Perhubungan, Badan Lingkungan Hidup dan Dinas Tenaga Kerja.

Ketua komisi C DPRD Kota Probolinggo, Haris Nasution mengatakan pemerintah kota Probolinggo, yang dalam hal ini Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) harus mengubah kebiasaan dalam pengerjaan proyek fisik pada akhir tahun, menjadi pertengahan tahun, atau sekitar Juni hingga Juli.

“Pengerjaan proyek infratruktur pada akhir tahun sangat riskan dengan berbagai resiko. Seperti hujan, kelangkaan bahan bangunan atau material yang menyebabkan keterlambatan penyelesaian, serta rendahnya kualitas proyek,” kata politisi partai demokrasi indonesia perjuangan (PDIP) ini.

Haris Nasution juga mengatakan hal itu pada saat meninjau beberapa proyek jalan lingkar utara, Menurut Nasution, idealnya pada Februari, pemkot melalui SKPD pelaksana program sudah membuat perencanaan yang matang, Kemudian dilakukan proses lelang,dan dikerjakan sekitar april hingga juli.

“Dengan demikian, sebelum

idul fitri, proyek sudah selesai, dan dilanjutkan pengerjaan untuk proyek anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) perubahan,” Dengan cara ini menurut Nasution, diyakini hasilnya akan lebih baik, dan tidak akan terjadi keterlambatan penyelesaian proyek. Lebih lanjut Nasution mengatakan hampir semua proyek fisik dilaksanakan pada akhir tahun, baik dari APBD maupun dan APBD Perubahan.

Akibatnya, pelaksanaan proyek menumpuk pada november dan Desember.

“Ini sangat berisiko, karena pada november dan desember curah hujan cukup tinggi, sehingga akan mengganggu pelaksanaan proyek.

Disamping itu, dengan banyaknya proyek permintaan material atau bahan bangunan akan melambung, sehingga harganya akan naik, karena banyaknya permintaan”.

Ketua Komisi C itu juga mendesak perencanaan proyek dilakukan secara detail, dan komprehensif.

Perencanaan, kata dia, seharusnya tidak hanya menyangkut volume bangunan dan anggarannya. Namun, juga dengan bentuk bangunan yang paling tepat. “Misalnya mengenai yang aman bagi pengguna jalan. Ini harus masuk dalam unsur perencanaan”.

Anggota DPRD lainnya, Hamid Rusdi, menilai semua SKPD menjadi sorotan masyarakat setiap tahun, ini dikarenakan waktu pengerjaan proyek terdapat keterlambatan tidak pernah ada sanksi untuk di black list.

Bahkan, papan nama proyek tidak pernah terpasang. Padahal harganya tidak sampai Rp. 500 ribu, dan mengapa hal ini masih sering

terjadi?. “ Saya meminta kepada Dinas pekerjaan umum, dinas perhubungan, dinas kelautan dan perikanan, dan Rumah sakit umum (RSUD) Dr. Moh. Saleh, bila mana dalam 3 hari tidak ada papan nama, saya mohon pengerjaan proyek agar dihentikan sebelum papan nama terpasang”.

Tak hanya itu, politisi PKNU ini meminta Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kota Probolinggo terkait pengerjaan proyek jajan lingkar utara (JLU) ada berapa paket, karena pihaknya meyakini yang paling menghambat adalah pekerjaan deuker.

Terkait Paket proyek sanitasi dan MCK di wilayah selatan.

Pasalnya banyak warga yang ditempati pembagunan MCK kurang paham dan mengerti peruntukannya setelah selesai dibangun. “Apakah memang sosialisasi tidak pernah dilakukan, sehingga masyarakat tidak paham, karena setelah selesai dibangun tidak dapat difungsikan”.

Menjawab hal itu, kepala Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kota Probolinggo, Nurkhamdani, menyatakan jangka waktu pelaksanaan proyek saat ini aman. Beberapa kali evaluasi tidak semua papan nama tidak terpasang. “Fakta dilapangan, papan nama yang sudah terpasang banyak yang hilang akibat dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab”.

Sebelum pelaksanaan proyek, DPU mengundang rekanan untuk mewajibkan rekanan setiap minggunya melakukan evaluasi. Sedangkan masalah MCK, pihaknya secara pribadi kurang setuju, dikarenakan lahannya sangat sulit.

“Kedepan program MCK akan diganti dengan program septitank komunal. Untuk paket pekerjaan jajan lingkar utara (JLU) senilai kurang lebih Rp. 2 M, dibagi per ruas jalan. Dan sebagian sudah masuk ULP untuk dilakukan lelang, dan menunggu pemenangnya,” jelas Nurkhamdani.

Untuk Dinas Kelautan dan Perikanan dianjurkan untuk mendata semua proyek yang dilaksanakan sehingga jelas mana yang sudah dilaksanakan dan yang belum, Diakhir dengar pendapat, ketua komisi A DPRD Kota Probolinggo, Haris Nasution meminta satuan

kerja perangkat daerah (SKPD) mendahulukan proyek pasca, jangan proyek penunjukan langsung (PL) yang didahulukan. “Yang jelas APBD untuk rakyat. Jangan sampai tak bisa dinikmati oleh rakyat.

APBD lebih cepat, lebih baik,” Dihari berikutnya Rapat dengar pendapat komisi DPRD kota giliran memanggil Dinas Perhubungan yang menjelaskan terkait Proyek Tripe Life dan Proyek marka jalan, secara detil kepala Dinas Perhubungan menjelaskan ada beberapa ruas jalan yang belum dilaksanakan sebab jalan tersebut akan di perbaiki sehingga kalau proyek marka dilaksanakan akan mubadzir, Untuk Dinas Pertanian dijelaskan oleh kepala dinas Ir. Yuda bahwa sampai saat ini belum ada proyek yang terlaksana karena masih menunggu proses tender, Badan Lingkungan Hidup juga melaporkan terkait proyek proyek yang dilaksanakan dan yang menarik disini ada proyek namun CV yang mengerjakan belum tercantum hanya tertera nama pemiliknya seorang anggota dewan, Perwakilan dari BLH juga mengharap bantuan kepada komisi C agar proyek yang menggangu arus lalulintas untuk ditegur, sebab akan ada tim penilai Adipura.

Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr.Moch. Saleh kota Probolinggo DR. Bambang Agus Suwignyo MM Kes, dalam kesempatan tersebut menjelaskan seluruh proyek yang ada di RSUD dan terkait akan dipindahkannya RSUD ke lokasi lain (Relokasi) menurut Agus masih belum ada kejelasan atau bersifat wacana karena pembangunan Relokasi membutuhkan dana yang cukup besar.

Lebih lanjut AGUS mengatakan bahwa pihaknya sudah membuat Masterpland atau perencanaan, sebagai alternative yaitu dengan membuat gedung yang ada sekarang ditingkat menjadi 4 tingkat.

Setelah Rapat dengar pendapat Ketua komisi C dan semua anggotanya melakukan sidak proyek proyek yang ada di kota Probolinggo dan ditemukan proyek yang tidak dipasang papan nama, juga ditemukan CV yang cara pengerjaanya kurang tepat, sebagai contoh proyek tersebut mengganggu arus lalulintas dll. (edy)

Sambang Desa di Besa Jatilangkung Kecamatan Pungging Penampilan drumband gabungan TNI dan IPDN Latsitarda Nusantara

sebagai implemintasi 4 tahun masa studi mereka,;;kata komandan Kodim 0822,Letkol Infanteri Zulkarnaen Dwi Peristianto.

Sedang ada dua latihan yang di laksanakan yakni,latihan fisik dan non fisik,kegiatan ini menjadi wahana integrasi para generasi muda calon pemimpin Bangsa, kegiatan tersebut juga di harapkan mampu mejadi wahana kebersamaan antara 282 peserta dari taruna Akademi Militer (Akmil) Akademi Angkatan Laut (AAL) AkademiAngkatan Udara (AAU) Praja IPDN dan Mahasiswa dengan masyarakat melalui

Bhakti nyata.

Sementara, Bupati Bondowoso mengatakan, persembahan bakti tersebut menjadi bukti kuatnya komitmen generasi muda, baik taruna Akademi TNI,Praja IPDN maupun untuk senantiasa bersama dan berbagi serta peduli dengan bersama anak bangsa, khususnya untuk masyarakat Bondowoso,latihan integrasi taruna wreda di rencanakan berlangsung sampai tanggal 2 juni 2014,selain Bondowoso peserta juga di tempatkan di kabupaten Situbondo,Banyuwangi dan Jember”, tuturnya. (yus)

Mojokerto, SMN - Wujud perhatian terhadap pembangunan di pedesaan, Bupati Mojokerto, Mustofa Kamal Pasa melaksanakan kunjungan kerja ke desa dalam kegiatan sambaing deso di Desa Jatilangkung, Kecamatan Pungging, Rabu 11 Mei 2014. Dengan banyaknya masyarakat yang hadir, salah satu bukti antusias warga terhadap kedatangan bupati.

Pada sambaing desa kali ini, Kepala Desa Jatilangkung Sugeng Sugianto menyampaikan keluhan warganya tentang kenaikan tarif pajak Bumi dan Bangunan. Sugeng berharap “ Dengan adanya keluhan dari masyarakat tersebut, Saya mohon kepada bapak bupati untuk tahun depan tariff pajaknya tidak dinaikkan”, harap kades.

Selain itu dari wakil Karang Taruna menyampaikan aspirasinya, dengan meminta perbaikan lapa-

ngan sepak bola, karena sepak bola merupakan olah raga yang merakyat,oleh karena itu dengan adanya perbaikan lapangan tersebut dapat digunakan sebagai tempat untuk menyalurkan hobby sepak bola bagi para pemuda.

Melalui kegiatan sambang desa ini bupati dapat memantau sejauhmana keberhasilan pembangunan, menyerap aspirasi dan silaturrahni dengan masyarakat pedesaan.

Pelebaran jalan sepanjang 1.000 km se Kabupaten Mojokerto akan selesai sampai dengan tahun 2015, dengan lebar minimal 6 meter dan maksimal 16 meter. Selama kepemimpinan bupati Mustofa Kamal Pasa, program pembangunan yang diprioritaskan adalah pembangunan infrastruktur jalan, Kesehatan dan Penguatan Perekonomian.

Pada kesempatan ini, bupati juga menyerahkan beberapa bantuan

Bupati saat menyerahkan bantuan

diantaranya bantuan keuangan desa untuk pembangunan infrastruktur 400 juta, bantuan kaos untuk Karang Taruna, Bantuan Sragam Muslimat.

Selain itu bupati juga menyampaikan,” Akan ada bantuan kain batik dan celana serta ongkos jahit bagi Ketua RW dan RT seKabupaten Mojokerto, Insya Alloh akan diserahkan pada bulan Agustus 2014",

ungkap bupati Untuk program kesehatan, sebanyak 27 Puskesmas yang ada di Kabupaten Mojokerto seluruhnya akan dijadikan rawat inap.

Acara ditutup dengan pembacaan Do’a, serta penyerahan gunungan kepada dalang sebagai tanda dimulainnya pagelaran wayang kulit serta makan bersama. (cak gun)

Wisudawan SMK Negeri 1 Singosari

Dominasi Nilai NEM Tertinggi di Kabupaten Malang Malang, SMN - Sebanyak 526 siswa-siswi SMK Negeri 1 Singosari di wisuda. Bertempat di halaman sekolah acara berlangsung meriah dan lancar, hadir dalam acara tersebut Bupati Malang H. Rendra Kresna, Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan, kepala sekolah, guru, para wali murid siswa siswi kelas 12 Sabtu, (31/5).

Setelah dinyatakan lulus Ujian Nasional yang diumumkan secara serentak tanggal 20 Mei lalu. SMK Negeri 1 Singosari Malang menggelar acara wisuda dan pelepasan siswa siswi peserta didik tahun pelajaran 2013/2014 sebagai pencetak gene-

rasi yang berkarakter Madep Manteb. Wisuda kali ini cukup luar biasa, karena dihadiri langsung oleh Direktur PSMK. Kepala Humas SMK Negeri 1 Singosari Malang Drs. Agus Sudarto, M.Pd. menyatakan lulusan tahun 2014, sekolah ini berhasil meluluskan siswa siswinya 100%, dan menjadi peraih NEM tertinggi di Kabupaten Malang. Perolehan nilai tertinggi Ebtanas murni di Kabupaten Malang didominasi oleh siswa dari SMK Negeri 1 Singosari, ada 6 siswa SMK Negeri 1 yang masuk 10 besar. Siswa SMK Kabupaten Malang dengan nilai NEM

terbaik adalah Wahyu Firmansyah (SMKN 1 Singosari) nilai 38, Heru Qomarudin (SMK Muhammadiyah 1 Kepanjen) nilai 37,5, Rizka Ayudya Pratiwi (SMK Muhammadiyah 1 Kepanjen) nilai 37,5, Ainur Rofiq Tamim (SMK Penerbangan Angkasa) nilai 37,49, Septian Dwi Wijaya (SMKN 1 Singosari) nilai 37,48, Yusril Ihza (SMKN 1 Singosari) nilai 37,45, Dien Reda Anggarawati (SMKN 1 Turen) nilai 37,34, Andi Dwi Sulistya (SMKN 1 Singosari) nilai 37,34, Siti Maghfiro (SMKN 1 Singosari) nilai 37,3, Akhmad Rizal Fanani (SMKN 1 Singosari) nilai 37,25.

Dari semua prestasi yang diraih oleh siswa siswi SMK Negeri 1 Singosari disamping menjadi juara 1 tingkat kabupaten, ada salah satu mata pelajaran yang diujikan di Ujian Nasional mendapat nilai sempurna yaitu mata pelajaran Matematika. Wahyu Firmansyah, Akhmad Rizal Fanani, Dian Permana Putra, Depit Kristianto, Ilham Firmandani, Imam Wahyu Putra Perkasa, dan Ovi Andianto, ketujuh siswa ini meraih nilai 10 pada UN mata pelajaran Matematika.

Sementara dalam sambutannya Bupati Malang H. Rendra Kresna, mengatakan selamat dan sukses

pada semua siswa siswi yang berhasil lulus dalam Ujian Nasional, dan tak lupa mengucapkan selamat bagi keberhasilan SMK Negeri 1 Singosari, mampu meraih nilai tertinggi di tingkat Kabupaten Malang. Bung Rendra sapaan akrabnya menghimbau agar prestasi ini bisa dipertahankan dan ditingkatkan di tahuntahun berikutnya. Pada kesempatan ini Bung Rendra juga memberikan penghargaan kepada guru bidang mata pelajaran UNAS terutama bidang Matematika, yang telah memberikan pembelajaran sehingga bisa meraih sempurna pada mata pelajaran ini, dan berharap pada

(Kanan) Kepala Sekolah Sali Rochani, S.Pd., M.MPd. didamping Humas Drs, Agus Sudarto, M.MPd. saat wisuda

tahun pelajaran berikutnya prestasi di mata pelajaran UNAS terus ditingkatkan dan bisa meraih nilai sempurna seperti Matematika, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, dan Kompetensi. Dari semua lulu-

san, sebanyak 50% telah bekerja di beberapa perusahaan sedangkan sebanyak 15% melanjutkan ke tingkat pendidikan yang lebih tinggi, sedang sisanya berwirausaha. (Jun/ adv)

6

Fokus

Edisi 138 / VI / 2 - 8 Juni 2014

Pemkab Madiun Raih Predikat Wajat Tanpa Pengecualian dari BPK RI Perwakilan Jawa Timur

Walikota saat menerima penghargaan

Madiun, SMN - Setelah beberapa kali menerima predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP) kali ini Pemkab.

Madiun membuat Pemkab.

Madiun berupaya keras untuk meningkatkan kinerjanya. Dan pada saat ini apa yang diupaya

selama ini telah berbuah manis.

Pasalnya, pada Senin 26 Mei 2014 Bupati Madiun H. Muhtarom, S.Sos dan Ketua DPRD Kab. Madiun J. Ristu Nugroho, ST menerima Predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Peme-

rintah Daerah (LKPD) 2013.

Predikat WTP tersebut diserahkan langsung oleh Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan Jawa Timur Mudzakir bertempat di Kantor Perwakilan BPK RI Jawa Timur di Surabaya.

Dalam keterangannya, Bupati H. Muhtarom, S.Sos menyatakan, bahwa predikat Opini Wajat Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI ini berkat kerja keras, dukungan dan peran aktif dari seluruh SKPD Kabupaten Madiun, sehingga tercipta kondisi pemerintahan dan juga tata kelola keuangan dan asset yang baik seperti sekarang ini. Dijelaskan, bahwa predikat opini WTP setalah hasil penilaian BPK RI terhadap tiga hal yakni pengendalian internal, kepatuhan

terhadap perundang undangan dan juga terhadap laporan asset.

Atas predikat WTP yang diterimanya saat ini, Bupati Madiun mengajak kepada seluruh jajarannya untuk mempertahankan opini tersebut dengan cara kita semua harus fokus pada kinerja SKPD masing-masing. Setiap SKPD hendaknya konsisten dan sungguh-sungguh mewujudkan tujuan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Kita semua harus komitmen yang tegas, jelas dan terukur. Bahkan Bupati H. Muhtarom, S.Sos juga menegaskan, bahwa SKPD yang berhasil akan mendapaatkan reward, dan sebaliknya bagi mereka yang dianggap gagal akan ada punishment. (Sy)

RSUD Malas Laporan DBD Ngawi, SMN - Angka pasien deman berdarah Dengue Haemorrhagic Fever (DHF) atau lebih dikenal dengan demam berdarah dengue (DBD) di Ngawi semakin mengkhawatirkan. Pasalnya ada sejumlah penderita yang belum masuk data Dinas Kesehatan (Dinkes). Mereka adalah pasien yang dirawat di RSUD dr Soeroto. Pihak rumah sakit pelat merah itu mengakui belum melaporkan jumlah pasien DBD yang pernah dirawat.

“Memang saya akui ada kendala komunikasi. Selama ini laporan hanya lewat SMS atu telepon saja”, ungkap direktur RSUD Ngawi dr Pujiono, Senin (26/5).

Berdasar data tearkhir dari Dinkes, penderita DBD di Ngawi dilaporkan sebanyak 33 orang sejak Januari 2014 lalu.

Ternyata setelah dicek, dari jumlah itu tidak satupun pasien pernah dirawat di RSUD.

Padahal saat dikonfirmasi, pihak RSUD menyebut telah merawat 11 orang pasien DBD dalam kurun lima bulan terakhir. “Akan kami perbaiki komunikasi dan laporannya”, kata Pujiono.

Dijelaskan Puji, laporan via SMS itu diklaim berdasarkan kesepakatan antara Dinkes dan RSUD dr Soeroto. Hal itu untuk memudahkan komunikasi dan kecepatan informasi.

Namun, kenyataannya selama lima bulan terakhir data jumlah pasien positif DBD belum pernah dilaporkan. Ditanya soal itu, Puji seolah membela anak buahnya. Karena pelaporan via SMS dan telepon dinilai tidak efektif. Pun, dia bersikukuh kepala ruang yang ditugasi untuk melapor sudah mengirim via SMS. “Akan kami ubah agar lebih lancar komunikasinya.

Karena yang kami urusi berbagai laporan bukan hanya DHF (DBD, Red) saja”, tegasnya.

Dia mengatakan 11 pasien yang sempat dirawat RSUD sudah sembuh dan dipulangkan. Tidak ada kasus meninggal dunia ataupun dirujuk ke rumah sakit lain. Pernyataan ini sekaligus bantahan adanya pasien rujukan dari RSUD yang dikirim dalam kondisi parah. Pun, urusan merujuk sudah dilakukan sesuai prosedur yang telah ditetapkan.

“Tidak benar kami mengirim pasien dalam kondisi klenger.

Karena dari 11 pasien itu tidak ada yang dirujuk. Semua dirawat disini”, ungkap Puji.

Sementara itu, Kadinkes Ngawi dr Puji Rusdiarto Adi mengatakan terungkapnya data dari RSUD otomatis bakal menambah angka penderita deman berdarah di Ngawi.

Sehingga total hingga Mei ini jumlah penderita menjadi 44 orang. Telatnya, laporan RSUD disesalkan karena data tersebut dibutuhkan untuk membuat

kebijakan strategis terakit penanganan demam berdarah.

Pun untuk mengetahui dan memetakan situasi dilapangan.

“Memang selama ini data dari RSUD paling juara telatnya”, tegasnya.

Mantan dirut RSUD dr Soeroto ini mengaku tanpa dimintapun seharunyas RSUD rutin untuk melapor. Meskipun penderita telah sembuh dan diperbolehkan pulang. Karena, sejumlah rumah sakit di wilayah Jawa Tengah (Jateng) atau Madiun proaktif melapor dan mengirimkan surat pemberitahuan resmi jika ada pasien dari Ngawi yang dirawat. Laporan tersebut sudah dikirim sehari setelah pasien dirawat. Sebaliknya, RSUD justru terkesan malas-malasan membuat laporan. “Kami dengan RSUD itu hubungannya antar instansi jadi perlu ada koordinasi. Kalau dengan puskesmas secara otomatis laporan”, tambahnya. (Sy)

SK Bupati Tak Layak Jadi Regulasi PPDB Magetan, SMN - Ketidakjelasan regulasi penerimaan peserta didik baru (PPDB) jadi modus sekolah favorit mengeruk keuntungan. Sekolah unggulan akan berlombalomba menarik siswa sebanyak-banyaknya untuk bisa memenuhi rombongan belajar (rombel) yang dibutuhkan.

Tanpa memperhatikan rangking akademis dan seleksi penerimaan yang biasanya dijadikan patokan setiap pelaksanaan PPDB. “Jual beli bangku setiap tahun seolah sudah jadi tradisi. Dan, menurut saya sulit sekali dihapuskan.

Karena ada permintaan dan penawaran”, ungkap sekretaris Komisi A DPRD Magetan Nur Wachid, kemarin (28/5).

Klaim Dinas Pendidikan (Dindik) bahwa Surat Keputu-

san (SK) Bupati Magetan menjadi pijakan PPDB dinilai belum layak dijadikan dasar regulasi. Karena SK bupati tidak mengatur mekanisme penerimaan secara rinci. Pun, tidak ada sanksi tegas terhadap oknum guru dan sekolah yang melakukan kecurangan dalam proses PPDB. “Sifatnya masih global dalam mengatur kebijakan PPDB. Celah itu yang bisa dimanfaatkan untuk menjaring siswa dalam jumlah besar.

Tentu saja ada embel-embelnya”, paparnya.

Wachid menjelaskan sudah mendesak Dindik dan Dewan Pendidikan (DP) menyusun aturan baku baku PPDB. Hanya saja masih sulit terealisasi. Karena Dindik dan DP justru terkesan tidak sinkron menuntaskan persoalan pen-

didikan. “Sejak tiga tahun lalu sudah kami lontarkan pentingnya regulasi baru. Namun sampai sekarang belum ada titik terang”, ujarnya.

Belum adanya peraturan yang mengikat akan membuat kontrol Dindik dan DP lemah.

Karena kedua institusi tersebut tidak bisa mengintervensi sekolah yang terindikasi praktik punggutan liar (pungli) terhadap siswa baru. “Sampai sekarang belum ada sekolah yang kena sanksi. Padahal tak sedikit sekolah favorit melakukan pungli saat PPDB”, tuding Wachid.

Menurut dia, dewan akan berinisiatif membentuk tim khusus dalam melakukan pengawasan PPDB. Mereka akan memantau setiap tahapan PPDB. Juga akan melakukan

investigasi terhadap temuantemuan lapangan yang mengarah pada kecurangan PPDB. “Fokus kami terkait jual beli bangku. Tentu saja dengan melakukan kerja lapangan.

Tidak sekadar menerima laporan saja”, katanya.

Komisi yang membidangi pemerintahan, hukum dan pendidikan ini juga mengagendakan hearing dengan kepala Dindik Bambang Triono dan anggota DP. Dewan akan meminta penjelasan seputar regulasi yang nantinya akan diterapkan dalam PPDB. “Dan tentu saja mendesak agar transparan. Selama ini kami sangat sulit mengakses data dan informasi seputar pendidikan”, tegasnya. (Sy)

Bambang Irianto Ragu Buka Kelas Aksel Madiun, SMN - Tak biasanya Wali Kota Madiun Bambang Irianto (BI) ragu-ragu mengambil keputusan. Beda saat harus memutuskan nasib kelas akselerasi di SMPN 1 dan SMAN 2 apakah harus dihilangkan atau terus dihidupkan? Dia memilih wait and see terkait kelanjutan layanan pendidikan cepat dengan masa studi dua tahun itu. “Saya belum langsung putuskan sekarang. Akan saya tanyakan dulu ke dinas, kalau tidak lanjut alasannya apa”, kata BI kemarin (30/5).

Menurut dia, Kepala Dinas Dikbudpora Suyoto kemarin masih berada di Jogjakarta. Setiba di Madiun, BI bakal segera memanggil Suyoto untuk membicarakan nasib kelas akselerasi. Kendati dia mengaku mafhum SMA 2 menjadi satusatunya penyedia layanan kelas akselerasi tingkat sekolah lanjutan atas di eks-Karesidenan Madiun. “Solo dan Kediri memang benar sudah membuka pendaftaran kelas akselerasi tapi saya butuh dasar kuat apabila nanti membukanya lagi”, ungkapnya.

Seperti diberitakan, Kepala SMAN 2 Kota Madiun Heru Patriawan berharap kelas akselerasinya tetap dipertahankan.

Pihaknya tetap ingin membuka pendaftaran menjaring lulusan SMP sederajat dengan kemampuan cerdas istimewa dan bakat istimewa (CI-BI). Wacana peniadaan kelas akselerasi mengemuka karena dinilai tidak selaras dengan kurikulum 2013 yang diberlakukan Kemendikbud.

Terpisah Parji, rektor IKIP PGRI Madiun, justru sepakat tidak ada lagi kelas akselerasi. Dia mengaku sudah berada di barisan menolak sejak awal mula kelas aksel dibuka empat tahun lalu. Parji beralasan menyendirikan anak didik di satu kelas khusus akan mencabut mereka dari lingkungan aslinya.

“Sekolah itu bertugas menyemaikan anak agar bisa beradaptasi dengan kehidupan masyarakat yang sesungguhnya”, paparnya.

Konsep kelas akselerasi yang benar, jelas dia, tidak disendirikan di satu kelas khusus. Melainkan ada instrument yang memberikan wadah kepada semua anak didik yang pandai dapat loncat kelas. Nah, kesempatan itu diberikan kepada semua sekolah. Selama ini, kelas akselerasi hanya tersedia di SMPN 1 dan SMAN 2 Kota Madiun.

“Anak-anak yang pandai diberi instrumen khusus agar bisa mempercepat masa studinya”, ungkapnya.

Mantan ketua Dewan Pendidikan (DP) Kota Madiun itu menggarisbawahi agar semua sekolah menyesuaikan aturan dari pemerintah. Dia menilai secara substansial pelaksanaan kelas akselerasi yang diterapkan sekarang patut dikoreksi. “Tugas pemerintah membuat instrumen khusus, jadi hak-hak anak didik bisa lulus cepat itu tetap ada”, ujarnya.

Namun, dia menilai tidak tepat pula jika menghambat siswa yang mampu menyelesaikan studinya dengan cepat.

Parji merasa Kemendikbud sudah memahami jika konsep kelas akselerasi yang ada sekarang sudah tidak tepat. Wacana baru yang muncul dengan membuat instrumen pengganti.

“Konsepnya sepertinya sama, tetap lulus cepat tapi tetap sama anak-anak yang istimewa itu satu kelas dengan temantemannya”, tegas Parji.

Parji menyarankan Dinas Dikbudpora Kota Madiun tidak lagi membuka kelas akselerasi. Alasan utamanya, tidak selaras dengan hakikat pendidikan. Keberhasilan pendidikan seyogyanya tidak hanya ditentukan nilai akademik, melainkan juga pengembangan life skills dan soft skills. “Secara ilmu tidak menguntungkan bagi anak. Kadang orang tua bangga anaknya masuk kelas aksel tapi tidak berpikir dampak psikologis”, pungkasnya. (Sy)

DKP Kena ‘Sanksi’ Kenaikan Target 100% lebih Madiun, SMN - Masih ingat dugaan menguapnya potensi PAD sektor rertibusi pelayanan persampahan dan kebersihan yang sempat mengundang sorotan beberapa waktu lalu? Dinas Pendapatan (Dispenda) Kabupaten Madiun akhirnya memutuskan menaikkan target pendapatan asli daerah (PAD) sektor pelayanan kebersihan dan persampahan yang dikelola dinas kebersihan dan pertamanan (DKP) menjadi Rp 185 juta per tahun. Kenaikan dua kali lipat itu bakal diajukan dalam perubahan anggaran keuangan (PAK) Juli mendatang.

Inspektur Inspektorat Pemkab Madiun Benny Adi Wijaya mengatakan, keputusan menaikkan target itu setelah tim penyidiknya melakukan investigasi terkait dugaan menguapnya potensi PAD sektor retrtibusi pelayanan persampahan dan kebersihan. Tim, kata dia, menemukan perbedaan angka mencolok antara potensi yang ada dengan PAD yang ditargetkan dispenda untuk DKP. “Artinya mereka tidak bekerja secara maksimal”, kata Benny.

Temuan inspektorat, lanjut dia, lebih dari Rp 200 juta potensi PAD yang menguap lantaran tidak tergali maksimal oleh petugas DKP. Baik retribusi pelayanan kebersihan di sejumlah pasar maupun perumahan dan pertokoan.

“Seharusnya target naik jadi Rp 240 juta setahun. Tapi setelah disinkronisasi antara DKP dan dispenda target hanya naik menjadi Rp 185 juta per tahun”, ujarnya.

Benny menambahkan, inspektorat bersama dispenda berencana menginventarisasi potensi PAD di sejumlah satuan kerja perangkat daerah (SKPD) lainnya. Tujuannya untuk memaksimalkan potensi yang ada hingga bisa mendongkrak PAD di semua sektor. Pun, kenaikan 10 persen yang sebelumnya hanya dilakukan setiap tahun anggaran baru tidak akan lagi menjadi patokan SKPD dalam hal peningkatan potensi PAD. “Kami akan berupaya menggali semua potensi di SKPD lainnya”, ungkapnya.

Terpisah, Kepala Dispenda Kabupaten Madiun Indra Setyawan menyatakan bahwa kenaikan PAD sektor pelayanan kebersihan dan persampahan itu sudah dikonsultasikan dengan dinas terkait. Termasuk, target tahun anggaran 2015 mendatang yang akan dinaikkan menjadi Rp 200 juta per tahun. “Sudah kami sampaikan ke dinas terkait. Kenaikan ini berdasar pada investigasi yang sudah dilakukan oleh tim inspektorat”, tutur Indra.

Di sisi lain, pihaknya berjanji akan lebih getol melakukan pemetaan potensi PAD di dinas maupun SKPD lainnya.

“Dengan pengalaman kasus ini, sekarang kami semakin rajin membuat perencanaan potensi PAD, khususnya pemetaan retribusi dan potensinya di lapangan”, janjinya.

Seperti diketahui, potensi pendapatan sektor pelayanan kebersihan dan persampahan yang dikelola DKP pada 2013 tidak tergali secara maksimal. DKP dinilai tidak sepenuhnya menjalankan Perda Nomor 13 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan dan Kebersihan yang di dalamnya mengatur besaran retribusi berdasarkan potensi objek seperti pelayanan persampahan umum, non niaga, niaga, industri, pasar, dan jasa pelayanan persampahan khusus.

Hal ini dibuktikan dari hasil penghitungan jumlah kios dan los di belasan pasar dikalikan dengan besaran retribusi rata-rata Rp 500 per hari yang hasilnya bisa mencapai Rp 715 juta setahun. Pun, temuan itu berbanding jauh dengan target PAD DKP yang hanya Rp 92 juta pada 2013. (Sy)

Gandeng Seniman

PROJO Jatim Gelar Lukis Wajah Jokowi-JK Pasuruan SMN - Menyambut Pilpres(pilihan presiden) 9 juli mendatang, Projo (pro Jokowi-JK) jawa timur bersama seniman yang tergabung dalam YPI (Yayasan Perupa Indonesia) pasuruan yang dikomandani pelukis nasional Jupri Abdullah,menghelat acara yang bertema “melukis sketsa wajah Jokowi-JK”.Acara itu sendiri dihelat di rumah singgah Jokowi di jalan raya Surabaya-Malang KM 45 pandaan yang didirikan oleh LSM KAReB(koalisi rakyat bersatu).Dalam acara tersebut tampak dihadiri para petinggi dari partai pengusung pencalonan Jokowi-JK. Dalam sambutannya, ketua Projo jatim Madkhan Hadi menyampaikan bahwa gerakan projo jatim ini merupakan gerakan relawan pro Jokowi-JK yang nyata.

“Kita menginginkan perubahan yang lebih baik terhadap bangsa tercinta kita ini, Jokowi merupakan bapak rakyat,berangkat dari nol”, kata Madkhan Hadi ketua

kiri, Jupri Abdullah, Sirmadji, Eddy Paripurna seusai acara di Rumah Singgah Jokowi yang ada di Pandaan. Foto : Wawan/SMN.

Projo jatim,yang menyempatkan untuk memimpin langsung rapat pemantapan anggota tim inti Projo jatim Selain di hadiri Sirmadji tokoh gaek PDIP jatim, tampak juga hadir wawali surabaya,ketua DPC PDIP kab.pasuruan bersama jajarannya baik Sutar maupun Andri Wahyudi. Bukan hanya itu,dari 38 kab/kota di

jawa timur Projo yang sudah terbentuk,acara tersebut dihadiri oleh 26 Projo yang ada di jatim.Bahkan relawan Projo dari Solo Jawa tengah juga tampak hadir.

Sementara itu,Jupri Abdullah, seniman yang memelopori melukis sketsa ini mengaku bahwa acara ini merupakan murni muncul dari hati nurani. “Saya selaku

seniman ini merupakan panggilan nurani tidak ada tendensi apapun.Kita tahu rakyat kita saat ini menginginkan pemimpin yang mengerti rakyat dan sosok yang mengerti itu adalah Jokowi”,kata Jupri Abdullah yang dalam event kali ini 2 lukisannya tentang Jokowi sempat dibeli Sirmaji dan Wawali Surabaya. (Wan)

Ponorogo

Edisi 138 / VI / 2 - 8 Juni 2014

Bupati Amin Buka Lomba Nembang Macapat Ponorogo, SMN - Musyawarah Guru Bahasa Jawa (MGMP) Bahasa Jawa SMP/MTs Kabupaten Ponorogo menyelenggarakan lomba macapat untuk siswa-siswi SD dan SMP se-Kabupaten Ponorogo. Lomba yang dibuka Bupati Ponorogo H. Amin, SH pada hari Rabu, 28 Mei 2014 bertempat di Gedung Kesenian ini akan diselnggarakan selama dua hari sampai dengan tanggal 29 Mei 2014.

Kegiatan lomba macapat kali ini tidak hanya untuk menambah keprigelan kepada siswa-siswi dalam hal nembang tetapi juga untuk menyalurkan bakat yang selama ini ada kepada siswa-siswi. Dalam sambutannya Bupati sangat mendukung kegiatan lomba macapat seperti ini.

“Dengan diadakannya kegiatan ini, diharapkan mampu mendukung kembali perkembangan adat tradisional jawa terutama dalam tembang jawa. Karena di era sekarang ini, adat jawa atau tembang jawa hampir dilupakan oleh seluruh kalangan masyarakat Indonesia pada umumnya, dan masyarakat jawa pada

Wabup Letakkan Batu Pertama Pembangunan Masjid An-Nur

Wakil Bupati Yuni Widyaningsih saat meletakka batu pertama Pukul oleh Bupati Amin tanda dibuknya lomba nembang macapat

khususnya”, ujar Bupati H. Amin, SH. Bupati berharap kegiatan ini secara rutin setiap tahun untuk selalu diselenggarakan karena kesenian jawa seperti ini semakin tahun semakin hilang dan hanya

dengan partisipasi semua pihak baik itu para guru, peserta didik maupun masyarakat yang bisa untuk mempertahankan salah satunya dengan adanya lomba macapat seperti ini. (wied)

7

Ponorogo, SMN - Masjid An-Nur di Jl Dieng Kelurahan Bangunsari pada Rabu, 28 Mei 2014 disambangi Wakil Bupati Ponorogo Hj. Yuni Widyaningsih, SH dalam rangka peletakan batu pertama pembangunanmatau renovasi masjid.

Masjid An-Nur sendiri sebenarnya telah lama dibanun teapi kali ini diadakan renovasi ataupun pelebaran yang mana nantinya bisa lebih banyak menampung para jemaah warga disekitar Jl. Dieng.

Dalam sambutannya Wakil Bupati

mewakili Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo mengucapkan banyak terima kasih kepada warga masyarakat khususnya warga Jl. Dieng yang telah mau merawat masjid dengan baik dan saat ini ini dilakukan pelebaran karena kalau bukan kita siapa lagi yang mau merawat masjid tersebut dan masjid itu sendiri digunakan untuk kita melakukan ibadah setiap harinya.

“Adanya pembangunan Masjid AnNur di Kelurahan Bangunsari ini diharapkan masyarakat menjaga dan merawat kembali tempat-tempat ibadah.

Karena dengan dijaga dan dirawatnya tempat-tempat ibadah tersebut dapat meningkatkan rasa keimanan dan ketaqwaan kita kepada Allah SWT”, kata Wabup Hj. Yuni Widyaningsih, SH. Acara peletakan batu pertama tersebut juga dihadiri oleh Camat Ponorogo, kepala Kelurahan Bangunsari serta warhga masyarakat sekitar Jl. Dieng. (wied)

Wakil Walikota Probolinggo Lakukan Sidak PNS

Wakil Walikota Probolinggo HM. Suhadak SPd Saat melakukan sidak (dok.28/5)

Probolinggo, SMN - Banyaknya hari libur yang berdekatan dalam minggu ini yakni tanggal 27 dan 29 Mei memungkinkan pegawai tidak masuk kerja untuk memperpanjang masa libur. Ini menjadi perhatian khusus bagi Pemerintah Kota Probolinggo.

Menyikapi hal ini, Badan Kepegawaian Daerah dan Inspektorat Kota Probolinggo membentuk setidaknya 5 tim untuk melakukan Sidak Kedisiplinan Pegawai sejak hari Senin (26/5) lalu. Hari ini (28/ 5), dua instansi tersebut kembali

melakukan Sidak ke sejumlah satker di lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo. Salah satu tim yang dipimpin langsung oleh Wakil Walikota Probolinggo HM. Suhadak SPd, melakukan Sidak ke Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB) dan juga Kelurahan Triwung Kidul.

Dengan didampingi oleh kepala Inspekturat Agus Soebagyono, Wawali Suhadak memimpin secara langsung apel pagi di BPPKB. Dalam kesempatan tersebut Suhadak menyatakan bahwa dalam sidak kali

PPID Tangkal Sengketa Informasi Sidoarjo, SMN - Dalam pertemuan PPID Kabupaten Sidoarjo yang digelar oleh Bagian Humas dan Protokol Setdakab Sidoarjo di Hotel Inna Tretes-Prigen-Pasuruan Rabu (28/5). Bupati Sidoarjo menyampaikan bahwa seorang PPID harus dapat memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat yang membutuhkan.

Oleh karena itu, PPID yang melekat di Badan Publik berkewajiban menyampaikan informasi publik kepada masyarakat. Seperti informasi yang berkaitan penyelenggaran Negara, penyelenggaraan Pemerintah dan penyelenggaraan badan publik wajib yang harus disampaikan kepada masyarakat.

“Akses informasi yang terbuka kepada masyarakat merupakan bentuk pertanggungjawaban badan publik atau setiap lembaga yang dibentuk oleh peraturan perundangundangan dan atau yang menerima dana dari negara yang bersumber dari APBN maupun APBD,” sampainya.

Untuk itu dalam kesempatan tersebut Bupati Sidoarjo H. Saiful Ilah menghimbau kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang ditunjuk, harus mampu mengolah mana informasi yang

terbuka untuk publik dan mana informasi yang dikecualikan (tertutup bagi publik). Selain itu PPID harus dapat memantau proses pelayanan informasi terhadap permintaan informasi. Baik itu melalui web site, melalui media massa atau datang langsung ke meja pelayanan PPID. “PPID harus mampu mengkategorikan informasi itu, dan menyampaikan (meng-update) informasi pada masyarakat secara berkala atau ketika diminta oleh masyarakat sesuai dengan kategori jenis informasi”, pintanya.

Sementara itu Kepala Bagian Humas dan Protokol Setdakab Sidoarjo Machmudi Alie SH menyampaikan bahwa Undangundang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menjamin transparansi dan keterbukaan publik. Oleh karena itu publik atau masyarakat wajib mengetahui informasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan Negara.

“Inti dari dibuatnya UU KIP ini adalah transparansi dan keterbukaan informasi yang merupakan hak public”, sampainya.

Dalam kesempatan tersebut, Machmudi Alie mengatakan saat ini makin banyak masyarakat yang

Ilustrasi

meminta informasi serta mengirimkan pengaduan tentang pembangunan di Kabupaten Sidoarjo. Untuk itu melalui kegiatan tersebut harap Machmudi Alie, meningkatnya kualitas pelayanan informasi publik sebagai implementasi UU No 14 Tahun 2008 dapat terwujud. Selain itu melalui pertemuan PPID Sidoarjo yang dihadiri oleh 60 orang kepala SKPD di Sidoarjo termasuk camat se Kabupaten Sidoarjo tersebut, diharapkan juga dapat

meningkatkan profesionalitas para pejabat dalam mengelola sistem informasi, khususnya menanggapi aduan masyarakat yang ada di media elektronik seperti melalui radio.

“Saya berharap PPID yang hadir di sini bisa memberikan informasi dan menjelaskan setiap ada pengaduan yang masuk sehingga sengketa informasi tidak terjadi di Kabupaten Sidoarjo terutama masyarakat Sidoarjo,”sampainya. (Met)

ini, ia ingin mengetahui secara langsung tingkat kedisiplinan pegawai.

“Saya ingin tahu tingkat kedisiplinan pegawai mengingat minggu ini banyak hari libur yang berdekatan.

Sebagai abdi masyarakat, kita harus bisa memberikan contoh yang baik”, ujarnya.

Kepala Inspektorat, Agus Soebagyono juga menyatakan bahwa dirinya ingin mengetahui kekuatan pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo.

“Tolong diingat bahwa saat ini sangat mudah untuk member-

hentikan pegawai, tidak seperti zaman dulu. 46 hari tidak masuk kerja tanpa keterangan sudah cukup dijadikan dasar sebagai alasan untuk memberhentikan pegawai,” tegasnya.

Menindaklanjuti hal ini, Agus juga meminta BPPKB segera mendata pegawai yang hari ini tidak masuk tanpa keterangan dan menyerahkannya pada Inspektorat.

“Tolong nanti didata (pegawai) yang tidak masuk tanpa keterangan. Nanti hari Senin menghadap saya di Inspektorat,” ujarnya.

Berdasarkan hasil sidak hari ini, dari total 44 pegawai pada BPPKB terdapat 18 pegawai yang tidak hadir di tempat dimana 1 pegawai sakit dan 1 pegawai lainnya Dinas Luar.

Sedangkan sisanya akan diklarifikasi lebih lanjut. Pihak BKD menyatakan bahwa mereka akan mengklarifikasi hal tersebut karena masih belum bisa dipastikan bahwa pegawai yang tidak hadir hanya ijin terlambat atau memang tidak masuk kerja. Sementara itu, tidak ada pegawai yang absen di Kelurahan Triwung Kidul (edy)

BBGRM di Sidoarjo Bertabur Penghargaan-Bantuan Sidoarjo, SMN - Pemkab Sidoarjo dalam melaksanakan program BBGRM (Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat) ke XI dan peringatan HKG (Hari Kesatuan Gerak) PKK ke 42 yang dipusatkan di Desa Telasih, Kec Tulangan, Sidoarjo banyak memberikan penghargaan dan bantuan kepada warganya.

Bupati Saiful Ilah usai penyerahaan menyatakan sangat mengapresiasi kepada masyarakat yang telah mendapatkan penghargaan. Sementara kepada yang belum mendapatkan penghargaan, jangan merasa kecewa karena masih ada kesempatan di lain hari. “Sedangkan bagi yang telah mendapatkan bantuan agar difungsikan dengan sebaikbaiknya. Agar efek dan manfaatnya bisa dirasakan kalangan masyarakat banyak,” tegas Saiful Ilah.

Usai penyerahan dan pengarahan, Bupati Saiful dan Wakilnya beserta Ketua Penggerak PKK Kabupaten serta seluruh jajaran SKPD terkait, berkeliling melihat-lihat hasil karya/kerajinan

warga Sidoarjo yang dipamerkan.

Terakhir, sebelum meninggalkan tempat, Bupati Saiful menebarkan ikan master di sepanjang kali Desa Telasih yang langsung diadakan lomba memancing kepada warga sekitar.

Terpisah, Kepala BPM PKB, Ali Imron mengatakan, kalau penghargaan dan bantuan yang diberikan itu bisa menumbuhkan rasa gotong royong yang lebih baik lagi. Intinya untuk memotivasi dan memacu masyarakat,

agar tingkat kebersamaanya bisa berjalan dengan baik.

Adapun penghargaan yang telah diberikan meliputi penghargaan untuk lomba desa berhasil, lomba kelurahan berhasil, lomba Posdaya dan RW percontohan serta lomba pelaksanaan gotong royong terbaik. Juga untuk lomba musik samroh antar kecamatan se Kab Sidoarjo, dan lomba pemanfaatan ruangan.

“Jadi cukup lengkap kegiatan yang diberikan kepada warga,” katanya.

Sementara untuk bantuannya diberikan para SKPD terkait, mulai dari bantuan bibit ikan nila sebanyak 15 ribu ekor, ikan lele sebanyak 5 ribu ekor, keduanya untuk Desa Telasih. Bantuan program Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED SP) Rp5 jutaan. Bantuan tata rias salon empat paket, bantuan jahit dan bordir empat paket. Bantuan obatobatan kepada Kelompok Tani Sukun Makmur Jiken yakni racumin 40 kg, aplaud 500 kg, desinfektan 100 liter, alat penyemprot/hand sprayer. [Met]

8

Jawa Timur

Edisi 138 / VI / 2 - 8 Juni 2014

Rapat Paripurna Kabupaten Malang

Tentang Pandangan Umum Bersama Fraksi-fraksi Malang. SMN - Mengawali penyampaian Pemandangan Umum Fraksi-fraksi di DPRD Kabupaten Malang (Jum’at, 30/5), Rapat Paripurna dalam rangka Penyampaian Pemandangan Umum FraksiFraksi terhadap 5 (Lima) Rancangan Peraturan Daerah yang telah disampaikan oleh Bupati pada tanggal 28 Mei 2014.

Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Bupati, dalam rangka memenuhi salah satu kewajiban konstitusional sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah sebagaimana telah beberapa kali dirubah terakhir dengan UndangUndang nomor 12 tahun 2008, bahwa Kepala Daerah harus menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Dsamping itu juga untuk memenuhi amanat Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Ketentuan Perundang-undangan tersebut diatas memberi amanat kepada Bupati untuk menyampaikan Pertanggungjawaban Pelak-

sanaan APBD kepada DPRD berupa Laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah Tahun Anggaran berakhir.

Dalam penyampaian Bupati atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 telah disebutkan bahwa 1) Realisasi Pendapatan sebesar 2 Triliun 529 Miliar 685 Juta 862 Ribu 151 Rupiah 87 Sen, 2) Realisasi Belanja sebesar 2 Triliun 440 Miliar 509 Juta 395 Ribu 392 Rupiah 7 Sen, 3) Penerimaan sebesar 123 Miliar 134 Juta 944 Ribu 546 Rupiah 62 Sen, 4) Pengeluaran sebesar 17 Miliar 694 Juta 629 Ribu 138 Rupiah 7 Sen, 5) Pembiayaan Netto sebesar 105 Miliar 440 Juta 315 Ribu 407 Rupiah 92 Sen, 6) Sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA) sebesar 194 Miliar 616 Juta 782 Ribu 167 Rupiah 72 Sen. Terhadap Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD) Tahun Anggaran 2013, fraksi-fraksi menyampaikan hal-hal: 1) Realisasi Pendapatan pada tahun Anggaran 2013 mengalami Pelampauan sebesar 1,47 persen dan tar-

get yang telah ditetapkan. Fraksifraksi memberikan apresiasi atas kerja Eksekutif dan selalu mendorong agar kinerja senantiasa terus di tingkatkan. Namun demikian terhadap beberapa sumber pendapatan yang tidak memenuhi target kami juga meminta kepada Eksekutif agar menjadi prioritas perhatian. Target pendapatan yang tidak tercapai, antara lain: a) Pendapatan Retribusi, b) Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah. Pada sisi Belanja, dan target belanja pada Tahun Anggaran 2013 yang dianggarkan sebesar 2 Triliun 600 Miliar 945 juta 632 ribu 815 rupiah 16 sen terealisasi sebesar 2 Triliun 440 Miliar 509 juta.

2) Terkait dengan penanganan terhadap aset Pemerintah Kabupaten Malang berupa penyertaan modal pada PT. Kigumas yang kondisinya pada saat ini tidak berproduksi, kiranya Eksekutif untuk segera mengambil langkah-Iangkah strategis, hal ini telah disampaikannya Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 16 tahun 2003 tentang PT. Kawasan Industri Gula Milik Masyarakat oleh Bupati, untuk upaya penyelesaian. 3) Dalam mendukung terwujudnya Visi Kabupaten Malang, yakni “Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Malang

Penyerahan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013

yang MADEP MANTEB”, Pemerintah Daerah menjadikan meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur meliputi kebinamargaan, kepengairan, keciptakaryaan dan listrik pedesaan serta energi terbarukan sebagai salah satu prioritas pembangunan tahun 2013. 4) dari sembilan Prioritas Pembangunan Tahun 2013, prioritas paling utama untuk ditangani pendidikan baik formal dan non formal, 5) Tema “Percepatan Pembangunan Infrastruktur untuk Memacu Perkembangan Sektor Pertanian, Industri, Perdagangan dan Pariwisata dalam rangka Peningkatan Kesejahteraan Rakyat dan Daya Saing Daerah” untuk menggali PAD. 6) Dalam pemberdayaan masyarakat khususnya di pedesaan, perlu ditingkatkan pendekatan dan pembinaannya karena masih banyak potensi sumber daya alam yang masyarakat belum mengetahui bagaimana cara me-

ngelolanya untuk menjadikan salah satu upaya yang dapat meningkatkan kesejahteraan. 7) Pelayanan masyarakat terkait perizinan dan pengurusan dokumen seperti akta jual bell di pemerintahan desa masih belum banyak perubahan, belum bisa memberikan pelayanan publik yang prima dan masih perlu ditingkatkan lagi.

Menanggapi Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 16 Tahun 2003 tentang PT. Kawasan Industri Gula Milik Masyarakat, PT. Kawasan industri Gula Milik Masyarakat diharapkan mampu: a) menciptakan taraf kesejahteraan petani tebu; b) melindungi petani tebu dan ketidakpastian kualitas panen dan risiko harga; c) meningkatkan kemampuan dan kapasitas petani serta kelembagaan petani dalam menjalankan usaha tani yang produktif, maju, modern, bernilai tambah, berdaya saing, mempunyai

pangsa pasar yang jelas, dan berkelanjutan; d) memberikan kepastian hukum dalam pengelotaan PT. KIGUMAS oleh Direksi bersama Dewan Komisanis, e) kejelasan kepemilikan PT. KIGUMAS oleh Pemegang Saham, dan f) serta kepastian pengembalian oleh Kreditur/Investor ke depan.

Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum, bahwa Modal dasar PDAM seluruhnya sebesar 155 Miliar 500 juta rupiah dan Modal dasar tersebut sampai dengan tahun 2013 telah ditempatkan dan disetor penuh sebesar 12 Miliar 942 juta 760 ribu 481 rupiah. Dari modal dasar tersebut diharapkan peningkatan peran, tugas dan fungsi Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Malang.

Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Daerah Jasa Yasa,

bahwa Modal dasar Perusahaan Daerah Jasa Yasa seluruhnya sebesar 50 Miliar rupiah, modal dasar Perusahaan Daerah Jasa Yasa sampai dengan tahun 2013 telah ditempatkan dan disetor penuh sebesar 12 Miliar 995 juta 777 ribu 379 rupiah 97 sen. Dari modal tersebut diharapkan mampu: a) meningkatkan daya saing Perusahaan daerah guna mengantisipasi perkembangan ekonomi daerah; b) menambah Pendapatan Asli Daerah; c) mengendalikan suatu badan usaha guna menambah kepemilikan modal saham atau sebagai investasi jangka panjang.

Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah, perubahan Peraturan Daerah mi terdapat pada Rumah Sakit Umum Daerah Lawang. mi dilandasi dengan telah ditetapkan sebagai Rumah Sakit dengan Kelas C sesuai Surat Keputusan Kementerian Kesehatan RI Nomor : HK.02.03/ h/0232/2014 tanggal 21 Februari 2014 tentang Penetapan Kelas Rumah Sakit Umum Daerah Lawang Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur. Konsekwensi dan peralihan status tersebut adalah berubahnya Struktur Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Lawang.

Diharapkan adanya peningkatan penyelenggaraan pelayanan kesehatan dalam upaya memenuhi kebutuhan dasar masyarakat akan pelayanan kesehatan khususnya di wilayah Kabupaten Malang termasuk pemenuhan persyaratan Perjanjian Kerjasama antara Rumah Sakit dengan BPJS. (Adv/Jun)

Bupati Haryanti Kunjungi Pelaku Pengrusakan

Bupati Haryanti saat mengunjungi pelaku pengrusakan

Kediri, SMN - Bupati Kediri dr.Hj. Haryanti Sutrisno dan sejumlah pejabat kunjungi korban diduga pelaku pengrusakan rumah Kepala Desa Kaliboto yang terkena timah panas anggota Polisi di rumah sakit Bhayangkara Kediri. Rabu pukul 19.00 Wib ( 28/5 ). M.Khoirul Fausul (29) salah satu korban dari lima pelaku diduga terlibat tindakan anarkis yang digerebek dirumahnya oleh tim gabungan Buser Polres Kediri Kota dan Brimob, sekitar pukul 01.30 dini hari.

Bupati Kediri dr.Hj.Haryanti Sutrisno saat menemui korban dan ibunya diruang ICU RS. Bhayangkara mendo’akan agar keluarga tabah menerima cobaan ini dan Khoirul segera sembuh. Hukum

tetap harus ditegakkan semua kasus sudah ditangani dan Kapolresta berjanji akan menanganinya tidak pandang bulu baik itu anggota Polri atau bukan akan mendapatkan perlakuan sama dimata hukum dan sanksi yang diberikan sesuai dengan keputusan pengadilan.

Kata Bupati saat ditemui di halaman parkir RS.Bhayangkara.

Semua biaya pengobatan korban akan ditanggung oleh Bapak Kapolda Jatim dan saya cuma membantu keluarga korban. Imbuh dr.Hj. Haryanti. (hms/adv/kan) Foto samping: Bupati Haryanti bersama keluarga korban saat memberikan bantuan

Bupati Kediri Sejahterakan Petani Tembakau

Bupati Haryanti memberikan sambutan

Kediri, SMN - Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Kediri menggelar program kemitraan kelompok Petani Tembakau dengan PT.Sadhana Arifnusa Blitar dan PT.Petrokimia Gresek (Pupuk Phonska Petroganik) yang dihadiri

Bupati Kediri dr. Hj. Haryanti Sutrisno di Balai Desa Parang Kecamatan Banyakan Kab. Kediri.Jumat pukul 07.00 (30/5).

Kepala Dishutbun Kab.Kediri Sugeng Waluyo,SP.MM menyampaikan Pengembangan tanaman

tembakau wilayah Kab.Kediri masa tanam 2014 dengan target 400 ha baru terpenuhi 234 ha dengan jumlah petani 526 orang meliputi 8 (delapan) Kecamatan.

Kecamatan tersebut antara lain : Kec.Banyakan 69,9 ha/172 orang,

Kec. Mojo 20,07 ha/48 orang, Kec. Semen 11,42 ha/33 orang, Kec.T arokan 13,26 ha/39 orang, Kec. Grogol 43,11 ha/115 orang, Kec. Kandangan 52,79 ha/76 orang, Kec. Kepung 8,9 ha/17 orang dan Kec. Badas 14,55 ha / 26 orang.

Bupati Kediri dr Hj.Haryanti Sutrisno, yang selalu memikirkan gebrakan-gebrakan baru untuk mensejahterakan dan meningkatkan taraf hidup petani menyambut positif bentuk kemitraan seperti ini, dan menekankan bentuk Kemitraan yang berupa MOU antara Petani Tembakau dan PT.Sadhana harus jelas sehingga tidak merugikan kedua belah pihak.

Selain tembakau sudah di buat bibit-bibit tanaman (durian, rambu-

tan mangga, dll) yang berkualitas, semua ini untuk kemakmuran para petani, hal tersebut dikatakan Bupati Kediri dalam acara tatap muka dengan kelompok tani dari 8

Kecamatan.

Camat Banyakan Subur Widono, S.ST menambahkan bahwa lahan di Kecamatan Banyakan sangat cocok dan subur untuk

tanaman tembakau, dengan persediaan lahan yang cukup luas, mudah-mudahan untuk program selanjutnya target bisa terpenuhi. (hms/adv/kan) Sosialisasi program kemitraan kelompok Petani Tembakau dengan PT.Sadhana Arifnusa Blitar dan PT. Petrokimia Gresek di Balai Desa Parang Kecamatan Banyakan Kab. Kediri.

Pemkot Kediri akan Gelontor Rp 7M Dana Pendidikan, Seragam Gratis

Walikota Kediri, Abdullah Abu Bakar

Kediri, SMN - Pemerinttah Kota kediri berencana memberikan seragam sekolah gratis mulai SD hingga SLTA ditahun 2015 mendatang, Hal itu disampaikan Walikota Kediri Abdullah Abu Bakar saat ditemui suara Media Nasional usai Shalat Jumat, (29/05). Saat ini masih dilakukan persiapan dengan menghitung kekuatan dana APBD kota Kediri untuk melaksanakan program seragam gratis.

Seragam sekolah tersebut adalah seragam resmi sekolah, yakni merah Putih untuk siswa Sekolah Dasar, Biru putih untuk siswa SLTP dan seragam Abu-abu

putih untuk siswa SLTA. Diperkirakan dana untuk mendukung program tersebut mencapai Rp.7 miliar yang mana biaya tersebut selain untuk biaya seragam juga untuk mensubsidi biaya komite sekolah agar jauh lebih murah.

“Itu kita anggarkan pada APBD 2014 mendatang, kita akan masukan kedalam rancangan APBD, semoga ini nanti disetujui oleh DPRD”, ucap Mas Abu panggilan akrab Abdullah Abu Bakar.

Mas Abu berharap nantinya kalangan DPRD kota kediri menyetujui program ini dan mensyahkan rancangan APBD yang

tengah disiapkan oleh pemkot Kediri, sehingga pprogram ini bisa dilaksanakan tahun depan.

Terkait dengan biaya sekolah murah adalah memang tujuan dari pemerintah kota kediri dibawah kepemimpinan Mas Abu. Menjadi catatan penting adalah ini bukan program sekolah gratis, tetapi biaya sekolah atau biaya pendidikan yang murah.

“Kita memang tidak gratiskan, dengan tetap membayar meski biaya murah, itu nanti akan memunculkan rasa tanggungjawab para orag tua wali murid”, ucap Mas Abu. Menurut Mas Abu, Jika biaya sekolah

tetap harus dibayar hal itu akan membuat para walimurid lebih perhatian pada sekolah. Sementara kalau biaya sekolah gratis total, hal itu dikhawtirkn akan membuat walimurid lebih ebrtanggungjawab meskipun biaya murah.

“Harus tetap bayar biaya sekolah meskipun murah, saya juga khawatir jika biaya sekolah gratis total, para walimurid sekolah seluruh kediri akan lebih sembrono dalam biaya pendidikan untuk usia SD, SMP dan SLTA. (hms/adv/har)

Advertorial

Edisi 138 / VI / 2 - 8 Juni 2014

9

Wagub Saifullah Yusuf Terima Penghargaan K3

Wagub Saifullah Yusuf saat menerima Penghargaan K3 dari Menakretrans RI Muhaimin Iskandar,.

Surabaya, SMN - Prestasi bidang ketenagakerjaan kembali diraih Provinsi Jawa Timur. Penghargaan dengan kategori pembina bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) berupa medali dan pin dari Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) RI Muhaimin Iskandar diterima Wakil Gubernur Jawa Timur Drs. H. Saifullah Yusuf mewakili Gubernur Jawa Timur di Hotel Bidakara Jl. Gatot Subroto Kav. 71 – 73 Jakarta Selatan, Senin (26/5) malam.

Selain Wagub Saifullah Yusuf, 6 Bupati dan Walikota di Jawa Timur juga mendapatkan penghargaan yang sama sebagai Pembina K3.

Enam Bupati/Walikota itu adalah Bupati Sidoarjo, Walikota Surabaya, Bupati Gresik, Bupati Pasuruan, Bupati Blitar dan Bupati Lamongan.

Tak hanya itu, 105 perusahaan yang ada di Jawa Timur juga mendapatkan penghargaan dengan kategori Penghargaan Zero Accident. Sedang 38 perusahaan lainnya mendapatkan penghargaan dengan kategori Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3).

Diterimanya penghargaan tersebut disyukuri Wagub Saifullah Yusuf. Orang nomor dua di jajaran Pemerintahan Provinsi Jatim itu me-

rasa bangga. Berkat predikat tersebut, Gus Ipul, sapaan akrab Wagub Jatim tersebut menyampaikan rasa terima kasih atas diterimanya kembali penghargaan K3 sebagai provinsi yang dianggap memiliki perhatian serius terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).

“Ini juga penting untuk hadirnya investasi di masa-masa yang akan datang,” katanya.

Lebih lanjut ia mengatakan, yang lebih penting dari pasca diterimanya penghargaan K3 ini adalah memberikan penyadaran kepada seluruh perusahaan untuk benarbenar menerapkan K3 di lingkungan mereka masing-masing. Sebab, lewat penerapan K3 itu, produktifitas para buruh akan semakin meningkat.

“Penghargaan ini adalah memotivasi dan sekaligus mendorong agar kita ini bisa membikin satu skenario yang lebih komprehenship untuk membuat semacam kerja bersama antar stakeholder di bidang ketenagakerjaan agar bersama-sama mengutamakan soal K3,” harapnya.

Menyoal tentang peningkatan kesejahteraan para buruh, Gus Ipul – sapaan akrab Wagub Saifullah Yusuf itu berharap, agar seluruh perusahaan dapat memperhatikan

soal BPJS bidang kesehatan. Sebab, sebut Gus Ipul, hingga saat ini dirinya menilai masih kecilnya prosentase perusahaan yang mengikutkan pekerjanya dalam program BPJS bidang kesehatan. “Salah satu yang penting disadari oleh perusahaan dan pekerja adalah soal BPJS Bidang Kesehatan. Dalam rangka untuk itulah sekarang ini masih kecil prosentasenya. Karena prosentasenya masih kecil akan kita dorong untuk bisa lebih banyak lagi,” ungkapnya.

Sementara itu, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Muhaimin Iskandar sebelum menyerahkan penghargaan tersebut mengatakan, salah satu upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan para pekerja adalah melalui pemberian reward kepada setiap perusahaan. Upaya itu dilakukan sebagai bentuk kepedulian perusahaan dalam memberikan kesejahteraan kepada para buruh.

“Pemerintah memberikan apresiasi kepada gubernur, bupati dan walikota, para pengusaha, pekerja dan masyarakat yang telah melaksanakan K3 dalam setiap kegiatan.

Sehingga mampu meningkatkan aspek perlindungan pekerja, mutu kerja dan produktivitas,” kata Muhaimin.

Dirinya menilai, kesadaran akan pentingnya penerapan K3 di lingkungan kerja tidak hanya menghindarkan diri dari kecelakaan kerja saja. Namun, usaha itu juga dapat meningkatkan aspek perlindungan pekerja dan menambah produktivitas dan kesejahteraan pekerja.

“Semua pihak harus terlibat secara optimal dalam penerapan standar keselamatan dan kesehatan kerja di tempat kerja agar mengurangi kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja,” terangnya.

Oleh karena itu, kata Muhaimin, pelaksanaan K3 di seluruh perusahaan harus dilaksanakan secara efektif. Upaya itu bisa dilakukan melalui pendekatan kesisteman dengan melibatkan seluruh manajemen, tenaga kerja, kontraktor dan sumber-sumber produksi lainnya yang terintegrasi dengan Sistem

Manajemen Perusahaan. “Pelaksanaan K3 yang terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan, selain merupakan pemenuhan kewajiban peraturan perundang-undangan, juga merupakan upaya dalam memenuhi tuntutan perdagangan internasional,” jelasnya.

Sementara penyerahan penghargaan Zero Accident tahun 2014

AIDS di tempat kerja. Untuk tahun 2014 ini, Kemenakertrans RI menyerahkan kepada 54 perusahaan dan 3 pemeduli dan 1 bupati. “Penyerahan penghargaan tersebut, dinilai mengalami peningkatan jumlahnya yang tahun lalu hanya 19 perusahaan saja,” kata Muhaimin.

Dibagian lain, Kepala Disnakertransduk Jatim, DR. Edi Purwi-

dalam mencapai zero accident. Usaha itu tergantung dari Sistem Manajemen K3 (SMK3) yang diupayakan setiap perusahaan. “Oleh karena itu kita melakukan satu penilaian terhadap bagaimana upaya setiap perusahaan melakukan manajemennya.

Sehingga dengan demikian bisa dicapai benar-benar K3 bisa dilaksanakan dengan baik dan benar di

Bupati Sidoarjo Saiful Ilah

peroleh. Oleh karena itu saya sangat bersyukur karena di Sidoarjo ada 62 perusahaan yang mendapatkan penghargaan K3. Saya berharap, semua perusahaan di SIdoarjo bisa menerapkan sistem ini. Karena ini juga untuk kepentingan mereka dan para buruh.

EHS Manager PT. Sampoerna, Rachmad Iswahyudi

Wagub Saifullah Yusuf bersama penerima Penghargaan K3 lainnya dan Menakretrans RI Muhaimin Iskandar.

ini, sebut Menakertrans Muhaimin Iskandar, diberikan kepada 1223 perusahaan. Jumlah itu dinilai meningkat sekitar 35 persen dibanding tahun 2013 yang jumlahnya mencapai 911 perusahaan. Sedang penghargaan SMK3 tahun ini diberikan kepada 405 perusahaan. Jika dibanding tahun 2013, penerimaan penghargaan tersebut dinilai meningkat mencapai 30 persen. Sementara untuk peyerahan penghargaan kategori Pembina K3 diberikan kepada 15 gubernur dan 29 walikota/bupati seluruh Indonesia. “Jumlah Pembina K3 ini pun mengalami peningkatan bila dibanding jumlahnya untuk tahun 2013 sebanyak 14 gubernur dan 22 walikota/ bupati,” katanya.

Tak hanya itu, Kemenakertrans RI juga memberikan penghargaan kepada perusahaan yang mampu menerapkan pencegahan HIV/

narto, Msi mengatakan, diterimanya penghargaan K3 untuk Pemrov Jatim dan Bupati/Walikota serta kategori lain untuk perusahaan-perusahaan di Jawa Timur merupakan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan perusahaan dan pemenuhan kebutuhan hak-hak dasar para pekerja. Oleh karena itu, dirinya berharap agar seluruh perusahaan bisa mengembangkan K3. Sehingga, usaha tersebut diharapkan dapat berimbas kepada perusahan-perusahaan lain yang belum menerapkan K3 di perusahaannya. “Karena apa ? kita ingin bahwa di setiap perusahaan itu bisa menuju pada zero accident,” jelasnya.

Saat ditanya kriteria apa yang membuat Provinsi Jatim mendapatkan penghargaan, dirinya mengatakan, kalau diterimanya pengahragaan tersebut merupakan akumulasi dari prestasi sebelum-sebelumnya

setiap perusahaan. Pada kesempatan ini bukan hanya berbicara soal kecelakaan kerja saja, tetapi juga soal kesehatan kerjanya,” jelas Edi Purwinarto.

Sementara untuk harapan ke depan, dirinya mengingkan agar upaya pencapaian zero accident bisa dijadikan sebuah budaya di lingkungan perusahaan. Sehingga, dari tahun ke tahun diharapkan tidak ditemukannya sebuah kecelakaan kerja. “Ini barang kali yang bisa dilakukan pemerintah dalam upaya membangun kesejahteraan para buruh dan pekerja,” pungkasnya. (wempi/rif) Bupati Sidoarjo, SaifulIlah: Alhamdullilah, Sidoarjo sekarang mendapatkan penghargaan juara umum K3. Setiap tahun Sidoarjo selalu dapat. Penghargaan seperti ini sudah empat kali kita

EHS Manager PT. Sampoerna, Rachmad Iswahyudi : Kami bangga sekali dengan pengakuan pemerintah lewat pemberian Penghargaan K3. Dalam kesempatan ini PT. Sampoerna mendapatkan 3 kategori penghargaan. Yakni, Sistem Manajemen K3 (SMK3), Zero Accident Award dan Pencegahan HIV/AIDS. Itu yang kita dapatkan dari Kemnakertrans RI. Tentunya, dengan pemberian penghargaan ini akan meningkatkan motivasi kita untuk melakukan improvement atau perbaikan di bidang K3. Jadi sasarannya jelas, keselamatan karyawan terjamin dan tentunya mereka akan lebih sehat lagi dengan tujuan akhir adalah produktivitas bagi perusahaan.

Harapan kepada pemerintah agar pemerintah secara intensif memberikan dukungan berupa pembinaan terhadap semua perusahaan untuk semakin meningkatnya performance kinerja K3 itu sendiri.

(Humas Setdaprov. Jatim/kan/adv)

Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Malang

Penyampaian 5 Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Malang, SMN - Nota Penjelasan Bupati Malang Pada Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Malang Dalam Rangka Penyampaian 5 (Lima) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Malang tentang: 1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2013; 2) Perubahan atas peraturan daerah Kabupaten Malang Nomor 16 tahun 2003 tentang PT. Kawasan Industri Gula Milik Masyarakat; 3) Penyertaan modal daerah pada perusahaan daerah air minum; 4) Penyertaan modal daerah pada perusahan daerah jasa yasa; 5) Perubahan keempat atas peraturan daerah Kabupaten Malang Nomor 1 tahun 2008 tentang organisasi perangkat daerah.

(28/5).

Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 merupakan laporan tahun ketiga periode Pemerintahan Kepala Daerah Kabupaten Malang tahun 2010-2015. Disampaikan kepada DPRD berupa Laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

Penyampaian Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 dengan tema “Percepatan Pembangunan Infrastruktur untuk Memacu Perkembangan Sektor Pertanian, Industri, Perdagangan dan Pariwisata dalam rangka Peningkatan Kesejahteraan Rakyat dan Daya Saing Daerah”.

Untuk mewujudkan Visi Kabupaten Malang Tahun 2010-2015, yakni, “Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Malang yang Mandiri Agamis, Demokratis, Produktif, Maju, Aman, Tertib dan Berdaya Saing atau MADEP MANTEB”.

Dicanangkan slogan promosi daerah “Kabupaten Malang sebagai Bumi Agro Eko Wisata yang Terkemuka di Jawa Timur”.

Adapun prioritas pembangunan tahun 2013 adalah: 1) Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur, 2) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi, 3) Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pendidikan, 4) Meningkatkan kualitas dan kemudahan pelayanan kesehatan, 5) Meningkatkan

pelayanan public, 6) Mewujudkan supremasi hukum dan HAM, 7) Meningkatkan pemahaman dan pengamalan nilai-nilai agama, Pancasila, dan budaya lokal; 8) Meningkatkan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat, 9) Meningkatkan kualitas dan fungsi lingkungan hidup.

Dalam perkembangan APBD dan tahun 2012 ke tahun 2013 adalah sebagal berikut dan sisi pendapatan direncanakan pada tahun 2012 sebesar 2 Triliun 188 Miliar 888 juta 436 ribu 55 rupiah 64 sen, realisasi sebesar 2 Triliun 218 Miliar 403 juta 705 ribu 873 rupiah 55 sen terjadi capaian 101,35%; tahun 2013 direncanakan sebesar 2 Triliun 492 Miliar 993 juta 699 ribu 38 rupiah 93 sen, realisasi sebesar 2 Triliun 529 Miliar 685 juta 862 ribu 151 rupiah 87 sen atau 101,47%.

Sedangkan dan sisi belanja tahun 2013 dianggarkan sebesar 2 Triliun 600 Miliar 945 juta 632 ribu 815 rupiah 16 sen, realisasi sebesar 2 Triliun 440 Miliar 509 juta 395 ribu 392 rupiah 7 sen, atau 93,83%.

Selanjutnya disampaikan pen-

Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Malang

jelasan Laporan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013. Dari sisi Pendapatan Daerah, Dari sisi Belanja Daerah, Dari sisi Pembiayaan.

Berikut ini disampaikan perkembangan Neraca Daerah Kabupaten Malang per 31 Desember 2013, yang secara garis besar dalam

perjalanan kurun waktu tahun 2013 mengalami kenaikan terutama pada perkembangan ekuitas dana yang merupakan kekayaan bersih Pemerintah Kabupaten Malang : Dan sisi Aset, Dan sisi kewajiban, Dari sisi Ekuitas dana.

Bersama ini pula disampaikan Penjelasan Bupati Malang terhadap 4 (empat) Rancangan Peraturan

Daerah Kabupaten Malang yaitu : 1) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Malang tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 16 tahun 2003 tentang PT. Kawasan Industri Gula Milik Masyaraka, 2) Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum, 3)

Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Daerah Jasa Yasa.

4) Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah.

(Adv/Jun)

10

Nusantara

Edisi/ VI 138/ 26 / VIMei / 2 -- 18 Juni Juni 2014 2014 Edisi 137

Jelang Pilpres

SUGENG, S.Sos

Gubernur Minta, Masyarakat Gumas Tidak Ada Golput

Tingkatkan Pembangunan Demi Masyarakat

Gubernur Kalteng, Agustin Teras Narang,SH saat menyampaikan sambutan usai melantik Wakil Bupati Gunung Mas, Arthon S.Dohong di GPU Damang Batu. Kuala Kurun, Rabu (28/5)

Kuala Kurun, SMN - Gubernur Kalimantan Tengah, Agustin Teras Narang, SH meminta kepada masyarakat Kalimantan Tengah pada umumnya dan masyarakat Gunung Mas khususnya, agar tidak ada Golput, pada pemilihan umum

(pemilu) Presiden dan wakil Presiden pada, 9 Juli mendatang. Hal itu disampaikannya dalam sambutannya, usai melantik Wakil Bupati Gunung Mas, Drs. Arthon S.Dohong di Gedung Pertemuan Umum (GPU) Damang Batu Kuala

kurun. Rabu,(28/5).

“Saya minta kepada masyarakat di Kalimantan Tengan pada umumnya dan di Gunung Mas khususnya, agar sama sekali tidak golput dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden. Serta dapat mengunakan hak pilihnya dengan sebaik-baiknya karena masa depan bangsa berada ditangan kita sekalian, untuk kita memilih pemimpin bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai bersama ini,” Kata Teras.

Untuk mensukseskan agenda demokrasi tersebut. Orang nomor 1 (satu) di Bumi Tambun Bungai yang akrab dipanggil, Teras itu, juga meminta masyarakat terus meningkat persatuan dan kesatuan. Serta menjaga stabilitas kemanan dan ketertiban.

“Terus tingkatkan persatuan dan kesatuan. Serta jaga stabilitas keamanan dan ketertiban dalam masyarakat. Kondusifnya Kamtib-

mas sangat kita harapkan untuk kesuksesan agenda demokrasi tersebut. Hindari tindakan-tindakan atau isue-isue yang menyesatkan, pitnah, gesekan, adu domba yang bernuansa politik, maupun yang bersinggungan dengan suku, agar, ras dan antar golongan (SARA) yang dapat memecah belah, memicu permusuhan, pertikaian dan perbuatan anarkis hingga sampai pada ancaman disintegrasi bangsa,” ujar, Teras.

Menurut, Teras tugas Wakil Bupati yang juga sekaligus menjabat sebagai pelaksana tugas Bupati Gunung Mas. Adalah agar segera untuk melakukan langkah-langkah koordinatif dan langkah-langkah komunikatif dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FKPD), berserta seluruh kompunen masyarakat . Agar pesta demokrasi pemilu presiden dan wakil presiden di Kalimantan Tengah, Khususnya di Gunung Mas dapat berjalan dengan aman,tertib dan lancar. (mandau)

Arthon S. Dohong Resmi Pimpin Gunung Mas Kuala Kurun, SMN - Setelah tertunda kurang lebih lima bulan lamanya, sejak di angkat menjadi Wakil Bupati Gunung Mas terpilih pada 2013 lalu. Akhirnya, Drs. Arthon S. Dohong resmi pimpin Kabupaten Gunung Mas, sebagai Wakil Bupati, sekaligus pelaksana tugas Bupati. Setelah resmi dilantik oleh, Gubernur Kalimantan Tengah, Agustin Teras Narang,SH Di Gedung Pertemuan Umum (GPU) Damang Batu, Kuala Kurun.

Rabu,(28/5).

Selain dihadiri, Gubernur Kalimantan Tengah dan anggota DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, serta anggota DPRD Kab. Gunung Mas. Rapat Paripurna Istimewa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gunung Mas, masa persidangan I (satu), tahun sidang 20014. Dengan agenda tunggal, pengambilan sumpah jabatan dan pelantikan wakil bupati Gunung Mas masa jabatan 2014-2019, yang dipimpin langsung oleh, Ketua DPRD Kab. Gunung Mas, Drs. H. Gumer tersebut, juga dihadiri sejumlah pejabat unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kalimantan Tengah. Sejumlah pejabat dilingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Para Bupati/Walikota seKalteng atau yang mewakili. Ketua dan Anggota Banwaslu Kalimantan Tengah. Ketua dan Anggota KPU Provinsi Kalimantan Tengah.

Pejabat Bupati dan Sekretaris Daerah Kab.Gunung Mas. Sejumlah pejabat unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kab. Gunung Mas. Sejumlah pejabat dilingkup pemerintah Kabupaten Gunung Mas, Kepala Dinas, Badan dan Unit Satuan Kerangkat Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Gunung Mas. Ketua dan Anggota KPU Daerah Kab.Gunung Mas. Ketua dan Anggota Panwaslu Kab.Gunung Mas. Serta pimpinan BUMN, BUMD di Kab.Gunung MAS. Ketua-ketua partai politik, pemuka agama, tokoh masyarakat, ketua organisasi pemuda. Dan sejumlah undangan serta wartawan media cetak dan elektronik.

Ketua DPRD Kabupaten Gunung Mas, Drs. H.Gumer dalam sambutannya menegaskan bahwa, pengambilan sumpah jabatan dan pelantikan Wakil Bupati Gunung Mas tersebut sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Sesuai dengan

ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku, pelaksanaan pemilihan kepala daerah telah terselenggara oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kab.Gunung Mas. Dan secara demokratis dipilih langsung oleh rakyat.

Menurut Drs. H. Gumer, dalam ketentuan pasal 65, Undang-undang RI Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, ditegaskan bahwa pemilihan kepala daerah dilaksanakan melalui masa persiapan dan tahap pelaksanaan. Dalam hal ini melibatkan seluruh komponen masyarakat Kab.Gunung Mas, dimana Pemilukada tahun 2013 di Kab. Gunung Mas, telah berlangsung dengan tertib, lancar, aman dan damai. Serta terselenggara dengan baik, karena ada kesadaran politik yang tinggi dan sikap patuh terhadap keputusan hukum dari semua pihak.

“Karena itu pimpinan berserta segenap anggota dewan menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh masyarakat Kab.Gunung Mas yang saat ini perhatiannya tertuju pada ruang rapat paripurna ini, yang tengah menyelenggarakan rapat paripurna istimewa dengan agenda, pengambilan sumpah jabatan dan pelantikan wakil bupati Gunung Mas, yang merupakan pimpinan daerah hasil pilihan rakyat langsung untuk 5 (lima) tahun kedepan,” ujar Gumer.

Dalam petikan SK. Mendagri Nomor : 132.62-1692 Tahun 2014, tanggal 26 Mei 2014 tentang pengesahan, pengangkatan Wakil Bupati Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah, yang dibacakan oleh Sekretaris DPRD Kab.Gunung Mas. Mendagri Gamawan Fauzi selain memutuskan, menetapkan dan mengesahkan kembali pengangkatan Drs.Arthon S.Dohong sebagai Wakil Bupati Gunung Mas, masa jabatan tahun 2014-2019. Juga menunjuknya sebagai pelaksana tugas Bupati Gunung Mas, terhitung sejak dilantik sampai ada keputusan lebih lanjut. Dan berdasarkan SK. Mendagri Nomor : 131.62-1691 tahun 2014 tentang pemberhentian pejabat Bupati Gumas, memberhentikan dengan hormat, Drs. Hardy Rampay,M.Si dari jabatannya sebagai Penjabat Bupati Gumas.

Masalah Pemilukada di Gunung Mas Telah Selesai Gubernur Kalimantan Tengah, Agustin Teras Narang,SH, setelah mengambil sumpah jabatan dan melantik, Drs. Arthon S.Dohong

Kades Sooko, Sugeng S.Sos

Gresik, SMN - Patut kita acungi jempol di dalam kiprahnya untuk menata desa yang maju menjadi lebih maju. Tentu semua itu banyak hal untuk faktor pendukung seperti halnya mesyarakat dan para perangkatnya, maka dari itu peran dari semua patut dibanggakan, diteladani dan di berikan suatu apresiasi kepercayaan untuk merubah Desa Sooko Kecamatan Wringinanom secara gelobal dan seutuhnya, terutama membangun desa yang maju menjadi lebih maju. Masalah yang sangat berbasik moral yaitu membangun desa yang maju

menjadi lebih maju.

Karena dalam kemajuan sangat di tentukan oleh adanya pengertian kesadaran dan partisipasi langsung dari seluruh masyarakat dalam menghadapi tantangan berbagi kegiatan baik itu dari segi pelayanan maupun membangun desanya yang lebih maju yang giat-giatnya di laksanakan dewasa ini di Desa Sooko Kec. Wringinanom itu semua bukan hanya tanggung jawab pemerintah saja melainkan juga tanggung jawab dari semua lapisan masyarakat karena pesatnya dati kemajuan di Desa Sooko secara signi-

fikan dari tahun-ketahun tentunya tidak terlepas dari berbagai sektor pendukung antara lain adalah dengan kepemimpinan kepala desa dan partisipasi langsung dari masyarakat.

Kades Sooko, Sugeng S.Sos saat ditemui di ruang kerjanya menuturkan adapun terobosan atau gebrakan kami adalah pembangunan jalan lingkungan dan jalan poros desa, agar nantinya masyarakat Desa Sooko bisa menjalankan aktifitas dengan lancar karena jalan tersebut sebagai memperlancar lajunya perekonomian.

Masih Sugeng, adapun harapan kami kepada masyarakat Sooko ikut berperan serta dan menjaga hasil pembangunan yang di berikan pemerintah karena apapun bentuk dan wujudnya itu demi kemajuan dan kemakmuran bagi masyarakat desa Sooko seutuhnya.

Adapun harapan kami kepada Pemerintah Kabupaten Gresik ke depan agar cepat terealisasi pembangunan yang belum terkafer dan segera di cairkan dana ADD karena mengingat persyaratan sudah semua tapi entah mengapa dana ADD tersebut belum di cairkan. Keluhnya (dio)

Seorang Warga Desa Tumbang Hakau yang Memperjuangkan Kemajuan Desanya

Gubernur Kalimantan Tengah, Agustin Teras Narang,SH secara resmi melantik, Drs. Arthon S. Dohong Sebagai Wakil Bupati sekaligus sebagai pelaksana tugas Bupati Gunung Mas di GPUDamang Batu, Kuala Kurun. Rabu (28/5)

sebagai Wakil Bupati Gunung Mas. Serta menyaksikan serah terima jabatan, pejabat Bupati Gunung Mas dari, Drs. Hardy Rampay,M.Si kepada, Drs.Arthon S.Dohong.

Dalam sambutannya mengajak, semua yang hadir memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas penyertaannya.

Dan atas kasih, karunianya sehingga semuanya dapat hadir dalam rapat paripurna istimewa DPRD Kab. Gunung Mas. Dalam rangka pengambilan sumpah janji jabatan, pelantikan Wakil Bupati Gunung Mas, masa jabatan 2014-2019. Dalam keadaan sehat wal’afiat “Sebagaimana kita ketahui bersama, calon bupati dan wakil bupati gunung mas terpilih masa jabatan 2013-2018 adalah, Saudara DR.(HC) Drs.Hambit Bintih,MM sebagai Bupati dan Saudara Drs. Arthon S.Dohong sebagai Wakil Bupati. Namun, sebagaimana kita pahami bersama bahwa, Hambit Bintih yang adalah merupakan calon bupati terpilih, sedang menghadapi permasalahan hukum. Sehingga pelantikan Bupati dan Wakil Bupati terpilih tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan. Dan dalam rangka untuk mengisi kekosongan pimpinan pemerintahan di Kab.Gunung Mas telah saya lakukan pelantikan pejabat Bupati Gunung Mas, pada tanggal 31 Januari 2014. Maksudnya tiada lain adalah agar roda pemerintah di Kab.Gunung Mas dapat terselenggara secara efektif, sesuai mekanisme dan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” kata Teras, panggilan akrab orang nomor 1, di Bumi Tambun Bungai ini.

Lebih lanjut, Teras mengatakan bahwa, pemerintah pusat juga telah menetapkan kembali SK.Mendagri Nomor : 132.62-1692 Tahun 2014,

tentang pengesahan, pengangkatan Wakil Bupati Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah masa jabatan, 2014-2019.

“Selanjutnya kepada, Saudara Drs.Arthon S.Dohong yang hari ini telah dilakukan pelantikan dan pengambilan sumpah dan janji sebagai Wakil Bupati Gunung Mas masa jabatan 2014-2019. Dan sekaligus pula sebagai pelaksana tugas Bupati Gunung Mas sampai adanya keputusan lebih lanjut. Dengan demikian atas nama undang-undang dan peraturan yang berlaku, atas nama pemerintah pusat dan atas nama pemerintah provinsi Kalimantan Tengah, dengan ini saya nyatakan bahwa permasalahan yang menyangkut pemilihan kepala daerah di Kalimantan Tengah, di Kabupaten Gunung Mas, dengan ini saya nyatakan telah selesai.” Ujar Teras, yang disambut tepuk tangan meriah, para undangan yang hadir.

Menurut Teras, pengambilan sumpah jabatan dan pelantikan Wakil Bupati Gunung Mas tersebut dilaksanakan adalah, atas perintah Presiden RI melalui Mendagri.

Selain agar tidak terjadi kekosongan jabatan kepala daerah di Kab. Gunung Mas. Juga diharapkan agar roda pemerintahan di Kab. Gunung Mas tetap berjalan baik dan lancar.

Sehingga roda pemerintahan di Kab.Gunung Mas tetap berjalan baik dan lancar sebagaimana yang diharapkan. Pada kesempatan ini juga saya atas nama pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggitingginya kepada seluruh elemen masyarakat di Kab.gunung Mas, kepada Ketua dan seluruh anggota KPUD Kab.Gunung Mas. Ketua dan Anggota Panwaslu, TNI dan Polri dan segenap lembaga pelaksana pemilihan yang telah ikut

Gunung Mas, SMN - Tumbang Hakau adalah sebuah desa diwilayah Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah. Di desa tersebut ada seorang warga yang punya kepedulian terhadap desanya. Sedi, yang akrab dipanggil bapa neni dikenal SMN sebagai seorang yang supel dan enak diajak bergaul. Ternyata dibalik kesederhanaan beliau sangat punya andil besar dalam kemajuan desanya. Hal tersebut dapat kita lihat dengan adanya pery penyeberangan didesa tersebut.

Pery penyebrangan yang dapat memuat sepeda motor bahkan sampai truk pun dapat muat di pery tersebut. Dalam pembuatan pery maupun jalan kearah Tumbang Hakau ternyata tidak menghabiskan uang yang sedikit, menurut penuturan beliau hampir 2 milyar yang dikeluarkan.

Memang jumlah biaya yang dikeluarkan tidak sedikit, tapi untuk kemajuan desa menurut beliau tidak masalah, kita berpikir bukan untuk besok saja tapi untuk beberapa tahun kedepan, itu penuturan beliau kepada kami.

Pria yang mempunyai toko dan juga menjual sembako tersebut juga mengatakan, memang dalam pembuatan pery tersebut banyak juga yang pro dan kontra,

pada pemilihan dalam penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gunung Mas sehingga dapat bejalan tertib, aman dan lancar.

Pada kesempatan itu, Teras juga tidak lupa mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya, kepada Hardy Rampay berserta Istri. Atas pengadian dan dedikasinya selama kurang lebih 4 bulan menjabat pejabat Bupati gunung Mas. Dan mengucapkan selamat kepada Drs.Arthon S.Dohog berserta Istri, dan keluarga atas kepercayaan yang diberikan oleh pemerintah dan masyarakat kepadanya sebagai Wakil Bupati Gunung Mas masa jabatan 20142019, yang sekaligus sebagai pelaksana tugas bupati Gunung Mas. “Dengan berbekal kemauan,

Kapal penyeberangan

tetapi jika yang kita buat untuk kebaikan biarlah orang mau berkata apa. Kita jangan mengambil dari segi negatipnya tapi ambil segi positipnya, apalagi sekarang orang mau menyadap karet saja enak langsung ke pery dan tidak akan dipungut biaya bagi orang yang tidak mampu atau tergolong keluarga miskin.

Begitu juga untuk P desa kata Sedi, tinggal tunggu mereka ajukan saja dan harus melewati rapat dulu dengan anggota BPD, berapa yang harus diberi dari pery untuk desa Tumbang Hakau. Demikian kata Sedi yang juga termasuk didalam anggota BPD tersebut.

Untuk jalan pery tersebut

kemampuan dan pengalaman saudara selama ini. Dengan berkerjasama dengan DPRD, serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Kab. Gunung Mas. Dan dukungan segenap lapisan masyarakat. Serta dukungan jajaran aparat dan staf yang ada, Saudara Wakil Bupati Gunung Mas saya harapkan agar dapat memberikan yang terbaik selama masa jabatan tahun 20142019, di Kabupaten Gunung Mas. Dengan filosofi Habangkalan Penyang Karuhei Tatau. Lakukan, komunikasi dan konsulidasi dengan semua pihak agar penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di Kab. Gunung Mas dapat berjalan dengan efektif dan lancar.

Dengan mengimplementasikan

menurut beliau akan terus ditingkatkan sambil melihat dananya.

Hal tersebut dapat kita lihat dari arah pery menuju jalan besar/jalan provinsi sudah dimulai dicor atau dibikin rabat beton kurang lebih 500 mtr dan nanti akan dibuat gorong-gorong ditempat yang semestinya begitu penuturan beliau kepada SMN. Keinginan beliau kedepan, bila ada perhatian dari pihak Pemda Gumas tentang jalan tersebut. Mudah-mudahan pihak atasan memperhatikan dan akan meningkatkan pembangunan jalan tersebut untuk kelancaran kita semua dan akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (un/by)

semangat dan filosofi huma betang yang didasari atas empat pilar utama yaitu, kejujuran, kesetaraan, kebersamaan dan menjunjung tinggi berlakunya hukum adat dan hukum nasional. Dengan menjunjung tinggi prinsif hidup belum bahadat akan mampu menciptakan keakraban, kesolitan dan harmonisasi hubungan dengan semua pihak,” ujar Teras.

Sebelum mengakhiri sambutannya, Gubernur Kalteng juga tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada DPRD Kab.Gunung Mas yang telah mengagendakan acara pengambilan sumpah,janji dan pelantikan wakil bupati Gunung Mas masa jabatan 2014-2019, dalam rapat paripurna yang telah berjalan hikmat, aman, tertib dan lancar tersebut. (mandau)

Rona-rona

Edisi 138 / VI / 2 - 8 Juni 2014

Warga Minta Perbaikan Jalan

Kikisan lumpur pembibitan PT Berkala Maju Bersama

Gunung Mas, SMN - Kuala Kurun, Salah seorang warga Desa Penda Pilang Kecamatan Kurun Kabupaten Gunung Mas, rabu 21 mendatangi SMN di secretariat warga tersebut meminta kepada SMN supaya bisa mempasilitasi antara warga dengan pihak Perusahan Perkebunan yang berada di wilayah Desa mereka, Yaitu PT Berkala Maju Bersama, Estate I Kurun terkait dengan keberadaan Perusahan karna pada dasarnya kehadiran Perusahan merupakan kebanggaan

tersendiri bagi warga sekitar bila mengikuti prosedur, tapi apa kenyataannya? Jalan kami dibiarkan rusak Parah katanya kepada SMN, Beliau lagi menerangkan beberapa bulan yang lalu Kepala Desa Kami telah membuat Proposal ke Perusahan untuk perbaikan jalan tersebut, tapi sampai sekarang sampai saya mendatangi SMN hari ini masih belum dilaksanakan”. Katanya kepada SMN. Ditempat terpisah SMN menemui Pihak PT Berkala Maju

Bersama dan SMN diterima oleh Salah seorang Pegawai Perusahan yang kedudukanya cukup Tinggi yang namanya tidak mau dimuat, mengatakan, “Ada, waktu itu Bapak Dari Penda Pilang saya tidak ingat namanya mendanggi kami di kantor dan mengusulkan jalan itu diperbaiki, dan menyusul lagi proposal dari Desa Penda Pilang supaya memperbaiki jalan tersebut tapi, kendalanya kami disini Cuma pekerja Lapangan, yang menentukan bisa atau tidaknya itu mereka di kantor Palangka Raya.

Cuma satu lagi kendala kami yaitu mobilisasi alat yang menuju kesitu masih belum ada, karna alat yang bisa digunakan untuk memperbaiki jalan itu Exzavator, tapi Bapak percaya saja dalam waktu dekat ini jalan itu pasti kami perbaiki”, Kata beliau kepada SMN. Pepen Salah seorang warga Mengatakan “Jalan kami yang menuju Desa Penda Pilang dan Sarerangan memang keadaannya rusak tapi kami merasa bangga karna mendengar kabar bahwa tahun ini jalan ini akan diperbaiki oleh PU Kabupaten Gunung Mas, Sekarang kalau hujan jalan ini tidak bisa dilewati karna licin dan rusak, tapi yang sangat parah yaitu di daerah pembibitan Perusahan ini, karna parit yang

mereka buat penuh oleh lumpur dan lumpur itu mengalir ke jalan, kami berharap bila jalan ini dibersihkan nanti dalam beberapa kali turun hujan saja akan kembali rusak lagi bila, pihak tidak rutin membuang lumpur aliran dari persemaian mereka”. Pepen lagi menambahkan, “Sebenarnya Pihak Perusahan cepat dan antusias membantu lokasi jalan yang rusak Parah ini tidak jauh dari Base Came mereka, memang sengaja mereka biarkan, alasan harus pakai proposal segala, apakah mereka masuk dulu mengajukan proposal juga kepada warga sekitar?

Jangan gitu kalo mau membantu jangan banyak alasan. Bantulah masyarakat dengan iklas, kan lahan sudah mereka dapat dari masyarakat, kalau dibandingkan dengan lahan yang ditebus oleh Perusahan jelas tidak sebanding.

Satu hektar lahan Masyarakat mereka ganti Cuma Rp 2,5-8 juta saja, sementara dari situ mereka dapat berapa puluh juta dari hasil kayu saja, Bila perusahan memiliki Ijin IPK dari satu hektar tanah masyarakat ratusan juta mereka dapat dari harga kayu, dan juga bila mereka tidak memiliki ijin IPK berapa keruagia Negara”. Katanya kepada SMN. (un/by)

11

Sumpah/Janji PNS Sambungan dari hal. 1 Bakar, SE mengatakan bahwa sumpah /janji sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah suatu kesanggupan PNS dalam menjalankan tugas sebagai Abdi Negara dan Abdi Masyarakat. “Pegawai Negeri Sipil adalah seorang pengabdi, sehingga dengan demikian menjadi sebuah keharusan bagi setiap Pegawai Negeri Sipil untuk bersumpah setia dan taat kepada Pancasila,

Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah. Oleh karena itu, wajib bagi setiap PNS untuk senantiasa menjunjung tinggi kehormatan Bangsa, Negara, Pemerintah dan martabat Pegawai Negeri serta mengutamakan kepentingan Negara dan masyarakat di atas kepentingan pribadi, seseorang atau golongan.” ujarnya.

Mengakhiri sambutanya, Mas

Abu menghimbau kepada para peserta untuk bekerja secara professional dan disiplin dalam melaksanakan tugas sehingga PNS Pemkot Kediri terhindar dari citra negatif, “Karena selama ini masih perlu adanya pembenahan di tubuh internal masing-masing Lembaga/Dinas/ Instansi pada jajaran Pemerintah Kota Kediri.” tegasnya. (hms/adv/ kan)

Proyek Pembangunan Sambungan dari hal. 1 dengan menggunakan anggaran dana tahun 2014 ini banyak ditemukan penemuan yang diduga menyalahi aturan, seperti pasir yang digunakan bukan pasir hitam melainkan pasir pengurukan atau sirtu yang tidak layak untuk dipakai pengadukan luluh, dengan sistem manual bukan mesin molen. Dan untuk pemasangan batu kali hanya asal-asalan tidak ditata, dan disinyalir asal pasang, lalu pemberian luluh pun keirng, untuk pencampuran pengadukan luluh banyak kurang kadar semennya. Hal tersebut didapat dari informasi salah satu

kuli bangunan proyek tersebut.

Terlebih lagi, pembangunan proyek yang sudah jadi telah mengalami beberapa kerusakan dan ambruk seperti pembangunan proyek plengsengan di jalan raya Tengger. Di awal pembangunan proyek plengsengan tersebut, diduga banyak terjadi penyimpangan terutama pada besi yang digunakan yang seharusnya berdiameter 12 mm tapi pada kenyataannya yang digunakan hanya 10 mm, dan juga pasir yang digunakan adalah pasir debu bukan pasir hitam, batu koral yang digunakan pun bukan ukuran 2,5 cm

melainkan 2,1 cm.

Pada waktu pemasangan batu kali hanya dilempari dari atas, tidak ditata rapi sampai ketinggian 30 cm baru diberi luluh, dan luluh yang digunakan pun kering. Apalagi untuk pemasangan cor hanya menggantung dan tidak sampai tanah.Apalagi proyek pembangunan plengsengan tersebut masih dalam masa perawatan dan semua hanya dilakukan dengan tambal sulam. Pembangunan yang seperti ini tidak akan bertahan lama. Pembangunan itu seharusnya dibongkar direhap dari awal. (syam)

Penangkapan Sabu Sambungan dari hal. 1

Gedung Dewan Pers Sambungan dari hal. 1 Menurut dia, tindakan pemasangan alat peraga kampanye di Gedung Dewan Pers juga dinilai berlawanan dengan semangat menjaga independensi yang terdapat dalam Kode Etik Jurnalistik (KEJ).

Pernyataan Ketua Dewan Pers itu keluar berkaitan dengan beberapa hari sebelumnya terpampang

spanduk mendukung pasangan calon presiden (capres)-calon wakil presiden (cawapres) Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa di Gedung Dewan Pers.

Pemasangan spanduk yang mendukung Prabowo-Hatta itu juga dilakukan tanpa meminta izin kepada Sekretariat Dewan Pers.

Keterangan Pers (Press Release) Dewan Pers Dewan Pers Melarang Penggunaan Gedung Dewan Pers sebagai Tempat Alat Peraga dan Posko Kampanye Pemilihan Presiden Dewan Pers sangat berkeberatan penggunaan Gedung Dewan Pers sebagai tempat alat peraga kampanye pemilihan presiden 2014, dan sebagai tempat bagi posko pemenangan kandidat pemilihan presiden.

Tindakan itu dapat merusak citra dan fungsi Dewan Pers seperti yang diamanatkan oleh Undang-undang Pers dan jelas berlawanan dengan semangat Kode Etik Jurnalistik.

Seperti diketahui, telah terjadi aksi pemasangan spanduk dari salah satu pendukung pasangan calon presiden di bagian depan Gedung Dewan Pers, Jalan Kebon Sirih 32-34, Jakarta Pusat pada hari Minggu, 25 Mei 2014. Spanduk itu dipasang tanpa izin dari Sekretariat Dewan Pers.

Spanduk tersebut dipasang oleh salah satu penyewa di Lantai 5 Gedung Dewan Pers. Mengetahui pemasangan yang tidak sesuai dengan prinsip independensi, para Anggota Dewan Pers segera meminta Sekretariat menurunkan spanduk. Pada Senin pagi sekitar pukul 8.00 WIB, spanduk itu telah diturunkan.

Dewan Pers, merupakan pemegang mandat misi penggunaan Gedung Dewan Pers. Sejak reformasi, Gedung Dewan Pers yang sebelumnya dikelola yayasan yang dibentuk Departemen Penerangan RI melalui Dewan Pers pada masa Orde Baru, kini beralih pengelolaannya di bawah administrasi Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemenkominfo)

Mengetahui hal tersebut, Dewan Pers segera menurunkan spanduk tersebut pada Senin (26/5) sekitar pukul 08.00 WIB. Bagir Manan juga menegaskan, agar penyewa Gedung Dewan Pers tidak menyalahgunakan tempat dan izin penggunaan gedung yang dapat merusak fungsi Dewan Pers.

Apalagi, ia mengingatkan, pemasangan alat peraga kampanye dan pendirian pos komando kampanye pemilu di gedung milik pemerintah adalah tindakan yang melanggar UU Pemilu.

Berikut keterangan pers selengkapnya:

RI. Sekretariat Dewan Pers saat ini adalah bagian dari administrasi Kemenkominfo.

Dewan Pers dan Sekretariat Dewan Pers tengah menata ulang pemanfaatan Gedung Dewan Pers sesuai amanat Undang Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik dan Peraturan-Peraturan Dewan Pers. Namun, hingga saat ini masih tersisa beberapa ruangan di Gedung Dewan Pers yang dulu disewakan yayasan ke pihak-pihak yang tidak berkaitan dengan ketentuan-ketentuan tersebut, cq. kegiatan pers.

Dewan Pers meminta kepada para penyewa Gedung Dewan Pers yang masih tersisa agar tak menyalahgunakan tempat dan izin penggunaan gedung untuk kegiatan yang dapat merusak fungsi Dewan Pers seperti yang ditetapkan dalam Pasal 15 Undang-Undang Pers No 40 Tahun 1999. Apalagi pemasangan alat peraga kampanye dan pendirian posko kampanye pemilu di gedung milik pemerintah adalah tindakan yang melanggar Undang-Undang Pemilu.

Apabila pihak penyewa Gedung Dewan Pers melakukan pelanggaran, Dewan Pers akan mempersilakan mereka untuk segera meninggalkan Gedung Dewan Pers.

Jakarta, 26 Mei 2014 Dewan Pers Prof. Dr. Bagir Manan, SH., MCL Ketua

Unjuk Rasa instusi Kejaksaan, masa kembali berunjuk rasa di depan halaman Kejaksaan Negeri Sampang kali ini salah satu perwakilan LSM mengungkapkan baru pertama kalinya para pengunjuk rasa di minta identitas ini merupakan pelecehan terhadap LSM dan para aktifis yang ada di Kabupaten Sampang dengan nada keras, “Saya Hasan omben dari LSM Lyira isi rekaman itu seharusnya menjadi bukti pendukung Kejaksaan untuk menuntaskan kasus korupsi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) bukan malah melaporkan aktifis yang mengungkap rekaman tersebut”, teriak Hasa.

Di konfirmasi secara terpisah Kajari Abdullah menerangkan permintaan saya untuk menunjukkan identitas tak lain supaya saya dan staf Kajaksaan tau pada masingmasing aktifis bukan arogansi, saya hanya sebatas pengentau, kan jumlah meraka banyak jadi saya perlu tau satu-satu jika mereka merasa keberatan, itu hak mereka dan saya

Mabes Polri, bukan ijin atasan, sampai saat ini pemilik senjata tidak diproses dan masih berkeliaran, bahkan senjata api rakitan tersebut tidak ada diproses.

Pada ahir April lalu pihak Koramil Kecamatan Kahayan Hulu utara menangkap salah seorang warga yang terbukti memakai sabu, malah salah seorang anggota Pelsek yang bernama Agustanius yang membuang barang bukti berupa gembong pengisap Sabu tersebut.

Sempat marah juga mereka Koramil, Kapolsek lalu menghindar itu yang membuat anggota Koramil penasaran dan urusa sampai melibatkan Camat Kahayan Hulu Utara dalam pembicaraan tersebut Anggota Polsek dan Camat Kahut mengatakan Bahwa Koramil tidak bisa menangkap, TNI tidak berhak menangkap. Mendengar begitu Koramil lalu bilang “ Oo Bagus kalau kami tidak bisa menangkap.

Yang mereka tangkap waktu itu salah seorang yang bernama Gondi Pihak Koramil menyerahkan ke Polsek, Polsek menahannya di sini aja( Hahayan Hulu Utara) Cuma ditahan selama satu minggu saja terus dikeluarin tidak ada tindak lanjut lagi.

Beliau lagi memaparkan, “Satu minggu selanjunya, setelah Gondi dilepas terjadilah penangkapan tadi, yang di Kurun itu. Selain Sabu Senpi juga terdapat disitu, yang tertangkap

Ode warga dari Tumbang Miri, kami tidak tau lagi bagai mana tindak lanjutnya. Masyarakat ini takut, baik itu tokoh Agama, tokoh adat, tokoh pemuda dan tokoh Masyarakat serta masyarakat banyak, ini sebagian mau aja menandatangani perjanjian pemberantasan Narkoba dan obatobatan terlarang sebagian tidak berani, karna takut diserang oleh Preman-preman Kampung karna preman di Dandang dan Tumbang Miri ini dilindungi oleh mereka Anggota Polsek Tumbang Miri yaitu Agus dan Bayu. Makanya sebenarnya masyarakat menginginkanAgus dan Bayu dipindahkan saja dari Polsek Tumbang Miri, sebab bila tidak pindah ingat saja nanti! Ibarat bom waktu pasti akan meledak, bila mereka dua ini tidak dipindahkan” kata beliau.

Beliau lagi menambahkan, “Ojek yang pemilik mobil tadi kelihatannya sudah dilepaskan oleh Pihak Polres karna sudah ditebus pihak keluarga karna alasan dia naksi, padahal yang Ojek ini dari zamannya taxi speed boat dulu sudah jadi penjual Inex dan Sabu, Ode yang jadi korbannya karna Ode tidak mau berkicau di sana bilang siapa-siapa jaringannya. Bila masalah ini tidak diusut tuntas, maka kami akan melaporkan atau kami angkat sampai ke Mabes Polri”. Kata beliau dengan nada jelas. (un/by)

Wisuda SMK Negeri 2 Singosari

Sambungan dari hal. 1 Kejaksan ke Polres Sampang dengan laporan pasal UU ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik). Akibat beredarnya rekaman negosiasi suap dalam penanganan kasus dugaan korupsi BSPS, yang dirilis ke berbagai media lokal di wilayah Sampang rekaman itu berdurasi delapan menit tiga puluh empat detik.

Lima belas perwakilan unjuk rasa di perbolehkan masuk kedalam gedung Kejaksaan, karena takut tidak terjadi transparansi maka Kajari Abdullah mengijinkan semua pengunjuk rasa memasuki gedung, suasana yang semula nyaman seketika memanas saat Kajari meminta para pengunjuk rasa menunjukkan prescad/identitas dari masing-masing lembaga LSM, seketika itu para pengunjuk rasa merasa di lecehkan dan terjadi perang mulut, antara pengunjuk rasa dan Kejaksaan.

Meski suasana memanas para pengujuk rasa keluar dengan tertib, sambil mengumpat dan memaki

Kuala Kurun Ibu Kota Kabupaten Gunung Mas Propinsi Kalimantan Tengah.

Hal itu membuat senang beberapa Warga, dan warga berharap Barang haram itu tidak bisa beredar lagi di Kabupaten Gunung Mas yang kita cintai ini, Karna barang tersebut bisa meracuni, bisa membuat gila pemakainya, dan bisa menghancurkan masa depan anak- anak Bangsa Indonesia pada umumnya.

Salah seorang Tokoh Masyarakat di Kecamatan Kahayan Hulu Utara Tumbang Miri yang namanya tidak mau dimuat menuturkan dan menyuarakan aspirasi Masyarakatnya melalui SMN mengatakan, “Bila selamanya kita takut, dengan Aparat bagai mana bisa kebenaran terwujud.

Mengenai Kasus Penangkapan Sabu yang dilakukan oleh Polsek Gunung Mas beberapa hari yang lalu di Mobil salah seorang warga yang bernama Ojek, peristiwa itu terjadi di Kuala Kurun dalam penangkapan itu tidak hanya Sabu saja yang tertangkap ada juga Senjata Api rakitan, senjata api rakitan tersebut milik salah seorang anggota Polisi yang bernama Agustanius anggota Pelsek Kahayan Hulu Utara Tumbang Miri, berdasarkan aturan yang berlaku baik senjata rakitan ataupun senjata dari pabrik, anggota ataupun masyarakat yang memiliki harus mengantongi ijin yang resmi dari

juga punya hak untuk tau mereka satu persatu jika mereka mengancam, saya akan di laporkaan ke Kejaksaan Tinggi, silahkan itu hak mereka toh tidak ada hukum yang

melarang seseorang meminta identitas orang lain, dan saya juga belum jelas tuntutan mereka datang ke Kejaksaan soalnya mereka belum menyampaikan langsung”tegasnya. (why)

Awasi Migrasi PSK Sambungan dari hal. 1 Sidoarjo. Ini masuk akal, karena Sidoarjo merupakan daerah paling dekat dengan Surabaya. Kekhawatiran PSK Dolly pindah tempat atau migrasi ke Sidoarjo, sebab selain bisa menimbulkan masalah social di Sidoarjo juga bisa berpotensi menambah penyebaran HIV/AIDS di Sidoarjo.

Menurut Kepala Bidang Penyidikan dan Penindakan Pol PP Sidoarjo, Hari Sucahyono SH MSi, migrasi PSK tak bisa dihindari lagi, maka Satpol PP sebagai aparat penjaga ketertiban di Sidoarjo harus mengantisipasi adanya luberan PSK itu. “Operasi di tempat-tempat yang selama ini dijadikan prostitusi di Sidoarjo itu pasti dilakukan,” ujar Hari (26/5) .

Metode operasinya, menurut Hari tak berubah. Tetap seperti Protap yang ada. Bentuk antisipasi lainnya, lanjut Hari, minta pada pemilik Rumah Hiburan Umum (RHU) di Sidoarjo agar tetap beroperasi sesuai dengan izin yang diberikan.

Misalnya, kalau rumah makan ya rumah makan. Kalau RHU izinnya hiburan ya harus hiburan. Jangan sampai disisipi dengan PSK. Misalnya, bila tempat karaoke jangan menyediakan pemandu lagu (PL). Juga kalau tempat pijat ya tetap

beroperasi tempat pijat, jangan ada niatan untuk menyusupi prostitusi.

“Kalau sampai dilanggar itu sudah termasuk telah menyalahi aturan,” tegas Hari.

Untuk pengawasan, kata Hari, harus dilakukan secara berkala.

Kalau tidak keberadaan PSK luberan dari Gang Dolly ini bisa-bisa akan semakin tak terkendali di Sidoarjo. Hari tidak memungkiri kekhawatiran melubernya PSK Gang Dolly ke Sidoarjo itu, karena akan semakin menambah peluang orang Sidoarjo kena penyakit HIV/ AIDS. Hari khawatir, hingga kini posisi Sidoarjo berada pada urutan terbanyak ke-5 di Jatim untuk jumlah predikat orang dengan HIV/ AIDS (ODHA). (Met)

pihak. Giri menyebutkan, pihakpihak tersebut adalah pihak asing, penyumbang dengan identitas yang tidak jelas, pemberi sumbangan dari hasil tindak pidana termasuk pencucian uang, pemerintah, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, serta pemerintah desa, termasuk badan usaha milik desa.

“Hal itu diatur dalam Pasal 103 ayat 1 UU Pilpres,” kata Giri melalui pesan singkat, Sabtu (31/5/2014).

Sambungan dari hal. 12 Rekayasa Perangkat Lunak dengan nilai NEM 37,00 berhasil menjadi 10 besar peraih NEM tertinggi di tingkat Kabupaten Malang dan merupakan nilai tertinggi di SMK Negeri 2. Disamping menjuarai 10 besar di Kabupaten Malang, Zakaria juga meraih peringkat 4 Juara LKS, Lomba Matematika dengan nilai 10 di Tingkat Jawa Timur, dengan prestasi tersebut Zakaria kini diterima di dua perguruan tinggi negeri yaitu di Universitas Negeri Malang (UM) dan Politeknik Negeri Malang (Polinema) melalui jalur prestasi.

Kepala SMK Negeri 2 Singosari, Drs. Suharto, M.Pd., menyatakan tahun 2014 ini adalah merupakan pelepasan lulusan yang ke IV sejak berdirinya sekolah ini, dimana pada lulusan perdana tahun 2011, sekolah meluluskan sejumlah 193 siswa, dengan 3 kompetensi

keahlian (EI, AV, dan RPL), tahun 2012 meluluskan sejumlah 197 siswa, dengan 7 kompetensi keahlian (EI, AV, TKJ, MM, AN, BC, dan RPL), tahun 2013 meluluskan sejumlah 411 siswa, dengan 8 kompetensi keahlian (EI, AV, TKJ, MM, AN, BC, MT dan RPL). Dan tahun 2014 sekarang peserta yang mengikuti ujian sejumlah 351 untuk 8 kompetensi keahlian.

Pada kesempatan ini Suharto juga menyampaikan selamat dan sukses atas keberhasilan peserta didik setelah menempuh pendidikan dan latihan selama 3 tahun di SMK Negeri 2. Lulus dari SMK bukan merupakan akhir dari tugas untuk belajar tetapi merupakan langkah awal untuk belajar lebih giat lagi karena untuk melangkah kejenjang berikutnya baik ke jenjang pendidikan tinggi, bekerja di dunia usaha/

industri maupun bagi yang mencoba untuk usaha mandiri.

Menghadapi tantangan yang semakin berat baik dari segi kualitas maupun kuantitas, maka SMK Negeri 2 Singosari terus berusaha untuk meningkatkan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan serta menambah sarana dan prasarana dalam rangka pelaksanana pembelajaran untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas. Karena disadari atau tidak bahwa SDM yang berkualitas bisa meluluskan peserta didik yang mempunyai daya saing, tetapi tentu tidak lepas dari peran serta dan kerja sama orang tua wali dalam mengarahkan putra-putrinya. Kepada semua lulusan Suharto juga berharap semoga kompetensi yang sudah diperoleh dari sekolah ini ada guna dan manfaatnya bagi pengembangan diri selanjutnya. (Jun/adv)

Grafitikasi jika...

Sambungan dari hal. 1 Dia pun mengimbau capres dan cawapres melapor kepada KPK jika memperoleh sumbangan dana dari sejumlah pihak yang dilarang undang-undang tersebut. “Agar KPK menganalisisnya,” sambungnya.

Kendati demikian, Giri menekankan bahwa penyelenggara nega-ra atau pejabat yang tengah mencalonkan diri sebagai presiden dan wakil presiden diperbolehkan menerima sumbangan dari masyarakat sepanjang hal itu sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU Pilpres.

Menurut Giri, bila kepala daerah diizinkan cuti atau disahkan menjadi

capres-cawapres, sebagian tanggung jawab penyelenggara negara atau pejabat tersebut telah lepas. Dengan demikian, UU Pemilu Presiden menjadi lex specialis atau aturan khusus yang mengizinkan calon tersebut menerima sumbangan dari masyarakat.

Kondisi ini, lanjut Giri, berbeda dengan calon anggota legislatif petahanan (incumbent) yang prosedurnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Anggota DPR, DPD, dan DPRD. Menurut undang-undang ter-

sebut, kata Giri, sumber dana kampanye berasal dari partai dan kekayaan pribadi. “Tidak diatur dari sumbangan masyarakat karena yang dapat menerima sumbangan adalah parpol dan calon anggota DPD,” ujar dia.

Sebelumnya diberitakan, sejumlah orang mempersoalkan pasangan Joko Widodo dan Jusuf Kalla yang membuka rekening untuk menerima sumbangan dana kampanye. Mereka berpendapat, saat ini Jokowi masih berstatus Gubernur DKI Jakarta.

Adapun Jokowi berpendapat, langkah tersebut tidak melanggar hukum. (red/komp)

CMYK

12

Advertorial

Edisi 138 / VI / 2 - 8 Juni 2014

Wabup Mundjidah Wahab

Buka Puncak Peringatan Hari Anak Nasional di Jombang Jombang, SMN - Puncak peringatan Hari Anak Nasional yang diselenggarakan pada bulan Mei di Kabupaten Jombang dimeriahkan dengan berbagai kegiatan yang melibatkan anak-anak, mulai tingkat pendidikan anak usia dini hingga taman kanak-kanak. Semuanya dipusatkan di Alon-alon Jombang.

Diantaranya Himpaudi Jombang menggelar lomba mengarsir yang diikuti ribuan anak. IGTKI menggelar parade drumband dan

perkusi yang diikuti seluruh TK di Jombang. Acara tersebut mendapat apresiasi dari Hj. Mundjidah Wahab Wakil Bupati Jombang. Peringatan hari anak nasional menurutnya dimaknai sebagai kepedulian seluruh bangsa Indonesia, terhadap perlindungan dan pemenuhan hak-hak untuk sehat, tumbuh dan berkembang secara sejahtera agar terbentuk generasi penerus yang tangguh, kreatif, jujur, cerdas berprestasi serta berakhlaq mulia.

ing madya mangun karsa, tut wuri handayani. Arti dari semboyan ini adalah: tut wuri handayani (dari belakang kita harus bisa memberikan dorongan dan arahan), ing madya mangun karsa (di tengah atau di antara anak kita harus menciptakan prakarsa dan ide), dan ing ngarsa sung tulada (di depan, kita harus memberi teladan atau contoh tindakan yang baik)”, ungkapnya.

Diakhir sambutannya sebelum memberangkatkan parade drum-

band dan perkusi wakil Bupati Jombang mendoakan semoga anakanak di Kabupaten Jombang menjadi anak-anak yang sukses dunia akhirat, dan masyarakat Kabupaten Jombang akan menjadi masyarakat yang sejahtera dan bermartabat.

Ribuan warga memadati sepanjang jalur yang menjadi rute parade Drum Band dan perkusi, utamanya disekitar alun-alun, Jl. KH. Wahid Hasyim, Jl. Dr. Sutomo dan Jl. KH. Ahmad Dahlan. (bam/hms/adv)

Wakil Bupati Jombang Hj. Mundjidah Wahab memberikan penghargaan

Penampilan Drumband dan Perkusi

Wakil Bupati Jombang Hj. Mundjidah Wahab berharap melalui peringatan HAN di Kabupaten Jombang, akan semakin lebih meningkatkan kesadaran pemerintah, masyarakat, orang tua dan segenap

komponen bangsa untuk memenuhi dan menerapkan hak-hak anak.

“Maka dari itu, diharapkan kepada orang tua murid untuk terus membina dan membimbing anak-anak kita, dalam menyongsong masa

depan anak, terutama dalam mengasuh dan membina serta memberikan kenyamanan, rasa aman dan perlindungan terhadap anak-anak.

Sebagaimana teladan Ki Hajar Dewantara ing ngarsa sung tulada,

Lomba mewarnai

Wisuda SMK Negeri 2 Singosari

PSSI Kontak Myanmar dan Vietnam untuk Lawan Tanding Timnas

Sebanyak 351 siswa dinyatakan lulus dalam Ujian Nasional kemarin. SMK Negeri 2 Singosari berhasil meluluskan 100% siswa-siswinya pada tahun ini.

Kepala Sekolah Drs. Suharto, M.Pd. saat memberi lencana pada wisudawan

Sekjen PSSI, Joko Driyono

Jakarta, SMN - PSSI menyatakan tengah berusaha menyiapkan lawan uji coba untuk Timnas Indonesia dalam rangka persiapan menuju ajang Piala AFF akhir tahun mendatang.

Sekjen PSSI, Joko Driyono mengaku pihaknya sudah menghubungi dua negara ASEAN, Myanmar dan Vietnam untuk diajak menjadi lawan tanding bagi skuat asuhan Alfred Riedl.

“PSSI sudah melakukan kontak dengan dua negara, yakni Myanmar dan Vietnam.

Timnas Senior memang di bulan Juni dan Juli atau periode jeda di bulan puasa ada beberapa nominasi (lawan tanding) yang akan berlaga di AFF,” ujar Joko.

“Inisiatif kedua belah pihak seputar uji coba, sebenarnya sangat konkret. Hanya saja, belum dapat tanggal yang tepat,” lanjutnya.

Dalam laga uji coba terakhir, tim Garuda berhasil mengalahkan ASEAN All Stars dengan skor tipis, 1-0 di Gelora Bung Karno, 11 Mei lalu. (gus/bola)

Malang, SMN - Pelepasan siswa-siswi SMK Negeri 2 Singosari tahun pelajaran 2013/ 2014 ini merupakan wisuda ke IV (31/5), sebanyak 351 siswa dinyatakan lulus dalam Ujian Nasional kemarin. SMK Negeri 2 Singosari berhasil meluluskan 100% siswasiswinya pada tahun ini.

Bertempat di halaman sekolah acara wisuda dan pelepasan siswa siswi berjalan lancar, dari hasil nilai UNAS siswa SMK Negeri 2 Singosari bernama Zakaria, jurusan Bersambung di halaman 11

6

Foto bersama Kepala Sekolah dan Dewan Guru SMK Negeri 2 Singosari