Suara Media Nasional Edisi #141

CMYK

Nomor ISSN: 2355-6501

Media Online: suaramedianasional.com

SuaraMedia NasionalCom

Sudah Terdaftar di Dewan Pers.

Surat Izin Penerbitan Usaha Pers: SK Menkum Ham Nomor: AHU-62124.AH.01.01 Tahun 2013

@smedianasional

Harga Rp 5.000,(Luar Kota+Ongkos Kirim)

Edisi 141. Tahun VI / 23 - 29 Juni 2014

Workshop Peliputan Pemilu Presiden Dewan Pers Ingatkan Etika Jurnalistik dan Tata Cara Peliputan dalam Pemilu Presiden 2014 Dalam kaitannya dengan Pilpres, Dewan Pers dan komisi Penyiaran Indonesia sudah mengingatkan beberapa televisi swasta

Kepala Kepolisian RI Jenderal Sutarman

Kapolri Terima Surat Dewan Pers Terkait Obor Rakyat Jakarta, SMN - Kasus dugaan penyebaran fitnah dan pencemaran nama baik pada salah satu kandidat Calon Presiden (Capres) yang dilakukan oleh Tabloid Obor Rakyat masih bergulir. Terkait hal itu, Dewan Pers pun menyurati Kepala Kepolisian RI Jenderal Sutarman. “Dewan pers sudah menulis surat ke saya, bahwa itu (Tabloid Obor Rakyat) tidak ada kaitannya dengan Bersambung di halaman 11

Workshop Peliputan Pemilu Presiden 2014 untuk Media Cetak, Elektronik dan Media Siber, di Kuta, Kamis (19/6/2014) lalu.

Surat Rekomendasi Diduga Abal-abal

Ketua BPD Morosunggingan Digeruduk Massa Jombang, SMN - Sengketa surat rekomendasi yang dikeluarkan Ketua BPD, Drs. Kacung, EP akhirnya berbuntut panjang. Pasalnya dalam hal ini yang mengusulkan ke PTUN untuk melakukan Pilkades ulang disinyalir tanpa melalui musyawarah dan mufakat dengan Panitia Penyelenggara Pilkades dan tokoh masyarakat sekitar.

Menurut narasumber salah satu warga Desa Morosunggingan pada waktu pembuatan surat rekomendasi oleh ketua BPD tanpa ada undangan kepada panitia serta kedua belah Bersambung di halaman 11

Drs. Kacung, EP saat menemui perwakilan warga

Pengawasan Lemah

Pengerjaan JI Gerbo Diduga Asal-asalan Penggalian pondasi, selain tanpa didasari pasir juga diduga kedalamannya tidak sesuai

Pasuruan, SMN - Meski sudah hampir terselesaikan, paket pekerjaan rehab jaringan irigasi (ji) yang ada di Desa Gerbo ini masih saja tidak dipertegas oleh CV pelaksana, terkait sampai kapan batas akhir pekerjaan serta berapa volume pekerjaannya. Begitupun dengan sistem upah pekerja yang di ijoli atau ditukar dengan bonkaran bahan lama.

Bersambung di halaman 11

Piala Adipura 2014

Lengkapi Perayaan Hari Jadi Kota Kediri ke-1135

Denpasar, SMN - Media yang meliput tahapan Pemilu Presiden diharapkan netral.

Netralitas dan independen dalam peliputan tetap mengedepankan etika jurnalitik.

Bersambung di halaman 10

Paripurna Bahas Rancangan Perda Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2013 Malang. SMN - Sesuai dengan mekanisme penyusunan dan penatausahaan, pelaksanaan APBD Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2013 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah disempurnakan oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD adalah sebuah bentuk aplikasi sistem pertanggungjawaban anggaran dalam penyelenggaraan pemerintah di daerah serta sebagai sarana untuk melakukan evaluasi terhadap target serta pencapaian kinerja program pembangunan daerah yang telah dilaksanakan dalam masa pelaksanaan 1 (satu) Tahun Anggaran, hasil pembahasan ini disampaikan pada Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Malang (16/6).

Dalam Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2013, dapat diketahui sampai sejauh mana upaya intensifikasi terhadap peng-

Penandatanganan agenda Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Malang

galian sumber-sumber pendapatan di Kabupaten Malang dengan target yang telah ditetapkan. Demikian juga dari sisi belanja dan pembiayaan, dapat dilihat efektifitas Pemerintah Daerah Kabupaten Malang dalam penggunaan anggaran untuk melaksanakan pembangunan masyarakat Kabupaten Malang untuk mewujudkan masyarakat yang MADEP MANTEB. Mencermati Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan

APBD Tahun Anggaran Tahun 2013, DPRD pada prinsipnya memberikan apresiasi pada pelaksanaan yang telah sesuai dengan apa yang telah direncanakan meski pada sisi pendapatan, dinilai ada beberapa SKPD memang masih perlu meningkatkan upaya-upaya untuk tercapainya target pendapatan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam perencanaan.

Terkait dengan Laporan Hasil Pemeriksaan yang

dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, Badan Anggaran menilai bahwa temuan-temuan yang bisa dikatakan sangat besar menunjukkan bahwa aparatur Pemerintah Kabupaten Malang lemah dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi dan tentunya sangat berpengaruh terhadap berhasil tidaknya Kabupaten Malang mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Harapan kita Bersambung di halaman 11

Pemkot Kediri

Siapkan Alternatif Pekerjaan Bekali Mucikari dan PSK Keterampilan saat Lokalisasi Tutup

Kediri, SMN - Hari Jadi Kota Kediri Ke 1135 ini diwarnai momen yang istimewa karena Pemerintah kota Kediri kembali mendapat anugerah Adipura. Tentunya ini merupakan prestasi yang membanggakan, di seluruh indonesia ada 15 kota penerima Adipura Kencana, dan 86 kota penerima anugerah Adipura, Kota Kediri telah menerima anugerah Adipura untuk kategori kota sedang. Hal ini melengkapi meriahnya perayaan dan peringatan hari jadi kota kediri tahun ini.

Bersambung di halaman 10

“Dalam kaitannya dengan Pilpres, Dewan Pers dan komisi Penyiaran Indonesia sudah mengingatkan beberapa televisi swasta, bahwa menggunakan pemberitaan untuk kepentingan pihak tertentu, bertentangan dengan prinsip independensi dan melanggar kode etik jurnalistik dan standar perlindungan profesi wartawan yang telah diratifikasi oleh semua pemilih grup media,� kata Ketua Komisi Pengaduan Dewan Pers, M Ridlo Eisy saat workshop tentang peliputan Pilpres,

Kediri, SMN - Saat Wali Kota Surabaya Tri Risma Harini resmi menutup lokalisasi Dolly kemarin, Pemkot Kediri juga tengah mengambil langkah persiapan penutupan lokalisasi Semampir. Di antaranya, dengan menyiapkan alternatif alih pekerjaan.

Piala Adipura yang berhasil diraih Kota Kediri Walikota Kediri, Abdullah Abu Bakar

Iklan / Langganan hubungi : Tlp. (0354) 691147, HP 081 231 515 435

Bersambung di halaman 3

Email: suaramedianasional@gmail.com

2

Etalase

Edisi 141 / VI / 23 - 29 Juni 2014

Bupati Malang Perintah Tutup Lokalisasi yang Masih Beroperasi dan Sweeping Warnet dikeroyok oleh temannya sendiri hingga tewas.

Untuk menertibkan tempattempat lokalisasi yang masih beroperasi, terutama di wilayah Kabupaten Malang, Bung Rendra menginstruksikan kepada jajarannya, segera menindak tegas semua tempat lokalisasi yang nakal dan masih melakukan praktek “esekesek”, serta berkoordinasi dengan instansi terkait untuk melakukan penutupan. Seperti salah satu lokalisasi yang berada di Kecamatan Gondanglegi, pihaknya akan berkoordinasi dengan PJKA dengan cara menyurati pihak perusahaan jawatan Kereta Api (PJKA). Karena tempat lokalisasi ini berada di atas tanah milik PJKA. Apalagi dalam akhir bulan ini kita akan melaksanakan ibadah puasa Ramadhan. Oleh sebab itu ditargetkan sebelum bulan puasa semua tempat lokalisasi sudah tidak ada yang beroperasi. Jika masih ada saja yang beroperasi itu sudah dianggap liar, tegas Bung Rendra. Karena menurutnya terkait penutupan tempat lokalisasi itu sudah tertuang dalam Surat Keputusan Bupati.

Mengenai masalah warnet yang masih menggunakan sekat/ pembatas yang tertutup tidak terlihat sehingga dapat menimbulkan dugaan bahwa tempat tersebut bisa digunakan tempat mesum, terutama bagi para pelajar, yang semestinya menggunakan internet sebagai sarana pembelajaran, pihaknya segera memberikan peringatan dan teguran kepada seluruh pengusaha warnet, agar diperhatikan dan ditaati aturan tersebut, jika masih ada yang melanggar tidak akan segan-segan akan diberi sangsi dan bongkar

H. Rendra Kresna, Bupati Malang

Malang, SMN - Bertepatan dengan ditutupnya lokalisasi Doly yang konon disebut-sebut sebagai tempat lokalisasi tersebar se Asia Tenggara. Pemerintah Kabupaten Malang langsung bergerak cepat, segera melakukan antisipasi terhadap dampak akibat dari penutupan tersebut, penyebaran yang tidak terkendali para pekerja seks (PSK) yang akan hijrah tentunya tidak dapat dideteksi dengan mudah khususnya yang akan masuk di Kabupaten Malang. Melihat masih banyaknya tempat-tempat lokalisasi yang menjalankan aktivitas seperti biasanya, membuat kesal Pemerintah Kabupaten Malang.

Hal ini diungkapkan Bupati Malang H. Rendra Kresna pada acara pelantikan pengurus DPC APDESI di Pendopo Baru Kepanjen (18/6) Ada beberapa item yang menjadi perhatian khusus pemerintah Kabupaten Malang, selain tempat lokalisasi yang masih nakal beroperasi, juga warung internet (Warnet) yang sengaja menggunakan bilik/kamar penyekat yang tertutup. Selain itu kasus kekerasan anak dibawah umur masih hangat diingatan kita yakni kasus pelajar di SMP Negeri 1 Tajinan yang

paksa. Dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Malang telah bekerjasama dengan Polres Malang, karena sudah seharusnya sekat pembatas harus bisa dilihat dan transparan, tidak tertutup total yang dapat menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan.

Sedangkan terkait masalah kekerasan terhadap anak, dunia pendidikan kembali tercoreng akibat dari kelakukan pelajar di SMP Negeri 1 Tajinan yang telah melakukan tindakan kekerasan terhadap temannya sendiri, ironisnya perbuatan ini dilakukan didalam lingkungan sekolah hingga jatuh korban sampai mati.

Masih maraknya kekerasan terhadap anak, ini menjadi salah satu prioritas agar kedepan kejadian serupa tidak terulang kembali.

Sementara itu Kapolres MalangAKBPAde Derian Jayamarta, menggapi itu semua, pihaknya siap bekerja sama dan membantu Pemerintah Kabupaten Malang dalam menangani setiap permasalahan hukum, karena sudah menjadi kewajiban dan tanggung jawab institusi Polri, khususnya Polres Malang.

Terkait masih belum tuntasnya masalah tempat lokalisasi yang masih beroperasi pihaknya siap bekerja sama dengan dinas terkait untuk menertibkan kondisi tersebut, terutama terkait masalah warnet yang masih menggunakan sekat pembatas yang tertutip rapat sehingag bisa digunakan untuk halhal yang negatif, pihaknya telah berkoordinasi langsung dengan bupati, akan merazia warnet yang masih melanggar dan akan diberi sangsi”, tegasnya.

Apabila ada kasus tentang pelecehan seksual terhadap anak

APDESI Diharapkan Bisa Sukseskan Pilpres 9 Juli

Foto bersama pengurus DPC Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kabupaten Malang Periode 2014-2019 usai pelantikan

Malang, SMN - Pelantikan Pengurus DPC Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kabupaten Malang Periode 20142019 di Pendopo Baru Kepanjen dihadiri oleh Bupati Malang, Kapolres Malang, Dandim 0818 Malang, Kajari Malang, SKPD dan seluruh Kepala Desa se Kabupaten Malang, (18/6).

Pada kesempatan ini Bupati Malang H Rendra Kresna mengucapkan selamat kepada ketua yang baru dan seluruh pengurus APDESI, semoga asosiai ini benar-benar bisa menjadi ajang silahturahmi bagi kepala desa dan bisa memberikan manfaat yang baik kedepan.

Disamping itu Bung Rendra sapaan akrabnya juga menghimbau kepada seluruh kepala desa agar ikut serta mengawal dan mensukseskan pemilihan presiden dan wakil presiden dengan cara memberikan dibawah umur maka perkara terse-but tidak bisa diselesaikan secara kekeluargaan, segera laporkan dan akan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku, karena korban pelecehan tersebut akan mengalami trauma dan akan di bawah sampai mati. Sedangkan

pemahaman pada seluruh masyarakat dimasing-masing desanya, tentang pentingnya hak suara dalam menentukan nasib bangsa 5 tahun ke depan. Melihat dari pengalaman PILEG kemarin tentunya tidak sama dengan PILPRES yang akan dilaksanakan pada 9 juli nanti, di mana banyak tim sukses dari masingmasing caleg untuk terjun langsung ke masyarakat dengan membawa segudang impian dan berinteraksi secara langsung, diakui atau tidak banyak para caleg yang memberikan imbalan dengan tujuan agar bisa datang ke tempat pemungutan suara (TPS) untuk mencoblos caleg yang bersangkutan.

Menanggapi terkait keluhan yang dihadapi oleh sebagian besar masyarakat dipedesaan yang mayoritas sebagai petani yang umumnya enggan untuk meluangkan waktu untuk datang ke TPS,

,masing kelompok sebanyak 8 orang pemusik dan 2 orang penyanyi. Juri pada festifal ini antara lain Gus Kholik, Shodiq dari OM. Monata, Luluk Sincan dan Jiko dari SMA Puri.

Orkes melayu/dangdut merupakan salah satu bentuk seni yang sudah memasyarakat, oleh karena itu maksud dan tujuan diselenggara-kannya festival ini adalah untuk mencari bakatbakat seni dangdut, serta dalam rangka memberdayakan orkes melayu/ dangdut sebagai salah satu kesenian di Kabupaten Mojokerto. “Semoga dengan festival ini dapat ditemukan munculnya para seniman-seniman dangdut yang berkualitas”, harap Didik Bupati sangat merespon kegia-tan ini, karena akan banyak potensi dan

bakat yang akan terwadahi kreativitasnya dalam mengembangkan dan mengaktualisasikan minat dan bakat yang dimiliki di bidang seni orkes melayu /dangdut. Bupati ber-harap, “Semoga dengan festifal orkes melayu/dangdut ini dapat ber-munculan seniman-seniman dang-dut berkualitas, sehingga mampu mengalahkan berbagai budaya asing yang dapat mengancam kehidupan masa depan generasi muda saat ini”, ungkap bupati.

Selain itu dengan kegiatan dapat sebagai pemicu dalam menumbuhkembangkan kecintaan generasi muda terhadap bidang seni orkes melayu/ dangdut.

Mengakhiri sambutannya bu-pati

mengucapkan, “Selamat ber-lomba dan berkompetisi semoga muncul bibit-bibit berprestasi di bidang seni orkes melayu/dangdut dari Kabupaten

PANGGILAN

menanggapi kekerasan anak di bawah umur ini sudah menjadi atensi Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dan kasus pelajar di SMP Negeri 1 Tajinan kini masih dalam penanganan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Malang. (Jun)

Festival Orkes Melayu/Dangdut Ikut Menyemarakkan Hari Jadi Kabupaten Mojokerto, SMN - Salah satu rangkaian kegiatan dalam rangka menyambut semaraknnya Hari Jadi Kabupaten Mojokerto ke-721. Dinas Pemuda dan Olah Raga menyelenggarakan festival Orkes melayu/ Dangdut se Kabupaten Mojokerto, yang dibuka oleh Bupati Mojokerto Mustofa Kamal Pasha. bertempat di Gedung Korpri, Desa Jabon Kecamatan Mojoanyar, Selasa 29 April 2014 lalu.

Kepala Dinas Pemuda, Olah raga, Kebudayaan dan Pariwisata, Didik Husnul Yaqin, selaku Ketua Panitia penyelenggara menyampaikan, Festival ini diikuti sebanyak 17 kelompok Orkes melayu/dangdut yang ada di Kabupaten Mojokerto, masing-

mereka lebih mementingkan pergi bekerja ke sawah untuk mendapatkan bayaran, Bung Rendra mengintruksikan pada para kepala desa agar memberikan pemahaman dan pencerahan pada masyarakat terutama bagi para petani supaya dapat meluangkan waktu untuk memberikan hak pilihnya, karena pilpres ini hanya dilaksanakan setiap 5 tahun sekali.

Untuk itu Bung Rendra berharap agar dalam pesta demokrasi pemilihan presiden dan wakil presi-

den nanti bagi yang sudah mempunyai hak pilih supaya memberikan hak suaranya dengan datang ke TPSTPS yang telah disediakan, karena dengan menyempatkan waktu yang relatif cepat (hanya5 menit) datang ke TPS tersebut dan memberikan hak suaranya dengan hati nuraninya akan menentukan nasib bangsa Indonesia 5 tahun ke depan.

Sementara itu Kapolres Malang AKBP Ade Derian Jayamarta senada dengan apa yang diungkapkan bupati, agar kepala desa bisa mengajak warganya untuk berbondong-bondong datang ke TPS untuk menyalurkan hak pilihnya memilih pemimpin bangsa 5 tahun kedepan.

Pihaknya juga berjanji akan mengamankan jalannya pesta demokrasi pemilihan presiden dan wakil presiden pada 9 Juli mendatang dengan dibantu TNI, untuk itu demi suksesnya PILPRES, Ade berharap agar dalam tahapan demi tahapan pilpres seperti kampanye yang berlangsung saat ini hingga pada akhirnya bisa berjalan kondusif, aman dan sukses. Karena pada pemilihan presiden 9 Juli nanti tidak bisa ditunda dan harus dilaksanakan. (Jun)

Mojokerto, yang pada akhirnya dapat memperoleh prestasi ditingkat yang lebih tinggi lagi”, pungkasnya. (cak gun/hms)

HERI APRIANTO Wilayah Magetan, Ngawi

Yang bernama di atas harap segera datang ke Kantor Redaksi SKU SUARA MEDIA NASIONAL untuk menyelesaikan kewajibannya kepada Redaksi. Dan untuk sementara waktu sampai batas waktu yang belum ditentukan selama belum menyelesaikan kewajibannya kepada Redaksi, segala bentuk aktivitas Jurnalis yang mengatasnamakan SUARA MEDIA NASIONAL bukan lagi menjadi tanggung jawab REDAKSI.

Bupati Mojokerto melantunkan sebuah lagu

Penerbit: PT. SUARA MEDIA NASIONAL Surat Izin Usaha Penerbitan Pers: SK Menkum Ham Nomor: AHU-62124.AH.01.01 Tahun 2013.

Kantor Pusat: Dsn Temboro Ds. Plaosan Kec. Wates Kabupaten Kediri, Jawa Timur Kantor Redaksi: Jl. Durian (Ruko PG Pesantren) Pesantren - Kota Kediri, Jawa Timur Telp./Fax: (0354) 691147 Penanggung Jawab & Penasehat Hukum I: Tjutjut Suliyatno, SH. Kantor Advokat: Jl. Slamet Riyadi No. 29/67 Kota Kediri Penasehat Hukum II: Arif Wijanarko SH. Dewan Penasehat: KH. Drs. Imam Yahya Malik/ Gus Yahya (Ponpes Al Makruf Kedong Lo Kediri), Noura Dian Hartaronya, SE (Anggota Komisi 6 DPR RI), Drs. Ali Rohmad M.Pd, Sodiq Sudiran Atmojo, Henry Cahyono S. Soroso, Farid Makruf, SE, ST, DR. H.S. Adi Suparto. Komisaris Utama: Winarti. Direktur Utama: Kanti Wiyoto. Direktur II: Edit Suwantara, SE. Direktur III: Agung Budiarto. Pimpinan Redaksi: Kanti Wiyoto. Wakil Pimred: Yon Taufik Hidayat. Bendahara : Surono, M. Irfan Amrulloh, Hj. Mintarti, ST. Dewan Redaksi: Kanti, Winarti. Redaktur Pelaksana: Agung Budiarto, Hartono Basingkem. Humas: Futi’ah SE, Abdul Rozaq, SH. Pimpinan Korlip: Drs. Widji Soeratno MM MBA. Kordinator Liputan: Syamsudin. Fotografer: Wendy Eko Winarto. Manager Marketing: M. Edy Fathurokim. Marketing: Guntur Samsul Hadi ST.

Crew dan Wartawan: Kota/Kab. Kediri: Agus Wiyono (Kabiro), Joko D., Susi, Johan Wahyudi, M. Ali Faizin, Supriyono, Prijo Atmodjo, Akhmad Afandi., Susanto Nganjuk, Bojonegoro: Rambu Magdalena, Joko Kustono, Kristian, Jonas.

Suara Blitar: Irul, Sri Sulistyoningsih, Agus Imam S. Tulungagung/Trenggalek: Rudi L. Wartawan Surabaya, Sidoarjo: Slamet, Muhamad Besari. Pasuruan: Fikri Setiawan. Bangkalan, Sampang, Pamekasan:Wahyudi Hermawan, Amiruddin, Ali Usman. Gresik: Syamsudin. Jombang: Slamet W, Puji, Bambang Mardiono, Agus W. Mojokerto: Gunadi. Kabiro Kota/Kab Madiun, Magetan, Ngawi: Drs. Suyanto. Madiun Kota/Kab: J. Kustono. Magetan, Ngawi: Eko Setiyowati. Pacitan: Yon Taufik Hidayat. Banyuwangi: Syamsudin. Malang Raya: C. Junaedi (Kabiro), Khalid. Kota/Kab. Probolinggo, Lumajang: Edi Sunarko RD (Kabiro). Jember: Rambu Magdalena. Bondowoso, Situbondo: Khairunazi/ Yusi. Biro Jawa Barat, Jakarta; Ahmad Faisholihin. Biro Cepu: Sucipto Achmad Najib. Perwakilan Jawa Tengah: Mulyono RS. Perwakilan Bali: Nyoman. Perwakilan Maluku: Yohanes. Perwakilan Kalimantan Tengah: Mandau Suwandi.

Biro Gunung Mas: Leuntung I Dehes. Perwakilan Sumareta Selatan: Hasan Bakri. Kabiro Kota Lubuklinggau, Kab. Musi Rawas: Abu Hasan Azhari. Perwakilan Kepulauan Riau: Ekowanto. Biro Kota Batam: Asriaadi, ST. Perwakilan Penanggungjawab: Sulawesi Selatan: Adnan. Perwakilan Propinsi Jambi: Sugianto. Desain/Layout: Irul.

No. Rekening BRI Cabang Wonorejo Kecamatan Wates Kabupaten Kediri. No. 6271-01-000106-50-4. A/N. Winarti. No. Rekening Bank Jatim Capem Wates Kabupaten Kediri. No. 0782015257. A/N: Winarti. Website: Kanti Wiyoto www.suaramedianasional.com. / suaramedianasional.blogspot.com. Email: suaramedianasional@gmail.com. Perusahaan : CV. SUARA MEDIA GROUP. Percetakan PT. Citra Cetak Pratama Sidoarjo. Isi diluar tanggungjawab percetakan.

Kantor Biro Ponorogo: Jl. Basuki Rahmat No.17 A Ponorogo, contact person: 081231515435. Dewan Penasehat: Trimo. Kabiro: Ir. Prayudi Bahagia RW. Wartawan: Anny Hidayati, Tri Purwanto Budi Wiyono.

Waspadai Wartawan Suara Media Nasional yang memegang Kartu Pers yang namanya tidak tercantum dalam BOK REDAKSI bukan tanggung jawab Redaksi. Bila Anda ingin berlangganan, Keluhan serta informasi. Bisa mengirim surat untuk redaksi kami, kirim dengan identitas diri ke Kantor Pusat “SUARA MEDIA NASIONAL” di Dusun Plaosan Desa Plaosan Kecamatan Wates Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Telp/Fax. (0354) 691147, 081231515435, 081234225711, 085645867811. Kami hanya memuat iklan berdasarkan order yang masuk dari pemasang iklan dan bila mana ada iklan yang tidak termuat harap menghubungi kantor redaksi “SUARA MEDIA NASIONAL”.

Harga iklan: 1 Halaman (325x513 mm) Warna Rp 15.000.000., Hitam Putih Rp 12.000.000. 1/2 Halaman (325x256 mm) Warna Rp 10.000.000. / Hitam Putih Rp 8.000.000. 1/4 Halaman (325x128 mm) Warna Rp 7.500.000. / Hitam Putih Rp 5.000.000. 1/8 Halaman (325x64 mm) Warna Rp 3.000.000. / Hitam Putih Rp 2.000.000. Iklan Kartu Nama (85x56 mm) Warna Rp 1.000.000,- / Hitam Putih Rp 750.000. Iklan Warna: Rp 12.000/mmk, Iklan Hitam Putih: Rp 8.000/mmk.

KEDIRI RAYA

3

Dari Kediri untuk Indonesia

Edisi 141 / VI / 23 - 29 Juni 2014 Goa Selomangleng Kediri

Simpang Lima Gumul Kediri

Bupati Kediri Terima Anugerah Satya Lencana Wira Karya

Wapres Budiono saat menyerahkan penghargaan Anugrah Satya Lencana Wira Karya Kepada Bupati Haryanti

Kediri, SMN - Keberhasilan program Keluarga Berencana (KB) di Kabupaten Kediri mendapat apresiasi dari Pemerintah Republik Indonesia. Penganugrahan Tanda Kehormatan Satya Lencana Wira Karya disematkan oleh wakil Presiden kepada Bupati Kediri dr.Hj. Haryanti Sutrisno dalam Puncak Hari Keluarga Nasional ke XXI di Lapangan Kodam V Brawijaya.

Sabtu (14/6).

Penghargaan Satya Lencana Wira Karya merupakan penghargaan tanda kehormatan tertinggi di bidang pembangunan Keluarga Berencana (KB) dan Kepen-

dudukan yang disematkan oleh Wakil Presiden Budiono kepada Bupati Kediri yang dinilai berhasil dan mempunyai komitmen yang tinggi di bidang pembangunan kesejahteraan keluarga.

Bupati Kediri dr.Hj. Haryanti Sutrisno usai menerima anugerah Satya Lencana Wira Karya mengatakan keberhasilan ini bukan milik saya, keberhasilan ini milik masyarakat Kabupaten Kediri yang telah berusaha keras dan berpartisipasi aktif dalam mendukung program Keluarga Berencana dan program Pemerintah Kabupaten Kediri yang bertujuan untuk

meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Peranan Ibu merupakan hal yang terpenting dalam membentuk Keluarga yang sehat dan cerdas, karena dari keluarga yang sehat dan cerdas akan terbentuk karakter generasi penerus yang berkualitas. tegas Bupati Kami mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Kabupaten Kediri yang telah membawa kemajuan untuk Kabupaten Kediri, tanpa dukungan masyarakat dan semua pihak yang terkait penghargaan ini tak mungkin dapat diraih. (hms/adv/ kan)

Bupati Haryanti Turut Hadiri Harlah Muslimat NU Ke-68 Kediri, SMN - Muslimat Nahdlatul Ulama (NU) Kabupaten Kediri dalam memperingati Harlah ke-68 menggelar Tabligh Akbar yang dihadiri Bupati Kediri dr. Hj. Haryanti Sutrisno di Convention Hall Simpang Lima Gumul. Selasa (17/6).

Ketua Panitia Harlah menghaturkan banyak-banyak terimakasih kepada seluruh elemen yang telah mendukung suksesnya peringatan Harlah Muslimat NU ke-68.

Terutama kepada Bupati Kediri dr. Hj. Haryanti Sutrisno, yang sangat peduli, memperhatikan, membimbing, dan mendukung program-program Muslimat NU yang terus maju dan berkembang.

Sementara Bupati Kediri dr. Hj. Haryanti Sutrisno mengatakan atas nama pribadi dan pemerintah Kab. Kediri menyampaikan selamat atas Harlah Muslimat NU ke-68,semoga muslimat NU khususnya di kab. Kediri semakin jaya,

maju dan mampu memberikan manfaat bagi masyarakat di kab. Kediri terutama di

bidang keimanan dan peningkatan ketaqwaan kepada Allah SWT.

Jamaah memadati Convention Hall Simpang Lima Gumul peringatan Harlah NU ke-68

Peran muslimat NU tidak hanya itu, saya sudah berkali-kali memberikan pelatihan kepada ibu-ibu untuk meningkatkan ekonomi keluarga antara lain ada yang membuat permen, belajar catering, kue-kue dan kripik. Juga dalam pendidikan anak, sudah ada beberapa sekolah TK dan kegiatan sosial setiap tahun pada waktu buka puasa dilakukan kegiatan buka bersama anak yatim.

Saya berharap silahturrohmi ini semoga dapat menandai awal kebersamaan antara pemerintah Kab. Kediri bersama muslimat NU menuju hari esok yang lebih baik lagi seiring sejalan melakukan pembangunan di Kabupaten Kediri.

Acara puncak Harlah Muslimat NU dihadiri Ketua Umum Pimpinan Pusat Muslimat NU, Ketua Pimpinan Wilayah Prov. Jatim dan ribuan anggota Muslimat NU se Kabupaten Kediri. (hms/adv/kan)

Penilaian Lomba KRPL 2014 Tingkat Propinsi

Foto bersama Tim Penggerak PKK Kota Kediri dan Tim Penilai Lomba KRPL TIngkat Propinsi

Kediri, SMN - Selasa tanggal 17 Juni 2014, bertempat di Lokasi Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) Nusa Indah Kelurahan Bangsal, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri diterima Tim Penilai Lomba KRPL Tingkat Propinsi Jawa Timur. Tim Penilai disambut langsung oleh Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kota Kediri, Kepala Kantor Ketahanan Pangan Kota Kediri, Camat Pesantren, Ketua KRPL Nusa Indah.

Dalam sambutan Walikota Kediri yang dibacakan Kepala Kantor Ketahanan Pangan Kota Kediri Ir. Sabila Rasjad Rasid,MM menyampaikan dukungan pelaksa-

naan lomba rumah pangan lestari.

Melalui lomba ini, beliau mengatakan, dapat mengevaluasi usaha dan keberhasilan yang telah dilakukan dalam melaksanakan pembangunan khususnya ketahanan pangan.

Beliau menilai lomba ini tidak hanya sebagai ajang untuk meraih prestasi semata, tetapi melalui lomba ini dapat memotivasi kreasi dan inovasi masyarakat dalam meningkatkan ketahanan pangan di tingkat keluarga. Tidak hanya memberikan manfaat bagi kecukupan gizi keluarga, tetapi juga mengurangi pengeluaran biaya rumah tangga.

Sementara itu, Tim Penilai yang didampingi oleh Kepala KKP dan

Ketua beserta anggota Tim Penggerak PKK Kota Kediri meluncur meninjau lokasi lomba. Sampai di lokasi lomba disambut oleh ibu-ibu anggota kelompok tani nampak sangat antusias dan semangat menyambut Tim Penilai beserta rombongan. Acara diawali dengan ramah tamah dan dilanjut langsung ke inti acara yaitu penilaian baik dari segi administrasi kelompok maupun fisik di lapangan. Penilaian fisik di lapangan meliputi green house, pembuatan kompos, area tanaman, dan lokasi ternak bebek dan lele.

Di tempat pembuatan kompos tersebut, Pak Slamet, tim penilai dari Brenjonk nampak menjelaskan

dengan para pembuat kompos. “suhu kompos setelah 10 hari biasanya bersuhu 40-500C”, ungkapnya.

Tim Penilai tingkat Propinsi sebanyak 4 orang yang berasal dari Badan Ketahanan Pangan (BKP), TP PKK, Dinas Peternakan, dan dari Brenjonk Taman Organik Mojokerto. Selain acara penilaian pada kesempatan tersebut ibu-ibu anggota kelompok juga menjual hasil panen dari kebun KRPL berupa berbagai sayuran dan buah yang bebas pestisida dan pupuk kimia antara lain: bayam, kangkung, kacang panjang, kembang kol, terong, tomat, sawi, pare, cabe, dll.

Kelompok Wanita Tani “Nusa Indah” yang diketuai oleh Ibu

Katirah itu, mampu memasok kebutuhan sayuran untuk konsumsi penduduk didaerah Bangsal. Hal ini tentu saja setelah kebutuhan sayuran untuk anggota beserta keluarganya sudah terpenuhi. Selain sayuran dan buah, kelompok ini juga membudidayakan ikan air tawar (Lele) Semua keberhasilan tersebut tentu tak lepas dari dukungan dan pembinaan yang intensif dari berbagai pihak, baik dari Penyuluh maupun Pejabat yang terkait.

Diakhir acara, Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kota Kediri memanen hasil tanaman secara simbolis.

Beliau memotong sayuran seperti: Bayam, kangkung dan sawi. (hms/ adv/kan)

Penilaian Lomba KRPL

Pemerintah Kota Kediri

Suasana pembukaan Harlah NU Ke-68

Alternatif Pekerjaan Sambungan dari hal. 1 Itu berlaku bagi pekerja seks komersial (PSK) dan mucikari di sana. Langkah tersebut ditegaskan oleh Wali Kota Abdullah Abu Bakar.

Dia menyatakan, saat ini pemkot tengah memikirkan alternatif pekerjaan bagi mereka setelah lokalisasi ditutup.

Sebelumnya, rencana penutupan tempat esek-esek itu memang berdasar instruksi dari gubernur.

“Kami sekarang benar-benar sedang berpikir, pekerjaan apa yang bisa mereka tekuni kelak,” kata Abu saat ditemui di halaman balai kota.

Lebih lanjut pengganti Wali Kota Samsul Ashar ini rnengatakan, sebenarnya dinas sosial, Tenaga kerja, dan transmigrasi (dinsosnakertrans) sudah bekerja sama dengan sejumlah lembaga yang bisa memberikan pelatihan. Mulai ketrampilan bordir, menjahit, las dan keterampilan lainya.

Kendati hingga saat ini, diakui Abu, pemkot belum memiliki balai latihan kerja (BLK) yang layak.

Namun ia menyebut para PSK dan mucikari di lokasi Semampir bisa langsung menjalani pelatihan.

“Pelatihanya bisa saat ini juga.

Praktik langsung di tempat yang representatif,” jelasnya.

Makanya, saat ini pemkot sedang menyiapkan alternatifalternatif pekerjaan yang bisa di tekuni pasca penutupan lokasi nanti.

Selanjutnya, para PSK dan mucikari akan di minta memilih alternatif mana yang sesuai dengan kemampuan mereka.

Dikatakan Abu,lokalisasi

semampir sejatinya sudah resmi di tutup sejak 1998 lalu, di era kepemimpinan Wali Kota Achmad Maschut. Tetapi, dirinya tidak menutup mata jika eks lokalisasi PSK itu tetap beroperasi hingga saat ini. “Kemaksiatan kalau tidak di regulasi yang jelas akan tumbuh terus,” tegasnya terkait instruksi penutupan praktik prostitusi terselubung oleh Gubernur Jatim Soekarwo yang di deadline akhir tahun ini.

Seperti di beritakan, minggu lalu dinsosnakertrans sudah mengumpulkan puluhan mucikari di lokalisasi semampir. Selain diminta tidak menambah jumlah PSK yang saat ini sebanyak 223 orang, mereka juga di minta menyiapkan alternatif alih usaha yang di inginkan setelah praktik pelacuran di lokalisasi itu ditutup.

Untuk diketahui, kompleks eks lokalisasi Semampir menempati tanah milik Pemkot. Selama ini para pemilik wisma membayar Rp 1.000 per meter persegi setiap bulannya untuk bangunan permanen. Sedangkan bangunan non permanen Rp 750 per meter persegi per bulan.

Ditanya terkait status ratusan warga yang tinggal di eks lokalisasi Semampir pasca penutupan lokalisasi, Abu menyebut, seharusnya izin tinggal mereka di tanah aset pemkot itu tidak diperpanjang. “Tapi kami akan lihat dulu aturannya bagaimana. Ada MoU dengan pemkot atau tidak. Kami kaji dulu. Bagaimanapun mereka adalah warga Kota Kediri yang harus dipikirkan oleh pemkot,” tegasnya. (hms/adv/kan)

Tingkatkan Perekonomian Pengusaha Lokal

Ilustrasi

Kediri, SMN - Pemerintah Kota (Pemkot) Kediri terus melakukan terobosan untuk mengembangkan Pengusaha Usaha Micro Credit Menengah (UMKM) di Kota Kediri, salah satunya penyediaan pemodalan dengan penyertaan dana bergulir, dengan bunga 6 persen per tahun.

Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), Triyono Kutut Purwanto, MM, mengatakan, Program pemberian pinjaman lunak kepada

pengusaha UMKM. adalah salah satu perhatian pemerintah. Kota Kediri untuk meningkatkan kesejahteraan sektor perekonomian.

Menurutnya di tahun 2013 lalu, ia mengungkapkan, ada dana sekitar Rp 4 miliar lebih, terpaksa masuk Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (Silpa) anggaran 2014, lantaran tidak terserap. Padahal dana tersebut disiapkan, untuk pengusaha lokal, baik perorangan maupun “Untuk itu sosialisasi terkait pinjaman lunak dari Pemkot ini sangat diperlukan

bagi masyarakat yang memiliki usaha micro”, kata triyono.

Ia mengakui, banyaknya Silpa di tahun kemarin, itu karena tak sedikit para pengusaha belum mengerti tentang cara atau persyaratan yang harus di penuhi. Untuk memperoleh dana pinjaman dari Bank maupun Lembaga lainya.

Dilain sisi, Pemerintah Kota Kediri sangat memahami jika masyarakat yang membutuhkan modal dalam usahanya, dan belum mengerti bagaimana caranya agar bisa

memanfaatkan atau penggunaan anggaran yang sudah di siapkan Pemerintah Kota Kediri. “Yang jelas untuk pengusaha yang ada di Kota Kediri ini. Bunganya hanya 6 persen pertahunya,” tandasnya.

Diharapkan kepada pelaku atau pengurus koperasi dan UMKM kota segera dapat mengajukan proposal permohonan kredit dana pinjaman modal yang memenuhi persyaratan yang lengkap, guna untuk memajukan koperasi dan UMKM di Kota Kediri. (hms/adv/kan)

4

Potret

Edisi 141 / VI / 23 - 29 Juni 2014 Tulungagung, Trenggalek, Bondowoso

Bupati Mulyadi Buka Adipura Kencana Ketiga Berhasil Diboyong Tulungagung Sosialisasi Jelang Pilpres

Bupati Tulungagung Syahri Mulyo menerima Piala Adipura Kencana Ke-3 Tahun 2014 dari Wakil Presiden Republik Indonesia Budiono

Tulungagung, SMN - Kabupaten Tulungagung kembali mendapat penghargaan Adipura Kencana 2014 kategori Kota sedang.

Penghargaan ini diraih Tulungagung untuk yang ketiga kalinya secara berturut-turut.

Kepala Bagiam Humas Setda Tulungagung Drs. Marjadji, MM mengatakan penghargaan bergengsi pada bidang lingkungan itu diserahkan langsung Wakil presiden RI Boediono di Istana Wapres Kamis (5/6/2014).

Keberhasilan meraih penghar-

gaan ini, menurut Drs. Marjadji, MM, merupakan bukti kerja keras seluruh elemen masyarakat Tulungagung, terutama peran serta masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang bersih. “Sebetulnya ini kerja kolektif bukan hanya pasukan biru, bukan hanya pemerintah saja, masyarakat juga ikut gerak, karena penilaiannya komplit,” ujarnya.

Atas keberhasilan tersebut, Minggu malam (8/6/2014) Bupati Tulungagung Syahri Mulyo, S.E. M.Si menggelar tasyakuran atas penerimaan penghargaan piala

adipura kencana di Pendopo kongas arum kusumaning bangsa. Acara ini, di hadiri oleh para kepala SKPD lingkup Pemkab Tulungagung, Camat se-Kabupaten Tulungagung, kepala Kelurahan, ketua RT dan RW se-Kecamatan Tulungagung dan para petugas kebersihan/pasukan biru.

Bupati Tulungagung Sayhri Mulyo, S.E. M.Si dalam sambutannya, menyampaikan rasa terima kasih setulus-tulusnya atas kerjasama dari Dinas/Instansi terkait dan penghargaan yang tulus, atas doa restu dan dukungan kerja keras yang diberikan segenap masyarakat Tulungagung khususnya bagi petugas kebersihan yang tidak mengenal lelah sehingga penghargaan Adipura Kencana dapat kita raih.

Keberhasilan mendapatkan penghargaan Adipura Kencana ini sesungguhnya bukanlah keberhasilan Pemerintah Kabupaten Tulungagung saja, akan tetapi keberhasilan seluruh masyarakat, khususnya masyarakat Tulungagung, inilah wujud dari kebersamaan yang telah dibangun dan dikembangkan selama ini. Kekuatan yang bersinergi antara pemerintah, partisipasi masyarakat dan dukungan swasta perlu terus kita kembangkan sebagai modal kekuatan dalam melakukan

percepatan pembangunan sebagaimana diketahui bersama bahwa pada tanggal 05 juni 2014 bertepatan dengan peringatan Hari Lingkungan Hidup se-Dunia bertempat di istana Wakil Presiden Republik Indonesia, Pemerintah Kabupaten Tulungagung menerima kembali anugerah penghargaan Adipura Kencana yang ketiga kalinya dan pada tahun ini diserahkan Wakil Presiden Republik Indonesia.

Program Adipura adalah program kerja Kementrian Lingkungan Hidup, yang berlingkup nasional dalam rangka mewujudkan kabupaten/kota yang berwawasan lingkungan menuju pembangunan yang berkelanjutan. Sedang tujuan dari pelaksanaan Program Adipura adalah untuk mendorong pemerintah kabupaten/kota dan membangun partisipasi aktif masyarakat melalui penghargaan Adipura untuk mewukudkan kota-kota yang berkelanjutan, baik secara ekologis, sosial, dan ekonomi melalui penerapan prinsip-prinsip tata kepemerintahan yang baik di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang baik dan berkelanjutan demi terciptanya lingkungan yang baik dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. (rud)

Rumah Sakit Dr. Iskak Tulungagung

Selalu Meningkatkan Pelayanan Tulungagung, SMN - Seiring dengan kebutuhan masyarakat akan pentingnya pelayanan kesehatan maka RSUD Dr. Iskak Tulungagung yang merupakan satu-satunya rumah sakit milik Pemkab Tulungagung dengan Type B non pendidikan selalu meningkatkan mutu pelayanan kesehatan pada masyarakat Tulungagung dan wilayah sekitarnya, saat ini RSUD Dr. Iskak Tulungagung telah memiliki unit pelayanan Gawat Darurat Rumah Sakit, Unit Gawat Darurat Rumah Sakit RSUD Dr. Iskak Tulungagung memiliki standart Internasional dan telah juga dilengkapi dengan pelayanan spesialis Emergency, serta tenaga medis maupun paramedis yang telah bersertifikasi. Dengan fasilitas serta ketenagaan yang handal tentunya apabila ada keadaan kegawatan akan dapat tertangani dengan baik dan sempurna, seperti kegawatan medic, kegawatan obstery dan gynecology maupun keadaan kegawatan yang lain.

Seperti yang disampaikan oleh Direktur RSUD Dr. Iskak Tulungagung dr. Supriyanto, Sp.B melalui humas RSUD dr. Iskak M. Rifa’i.

Skep.Ns, selain spesialis emergency RSUD dr. Iskak juga diduukung oleh 16 layanan spesialistic yang masing-masing spesialistic terdapat lebih dari 1 dokter spesialis mulai dari pesialis anak, kandungan, reha-

bilitasi medis, neurologi, internist, paru-paru, kardiologi, beah urologi, radiologi, bedah ortopedi, bedah umum, spesialis gigi, mata, kulit, THT, obstery dan gynecology, patologi anatomi, radiologi dan kesemuanya siap melayani masyarakat selama 24 jam nonstop, mulai radiologi, laboratorium, apotik yang tentunya juga kamar operasi yang selalu siap 24 jam beserta crew dan dokternya. Layanan penunjang 24 jam ini tentunya bukan hanya untuk pasien Rumah Sakit Dr. Iskak saja akan tetapi juga untuk Rumah Sakit swasta maupun dokter praktek swasta.

Masih menurut M. Rifa’i.

Skep.Ns Dr. Iskak Tulungagung saat ini menyediakan rawat inap dengan kapasitas 393 tempat tidur, mulai kelas 1 sampai kelas 3, juga melayani perawatan di kelas pavilun yang di tempatkan di ruang grahahita husada, tentunya semua layanan kelas akan diperlakukan sama secara profesional tanpa memandanf kelas perawatan. Rumah Sakit Dr. Iskak melayani seluruh lapisan masyarakat baik menggunakan fasilitas BPJS maupun umum (bayar sendiri) serta layanan kerjasama dengan pihak ke 3, khusus untuk layanan BPJS tentunya ada syarat-syarat yang harus dilengkapi oleh pasien, seperti menunjukan kartu BPJS serta rujukan dari Puskesas maupun

Tulungagung, SMN - Kewenangan tentang penerimaan Pajak Bumi Bangunan Pedesaan & Perkotaan (PBB-2P) pada tahun 2014 telah dilimpahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah, untuk itu Pemda Kab. Tulungagung melalui

Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA) selalu berupaya melalui berbagai terobosan yang bertujuan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Dari sektor (PBB-2P) dengan membayar pajak secara online

Bupati Mulyadi saat membuka Sosialisasi Pemantapan Situasi dan Kondisi Sosial Politik Menjelang Penye-lenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden di Kabupaten Trenggalek Tahun 2014, Senin, 16 Juni 2014 lalu.

donesia dan terjaganya keutuhan NKRI berdasarkan pancasila dan UUD 1945 serta dilanjutkan penandatanganan bersama deklarasi Pemilu Presiden dan Wakil Presiden berintegritas dan damai di Kabupaten Trenggalek.

Pada kesempatan tersebut, Drs. Widarsono, MM Kepala Kesbangpolinmas dalam laporannya menyampaikan maksud dan tujuan kegiatan sosialisasi tersebut adalah untuk melakukan pendidikan politik bagi pelaku penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden serta masyarakat sehingga diharapkan dapat mewujudkan sikap yang bertata krama dalam perilaku politik yang toleran, politik yang santun, cerdas, tidak bertentangan dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat dan menempatkan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan.

Sementara itu, Dr. Ir. H. Mulyadi WR.MMT Bupati Trenggalek sekaligus membuka kegiatan ini dalam paparannya mengatakan mengajak semua pihak, untuk mendukung dan menyukseskan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang akan kita dilaksanakan pada tanggal 9 Juli 2014 nanti. Suksesnya Pemilu Presiden dan Wakil Presiden juga sangat ditentukan oleh sejauh mana peran kita semua, khususnya KPU dan pemerintah. Sehingga diharapkan dapat menjamin hak seluruh rakyat Indonesia untuk bisa menggunakan hak politiknya untuk memberikan suara, serta tentunya partisipasi positif dari seluruh masyarakat Trenggalek juga sangat kita perlukan.

Kemudian dilanjutkan paparan dari Kasdim 0806 Trenggalek, Kapolres, Kejaksaan ,dan dari Ketua Panwaslu. (rud)

RSUD Dr. Iskak Kabupaten Tulungagung

dokter keluarga, khusus layanan BJPS apabila menggunakan fasilitas sesuai dengan hak kelasnya maka tanpa ada penambahan biaya.

Saat ini RSUD Dr. Iskak Tulungagung telah lukus akreditasi 16 pelayanan mulai pelayanan administrasi dan management, pelayanan medis, pelayanan gawat darurat, pelayanan keperawatan, pelayanan rekam medik, pelayanan rekam medik, pelayanan farmasi, K3 (Keselamatan kerja, Kebakaran dan Kewaspadaan bencana), pelayanan radiologi, laboratorium, kamar operasi, pengendalian infeksi, perintel resiko tinggi, rehabilitasi medik, gizi, pelayanan intensif serta pelayanan bank darah, akreditasi merupakan alat ukur standarisasi

sebuah rumah sakit dimana setiap pelayanan akan diukur tentang sarana prasarana, SDM dan penunjang yang lain, sehingga dengan akreditasi ini pelayanan prima bisa dilaksanakan secara paripurna.

Saat ini RSUD Dr. Iskak Tulungagung dibawah direktur dr.

Supriyono Sp.B, sedang mempersiapkan akreditasi standart Internasional, sehingga meskipun ada di daerah pesisir pantai selatan tetapi RSUD Dr. Iskak tidak kalah dengan Rumah Sakit yang ada di kota.

Untuk peningkatan pelayanan Rumah Sakit Dr. Iskak juga melayani pengaduan 24 jam dengan call centre 0355 322609, SMS 082 232 301 111. (rud)

Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2012-2013

Kantor Dispenda Kabupaten Tulungagung

Trenggalek, SMN - Dalam rangka mensukseskan penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden pada tanggal 9 Juli 2014 mendatang di Kabupaten Trenggalek dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien berdasarkkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil serta dapat berjalan lancar dan aman serta berpedoman utama pada budaya dan etika politik masyarakat di Kabupaten Trenggalek.

Senin, 16 Juni 2014 bertempat di Pendopo “Manggala Praja Nugraha” Kesbangpolinmas Trenggalek menggelar Sosialisasi Pemantapan Situasi dan Kondisi Sosial Politik Menjelang Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden di Kabupaten Trenggalek Tahun 2014 dan tampak hadir vdalam acara tersebut Bupati Trenggalek, Kapolres, Kasdim, Perwakilan Kejaksaan Negeri Trenggalek, Ketua dan Pengurus Parpol, Ketua dan Anggota Tim Pemenangan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Kab. Trenggalek, Para Kepala SKPD Terkait serta Muspika, PPK dan Panwaslucam Se Kabupaten Trenggalek.

Dalam hal ini Ketua dan Anggota Tim Pemenangan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Kab. Trenggalek membacakan deklarasi Pemilu Presiden dan Wakil Presiden berintegritas dan damai menyatakan diantaranya dengan semangat persatuan dan persaudaraan berjanji kepada seluruh masyarakat, siap menciptakan pemilu berintegritas dan damai, demi terwujudnya kemajuan In-

maupun dengan melakukan yaitu mobil pelayanan pajak (Jemput Bola) di masing-masing desa yang ada di Kab. Tulungagung. PendapatanAsli Daerah (PAD) merupakan sumber pendapatan daerah yang berasal dari kegiatan ekonomi daerah itu sendiri. PAD merupakan salah satu pilar kemandirian suatu daerah.

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, sumber PAD terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan lainlain pendapatan daerah yang sah.

Sebagaimana Pemerintah Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia, PAD di Kab. Tulungagung juga berperan sebagai salah satu sumber pendanaan dalam pembangunan.

Adapun unsur-unsur PAD

meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lainlain PAD yang sah. PAD Kab. Tulungagung mengalami peningkatan dari tahun 2012-2013. Pada tahun 2013 PAD Kab. Tulungagung mencapai Rp 174.981.706.538,08 atau meningkat 7,91% dari tahun 2012 yang PAD nya mencapai Rp 162.161.670.210,36.

Dalam rangka peningkatan PAD, kebijakan yang ditempuh adalah sebagai berikut: 1) Melakukan Intensifikasi pemungutan pajak dan retribusi melalui perbaikan manajemen dengan menggunakan sistem informasi penerimaan daerah.

2) Meningkatkan sistem pemungutan, sistem pengendalian, dan pengawasan atas pemungutan PAD untuk meminimalkan kebocoran. 3) Penyesuaian tarif baru yang didasarkan pada tingkat perekonomian

Suasana acara pembukaan Porkab dan Popda

Bupati Awali Pembukaan Porkab dan Popda Bondowoso III 2014 Bondowoso, SMN - Bupati dan Wakil bupati Bondowoso hadiri acara pembukaan Porkab Bondowoso III yang di dampingi oleh Ketua umum Koni Bondowoso Drs. H. Huzaini Effendi beserta seluruh satuan kerja pemerintah Daerah se Kabupaten Bondowoso, yang mana Bupati pada acara pembukaan Porkab dan Popda itu sebagai Insepektur upacara tersebut, setelah itu dalam pidatonya Bupati menyampaikan, “Pekan olahraga kali merupakan pekan olah raga Porkab dan Popda Bondowoso III 2014, pembinaan atlet yang di lakukan KONI harus lebih instensif, agresif, dan progresif agar Bondowoso mampu meliputi level regional, paling tidak pada Cabor yang menjadi

masyarakat diikuti dengan peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

4) Mencari obyek bagi sumbersumber penerimaan baru yang memliki potensi besar. 5) Memperluas

andalan selama ini”, tuturnya.

Dengan menyelenggarakan Porkab dan Popda ini Bupati menambahkan, “Sumber atletatlet itu ada di sekolah-sekolah, melalui Popda ini kita bisa menjaring atlet-atlet potensial yang bisa kita bina dan bisa di kembangkan lebih lanjut, dan bisa memberikan kontrobusi yang maksimal di ajang porprov nantinya”, pungkasnya.

Dalam acara Porkab dan Popda tersebut juga hadir KONI Provensi ikut serta mensukseskan acara penbukaan tersbut, sedang ketua KONI Bondowoso dalam acara tersebut menjelaskan, dalam pembukaan Porkab dan Popda Bondowoso III 2014 ini di ikuti oleh 23 kontingen kecamatan se Bondowoso dan antar Cabor ang-

basis obyek pajak daerah dengan melaksanakan pemungutan atas pendaerahan pajak pusat dan provinsi tepat waktu sesuai amanat Undang-Undang 28 Tahun 2009,

gota Koni, olahraga terkandung nilai-nilai disiplin, rajin. sportif, setia kawan, jiwa korsa dan percaya diri, melalui internal Cabor memaksimalkan pembinaan secara berkesinambungan, “Prestasi atlet kita cukup bagus, namun perlu di optimalkan”, jelasnya.

Prestasi yang di capai di antaranya, Cabor atletik, balap sepeda, bela diri, tenis lapangan, tenis meja, Huzaini berharap, even yang melibatkan 1. 500 atlet dan efficial tersebut dapat mencetak atlet berkualitas dan berpeluang mendulang prestasi di jenjang yang lebih tinggi, “Kiat junjung tinggi sportifitas, tingkatkan prestasi menuju Porprov 2015, salam olahraga”, pungkasnya. (yus)

karena secara resmi pendistribusian SPPT telah dimulai sejak penerangan Badan Panutan Pembayaran Pajak 5 Maret 2014. (rud)

Probolinggo

Edisi 141 / VI / 23 - 29 Juni 2014

Bupati Tantri Buka Bimbingan Manasik Haji

Sambutan Bupati Tantri

Probolinggo, SMN - Untuk memberikan bekal pengetahuan dan wawasan terkait dengan manasik haji bagi Calon Jama’ah Haji (CJH) Kabupaten Probolinggo, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo bekerja sama dengan Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Probolinggo menggelar bimbingan manasik haji tahun 2014 di obyek wisata religious Miniatur Ka’bah Desa Curahsawo Kecamatan Gending, Kamis (19/6).

Bimbingan manasik haji bagi calon tamu Allah SWT ini dibuka secara resmi oleh Bupati Probolinggo Hj. P. Tantriana Sari, SE. Kegiatan ini diikuti oleh ratusan CJH Kabupaten Probolinggo yang akan berangkat ke tanah suci tahun ini.

Hadir pada kesempatan tersebut, Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Probolinggo H. Busthami, Rais Syuriyah PCNU Kabupaten Probolinggo KH.

Jamaludin Al Hariri, Ketua Tanfidziyah PCNU Kabupaten Probolinggo KH. Syaiful Hadi, Ketua Tanfidziyah PCNU Kota Kraksaan H. Nasrullah A. Suja’i, Ketua IPHI Kabupaten Probolinggo KH. Ahmad Masrur Nashor, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Probolinggo Hj. Nunung Timbul Prihanjoko dan sejumlah Kepala SKPD di lingkungan Pemkab Probolinggo.

Bupati Tantri menegaskan bahwa bimbingan manasik haji sangatlah penting sebab banyak hal yang harus diketahui oleh para Calon Jama’ah Haji (CJH) antara yang wajib dilakukan dan yang sunnah.

“Saya berharap agar Calon Jama’ah Haji mengikuti jalannya bimbingan manasik haji dengan seksama. Tanyakan apabila ada hal-hal yang kurang dimengerti terkait dengan manasik haji,” ujarnya.

Kepada seluruh calon jamaah

haji, Bupati Tantri mengajak untuk mensyukuri nikmat tersebut, sebab tidak semua orang mendapat kesempatan untuk menunaikan ibadah haji.

“Tidak semua orang mendapatkan kesempatan untuk menunaikan ibadah haji ke tanah suci. Mari kita syukuri nikmat ini, karena bapak-bapak dan ibu sekalian telah mendapat panggilan dari Allah SWT,” lanjutnya.

Lebih lanjut Bupati Tantri meminta agar para calon tamu Allah ini senantiasa menjaga kesehatannya. Sebab ibadah haji ini merupakan ibadah fisik.

“Selain tim medis Kemenag, Pemkab Probolinggo juga akan mengirimkan tenaga dokter, perawat dan pendamping untuk melayani jama’ah haji selama berada di Mekkah dan Madinah,” terangnya.

Sementara H. Busthami menjelaskan, jumlah calon jamaah haji Kabupaten Probolinggo yang akan berangkat ke tanah suci tahun ini sebanyak 570 jama’ah.

Bimbingan manasik haji ini merupakan persiapan salah satu komponen penting agar menjadi haji yang mabrur.

“Saya menyampaikan terima kasih kepada Pemkab Probolinggo yang telah menggelar bimbingan manasik haji massal. Semoga pengetahuan ilmu manasik haji ini bisa mengantarkan calon tamu Allah menjadi haji yang mabrur,” ungkapnya. (edy)

Walikota Probolinggo Menutup Secara Resmi Semipro 2014 Probolinggo, SMN - Seminggu di Kota Probolinggo atau yang lebih dikenal Semipro yang dilaksanakan oleh Pemerintah kota probolinggo hari ini secara resmi ditutup oleh Walikota Probolinggo Hj. Rukmini SH. MSi, (21/6).

Hadir dalam acara pembukaan tersebut diantaranya Mantan Walikota yang selaku ketua umum Semipro HM. Buchori. SH. MSi, Wakil Walikota HM. Suhadak SPd beserta Isteri, Setda kota beserta Isteri, Komandan Kodim 0820 beserta Isteri, Kapolres kota Probolinggo beserta Isteri, Ketua MUI, Ketua DPRD beserta Isteri, Kajari, Ketua PN, Kepala Dinas dan Undangan lainnya, Sebelum acara penitupan Semipro 2014 secara resmi acara diawali dengan tampilnya para pejabat pejabat kota Probolinggo, dan tidak ketinggalan penampilan Walikota Hj. Rukmini dan Suami HM. Buchori.

Seminggu suadah gelaran Semipro yang telah menampilkan ber-

bagai kegiatan dengan aneka ragam Seni Budaya, Kuliner, dan macam macam kegiatan lainnya.

Ketua Panitia Penyelenggara acara Semipro,Sumarji Sarsono Melaporkan bahwa dalam kegiatan Semipro tahun 2014 kali ini telah dilaksanakan dengan sukses.

Sumarji, juga melaporkan bahwa 43 kegiatan telah dilaksanakan dengan baik dan lancer.

Lebih lanjut Sumarji mengungkapkan yang menjadi catatan disini bahwa terkait PKL yang berdagang di agenda Semipro kali ini Omsetnya agak berkurang beda dengan tahun sebelumnya, ini disebabkan karena penyelenggaraannya tepat pada tanggal tua.

Dalam sambutannya diacara penutupan Walikota Probolinggo Hj. Rukmini SH. MSi mengatakan, “Saya merasa bangga selama satu minggu telah ditampilkan berbagai kegiatan terutama penampilan kesenian yang malam ini tampil dan mudah-mudahan kita dapat bertemu

Walikota Probolinggo Hj. Rukmini SH. MSi didampingi suami HM. Buchori SH.MSi, saat melepas Pawai Budaya. (dok.15/6/14)

Penyerahan beasiswa GN-OTA

anak usia sekolah, khususnya yang berasal dari keluarga tidak mampu dan anak yang berada di daerah terpencil agar mengikuti dan sekaligus menamatkan pendidikannya minimal sampai dengan pendidikan dasar 9 (sembilan) tahun,” ungkapnya.

Sementara Bupati Tantri menyambut baik kegiatan pemberian bantuan beasiswa yang digagas oleh GN-OTA Kabupaten Probolinggo ini dalam kepeduliannya terhadap pendidikan umum maupun pendidikan yang berbasis keagamaan.

“Semoga ke depan ada terobosan dari GN-OTA untuk meningkatkan pemberian bantuan beasiswa ini sehingga tidak hanya mengandalkan dana APBD saja.

Mudah-mudahan bantuan bea-

siswa ini bisa memenuhi kebutuhan sekolah. Belikan buku dan peralatan sekolah lainnya,” ungkapnya.

Menurut Bupati Tantri, hari ini tuntutan rakyat kepada pendidik adalah kualitas dan profesionalisme guru. Guru tidak hanya mengajar saja, tetapi yang terpenting mampu mendidik yang bertujuan agar moral anak jauh lebih baik dari orang tuanya.

“Saya meminta agar bantuan beasiswa ini disyukuri dengan cara terus belajar yang rajin. Hari ini dan ke depan harus lebih semangat dibandingkan kemarin.

Jadilah anak yang berbakti kepada orang tua. Akhlak dan ilmu adalah bekal utama dan wajib dimiliki oleh anak,” pungkas Bupati Tantri. (edy)

Musik Jass Museum Semipro Dibanjiri Pengunjung Para pemandu acara musik jass dan Stand up comedi saat memandu acara di halaman Musium kota Probolinggo. (dok 18/6)

Probolinggo, SMN - Musik JASS yang di gelar di depan museum kota Probolinggo dalam rangka SEMIPRO (Seminggu di kora Probolinggo) tahun 2014 (18/6) lalu Dibanjiri pengunjung.

Seperti kita ketahui music yang beriramakan jass ini memang banyak dipenggemarnya utamanya kawula muda, walaupun ada juga sebagian kalangan orang tua.

Dalam pagelaran music JASS kali ini digelar gabungan dengan Stand Up Comedi hasil audisi beberapa hari yang lalu.

Tampak hadir dan menikmati gelaran music

JASS dan Stand up comedi selain ribuan muda mudi masyarakat Probolinggo, juga hadir Sekretaris Daerah Kota Drs.H.Johny Harianto. MSi, dan Kepala Dinas Pertanian Ir. Yudha dan keluarga selaku tamu kehormatan.

Acara tersebut diawali dengan berapa tampilan lagu lagu yang dibawakan oleh musisi jass kota probolinggo dan dilanjutkan penampilan para 3 komidian, yang sangat mengudang tawa para hadirin, setelah itu acara dilanjutkan dengan lagu lagu dan diakhiri dengan pengumuman juara Stand Up Comedi. (edy/adv semipro)

Walikota Probolinggo Hj. Rukmini SH. MSi saat menabuh gong pertanda secara resmi acara SEMIPRO 2014 Di Tutup. (dok21/6)

di Semipro tahun depan”.

Lebih lanjut Hj. Rukmini, mengungkapkan mewakili Pemerintah kota mengucapkan terimakasih kepada panitia penyelenggara, kepada

masyarakat, kepada sponsor, dan ditekankan kepada Satuan Kerja Pemerintah Daerah untuk Lebih giat lagi mempersiapkan Semipro tahun depan agar lebih baik lagi. (edy/adv semipro)

Pawai Budaya Nusantara Menuju Probolinggo Semakin Luar Biasa

700 Siswa Terima Bantuan Beasiswa GN-OTA Probolinggo, SMN - Sebanyak 700 siswa/siswi SD/MI dan SMP/MTs dari keluarga tidak mampu di Kabupaten Probolinggo menerima bantuan beasiswa GN-OTA (Gerakan Nasional Orang Tua Asuh), Kamis (19/6) di obyek wisata Miniatur Ka’bah Desa Curahsawo Kecamatan Gending.

Total bantuan yang diserahkan sebesar Rp. 155 juta dengan rincian 200 siswa SD masingmasing menerima Rp. 200 ribu, 200 siswa MI masing-masing menerima Rp. 200 ribu, 150 siswa SMP masing-masing menerima Rp. 250 ribu dan 150 siswa MTs masing-masing menerima Rp. 250 ribu.

Bantuan tersebut diserahan secara simbolis oleh Bupati Probolinggo Hj. P. Tantriana Sari, SE kepada empat orang siswa/ siswi perwakilan penerima di sela-sela Pembukaan Bimbingan Manasik Haji tahun 2014.

Ketua GN-OTA Kabupaten Probolinggo Hj. Nunung Timbul Prihanjoko mengungkapkan kegiatan ini digelar dengan tujuan memasyarakatkan gerakan nasional orang tua asuh sebagai upaya untuk mengembangkan, meningkatkan serta membudayakan kepedulian, peran dan tradisi masyarakat sebagai orang tua.

“Selain itu membantu anak-

5

Probolinggo SMN - Agenda Semipro 2014 (Seminggu di Kota Probolinggo) hari ke dua, (15/06), diselenggarakan pawai budaya yang mengambil start di depan kantor pemerintah kota Probolinggo Jl.Panglima Sudirman dan finis di Alun-alun Kota Probolinggo.

Hadir dalam acara tersebut antara lain Walikota Probolinggo HJ. Rukhmini Buckori SH Msi. selaku ketua umum Semipro 2014 dan HM. Buchori SH.MSi, Wakil walikota Probolinggo HM Suhadak SPd, beserta istri, Panitia Penyelenggara DRS. Endro Suroso Msi., wakil bupati kabupaten banyuwangi, wakil bupati blitar, ketua DPRD Kota Probolinggo beserta istri, dari unsur forum koordinasi pimpinan daerah kota Probolinggo, sekertaris daerah kota Probolinggo beserta istri, para pimpinan satuan kerja

dilingkungan pemerintah kota Probolinggo, para undangan dan masyarakat kota probolinggo.

Acara tersebut diawali oleh sambutan dari Ketua Panitia Penyelenggara, Drs Endro Suroso Msi., Drs. Endro Suroso mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pada semua pihak yang telah berpartisipasi untuk memeriahkan acara hingga dapat berjalan dengan baik dan lancar.

Selanjutnya Panitia Penyelenggara melaporkan badwa pawai budaya SEMIPRO 2014 adalah tugas pemerintah bidang seni budaya untuk menggali, melestarikan, dan mengembangkan seni budaya bangsa sebagai upaya cipta, rasa, karsa yang mempunyai corak beraneka ragam yang tidak dimiliki oleh bangsa lain didunia, oleh sebab itu pemerintah kota Probolinggo meng-

agendakan pawai budaya sebagai sarana melestarikan budaya bangsa.

Menurut Endro Pawai budaya tersebut terselenggara sesuai surat keputusan Walikota Probolinggo, tentang panitia penyelenggara Semipro 2014, maksud dan tujuan diselenggarakannya pawai budaya ini adalah sebagai wujud kepedulian pemerintah kota Probolinggo memeberikan hiburan kepada masyarakat dan sekitarnya, melestarikan seni budaya bangsa, memberikan ajang bagi para seniman untuk mengekspresikan sekaligus menampilkan keterampilannya dan sebagai upaya untuk memupuk rasa persaudaraan para seniman berbagai daerah, mengemas pawai budaya sebagai daya tarik wisata sekaligus untuk memeriahkan acara Semipro 2014, Dalam pawai buda jumlah peserta pawai budaya yang mengikuti acara hari ini sebanyak 45 kontingen yang terdiri dari 8 peserta dari berbagai daerah antara lain dari Kabupaten Banyuangi, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Malang, Kabupaten Sampang, Kabupaten Gresik, Kabupaten Kediri, dan terakhir Kota Blitar.

Sedangkan 30 peserta dari satuan kerja dilingkungan pemerintah kota Probolinggo, ditambah 7 peserta dunia industri dan organisasi kemasyarakatan,dengan tema yang diambil pada pawai budaya kali ini adalah melalui pawai budaya nusantara Semipro 2014 dapat diga-

lang rasa kebersamaan untuk mewujudkan perkembangan budaya Lokal di Kota Probolinggo.

Walikota Probolinggo, Hajah Rukhmini Buchori SH Msi., mengatakan bahwa Semipro ini adalah sebagai tontonan untuk warga Probolinggo dan sekitarnya, menggali seni budaya kota probolinggo, menjunjung tinggi nilai budaya kota Probolinggo, mengembangkan dan melestarikannya budaya di Indonesia serta sebagai Ikon kota Probolinggo, HJ. Rukhmini juga mengatakan bahwa Semipro ini diadakan untuk mengisi hari libur anak-anak sekolah dan merupakan upaya dari pemerintah kota Probolinggo untuk mengangkat keanekaragaman budaya yang ada, dengan harapan melalui pawai budaya ini masyarakat lebih mengenal budaya Indonesia. “Semoga Semipro yang ke 6 kalinya ini dapat memeriah dan menjadi hiburan bagi warga kota Probolinggo”.

Walikota menghimbau kepada msyarakat tang menonton pawai agar jaur yang dilalui pawai budaya jangan sampai terganggu, agar bisa lancar mulai dari stard sampai finis.

“Saya mengucapkan terima kasih atas partisipasi peserta kontingen dari luar daerah dalam rangka ikut meramaikan acara Semipro 2014 ini dan semoga Probolinggo menjadi Rumah Kedua”. (edy/ adv.

Semipro)

Dinas Pendidikan Kota Probolinggo Gelar Expo dalam Rangka SEMIPRO TH 2014 Probolinggo, SMN - Dalam rangka memeriahkan Semipro (Seminggu di Kota Probolinggo) tahun 2014 Dinas Pendidikan kota Probolinggo menggelar expo pendidikan, yang bertempat di Gedung Islamic Centre (16/6) lalu.

Acara tersebut secara simbolis dibuka oleh Walikota Probolinggo Hj.Rukmini SH. MSi, dan dihadiri oleh Wakil Walikota, Setda, Asisten, dan seluruh kepala dinas dan kabag di jajaran Pemerintah kota Probolinggo.

Kepala Dinas Pendidikan kota Probolinggo Drs. Endro Suroso MSi, dalam kesempatan tersebut mengatakan Expo Pendidikan tersebut pada intinya untuk menggalang partisipasi sekolah sekolah sebagai ajang Promosi dan menam-

pilkan Inovasi inovasi yang ada di sekolah tersebut, agar bisa men dapatkan kepercayaan dari masyarakat tentang mutu pendidikan yang dimiliki lembaga sekolah tersebut.

Drs. Endro Suroso, Juga menjelaskan bahwa untuk Expo Pendidikan kali ini diikuti oleh 46 Stand, yang terdiri dari lebaga sekolah yang ada di kota Probolinggo mulai dari SMP, SMA, SMK, dan juga ada dari dewan pendidikan, Persatuan Guru Taman Kanak kanak, MKKS, dari swasta maupun Perguruan tinggi, expo tersebut akan digelar selama tiga hari.

Dikesempatan lain Drs. Endro mengatakan, “Expo Pendidikan ini untuk memberikan informasi

Kepala Dinas Pendidikan Drs. Endro Suroso MSi, saat mengunjungi salah satu stand SMK, di Expo Pendidikan. (dok. Edy, 16/6)

kepada masyarakat, agar mengetahui pelayanan pendidikan di kota Probolinggo, bagi sekolah ini sebagai sarana Promosi terkait Program program sekolah dan Tingkat kemajuan yang dicapai sekolah tersebut”.

Expo Pendidikan kali ini sangat menarik pengunjung terlihat seluruh stand yang ada banyak di padati oleh peminat, terutama para pelajar dan

para guru, juga masyarakat kota probolinggo.

Diexpo ini lembaga sekolah banyak menampilkan kreatifitas, inivasi terbaru, yang menjadi andalan lembaga sekolah, oleh sebab itu banyak ditawarkan kepada masyarakat untuk bergabung dan mendaftarkan anak anaknya ke lembaga sekolah tersebut. (edy/adv semipro)

6

Fokus

Edisi 141 / VI / 23 - 29 Juni 2014

Wali Kota Madiun Bambang Irianto

Dunia Pendidikan Tercoreng Lagi

Buka Pameran Produk Unggulan

Lakukan Pelecehan Seksual, Oknum Guru SMP Dilaporkan Ke Polisi

Wali Kota Madiun potong pita

Madiun, SMN - Wali Kota Madiun Bambang Irianto membuka pameran produk unggulan dalam rangka pembukaan rapat kerja Wali Kota musyawarah ke-10 Komisariat Regional IV Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Nusa Tenggara Timur (NTT) di alon-alon Madiun Selasa, 17 Juni 2014 lalu.

Sedangkan untuk rapat kerja Wali Kota Regional IV

Jawa Timur Dr. Idrus Ahmad atas nama Gubernur Jawa Timur.

Menurut Bambang Irianto Wali Kota Madiun dalam pameran produk unggulan kali ini Kota Madiun tetap mengenalkan produk unggulannya nasi pecel (sambal pecel) yang sudah menjadi IKON Kota Madiun. selain itu pula mengenalkan jajanan madu mongso, batik tulis, lempeng (krupuk

madu mongso, batik tulis, lempeng (krupuk puli) dan roti Bluder kata Wali Kota Madiun Bambang Irianto disela-sela stand pameran kepada wartawan tetap menjadi IKON dan akan dilestarikannya.

Diberitakan sebelumnya rapat kerja 13 Wali Kota musyawarah ke-10 Komisariat Regional IV Jawa Timur, Bali, NTB, dan NTT dalam Maskomwil Apeksi (Asosiasi Pemerintahan Kota Seluruh Indonesia) yang digelar di Kota Madiun mulai tanggal 17-19 Juni 2014 diikuti oleh 13 Wali Kota diantaranya : 1) Wali Kota Madiun, 2) Wali Kota Mojokerto, 3) Wali Kota Surabaya,

Usai pembukaan Muskomwil Regional IV Jawa Timur, Bali, NTB, dan NTT serta pameran produk unggulan dari masing daerah 13 Kota yang hadir sore harinya dilanjut pawai budaya dari masingmasing daerah dan kota untuk menampilkan ciri khas masingmasing daerah dan kota yang hadir dalam Muskomwil Apeksi di Madiun yang begitu memukau pengunjung dan penonton yang melihatnya.

Dalam pawai budaya ini dipimpin oleh Prabu Siliwangi diperankan oleh Maidi Sekda Kota Madiun dan Ratu Subanglarang oleh istri Maidi.

Beliau begitu gagah berani

Wali Kota Madiun terima wayang dari SEKDA Maidi

Prabu Siliwangi dan Ratu Subanglarang

Jawa Timur, Bali, NTB, dan NTT dibuka oleh Asisten Pemerintah SETDA Provinsi

puli) dan roti bluder yang menjadi ciri khas Kota Madiun.

Nasi pecel (sambal pecel)

4.)Wali Kota Kediri, 5) Wali Kota Blitar, 6) Wali Kota Malang, 7) Wali Kota Batu, 8) Wali Kota Pasuruan, 9) Wali Kota Probolinggo, 10) Wali Kota Denpasar, 11) Wali Kota Kupang, 12) Wali Kota Mataram dan 13) Wali Kota Bima.

Dalam rapat kerja Apeksi ini telah menelan dana sekitar 1,6 milyar dihadiri oleh ke-13 Wali Kota atau yang mewakilinya berlangsung sangat aman lancar dan sukses.

berwibawa dan istrinya begitu cantik rupawan.

Kota Madiun telah menampilkan seluruh SKPD, BUMD, gabungan siswa SD, SMP, SMA, SMK yang ada di Kota Madiun.

Prabu Siliwangi (Maidi) dalam perjalanan pawai budaya telah menyerahkan wayang Werkudoro kepada Wali Kota Madiun Bambang Irianto se-bagai simbol kepemimpinan sebagai Wali Kota Madiun. (sy/adv)

Musyawarah ke-10 Komisariat Wilayah Regional IV APEKSI 2014 di Kota Madiun

SEKDA Kota Madiun Maidi buka rapat APEKSI

Madiun, SMN - Musyawarah ke-10 Komisariat Wilayah Regional IV Asosiasi Pemerintahan Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) 2014 dengan tema : Strategi Penetaan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) dalam Upaya Peningkatan Pertumbu-

hidup yang layak dan ekonomi menjadi tambah mapan, tambah baik dan sejahtera.

Dalam musyawarah ke-10 Komisariat Regional IV 2014 ini selain membahas PKL dan solusinya juga pembentukan pengurus baru APEKSI. Pengurus lama yang semula dijabat oleh Wali Kota Kedirin Abdulah Abu Bakar, akan tetapi dalam pemilihan kali ini yang menjadi Ketua APEKSI adalah Bambang Irianto Wali Kota Madiun sedangkan Wakil Ketua dijabat oleh Wali Kota Kupang.

Untuk musyawarah rapat

han Ekonomi Daerah.

Wali Kota Madiun Bambang Irianto dalam sambutan dan pemaparannya dalam penataan dan pemberdayaannya PKL dengan gamblang dan jelas yang intinya bahwa PKL jangan sampai dimusuhi disiasiakan apalagi digusur tanpa

Kapolres Madiun Beri SIM Gratis Kepada Siswa Berprestasi Madiun, SMN - Kapolres Madiun, Jawa Timur, memberikan apresiasi terhadap siswa SMA/SMK di Kabupaten Madiun yang berprestasi dengan cara memberikan surat ijin mengemudi (SIM) secara gratis, Kamis (19/6/ 2014).

Dari 9 berprestasi, 6 siswa mendapatkan SIM gratis dari Kapolres Madiun, AKBP Rakmad Setyadi. Karena satu siswa sudah memiliki SIM C dan dua lainnya berdomisili di luar Kabupaten Madiun. Yakni Kabupaten Magetan dan Ponorogo.

“Sebelum mendapatkan SIM C, mereka juga harus menjalani tes kesehatan, tulis dan praktek. Hasilnya, mereka dinyatakan lulus,” kata Kapolres Madiun AKBP Rakhmad Setyadi, kepada wartawan, Kamis (19/6/2014).

Sebenarnya, SIM C yang diterima 6 siswa ini tidak gratis.

Karena harus membayar biaya resmi sebagai Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP). Tapi semua biaya sepenuhnya ditanggung Kapolres Madiun.

“Karena sudah SIM C, kami harapkan dalam berkendara lebih berhati-hati. Taati segala rambu-rambu lalu lintas, berkendara dengan baik di jalan,” tambah AKBP Rakhmad.

Selain sebagai wujud apresiasi terhadap siswa yang prestasi, papar AKBP Rakhmad, kegiatan ini sekaligus sebagai rangkaian kegiatan HUT Bhayangkara yang jatuh pada tanggal 1 Juli mendatang. Selain itu, agar para siswa lain termotivasi untuk lebih giat belajar.

“Harapan lain, kegiatan ini dapat dijadikan sebagai ‘virus’ untuk menyampaikan tertib berlalu lintas atau menjadi duta lalu lintas bagi diri sendir4 hingga lingkungan,” papar AKBP Rakhmad.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten, Suhardi, mengatakan, pemberian SIM C terhadap anak didiknya, merupakan sebuah penghargaan yang tiada tara nilainya. Selain itu, merupakan kenangan yang sangat berarti bagi peraih nilai tinggi dalan Unas.

“Pemberian SIM C bagi peraih nilai Unas tinggi tingkat

Ilustrasi

Madiun, SMN - Darius Iskandar, salah satu guru sebuah SMP di Kecamadan Saradan, Kabupaten Madiun Madiun, Jawa Timur, dilaporkan ke polisi karena diduga melakukan pelecehan seksual terhadap siswinya sendiri, NH (14 tahun).

Pelecehan yang dilakukan Iskandar, tidak hanya terjadi di luar sekolah saja. Namun juga di lingkungan sekolah.

Tak terima atas perbuatan sang guru, kemudian NH mengadu kepada orang tuanya. Seterusnya, orang tua NH melaporkan kejadian yang menimpa putrinya ke polisi.

Kapolres Madiun, AKBP Rakhmad Setyadi, mengatakan, baik pelaku maupun korban, masih menjalani pemeriksaan intensif di unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA).

“Masih dilakukan penyelidikan oleh unit PPA,” kata Kapolres Madiun, AKBP Rakhmad Setyadi, kepada wartawan, Kamis (19/6/2014).

Diduga, yang menjadi korban pelecehan Iskandar, tidak hanya satu siswi. Tapi lebih dari satu. Namun mereka enggan melapor dengan alasan malu.

Terpisah, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Madiun, Suhardi, mengatakan, jika terbukti melakukan pelecehan terhadap siswinya, Iskandar akan ditindak tegas.

“Kalau memang nanti terbukti, akan kita tindak tegas.

Membuat malu dunia pendidikan saja,” kata Suhardi, kepada wartawan, Kamis (19/6/2014). (SY)

SMA/SMK di Kabupaten Madiun, memang baru kali ini. Kami sampaikan terima kasih atas apresiasi yang diberikan olei Kapolres,” kata Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Madiun, Suhardi, saat mendampingi para siswa di Mapolres. (SY)

SMK Negeri 1 Gerih

Sekolah Desa Prestasi Nasional

Penyerahan bantuan dari Bupati kepada Kepala SMKN 1 Gerih

Ngawi, SMN - Dalam rangka kunjungan kerja dan doa bersama Bupati Ngawi yang diadakan di SMKN 1 Gerih Kecamatan Gerih Kabupaten Ngawi pada hari Selasa, 17 Juni 2014 lalu sangatlah meriah.

Hadir dalam acara tersebut, Bupati

Ngawi Ir. Budi Sulistyono beserta jajarannya diantaranya, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ngawi, Bapak Abimanyu dan para guru-guru, Camat, dan Kades serta siswa-siswi SMKN 1 Gerih.

Acara yang dimulai dengan pem-

bacaan Doa Isthigozah dipimpin oleh KH. Abdul Salam, pengasuh Pondok Pesantren Al-Barokah, Kendal sangatlah khusyuk dan khidmat.

Sementara itu Bupati memberikan sambutannya menerangkan asal-usul berdirinya SMKN 1 Gerih yang awalnya hanya ada 30 murid, dan gedungnya juga nunut/ndompleng SD sekitar 3 tahun mulai 2008-2011.

Tetapi berkat dukungan semua jajaran pendidikan dan Pemerintah Daerah, akhirnya SMKN 1 Gerih, mempunyai Gedung baru dan muridnya mencapai ratusan. Bupati juga mengatakan bahwa kita sepakat untuk mengoptimalkan anak-anak Sekolah Menengah Kejuruan supaya nantinya lulus sekolah langsung dapat bekerja. Dia juga berpesan kepada para Guru agar meningkatkan karakter mental anak didiknya, supaya kedepan lebih baik.

Selesai memberikan sambutan, Bupati menyerahkan bantuan satu (1) unit mobil untuk praktek sekolah yang diterima langsung oleh Kepala SMKN 1 Gerih Bapak Eko, dengan disertai tepuk tangan para tamu undangan yang hadir. (Athor)

Peranserta Kepala Sekolah Terhadap Mutu Pendidikan Wali Kota Madiun Ketua APEKSI baru

Wali Kota Kediri Ketua APEKSI lama

Kapolres Madiun bersama siswa berprestasi SMA/SMK di Kabupaten Madiun

ada solusi, sama saja menelantarkan PKL yang akibatnya menambah jumlah pengangguran baru dan dampaknya akan fatal.

Yang dilakukan Wali Kota Madiun Bambang Irianto sekarang ini akan menata dan memberdayakan PKL tersebut agar bisa memperbaiki taraf

kerja Wali Kota ke-11 Regional IV tahun 2015 akan dilaksanakan di Kota Malang Jawa Timur. Sebagai penutupan musyawarah dan rapat kerja Wali Kota (APEKSI) ini semua peserta APEKSI diajak City Tour di Sarangan Magetan dan kembali ke kotanya masingmasing. (sy/adv)

Pamekasan, SMN - Kepala sekolah didalam meningkatkan mutu pendidikan di lembaganya, posisi dan peran pimpinan selalu sangat sentral.

Bahkan maju dan mundurnya lembaga pendidikan di sekolah sangat tergantung pada sejauh mana pimpinan mampu berimajinasi untuk memajukan lembaganya.

Demikian pula dalam konteks sekolah sebagai organisasi, maka posisi kepala sekolah juga sangat penting dalam memajukan lembaga yang dipimpinnya. Yang jelas sejauh mana rasa tanggung jawab sebagai Kepala sekolah sesuai fungsinya. Bila mutu pendidikan di suatu sekolah hendak diperbaiki, maka kunci Utamanya ada pada kepemimpinan yang kuat.

Salah satunya adalah Lembaga Pendidikan SDN. Teja Barat III Kab. Pamekasan-

Kepala SDN Teja Barat III , Sulaiman, S.Pd

Madura yang hanya mempunyai jumlah murid 94. Namun realitanya SDN. Teja Barat III justru tidak kalah dengan lembaga pendidikan yang lainnya, baik mutu pendidikan ataupun gedung sekolahannya.

Kepala SDN. Teja Barat III Sulaiman, S.Pd. Kepada (Suara Media Nasional) mengatakan “walau jumlah murid di SD kami sedikit namun

kami bersyukur karena sejak kami menjabat menjadi Kepala Sekolah selalu mengutamakan membangun kebersamaan dengan dewan guru, Komite, dan juga masyarakat setempat.

Dan tak kalah pentingnya apalagi terkait dana bantuan pemerintah seperti Dana BOS, BSM, dan juga yang lainnya kami disini berusaha transparan agar sesuai juknis perun-

tukannya.

Lebih lanjut beliau menambahkan, “Semua itu berkat kesinergian dan Kerja sama yang baik dengan guru yang ada serta tidak terlepas dari kejujuran, puasa (tidak makan uang sekolah) . Serta kembali ke niat tulus dan ikhlas, terang, Pria sederhana asal pamekasan ini. (ali s)

Ponorogo

Edisi 141 / VI / 23 - 29 Juni 2014

Lomba Tingkat Provinsi KRPL

Desa Grabahan Wakili Kabupaten Magetan Magetan, SMN - 17 Juni 2014 lalu membahas tentang peningkatan perekonomian masyarakat tentunya, yang diwujudkan dengan adanya pelatihan-pelatihan juga bantuan sebagai contoh-contoh dari dinas yang diberikan kepada warga masyarakat untuk bisa melaksanakan program yang dimaksud dan menjadikan tujuan di program pemerintah.

Dengan adanya bentuk pelatihan dan bantuan benih bermacam-macam Holticultura (55 macam benih) nantinya untuk kedepan bisa membantu keluarga dalam memenuhi kebutuhan makanan nabati dan hewani, bagi keluarga, tanpa harus mengurangi lahan penanaman di persawahan, namun lokasi penanaman di alihkan di pekarangan tiap-tiap rumah tangga untuk pengerjaannya fokus di berikan untuk kegiatan sehari-hari yang dikerjakan ibu-ibu rumah tangga.

Kegiatan yang dicoba oleh ibu-ibu rumah tangga desa Grabahan ternyata sukses dengan hasil-hasil penanaman dan pemeliharaan ikan lele hingga akhirnya di putuskan sebagai wakil desa dari kecamatan Karangrejo untuk mengikuti lomba tingkat provinsi, yang dihadiri oleh tim penilai tingkat provinsi yang terdiri 4 orang.

Kedatangan Ketua tim penilai tingkat provinsi Ir. Anang Muhariyanto, M.Si. disambut oleh

grup Drum band oleh SDN 1 Grabahan. Awal mulai acara sambutan diberikan oleh Kepala Badan Ketahanan Pangan Kab. Magetan Hj. Darwastuti DH. M.Si, inti sambutan penyerahan dari BKP Kab. Magetan di taruh di desa Grabahan. Berkesinambungan sambutan Kepala desa Grabahan Bambang Wahyu Santoso intinya mengucapkan terima kasih atas kepercayaan dan bantuan benih, mesin semprot penetas dan alat-alat perkebunan lain yang secara langsung sampai membantu warga Grabahan dalam meningkatkan ekonomi para warganya. Bentuk kebutuhan sayuran dan hewan (ikan) berlanjut.

Ketua Tim Penilai Tingkat Provinsi Ir. Anang Muhariyanto,

Kegiatan belajar mengaji

M.Si, dalam sambutannya mengucapkan terima kasih meriahnya sambutan dari grup dram bund putra-putri siswa SD dan membahas tentang pengadaan rumah pangan, untuk ketentuan menang tidaknya Tim penilaian melihat lokasi-lokasi lapangan tentang penanaman Holticultura dan pemeliharaan kolam ikan yang ada.

Demikian tim penilai yang disertai Ibu PKK dari daerah Kab. Magetan dan warga desa Grabahan menganalisa kesuksesan hasil pelatihan-pelatihan penanaman oleh warga desa Grabahan yang dibantu oleh Dinas Pertanian, Dinas Perikanan (Peternakan) dan Dinas Badan Ketahanan Pangan dari pemerintah Kabupaten Magetan. (eko s)

2009 tanggal 2 Maret 2009 dan berstatus tanah wakaf dengan Surat/Ikrar Wakaf No. 10.1/03/09/ 1994 diketahui Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan.

Secara budaya memberi dampak positif membentuk culture masyarakat Religi secara ekonomi, membuka lapangan kerja mening-katkan penghasilan masyarakat (berdiri kantin, dan kios-kios) untuk memenuhi kebutuhan para santri.

LTI Al-Haqqi Sidoreji mempunyai visi dan misi. Visinya, LTI Al-Haqqi Sidorejo menjadi wadah untuk berdakwah membentuk cultur dan beriman kepada Allah SWT, berakhlak mulia, cerdas dan berprestasi dalam bingkai ahlusunnah wal jamiah.

Misinya: 1) Mendidik santri dengan cultur beriman kepada

Allah SWT. 2) Mendidik santri untuk berdakwah dengan akhlak mulia. 3) Mendidik untuk berdakwah dengan memiliki kecerdasan (SQ, EQ dan IQ). 4) Mendidik santri untuk selalu berdakwah dengan selalu berprestasi dalam kehidupan.

Penilaian program satu atap 8 tahun (PAUD melanjutkan ke RA 1 tahun melanjutkan ke MI 6 tahun, pendidikan PAUD wajib hafal asmaul husna (99 asma Allah). RA wajib hafal doa harian secara benar , MI wajib hafal Juz amma (Juz ke 30), surat Yasin, Surat Kahfi Surat Wa’qiah, Surat Ar-rohman dan hafal, al-qur’an secara binazdor. Fasilitas gedung, proses pembangunan (status pinjam tempat), buku pelajaran pegangan santri gratis, papan tulis, menggunakan melamin, meja belajar menggunakan dengar lainnya dalam proses penyempur-naan.

Diberitahukan kepada masyarakat untuk mengajak bagi yang mempunyai anak yang cukup usia untuk pendidikan di sekolah LTIAL-Ahaqqi siap untuk memberikan fasilitasnya, dan bagi Dermawan dari kalangan bawah sampai tertinggi pejabat yang rela atau mempunyai keinginan membantu dana dalam proses pembangunan LTI-Al-Haqqi bias contact person keapda Ustadz Toha Nur Wajid Abdullah Bin Nurhamid (081359 717987) seluruh pengurus LTIAl-Haqqi mengucapkan terima kasih. (Eko.s)

Perbaikan Taman di Gedangan dan Aloha yang Tak Terawat Sidoarjo, SMN - Sejumlah taman makrak yang tak terawat dan tempat monumen yang tak terurus menjadi perhatian Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kabupaten Sidoarjo.

DKP akan segera melakukan perbaikan taman terawat yang dinilai kurang sedap dipandang.

DKP kini melakukan inventarisir sejumlah taman maupun monumen bersejarah yang perawatannya kurang tersentuh.

Kepala Dinas DKP Bahrul Amig menyatakan, taman kota

Polres Ponorogo Gelar Lomba Pancing Perebutkan Kapolres Cup dihadiri oleh Pejabat Polres dan Polsek se-Kabupaten Ponorogo serta segenap peserta lomba pada tanggal 15 Juni 2014 lalu.

Lebih lanjut Kapolres Ponorogo menjelaskan, kita melaksanakan lomba mancing ini dalam rangka menyongsong atau memperingati hari ulang tahun Bhayangkara yang ke-68, lomba memancing ini kita rasakan sudah menjadi tradisi mayarakat Ponorogo yang turun temurun dalam memperingati hari Bhayangkara, kita merespon ini

karena di dalam lomba memancing ini ada keteladanan-keteladanan yang dapat kita ambil yaitu ketrampilan, kesabaran, kerukunan dan menjaga lingkungan air.

Dalam hal ini akan kita terapkan untuk tugas dilapangan, Iwan Juga berharap, “Masyarakat Ponorogo bisa mencontoh hal tersebut dari segi positipnya sehingga terjaga keamanan dan ketertiban yang pastinya menambah persatuan dan kesatuan masyarakat Ponorogo”, pungkas Iwan. (wied)

Kepala Badan Ketahanan Pangan Kab. Magetan Hj. Darwastuti DH. M.Si saat memberikan sambutan

Penyempurnaan LTI AL-Haqqi Desa Sidorejo Sekaligus Penawaran Siswa Baru

Ngawi, SMN - LTI ALHaqqi Sidorejo berdiri pada Kamis, 6 Juni 2013 / 27 Rajab 1434 H yang di prakarsai oleh Ustadz Basuki Toha Nur Wajid Abdullah Bin Nur Hamid dan Ustadz Nurcahyo Nur Fatah Abdullah Bin Sudiro Baihaqi Abdullah Bin haji Sarif Dahlan.

Secara sosial LTI AL- Haqqi Sidorejo keberaadaannya diterima masyarakat dengan Ijin Kades Sidorejo Nomor: 421/57/404.

302.04/2013 tanggal 23 Juli 2013.

Secara hukum, Lembaga Tarbiyah Islamiyah (LTI) AL-Haqqi sudah Ber Akte notaries dengan Nomor 14 tanggal 07 September 2012 sesuai surat keputusan menteri hukum dan hak azasi manusia RI No: C-16.HT.03.02-Th.2007. tanggal 21 September 2007 dan SK KBPN RI No. 2-XVII-PPAT-

7

maupun lainnya yang dinilai perlu ada perbaikan akan segera diperbaiki. “Taman-taman yang di pandang kurang bagus atau sedap dipandang, akan di perbaiki bersama penataan lingkungan sekitar taman,” ucapnya.

Dia menyebutkan, seperti taman monumen di kawasan Gedangan, kini kurang terurus dan akan diperbaiki. Tidak hanya tamannya saja, melainkan lingkungan sekitar taman juga akan dibenahi.

“Di taman monumen Geda-

ngan itu, masak di bawahnya ada dua tempat pijat dan beberapa stand aneka penjual, kan kurang sedap dipandang. Saya sudah berkordinasi dengan pihak AL dan PJKA untuk memperbaiki taman itu. Dan pihak PJKA juga sudah tidak akan mempeRp anjang masa kontrak tanah oleh pemohon,” terangnya.

Selain taman monumen Gedangan, area bundaran aloha dan sekitar monumen pesawat terbang sisi timur rel KA juga akan direncanakan di buat taman atau

Kapolres Ponorogo AKBP Iwan Kurniawan SIK M.Si saat membuka lomba pancing

Ponorogo, SMN - Dalam rangka merayakan HUT Bhayangkara yang ke-68 Polres Ponorogo menggelar lomba pancing ikan, lomba tersebut memperebutkan Kapolres Cup, bertempat di desa

Sirahketeng bedingin kecamatan Sambit kabupaten Ponorogo, dan diikuti oleh 270 peserta lomba, adapun acara tersebut dibuka langsung oleh Kapolres Ponorogo AKBP Iwan Kurniawan Sik Msi yang

Pejabat polres dan Polsek yang hadir

Ponorogo Bebas Pasung Direktur RSUD ponorogo terima Dokumen Bebas Pasung dalam Pencanangan Ponorogo Bebas Pasung oleh Gubernur Jawa Timur

Pak De Karwo saat berpidato

Ponorogo, SMN - Semenjak ditemukannya kampung gila di desa Paringan kecamatan Jenangan dan kampung idiot di desa Sidoharjo kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo, maka banyak perhatian dari para pejabat pusat dan propinsi yang tercurah dan tertuju ke daerah tersebut, bukan hanya dari dalam negeri saja bahkan ada yang dari luar negeri.

Gubernur Jawa Timur yang akrab dipanggil Pak De Karwo tergerak hatinya kepada masyarakat Ponorogo yang menyandang cacat mental dan gangguan jiwa yang dalam penanganannya dipasung oleh keluarganya. Oleh karena itu Pak de Karwo menyempatkan diri untuk mengunjungi tempat tersebut beberapa waktu yang lalu. Dalam kunjungannya Pak De Karwo memberikan bantuan sumbangan beberapa mobil ambulance dan dana untuk perawatan kesehatan jiwa bahkan ada yang dibawa ke RS jiwa Menur Surabaya.

Pakde Karwo dalam kunjungannya yang ke dua di Ponorogo mencanangkan,” Ponorogo Bebas Pasung.” Sesuai dengan Surat Gubernur no 460/11/2014/8 Juni 2014

perihal tentang pembebasan korban penderita sakit jiwa yang dipasung, acara tersebut bertempat di Balai Desa Kemuning kecamatan Sambit yang dihadiri oleh Bupati dan Forpimda kabupaten Ponorogo serta segenap masyarakat tanggal 20/6 kemarin.

Dalam hal ini Pak De Karwo menyerahkan dokumen bebas pasung yang diwakili oleh Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Timur kepada Direktur Rumah Sakit Dr Harjono Ponorogo Drg Prijo Langgeng Tribinuka MM. Lebih lanjut Bupati Ponorogo H.Amin SH menjelaskan, berdasar pendataan dari Dinas Kesehatan kabupaten Ponorogo terutama yang menderita penyakit jiwa sekarang sudah menunjukkan penurunan yang sangat signivikan karena kepedulian dan penanganan dari pemerintah kabupaten Ponorogo, Dan Amin berharap, “Para korban pengidap dan penderita sakit jiwa di Ponorogo ini bisa sembuh dan normal kembali semua sehingga dapat menjalankan aktifitas hidup seharihari dan dapat berkumpul bersama masyarakat dan keluarganya,” pungkas Amin.

Direktur RSUD Dr Harjono Ponorogo saat menerima dokumen Ponorogo bebas Pasung

Sementara itu masih ditempat yang sama, Pak De Karwo mengatakan, saya terima kasih kepada Pemerintah Ponorogo yang mau peduli kepada saudara-saudara saya yang menderita gangguan jiwa dan dapat menjadi contoh untuk daerahdaerah lain, dia juga menegaskan”, tugas Pemerintah itu harus mikir yang tidak dipikir oleh orang lain.”

Tegasnya.

Lebihlanjut Direktur RSUD Ponorogo Drg Prijo Langgeng Tribi-

nuka MM menjelaskan, Ponorogo akan didirikan Rumah Sakit Jiwa yang khusus menangani penderita sakit jiwa, nanti akan dibuat sal-sal khusus sehingga penanganannya mudah dan dia menjelaskan Penyakit jiwa itu disebabkan 10% dari keturunan, Stress itu kalau faktor lingkungan tidak mendukung dia tidak akan jadi kebanyakan orang pinggiran, tapi kalau di kota sedikit itu karena di kota banyak hiburan, pungkas Langgeng. (Wied)

Dugaan Duplikat Buku Nikah KUA Bangsal, Kemenag Kabupaten Mojokerto Geram Mojokerto, SMN - Menindaklanjuti dugaan pungli pembuatan duplikat buku nikah oleh staf KUA Bangsal, Kemenag Kabupaten Mojokerto, Ahmad Rodli memanggil Kepala KUA Bangsal, Kamis (19/6/2014). Tak tanggung-tanggung, Rodli yang geram atas ulah staf KUA Bangsal mengancam akan memecat staf nakal tersebut.

Saat ditemui di kantornya, dengan wajah memerah, Rodli langsung memerintahkan anak buahnya untuk mendatangkan Kepala KUA arena tempat wisata masyarakat, yang dinilai bagus. “Kami terus berkordinasi dengan pihak AL dan pemilik lahan, untuk memperindah daerah sekitar aloha,” tukas mantan Camat Krian dan Taman itu.

Selain sekitar Gedangan dan aloha, masih banyak fasum lainnya yang ada di Sidoarjo, bakal menjadi target untuk perbaikan dalam mendukung pembangunan Sidoarjo seperti yang dikehendaki masyarakat secara luas. (met)

Bangsal, Muhajir. Pemanggilan ini untuk mengklarifikasi dugaan pungli tersebut.

Sekitar pukul 13.00 WIB, Muhajir tiba di kantor Kemenag Kabupaten Mojokerto seorang diri.

Di hadapan awak media, Rodli mengklarifikasi dugaan pungli yang dilakukan anak buah Muhajir kepada Indah Okta. Tak hanya itu, Achmad Chariris yang menyaksikan praktik pungli di KUA Bangsal juga turut hadir.

Dalam pengakuannya, Muhajir

mengaku tidak tahu jika anak buahnya meminta uang senilai Rp 150 ribu dari Indah. Dia berkilah, saat itu dirinya tidak berada di kantornya. “Kemarin (18/6), saya mau ke kemenag kabupaten, saat saya mau meninggalkan halaman kantor saya, salah satu staf saya lari keluar. Dia meminta tanda tangan saya untuk duplikat buku nikah.

Setelah itu saya berangkat. Jadi kalau staf saya menarik biaya, itu tanpa sepengetahuan saya,” kilahnya.

Tak hanya itu, Muhajir juga

berusaha menutupi ulah nakal stafnya. Dia berdalih, anak buahnya tidak pernah menarik biaya administrasi. Uang yang diberikan Indah, menurutnya sebagai ucapan terimakasih atas bantuan stafnya membuatkan duplikat buku nikah beserta legalisirnya. “Barangkali pertimbangannya, yang bersangkutan (Indah) memiliki urusan yang sangat mendesak kemudian memberi uang sebagai ucapan terima kasih”, dalihnya. (cak gun/dtk)

8

Jawa Timur

Edisi 141 / VI / 23 - 29 Juni 2014

Masuki AFTA

Gubernur Lindungi Kaum Kecil Surabaya, SMN - Gubernur Jawa Timur, Dr. H. Soekarwo siap melindungi kaum kecil dalam era Asean Free TradeArea (AFTA) yang mulai diberlakukan pada tahun 2015. Bentuk perlindungan tersebut melalui regulasi dan strategi yang tepat, khususnya dalam bidang ekonomi dan pertanian.

“Konsep pembangunan kami dalam era liberal adalah yang kaum mapan kami berikan fasilitas, tetapi yang kaum kecil kami lindungi. Saya dengan tegas menolak liberalisasi pada kaum kecil, mereka tidak

mungkin berkompetisi dengan yang kaya di era liberal tanpa adanya intervensi dan perlindungan dari pemerintah”.

Ujar Soekarwo saat menandatangani Kerjasama dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) di R. Bhinaloka Kantor Gubernur Jatim, Jl. Pahlawan 110 Surabaya, Kamis (19/6).

Pakde Karwo mengatakan, era AFTA yang liberal memang memberikan keuntungan pada efisiensi, sebab kawasan perdagangan di Asean seolah menjadi satu. Tidak

ada lagi sekat antara negara-negara di kawasan tersebut. Bagi pengusaha besar, hal itu jelas mendatangkan keuntungan tersendiri dari efisiensi biaya transportasi dan lainnya.

Tapi bagi kaum kecil, kondisi itu jelas tidak adil dan berbahaya. Sebab produk-produk impor akan membanjiri pasar di negeri ini. Pengusaha kecil akan semakin tertindas jika tidak memiliki modal untuk mengolah dan mendistribusikan produknya. Akibatnya mereka bisa gulung tikar dan terpaksa menjadi “penonton” bukan sebagai “pemain” atau

Selamatan Desa Berlangsung Meriah Meski Tanpa Dihadiri Bupati

Ancakan sebelum dikirab dalam puncak prosesi Pasuruan, SMN - Desa Kemiri Kecamatan Puspo Kabupaten Pasuruan yang melaksanakan rutinitas setiap tahun sekali berupa bersih desa ini tampak berlangsung meriah.

Dimana dengan diadakan selamatan desa tersebut untuk mengenang dan memperingati leluhur cikal bakal yang lazim disebut babak Astro Bumi yang di makamkan/pesarehannya tepat di dusun Kemiri sedangkan Danyang Maim tempat pesarehannya berada di Dusun Siring Penganti.

Menurut beberapa sesepuh desa Kemiri yang diwakili M. Awal mantan Sekdes Kemiri didampingi Abah Rofi’I yang usianya bisa dibilang paling sepuh di desa Kemiri yakni (100 tahun) juga pernah menjabat sebagai Danton OPR yang saat ini dirubah menjadi jabatan Lin-

mas disamping itu juga pernah menjabat Kepetengan yang era sekarang dirubah menjadi Perangkat Desa. Dengan diadakan bersih desa setiap setahun sekali in bertujuan untuk memohon kepada Allah SWT agar senantiasa masyarakat desa Kemiri dengna kondisi perekonomian yang berlimpah, terciptanya suasana aman, tentram dan kondusif, dan yang paling utama adalah kesehatan bagi seluruh masyarakat khususnya warga Desa Kemiri.

Desa Kemiri memiki 4 dusun yakni Dusun Kemiri, Panglowan, Jawar dan Siring dari masing-masing dusun menyiapkan sajian atau ancakan yang berisi tumpeng dan bermacam-macam buah-buah dan di karak di bawa ke Kantor Desa semuanya di iringi Drum Band yang berbeda sabagai tanda terima kasih

masyarakat kepada leluhur / danyang yang membabat alas/cikal bakal desa Kemiri yakni Danyang Epek alias Astro Bumi dan Bujuk Maim. Selain itu masyarakat juga dihibur oleh pencak silat dan campursari.

Namun panitia dan perangkat desa tampak kecewa dengan dengan tidak hadirnya aparatur pemerintah kecamatan yakni camat, meski sudah diundang. Selaku pejabat wilayah di Kecamatan Puspo dan juga orang nomor satu di Kabupaten Pasuruan H. Irsyad Yusuf, SE, MMA, selaku Bupati Pasuruan juga tidak hadir ditengah-tengah masyarakat yang antusias yamg mengingikan acara tersebut dihadiri seorang Bupati yang dipilihnya dalam acara selamatan desa tersebut.

Pada saat di temui, Sumarlin, Kades Kemiri menuturkan terkait besar serta sumber anggarannya kepada koran ini. Dikatakannya sumber dana untuk biaya selamatan desa dengan jumlah total sebesar Rp. 63. 000. 000, - (Enam puluh tiga juta rupiah) murni swadaya masyarakat yang dikelola oleh panitia dan dipertanggung jawabkan di hadapan BPD, RT/RW dan semua tokoh Kepala Desa cuma sebagai Pembina dan pengwas saja, tidak harus terlibat dalam pelaksanaan acara bersih desa tersebut tandasnya.

Lebih lanjut Kepala Desa berharap kepada semua masyarakat Kemiri dengan diadakan acara bersih desa ini ke depan agar saling menjalin tali silaturahmi dan tali persaudaraan kita semakin erat sekaligus dengan kebersamaan kita, desa Kemiri makmur, tentram dan tercipta suasana sehat aman serta kondusif pangkasnya. (Wan)

pelaku ekonomi di negeri sendiri saat AFTA tersebut.

Karena itu, Pakde Karwo sapaan akrabnya menolak dengan tegas liberalisasi bagi kaum kecil. Di bidang pertanian, ia menerapkan strategi dan regulasi mulai dari hulu sampai ke hilir. “Kami berusaha menghentikan proses off farm disekitar on farm.Artinya, jangan sampai semua proses off farm dilakukan di perusahaan besar” katanya.

Petani harus diberi fasilitas dan modal untuk mengolah hasil taninya agar memiliki nilai tambah. Untuk itu, Pakde Karwo mendirikan bank perkreditan khusus bagi petani, yakni Bank Tani. Bank yang didanai APBD dan direncanakan mulai beroperasi pada 2015 tersebut memberikan kredit ringan bagi petani hanya sebesar 6% setahun, jaminannya melalui Jamkrida dan diasuransikan oleh pemda. “Dengan ini, nilai tambah produk pertanian akan berada di sekitar off farm.

Petani bisa mengolah pisang menjadi kripik pisang, kasava menjadi ekstrak kasava, dan lainnya.” katanya.

Kemudian, untuk melindungi harga produk hortikultura lokal.

Pakde Karwo telah mengeluarkan regulasi berupa Pergub No. 2 Tahun 2013 yang mengatur impor barangbarang pertanian. Pergub tersebut melarang barang-barang impor diperdagangkan saat musim panen tiba.

Selain itu, strategi lainnya adalah dengan menerapkan standarisasi pada barang dan jasa. “Kami akan mengirimkan tim ke Jerman untuk belajar mengenai standarisasi barang, tim ini dipimpin Wakil Gubernur. Nantinya produk-produk impor akan diseleksi dan dicek secara ketat sejak tiba di pelabuhan

Selesai Penandatanganan Kerjasama Komisi Pengawasan Persaingan Usaha Gubernur Jawa Timur Berjabat Tangan dengan Ketua KPPU Pusat

di Jatim, jadi bukan dicek ketika sudah dijual di toko” katanya.

Standarisasi tidak hanya diterapkan pada produk barang saja, tetapi juga jasa. Salah satunya adalah jasa kesehatan. Saat ini pemprov sedang menyiapkan perda yang mengatur bahwa dokter maupun tenaga kesehatan lainnya yang ingin bekerja di Jatim harus menguasai minimal bahasa Indonesia.

Di bagian lain, Pakde Karwo menyambut positif penandatanganan kerjasama KPPU dengan Pemprov Jatim. Ia berharap kedepan persaingan usaha antara yang kecil maupun besar tetap berjalan

Kades Target 2014 Akhir Harus di Rehab Pasuruan SMN - Dimulainya beberapa paket pekerjaan fisik di Kabupaten Pasuruan seperti sekarang ini, ternyata masih saja dapat kita jumpai kantor tempat pelayanan masyarakat dengan kondisi yang sangat memprihatinkan, dengan bangunan lama yang sudah tidak layak pakai.

“Bagaimana bisa optimal dengan kondisi ruang kerja Kepala Desa yang menmpati sisa-sisa reruntuhan”. Kata Sulatin selaku Kepala desa Karangjati, kecamatan Lumbang , Pasuruan, yang baru menjabat belum satu tahun ini berupaya optimal melayani masyarakatnya.

Ditemui di kantor tempat ker-

janya, Sulatin mengatakan bahwasanya untuk tahun 2014 akhir saya punya target Kantor Desa harus di rehabilitasi terkait kondisi yang sudah rusak prah dan rapuh bahkan sudah tidak layak pakai. Karena Kantor Desa pusat pelayanan public. Demi kenyamanan dan optimalnya pelayanan masyarakat khususnya warga desa Karangjati yang terdiri dari 4 dusun yakni Krajan Barat, Krajan Timur, Jati Sari dan Ketondo.

“Jangankan warga yang ke kantor, kami selaku aparatur desa saja merasa risih dan terancam dengan kondisi banguna seperti ini.

Makanya target pemerintahan desa kami ini akhir tahun 2014 ini aka

Kondisi Kantor Desa Karangjati yang memprihatinkan

sebagai alat untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, memberikan kesempatan usaha yang sama kepada seluruh masyarakat, serta mendorong peningkatan pelaku usaha di sektor UMKM. Dipilihnya Jatim sebagai mitra kerjasama adalah karena Jatim merupakan barometer nasional dari segala sisi, baik ekonomi, politik, dan lainnya. “Setiap perubahan yang terjadi di Jawa Timur akan berpengaruh terhadap negeri ini. Dengan kerjasama ini, saya optimis iklim usaha di Jatim akan semakin baik dan membawa dampak positif bagi nasional” tuturnya. (humasjatim/adv/kan)

Pemangkasan Dana BG Sidoarjo Demi Masyarakat Mandiri

Ilustrasi

Kantor Desa Karang Jati Perlu Perhatian Pemkab Pasuruan

kondusif, konstruktif dan membawa manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat.

“Saya sepakat dengan kerjasama ini, setelah MoU saya harap ada langkah konkrit terhadap pengawasan persaingan usaha. Ini juga menjadi bagian dari rasionalitas usaha yang baik bagi perekonomian Jawa Timur”, katanya.

Sementara itu, Ketua KPPU, M. Nawir Messi mengatakan, tujuan dari penandatanganan kerjasama adalah untuk melindungi kepentingan publik yang berkaitan dengan transaksi perdagangan, mendorong efisiensi ekonomi nasional sekaligus

Sidoarjo, SMN - Demi efisiensi dan mendidik masyarakat agar lebih mandiri.

Bantuan partisipatif hibah dana pembangunan atau yang sering disebut dengan Block Grant (BG) 2014 dipangkas habis, tinggal Rp 9,5 miliar. Padahal tahun 2013 sudah mencapai angka sebesar Rp 37 miliar.

Usai memantau proses verifikasi proposal BG, Rabu (12/6) Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Keluarga Berencana (BPM PKB) Sidoarjo, Drs. Ec. Ali Imron, M.Si mengatakan, kalau masalah anggarananggaran itu yang menentukan bukan dari kami, ada yang menentukan sendiri, yakni bagian anggaran (Banggar). Tugas kami hanya mengajukan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sementara yang memberikan rekomendasi untuk menentukan berapa jumlah dan nilainya adalah atasan.

Dan lagi, hibah dana pembangunan ini merupakan dana pancingan agar masyarakat lebih semangat untuk mandiri. Setelah atau sebelum mendapat bantuan seperti ini, mestinya masyarakat sudah mandiri. “Sudah melakukan swadaya dengan baik. Jadi pemerintah tinggal menambahkan”, katanya.

Alokasi dana yang diambilkan dari APBD 2014 sebesar Rp 9,5 miliar itu digunakan untuk pembangunan infrastruktur desa dan lembaga sekolah, TPQ serta Pondok Pesantren, Ma-

drasah Diniyah. Tahun ini sebanyak 346 desa/ kelurahan yang diberi dana BG sama rata sebesar Rp 20 jutaan, totalnya sebanyak Rp 6,9 miliar.

Madrasah Diniyah total Rp 576 juta untuk 96 lembaga @ Rp 6 jutaan. Pondok Pesantren (Ponpes) sebanyak 36 lembaga, dana yang dibutuhkan sebesar Rp 288 juta @ Rp 8 jutaan.

Sedangkan untuk TPQ sebanyak 242 lembaga, dana yang dibutuhkan Rp 1.210 miliar dibagi rata @ Rp 5 jutaan. Dan untuk PAUD sebanyak 191 lembaga, dana yang dibutuhkan sebanyak Rp 543 juta, masing-masing mendapatkan dana Rp 3 jutaan.

Adapun peruntukan anggaran-anggaran untuk masyarakat adalah, kalau di desa/kelurahan untuk infrastruktur, seperti paving, irigasi dan pembangunan jembatan. Sedangkan yang lainnya Ponpes, Madin dan PAUD bisa digunakan untuk rehab dan sarana prasarana memenuhi kebutuhan lembaganya. “Kami berharap dana hibah itu bisa digunakan dengan sebaikbaiknya,” pungkas Imron. (met)

SMPN 4 Sidoarjo Maju Lomba LSS Nasional Sulatin, Kades Karangjati

kita rehab kantor desa ini”, tegas Sulatin.

Lebih lanjut menurut Sulatin menambahkan bahwa desa Karangjati termasuk kategori desa minus baik kantor desanya begitupun dengan perekonomian masyarakatnya, dimana masyarakat juga sering kekurangan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. Maka dari itu kades berharap kepada Pemkab Pasuruan melalui dinas terkait agar dalam waktu dekat ada perhatian dan bantuan untuk rehabilitasi Kantor Desa sekaligus adanya perhatian khusus untuk pengadaan air bersih agar masyarakat tidak selalu kekurangan air bersih, untuk minum khususnya, harap Sulatin mewakili warganya. (Wan)

Sidoarjo, SMN - Mewakili Propinsi Jawa Timur, SMPN 4 Sidoarjo maju dalam Lomba Lingkungan Sekolah Sehat (LSS) Tingkat Nasional 2014. Juri LLSS melakukan pemantauan dan penilaian di sekolah tersebut pada Rabu (12/6) lalu. SMPN 4 Sidoarjo pada LLSS Nasional tahun 2014 ini akan berkompetisi dengan sekitar 130 sekolah se Indonesia.

Ketua tim penilai lomba lingkungan sekolah sehat Syaifudin didampingi Bupati Sidoarjo H. SaifulIlah, SH, M.Hum, memberikan evaluasi penilaian menyampaikan pada prinsipnya sekolah mempunyai 4 tingkatan yaitu minimal, standard, optimal dan paripurna. “Setelah melakukan beberapa penilaian tim juri akan mengumpulkan hasil dari selama melakukan penilaian dan dibawa ke pemerintah pusat, hasilnya akan diumumkan setelah penilaian semua di tingkat nasional sudah selesai dilakukan”, jelas

Ilustrasi

Syaifudin.

Kepala SMPN 4 Sidoarjo Drs. Muflich, H.M.Pd menyampaikan banyak terimakasih kepada semua pihak yang telah mendukung, terutama para siswa yang tertib dan bersemangat dalam mewujudkan sekolah yang bersih dan sehat bersama-sama dengan para guru yang sudah bekerja keras dan bertekad untuk menjadi pemenang LLSS tingkat nasional.

“Kami dipercaya sebagai wakil dari Propinsi Jawa Timur di tingkat nasional, setelah berhasil meraih peringkat 1 LLSS tingkat kota dan provinsi beberapa bulan lalu. Bisa mencapai prestasi itu karena sejak awal, kami menekankan perilaku hidup sehat. Dengan jumlah siswa yang cukup banyak, kesehatan di sekolah harus tetap terjaga, harapannya SMPN 4 Sidoarjo akan meraih juara umum

tingkat nasional”, terang Kepala SMPN 4 Sidoarjo Drs. Muflich H., M.Pd Ditegaskan Muflich, perilaku hidup sehat diwujudkan dengan selalu membersihkan ruang kelas, toilet, laboratorium, penyediaan ruang UKS yang luas dengan peralatan dan obat yang lengkap.

Termasuk penyediaan tempat cuci tangan di sejumlah titik dan penempatan tong sampah di dalam dan sekitar lingkungan sekolah.

TeRp ilihnya SMPN 4 Sidoarjo yang mewakili Propinsi Jawa timur, mengundang perhatian Bupati Sidoarjo, H. Saiful Ilah, SH, M. Hum. “Dengan prestasi ini, diharapkan siswa selalu bisa menjaga sikap hidup sehat. Dan bertanggungjawab terhadap diri sendiri, orang lain dan lingkungan,” kata H. Saiful Ilah.

Ditambahkan Muflich, SMP N 4 Sidoarjo juga berhasil meraih predikat Sekolah Adiwiyata tingkat Nasional pada 2014. (Met)

Nusantara

Edisi 141 / VI / 23 - 29 Juni 2014

Terjalinnya Hubungan Masyarakat dengan Pemerintah Melalui Peran LSM Musi Rawas, SMN - Pelaksanaan Koordinasi Forum-Forum Diskusi Organisasi Permasyarakatan (Ormas) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (SLM) Kabupaten Musi Rawas, Propinsi Sumatera Selatan Tahun 2014.

Bupati Musi Rawas H Ridwan Mukti dalam sambutannya mengatakan, melalui kegiatan Koordinasi Forum-Forum Diskusi Ormas dan LSM ini, Pemerintah Kabupaten Musi Rawas mengharapkan Ormas dan SLM dapat menjalankan Tugas dan Fungsi (Tupoksi) sehingga terjalin hubungan yang bersinergi antara Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Rawas dengan masyarakat.

Selain itu Pemerintah daerah Kabupaten Musi Rawas juga turut bertanggungjawab dan akan memberikan informasi fositiv terhadap berlangsungnya kegiatan Ormas dan LSM. “LSM itu, dianggap buruk citranya di masyarakat,” katanya.

Kegiatan ini merupakan suatu kegiatan yang sangat positif bagi peserta dalam rangka menjalin koordinasi dan komunikasi, meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan serta meningkatkan peran serta komponen masyakat yang tergabung dalam organisasi kemasyarakatan dalam lembaga swadaya masyarakat untuk melaksanakankehidupan yang aman dan damai dengan menghindarkan terjadinya konflik dan perpecahan antara komponen masyarakat.

Oleh karena itu, kata Bupati Musi Rawas H Ridwan Mukti Tupoksi Ormas dan LSM itu sudah jelas diatur didalam Peraturan perundang-undangan yang mengatur Ormas dan LSM yang harus di pahami dan ditaati sebagai mitra Pemnerintah Kabupaten Musi Rawas dalam pembangunan daerah.

Untuki mencapai harapan tersebut, saya menyambut baik diselengarakannya Koordinasi

Bupati Musi Rawas H Ridwan Mukti

Forum-forum Diskusi Ormas dan LSM di Kabupaten Musi Rawas Tahun 2014 yang tindak lanjut dari kegiatan ini diaharapkan dapat menampung dan menyalurkan aspirasi yang konstrukti f dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat secara tepat, terarah dan terpadu, terutama pemahaman dalam menjalankan kegiatan Ormas dan LSM dalam memperdayakan masyarakat untuk mencapai kemajuan, sesuai dengan norma-norma hokum konstutusi yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Meluli kegiatan ini pula diharapkan dapat menjadi salah satu sumber kekuatan social kemasyarakatan yang pada gilirannya nanti dapat ikutserta memberikan warna tersendiri dalam proses pembanguan di segalah bidang yang dapat pula dijadikan dasar bagi Pemerintah dalam membuat kebijakan-kebijakan berdasarkan masukanmasukan dari Ornas dan LSM dalam rangka menoingkatkan kehidupan social masyarakat yang aman, tertib dan damai menuju masyarakat sejahtera.

Untuk mewujudakan sasaran dari kegiatan Koordinasi Forumforum Diskusi Ormas dan LSM Kabupaten Musi Rawas Tahun

2014 yang dilaksanakan saat ini ada beberapa hal yang perlu disampaikan diantaranta; Meningkatkan rasa persatuan dan persatuan bangsa yang kokoh dalam kehidupan sehari-hari tanpa memandang suku, bangsa, status sosial dan ras, dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah.

Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Masyarakat. Juga diharapakan Ormas dan LSM daqpat memahami Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendaftaran Ormas di Lingkungan Kementerian dalam negeri, Tingkatkan dan tumbuh kembangkan wawasan kebangsaan dengan senantiasa menghidupkan budaya dan adat istiadat, memperkuat rasa persatuan, mengantisipasi isu-isu actual yang dapat memeca belah kerukunan kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat.

Sementara, H Nawawi Kepala Badan Kesbanglinmas dan Politik Kabupaten Musi Rawas mengharapkan terjalainya hubungan yang harmonis antara Ormas, LSM dengan Pemerintah Daerah dalam rangka ikut serta dalam membangun daerah. “saya berharap melalui momentum Kegiatan Koordinasi Forum-forum Diskusi Ormas dan LSM ini akan bertabah harminis bungun pemerintah dengan masyarakat melalui Ormas dan LSM,” katanya.

Selain itu dia juga mengatakan dengan adanya hubungan yang harmonis antara Pemerintah dengan Ormas dan LSM dapat menekan terjadinya kebocoran anggaran, yang diharpakan dapat menjadikan informasi untuk membagun daerah. Sehingga komunikasi antara Ormas, LSM dan Pemerintah dapat memperbaiki kesalahan-kesalahan yang belum terjadi untuk dapat di perbaiki dan tidak sampai pada tingkat hokum. (Abu)

Pemkot Fasilitasi Bea Siswa Warga Miskin Hingga Perguruan Tinggi Luar Negeri

Walikota Kediri, Abdullah Abu Bakar

Kediri, SMN - Siswa dari kalangan keluarga miskin di kota Kediri bakal mendapat fasilitas bea siswa untuk pendidikan ke jenjang perguruan tinggi, bahkan rencananya siswa mikin akan dibiayai

pendidikannya hingga ke perguruan luar negeri. Hal itu disampaikan Walikota Abdullah Abu Bakar kepada suara Media Nasional, usai Shalat Jumat dimasjid Al-Binai Balai Kota Kediri, Jumat (20/06).

terkait mulai pecinta alam, pramuka, serta pejabat lainnya juga diikutkan.

Sedikitnya 200 orang berasal dari karyawan Perhutani KPH Madura – Pamekasan dibantu oleh TNI dan Polisi. Bahkan dengan semangatnya warga setempat ikut serta menanam pohon mangrove yang membutuhkan waktu sekitar 20 menit.

Kabid Pembangunan Ekonomi dan Perkembangan Bakorwil Pamekasan IV Moh. Ali Mulyono kepada (Suara Media Nasional), mengatakan, “Penanaman mangrove bukan saja untuk kelestarian

Pemkot Terapkan Pendaftaran Sistem Online Kediri, SMN - Beredarnya kabar adanya kecurangan-kecurangan saat Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) di Kota Kediri, Pemerintah Kota menerapkan pendaftaran PPDB dengan sistem On line. Pemerintah Kota kediri bertekad menerapkan sistem pendaftaran peserta didik baru dengan cara yang bersih tidak ada praktik jual beli bangku sekolah di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Kediri.

Menurut Walikota Kediri Abdullah Abu Bakar, sistem on line pada PPDB akan mampu mengura-

ngi tingkat kecurangan yang dilakukan oknum sekolah untuk mengambil keuntungan dengan praktik jual beli bangku sekolah.

“Kami yakin hanya dengan cara membuat sistem yang bagus, untuk bisa menekan kecurangan pada PPDB, sistem on line itu yang kita terapkan,” kata AbdullahAbu Bakar.

Mas Abu sapaan Abdullah Abu Bakar menambahkan, PPDB dengan sistem on line itu nantinya akan terbuka secara umum yang bisa dilihat oleh masyarakat luas, sehingga akan sangat berdampak pada

Suasana tanam 2.000 pohon mangrove Perhutani KPH Madura

alam melainkan juga sebagai wadah pembudidayaan kepiting bagi masyarakat. Ketika warga kesulitan, produksi garam bisa beralih ke budi daya kepiting”, katanya.

Kepada Suara Media Nasional Administratur Perhutani KPH Madura, Pamekasan Budi Kurniadi menerangkan, “Program penana-

Adakan Silaturahmi dengan Wartawan

man mangrove adalah program nasional pemerintah. Salah satu dilakukannya penanaman pohon mangrove bertujuan untuk mengembalikan kondisi alam seperti semula. Sehingga hutan Negara bisa diselamatkan serta bermanfaat bagi masyarakat sekitarnya, Komandan

Kodim (Dandim) 0826 Pamekasan Letkol Arm Mawardi”, terangnya.

Saat dikonfirmasi dengan tegas mendukung penghijauan yang dilakukan oleh Perhutani KPH Madura, disamping penghijauan bermanfaat bagi alam dan warga setempat dan juga demi kelestarian alam. (*Ali)

pemberitaan yang berimbang.

H. Iksan Mahmudi mewakili wartawan menjelaskan bahwa memang wartawan kadang suka menggoda, karena wartawan HUTnya belum 68 tahun termasuk saudara muda, biasanya saudara muda suka menggoda saudara tuanya.

Lebih lanjut H.Iksan mengatakan dalam acara tersebut Semoga hubungan antara wantawan dan Polres Probolinggo kota semakin Mesra, dan di HUT yang ke-68 semoga Polri semakin jaya.

Acara tutup dengan Do’a dan foto bersama serta ramah tamah. (edy)

sistem pengawasan PPDB yang lebih baik. Jika pegawasan PPDB berjalan baik, maka hal itu akan membuat oknum sekolah tidak berani menjual praktik jual beli bangku.

“Siapa saja bisa mendaftar melalui online, namun nanti tetap ada batasan kuota bagi siswa asal luar kota kediri,”lanjut Mas Abu. Dari sistem PPDB yang on line, hasil seleksi akan bisa dipaparkan secara terbuka. Dan cara ini akan lebih praktis untuk menekan kecurangan untuk menciptakan PPDB yang benar-benar bersih dari kecurangan.

Sistem online ini juga berlaku bagi warga miskin, sehingga pemerintah kota kediri juga menghapus

PPDB dari jalur Gakin (Warga Miskin). Dengan penghapusan PPDB jalur gakin bukan berarti melarang siswa miskin untuk sekolah di kota kediri, tetapi pemerintah akan tetap membiayai biaya pendidikan siswa miskin.

Hal ini untuk mendukung bersihnya praktik kecurangan, bahkan jalur gakin yang dulu pernah diterapkan menjadi kendala pada prestasi siswa lainnya, karena ada siswa miskin masuk ke sekolah faforit tetapi kemampuan akademis tidak mampu mengkuti siswa lainnya.

“Gakin ditanggung APBD, tetapi silahkan daftar lewat sistem online”, tegas Mas Abu. (hms/adv/har)

Silaturahmi Komandan Kodim 0820 Probolinggo dengan FKPPI/GMFKPPI

Kapolres Probolinggo Kota AKBP. Iwan Setiawan SH. SIK. MHum dan Waka Polres saat foto bersama dengan para wartawan.

maupun berita yang negative”.

Lebih lanjut AKBP Iwan mengatakan, “Terkait berita yang negative tentunya dapat menjadikan semangat kinerja agar lebih baik lagi dan juga terkait kasus kasus besar yang telah ter expos”.

Memang perlu diketahui banyak kasus kasus besar terungkap dan berhasil ditangani selama 9 bulan ini oleh kepemimpinan AKBP Iwan, yang antara lain Kasus Kolor Ijo, Aborsi, Teroris dll, Kapolres juga mengharap kerja sama untuk saling memberikan informasi, dan koordinasi juga

mengirim siswa kota kediri kuliah ke china tidak mudah dan butuh waktu, karena siswa yang dikirim harus disiapkan dulu segala sesuatunya, utamanaya masalah penguasaan bahasa china atau mandarin. Sehingga siswa miskin yang akan kuliah ke china harus digembleng dulu untuk menguasai bahasa China. “Paling tidak butuh waktu satu tahun untuk belajar bahasa china, sehingga siswa yang dikirim masih butuh persiapan dan tidak bisa lulus sekolah langsung di kirim ke china”, ucap Mas Abu. Untuk besaran atau prosentase bea siswa, Mas Abu berharap bahwa biaya pendidikan sepenuhnya dibiayai keseluruan dengan program bea siswa, karena nantinya yang dikirim adalah benar-benar warga miskin. “Saya ingin seratus persen gratis, karena ini semua siswa tidak mampu”, tegas Mas Abu. Sementara itu terkait peluang mengirim siswa miskin ke china untuk tahun ini, mas Abu mengaku bahwa kota kediri hanya mampu mengirim sedikit siswa tahun ini.

Targetnya tahun 2016 akan lebih banyak untuk mengirim mahasiswa ke negeri china. (hms/adv/har)

Ilustrasi PPDB Online

Polres Probolinggo Kota

Probolinggo, SMN - Dalam rangkaian menyambut HUT Bhayangkara Ke-68, Polres Probolinggo Kota hari ini ( 20/6 ) mengadakan acara silaturahmi dengan para awak media.

Acara yang dikatakan sederhana ini di gelar dihalaman Rumah dinas Kapolres dan dihadiri seluruh wartawan baik cetak maupun elektronik,serta para Kasat, Kabag, Kapolsek di jajaran Polres probolinggo kota, Kapolres Probolinggo kota AKBP. Iwan Setiawan.SH. SIK.MHum dalam acara tersebut menyampaikan bahwa berdasarkan perintah Kapolri, untuk HUT Bhayangkara Ke-68 agar diselenggarakan secara sederhana,dan Polres Probolinggo kota telah melaksanakan berbagai kegiatan, dan Kapolres AKBP Iwan mengharap selama menjadi Kapolres masih banyak kekurangan baik personil, profesionalismenya, maupun perkembangan dinamika dilapangan oleh sebab itu, “Saya mengucapkan terima kasih atas kerjasama selama ini, dan yang selama ini beritanya yang positif

Mas Abu sapaan akrab Abdullah Abu Bakar mengungkapkan bahwa perguruan tinggi luar negeri yang sudah disiapkan adalah perguruan tinggi di negara China.

Kerjasama bilateral antara Indonesia dan China sudah saling menyepakati untuk kerjasama tukar mahasiswa dengan jalur bea siswa.

Di Indonesia salah satu daerah yang mendapat fasilitas bea siswa kuiah ke luar negeri adalah Kota Kediri.

Menurut Mas Abu, saat ini china sudah membuka peluang kerjasama dengan indonesia untuk bea siswa mahasiswa WNI untuk kuliah ke China, sekarang keputusan ada pada warga kota kediri, siap ambil peluang ini atau tidak. “Karena China sudah membuka dengan Indonesia, tergantung kita mau tidak menyekolahkan anak kita ke sana?”, ucap Mas Abu. Saat ini, pihak Pemerintah Kota Kediri sedang berupaya untuk ada fasilitas khusus untuk warganya bisa mengambil peluang mengirim siswa bisa kuliah ke china, harapannya warga kota kediri diberi kemudahan. Ia berharap ini bisa dinikmati oleh siswa miskin untuk bisa sekolah hingga perguruan tinggi di luar negeri.

Namun untuk mewujudkan

Antisipasi Kecurangan PPDB

Perhutani KPH Madura Tanam 2.000 Pohon Mangrove Pamekasan, SMN - Penanaman pohon mangrove sebanyak 2.000 kemarin (16/6) dilakukan Jajaran Perhutani Pamekasan Bersama (Bakorwil) Badan Koordinasi Wilayah Jawa Timur pada petak 64 kantor Kesatuan Pemangku Hutan (KPH) Madura. Tepatnya di pesisir dusun Trokem, Desa majungan, Kec. Pademawu – Pamekasan. Agenda penghijauan itu, yang dilakukan jajaran Perhutani Pamekasan serta melibatkan pihak TNI dan Kepolisian.

Tak hanya itu, sejumlah instansi

9

Komandan Kodim 0820 Letkol Heru Agung Ariandono SH. foto bersama dengan seluruh anggota/pengurus FKPPI/GM FKPPI di acara Silaturahmi. (dok.18/6)

Probolinggo, SMN - Komandan Kodim 0820 Probolinggo Letkol Heru Agung Ariandono SH, hari ini (18/6) mengadakan acara silaturahmi dengan seluruh Anggota FKPPI (Forum Komunikasi Putraputri Purnawirawan dan TNI/ POLRI), dan acara tersebut digelar dalam rangka untuk mempererat hubungan silaturahmi serta berkenalan, sebab karena banyaknya kegiatan selama Komandan Kodim

dijabat oleh Letkol Heru belum bertemu muka dengan anggota maupun pengurus FKPPI/GM FKPPI Probolinggo, Hadir dalam acara tersebut adalah Komandan Kodim 0820, Kasdim, Pabung, Komandan Koramil, Ketua FKPPI, Ketua GM FKPPI dan seluruh pengurus serta anggota, Acara diawali dengan Sambutan dari Anggota Ketua FKPPI Hj. Waluyanti, mengatakan dengan pertemuan silaturahmi ini mudah

mudahan dapat mempererat hubungan para anggota FKPPI dengan Kodim 0820 kususnya Komandan Kodim yang baru.

Ketua FKPPI juga menjelaskan bahwa FKPPI dan GM FKPPI itu sama,jadi tidak usah membedabedakan antara GM FKPPI dan FKPPI karena semua berada dalam satu wadah yang sama yaitu organisasi FKPPI,maka dari itu sebagai penerus organisasi semua anggota diharapkan bisa bekerja sama dan saling membantu apabila ada kegiatan yang diselenggarakan oleh FKPPI atau kegiatan yang menyangkut FKPPI. Ketua GM FKPPI, Ir. Arif Budianto SPd, diawal sambutannya Arif meminta maaf apabila organisasi tersebut sudah berjalan dengan baik tapi masih perlu adanya pembenahan dan berharap kepada anggota Komandan Kodim untuk diberikan pembinaan atau arahanarahan agar organisasi FKPPI ini dapat berjalan lebih baik lagi dari pada sebelumnya.

Komandan Kodim 0820, Letkol. Heru, dalam sambutannya menceritakan riwayat hidupnya selama menjabat menjadi anggota

TNI POLRI sampai diangkat menjadi komandan kodim 0820, Letkol Heru a juga meminta maaf kepada semua yang hadir apabila baru bisa bertatap muka hari ini dengan anggota FKPPI /GM FKPPI setelah pengangkatan jabatannya menjadi komandan kodim bulan Januari yang lalu dikarenakan kegiatannya yang sangat padat.

Lebih lanjut Komandan Kodim 0820 juga mengucapkan terima kasih pada anggota FKPPI dan GM FKPPI yang sudah menyempatkan waktu untuk hadir dalam acara tatap muka tersebut, sekaligus menjelaskan bahwa ormas (organisasi masyarakat) FKPPI ini berada dibawah asuhan Kodim 0820, Komandan Kodim juga berharap agar organisasi FKPPI /GMFKPPI dapat menjadi wahana yang baik, “Saya harap organisasi FKPPI /GMFKPPI betulbetul aktiv dan menjalankan organisasinya dengan baik, yang solid dan kompak,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut Letkol Heru juga menghimbau dan mengharapkan anggota FKPPI untuk ikut menjaga kota Probolinggo agar selalu kondusif dan aman. (edy)

10

Ragam Bupati Kapuas Terima Award BPJS dari Kemenakertrans

Edisi 23 - -29 Juni 2014 2014 Edisi 137141 / VI/ /VI 26/ Mei 1 Juni

beberapa waktu lalu di Malang Jawa Timur.

Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan Irianto Simbolon mengatakan bahwa keberhasilan pelaksanaan program BPJS Ketenagakerjaan sangat ditentukan oleh komitmen Gubernur dan Walikota/Bupati dalam menerapkan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS berikut Peraturan Pemerintah nomor 84 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Atas dasar itulah sehingga

Bupati Kapuas merupakan satusatunya Bupati/Walikota se Kalteng yang layak mendapat Award BPJS. Kegiatan yang dirangkai dengan Sosialisasi Instruksi Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 562/674/ HI.01/IV/Nakertrans tentang Pelaksananan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan se Kalimantang Tengah dan dibuka oleh Wagub H Achmad Diran serta dihadiri seluruh Bupati/Walikota, serta Kepala SKPD terkait dilingkungan Pemprov Kalteng maupun Pemkab se Kalteng berikut sekitar 300 peserta dari berbagai elemen dunia usaha

dan organisasi berlangsung selama sehari.

Bupati Kapuas sebagaimana dirilis Kabag Humaspro Suwarno Muriyat mengatakan bahwa kebijakan untuk mengikutsertakan tenaga kerja kedalam program BPJS agar meingkatkan jaminan kesejahteraan dan kesehatan para pekerja, “Kita terus mendorong perusahaan dan pekerja termasuk tenaga honorer dilingkungan Pemkab Kapuas untuk masuk dalam program BPJS sehingga produktifitas pekerja semakin meningkat sehingga akan berdampak pula pada penghasilannya yang

sudah tentu kesejahteraannyapun akan semakin meningkat juga”, ujar Ben Brahim.

Ditempat yang sama Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kabupaten Kapuas Deny Widanarny menyebutkan bahwa di Kabupaten Kapuas telah terdaftar sebanyak 276 perusahaan dengan jumlah tenaga kerja sebanyak 8.647 orang sedangkan yang telah menjadi peserta BPJS sebanyak 246 perusahaan dengan 7.820 pekerja atau sekitar 89,99 prosen telah menjadi peserta BPJS. (mandau)

Bupati Kapuas Ben Brahim S Bahat saat menerima Award BPJSS dan Kementrans

Kapuas, SMN - Penghargaan ketiga dalam bulan yang sama kembali diterima oleh Bupati Kapuas Ben Brahim S Bahat berupa

Award BPJS dari Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI yang diserahkan oleh Dirjen PHI dan Jamsos Kemenakertrans Irianto

Simbolon Rabu (18/6) di Ballroom Utama Kalawa Water Park Palangka Raya, menyusul Penghargaan dari Ketua KTNA dan Presiden SBY

Dinas Peternakan Bondowoso Gelar Kontes Peternak Sapi

Suasana kontes sapi di Kabupaten Bondowoso

Bondowoso, SMN - Dinas peternakan dan perikanan Bondowoso menggelar kontes ternak sapihasil insiminasi buatan (IB) diAlunalun kota Bondowoso pekan lalu.

Acara tersebut di gelar dengan tujuan untuk meningkatkan gairah peternak sapi sekaligus wadah dalam rangka upaya mempercepat peningkatan populasi ternak sapi, yang dilambakan sekitar 112 sapi, dalam sebanyak ratusan sapi itu, merupakan hasil persilangan antara jenis limosin dan jenis peranakan,

acara tersebut berlangsung dua hari mulai 17 -18, sapi yang ikut kontes terdapat beberapa kategori, yakni, Induk, Induk lokal, calon keremin, dan keremin, pedet jantan, pedet betina dan kategori calon Induk.

Sedangkan untuk proses penilaian, Kepala Dinas Peternakan, Dwi, menjelaskan, pada kategori induk dinilai berdasarkan kesehatan organ reproduksi, untuk sapi kereman dinilai dari segi berat badanya, sedangkan khusus untuk kategori pedet penilaiannya harus mempu-

nyai Kartu Insiminasi Buatan (IB), “Dari penilaian berdasarkan kategori itu, kemudian akan di lakukan evaluasi, setelah rampung di evaluasi, akan di tentukan siapa saja pemenangnya berdasarkan penilaian yang terbaik”, jelasnya.

Kepala Dinas Peternakan dan perikanan menambahkan, “Pemenang kontes ternak sapi akan di ikutkan di kontes ternak sapi tingkat Provinsi Jawa Timur”, imbuhnya.

Sementara itu, Bupati Bondowoso Drs. H. Amin Said Husni menyampaikan, Bondowoso menjadi pusat keunggulan-keunggulan di pertanian, termasuk Peternakan dan Pertanian, untuk itulah, “Kita ingin mendorong masyarakat bersama Pemerintah menjawab tantangan kebutuhan nasional yakni Swasembada daging, Insiminasi Buatan (IB) terbukti erhasil meningkatkan populasi ternak dan kualitas ternak, sapi-sapi yang di ikutkan kontes ini adalah sapi terbaik di tiap-tiap Kecamatan, semoga pemenang kontes ternak sapi ini nantinya, bisa menjuarai di kontes ternak Provensi, seperti tahun sebelumnya”, tutunya. (yus)

Sekretaris Daerah

Anggota KORPRI Harus Professional Blitar, SMN - Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) yang notabene adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) mengemban tugas sangat berat. Selain berperan sebagai abdi Negara, masyarakat (pelayan publik) juga sebagai abdi pemerintah yang harus senantiasa taat, tunduk pada aturan yang ditetapkan.

Dengan peran ini PNS atau anggota Kopri harus amanah dan professional. Demikian ungkapan Sekretaris Daerah, Drs. Palal Ali Santoso, MM saat membacakan sambutan Bupati Blitar, pada acara pembinaan Kopri di Pendopo Ronggo Hadinegoro, Rabu (18/6).

Dengan tema, “Peningkatan Diri Melalui Kualitas, Spritual, Emosional dan Intelektual”, ini Sekretaris Daerah mengajak seluruh anggota Korpri di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar untuk meningkatkan profesionalitas dalam

bekerja, melayani masyarakat dengan baik.

Dalam kesempatan tersebut, Sekretaris Daerah juga mengingatkan tentang netralitas PNS dalam pemilu pemilihan presiden dan wakil presiden 9 Juli mendatang.

Para anggota Korpri mempunyai hak pilih sehingga diharapkan menggunakan hak pilih tersebut dengan bijak dan turut menciptakan situasi Kabupaten Blitar tetap kondusif. Dengan harapan, pemilu memilih orang nomor satu di negeri ini berlangsung lancar dan aman.

Sebelumnya, Suwandito, Ketua Bidang Pengendalian Korpri menjelaskan, tujuan dari pembinaan ini selain meningkatkan profesionalisme diharapkan juga bisa menjadi tauladan di lingkungan masyarakat.

Pembinaan Korpri dengan motivator, DR. Umi Dayati, MPd dari Universitas Negeri Malang tersebut

Sambungan dari hal. 1 diyakini, di Indonesia media tersebut akan sulit bertahan. Kode Etik Jurnalistik menekankan bahwa wartawan Indonesia itu bersikap independen, menghasilkan berota yang akurat dan berimbang dan tidak beritikat buruk,” tambahnya.

Ridlo juga menyampaikan bahwa dalam kaitannya dengan Pemilihan Presiden 2014, Sikap netral media cetak dan elektronik

memang berbeda.Media penyiaran wajib bersikap netral, karena media penyiaran (radio dan televisi) menggunakan frekwensi milik publik, sesuai dengan Undangundang Penyiaran pasal 36 ayat 4.

Beda halnya dengan media cetak yang lebih leluasa dalam pemberitaan yang tidak terbentur dengan UU Penyiaran. (red/jn)

Walikota Kediri, Abdullah Abu Bakar

Kediri Kota Raih Adipura Sambungan dari hal. 1 Menurut Walikota Kediri Abdullah Abu Bakar, bahwa prestasi peraihan adipura tahun 2014 ini adalah hasil kerja nyata dari seluruh elemen di lingkungan pemerintahan kota Kediri dan warga kota kediri.

Karena tidak mungkin piala adipura itu bisa diraih tanpa ada peran serta kebersamaan berbagai elemen di kota kediri.

“Dan kiranya perlu Saya tegaskan bahwa penghargaan ini, bukan penghargaan untuk Walikota Kediri, dan bukan pula untuk Peme-

rintah Kota Kediri, tetapi penghargaan ini merupakan hasil kerja kolektif dan milik seluruh masyarakat Kota Kediri.” ujar Mas Abu sapaan akrab Abdullah Abu Bakar kepada Suara Media Nasional.

“Saya yakin, tanpa adanya kesadaran, partisipasi dan gotong royong dari seluruh elemen masyarakat, anugerah Adipura ini tidak mungkin dapat Kita terima”, lanjutnya.

Walikota Kediri memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya

kepada SKPD terkait dan kepada seluruh masyarakat Kota Kediri, baik individu maupun kelompok yang telah secara aktif bekerja keras menjaga, merawat, dan melestarikan lingkungan di Kota Kediri.

Mas Abu optimis apabila seluruh elemen masyarakat berupaya lebih giat serta memiliki kesadaran yang tinggi untuk menjaga kebersi-han lingkungannya, bukan hanya anugerah Adipura yang akan diterima tetapi Adipura Kencana juga akan diboyong ke Kota Kediri. (hms/adv/har)

dihadiri sekitar 300 orang, termasuk beberapa Kepala SKPD Pemerintah Kabupaten Blitar. Umi Dayati, mengingatkan, sebagai pelayan masyarakat, anggota Korpri/PNS

harus selalu ramah, menjadi pelayan yang baik bagi masyarakat, mampu mengevaluasi diri dari setiap tindakan. Harapannya, tercipta local good governance. (mam)

Pemerintah Gagal Bujuk Keluarga Mbah Ginem Berobat

Workshop Peliputan Pemilu Presiden Denpasar, Kamis (19/6) lalu.

Diharapkan, media tidak partisipan. Ibaratnya jika menganakemaskan salah satu pihak, itu artinya menganak tirikan lainnya. Sepeti halnya media, begitu berpihak kepada salah satu partai atau calon presiden, maka para pendukung seluruh partai dan capres lainnya akan menjauhi.

“Jika media itu partisan, maka

Suasana rapat KORPI Kabupaten Blitar

Satu keluarga makan bangkai karena tak mampu beli daging

Nganjuk, SMN - Berbagai upaya untuk menolong keluarga Mbah Ginem, terus dilakukan Pemerintah Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Mulai dari membawa anggota keluarga Mbah Ginem ke rumah sakit, hingga memberikan

obat-obatan.

Dari semua usaha itu, hingga kini belum ada yang membuahkan hasil. Ajakan berobat ke rumah sakit dan pemberian obat-obatan ditolak oleh Sadinah, putri tertua Mbah Ginem yang diduga mengalami

kelainan mental sejak lama.

Namun begitu, pemerintah tidak kehilangan akal. Setelah didatangi Dinas Sosial, dan Dinas Kesehatan, kini keluarga Mbah Ginem didatangi Kepala Desa Sonopatik Kecamatan Berbek-Nganjuk.

Kedatangan kepala desa itu untuk merayu Mbah Ginem dan anggota keluarganya berobat ke rumah sakit. Namun setelah lama merayu, ternyata Mbah Ginem yang diwakili Sadinah menolaknya mentah-mentah. Alhasil, usaha itu pun pupus.

Bahkan sang kepala desa mendapati berbagai bantuan yang sebelumnya diberikan oleh para dermawan sudah ludes dibagibagikan Sadinah kepada para tetangganya.

Atas dasar itulah, dia berharap pihak Dinas Kesehatan tak hanya membawa Suparman dan Suparti

berobat. Tetapi juga membawa Sadinah ke rumah sakit jiwa, karena perempuan ini yang terus mengurung dan menekan adik-adiknya.

Bila dibiarkan, dia khawatir akan berbahaya bagi mereka sekeluarga. Terbukti, Sadinah melarang adik-adiknya dibawa ke rumah sakit jiwa, dan terus mengurung Suparti, adik bungsunya di ruang gelap tanpa boleh keluar sama sekali.

Bahkan kedua adiknya akan diminumkan obat-obatan yang dititipkan Dinas Kesehatan, Sadinah melarangnya. Untuk itu, Sadinah juga perlu dibawa ke rumah sakit jiwa untuk mendapatkan perawatan.

Lebih jauh, dia berharap, pemerintah kabupaten bisa merenovasi rumah Mbah Ginem agar layak huni dan tidak gelap atau tidur bersama kayu-kayu bakar saat ini. (rmb)

Rona-rona

Edisi 141 / VI / 23 - 29 Juni 2014

11

Dinas Binamarga Kabupaten Malang

Lakukan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dengan Skala Prioritas

Ir. M. Anwar, Kepala Dinas Bina Marga Kabupaten Malang

Malang, SMN - Perlunya pembangunan infrastuktur guna menunjang perekonomian terutama yang di pedesaan, seperti pembangunan jalan. Kabupaten Malang yang terdiri dari 33 kecamatan dan 390 Desa/Kelurahan mempunyai hak yang sama dalam mengembangkan pembangunan infrastruktur di daerahnya masing-masing. Tapi tentunya disadari atau tidak pembangunan infrastruktur tidak serta merta dapat dikucurkan tanpa adanya pertanggung jawaban yang jelas, atau

dengan kata lain semua pembangunan tidak semua bisa merata di tiap-tiap desa atau daerah.

Melihat kondisi wilayah Kabupaten yang begitu luas dan anggaran yang minim dalam pemerataan pembangunan infrastruktur di tiap-tiap desa tentunya tidak semua pengajuan pembangunan desa bisa kita realisasikan, hal ini diungkapkan Kepala Dinas Binamarga M. Anwar usai menghadiri acara pelantikan pengurus APDESI di Pedopo Kepanjen (18/6).

Menanggapi pertanyaan Kepala Desa dalam sesi tanya jawab dengan Bupati terkait pengajuan proposal untuk pembangunan desa, Anwar mengatakan tidak semua proposal yang diajukan itu kita realisasi, tapi dalam memutuskan itu semua di perlukan pertimbangan yang matang dari semua pihak terkait dalam memutuskan.dan semua itu tergantung prioritas pembangunan yang diajukan jika memang sangat mendesak dan masuk dalam skala prioritas pasti akan di Acc/ realisasikan.

Sedangkan terkait pertanyaan Kepala Desa Saptorenggo yang mengeluhkan hilangnya material untuk pembangunan jalan yang ada di desanya, Awar menanggapinya itu hanya salah paham saja, material yang itu tidak hilang hanya di pindahkan/dialihkan untuk pembangunan jalan disekitarnya dan dalam waktu dekat ini material itu akan diganti dan sekaligus dilakukan pengerjaan penyemiran jalan. Dan untuk pembangunan plengsengan yang ada di daerah Kecamatan Pujon yang mengalami rusak dalam waktu 2 minggu paska pembangunan, sekarang sudah di perbaiki.

Saat ini pembangunan infrastruktur sudah berjalan 40%, diharapkan nanti semua bisa berjalan dengan lancar hingga akhir tahun.

Untuk di tahun 2014 sekarang tidak ada pola kemitraan lagi dan diganti dengan sistem swadaya masyarakat dengan sistem ini nanti bisa mempercepat pembangunan infrastruktur yang ada di desa. Dengan sistem swadaya hasil dari pembangunan kwantitas dan kwalitas bisa terkontrol dengan baik karena melibatkan langsung masyarakat dalam pengerjaan. Dimana dalam pola swadaya ini harus ada bentuk pengerjaan fisik terlebih dahulu baru bisa kita mengajukan proposal.

Untuk menutup semua kebutuhan pembangunan infrastruktur yang ada di Kabupaten tidak mungkin bisa terpenuhi semua, karena minimnya anggaran dengan luas wilayah yang sangat luas, namun pihaknya akan berupaya dengan skala prioritas pembangunan akan bisa terserap sesuai dengan yang dibutuhkan, walaupun itu belum bisa menutup semua kebutuhan, tapi paling tidak di setiap daerah bisa merasakan hasil dari pembangunan tersebut.(Jun)

Surat Rekomendasi Ketua BPD Sambungan dari hal. 1 calon Kepala Desa yang jadi maupun tidak jadi. Ketua BPD bak penguasa tunggal Desa Morosunggingan hanya mengumpulkan para anggota BPD pada rapat tersebut dan tidak ada keterbukaan sengaja dirahasiakan disinyalir dari pihak BPD membela salah satu calon Kepala Desa yang kalah dalam hal ini H. Sunaryo.

Pada waktu rapat seluruh anggota BPDdi sumpah untuk tidak membocorkan rekomendasi ini (dibungkam). dalam rapat tersebut tidak ada hasil keputusan tentang rekomendasi dan para anggota BPD yang hadir hanya sekedar dimintai tanda tangan hadir, pada keesokan harinya salah satu anggota BPD yang diduga sekongkol dengan Calon kepala Desa yang kalah H. Sunaryo membawa kertas kosongan untuk dimintai tanda tangan kepada panitia serta anggota BPD. Dengan perbuatan yang dilakukan oleh Ketua BPD tersebut akhirnya nilai-nilai demokrasi di Desa Morosunggingan ternodai.

Dan sudah membuat Kepala Desa yang dilantik Bupati Jombang menjadi korban atas perbuatan sepihak yang dilakukan oleh Ketua BPD tersebut, dalam hal ini yang digugat

adalah pihak pemerintah daerah Kabupaten Jombang (Bupati) namun akhirnya Kepala Desa yang jadi H. Khoirul Anam dan sudah di lantik menjadi tumbal.

Terang salah satu warga sebut saja nama dengan inisial DP. mengatakan warga sangat geram dengan tingkah laku dan arogansi dari Ketua BPD Morosunggingan Drs. Kacung, EP akhirnya pada hari Jum’at malam 14 Juni 2014 lalu, warga dengan berbondong-bondong ngeluruk kekediaman ketua BPD untuk meminta pertanggungjawaban atas dikeluarkannya surat rekomendasi tersebut yang tanpa melalui musyawarah dan mufakat.

Disinyalir ada rekayasa untuk menjegal Kepala Desa jadi padahal Kepala Desa ini sangat baik dan warga sudah cocok dengan Kepala Desa ini, H. Khoirul Anam. Dan pada pertemuan tersebut wartawan koran ini mengikuti diskusi denganKetua BPDDrs. Kacung EP mengatakan, “Apa yang dia lakukan sudah benar dengan suara lantang bak seolah-olah tidak merasa melakukan kesalahan bak seorang penguasa raja dan malah menantang kalau ingin mencabut surat rekomendasi ini Bupati suruh menemui

Saat warga sempat anarkis

Massa dengan brutal saat Ngulur Kacung Ketua BPD

saya secara langsung”, kata ketua BPD mendengar perkataan ketua BPD warga menjadi geram namun pada akhirnya warga mampu di redam emosinya oleh Kepala Desa beserta muspika Kec. Peterongan.

Warga Desa Morosunggingan mengatakan pada wartawan Koran ini pihak warga hanya meminta kepada Bupati Jombang bisa mempertanggungjawabkan untuk menindaklanjuti permasalahan ini, jangan salahkan kami jikalau nanti kami melakukan tindakan diluar jalur dan akan merugikan Pemerintah Kabupaten Jombang sendiri.

Bupati harus bertanggungjawab penuh untuk menegakan keadilan jikalau tidak maka kami akan melakukan Demonstrasi besar-besaran.

Pungkas salah satu warga.

Saat konfirmasi di Kabag Hukum Setda Kabupaten Jombang, Agus Purnomo, SH,. M.Si selaku kuasa hukum dari Bupati mengatakan pihak Pemerintah Kabupaten Jombang memang pihaknya kalah atas gugatan H. Sunaryo di PTUN tentang sengketa Pilkades Morosunggingan, maka pihak Pemerintah Kabupaten Jombang akan melakukan banding dalam permasalahan tersebut. Dan saat dikonfirmasi kuasa hukum bupati (Agus) mengata-

kan pihaknya kalah atas dasar surat rekomendasi yang dikeluarkan oleh Ketua BPD sehingga membuat kita kalah di dalam persidangan perkara tersebut tetapi setelah kita melakukan pengecekan surat rekomendasi tersebut tidak ada tembusan ke Pemkab Jombang kita sudah melakukan pengecekan bahawa tidak pernah ada surat masuk terkait surat rekomendasi tersebut, terang Kabag hukum Pemerintah Kabupaten Jombang.

Secara terpisah Ketua LSM Pena Rakyat Jatim Bung Lutfi Utomo yang juga sangat menyayangkan atas kejadian tersebut. Seharusnya pihak pemerintah bertanggungjawab penuh karena pihak Pemerintah Kabupaten Jombang (Bupati Jombang) yang di gugat, melihat pada waktu itu sengaja di paksakan untuk melaksanakan pelantikan Kepala Desa Terpilih. Dan heran saya yang melakukan gugatan juga tidak hanya Desa tersebut namun hanya Desa Morosunggingan yang tidak lolos dan ada indikasi terjadinya money politic, oleh karena itu saya mengharapkan dari pihak penegak hukum berlaku seadil-adilnya.

Jika tidak ini akan menjadi polemik di Kabupaten Jombang. (MT)

Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Malang Sambungan dari hal. 1 bersama bahwa opini Wajar Tanpa Pengecualian akan diraih Kabupaten Malang. Upaya-upaya telah kita lakukan sampai saat ini masih belum membuahkan hasil yang kita harapkan. Hal tersebut seharusnya menjadi bahan evaluasi untuk bekerja dan berjuang lebih keras lagi.

Pada Rapat Paripurna sampaikan hasil pembahasan DPRD dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah terhadap Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013, sebagai berikut : yang pertama, Pendapatan, target Pendapatan Daerah pada APBD Tahun 2013 yang pada APBD setelah perubahan ditetapkan

sebesar 2 Trilyun 492 Miliar 993 Juta 699 Ribu 38 Rupiah 93 Sen, terealisasi sebesar 2 Trilyun 529 Miliar 685 Juta 862 Ribu 151 Rupiah 87 Sen, atau terdapat kelebihan target pendapatan sebesar 36 Miliar 692 Juta 163 Ribu 112 Rupiah 94 Sen, yang bersumber dari : Pendapatan Asli Daerah, penerimaan Pendapatan Asli Daerah pada APBD Perubahan direncanakan sebesar 201 Miliar 395 Juta 878 Ribu 609 Rupiah 93 Sen, terealisasi sebesar 262 Miliar 267 Juta 260 Ribu 454 Rupiah 87 Sen, Pendapatan Transfer, pendapatan Transfer yang direncanakan sebesar 2 Trilyun 222 Miliar 877 Juta 55 Ribu 429 Rupiah, terealisasi sebesar 2 Trilyun 198 Miliar 647 Juta 836 Ribu 697 Rupiah, Lain-Lain

Pendapatan Daerah yang Sah, lainLain Pendapatan Daerah yang Sah ini dalam perubaan APBD Tahun Anggaran 2013 dianggarkan sebesar 68 Miliar 720 Juta 765 Ribu Rupiah terealisasi sebesar 68 Miliar 720 Juta 765 Ribu Rupiah.

Yang kedua, Belanja Daerah, alokasi dana untuk Belanja Daerah setelah perubahan dianggarkan sebesar 2 Trilyun 600 Miliar 945 Juta 632 Ribu 815 Rupiah 16 Sen, terealisasi sebesar 2 Trilyun 440 Miliar 509 Juta 395 Ribu 392 Rupiah 7 Sen, yang terdiri dari : Belanja Operasi, setelah perubahan dianggarkan sebesar 2 Trilyun 134 Miliar 910 Juta 581 Ribu 367 Rupiah 61 Sen, terealisasi sebesar 1 Trilyun 884 Miliar 665 Juta 421 Ribu 915 Rupiah 7

Sen. Peningkatan sebesar 22% dari target realisasi di belanja hibah disebabkan karena adanya perubahan rekening dari belanja barang dan jasa pada masing-masing SKPD, belanja Modal, setelah perubahan dianggarkan sebesar 448 Miliar 889 Juta 975 Ribu 451 Rupiah 55 Sen, terealisasi sebesar 436 Miliar 501 Juta 502 Ribu 528 Rupiah, Belanja Tak Terduga, setelah perubahan dianggarkan sebesar 1 Miliar 900 Ribu Rupiah, terealisasi sebesar 1 Miliar 695 Juta 673 Ribu 632 Rupiah, Transfer.

Setelah perubahan dianggarkan sebesar 15 Miliar 245 Juta 75 Ribu 996 Rupiah, terealisasi sebesar 117 Miliar 646 Juta 797 Ribu 317 Rupiah. Perlu dijelaskan di sini bahwa

Jumpa pers yang dilakukan Dewan Pers menyikapi ‘Obor Rakyat’

Dewan Pers Surati Kapolri Sambungan dari hal. 1 pemberitaan,” ujar Sutarman saat ditemui di Bareskrim Polri, Jakarta, Jumat 20 Juni 2014 lalu.

Kepada wartawan, Sutarman menjelaskan meski demikian, Obor Rakyat tetap hadir dalam bentuk tabloid. Namun dia mengakui bahwa tabloid itu tak berizin.

Hal itulah yang kemudian menjadi pertimbangan penyidik dalam menangani kasus tersebut.

“Kalau tak ada izin, apakah ada pelanggaran Undang Undang Pers, tentunya ini menjadi pemikiran bagi penyidik yang menangani,” ungkap mantan Kepala Bareskrim itu.

Akan tetapi Sutarman menyatakan kembali bahwa dalam kasus ini, Undang Undang pidana jelas disangkakan pada Obor Rakyat.

Bukan tanpa alasan, itu karena adanya pihak yang merasa dirugikan terkait pemberitaan dalam media tersebut.

Sebelumnya Kuasa Hukum Jokowi-JK, Taufik Basari, melaporkan kasus Obor Rakyat ke Bareskrim. Dia menilai, tulisan di tabloid tersebut dapat meresahkan masyarakat.

Tobas, sapaan akrab Taufik menyatakan pemberitaan Obor Rakyat bernuansa Suku Agama Ras dan Antar Golongan (SARA).

Hasil Investigasi Dewan Pers Terhadap Obor Rakyat Dewan Pers menegaskan Obor Rakyat berada di luar ranah jurnalisme. Penerbitan itu tidak dapat dijangkau melalui mekanisme Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers (UU Pers).

Penegasan tersebut termuat di dalam surat Ketua Dewan Pers, Bagir Manan, kepada Kepala Kepolisian RI, Jenderal (Pol) Sutarman. Surat bernomor 223/DP/ K/VI/2014, tertanggal 17 Juni 2014 itu berisi enam poin yang memuat pertimbangan, penilaian dan pernyataan Dewan Pers menyikapi peredaran Obor Rakyat.

Enam poin tersebut, pertama, Obor Rakyat tidak memenuhi ketentuan mengenai bentuk badan usaha pers sesuai Pasal 1 Butir 2 UU Pers. Kedua, sesuai penelusuran yang dilakukan Dewan Pers, alamat yang tercantum di kotak redaksi Obor Rakyat palsu atau fiktif.

Sehingga, Obor Rakyat tak memenuhi ketentuan Pasal 12 UU Pers.

Ketiga, terkait konten, Dewan Pers menilai Obor Rakyat tidak memenuhi prinsip-prinsip jurnalistik dan ketentuan mengenai asas, fungsi, hak, kewajiban dan peranan pers sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Ayat 1 dan Pasal 6 Butir a, b, c, d,

dan e UU Pers. Prinsip-prinsip jurnalistik sebagaimana diatur dalam Kode Etik Jurnalistik (KEJ) juga tidak dipenuhi.

“Isi Obor Rakyat hanya didasarkan pada asumsi dan opini semata. Tak ada satupun prinsipprinsip jurnalistik seperti berita harus faktual, berimbang, tidak memuat hal-hal yang terkait dengan pertentangan SARA, kewajiban melakukan verifikasi, tidak menghakimi serta harus cover both sides yang dipenuhi Obor Rakyat,” demikian penegasan Dewan Pers.

Kempat, berdasar beberapa pertimbangan tersebut, Dewan Pers menilai masalah Obor Rakyat berada di luar ranah jurnalisme, tidak dapat dijangkau melalui mekanisme UU Pers.

Selanjutnya, kelima, sesuai Nota Kesepahaman antara Dewan Pers dan Polri, karena kasus Obor Rakyat tidak dapat diselesaikan melalui mekanisme UU Pers, maka Polri dapat mengambil alih apabila ditemukan pelanggaran hukum.

Terakhir, Dewan Pers menyatakan kesiapan membantu Polri secara teknis dalam melakukan penyidikan terhadap dugaan terjadinya tindak pidana yang berkaitan dengan penerbitan Obor Rakyat. (red/ berbagai sumber)

Pengerjaan Jl Gerbo Sambungan dari hal. 1 Seperti yang dituturkan oleh Suparman yang mengaku sebagai pelaksana. Meski yang terjadi di beberapa bagian paket pekerjaan hal tersebut(penggunaan bahan lam) memang terjadi dan masuk dalam item pekerjaan, namun tidak seperti yang ada dipekerjaan JI Gerbo seperti pengakuan Suparman.

“Penggunaan batu bekas ini digunakan lagi karena batu-batu itu upah dari pekerja pada waktu membongkar plengsengan lama”, terang

Suparman tanpa menjelaskan apa maksud dari ‘upah’ para pekerja dengan batu sisa plengsengan lama itu.

Bahkan beberapa kali Suparma mengucapkan gambar teknis dari dinas berubah-ubah. Yang artinya lajut pelaksana ini bahwa gambar teknis yang sebenarnya belu terselesaikan atau belum ada.

Sementera itu, dititik lain, yang mana pembuatan pleondasi dengan kedalaman yang diduga tidak lebih dari 5o sentimeter itu juga tidak

Proyek Saluran Air Sambungan dari hal. 12 Apalagi untuk pemasangan trucuk hanya masuk kedalam 20cm keatas30 cm, hal ini banyak masyarakat dirugikan karena proyek

pembangunan saluran air sungai tersebut diduga dikerjakan hanya asal-asalan. (Syam)

perbedaan yang sangat besar ini adalah adanya pergeseran anggaran dimana bantuan keuangan ke desa digeser pada belanja.

Dengan demikian setelah jumlah Pendapatan dikurangi dengan jumlah belanja terdapat surplus Anggaran sebesar 89 Miliar 176 Juta 466 Ribu 759 Rupiah 80 Sen. Mengenai Pembiayaan, yang terdiri atas : pertama, Penerimaan Daerah, Penerimaan Daerah setelah perubahan dianggarkan sebesar 123 Miliar 951 Juta 933 Ribu 776 Rupiah 23 Sen, terealisasi sebesar 123 Miliar 134 Juta 944 Ribu 546 Rupiah 62 Sen yang berupa Sisa Lebih Perhitungan anggaran (SiLPA), kedua Pengeluaran Daerah, Pengeluaran Daerah setelah perubahan dianggarkan sebesar 16 Miliar Rupiah, terealisasi sebesar 17 Miliar 694 Juta 629 Ribu 138 Rupiah 70 Sen. Dengan demikian jumlah Pembiayaan Netto sebesar 105

Miliar 440 Juta 315 Ribu 407 Rupiah 92 Sen dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) pada APBD Tahun Anggaran 2013 sebesar 194 Miliar 616 Juta 782 Ribu 167 Rupiah 72 Sen. DPRD mengharapkan pelaksanaan pengelolaan APBD Tahun Anggaran 2013 yang telah dibahas tersebut bisa menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan pengelolaan APBD Tahun Anggaran 2014 sehingga cita-cita Pemerintah Daerah dan DPRD untuk mendapatkan opini WTP dapat terwujud.

Demikian juga DPRD menyampaikan apresiasi atas segala peran serta dan upaya Pemerintah Kabupaten Malang beserta seluruh masyarakat dalam rangka menyukseskan penganugerahan Adipura Tahun 2014 serta terselenggaranya pelaksanaan Pekan Nasional Kontak Tani Nelayan Andalan Ke IV. De-

terdapat bantalan atau gelaran pasir sebagai dasar peletakan batu.

Padahal titik yang satu ini. entah di dusun apa namanya, pekerjaannya berada di bagian yang kering. Dimana tidak seperti pada bagian plengsengan yang sedang direhab yang berada di saluran yang teraliri sungai.

Pekerja lain juga menambahkan bahwa yiyitan atau penghalusan cela antar batu yang lazim di sebut ‘beras utah’ ini tampak kasar dan seperti tidak di yiyit atau dihaluskan. “Kasar ya mas, padahal sudah dihaluskan tapi memang mas Parman (Suparman) menyuruh anak baru untuk melakukannya”, tambah pekerja yang namanya enggan disebut ini.

Hingga saat ini belum ada pihak terutama dari dinas terkait yang bisa dikonfirmasi. (wan) ngan berbagai permasalahan dan kekurangan, kami yakin bahwa transfer teknologi dan pengalaman diantara peserta Penas KTNA, akan banyak membawa manfaat yang dapat kita ambil dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Malang.

Hasil pembahasan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2013 yang telah dilaksanakan oleh Badan Anggaran DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten Malang.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menilai bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2013 dapat disetujui untuk ditetapkan sebagai Peraturan Daerah sesuai dengan mekanisme yang berlaku. (Adv/Jun)

CMYK

12

Advertorial

Edisi 141 / VI / 23 - 29 Juni 2014

Kayuh Sepeda Onthel

Bupati Nyono Suharli Blusukan Ke Pasar-pasar

Bupati Jombang, Nyono Suharli Wihandoko mengayuh sepeda saat blusukan ke sejumlah pasar di Jombang

Jombang, SMN - Jelang bulan suci Ramadhan yang kurang

beberapa hari lagi Bupati Jombang bersama Forum Pimpinan daerah

(Forpimda) Kabupaten Jombang melakukan blusukan ke Pasar Pon

dan Pasar Citra Niaga (Pasar legi) Jombang pada Jumat (20/6) pagi.

Bupati Jombang, Nyono Suharli Wihandoko yang juga di dampingi oleh kapolres Jombang yang baru AKBP Ahmad yusep Gunawan, menerangkan bahwa sidak kali ini dilaksanakan untuk memantau perkembangan harga khususnya di pasar tradisional menjelang datangnya bulan suci Ramadhan.

“Sepekan terakhir ini kita banyak mendapat keluhan dari masyarakat terkait meroketnya harga kebutuhan pokok. Dengan kita turun ini, maka kita bisa mengetahui secara langsung kondisi harga di pasar, dan Alhamdulillah dari pantauan lang-sung ini tidak ada kenaikan harga yang signifikan, kalaupun ada namun masih dalam tingkat kewaja-ran,”terangnya.

Untuk mengantisipasi lonjakan

masyarakat dan pedagang pasar. Bukan hanya itu, saat bupati berkeliling, para pedagang juga menyemut di belakangnya.

Dalam kesempatan tersebut, bupati memantau perkembangan harga kebutuhan pokok menjelang datangnya bulan suci Ramadan. Setelah berkeliling di Pasar Pon, rombongan sepeda onthel bupati kemudian bergerak ke Pasar Legi untuk melakukan hal yang sama yaitu memantau harga kebutuhan pokok.

“Tiap jumat saya selalu bersepeda. Dan ini sekaligus untuk memantau perkembangan harga di pasar menjelang datangnya bulan suci Bupati saat blusukan di pasar melihat dan mengecek harga daging Ramadan”, ungkap Nyono Suharli Bupati Jombang di sela harga yang kemungkinan akan Dan yang Unik, dalam blusukan blusukan.

Bahkan Bupati Nyono Suharli terjadi, Bupati Nyono Suharli tersebut rombongan Bupati dan mengaku sudah berkoordinasi de- Forpimda mengenakan sepeda juga menghimbau untuk karyawan/ ngan kemetrian terkait yakni Ke- angin atau sepeda onthel. Begitu karyawati Pemkab Jombang, Bank, menterian Perdagangan agar tidak keluar dari pendapa kabupaten, maupun dari BUMD yang lainnya sampai ada lonjakan harga yakni rombongan pesepeda onthel yang setiap Jumat pagi untuk berangkat dengan mencukupi stok stok barang dipimpin Bupati langsung menuju kekantor masing masing dengan khusunya Sembilan bahan pokok. ke Pasar Pon. Mereka kemudian menggunakan sepeda onthel. “Dan ini “Dan kalau perlu nanti sewaktu memasuki pasar yang sedang ramai akan kita galak kan dan akan rutin kita waktu akan dilaksanakan operasi tersebut. Praktis, kehadiran orang laksanakan setiap hari Jumat, dan nanti pasar untuk memenuhi kebutuhan nomor satu di Jombang tersebut akan kita buatkan surat edaran tertulis”, pokok masyarakat”, ujarnya. cukup mengagetkan sejumlah ungkapnya. (bam/hms/adv)

Rancangan KUA dan PPAS APBD DPRD Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2015 Malang, SMN - Pembahasan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2015 bahwa kebijakan umum APBD (KUA) disusun guna memenuhi amanat Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 yang diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dengan teknis penyusunannya berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman PenyusunanAPBD Tahun Anggaran 2015, disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Malang (20/6).

Berkenaan dengan kerangka ekonomi makro daerah sebagai landasan penyelenggaraan pemerintahan melalui beberapa hal berikut : Produk Domestik Regional Bruto atas Dasar harga berlaku (PDRB– ADHB) tahun 2014 direncanakan sebesar 52 triliun 695 miliar 739 juta rupiah. Dan tahun 2015 ditargetkan menjadi sebesar 58 triliun 86 miliar 549 juta rupiah ditargetkan menjadi sebesar 58 triliun 86 miliar 549 juta rupiah, PDRB atas dasar harga kons-

tan (PDRB-ADHK) tahun 2014 direncanakan sebesar 19 triliun 107 miliar 101 juta rupiah, tahun 2015 ditargetkan menjadi sebesar 20 triliun 555 miliar 992 juta rupiah.

Pertumbuhan Ekonomi tahun 2014 direncanakan sebesar 6,79%, dan tahun 2015 ditargetkan sebesar 6,87%, sedangkan laju inflasi pada tahun 2015 ditargetkan semakin menurun menjadi 6,87% Pendapatan Perkapita ADHB tahun 2014 direncanakan sebesar 20 juta 870 ribu 732 rupiah dan tahun 2015 ditar-getkan menjadi sebesar 22 juta 510 ribu 415 rupiah.

Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi pada tahun 2015 perlu dilakukan upaya- upaya sebagai berikut : Mendorong peningkatan dan perluasan sektor andalan pertanian dalam arti luas yaitu pertanian pangan, perkebunan, irigasi, peternakan dan perikanan, industri, perdangangan dan pariwisata, Peningkatan infrakturtur terutama jalan, jembatan, irigasi, gedung dan saran prasarana perdagangan dan pariwisata, memperdayakan UMKM dan koperasi sebagai pilar perekonomian darah, meningkatkan promosi inventasi.

Anggota DPRD Kabupaten Malang Darmadi, S.Sos selaku juru Bicara dalam Rapat Paripurna ini menjelaskan, kenaikan PAD diha-

rapkan melalui upaya intensifikasi dan ekstensifikasi dengan penuh kehati-hatian untuk dapat mempertahankan kondisi di daerah tetap kondusif ditengah kelesuhan perekonomian dimana Pemerintah Kabupaten Malang masih tergantung dari dana Pusat, yaitu Dana Alokasi Umum (DAU) dana pertimbangan lainya, maupun bentukbentuk subsidi lain dari pusat maupun propinsi.

Target pendapatan daerah tahun 2015 sebesar 2 Trilun 781 miliar 479 juta 182 ribu 193 rupiah 60 sen apabila dibandingkan tahun 2014 (sebelum perubahan) sebesar 2 Trilun 715 miliar 282 juta 120 ribu 760 rupiah terjadi kenaikan sebesar 2,42%. Adapun rincian pendapatan tahun 2015 terdiri dari : Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 315 Miliar 33 juta 776 ribu 940 rupiah 60 persen, dana pertimbangan sebesar 11 triliun 814 miliar 561 juta 573 ribu 431 rupiah, pendapatan yang sah sebesar 651 miliar 883 juta 831 ribu 822 rupiah.

Kebijakan belanja diarahkan pada : pertama, Belanja Tidak Langsung, meliputi: belanja pegawai, belanja bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dengan

mempertimbangkan asas kelayakan dan kepatutan yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah, kedua, Belanja Langsung; diarahkan pada: pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar masyarakat khususnya bidang pendidikan dan kesehatan; Peningkatan infrastruktur pendukung peningkatan perekonomian dan penataan Iingkungan hidup; Peningkatan kapasitas dan kapabilitas SKPD selaku penyelenggara urusan dan program pembangunan serta peningkatan efektifitas dan efisiensi pengelolaan anggaran; Stimulasi pertumbuhan ekonomi di sektor riil terutama terkait dengan menuju kemandirian perekonomian daerah dalam rangka mengatasi masalah ketenagakerjaan dan kemiskinan; Dalam merencanakan alokasi belanja untuk setiap kegiatan, didasarkan pada analisis beban kerja dan kewajaran biaya yang dikaitkan dengan output yang dihasilkan dan suatu kegiatan untuk menghindari adanya pemborosan; Belanja barang dan jasa disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD. Rencana Anggaran Belanja Kabupaten Malang tahun 2015 sebesar 2 triliun 910 miliar 479 juta 182 ribu 193 rupiah 60 sen mengalami kenaikan 2,92%, dan APBD Induk tahun 2014 sebesar 2 triliun

Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Malang

834 miliar 457 juta 250 ribu 160 rupiah, yang terdiri dari : Belanja Tidak Langsung sebesar 1 triliun 760 miliar 351 juta 679 ribu 862 rupiah mengalami kenaikan dan APBD Induk tahun 2014 sebesar 1 triliun 646 miliar 112 juta 593 ribu 588 rupiah atau naik 7,09%.

Belanja Langsung sebesar 1 triliun 150 miliar 127 juta 502 ribu 331 rupiah 60 sen, yang apabila dibandingkan dengan APBD Induk tahun 2014 sebesar 1 triliun 188 miliar 344 juta 656 nibu 572 rupiah, turun sebesar 3,86%, hal ini masih bersifat sementara, karena beberapa komponen rekening anggaran seperti; DAU dan DAK masih mempergunakan asumsi sama dengan APBD Induk tahun 2014

dan bahkan untuk komponen Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Timur belum dianggarkan, hal ini disesuaikan dengan arahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015.

Kebijakan Pembiayaan dari sisi penerimaan terutama dan pemanfaatan SILPA, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, penerimaan piutang daerah disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku dan kondisi kemampuan keuangan daerah. Sedangkan dan sisi penge-

luaran pembiayaan terutama akan dipergunakan untuk pembentukan dana cadangan dan membiayai program-program yang sangat prioritas.

Upaya-upaya dalam pencapaian target Pendapatan Daerah antara lain: Intensifikasi dan Ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan asli daerah, optimalisasi dana pertimbangan baik DAU, DAK maupun bagi hasil pajak dan non pajak, meningkatkan kualitas pelayanan pajak dan restribusi dengan peningkatan profesionalisme aparatur dan pembaruan manajemen keuangan daerah dengan pemanfaatan teknologi informasi, melakukan upayaupaya yang sah lainya baik penggalian potensi maupun hibah dari pihak ke tiga. (Adv/Jun)

Pengerjaan Proyek Saluran Air di Desa Sumberrejo Diduga Asal-asalan

9

Pengunaan material untuk pembangunan proyek saluran air yang diduga asal-asalan

Surabaya, SMN - Terkait proyek pembangunan saluran air sungai di jalan kauman di Desa Sumberrejo Kecamatan Pakal Kota Surabaya. Ternyata pembangunan proyek tersebut ditemukan tidak memenuhi spesifikasi teknis.

Misalnya jenis material yang digunakan tidak sesuai, terutama penemuan dari pasir yang dipakai bukan pasir hitam melainkan pasir uruk dicampur sirtu dan kadar semennya kurang, sehingga mengurangi kekuatan.

Pantauan SMN di lapangan, untuk beberapa lokasi paskah

pengerjaan proyek saluran air sungai yang dikerjakan oleh rekanan Dinas PU Binamarga dan Pematusan Kota Surabaya.

Sampai saat ini proyek pembangunan saluran air sungai tersebut tidak sesuai dengan bistek, hal ini tidak bisa dibenarkan dan dipercaya dengan adanya penemuan baru dari penggunaan pasir uruk dan sirtu untuk campuran luluh, bukan pasir hitam, lalu ukuran campuran semen dikurangi, dan pengadukan luluhpun kering, dan untuk pemasangan batu tidak ditata rapi hanya asal pasang.

Bersambung di halaman 11