10122013

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK SUMBAWA ECERAN Rp 3.000

Rp. 50.000 Rp. 55.000

SUARA NTB Pengemban Pengamal Pancasila

SELASA, 10 DESEMBER 2013

16 HALAMAN NOMOR 229 TAHUN KE 9 Online :http://www.suarantb.com E-mail: hariansuarantb@yahoo.co.id

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

C.01.08.13

(Suara NTB/ars)

DIPERIKSA - Asisten I Setda Lobar M.S Udin (kiri) dan Kepala Bappeda Baihaqi usai diperiksa di ruang intelijen Kejari Mataram, Senin (9/12).

Berita selengkapnya di halaman 5.

Polres Ajukan Izin ke Gubernur

Periksa 12 Pimpinan dan Anggota DPRD Lobar Mataram (Suara NTB) Kepala Biro Administrasi Pemerintahan Setda NTB, Dr. H. L. Sajim Sastrawan, SH, MH mengatakan, saat ini Gubernur NTB menerima permintaan dari Polres Lombok Barat (Lobar) untuk penerbitan izin pemeriksaan terhadap 12 anggota DPRD setempat. Permintaan izin pemeriksaan tersebut terkait dengan pengusutan dugaan kasus korupsi.

Malaysia Bisa Bangkrut DIREKTUR Perlindungan WNI dan BHI Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), Tatang Budie Utama Razak mengungkapkan TKI NTB yang bekerja di perkebunan sawit Malaysia sudah diakui kemampuannya oleh perusahaan di Malaysia.

Bersambung ke hal 5 Tatang Budie Utama Razak (Suara NTB/ist)

“Polres Lombok Barat meminta izin pemeriksaan kurang lebih 12 orang anggota DPRD Kabupaten Lombok Barat hari ini (kemarin, Red). Jika Pak Gubernur berada di tempat maka Insya Allah dua sampai tiga hari ini izin pemeriksaan ini bisa selesai,”ujarnya ditemui usai menerima perwakilan mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Mataram yang melakukan aksi damai terkait pemberan-

tasan dan pencegahan tindak pidana korupsi di depan Kantor Gubernur NTB, Senin (9/12).

Dikatakan, permintaan izin pemeriksaan anggota DPRD Lobar kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat ersebut menyangkut pengusutan dugaan kasus korupsi di Gumi Patut Patuh Patju Lobar. Sebanyak 12 anggota DPRD yang diminta izin untuk diperiksa tersebut, Bersambung ke hal 5

RAPBD 2014 Tidak Cerminkan Antusiasme Mataram (Suara NTB) Rancangan APBD NTB 2014 yang beberapa hari lagi akan disahkan oleh Gubernur dan DPRD NTB tidak mencerminkan antusiasme. Khususnya, jika melihat target pendapatan yang dipatok dalam RAPBD tersebut. Demikian salah

satu benang merah yang dapat ditarik dalam diskusi ringan yang digelar Pattiro NTB dengan sejumlah kalangan, Senin (9/12) kemarin.

Salah satu contoh yang cukup menonjol dalam penyusunan target pendapatan di RAPBD NTB 2014 adalah dengan melihat pertumbuhan

pajak daerah dan mengkomparasikannya dengan tahun – tahun sebelumnya.

Di tahun 2011, Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) tumbuh sebesar 17 persen, pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Bersambung ke hal 5

POLRES Lombok Barat (Lobar), membenarnya, telah mengajukan izin ke Gubernur untuk memeriksa 12 anggota DPRD setempat. Polres ingin meminta penjelasan anggota Dewan tersebut sebagai saksi terkait sejumlah kasus. Antara lain kasus penjualan aset Jagerage dan kasus pungutan Kaur Desa.

Sebanyak 12 anggota Dewan ini terdiri dari Ketua DPRD Lobar, H. Umar Said dan Komisi III serta anggota DPRD lainnya.

Demikian diungkapkan, Wakapolres Lobar, Kompol M Lutfi dan Kasat Reskrim Polres Lobar, Iptu Windy Tjahyadi secara terpisah, Senin (9/12) kemarin. Dijelaskan, Lutfi salah satu izin yang diajukan ke Gubernur adalah pemeriksaan anggota DPRD yang tersangkut kasus pemungutan uang para Kaur Desa yang dijanjikan sebagai PNS. Hal ini pernah dibawa ke Dewan. Namun oleh pihak Kaur yang keberatan membawa masalah ini ke ranah hukum. “Itu yang termasuk kami minta izin ke Gubernur untuk anggota Dewan,” jelas Kompol Lutfi. Kemungkinan katanya, jumlah anggota Dewan yang dillaporkan dan menerima uang lebih dari satu orang.

Bersambung ke hal 5

Jaring Tersangka

Kejati Ubah Strategi Penyidikan Mataram (Suara NTB) Bertepatan dengan hari antikorupsi sedunia, Kejaksaan Tinggi NTB merilis catatan penanganan kasus korupsi selama setahun terakhir. Ada sedikitnya 14 perkara ditangani dengan status penyidikan. Dari 14 perkara itu, sekaligus mencatat ada 14 pejabat terseret menjadi tersangka.

Menjaring lebih banyak tersangka, Kejaksaan pun mulai mengubah strategi penyidikan.

Dalam catatan kinerja Kajati NTB Sugeng Pudjianto, SH, MH yang baru lima bulan menjabat, tercatat sudah enam kasus yang dinaikkan ke penyidikan, dua diantaranya penyelesaian tunggakan Kajati sebelumnya.

Enam kasus itu terbagi dalam 14 perkara dengan 14 tersangka.

Berdasarkan ulasan edisi sebelumnya, empat perkara yang naik ke penyidikan selama jabatan Sugeng adalah, Kasus Rumput Laut BPBD Kota Mataram, dengan dua

tersangka, Kepala BPBD H.M, rekanan HS dan pelaksana lapangan Kh. Kasus PAUD – NI, dengan tersangka HR sebagai PPK dan rekanan pelaksana JK. Kasus ketiga, mega proyek senilai Rp 82 Miliar Labuhan Haji Lotim dengan tersangka GI sebagai KPA dan rekanan pelaksana Hy. Terbaru, kasus KPU Kota Mataram yang baru menetapkan satu orang tersangka Msn. Bersambung ke hal 5

Sugeng Pudjianto (Suara NTB/ars)

C.03.08.13

TO K O H

Diperiksa untuk Beberapa Kasus

SUARA NTB Selasa, 10 Desember 2013

SUARA MATARAM

Halaman 2

Miya Ramdhani

Pasien Gizi Buruk yang Luput dari Perhatian Pemerintah Tidak Cukup Sekali PASAR beras yang sekarang menjadi pasar burung, nampaknya sulit melepaskan diri dari image praktik prostitusi. Padahal mendiang mantan Walikota Mataram H. M. Ruslan sudah merubahnya menjadi Pasar Panglima. Nyatanya perubahan itu hanya sementara. Pemain baru mulai bermunculan di kota bervisi misi maju, religius dan berbudaya ini. Rupanya perlu operasi secara terus menerus untuk menghilangkan praktik tersebut.

Lurah Cakra Barat, I Way(Suara NTB/dok) an Swira mengatakan, pagi I Wayan Swira hari masyarakat disibukkan dengan aktivitas jual beli uanggas. Akan tetapi pada malam hari sudah berubah menjadi pasar beras. Ia mengaku sudah beberapa kali melakukan operasi bersama tim yakni Pol. PP, Kepolisian, Camat beserta tokoh masyarakat lainnya. Namun hal tersebut tidak terlalu efektif, karena tidak ada efek jera diberikan kepada pelaku. Seharusnya, operasi atau razia tidak hanya satu kali tapi secara rutin. “Saya rasa tidak cukup hanya satu kali, harus terus menerus dilakukan,” ungkapnya saat ditemui di ruangannya, Senin (9/12) kemarin.

Menurut Swira, oknum PSK tersebut bukanlah penduduk setempat melainkan datang dari luar Mataram. Dan pasar beras hanya dijadikan tempat transaksi. Seingatnya beberapa waktu lalu, beberapa pelaku yang tertangkap ketika razia, langsung dibawa ke Panti Sosial Karya Wanita Budhi Rini untuk mendapatkan pelatihan dan keterampilan sesuai dengan keahliaannya.

Ia menyebutkan pelatihan keterampilan yang diberikan yakni cara membuat kue, salon, menjahit hingga keterampilan lainnya. Tujuannya lanjutnya, setelah mendapatkan bekal PSK tidak lagi menekuni rutinitasnya. Menyinggung penginapan yang dijadikan tempat mesum, Swira mengatakan pihaknya telah memanggil dan memberikan penjelasan secara kekeluargaan.

Namun empat hari berikutnya mereka kembali beroperasi. “Saya secara pribadi sudah panggil, tapi sudah tiga empat hari kembali lagi,” keluhnya. Dalam kesempatan itu, ia meminta kepada pemerintah agar tetap bersinergi dan berkoordinasi untuk menuntaskan penyakit sosial tersebut. Sehingga visi misi Kota Mataram tidak tercoreng lantaran beroperasinya pasar beras. (cem)

Bisa Jadi Acuan Mutasi WAKIL Ketua DPRD Kota Mataram, I Wayan Sugiartha nampaknya cukup terkejut dengan hasil survai yang diungkapkan Ombudsman RI perwakilan NTB terkait banyaknya SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) lingkup Pemkot Mataram yang pelayanannya terindikasi masih di bawah standar. Bahkan Ombudsman menyebutkan ada sembilan SKPD yang termasuk dalam zona merah. Masing-masing Dinas Perhubungan Komunikasi dan informatika, Dinas Kebersihan, Dinas Pendapatan Daerah, (Suara NTB/fit) Badan Lingkungan Hidup, I Wayan Sugiartha Badan Kepegawaian, Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olaharaga, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam negeri serta Dinas Kesehatan.

Meski dilakukan oleh Ombudsman, hasil survai ini, menurut Wayan kepada Suara NTB di DPRDKota Mataram, Senin (9/12) kemarin, tidak boleh dipandang sepele. Justru, hasil survai itu bisa menjadi salah satu referensi Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh untuk nantinya melakukan penyegaran pejabat atau mutasi. Karena bagaimanapun juga, namanya lembaga pemerintahan, pelayanan publik seharusnya menjadi prioritas utama.

Kalau ada SKPD yang tidak mampu memberikan pelayanan publik sesuai standar, dalam hal ini Walikota Mataram harus berani mengambil tindakan. ‘’Karena bagaimanapun, kredibilitas Pemkot Mataram ada di tangan beliau (Walikota, red),’’ terang Wayan. Jangan sampai, lanjutnya, komitmen Walikota Mataram mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas justru terkendala pada kinerja bawahannya yang tidak maksimal.

Hal-hal seperti pelayanan publik yang masih dibawah standar, mau tidak mau, akan mengganggu citra Kota Mataram. ‘’Otomatis, dan itu akan bermuara kepada Walikota,’’ cetusnya. Karenanya, politisi PDI Perjuangan ini mendorong Walikota Mataram supaya berani bertindak tegas. Disisi lain, Wayan mengapresiasi survai yang dilakukan Ombudsman.

Setidaknya, dari hasil survai itu diketahui mana SKPD yang pelayanan publiknya masih perlu ditingkatkan.

Ia berharap momentum mutasi nantinya betul-betul dimanfaatkan orang nomor satu di Mataram ini untuk menempatkan pejabat yang mau berkomiten terhadap terwujudnya pelayanan publik yang maksimal. Pada bagian lain, Wayan meminta jajaran Pemkot Mataram untuk memperhatikan hasil survai tersebut. ‘’Ombudsman juga kan lembaga negara, jadi tidak mungkin mereka akan melakukan survai main-main,’’ tandasnya. (fit)

Matanya cekung, tubuhnya persis tinggal tulang dan wajah pucat pasi serta terbaring tak berdaya. Di antara pasien anak-anak yang sedang sibuk diurusi orangtuanya karena menangis kesakitan, ia hanya bisa diam dan terlihat menggerakan tangannya tanpa sedikitpun suara.

ADALAH Miya Ramdhani bocah 7 tahun, warga lingkungan Peresak Pagutan, hanya bisa pasrah menahan perihnya kehidupan keluarga. Masa bermain terpaksa pudar begitu saja. Tidak ada yang bisa diperbuat, semenjak usia satu tahun setengah ia divonis menderita gizi buruk. Sekarang pun keluarganya hanya bisa pasrah, karena pemerintah belum sedikitpun mengulurkan bantuan.

Ibunda Miya, Turkiyah ketika ditemui di RSUP NTB, Senin (9/12) menceritakan Miya adalah anaknya yang kelima dari tujuh bersaudara. Ketika dilahirkan, Miya lahir normal dengan kondisi sehat dengan berat 4 kilogram.

Namun menginjak usia 6 bulan, ia menderita deman dan dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Satu bulan dirawat kondisi Miya berangsur membaik hingga diper-

(Suara NTB/cem)

GIZI BURUK - Miya Ramdhani (7), penderita gizi buruk tergolek lemah di RSUP NTB. Ia berharap ada bantuan pemerintah. bolehkan pulang. “Satu bulan diopname, kita diperbolehkan pulang,” ungkapnya.

Katanya, pasca-dari rumah sakit Miya sembuh hingga satu minggu.

Tapi hari berikutnya harus kembali dirawat di rumah sakit. Sempat sambungnya, pihak rumah sakit merujuk

Perizinan Dikeluhkan Lamban

Permohonan Hanya Numpang Lewat di KPPT

Mataram (Suara NTB) Pelayanan perijinan kembali dikeluhkan masyarakat. Tidak hanya soal lambannya penerbitan izin mendirikan bangunan (IMB) tapi kurang sigapnya karyawan, melayani pemohon yang mengajukan izin. Namun Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT) Kota Mataram, mengklaim permohonan hanya ‘’numpang’’ lewat di kantor tersebut.

Kepala KPPT Kota Mataram, Cokorda Sudira Muliarsa ketika dikonfirmasi di ruanganya, Senin (9/12) mengatakan untuk setiap perizinan seperti IMB, SIUP, TDT, usaha izin pariwisata dan lain sebagainya pihaknya hanya sebagai penyelenggara administrasi, bukan sebagai penentu kebijakan penerbitan izin.

“Kami di sini (KPPT, red) hanya sebagai penyelenggara administasi, tidak berhak mengeluarkan izin,” terangnya.

Menurutnya, meskipun KPPT yang mengurus persoalan izin namun tetap SKPD terkait, seperti Dinas Tata Kota dan Pengawasan Bangunan, Kebudayaan dan Pariwisata dan Koperindag memiliki kewenangan mengeluarkan izin. Ia menambahkan lamanya pengurusan atau penerbitan izin, tergantung dari pemohon. Karena setiap pengurusan ada jangka waktu yang telah ditentukan. “Semuanya sudah ada berapa lama diselesaikan,” ucapnya.

Sudira mencontohkan, untuk SIUP,TDP,TDI dan IUI memerlukan waktu tujuh hari.

Sementara izin sewa lahan tujuh hari dan IMB, SITU MB, ILOK dan HO jangka waktu penerbitannya 30 hari.

Katanya, masyarakat yang mengeluh lamanya penerbitan izin, bukan tidak memiliki alasan mendasar. Mundurnya penerbitan sambungnya, bisa saja ketika tim memverifikasi atau melakukan crosscek di lapangan, pemohon tidak berada di tempat atau ada masalah administrasi belum dipenuhi, sehingga

penerbitan izin selalu diundur.

“Sekarang tergantung dari masyarakat, apakah ketika ditemui dia berada ditempat atau malah administrasinya belum dilengkapi,” katanya.

Terlepas dari itu lanjut Sudira, setelah semua persyaratan pemohon lengkap, pihaknya akan mengajukan ke SKPD terkait untuk dilakukan evaluasi layak atau tidak diterbitkan izinnya. Baru setelah terbit, pihaknya akan menginformasikan pemohon bahwa ijin telah diterbitkan. Ditanyakan mekanisme pelayanan, Sudira mengatakan standar pelayanan disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 24 Tahun 2006 tentang pelayanan publik.

Ia menyebutkan pihaknya memberlakukan sistem antrean, menyebarkan pamflet, menempelkan mekanisme atau prosedur pelayanan hingga biaya atau tarif pengurusan izin. (cem)

jika pada saat warga akan membuat SIM, Surat Keterangan Miskin, Akta Kelahiran dan lainnya membutuhkan KTP. Dia sendiri mengatakan KTP-nya telah habis masa berlaku pada tahun 2012 lalu.

Dia sendiri mengatakan pernah mendatangi kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Mataram untuk merekam E-KTP, tapi ditolak. “Alasannya karena saya tinggal di Transito,” ujarnya.

Terkait rencana perekaman E-KTP bagi warga Ahmadiyah di Transito, Sahidin mengatakan belum lama ini mereka telah didatangi oleh staf Dinas Dukcapil Kota Mataram mendampingi staf Kementerian Dalam Negeri. Kedatangan staf Kementerian Dalam Negeri tersebut untuk mendata warga Ahmadiyah yang belum mempunyai NIK. Ia juga

pernah datang ke Dinas Dukcapil Kota Mataram untuk menanyakan rencana ini. “Dukcapil Kota Mataram masih menunggu surat dari Disosdukcapil Provinsi,” ujarnya.

Saridin kembali menyatakan harapannya agar rencana perekaman ini segera terealisasi karena kepemilikan kartu identitas seperti KTP ini sangat diperlukan. “Harapan saya semoga perekaman EKTP ini disegerakan,” tandasnya.

Sebelumnya Asisten I (Tata Praja dan Aparatur) Setda Kota Mataram, Lalu Indra Bangsawan mengharapkan kepada warga Ahmadiyah yang tinggal di Transito untuk pro aktif mendatangi kantor Dinas Dukcapil terkait rencana perekaman E-KTP mereka.

Saat ini pihaknya dalam proses menunggu karena warga Ahmadiyah akan diper-

(Suara NTB/ist)

SIDAK - Wakil Walikota MataramH. Mohan Roliskana didampingi asisten II Setda Kota Mataram, Ir. H. Effendi Eko Saswito, MM., Kadis PU Kota Mataram Ir. Mahmudin Tura dan Kadishubkominfo Kota Mataram, Drs. H. Khalid melakukan sidak ke Terminal Mandalika.

Penjual Baju Bekas akan Direlokasi ke Terminal Mandalika Mataram (Suara NTB) Para penjual baju bekas (rombengan) yang ada di Jalan TGH. Faisal, Kelurahan Turida, Kecamatan Cakranegara akan segera direlokasi ke terminal Mandalika.

Saat ini sebanyak 64 pedagang memanfaatkan bahu jalan untuk berjualan. Alasan dipilihnya terminal Mandalika sebagai tempat relokasi karena tersedianya lahan di kawasan itu.

Hal ini disampaikan Wakil Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana, Senin (9/12).

Agar rencana tersebut segera terealisasi, camat setempat diminta untuk menggencarkan sosialisasi. “Nanti akan kita bangunkan los atau

lapak representatif untuk mereka,” ujarnya. Mohan memastikan relokasi ke terminal Mandalika tidak akan mengganggu fungsi terminal sebagai tempat naik dan turunnya penumpang.

Permintaan para pedagang baju bekas disampaikan Mohan ialah dilakukan relokasi secara kolektif ke lokasi yang baru. “Relokasi ini akan permanen. Kita buatkan yang permanen sehingga mereka merasa settle dan merasa aman jualan disitu,” terangnya. Nantinya pemkot juga akan membuat aksesoris tambahan yang dapat memancing orang berkunjung ke lokasi pasar baju bekas yang baru.

Setelah relokasi diharap-

kan akan berimplikasi terhadap sektor lainnya di sekitar kawasan tersebut. “Ketika mereka disana, sektor informal disitu juga bisa mendapatkan dampaknya. Operasional kendaraan umum yang disana sepi mungkin bisa berpengaruh. Jadi cukup luas implikasinya,” terangnya.

Mohan juga menjamin tidak akan ada pungutan-pungutan bagi para pedagang baju bekas setelah direlokasi ke tempat yang baru. “Tidak boleh ada pungutan karena itu memang sudah menjadi otoritas terminal. Nanti kalaupun ada retribusi seperti PKL sudah ada payung hukumnya. Kalau yang lain-lain saya jamin tidak ada,” tandasnya. (yan)

Wawali Pertanyakan Standar Penilaian Ombudsman Cokorda Sudira Muliarsa

Warga Transito Berharap Perekaman E-KTP Segera Terealisasi Mataram (Suara NTB) Warga Ahmadiyah yang tinggal di asrama Transito, Majeluk akan segera mendapatkan E-KTP. Pemerintah kota (pemkot) Mataram berencana akan segera melakukan perekaman bagi 71 orang wajib KTP yang ada disana. Terkait rencana ini, warga Ahmadiyah Transito mengapresiasi rencana pemkot tersebut.

Mereka berharap rencana itu bisa segera terealisasi.

Demikian disampaikan Ketua RT warga Ahmadiyah Transito, Sahidin. “Saya mengucapkan terima kasih atas rencana itu, karena itu sangat perlu. Kalau bisa mudahmudahan lebih cepat karena KTP itu sangat diperlukan,” terangnya kepada Suara NTB. Kepemilikan KTP atau EKTP dikatakan Sahidin sangat diperlukan. Apalagi

ke Puskesmas Jempong untuk mendapatn perawatan dan bantuan susu serta biskuit. Semenjak bantuan susu dan biskuit tidak lagi diberikan, Turkiyah hanya bisa memberikan makanan seperti biasanya.

Pasalnya, suami Turkiyah hanya sebagai pekerja serabutan dan hanya

mendapatkan Rp 30 - 50 ribu perhari.

“Dulu sih dapat susu sama roti, kondisi Miya sudah baik,” katanya. Ia mengatakan dari penghasilannya itu, hanya cukup untuk kebutuhan dapur dan biaya anaknya yang menempuh pendidikan.

Turkiyah menyadari Miya semenjak lahir kurang diperhatikan dan dititip di neneknya. Kurangnya perhatian lanjutnya, karena ia terpaksa membantu suaminya bekerja untuk kebutuhan dapur.

“Sejak kecil dia (Miya, red) kurang saya perhatikan, tahu sendiri harus bantu suami kerja,” ucapnya.

Ibu tujuh anak ini kembali membayangkan seandainya punya banyak uang, dirinya tidak akan rela melihat anaknya menderita penyakit begini. Sementara dari semua anaknya, hanya Miya yang menderita gizi buruk. Ditanya apakah pemerintah pernah memberikan bantuan, ia mengatakan sedikit pun tidak pernah ada bantuan pemerintah.

Ia dan suaminya bersusah payah bekerja dan mencari uang untuk memenuhi kebutuhan sehari – hari. Meski anaknya menderita gizi buruk, ia justru luput dari perhatian pemerintah.

“Sudah tujuh tahun, ndak ada sedikit pun bantuan pemerintah,” keluhnya. Mungkin ini patut menjadi pertanyaan besar, di saat pemerintah gencar mengentaskan gizi buruk kenyataannya masih saja ada kasus gizi buruk mencuat. (cem)

lakukan khusus untuk itu diminta koordinator Ahmadiyah untuk pro aktif mendatangi kantor Disdukcapil sebelum perekaman E-KTP dilakukan.

“Kami kan sudah buka pintu. Kami akan melayani hakhak dasarnya pembuatan EKTP sebagai identitas diri,” ujarnya. Ia juga menambahkan bahwa warga Ahmadiyah tidak perlu khawatir terkait diskriminasi.

Dalam perekaman E-KTP bagi warga Ahmadiyah, pemkot juga meminta kepada pemerintah provinsi (pemprov) melalui Dinas Sosial Kependudukan dan Catatan Sipil untuk mengirimkan surat secara tertulis yang mengelompokkan jamaah Ahmadiyah dalam kategori penduduk rentan. Sehingga ada dasar pemkot Mataram dalam melakukan proses perekaman E-KTP. (yan)

Mataram (Suara NTB) Ombudsman Perwakilan NTB menemukan ada sembilan SKPD di lingkup pemerintahan kota (pemkot) Mataram yang berada pada zona merah mengenai pelayanan publik. Menanggapi hal ini, Wakil Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana mempertanyakan apa yang menjadi standar atau kriteria penilaian dari Ombudsman Perwakilan NTB. “Silahkan saja, mungkin itu pendapat profesional mereka dari lembaga Ombudsman. Tetapi kita juga perlu tahu apa yang menjadi kriteria, standar-standar mereka di dalam melakukan penilaian-penilaian terhadap pelayanan publik. Apalagi terkait dengan pelayanan dari unit-unit di SKPD dan lainnya,” terangnya, Senin (9/12).

Sejauh ini pihak Pemkot Mataram, ujarnya, tidak pernah mendapatkan konfirmasi resmi dari Ombudsman terkait temuan tersebut. Pihaknya hanya mengetahui melalui pem-

beritaan media. SKPD juga tidak mengetahui hal ini.

“Jadi saya kira sah-sah saja, silahkan saja. Tapi kita juga punya ukuran sendiri untuk menilai kinerja staf kita termasuk SKPD kita,” cetusnya.

Mohan mengatakan seharusnya Ombudsman RI berkoordinasi terlebih dulu dengan Pemkot Mataram bahwa mereka mempunyai rencana melakukan evaluasi terhadap kinerja pelayanan publik di SKPD lingkup Pemkot Mataram. “Dia samapaikan dulu ke kita. Kemudian bagaimana polanya, terus dikoordinasikan sehingga SKPD-SKPD tahu kalau memang ada rencana kegiatan Ombudsman itu,” terangnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan (Dikes) Kota Mataram, dr. Usman Hadi menyatakan apa yang menjadi temuan Ombudsman itu akan dijadikan masukan bagi pihaknya dalam melakukan evaluasi dan perbaikan kinerja khususnya terkait pelayanan publik di internal lembaganya. “Dari sana kami akan bisa memperbaiki diri. Karena dengan itulah kita bisa mengoreksi diri terhadap

kekurangan-kekurangan kita. Selama ini saya selalu menerima masukan, karena saya tidak bisa menilai diri sendiri, orang lain yang lebih tahu. Ini yang kurang, ini yang kurang.

Dan kewajiban saya untuk memperbaiki,” terangnya ditemui di kantor Walikota Mataram, Senin (9/12).

Dikes Kota Mataram adalah salah satu SKPD yang berada di zona merah.

Usman berharap Ombudsman Perwakilan NTB mengirimkan hasil temuannya secara resmi ke pihaknya sehingga bisa diketahui di bagian mana saja kekurangan pihaknya sehingga bisa diperbaiki. Diharapkan ada laporan terperinci mengenai kualitas layanan publik Dikes Kota Mataram yang disampaikan ke pihaknya.

“Saya senang sekali kalau itu dikirimkan ke kami.

Belum ada laporan tertulis yang masuk ke Dikes. Ini lho buktinya kekurangankekurangannya, kami malah senang menerima masukan seperti itu,” tandasnya. (yan)

SUARA NTB Selasa, 10 Desember 2013

Produktivitas Masih Rendah DINAS Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Sosnakertrans) Kabupaten Lombok Utara (KLU) mengakui, kualitas tenaga kerja masyarakat KLU masih rendah. Hal ini pun berdampak pada tingkat produktivitas tenaga kerja yang rendah pula.

“Kita akui, tingkat produktivitas rendah akibat kualitas yang rendah. Tetapi meskipun demikian, minat masyarakat untuk bekerja sangat tinggi,” ujar Sekretaris Dinsosnakertrans KLU, Artadi, SH, Senin (9/12).

(Suara NTB/dok) Kualitas dan produktivitas Artadi rendah itu, Artadi mengacu pada jumlah serapan tenaga kerja di sektor pariwisata yang belum terlampau tinggi seperti diharapkan. Meski pada pembahasan UPL/UKL sebelum hotel-hotel beroperasi disebutkan, 75 persen tenaga kerja harus tenaga lokal, namun belum semua mampu dicover oleh sumber daya yang ada. Mengingat sebagian besar angkatan kerja di KLU adalah tenaga tidak terdidik.

Di beberapa perhotelan, tenaga kerja lokal banyak terserap pada pekerjaan yang tergolong kasar, misalnya, sebagai tukang kebun, satpam, dan lainnya. “ Di hotel-hotel yang ada di Medana misalnya, pencari kerja kita mungkin inginnya di tempat yang bagus tetap tidak diimbangi oleh skill. Padahal pengusaha hotel sudah tegas, hanya akan menempatkan tenaga kerja yang sesuai keahlian,” ujarnya.

Artadi mengharapkan, kepastian pemerintah pusat untuk membantu mobile training unit ke Pemda KLU tahun depan akan berdampak positif terhadap peningkatan kualitas angkatan kerja.

Mengingat mobile training unit itu dilengkapi dengan peralatan kerja sehingga menggaransi peluang pelatihan dan peningkatan skill untuk memenuhi permintaan lapangan kerja di KLU. “BLK (Balai Latihan Kerja) sudah kita desain, dan diusulkan untuk dianggarkan pada 2014. Harapan kita ini akan mengatasi kelemahan SDM khususnya bagi angkatan kerja yang belum memperoleh pekerjaan, karena di beberapa perhotelan sudah ada komitmen untuk menyerap tenaga lokal,” pungkasnya. (ari)

Lobar Alokasikan Bansos Pertanian Rp 1 Miliar Lebih Giri Menang (Suara NTB) Kendati program optimalisasi lahan berupa pemberian dalam bentuk dana bantuan sosial (bansos) pertanian bermasalah dan ditangani aparat berwajib, Pemkab Lombok Barat (Lobar) melalui Dinas Pertanian Peternakan dan Perkebunan (Pertanakbun) Lobar justru kembali mengalokasikan dana tersebut senilai Rp 1 miliar lebih. Dana ini dialokasikan untuk 25 kelompok yang tersebar di seluruh kecamatan.

“Kelompok yang dapat jatah yang luasan lahannya minimal kelipatan 10 hektar,” ungkap Kadis Pertanakbun Lobar, H. Bachtiar pada Suara NTB, Minggu (8/12) lalu.

Menurutnya, bantuan optimalisasi lahan ini dihajatkan bagi petani untuk produksi dan produktivitas pertanian. Mekanisme pengajuannya, kelompok mengajukan proposal diketahui oleh PPL KCD dan kepala desa serta pihak kecamatan.

Lalu proposal diajukan ke kabupaten. Setelah itu, pihak kabupaten melakukan verifikasi melalui penetapan CPCL. Verifikasi oleh tim teknis, lalu melakukan cek ke lapangan.

Setelah dianggap memenuhi syarat setelah dilihat dilapangan langsung, lalu diusulkan dalam draf. Setelah itu diplenokan dalam rapat koordinasi. Lalu terbit draf SK yang diajukan ke kepala dinas selaku PPK. Setelah di-SK-kan lalu mereka (kelompok) dipanggil.

Kelompok yang sudah di-SK-kan harus punya rekening dan bagi yang belum punya rekening maka wajib membuka rekening di Bank Syariah Mandiri. “Lalu tanda tangan perjanjian kerjasama, tentang pelaksanaan kegiatan itu,”ujarnya.

Setelah itu, kelompok menyusun RUKK dan surat penggunaan uang. Setelah komplit, lalu usul ke provinsi dan dibuat berita acara persyaratan. “Yang tidak penuhi syarat ditolak,”ujarnya.

Bagi yang penuhi syarat dilanjutkan ke KPPN. Di KPPN dilakukan verifikasi lagi, setelah lengkap administrasi baru ditransfer dana ke rekening kelompok. Namun sebelumnya, disyaratkan atas rekomendasi dari dinas.

Dana bansos yang diberikan berupa dana stimulan sebesar Rp 2. 244. 000 per hektar. Nilai ini kecil, pasalnya biaya produksi per hektar saja Rp 6-7 juta. Untuk itu, sisa Rp 4 juta diupayakan petani yang menambahkan. Dana ini untuk membeli saprodi, benih, bibit dan pupuk serta obat-obatan. (her)

Pendapatan RSUD Tripat Sebagian Besar dari Pasien Miskin Giri Menang (Suara NTB) Kinerja Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Patut Patuh Patju (Tripat) sudah hampir melampaui target PAD yang dibebankan Pemda. Dari target PAD Rp 17 miliar target penghasilan yang sudah dicapai hingga November Rp 16 miliar. Tersisa kurang lebih Rp 1 miliar dari target tersebut. Namun, jika semua warga berobat ke RSUD Tripat, maka penghasilan diprediksi Rp 50 miliar.

Penghasilan ini hampir sebagian besar atau sekitar 60 persen dari pasien Jamkesmas. Hampir 60 persen sampai 70 persen penghasilan itu berasal dari pasien miskin atau Jamkesmas. “Penghasilan terbanyak kami dari pasien miskin itu hampir 60-70 persen,” imbuh Kepala Bidang Pelayanan RSUD Tripat, dr. Ahmad Taufiq Fathoni, Senin (9/12).

Sementara biaya operasional untuk belanja pegawai maksimal 42 persen (jasa dan honor), sisanya itu sekitar 60 persen masing-masing 30 sampai 40 persen untuk BHP dan akomodasi. Sedangkan sisanya 20 persen untuk kegiatan diklat dan lain-lain.

Sementara tunggakan pembayaran klaim jamkesmas pusat di RSUD Tripat, terhitung sejak empat bulan mulai September sampai Desember mencapai Rp 4 miliar lebih.

Jamkesmas ini belum dibayar pusat, karena alasan kehabisa dana. Menurut rencana, tunggakan ini akan dibayar 2014.

“Klaim jamkesmas pusat nunggak Rp 4 miliar lebih, terhitung empat bulan (September-Desember),”ungkap Fathoni.

Tunggakan ini terjadi karena Kemenkes jelasnya tidak bisa memprediksi kebutuhan dana rumah sakit lantaran banyaknya rumah sakit baru dan naik kelas oleh Kementerian Kesehatan. Terlambatnya klaim, ini, menurutnya, mengganggu pelayanan di rumah sakit. Untuk antisipasi membengkaknya tunggakan, pihaknya menghentikan sementara pelayanan pelayanan pasien non emergency. Selain pasien emergency, pihaknya tak menangani melalui Jamkesmas. (her)

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 3

Rendah, Tingkat Disiplin PNS di Lotim Selong (Suara NTB) Sebagian besar pegawai negeri sipil (PNS) lingkup Pemkab Lombok Timur (Lotim) tidak disiplin. Berdasarkan hasil evaluasi di sejumlah satuan kerja perangkat daerah (SKPD), jarang yang tingkat kehadirannya mencapai 80 persen.

Hal ini terungkap pada rapat Penilaian Prestasi Kerja PNS di Kantor Bupati Lotim, Senin (9/12). Asisten III Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Lotim, Lalu Suandi, mengaku, meski telah dilakukan beberapa langkah pembinaan dan pemberian tunjangan kesra namun masih banyak kalangan PNS yang absen.

Ke depan, sebagai langkah

pembinaannya, para PNS ini tidak lagi diberikan tunjangan kesra. Namun lebih diarahkan ke tunjangan kinerja. Penilaiannya pada aspek kinerja dan konsepnya akan dilakukan dengan cara peningkatan reward. Paling sedikit para PNS akan diberikan tunjangan Rp 200 ribu per bulan. ‘’Jika kinerja lebih baik, maka dijanjikan bisa mendapatkan

tambahan,’’ ujarnya.

Persoalan tidak disiplin di kalangan PNS, katanya, menjadi salah satu sisi yang akan dinilai. “Masuk dan pulang tepat waktu akan mendapatkan pendapatan lebih,” ucap Suandi.

Selain disiplin kehadiran, tidak terkecuali yang akan menjadi materi penilaian adalah pada saat para PNS bek-

erja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Saat ini, Pemkab Lotim lanjut Suandi telah menyusun konsep penilaian kinerja PNS. Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat (BKD) Lotim, Hj. Baiq Miftahul Wasly menambahkan, penilaian kinerja atas kerja PNS ini mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 tahun 2011.

Aturan itu, katanya, berlaku terhitung sejak Januari mendatang.

Berdasar amanah PP tersebut, diharapkan PNS bisa lebih profesional lagi dalam men-

jalankan tugas. Ia juga mengharapkan, hak-hak PNS sesuai tugas dan keberhasilannya mendapat pengakuan dan penghargaan dengan baik. Secara bertahap, BKD pun terus melakukan pembekalan agar PNS bisa meningkatkan profesionalisme kerjanya.

PNS yang berprestasi akan mendapatkan pengakuan dan penghargaan langsung. Di mana, ada dua sistem prestasi yang dinilai yakni sasaran kelompok pegawai dan perilaku kerja PNS selama menjalankan tugas kepegawaiannya. (rus)

Pemberantasan Korupsi

Komitmen Kejari dan Polres Loteng Dipertanyakan

(Suara NTB/her)

RUSAK - Beginilah kondisi plafon RSUD Tripat yang jatuh di depan pintu masuk ruang Direktur.

Tiap Tahun Diperbaiki

Plafon RSUD Tripat Rusak Giri Menang (Suara NTB) Plafon atap Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Patut Patuh Patju (Tripat) rusak.

Rusaknya plafon atap rumah sakit ini disebabkan pengaruh angin disertai hujan yang terjadi akhir-akhir ini. Plafon ini tiba-tiba jatuh saat pegawai sedang sibuk. Namun, tidak ada pegawai yang jadi korban.

Kepala Bidang Pelayanan RSUD Tripat, dr. Ahmad Taufiq Fathoni ketika ditemui di kantornya, Senin (9/12), menjelaskan, pengaruh hujan

disertai angin yang melanda beberapa waktu terakhir menyebabkan air masuk ke dalam plafon. Lebih-lebih susunan bangunan atap di tempat jatuhnya plafon ini sering kali bocor.

Hal ini dikarenakan selain hujan, juga karena bangunannya yang berbentuk lumbung.

Atap bangunan ini kemasukan air ketika dihempaskan angin.

Air pun tertampung di plafon, sehingga karena tak mampu menampung akhirnya plafon jatuh. ‘’Padahal, plafon ini baru

diganti setahun lalu,’’ ujarnya, seraya menambahkan, perbaikan segera dilakukan dalam waktu dekat.

Pada bagian lain, ungkapnya, gangguan banyaknya bola lampu yang mati sudah diperbaiki. Namun di sejumlah titik masih ada yang hidup mati, karena belum stabil. Terkait penataan rumah sakit yang terkesan kumuh, lantaran lokasi keluarga pasien yang menunggu di depan lorong rumah sakit. Kasus ini akan segera diselesaikan. (her)

Raperda Penyertaan Modal Belum Penuhi Ketentuan Permendagri Tanjung (Suara NTB) Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Lombok Utara (KLU) tidak hanya memastikan mencoret Penyertaan Modal sebesar Rp 6 miliar untuk dua Perusda, Bank NTB dan PDAM KLU. Tetapi lebih dari itu, rancangan peraturan daerah (raperda) sebagai pengantar penyertaan modal sebesar masing-masing Rp 1 miliar untuk dua Perusda itu, kembali dipersoalkan. Menurut Banggar, raperda yang diajukan eksekutif Pemda KLU belum memenuhi syarat Permendagri No. 52 tahun 2012 tentang pedoman pengelolaan investasi Pemda.

Anggota Banggar DPRD KLU, Sopian, SIP, Senin (9/12) memastikan, raperda yang saat ini masih dalam pembahasan oleh Banggar dan pemda daerah dipastikan akan berjalan alot. Pihaknya menargetkan bisa selesai akhir tahun ini, sehingga dana mas-

ing-masing Rp 1 miliar bisa teralokasi ke dua Perusda itu.

“Banggar masih belum sepakat karena perbedaan persepsi dalam pembahasan raperda. Kami melihat, raperda yang diajukan belum memenuhi beberapa poin yang diharuskan dalam Permendagri No. 52 tahun 2012 tentang pedoman pengelolaan investasi pemda,” ujar Sopian, di ruang kerjanya.

Sopian mencermati, jika acuannya Permendagri itu, maka Pemda KLU wajib melakukan analisis investasi atau menyusun analisis investasi Pemda sebelum melakukan investasi. Selain itu, analisa investasi Pemda juga harus dilakukan oleh penasehat investasi Pemda. Untuk jabatan penasehat ini, selanjutnya ditetapkan oleh kepala daerah atau Bupati KLU. “Item-item inilah yang tidak dilalui oleh Pemda. Bagaimana kami di Banggar mau me-

nyetujui kalau Raperdanya tidak memenuhi syarat aturan yang di atasnya,” cetus politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini.

Ketua DPC PPP KLU ini juga menyarankan, Bagian Hukum Pemda KLU seharusnya lebih jeli mencermati keharusan yang dipersyaratkan oleh Permendagri itu. Dalam arti, penyusunan perda salah satunya dapat ditempuh secara komulatif, yakni menggunakan satu perda yang apabila melakukan investasi kembali, maka Pemda KLU tidak anjurkan untuk mengusulkan Perda lagi.

Meski demikian, pola yang ditempuh sejauh ini, eksekutif mengusulkan satu Perda pada tiap pengajuan rencana investasi (penyertaan modal). Sehingga cara kerja ini cukup menyita waktu, tidak efesien dan menambah agenda pembentukan Perda yang seharusnya dapat digunakan untuk membentuk Perda lain. (ari)

Praya (Suara NTB) Lambannya penanganan sejumlah kasus dugaan korupsi di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) menuai kritik dari kalangan mahasiswa di Bumi Tastura. Keseriusan aparat penegak hukum di daerah ini dalam hal ini Kejaksaan Negeri (Kejari) Praya serta Polres Loteng, mulai dipertanyakan. Mengingat banyak kasus dugaan korupsi yang selama ini mengendap dan tidak jelas penyelesaiannya.

Aparat penegak hukum pun diminta lebih serius menangani kasus-kasus dugaan korupsi yang masuk. Desakan tersebut disampaikan sejumlah elemen pergerakan yang dimotor PMII Loteng saat menggelar aksi di Praya, Senin (9/12) kemarin.

Aksi yang digelar dalam rangka memperingati hari anti korupsi tersebut, menyorot sejumlah kasus dugaan korupsi yang ditangani aparat penegak hukum di daerah ini. Pasalnya, banyak kasus-kasus dugaan korupsi yang dibiarkan mengendap dan tanpa ada penyelesaian yang jelas oleh aparat penegak hukum, baik kasus yang ditangani Polres Loteng maupun oleh pihak Kejari Praya sendiri. Ironisnya, banyak oknumoknum penegak hukum yang justru ikut bermain, sehingga menghambat proses penyelidikan kasus-kasu tersebut.

Saat aksi di Polres Loteng, massa tidak bisa bertemu langsung dengan Kapolres Loteng, AKBP Supriyadi, S.IK., tidak terwujud, karena tidak berada di tempat. Kecewa, para demontran kemudian melanjutkan aksinya di depan kantor Satlantas Polres Loteng. Di sana para demontran sempat menyinggung terkait maraknya calon SIM. Usai berorasi di depan

Mapolres Loteng, para demontran kemudian bergerak menuju kantor Kejari Praya.

Di Kejari mereka mendesak, kasus-kasus dugaan korupsi, seperti kasus Alkes, SIM RSUD Praya, DAK Dikpora Loteng termasuk kasus dugaan korupsi oleh sejumlah Kepala Desa (Kades) segera dituntaskan.

Bukan hanya itu, Kejari Praya juga didesak membongkar kembali kasus-kasus lama dan sudah mengendap tanpa ada kejelasan. Salah satunya kasus dugan korupsi pengadaan tanah untuk pasar Desa Batunyala yang diduga melibatkan oknum anggota DPRD Loteng.

Sebagai bentuk protes, para demontran sempat mencopot spanduk anti korupsi milik Kejari Praya. Spanduk itupun langsung dibakar di depan pintu masuk Kejari Praya. Sejumlah aparat kepolisian dan staf Kejari Praya pun hanya bisa melihat aksi para demontran tersebut. “Kalau memang Kejari Praya tidak mampu, lebih baik pergi daru Loteng,” tambah Bahaidin, orator aksi.

Setelah menunggu cukup lama, Kajari Praya, Subri, S.H., akhirnya keluar menemui para demonstran. Pada kesempatan itu, Subri menegaskan komitmen untuk memberantas korupsi di Loteng. “Selama ada alat bukti yang semua kasus korupsi akan kita tuntaskan,” sebutnya.

Diakuinya, ada beberapa kasus korupsi yang dihentikan penyelidikan oleh pihak Kejari Praya. Tapi itu bukan karena pihak Kejari Praya yang tidak mampu menuntaskan kasus tersebut. Tetapi lebih karena persoalan alat bukti yang kekurangan. Usai menyampaikan aspirasi massa membubarkan diri. (kir)

(Suara NTB/kir)

BAKAR - Massa membakar spanduk anti korupsi milik Kejari Praya, sebagai bentuk protes atas lambannya penanganan kasus korupsi di Loteng, Senin (9/12) kemarin.

Penanganan Warga Pascabanjir

BPBD dan Dikes Turun Lakukan Pengobatan Untuk menangani korban bencana pascabanjir beberapa waktu lalu, pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Lombok Barat (Lobar) bersama Dinas Kesehatan (Dikes) berkolaborasi turun ke lapangan melakukan pengobatan warga. Dalam hal ini, Dikes telah menurunkan petugasnya yang berada di masingmasing puskesmas untuk melakukan pemeriksaan dan memberikan obat-obatan yang diperlukan warga.

“Kami (BPBD, red) berkolaborasi dengan Dikes untuk melakukan pengobatan,” ungkap Sekretaris BPBD Lobar, Dewa Ketut Ardana, Senin (9/12).

Menurutnya, bencana memiliki efek negatif yang dirasakan warga pascabencana. Terutama dari gangguan kesehatan yang dialami warga. Pihak Dikes pun, katanya, melakukan antisipasi melalui puskesmas setempat. Pihaknya berkoordinasi untuk penanganan warga terserang penyakit, seperti gatal-gatal dan batuk. Penanganan pascaben-

cana juga dilakukan melalui masing-masing posko darurat meliputi Dishubkominfo, Dinas Kebersihan Tata Kota, Dinas Kehutanan dan BLH serta Dinas Pertanian.

Untuk pencegahan penyakit sendiri, pihak Dikes memberi obat, seperti obat antiseptik dan obat serbuk untuk air sumur. Air sumur warga sejauh ini terkontaminasi kotoran akibat banjir. Tidak itu saja, wabah penyakit, karena genangan air juga akan diantisipasi.

Diketahui, Pascabencana banjir yang menerjang lima desa di Lobar t, seperti halnya

(Suara NTB/her)

TERCEMAR - Salah seorang warga di Kebong Kongok sedang menunjukkan sumurnya yang tercemar, karena banjir beberapa waktu lalu.

Dusun Kebon Kongok, Kedatuk Desa Suka Makmur, Kecamatan Gerung, banyak warga mulai diserang penyakit gatal dan batuk. Hal ini karena air sumur yang diminum keruh bercampur kotoran yang dibawa banjir.

Warga juga mengeluh dan memprotes pemerintah daerah yang lamban serta terkesan tak serius menangani masalah banjir yang kerap datang di daerah mereka. Seperti diakui Kades Suka Makmur Saharudin, bahwa warg-

anya mulai terserang penyakit. Ada sekitar 70 warga yang menderita gatal-gatal dan batuk. Mengantisipasi hal itu, pihak desa pun stand by 24 jam dengan sejumlah tim tanggap darurat dan siaga bencana dari Pemda di posko bencana.

Tim terpadu Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Lombok Barat sendiri mencatat data sementara jumlah kepala keluarga (KK) yang rumahnya terkena dampak banjir atau terendam air dan longsor mencapai 882 KK. Dari 882 KK tersebut 4 KK rusak akibat longsor, di antaranya dua KK rumahnya rusak berat dan dua KK rusak ringan.

Selain rumah, jalur jalan sepanjang 20 meter dan sawah terendam air. Jalan yang terkena longsor di Lembah Sempage telah ditangani Dinas Pekerjaan Umum, sedangkan areal sawah yang baru saja ditanami terancam gagal tumbuh. (her)

SUARA NTB Selasa, 10 Desember 2013

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 4

Musim Hujan Tiba

Sumbawa Besar (Suara NTB) Menyikapi masuknya musim hujan, Pemkab mulai mengantisipasi wabah penyakit malaria. Dengan melakukan pemetaan terhadap daerah-daerah potensial wabah. Kemudian menerapkan tim gerak cepat di masing-masing Puskesmas.

Demikian disampaiukan Wakil Bupati Sumbawa H. Arasy Muhkan, dalam jawaban Bupati pada sidang paripurna Senin (9/12). Selain penerapan sistem informasi masalah kesehatan berbasis masyarakat yang dikenal dengan community base. Memberikan informasi kepada masyarkaat yang berkaitan dengan penyakit dan upaya pencegahannya baik melalui media cetak maupun elektronik.

Terkait pelayanan kesehatan, lanjut H. An, secara terusmenerus diupayakan peningkatannya. Dengan menambah jumlah puskesmas perawatan, puskesmas yang tersertifikasi ISO, kapasitas kompetensi tenaga kesehatan. Melalui pelatihan-pelatihan teknis, serta mengaktifkan pelayanan kegawatdaruratan 24 jam di beberapa puskesmas. Untuk mengatasi rentang waktu dan kendali, maka telah dibuat sistem rujukan regional yang meliputi empat puskesemas sebagai pusat rujukan, puskesmas Alas, Lopok, Lenangguar, dan Plampang. “Dengan tujuan untuk menerima rujukan-rujukan horizontal antarpuskesmas terdekat,” terang H. An. Terkait dengan kesejahteraan tenaga honor daerah, pemda akan mengkaji kemabli yang akan disesuaikan dengan keuangan daerah, sosialisasi terkaait program kegiatan kependudukan dan pencatatan sipil sudah sedang dan akan terus digencarkan pada 2014 mendatang. Khusus yang terkait dengan dokumen kependudukan gratis, yang disahkan revisi UU nomor 23 tahun 2006, tentang administrasi kependudukan semua dokumen kependudukan akan dibiayai oleh pemerintah pusat. Melalui APBN dan akan berlaku efektif melalui APBNP 2014. Untuk itu, sosialisasi terhadap dokumen kependudukan gratis akan dilaksanakan melalui berbagai media secara intensif maupun proporsional. (arn)

BAGI COKELAT Kajari Dompu, Hasan Kurnia HS, SH membagikan cokelat, teh kotak dan brosur pada pengguna jalan pada peringatan hari anti-korupsi, Senin (9/12).

Korupsi Setda Dompu

Penyidik Tetapkan Tiga Tersangka Dompu (Suara NTB) Kapolres Dompu, AKBP Purnama, SIK kembali menegaskan ada tiga tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengelolaan anggaran Setda tahun 2011. Di antaranya M, SE (bendahara umum Setda tahun 2011), H.AP, MSI (KPA Setda 2011), dan Drs.H.SH,MSI (KPA Setda 2011). Jumlah tersangka ini bisa lebih dalam proses penyidikan ke depan.

“Kasus dugaan korupsi pengelolaan anggaran Setda tahun 2011 telah kita tetapkan tiga orang tersangka. Muhammad, Adil Paradi dan H Saladin Hasan,” tegas Kapolres Dompu, AKBP Purnama, SIK menjawab massa aksi dari Aliansi Rakyat Anti Korupsi (ARAK) di depan Polres Dompu, Senin (9/12).

Terhadap kasus ini, Purnama mengaku, pihaknya masih terkendala laporan kerugian negara (LKN) dari BPKP. Tetapi hasil audit investigasi atas kasus ini oleh BPKP sudah diterima dan tinggal menunggu LKN yang disalin dari hasil audit investigasi untuk dijadikan sebagai salah satu alat bukti. “Kita tidak bisa jadikan hasil audit investigasi jadi alat bukti, tapi harus laporan kerugian negara, karena ketentuan BPKP seperti itu,” katanya.

Namun pihak BPKP, lanjut Purnama, telah berjanji pada pihaknya akan menyerahkan LKN pekan ini. Untuk itu, dirinya bersama penyidik akan mendatangi BPKP untuk menerima LKN sekaligus meminta keterangan ahli dari BPKP. “Setelah keterangan ahli kita ambil, baru kita limpahkan ke Kejaksaan,” ungkapnya.

Terkait surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) yang diterima Kejaksaan dengan hanya dua orang tersangka yaitu M, SE dan Drs.H.SH,MSI, dibantah Purnama. Menurutnya, tersangka kasus dugaan korupsi anggaran Setda tahun 2011 yang ditetapkan pihaknya ada tiga tersangka.. (ula)

(Suara NTB/ula)

JELASKAN - Kapolres Dompu, AKBP Purnama, SIK saat menjelaskan penangan kasus korupsi di hadapan massa ARAK depan Polres Dompu, Senin (9/12).

Interupsi Ditolak

Ketua Fraksi PKS ”Walk Out” Sumbawa Besar (Suara NTB) Interupsi yang dilayangkan Ketua Fraksi PKS, dalam sidang paripurna dengan agenda jawaban bupati Sumbawa atas pendapat Badan Anggaran dan Pemandangan Umum Fraksi Dewan, Senin (9/12), tak dilayani pimpinan. Hingga yang bersangkutan langsung walk out dari sidang.

Beberapa kali Salamuddin Maula atau akrab dipanggil Jalo, berteriak meminta interupsi. Terkait kejelasan jawaban Bupati usai dibacakan Wakil Bupati atas pemandangan umum fraksinya. Namun, dipotong pimpinan DPRD, H. Farhan Bulkiyah, dengan alasan tak ada tanya jawab. “Tertibnya, tidak ada tanya jawab dalam agenda hari ini,” tandasnya seraya meminta yang bersangkutan menyampaikan keinginannya pada forum lain.

Tetapi Jalo balas menjawab, di lembaga ini bebas bicara.

Jangan penyampaian pendapat dikebiri. Hingga Jalo ngotot menyampaikan interupsinya, dengan menganggap eksekutif belum menjawab pemandangan umum fraksi PKS. “Saya tidak terima hak saya sebagai anggota DPRD dikebiri di sini. Saya ingin ini disampaikan di sini, bukan di tempat lain. Ingat pimpinan. Karena ada pertanyaan dari Fraksi PKS yang tidak dijawab oleh eksekutif,” ujar sengit Jalo.

Meski demikian, pimpinan sidang tetap tidak memberikan kesempatan bagi Ketua Fraksi PKS ini untuk menyampaikan pendapatnya di forum tersebut. Hingga akhirnya, Jalo memilih walk out dengan meninggalkan ruangan sidang.

Dikonfirmasi wartawan usai sidang, Jalo mengatakan, dia sebenarnya ingin mencari kejelasan soal masih dihuninya rumah dinas di Jalan Mangga Kecamatan Sumbawa oleh oknum dokter yang sudah pensiun. Kemudian soal belum keluarnya perpanjangan izin PT Pesona di KM 18, yang sudah diajukan sejak 12 November 2012 lalu.

Sebenarnya, H. An, sempat mengklarifikasi persoalan rumah dinas ini, dalam jawaban Bupati. Dalam hal ini, Pemkab akan melakukan penertiban terhadap pensiunan PNS yang masih menempati rumah dinas. Namun, dokter yang dimaksud anggota DPRD yang berada di Jalan Mangga, kenyataannya masih mengabdi kepada Pemkab. Sedangkan terkait izin, yang diajukan oleh masyarakat, harus memenuhi persyaratan sesuai dengan standar operasional prosedur. (arn)

Aktivis di Pulau Sumbawa Turun ke Jalan

Dompu (Suara NTB) Hari anti-korupsi sedunia yang diperingati setiap tanggal 9 Desember, di Kabupaten Dompu, Sumbawa dan Bima diwarnai aksi unjuk rasa. Para aktivis turun ke jalan untuk mengingatkan aparat penegak hukum akan bahaya laten korupsi.

Di Kabupaten Dompu, Kejaksaan Negeri (Kejari) Dompu memperingati hari anti korupsi dengan membagi cokelat dan minuman serta brosur berisi pola pengaduan kasus korupsi. Kajari Dompu, Hasan Kurnia HS, SH bersama jajarannya langsung memimpin acara pembagian coklat, minuman dan brosur tentang pengaduan kasus dugaan korupsi kepada pengguna jalan di depan kantornya, Senin (9/12).

Aksi para penegak hukum ini berlanjut dengan melakukan sosialisasi pada siswa di SMAN 1 Dompu.

Usai melakukan aksi simpatinya, Kejari Dompu justru menjadi sasaran pengunjuk rasa yang ikut memperingati hari anti korupsi. Lembaga masyarakat anti korupsi (LMAK) NTB, Arifin H Abubakar menuntut Kejari Dompu tidak tebang pilih dalam penanganan kasus korupsi. “Apa istimewanya kasus korupsi beras raskin ke 13 Desa Wawonduru dengan kerugian negara tidak sampai Rp 20 juta, tapi begitu cepat ditangani Kejaksaan. Padahal banyak kasus korupsi yang merugikan keuangan negara ratusan juta justru tidak segera ditindaklanjuti. Itu namanya tebang pilih,” teriak Arifin, Ketua LMAK NTB di depan Kejari Dompu.

Arifin juga mempertanyakan kasus dugaan korupsi pembangunan SMP Satu Atap Huu tahun 2011 yang dilaporkan pihaknya. Kasus ini diduga merugikan keuangan negara hingga Rp 125 juta dan bahkan membengkak hingga Rp 170 juta setelah tim teknis dari Dinas PU Dompu melakukan perhitungan. “Kasus ini oleh Kejaksaan telah ditetapkan dua orang tersangka, tapi justru pihak Kejati memberikan toleransi untuk menyelesaikan pembangunan,” kata Arifin.

Kasus dugaan korupsi bantuan angin puting beliung awal 2012 yang menetapkan empat orang tersangka dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) juga menjadi sasaran pertanyaan pengun-

juk rasa ke Kejaksaan. Apalagi kasus yang diketahui merugikan keuangan negara hingga Rp 600 juta ini belum juga ditahan para tersangkanya. “Kita minta komitmen dan kepastian dari Kejaksaan,” kata Hairil, pengunjuk rasa dari Aliansi rakyat anti korupsi (ARAK).

Menanggapi tuntutan pengunjuk rasa, Kajari Dompu, Hasan Kurnia HS, SH memastikan, kasus dugaan korupsi bantuan angin puting beliung telah dilimpahkan ke pengadilan dan saat ini sedang disiapkan penuntutannya.

“Untuk pemberkasan sudah rampung, saat ini tinggal menunggu pelimpahan tahap ke penuntutan. Setelah pelimpahan tahap dua dilakukan, dalam waktu yang tidak terlalu lama akan dilimpahkan ke pengadilan tipikor di pengadilan negeri Mataram untuk disidangkan,” kata Hasan dihadapan massa yang dipimpin Arifin.

Kasi Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Dompu, Joko Suryanto, SH menambahkan, untuk kasus dugaan korupsi pembangunan SMP 1 Atap Huu masih dihitungkan jumlah kerugian Negara dan ini menjadi tunggakan kasus pihaknya. sementara untuk kasus dugaan korupsi bantuan kelompok sapi tahun 2011, hingga saat ini belum turun perhitungan kerugian Negara oleh BPKP yang diajukan bersama kasus dugaan korupsi angin puting beliung 2012 dan beras raskin ke 13 Desa Wawonduru. “Untuk kasus bantuan kelompok sapi dengan tersangka pegawai Pos belum turun hasil auditnya,” ungkap Joko.

Ada tiga kelompok pengunjuk rasa yang memperingati hari anti-korupsi yaitu LMAK NTB, ARAK, dan komunitas Ngusu Waru.

Di Sumbawa Sementara itu di Sumbawa, para aktivis yang tergabung dalam Forum Pemuda Peduli Sumbawa (FPPS), menggelar aksi demo serupa, meminta pemerintah dan

aparat hukum menindak tegas kasus korupsi di daerah itu.

Mereka berorasi sambil long march di sepanjang jalan protokol di Sumbawa. Berhenti di depan Mapolres Sumbawa, meminta aparat menindak tegas pidana korupsi.

Mengingat praktek korupsi ini kian membudaya hingga ke tingkat bawah. Bahkan raskin saja di korupsi. “Kita minta pihak kepolisian menuntut tegas tindak pidana korupsi,” tandas salah seorang perwakilan pendemo, Ones Ashari dalam orasinya.

Massa kemudian ditemui Perwakilan Polres, Kasat Narkoba Polres Sumbawa, AKP. Purbo Wahono yang mengapresiasi upaya FPPS dan mendukung pemberantasan tindakan korupsi. Pihaknya tetap berkomitmen memberantas tindak pidana korupsi.

Setelah itu, giliran Kantor Dinas Pendidikan Nasional (Diknas) Sumbawa yang digedor massa. Untuk menyampaikan tuntutan agar Diknas Sumbawa mengusut pembangunan ruang perpustakaan yang diduga diselewengkan di SDN Ai Paya, Desa Mata Kecamatan Tarano. Massa juga meminta agar Diknas bisa menambahkan kurikulum pendidikan anti korupsi sejak dini kepada siswa sekolah.

Kasi Kurikulum dan Kesiswaan Bidang Dikmen Diknas Sumbawa, Salahuddin S.H, yang menemui pendemo menyampaikan, Kadis Diknas yang sedang melakukan tugas dinas. Menanggapi tuntutan pendemo, Salahuddin menyatakan, Diknas bersama Inspektorat Sumbawa sudah turun ke SDN Ai Paya. Sambil mengucapkan terima kasih atas informasi yang diberikan, mengingat keterbatasan jumlah personel Diknas, sehingga kesulitan mengawasi seluruh wilayah.

“Kini tengah melakukan penyelidikan terkait persoalan di sekolah itu. Apabila terjadi pelanggaran hukum di tubuh Diknas Sumbawa, maka pelakunya akan ditindak tegas. Jika di SDN Ai Paya terbukti terjadi pelanggaran, maka pihaknya

akan meminta inspektorat untuk melimpahkan pelanggaran tersebut ke Kejaksaan,” tandasnya.

Masaa kemudian bergeser ke kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Sumbawa. Sambil mempertanyakan sejauh mana penanganan kasus korupsi di Sumbawa setahun terakhir. Kedatangan massa yang disambut Kasi Intel, A. A. Gede Putra, SH dan Kasi Pidsus Kejaksaan Negeri Sumbawa, Iwan Kurniawan, SH, menyatakan, pihaknya tetap berkomitmen melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Dalam penanganan kasus korupsi, pihaknya bekerja ekstra keras agar bisa dengan cepat dituntaskan.

Bahkan pihaknya langsung turun ke lapangan untuk percepatan penyelesaian kasusnya. “Kita tengah melakukan penyelidikan terhadap sejumlah kasus korupsi. Bahkan dalam tahun ini telah ditetapkan 12 orang tersangka dalam kasus korupsi,” tambah Iwan Kurniawan.

Di Bima Di Bima, aksi unjuk rasa juga cukup marak. Tujuh gelombang aksi unjuk rasa mengepung Kota Bima, Senin.

Mereka mengangkat sejumlah kasus yang belum terselesikan dan meminta eksekutif, legislatif dan yudikatif untuk memberantas korupsi. Khusus untuk Kabupaten Bima, masalah yang diangkat yakni penuntasan kasus korupsi pengadaan sampan fiberglas yang saat ini ditangani oleh aparat Polres Bima Kota.

Sejumlah kasus yang kembali diungkapkan ke publik tersebut mulai dari kasus dugaan korupsi pembangunan perguruan tinggi (PT) senilai Rp 2,5 miliar di Kabupaten Bima yang mangkrak. Begitu juga kasus proyek water boom di Pantai Kalaki dan proyek rehabilitasi sekolah Dinas Dikpora Kabupaten Bima yang maisng-masing ditangani oleh Kejari dan Polres Bima Kota. Dan yang teranyar yakni, kasus pengadaan sampan yang diduga melibatkan oknum anggota DPRD Kabupaten Bima berinisial FFI. “FFI bertanggungjawab dalam kasus sampan,” terang Korlap Gerakan Mahasiswa Anti Korupsi (Gemar) saat menggelar

aksi di depan gedung DPRD Kabupaten Bima.

Menurut Gemar, korupsi tumbuh subur bagaikan jamur dan selalu berimbas pada perampasan hak-hak rakyat.

Maka melalui hari anti korupsi se-dunia hari itu, pihaknya mengajak seluruh elemen dan masyarakat Kabupaten Bima untuk membangun komitmen memberantas segala bentuk tindakan korup baik pada tingkat daerah Kabupaten Bima, Kota Bima maupun secara nasional.

Sementara itu, aliansi nasional Mahasiswa dan Kepemudaan Indonesia (Aliansindo) Cabang Bima yang menggelar aksi unjuk rasa di perempatan Gunung Dua, menyoroti dugaan penyelewengan DAK/DAU tahun 2012/ 2013 dengan nilai miliaran rupiah. DAK/DAU tersebut antara lain untuk rehabilitasi, pengadaan beberapa jenis buku penunjang tingkat SD, SMP, SMA/SMK. Tuntutan yang sama juga diungkapkan oleh Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) MPO yang menggelar aksi unjuk rasa di depan Kejari Raba Bima. Mereka menuntut Kejari komitmen menuntaskan seluruh kasus korupsi yang ditangani. Saat ini, banyak kasus korupsi yang mandek dan tak dituntaskan oleh Kejaksaan.

Peringatan hari anti korupsi sedunia yang digelar di beberapa titik tersebut, tidak hanya dilaksanakan dengan menggelar orasi secara berkelompok. Aksi ini juga diperingati dengan cara lain yakni mengayuh sepeda ontel dan membawa kain putih untuk dibubuhi tandatangan oleh sejumlah pejabat. Hal ini dilakukan oleh salah seorang pemuda, M Kasmiran.

Sejak pagi, M Kasmiran mendatangi sejumlah pejabat, mulai dari pimpinan Polres Bima, Wakil Bupati Bima Drs Syafruddin HM Nur M.Pd, Pimpinan Kejari, Pimpinan DPRD, Ketua PN dan lainnya.

Ditemui saat di DPRD Kabupaten Bima, Kasmiran yang juga merupakan kader HMI Cabang Bima menuturkan aksi ini merupakan inisiatif sendiri karena menilai korupsi di Bima sudah merambat ke segala aspek kehidupan. (ula/arn/use)

Jaksa Tangani Kasus Bibit Bawang dan Pembangunan RKB Bima (Suara NTB) Aparat Kejaksaan Negeri (Kejari) Raba Bima saat ini tengah menangani dua kasus dugaan korupsi.

Dua kasus tersebut masing-masing pengadaan bibit bawang di lingkup Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Bima tahun 2013 senilai Rp 800 juta. Saat ini, Kejari tengah memanggil saksi-saksi untuk dimintai keterangan.

Kajari Raba Bima mela-

lui Kasi Pidsus Indrawan Pranacitra, SH yang dikonfirmasi, Senin (9/12) menuturkan dugaan korupsi terjadi karena pendistribusian bibit bawang yang tak sesuai dengan mekanisme. Dijelaskannya, dalam pengadaan bibit tersebut anggaran diserahkan ke kelompok tani penangkar bibit untuk selanjutnya didistribusikan ke petani. “Diduga, pendistribusian inilah yang bermasalah dan tak sesuai dengan mekanisme,” ujar Indra. Selain itu, dalam pelak-

sanaannya juga diduga terdapat kerugian negara.

Dijelaskannya, anggaran pengadaan bibit ini sendiri berasal dari APBN tahun 2013 senilai Rp 800 juta. Terkait penanganan tersebut, pihaknya masih melakukan pengumpulan bahan keterangan (pulbaket) dan pengumpulan data (puldata). “Untuk pul data dan pulbaket ini kita akan meminta keterangan sejumlah pihak,” terangnya.

Antara lain, kelompok penangkar benih, pejabat di Dinas

Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura serta penerima benih.

Sementara itu, kasus lain yang saat ini ditangani yakni kasus dugaan pembangunan RKB (ruang kelas baru) di salah satu SMA di Kabupaten Bima. Hanya saja, Indra masih merahasiakan nama sekolah dimaksud.

Disebutkannya, dalam pelaksanaannya proyek RKB ini terbagi dalam dua kegiatan.

Pertama yakni fisik bangunan dan yang kedua ten-

(Suara NTB/ula)

Pemkab Antisipasi Wabah Malaria

tang pengadaan alat peraga. Nilai untuk proyek ini sendiri sebesar Rp 1 miliar. Untuk kasus ini, pihaknya menduga terjadi mark up. “Indikasinya terkait RKB ini terjadi mark up,” ujarnya. Untuk lebih lanjut, rencanannya pekan depan pihak yang bertanggungjawab pada kegiatan tersebut akan dipanggil untuk diperiksa. Termasuk juga, rekanan perusahaan pengadaan alat di Mataram. (use)

RAGAM

SUARA NTB Selasa, 10 Desember 2013

Periksa 12 Pimpinan dan Anggota DPRD Lobar Dari Hal. 1 ada yang berasal dari unsur pimpinan Dewan, Ketua Komisi dan Ketua Fraksi.

Selain itu, kata Sajim Sastrawan, ada juga permintaan izin pemeriksaan anggota Dewan yang berasal dari kabupaten/kota lainnya seperti dari Sumbawa Barat dan Kabupaten Sumbawa. Permintaan izin pemeriksaan anggota Dwan tersebut terkait dengan tindak pidana penganiayaan dan penipuan.

Disebutkan, sejak tahun 2012 hingga 2013 ini, Gubernur telah mengeluarkan sebanyak 50 izin pemeriksaan anggota Dewan dan pejabat Pemda yang diduga melakukan tidak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya. “Itulah komitmen Pak Gubernur, bagi pejabat-pejabat Pemda yang salah menggunakan kewenangannya itu, beliau mendorong diselesaikan secara hukum,”tegasnya. (nas)

Diperiksa untuk Beberapa Kasus Dari Hal. 1 Termasuk pernyataan mantan Kepala Kantor Aset Daerah, Burhanudin yang mengaku mengalirkan anggaran sebesar Rp 165 miliar ke oknum anggota dan Pimpinan DRPD Lobar. ‘’Kini, kami masih fokus kepada tersangka, Burhanudin setelah itu baru kita panggil Ketua Dewan dan anggota Dewan untuk meminta klarifikasi,” tambah Kasat Reskrim.

Sementara itu, Ketua DPRD Lobar, H. Umar Said, SAg membantah jika dirinya menerima aliran uang “panas” senilai Rp 165 juta dari mantan Kepala Aset Daerah Lobar, Burhanudin untuk memuluskan rekomendasi penjualan aset di Dusun Tegal, Jageraga. Ia tidak merasa takut disebut-sebut namanya oleh tersangka kasus aset Ireng tersebut sebagai penerima dana tersebut. Bahkan, ia menuding kalau Burhanudin hanya asal sebut tanpa bukti yang kuat.

“Biarkan dia menyebut nama saya terima uang, yang jelas saya tak pernah terima uang,”ungkap Ketua DPRD Lobar. Umar Said mengaku siap memenuhi panggilan Polres Lobar jika diperlukan. Ia juga menegaskan kalau pihak Dewan tidak ada yang menerima dana penjualan aset milik pemda di Jagaraga. Ia menyerahkan masalah ini ke aparat berwajib untuk membuktikannya. ‘’Biarlah lembaga hukum yang membuktikannya,” ujarnya.

Dijelaskan bahwa awalnya DPRD Lobar menerbitkan dua keputusan yakni tentang ruilslagh dan persetujuan pen-

jualan beberapa tanah aset pemda di Lobar. Akan tetapi di tengah perjalanan, pihak eksekutif mengeluarkan surat ke Dewan yang pada intinya menunda penjualan aset yang ada di Kabupaten Lobar. Hal ini pun sempat dibicarakan di kalangan DPRD dalam rapat pembahasan anggaran. Namun karena haknya ada di Pemda, akhirnya penjualan aset itu ditunda atas pertimbangan logis.

Karena awalnya pemda yang meminta penjualan dan kemudian meminta penundaan lantaran fiskal cukup untuk membiayai pembangunan. ‘’Atas dasar itulah tidak ada penjualan tanah aset pemda, jika ada itu dilakukan oknum di luar struktur,” tegasnya.

Umar menambahkan penjualan aset milik pemda itu ada mekanisme.

Seperti terbitnya surat persetujuan Dewan, dibentuknya tim tujuh, pembentuk tim appraisal yang independen, dijual di balai lelang dan harga jual paling tidak sesuai dengan standar NJOP atau 10 persen diatas NJOP dan disetujui tim appraisal. Namun rupanya, oknum ini memanfaatkan jeda waktu antara keluarnya surat keputusan DPRD pertama terkait persetujuan penjualan dengan surat kedua terkait penundaan. Ini dijadikan senjata untuk menjual aset, padahal setelah surat persetujuan itu keluar ada surat permintaan pembatalan masuk ke Dewan dari pemda sehingga Dewan segera membatalkannya. (her)

Kejati Ubah Strategi Penyidikan Dari Hal. 1 Kasus terbaru adalah, dugaan penyimpangan sistem pengelolaan informasi data di Lombok Barat dengan dua tersangka, rekanan JM dan Sekretaris DPPKD Sh. Sedangkan empat tersangka lainnya, ditetapkan di periode Kajati sebelumnya dan berkasnya sedang dipersiapkan maju ke persidangan. Diantaranya kasus GOR Mini Gunung Sari, dengan tiga tersangka JK, HR dan H.Z. satu kasus lainnya, Bansos Lobar Tahun 2008 dengan tersangka mantan Bendahara Bansos, APN hasil split dari tersangka sebelumnya. “Jadi inilah yang menjadi catatan kami dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi di NTB. Ini baru di Kejati, belum termasuk di Kejari – Kejari,” beber Kajati NTB, Sugeng Pudjianto, SH, MH, Senin (9/12).

Khusus untuk 10 perkara, murni menjadi penanganan di bawah komandonya setelah lima bulan duduk menjadi Kajati NTB. Sedangkan kasus GOR Mini dan kasus Bansos, perkara periode sebelumnya dan dilimpahkan saat kepemimpinannya. ‘’Kami memang mempercepat target kasus lama yang menjadi tunggakan, agar kami bisa fokus tangani kasus baru,” terangnya saat didampingi Kasi Penkum dan Humas, Made Sutapa, SH. Selain perkara yang masih penyidikan, ada 11 perkara lainnya sudah masuk tahap penuntutan.

Khusus untuk 10 tersangka pada masa jabatannya, sebagai catatan, belum ada satu pun yang dipanggil untuk diperiksa ditingkat penyidikan.

Hal ini juga dikritik pegiat antikorupsi karena Kejati dianggap mengulur waktu, sehingga perkara itu menjadi tunggakan setelah Kajati diganti.

Namun Sugeng dengan tegas mengklarifikasi peluang kasus itu menjadi tunggakan.

Ia berjanji, semua kasus yang ada pada zamannya, akan dituntaskan ditingkat penyidikan, sampai ke penuntutan.

“Saya berjanji, tidak akan ada

yang menjadi tunggakan,” janjinya. Semua kasus yang sudah ditangani, sudah diukur saat memulai sampai dengan penuntasan ke tahap penuntutan, sampai pada eksekusi.

Soal kemungkinan ia akan pindah sebelum semua perkara itu selesai, Sugeng meyakinkan tidak ada hubungannya. ‘’Yang pasti, kasus – kasus ini akan selesai, tidak akan ada yang menjadi tunggakan,” ulas Kajati.

Mengenai belum disentuhnya para tersangka, diakuinya, menjadi bagian dari strategi yang diterapkan dalam tahap penyidikan. Strategi itu, salah satunya seperti filosofi makan bubur yang dihabiskan pada bagian pinggirnya, baru menyantap yang tengah. “Tapi ini bukan satu satunya strategi saya, ada strategi lain yang menurut saya cukup efektif,” bebernya, namun enggan menyebut strategi dimaksud karena menjadi teknis penanganan perkara.

Strategi itulah yang kemudian berhasil menyeret 10 tersangka dalam kurun waktu lima bulan terakhir.

Akan tetapi, sepanjang prose situ, belum ada satu pun tersangka diperiksa.

Diakui Kajati, para tersangka akan tetap diperiksa pada saatnya nanti.

“Inilah yang saya maksud bagian dari strategi penanganan kasus,” terangnya.

Pola yang dimaksudnya akan tetap berpotensi berubah, tergantung berat ringannya kasus.

Sedangkan sisi lain strategi dimaksud, dengan berkoordinasi ke instansi penegak hukum lain agar penanganan perkara lancar.

Karena sangat dimungkinkan, ketika penanganan kasus sudah berjalan, muncul fakta baru yang mengarah ke tersangka baru.

“Inilah yang kami harapkan dari strategi ini, ketika tersangka mulai bernyanyi dan kami mengusut itu,” terangnya. (ars)

Halaman 5

Empat Pejabat Lobar Diperiksa Soal Penjualan Aset Mataram (Suara NTB) Masih terkait kasus penjualan aset Pemkab Lombok Barat (Lobar), empat pejabat dipanggil untuk klarifikasi, Senin (9/12). Mereka dicecar soal penjualan aset yang terindikasi bermasalah.

Empat pejabat itu diperiksa maraton sejak pukul 09.00 Wita. Mereka adalah Asisten I Seta Lobar, M.S Udin, Asisten III, HM. Taufiq, Kepala Bappeda Baihaqi dan seorang pejabat Dispenda.

Hanya pemeriksaan Asisten I dan Kepala Bappeda yang terpantau Suara NTB .

MS Udin keluar dari ruang Kasi Intel sekitar pukul 11.30 Wita. Tertatih turun tangga, Udin yang dikonfirmasi men-

gaku pemeriksaan seputar kasus penjualan aset di Mataram, Jalan Ciamis BTN Taman Indah dan aset berbeda di Jalan Transmigrasi Majeluk Mataram. “Saya diperiksa dalam kapasitas sebagai tim persiapan pelelangan,” kata Udin.

Khusus aset di Jalan Transmigrasi diakuinya sudah terjual sesuai prosedur. Delapan unit perumahan dokter disana, terjual

tahun 2012 lalu sesuai prosedur lelang. Sedangkan aset di Jalan Ciamis, diakui tidak prosedural.

Secara umum, Udin juga mengaku diperiksa terkait total 17 aset yang diduga dijual seharga Rp 32 miliar.

Mengenai tudingan harga jual itu murah, pihaknya sebagai tim pengkaji sebelum lelang mengatakan, proses itu sudah melibatkan tim appraisal dari pusat. Sehing-

ga segala penilaian dari tim appraisal sesuai dengan situasi kekinian dan standar harga layak. Mengenai pelelangan yang hanya jatuh kepada satu penawar, juga diakuinya sudah prosedural.

“Kan Cuma satu penawarnya, dan mereka yang berani membeli,” sebutnya.

Usai pemeriksaan MS Udin, Kepala Bappeda juga rampung pemeriksaannya di ruangan yang sama. Tanpa berkata apa – apa, Baihaqi meninggalkan gedung Kejari Mataram.

Kajari Mataram, Sang Ketut Mudita, SH, MH melalui Kasi Intel Mawardi, SH

mengatakan, pemeriksaan empat pejabat itu masih berkaitan dengan 17 aset yang sudah terlelang. “Tapi fokusnya masih soal kasus penjualan aset Jalan Ciamis,” kata Mawardi.

Permintaan keterangan Assiten I dan Asisten II, kaitan dengan keterlibatan mereka sebagai tim pengkaji sebelum pendaftaran lelang ke KPKNL Mataram. Sementara Kepala Bappeda juga diperiksa kaitan sama. “Untuk Dispenda kami periksa untuk mengecek apakah uang hasil lelang itu masuk ke kas daerah atau tidak,” pungkas Mawardi. (ars)

Pelayanan Publik Masih Buruk, Pemprov akan Evaluasi SKPD

(Suara NTB/ist)

TKI - Rakor penanganan kasus-kasus WNI di luar negeri berlangsung di Mataram. Tampak Wagub NTB, H.Muh. Amin foto bersama dengan penyelenggara rakor.

Malaysia dan Arab Saudi Deportasi 2.477 TKI Asal NTB Mataram (Suara NTB) Pemerintah Malaysia dan Arab Saudi sedikitnya telah mendeportasi sebanyak 2.477 orang TKI bermasalah asal NTB dari Januari - November 2013. Pemerintah Malaysia telah mendeportasi TKI bermasalah sebanyak 2.250 orang dan pemerintah Arab Saudi sebanyak 227 orang.

Hal tersebut diungkapkan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) NTB, Drs. H. Wildan disela-sela rapat koordinasi penanganan kasus-kasus WNI di luar negeri yang diselenggarakan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) di Mataram, Senin (9/12). “Pemulangan (deportasi) TKI bermasalah dari NTB hingga November sudah mencapai 2.250 orang dari Malaysia dan TKI over stayer dari Arab Saudi sebanyak 227 orang,”sebutnya.

Wildan menyebutkan, khusus untuk TKI over stayer dari Arab Saudi yang sudah dideportasi sebanyak 227 orang tersebut, pada Juli sebanyak 13 orang, Oktober 61 orang dan November sebanyak 153 orang. Dikatakan, jumlah TKI yang dideportasi melebihi kuota anggaran yang disiapkan pemerintah daerah. Dimana dalam anggaran 2013, pemprov hanya menganggarkan untuk 1.500 orang.

Setiap tahun, NTB mengirim TKI sekitar 45 ribu orang, sebagian besar ke Malaysia dan bekerja di ladang sawit. Sementara lainnya ke Arab Saudi sebagai Pembantu Rumah tangga (PRT) dan sopir.

Data resmi Kemenlu yang

disampaikan Direktur Perlindungan WNI dan BHI, Tatang Budie Utama Razak, hingga saat ini sekitar 4,6 juta WNI berada di luar negeri. Sebanyak 60 persen dari angka tersebut merupakan TKI yang bekerja di sector informal. Tahun 2011, Kemenlu menangani 38.880 kasus dengan tingkat penyelesaian 80,97 persen.

Kasus WNI/TKI bermasalah berkurang seiring dengan adanya moratorium pengiriman TKI sektor informal di beberapa negara, sehingga pada tahun 2012 menjadi 19.218 kasus dengan tingkat penyelesaian 76,86 persen. Sedangkan hingga 30 September 2013, jumlah kasus WNI/TKI bermasalah di luar negeri sebanyak 12.967 kasus dengan tingkat penyelesaian 73,09 persen.

Sementara itu, jumlah WNI/TKI yang terancam hukuman mati di luar negeri saat ini sebanyak 236 orang.

Masing-masing sebanyak 173 orang di Malaysia dan 37 orang di Arab Saudi. Sisanya tersebar di negaranegara lainnya seperti Cina, Singapura dan negara lainnya. Umumnya, TKI yang terancam hukuman mati tersebut tersangkut kasus narkoba sekitar 80 persen.

Tatang menegaskan, pemerintah daerah merupakan hulu dan hilir dalam siklus perlindungan TKI. Karena itu, penguatan peran pemerintah daerah merupakan suatu yang sangat krusial dalam kerangka penguatan pelayanan perlindungan TKI di luar negeri baik pada aspek pencegahan, deteksi dini maupun penanganan. (nas)

RAPBD 2014 Tidak Cerminkan Antusiasme Dari Hal. 1 tumbuh sebesar 46 persen dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor tumbuh sebesar 20 persen.

Tahun 2012, PKB tumbuh sebesar 16 persen, BBNKB tumbuh sebesar 13 persen dan PBBKB tumbuh sebesar 34 persen. Pada APBD Perubahan 2013, target PKB tumbuh sebesar 10 persen, BBNKB 13 persen dan PBBKB 11 persen.

Di RAPBD NTB 2014, pertumbuhan pajak daerah yang dipasang justru anjlok.

Pertumbuhan PKB dan BBNKB pada RAPBD 2014 hanya mencapai 5 persen sementara PBBKB tumbuh hanya sebesar 4 persen. “Sepanjang sejarah belum pernah pertumbuhan pajak daerah

kita di bawah 10 persen,” ujar Gatot Sulistiono dari Pattiro NTB. Menurutnya, jika dihitung tanpa menyertakan tambahan Pajak Rokok yang mulai menjadi tambahan pendapatan pemerintah provinsi NTB tahun ini, maka PAD Provinsi NTB pada RAPBD 2014 hanya tumbuh sebesar 1,4 persen. Pertumbuhan ini, dinilai sangat tidak mencerimkan adanya antusiasme dalam mendorong peningkatan pendapatan daerah.

Gatot juga menyinggung soal pengelolaan dana bergulir yang sebagian besar bersumber dari Dana Bagi Hasil - Cukai Hasil Tembakau sebesar Rp 41,5 miliar yang hingga kini tidak jelas nasibnya. (aan)

Mataram (Suara NTB) Wakil Gubernur NTB, H. Muh. Amin, SH, M.Si mengatakan Pemprov NTB akan melakukan evaluasi terhadap sejumlah SKPD yang pelayanannya masih buruk. Temuan Ombudsman NTB, sebanyak 13 SKPD lingkup Pemprov NTB pelayanannya masih buruk.

“Karena pelayanan itu juga menjadi kewajiban pemda melalui SKPD-SKPD. Sudah tentu kami akan melakukan evaluasi terhadap SKPD,”ujarnya ketika dikon-

firmasi Senin (9/12) kemarin di Mataram.

Hasil temuan Ombudsman NTB, layanan publik sebanyak 13 SKPD lingkup Pemprov NTB rendah. SKPD tersebut adalah Disosdukcapil, Disnakertrans, BKD dan Diklat NTB, Dinas PU, Dinas Kesehatan, Dishubkominfo, Dikpora dan Diskop UMKM. Selain itu, Perindustrian dan perdagangan (Perindag), Dinas Perternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas Kehutanan dan Badan Lingkungan Hidup dan Penelitian (BLHP). ‘’Saya kira apa yang dike-

mukakan Ombudsman bagi kami suatu masukan yang harus diperbaiki ke depan,” tambahnya.

Menurut Amin, semua harus berpikir positif terhadap hasil temuan tersebut. Artinya, segala sesuatu yang menjadi kelemahan pemprov, menjadi bahan evaluasi Gubernur dan Wakil Gubernur untuk meningkatkan pelayanan kedepannya.”Kita pacu lagi apa saja hal-hal yang berkaitan dengan pelayanan publik yang masih kurang,”imbuhnya. (nas)

Polres Selidiki Kasus PNPM Kempo dan Kilo Dompu (Suara NTB) Kasus dugaan penyelewengan dana simpan pinjam yang menjadi program PNPM Mandiri di Kecamatan Kempo dan Kilo mulai diselidiki Polres Dompu. Dana sekitar Rp.490 juta di Kempo dan Rp 750 juta di Kilo diduga digelapkan pengurus Unit Pelaksana Kecamatan (UPK) setempat.

Kapolres Dompu, AKBP Purnama, SIK di Dompu, Senin (9/12) kemarin, mengungkapkan, pihaknya tengah menyelidiki kasus PNPM Mandiri di Kecamatan Kempo dan Kilo. Namun hasil

koordinasi dengan pihak Kejaksaan, untuk penanganan kasus PNPM ini akan difokuskan pada 2014 mendatang. “Untuk kasus ini, kita akan fokuskan tahun 2014 mendatang,” katanya.

Sebelumnya, Kepala BPM PD Dompu, H Supardi, S.Sos mengungkapkan, pengurus UPK PNPM Mandiri Kempo diduga menggelapkan dana simpan pinjam hingga Rp 490 juta dan pengurus UPK PNPM Mandiri Kilo sebesar Rp750 juta. Modusnya, diduga pengurusmenghidupkankelompok yang macet dan uangnya diman-

faatkan sendiri oleh pengurus. Ada juga dengan penggunaan dana kelompok yang hanya diserahkan ke kelompok setengahnya.

Selain UPK Kempo dan Kilo, kasus serupa juga terjadi di UPK Dompu dengan total anggaran sekitar Rp100 juta lebih. Tapi kasusnya telah diserahkan ke Kepolisian lebih awal untuk penanganannya. Begitu juga dengan UPK Huu sebanyak Rp 40-an juta. Namun di Huu diupayakan pengembalian dan diyakini bisa rampung sehingga tidak diserahkan ke Kepolisian. (ula)

Hj.Syamsiah Amin Pimpin BKOW NTB Mataram (Suara NTB) Tampuk kepemimpinan di Badan Koordinasi Organisasi Wanita (BKOW) NTB yang sebelumnya dipegang Hj. Elok Martha Eveni Badrul Munir, SPd, berakhir. Melalui Musyawarah Daerah (Musda) BKOW ke-6 di Gedung PKK Mataram, Senin (9/12), Hj. Syamsiah Amin menggantikan istri mantan Wakil Gubernur Ir. H. Badrul Munir, MM, sebagai Ketua BKOW NTB yang baru.

Pada Musda tersebut dihadiri Asisten III (Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat) Setda NTB Drs. H. L. Syafi’i, MM, mewakili Gubernur NTB Dr. TGH. M. Zainul Majdi dan pengurus organisasi wanita lainnya.

Gubernur NTB dalam sambutan tertulis yang dibacakan Asisten III Setda NTB melihat Musda BKOW ke 6 merupakan momentum yang sangat penting dalam sebuah organisasi. Selain memenuhi salah satu amanat anggaran dasar/anggaran rumah tangga organisasi, juga mempersiapkan organisasi dalam menyongsong tantangantantangan baru di masa depan, yang semakin kompetitif dan menuntut kualitas pengabdian yang semakin baik.

Diakuinya, peranan organisasi wanita dilihat dari berbagai kiprah ibu-ibu cukup membanggakan. Apalagi banyak kemajuan yang telah dicapai dan telah cukup memberi warna ter-

(Suara NTB/ist)

HADIR - Hj. Elok Martha Eveni Badrul Munir (kiri), Hj. Syamsiah Amin dan Asisten III Setda NTB H. L. Syafi’i hadir pada Musda BKOW di Gedung PKK NTB, Senin (9/12). hadap pembangunan bangsa ini.

Meski demikian, ujarnya, satu hal yang perlu diikhtiarkan lagi adalah upaya peningkatan kualitas. Di mana kaum wanita semakin dituntut meningkatkan kualitas kiprah dan perannya, sehingga benar-benar dapat memberikan kontribusi positif, yang mendukung peningkatan derajat hidup anggota, keluarga, dan pada skala yang lebih luas yaitu masyarakat.

Untuk itu, lanjutnya, BKOW NTB dituntut semakin meningkatkan keterampilan serta kreativitasnya, dalam memberdayakan anggota dan organisasi dengan aktivitas dan kegiatan yang lebih bermanfaat dan mendukung kesejahteraan ang-

gotanya. ‘’Dengan kata lain, dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan agar benar-benar memiliki korelasi positif terhadap pencapaian visi dan misi organisasi,’’ ujarnya.

Dalam mewujudkan visi dan misi organisasi, ujarnya, bukanlah sesuatu yang mudah, namun membutuhkan komitmen serta kerja keras dari seluruh anggota.

Apalagi sebagai organisasi yang mengkoordinir kegiatan seluruh organisasi wanita yang ada di daerah ini, BKOW dituntut memiliki tanggung jawab yang lebih besar dalam mendinamiskan kinerja organisasi, sehingga tetap mampu bertahan dan semakin memiliki tempat di masyarakat. (ham)

Malaysia Bisa Bangkrut Dari Hal. 1 Jika tidak ada TKI asal NTB, katanya, maka Malaysia bisa bangkrut. Tetapi, ironisnya, gaji yang diterima TKI NTB tersebut masih sangat rendah jika dilihat dari harga minyak kelapa sawit (CPO).

“TKI NTB di perkebunan kelapa sawit itu tidak diragukan lagi, sehingga kami melihat majikan dari Malaysia datang langsung ke sini. Kalau saja TKI NTB ini tidak berada di sana maka bangkrut Malaysia,”ujarnya pada Rakor Perlindungan WNI/TKI di luar negeri bertempat di Hotel Santika Mataram, Senin (9/12) kemarin.

NTB merupakan salah satu dari lima provinsi di Indonesia sebagai pengirim TKI ke luar negeri. Lima provinsi sebagai pengirim TKI tersebut

yakni Jawa Barat, Jawa Tengah, jawa Timur, NTT dan NTB. Sebagain besar TKI asal NTB bekerja di Malaysia di sector informal perkebunan ladang sawit dan Arab Saudi sebagai Pembantu Rumah Tangga (PRT) dan sopir.

Secara nasional, katanya, jumlah TKI yang bekerja di sektor informal dari NTB sebesar 36 persen dan formal 13 persen. Tatang mengaku, TKI NTB yang bekerja di sektor informal pada perkebunan kelapa sawit kondisinya sangat ironis. Dimana, mereka hanya memperoleh upah/gaji sebesar 12 ringgit Malaysia perhari.

Sedangkan, gaji/upah para pekerja di perkebunan kelapa sawit di dalam negeri seperti Kalimantan dan Sumatera bias mnecapai Rp 50 ribu perhari.

“Gaji mereka itu, tidak se-

banding dengan harga CPO (minyak kelapa sawit). Ironisnya di Sumatera dan Kalimantan membutuhkan tenaga kerja di perkebunan sawit tetapi masyarakat lebih memilih Malaysia. Ini memang suatu kondisi yang kita harus perbaiki bersama,”ujarnya.

Tatang menambahkan, dengan gaji yang masih sangat rendah tersebut, lahan perkebunan sawit yang dikerjakan seluas 10 hektar. Lahan seluas 10 hektar tersebut hanya dikerjakan oleh tiga orang TKI. Menurutnya, TKI yang dipekerjakan dengan gaji rendah tersebut melibatkan sindikat. Bahkan dari sindikat tersebut ada juga WNI yang berperan. “Ironisnya, mereka (TKI, Red) tidak bisa keluar karena dijaga oleh orang-orang Indonesia juga,”tandasnya. (nas)

OPINI

SUARA NTB Selasa, 10 Desember 2013

Benahi Pelayanan Publik JAJARAN SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) lingkup Kota Mataram nampaknya memang harus memperbaiki kulitas pelayanan kepada masyarakat. Ini bukan lantaran karena ada hasil survei yang diungkapkan Ombudsman RI Perwakilan NTB. Tetapi, ada hal-hal mendasar yang mengharuskan pelayanan publik di Kota Mataram dibenahi.

Hasil survei Ombudsman hanya sebagian kecil dari indikator lemahnya pelayanan publik di Kota Mataram. Di luar sana, masih banyak keluhan masyarakat terkait pelayanan publik. Memang, seperti kata Ombudsman, bahwa pelayanan publik bukan masalah puas atau tidak puas. Karena kalau berbicara puas atau tidak puas, sangat relatif. Tetapi, dalam setiap keluhan kerap diiringi nuansa ketidakpuasan masyarakat.

Apalagi, Ombudsman menyebutkan, sedikitnya ada sembilan SKPD yang punya rapor merah dalam hal pelayanan publik. Sembilan SKPD dimaksud adalah Dinas Perhubungan Komunikasi dan informatika, Dinas Kebersihan, Dinas Pendapatan Daerah, Badan Lingkungan Hidup, Badan Kepegawaian, Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olaharaga, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam negeri serta Dinas Kesehatan. Kalau dicermati, SKPDSKPD rapor merah versi Ombudsman ini memang bersentuhan langsung dengan masyarakat.

Meskipun, Pemkot Mataram terkesan tersinggung dengan survai Ombudsman yang diungkap ke media. Ketersinggungan ini terlihat dari komentar Wakil Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana yang mempertanyakan tolak ukur penilaian yang dilakukan Ombudsman. Orang nomor dua di Kota Mataram ini sepertinya tidak rela kalau jajarannya dinilai oleh lembaga yang bukan ditunjuk langsung oleh Pemkot Mataram.

Apalagi hasil survainya cukup mempermalukan Pemkot Mataram sebagai barometer pelayanan publik di NTB. Sehingga, mungkin saja Pemkot tidak terlalu menghiraukan hasil survai yang dilakukan lembaga pimpinan Adhar Hakim tersebut. Kalau sikap itu yang diambil Pemkot Mataram, tentu akan menuai kontra dari masyarakat. Sebab, bukan zamannya lagi memelihara pola pemerintahan anti-kritik. Justru, kritik dari manapun asalnya, bisa menjadi referensi bagi Pemkot Mataram untuk membenahi pelayanan di Mataram.

Maka, seperti kata Wakil Ketua DPRD Kota Mataram I Wayan Sugiartha, kepala daerah didorong memanfaatkan momentum mutasi untuk mengisi jabatan kepala SKPD yang erat hubungannya dengan pelayanan publik. Karena bagaimanapun juga, filosofi pemerintah adalah pelayan masyarakat harus diutamakan. Sehingga tidak berlebihan saran dari politisi Lingkar Selatan ini kalau jabatan pada SKPD yang berkaitan langsung dengan pelayanan publik sebaiknya diemban oleh pejabat yang punya komitmen jelas mengenai pelayanan publik. (*)

Halaman 6

Kawasan Layak Anak yang Disalahfungsikan Ada dua kabar yang kontradiktif terkait pembicaraan ihwal Kota Tua Ampenan sekitar sepekan terakhir ini. Kabar pertama tentang dijadikannya Kelurahan Ampenan Tengah—tempat Pantai Eks Pelabuhan Ampenan (selanjutnya Pantai Ampenan) berada—sebagai percontohan kawasan layak anak. Namun, kabar pertama ini bertolak belakang dengan kabar kedua tentang keluhan para pedagang sekitar pantai tersebut terkait penertiban miras (minuman keras).

ENGENAI kabar pertama, tentu saja mesti disambut gembira.

Pasalnya, ruang bermain bagi anak kini semakin sedikit. Anak-anak lebih tersandera di dalam rumah mereka dengan permainan-permainan dari mesin elektronik yang membekukan fisik mereka. Sementara anakanak yang kurang beruntung justru sudah dipaksa bekerja untuk merasakan kerasnya kehidupan.

Ruang sosialisasi pada anak menjadi semakin minim seiring dengan kekhawatiran orang tua terhadap pergaulan negatif yang bisa diperoleh anak mereka di luar rumah.

Tentu saja, adanya rencana Pemerintah Kota menjadikan Mataram sebagai kota layak anak, yaitu dengan menjadikan daerah sekitar Pantai Ampenan sebagai wahana bermain anak-anak akan memberikan jaminan lebih bagi orang tua agar anak-anak mereka dapat berkembang secara positif. Di samping melihat pemandangan pantai, mereka pun dapat bermain secara bebas di ruang terbuka seperti pantai. Hal ini didukung pula dengan penambahan berbagai fasilitas bermain anak di wilayah sekitar pantai tersebut yang bisa digunakan secara gratis. Potensi ini semakin terbuka jika melihat pengunjung Pantai Ampenan yang tidak pernah surut pada sore hari atau pada harihari libur.

Oleh karena itu, sebagai percontohan kawasan layak anak, Pantai Ampenan pun mesti terbebas dari hal-hal yang membahayakan anak. Yang dikategorikan sebagai gangguan dan membahayakan anak ini di antaranya adalah

Oleh :

Muh. Ardian Kurniawan

(Bergiat di Komunitas Ujung Pena Ampenan, Warga Perkampungan Sekitar Pantai Ampenan)

Pemerintah Kota Mataram harus bertindak tegas dan memberikan sanksi dengan mencabut izin usaha para pedagang di sekitar kawasan Ampenan.

Ini jika keinginan menjadikan Kota Mataram sebagai kawasan layak anak masih kuat narkoba, (asap) rokok, minuman keras, kekerasan terhadap anak, dan segala macam hal atau tindakan yang dapat menghambat pertumbuhan dan yang mengekang hak-hak anak, termasuk mempekerjakan anak di bawah batas minimum usia kerja, dan trafficking anak.

Sayangnya, Pantai Eks Pelabuhan Ampenan yang diharapkan sebagai daerah layak anak justru menjadi daerah rawan bagi anak.

Ini tidak lepas dari temuan miras (minuman keras) oleh Satuan Polisi Pamong Praja sewaktu merazia para PKL (pedagang kaki lima) yang berjualan di areal pantai tersebut. Sudah barang tentu jika ada gula, pastilah ada semut. Jika ada minuman keras, pastilah ada pembelinya. Artinya, daerah kawasan Pantai Ampenan sudah dijadikan sebagai tempat untuk menenggak minuman keras tersebut. Alih-alih menyadari kesalahan, para pedagang yang terjaring razia tersebut malah mengeluhkan dagangannya yang dirazia.

Pedagang ini tidak memikirkan bahwa apa yang dilakukannya merupakan tindakan kelewat batas dan merugikan Ampenan yang sedang dirintis kembali sebagai kawasan Kota Tua. Dibandingkan memperhatikan Pantai Ampenan sebagai daerah wisata, para pedagang lebih menilai daerah ini sebagai tempat yang potensial untuk mengedarkan miras secara bebas. Sungguh menyedihkan melihat para pedagang ini lebih mengutamakan keuntungan bisnis mereka daripada melihat anak-anak yang datang ke kawasan itu untuk bermain dan belajar. Lebih miris lagi bila menghadapi orang-orang yang men-

yalahgunakan kawasan ini sebagai tempat untuk berfoya-foya dengan miras mereka.

Padahal, kawasan layak anak merupakan sebuah alternatif progresif untuk mengembangkan kepekaan anak akan dunia sosialnya.

Adanya kawasan layak anak akan memberikan dampak positif yang bisa diajarkan orang tua kepada anak mereka nanti. Misalnya saja ajaran membuang sampah pada tempatnya, rajin berolah raga, mencintai lingkungan, menjaga alam, dan lain-lain. Anak-anak harus diajarkan bertindak positif itu sejak dini agar tidak terjerumus ke dalam hal-hal negatif. Lagipula, sebagai makhluk sosial, anak-anak pun memiliki hak untuk merdeka dan terbebas dari jerat yang dapat mengancam masa depan mereka. Maka, sungguh naĂŻf jadinya ketika mengajarkan hal tersebut sembari mempertontonkan juga perilaku yang tidak layak ditiru anak. Niat baik pemerintah menyediakan ruang bermain bagi anak seharusnya disambut dengan tangan terbuka oleh masyarakat Mataram sendiri dengan cara mendukung terselenggaranya kawasan layak anak tersebut.

Kota Tua Disalahfungsikan Dengan alasan apa pun, berjualan miras tentu saja tidak bisa dibenarkan. Kita sudah samasama mengetahui bahwa betapa buruknya pengaruh miras ini. Dilihat dari segi kesehatan, miras membahayakan fisik dan mental pengkonsumsinya. Sementara dari kacamata moral, mereka yang mengonsumsi miras ini dengan sendirinya akan dikategorikan negatif oleh masyarakat setempat. Nah, bagaimana jika itu sam-

pai tertular kepada anak-anak yang kita harapkan menjadi generasi masa depan dan tulang punggung bangsa?

Temuan miras di lapak pedagang sekitar Pantai Ampenan ini terang saja sebuah hasil yang mengecewakan, kontraproduktif.

Di saat Pemkot tengah gencar membangun kembali kawasan Ampenan sebagai daerah wisata kota tua, justru tempat itu disalahfungsikan oleh segelintir orang yang mengatasnamakan bisnis dan mencari keuntungan dengan jalan merusak citra kasawasan tersebut. Pemerintah Kota Mataram harus bertindak tegas dan memberikan sanksi dengan mencabut izin usaha para pedagang di sekitar kawasan Ampenan. Ini jika keinginan menjadikan Kota Mataram sebagai kawasan layak anak masih kuat. Jika tujuannya demi kebaikan semua pihak, warga setempat pun pasti akan mendukung langkah pemerintah tersebut.

RAPBD 2014 tidak cerminkan antusiasme Keberhasilan karena ada antusiasme

*** Wakil Walikota pertanyakan standar Ombudsman lakukan penilaian Kritik penting, standar penilaian juga harus jelas

***

STASIUN RADIO

email: citrabima_957@yahoo.co.id Telp. 0374 42906/Hp. 085337841557, 087866878882, 082145977111

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, Sumada, M. Nasir, Hari Aryanti, Akhmad Bulkaini Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi, Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur: Rusliadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami. Dompu : Nasrullah.

Bima : M.Yusrin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaluddin, Wahyu W. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 8.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 8.000/mmk. Display F/C : Rp 15.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 5.000./mmk. Iklan 1 kolom (max 100 mmk): Rp 4.000/mmk. Iklan Advertorial : Rp 3.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 450.000/ bulan (30 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 150.000/kavling. Iklan Paket (ukuran max 600 mmk), - 5 kali muat Rp 500/mmk, - 10 kali muat Rp 450/mmk, - 15 kali muat Rp 400/mmk. Pembayaran di muka. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 50.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 55.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 3.000. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT Bali Post.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

SUARA NTB Selasa, 10 Desember 2013

EKONOMI DAN BISNIS

Halaman 7

”Trekking” ke Rinjani Tak Lagi Dipungut Retribusi Pengusaha Lokal Masih Stagnan KEBERPIHAKAN pemerintah daerah terhadap pengusaha lokal belum begitu kuat. Pasalnya, banyak proyek-proyek daerah justru lebih didominasi oleh pengusaha luar. Akibatnya perkembangan pengusaha lokal masih stagnan.

Mantan Ketua Himpinan Pengusaha Muda Indoensia (Hipmi) Kota Mataram, H. Masbuhin menyebut, pengusaha lokal sebenarnya tak kalah tertinggal SDM-nya dibandingkan dengan pengusaha yang dianggap besar dari luar daerah, semisal pulau Jawa. Hanya saja, keberpihakan pemerintah daerah untuk melakukan pembinaan (Suara NTB/bul) yang masih kurang.

H. Masbuhin “Pengusaha lokal hanya kurang diberi kesempatan, padahal kita bisa. Karena itu pemerintah daerah harus memberikan kepercayaan kepada pengusaha lokal untuk tumbuh dan berkembang,” terangnya pada Suara NTB di Mataram, Senin (9/12).

Ketua Perserikatan Dagang Lombok ini mengatakan, pola pandang pemerintah daerah, atau masyarakat, pada umumnya masih melihat bahwa pengusaha luar lebih memiliki kualitas kerja di atas rata-rata pengusaha lokal. Secara psikologis hal ini memberi dampak yang tidak baik pada image pengusaha lokal.

Pemerintah daerah berkewajiban melakukan pembinaan pada pengusahanya. Dengan memberikan porsi yang lebih dibanding pengusaha luar.

“Pembinaan juga tidak bisa dengan memberikan kepercayaan kepada pengusaha lokal hanya sekali saja. Butuh berkali-kali dan itu sudah menjadi ketentuan umum,” tambahnya.

Jangan pandangan ke pengusaha dilihat dari besaran kemampuan pembiayaan yang dimiliki. Tetapi, jika pemerintah memberikan kesempatan. Dengan adanya SPK yang yang diterima, pembiayaan bukan menjadi kendala.

“Kalau sudah ada SPK, perbankan itu yang datang sendiri menawarkan kredit. Ini yang perlu digarisbawahi sebenarnya,” demikian H. Masbuhin.

Pemerintah dalam hal ini bukan saja fungsinya sebagai regulator, tetapi sekaligus bertindak sebagai konsultan.

Besarnya potensi investasi kedepan, dengan adanya Bandara Internasional Lombok, atau banyaknya proyek yang berskala besar, tidak salah menurutnya jika pemerintah melibatkan pengusaha lokal dalam ruang yang lebih besar. Dengan kepercayaan tersebut, pengusaha lokal ini otomatis akan mencari mitra, jika dipandang harus menggandeng pihak lainnya.

“Jangan hanya terbatas pada pelatihan saja, kemudian tidak memberi kesempatan kepada pengusaha lokal. Banyak kita miliki pengusaha yang memiliki kualitas dan kapasitas yang memadai,” sebutnya.

Ia juga menyebutkan harus ada kesiapan pemerintah daerah untuk menggandeng para pengusaha jelang pemberlakuan Asean Economic Community (AEC), dengan tingkat persaingan yang begitu ketat. Jika tidak, maka pengusaha lokal hanya akan menjadi penonton tanpa bisa mengelola daerahnya sendiri. (bul)

Jamkrida Masih Terbatas Garap PKL

Indra Manthica

(Suara NTB/bul)

Mataram (Suara NTB) Banyak pihak yang mempertanyakan peran PT. Jamkrida sebagai perusahaan milik daerah, dapat berkontribusi memangkas aktivitas rentenir yang melilit para pedagang kecil, khususnya Pedagang Kreatif Lapangan (PKL). Hanya saja, lembaga penjaminan kredit daerah yang dihajatkan untuk menjaminkan kredit usaha kecil ini justru belum mampu berkutik, jika perbankan sendiri tak menyiapkan skim khusus kepada pedagang lapak.

“Dalam kaitannya dengan menekan praktik rentenir di PKL, posisi Jamkrida ada di belakang, bank dulu di depan, baru Jamkrida di belakang. Kalau perbankan tidak bisa memberikan kreditnya, Jamkrida tidak bisa berbuat apa-apa,” demikian penegasan Direktur PT. Jamkrida, Indra Manthica di Mataram, Senin (9/12) mengatakan posisi perusahaan yang dikomandoinya ini hanya bermain di belakang perbankan. Artinya, akan dilakukan penjaminan kepada PKL atau UMKM, jika perbankan sendiri mengucurkan kredit kepada UMKM yang dimaksud. Dalam hal ini, sebatas nasabah Bank NTB yang sudah menjadi mitranya.

Untuk menangani keberadaan para PKL, sejauh ini diakui belum ada kerjasama khusus dengan asosiasi yang menaunginya, APKLI. Dalam hal kerjasama penjaminan kredit lunak untuk menekan menjamurnya praktik rentenir di lapangan.

Indra mengatakan, pihaknya tetap berpedoman akan memberikan penjaminan kepada PKL, apabila Bank NTB melirik PKL tersebut. Dengan catatan, itupun masih tetap menggunakan jaminan, minimal 30 sampai 50 persen dari nilai kreditnya.

“Itu menjadi aturan perbankan, menerapkan jaminan minimal 125 persen dari total kreditnya. Jamkrida didalamnya hanya menjadi pelengkap apabila UMKM tidak mampu memenuhi persyaratan jaminan tersebut secara utuh. Tetapi minimal 30 sampai 50 persen nilai penjaminan juga diterapkan Jamkrida,” katanya.

Pada posisinya, Jamkrida tetap memiliki peran untuk mencari nasabah. Selanjutnya disodorkan kepada Bank NTB. Kaitan dengan layak atau tidaknya diberikan kredit atas nasabah yang diusulkan, Indra menyebut itu menjadi kewenangan dari internal perbankannya untuk menyatakan layak atau tidaknya.

Ditanya mengenai upaya lain kerjasama dengan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) untuk menyalurkan kredit lunak kepada PKL, Indra juga mengatakan pihaknya belum ada kerjasama khusus dengan BPR. Mengingat, rata-rata Non Performing Loan (NPL) atau tingkat macet kredit BPR masih tinggi. Yang diartikan resiko kegagalan kredit di BPR juga masih tinggi. Tentunya hal itu dianggap berpotensi akan menambah klaim di Jamkrida.

“Jamkrida itu harus untung, itu permintaan pemilik saham,” katanya.

Ketentuan-ketentuan seperti itu menyimpulkan Jamkrida belum sepenuhnya mampu menggarap para PKL. Bagian lainnya, tahun 2013 ini Jamkrida menargetkan mencapai keuntungan sebesar Rp 1 milliar yang akan disetorkan ke pemilik saham (Pemda).

Tetapi disebutkan bahwa keuntungan itu akan disetorkan pada 2014 mendatang.

“Dividen Insya Allah kami bisa setorkan tahun depan, karena dividen baru diserahkan setelah genap operasional s a t u tahun,” jawabnya. (bul)

Selong (Suara NTB) Sebanyak Rp 112 juta sumber pendapatan asli daerah (PAD) untuk Kabupaten Lombok Timur (Lotim) dari sektor pariwisata hilang. Hal ini disebabkan Pemerintah Kabupaten Lotim tidak berhak lagi dapat retribusi dari aktivitas trekking Gunung Rinjani.

Demikian pengakuan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Kadisbudpar) Lotim, H. Gufranudin, Dep.Tesol menjawab Suara NTB Senin (9/12). Sebelumnya selama tahun 2011 dan 2012 Kabupaten Lotim mendapatkan retribusi dari aktivitas trekking yang dikelola oleh Rinjani Trekking Mountain Board (RTMB).

Terhitung semenjak awal tahun 2013, RTMB sudah digugat keberadannya oleh masyarkat dan dinilai tidak berhak mengelola aktivitas trekking.

Kadisbudpar Lotim yang juga wakil Ketua RTMB ini mengatakan, sangat disayangkan RTMB tidak masuk menjadi bagian dari pengelola kawasan wisata Rinjani. Padahal sejauh ini apa yang telah dilakukan RTMB dinilai sudah cukup bagus.

Disebutkan, karcis trekking diberlakukan Rp 150 ribu untuk wisatawan asing sedangkan domestik hanya Rp 20 ribu. Pasca tidak beroperasinya lagi RTMB, aktivitas penarikan retribusi pun terhenti. “Informasinya RTMB ini tidak ada payung hukum yang kuat, karena hanya menggunakan SK Gubernur,” paparnya.

Ditambahkan, ada kelompok

pemuda informasinya yang akan mengelola. Namun sampai saat ini diketahui belum ada, sehingga semua wisatawan yang masuk ke Rinjani pun terlihat bebas. “Sekarang ini masih gratis,” ucapnya.

Direktur RTMB, Asmuni melalui ponselnya mengakui saat ini RTMB sudah tidak lagi beroperasi dalam proses penarikan retribusi terhadap wisatawan. Keberadaan RTMB informasinya bertentangan dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 tahun 2010 tentang Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR).

Sementara itu, keberadaan RTMB dibenarkan hanya berdasarkan SK Gubernur. Keberadaan RTMB ini pun diakui terancam hilang karena tujuan didirikannya diketahui untuk menata kelola aktivitas trekking Gunung Rinjani. “Sekarang ini menjadi otoritas TNGR,” ucapnya.

Kepala Seksi TNGR Lotim, Lalu Fadli yang dikonfirmasi juga membenarkan bahwa tidak ada aktivitas penarikan retribusi lagi dari kalangan RTMB. Selain karena penolakan

(Suara NTB/ist)

TREKKING – Sejumlah wisatawan asing dan domestik sedang trekking ke Gunung Rinjani. Trekking mulai tahun ini tidak lagi dipungut bayaran. masyarkat, Memorandum of Understanding (MoU) TNGR dengan RTMB sudah berakhir.

“Salah satunya memang dari segi legalitas dan protes masyarakat terhadap RTMB,” ucap Fadli menambahkan. Infor-

masinya, RTMB tengah difasilitasi oleh DMO Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif guna merumuskan legalitas formalnya dengan melibatkan akademisi dari Unram.

Untuk saat ini, proses penari-

kan retribusi dari aktivitas mendaki Gunung tertinggi di NTB ini lanjutnya diambil alih oleh pihak TNGR. Biaya penarikan itu masuk menjadi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang masuk ke kas negara. (rus)

UMK KSB Dapat NTB Belum Bisa Penuhi Persetujuan Gubernur Permintaan Pembeli Komoditi Agro

Mataram (Suara NTB) Jumlah buyer (Pembeli) yang membangun kerjasama secara personal dengan pengurus Kantor Perwakilan Daerah (KPD) Jawa Timur yang ada di Mataram mulai menunjukkan tren yang positif. Seiring banyaknya produk potensi lokal yang dilirik.

Hanya saja, permintaan akan barang-barang agro tersebut banyak yang belum dipenuhi oleh para pelaku usaha lokal. Mungkin lantaran belum mampunya melakukan pembudidayaan, atau belum matangnya para pelaku UMKM daerah dalam membangun jaringan usaha.

Demikian Manajer KPD Jawa Timur di NTB, Agus Rifanto pada media ini, Senin (9/12). Beberapa permintaan buyer yang hingga kini belum dapat dipenuhi kebutuhannya, antara lain jahe dan kunyit kering, hasil budidaya ikan kerapu, tenggiri, kakap dan kepiting. Belum lagi kebutu-

Agus Rifanto

(Suara NTB/bul)

han akan gaplek (ubi kering), yang permintaannya rata-rata tinggi setiap bulannya.

Dipertanyakan keberadaan para UMKM daerah, di mana pemerintah daerah melalui semua bidang terkait sudah melakukan pemberdayaan kepada kelompok usaha di masyarakat. Bahkan, yang tren adalah pembentukan 100 ribu wirausaha baru hingga 2014 mendatang. Hanya saja, terealisanya sekian banyak pencetakan wirausaha tersebut, belum terimplementasikan dalam kerjasama usaha bersama pengusaha luar (khususnya buyer dari Surabaya).

“Misalnya untuk jahe dan kunyit, wirausaha yang diberdayakan Dinas Perkebunan, kemudian permintaan ikan dan kepiting yang menjadi binaan Dinas Kelautan serta binaan Dinas Koperasi mestinya para wirausahanya mengambil porsi di sini,” jelas Agus di Mataram, Senin (9/12).

Terbukanya peluang baru bagi usaha dan para UKM menurut Agus menjadi peluang yang cukup besar, tidak saja kepada UMKM sendiri, tetapi bagi daerah pada umumnya. Mengingat NTB dipandang sebagai daerah dengan potensi bahan baku dan bahan hasil olahannya. Harusnyalah, wirausaha yang diberdayakan pemerintah daerah ini sudah memegang kendali pada tingginya kebutuhan pengusaha luar.

“Kenapa tidak pihak terkait, atau bidang-bidang lainnya melalui koperasi memberikan pembiayaan untuk melakukan pemberdayaan kepada kelompok usaha. Atau koperasinya sendiri yang mengambil kesempatan menyerap dan menampung komoditikomoditi yang dicari pengusaha luar ini,” katanya.

Jumlah permintaan disebut Agus akan terus bertambah, sebab banyak industri skala besar dan industri rumahan di pulau Jawa mengharapkan ketersediaan stok komoditi dari NTB. Sebab selain subur, NTB menjadi daerah dengan jangkauan pengiriman barang cukup strategis, baik laut maupun udara. (bul)

Taliwang (Suara NTB) Terhitung 1 Januari 2014 mendatang Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) resmi akan menerapkan Upah Minimum Kabupaten (UMK) untuk mengatur standar pengupahan di daerah. Hal ini seiring dengan telah disetujuinya nilai UMK yang diajukan oleh Dewan Pengupahan Kabupaten (DPK) kepada gubernur beberapa waktu lalu.

“Saya lupa nomor SK-nya.

Namun yang jelas gubernur sudah menerbitkan SK-nya tanggal 13 November lalu dan menyetujui UMK yang kita ajukan untuk tahun 2014 nanti,” terang kepala Dinas Tenaga Kerja dan Trangsmigrasi (Disnakertrans) KSB, H Abdul Hamid, M.Pd kepada wartawan, Senin (10/12).

Ia mengatakan, tidak ada koreksi terhadap nilai UMK yang diajukan. angka sebesar Rp 1.335.000 sepenuhnya disetujui oleh gubernur meski dibanding dengan Upah Minimun Provinsi (UMP) nilainya lebih tinggi. “Jadi tidak ada perubahan nilai. Sebab walau lebih tinggi dari UMP nilai UMK kita masih di dalam batas aturan yang berlaku,” ujarnya.

Disnakertrans KSB sendiri saat ini telah mulai mensosialisasikan UMK yang bakal diberlakukan per 1 Januari 2014 mendatang. Menurut Ha-

XL Serahkan Hadiah Program BUMBASTIS Mataram (Suara NTB) PT XL Axiata, Tbk. (XL) kembali mengapresiasi para mitra retailnya di seluruh Indonesia melalui program BUMBASTIS (Banyak Untung Menjual Bebas dan FantastisHadiahnya).Programdengan total hadiah Rp 64 miliar ini diberikankepadaretaileryangmenunjukkan kinerja terbaik di setiap region.

Hadiah utama berupa 11 (sebelas) mobil Toyota Avanza.

Titus Dondi, VP XL East Region mengatakan, “Program BUMBASTIS adalah salah satu upaya kami dalam menghargai para retailer sebagai mitra terdepan kami dalam menyediakan layanan XL. Dengan kepentingan mengedukasi pasar mengenai layanan data, kami menyadari peran retail outlet yang menjadi mitra kami ini sangatlah penting.

Program BUMBASTIS adalah salah satu bentuk apresiasi kami atas kontribusi mereka. Kinerja dan kerjasama mereka memacu kami untuk turut memberikan yang terbaik bagi pelanggan.”

Pemenang program Bumbastis East-2 adalah Syafira Cell Jl M. Yasin Praya Lombok Tengah, yang beruntung mendapatkan 1 unit mobil Toyota Avanza. Dimana pengundian hadiah utama berupa total 11 unit mobil Toyota Avanza ini telah dilakukan di

Jakarta, 7 November 2013 di hadapan Notaris, Dinas Sosial dan Kepolisian. Semua pajak termasuk pajak hadiah ditanggung oleh XL. Program BUMBASTIS berlangsung selama enam bulan pada 1 April – 30 September 2013.

Setiap retailer resmi XL dapat mengikuti program ini dengan cara mengumpulkan poin. Pengumpulan poin program BUMBASTIS dihitung dari penjualan kartu perdana dan aktivasi paket data. Selama periode program, retailer dapat menukarkan poinnya dengan berbagai hadiah menarik di setiap kategori, di antaranya paket

umrah, emas, home theater, atau Saldo XL Tunai. Sisa poin yang masih dimiliki retailer pada akhir periode program kemudian dijadikan nomor undian untuk memenangkan hadiah utama berupa 11 mobil Toyota Avanza.

Program BUMBASTIS diikuti oleh lebih dari 112 ribu retailer di seluruh Indonesia. Dimana lebih dari 53ribu retailer di east region yang terbagi 30ribu-an di East-1 dan 23ribuan di East-2. Program ini juga diharapkan dapat meningkatkan penyebaran, ketersediaan, dan edukasi layanan XL untuk pelanggan. (bns)

mid, beberapa waktu lalu pihaknya telah menerbitkan Surat Edaran (SE) untuk menyampaikan bukti penetapan UMK tersebut. Tak hanya itu Disnakertrans juga telah meminta bantuan kepada PT Newmont Nusa Tenggara (NNT) untuk mengkoordinasikan seluruh perusahaan yang ada di bawahnya guna memastikan tiap perusahaan akan mematuhi ketentuan UMP itu.

“Kita sengaja melibatkan Newmont karena di sana banyak perusahaan sub kontraktor (Subkont) yang dipekerjakan. Nah kita ingin melalui Newmont sosialisasi terhadap ketentuan UMK itu bisa sampai ke seluruh persuahaan Subkont untuk dipatuhi tanpa kecuali,” tandas Hamid.

Dengan diterapkannya UMK nantinya, Disnakertrans KSB berharap seluruh perusahaan yang beroperasi di daerah dapat mematuhinya. Karena itu bagi perusahaan yang akan saat ini akan membuat Perjanjian Kerja Bersama (PKB), Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) atau akan melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) agar menyesuaikan standar gajinya dengan UMK. “Minimal gaji pokok harus sesuai dengan UMK. Kalau tidak kita tentu akan memberikan sanksi bagi perusahaan yang tidak menerapkannya dalam memberi upah karyawannya,” tegasnya.

Selanjutnya Hamid menyampaikan, kepada perusahaan atau pekerja yang belum jelas dengan penerapan UMK itu pihaknya telah membuka konsultasi di sekretariat DPK di kantor Disnakertans KSB. “Kalau masih ada yang perlu dipertanyakan, kami mewakili DPK siap memberikan penjelasan di kantor Disnakertrans,” pungkasnya sambil menyatakan, jika penetapan UMK perdana ini tidak terlalu signifikan. “Kalau dibanding dengan KHL kita masih jauh. Tapi saya yakin dengan adanya UMK ini pekerja bisa menerimanya,” imbuhnya. (bug) Abdul Hamid

(Suara NTB/dok)

(Suara NTB/ist)

HADIAH - Penyerahan hadiah BUMBASTIS XL di Mataram, Senin kemarin.

SUARA NTB Selasa, 10 Desember 2013

Caleg Tak Taat Aturan Jangan Dipilih Mataram (Suara NTB) Walaupun telah berulang kali dilakukan penertiban terkait alat peraga kampanye calon anggota legislatif (caleg) yang dipasang tak sesuai zonasi di kota Mataram, masih banyak caleg yang tak taat aturan dengan memasang kembali alat peraga di tempat yang berbeda. Untuk itu diharapkan masyarakat bisa cerdas dalam menentukan pilihan dimana caleg yang tidak taat aturan jangan dipilih pada Pemilu 2014 nanti.

Demikian disampaikan Kepala Bakesbangpoldagri Kota Mataram, H. Bondan Wisnujati. “Berulang-ulang (penertiban) baliho dan itu baliho yang sama. Kita tertibkan di zona yang satu dimunculkan di zona berikutnya. Ini yang mengakibatkan kecemburuan sosial dari yang lain. Dianggap kami tidak melakukan tindakan padahal kami sudah lakukan tindakan. Caleg seperti ini tidak usah dipilih karena tidak taat aturan,” terangnya di Mataram, Senin (9/12).

Tim Terpadu yang dibentuk Pemkot Mataram untuk penertiban alat peraga ini dikatakan melakukan beberapa kali penertiban sampai pada titik-titik atau zona yang telah ditentukan. Tapi tetap saja ada pelanggaran. Ia menyebutkan salah satu caleg DPR RI yang berulang kami ditertibkan balihonya kemudian muncul lagi di tempat yang lain.

Bondan menilai dengan pemasangan alat peraga dengan gencar sampai melanggar zonasi, caleg tersebut tidak percaya diri dalam merebut hati masyarakat untuk memilihnya. “Orang-orang seperti ini, mudah-mudahan masyarakat berpikir dua kali untuk memilih mereka. Mereka yang seharusnya taat aturan tapi tidak taat aturan,” tegasnya.

Para caleg juga dihimbau agar menaati Pertauran KPU (PKPU) Nomor 15 Tahun 2013 yang mengatur mengenai pemasaangan alat peraga kampanye. Khusus di kota Mataram, pemkot juga telah mempunyai Perwal Nomor 23 Tahun 2013 mengenai zonasi pemasangan alat peraga kampanye. Untuk itu diharapkan para caleg menaati aturan tersebut.

Bondan mengatakan pihaknya juga telah berulang kali melakukan sosialisasi terkait pemasangan alat peraga di kota Mataram dengan mengundang peserta Pemilu, tapi nampaknya PKPU ini tak dianggap ada oleh para caleg.

“Sudah berulang-ulang, tidak hanya sosialisasi tapi kita lakukan tindakan di lapangan,” terangnya.

Walaupun saat ini komisioner KPU Kota Mataram telah demisioner karena habis masa kerjanya, pihaknya bersama Tim Terpadu akan terus memantau pemasangan alat peraga kampanye dan melakukan penertiban terhadap alat peraga yang dipasang tak sesuai zonasi. “Kami tetap berkoordinasi dengan Panwaslu karena Panwaslu ini yang jadi depan,” tandasnya. (yan)

H. Bondan Wisnujati

POLHUKAM

Halaman 8

Pengamanan Nataru

Waspadai Ancaman Konflik Sosial dan Terorisme Giri Menang (Suara NTB) Jajaran Polres Lombok Barat memberi perhatian khusus terhadap berbagai ancaman yang rawan menganggu keamanan saat perayaan natal dan tahun baru (Nataru). Termasuk mewaspadai adanya ancaman konflik sosial dan ancaman terorisme saat puncak perayaan Nataru di Lobar. Karenanya, jajaran terkait akan melakukan pengamanan ekstra ketat untuk mengantisipasi kemungkinan ancaman tersebut.

“Kalau untuk pengamanan khusus natal dan tahun baru kami siapkan 140 personel,” ungkap Kabag Ops Polres Lobar, Kompol Erwin Suwondo, Senin (9/12). Saat ini pihak Polres jelas Erwin, tengah melakukan persiapan pengamanan perayaan nataru.

Dalam hal pengamanan, pihaknya berkoordinasi juga dengan stakeholder terkait.

Khusus pengamanan, biasanya Polres menyiapkan 140 personel. Namun, untuk

pengamanan dan pengawasan, semua jajaran terkait ikut terjun. Untuk mempermudah pengamanan dan pengawasan, pihaknya tengah menginventarisir sejumlah titik rawan, titik ramai dan tempat perayaan nataru. Lokasi ini menurutnya rentan jika dibiarkan karena bisa saja dimanfaatkan oleh orang yang tak bertanggung jawab melakukan aksi-aksi yang tak diinginkan.

Beberapa hal yang menjadi fokus perhatian Polres,

menurutnya masih terkait konflik sosial dan terorisme.

Konflik sosial seperti saling serang antara warga, perkelahian. Kendati hal ini jarang terjadi di Lobar, namun hal ini perlu diantisipasi. Kedua, terkait terorisme. “Kita fokus amankan di titik tersebut,” imbuhnya. Lokasi yang perlu ditingkatkan pengamanannya, selain titik keramaian, perlu juga hotel yang menjadi lokasi atau tempat perayaan natal dan tahun baru. Karena

bisa saja warga menyewa hotel untuk merayakan Nataru.

Selain itu, lokasi yang menjadi titik pengamanan juga di daerah pelabuhan yang menjadi pintu masuk. Sejauh ini, pengamanan di Lembar saat event baik di dalam daerah dan luar daerah NTB seperti di Bali beberapa waktu lalu. Hal ini perlu untuk mengantisipasi dampak gangguan. Keamanan yang bisa saja masuk ke Lobar khususnya dan NTB umumnya. Ia menambahkan, pihaknya juga menyiapkan rekayasa lalu lintas mengantisipasi terjadinya kemacetan. (her)

Erwin Suwondo

AKSI - Aksi mahasiswa di bawah guyuran hujan di depan Kejati NTB terkait hari anti-korupsi sedunia.

(Suara NTB/ars)

(Suara NTB/yan)

Kasus SIM RSUD Praya

Berkas Mantan Direktur Segera Dilimpahkan Praya (Suara NTB) Lama tidak terekspose, proses penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan Sistem Informasi Manajemen (SIM) RSUD Praya kini sudah memasuki tahap akhir. Pihak Kejari Praya menargetkan tahun ini berkas kasus yang melibatkan mantan Direktur RSUD Praya, dr. Suardana tersebut sudah dilimpahkan ke pengadilan. Kejari Praya kini tinggal menunggu hasil audit dari BPKP terkait besaran kerugian Negara yang timbul dari kasus senilai hampir Rp 900 juta tersebut.

“Kalau dari perhitungan awal besaran kerugian negara ditaksir sekitar Rp 300 juta lebih,” ungkap Kajari Praya, Subri, S.H., kepada wartawan di ruang kerjanya, Senin (9/12) kemarin. Namun untuk memastikan perhitungan kerugian negara tersebut, pihaknya meminta BPKP untuk melakukan audit. Dan, saat ini hasil auditnya masih ditunggu.

Dikatakannya, hasil audit dari BPKP tersebut penting ditunggu sebagai kelengkapan bahan dan alat bukti dalam kasus itu. “Begitu hasil audit dari BPKP turun, berkasnya langsung kita limpahkan ke Pengadilan untuk proses peradilan. Karena memang berkasnya sudah selesai,” pungkasnya seraya berharap hasil audit bisa turun tahun ini.

Selain menyeret manta Direktur RSUD Praya, kasus tersebut juga menyeret beberapa pihak. Termasuk pihak rekanan pengadaan proyek. Namun Kejari Praya kini masih memfokuskan penyelesaian berkas terhadap mantan Direktur RSUD Praya tersebut.

Kasus itu mencuat tahun 2009 lalu. Waktu itu, pihak RSUD Praya melakukan tender pengadaan SIM rumah sakit dengan tujuan mendukung proses pelayanan di rumah sakit milik pemerintah tersebut. Namun belakangan, setelah selesai terpasang SIM RSUD Praya justru tidak bisa berfungsi. Bahkan pihak rumah sakit belum sempat memanfaatkan sistem tersebut.

Kasus tersebut juga sempat mendapat perhatian kalangan DPRD Loteng. Beberapa kali pemerintah daerah berupaya menyelesaikan persoalan tersebut. Tetapi SIM RSUD Praya tersebut tidak juga bisa berfungsi hingga sekarang. Sampai akhirnya, kasusnya kemudian ditangani pihak Kejari Praya. (kir)

Subri

(Suara NTB/kir)

Demo Hari Anti-Korupsi

Polda dan Kejati NTB Dituntut Lebih Garang Mataram (Suara NTB) Bertepatan dengan hari antikorupsi sedunia, Senin (9/ 12), puluhan mahasiswa mendatangi gedung Kejaksaan Tinggi NTB dan Polda NTB. Mereka menuntut Aparat Penegak Hukum (APH) di dua lembaga ini lebih garang dalam penegakan hukum. Unjukrasa sekitar Pukul 09.30 Wita itu digelar Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), di depan Mapolda NTB dan di depan Kejati NTB. Mengawali aksinya di depan

Polda, mahasiswa mencatat korps Bhayangkara itu masih lemah dalam hal penegakan hukum. Dalam catatan mereka, jumlah kasus yang ditangani Polda NTB hanya sedikit dibanding indikasi penyimpangan di birokrasi pemerintahan.

“Pihak Kepolisian kami minta segera mengusut kasus korupsi tanpa pandang bulu. Jangan hanya menyentuh kasus-kasus kecil saja. Kasus besarnya tidak disentuh,” kritik korlap aksi, Zaenal.

Aksi yang mendapat pengawalan belasan personel apar-

at Polres Mataram itu hanya terhenti di depan Gerbang Mapolda NTB. Tak ada pejabat Polda, khususnya Ditreskrimsus yang menemui. Aksi berlanjut di Kejati NTB. Mereka juga mengkritik lembaga Adhyaksa tersebut, karena masih banyak kasus yang terlewatkan. “Kami punya data tentang kasus-kasus yang belum ditangani Kejaksaan. Termasuk kasus di Lombok Barat. Kalau memang punya nyali, silahkan Kejaksaan turun untuk mengusut kasuskasus yang belum ditangani itu,”

tantang Mahasiswa.

Saat di Kejati, guyuran hujan deras mewarnai aksi mahasiswa. Namun mereka satu pun tidak ada yang surut samasekali, aksi tetap berlanjut.

Sesaat kemudian, sejumlah pejabat Kejati, termasuk Kasi Penkum dan Humas Made Sutapa, SH berdiri di hadapan demonstran di tengah kian derasnya guyuran hujan. Sutapa balik menantang mahasiswa jika memang memiliki data riil tentang kasus, diserahkan ke pihaknya. “Mari, kalau me-

mang ada data, serahkan kepada kami. Secara transparan, kami akan usut kasus itu,” tantangnya. Hujan tak kunjung reda sampai aksi mereka berjalan sampai sekitar pukul 10.30 Wita. Kemudian aksi ditutup dengan pembacaan rekomendasi kepada Kejaksaan.

Isinya, meminta Kejaksaan serius mengusut kasus yang menjadi perhatian publik, Kejaksaan diminta memaksimalkan pengembalian kerugian negara, meminta gelar perkara terbuka atas kasus tertentu. (ars)

Rumah Anggota Polres Lobar Kasus Blackberry dan iPhone Polda Telusuri Indikasi Dibobol Maling Giri Menang (Suara NTB) Aksi pencurian kembali terjadi di Wilayah Hukum Lombok Barat. Setelah beberapa waktu lalu, pencuri membawa lari dua ekor ternak di Lembar.

Kali ini, seorang anggota Polres Lobar yang tinggal di BTN Pemda Blok CB nomor rumah 08 menjadi korban. Motor Satria F milik korban pun digondol maling, setelah membobol tembok belakang rumah korban di saat kondisi sepi lantaran korban tertidur lelap.

Diduga pencuri ini beraksi lebih dari dua orang. Kasus ini pun kini ditangani Polsek Gerung untuk pengusutan lebih lanjut.

Demikian dikatakan korban pencurian, Made Adi Astawa yang ditemui di kediamannya.

Diceritakan, aksi pencurian terjadi di atas pukul 01.00 dini hari.

Saat malam sebelum kejadian, ia mengaku pulang ke rumah sekitar pukul 09.00. Setelah itu ia mengaku tak keluar dari rumahnya dan pintu gerbang rumahnya terkunci rapat dan digembok.

“Saya diam di dalam rumah, nonton TV bersama istri,” bebernya Senin kemarin. Saat itu ia tidur di luar sambil nonton TV. Sekitar pukul 00.00 malam ia masih terjaga dan melihat kendaraannya masih nangkring di teras depan rumahnya.

Hingga pukul 01.00 dini hari ia tertidur pulas sehingga ia tak tahu kalau ada pencuri masuk ke rumahnya. Ia mengaku, saat pencuri beraksi membobol tembok belakang rumahnya, ia tak mendengar

Keterlibatan Atasan Tersangka

(Suara NTB/her)

BOBOL - Korban menunjuk tembok yang dibobol pencuri.

Pencuri berhasil membawa lari sepeda motor Satria F milik korban. apapun karena tertidur pulas.

Ia pun tak memiliki firasat apapun malam itu. Ia pun merasa aneh, pasalnya saat petani memanen padi dibelakang rumahnya suaranya terdengar hingga dalam rumah.

Hingga ia terbangun sekitar pukul 05.30, ia juga belum menyadari kalau kendaraannya sudah digondol maling. Ia sempat ke belakang memberi makan ayamnya. Saat memberi pakan ayamnya, ia pun merasa aneh dengan kondisi temboknya yang terbuka.

Awalnya ia megira kalau temboknya roboh akibat angin dan

hujan semalam, namun setelah ia periksa batu bata tersusun rapi sehingga membuatnya makin curiga. Lantas ia pun ke depan melihat kendaraannya sudah tidak berada di tempat.

Kapolsek Gerung, AkP I Gusti Bagia membenarkan peristiwa tersebut. Laporan pencurian masuk ke Polsek pagi. Ia memerintahkan personelnya langsung ke TKP. Menurutnya, pencurian kali ini berubah model. Dimana saat ini marak pencurian dengan pemberatan. Pihaknya akan menangani kasus ini berkoordinasi dengan Polres. (her)

Mataram (Suara NTB) Tiga tersangka kasus penyelundupan blackberry dan iPhone via BIL, sudah dilimpahkan penyidik Ditreskrimsus Polda NTB ke Kejaksaan. Tersisa tiga tersangka yang masih dalam proses penyidikan. Namun tak menutup kemungkinan tersangka akan bertambah, bahkan melibatkan atasan tersangka sebelumnya, karena penyidikan masih terus berjalan.

Kanit II Subdit III TIpikor Ditreskrimsus Polda NTB, Kompol Ferdian Indra Fahmi, SIK memastikan, upaya pengembangan–pengembangan ke arah tersangka lain tetap dilakukan.

Sejalan dengan upaya untuk melengkapi alat bukti sampai dengan pelimpahan para tersangka. Demikian juga dengan indikasi keterlibatan atasan para tersangka, pada dasarnya sudah dilakukan pendalaman sebelumnya. “Dari keterangan mereka (lima tersangka), sampai saat ini belum ada yang mengarah ke orang lain atau instruksi dari atasan mereka. Tapi penyelidikan akan berjalan terus, kalau memang nanti ada keterlibatan orang lain atau ada instruksi dari atasannya, tentu kami akan proses juga,” kata Ferdian, Sabtu (7/12).

Saat ini, yang masih menjadi penyelesaian tugasnya untuk pembuktian tersangka Sup,

salah seorang penyidik Bea Cukai. Selain Sup, ada juga tersangka pemilik barang, Caesar yang saat ini disidangkan di Palembang dalam kasus yang sama. Menurut Ferdian, terbuka peluang pihaknya mendalami keterlibatan tersangka lain dari tersangka Sup. Mengingat proses hukum terhadap Sup yang saat ini masih keluar demi hukum karena belum rampung pembuktian, masih akan terus didalami keterangannya.

Kemungkinan lain yang menjadi peluang kasus ini akan berkembang menurut Ferdian, dari proses penelitian berkas oleh Kejaksaan yang menerima pelimpahan. Dalam prosesnya, jaksa penyidik akan meneliti berkas dan jika memang ada petunjuk yang dianggap mengarah ke tersangka lain, termasuk atasan tersangka, pihaknya akan menindaklanjuti. Atau kemungkinan lain adalah fakta di persidangan yang diharapkan bisa mengungkap tabir lain dibalik aksi nekad dan sistematis lima tersangka penyidik Bea Cukai tersebut. Apalagi praktik jahat itu sudah berlangsung sejak 2010 lalu, beberapa bulan setelah BIL dioperasikan. “Kalau soal (Praktiknya) sistematis memang iya, kami melihat itu.

Tapi soal praktik ini terstuktur, kami masih terus telusuri,” pungkas Ferdian. (ars)

SUARA NTB Selasa, 10 Desember 2013

BUDAYA DAN HIBURAN

Halaman 9

Komunitas Adat Bayan Minta Bangunan Padepokan Seni Tanjung (Suara NTB) Komunitas adat Bayan Kecamatan Bayan, meminta kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Utara (KLU) untuk dibuatkan Padepokan Seni atau Balai Seni. Sarana dimaksud dibutuhkan antara lain sebagai lokasi tempat peresean, penyambutan tamu acara-acara seremonial keagamaan yang digelar secara adat, serta pelatihan dan tempat pendidikan bagi anak-anak.

“Kami sangat berharap Pemda KLU melalui dinas terkait untuk membantu pembangunan Balai Seni atau Padepokan Seni di kawasan adat. Misalnya saja, untuk menyelenggarakan Peresean, kami masih melakukannya di tempat terbuka, padahal dari sebagian besar tamu, yang hadir termasuk Pak Bupati dan Pak Wabup, sehingga kami merasa perlu untuk menyediakan sarana yang memadai dalam penyambutan,” ungkap Ketua LPM Desa Karang Bajo, Kecamatan Bayan, M. Sairi, Senin (9/12).

Dikatakannya, gelaran peresean - salah satu tradisi masyarakat Lombok, di sela-sela gawe adat seperti Maulid Adat, dilaksanakan di Balai Pusaka Sebaya Tanta, di seputaran Kampung Adat Karang Bajo. Di lokasi inilah, tempat berlangsungnya peresean malam hari pada malam Maulid Adat Bayan.

Lokasi ini tumpah ruah oleh masyarakat maupun peserta peresean. Namun karena tidak memiliki sarana dan prasarana yang memadai, gelaran peresean juga digelar seadanya.

Menurut Sairi, masyarakat adat Bayan sangat berkeinginan memiliki Padepokan Seni ini. Terkenal dengan gawe adat, Bayan selalu menjadi pilihan maupun alternatif destinasi wisata dari berbagai wisatawan baik lokal maupun mancanegara. Oleh karena itulah, dipandang perlu bagi Pemda KLU untuk mengakomodir aspirasi masyarakat ini.

“Kami di Desa tidak memiliki anggaran yang cukup. Lahan memang sudah kami siapkan, tetapi anggaran untuk membangun belum tersedia,” katanya. Lanjut Sairi, padepokan Seni ke depannya akan dijalankan oleh pemuda setempat sebagai lokasi tempat latihan peresean, maupun penyambutan tamu berbagai kalangan. Peresean bermakna mendalam bagi masyarakat adat, sehingga kesenian ini tetap dilestarikan.

Padepokan Seni yang dirancang masyarakat Adat, akan difungsikan sebagai sentra pendidikan, pelatihan beragam seni.

Tidak hanya peresean, tetapi juga latihan Gendang Beleq, juga pendidikan seni dan budaya bagi anak-anak setempat dalam mewarisi adat dan budaya masyarakat adat. (ari)

PKB Syukuran Kemenangan “Sang Kiai” Jakarta (Suara NTB) Dewan Pimpinan Pusat Partai Kebangkitan Bangsa menggelar syukuran atas keberhasilan film “Sang Kiai” memenangi empat Piala Citra dalam Festival Film Indonesia 2013.

“Sang Kiai menjadi film bioskop terbaik. Ini kebanggaan bagi PKB,” kata Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar disela-sela acara syukuran di Kantor DPP PKB, Jakarta, Minggu.

Muhaimin mengatakan PKB memang tidak terlibat di dalam pembuatan film yang mengisahkan perjuangan tokoh pendiri Nahdlatul Ulama KH Hasyim Asy’ari itu, namun PKB mendukung penuh film tersebut.

PKB pun terlibat dalam pengerahan orang-orang, terutama dari kalangan NU, untuk menonton “Sang Kiai” di seluruh Tanah Air, sejak film tersebut pertama kali diputar di bioskop .

“Kemenangan ini semakin mewajibkan warga NU untuk nonton,” kata Muhaimin.

Bagi yang belum pernah menonton “Sang Kiai”, DPP PKB menyatakan siap memfasilitasi pemutaran film tersebut secara gratis.

“Kita akan fasilitasi nonton bareng di seluruh Indonesia.

Di kampung, mushola, sekolah.

PKB dan NU menyediakan secara gratis demi kecintaan kita kepada Hadratus Syekh KH Hasyim Asyari,” kata Muhaimin.

Hadir dalam acara syukuran itu beberapa pengurus DPP PKB, antara lain Sekretaris Dewan Syuro Andi Muawiyah Ramly dan Wakil Sekretaris Jenderal Daniel Johan. Hadir juga pelawak senior Cahyono, yang bergabung dengan PKB sejak 10 tahun lalu.

“Kami sebenarnya mengundang produser, sutradara, dan pemain film “Sang Kiai”, namun penerbangan mereka dari Semarang terlambat,” kata Muhaimin.

Film “Sang Kiai” yang dibintangi aktor senior Ikranegara memperoleh empat Piala Citra untuk kategori Film Bioskop Terbaik, Sutradara Terbaik, Aktor Pendukung Pria Terbaik, dan Penata Suara Terbaik dalam FFI 2013 yang digelar di Marina Convention Center, Semarang, Jawa Tengah, Sabtu (7/12) malam. (ant/balipost)

(ant/balipost)

FESTIVAL - Pengunjung berada di dekat salah satu rancang bangunan terbuat dari bambu hasil karya peserta Festival Arsitektur Bambu Internasional 2013 di pantai Batulayar, Senggigi, Lombok Barat, NTB, Minggu (8/12). Festival yang diselenggarakan Kementerian Ekonomi Kreatif bekerja sama dengan Ikatan Arsitek Indonesia itu bertemakan Merencanakan Kembali Dunia Dengan Bambu, diikuti 28 team dalam dan luar negeri.

Jadi Geopark Nasional, Gunung Rinjani Masih Kotor Selong (Suara NTB) Kawasan wisata Tanam Nasional Gunung Rinjani (TNGR) khususnya di jalur pendakian (tracking) Gunung Rinjani diakui saat ini masih kotor. Hal ini disebabkan tidak ada lagi pengelola yang biasanya mengurus kebersihan Rinjani. Padahal di sisi lain, Gunung Rinjani sudah bersertifikat geopark nasional. Pihak TNGR rencana akan menutup sementara aktivitas tracking dan akan melakukan pembersihan.

Kepada Suara NTB, Kepala Balai TNGR, Agus Budiono, Minggu (8/12) lalu menyebut rencana akan menutup aktivitas pendakian selama tiga bulan. Terhitung Januari sampai dengan Maret 2014 mendatang. Menurutnya, banyaknya sampah di Gunung Rinjani ini disebabkan kurangnya kesadaran pendaki untuk tidak membuang sampah.

Bahkan ada yang sengaja mengotori dan merusak sarana prasarana yang ada. Menurutnya, dengan niat baik semua pihak persoalan sampah di Gunung Rinjani pasti bisa diatasi segera.

Kepala Seksi TNGR Lotim, Lalu Fadli menambahkan, Gunung Rinjani terlihat kotor setelah pengelola dari Rinjani Tracking Mountain Board (RTMB) sudah tidak lagi mengelola Rinjani.

Sejauh ini, aktivitas pem-

bersihan Gunung Rinjani dari sampah-sampah ini dilakukan pihak RTMB. Peran dan tugas RTMB tersebut akan diambil alih pihak TNGR. Termasuk untuk membersihkan kawasan wisata andalan NTB itu.

Kotornya Gunung Rinjani ini diakui pula oleh Direktur RTMB, Asmuni. Sebelumnya, ia melibatkan para porter untuk melakukan pembersihan.

Sampah-sampah diminta untuk dipungut dan dibawa turun. Oleh RTMB kemudian dibeli. Aktivitas itu sudah tidak ada sehingga dianggap wajar rinjani menjadi kotor.

Ia menuturkan, terakhir saat mendaki Bulan September lalu ia melihat destinasi wisata yang sudah menjadi taman bumi (geoprak) nasional dan dicanangkan menjadi Geopark Dunia itu sangat kotor.

Persoalan sampah di kawasan gunung rinjani ini saat

ini dipandang menjadi persoalan serius. Terus menumpuknya sampah karena dilihat intensitas kunjungan tinggi namun tidak didukung dengan kegiatan membersihkan.

Catatan terakhir RTMB, jumlah pendaki mencapai 13 ribu orang wisatawan mancanegara saja. Masing-masing dari Sembalun sebanyak 7 ribu pendaki dan Senaru sebanyak 6 ribu pendaki dalam setahun.

Sedangkan wisatawan asing mencapai 6.700 orang setahun.

“Setahun belasan ribu (pendaki), jadi wajar sekali kalau kotor,” ucapnya. “Jadi geopark kok kotor,” kritiknya.

Upaya mengatasi persoalan Rinjani itu katanya harus segera dicarikan jalan keluarnya. Dinamakan geopark, harus bersih dengan demikian wisatawan menjadi sedang melakukan pendakian. (rus)

(Suara NTB/ist)

SAMPAH : Serakan sampah di salah satu sudut di pendakian Gunung Rinjani yang merusak pemandangan, dan menjadi masalah yang belum teratasi.

Seribu Rumah Gadang Diusulkan Jadi Warisan Dunia Padang Aro (Suara NTB) Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mengusulkan kawasan Seribu Rumah Gadang di Nagari Koto Baru, Kecamatan Sungai Pagu, Kabupaten Solok Selatan, Sumatera Barat, menjadi warisan budaya dunia ke Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan dan Budaya PBB (Unesco).

“Kita berharap kawasan Seribu Rumah Gadang ini menjadi warisan dunia sehingga mampu menjadi daya tarik wisatawan untuk datang

berkunjung dan juga sebagai salah satu kebanggaan Sumbar,” kata Kepala Bidang Budaya, Dinas Budaya Pariwisata Pemuda dan Olahraga Solok Selatan, Desrial, di Padang Aro, Senin.

Ia menjelaskan, Solok Selatan setidaknya memiliki 600 unit rumah gadang dengan berbagai bentuk dan model yang tersebar di tujuh kecamatan.

“Di Nagari Koto Baru ada sekitar 134 unit Rumah Gadang yang masih berdiri,”

katanya.

Semua model rumah gadang yang ada di Sumatera Barat, lanjut dia, ada di kawasan yang disebut Seribu Rumah Gadang itu.

Beberapa rumah gadang di kawasan itu, ia menjelaskan, kini sudah dijadikan sebagai rumah penginapan untuk wisatawan.

“Wisatawan yang datang ke Solok Selatan sekarang sudah bisa langsung menikmati sensasi tidur di dalam rumah gadang,” jelasnya. (ant/balipost)

Daftar Film Asing Rilis Desember 2013

1. American Hustle Irving Rosenfield (Christian Bale) adalah seorang penipu ulung. Suatu hari bersama selingkuhannya, ia bekerja sama dengan agen FBI Richie DiMaso untuk mengetahui sisi gelap New Jersey yang penuh mafia.

Di sana mereka bertemu dengan Carmine Polito yang tak lain adalah mafia berbahaya. Namun siapa yang menduga bila istri Irving, Rosalyn (Jennifer Lawrence), turut terlibat dalam bahaya tersebut.

2. The Hobbit: The Desolation Of Smaug Bilbo, Gandalf dan para kurcaci yang dipimpin Thorin

melanjutkan perjalanan menuju Lonely Mountain. Namun banyak bahaya menghadang mengancam nyawa mereka selama perjalanan tersebut. Belum lagi saat harus merebut harta dan kerajaan yang dijaga Naga Smaug.

3. Out Of The Furnace Russell (Christian Bale) adalah pria dengan kehidupan keras. Selain harus bekerja sebagai buruh di pabrik baja, ia juga merawat ayahnya yang sakit.

Di tempat lain sang adik, Rodney telah kembali setelah bertugas di Irak. Rodney yang terjebak dalam situasi kejahatan menghilang secara misterius. Polisi yang gagal mengungkap kasus ini, membuat Russell mengambil tindakan untuk mencari keadilan bagi adiknya.

4. The Four II Saat empat orang polisi menyelidiki pembunuhan di pinggiran kota, mereka tersandung petunjuk pembunuhan keluarga Sheng Ding Tian 12 tahun lalu. Keempatnya lalu menemukan fakta tentang masa lalu mereka

yang dirahasiakan serta harus memilih antara masa lalu dan kini.

5. 47 Ronin Kai (Keanu Reeves) adalah orang terbuang yang bergabung dengan Oishi, pemimpin 47 samurai buangan. Bersama-sama mereka mengatur balas dendam pada seseorang berbahaya yang membuat mereka seperti ini.

6. The Starving Games Film ini merupakan parodi dari fitur adaptasi sukses THE HUNGER GAMES. Mengetengahkan Kantmiss Evershot yang menjadi relawan dalam pertandingan Starving Games. Bisakah ia memenangkan perhelatan dengan bantuan anak tukang roti culun, Peter Malarkey?

7. The Wolf of Wall Street Film arahan Martin Scorcece ini diadaptasi dari kisah nyata mantan pialang saham kaya raya bernama Jordan Belfort (Leonardo DiCaprio). Di mana ia saat karirnya memuncak, ia terlibat kejahatan dan korupsi. (berbagai sumber)

(Suara NTB/ist)

SELAMAT datang bulan Desember, bulan penutup di tahun 2013. Saatnya persiapkan budget untuk menonton film asing berkualitas.

Dikutip dari Kapan Lagi.com, daftar film apa saja yang akan rilis bulan ini. Bisa jadi salah satu dari film yang ada sudah kamu tunggu kehadirannya. Penasaran apa saja film itu? Simak rekapnya berikut.

PENDIDIKAN

SUARA NTB Selasa, 10 Desember 2013

Halaman 10

Masih Tertinggal

Ilmu Tajwid Penting LAHIR dalam lingkungan keluarga yang taat beragama membuat Maryamah Nurlita menjadi anak yang senantiasa menjunjung tinggi nilainilai keagamaan dalam setiap detik kehidupannya.

Bahkan, kemampuannya dalam memahami agama secara operasional, membuatnya senantiasa berperilaku santun dan baik. Tidak heran, oleh perangainya yang baik dalam berinteraksi tersebut membuatnya selalu disenangi oleh teman-teman sekitarnya.

Salah satu hobi siswi yang kini duduk pada (Suara NTB/ist) kelas X SMA ini adalah Maryamah Nurlita melantunkan ayat suci AlQur’an. Baginya membaca Al-Qur’an jauh lebih tinggi pangkatnya jika dibandingkan dengan membaca koran atau pun buku pada umumnya. Oleh karena itu, hampir setiap hari, siswi yang akrab disapa Lita ini menjadwalkan diri untuk membaca Al-Qur’an.

Lita tidak hanya pandai membaca Al-Qur’an namun juga pandai bertajwid. Pemahamannya terhadap Al-Qur’an tidak cukup jika hanya dipahami dengan sekedar membacanya saja, namun juga dibutuhkan kemampuan memahami Al-Qur’an melalui mempelajari ilmu Tajwid. “Tidak lengkap jika belum memahami ilmu tajwid, karena jika seseorang telah memahami ilmu tajwid, sudah pasti kemampuan membaca Al-Qur’an akan berbeda, jadi lebih menghayatinya karena paham ilmu tajwid,” tuturnya pada Suara NTB belum lama ini.

Berkat kemampuannya dalam membaca dan memahami AlQur’an melalui ilmu tajwid itulah, siswi kelahiran Batu Tulis, Lombok Tengah, 7 November 2000 ini pernah menjadi wakil sekolahnya dalam kejuaraan Musabaqah Tahfizul Qur’an dalam tingkat kecamatan tahun 2012 silam. Meski Lita baru pertama kali mengikuti kejuaraan yang digelar tiap tahun tersebut, Lita berhasil menjadai juara umum mengalahkan peserta yang lainnya.

Bagi Lita, pengalamannya dalam mengikuti kejuaraan di tingkat kecamatan itulah yang akan menjadi bekalnya dalam menjajal kemampuan di tingkat atau pun level yang lebih tinggi lagi seperti tingkat kebupaten dan provinsi. Dirinya berharap, apa yang telah diraihnya tidak semata-mata hanya untuk mendapatkan juara atau gelar, namun yang lebih penting adalah mampu menyadarkan banyak orang betapa pentingnya ilmu tajwid bagi umat Islam. Selain tentunya juga sebagai lahan dakwah. (dys)

”Stakeholders” ”Stakeholder” Pendidikan di Lotim Diminta Bekerja Keras Selong (Suara NTB) Sektor pendidikan di Lombok Timur (Lotim) menjadi persoalan utama yang mendapat perhatian serius dari Pemerintah Kabupaten Lombok Timur (Lotim).

Hal ini dilihat dari sisi keberpihakan terhadap anggaran. Hal ini disadari karena sektor yang menjadi barometer pembangunan ini masih ketinggalan.

Bupati Lombok Timur (Lotim) H. Moch Ali Bin Dachlan, SH, MH, menegaskan kepada seluruh stakeholders bidang pendidikan untuk bekerja keras.

Hal ini ditegaskan Kepala Dinas Pendidikan dan Olahraga (Dikpora) Lotim, Dr. Yanis Maladi, SH,MH, kepada Suara NTB di kantornya Senin (9/12) siang. Dalam arti, seluruh penyelenggara pendidikan harus berpikiran dan berkomitmen dalam upaya meningkatkan pendidikan dengan upaya pendidikan bermutu dan berkualitas serta berkarakter.

Upaya mencapai pendidikan bermutu itu dikatakan harus ditopang oleh semua elemen yang terkait dengan dunia pendidikan. “Mulai dari kepala dinas, para kepala bidang dan kepala seksi serta para guru diminta bekerja keras,” tutur Yanis mengutip arahan Bupati.

Selain itu, lanjutnya, semua stakeholder pendidikan itu ditekankan pula harus profesional. Termasuk, stakehold-

ers pendidikan harus kompak, karena merupakan pelayan di bidang pendidikan.

Dalam hal ini, ujarnya, majunya suatu daerah tidak lepas dari sektor pendidikan.

Para guru utamanya sebagai garda terdepan yang melakukan proses pendidikan harus profesional. ‘’Tidak saja kalangan PNS, termasuk juga para honorer dituntut untuk bisa profesional,’’ ujarnya mengingatkan.

Tidak hanya itu, ungkapnya, tidak ada alasan bagi para guru untuk bermalas-malasan.

Adanya peningkatan kesejahteraan guru dengan tunjangan sertifikasi, tunjangan fungsional, remunerasi, tunjangan jabatan dan pendapatan lainnya harus berbanding lurus dengan tingkat kualifikasinya.

Tunjangan sertifikasi yang diterima para guru diminta

tidak digunakan hanya untuk memenuhi kebutuhan konsumtif. Fakta ini terjadi dewasa ini. Para guru hanya menggunakan gaji untuk memenuhi hasrat kebutuhan hidup, bukan untuk meningkatkan kualifikasinya. “Guru yang terlalu konsumtif ini harus dirubah, guru tidak boleh seperti itu lagi. Jangan pakai gaji hanya untuk kredit mobil,” tegasnya.

Gaji tunjangan sertifikasi harus digunakan untuk sungguh-sungguh belajar. ‘’Tidak diinginkan lagi terdengar guru tidak bisa pegang laptop. Guru harus cerdas, terus membaca buku,’’ tandasnya. (rus)

Yanis Maladi Suara NTB/rus)

Main PS Saat Jam Belajar

Delapan Pelajar Digelandang Satpol PP Praya (Suara NTB) Delapan pelajar SMA di Kota Praya, Senin (9/12) pagi terpaksa harus digelandang ke kantor Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Lombok Tengah (Loteng). Mereka digelandang setelah kedapatan berkeliaran saat jam belajar berlangsung. Setelah diberikan peringatan dan pembinaan, para pelajar tersebut kemudian dikembalikan ke sekolahnya masing-masing.

Para pelajar tersebut berasal masing-masing dari SMK Negeri 1 Praya sebanyak 6 orang. Ditambah dua orang pelajar dari SMA Negeri 4 Praya. Penangkapan para pelajar “badung” tersebut bermula saat anggota Satpol PP Loteng menggelar patroli rutin di sekitar wilayah Kota Praya.

Secara tidak sengaja saat melintas di kawasan Pasar Bulayak Praya, anggota Satpol PP melihat sejumlah siswa berseragam lengkap sedang asyik bermain play station (PS) di salah satu tempat penyewaan PS. Tanpa ragu aparat Satpol PP langsung masuk ke lokasi yang cukup terbuka tersebut. Benar saja, saat masuk lebih dalam, aparat menemukan a 8 pelajar dengan asyik bermain PS. Kedatangan aparat yang tiba-tiba tersebut, membuat para pelajar tak bisa berbuat banyak. Dan, saat itu juga para pelajar itu langsung digelandang ke kantor Satpol PP setempat. ”Begitu kedapatan berkeliaran, mereka langsung kita bawa ke kantor,” ungkap Kepala Satpol PP Loteng, Murti, SH., kepada wartawan. Sesampainya di kantor Satpol PP Loteng

satu demi satu pelajar tersebut didata. Tidak hanya itu, sebagai bentuk hukuman para pelajar lantas dijemur di halaman Kantor Satpol PP. Selama dijemur mereka diharusnya untuk hormat bendera di bawah pengawasan ketat anggota Pol PP lainnya.

Untuk selanjutnya, operasi serupa juga akan terus digelar. Sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan disiplin di kalangan pelajar. Hukuman yang diberikan pun bukan hanya menjadi pelajaran bagi pelajar yang tertangkap saja. Tetapi juga bagi pelajar lainnya.

Usai menjalani hukuman, aparat Satpol PP kemudian memanggil guru dan kepala sekolah asal siswa bersangkutan. Setelah itu diserahkan ke masing-masing sekolah untuk keperluan pembinaan lebih lanjut. “Sebelum diserahkan ke sekolahnya, para siswa tersebut kita buatkan surat pernyataan tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut,” pungkas Murti.

Pada bagian lain, ungkapnya, selain pelajar aparat Satpol PP juga akan menggelar operasi serupa. Tapi dengan sasaran para PNS lingkup Pemkab Loteng yang berkeliaran saat jam kerja. Namun operasi sendiri masih dalam proses persiapan, karena masih harus menunggu instruksi Bupati Loteng.

“Nanti kita tunggu surat instruksi dari Bupati Loteng dulu, baru operasi bagi PNS akan kita laksanakan,” tambahnya. Tapi sebelum itu, pihaknya juga akan melakukan sosialisasi kepada semua SKPD yang ada agar memberikan pemahaman kepada stafnya tidak berkeliaran di saat jam kerja. (kir)

Mendikbud Perintahkan Daerah Gelar UN SD Patungan Surabaya (Suara NTB) – Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Mohammad Nuh berjanji akan segera mengeluarkan surat edaran untuk memerintahkan daerah menggelar ujian nasional (UN) tingkat sekolah dasar (SD) secara patungan.

“Sesuai PP 32/2012, penyelenggaraan UN SD itu diserahkan ke pemprov, meski kita juga membantu anggaran, tapi jumlahnya juga tidak banyak,” katanya di Surabaya di sela-sela Workshop Nasional SMK Berbasis Pesantren di Surabaya, Minggu lalu.

Diakuinya, anggaran pusat hanya Rp7 miliar, karena itu kalau ditarik tidak akan terlalu berpengaruh, apalagi anggaran pendidikan di tingkat provinsi seperti Jawa Timur bisa ratusan miliar.

Oleh karena itu, pihaknya akan memerintahkan kerja sama antara Dinas Pendidikan Pemprov Jatim dengan pemerintah kabupaten/kota se-Jatim untuk mendanai UN SD secara patungan.

“Saya kira, hal itu tidak akan menjadi masalah, karena pemerintah daerah

kan mempunyai anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBD, baik provinsi maupun kota/ kabupaten,” katanya.

Mulai tahun ajaran 2014, Kemendikbud hanya akan membantu dalam “Soal Kendali” yakni 25 persen soal UN dari pusat agar standar mutu sekolah terjaga. “Misalnya, soal di sebuah sekolah ada 40 soal, maka 10 soal di antaranya dari pusat. Dari 10 soal itulah, kami akan bisa melihat mutu sekolah tertentu dan bagaimana menjaga mutu itu,” katanya.

Selain itu, 30 soal dari sekolah itu tetap akan dikendalikan melalui kisikisi dari BNSP, sehingga pihak sekolah juga tidak akan sembarangan membuat soal, karena panduannya sudah diberikan.

“Hal itu juga bertujuan untuk menjaga mutu setiap sekolah, sekaligus melihat perbandingan mutu pada masing-masing sekolah, sehingga pemerintah bisa melakukan evaluasi untuk perbaikan,” katanya.

Dalam workshop nasional SMK berbasis pesantren itu, Ketua Dewan Komisioner

(Suara NTB/kir)

PENGARAHAN - Siswa yang tertangkap berkeliaran pada jam belajar diberi pengarahan anggota Satpol PP Loteng. Mereka tertangkap saat asyik main PS di salah satu kawasan di Praya, Senin (9/12).

OJK Muliaman D Hadad menjelaskan SMK berbasis pesantren itu merupakan lembaga strategis untuk membuka akses layanan jasa keuangan.

Alasannya, jumlah SMK se-Indonesia yang mencapai 810 sekolah dengan 11.704 siswa, sehingga dampaknya akan besar, baik kepada siswa maupun kepada masyarakat sekitar.

“Kalau akses terhadap layanan jasa keuangan itu terbuka, maka kesejahteraan masyarakat juga meningkat,” katanya.

Sementara itu, Ketua Umum PP GP Ansor H Nusron Wahid mengatakan pihaknya sudah dua tahun menggelar workshop SMK berbasis pesantren, namun topik workshop diusahakan berbeda dalam setiap tahun. “Tahun ini bertopik ekonomi, keuangan, dan perbankan, sedangkan tahun berikutnya mungkin tentang teknologi informasi dan multimedia. Kalau tata boga dan tata busana kayaknya Muslimat NU lebih pas,” katanya. (ant/bali post)

Sebagian Besar GTT Terima Gaji Tak Layak Selong (Suara NTB) Sebagian besar dari 7.442 Guru Tidak Tetap (GTT) di Kabupaten Lombok Timur (Lotim) mendapat gaji yang tidak layak.

Gaji yang didapat hanya dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan sumbangan komite ini banyak yang hanya Rp 100150 ribu per triwulan.

Ketua Forum GTT Lotim, Muhammad Arjuna kepada Suara NTB, Senin (9/12) mengaku, keberadaan para tenaga guru honorer ini terbilang cukup miris. Apalagi bagi yang sudah berkeluarga. Besar harapannya pemerintah bisa mengambil sikap membantu meningkatkan kese-

jahteraan bagi para GTT. Harapannya dalam sebulan para guru bisa dapat insentif Rp 300 ribu. Selain para pahlawan tanpa tanda jasa ini menunggu nasib bisa terangkat menjadi guru negeri. Bupati Lotim, lanjutnya diharap bisa memberikan SK pada guru. Mengangkat guru-guru honor daerah, sehingga para GTT ini bisa mengikuti sertifikasi dan bisa memperoleh pendapatan yang jauh lebih baik.

Menanggapi hal ini, Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Lotim, Dr. Yanis Maladi, SH.MH yang dikonfirmasi mengatakan ke depan sudah tidak boleh lagi ada guru yang mendapat upah

tidak layak. Sebagai bentuk perhatian serius pemkab Lotim yang pro rakyat, telah dipersiapkan dana Rp 12 miliar untuk mengangkat guru menjadi honor daerah.

Dana itu, katanya, dipersiapkan khusus sebagai bentuk komitmen Pemerintah Kabupaten Lotim memperhatikan para honorer. Para tenaga honorer lebih diutamakan daripada sejumlah keperluan di lingkup Dikpora Lotim.

Soal insentif para guru, direncanakan akan disesuaikan dengan upah minimum kabupaten (UMK) dengan harapan guru mendapat upah yang jauh lebih layak. “Kita rencanakan guru dapat gaji selayaknya agar mereka senang

mengajar, jadi tidak mengajar sekadarnya saja,” ucapnya.

Tidak hanya itu, Yanis Maladi mengingatkan, agar guru-guru yang masuk dalam honor daerah harus tetap mengedepankan profesionalisme. Dalam arti, guru yang diangkat harus layak menjadi guru dan memiliki standar kualifikasi yang memadai serta minimal sudah mengantongi ijazah Strata 1 (S1).

“Guru yang mengajar tak sekadar magang, tapi benar- benar berkualitas.

Meski statusnya sebagai honorer tapi harus tetap profesional,” demikian imbuhnya. (rus)

Masyarakat Yunani Siapkan Beasiswa bagi Mahasiswa Indonesia Athena Masyarakat Yunani pecinta Indonesia yang membentuk asosiasi persahabatan Yunani Indonesia (Hellenic and Indonesian Friendship Association) awal Desember menyediaan beasiswa S1 dan S2 untuk masyarakat Indonesia di IST College Athena

pada tahun ajaran 2013/2014.

Asosiasi bernama GANESHA itu diresmikan di Ruang Chios, Metropolitan Hotel Athena dengan dihadiri 60 anggota, kata Pensosbud KBRI Athena beberapa waktu lalu.

Beasiswa yang diberikan adalah berupa pengurangan biaya kuliah sebesar 50 persen. IST

College adalah sekolah tinggi teknik swasta di Athena yang merupakan cabang dari London South Bank University.

Anggota GANESHA sebagian besar pernah tinggal, berlibur atau belajar di Indonesia dan mempunyai kedudukan seperti pernah menjadi Duta Besar Yunani di

Indonesia dan penerima beasiswa Darmasiswa dan BSBI serta warga Yunani.

KBRI menyambut baik berdirinya GANESHA, sementara asosiasi persahabatan Indonesia-Yunani pertama berdiri pada 2002 namun sudah tidak aktif sejak 2005. (ant/bali post)

Halaman 11

SUARA NTB Selasa, 10 Desember 2013

HASIL PERTANDINGAN Senin, 9 Desember 2013 PSKT A BPN B BPN A Muma FC Jafana Pro Fus Dum

vs vs vs vs vs vs

Predator Basarnas Baker’s B The Sanmurep Zurich Blongas FKM

5-2 2-4 4-1 6-0 6-0 1-5

JADWAL PERTANDINGAN Selasa, 14.00 – 14.40 – 15.20 – 16.00 – 16.40 – 17.20 –

10 Desember 2013 14.40 Setda NTB 15.20 PFC 16.00 PSKT B 16.40 Virus 17.20 Bintang Sakti 18.00 TFC

vs vs vs vs vs vs

Gebang Putra Marong FC Ncuhi Alcatraz B Besi Tua 45 United B

DAFTAR TOP SCORER TURNAMEN FUTSAL SUARA NTB CUP I NAMA PEMAIN

NAMA KLUB

Dede Spink M. Idris Agus Chunenk Rossi Nofri Hanis Qurtuby Sulton Irvan Ishak L. M. Hilmi M. Zainal Pras Fahri

Jafana Pro PSKT B PSKT A PSKT B Virus FC BPN A Takers Marong FC Muma FC Setda NTB Basarnas IPDN Wifa FC Jafana Pro

JUMLAH GOL 8 7 7 6 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4

Gol Gol Gol Gol Gol Gol Gol Gol Gol Gol Gol Gol Gol Gol

Liga Futsal Suara NTB Cup I

Tim Unggulan Berguguran, Muma dan FKM Pesta Gol

Mataram (Suara NTB) Sejumlah tim besar yang berlaga di lanjutan Turnamen Futsal Suara NTB Cup I di Lapangan Futsal Mataram Mall, Senin (9/12) kemarin, akhirnya harus angkat koper. Mereka adalah Tim BPN B dan Bakers B. Sementara itu, dua tim unggulan lainnya, yaitu Muma dan FKM melanjutkan tren positif dengan melibas lawan masing – masing.

Gol Pembuka Kemenangan GOL pertama yang disarangkan oleh Anang Hafizul di laga penyisihan Pool A Turnamen Futsal Suara NTB Cup I di Lapangan Mataram, Senin (9/12) kemarin, mengawali kemenangan tim Muma FC atas The Sanmurep 6-0. Anang memberikan kontribusi tiga gol untuk kemenangan tim yang dimanajeri Iwan Kurniawan itu.

Pemain bernomor punggung 7 ini memang selalu tampil on fire di setiap laga. Di laga sebelumnya dia juga memberikan kontribusi dua gol untuk kemenangan tim Muma FC 10-4 atas PM FC. Pemain kelahiran 12 Februari 1989 ini selalu bergerak cepat di lini depan dan tentu menjadi ancaman bagi tim belakang lawan. Terbukti beberapa pergerakannya dari sayap kiri dan kanan membuat para pemain belakang lawan kewalahan menghadapinya.

Ketajaman Anang membuat tim Muma FC sukses menang besar saat menaklukan lawanya The Sanmurep di laga kemarin. Tiga gol yang dicatat Anang di pertandingan tersebut memang tidak dilakukan dengan sendiri. Dukungan assist dari tiga pilar tim Muma FC yang cukup memuaskan membuat anang lebih leluasa mencetak gol.

“Saya tetap berusaha tampil on fire, namun tiga gol yang saya buat hari ini berkat kerjasama tim yang baik. Dan saya bertekad membawa tim Muma juara,” ucap Anang saat dihubungi Suara NTB usai pertandingan.

Di Turnamen Suara NTB Cup I ini sebenarnya Anang tak berambisi untuk menjadi top scorer, namun obsesinya adalah bisa tetap tampil on fire, dengan harapan bisa membawa tim Muma FC menjadi juara liga.

Untuk membawa tim Muma FC menjuarai turnamen tersebut Anang membutuhkan kerjasama yang baik dari teman-teman. “Inikan permainan tim, saya berharap tim kita tetap kompak,” harap Anang yang saat itu menggunakan kostum berwarna putih.

Bagi Anang, tampil gemilang di setiap event bukan hal yang baru.

Sebelumnya Anang merupakan pemain yang memperkuat BPN A di Liga Futsal Bumi Gora NTB November lalu, rencananya dia akan kembali tampil di Liga Futsal Gubernur NTB Cup di sport hall GOR 17 Desember Turide Mataram, 14 Desember mendatang untuk memperkuat tim Muma FC. Perlu diketahui, sebelum berkiprah di liga futsal, Anang juga pernah perkuat tim PS. Sumbawa Besar di Liga Sepak Bola Divisi Utama Nasional tahun 2012 lalu, rencananya dia akan bertahan untuk menggeluti olahraga futsal. (fan)

Anang Hafizul

(Suara NTB/fan)

(Suara NTB/fan)

AKSELERASI - Pemain BPN A melakukan akselerasi untuk menembus pertahanan Baker’s B dalam laga Turnamen Futsal Suara NTB Cup I di Mataram Mall Futsal, Senin kemarin.

Perkemi KLU Dilantik, Wabup Kritik KONI Tak Hadir Tanjung (Suara NTB) Persatuan Kempo Indonesia (Perkemi) Kabupaten Lombok Utara (KLU) resmi dilantik, Minggu (8/12) di Gedung Olahraga (GOR) KLU. Di tengah hajat membangun semangat olahraga itu, Wakil Bupati KLU, melayangkan kritik bagi jajaran Pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) KLU karena tidak satupun pengurusnya hadir. Tidak hanya KONI, jajaran SKPD juga tidak ada yang hadir terkecuali dari unsur Pengurus Kempo yang lebih banyak diisi tenaga Kesehatan.

Ketidakhadiran pengurus KONI dilontarkan oleh Ketum Perkemi KLU, Rujito MW. Karena melihat tidak satu pun pengurus induk organisasi olehraga di KLU itu tidak hadir, Ruji-

to pun menyayangkannya.

Melihat semangat Perkemi baik KLU dan Provinsi yang menghadiri pelantikan, Wakil Bupati KLU, H. Najmul Akhyar, SH. MH., yang hadir langsung lantas melayangkan sikap senada dengan Pengurus Perkemi KLU. “Saya berjanji akan memanggil pengurus KONI dan menanyakan kenapa mereka tidak hadir. Jika Ketua berhalangan, minimal Wakil Ketuanya hadir,” imbuh Wabup.

Najmul mengapresiasi semangat Panitia Perkemi KLU hingga pelantikan terlaksana.

Di tengah keterbatasan termasuk ketiadaan sumber anggaran, Pengurus bersedia urunan untuk membiayai Pelantikan.

Wabup juga berjanji untuk

membuat Surat Edaran ke sekolah-sekolah agar Kempo menjadi salah satu kegiatan Ekstrakurikuler sekolah.

“Dari kecil saya tahu Kempo, sehingga memiliki arti penting dan perlu dipelajari sebagai salah satu beladiri. Dengan Kempo, kita bisa menahan emosi, dan diperlukan untuk membela diri,” lanjut Wabup.

Ketum Perkemi Provinsi NTB, Ir. I Nengah Sugiartha, MM., yang hadir pada kesempatan itu mengimbau, terbentuknya Perkemi KLU menandai hadirnya beban moril bagi Pengurus dan Pemda KLU. Secara administratif, pengurus yang terbentuk setidaknya dibebankan untuk mendata Kensi (atlet Kempo) yang ada, dari jumlah, katagori umur, berat dan sebagainya. (ari)

Meladeni tim Basarnas, tim BPN B harus pulang lebih awal dengan skor 2-4.

Kekalahan tim BPN B ini menyisakan rasa kecewa yang cukup mendalam bagi pemain BPN B, Lalu Gumi dan kawan-kawan. Didit Apriadi, manajer Tim BPN B juga menyayangkan hasil buruk itu.

“Mereka bermain gugup,” sesalnya. Kekalahan BPN B di tangan tim Basarnas yang masih minim pengalaman itu mengakibatkan petualangan tim BPN B berakhir, sementara tim Basarnas melaju kebabak selanjutnya dan akan Menghadapi Muma FC. Kemenangan tim Basarnas itu ditunjukan di menit awal babak pertama. Tanpa mengulur waktu anak-anak Basarnas yang diperkuat L. M. Hilmi, Irsan dan kawan-kawan langsung bermain menyerang.

Kerasnya gempuran yang dibuat oleh tim Basarnas membuat sejumlah anak-anak tim BPN A seolah kehilangan fokus. Akibatnya Basarnas mampu memimpin tiga gol lebih dulu di babak pertama. Tiga gol Basarnas disumbangkan oleh L. M. Hilmi satu gol dan Irsan dua gol.

Digelontor tiga gol dalam beberapa menit membuat BPN B langsung berinisiatif meningkatkan serangan. Kebuntuan pun akhirnya terpecahkan, setelah dua pemain BPN B sukses memperkecil kekalahan dengan membalas dua gol. Gol balasan BPN B itu disarangkan oleh L. Gumi dan Safi’i. Usai turun minum, tim BPN B mencoba meningkatkan tempo permainan.

Sayangnya permainan mereka tak mampu menembus pertahanan anak-anak Basarnas. Justru sebaliknya, tim Basarnas berhasil menambah satu gol lewat pemainnya Irsan. Gol ketiga dari Irsan ini sekaligus mengakhiri pertandingan kedua tim dan

skor 4-2 untuk kemenangan Basarnas.

Di pertandingan lainnya, tim Bakers B juga mengalami nasib yang sama. Tim yang menempati peringkat keempat di Liga Futsal Bumi Gora NTB itu harus mengakhiri petualanganya di Suara NTB Cup , setelah menderita kekalahan 1-5 di tangan BPN A. Kekalahan tim Bakers B semestinya tidak harus terjadi bila saja anak-anak Bakers B mau menerapkan perrmain bertahan. Pasalnya, anakanak Bakers B telah mencetak satu gol lebih dulu di babak pertama. Sayang kemenangan Bakers B di babak pertama tidak berlangsung lama. Anak-anak tim BPN B berhasil menyamakan kedudukan lewat tendangan bebas pemain bernomor punggung 15, Fahri yang memanfaatkan bola tendangan bebas.

Selanjutnya BPN pun menambah gol, hingga skor pun berakhir 5-1 untuk kemenangan BPN A. Di pertandingan selanjutnya, tim Muma FC yang tampil menggunakan seragam warna putih berpesta gol.

Mereka menekuk Samurep dengan skor telak 6-0. Kemenangan tim yang diasuh oleh Iwan Kurniawan ini dicetak oleh Anang Hafizul tiga gol, Heriansyah dua gol dan Rian satu gol. Tim Muma FC akan berhadapan dengan tim Basarnas di pertandingan selanjutnya.

Hasil serupa juga ditorehkan oleh anak – anak FKM yang berhasil menggelontorkan lima gol ke gawang Fusdum.

Sementara, sang lawan, hanya bisa membalas dengan satu gol. Gol – gol FKM dicetak oleh Made (dua gol), Husnul, Tino dan Iskandar. Dengan kemenangan ini, FKM akan menghadapi pemenang laga antara PFC dan Marong yang akan digelar hari ini. (fan/aan)

NTB Butuh Lebih Banyak Pelatih Futsal Di balik permainan menawan yang diperagakan oleh para pemain futsal yang bertanding di turnamen Futsal Suara NTB Cup I, ada sosok pelatih yang kerap meneriakkan instruksi dari pinggir lapangan. Sayangnya, meski memiliki segudang pemain berbakat, namun NTB ternyata belum punya banyak pelatih yang bisa mengasah talenta mereka.

MENGAMBIL analogi dari model pembinaan di dunia sepakbola, saat ini negara – negara yang memiliki pelatih dalam jumlah yang banyak selalu berhasil mengembangkan sepakbola mereka.

Contoh paling mutakhir adalah pembinaan sepakbola Jerman yang kini telah menjadi negara dengan talenta muda paling bersinar.

Munculnya talenta muda seperti Mesut Ozil, Mario Gotze, Thomas Muller and Marco Reus tak terlepas dari pembenahan di sektor kepelatihan di Jerman. Jerman saat ini memiliki 28.400 pelatih yang mengantongi B Licence, 5.500 memegang A Licence dan 1.070 memiliki Pro Licence yang merupakan kualifikasi kepelatihan tertinggi.

Bandingkan dengan Inggris misalnya. Negara yang mengklaim sebagai tempat kelahiran sepakbola ini ternyata hanya memiliki 1.759

pelatih dengan B Licence, 895 pelatih dengan A Licence dan hanya 115 yang memiliki Pro licence.

Analogi itu menggambarkan bahwa memiliki pelatih yang berkualitas adalah salah satu kunci kemajuan sebuah cabang olahraga. Demikian pula dengan cabang olahraga futsal di NTB. Dalam diskusi ringan di sela pertandingan Turnamen Futsal Suara NTB Cup I, kemarin, Irawan, salah satu pelatih futsal di NTB mengakui pentingnya NTB memiliki banyak pelatih futsal berkualitas. “Tidak ada pemain yang hebat tanpa pelatih yang hebat. Dan pemain bintang tidak menjadikan sebuah tim menjadi hebat. Tapi tim baguslah yang melahirkan pemain bintang,” ujarnya.

Irawan yang melatih klub Kanwil BPN ini sependapat bahwa tingginya antusiasme para pemain futsal di NTB

(Suara NTB/aan)

BERI INSTRUKSI - Irawan tengah memberikan instruksi kepada pemainnya yang sedang berlaga di Turnamen Futsal Suara NTB Cup I. memang belum seimbang dengan pertumbuhan jumlah pelatih yang bisa mengasah mereka. Menurutnya, saat ini pelatih futsal yang sudah mengantongi lisensi kepelatihan memang masih bisa dihitung dengan jari.

Padahal, menurut Irawan, pelatih memang menjadi salah satu aktor yang cukup berperan dalam membentuk sebuah tim. Tak jarang, seor-

ang pelatih menjalankan fungsi ekstra. Tidak saja berperan menyusun strategi atau taktik bermain. Lebih dari itu, seorang pelatih juga harus bisa menjadi motivator, psikolog hingga teman curhat seorang pemain.

“Kalau pemain punya masalah, pelatih harus siap menjadi teman curhat. Kalau tim pada saat jeda lagi down, pelatih harus bisa memberi-

kan motivasi,” ujarnya. Berkat seorang pelatih yang berkemampuan komplit seperti itu, banyak sekali tim futsal yang akhirnya bisa membalik keadaan meski memasuki jeda pertandingan dalam kondisi tertinggal.

Meski banyak yang belum mengantongi lisensi, namun Irawan mengakui bahwa penerapan pola latihan yang terjadwal sudah mulai diterapkan oleh para pelatih futsal di NTB. Latihan reguler yang diterapkan antara lain latihan fisik dan kecepatan, serta latihan dengan formasi – formasi yang akan diturunkan saat berlaga.

Soal penggunaan formasi, para pelatih futsal di NTB ternyata juga tidak ingin ketinggalan tren terbaru. “Dulu kita menggunakan pola atau strategi yang biasa, yaitu 2 – 2. Sekarang yang nge-trend itu 1 – 2 – 1, kemudian 1 – 3. Setiap formasi ini ada kelebihannya. Kalau 1 – 2 – 1 kelebihannya di pergerakan pemain, dia tidak mengenal pemain belakang atau depan. Semua bertanggungjawab, baik menyerang maupun bertahan,” ulasnya. Meski demikian, ujar Irawan, penerapan strategi ini akan sangat bergantung pada kedalaman skuad yang dimiliki oleh sebuah tim. (aan)

SUARA NTB

Selasa, 10 Desember 2013

450.000

Halaman 12

EKSPEDISI

ADVERTISING

MEUBEL

TANAH KAPLING

PET SHOP

TOKO MAINAN

PELATIHAN

BATIK

LAUNDRY

MAINAN ANAK

RUMAH MAKAN

PERHIASAN

SALON

SHOWROOM

FUTSAL

ADVERTISING

KONTRAKAN

FINANCE

800.000

C.01.08.13

Dengan 3,5 jt Bisa Umroh dan Dengan 5 jt Bisa Haji Plus, Htl. Bintang 5 .

PERAWATAN AC

PT. Arminareka Perdana.

Hub. Nik 083840958710.

Dibuka Kesempatan Juga Bagi yang Mau Jadi Agen di NTB Email : nikbambang@yahoo.co.id

BENGKEL

SUBDISTRIBUTOR SUBDISTRIBUTOR OBAT EKSTRAK KULIT MANGGIS GARCIA UTK WILAYAH TALIWANG ( KSB ), DOMPU, BIMA. HUB.081936739311 / 081316238057

BANK

SUARA NTB

Selasa, 10 Desember 2013

KURSUS/BIMBEL

TENUN LOMBOK

BAHAN BANGUNAN & INTERIOR

Halaman 13

HOTEL

SALON

SIARAN TV RADIO

SABLON & KONVEKSI

BOUTIQUE

JUAL MOBIL

TELEVISI

SANGGAR SENAM

PROPERTY

KURSUS

RUKO

EVENT ORGANIZER

FASHION

RUMAH MAKAN

FASHION

Menyediakan aneka hidangan & melayani pesanan nasi kotak, snack box dan menerima rantangan

BENGKEL & SPARE PART

PENGOBATAN ACCESORIES

RUPA - RUPA

RUPA - RUPA

RUPA - RUPA

PHOTOGRAFI

087 865 633 888 / 087 861 811 999

KOMPUTER

SERVICE

TRAVEL

SUARA NTB

Selasa, 10 Desember 2013

Halaman 14

SELAMAT ATAS PRESTASI LOMBOK BARAT Sebagai Kabupaten Terbaik Nasional Penilaian Kinerja Bidang PU Sub bidang Sumber Daya Air (SDA) Tahun 2013 dari Kementerian Pekerjaan Umum RI

SEMOGA PRESTASI INI SEMAKIN MENINGKATKAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT DALAM UPAYA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI SEGALA BIDANG SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT

Drs. H. MOH UZAIR Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Drs. H..MS Udin, MA

Staf Ahli Bidang Hukum Mulyadin, SH, MH

Staf Ahli bidang Ekonomi Ir. H. Subandi

Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM Drs. H. Poniman Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Ramadhan Harianto, S.Sos

Asisten Bidang Administrasi Umum Ir. H. M. Taufiq, MSc

Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Drs. H.Halawi Mustafa

Staf Ahli Bidang Keuangan dan Pembangunan Drs. H. Supriyadi

Kepala Bagian Pembangunan Ir. Hj. Lale Prayatni

Kepala Bagian Perekonomian Ir. Syarif Hidayatullah, M.Sc

Staf Ahli Politik dan Pemerintahan M.Djunaidi SH

Kepala Bagian Hukum dan Perundang-Udangan H. Lalu Agus Salim, SH, MH

Kepala Bagian Ortal Heri Ramadhan, SSTP, M.Si

Kepala Bagian PDE Subardi, SKM, M.Kes

Kepala Bagian Administrasi dan Kesra Maksum, S.Pd

Kepala Bagian Humas dan Protokol Ispan Junaidi, M.Ed

Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan H.M. Fajar Taofik, SH, M.Ed

SKPD DI JAJARAN PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT Kepala BAPPEDA DR.H.Baihaqi, S.SI, M.Pd, MM

Inspektorat Ir. H.Rahmat Agus Hidayat

Kepala Dinas Pendapatan Drs. H. Mahyudin

Kepala Dinas Kehutanan Ir. Lalu Saeful Arifin

Kepala Badan Penyuluh Drs. H. Moh. Najib, MM

Kepala Dinas Parawisata Drs. I Gde Renjana, MBA

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Ir. H. Hasbullah

Kepala Badan Kesbangpolinmas Drs. Ahdiyat Subiantoro, SH

Kepala Dinas Perindag H. Joko Wiratno, SE, MM

Kepala Dinas Dikpora Drs. H. Fathurrahim, M.Si

Kepala Dinas Kesehatan Drs. H. Rachman Sahnan Putra, M.Kes

Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Trans H. Lalu Surapati, SH, MH

Kepala Dinas Dukcapil Drs. H. Zulkarnaen, SH

Kepala Dinas Pertambangan Ir. Budi Darmaraya, MM

Kepala Dinas Perhubungan Kominfo H. Ahmad Saikhu, SE,MM

Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Ir. H. Chairul Bahtiar, MM

Kepala Dinas PU Ir. Robijono Prasetijanto

Kepala Dinas Koperasi dan UKM Efendi, SH

Kepala Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dra. Hj. Baiq Eva N Parangan, MSi

Kepala Badan Lingkungan Hidup drh. Nyoman Sembah, M,Si

Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemdes H. Muridun, SE,MM

Kepala Badan Kepegawaian Daerah Drs. H.M Syukron

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Drs. H.Ahmad Zaini, MM

Kepala Badan Perijinan, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu H. Rusmanhady, SH

Kepala Kantor Satpol PP Drs. Agus Gunawan

Kepala Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah Drs. Ilham, M.Pd

Kepala Dinas Kebersihan dan Tata Kota Ir. H. Dahrun, MM

Kepala Kantor Ketahanan Pangan Ir. H.Lalu Winengan, SP,MM

Kepala Kantor Aset Daerah Mahnan, SSTP, MH

Direktur RSUD P3 Gerung drg. Hj Ni Made Ambaryati

Perusda Patut Patuh Patju Lobar Lalu Azril Sopiandi, SE

Direktur PDAM Menang Mataram Lalu. Ahmad Zaini, ST, MT

PARA CAMAT SE- KABUPATEN LOMBOK BARAT Camat Sekotong Ir. Lalu Edi Sadikin

Camat Kediri Hamka, S.Sos, MM

Camat Gerung Drs. M. Hedrayadi

Camat Narmada Abdul Manan, S.Sos

Camat Lingsar Suparlan, S.Sos

Camat Kuripan Zakaria Nurhadi, BA

Camat Batu Layar Drs.Mujitahidin

Camat Labuapi L. Suherman, SH,MH

Camat Gunung Sari H.Rusni,S.Sos

Camat Lembar Humaidi

SUARA NTB Selasa, 10 Desember 2013

SUARA NUSANTARA

Halaman 15

Truk Pengangkut Air Ditembak di Areal Freeport Timika (Suara NTB) – Satu truk pengangkut air dengan nomor lambung 021010 ditembak oleh orang tak dikenal di sekitar Mil 41 areal PT Freeport Indonesia di Kabupaten Mimika, Papua, Senin, sekitar pukul 14.00 WIT. Saat dihubungi melalui telepon dari Timika, Kepala Bidang Humas Polda Papua AKBP Sulistyo Pudjo Hartono mengatakan truk pengangkut air yang dikemudikan oleh karyawan PT Kuala Pelabuhan Indonesia (KPI) bernama Agustinus Weyay itu ditembak dalam perjalanan menuju pos Mil 41 untuk mengisi air.

Sekitar 200 meter menuju pos, truk itu diberondong enam kali tembakan senjata api dari arah kiri jalan.

Agustinus mengaku mendengar lebih dari satu kali tembakan dari lokasi yang sama. Ada lima bekas tembakan pada kendaraan yang dikemudikan Agustinus.

Menurut Sulistyo, Kepala Polres Mimika AKBP Jermias Rontini sedang menuju lokasi untuk menyelidiki kasus tersebut.

Di tempat yang sama, pada Minggu (8/12) satu kendaraan yang ditumpangi anggota Brigif 20/Ima Jaya Keramo, Praka Warsidi, juga ditembak.

Dalam kedua insiden itu, tidak ada korban jiwa maupun korban luka-luka.

Sebelum dua kejadian penembakkan di areal Freeport tersebut, beredar sejumlah selebaran atas nama Tentara Pembebasan Nasional-Papua Barat (TPB-PB) ditempel di beberapa tempat umum di Kota Timika.

Dalam salah satu butir pernyataannya, pimpinan Komando Daerah Militer III Mimika Tenny Kwalik menegaskan bahwa berbagai kasus teror penembakkan yang terjadi di areal Freeport selama ini bukan dilakukan oleh orang tak dikenal, kelompok teroris maupun separatis.

Teror penembakkan yang terjadi di areal Freeport, menurut dia, terjadi karena perusahaan asal Amerika Serikat itu telah banyak membawa masalah ke Tanah Papua. (ant/bali post)

(ant/bali post)

TERBAKAR - Kobaran api Kereta Rel Listrik Commuterline saat belum dapat dipadamkan. KRL terbakar sekitar pukul 11.15 WIB setelah menabrak mobil tanki Pertamina di persimpangan kereta Bintaro, Tangerang, Senin.

KPK Bangun Gedung Baru Senilai Rp 215 Miliar

Truk LPJ Vs KRL

Tujuh Orang Tewas, Sopir Truk Dievakuasi

Jakarta (Suara NTB) – Komisi Pemberantasan Korupsi memulai pembangunan gedung baru setinggi 16 lantai lengkap dengan rumah tahanan senilai total Rp 215 miliar dengan nama “Gedung Integritas Kebangsaan dan Kepedulian”.

“Tahun depan adalah tahun politik, KPK punya kepentingan supaya proses politik tahun depan itu baik, KPK mau meletakkan Indonesia hebat bukan mimpi tapi cita-cita yang bisa direngkuh,” kata Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto saat penancapan tiang pancang gedung KPK di Jakarta, Senin.

“Kami akan membentuk prasasti untuk teman-teman yang nyawer gedung, kami ucapkan terima kasih kepada para penyawer karena kami mendapat Rp400 juta lebih, nanti akan kami buat prasasti untuk memperingati dari merekalah gedung KPK ini bisa dibangun,” tambah Bambang.

Gedung baru KPK itu memiliki luas tanah 8.381 meter persegi yang berada di Jalan Gembira, Kuningan atau sekitar 500 meter dari gedung KPK saat ini, dengan rencana luas bangunan adalah 35.300 meter persegi, meski masih ada satu rumah yang bertahan di tanah tersebut.

Rencananya ada dua bangunan yaitu bangunan utama setinggi 16 lantai, dengan dua lantai basement sehingga memuat 280 kendaraan, dan gedung penunjang atau rumah tahanan yangmenampung 50 orang (40 orang laki-laki dan 10 orang persempuan). Pembangunan gedung baru KPK akan memakan waktu tiga tahun. (ant/balipost)

Jakarta (Suara NTB) – Sebanyak tujuh orang tewas, termasuk masinis dan seorang petugas di ruang masinis dalam kecelakaan KRL Commuterline yang menabrak truk tanki pengangkut bahan bakar minyak di perlintasan kereta Bintaro Permai, Tangerang, Senin.

“Korban meninggal dunia semua dibawa ke RS Pusat Pertamina,” kata Aiptu Pol Sunarto, petugas Polsek Pesanggrahan sebagaimana dilaporkan wartawan Antara Fransiska Ninditya yang juga menjadi korban dalam kecelakaan itu.

Sopir truk tanki pengangkut bahan bakar itu selamat dan telah diamankan setelah mendapat perawatan terlebih dahulu.

Petugas pemadam kebakaran akhirnya berhasil memadamkan kobaran api yang meng-

hanguskan gerbong pertama atau gerbong penumpang khusus perempuan setelah keluar rel dan terguling akibat bertumbukan dengan truk tanki.

KRL Commuterline yang mengalami kecelakaan itu, sedang melayani penumpang jurusan Serpong-Tanah Abang.

Para korban luka-luka dibawa ke Rumah Sakit Suyoto di kawasan Bintaro. Petugas Polsek Metro Pesanggrahan mengevakuasi sopir truk tangki LPJ yang terlibat tabrakan dengan

inggal dunia berada di Rumah Sakit Dr Suyoto Bintaro.

Korban tewas terdiri atas enam orang perempuan dan dua orang pria, namun petugas belum mengidentifikasi jasad.

Berdasarkan informasi, RS Dr Suyoto juga menerima sekitar 40 orang korban luka akibat kecelakaan tersebut.

Korban luka, yakni Titi Nurbaiti (57), Ucu (26), Aslinda (32), Salvin (29), Arina (21), Dewi Sartika (23), Reni (23), Ratna Agustina (24), Arina (21), Linda, Sri Hartinah (66), Talita (6), Renita, Jumirah, Reni (31), Leni Dayu (26), Tika Juliani (35), Mefiera (21), Darno.

Selanjutnya, Rachmad Arifandi (29), Hastuti (27), Yulian S (60), Lilis, Setyawati (42), Jimlah (31), Dwi Prayetni (27),

Kereta Rangkaian Listrik (KRL) Serpong - Tanah Abang.

“Sopir tangki sudah dievakuasi dalam kondisi masih hidup,” kata petugas Polsek Pesanggrahan M Taufik di Jakarta, Senin.

Petugas kepolisian mengevakuasi sopir truk tangki dalam kondisi terluka parah.

Terkait situasi pengamanan di lokasi kejadian, Kepala Unit Lalulintas Polsek Pesanggrahan Ajun Komisaris Polisi Sugiran menambahkan petugas kepolisian menutup akses kendaraan dari arah tanah kusir menuju kawasan Bintaro Mulya.

“Jalur Ulujami tidak ditutup karena tidak terganggu,” ujar Sugiran.

Petugas Polsektro Pesanggrahan Aiptu Sunarto menyebutkan delapan korban men-

Kejagung Tangani Mahfud, Rhoma Irama dan JK 1.539 Kasus Korupsi Raih Elektabilitas Tertinggi

(ant/bali post)

Bersaing

Hari Anti-Korupsi Harus Jadi Introspeksi Jakarta (Suara NTB) – Ketua Komisi III DPR Pieter Zulkifli mengatakan hari Anti-Korupsi Internasional harus menjadi instropeksi bagi pejabat negara.

“Hari Anti-Korupsi dan hari HAM sedunia adalah merupakan momen semua pejabat negeri ini berani dan mau introspeksi apakah selama ini telah jujur dalam mengemban amanah rakyat,” kata Pieter di Jakarta, Senin.

Pieter mengatakan masalah korupsi di Indonesia terkait mental para pejabat publik yang serakah dan tidak punya hati nurani.

Transparency International merilis indeks korupsi tahunan pada Selasa (3/12) yang menunjukkan Indonesia mendapat skor 32 dengan peringkat 114 dari 177 negara atau lebih baik dari Vietnam, Timor Leste, Laos, dan Myanmar.

Di kawasan Asia Pasifik, Indonesia masih jauh berada di bawah Singapura, Hong Kong, Taiwan, Korea Selatan, dan China. (ant/bali post)

PKB sejak Pemilu 2004 hingga 2009 terus menurun bahkan dia menyebut Pemilu 2009 adalah Pemilu paling berat “dunia-akhirat”.

Setelah tampil gemilang pada debut di Pemilu 1999 dengan meraih peringkat ketiga melalui perolehan 12,66 persen suara, PKB “masuk angin” di Pemilu 2004 dengan perolehan 10,57 persen suara dan anjlok di Pemilu 2009 dengan hanya 4,94 persen suara.

“Sekarang kita sudah lebih solid. Konflik-konflik di partai sudah tidak ada. Kompetisi antara tiga kandidat juga disambut baik,” kata Muhaimin.

Penentuan siapa yang menjadi capres ditentukan oleh survei yang dilakukan internal partai.

Pimpinan PKB yang juga Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi itu mengatakan ketiga kandidat diusung PKB

setelah memenuhi syarat-syarat dari internal partai. Dia menolak jika Rhoma yang belum berpengalaman di pemerintahan dan minim “jam terbang” di politik, direkrut hanya untuk meningkatkan popularitas partai dengan dukungan basis massa dan ketokohan yang kuat.

“Rhoma itu awalnya dari jamuan makan siang. Dia bilang ingin jadi calon Presiden, dan saya langsung fasiliasi. Terbukti banyak massa yang mendukungnya,” kata Muhaimin.

Ketiga kandidat tersebut telah diminta internal partai untuk berkeliling daerah dan “berkeringat” dahulu untuk meningkatkan popularitas dan elektabalitas dirinya dan partai.

Dari ketiga nama tersebut, Jusuf Kalla, merupakan satusatunya kandidat yang belum menunjukkan usaha untuk menggalang suara dari massa PKB. (ant/bali post)

PBNU Luncurkan Buku Benturan NU-PKI

(ant/bali post)

Pieter Zulkifli

Jakarta (Suara NTB) – Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar memastikan kandidat calon Presiden dari partainya, Mahfud MD, Rhoma Irama dan Jusuf Kalla akan bersaing meraih tingkat elektabilitas tertinggi hingga Mei 2014, atau setelah Pemilihan Umum Legislatif.

“Survei untuk menentukan siapa calon Presiden PKB kirakira hingga Mei 2014,” kata Muhaimin di Jakarta, Minggu.

Dengan begitu, Muhaimin mengaku optimistis bahwa PKB akan memenuhi syarat ambang batas pencalonan Presiden yakni 20 persen perolehan kursi DPR atau 25 persen suara nasional untuk mencalonkan salah satu dari ketiganya.

“Pastilah kita dapat lolos,” ujarnya.

Meskipun demikian, Muhaimin mengaku bahwa suara

Jakarta (Suara NTB) – Kejaksaan Agung menyatakan telah menangani sebanyak 1.539 perkara tindak pidana korupsi sepanjang 2013, meningkat dibandingkan pada 2012 yang mencapai 1.401 kasus.

“Sedangkan pada 2011, tercatat sebanyak 1.729 perkara korupsi yang disidik,” kata Jaksa Agung Basrief Arief dalam acara Peringatan Hari Antikorupsi Se dunia, di Jakarta, Senin.

Peningkatan serupa dialami pada tahap penuntutan yang pada 2013 sebanyak 1.933 perkara, atau meningkat dibandingkan 2012 sebanyak 1.511 perkara dan 2011 sebanyak 1.499 perkara.

Untuk penyelamatan keuangan negara di tahap penyidikan dan penuntutan pada 2013, tercatat sebesar Rp 394,3 miliar dan 500 ribu dolar AS. Kegiatan penyelamatan keuangan negara melalui bidang Perdata Dan Tata Usaha Negara sampai November 2013, berhasil menyelamatkan Rp 1,09 triliun dan tanah seluas 13.250 meter persegi yang dipulihkan senilai Rp 84,58 miliar, katanya.

Keberhasilan lainnya yang dilakukan Korps Adhyaksa pada tahun ini, yakni, per-

Jakarta (Suara NTB) – Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) meluncurkan buku “Benturan NU-PKI 1948-1965” di Gedung PBNU, Jakarta, Senin (9/12) kemarin.

Buku setebal 208 halaman yang diterbitkan PBNU tersebut ditulis intelektual NU yang juga menjabat Wakil Sekretaris Jenderal PBNU, Abdul Muin DZ, dengan editor Enceng Shobirin dan Adnan Anwar.

Menurut Munin, penulisan buku itu penting dilakukan karena banyak kelompok yang

melakukan pembelaan terhadap PKI dan menyalahkan NU serta TNI. “Mereka tidak mau tahu bahwa saat itu terjadi perang saudara, maka tidak ada pelaku tunggal atau korban tunggal. Baik NU maupun PKI sama-sama pelaku pertempuran dan sama-sama menjadi korban dalam pertempuran itu,” kata Munin.

Yang memprihatinkan, saat ini banyak kalangan NU, terutama generasi mudanya, yang tidak lagi mengenal sejarah NU sehingga mengikuti cara berpikir orang lain, baik akademi maupun politisi, yang memojokkan NU terkait

tragedi 1965.

“Tidak hanya tidak bisa membela NU, tetapi malah menyalahkan diri sendiri, menyalahkan para ulama NU,” ucap Munim.

Berbeda dari bukubuku lain, di dalam buku “Benturan NU-PKI” terpampang tulisan “Buku Ini Tidak Dilindungi Hak Cipta, siapa saja boleh mengutip dan menggandakan buku ini sebagian atau keseluruhan serta menyebarkannya tanpa harus seizin penulis atau penerbit”. (ant/bali post)

buruan koruptor melalui Adhyaksa Monitoring Center (AMC) terus mengalami peningkatan pada tahun 2013 ini berhasil menangkap 58 orang yang terdiri dari 27 tersangka, tiga terdakwa dan 28 terpidana.

Ia menyebutkan, keberhasilan tersebut tidak akan berarti tanpa diiringi semangat untuk menahan diri, menjaga diri, dan menjaga institusi.

“Pasalnya setitik kesalahan yang kita lakukan akan menghapuskan jerih payah seluruh Korps Adhyaksa,” katanya.

Di samping itu, Jaksa Agung menyatakan salah satu poin penting yang harus diperhatikan dalam melaksanakan pemberantasan korupsi ialah bahwa korupsi merupakan kejahatan yang dilakukan dengan penuh perhitungan, bukan karena nafsu atau keinginan semata.

Seseorang cenderung untuk melakukan korupsi bila risikonya kecil dan hukumannya ringan, sedangkan hasil yang didapatkan besar atau sangat besar.

“Dari pernyataan ini dapat diketahui bahwa untuk menimbulkan deterrence effect diperlukan upaya yang komprehensif supaya orang takut melakukan korupsi,” katanya.

Ia menambahkan penegakan hukum tindak pidana korupsi yang menggunakan pendekatan konvensional follow the suspect, ternyata belum cukup efektif untuk menekan tingkat kejahatan tindak pidana korupsi .

“Oleh karena itu perlu disertai dengan upaya untuk menyita dan merampas hasil kejahatan melalui instrumen pidana,” katanya. (ant/bali post) Basrief Arief

(ant/bali post)

Bambang Widjojanto

Pupo Negoro, Nurmila, Putri Lestari, Amelia (14), Dinda Irmawati (21), Dinda Irawati (21), Mursani (48), Enny Rustini (26), Nani Nurhasanah (48), Nurhayati, Nani, Sugiarti (43), Ratna Ria Kamal (33), Sri Rahayu (39), Lina (41), Duhifa (32), Edvi (25), Cahya (39), Eka (25), Satinah (65), Aruh Haryati (45), M Apoh (43), Eni Rustin (34), M Mursai (48), Sadar (40).

Korban luka Yoseph dibawa ke RS BSD Serpong, Ms X mengalami luka berat tangan kanan dan di rujuk ke RS Fatmawati, Ms X luka sekujur tubuh dibawa ke RS Fatmawati.

Korban Sri Endayani (62), Sri Hardina (66), Mariani (60) dan Trully Handarini (59) dirujuk ke RS Premier Bintaro. (ant/bali post)

SUARA NTB Selasa, 10 Desember 2013

Yingluck Shinawatra Bubarkan Parlemen Thailand Jakarta (Suara NTB) Perdana Menteri Thailand Yingluck Shinawatra —adik kandung bekas Perdana Menteri, Thaksin Shinawatra— di Bangkok, Senin, membubarkan Parlemen Thailand; namun tetap memimpin pemerintahan sementara sampai terbentuk kabinet baru. “Situasi mungkin memperburuk sampai memicu kekerasan sehingga pemerintah memutuskan untuk mengembalikan kekuasaan kepada rakyat,” katanya, dalam pidato yang disiarkan jaringan televisi nasional Thailand. Yingluck, dikutip Bangkok Post, mengatakan dia menyerahkan keputusan kepada rakyat melalui pemilu.

Sementara itu, Duta Besar Indonesia untuk Thailand, Lutfi Rauf, sebelumnya, meminta warga negara Indonesia menghindari demonstrasi yang sedang marak di Thailand menyusul krisis politik di negeri Gajah Putih itu. “WNI agar menghindari atau menjauh dari tempat-tempat demonstrasi atau daerah yang diperkirakan akan dilewati pendemo,” kata Rauf, dalam pernyataannya. Massa di Bangkok, Thailand, berdemonstrasi besarbesaran di Kantor Perdana Menteri Thailand untuk menuntut perempuan pemimpin itu mengundurkan diri dari jabatannya, antara lain, karena terpengaruh pada kakaknya, Thaksin Shinawatra.

Atas desakan mundur dari penentangnya itu, Yingluck mengusulkan referendum dan dia bersedia mengundurkan diri bila hasil referendum memutuskan dia harus mundur. Kemelut politik dan kepemimpinan Thailand merebak sejak Thaksin digeser dari posisinya melalui kudeta tak berdarah yang dimotori militer negara Gajah Putih itu.

Secara tradisi, penyelesaian masalah-masalah fundamental Thailand biasanya akan bermuara pada putusan raja, Bhumibol Aduljadej, atau Rama IX, yang sangat dihormati dan dicintai rakyat negara itu. (ant/Bali Post)

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

59 Pemimpin Dunia Hadiri Pemakaman Mandela Jakarta (Suara NTB) Ada 59 kepala negara atau pemerintahan yang sejauh ini telah menyatakan bakal menghadiri upacara penghormatan terakhir dan pemakaman resmi mantan pemimpin Afrika Selatan Nelson Mandela, kata juru bicara kementerian luar negeri Afrika Selatan.

Sang juru bicara mengungkapkan jumlah final pemimpin dunia yang akan menghadiri upacara penghormatan terakhir Mandela di Johannesburg Selasa esok atau pemakaman resmi Mandela yang diadakan Minggu pekan depan di Qunu, belum bisa dipastikan.

Sementara itu dari Havana, Presiden Raul Castro akan menghadiri pemakaman ikon anti-

apartheid Afrika Selatan itu.

“Presiden Dewan Negara dan Menteri-menteri, Jenderal Angkatan Darat Raul Castro Ruz akan mengetuai delegasi Kuba ke pemakaman pemimpin bersejarah Afrika Selatan Nelson Mandela,” demikian pernyataan resmi pemerintah Kuba dalam siaran televisi seperti dikutip AFP. (ant/Bali Post)

Nelson Mandela (ant/Bali Post)

Korban Tewas Akibat Topan Filipina Mendekati 6.000 Jiwa

Penasihat Presiden Yaman Lolos dari Upaya Pembunuhan

ManilaJumlah korban jiwa akibat Topan Super Haiyan, yang oleh masyarakat setempat dinamakan Yolanda, telah naik jadi 5.924, kata Dewan Penanganan Pengurangan Resiko Bencana Nasional (NDRRMC) pada Senin.

NDRRMC mengatakan topan, yang menghantam Filipina Tengah pada 8 November, melukai 27.022 orang sementara 1.779 orang masih belum ditemukan.

Dari 12,28 juta orang yang menjadi korban topan tersebut, hampir empat juta orang kehilangan tempat tinggal dan kini ditampung di berbagai pusat pengungsian.

Topan itu merusak prasarana dan tanaman dengan nilai 35,53 miliar peso (809.155 juta dolar AS), demikian laporan Xinhua.

Pemerintah Filipina menyatakan telah mengalihkan kegiatan dari operasi bantuan ke perbaikan daerah yang diterjang topan. (ant/Bali Post) TERDAMPAR Warga mencari barangbarang di tengah reruntuhan di dekat sebuah kapal yang terdampar akibat Topan Haiyan di Tacloban, Filipina, beberapa waktu lalu.

(ant/Bali Post)

Kim Jong-Un Singkirkan Paman dengan Tuduhan Kriminal Seoul Korea Utara mengatakan paman pemimpin Kim Jong-Un telah dipecat dari jabatan karena melakukan “tindakan kriminal” dan memimpin “faksi kontra-revolusioner”, kata kantor berita pemerintah KCNA Senin (9/12).

Jang Song-Thaek, yang penah sebagai wali saat Kim

muda, dicopot dari semua pos dan jabatan karena diduga membangun kekuatan untuk menantang kepemimpinan negara, kata media pemerintah Korut tersebut.

Mata-mata Korea Selatan mengatakan bahwa Jang tampaknya telah “dibersihkan” dan dua rekannya dieksekusi.

Media pemerintah Korut menegaskan bahwa mereka telah “menyingkirkan Jang dan membersihkan kelompoknya” setelah pertemuan Biro Politik Komite Sentral Partai.

“Kelompok Jang Song-Thaek ... berkomitmen anti-partai, adalah tindakan faksi kontrarevolusioner yang menggerogoti

27 Orang Ditangkap Terkait Rusuh di Singapura Singapura 27 orang berlatar Asia Selatan ditangkap polisi terkait kerusuhan pada Minggu malam di kawasan Little India, Singapura. Siaran pers kepolisian Singapura menyebutkan kerusuhan yang melibatkan sekitar 400 orang itu dipicu tewasnya satu orang akibat ditabrak bus di persimpangan Race Course Road dan Hampshire Road.

Korban meninggal dalam kecelakaan adalah seorang berusia 33 tahun berwarga negara India. Pengemudi bus cedera dan masih dirawat di rumah sakit.

Polisi mengatakan ada lima kendaraan polisi dan satu ambulans yang rusak selama kerusuhan yang meletus sekitar pukul 09.23 malam hari Minggu.

Beberapa lagi kendaraan pri-

badi juga dirusak, tulis siaran pers polisi. Ng Joo Hee, Komisaris di Kepolisian Singapura, mengatakan kerusuhan tersebut dapat dipadamkan oleh polisi dalam waktu satu jam sejak kabar diterima aparat.

Sebanyak 300 petugas telah dikerahkan guna menangani kerusuhan itu, demikian laporan kantor berita Xinhua. Polisi mengatakan 10 personelnya cedera, tujuh di antara mereka dirawat di rumah sakit.

“Kami menangani peristiwa ini dengan sangat sungguh-sungguh, dan kami telah menganggap kekacauan tersebut sebagai kerusuhan yang melibatkan senjata berbahaya. Kami tak membuang-buang waktu untuk menangkap mereka yang ter-

libat,” kata Ng Joo Hee. Petinggi kepolisian itu menambahkan tak satu tembakan dilepaskan oleh personel polisi selama kerusuhan itu.

Wakil Perdana Menteri dan Menteri Dalam Negeri Singapura Teo Chee Hean mengatakan pemerintah “takkan mentolerir prilaku melanggar hukum semacam itu”. Ia meminta masyarakat agar tenang dan tidak berspekulasi mengenai kejadian tersebut.

Ia juga menekankan pemerintah akan menangani semua segi peristiwa itu dan semua orang yang terlibat “dengan tegas, dan sepenuhnya sesuai hukum”.

Kerusuhan adalah hal yang jarang terjadi selama empat dasawarsa terakhir, kata polisi Singapura. (ant/Bali Post)

persatuan dan kesatuan partai,” katanya.

“Jang pura-pura menegakkan dan memimpin partai, tetapi asyik bertindak sebagai faksi dengan mimpi beda dan melibatkan dirinya dalam gerakan bermuka dua di belakang layar.”

“Dipicu oleh ambisinya bermotivasi politik, ia mencoba

untuk meningkatkan kekuatannya dan membangun basisnya ... Jang dan para pengikutnya melakukan tindak pidana yang membingungkan imajinasi dan mereka melakukan kerusakan yang luar biasa bagi partai dan revolusi kita,” tulis media pemerintah Korea Utara. (ant/Bali Post)

SanaaPemerintah Yaman Ahad mengatakan telah terjadi upaya pembunuhan terhadap seorang penasehat presiden negara itu, yang terbaru dari gelombang pemboman dan penembakan.

Seorang penembak jitu melepaskan tembakan dengan senjata dilengkapi peredam pada Sabtu pada mobil Yassin Kata Noman saat dia mengemudikan mobilnya melalui ibu kota Sanaa, kata kantor berita resmi Saba. Noman juga wakil presiden Dialog Nasional Yaman.

Peluru itu tidak menghantam Noman karena kendaraan tersebut berlapis baja, kata Saba.

Sementara itu dua perwira Yaman tewas Ahad dalam serangan-serangan terpisah, kata seorang pejabat keamanan dan situs kementerian pertahanan.

Dalam serangan pertama, sejumlah orang bersenjata tak dikenal yang naik sebuah mobil menembak mati kepala keamanan istana presiden di kota terbesar kedua Yaman, Taez, kata pejabat itu.

Perwira itu tewas di jalan dalam serangan tersebut, yang berlangsung ketika ia sedang pergi ke tempat kerjanya, kata pejabat itu tanpa penjelasan lebih lanjut.

Di provinsi Bayda, Yaman selatan, deputi kepa-

la kepolisian Abdullah Mohammed tewas dalam “serangan oleh orang-orang bersenjata”, kata situs kementerian pertahanan 26sep.net.

Anggota-anggota Al Qaida di Semenanjung Arab biasanya dituduh bertanggung jawab atas serangan-serangan terhadap personel militer dan pejabat yang meningkat dalam beberapa waktu terakhir ini di Yaman.

Kelompok itu mengakui serangan siang hari yang berani terhadap kementerian pertahanan yang menewaskan 56 orang pada Kamis.

Dua dokter dari Jerman, dua dari Vietnam dan satu dari Yaman tewas, juga dua perawat wanita asal Filipina dan satu dari India, kata Kantor Berita Saba.

Para pekerja medis yang tewas dalam serangan itu bekerja di sebuah rumah sakit di dalam kompleks kementerian tersebut.

Penyerbuan tengah hari itu merupakan serangan tunggal terburuk di Yaman selama 18 bulan ini.

Militan Al Qaida memperkuat keberadaan mereka di Yaman tenggara, dengan memanfaatkan melemahnya pemerintah pusat akibat pemberontakan anti-pemerintah yang meletus pada Januari 2011 yang akhirnya melengserkan Presiden Ali Abdullah Saleh, demikian AFP. (ant/Bali Post)