CMYK
Media Online: suaramedianasional.com
SuaraMedia NasionalCom
Nomor ISSN: 2355-6501
@smedianasional
Sudah Terdaftar di Dewan Pers. Surat Izin Penerbitan Usaha Pers: SK Menkum Ham Nomor: AHU-62124.AH.01.01 Tahun 2013
Harga Rp 5.000,(Luar Kota+ Ongkos Kirim)
Edisi 166 Tahun VI / 29 Desember 2014 - 4 Januari 2015
Sepanjang Tahun 2014
Kasus Perselingkuhan Dominasi Pelanggaran Hakim “Pada tahun 2014, kasus perselingkuhan berada pada posisi pertama dengan persentase sebesar 38,64 persen atau sebanyak lima kasus dari total 13 kasus”, kata Eman.
Ilustrasi
Masyarakat Berhak Tolak Permintaan THR dari Wartawan Jakarta, SMN - Dewan Pers menerima masukan dari masyarakat terkait adanya surat permohonan bantuan Natal dan Tahun Baru 2015 yang berkop Komite Wartawan Reformasi Indonesia (KWRI) yang beralamat di Gedung Dewan Pers lt. 9, Jl. Kebon Sirih No. 32-34, Jakarta. Surat tertanggal 10 Desember 2014 tersebut dikirim kepada pimpinan instansi pemerintah, TNI, Polri, BUMN dan swasta.
Jakarta, SMN - Komisioner Komisi Yudisial Eman Suparman mengatakan bahwa kasus hakim selingkuh mendominasi sidang Majelis Kehormatan Hakim (MKH) sepanjang 2014.
Bersambung di halaman 11
Sidang Gugatan Hananto Vs Tjahyo Lanjut
Sidang Majelis Kehormatan Hakim
Jebol, Satu dari Tiga Tanggul yang Diperbaiki
Ilustrasi persidangan
Pasuruan, SMN - Gugatan Hananto atas tanah miliknya yang terletak di desa Wonokerto Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan kepada Tjahyo akan lanjut Selasa depan (30/12). Bermula dari keinginan Hananto untuk mensertifikatkan tanah yang dimilikinya di kantor BPN Kabupaten Pasuruan, tapi di tolak oleh BPN dengan alasan tanah tersebut sudah muncul sertifikat atas nama Tjahyo Widjoyo di tahun 1992. Bersambung di halaman 11
Spanduk dan banner larangan ucapan natal ditertibkan
Reaksi Pemkot Malang Soal Spanduk Tak Berizin Larangan Ucapan Natal Malang, SMN - Beredarnya spanduk dan banner pelarangan ucapan Natal mengundang reaksi Pemerintah Kota Malang. Instruksi penertiban dilakukan sebelum mengundang gejolak di masyarakat. Apalagi spanduk dan banner tersebut tak berizin. Bersambung di halaman 11
Ilustrasi
Satpol PP Sumenep Diduga Pungli PSK Sumenep, SMN - Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Sumenep diduga melakukan pungli (pungutan liar) kepada 9 pekerja seks komersial (PSK) yang terjaring razia di dua rumah bordil di Kecamatan Saronggi, Kabupaten Sumenep. Para PSK tersebut diduga ‘dipajak’ oknum Satpol PP dengan dalih untuk biaya pemulangan ke daerah masingmasing. Kabar yang beredar, oknum Satpol PP tersebut meminta uang sebesar Rp 1.450.000 setiap PSK. Sas sus dugaan pungli tersebut mencuat setelah beberapa PSK yang terkena razia dan akan dipulangkan, menelpon pengelola rumah bordil. Mereka meminta bantuan untuk membayar uang yang diminta oleh oknum Satpol PP tersebut. Bersambung di halaman 11
Bersambung di halaman 11
Sidoarjo, SMN - Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) mulai memperbaiki tanggul lumpur Lapindo yang jebol sejak Kamis, 25 Desember 2014, di titik 73 A Desa Kedungbendo, Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Dari tiga tanggul yang jebol, yakni satu tanggul di titik 73 A dan dua tanggul di titik 73 B, hanya satu yang diperbaiki. “Siang ini, tanggul yang jebol di titik 73 A mulai kami perbaiki. Jika lancar, bisa selesai hari ini juga,” kata juru bicara BPLS, Dwinanto Hesti Prasetyo, kepada SMN di lokasi, Sabtu, 27 Desember 2014. BPLS mengerahkan satu alat berat atau beckoe untuk memperbaiki tanggul yang
Sebuah eskavator melakukan pengerjaan pembangunan tanggul untuk menampung lumpur Lapindo di titik 73B desa kedungbendo, Porong, Sidoarjo, 17 Desember 2014. Pembangunan tanggul baru sepanjang 1.5 kilometer dan tinggi 5 meter ini menghubungkan titik 73B di desa Kedungbendo dan titik 68 di desa Gempolsari.
jebol selebar 8 meter itu. Para pekerja menutup lubang tanggul tersebut dengan menggu-
nakan tanah di sekitar tanggul yang jebol. Karena itu, BPLS tidak memerlukan banyak
tanah untuk memperbaiki tanggul yang berdekatan Bersambung di halaman 11
MK dan KPK Kerja Sama Berantas Korupsi Jakarta, SMN - Mahkamah Konstitusi (MK) dan Komisis Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan kesepakatan kerja sama dalam memberantas korupsi yang ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman di Gedung mahkamah Konstitusi Jakarta, Selasa (23/12) kemarin. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Janedjri M. Gafar dan Sekretaris Jenderal Komisi Pemberantasan Korupsi Himawan Adinegoro kemudian menadatangani nota kesepahaman tersebut. “MoU antara KPK dengan MK ini menjadi momentum penting kerja sama formal dalam pengungkapan kasus korupsi di MK, itu komitmen
Iklan / Langganan hubungi : Tlp. (0354) 691147, HP 081 231 515 435
Penandatanganan kerjasama antara Mahkamah Konstitusi (MK) dan Komisis Pem-berantasan Korupsi (KPK)
MK untuk cepat menyelesaikan masalah,” ujar Ketua Mahkamah Konstitusi Hamdan Zoelva dalam memberikan sambutannya. Secara rinci nota kesepaghaman ini meliputi kerja sama dalam hal data dan atau informasi, sistem integritas nasional, narasumber, sosialisasi, pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan. Terkait data dan atau informasi, MK dan KPK dapat saling meminta juga memberikan data atau informasi yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan kewenangan kedua belah pihak dengan tetap menjaga independensi masing-masing lembaga. Sementara dalam hal penerapan
Program Sistem Integritas Nasional ker-jasama meliputi peningkatan kepatuhan Laporan Harta kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan pemetaan titik rawan gratifikasi serta penerapan program pengendalian gratifikasi. Dalam hal narasumber, sosialisasi, pendidikan, dan pelatihan, nota kesepahaman ini mengatur kedua belah pihak untuk dapat saling membantu sebagai narasumber. “Ke depan tentu banyak hal yang bisa kita lakukan bersama antara lain melakukan sosialisasi bersama, misalnya ada pendidikan MK, di mana KPK bisa kita ajak untuk berikan materi,” kata Hamdan. (mad)
Email: suaramedianasional@gmail.com