8032016

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.75.000 SUMBAWA Rp.80.000 ECERAN Rp 4.500

SUARA NTB

SELASA, 8 MARET 2016

Pengemban Pengamal Pancasila

16 HALAMAN NOMOR 7 TAHUN KE 12 Online :http://www.suarantb.co.id E-mail: hariansuarantb@gmail.com

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Dugaan Reses Fiktif

Inspektorat Siap Serahkan ke APH Mataram (Suara NTB) Dugaan reses bermasalah yang dilakukan oknum anggota DPRD NTB atas nama Ahmad Yadiansyah, sebelumnya dilaporkan ke Aparat Penegak Hukum (APH). Namun sebelum itu, Inspektorat pun sudah melakukan audit khusus dan dianggap selesai. Namun jika suatu saat penegak hukum meminta hasil auditnya, maka akan diserahkan.

“Sepanjang ada permintaan APH, kami serahkan,” kata Inspektur pada Inspektorat NTB, Dr. M. Agus Patria, SH, MH, Senin (7/3).

Memang, untuk audit atas penggunaan uang negara/daerah dalam kegiatan reses dew-

an itu, menjadi rahasia internalnya dan terikat dengan kode etik. Tapi jika itu diminta oleh APH, maka pihaknya tidak bisa mengelak untuk menahan dokumen hasil audit dimaksud.

“Dalam beberapa audit, kami berkoordinasi dengan kejak-

saan maupun kepolisian. Apa yang mereka butuhkan, sepanjang kita bisa penuhi, akan disampaikan,” terang Agus Patria.

Sebelumnya Inspektorat hanya menemukan ada kesalahan administrasi dalam pertanggungjawaban reses

Ahmad Yadiansyah. Kesalahan itu berkaitan dengan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran saat masa reses Yadi – sapaan Ahmad Yadiansyah – tahun 2015 lalu.

Namun diakuinya, celah masalah itu sudah diselesaikan yang bersangkutan dengan melengkapi laporannya.

Kesimpulan pihaknya, temuan itu sudah diselesaikan oleh Yadi sebagaimana rekomendasi Inspektorat. “Jadi Inspektorat sudah anggap ini selesai,” tegasnya.

Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/dok)

M. Agus Patria

TO K O H

(Suara NTB/ars)

OGOH-OGOH - Salah satu ogoh-ogoh yang akan ikut pada Parade Ogoh-ogoh menyambut Hari Raya Nyepi 1938.

Lihat Psikologi Masyarakat PIHAK kepolisian menampik tudingan lambatnya proses penegakan hukum dalam penanganan konflik MonjokKarang Taliwang. Pekan lalu, warga beramai-ramai menyerahkan senjata tajam (sajam) pada malam tertangkapnya terduga provokator konflik.

Bersambung ke hal 15

Sambut Nyepi, 113 Peserta Meriahkan Parade Ogoh-ogoh di Mataram

Umar Septono

KO M E N TTAA R

(Suara NTB/dok)

Keluarkan IUP Operasi Produksi BADAN Koordinasi Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (BKPM-PT) NTB telah mengeluarkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi untuk penambangan atau penyedotan pasir laut di wilayah Lombok Barat (Lobar). IUP itu dikeluarkan setelah melalui proses perizinan teknis dan izin lingkungan.

Menurut Kepala BKPM-PT, Ir. Ridwansyah, MTP, dikonfirmasi di ruang kerjanya, Senin (7/3), setelah dikeluarkannya rekomendasi kelayakan lingkungan dari Badan Lingkungan Hidup dan (Suara NTB/dok) Penelitian (BLHP) NTB dan teRidwansyah lah dikeluarkannya izin kelayakan lingkungan, maka BKPMPT mengeluarkan IUP Operasi Produksi pada pertengahan bulan Februari lalu kepada PT. Timur Sukses Bersama (TSB).

Bersambung ke hal 15

Tidak Terbit Berkaitan dengan Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1938 pada Rabu (9/3), dan Kamis (10/3) SUARA NTB tidak terbit.

Kami akan terbit kembali Jumat (11/3). Untuk itu kepada pembaca dan relasi iklan agar maklum. Terima Kasih Penerbit

Mataram (Suara NTB) Dalam menyambut Hari Raya Nyepi Tahun Baru Caka 1938 Rabu (9/3) besok, akan digelar parade ogoh-ogoh dan pecaruan pada Selasa (8/3) di Mataram. 113 peserta dari Mataram, Lombok Tengah dan Lombok Barat akan meriahkan Parade Ogoh-ogoh dan pecaruan nantinya.

Menurut Ketua Panitia Parade Ogoh-ogoh dan Pecaruan 2016, Anak Agung Made Jelantik, dikonfirmasi di Mataram, Senin (7/3), dari 113 peserta, terdiri dari tiga peserta dari Lombok Tengah, 12 peserta dari Lombok Barat dan sisanya peserta dari Mataram. “113 peserta itu merupakan kelompok banjar atau terunateruni, kalau jumlah ogoh-ogohnya lebih dari itu,” ujarnya.

Parade ogoh-ogoh tahun ini mengambil

tema perbedaan sebagai perekat persatuan. Ia menjelaskan makna dari tema tersebut, karena perbedaan kalau dipahami adalah sebuah keindahan. Dan saling menghargai di perbedaan itu dapat menciptakan persatuan.

“Karena kita sebetulnya diciptakan sudah berbeda, perbedaan kalau dipahami adalah sebuah keindahan. Karena perbedaan ini kita ingin menggugah pola pikir masyarakat, saling menghargai, sehingga tercipta persatuan,” jelasnya.

Ia mengatakan, parade ogoh-ogoh, memberi sebuah wujud kepada masyarakat seperti apa bhuta kala itu. Parade ini merupakan rangkaian dari pada pelaksanaan Hari Raya Nyepi, Tahun Baru Caka 1938. Setelah parade ogohogoh akan diadakan ritual pecaruan.

Bersambung ke hal 15

Nasib Audit Hibah Bawaslu, Wagub Serahkan pada Inspektorat Mataram (Suara NTB) Wakil Gubernur (Wagub) NTB, H. Muh. Amin, SH, M.Si, menyerahkan kelanjutan audit hibah Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) NTB sebesar Rp 13,5 miliar. Audit hibah Bawaslu ini sempat dihentikan sementara oleh Inspektorat NTB pada 2015 lalu, karena bersamaan dengan pelaksanaan Pilkada serentak pada tujuh kabupaten/kota di NTB. “Tidak ada instruksi apaapa, terserah dia Inspektor-

at. Pokoknya, saya serahkan kepada Inspektorat sesuai kewenangan yang ada,” kata wagub ketika dikonfirmasi mengenai kelanjutan audit hibah Bawaslu, Senin (7/3) siang.

Amin mengatakan, siapapun yang menggunakan uang negara baik yang berasal dari APBD dan APBN sudah ada lembaga yang diberikan kewenangan untuk melakukan audit sesuai ketentuan yang berlaku. Menurutnya, audit

merupakan salah satu bagian dari pertanggungjawaban penggunaan uang negara.

Sehingga, wajar jika Inspektorat sebagai salah satu lembaga pengawasan intern pemerintah melakukan pemeriksaan terhadap penggunaan uang negara. “Saya kira halhal yang tak perlu lagi diperdebatkan kalau Inspektorat melakukan pemeriksaan atau audit. Tidak perlu dipolemikkan,” ucapnya.

Bersambung ke hal 15

Suhaili : Umar Said akan Dipaksa Mundur Mataram (Suara NTB) Ketua DPD Partai Golkar NTB versi Musda Praya, H. M. Suhaili FT, SH menegaskan jika kader mereka yang menjabat Ketua DPRD NTB, H. Umar Said, S.Ag tidak mundur, maka ia akan dipaksa mundur alias dilengserkan dari jabatannya.

Pernyataan itu disampaikan Suhaili yang dikonfirma-

si Suara NTB, Senin (7/3).

Suhaili menegaskan, pihaknya tetap menginginkan agar surat yang mereka layangkan ke DPRD NTB dibacakan dalam rapat paripurna. Setelah dibacakan, barulah proses berikutnya dari pergantian Ketua DPRD NTB dari Umar ke Hj. Baiq Isvie Rupaeda, MH berlanjut.

Bersambung ke hal 15

Penyelidikan PLTU Jeranjang ”Jalan” di Tempat Mataram (Suara NTB) Sejauh ini penyelidikan pengadaan mesin pada PLTU Jeranjang belum menunjukkan perkembangan signifikan, bahkan masih ‘jalan di tempat’. Dokumen yang diamankan masih seputar data kontrak yang berbahasa asing.

Direktur Reserse Kriminal

Khusus (Dir Reskrimsus) Polda NTB, Kombes Pol. Prasetijo Utomo mengakui, dokumen yang dikaji sebelumnya masih sama, belum ada penambahan data baru lagi.

“Kan sudah saya kasih tahu sebelumnya. Dokumennya masih sama, yang berbahasa Inggris itu,” tegas Dir Reskrimsus, Senin (7/3).

Bersambung ke hal 15

Kinerja 12 Pimpinan SKPD Tak Memuaskan Mataram (Suara NTB) Wakil Gubernur (Wagub) NTB, H. Muh. Amin, SH, M.Si mengungkapkan hasil evaluasi terhadap 12 pimpinan SKPD oleh Tim Evaluasi Kinerja yang dibentuk gubernur menunjukkan kinerja 12 SKPD tersebut rata-rata kurang memuaskan.

Berdasarkan hasil evaluasi, ditemukan adanya kelemahan dalam koordinasi antar-SKPD dan kurangnya inovasi.

“Bahwa memang pimpinan SKPD harus meningkatkan koordinasi antara SKPD. Misalnya, dalam program pengentasan kemiskinan, peningkatan IPM. Program-program itu lintas SKPD, lintas sektor. Ada sinkro-

nisasi program, ada sinkronisasi kebijakan. Nah ini yang masih lemah. Kemudian juga inovasi, produktivitas dari pimpinan SKPD,” kata wagub ketika dikonfirmasi Senin (7/3) siang.

Dikatakan, hasil evaluasi ini sangat bagus sekali dan menjadi bahan evaluasi pimpinan dalam hal ini gubernur dan wagub. Adanya hasil evaluasi itu, maka pimpinan dapat memberikan motivasi dan mendorong mereka memperbaiki kinerja ke depannya. Hasil evaluasi tersebut menjadi catatan gubernur dan wagub dalam pengambilan suatu kebijakan.

“Ini saya kira, nanti akan kita lihat. Ketika ada evaluasi atau

kebijakan-kebijakan di tingkat pimpinan nanti kita lihat hasilnya. Ini saya kira tak berhenti sampai di sini saja. Bukan sekadar kita ketahui hasilnya bahwa ini lemah. Kita memberi dorongan kepada pimpinan SKPD, diberi kesempatan untuk memperbaiki kinerjanya,” tambah wagub.

Amin menambahkan pimpinan dalam hal ini gubernur dan wakil gubernur akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap 12 pimpinan SKPD tersebut. Semua catatan-catatan dari hasil evaluasi tersebut harus diperbaiki. Jika tak mampu memperbaiki kinerja, maka akan kelihatan pimpinan SKPD

tersebut akan cocok di bidang tertentu.

“Ternyata jika hasil evaluasi cocoknya di SKPD ini, bidang ini.

Tidak mesti mereka disanksi penurunan pangkat, tapi posisinya disesuaikan, direposisi sesuai kompetensi mereka.

Pak Gubernur sedang mendalami hal itu bersama saya.

Bersambung ke hal 15 H. Muh. Amin (Suara NTB/dok)

SUARA NTB Selasa, 8 Maret 2016

SUARA MATARAM

Halaman 2

Tunggu Regulasi Pusat Simpan Banyak Talenta DALAM rangka menjaring para peserta yang bisa mewakili Kota Mataram dalam pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) tingkat nasional pertengahan tahun mendatang, Pemkot Mataram mulai dari tingkat kelurahan melaksanakan STQ (Seleksi Tilawatil Qur’an).

Salah satu kelurahan yang telah melaksanakan STQ adalah Kelurahan Kekalik Jaya, Kecamatan Sekarbela.

Lurah Kekalik Jaya, M. (Suara NTB/ynt) Fathurrahman, SH meM. Fathurrahman nyampaikan STQ telah dilaksanakan pihaknya pekan lalu selama dua hari, dari tanggal 4-5 Maret. Dengan dilaksanakannya STQ tersebut baru diketahui ternyata di Kelurahan Kekalik Jaya banyak tersimpan talenta yang berbakat dalam bidang tilawatil Qur’an, penghafal Al-Qur’an, dan bidang lainnya.

“Dengan pelaksanaan STQ ini baru kami tahu bahwa di Kekalik Jaya itu tersimpan segudang talenta mulai dari tilawah (qori’-qori’ah), tahfidz (penghapal Al-Qur’an), dan lainnya,” terangnya kepada Suara NTB, Senin (7/3). Dalam STQ tersebut, ada tiga kategori yang dilombakan yaitu tilawah, hifzil qur’an, dan tafsir Bahasa Arab.

Peserta dalam mata lomba tilawah Al-Qur’an maupun penghapal ayat-ayat Al-Qur’an pada saat pelaksanaan MTQ cukup banyak pesertanya. Banyaknya talenta yang tersimpan ini menurut Fathurrahman lahir dari TPQ-TPQ (Taman Pendidikan Al-Qur’an) yang ada di lingkungan-lingkungan. Ia menyampaikan hampir di semua lingkungan terdapat TPQ. Peserta yang memenangkan lomba khususnya juara pertama dalam STQ yang diselenggarakan kelurahan kemudian akan diutus untuk mewakili Kelurahan Kekalik Jaya di STQ tingkat Kecamatan Sekarbela. STQ tingkat kecamatan rencananya akan dilaksanakan pertengahan tahun ini. Sebelum dikirim ke tingkat kecamatan, para juara dalam STQ tingkat kelurahan akan dilatih dan dibina secara khusus oleh LPTQ yang telah dibentuk di tingkat kelurahan. “Untuk persiapan lomba di tingkat kecamatan akan dilakukan training center (pemusatan latihan),” ujarnya.

Ke depan Fathurrahman mengatakan pihaknya akan terus melakukan upaya pembinaan terhadap talenta yang ada. Sehingga ke depan wakil dari Kelurahan Kekalik Jaya bisa mewakili Kota Mataram di tingkat yang lebih luas. (ynt)

Perlu Langkah Antisipasi RENCANA Pemerintah pusat yang akan mempensiunkan ASN (Aparatur Sipil Negara) dengan tingkat pendidikan SMA, dinilai akan menjadi keputusan yang dilematis. Disatu sisi, kata Sekretaris Komisi I DPRD Kota Mataram, Hj. Kartini Irwarni, SPd., ia mengaku prihatin terhadap rencana pensiun dini ASN yang digagas pemerintah (Suara NTB/fit) pusat. Tetapi di sisi lain, Hj. Kartini Irwarni alasan merumahkan 1,37 juta ASN dengan tingkat pendidikan SMA itu, cukup beralasan. ‘’Kalau dipensiunkan dini, kasian. Apalagi mereka sudah lama mengabdi,’’ tuturnya. Kartini meminta pemerintah mengambil keputusan yang bijaksana. Misalnya, kalau yang sudah terlanjur menjadi ASN, sebaiknya dibiarkan saja. Tetapi dengan catatan, tidak ada kenaikan pangkat dan jabatan bagi ASN sehingga terdampak pada anggaran yang harus disiapkan negara.

Pemerintah, lanjut Kartini harus berempati terhadap kesusahan masyarakat. Ia khawatir, kalau rencana pensiun dini ASN itu terlaksana, jelas akan berdampak terhadap perekonomian ASN bersangkutan. ‘’Ini akan membuat ASN itu menjadi semakin sulit,’’ cetusnya. Namun di sisi lain Kartini juga tidak menyangkal bahwa memang jumlah ASN di Indonesia, termasuk di Kota Mataram, sudah sangat berlebih.

Bahkan, untuk gaji ASN, menelan anggaran paling besar dibandingkan kegiatan-kegiatan lainnya. Sehingga pemerintah memandang langkah mempensiundinikan 1,37 juta ASN sebagai langkah untuk penghematan keuangan negara. Dengan konsekuensi ASN yang dipensiunkan akan mendapatkan pesangon.

Kebijakan merumahkan ASN dipandang sebagai kebijakan yang tidak populis. Untuk itu, dibutuhkan peran pemerintah daerah bagaimana menyampaikan hal ini secara baik kepada ASN. Terlebih ASN yang masuk dalam kategori dipensiunkan. Untuk mengantisipasi terjadinya gejolak akibat kebijakan pemerintah pusat itu, politisi PKB (Partai Kebangkitan Bangsa) ini berpendapat, Pemkot Mataram perlu melakukan langkah-langkah antisipasi.

Meskipun, lanjut Kartini, jumlah ASN yang tamatan SD, SMP dan SMA di Kota Mataram diyakini tidak banyak. ‘’Pemkot harus segera mensosialisasikan hal ini. Sambil mereka diberikan pelatihan keterampilan,’’ sarannya. Ini dimaksudkan supaya ASN yang dipensiunkan dapat memanfaatkan pesangon yang didapatkannya untuk membuka usaha. Sehingga mereka tidak terjerumus menjadi pengangguran. (fit)

1.367 ASN Tamatan SMA Terancam Pensiun Dini

Mataram (Suara NTB) Kementerian Aparatur Sipil dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) berencana akan mempensiundinikan aparatur sipil negara, terutama ASN yang berpendidikan SD sampai SMA sekitar 1,37 juta.

Kebijakan itu tidak menutup kemungkinan akan menyasar ASN di Kota Mataram. Sebab, di Kota Mataram dari 6.571 ASN, 1.367 diantaranya berijazah SMA. Kebijakan pensiun dini oleh pemerintah pusat untuk melakukan rasionalisasi jumlah ASN. Sejauh ini, KemenPAN -RB sudah membuat desain rasionalisasi ASN. Desain itu untuk melihat mana ASN kinerja baik dan buruk.

Menanggapi hal tersebut, Ke-

pala Badan Kepegawaian Daerah Kota Mataram, Hj. Dra. Dewi Mardiana Ariany,enggan mengomentari rencana pensiun dini ASN memiliki ijazah SD SMA, dengan alasan tidak mau membuat pegawai di Kota Mataram menjadi resah. Tapi disampaikan, pihaknya menunggu

(Suara NTB/cem)

Hj. Dewi Mardiana Ariany regulasi dari pemerintah pusat seperti apa penerapan kebijakan tersebut. “Ndak mau saya

teman - teman saya resah bekerja. Mending tunggu saja apa kebijakan pemerintah pusat,” kata Dewi, Senin (7/3).

Pemerintah Pusat akunya, memang sedang menggodok aturan tersebut. Nantinya, akan dilihat sejauh mana penerapan ke daerah. Tidak disebutkan berapa jumlah ASN berpendidikan SMA. Dia hanya memberikan gambaran, jumlah ASN di Kota Mataram mencapai enam ribu lebih.

Yang perlu dipikirkan kata Dewi, dengan mempensiunkan 1,37 juta se - Indonesia pesangon atau uang pensiun ASN tersebut. Karena, tidak

mungkin pemerintah tidak memberikan uang pensiun.

Data dihimpun Suara NTB, keadaan sampai dengan akhir Januari 2016 jumlah ASN di Kota Mataram mencapai 6.571 orang dan ASN yang memiliki ijazah yakni 1.367.

ASN ini tersebar di seluruh SKPD Kota Mataram.

Seperti diketahui, jumlah ASN saat ini mencapai 4,517 juta orang. Terbanyak menduduki jabatan fungsional umum (JFU) 1,391 juta orang.

Rasionalisasi akan dilakukan bertahap hingga 2019, dengan target jumlah ASN susut menjadi 3,5 juta orang. (cem)

Rekrutmen Pegawai RSUD Kota Mataram Bebas Titipan

(Suara NTB/ynt)

PASAR DASAN AGUNG - Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh meminta agar kondisi Pasar Dasan Agung tetap terjaga kebersihannya untuk menyambut pelaksanaan MTQ tingkat nasional.

Hadapi MTQ

Walikota Instruksikan Pasar Dasan Agung Harus Bersih Mataram (Suara NTB) Kota Mataram akan menjadi tuan rumah pelaksanaan MTQ (Musabaqah Tilawatil Qur’an) tingkat nasional pada pertengahan tahun ini. Sebagai tuan rumah, mulai saat ini Pemkot Mataram mulai berbenah dan melakukan penataan. Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh yang juga ditunjuk sebagai Wakil Ketua I Panitia Pelaksanaan MTQ meminta agar Pasar Dasan Agung agar kebersihannya tetap terjaga.

Pasalnya Pasar Dasan Agung berlokasi di dekat Islamic Center sebagai lokasi utama pelaksanaan MTQ. Hal ini disampaikan Walikota pada saat memimpin rapat persiapan MTQ di aula Pendopo Walikota Mataram, Senin (7/3) kemarin.

“Pasar Dasan Agung itu harus betul-betul bersih,” ujarnya.

Ahyar menyampaikan selain Pasar Dasan Agung harus tetap terjaga kebersihannya, begitu juga dengan tempat-tempat yang ada di sekitarnya. Ia juga meminta agar jalan-jalan di Kota Mataram tetap terang benderang, termasuk di jalan lingkar baik di selatan maupun di utara. “Kita juga sudah punya jalan lingkar, kalau malam masih gelap dan sekarang harus terang di situ,” ujarnya.

Ditunjuk menjadi Wakil Ketua I, Ahyar mengatakan ia membawahi tujuh bidang yang dirasa tugas-tugasnya cukup berat. Untuk itulah ia mulai rapat untuk mempersiapkan berbagai hal terkait tujuh bidang yang menjadi tanggung

jawabnya. “Menjadi tanggung jawab saya untuk mengkoordinasikan itu dan saya undang semua untuk rapat. Asisten III Provinsi sudah menyampaikan gambaran-gambaran secara umum dan saya tekankan kepada tujuh bidang itu untuk mulai rapat dan mematangkan rencana-rencana,” jelasnya.

Hal yang harus segera mendapatkan penanganan adalah persoalan arena utama dan panggung utama (astaka). Lokasi di sekitar arena utama juga perlu penataan dan pematangan lahan dengan pemasangan paving block. “Termasuk temboknya, kalau memang akan ditembok supaya segera dilakukan dan itu ada hubungannya dengan tender menender dan jangan sampai terlambat,” pesannya. (ynt)

81 Paket Proyek Belum Ditender Mataram (Suara NTB) Hingga Bulan Maret, 81 paket proyek tahun 2016 satupun belum ditender. Data yang dihimpun Suara NTB, total anggaran untuk 81 paket proyek, Rp 148.599.327.523 tersebar di masing - masing SKPD. Nilai paket proyek dikerjakan paling banyak terdapat di Dinas Pekerjaan Umum sekitar Rp 53 miliar, untuk dua item proyek.

Ditambah, program aspirasi Dewan Rp 18 miliar lebih dan lain sebagainya. Dinas Kesehatan Rp 45 miliar lebih, Dikpora Rp 8 miliar lebih, Diskoperindag untuk perbaikan pasar Rp 5 miliar lebih dan lain sebagainya.

Kepala Bagian Administrasi Pengendalian dan Pembangunan (APP) Setda Kota Mataram, H. Syafruddin Ali menjelaskan, proses pelaksanaan tender sebenarnya sudah ber-

jalan dan sejauh ini baru menyelesaikan pengumuman ULP. Tiga paket proyek sebutnya, akan segera dilelang yakni pengadaan bibit dan obat obatan milik Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan Rp 4,3 miliar. Sekitar 14 paket irigasi dan binamarga Dinas Pekerjaan Umum. “Prinsipnya tender sudah jalan. Kita baru menyelesaikan pengumuman ULP,” terang Syafruddin Ali. Jika mengacu alasan teknis katanya, 81 paket proyek ini sesuai perhitungan tidak akan terlambat. Lain halnya dengan faktor non teknis seperti kondisi cuaca dan lain sebagainya. Pengalaman di tahun 2015, pekerjaan paling panjang dikerjakan yakni pembangunan gedung rawat inap rumah sakit umum daerah (RSUD) Kota Mataram.

Poyek fisik ini lebih awal ditender, meski diakui terjadi keterlambatan pekerjaan minor.

“Seperti rumah sakit, kita percepat tendernya. Karena DED dan dokumen lainnya sudah jauh hari dirancang,” terangnya.

Tahun 2016, dari 81 paket menjadi tidak ada proyek dikhawatirkan karena tidak ada paket besar yang dikerjakan. Paket dominan pelaksanaan saat ini tergantung cuaca, seperti perbaikan jalan dan irigasi.

Dan tidak akan bisa dilakukan musim penghujan. “Insya Allah, Maret sudah mulai disesuaikan programnya,” ujarnya.

Saat ini ujarnya, sedang dimulai dari perencanaan. Dari hasil perencanaan tiap SKPD, kemudian dilakukan tender. Diprediksi, pekerjaan fisik seperti jalan dan irigasi ini akan tuntas Juli Agustus mendatang. (cem)

Mataram (Suara NTB) Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Mataram, dr.HL. Herman Maha Putra menegaskan, rekrutmen pegawai di RSUD Kota Mataram tidak ada sogok menyogok dan titipan dari siapapun. Bahkan, penerimaan pegawai akan melibatkan Ombudsman RI Perwakilan NTB. “Penerimaan pegawai ini sudah saya laporkan ke Pak Wali dan Pak Wakil. Pak Wali ingatkan tidak boleh ada titipan - titipan,” kata dr. Jack sapaan akrabnya, Senin (7/3).

Dia tidak menampik bahwa ada isu penerimaan pegawai dengan uang dan titipan. Menghindari hal tersebut, pihaknya bentuk komitmen dengan mengundur seleksi. Pekan kemarin, manajemen RSUD kecolongan meloloskan delapan pelamar menggunakan surat tanda register palsu. Pelamar tersebut dipanggil, lalu kemudian secara terbuka mengundurkan diri karena mengetahui apa yang dilakukan melanggar aturan. dr. Jack menambahkan, ditetapkannya IPK 3.00 dan STR untuk tenaga kesehatan, untuk mendapatkan tenaga profesional serta ingin meningkatkan mutu pelayanan.

Manajemen BLUD Kota Mataram ini, in-

gin inovasi pelayanan terbaik.

Bahkan ditekankan, tenaga profesional terjaring nanti benar - benar memberikan pelayanan maksimal. Karena hal ini menyangkut nyawa.

Dia meminta media memantau pelaksanaan pembuatan bahkan pengiriman soal. Saat pelaksanaan nanti, Ombudsman dan aparat kepolisian diminta mengawal.

Pihaknya ingin transparan, sehingga memberikan peluang bagi generasi untuk berkarir.

Penerimaan pegawai kontrak ini, tidak terzonasi. Pelamar akunya, berasal dari Bima, Sumbawa, Surabaya bahkan Yogyakarta. Pelamar tidak lulus administrasi dan mengaku lengkap syarat. Penilaian panitia ada hal mungkin tidak dilengkapi sehingga tidak lulus. “Merasa lengkap syaratnya dan tidak lulus. Silahkan datang dan tanyakan. Kami akan jelaskan. Dokumennya lengkap,” ujarnya.

Secara teknis disampaikan, proses seleksi tenaga kesehatan tidak hanya tes tulis, melainkan uji kompetensi atau praktik. Ini nantinya, akan menentukan apakah mereka lulus atau tidak. Perlu diketahui kata dr. Jack, pelamar terdaftar 3.664. Lulus administrasi 2.233 orang dan tenaga dibutuhkan 178 orang. “Kami ingatkan, pelamar dan orangtua jangan sekali - kali percaya dengan oknum sebut dirinya bisa membantu.

Itu semua tidak benar,” terangnya. (cem)

HL. Herman Maha Putra (Suara NTB/cem)

SUARA NTB Selasa, 8 Maret 2016

EKONOMI DAN BISNIS

Pro-kontra Beras Masuk NTB

Warga Miskin Jadi Korban Mataram (Suara NTB) Perum Bulog Wilayah NTB dan Pemprov NTB masih beradu gengsi terkait beras luar. Adu kuat kepentingan inipun memberi pengaruh cukup besar kepada masyarakat miskin, karena merekalah yang saat ini jadi korban.

Seperti diketahui, Perum Bulog Wilayah NTB beberapa waktu lalu berencana mendatangkan beras dari Jawa Timur sebanyak 7.000 ton, yang menurut Kepala Divisi Regional Perum Bulog Wilayah NTB, Wiwin Kuswinhartomo, untuk memenuhi kebutuhan raskin bulan JanuariFebruari.

Beras yang seyogyanya telah didistribusikan bulan Februari di NTB atas kebijakan Bulog pusat itupun mental. Sebab, pemerintah daerah tak memberi ruang sama sekali beras-beras luar tersebut masuk ke daerah ini, sebab NTB dinilai sangat mampu menyediakan berasnya sendiri. Wiwin mengatakan, hingga kini kondisi stok di gudang Bulog terus menipis.

Sementara untuk pembelian, perusahaan pelat merah yang didaulat menjaga kedaulatan pangan nasional, khususnya di NTB ini belum bisa maksimal melakukan serapan. Persoalan, karena tingginya harga gabah dan beras petani, menyusul belum masuknya musim panen raya di NTB. Dari hasil pantauan di lapangan, harga gabah di tingkat petani rata-rata Rp 4.300/Kg, dengan kadar air jauh di atas ketentuan Bulog. Sementara menurut Harga Pembelian Pemerintah (HPP) berdasarkan Inpres Nomor 5 tahun 2015, Bulog diTGH. M. Zainul batasi Majdi

membeli maksimal Rp 3.700/Kg. Sementara beras di tingkat penggilingan Rp 9.800/Kg. sesuai HPP, harga pembelian Rp 7.300/Kg. Hal inilah yang membuat Bulog tak bisa berkutik melakukan pembelian. Dalam sebulan, Perum Bulog harus mendistribusikan sebanyak 7.500 ton beras untuk memenuhi kebutuhan Raskin. Sayangnya, sejak Februari, bahkan Januari 2016 ini, Bulog belum mendistribusikan Raskin lantaran kekurangan stok.

Maret inipun raskin terancam tak bisa didistribusikan.

Di lain pihak, Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi hingga kini tak memperbolehkan sama sekali Bulog mendatangkan beras dari luar, entah apapun alasan yang dipakai Perum Bulog. Gubernur dalam setiap kesempatan menegaskan Bulog justru harus membeli beras dan gabah yang ada di petani. Jika beras-beras dari luar dimasukkan, dikhawatirkannya harga justru akan semakin rendah sehingga minat petani untuk menanam padi akan menurun.

Gubernur mengatakan, NTB adalah salah s a t u daerah penyumbang pang a n n a -

sional. Bahkan tahun lalu target produksi sebesar 2,3 juta ton terlampaui. Bahkan, NTB sendiri mendapat apresiasi dari Presiden dan Kementerian Pertanian atas keberhasilan produksinya. Justru yang disayangkan, saat panen melimpah tahun lalu, Bulog mengirim beras-beras NTB ke daerah-daerah lain, meskipun atas perintah Bulog pusat.

Bahkan melalui Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi NTB, Perum Bulog diminta tetap harus menyerap beras dan gabah yang tersedia cukup banyak di lapangan. Tanpa harus mendatangkan beras dari luar.

Di sisi lain, adu gengsi ini justru menjadi petaka bagi masyarakat miskin. Sebab tidak terdistribusinya raskin hingga kini, mereka harus bertahan di tengah kesulitan. Membeli beras dengan harga Rp 11.500/ Kg di tingkat pengecer untuk memenuhi kebutuhan pangannya.

“Sudah dua bulan ini Raskin tidak datang, kami tidak tahu apa persoalannya. Tumben telat sekali,” kata Sri Supiati, di Desa Kabar, Kecamatan Sakra, Lombok Timur dihubungi Suara NTB, Sabtu (5/3).

Raskin biasanya didapat hanya 2 Kg dari jatah seharusnya 15 Kg. Disadari ada kebijakan jatah tersebut dibagi-bagi dengan masyarakat miskin lainnya. Mereka menebus dengan harga Rp 2.000/Kg. “Sangat b u t u h raskin, karena b e r a s harganya semakin mahal,” ka-

Zulhayati

Wiwin Kuswinhartomo

tanya pada media ini.

Terpisah, Zulhayati, buruh penunggu ladang dari Selat, Narmada, Lombok Barat juga menyatakan hal sama. Ibu tiga anak ini mengatakan sangat mengharapkan raskin secepatnya didistribusikan di tengah mahalnya harga beras.

“Walaupun kita dapat cuma tiga kilo raskin, tapi lumayan untuk nyampur beras yang harganya saat ini Rp 11.000 sekilo,” katanya. Sejak Januari hingga Februari Raskin belum diterimanya. Harapannya, Raskin dapat disegerakan sembari menunggu musim panen serempak.

Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Provinsi NTB, H. Wilgo Zainar juga menyayangkan sikap pemerintah daerah menolak beras yang akan didatangkan Bulog, jika beras tersebut memang dihajatkan untuk Raskin. Sebagai otoritas panyangga pangan nasional, krisis stok yang disebutkan oleh Bulog mestinya dipedomani.

“Ayolah, kita tinggalkan ego masing-masing, atau gengsi. Yang paling penting dipikirkan saat ini masyarakat miskin jadi menjadi korban. Pastikan tersedia beras di pasar dan masyarakat bisa membeli dengan harga murah,” kata anggota Komisi XI DPRRI ini.

Belakangan didengar NTB mengalami defisit stok beras. HKTI mendorong pemda untuk mempertimbangkan Bulog mendatangkan beras dari luar daerah. Guna memenuhi kebutuhan beras dalam daerah sampai panen raya tiba. (bul)

Wilgo Zainar (Suara NTB/bul)

Telkomsel Perkuat Jaringan Jelang Hari Raya Nyepi Mataram (Suara NTB) Telkomsel melakukan serangkaian persiapan jelang Hari Raya Nyepi pada tanggal 9 Maret 2016 mendatang, guna memastikan kualitas layanan seluler yang maksimal kepada pelanggan setianya.

Penguatan jaringan pun dilakukan di beberapa lokasi di wilayah Bali dan

SENIN, 07/03/16

sekitarnya, di mana Telkomsel mempredikasi akan terjadi peningkatan aktivitas pada layanan seluler seperti suara, SMS, dan khususnya pada layanan data.

Di lokasi tertentu bahkan layanan Internet cepat Telkomsel 4G LTE pun sudah dapat dinikmati oleh pelanggan. Hal ini tentunya akan mem-

(Suara NTB/ist)

MAKSIMALKAN BTS - Telkomsel memaksimalkan kapasitas BTS dan menyiagakanCompact Mobile Base Station (COMBAT) di titik-titik tertentu jelang Nyepi. berikan pengalaman mobile digital lifestyle terbaik kepada pelanggan, di mana aktivitas menggunggah foto dan video akan terjadi dengan lebih cepat, sehingga pelanggan dapat berbagi momen istimewa di Hari Raya Nyepi secara real-time.

“Momen Hari Raya Nyepi ini dirasakan tidak hanya oleh turis dalam negeri namun juga mancanegara yang sedang berlibur dan berada di Bali. Untuk itu sangat penting bagi kami menjaga kestabilan jaringan agar pelanggan tetap dapat menggunakan layanan kami dengan nyaman, sekalipun terjadi lonjakan trafik komunikasi saat Hari Raya Nyepi berlangsung.” Demikian GM ICT Operation Regional Bali - Nusra, Danny_A._Triawan melalui rilisnya, Senin (7/3).

Selain itu, Telkomsel juga telah menyiagakan seluruh perangkat sentral, akses radio, transmisi, dan catu daya, serta petugas untuk memonitor performansi layanan selama 24 jam untuk meng-handle kenaikan trafik layanan data atau payload yang diperkirakan meningkat hingga 50 persen pada Hari Raya Nyepi. “Ini kami lakukan demi memberikan great experience bagi pelanggan dalam menikmati layanan komunikasi dan layanan data selama periode Nyepi,” ungkap Danny menambahkan. (bul)

Halaman 3

SUARA NTB Selasa, 8 Maret 2016

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 4

Pengerukan Kolam Labuh Dermaga Labuhan Haji

PU Lotim Pastikan Validitas Data Selong (Suara NTB) Rencana pengerukan kolam labuh Dermaga Labuhan Haji sudah siap untuk ditender.

Guna memastikan validitas data jenis pasir, karang dan atau batuan lainnya yang ada di areal kolam labuh Dinas Pekerjaan Umum (PU) Lombok Timur (Lotim) meminta konsultan perencana untuk melakukan pengeboran. Sampel dari hasil pengeboran dianalisa dan sebagai dasar untuk penentuan langkah selanjutnya.

Senin (7/3) kemarin, terlihat aktivitas pengeboran mengambil sempel jenis material yang ada di kolam labuh Labuhan Haji dilakukan konsultan perencana. Kepala Dinas PU Lotim, Sateriadi mengatakan, pihaknya menginginkan dokumen perencanaannya menjadi lebih meyakinkan.

Dinas PU ingin lebih hatihati dalam menyusun perencanaannya. Kadis PU menam-

bahkan, data yang disajikan Konsultan Perencana sebelumnya belum valid. Belum ada penjelasan lebih detail mengenai jenis material yang ada dalam kolam labuh. Pasir lengket atau pasir tidak lengket, karang lunak atau keras pasti akan beda perlakuannya.

Bupati Lotim H. Moch Ali Bin Dachlan, tutur Sateriadi, juga meragukan hasil konsultan perencana. Bupati menginginkan data lebih valid dan lebih jelas sebagai dasar untuk melakukan pengerukan. Tim dari perencana pun kemarin melakukan pengeboran dengan cara menyelam di kolam labuh.

Kedalaman bor, katanya sesuai dengan rencana kedalaman pengerukan kolam labuh minus 8,3 meter. Kondisi yang ril saat ini diketahui hanya minus 4 meter. Hasil dari pengeboran yang dilakukan diyakini akan lebih bisa diper-

Lagi, Pengunjung Tewas di Kolam Renang Putri Duyung Selong (Suara NTB) – Setelah beberapa kali sebelumnya pengunjung tewas di pemandian Putri Duyung Kecamatan Pringgasela.

Pada hari Minggu (6/3) siang kemarin, kolam renang yang terletak di kaki Gunung Rinjani itu kembali memakan korban. Kali ini, korban bernama Zarwan (25) alamat Desa Rempung Kecamatan Pringgasela.

Berdasarkan informasi yang dihimpun Suara NTB, tragedi meninggalnya salah satu pengunjung di kolam renang putri duyung terjadi sekitar pukul 15:15 Wita. Ketika itu, korban bersama enam orang temannya datang ke kolam tersebut untuk sekedar berenang. Namun naas, kedatangan Zarwan ke kolam tersebut berujung petaka baginya. Zarwan yang diketahui sedang berenang menikmati dinginnya air kolam tibatiba ditemukan tergeletak di dasar kolam. Sontak, insiden tersebut menarik perhatian pengunjung lain dan berusaha mengevakuasi korban dari dasar kolam setelah sebelumnya dilakukan proses pencarian oleh teman-teman korban.

Setelah dilakukan proses evakuasi dari dasar kolam, Zarwan yang sudah diketahui lemas namun masih bernafas langsung dilarikan ke puskesmas Pringgasela untuk mendapatkan perawatan medis. Namun sayang, sebelumnya sampai ke Puskesmas, nyama Zarwan tidak bisa tertolong dan ia menghembuskan nafas terakhirnya.

Setelah dilakukan visum oleh pihak puskesmas, diketahui korban meninggal 30 menit sebelum sampai ke puskesmas.

Itu dilihat dari fisik korban mulai dari kelopak mata yang membesar, bibir korban yang membiru, dan sejumlah fisik korban yang sudah mengalami perbedaan. Termasuk bagian pelipis kanan korban terdapat luka sobek sepanjang 1,5 cm.

Dikonfirmasi, Senin (7/3), Kapolres Lotim, AKBP.Karsiman, SIK, MM melalui Kasubag Humas Polres Lotim, Iptu Muhammad Efendi membenarkan kasus kematian di kolam renang putri duyung kecamatan Pringgasela yang terjadi Minggu lalu. Kematian salah satu pengunjung di salah satu objek wisata alternatif itu, katanya, bukanlah yang pertama kali. Melainkan sudah lebih dari tiga kali.

Untuk melancarkan proses olah Tempat Kejadian Perkara (TKP) dari aparat kepolisian Polsek Pringgasela bekerjasama dengan Polres Lotim, saat ini objek wisata Kolam Renang Putri Duyung sudah dilingkari dengan garis polisi atau police line agar proses penyelidikan berjalan lancar. “Sedang dilakukan olah TKP. Sehingga disana sudah dipasang garis polisi,” jelasnya. (yon)

(Suara NTB/yon)

MAKAN KORBAN - Kolam Renang Putri Duyung yang kembali memakan korban, Minggu, (6/3) lalu.

cayai. “Bagi kami bukan cukup atau tidak, tapi perencanaannya harus meyakinkan,” imbuhnya.

Dalam perencanaannya, kelanjutan pembangunan Dermaga Labuhan Haji dianggarkan Rp 40 miliar. Sebagian besar dana tersebut akan diperuntukkan untuk pengerukan kolam labuh. Diketahui perencanaan kelanjutan pembangunan Dermaga Labuhan Haji ini sudah cukup lama dilakukan.

Pada tahun 2015 lalu, Pemkab Lotim juga sudah mengalokasikan Rp 35 miliar. Akan tetapi, sampai berakhir tahun 2015 perencanaan tidak kunjung diselesaikan. Sehingga terpaksa anggaran untuk kelanjutan pembangunan dermaga Labuhan Haji ini dialihkan ke pos yang lain. Tahun 2016 ini, paling rencananya pekan ini sudah bisa dilakukan proses tender utuk kelanjutan pembangunan dermaga. (rus)

(Suara NTB/rus)

AMBIL SAMPEL - Tim dari konsultan perencana melakukan pengambilan sampel jenis material di kolam labuh dermaga Labuhan Haji, Senin kemarin.

Tangani Kasus Dugaan Korupsi Gili Kondo

Tiga Ditahan, Proses Pengembangan Tetap Berjalan Selong (Suara NTB) – Proyek tambatan perahu di Gili Kondo Kecamatan Sambelia Kabupaten Lombok Timur (Lotim) satu persatu mengeluarkan tersangka baru. Dari sebelumnya aparat kepolisian menahan HSW selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) serta Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan HF selaku rekanan, Kamis (11/1) lalu. Aparat kepolisian, Sabtu (5/3) juga menahan MS yang bertindak selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) Dishubkominfo Lotim dalam proyek yang bersumber dari Kementerian Pemberdayaan Desa Tertinggal (KPDT) tahun 2012. Proses pengembangan kasus dugaan korupsi itu tetap berjalan.

Kepala Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Lotim, AKP. Haris Dinzah, SH, SIK mengatakan, meski penahanan sudah dilakukan terhadap tiga tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengerjaan proyek tambatan

perahu di Gili Kondo itu, proses pengembagan penyelidikan dalam kasus tersebut tetap berjalan terkait indikasi adanya tersangka lain dari hasil pemeriksaan yang dilakukan terhadap tersangka yang sudah ditahan.

“Sampai saat ini kita sudah menahan tiga tersangka, walaupun demikian proses pengembangan dalam kasus ini tetap berjalan,” terangnya.

Diketahui, proyek tambatan perahu yang menyebab-

(Suara NTB/dok)

Haris Dinzah kan kerugian negara sekitar Rp 397 juta itu dikerjakan pada tahun 2012 lalu. Dalam

pengerjaannya, tiga tersangka yang sudah ditahan itu merupakan orang-orang yang paling berperan dalam pengerjaan proyek APBN tersebut.

Dimana, HSW yang saat ini menjabat sebagai Asisten II Setda Lotim ketika proyek itu dikerjakan, ia menjabat sebagai Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Lotim sekaligus PPK dan KPA. Sedangkan, HF bertindak sebagai rekanan. Selain dari kedua orang yang sudah ditahan itu, pejabat yang paling terakhir ditahan adalah camat Selong MS yang ketika proyek ini dikerjakan ia bertindak sebagai PPTK. (yon)

Kisruh Testing Tenaga Kontrak

Adu Argumen ”Koalisi Lama” Hingga Jaminan Potong Leher Tanjung (Suara NTB) Kisruh rekrutmen tenaga kontrak lingkup Pemda Kabupaten Lombok Utara (KLU) sempat meruncing di tubuh eksekutif dan legislatif KLU. Terlebih, beberapa pejabat eksekutif diundang untuk memberi klarifikasi terkait rekrutmen melalui mekanisme testing, wawancara, hingga dinyatakan lulus. Meski pada akhirnya eksekutif membatalkan testing yang dijadwalkan 7 -17 Maret, namun pro kontra di tubuh DPRD cukup kental dengan adu argumen antara kubu koalisi Pilkada.

Beberapa kalangan DPRD berebut ruang mengomentari kisruh tersebut. Satu per satu Anggota DPRD, seperti Ardianto, SH., Zarkasi, S.Ag.M.Si., Ikhwanudin, S.Ag., dan Raden Nyakradi (baca: Dewan Koalisi pengusung Djohan Sjamsu Mariadi) setidaknya beradu argumen dengan anggota dewan pengusung NASA (Najmul - Sarifudin) antara lain, Tusen Lasima, SH., Abdul Gani dan Artadi, S.Sos. Kubu Ardianto - sebagaimana memperoleh banyak keluhan dari masyarakat, mempertanyakan langkah evaluasi dan seleksi melalui tes yang dilakukan Sekda, Drs. Suardi, SH. Diantaranya, kejanggalan testing melibatkan pihak ketiga yang tentu menimbulkan pertanyaan, dari mana sumber anggaran untuk membiayainya. Format salinan yang menghimpun informasi pelamar tenaga kontrak juga tidak relevan. Format yang diisi oleh tenaga kontrak berisikan materi rekrutmen pegawai swasta. Antara lain yang harus diisi, nomor, tang-

gal, dinas. Kejanggalan lainnya, mencakup pertanyaan mengenai kendaraan yang digunakan untuk bekerja, posisi yang dilamar, gaji minimal yang dibutuhkan pelamar, fasilitas lain yang diinginkan, bersediakan ditempatkan di luar daerah hingga jabatan yang diinginkan (marketing, kredit legal, teknologi dan manajerial).

“Kalau memang anak-anak ini dianggap salah karena melakukan dosa politik, hukum bosnya, jangan anakanak ini yang harus menanggung,” cetus Ardianto.

Beberapa logika pertanyaan yang bersangkutan mengarah pada mekanisme anggaran, dari mana biaya keterlibatan Piskolog maupun honor tim rekrutmen yang dibentuk?

Usai tes dilakukan, SK yang nantinya melekat di tenaga kontrak ini apakah dinaikkan sebagai Honda, serta bagaimana nomenklatur anggaran eksekutif karena anggaran tenaga kontrak sejak ba berdirinya KLU ini melekat di SKPD. “Jangan main-main dengan dalih menegakkan aturan tapi sebenarnya justru melanggar aturan. Banyak hal yang kita temukan janggal, dari SK Bansos, maupun surat -surat lain yang keluar tanpa ada paraf,” cetusnya lagi.

Sementara Zarkasi juga menuding, dalih penyesuaian rekrutmen mengacu pada evaluasi RAPBD dari Gubernur mengada-ada. Saat evaluasi di Provinsi, selaku Ketua Baleg DPRD KLU dirinya hadir mendampingi Ketua DPRD, dan diketahui tidak ada masalah menurut kemampuan anggaran daerah.

“Sebelum Pak Djohan (mantan Bupati KLU) tenaga kontrak ini sudah ada, kenapa sekarang baru muncul pro kontra. Bahkan Pak Pj. Bupati sendiri mengatakan bahwa ini fitnah, beliau tidak mau menghapus hanya menertibkan tenaga menurut keahliannya,” kata Zarkasi.

Hanya saja, kata dia, jika mengacu pada aturan yang ada, maka hanya tiga tupoksi yang dibolehkan mengangkat rekrutmen, antara lain, jaga malam, cleaning service, dan sopir. Dari ketiga jenis pekerjaan itu, hanya sopir yang memerlukan keterampilan khusus.

Sementara di kubu bersebelahan, Tusen Lasima, berupaya mendinginkan suasana.

Menurutnya, DPRD tidak perlu masuk ke ranah eksekutif terkait upaya melakukan evaluasi tenaga kontrak. Namun

demikian, wajib bagi DPRD untuk mengontrol gerak-gerik eksekutif.

“Kita lihat tenaga kontrak hampir meningkat setiap tahun, karena masuk hampir dari semua pintu. Bahkan saat ini, PNS seolah menjadi tuan baru. Tenaga kontrak luar biasa dalam bekerja, terus PNSnya kemana?” cetus Tusen.

Tusen memandang langkah eksekutif melakukan evaluasi perlu dukungan, karena tidak semua tenaga kontrak bekerja optimal. Lagi pula, keluar masuknya tenaga di tangan Kepala SKPD memberi ruang menganga bagi keluar masuknya SKPD secara bebas. Hal ini menurutnya harus dikendalikan dengan menempatkan kewenangan ini di Bupati.

“Di satu SKPD kita lihat cleaning servicenya sampai 12, 15 orang. Saya saja, dua tahun jadi Ketua Komisi (ll) tidak punya sopir. Jadi rasionalisasi ini penting, tidak harus diberhentikan tetapi dipindah ke SKPD yang banyak membutuhkan tenaga, sebut saja ke kebersihan,” ungkap Tusen.

Sementara, Anggota Dewan lainnnya, Abdul Gani, cukup tegas menuding bahwa keberadaan tenaga kontrak di SKPD tidak lepas dari campur tangan kepentingan oknum anggota Dewan. Hal ini cukup mempengaruhi jumlah tenaga kontrak yang disinyalir membengkak.

“Banyak DPRD juga menempatkan orang-orangnya di SKPD. Suka tidak suka, pil pahit ini harus kita telan.

Jangan sampai anak-anak kontrak ini berorientasi jadi PNS karena lama mengabdi,” cetus Gani.

Pembelaan Gani inilah yang kemudian menyulutnya seolah memberikan jaminan yang bukan main bagi kalangan eksekutif dan legislatif yang hadir. “Ingat Pak Sekda, tiga hal yang boleh diterbitkan SK tenaga kontrak hanya untuk cleaning service, sopir dan jaga malam. Kalau berani menerbitkan SK di luar itu, boleh saya dipotong leher,” ujar Gani.

Rapat kemarin, legislatif sebagaimana disimpulkan Wakil Ketua DPRD, Djekat Demung, meminta agar eksekutif, antara lain, membayar honor tiga bulan tenaga kontrak pekan ini juga, menghentikan proses evaluasi tahun ini untuk selanjutnya menjadi agenda evaluasi rekrutmen tahun berikutnya, tidak lantas disetujui secara gamblang oleb Sekda. (ari)

(Suara NTB/ist)

NOTA KESEPAHAMAN - Bupati Lombok Utara, H. Najmul Akhyar dan Wakil Bupati KLU, Sarifudin menandatangani nota kesepahaman bersama Direktur Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP), Senin kemarin.

MoU LPDP - Pemda KLU

KLU Disiapkan 1.500 Kuota Beasiswa Perguruan Tinggi Tanjung (Suara NTB) Bupati Lombok Utara, Dr. H. Najmul Akhyar, SH. MH., dan Wakil Bupati KLU, Sarifudin, SH., melakukan gebrakan dalam proses investasi sumber daya manusia. Senin (7/3), Bupati bersama Direktur Lembaga Pengelola Dana Pendidikan menandatangani Memorandum of understanding (MoU) atau Nota Kesepahaman untuk memberi peluang beasiswa bagi putra-putri asal KLU. Tahun ini saja, LPDP menyiapkan kuota 1.500 beasiswa bagi seluruh elemen masyarakat KLU baik PNS, Swasta maupun LSM yang berhajat melanjutkan studi S2 (Magister) dan S3 (Doktor).

Dalam jumpa persnya, Bupati KLU mengatakan MoU yang dibangun merupakan satu langkah dalam upaya percepatan investasi jangka panjang di bidang sumber daya manusia. LPDP yang berada di bawah Kementerian Keuangan digandeng dalam menanggulangi kebutuhan anggaran yang masih membelit daerah berkembang seperti KLU. “Terkait kuota sebenarnya tidak ada batasan, karena Direktur LPDP minta sebanyak-banhaknya, asalkan masyarakat memenuhi syarat mampu berbahasa Inggris dan memiliki Toefl 500,” ungkap Najmul Akhyar.

Dalam perspektif kedaerahan, Najmul menilai KLU memerlukan master-master atau doktor ilmuan yang variatif, tidak hanya sektor pariwisata yang menjadi sektor andalan Pemda tetapi juga pertanian, petenakan, hingga keilmuan lainnya.

Lantas bagaimana dengan upaya rekrutmen mereka yang berminat mengakses beasiswa

ini? Najmul menjelaskan, Pemda akan bergerak cepat menangkap peluang tersebut, antara lain dengan membentuk laboratorium bahasa bagi kepentingan kursus calon peserta. Dalam proses rekrutmen sendiri, Bappeda bersama Dikbudpora KLU akan ditunjuk untuk membuat ruang bagi proses pendaftaran peserta. Jika sudah terhimpun, langkah awal perolehan TOEFL akan dikerjasamakan dengan lembaga yang ada - misalnya di Unram.

“Tidak hanya beasiswa sekolah umum, beasiswa sekolah madrasah juga disiapkan, syaratnya sama, untuk bahasa Arab harus memenuhi TOAFL Bahasa Arab.

Kalau lulus, nanti kuliahnya di UIN Syarif Hidayatullah,” pungkasnya.

Sementara, Direktur LPDP Mokhamad Mahdum, mengaku Pemda KLU merupakan pemerintah kedua yang melakukan penanda tanganan MoU dengan LPDP setelah Pemerintah Kabupaten Bantaeng Provinsi Sulawesi Selatan. Sikap proaktif Buoati KLU patut mendapat apresiasi karena peduli dengan kondisi sumber daya manusianya.

“Untuk Indonesia, 2016 ini kita punya kuota 5 ribu Beasiswa, sedangkan untuk daerah tertinggal kuota kita 1.500 beasiswa afirmasi, masyarakat berprestasi tapi tidak mampu.

Dengan predikat bahwa KLU sebagai daerah tertinggal, terluar dan terpencil, beasiswa ini akan sangat membantu,” ungkap Mahdum.

Akses terhadap beasiswa jni dijelaskan, bisa ditempuh melalui dua skim yakni skim reguler dan skim afirmasi. (ari)

SUARA NTB Selasa, 8 Maret 2016

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 5

RKPD Loteng 2017 Diduga ”Copy Paste” Tagih Komitmen Bangun Sarana Dasar PLT Bupati Lobar, H. Fauzan Khalid, S.Ag, M.Si mendorong PT. Tekuk Mekaki untuk segera membangun kawasan Mekaki yang telah lama mangkrak. Sesuai rencana, PT Teluk Mekaki akan mulai membangun bulan April mendatang. Namun investor terkait masih terkendala sarana dasar, seperti listrik, air dan jalan. Untuk mengatasi masalah sarana dasar ini, Plt Bupati pun menagih komitmen Pemprov untuk segera membangun sarana dasar di wilayah selatan, Sekotong.

“PT Teluk Mekaki berencana memulai membangun bulan April, tapi kendalanya sarana dasar, listrik air dan jalan.

Karena itu, kami mau nagih komitmen pemprov untuk membangun sarana dasar di kawasan itu,” kata Plt Bupati di hadapan Kepala Bappeda NTB, H. Chaerul Mahsul yang hadir di pembukaan Musrenbang di Senggigi, Senin kemarin.

Dikatakan, pemda mendorong untuk segera pembangunan fisik berupa hotel sesuai komitmen pihak PT Memaki ke Pemda. Ia mengaku, sudah empat kali bertemu dengan pihak terkait. Ia mengaku sangat bersemangat membantu memudahkan investor karena ada keseriusannya. Selain itu mereka mengarahkan pengembangan kawasan wisata Mekaki menjadi eco tourism. “Janjinya kalau lancar, bulan April akan mulai membangun,” ujarnya.

Dijelaskan, jika menunggu listrik, air dan jalan ada maka akan lama prosesnya. Karena itu ia meminta agar paralel saja, sembari memulai membangun namun pemda bertahap memnuhi sarana dasar tersebut. Untuk memenuhi sarana dasar tersebut, ia meminta Kepala Bappeda NTB untuk segera mereasliasikan pembangunan sarana dasar di kawasan itu.

“Menyangkut wilayah selatan banyak yang datang dan jawaban kita selalu bingung, karena menunggu sarana dasar, investor ini meminta tiga yakni listrik, jalan dan air,” katanya.

Ia mengaku bingung menjawab setiap investor yang datang berinvestasi di kawasan itu. Ketika mereka menanyakan kapan dibangun, pemda bingung menjawabnya kapan pasti dibangun. Padahal kalau ada kepastian itu, investor terkait akan berjanji segera membangun. Termasuk adanya rencana Pelindo III Lembar membangun pelabuhan kapal pesiar. Pihak terkait telah memasukkan izin untuk memulai pembangunan bulan April ini.

Ia menambahkan, hal ini menjadi dorongan bagi Pemda untuk lebih bersemangat menyediakan infrastruktur dasar di daerah.

Ia menambahkan, bahkan di Gili Nanggu Sekotong sudah selesai Amdalnya,namun permaslahannya investor ragu membangun karena persoalan listrik dan infrastruktur jalan serta air yang minim. (her)

H. Fauzan Khalid (Suara NTB/dok)

Pembuangan Limbah Puskesmas dan Klinik Diduga Tak Penuhi Standar Giri Menang (Suara NTB) Pembuangan limbah medis klinik kesehatan dan puskesmas di Lombok Barat diduga tak sesuai standar. Karena itu BLH Lobar menyurati pihak terkait supaya membuang limbah sesuai standar. Pihak pengelola klinik dan puskesmas diminta untuk bekerjasama dengan pihak ketiga untuk mengelola limbah medis tersebut. Pihak BLH sendiri akan rutin turun mengecek pengelolaan limbah di masing-masing puskesmas dan klinik yang ada di Lobar.

“Kami akan telusuri pembuangan limbah medis yang ada di klinik dan puskesmas, karena diduga ada yang tak sesuai standar,” kata Kepala BLH Lobar, H. L. Edi Sadikin kepada wartawan, Senin (7/3) kemarin.

Dikatakan, pengelolaan IPAL limbah klinik di Lobar perlu dicek untuk mengetahui kepatuhannya terhadap standar pengelolaan limbah medis. Pihaknya sendiri sejauh ini terus melakukan pemantauan. Di Lobar, terdapat sejumlah klinik skala besar yang melayani pasien dalam jumlah besar.

Seperti di Gerung, Narmada dan beberapa tempat lain. Pun demikian dengan puskesmas, pihaknya sejauh ini mengingatkan pihak puskesmas agar melakukan pengelolaan limbah medis sesuai ketentuan.

Ia mengaku sudah bersurat ke puskesmas untuk menekankan agar pengelolaan limbah lebih bagus. Sejauh ini pembuangan limbah puskmesmas menggunakan sistem manual dengan cara membakar limbah. Hal ini jelasnya kurang aman, karena menimbulkan polusi dan dampak bagi lingkungan. “Kami pernah ingatkan pihak puskesmas agar mengelola limbah mengacu standar, itu ada standarnya,” tukasnya.

Untuk menjamin pengelolaan limbah lebih aman, ia menyarankan agar pengelolaan limbah puskesmas sebaiknya dipihakketigakan. Hal ini agar pengelolaan limbah jelas dan terarah.

Nantinya pengangkutan limbah diserahkan ke porter (perusahaan pengangkut limbah) khusus untuk pengangkutan limbah B3.

Pihaknya juga akan berkoordiansi dengan puhak RSUD Gerung untuk memastikan pengeolaan limbah medis di rumah sakit tersebut juga sesuai standar yang berlaku. “Kalau pengelolaan di rumah sakit sudah lumayan namun kalau puskesmas itu yang belum maksimal,” imbuhnya. (her)

Praya (Suara NTB) Ketua DPRD Kabupaten Lombok Tengah (Loteng), H. Achmad Puaddi FT, SE, mengingatkan kepada seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di daerah ini supaya lebih kreatif dan inovatif lagi, dalam menyusun dan merencanakan program kerja pembangunan. Tidak kemudian hanya mengusulkan program dan kegiatan yang itu-itu saja. Yang dampaknya tidak begitu dirasakan oleh masyarakat.

Kritikan tersebut disampaikan Achmad Puaddi, saat berbicara dalam Musrenbang tingkat kabupaten di D’Praya Hotel, Senin (7/3) kemarin. Dikatakanya, dari tahun ke tahun program kerja yang diusulkan oleh SKPD lingkup Pemkab Loteng yang tertuang dalam Rencana Kegiatan Pembangunan Daerah (RKPD), hanya itu-itu saja. Padahal jika dilihat dari dampak dan manfaatnya program tersebut bagi masyarakat tidak begitu dirasakan.

“Sama halnya dengan

RKPD yang diusulkan untuk tahun 2017 ini, sepertinya copy paste,” ujarnya. Bagaimana tidak, program yang diusulkan hampir tidak jauh beda dengan program kerja yang diusulkan pada tahun sebelumnya.

Sejauh ini pihaknya belum melihat ada program kerja yang benar-benar mengimplementasikan visi dan misi kepala daerah yang diajukan oleh SKPD lingkup Pemkab Loteng. Kebanyakan hanya program yang bersifat rutinitas semata. Jauh dari kesan kreatif dan inovatif.

Sehingga wajar jika kemudian, dampak program tersebut belum bisa dirasakan secara maksimal oleh masyarakat.

Padahal masyarakat membutuhkan program pembangunan yang benar-benar menyasar pada kebutuhan masyarakat itu sendiri. “Kita belum melihat ada program yang benar-benar mengarah pada pencapaian visi misi kepala daerah dan masih terkesan kurang fokus pada sasaranya,” tambah Puaddi.

Ia mencontohkan, program

merupakan salah satu bentuk perang baru yang dilancarkan oleh pihak tertentu. Dengan tujuan untuk memecah belah masyarakat. Tidak terkecuali kalangan generasi mudanya.

Karena bentuknya yang tidak nyata, maka proxy war menjadi sulit terdeteksi.

Ia mencontohnya, kisruh di tubuh KNPI Loteng dengan munculnya organsasi yang mirip KNPI menjadi indikasi kuat kalau sudah ada upaya memecah belah pemuda didaerah ini. Sehingga terkesan pemuda didaerah ini sudah tidak solid dan kompak lagi.

“Muncul konflik di tubuh organisasi kepemudaan seper-

pun mengaku pihaknya tidak takut disalahkan. Hanya karena mencoret program yang diajukan oleh SKPD. Jika ternyata program tersebut tidak berpihak kepada kepentingan dan kebutuhan masyarakat luas. Karena sebagai representasi dari masyarakat Loteng, Dewan berkewajiban untuk memberikan program pembangunan yang terbaik bagi masyarakat didaerah ini.

“Dewan selama ini selalu disalahkan mencoret program yang diusulkan oleh SKPD. Padahal Dewan mencoret program tersebut, demi kepentingan masyarakat luas,” tegasnya. Justru salah jika kemudian Dewan membiarkan ada program asal-asal lolos begitu saja. Apalagi program tersebut tidak berpihak kepada kepentingan masyarakat luas. (kir)

Bawa 5.037 Ton Cangkang Sawit

Kapal Tongkang Kembali Bersandar di Labuhan Haji Selong (Suara NTB) Kapal tongkang dari Mamuju Sulawesi Barat membuat cangkang sawit sebanyak 5.037 ton kembali bersandar di Dermaga Labuhan Haji. Kapal mulai bersandar pada Jumat lalu dan langsung bongkar muat.

Kepala Unit Penyelenggara Pelabuhan Labuhan Haji, Hasibullah, SIP kepada Suara NTB, Senin kemarin menjelaskan, kapal tongkang ini berukuran cukup besar.

Memiliki draf 4,5 meter. Saat proses sandar, butuh waktu karena faktor tingkat kedalaman kolam labuh. Proses sandar menunggu air pasang sempurna sehingga bisa bersandar dengan baik.

Kapal tongkang ini dijadwalkan bisa bersandar pada Senin 29 Februari lalu, namun alasan cuaca di dalam perjalanan membuat kedatangan di Dermaga Labuhan Haji terpaksa mundur. Proses sandar Kapal Tongkang di Dermaga Labuhan Haji ini berjalan normal.

Kedatangan Kapal Tongkang membawa cangkang sawit untuk kebutuhan omprongan tembakau itu di Dermaga Labuhan Haji ini menambah catatan jumlah kapal yang bersandar. Selama tahun 2016, sudah dua unit kapal yang bersandar. “Sebelumnya adalah kapal nelayan,” tuturnya.

Dalam waktu dekat, kapal tongkang pembawa Cangkang Sawit dijadwalkan akan kembali bernsandar di Dermaga Labuhan Haji. Hasibullah mengutarakan, sebenarnya cukup banyak kapal yang antri ingin bersandar di Dermaga Labuhan Haji. Kendala terbesarnya adalah masih dangkalnya kolam labuh dermaga. “Jadi bukan ditolak, tapi sejumlah perusahaan dipending kedatangan kapal-

(Suara NTB/rus)

SANDAR - Kapal Tongkang pembawa cangkang sawit yang kembali bersandar di dermaga Labuhan Haji, Senin kemarin. nya,” paparnya.

Disebut perusahaan yang terpaksa menunda kedatangan kapal adalah, kapal pengangkut LPG. Pihak perusahaan sudah menyampaikan ketertarikan untuk mengangkut LPG. Lainnya, ada kapal pengangkut pupuk bersubsidi dari PT Pupuk Kalimantan Timur (PKT). Ada juga rencana dari PT Semen Gresik siap sandarkan kapal pengangkut semen.

Kapal-kapal dari PT Pelni juga sudah siap dijadwalkan bersandar di Dermaga Labuhan Haji. “Kita sudah bangun komunikasi dengan Pelni yang siap membawa kapal pembawa sembako,” terangnya.

Catatan UPP Labuhan Haji, selama tahun 2015 dicatat sudah 9 kapal yang bersandar. Tahun 2014 terdapat sebanyak 6 kapal. Meski kolam labuh belum ideal, tapi sudah cukup banyak kapal yang mengggunakan Dermaga Labuhan Haji sebagai tempat bersandar.

Kalau sudah dilakukan pengerukan, diyakini akan makin banyak kapal yang bisa bersandar. Menyambut rencana pengerukan kolam labuh menjadi 8,3 meter, Kepala UPP Labuhan Haji ini mengaku bersemangat. Karena, selain kapal-kapal besar, sejumlah perusahaan juga siap menyandarkan kapal pesiarnya di Dermaga Labuhan Haji.

Loteng Siap Pertahankan Status Bebas Polio Praya (Suara NTB) Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) tercatat sebagai salah satu daerah yang telah dinyatakan bebas polio. Hal itu terbukti dengan tidak adanya kasus polio yang ditemukan di daerah ini sejak dua puluh tahun yang lalu. Pemkab Loteng pun menegaskan, siap mempertahankan status tersebut di masa-masa yang akan datang.

Hal tersebut disampaikan Wabup Loteng, L. Pathul Bahri, SP, saat apel siaga Pekan Imunisasi Nasional (PIN) Polio di halaman kantor Bupati Loteng, Senin (7/3) kemarin. PIN Polio sendiri, katanya, merupakan salah satu komitmen pemerintah dalam rangka memberikan jaminan kesehatan bagi anak-anak didaerah ini.

Sekaligus bagian dari upaya mensukseskan gerakan

menuju dunia bebas polio. “Sehingga sukses pelaksaan PIN polio didaerah ini menjadi satu keharusan. Bukan hanya untuk mempertahankan status Loteng sebagai daerah bebas polio. Tetapi lebih luas lagi, demi mewujudkan Indonesia dan dunia bebas polio,” ungkapnya.

Sebelumnya, Kepala Dinas Kesehatan (Dikes) Loteng, dr.

Nurhandini Eka Dewi, Sp.A., menjelaskan, PIN polio tahun ini akan dilaksanakan selama sepekan. Mulai tanggal 8 sampai 15 Maret. Dengan jumlah sasaran sebanyak 95.000 anak seluruh Loteng. Dengan fokus sasaran pada anak usia 0 sampai 59 bulan (5 tahun).

Dikes Loteng sendiri pada PIN polio tahun ini menyiapkan sekitar 1.600 pos pelayanan.

Dan, tidak hanya terpaku pada posyandu saja. Tempat-tempat umum juga banyak yang dijadi-

kan pos PIN polio. “Kita upayakan pos PIN polio sedekat mungkin dengan masyarakat. Sehingga bisa diakses dengan mudah,” terangnya.

Guna mensukseskan program tersebut, pemerintah daerah melibatkan seluruh petugas kesehatan yang ada.

Termasuk kader-kader PKK. Mulai dari tingkat desa hingga kabupaten. Hingga jajaran TNI-Polri dan pihak-pihak terkait lainnya. Dengan begitu diharapkan, program tersebut bisa benar-benar sukses.

Dengan kata lain, tidak ada satupun anak usia 0 sampai 59 bulan didaerah ini yang tidak terlayani pada PIN polio tahun ini. “Jadi semua anak yang berusia hingga 5 tahun harus terlayani imunisasi polio tanpa terkecuali.

Dan, peran para orang tua sangat kita harapkan dalam hal ini,” pungkas Eka. (kir)

”Proxy War” Ancam Kekompakan Generasi Muda Praya (Suara NTB) Ancaman proxy war di NTB khususnya Kabupaten Lombok Tengah (Loteng), diakui kian nyata. Bahkan, saat ini sudah mulai mengancam kalangan generasi muda. Untuk itu, kalangan generasi muda didaerah ini diingatkan supaya tetap solid dan kompak.

Guna mengantisipasi dampak buruk dari proxy war tersebut.

“Sekarang proxy war sudah mulai masuk dan mengancam kalangan generasi muda di daerah ini,” ungkap Ketua DPD KNPI Loteng, M. Samsul Qomar, kepada Suara NTB, Senin (7/3) kemarin.

Dikatakannya, proxy war

pengentasan kemiskinan. Belum ada program yang benarbenar menyentuh pada akar persoalan kemiskinan itu sendiri.

Akibatnya, upaya pengentasan kemiskinan berjalan lamban.

Padahal kalau program yang mengarah pada pengentasan kemiskinan benar-benar menyentuh pada akar persoalannya, maka pengentasan kemiskinan didaerah ini akan lebih cepat.

Sehingga tidak mengherankan banyak program-program yang diajukan oleh SKPD dicoret saat dibahas bersama Dewan. “Jadi Dewan mencoret program yang diusulkan oleh SKPD, bukan karena Dewan ini cari-cari peluang program.

Tetapi lebih kepada kepentingan masyarakat. Karena program yang diusulkan itu-itu saja,” terangnya.

Politisi Partai Golkar ini

ti KNPI seperti sekarang ini, merupakan indikasi kalau proxy war sudah masuk dan mengancam generasi muda didaerah ini,” timpalnya. Tujuannya pun jelas, bagaimana supaya pemuda didaerah ini terlibat konflik antar sesamanya. Ujung-ujungan pemuda menjadi lemah. Padahal pemuda seharusnya bersatu untuk bisa bersama-sama membentuk kekuatan yang besar untuk bisa mendukung suksesnya pembangunan didaerah ini.

Sehingga menjadi sangat penting untuk bagaimana semua pemuda di daerah ini tetap bersama. Supaya tidak

terperangkap dalam proxy war. “Sebagai generasi muda kita harus tetap bersatu dan bersama, melawan pengaruh buruh proxy war yang kini mengancam generasi muda di daerah ini,” tegasnya.

Pun terhadap kisruh kepengurusan di tubuh KNPI Loteng, Ketua Komisi I DPRD Loteng ini menegaskan, bukan jadi persoalan. Terpenting KNPI Loteng tetap solid. Pihaknya pun akan tetap berkarya demi kemajuan daerah ini.

Kalaupun ada organisasi lain yang muncul, itu harus dipandang sebagai satu hal positif. Bahwa pemuda didaerah ini punya gairah yang besar untuk

ikut berperan dalam mensukseskan pembangunan. Tidak lantas larut dalam perselisihan yang justru bisa melemahkan pemuda itu sendiri.

“Bukan persoalan ada organisasi lain yang muncul.

Yang paling penting bagaimana pemuda tetap bersatu.

Tidak kemudian saling mengganggu satu dengan yang lain,”ujarnya. Karena pada hakekatnya, persoalan beda organisasi adalah pilihan. Terpenting sekarang, bagaimana pemuda didaerah ini bisa mengambil peran. Dalam mendukung sukses dan lancarnya pembangunan didaerah ini. (kir)

Labuhan Haji secara historis sudah sangat terkenal.

Ada sejarah tempat berlabuhnya para jemaah haji. Kejayaan Labuhan Haji ingin dikembalikan. Kehadiran Pelabuhan Labuhan Haji bisa mengangkat kembali Labuhan Haji.

Diketahui di Pulau Sumbawa, ada sejumlah pelabuhan.

Pelabuhan Badas, Benete dan lainnya. Pemkab Lotim katanya bisa menjalin kerjasama dengan pemerintah di kabupaten Sumbawa untuk memanfaatkan dermaga Labuhan Haji. “Dermaga Labuhan Haji bisa jadi Penghubung transfortasi,” sarannya.

Kedatangan Kapal Tongkang pembawa cangkang

sawit memberikan dampak besar bagi masyarakat sekitar. Para sopir dam truk langsung mendapatkan dampak positifnya. Senin kemarin, terlihat puluhan sopir dam truk mendapat manfaat langsung mengangkut cangkang sawit.

Sopir Dam bernama Amaq Son dan Wardi dari Tanjung berharap aktivitas bersandar kapal tiap hari terjadi di Dermaga Labuhan Haji. Diakui kendala terbesarnya adalah kolam labuh yang masih dangkal. Sehingga diharap, pemerintah daerah segera melakukan pengerukan. “Ini kan bisa menjadi lapangan kerja baru buat kita,” ucap Wardi menambahkan. (rus)

Suhaili-Pathul Fokus Tiga R Praya (Suara NTB) Peningkatan kualitas infrastrutur jalan dan irigasi dipastikan tetap akan menjadi komitmen besar bagi pasangan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah (Loteng), H.M. Suhaili, FT – L. Pathul Bahri, SP., untuk diwujudkan pada masa kepemimpinan lima tahun kedepan. Guna mendorong peningkatan ekonomi dan taraf hidup masyarakat di daerah ini.

Demikian ditegaskan Wabup Loteng, L. Pathul Bahri, saat membuka kegiatan Musrenbang tingkat kabupaten di D’Praya Hotel, Senin (7/3).

“Pada periode pemerintahan sebelumnya, Pemkab Loteng mengusung jargon 2R (rurung/jalan dan reban/ irigasi), sebagai komitmen besarnya.

Dan, pada periode kali ini, jargon tersebut akan kita perkuat lagi, untuk mewujudkan R yang ketiga yakni rezeki. Sehingga fokus kita menjadi 3R,” tandasnya.

Diakuinya, untuk mewujudkan harapan tersebut bukan pekerjaan mudah. Banyak tantangan yang menghadang. Belum lagi harapan yang diletakkan masyarakat begitu banyak. Namun dengan kerja kerja dan kemauan yang kuat, pihaknya optimis berbagai tantangan akan bisa dilalui. Sehingga apa yang menjadi harapan masyarakat bisa dipenuhi.

Untuk bisa menjawab semua persoalan tersebut, dibutuhkan satu perencanaan program pembangunan yang benar-benar matang. Disinilah kemudian pentingnya Musrenbang. Sebagai wahana untuk menyusun program pem-

bangunan yang sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan masyarakat.

“Musrenbang tingkat kabupaten tahun ini kita harapkan bisa menjadi batu pijakan pertama dari seluruh visi dan misi serta komitmen pengabdian selama lima tahun kedepan,” terangnya.

Menurutnya, berhasil tidaknya jalanya pembangunan sangat ditentukan oleh proses perencanaan itu sendiri. Sehingga dalam menyusun program, harusnya transparan dan akuntabel. Sehingga bisa menghasilkan perencanaan pembangunan yang benar-benar berkualitas. Yang bisa menjadi tolak ukur kinerja pemerintah daerah kedepannya.

Sebaliknya, perencanaan yang tidak berkualitas, tidak akuntabel dan tidak transparan secara umum akan mencuatkan citra negatif terhadap kualitas pelayanan aparatur pemerintah daerah. “Disinilah strategisnya pelaksanaan Musrenbang yang berkualitas tersebut,” tegasnya.

Untuk itu, diharapkan semua pihak yang terlibat dalam proses Musrenbang benar-benar fokus. Untuk bisa menghasilkan program pembangunan yang terbaik bagi masyarakat. Agar dampak dan manfaatnya bisa dirasakan seoptimal mungkin oleh masyarakat didaerah ini.

“Musrenbang ini harus menjadi forum yang bisa mempertemukan dan menyatukan visi misi kita semua. Dalam rangka mengangkat derajat kesejahteraan masyarakat Loteng,” pungkas politisi asal Partai Gerindra ini. (kir)

SUARA NTB Selasa, 8 Maret 2016

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 6

12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345

Kerjasama Program Kurikulum Dinas Diknas Sumbawa dengan Harian Suara NTB

Ratusan Siswa Bersaing di OSN SMP Tingkat Kabupaten Sumbawa Besar (Suara NTB) Setelah tingkat SD, kini 171 siswa perwakilan sub rayon bersaing dalam Olimpiade Sains Nasional (OSN) SMP tingkat Kabupaten. Berusaha menjadi yang terbaik agar bisa mewakili Sumbawa ke tingkat Provinsi dan diharapkan tembus ke OSN nasional.

Pelaksanaan seleksi tingkat Kabupaten, telah sukses digelar Sabtu lalu, di SMP Negeri 1 Sumbawa. Rinciannya, diikuti 171 siswa terbaik perwakilan 51 SMP, 20 MTs di Sumbawa. Mereka terdiri dari 57 peserta dalam mata pelajaran IPA, 57 peserta Matematika dan 57 peserta dalam mata pelajaran IPS. Peserta terbagi dalam sembilan ruangan.

Kadis Diknas Kabupaten Sumbawa, Sudirman Malik, S.Pd mengatakan, peserta merupakan perwakilan dari masingmasing sub rayon. Setiap sub rayon mengirim masing masingmasing tiga orang per mata pelajaran (Mapel). Jadi, ada sembilan orang perwakilan setiap

sub rayon. Mereka berkompetisi menjadi wakil Sumbawaa di ajang OSN Provinsi yang rencana digelar 9 April 2016 mendatang. “Bisa lebih dari tiga perwakilan per kabupaten, kalau ada peserta yang berhasil masuk passing grade,” sebutnya.

Sebelum diberangkatkan, siswa terbaik Sumbawa itu akan diberikan pembinaan. Pembinaan diberikan oleh tim kabupaten, segera setelah hasil OSN diumumkan. Diharapkan peserta yang lolos nantinya dapat mengharumkan nama Sumbawa di Provinsi, hingga mewakili NTB ke ajang OSN tingkat Nasional. Kualitas belajar harus ditingkatkan agar berkesempatan mewakili Sumbawa pada OSN tahun berikutnya.

Menurut Kadis, keikutsertaan siswa dalam OSN ini sekaligus menjadi kebanggaan daerah. Apalagi OSN merupakan kegiatan nasional bergengsi yang dilakukan secara berjenjang. Sekaligus menunjukkan mutu dan kualitas pendidikan di daerah ini.

(Suara NTB/ist)

ASN di Sumbawa Tak Perlu Terbebani Isu Mutasi Sumbawa Besar (Suara NTB) Wakil Bupati Sumbawa, Drs. H. Mahmud Abdullah, meminta kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Sumbawa untuk bekerja sebaik – baiknya sesuai tupoksi masing – masing. Jangan terbebani dengan isu mutasi yang belakangan ini merebak. ‘’Kalaupun ada mutasi, kami pimpinan daerah akan melakukannya sesuai aturan yang berlaku,” tutur Haji Mo, panggilan akrabnya, dalam sambutannya ketika membuka Diklat Prajabatan CPNS Golongan I, II, dan III yang diangkat dari tenaga honorer kategori 2 lingkup Pemkab Sumbawa, Senin (7/3).

H. Mo menyampaikan, sebagai unsur utama sumberdaya aparatur negara, ASN mempunyai peranan dalam menentukan keberhasilan penyelenggara pemerintahan dan pembangunan. Aparatur yang mempunyai kompetensi yang baik, yang ditandai dengan sikap dan perilakunya yang setia dan taat kepada negara, bermoral dan bermental baik, profesional serta mampu menjadi perekat persatuan dan kesatuan bangsa. Untuk itu, ASN diharapkan mampu mengantisipasi dan mengakomodasi perkembangan melalui peningkatan kualitas kinerja dan profesionalitasnya dalam melaksanakan pelayanan publik. Salah satu dari lima instruksi yang pertama kali disampaikan Wabup Sumbawa adalah peningkatan kualitas pelayanan publik.

Untuk itu diminta kepada para peserta Diklat Parajabatan agar setelah selesai mengikuti diklat untuk segera melaksanakan instruksi tersebut selaku abdi negara dan abdi masyarakat, dengan memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat Sumbawa sesuai tugas dan fungsinya masing-masing.

Dalam laporannya, Kepala BKPP Kabupaten Sumbawa, Drs. H. Hasan Basri menyebutkan, seluruh peserta diklat prajabatan adalah CPNS yang diangkat dari tenaga honorer K2 berstatus sebagai CPNS yang dinyatakan dengan SK pengangkatan sebagai CPNS. Jumlah peserta sebanyak 541 orang dengan rincian, 215 orang laki – laki dan 326 orang perempuan. Golongan I sebanyak sembilan orang, golongan 2 480 orang, golongan III 52 orang dengan formasi tenaga guru 434 orang, tenaga administrasi 100 orang, dan tenaga kesehatan sejumlah tujuh orang. Diklat prajabatan dibagi menjadi 15 angkatan yang dilaksanakan dalam delapan tahap mulai dari 7 Maret hingga 24 Mei 2016. Tiap tahapan diklat dilaksanakan selama tujuh hari kerja atau 78 jam pelajaran yang dialokasikan untuk pembelajaran klasikal, di mana tiap kelas terdiri dari 36 orang.

Kepala BKD Provinsi NTB yang diwakili Sekretaris, Ahmad Masyuri, SH dalam sambutan singkatnya menyampaikan, apresiasi yang tinggi dalam penyelenggaraan Diklat Prajabatan di Kabupaten Sumbawa. Mengingat jumlah CPNS K2 cukup besar, sehingga pelaksanaan Prajabatan digelar di daerah masing – masing, karena biasanya kegiatan seperti ini dilakukan di provinsi. CPNS K2 diberi keringanan dengan masa prajabatan selama tujuh hari dengan efektif kerja yang hanya enam hari. Bagi pelamar jalur umum, masa prajabatan selama 31 hari. ‘’Kami dari provinsi berharap, tenaga ahli di Kabupaten Sumbawa agar dapat ditingkatkan jumlahnya, agar tidak lagi bergantung pada tim ahli dari provinsi.” ungkapnya. (arn)

(Suara NTB/arn)

BUKA OSN - Kadis Diknas Sudirman Malik, S.Pd saat membuka OSN secara resmi. Didampingi Kabid Dikdas, Awaluddin, Safari, SH dan Kasi Kurikulum, Sudarli, S.Pt., M.Si. (foto kiri), Sementara Peserta OSN SMP tengah mengisi soal.

“Manakala anak ini berhasil mewakili ke tingkat provinsi, apalagi ke nasional tak lepas dari kompetensi itu. Kita berharap Diknas dan segenap jajarannya termasuk sekolah, mampu bersinergi memacu kualitas pendidikan di daerah ini. Manakala kita lakukan

sebaik mungin, maka tak mustahil prestasi terbaik akan bisa diperoleh.

Kasi Kurikulum Dinas Diknas Sumbawa, Sudarli, S.Pt, M.Si, menambahkan, besar harapan tahun ini wakil Sumbawa yang nantinya bakal berlaga di ajang OSN Provinsi, bisa

tembus ke tingkat nasional.

Mengingat tahun 2015 lalu, tak satupun perwakilan Sumbawa yang lolos ke nasional. Bahkan Provinsi NTB pun tak ada yang masuk ke passing grade. Sehingga hanya mengirimkan tiga perwakilan yang tidak mampu berbicara banyak di tingkat nasion-

al. Makanya tahun ini pola pembinaan dibenahi dan memperbanyak pembekalan dalam memacu kualitas siswa. Update soal juga makin ditingkatkan, mengingat Provinsi lainnya di Indonesia telah mampu berlari lebih kencang. “Kita juga harus mampu berlari agar tidak

semakin tertinggal. Kita berharap ada wakil dari Sumbawa yang bisa tembus ke OSN SMP tingkat nasional tahun 2016 ini,” pungkas Sudarli seraya mengucapkan terima kasih atas dukungan pihak sekolah, guru pembina dan orang tua siswa. (arn/*)

Ratusan Kubik Kayu Diamankan dari Hutan Olat Rawa Sumbawa Besar (Suara NTB) Tim operasi gabungan (Opgab) yang terdiri dari TNI, kepolisian, Brimob, kehutanan, kejaksaan, dan unsur terkait lainnya terus melakukan operasi di kawasan hutan Olat Rawa, kecamatan Moyo Hilir, kabyupaten Sumbawa. Tak tanggung-tanggung, kayu temuan tim mencapai ratusan kubik yang diduga hasil perambahan hutan (illegal logging).

Informasinya, Minggu (6/3) tim gabungan berhasil mengangkut kayu temuan jenis jati sebanyak 27 truk atau sekitar 100 kubik lebih. Senin kemarin, Tim menyiapkan 20 truk guna mengangkut kayu temuan di kawasan hutan setempat.

Pantauan Suara NTB, Senin (7/3), terlihat truk pengangkut lengkap dengan buruh yang disewa tim gabungan, menurunkan kayu jati baik gelondongan maupun yang sudah diolah. Dalam hal ini sudah 11 truk kayu yang sudah diangkut. Sehingga sampai saat ini, tercatat sekitar 38 truk kayu temuan yang sudah diangkut tim. Tidak menutup kemungkinan akan bertambah lagi jumlah kayu hasil illegal logging tersebut.

Mengingat tim juga tengah dalam proses pengangkutan kayu lainnya.

Dandim 1607 Sumbawa, Letkol Inf. Agus Supriyanto menyampaikan perambahan hutan di Sumbawa sudah sampai ke tahap memprihatinkan. Hal ini dibuktikan dari hasil temuan Tim Opgab yang sudah mencapai ratusan kubik. Ia bangga dengan hasil kerja tim sekaligus prihatin dengan maraknya ilegal logging. “Saya bangga dengan hasil kerja tim, di sisi lain prihatin dengan maraknya perambahan hutan di Sumbawa,” imbuhnya.

Disebutkannya, tim opgab tidak akan

(Suara NTB/ind)

DIAMANKAN - Ratusan batang kayu jati gelondongan dan olahan saat diturunkan di Makodim 1607 Sumbawa, Senin (7/3). Kayu-kayu ini diduga hasil perambahan hutan di kawasan Olat Rawa. pernah berhenti melakukan operasi selama masih ada perambahan hutan di Sumbawa. Bahkan tim di lapangan diminta untuk tidak menyerah dalam memberantas perambahan hutan.

“Kalau illegal logging ini masih tetap

terjadi, hutan di Sumbawa akan gundul.

Tentunya kita semua masyarakat Sumbawa yang rugi,” imbuhnya.

Makanya, semua instansi terkait sudah mengambil sikap sesuai jalur atau aturan yang berlaku dalam hal

memberantas illegal logging. Hal ini sudah menjadi kesepakatan bersama.

“Meskipun tim kewalahan, tetapi tetap semangat dalam memberantas illegal logging di Sumbawa,” tukas Dandim. (ind)

KSB Siapkan Program Baju Seragam Gratis bagi Siswa Taliwang (Suara NTB)Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga (Dikbudpora) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) mulai menyiapkan pelaksanaan program baju gratis yang akan direalisasi mulai tahun ajaran 2016/2017 mendatang.

Kepala Dinas Dikbudpora KSB, Drs. Mukhlis mengatakan, salah satu persiapan yang sedang dijalankan saat ini adalah menyusun draf peraturan bupati (Perbup) yang akan dijadikan payung hukum pelaksanaan program. “Perbup-nya yang sedang kita buat sekarang,” jelasnya kepada media ini.

Selain regulasi, Dinas Dikbudpora juga telah menghitung estimasi jumlah pelajar yang akan disasar dari program baju

gratis ini. Berdasarkan estimasi sementara jumlah siswa calon penerima baju gratis ini mencapai 10.040 siswa mulai dari tingkat sekolah Taman Kanak Kanak (TK), SD, SMP hingga SMA/sederajat.

Dengan jumlah siswa sebanyak itu, Mukhlis menjelaskan, anggaran yang dibutuhkan untuk melaksanakan program diperkirakan mencapai sekitar Rp 7 miliar. Asumsinya masing-masing siswa memperoleh tiga setel baju seragam, seragam putih, pramuka dan baju olahraga. “Kalau untuk TK nanti menyesuaikan. Yang jelas sementara ini, untuk jumlah dan anggarannya kita sudah punya estimasi,” katanya.

Untuk mematangkan persiapan program baju gratis ini, Di-

nas Dikbudpora juga tengah menggodok mekanisme pengadaannya. Mukhlis mengaku, sementara belum ada formulasi final bagaimana nantinya pro-

gram itu dilaksanakan pada tahap proses pengadaannya. Namun yang jelas sesuai arahan bupati, setiap program pemerintah ke depan diupayakan agar memaksimalkan sumberdaya lokal yang ada di masyarakat.

Karenanya berangkat dari semangat tersebut, Dinas Dikbudpora nantinya akan memberdayakan pengusaha lokal dalam memperoleh pakaian seragam sekolah yang diperkirakan mencapai puluhan ribu setel itu. “Misalnya nanti semua seragamnya dibuat oleh penjahit lokal dan mekanisme pengadaannya dilaksanakan oleh pengusaha lokal juga.

Dengan begitu program ini secara langsung memberikan efek berganda di tengah masyarakat,” tukasnya.

Mukhlis mengatakan, pemerintah akan menggunakan anggaran daerah. Ia pun memperkirakan program ini bisa dimasukkan dalam APBD Perubahan 2016, mengingat awal tahun ajaran baru akan dilaksanakan sekitar bulan Juli mendatang. “Saya kira bisa lewat anggaran perubahan, karena masih ada waktu. Jadi sementara ini tidak perlu lewat Perkada (peraturan kepala daerah, red),” pungkasnya.

Program baju seragam sekolah gratis ini menjadi salah satu program unggulan bupati dan wakil bupati (wabup) Dr. Ir. H. W. Musyafirin, MM – Fud Syaifuddin, ST. Agenda ini menjadi bagian dari janji politik keduanya saat Pilkada serentak 9 Desember 2015 lalu. (bug)

Tembok Belakang RSUD Sumbawa Rubuh Bupati Sumbawa Buka Peluang Naikkan TKD Sumbawa Besar (Suara NTB) Tembok belakang Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sumbawa, Senin (7/3), rubuh.

Hal ini sedikit mengganggu aktivitas lalu lintas wilayah setempat, mengingat tembok rubuh ke arah jalan raya.

Informasinya, tembok tersebut rubuh sekitar pukul 13.30 Wita. Peristiwa ini sempat mengundang perhatian, baik warga setempat, bahkan pengguna jalan, sebab suara yang ditimbulkan dari rubuhnya tembok dimaksud. Tak ada korban dalam kejadian ini.

Meskipun demikian reruntuhan tembok hampir menutup seluruh bagian jalan. Sehingga pengendara melewati tempat tersebut melalui pinggir jalan.

Direktur RSUD Sumbawa, Dokter Selvi yang didampingi Kasubbag Program dan PPK, Ahmad Fausi, menyebutkan, dilihat dari kondisinya, diperkirakan tembok rubuh akibat usia yang sudah lapuk.

“Kami sudah mengecek tadi.

(Suara NTB/ind)

RUBUH -Tembok halaman belakang RSUD Sumbawa yang rubuh dan menimpa jalan, Senin (7/3).

Alhamdulillah tidak ada orang yang terkena dampak runtuhnya tembok,” katanya.

Terhadap kejadian tersebut, pihaknya akan segera membersihkan reruntuhan tembok yang menimpa jalan. Supaya tidak mengganggu pengguna jalan.

Selain itu akan menutup tem-

bok menggunakan seng , untuk menghindari masuknya orangorang yang nantinya memanfaatkan kondisi tersebut. ‘’Akan ditempatkan Satpam untuk sementara di sana,” tukasnya seraya menambahkan pihaknya akan mengupayakan memperbaiki tembok. (ind)

Sumbawa Besar (Suara NTB) Bupati Sumbawa, H. M. Husni Djibril, B.Sc, Senin (7/ 3) menyatakan keyakinannya mampu melaksanakan program reformasi birokrasi.

Salah satunya mengevaluasi besaran Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) dan terbuka peluang meningkatkannya, sepanjang mampu melakukan rasionalisasi terhadap belanja yang tidak perlu.

“Selain terpesona, tentu saja para ASN semua yakin bahwa kami berdua mampu menjalankan program reformasi birokrasi. Ternyata memang benar dan tidak salah saudara-saudara sekalian memilih kami berdua. Program yang kami tawarkan bahkan ada yang sudah terealisasi sebelum kami dilantik menjadi Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa, yakni pemberian tambahan penghasilan yang kami maknai sebagai tunjangan kinerja daerah (TKD) kepada seluruh ASN

secara proporsional. Saat ini, para ASN sudah menikmati TKD yang diberikan, dan besarannya akan dievaluasi dan masih terbuka peluang untuk meningkatkan besarannya sepanjang pemerintah mampu melakukan rasionalisasi terhadap belanja-belanja yang tidak perlu,” kata H. Husni dalam amanatnya.

Program reformasi birokrasi tentu tidak hanya sebatas pada pemenuhan hak ASN selaku penggerak roda pemerintahan.

Yang lebih prioritas bagaimana menjalankan fungsi sebagai aparatur pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, melaksanakan pembangunan dan merealisasikan program-program peberdayaan masyarakat.

“Untuk mengimplementasikan komitmen ini, hari Jumat kemarin saya sudah menandatangani instruksi Bupati kepada seluruh pimpinan SKPD berisi program dan langkah-langkah

yang harus dilakukan pada tiga bulan pertama pemerintahan ini. Salah satu poin pentingnya adalah peningkatan kualitas pelayanan publik. Para pimpinan SKPD sudah kami instruksikan untuk mengimplementasikan standar pelayanan, menyusun d a n melaksanakan secara konsisten standar operasi dan prosedur pada masing-masing jenis pelayanan, mensosialisasikan visi-misi dan maklumat pelayanan setiap SKPD kep a d a masyarakat, melaksana-

kan survei kepuasan masyarakat serta mengembangkan sistem pengaduan masyarakat dan cara penangangan pengaduan. Hal itu penting kita lakukan dalam rangka mewujudkan pelayanan prima yang ditandai dengan adanya pelayanan yang cepat, pasti, ramah dan bersahabat. Kata sahabat tidak hanya menjadi jargon pemerintahan ini belaka, tetapi kata sahabat ini harus kita gunakan sebagai kata sapa standar baik kepada sesama teman kantor dan juga kepada seluruh masyarakat yang kita layani seharihari,” jelas Bupati Sumbawa. (arn)

SUARA PULAU SUMBAWA

SUARA NTB Selasa, 8 Maret 2016

Halaman 7

12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345

Kerjasama Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Dompu dengan Harian Suara NTB

Wakil Gubernur Janjikan Air Bersih di Doro Ncanga H.M Jusuf Kalla direncanakan hadir, sekaligus meresmikan pabrik gula Tambora.

Wakil Gubernur NTB bersama rombongan juga sempat meninjau lokasi yang akan dijadikan pusat acara dan pabrik gula Tambora milik PT SMS di Doro Peti Kecamatan Pekat setelah disambut Wakil Bupati Dompu, Arifuddin, SH bersama jajaran forum koordinasi pimpinan daerah (FKPD) Dompu di pelabuhan Calabai Dompu.

Wagub berjanji akan memenuhi ketersediaan air sumur dalam yang bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan wisata pendakian taman nasional gunung Tambora dan daerah pelepasan ternak Doro Ncanga sebanyak 10 titik secara bertahap. “Iya, kita upay-

diikuti oleh Wakil Gubernur NTB, H. Muh Amin, SH, M.Si, Danlanal Mataram, Kolonel Marinir Rachmad Djunaidy, Drs. H. Bambang M. Yasin bersama istri (Bupati Dompu), H. M. Husni Djibril, B.Sc bersama istri (Bupati Sumbawa), H. Dahlan M. Noer (wakil Bupati Bima), dan H. Arrahman H. Abidin (wakil Walikota Bima) bersama jajaran pemerintah di lingkup Pemerintah Provinsi dan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten/ kota se-pulau Sumbawa.

Sepanjang perjalanan ke Calabai dari pukul 08.30 wita – 12.15 wita dimanfaatkan untuk membicarakan persiapan Festival Pesona Tambora tahun 2016 yang dipusatkan di Doro Ncanga Dompu, 16 April 2016. Wakil Presiden RI,

akan. Tapi secara bertahap,” kata M. Amin menanggapi permintaan kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Dompu, Dra. Hj Sri Suzana, M.Si setelah melihat satu titik air sumur dalam hasil proyek tahun 2015.

Sumur bor dalam di padang savana hasil proyek Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Dompu ini memiliki kedalaman sekitar 70 meter dengan nilai sekitar Rp 200 juta.

Sumur bor dalam ini, airnya mengalir hingga ke WC di rumah singgah dan ditarik menggunakan diesel. “Kalau airnya sudah ada dan dibiarkan mengalir di beberapa titik, maka pakan ternak akan tumbuh dengan sendirinya,” kata H. Bambang. Namun sumur dalamnya meng-

gunakan tenaga surya atau tenaga angin, sehingga bisa keluar setiap saat.

KRI Karang Pilang 981 yang memiliki panjang 69,80 meter dan lebar 10,40 meter ini dilengkapi dengan berbagai fasilitas VVI, ruang rapat, kamar dek untuk 70 orang dan persenjataan ringan jenis AK 47, tapi yang selalu siaga sebanyak 40 orang personel. Kapal ini dikomandoi oleh Mayor Laut (P) Marta Novalianto. “Kita sekarang hanya untuk tinjau lokasi dan jelajah persiapan festival Pesona Tambora tahun 2016. Kalau untuk pengangkutan Presiden atau wakil Presiden, biasanya menggunakan jenis LPD seperti KRI Surabaya, KRI Makassar, atau KRI Suharso,” kata Mayor Laut (P) Marta Novalianto. (ula/*)

BPBD Bima Gelar Simulasi Antisipasi Bencana Bima (Suara NTB) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bima melakukan simulasi menanggulangi berbagai bencana. Hal tersebut dilakukan untuk mengantisipasi dini terjadinya bencana sekaligus memperingati hari ulang tahun ke 97 Pemadam Kebakaran (Damkar), di lapangan kantor Bupati Bima, Senin (7/3).

Kepala BPBD Kabupaten Bima, H. Sumarsono, S.H., M.H., mengatakan simulasi merupakan salah satu ikhtiar bersama untuk mengantisipasi peristiwa bencana yang sewaktuwaktu dapat terjadi.

“Simulasi merupakan sebuah proses penguatan kelembagaan untuk pencegahan dan penanggulangan terjadinya bencana,” ucapnya.

Kata dia, simulasi evakuasi dan penyelamatan warga dalam menghadapi bencana penting dilakukan dan harus menjadi perhatian semua pihak.

Menurut dia, jika suatu saat benar - benar terjadi bencana, setidaknya sudah diwaspadai dan diketahui oleh warga untuk berkumpul, dijemput dan mengungsi serta mengetahui secara menyeluruh proses evakuasi korban bencana.

“Pengetahuan tentang tanggap darurat, rekonstruksi dan rehabilitasi, sangat perlu dalam penanggulangan bencana,” katanya.

Sumarsono menjelaskan, simulasi juga merupakan implementasi dari kegiatan penyusunan rencana kontigensi, yang sewaktu waktu dapat diaktivasi menjadi Prosedur tetap (Protap) dalam menghadapi berbagai bencana, seperti erupsi gunung berapi, gempa, banjir, atau kebakaran.

Simulasi itu melibatkan berbagai unsur antara lain, BPBD, Tim SAR, Dinas Sosial, PMI, Tim Rescue, Tagana, TRC dan Pramuka. Mereka adalah tim-tim yang akan mengatasi penanggulangan bencana.

“Simulasi juga dihadiri seluruh petugas Damkar,” sebutnya.

Dia berharap, pada momen hari Damkar tersebut semua lapisan masyarakat dapat mengetahui melakukan evakuasi mengatasi atau melakukan antisipasi dalam menghadapi bencana.

“Kita berharap, masyarakat Kabupaten Bima dapat meningkatkan kewaspadaan agar dapat terhindar dari bencana.

Sebab, bencana tidak diketahui kapan dan dimana terjadinya,” harapnya. (uki)

Perekaman E-KTP

Disdukcapil Sumbawa Komunikasi ke Pusat

(Suara NTB/ula)

MENUJU 100 PERSEN - Bupati Dompu, H. Bambang M. Yasin menunjukkan angka 40 hari lagi menuju rampungnya seratus persen pengerjaan konstruksi dan operasional mesin pabrik gula di Kabupaten Dompu. Investasi pabrik gula di Dompu menjadi investasi yang akan banyak menyedot tenaga kerja lokal.

Diduga Pengeboman Ikan Marak di Teluk Bima Bima (Suara NTB) Aktivitas penangkapan ikan dengan cara menggunakan bom, diduga kerap terjadi di wilayah Teluk Bima, salah satunya di kawasan desa Punti Kecamatan Soromandi. Akibatnya, tidak hanya membuat kebisingan, tapi juga merusak ekosistem seperti kerusakan terumbu karang di wilayah setempat.

Kepala Desa Punti, Syamsudin SE, kepada Suara NTB, Senin (7/3) mengaku meski telah dilarang, penangkapan ikan dengan menggunakan bom itu sering terjadi di kawasan wilayahnya. Pihaknya terus berupaya meminimalisir kebiasaan buruk yang dilakukan warga setempat.

“Penangkapan ikan menggunakan bom di desa kami marak terjadi, yang mengganggu aktivitas nelayan,” ucapnya.

Menurut Syamsudin, penangkapan ikan dengan cara sep-

(Suara NTB/uki)

SIMULASI BENCANA - BPBD bersama lembaga lainnya sedang melakukan simulasi penanganan bencana di kantor bupati Bima, Senin (7/3).

erti itu sudah berlangsung lama.

Akibat kebiasaan buruk para oknum warga tersebut, terumbu karang yang ada di daerah itu sudah rusak akibat bom ikan.

“Tindakan seperti itu harus dihentikan. Kalau dibiarkan, tentu saja terumbu karang yang ada di Teluk Bima akan mengalami kepunahan akibat bom ikan,” katanya.

Untuk itu, Syamsudin meminta kepada pihak keamanan laut agar melakukan pengawasan secara maksimal di wilayah perairan yang menja-

di lokasi sasaran penangkapan ikan secara ilegal.

Mengatisipasi meluasnya kerusakan ekosistem di sekitar wilayahnya, Syamsudin terus melakukan penyuluhan terhadap bahaya menggunakan bom, termasuk keselamatan para nelayan dan kelestarian lingkungan laut. Serta memberikan bantuan alat tangkap kepada masyarakat.

“Laut itu harus dilestarikan, terutama terumbu karang yang menjadi tempat berkembang biaknya ikan harus dijaga dengan baik,” pungkasnya. (uki)

Polisi Diminta Segera Tetapkan Tersangka Pelaku Pengerusakan Kebun Tebu

Bima Diharap Buat Rekor Baru

Dompu (Suara NTB) Pengungkapanpelakupengerusakandanpembakarankebuntebu rakyat di Hodo 21 Februari 2016 lalu oleh aparat Kepolisian terkesan lamban. Polisi baru menetapkan seorang tersangka dan diduga bukan sebagai pelaku utama.

Anggota DPRD Dompu, Andi Bachtiar, A.Md.Par yang berasal dari daerah pemilihan Kecamatan Kempo, Manggelewa dan Pekat kepada Suara NTB, Senin (7/3) mengungkapkan, pasca kasus penyerangan dan pengerusakan kebun tebu rakyat di Hodo hingga saat ini belum ada tersangka baru yang ditetapkan Polisi sebagai pelaku utama. Justru ada kesan, polisi belum menetapkan tersangka karena belum ada kesaksian yang mengarah pada pelaku utama. Sementara sepengetahuan dirinya, para saksi ini dikurangi karena

terlalu banyak. Pengakuan beberapa saksi korban juga telah mengarah pada pelaku utama.

“Tadi malam, ada aspirasi dari petani tebu. Mereka tidak mau bicara damai sebelum pelaku-pelaku khususnya di Kempo itu ditetapkan sebagai tersangka. Karena mereka meyakini, otaknya ada di Kecamatan Kempo. Berdasarkan pengakuan dari orang yang ditahan. Sesuai yang mereka sampaikan atas kesaksian yang diberikan. Mereka sudah meyakini, sudah menyebut nama dan identitas lainnya. Lebih dari lima orang saksi menyebut orang yang sama. Apa itu belum cukup,” kata Andi Bachtiar.

Kasat Reskrim Polres Dompu, AKP Herman yang dihubungi mengatakan, penanganan kasus pengerusakan tebu rakyat di Hodo baru satu orang tersangka

ditetapkan dan yang lainnya masih didalami. Dari beberapa keterangan, aksi itu terjadi secara spontanitas dan ada juga karena dihadang di jalan oleh sesama peternak. Ini yang perlu kami dalami,” kata Herman.

Dikatakan Herman, penyelidikan kasus pengerusakan tebu rakyat juga ada rekaman video.

Hanya saja, para pelaku menggunakan cadar sehingga sulit dikenali. Keterangan saksi korban juga ada yang dikenali, tapi masih didalami peran dan keberadaannya di lokasi kejadian. “Kita perlu pembuktian,” ungkapnya.

Terkait upaya perdamaian, Herman mengatakan, pihaknya tetap mengacu pada penegakan hukum. Ketika kedua belah pihak ingin melakukan perdamaian, itu tidak terkait dengan Kepolisian dalam proses penyidikan. (ula)

Sumbawa Besar (Suara NTB) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) kabupaten Sumbawa sudah mendata jumlah masyarakat yang belum melakukan perekaman KTP-Elektronik di masing-masing kecamatan.

Namun terhadap yang sudah melakukan perekaman, pihaknya berkomunikasi ke Pusat untuk mengirim datanya.

Supaya bisa langsung dicetak.

Kepala Disdukcapil Sumbawa, Ir. H. Zulqifli, Senin (7/3) mengatakan, pihaknya sudah berkomunikasi dengan Pusat untuk mengetahui berapa yang sudah melakukan perekaman. Mengingat sebelumnya perekaman yang dilakukan kecamatan langsung dikirim datanya ke Pusat.

Harapannya data tersebut dikirim ke kabupaten, sehingga nantinya bisa langsung dicetak di kabupaten, karena sudah ada wewenang untuk melakukan pencetakan. “Kami sudah berko-

munikasi, cuma belum turun ke kita berapa jumlah sesungguhnya yang melakukan perekaman. Dari sana nantinya dikirim ke kami, sehingga kami bisa langsung mencetak,” imbuhnya.

Disebutkannya, selain itu pihaknya juga tengah mendata masyarakat yang belum melakukan perekaman. Tentunya dengan berkoordinasi dengan Camat masing-masing wilayah untuk mensosialisasikan ke masyarakat. Sehinga masyarakat bisa langsung melakukan perekaman dan pihaknya langsung mencetak E-KTP. Pihaknya sangat mengharapkan kesadaran masyarakat untuk melakukan perekaman. Supaya nantinya EKTP dapat rampung pada tahun 2017 seperti yang diharapkan.

Perekaman tidak ditarik biaya sepeserpun, sehingga tidak ada alasan lagi bagi masyarakat untuk tidak melakukan perekaman. (ind)

Australia Jajaki Investasi Listrik di Bima

Bima (Suara NTB) Investor dari Australia menjajaki investasi sektor kelistrikan panas bumi dan air bersih di wilayah Kabupaten Bima.

Investor dari negara Kangguru tersebut diterima Wakil Bupati Bima, Drs. Dahlan M. Noer di ruang kerjanya, Senin (7/3).

Dahlan kepada Suara NTB mengatakan kehadiran investor tersebut, berminat menanamkan modalnya di sektor kelistrikan tenaga uap panas bumi. Investor menilai Bima memiliki potensi yang bagus untuk melakukan pembangunan pembangkit tersebut.

Kata dia, investasi ketenagalistrikan di Bima bagian dari upaya pemerintah untuk menyediakan energi listrik di NTB. “Pembangkit listrik tenaga uap panas bumi yang ada di kabupaten Bima sangat layak untuk dikelola sebagai penambahan pembangkit listrik,” katanya.

Hal tersebut juga dalam rangka memenuhi kebutuhan seiring berkembangnya perekonomian daerah dan bertambahnya jumlah rumah tangga yang membu-

tuhkan pasokan energi listrik.

“Setidaknya pasokan listrik kedepan akan tercukupi ketika pembangkit ini dibangun,” katanya.

Dahlan menilai investor tersebut berkomitmen mewujudkan investasinya. Hal itu dibuktikan dengan upaya mencari lokasi-lokasi strategis dan tidak melanggar rencana tata ruang wilayah.

“Ada dua lokasi yang akan dijajaki dan disurvei awal, yakni di gunung Tambora dan gunung Sangiang,” terangnya.

Untuk itu, Dahlan meminta investor tersebut untuk melengkapi surat dan administrasi sehingga secepatnya diproses untuk dikeluarkan perizinan.

“Pihak investor ini juga sedang melakukan penjajakan dengan PLN cabang Bima terkait dengan kerja sama,” terangnya.

Dahlan mengaku, kehadiran investor ini merupakan sinyal, bahwa di Bima memiliki banyak potensi yang dilirik. Untuk mengembangkan potensi itu membutukan investor baik dari dalam maupun luar negeri.

“Jika potensi dapat dimanfaatkan dengan baik, Kabupaten Bima kedepan akan maju,” terangnya.

Dia berharap masyarakat dapat menerima kehadiran para investor yang ingin menanamkan modalnya, membangun Kabupaten Bima. Mengingat kehadirannya akan meningkatkan perekonomian karena lapangan pekerjaan tersedia.

“Sudah saatnya Bima membangun, tidak ada lagi pertikaian antarkampung, pengangguran karena lapangan pekerjaan sudah tersedia,” pungkasnya. (uki)

12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890

Kerjasama Bagian Humas dan Protokol Setda Bima dengan Harian Suara NTB

ASN Mitra Sejati Kepala Daerah

(Suara NTB/uki)

Dompu (Suara NTB) Masyarakat Kabupaten Dompu, Kabupaten Bima dan Kota Bima merupakan masyarakat serumpun dari suku Mbojo. Sebagai daerah yang serumpun, adat dan budayanya memiliki kesamaan satu sama lain. Rimpu sebagai pakaian khas wanita muslim suku Mbojo, pada 1 April 2015 lalu pemerintah daerah (Pemda) Dompu berhasil mencatatkan rekor Muri dengan 13.009 orang peserta pawai rimpu.

Rekor yang dicatatkan Pemerintah Kabupaten Dompu dalam pawai budaya rimpu sebagai bagian dari event Tambora Menyapa Dunia (TMD) tahun 2015 dan peringatan 200 tahun Kabupaten Dompu sedianya menjadi catatan sejarah tersendiri. Bima sebagai daerah serumpun dengan Dompu diharapkan bisa menciptakan rekor Muri untuk adat dan budaya yang lain, sehingga antara Kabupaten Dompu, Kabupaten Bima, dan Kota Bima bisa bersandingan rekornya.

“Biarlah rekor yang dicatat Dompu menjadi sesuatu yang tidak terkalahkan oleh siapapun. Masa sesama bis kota saling menyalip. Harusnya Bima itu mencari objek lain untuk memecahkan rekor. Kita nanti bersandingan. Ini rekor Dompu, Bima, dan rekor Kota Bima,” kata Bupati Dompu, Drs. H. Bambang M. Yasin pada rapat persiapan Festival Pesona Tambora tahun 2016 yang dipimpin wakil Gubernur NTB, H. Muh Amin, SH, M.Si dan dihadiri juga oleh wakil Walikota Bima, Wakil Bupati Bima, Bupati Sumbawa, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata NTB dan beberapa dinas instansi di ruang rapat KRI Karang Pilang, Sabtu (5/3).

Hal itu disampaikan Bupati Dompu karena salah satu event pada Festival Pesona Tambora tahun 2016 yang dicatat Dinas Kebudayaan dan Pariwisata NTB selaku panitia Provinsi, pada 2 April 2016 akan dilaksanakan karnaval dengan pakaian adat rimpu oleh 17.000 peserta di lapangan Merdeka Kota Bima.

“Untuk pecahkan rekor, kalau di sana (Kota Bima) bakar ikan sepanjang pantai La Hami,” kata H. Bambang mencontohkan.

Wakil Walikota Bima, H. Arrahman H. Abidin yang ikut serta dalam rapat persiapan Festival Pesona Tambora di KRI Karang Pilang 981 ini langsung memberikan klarifikasi terkait rencana karnaval wanita di Kota Bima mengenakan rimpu. Ide itu berawal dari festival Gantau tahun 2015 dan meminta kepada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata agar ada sehari setelah HUT Kota Bima setiap 10 April, wanita Bima memakai rimpu termasuk mereka yang non muslim. Yaitu antara 10 – 15 April, kebetulan saat itu ada Festival Tambora dan orang ke Bima bisa menyaksikannya.

“Jadi, bukan memecahkan rekor Muri. Biar saudara kita yang tua memcahkan rekor Muri. Kalau pun nanti ada yang pecahkan rekor, itu beda urusannya,” kata H. Arrahman. Mendengar jawaban wakil Walikota Bima, Bupati Dompu dapat memakluminya. “Berarti kita sudah sepakat (rekor MURI untuk rimpu bagi Kabupaten Dompu),” kata H. Bambang. (ula)

(Suara NTB/ula)

AIR SUMUR BOR - Wakil Gubernur NTB, H. Muh Amin, SH, M.Si bersama Bupati Dompu, Drs. H. Bambang M. Yasin didampingi Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Dompu, Dra Hj. Sri Suzana, M.Si saat memperlihatkan sumur dalam di lokasi padang savana Tambora, Sabtu (5/3).

(Suara NTB/uki)

Dompu (Suara NTB) Festival Pesona Tambora (FPT) tahun 2016 bertemakan kemaritiman, sehingga wakil Presiden RI, H. M. Jusuf Kalla yang direncanakan hadir pada puncak acara 16 April 2016 di Doro Ncanga Dompu akan menggunakan jalur laut dan mengitari teluk Saleh. KRI Karang Pilang mengawali jelajah dari pelabuhan Badas Sumbawa ke pelabuhan Calabai Dompu bersama wakil Gubernur NTB dan kepala daerah se-pulau Sumbawa.

Wakil Gubernur NTB yang meninjau rencana lokasi acara puncak FPT di Doro Ncanga menyanggupi tambahan 10 titik air sumur dalam.

Jelajah dari Labuhan Badas Sumbawa ke pelabuhan Calabai Dompu, Sabtu (5/3),

Bima (Suara NTB) Apel gabungan lingkup Pemerintah Kabupaten Bima yang dirangkaikan dengan upacara peringatan Hari Ulang Tahun

Ke-97 Pemadam Kebakaran, Senin, (7 /3) berlangsung di halaman kantor Bupati Bima.

Pada kesempatan tersebut hadir Ketua DPRD Kabupaten Bima, Murni Suciati, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FKPD) Kabupaten Bima dan para pejabat teras SKPD lingkup pemerintah Kabupaten Bima.

Selain membacakan sambutan Menteri Dalam Negeri, Bupati Hj. Indah Dhamayanti Putri juga memberikan beberapa penekanan khusus kepada seluruh jajaran SKPD. Bupati mengatakan bahwa

aparatur pemerintah sebagai ujung tombak pelayanan harus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

“Oleh sebab itu pada kesempatan yang sangat baik ini saya mengajak seluruh jajaran bekerja keras memberikan layanan kepada masyarakat,” ucapnya.

Selain mengajak untuk memberikan pelayanan terbaik, Bupati juga menggugah semangat korps Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk memahami jati dirinya. Untuk menjaga kewibawaan sebagai abdi negara dan abdi masyarakat dan memberikan pengabdian

penuh serta pelayanan terbaik.

“Saya ingatkan bahwa pada setiap apel gabungan dan mengenakan pakaian seragam Korpri, di mana tidak semua orang berhak menggunakannya.

ASN juga dihimbau untuk membantu pimpinan agar tercapai sasaran program kerja di instansi dan juga dalam kehidupan sosial kemasyarakatan.

Bupati menegaskan bahwa ASN merupakan mitra sejati kepala daerah. Oleh karena itu penting untuk saling membantu satu sama lainnya.

“Mari bekerjasama dalam lima tahun ke depan agar

menyelesaikan agenda pembangunan,” tegasnya.

Kepada jajaran aparatur, Bupati Indah berharap dapat segera berkantor di ibukota yang baru yang terletak di Desa Godo Kecamatan Woha.

“Kita berharap pembangunan kantor bupati secepatnya, agar pusat pemerintahan dapat dilakukan di wilayah Kabupaten,” harapnya.

Acara dilanjutkan dengan apel siaga bencana yang diikuti seluruh armada pemadam kebakaran, para Tagana, Tim SAR dan mitra kerja BPBD Kabupaten Bima. (uki/*)

POLHUKAM

SUARA NTB Selasa, 8 Maret 2016

Harus Dihadiri Eksekutif ABSENNYA pihak eksekutif dalam paripurna DPRD NTB, Senin (7/3) kemarin menjadi pertanyaan sebagian besar anggota DPRD NTB terhadap pimpinan dewan. Mayoritas anggota mempertanyakan alasan pimpinan dewan tidak mengundang pihak eksekutif dalam paripurna dengan agenda pembahasan raperda prakarsa legislatif itu.

Anggota DPRD NTB dari Fraksi PPP, Nurdin Ranggabarani, SH, MH menga(Suara NTB/dok) takan, dalam tata tertib dewNurdin Ranggabarani an memang secara tegas tidak disebutkan keharusan untuk mengundang pihak eksekutif dalam setiap paripurna yang digelar oleh DPRD NTB. ‘’Tetapi ini soal etika. Karena setiap paripurna itukan rapat dinyatakan terbuka untuk umum. Sehingga harus dihadiri oleh eksekutif,” ujarnya kepada wartawan di DPRD NTB. Terlebih yang akan dibahas dalam paripurna tersebut adalah raperda. Dimana raperda tersebut jika sudah disahkan menjadi perda, maka akan diundangkan oleh eksekutif dalam lembaran daerah. Oleh karena itu, ia menilai, kehadiran eksekutif mutlak dibutuhkan.

“Berbicara Perda itukan tidak bisa dipisahkan bersama eksekutif. Kita harus menerima saran dan masukan dari eksekutif juga, karena merekalah yang akan menjalankan perda itu. Untuk itu saya tegaskan keterlibatan eksekutif mutlak di sini,” ujarnya.

Untuk itu kata kandidat doktor hukum ini menilai pimpinan dewan sangat lemah dalam menerjemahkan bunyi tatib tersebut. (ndi)

Terdakwa Korupsi BOS SDN 50 Cakranegara Kembalikan Kerugian Negara Mataram (Suara NTB) Terdakwa perkara korupsi BOS SDN 50 Cakranegara, Suwarni dan Ni Nengah Suratni mengembalikan kerugian negara dalam sidang lanjutan perkara tersebut di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram. Seusai sidang, para terdakwa menyerahkan uang tersebut ke Kejari Mataram untuk dititipkan.

Humas Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Mataram, Fathur Rauzi, SH mengatakan pengembalian kerugian negara itu atas dasar keinginan pada terdakwa sendiri. “Pihak terdakwa menyesali perbuatannya,” terangnya Senin (7/3).

Ketua Majelis Hakim Wari Juniati, SH, MH, memerintahkan agar kerugian negara senilai Rp 295.163.873 dikembalikan ke kas negara. Sidang kemudian ditunda Senin (14/3) pekan depan dengan agenda pembacaan tuntutan oleh JPU. Uang dari masing-masing terdakwa Rp 147.581.936 diterima Kasi Pidus Kejari Mataram, Herya Sakti Saad, SH.

(Suara NTB/ist)

“Sudah kami terima. Percayakan pada kami teknisnya, nanti bukti setorannya akan kami serahkan kepada pihak terdakwa,” ujarnya saat ditemui di ruangannya.

Penasihat Hukum terdakwa, Edy Rahman, SH, MH seusai serah terima mengatakan, keinginan kliennya merupakan sikap kooperatif dalam rangka menjalani proses hukumnya. Pengembalian kerugian negara diharapkan dapat menjadi alasan meringankan yang akan disampaikan dalam pledoi di persidangan selanjutnya.

Mantan Kepala Sekolah SDN Model 50 Cakranegara,

(Suara NTB/ist)

PERNYATAAN DAMAI - Penandatanganan pernyataan damai dalam rangka menyudahi konflik antara warga Monjok dan Karang Taliwang yang disaksikan langsung Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh, Ketua DPRD Kota Mataram, H. Didi Sumardi, Sekda Kota Mataram, H. Lalu Makmur Said, dan pihak terkait lainnya, Senin (7/3) siang.

Monjok-Karang Taliwang Berdamai

Walikota Ajak Warga Jaga Kondusivitas Kota Mataram Mataram (Suara NTB) Setelah konflik yang terjadi dalam beberapa bulan terakhir antara warga Monjok dan Karang Taliwang, akhirnya pada Senin (7/3) siang kemarin, kedua belah pihak berdamai yang disertai dengan penandatanganan surat pernyataan perdamaian di antara kedua belah pihak yang dilaksanakan di aula Pendopo Walikota Mataram. Setelah kesepakatan damai terwujud, Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh meminta kepada semua pihak untuk bersamasama menjaga kondusivitas Kota Mataram.

“Alhamdulillah mereka telah bersepakat dengan pernyataan sikap untuk berdamai.

Kalau ada pihak-pihak yang tidak mau (berdamai), itu urusan dia. Mari kita sama-sama menjaga Kota Mataram,” terang Walikota.

Saat ini Kota Mataram dipercaya menjadi tuan rumah berbagai kegiatan berskala nasional. Untuk itulah kondusivitas daerah harus tetap terjaga baik keamanan dan ketertiban masyarakat.

“Itu yang paling pokok, utama. Masak kita di sini MTQ, ada tamu kita datang dari luar daerah seluruh Indonesia yang jumlahnya 10 ribu dan kita didengar ribut. Kita ini (tuan rumah) MTQ, apa kita ndak malu, gimana sih,” cetusnya.

Selama ini pihaknya bersama kepolisian, TNI, tim terpadu bekerja keras bersama-sama bagaimana mengatasi konflik yang terjadi di tengah masyarakat. Walikota juga sempat bertemu dengan tokoh masyarakat dari Monjok maupun Karang Taliwang. Di samping itu beberapa waktu lalu Walikota juga melaksanakan salat Jumat bersama warga.

Pemerintah disampaikan Walikota hanya memfasilitasi terciptanya perdamaian di tengah masyarakat. Termasuk juga melakukan pembinaan-pembinaan. “Itu tanggung jawab kita. Tapi kalau masyarakat sendiri tidak memberikan dukungan, bagaimana terciptanya keamanan

Klarifikasi Penerbitan IUP

Penyidik Panggil Pimpinan PT AMG Mataram (Suara NTB) Penyidik Polda NTB mengambil keterangan pimpinan PT AMG guna mengklarifikasi sewa lahan kawasan hutan dengan masyarakat pemilik IUP HKm. Dalam penyelidikan, terungkap MHR mempertemukan pihak perusahaan dengan masyarakat.

“Dia disebut mengaku investor kepada masyarakat. Kita panggil hari ini (kemarin) perusahaan diklarifikasi, apakah benar yang bersangkutan itu karyawan atau atau orang lain yang mengaku karyawan,” kata Kasubdit IV Tipiter Ditreskrimsus Polda NTB, AKBP Jon Wesly Arianto, SIK, Senin (7/3), di Mapolda NTB. Penyelidikan IUP Eksplorasi Timah Hitam di lahan seluas 4.624 ha di kawasan hutan Desa Pajo tersebut bergulir memintai keterangan sejumlah saksi, diantaranya Kadis dan mantan Kadis Diskoperindagtamben Dompu, Kabid Pertambangan pada dinas yang sama, Kepala Desa, sejumlah masyarakat pemilik IUP HKm, dan Sekda Dompu.

“Yang mengeluarkan IUP tersebut, yaitu Bupati, juga sudah kita minta klarifikasi,” terangnya. Beberapa pekan lalu, penyidik juga telah mengundang saksi pelapor perwakilan Fortani Dompu. Klarifikasi terkait sejumlah dugaan tindak pidana dalam rencana kegiatan pertambangan oleh perusahaan Tiongkok bermarkas di

Suwarni didakwa melakukan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan dana BOS yang dicairkan per-triwulan antara tahun 2011-2013. Sebagai penanggungjawab tim manajemen pengelola dana BOS, ia bersama bendaharanya, Ni Nengah Suratni, secara bersama-sama melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri.

Disebutkan, dalam penggunaan dana BOS ditemukan dugaan penyimpangan dengan berbagai modus. seperti belanja fiktif pada sejumlah item yang dilaporan pertanggungjawabannya disampaikan dengan kuitansi yang disesuaikan belakangan.

SERAHKAN – Penasehat hukum terdakwa perkara korupsi pengelolaan dana BOS 2011-2013 SDN 50 Cakranegara, Edy Rahman menyerahkan kerugian negara ke Kejari Mataram, Senin (7/3).

Selain itu, ada pula mark up harga dalam sejumlah pembelanjaan dana BOS. Beberapa item dibelanjakan tidak sesuai Juklak Juknis pengelolaan dana BOS, seperti pembangunan ruang WC

siswa dan guru. Akibat perbuatan terdakwa menyalahgunakan kewenangan sebagai pengelola dana BOS untuk menguntungkan diri sendiri, negara dirugikan Rp 295.163.873. (why)

Puluhan Balok Kayu Diamankan Polisi

Kemenlu Jemput Bola DI sejumlah daerah, Direktorat Pelindungan WNI dan BHI Kementerian Luar Negeri menyelenggarakan silaturrahmi dengan keluarga WNI yang menghadapi kasus hukum berat di Timur Tengah. Serangkaian pertemuan sebelumnya pernah dilakukan di NTB dan dilanjutkan ke Cirebon belum lama ini. Kegiatan ini dilakukan sebagai upaya “jemput bola” Kementerian Luar Negeri untuk menyampaikan kepada keluarga tentang perkembangan terbaru dari penanganan permasalahan WNI yang menghadapi kasus hukum berat di Timur Tengah, khususnya di Arab Saudi. Dengan adanya kegiatan ini, masyarakat di daerah tidak perlu harus ke Jakarta untuk mengawal kasus keluarga mereka yang menghadapi kasus hukum berat di luar negeri “Sistem hukum di Arab Saudi memang memberikan ruang bagi keluarga untuk mengambil peran dalam upaya penyelesaian kasus. Khususnya dalam kasus hukum berat seperti pembunuhan, baik WNI sebagai korban maupun dituduh sebagai pelaku. Karena itu bagi Kemenlu kerjasama dengan keluarga dan pemda adalah sebuah keniscayaan,’’ ujar Direktur Perlindungan WNI dan BHI Kemenlu Lalu Muhammad Iqbal, kepada Suara NTB via WhatsApp , Senin (3/7).

Jemput bola oleh Kemenlu ini memberikan kejelasan kepada keluarga perihal status dan perkembangan penanganan kasus, meskipun selama ini Kemenlu juga selalu menyampaikan secara resmi perkembangan kasus tersebut melalui Pemda maupun langsung kepada keluarga.

Selain diberikan kesempatan konsultasi “one on one” dengan case officer yang menangani kasus keluarganya di Kemenlu, setiap keluarga dan pendamping dari Pemda masing-masing juga diberikan kesempatan melakukan video conference dengan Tim Perlindungan WNI di sejumlah KBRI. diantaranya KBRI Riyadh dan KJRI Jeddah, KBRI Doha, KBRI Abu Dhabi, serta KJRI Dubai. Dalam video conference tersebut pihaknya mIenyampaikan rencana lebih lanjut penanganan kasus dan sekaligus menyampaikan pesan pribadi dari WNI kepada keluarga yang disampaikan kepada staf Perwakilan yang berkunjung ke penjara. “Sebaliknya keluarga mendapatkan kesempatan menyampaikan pesan kepada WNI tersebut,” ujar pejabat Kemenlu asal Lombok Tengah Lalu Muhammad Iqbal ini.(ars)

Halaman 8

Jakarta Utara itu.

Diantaranya dugaan penambangan ilegal, dugaan pemalsuan dokumen dalam penerbitan; dugaan tumpang tindih IUP Eksplorasi denga IUP HKm; serta penyalahgunaan wewenang kepala daerah dalam penerbitan IUP. Keterangan sejumlah saksi yang terlibat, kata Jon Wesly, nantinya akan dipadukan dengan keterangan saksi ahli.

“Pemeriksaan nanti apakah ini pidana atau tidak, setelah kita lakukan gelar perkara. Kita masih lengkapi beberapa keterangan saksi lain terlebih dahulu,” jelasnya.

Ia mengungkapkan, saksi ahli dari Dinas Kehutanan Provinsi NTB menyebutkan bahwa benar wilayah pertambangan dimaksud adalah kawasan hutan.

Kemudian mengenai dugaan pemalsuan dalam runutan proses penerbitan, ia menerangkan bahwa saksi-saksi terkait pengurusan izin mengakui paraf yang dibubuhkan pada setiap dokumen pengajuan. Soal penyalahgunaan wewenang, lanjut dia, pihaknya menelaah surat edaran Menteri ESDM, yang terbit sebagai petunjuk pelaksanaan UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

“Nanti kita putuskan kesimpulan apakah ditemukan tindak pidana atau hanya pelanggaran administrasi,” ujarnya.

Masyarakat melaporkan dugaan pemalsuan dokumen Surat

Keputusan Bupati Dompu nomor 546/351/Disperindagtamben/2014 tentang Persetujuan Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Mineral Logam Timah Hitam di Kecamatan Pajo seluas 4.624 Ha keapda PT Anugrah Mitra Graha tertanggal 31 Desember 2014.

Sementara IUP tersebut juga diduga tumpang tindih dengan penerbitan surat keputusan Bupati Dompu tentang IUP eksplorasi mineral timah hitam PT Anugrah Mitra Graha dengan IUPHkm, yang sebelumnya telah diberikan kepada warga Desa Ranggo, Kecamatan Pajo, Dompu yang tertuang dalam SK Bupati nomor 298 tahun 2012 tentang IUPHKm kepada Gapoktan HKm desa Ranggo tertanggal 27 Juni 2012.

Belakangan terbit pula, SK bupati tentang persetujuan perpanjangan IUP Eksplorasi Mineral Logam Timah Hitam di Kecamatan Pajo tersebut. Kasus yang ditangani atas dasar laporan dari Fortani Dompu itu diduga ada tindak pidana kehutanan atas kegiatan kawasan hutan tanpa izin pinjam pakai dari Menteri Kehutanan.

Selain itu disebutkan pula mengenai dugaan adanya penyalahgunaan wewenang oleh Pemerintah Dompu dalam proses perpanjangan IUP itu. Sebab, persetujuan perpanjangan IUP Eksplorasi bukan lagi menjadi wewenang bupati. (why)

dan ketertiban masyarakat ya tidak mungkin terjadi,” terangnya. Untuk itulah Walikota mengajak warga untuk mendukung kesepakatan damai yang telah ditandatangani kedua belah pihak dan diharapkan keamanan akan tetap terjaga dan tidak ada lagi persoalan yang muncul antara kedua belah pihak. (ynt)

Mataram (Suara NTB) Perambahan hutan tak henti-hentinya terjadi di wilayah Hutan Lebah Sempaga, Narmada, Lombok Barat.

Seperti pengungkapan Polsek Narmada, Senin (7/3) kemarin. Puluhan balok kayu ditemukan di jalan menuju hutan.

Kapolsek Narmada, Kompol Setya Wijatono, menjelaskan, sejumlah kayu tersebut diduga hasil penebangan liar di dalam kawasan hutan di daerah Pesongoran Jukung, Desa Lebah Sempaga, Narmada. Tim opsnal Polsek Narmada pada pukul 06.15 Wita menemukan kayu senilai puluhan juta rupiah.

“Para pelaku diduga kabur sebelum kita temukan barang bukti kayu itu,” terangnya, Senin (7/3). Sejumlah kayu yang diamankan tersebut antara lain, 58 balok kayu sentul, dan 12 balok kayu nangka. “Kayu tersebut ada yang merupakan kayu kelas satu. Satu baloknya

dihargai Rp 6 juta,” sebutnya.

Sementara, kayu kelas dua per kubiknya dihargai Rp 2,5 juta. Saat ini barang bukti kayu itu telah diamankan di Mapolsek Narmada untuk penyelidikan lebih lanjut. Banyaknya jumlah kayu mengharuskan digunakannya mobil truk backup dari Mapolres Mataram.

Pihaknya mengatensi khusus praktik illegal logging di wilayah hukum Polsek Narmada yang masih saja terus terjadi meskipun penegakan hukum telah dilakukan. Ia menduga, keberadaan tempat pemotongan kayu yang berada di sekitar wilayah hutan memancing para perambah untuk tetap beraksi.

Melihat sejumlah barang bukti yang sudah dibentuk rapi dalam bentuk balok-balok ukuran tertentu. Pihaknya berkordinasi dengan pemerintah melalui dinas terkait guna melakukan penertiban. (why)

SUARA NTB

Selasa, 8 Maret 2016

Halaman 9

The Datu Band dan Budaya Sasak Mataram (Suara NTB) – The Datu Band merupakan band indie Lombok yang mengusung musik modern, namun menggunakan bahasa Sasak. Ini bertujuan untuk meningkatkan kecintaan anak muda Sasak akan budaya lokal dan bahasa daerah yang harus dilestarikan. Tagline mini album The Datu Band yang pertama kalinya mengusung Sasak Bersahabat. Tujuannya agar para pemuda Sasak lebih percaya diri untuk memperlihatkan budayanya melalui musik.

“Mini album pertama kami ini konsepnya Sasak Bersahabat. Ada lima lagu, dan semuanya berbahasa Sasak. Kita inginnya anak muda bisa mencintai bahasa daerahnya, dan tentu saja pesan yang kita sampaikan melalui lagu yang kita bawakan,” kata Tirta Raharja selaku vokalis The Datu Band kepada Suara NTB, di Mataram, Minggu (6/3) lalu.

Band indie yang terbentuk pada 17 Agustus 2014 lalu ini memiliki lima lagu, di antaranya Sasak Bersahabat, Berayean Jaoq, Slow Batur dan Kadal Nongaq.

Semuanya mengusung budaya asli sasak. Selain itu video lagu-lagu ini juga menampilkan kebudayaan Sasak dan pariwisata di Lombok. Sehingga sekaligus sebagai bentuk promosi wisata NTB. Band beranggotakan Tirta Raharja, Sapriadi selaku gitaris, Lalu Chandra Yudhistira selaku drummer dan Ismudin Adha selaku keyboardist. Berangkat dari hobi masing-masing personel membuat mereka memilih untuk membentuk sebuah band indie mengusung budaya lokal. Masing-masing personel berasal dari latar belakang pendidikan dan pekerjaan yang berbeda dan beragam. Namun kecintaannya terhadap musik dan budaya Sasak membuat empat pemuda ini memutuskan untuk mengkampanyekan budaya Sasak melalui lagu.

“Kami ingin pemuda Sasak bisa menikmati budayanya melalui musik. Kemudian bisa membuat kecintaan terhadap lagu-lagu berbahasa sasak semakin tinggi di tengah menjamurnya musik-musik dari luar saat ini,” kata Tirta yang biasa disapa Itok ini.

Saat ini lagu indie berbahasa Sasak sangat jarang terdengar di radio maupun media lain. Sebab, band indie banyak yang memilih selera pasar untuk membuat lagu yang tidak mengusung budaya Sasak. “Pemuda sekarang tidak seperti dulu, sekarang lebih suka mendengarkan musik dari luar dan juga jarang mendengarkan radio. Lagu kami ada di beberapa radio, tapi lagu lengkap kami semuanya ada di Radio Global FM Lombok. Semoga masyarakat bisa menikmati karya kami,” kata Itok. (lin)

Ungkap Peradaban Lombok

Dikhawatirkan Hasilnya Tidak Mencerahkan Mataram (Suara NTB) – Berdasarkan penilaian tokoh–tokoh kebudayaan di lingkungan masyarakat Lombok, tidak sedikit hasil kajian yang disimpulkan oleh para peneliti asing terkesan mengecewakan. Rencana peneliti asal Prancis yang mau mengungkap peradaban Lombok melalui kajian penelitian belakangan ini dikhawatirkan hasilnya tidak mencerahkan.

“Kita khawatir hasilnya nanti tidak mencerahkan. Kalau peneliti tidak melihat dari sudut pandang pemahaman budaya yang benar, akan muncul gagasan–gagasan yang saling bertentangan,” ungkap akademisi di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Mataram Dr. Muhammad Fadjri, M.A, Senin (7/3).

Ia mengemukakan, kecenderungan orang yang melihat kebudayaan tanpa latar belakang pemahaman budaya yang bagus akan menilai budaya itu menjadi sekadar produk. “Lebih–lebih bagi orang dari kalangan arkeologi, mereka cenderung melihat budaya itu hanya sebatas produk. Padahal kan tidak demikian,” katanya.

Proses pembelajaran untuk mengidentifikasi hal – hal tertentu menurutnya, merupakan bagian dari kebudayaan. Proses berpikir itulah yang dijulukinya sebagai konsep dalam berkebudayaan.

“Dan itu yang tidak dimiliki oleh

peneliti – peneliti dari kalangan sosiologi maupun arkeologi. Hasil penelitian mereka cenderung bersifat fragmentatis,” kritiknya.

Padahal, dari kacamata keilmuannya, perkembangan kehidupan manusia ini tidak melulu berjalan secara stabil. Kehidupan masyarakat di bumi ini selalu berkembang dan pola kehidupan orang terdahulu belum tentu sama dengan ritme dan pola kehidupan masyarakat sekarang.

“Proses mempelajari gunung dan pegunungan itu adalah bagian dari kebudayaan.

Mengidentifikasi banyak bagian gunung yang tidak boleh dijelajahi juga b a g i a n dari pada kebudayaan, termasuk upaya melestarikan gunung dengan tidak menebang pohon secara sembarangan juga kebu-

dayaan,” ujarnya.

Ia menuturkan, berdasarkan teori alam, tinggi permukaan gunung yang terlihat dari jarak jauh itu merupakan 1/15 dari tinggi gunung yang tidak terlihat. Artinya, 15 kali lipat bentangan punggung gunung yang tidak terlihat itu menjadi kawasan yang ditempati penduduk. Penduduk setempat beradaptasi dengan gunung dan mengidentifikasi bagaimana caranya agar tidak terkena bahaya.

Termasuk mengenali tanda–tanda bahaya, sebut saja ketika hendak terjadinya letusan gunung.

“Proses mengenali atau pembelajaran terhadap gejala alam yang akan terjadi di gunung itu juga bagian dari budaya. Kenapa misalnya ketika hendak terjadi letusan, penduduk sekitarnya sudah

melakukan pengungsian,” tuturnya.

Sebelumnya, peneliti dari Badan Arkeologi Nasional Heryadi Rachmat mengemukakan, upaya mengungkap Peradaban Lombok melalui kajian penelitian tersebut masih bersifat rencana. Pun juga, ketika hendak dilakukan penelitian, dirinya menyarankan agar pihak–pihak dari perguruan tinggi, umumnya dari Universitas Mataram terlibat langsung dalam proses penelitian itu. Para peneliti harus menyatukan kekuatan, sehingga hasil yang didapatkan benar–benar bersih serta memuaskan.

Menurut Heryadi, tidak sedikit masyarakat Lombok yang tidak memahami tentang sejarahnya. Padahal, di berbagai wilayah, banyak ditemukan naskah – naskah lontar yang menjelaskan tentang sejarah dan pola kehidupan terdahulu mereka.

“Banyak lontar yang masih bisa ditemukan di Lombok. Lontar itu hanya bisa dipahami oleh kalangan – kalangan tertentu, utamanya kelompok budayawan dan penutur yang memang masih menyimpan lontar tersebut. Jadi dari situ, kami ingin mengupas peradaban Lombok di era – era terdahulu,” tandasnya. (met) Inilah jenis sambal di Golden Palace Hotel.

MURAL GERHANA Teguh, salah satu pelukis mural menunjukkan sebuah sketsa yang dibuatnya. Sketsa tersebut akan digunakan untuk menjadi alat bantu melukis di tembok. Ia berencana membuat mural tentang gerhana matahari sebagai bentuk upaya mengabadikan peristiwa bersejarah yang akan terjadi, Rabu (9/3) besok.

Hotel Golden Palace Hidangkan 25 Aneka Sambal Pedas

(Suara NTB/met)

Objek Wisata Religi Sepi Pengunjung Mataram (Suara NTB) – Wisata makam Loang Baloq yang berada di lingkar selatan Kota Mataram beberapa bulan terakhir sepi pengunjung. Bukan hanya pengunjung, pedagang pun terlihat sepi tidak seramai biasanya. Sepinya pengunjung ini juga dikeluhkan oleh sejumlah pedagang. Sebab pendapatannya semakin menurun setiap harinya.

“Kalau dulu itu ramai, pengunjung banyak. Bahkan ada yang datang dari Jawa Timur, Jawa Tengah dan dari daerah lain. Tapi sekarang menjadi sepi sekali,” kata Ta’am selaku Penjaga Makam Loang Baloq kepada Suara NTB, di Mataram, Senin (7/3).

Ta’am menyebutkan saat pengunjung ramai, bisa mencapai 500

(Suara NTB/ist)

orang pengunjung setiap harinya.

Namun saat ini, pengunjung hanya mencapai jumlah maksimal 50 orang setiap harinya. Keadaan ini sudah berlangsung sejak tiga bulan terakhir. Hal ini menunjukkan semakin kurangnya minat masyarakat mengunjungi Makam Loang Baloq sebagai salah satu destinasi wisata religi yang diandalkan oleh Pemerintah Kota Mataram.

Berkurangnya jumlah pengunjung juga disebabkan saat ini masih musim tanam. Ta’am menuturkan pengunjung akan banyak berdatangan pada saat musim panen tiba.

Pengunjung asal Kabupaten Lombok Timur dan Lombok Tengah paling mendominasi kunjungan pada saat musim panen tiba.

“Kalau sudah musim panen

mereka datang beramai-ramai untuk nyelametin (selamatan) hasil panennya. Hal itu merupakan simbol rasa syukur karena tanamannya dapat dipanen dengan baik,” kata Ta’am.

Meski demikian, Ta’am merasakan perbedaan jumlah pengunjung dari tahun ke tahun yang semakin berkurang. Padahal beberapa fasilitas seperti gazebo sudah dibenahi demi kenyamanan pengunjung.

Pedagang Lesu Dampak dari berkurangnya jumlah pengunjung ke Makam Loang Baloq juga dirasakan oleh sejumlah pedagang yang ada di sekitar makam. Sebab, selama ini pendapatan para pedagang tergantung dari jumlah pengunjung yang

datang. Semakin banyak pengunjung yang datang, semakin besar potensi keuntungan yang didapatkan, begitu pula sebaliknya.

“Saya sudah jualan di sini selama 30 tahun, dan selama itu saya merasakan perbedaannya. Yang tidak berubah adalah saya masih tetap berjualan di sini, dengan pendapatan yang semakin menurun,” kata Bae’ah selaku pedagang di depan Makam Loang Baloq.

Meski demikian, Bae’ah dan puluhan pedagang lainnya tidak memiliki pilihan lain selain tetap berjualan meskipun dengan pendapatan yang semakin berkurang. Sebab selama berpuluhpuluh tahun mereka berjualan dan merasa tidak memiliki keahlian lain untuk dilakukan. (lin)

Mataram (Suara NTB) – Hotel Golden Palace yang berada di Jalan Sriwijaya Nomor 38 Mataram ini merupakan hotel bintang empat di Kota Mataram yang memiliki fasilitas yang lengkap dan memberikan kenyamanan yang optimal bagi tamu. Selain itu, selama bulan Maret hotel ini menyajikan 25 jenis aneka sambal dengan rasa yang sangat menggoda lidah. Masyarakat dapat menikmati aneka sambal itu hanya dengan membayar Rp 75 ribu untuk satu porsi makanan dengan 25 jenis sambal yang dapat dipilih langsung.

“Kami memiliki menu baru setiap bulan. Untuk bulan ini kami menampilkan berbagai jenis sambal yang dapat dinikamti. Kami berpikir bahwa Lombok ini identik dengan cabai, sehingga kami kreasikan dengan sambal yang saat ini menjadi menu utama kami,” kata Food and Beverage Manager Golden Palace Hotel Reza Pahlevie kepada Suara NTB, di Mataram, Senin (7/3).

Dari 25 jenis sambal yang ada, tiga di antaranya yaitu sambal matah, sambal teri dan sambal bawang. Ketiga sambal itu hingga saat ini menjadi sambal terlaris yang dipesan oleh tamu. Menurut Reza, para tamu menyukai itu karena rasanya yang khas dan nikmat. Serta rasa pedas yang didapatkan sesuai dengan selera para tamu yang datang.

Semua sambal itu apat dinikmati dengan ikan, ayam dan bebek yang dapat disajikan dengan cara dibakar maupun digoreng sesuai selera.

Masyarakat tidak perlu khawatir terkait dengan tingkat higienis dari setiap sambal. Sebab semuanya dipastikan sudah sesuai dengan standar.

Terlebih restoran di hotel ini telah mendapatkan sertifikat halal.

Dengan 14 orang chef berpengalaman menjadikan restoran di hotel ini sebagai salah satu restoran terlengkap dengan segala jenis masakan yang disediakan. Apalagi masing-masing chef memiliki keahlian khusus untuk memasak di bidang tertentu, misalnya Indonesia, tradisional, Chinese dan masakan Eropa.

“Kami menyediakan berbagai jenis sambal, termasuk sambal lokal dan interlokal. Sehingga masyarakat bisa menikmati sambal asli Lombok dan sambal nusantara dari berbagai daerah,” kata Reza.

Hotel ini juga menyediakan wi fi bagi setiap pengunjung yang datang.

Sehingga setiap pengunjung dapat menikamati makan siang dengan berbagai jenis sambal, sambil menikmati wifi yang dapat diakses oleh setiap orang. Sangat cocok dijadikan sebagai lokasi untuk menikmati makan siang bersama keluarga maupun rekan kerja. (lin)

SUARA NTB Selasa, 8 Maret 2016

PENDIDIKAN

Halaman 10

Terkait Persiapan UNBK Matangkan Persiapan Lomba DINAS Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) kabupaten Lombok Timur (Lotim) terus mematangkan persiapannya dalam menggelar lomba cerdas cermat tingkat Kabupaten Lotim yang digelar pada pertengahan Bulan Maret 2016 ini. Sejumlah persiapan terus dilakukan mengingat semua sekolah khususnya tingkat SMA/SMK baik negeri maupun swasta diprediksi akan mengirim utusannya.

Kepada Suara NTB, Senin (7/3), Kepala Bidang Pendidikan Menengah (Dikmen) pada Dinas Dikpora Lotim, Wirno Bambang Karmeda, S.Pd mengatakan, pelaksanaan lomba cerdas cermat tahun 2016 tingkat SMA/SMK itu akan dipusatkan di SMA Muhammadiyah Selong. Dipilihnya lokasi itu, katanya, karena dinilai cukup strategis dan berada di jantung kota.

“Sampai saat ini persiapan dari segi juri, lokasi dan lainnya sudah mencapai 70 persen lebih. Kita terus matangkan persiapan sampai tahap pelaksanaan sudah 100 persen pada pertengahan bulan ini,” jelasnya.

Kegiatan lomba cerdas cermat yang rencananya 3 hari itu, masing-masing sekolah akan mengirimkan 3 siswa terbaiknya dalam ajang bergengsi ini. Adapun, materi yang dibahas dalam kegiatan lomba cerdas cermat tahun 2016 tersebut terkait empat pilar kebangsaan.

Bagi siswa yang berhasil mendapatkan juara, kata Bambang, akan tetap mengikuti proses pembinaan yang dilakukan tingkat kabupaten. Sehingga, kedepan akan memiliki b e k a l yang lebih banyak dalam pelaksanaan di lomba cerdas cermat tingkat provinsi, nasional maupun internasional.

Disinggung jumlah sekolah yang sudah mendaftar, Bambang mengakui baru sebagian. Namun dalam waktu dekat ini pihaknya akan melakukan sinkronisasi jumlah peserta.

“Persiapan sudah 70 persen lebih. Tinggal mengumpulkan peserta dan evaluasi.

Sampai saat ini sebagian sekolah sudah mendaftar dan persiapan sudah 70 persen,” Wirno Bambang Karmeda pungkasnya. (yon) (Suara NTB/dok)

Prodi Ilmu Falak IAIN Siapkan Pemantauan Gerhana Matahari Mataram (Suara NTB) Program Studi Ilmu Falak, Fakultas Syari’ah dan Ekonomi Islam (FSEI) IAIN Mataram memastikan turut melakukan pemantauan gerhana matahari total yang akan berlangsung tanggal 9 Maret besok. Lokasi pemantauan yang telah disiapkan terletak di kampus II Jempong. Selain melakukan pemantauan, civitas akademika IAIN Mataram juga akan menggelar salat khusyuf di masjid Kampus I. Ditemui Suara NTB Senin (7/3), Dekan FSEI IAIN Mataram, Dr. H. Musawwar menjelaskan meski NTB tak dilalui gerhana matahari total, namun pemantauan tetap akan digelar sebagai bagian pembelajaran terhadap mahasiswa Program Studi Ilmu Falak terlebih Prodi Ilmu Falak merupakan Prodi yang baru saja dibuka di IAIN Mataram.

“Kebetulan kita ini untuk menghidupkan sunnah-sunnah. Ya, kebetulan jarang dilakukan, kita ingin memberikan satu pencerahan, penerapan karena jarang, kita salat gerhana matahari,’’ ujar Musawwar.

Seperti diketahui, Rabu 9 Maret mendatang, sebagian besar Pasifik, meliputi Indonesia, Malaysia dan negara-negara lainnya di Asia Tenggara dan Benua Australia akan dapat menyaksikan gerhana matahari parsial. Gerhana matahari total dianggap sebagai salah satu fenomena alam paling mengesankan yang terjadi di Bumi. Di Timur Samudera Pasifik, gerhana matahari total akan terjadi selama lebih dari 4 menit. Di Indonesia, sejumlah kota besar yang akan kebagian gerhana matahari total ini adalah Bengkulu, Palembang, Palangkaraya, Balikpapan, Tanjung Pandan, Palu dan Ternate.

Dikatakan Musawwar, persiapan menyambut fenomena alam gerhana matahari total yang terjadi sekali dalam 360 tahun itu dilakukan menjadi dua bagian. Pertama dilakukan salat khusyuf yang terpusat di kampus I. Kedua pemantauan dilakukan di Kampus II Jempong.

“Kita bagi dua, ada yang koordinir untuk salat yang memberikan tata cara dan ceramah sekaligus dan ada yang meneropong di kampus II sekaligus untuk mempraktikkan keilmuan di ilmu falak,’’ urainya.

Meski tak dilalui, pemantauan tetap dilakukan dan dipastikan akan dapat terlihat sekitar 76 persen. (dys)

Dikpora dan DPKM Perlu Koordinasi

Mataram (Suara NTB) Ketua Dewan Pendidikan Kota Mataram (DPKM), H. Adnan Muchsin meminta agar Dikpora Kota Mataram berkoordinasi terkait dengan persiapan pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) tahun 2016. “Dari Dinas Dikpora kan belum, kita kan belum tahu bagaimana pelaksanaannya. Hanya di koran saja kita tahu, saya terkejut,’’ terang Adnan Muchsin.

Dikpora Kota Mataram kata Adnan Muchsin, selama ini tidak pernah mengajak pengurus DPKM berbicara dan duduk bersama untuk membahas ihwal pelaksanaan UNBK mengingat model pelaksanaannya sangat berbeda.

“Belum diajak berkoordina-

Erwin

terkait dunia penyiaran khususnya televisi. Hal ini bisa menjadi edukasi kepada masyarakat, terlebih kepada kaum muda agar selektif memilih siaran televisi yang berkualitas. Diskusi akan diisi oleh ketua Komisi Penyiaran Indonesia (KPID) NTB Sukri Aruman, Yusril Arwan dari perusahaan televisi lokal dan pemerhati penyiaran, H. Bochri Rahman.

“Tiga narasumber ini akan memberi perspektif yang berbeda-beda terkait dunia penyiaran televisi di dalam daerah. Namun intinya nilai edukasi kepada masyarakat diharapkan akan muncul dari pemaparan semua narasumber ini,” ujarnya.

Dia mengatakan, dalam beberapa dekade terakhir, televisi menjadi media yang sangat populer di kalangan masyarakat.

Televisi dimanfaatkan menjadi sarana hiburan, informasi, edukasi dan lain sebagainya. Televisi tidak membatasi diri hanya untuk konsumsi kalangan tertentu saja namun telah menjangkau konsumen dari semua kalangan masyarakat tak terkecuali remaja dan anak-anak.

Televisi seakan menjadi magnet bagi setiap orang untuk menontonnya. Karena memiliki pengaruh yang sangat besar, masyarakat diharapkan bisa memilih dan membimbing keluarga dalam menikmati siaran televisi. Begitu juga industri televisi didorong agar (Suara NTB/ris) membuat pro-

Bahkan lanjut Adnan, kekecewaan terhadap sikap Dikpora Mataram bertambah seiring dengan tidak hadirnya Kepala Dinas Dikpora Kota Mataram H. Sudenom dalam kegiatan penyerahan bantuan beasiswa miskin berprestasi kerjasama antara Badan

akan sangat rugi kalau mati listrik akan kembali ke manual,’’ terangnya. Sementara itu, pelaksanaan UN dengan sistem komputer ujar Adnan Muchsin memberi harapan bagi meningkatnya integritas sekolah-sekolah di Kota Mataram karena pemerintah mulai menargetkan aspek integritas dalam pelaksanaan UN. “Yang penting berintegritas tidak apa-apa nilainya rendah.

Alangkah baiknya kita jujur nilai juga tinggi,’’ pungkas mantan Kepsek SMAN 1 Mataram ini. (dys)

Usulan Membuka FIB Tunggu Keputusan Rektor

(suara NTB/dys)

TERIMA BANTUAN - Salah seorang siswa miskin, menerima bantuan dari Baznas Kota Mataram di Kantor DPKM.

Siswa Miskin Berprestasi Terima Bantuan BAZNAS Mataram (Suara NTB) Sebanyak 235 siswa miskin berprestasi di Kota Mataram mendapatkan bantuan dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Mataram bekerjasama dengan Dewan Pendidikan Kota Mataram (DPKM). Mereka terdiri dari 140 siswa SMP/MTS dengan rincian siswa kelas XII SMP 127 orang, siswa kelas XII MTS 18 orang. Sementara sisanya berasal dari jenjang SMA/MA/ SMK dengan rincian siswa kelas XII SMA 37 orang, siswa kelas XII MA 10 orang dan siswa kelas XII SMK 43 orang.

Kepada Suara NTB usai memberikan bantuan kemarin, Ketua Dewan Pendidikan Kota Mataram (DPKM), H. Adnan Muchsin mengaku, bantuan diberikan bagi siswa miskin berprestasi di Kota Mataram sebagai wujud dukungan untuk mensukseskan wajib belajar (Wajar) 9 tahun dan 12 tahun di Kota Mataram. Selain itu, pemberian beasiswa ini bertujuan agar siswa miskin namun berprestasi di Kota Mataram tidak mengalami putus sekolah.

“Ini tiap tahun kerjasama dengan BAZNAS Kota Mataram, kurang lebih totalnya 150 juta tiap tahun,’’ ujar Adnan Muchsin.

Sementara itu, Ketua BAZNAS Kota Mataram H. Mahsar

Pemuda Muhammadiyah Gelar Diskusi Publik Terkait Penyiaran Mataram (Suara NTB) Pengurus Daerah Pemuda Muhammadiyah Kota Mataram untuk periode 2016-2020 siap dilantik. Pelantikan Pengurus Daerah Pemuda Muhammadiyah Kota Mataram ini digelar Kamis (10/3) nanti di Auditorium Kampus Universitas Muhammadiyah Mataram (UMM).

Kegiatan pelantikan dirangkai dengan diskusi publik dengan tema “Membedah Kualitas Tayangan Televisi Kita”.

Ketua Panitia kegiatan Erwin, M.Pd kepada Suara NTB mengatakan, pelantikan pengurus Pemuda Muhammadiyah tingkat Kota Mataram diharapkan bisa menjadi lokomotif bagi pergerakan kaum muda yang progresif.

Kalangan pemuda dituntut memiliki gagasan yang cemerlang agar mampu berkontribusi bagi pembangunan kemanusiaan dan negara.

Sementara itu kegiatan diskusi publik dengan tema penyiaran dilakukan untuk menggali lebih dalam

si, makanya Dinas Dikpora Kota Mataram kok adem ayem saja. Justru karena UNBK ini baru. Dewan Pendidikan banyak ditanya masyarakat. Sementara kita belum tahu. Orang tanggalnya saja Dewan Pendidikan petik dari koran, belum ada koordinasi,’’ terangnya.

Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Mataram dengan Dewan Pendidikan Kota Mataram (DPKM).

“Bahkan hari ini kan kita undang untuk hadir, tapi katanya akan ada mutasi kepala sekolah, guru, akan ada yang pensiun mau diganti,’’ ujarnya. Koordinasi penting dilakukan mengingat UNBK baru pertama kali dilakukan di Kota Mataram bahkan NTB secara umum.

“Ada yang harus diantisipasi yaitu listrik. Itu sangat besar risiko sekolah yang melaksanakan UNBK itu

gram siaran yang sarat edukasi, namun tetap menghibur.

Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh diharapkan memberi sambutan dan membuka kegiatan tersebut. Beberapa pihak yang diundang antara lain pimpinan DPRD Kota Mataram, Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram, para Dekan Fakultas serta segenap civitas akademika.

Adapun pesertanya dari beberapa kalangan pemuda seperti pengurus OSIS sejumlah sekolah di Kota Mataram, Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP), Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), DPM, beberapa Ortom seperti IMM, IPM, Hizbul Wathon, NA, Tapak Suci, kalangan mahasiswa dan lainlain. Peserta diskusi publik ini sekitar 100 orang.

“Selain acara pelantikan pengurus dan dikusi publik, kami gelar juga acara santunan kepada yatim dan kaum jompo yang berjumlah sekitar 40 orang berupa sarung untuk dipakai sehari-hari. Meskipun sederhana, namun semoga memiliki manfaat yang besar,” katanya.

Pengurus Daerah Pemuda Muhammadiyah Kota Mataram untuk periode 2016-2010 diketuai oleh Candra, M.Pd dan Sekretaris Hamjah Diha, M.Pd. Jumlah Pengurus Daerah Pemuda Muhammadiyah Kota Mataram sekitar 20 orang. “Namun tidak semuanya berada di dalam kota karena ada beberapa pengurus yang sedang menempuh program strata dua serta program doktornya di luar daerah,” tambah Erwin. (ris/kmb)

Malacca, menegaskan bahwa bantuan ini bertujuan untuk membantu dalam hal pembiayaan sekolah bagi siswa miskin berprestasi di Kota Mataram.

Di tempat yang sama, Ismail Badri salah seorang siswa SMKN 1 Mataram penerima bantuan mengaku bersyukur dengan adanya bantuan tersebut. Ismail Badri menilai uang senilai Rp 600 ribu tiap siswa yang diberikan BAZNAS-DPKM

itu nantinya akan diperuntukkan sebagai biaya tambahan untuk melanjutkan kuliah. Senada dengan Ismail, Ewin Aprilia juga mengemukakan hal yang sama. Ia bersyukur karena siswi miskin seperti dirinya masih diperhatikan pemerintah.

“Alhamdulillah bangga sih ada tambahan buat beli buku.

Dulu pernah dapat bantuan pas SMP, kalau pas SMK sih baru pertama kali,’’ akunya. (dys)

Mataram (Suara NTB) Usulan membuka Fakultas Ilmu Budaya (FIB) di Universitas Mataram (Unram) telah disampaikan lebih dari dua bulan lalu. Keputusan rektor sebagai sikap atas usulan tersebut masih ditunggu. Baik oleh tim yang menyampaikan usulan maupun para guru besar di Universitas Gajah Mada (UGM).

Demikian disampaikan oleh Ketua Dewan Kesenian Terpilih, Muhammad Syahrul Qodri M.A yang mendukung usulan Majelis Adat Sasak (MAS).

Majelis Adat Sasak mengusulkan pembukaan FIB di Unram tersebut agar dapat menjadi wadah untuk mengkaji ilmu budaya atau ilmu – ilmu humaniora. Lebih – lebih di era kekinian, studi ilmu budaya sangat penting untuk dilakukan demi mencegah lunturnya identitas suatu bangsa.

Saat beberapa tokoh dari Majelis Adat Sasak menyampaikan usulan, Rektor Universitas Mataram Prof. Dr. H. Sunarpi, M.Sc menyambut baik dan menyepakati usulan – usulan tersebut. Tidak dipungkiri memang waktu itu pihaknya juga menyampaikan kepada tokoh – tokoh yang mendatangi ruangannya itu bahwa mekanisme membuka fakultas baru saat ini memang tidak semudah pada tahun –

tahun sebelumnya. Hal ini dikhawatirkannya dapat menjadi kendala dalam merealisasikan usulan beberapa tokoh adat dan budaya.

“Kalau pak rektor waktu itu sudah menyepakati usulan dari majelis adat sasak, mestinya rektorat sudah membentuk sebuah tim kecil untuk melakukan kajian sebagai wujud kesepakatannya. Kan Suara NTB tahu sendiri bahwa pak rektor menyatakan kesepakatannya dalam forum ketika penyampaian usulan itu,” ujar dosen ilmu seni di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan ini, Senin (7/3).

Ia mengemukakan, tim yang menyampaikan usulan pembukaan FIB di Unram itu berasal dari kalangan orang – orang yang netral. Ia mengemukakan, beberapa orang yang terlibat sebagai tim antara lain; Dr. Muhammad Fadjri, M.A, Prof.

Husni Muaz, Prof. Mahyuni dan beberapa tokoh kebudayaan yang berasal dari luar Unram.

Dirinya menyatakan, selama belum terbentuknya tim yang akan bekerja untuk membuka fakultas baru ini, pihaknya belum mau menyerahkan proposal ke pihak rektorat. Kekhawatirannya, ketika proposal tersebut diserahkan, takutnya diklaim sebagai hasil kerja keras oknum – oknum yang tidak bertanggung jawab. (met)

Halaman 11

SUARA NTB Selasa, 8 Maret 2016

Hasil Pertandingan Sepak Bola Liga Premier Inggris Minggu, 6 Maret 2016 21:30 Crystal Palace 1 vs 2 Liverpool Senin, 7 Maret 2016 00.00 West Bromwich Albion 1 vs 0 Manchester United La Liga Spanyol Minggu, 6 Maret 2016 23:00 Eibar 0 vs 4 Barcelona Senin, 7 Maret 2016 03:30 Valencia 1 vs 3 Atletico Madrid Serie A Italia Minggu, 6 Maret 2016 22:00 Atalanta 0 vs 2 Juventus 22:00 Sassuolo 2 vs 0 Milan Senin, 7 Maret 2016 03:45 Inter Milan 3 vs 1 Palermo

Jadwal Pertandingan Sepak Bola

Tim Estafet Diyakini Belum Turun Level Mataram (Suara NTB) Kehebatan tim estafet 4x100 meter atletik putra menyumbangkan emas di Pekan Olahraga Nasional (PON) XVIII di Riau 2012 sepertinya diganjar dengan kepercayaan penuh dari cabor. Kepercayaan itu didapati oleh tim estafet NTB setelah sukses meraih medali emas di Pra-PON Atletik tahun 2015.

Informasi yang diterima Suara NTB dari Pelatih Atletik NTB, Subagio belum lama ini menjelaskan, tak menutup kemungkinan tim estafet akan kembali mengulang sejarah di PON Jabar 2016. Hal ini bisa dilihat dari bermunculan atlet pendatang baru

NTB yang sukses menyumbang emas di pra-PON 2015.

Sebagaimana diketahui sebelumnya, atlet yang baru dipromosikan di nomor 100 meter senior tahun 2015 lalu, Sudirman Hadi sukses meraih medali emas di nomor 100 meter Pra-PON atletik tahun

2015. Mengalahkan Iswandi atlet tercepat di PON di Riau 2012.

“NTB punya cukup atlet terbaik di nomor 100 meter, selain Iswandi, Fadlin dan Safwaturrahman kini muncul atlet pendatang baru, Sudirman Hadi yang berhasil menjuarai

nomor 100 meter di Pra-PON Atletik tahun 2015,” ucapnya.

Dikatakan Bagio, munculnya atlet pendatang baru, Sudirman Hadi, tentu akan melengkapi kekuatan tim estafet 4x100 meter putra NTB. Karena selain memiliki Sudirman, NTB juga masih memiliki stok atlet senior yang berprestasi di nomor jarak pendek.

Dicontohkannya, Iswandi adalah atlet yang sukses meraih medali emas di PON Riau 2012 lalu, selanjutnya

Fadlin peraih medali perak di nomor yang sama di PON 2012, serta Safwaturrahman adalah atlet yang sebwlumnya sukses membawa tim estafet 4x100 meter juara di PON 2012.

Dengan ditambahkannya Sudirman Hadi akan melengkapi kekuatan tim estafet NTB. Dan tidak heran bila cabor atletik mengandalkan tim estafet 4x100 meter untuk meraih satu diantara enam emas yang ditargetkan si PON 2016. (fan)

Liga Champions Rabu, 9 Maret 2016 03.45 Real Madrid vs AS Roma @beIN Sport 1 03.45 VFL Wolfsburg vs KAA Gent @beIN Sport 2 Kamis, 10 Maret 2016 03.45 Zenit St Petersburg vs SL Benfica @beIN Sport 2 03.45 Chelsea vs Paris Saint Germain @beIN Sport 1 Waktu siaran berdasarkan zona Waktu Indonesia Tengah (WITA), sesuai dengan di NTB dan sekitarnya. Jadwal dapat berubah sewaktu-waktu, sesuai kebijakan stasiun televisi.

Atlet Tak Boleh Patah Semangat

(Suara NTB/ist)

INSTRUKSI SIMEONE – Penyerang Atletico Madrid, Fernando Torres mendengarkan instruksi dari pelatihnya, Diego Simeone.

Torres Jadi ”Super Sub” di Mestalla Valencia Atletico Madrid meraup kemenangan pada laga lanjutan pekan ke-28 La Liga dengan membekap tuan rumah Valencia 3-1 di hadapan publik Stadion Mestalla, Senin pagi kemarin.

Kemenangan Atletico diraih berkat gol-gol yang dicetak Antoine Griezmann, Fernando Torres dan Yannick Ferreira Carraso, sementara Valencia hanya bisa membalas lewat Denys Cheryshev. Khusus Fernando Torres, ia menjadi super sub setelah mencetak gol usai diturunkan dari bangku cadangan.

Tambahan tiga poin yang

diraih membuat tim besutan Diego Simeone itu kini mengumpulkan 64 poin dan menempati posisi kedua, terpaut delapan poin dari pemuncak klasemen sementara Barcelona (72) serta unggul empat poin dari Real Madrid (60) di urutan ketiga.

Sementara bagi Valencia (34), kekalahan tersebut membuat tim yang ditangani Gary Neville itu kini turun ke peringkat 11. Sejak awal laga Atletico mengambil inisiatif serangan, meski tendangan Matias Kranevitter pada menit 18 masih bisa dihalau oleh Santos demikian juga situasi sepak pojok yang dihasilkan hanya (Suara NTB/ist)

Mataram (Suara NTB) – Ketua Umum KONI NTB, H. Andy Hadianto SH mengatakan penurunan kondisi fisik atlet bisa menjadi indikasi tingkat keseriusan atlet dalam melaksanakan program latihan. Oleh karena itu dia mengingatkan kepada atlet yang mengalami masalah dengan kondisi kesehatan atau sakit tak boleh patah semangat untuk menjalani program latihan.

“Saya rasa kalau ada atlet yang sakit dalam kegiatan latihan adalah hal yang biasa terjadi di kegiatan latihan. Karena biasanya atlet yang sakit itu dikarenakan dia telah menunjukan keseriusan mereka menjalani latihan secara maksimal,” ucap ketua umum KONI NTB, H. Andy Hadianto saat dikonfirmasi Suara NTB di Mataram, Senin (7/3).

Pernyataan ini dilontarkan Andy menjawab munculnya beberapa atlet yang sakit saat menjalani program latihan. Sebagaimana diketahui bahwa belakangan ini muncul dua atlet yang harus istirahat beberapa hari karena sakit. Diantaranya atlet panjat tebing NTB, Anggun Yolanda yang divonis tim kesehatan KONI NTB menderita gejala sakit tipes. Selanjutnya atlet wushu NTB, Murni harus absen dari kegiatan latihan selama dua hari karena sakit flu ringan.

Menurut Andy, gangguan kesehatan yang dialami dua atlet tersebut memang menjadi persoalan serius.

Karena sakit yang diderita atlet akan mengganggu rutinitas atlet yang tengah menjalani latihan persiapan mengikuti PON Jabar 2016.

Meski demikian kata Andy hal itu tak boleh dijadikan kendala bagi atlet untuk latihan, apalagi sampai membuat atlet mengalami trauma dan tidak lagi latihan. Pasalnya pihak KONI NTB telah bekerjasama dengan pihak Rumah Sakit Umum (RSU) TNI Angkatan Darat (AD) untuk menangani kesehatan atlet.

Menurut Andy, hasil laporan tim kesehatan Panitia Pelatda PON NTB terhadap kondisi kesehatan kedua atlet NTB, Anggun Yolanda dan Murni tidak begitu serius. Kedua atlet itu kata Andy hanya disuruh istirahat oleh dokter selama tiga hari saja, karena kondisi kesehatan mereka terganggu.

“Ini terjadi karena atlet kelelahan latihan, sehingga atlet harus istirahat dulu dari latihan,” ucapnya seraya menambahkan bahwa konsisi kesehatan Anggun terakhir sudah mengalami kemajuan dan Senin (7/3) kemarin Anggun kata Orang nomor satu di KONI NTB itu sudah kembali masuk Pelatda.

Sementara itu di tempat terpisah, Tim Pendamping Cabor Panjat Tebing, Drs. Safrudin M. Pd menambahkan bahwa agar atlet tetap terjaga dari sakit ada baiknya atlet untuk lebih disiplin menjaga waktu.

Karena menurutnya munculnya persoalan atlet sakit bisa terjadi karena atlet kurang istirahat.

Dalam hal ini, usai latihan atlet diminta untuk dapat memanfaatkan waktu istirahat untuk istirahat. Dan harus dihindari atlet tidur larut malam.

“Kalau jadwalnya atlet untuk tidur sebaiknya atlet tidur tepat waktu, jangan sampai atlet kurang istirahat,” sarannya. (fan)

berujung pada tendangan melebar dari Luciano Vietto.

Pada menit 24, Atletico akhirnya berhasil membuka keunggulan saat bola umpan Vietto diselesaikan dengan tendangan keras Griezmann yang tak mampu diantisipasi penjaga gawang Diego Alves.

Namun empat menit kemudian Valencia menyamakan kedudukan menjadi 1-1 saat Cheryshev sukses melepaskan tendangan keras atas bola hasil umpan terukur Paco Alcacer. Meski Atletico terus berupaya menggempur barisan pertahanan Valencia, kedudukan imbang 1-1 tetap bertahan hingga turun minum.

Di babak kedua Atletico tetap mendominasi jalannya pertandingan, jika bukan karena penyelamatan gemilang Alves atas bola tendangan Vietto pada menit 60 tim tamu pasti telah memperoleh keunggulan lebih awal.

Simeone memutuskan menurunkan Torres untuk menggantikan Kranevitter pada menit 63, sebuah keputusan yang akan terbayar penuh sebab mantan penyerang Liverpool itu membawa Atletico unggul 2-1 lewat golnya pada menit 72.

Gol tersebut berawal dari sepak pojok Koke yang disambut oleh Gimenez dan diarah-

kan kepada Torres yang menyambar bola melewati Alves.

Situasi kian tidak menguntungkan bagi tuan rumah setelah Santos melakukan pelanggaran tak perlu terhadap Torres yang membuat wasit Alfonso Izqueirdo mengeluarkan kartu kuning kedua dan mengusirnya dari lapangan pada menit 80.

Keputusan rotasi pemain Simeone terbukti tepat, sebab pada menit 85 giliran Carrasco, yang baru masuk pada menit 69 menggantikan Vietto, mencetak gol dengan memanfaatkan umpan sontek Griezmann, sekaligus membuat skor akhir 3-1 untuk Atletico. (ant/bali post)

Ranieri Jamin Leicester Tak Tergelincir London Manajer Claudio Ranieri yakin Leicester City tidak akan keluar jalur setelah menyaksikan timnya mengalahkan Watford 1-0 sehingga kian perkasa di puncak klasemen Liga Utama Inggris.

Pesaing terdekat Leicester, yakni Tottenham Hotspur yang menempati posisi dua dan Arsenal pada posisi tiga, bermain seri 2-2 di White Hart Lane Sabtu pekan lalu sehingga The Foxes memanfaatkan hasil itu sehingga kini unggul bersih lima poin di puncak liga TAK TERPELESET – Para pemain Leicester City diyakini akan tetap berada di jalur kemenangan setelah mereka kembali mengemas kemenangan di laga pekan ke 29 Liga Inggris.

dengan sembilan laga tersisa.

Ranieri menyatakan kepercayaan diri timnya menjadi tak terbendung setelah fakta mereka telah jauh melewati target awalnya terhindar degradasi sehingga mereka tidak akan mengendur pada laga-laga berikutnya.

“Kami tidak gugup. Tugas kami sudah selesai. Tugas kami adalah menyelamatkan tim (dari degradasi),” kata pelatih asal Italia ini dalam laman klubnya www.lcfc.com).

“Targetnya adalah aman dan penting untuk mengingatkan orang-orang mengenai siapa itu Leicester. Target pertama adalah menyelamatkan tim. Pendukung kami terus bermimpi dan kami terus bekerja. Ini adalah kombinasi yang baik.”

Ranieri mengatakan semangat Leicester akan mem-

buatnya tetap tampil bagus dan The Foxes akan terus berjuang keras meraih gelar juara Liga Utama Inggris yang pertamanya.

“Kami tahu pasti betapa aneh peluang yang kami punyai, tetapi kami ingin berjuang,” sambung dia. “Kunci musim ini adalah dari awal, ketika ada hubungan yang baik, perasaan yang baik, antara saya dan para pemain.”

“Keterkaitan sudah dimulai sejak awal. Ini adalah musim yang menakjubkan bagi kami. Segala hal yang kami capai adalah selalu lebih. Kami harus membangun diri, secara perlahan.

Untuk saat ini fokus kami adalah Newcastle.”

Pada 14 Maret Leicester akan menjamu tim terancam degradasi Newcastle United, demikian Reuters. (ant/bali post)

SUARA NTB

SUARA NTB Selasa, 8 Maret 2016

Halaman 12

DPD Minta Pemerintah Ditangkap Saat Bawa Sajam Sigap Beli Beras Petani dengan Harga Bersaing Jakarta (Suara NTB) Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) mendesak pemerintah untuk segera menerbitkan peraturan presiden (perpres) yang memungkinkan fleksibiltas HPP (Harga Pembelian Pemerintah) beras/gabah dan mendorong Bulog bisa memperluas kapasitas termasuk pembelian jagung dan kedelai serta meningkatkan kualitas produknya melalui pembangunan infrastruktur berteknologi modern.

“DPD akhir-akhir ini menerima beragam keluhan (Suara NTB/ist) warga bahkan pengaduan Farouk Muhammad gubernur terkait kekurangsigapan Pemerintah, dalam hal ini Bulog dalam membeli beras dan jagung petani sehingga terjadi surplus di beberapa daerah atau jikapun dibeli, ironisnya dengan harga di bawah harga pasar,” ujar Wakil Ketua DPD RI Farouk Muhammad usai rapat konsultasi Kementerian Pertanian dengan Bulog di Ruang Pimpinan DPD RI Senayan (3/4) Jakarta. Hadir dalam kesempatan tersebut Dirjen Tanaman Pangan Hasil sembiring dan Direktur Bulog Djarot Kusumajakti.

Farouk yang juga menjabat Ketua Majelis Percepatan Pembangunan Daerah Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) mengingatkan janji presiden pada kesempatan panen raya di Kabupaten Dompu tanggal 11 April 2015 untuk membeli jagung dengan HPP Rp 2.700 tidak direalisasikan akibatnya dibeli oleh swasta dengan harga di bawah Rp 2000.

“Dalam realitasnya, praktik pembelian juga acapkali dikeluhkan warga karena petugas Bulog cenderung secara subjektif menentukan sepihak kualifikasi beras/gabah yang dapat merugikan petani,” tutur anggota DPD RI asal NTB dua periode tersebut.

Menyikapi aspirasi demikian Pimpinan DPD RI melakukan pertemuan dengan Kementan dan Bulog. Dari pertemuan tersebut terungkap bahwa HPP masih merujuk pada Inpres 5/2015 dan masih dalam proses pembaharuan Perpres; Disisi lain, payung hukum yang ada belum memberi kewenangan kepada Bulog untuk membeli pangan selain beras dan gabah.

DPD meminta presiden dapat mempercepat proses penerbitan perpres yang memungkinkan adanya fleksibilitas harga yang sewaktu-waktu mudah menyesuaikan dengan harga pasar dan situasional antar daerah; juga mendorong memperluas kewenangan Bulog untuk dapat membeli jagung dan kedelai.

“Selain itu kami juga mendorong pemerintah melengkapi Bulog dengan peralatan lapangan yang bisa diHILANG gunakan untuk menentuHILANG BPKB R4 NIS- kan secara objektif kualiSAN GRAND LIVINA fikasi bahan pangan yang DR1094J NOKA/NOSIN: dibeli, sehingga dapat MHBG1CG1FCJ-087642/ meminimalisasi konflik peH R 1 5 - 9 1 7 5 2 6 B nilaian antara petani dan NO.BPKB.I.10366624.O AN. petugas,” tegasnya.

DPD RI juga meminta peBPDAS NTB HILANG DISEKITAR JL. MAJAPAHIT merintah mengembangkan NO.54C MATARAM infrastruktur Bulog dengan teknologi modern yang HUB.0370-624636 memperluas dan meningkatHILANG STNK R2 HON- kan kapasitasnya dalam DA DR5205CC NOKA/NOSIN pembelian gabah sehingga : MH1JFC11DK183885/ dapat memberi manfaat J F C 1 E - 1 1 8 1 7 8 9 yang lebih berarti bagi keseAN.BAMBANG SUPRIYONO jahteraan petani. (aan) HILANG DSKTR MATARAM

Polisi Kembalikan SH ke Orang Tuanya

Mataram (Suara NTB) Seorang warga Monjok, SH (17) yang diamankan diduga membawa senjata tajam pascaperdamaian, dikembalikan kepada orang tuanya. Meski unsur pidana yang bersangkutan terbukti, namun karena masih di bawah umur maka diterapkan UU Perlindungan Anak, berupa upaya diversi.

Kapolda NTB, Brigjen Pol Drs Umar Septono, SH, MH, didampingi Dirkrimum Polda NTB, AKBP Anom Wibowo, SIK, MSi, mengatakan warga yang diamankan tersebut dia-

mankan sebagai wujud ketegasan kepolisian dalam menegakkan hukum, sebagai bagian dari upaya perdamaian konflik sosial MonjokKarang Taliwang.

“Komitmennya gini, kalau ada yang masih bawa sajam padahal sudah ada penyerahan sukarela, maka diambil upaya hukum. Kesepakatannya kan begitu,” jelasnya di Mapol-

da NTB, Senin (7/3).

Ia menambahkan, penanganan kasus tersebut diambil secara persuasif melihat usia pelaku yang masih di bawah umur.

Pada Jumat (4/3) pekan lalu, polisi mengamankan SH (17), warga Monjok, yang bersangkutan kedapatan membawa senjata anak panah, padahal masing-masing pihak telah menyerahkan sejumlah senjata tajam diduga digunakan dalam

sejumlah bentrok antarwarga.

Kapolda mengimbau masyarakat, khususnya yang tengah berkonflik sejak akhir November silam tersebut, agar perselisihan menjadi momentum membangun silaturahim yang lebih baik lagi. “Tidak ada suatu ketetapan Tuhan yang sia-sia. Hikmahnya kita ambil sebagai ajang lebih akrab lagi.

Jangan ada sekat,” ujarnya berpesan. (why)

Belum Terima Raskin

Warga Sekotong Datangi Bulog Mataram (Suara NTB) Sejumlah perwakilan warga Sekotong Barat, Lombok Barat (Lobar) mendatangi Kantor Perum Bulog Wilayah NTB, Senin (7/3). Mereka meminta penjelasan terkait belum terdistribusinya raskin yang disetorkan pembayarannya pada Januari 2016 ini.

Perwakilan warga ini mengaku telah membayar raskin untuk bulan Januari kepada masing-masing kepala dusun (kadus) di desa setempat. Namun hingga kini, raskin yang telah mereka lunasi justru tak kunjung terdistribusi.

Bagi mereka, raskin sangat dibutuhkan di tengah sulitnya ekonomi dan mahalnya harga beras. “Untuk mendapatkan raskin, malah kita pinjamkan dulu uang masjid. Kulit kita kusam begini, keringat bercucuran nyari uang untuk beli raskin,” pengakuan salah satunya.

Mereka ingin meminta penjelasan, terkait statement pemerintah desa setempat yang berdalih belum ada konfirmasi dari Bulog.

“Setahu kami, dari dulu beras datang duluan, baru bayar.

Ini bayar duluan beras belum juga datang,” demikian Sahnil.

Warga Sekotong Barat ini ditemui langsung Koordinator Lapangan (Korlap) Raskin Lombok Barat, Yunus. Pihak Bulog menegaskan, belum menerima sesenpun uang yang menurut warga telah disetorkan. Biasanya Bulog mendistribusikan raskin kemudian

(Suara NTB/bul)

HEARING - Warga Sekotong Barat Kecamatan Sekotong saat hearing di Bulog, Senin (7/3). dibayar Rumah Tangga Sasaran (RTS) penerima.

“Tapi karena permintaan pihak Desa Sekotong Barat, beras bisa didistribusikan setelah ada kesiapan desa (uang raskin kumpul). Makanya kita tunggu sampai desa siap, ini sesuai kesepakatan,” kata Yunus. Dalam hal ini,

tidak ada kaitan persoalan belum terdistribusinya raskin dengan Bulog. Meski demikian, Bulog tetap akan melakukan koordinasi dengan pemerintah desa setempat.

Kedatangan warga kemarin berujung adu mulut perwakilan warga Desa Sekotong dengan perwakilan pemerintah desa se-

tempat, terkait kecurigaan penggelapan uang raskin oleh oknum-oknum tertentu di desa setempat. Untungnya pertemuan ini tak sampai menimbulkan baku hantam.

Usman, Sekretaris Desa Sekotong Barat yang juga mengakui pemerintah desa sudah menerima separuh

pembayaran raskin dari masyarakat, dan belum disetorkan ke Bulog. Pihak desa menurutnya akan melakukan pertemuan dengan seluruh kadus untuk menuntaskan persoalannya. “Nanti kami selesaikan dengan seluruh aparat pemerintahan di desa,” demikian Usman. (bul)

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Hari Aryanti, Akhmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Sahmad Darmi, M. Yusrin Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi, Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur: Rusliadi, Yoni Ariadi.

KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah. Bima : Rafiin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaludin, Muhammad Kasim. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 15.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 20.000/mmk. Display F/C : Rp 25.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 15.000./ mmk. Iklan Advertorial : Rp 10.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 450.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 250.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 75.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 80.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 4.500. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

SUARA NTB

Selasa, 8 Maret 2016

Halaman 13

RUPA-RUPA

RUPA-RUPA

MENU : NASI KELOR, NASI LEBUI, BEBALUNG, SOTO, PELECING, RUJAK, ES KELAPA MUDA TEMAT & MENERIMA PESANAN NASI KOTAK, SNACK KANTOR. HUBUNGI IBU IDA AHMADI HP 081907415439

gin Belajar n i P ANIMASI ?

SETIAP MINGGU PAGI - SORE DI TAMAN MAYURA

HUBUNGI :

081917002381

COUNTER PAINT ART GALLERY MINIMALIS LUNA MAYA EKAGITT

Menyediakan aneka hidangan & melayani pesanan nasi kotak, snack box dan menerima rantangan

Penjualan dgn Fee 3% Tanpa dikenakan biaya & tidak mengikat

Rp. 995 Jt

BEKAM

OPINI

SUARA NTB Selasa, 8 Maret 2016

Halaman Halaman 14 14

Sekda, Birokrasi dan Kita Antisipasi Pensiun Dini PEMERINTAH pusat berencana mempensiundinikan sekitar 1,37 juta ASN (Aparatur Sipil Negara) se-Indonesia. ASN yang akan menjadi sasaran pensiun dini itu adalah ASN dengan tingkat pendidikan SD sampai SMA. Data dari BKD (Badan Kepegawaian Daerah) Kota Mataram menyebutkan bahwa di Kota Mataram sendiri tercatat 1.367 ASN dengan tingkat pendidikan SMA. Hal ini tentu menjadi kekhawatiran tersendiri mengingat jumlah tersebut tidaklah kecil. Rencana kebijakan pensiun dini itu diambil pemerintah pusat untuk mengurangi beban negara. Karena setiap tahun, negara harus menyiapkan anggaran cukup besar untuk membayar gaji ASN. Tetapi, kebijakan itu diyakini akan membawa dampak yang cukup luas. Bisa-bisa, mereka yang tidak punya jiwa wirausaha, justru akan menjadi pengangguran pascadipensiunkan.

Karena selama bertahun-tahun mereka menggantungkan hidup dari gaji sebagai ASN. Tiba-tiba pemerintah akan melakukan pensiun dini untuk merasionalisasi jumlah ASN. Jelas ini akan membuat ASN yang termasuk dalam kategori akan dipensiundinikan, menjadi gelisah.

Meskipun, kebijakan itu akan dibarengi dengan pemberian pesangon.

Karena belum tentu juga, semua ASN yang dipensiunkan itu mampu mengelola pesangon yang didapatnya menjadi modal usaha. Karena selama ini mereka terbiasa bekerja di belakang meja. Sehingga kemungkinan mereka akan kesulitan beradaptasi dengan pekerjaan mereka yang baru. Sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat, pemerintah daerah harus mulai memikirkan langkah antisipasi seperti apa yang harus dilakukan dengan adanya kebijakan pensiun dini ASN. Misalnya, ASN yang masuk dalam kategori pensiun dini itu diberikan pembekalan atau pembinaan keterampilan.

Sebab jika dilepas begitu saja, bukan tidak mungkin mereka akan sulit bersaing dengan masyarakat umum. Terlebih Indonesia sudah memberlakukan masyarakat ekonomi Asean. Sehingga kalau tidak memiliki keterampilan, tentu akan menjadi sandungan bagi ASN itu untuk mendapatkan kehidupan yang layak.

Seperti diketahui, ASN yang termasuk dalam kategori terancam dipensiundinikan itu, banyak yang usianya di atas 35 tahun. Sehingga, kalau ingin mencari pekerjaan di perusahaan-perusahaan swasta, tentu sulit. Untuk itu, selain menjadi atensi pemerintah daerah, ASN yang merasa diri tamatan SD sampai SMA juga perlu mempersiapkan diri. Karena memang selama ini, gaji ASN menyedot anggaran paling besar. Baik di APBN maupun APBD provinsi dan juga kabupaten/kota.

Kebijakan pensiun dini itu, membutuhkan koordinasi yang baik antara pemerintah pusat selaku pihak yang mengeluarkan kebijakan dengan pemerintah daerah sebagai pihak yang akan mengeksekusi kebijakan itu. Langkah antisipasi yang diambil oleh pemerintah daerah harus hati-hati. Karena bagaimanapun, kebijakan pensiun dini itu, berkaitan dengan penghasilan, psikologis dan juga masa depan keluarga ASN bersangkutan. (*)

H. Fauzan Khalid

EBERAPA pekan belakangan ini, saya banyak menerima pertanyaan soal sosok calon Sekda NTB. Umumnya pertanyaan itu merujuk langsung kepada siapa calon Sekda yang Gubernur NTB Dr. TGH. M. Zainul Majdi inginkan? Terus terang saya merasa kurang nyaman dengan pertanyaan semacam ini. Seakan-akan saya tahu persis apa kehendak dan keinginan gubernur. Tetapi saya pun maklum, pertanyaan begini lahir karena publik berharap NTB mendapatkan sekda yang terbaik.

Posisi Sekda jelas bergengsi dan sekaligus strategis. Bergengsi karena jabatan Sekda adalah puncak karier seorang birokrat di daerah. Semacam direktur utama (CEO) di perusahaan. Strategis sudah pasti, lantaran Sekda adalah pembantu utama gubernur dan wakil gubernur. Ia tangan, telinga dan kaki dari kepala daerah untuk menjalankan organisasi yang sangat besar bernama birokrasi. Inilah organisasi yang keberadaannya seringkali membuat kita jengkel, tetapi sekaligus pada saat yang sama, organisasi birokrasi ini tak bisa ditolak, menjadi suatu keniscayaan di era pemerintahan modern ini.

Setelah menerima sejumlah pertanyaan soal sekda itu, terbersit pertanyaan di benak saya: sosok sekda semacam apa yang NTB butuhkan? Dan apa pentingnya posisi Sekda bagi kebanyakan kita (baca: rakyat umumnya) di luar birokrasi? Tulisan singkat ini akan mencoba menjawab pertanyaan mendasar itu.

Tulisan ini lebih merujuk kepada pengalaman empiris saya sebagai warga NTB, yang setidaknya selama belasan tahun terakhir, dan terutama kini saat saya menjadi anggota dewan di mana interaksi saya kian intensif dengan organisasi birokrasi.

Birokrasi yang Cepat Merujuk kepada kondisi kekinian di NTB, kita jelas butuh Sekda yang bisa bekerja cepat menghela gerbong birokrasi daerah untuk berlari lebih kencang dalam jalurnya yang benar. Sekda, siapapun orangnya, dia haruslah pertama-tama merefleksikan sosok seorang birokrat yang punya rekam jejak teruji.

Bukan birokrat standar atau biasa-biasa saja. Sebab hanya birokrat yang teruji yang punya kemungkinan menjadi sekda yang bisa menghela gerbong birokrasi berlari cepat tadi.

Saya beberapa kali menangkap kesan bahwa Tuan Guru Bajang (TGB) – panggilan akrab gubernur — merasa birokrasi yang ada semestinya bisa lebih maksimal bekerja untuk mendukung visinya. Boleh jadi karena TGB ini muda dan cerdas, ia ingin berlari cepat dalam bekerja. Ia ingin merealisasikan banyak mimpi dan harapan rakyatnya. Tetapi kesan ini memang tak mudah ditangkap publik, mengingat TGB seorang sosok yang santun dan relatif mampu menyembunyikan perasaannya.

NTB membutuhkan birokrasi berkinerja tinggi karena sejumlah capaian yang mengembirakan memang telah

Plt Bupati H. Fauzan Khalid didampingi Kepala Bappeda H Baehaqi memukul gong sebagai tanda dibukanya Musrenbang RKPD 2017.

Oleh:

H. MNS. Kasdiono

(Ketua Fraksi Demokrat/Wakil Ketua Komisi V DPRD NTB) diraih, tetapi tantangan pembangunan kini dan ke depan makinlah berat. Kalau birokrasi NTB tidak didorong dengan penataan sistem dan perubahan budaya kerja, maka percepatan pembangunan bisa berubah menjadi stagnan alias jalan di tempat. Sesuatu yang jelas tak kita inginkan, mengingat NTB jika dipandang dalam satu potret yang utuh, sekalipun memang makin terlihat cantik, masihlah banyak memiliki sisi-sisi yang tak sedap dipandang. Sisi-sisi inilah yang harus segera dipoles dengan kerjakerja percepatan pembangunan daerah.

Kepercayaan Dua Sisi Seorang Sekda bukan pembantu biasa. Ia membantu kepala daerah dalam ranah dan aspek yang sangat vital: mengelola, menata dan membenahi birokrasi daerah. Ia adalah komandan dalam kerja-kerja reformasi birokrasi di daerah. Sebagai pembantu utama kepala daerah, sekda sudah pasti sosok kepercayaan. Tak ada kamusnya seorang sekda bukan orang kepercayaan kepala daerah. Jadi siapapun yang TGB pilih atau rekomendasikan sebagai Sekda NTB, itulah birokrat yang beliau percaya penuh dan yakini betul kapasitas dan integritasnya.

Seorang sekda haruslah menjawab kepercayaan itu dengan kerja-kerja nyata yang terbaik. Bukannya malah berlindung di balik kepercayaan itu, lalu merasa nyaman dan kemudian nyaris tak melakukan terobosan apapun untuk mendukung visi pembangunan daerah. Jika itu yang terjadi, bak kata pepatah air susu dibalas air tuba. Kepercayaan besar dibalas kinerja ala kadar. Karena itu wajar sekali jika seorang gubernur sangat hati-hati dan selektif merekomedasikan calon sekda yang akan menjadi tangan kanannya itu.

Seorang calon sekda sepatutnya juga merupakan sosok yang dipercaya luas oleh lingkungan birokrasinya. Ini penting sekali, karena tanpa kepercayaan dari lingkungan birokrasi, maka seorang sekda bisa dikatakan telah mendapatkan separuh kegagalan sebelum memulai tugasnya. Bagaimana mengetahui seorang calon sekda itu dipercaya atau malah mendapat resistensi (penolakan) yang tinggi dari lingkungan birokasi yang akan ia pimpin? Rekam jejaknya sebagai birokrat adalah rujukan terbaik. Selain juga tentunya di era keterbukaan ini, tak terlalu sulit bagi kepala daerah untuk mengetahui dengan cukup komprehensif sejauh mana sosok calon sekda dinilai di mata lingkungan birokrasinya.

Kepercayaan dua sisi, yaitu dari sisi kepala daerah dan dari sisi lingkungan birokrasi haruslah dimiliki seorang calon sekda. Salah satu dari keduanya tak ada, maka pincanglah kakinya sebagai seorang sekda. Seorang Sekda dengan kaki yang pincang, nyaris mustahil bisa menahkhodai kapal besar bernama birokrasi daerah. Alih-alih menjadi nakhoda yang baik, ia malah berpotensi

besar mengkaramkan kapal birokrasi menjadi kapal tua yang karatan.

Membangun Tim Kerja Pemerintah Provinsi NTB tercatat memiliki 7.222 pegawai negeri sipil atau sekarang disebut Aparatur Sipil Negara (ASN). Seorang Sekda dituntut membangun tim kerja yang kuat dan solid sehingga ribuan pegawai itu bekerja dalam ritme yang sama dan bergerak menuju satu arah yang sama pula.

Untuk memastikan itu, tak ada cara lain, seorang sekda harus membangun sistem yang transparan dan mengedepankan akal sehat. Saya memaklumi adanya persepsi pihak-pihak tertentu yang mengaggap dibirokrasi NTB,otensi sesorang kerap kali tidak terpakai dengan maksimal.. Penempatan personil kadang diluar akal sehat. Like and dislike terasa kental. Bahkan ada pula istilah daftar urutan kedekatan dalam penempatan personil.

Saya bayangkan, Sekda NTB berani melakukan terobosan dalam perkara penempatan personil ini. Mencari dengan cepat “mutiara-mutiara” terpendam di birokrasi NTB, lalu menempatkan mereka pada posisi-posisi tepat dalam struktur birokrasi, niscaya birokrasi menjadi lebih cepat bergerak menjawab kebutuhan dan tantangan jaman.

Tim kerja yang kuat dan solid perlu dibangun di tiap lini birokrasi. Saya yakin di ranah birokrasi NTB banyak mutiara yang terpendam, mereka tenggelam tak mendapat ruang untuk bekerja maksimal di bidangnya, boleh jadi lantaran mereka tak biasa kasak kusuk melobi jabatan ini dan itu. Seperti yang dipersepsikan tiap-tiap tertentu Sekda yang baik pastilah bisa memetakan dan mendayagunakan segenap potensi aparaturnya. Bukannya mengawetkan pendekatan like and dislike atau sejenisnya tadi.

juga seksi. Era pemerintahan yang gemuk terbukti bukan obat mujarab untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Ketiga, birokrasi daerah yang sanggup bekerja berdasarkan misi jelas. Ia harus sepenuhnya mengabdi kepada misinya menjadi aparatur pemerintah yang profesional. Ukuran melihat itu sederhana; bekerja dengan mengutamakan efesiensi dan efektivitas. Kempat, birokrasi daerah yang bekerja dengan akuntabilitas atau pertanggungjawaban publik yang terbuka. Tugas utama birokrasi bukanlah pertama-tama menghabiskan anggaran yang selalu disebut terbatas itu, tetapi memikirkan benar sejauh mana hasil yang dicapai dengan anggaran yang terpakai. Karena itu, birokrasi daerah harus bekerja dengan ukuran yang jelas. Haram hukumnya bekerja tanpa standar ukuran atau secara sengaja mengabaikan standar ukuran itu untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau kelompok.

Itulah setidaknya empat wajah baru birokrasi daerah di era otonomi yang kita semua inginkan. Dalam konteks inilah, wacana soal sosok Sekda NTB bertautan langsung dengan nasib rakyat umumnya. Sekda memang administratur tertinggi di ranah birokrasi. Pekerjaannya nyaris tak bersentuhan langsung dengan kehidupan rakyat. Tetapi dari balik mejanya, dari torehan kebijakannya, dari gagasan dan arahannya, nasib rakyat ikut ditentukan. Jika ia mampu menghela gerbong birokrasi menjadi lebih cepat, lebih bersih dan lebih peduli, maka rakyat punya harapan. Jika sebaliknya, agaknya rakyat masih harus sabar dan terus sabar menunggu datangnya birokrasi yang lebih membanggakan.

Wallahu alam Biswahab.

Rakyat Menanti NTB masih punya segudang tantangan. Kemiskinan yang relatif masih besar, Indeks Pembangunan Manusia yang masih harus terus diangkat, nilai tukar petani dan nelayan yang rendah, pengelolan potensi sumberdaya yang belum memberi nilai tambah maksimal, adalah tantangan itu. Kita membutuhkan birokrasi yang bersih dan cekatan untuk menjawab tantangan itu.

Harus benar-benar disadari, di era otonomi ini, birokrasi daerah memainkan peranan vital. Birokrasi di daerah haruslah tampil dengan “wajah baru”.

Miftah Thoha, guru besar ilmu pemerintahan UGM menguraikan sosok birokrasi “Wajah baru” itu dalam empat kriteria.

Pertama, birokrasi daerah yang lebih aktif membangun bersama masyarakatnya dan secara kreatif merangsang semangat entrepeneurship mereka. Kedua, birokrasi daerah yang kompetitif dalam memberikan pelayanan publik.

Birokrasi pelayanan dituntut langsing

Plt bupati didampingi Kepala Bappeda Lobar H Baehaqi bersama Kepala Bappeda NTB H. Chairul Mahsul dan dari DPRD Lobar saat musrenbang.

H. Chaerul Mahsul

Musrenbang RKPD 2017 Dibuka

Plt Bupati Tekankan Hasil Lebih ”Nendang” Giri Menang (Suara NTB) Musrenbang RKPD 2017 resmi dibuka oleh Plt Bupati Lombok Barat (Lobar), H. Fauzan Khalid, SAg, MSi, di Jayakarta Hotel Senggigi, Senin (7/3). Pada Musrenbang kali ini, sedikit berbeda, karena sekaligus dilakukan evaluasi pencapaian indikator kinerja utama daerah tahun kedua yang tertuang dalam RPJMD 2014-2019. Berdasarkan hasil evaluasi, pencapaian Indikator kinerja lumayan bagus secara komulatif 74,3 persen.

Dalam kesempatan itu, Plt Bupati menekankan kepada seluruh jajaran SKPD agar mempertajam program pada musrenbang supaya hasil musrenbang lebih “nendang” dan tajam tahun 2017 mendatang.

Beberapa hal ditekankan Plt Bupati, terutama yang masih belum maksimal pencapaiannya seperti bidang pendidikan, kesehatan.

SKPD diminta melakukan terobosan untuk mengatasi permasalahan di sektor terkait.

“Hasil musrenbang kali ini saya harapkan lebih “nendang” dan lebih menusuk, SKPD harus pertajam lagi programnya,” kata Plt Bupati di hadapan jajaran SKPD dan tamu undangan yang ikut hadir dalam musrenbang tersebut.

Musrenbang kali ini dihadiri Kepala Bappeda NTB, H. Chairul Mahsul, SH, MM, Kepala Bappeda Lobar, Dr. H. Baehaqi, segenap kepala SKPD di Lobar, camat, perwakilan kades dan DPRD Lobar. Musrenbang kali ini mengambil tema “Pemantapan Layanan Infrastruktur Dasar Berbasis Perdesaan dalam Rangka Meningkatkan Daya Saing Masyarakat”.

Dikatakan, dari beberapa sisi Lobar saat ini lebih maju seperti infrastruktur, walaupun masih jauh dari sempurna. IPM Lobar merangkak dari ranking 8 ke ranking 5, bahkan ranking IPM Lobar bisa naik ke peringkat 4. Ia men-

Plt Bupati Lobar didampingi Kepala BapKepala Bappeda NTB H. Chairul Mahsul peda di hadapan jajaran SKPD dan para saat memberikan sambutan. tamu saat musrenbang. gaku optimis bisa dicapai, sebab jarak nilai dengan daerah yang memiliki IPM peringkat 4 hanya 0,01 persen.

Fauzan mengungkap sejumlah data sebagai bahan acuan SKPD untuk melakukan terobosan guna lebih bisa berlari cepat lagi untuk menuntaskan persoalan itu. Infrastruktur jalan, menurutnya dibandingkan daerah lain tingkat kemantapan jalan di Lobar sudah baik. Menurutnya masalah infrastruktur sangat berpengaruh terhadap laju pertumbuhan ekonomi. Ia berharap Dinas PU mengkaji mana yang diprioritaskan sesuai usulan di tingkat bawah supaya bisa lebih “nendang” lagi untuk menunjang pertumbuhan ekonomi.

Apalagi di bebeberapa kecamatan butuh sarana jalan, khususnya di Sekotong. Beberapa titik di daerah itu, terutama di daerah terisolir memiliki infrastruktur buruk, hal ini menyebabkan mahalnya harga produk di daerah itu. Kalaupun, katanya, anggaran tidak mencukupi untuk menggarap persoalan infrastruktur, karena itu perlu terobosan. Persoalan air bersih, MCK dan irigasi juga menjadi persoalan.

Di bidang kesehatan, beberapa masalah di sektor kesehatan, seperti HIV dan AIDS, meski berkurang namun harus bisa dikejar target nol (zero). Kasus gizi buruk yang akhirakhir ini menjadi permasalahan, “Karena itu Dikes perlu lakukan terobosan untuk mengatasi persoalan

ini,”tegas Fauzan.

Selain itu, ujarnya, persoalan ini harus menjadi titik fokus pada musrenbang kali ini. Sebab hal ini berpengaruh terhadap IPM. Begitupula kasus kematian ibu dan bayi. Di bidang pendidikan Plt Bupati menyoroti tingginya lulusan SD putus sekolah yang bekerja. Di usia 15-19 tahun, jumlah anak tidak tamat SD yang bekerja mencapai 1.891 anak dan dan tamat SD 3.919 anak. Begitupula yang berusia 2024 tidak tamat SD yang bekerja mencapai 1.858 orang dan tamat SD yang bekerja sebanyak 6.571 orang.

Jumlah ini meningkat di usia 2529 tahun , tidak tamat SD mencapai 7.684 orang dan tamat SD yang bekerja sebanyak 10.123. Hal inilah, jelasnya, menyebabkan nilai indeks pendidikan rendah, sehingga mempengaruhi IPM. “Harus diupayakan yang tidak tamat SD bisa ikut paket B,” jelasnya.

Di bidang ekonomi, Dinas terkait seperti Disperindag diminta berkolaborasi dengan Distan, Diskop dan Dinsos untuk mencari terobosan dan program yang bisa mendorong angkatan kerja lebih bagus dan tersistem. Ia menekankan agar SKPD terkait memiliki kreativitas. Termasuk, menekan nilai tambah di industri UMKM lebih didorong lagi, produk lokal pertanian seperti nangka dan gula aren jangan sebatas dijual mentahnya saja, namun diolah lagi agar memiliki nilai tambah.

Kepala Bappeda Lobar, Dr. H Bae-

Plt Bupati Lobar memberikan penghargaan kepada para camat atas pelaksanaan musrenbang tingkat desa dan kecamatan.

haqi menyatakan, Musrenbang RKPD 2017 kali ini sekaligus melakukan evaluasi pencapaian RPJMD akhir tahun ke kedua 2014-2019. “Capaiannya bagus, secara komulatif mencapai 74,3 persen,” kata Baehaqi.

Prioritas daerah tahun ini dan tahun depan bagaimana mendorong sektor pendongkrak IPM yang masih rendah seperti indeks pendidikan.

Capaian IPM dipengaruhi tiga aspek, yaitu kesejahteraan rakyat tercapai 75 persen, layanan umum tercapai 73,7 persen dan daya saing tercapai 75 persen. Sehingga, secara kumulatif mencapai 74,3 persen.

Bertolak dari capaian-capaian tersebut, pemkab harus mendorong lebih dengan mengacu pada Indeks Pembangunan Manusia. Yang masih rendah ada di Indeks pendidikan 58 persen, dibandingkan dengan indek yang lain, seperti indeks kesehatan mencapai 68 persen, Pendapatan Asli Daerah mencapai 63,26 persen, sehingga, indeks pendidikan harus didorong, karena terhubung ke semua aspek. “Kalau pendidikan rendah, maka pendapatan juga rendah, sehingga berpengaruh pada kesehatan masyarakat,” tegasnya.

Pendidikan itu, lanjutnya, sangat berpengaruh terhadap kualitas pekerjaannya. Kalau pendidikan masih rendah, maka tentu penghasilannya akan rendah juga. Kalau melihat berdasarkan Data Pusat Statistik (BPS) masyarakat yang bekerja menurut kel-

Istri Plt Bupati Lobar Hj. Haeratun didampingi Asisten I Setda Lobar menghadiri musrenbang.

ompok usia dan pendidikan, totalnya yang bekerja mencapai 291.325. Jumlah ini terdiri dari katagori usia yang tidak lulus SD sangat tinggi. Karena itu, yang harus dipikirkan antar SKPD, terutama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) perlu membuat Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Bupati (Perbup) agar bisa melaksanakan paket B dan C secara regular. “Karena, berkaitan lama sekolah itu sangat berpengaruh terhadap kualitas pekerjaannya yang kemudian berdampak kepada penghasilannya. Jadi, sektor pendidikan, pertanian, dan Disperindag harus bersinergi dalam rangka intervensi,” katanya.

Menurutnya, perlu ada pelatihan yang disinergikan dengan modal usaha, sehingga kualitas pekerjaan dan hasil output pekerjaan memiliki daya saing. Sementara, pada sektor pertanian berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) mencapai 20,37 persen. Pertumbuhan sektor pertanian sangat lambat tidak pernah mengalami lebih 25 persen. Artinya masyarakat yang bekerja di sektor ini jumlahnya banyak, pertumbuhan besar, namun hasilnya kecil. Sehingga berdasarkan survai BPS, kemiskinan berada pada sektor pertanian. Tahun 2015, jumlah angka kemiskinan di Lombok Barat mencapai 17,11 persen atau 111 ribu orang. “ Ini yang harus didorong dari segala aspek pendidikan, pertanian, dan kesehatan,” ujarnya.

Oleh karena itu, pemantapan pem-

bangunan harus dilakukan secara berbasis perdesaan. Supaya pembangunan layanan dasar di perdesaan terus ditingkatkan agar perkembangan ekonomi semakin meningkat dan angka kemiskinan terus menurun. Adapun layanan dasar yang dimaksud, yaitu pendidikan, pasar tradisional, kesehatan, infrastruktur jalan, dan infrasturkur umum lainnya. “ Membangun dari pinggiran berbasis perdesaan meningkatkan daya saing masyarakat,” tandasnya Ia menambahkan, Musrenbang kabupaten ini didahului musrenbang tingkat desa dan kecamatan. Hasil musrenbang desa dan kecamatan ini sudah disinkronisasi dalam bentuk pra musrenbang. Musrenbang kabupaten ini untuk mempertajam lagi program hasil musrenbang kecamatan, karena itu harus lebih menusuk dan dipertajam lagi sebagai KUA-PPAS. Lalu dibahas lagi dengan DPRD sebagai RAPBD dan APBD tahun 2017.

Sementara itu, Kepala Bappeda NTB, H. Chairul Mahsul menekankan agar musrenbang kabupaten yang merupakan kompilasi musrenbang tingkat desa dan camat agar diturunkan dalam bentuk program. Misalnya upaya menekan kemiskinan, pengangguran terbuka dan inflasi harus diturunkan dalam bentuk program. (her/*)

RAGAM

SUARA NTB Selasa, 8 Maret 2016

Inspektorat Siap Serahkan ke APH Dari Hal. 1 Diakui Agus Patria, diturunkannya tim itu tidak lepas dari laporan masyarakat terkait dugaan reses bermasalah itu, khususnya di Kota Bima, sebagaimana dokumen yang dilampirkan.

Dalam dokumen laporan itu, disertakan juga pelapor ada masyarakat yang membantah adanya reses Yadi di beberapa kelurahan di Kota Bima. Bantahan warga itu juga sudah disertai tanda tangan di atas materai Rp 6.000.

Terkait bukti itu, Agus memastikan sudah mengecek dan langsung mengklarifikasi ke pihak – pihak dimaksud.

Memang diakuinya, dari laporan itu ada yang mengarah pada indikasi penyimpangan sebagaimana laporan.

Tapi dipastikannya, pertemuan saat reses memang pernah ada sesuai laporan ke bagian keuangan dan Sekretariat Dewan. “Pertemuannya ada. Bukan fiktif,” tegasnya.

Hanya saja dalam pertemuan itu memang ditemukan ada masalah. Hanya saja, enggan dirincinya. “Intinya Inspektor-

at sudah punya kesimpulan, ini ada kesalahan, tapi hanya administrasi dan sudah diselesaikan. Inspektorat dalam hal ini sudah tuntas atas pekerjaannya,” tegas dia.

Bagaimana jika penegak hukum melihat ini sebagai penyimpangan?

Menurut Agus Patria, itu di luar kewenangannya. Yang jelas, pihaknya sudah menyelesaikan audit khusus atas dana reses dimaksud. “Kalau pun APH (aparat penegak hukum) minta data ke kami, ya nanti kita pertimbangkan untuk dikasih (hasil audit),” pungkasnya.

Terkait konteks yang sama, Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dir Reskrimsus) Polda NTB, Kombes Pol. Prasetijo Utomo, SIK dikonfirmasi mengaku pihaknya belum menyentuh indikasi persoalan pada reses tersebut. Namun jika ada laporan masyarakat, akan ditindaklanjuti pihaknya. “Setiap laporan akan kita tidaklanjuti,” tegasnya. (ars/why)

Lihat Psikologi Masyarakat Dari Hal. 1 “Bukan. Saya bisa saja represif dari awal. Tapi untuk menyelesaikan masalah ini secara keseluruhan, psikis masyarakat harus benar-benar clear,” terang Kapolda NTB, Brigjen Pol Drs Umar Septono, SH, MH, di Mapolda NTB, Senin (7/3). Penindakan hukum harus diiringi kerelaan masyarakat itu sendiri dalam mewujudkan perdamaian.

Komitmen yang dibangun, kata Kapolda, adalah keinginan damai warga diwujudkan ketika pihak kepolisian menunjukkan komitmennya melakukan penegakan hukum.

Terbukti, setelah tertangkapnya tersangka diduga penghasut, SR, warga dengan inisiatif sendiri menyerahkan sejumlah pucuk senjata rakitan, serta senjata tajam lainnya.

“Jangan sampai habis diambil senjatanya. Musuhan lagi.

Ini karena menyerahkan sendiri, ada keinginan secara terbuka untuk damai, silaturahim terjalin lagi. Polisi juga sudah menegakkan hukum,” tegasnya.

Dari beberapa kunjungannya terjun langsung ke dua wilayah tersebut dalam bentuk salat berjamaah, ia memahami sejumlah penyesalan dari warga yang kemudian

berkomitmen untuk mengakhiri konflik sesegera mungkin. “Dan itu sudah ditunjukkan dengan penyerahan senjata secara sukarela itu.”

Saat ini, pihak kepolisian tengah berupaya menuntaskan sejumlah kasus terkait konflik tersebut, seperti dugaan perusakan salah satu rumah makan di Jalan Ade Irma Suryani.

Kapolda mengakui pihaknya menemui tantangan dalam pengungkapan sejumlah kasus.

“Laporan polisi dari Monjok maupun dari Karang Taliwang tetap diteruskan penanganannya. Membuat perimbangan. Semua laporan dari kedua belah pihak kita tindaklanjuti. Penyelidikan tetap berjalan,” tegasnya.

Sementara itu, mediasi masih dilakukan dengan diupayakannya perdamaian dalam bentuk administrasi tertulis. Hal itu dilakukan oleh tim Penanganan Konflik Sosial yang dibentuk Pemkot Mataram sementara pihak kepolisian menjaga keamanan dan ketertiban wilayah sembari melanjutkan langkah hukum. (why)

Keluarkan IUP Operasi Produksi Dari Hal. 1 “Pertengahan bulan Februari sudah dikeluarkan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi. Izin keluar berdasarkan pertimbangan teknis dari Distamben, dan kelayakan lingkungan dari BLHP,” ujar Ridwansyah.

Dikatakan, di dalam izin itu tercantum luas wilayah yang akan ditambang seluas 1000 hektar dengan volume sebanyak 10 juta meter kubik. Dalam jangka waktu selama 1,5 tahun.

Pihak pemohon belum dapat langsungmelakukanproduksiatau penambangan pasir laut. Karena harus melewati sejumlah perizinan lagi. Antara lain, izin pengangkutan, izin penjualan dan beberapa izin lainnya. “Setelah, mendapatkan izin ini, banyak langkah yang harus dijalankan. Dia harus mengajukan rencana kapal-kapal yang akan dipakai, mendapatkan izin kelayakan dari instansi yang berwenang.Ada proses yang harus dilakukan lagi,” katanya.

Ia menekankan, hal yang penting untuk diperhatikan ialah perusahaan hanya boleh melakukan kegiatan sesuai dengan lokasi yang ditetapkan. Selain itu, harus melaksanakan rekomendasi dari BLHP terutama soal lingkungan.

“Isu-isu soal lingkungan, telah dibahas, dan itu dituangkan dalam Amdal itu. Sebagai contoh, persoalan kekeruhan, soal kemungkinan terjadinya dampak terhadap para nelayan, persoalan abrasi di pantai. Itu hal

penting yang mencuat, itu yang harus dilaksanakan oleh para pemohon,” katanya.

Sementara itu untuk retribusi atau penerimaan dari hasil penjulan pasir laut itu, semuanya akan masuk sebagai Penerimaan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Lombok Barat. “Retribusi masuk ke kabupaten, harga sesuai dengan Peraturan Daerah di Kabupaten. Meskipun provinsi yang mengeluarkan izin.

PAD nanti semuanya masuk ke Lobar,” ujarnya.

Sedangkan untuk pengawasan, pihak pemerintah provinsi sedang menyiapkan tim pengawasan, pengendalian pesisir dan pulau kecil.

Tidak secara khusus mengawasai pasir laut Lobar ini saja.

Nantinya tim itu terdiri dari banyak sektor, meliputi perguruan tinggi, pihak kepolisian dan pihak terkait lainnya.

“Yang dibentuk Gubernur tim pengawas terpadu, dari banyak sektor. Pada prinsipnya sudah disiapkan tim pengawasnya. Untuk memastikan bahwa pemanfaatan sumber daya di laut dilaksanakan dengan prinsip kehati-hatian. Tidak menimbulkan kerusakan pada lingkungan. Dan sumber daya yang dimanfaatkan, dipergunakan dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan daerah,” pungkasnya. (ron)

Nasib Audit Hibah Bawaslu, Wagub Serahkan pada Inspektorat Dari Hal. 1 Dikonfirmasi terpisah, Inspektur Inspektorat NTB, Dr. M. Agus Patria, SH, MH mengatakan pihaknya akan menjadwalkan lagi pelaksanaan audit terhadap dana hibah Bawaslu NTB sebesar Rp 13,5 miliar tersebut.

Dana hibah tersbut diberikan Pemprov NTB kepada Bawaslu untuk mensukseskan pelaksanaan Pilgub 2013 lalu.

“Itu akan kita audit karena dulu pernah kita rencanakan diaudit. Karena objek pemeriksaan kita sekarang berjalan cukup banyak maka akan kita jadwalkan nanti. Kita akan jadwalkan setelah audit ini,” kata Agus ketika dikonfirmasi Suara NTB, Senin (7/3) siang.

Dijelaskan, saat ini Inspektorat sedang melakukan audit atau

pemeriksaan terhadap pelaksanaan proyek tahun 2015 lalu. Sehingga, dirinya belum bisa memastikan kapan audit dana hibah Bawaslu tersebut akan dimulai kembali.

“Saya belum bisa saya pastikan (bulan kapan),” ucapnya.

Ia menambahkan, yang menjadi objek pemeriksaan prioritas saat ini adalah audit terhadap proyek-proyek tahun 2015 lalu. Terkait dengan penjadwalan audit dana hibah Bawaslu ini, pihaknya akan mendengarkan masukan-masukan dari tim. “Nanti kita mendengarkan masukan dari kawan-kawan yang lain. (Audit dana hibah Bawaslu) ini kan pernah kita rencanakan kemudian tertunda.

Tapi akan kita bahas kembali,” tandasnya. (nas)

Halaman 15

Gerhana Matahari Sebagian

Rencana Pensiun Dini Massal Belum Diterima

Wilayah Tanjung dengan Magnitudo Gerhana Terbesar

ASN Pemprov NTB Lulusan SMA ke Bawah Capai 2.729 Orang

Mataram (Suara NTB) NTB akan dilalui oleh Gerhana Matahari Sebagian (GMS) pada Rabu (9/3) nanti.

Dengan Magnitudo atau skala kecerahan matahari terbesar di wilayah Tanjung, Kabupaten Lombok Utara, dengan magnitudo sebesar 0,814.

Kepala BMKG Stasiun Geofisika Mataram, Agus Riyanto, yang dikonfirmasi Senin (7/3), mengatakan gerhana matahari sebagian akan terjadi di NTB. “Gerhana yang teramati dari NTB berupa gerhana matahari sebagian dengan magnitudo gerhana terentang antara 0,78 di sebalah Selatan Pulau Sumbawa hingga 0,818 di bagian utara Pulau Lombok. Kota dengan magnitudo terbesar adalah di Tanjung, yaitu 0,814,” jelas Agus Riyanto.

Secara umum, gerhana di NTB akan dimulai pada pukul 07.23 Wita. Puncak gerhana terjadi pada pukul 08.30 Wita dan gerhana akan berakhir pada pukul 09.45 Wita.

Durasi Gerhana yang teramati di NTB rata-rata adalah 2 jam 23 menit. Dengan durasi terlama di Bima, yaitu 2 jam 24 menit 18,8 detik.

Dijelaskan secara ringkas, gerhana matahari adalah peristiwa ketika terhalanginya cahaya matahari oleh bulan, sehingga tidak semua sampai ke bumi. “Peristiwa yang merupakan salah satu akibat dinamisnya pergerakan posisi matahari, bumi, dan bulan ini hanya terjadi pada saat fase bulan baru dan dapat diprediksi sebelumnya,” ujarnya.

Pada tanggal 9 Maret 2016 diprediksi terjadi gerhana matahari total, yang jalur totalitasnya melewati 45 kota di 12 provinsi Indonesia. Peristiwa gerhana matahari total yang akan terjadi pada 9 Maret mendatang, menarik minat BMKG Stasiun Geofisika Mataram untuk menyiarkannya secara langsung melalui jari-

ngan internet.

“Kami akan menyiapkan fasilitas pendukung agar masyarakat dapat menyaksikan kejadian langka yang terjadi sekali dalam 350 tahun ini. Masyarakat dapat mengamati detik-detik terjadinya gerhana mulai pukul 7.22 WITA dengan mengakses situs http://media.bmkg.go.id/ gmt,” ujar Agus Riyanto.

BMKG Stasiun Geofisika tidak melakukan pengamatan secara langsung menggunakan teropong hilal. Karena BMKG Stasiun Geofisika masih tergolong baru di NTB. BMKG akan menyediakan fasilitas nonton bareng melalui streaming di kantor BMKG Stasiun Geofisika.

“Kantor BMKG Stasiun Geofisika masih sangat baru dan belum dilengkapi dengan teropong hilal, sehingga kami belum melakukan pengamatan secara langsung.

Namun kami mengamati dampak GMT terhadap kemagnitan bumi atau gravitasi bumi. Di kantor kami siapkan untuk nobar saja mulai pukul 6.20 sampai selesai.” ujarnya.

Pengamatan Magnet Bumi Pengamatan kemagnitan bumi akan dilakukan di Observatorium Geomagnetik Lombok, laboratorium lapangan milik Universitas Mataram, bekerjasama dengan BMKG Stasiun Geofisika Mataram.

Menurut Kepala Observatorium, Dr. rer. Nat. Teti Zubaidah, ST. MT., dikonfirmasi Senin (7/3) sore, mengatakan pihaknya akan melakukan pengamatan bersama BMKG stasiun geofisika saat terjadinya GMS di lokasi observatorium yang terletak di Dusun Rembitan, Kecamatan Pujut, Lombok Tengah, 9 Maret mendatang.

“Karena salah satu sumber magnet itu adalah gerhana.

Matahari salah satu sumber magnet yang terukur permu-

kaan bumi. Kalau matahari tertutup biasanya ada penurunan magnet, itu yang akan diukur. Setelah kembali terbuka, itu bagaimana, itu nantinya yang akan kami ukur,” ujarnya. , Sementara itu, Kepala BMKG Stasiun Geofisika, Agus Riyanto, mengatakan pengamatan GMS dilakukan di Observatorium Geomagnetik adalah mengamati dampaknya terhadap laporan ionosfer.

“Ketika terjadi GMT atau GMS tentu akan berpengaruh terhadap proses ionisasi yang mengganggu medan magnit bumi. Peralatan komunikasi yang menggunakan radio akan terganggu,” katanya.

Selain melakukan pengamatan, setelah terjadinya gerhana, pihak observatorium juga akan melakukan shalat gerhana bersama masyarakat di sekitar observatorium. Kegiatan itu dilaksanakan atas kerja sama dengan tokoh agama dan masyarakat sekitar.

“Ada dua kegiatan, di jam 7.30 sampai 9.00 Wita acara edukasi atau pengamatannya.

Setelah itu, di jam 09.00 sampai jam 10.00 wita akan diadakan Shalat Gerhana bersama masyarakat,” kata Teti Zubaidah.

Teti Zubaidah mengatakan, saat melihat gerhana sama halnya dengan melihat matahari seperti biasanya.

Sama-sama akan merusak mata jika melihat matahari terlalu lama. “Kalau melihat dari awal sampai akhir gerhana, itu bisa sampai tiga jam. Kadang terlalu terpesona, itu yang membuat melihat terlalu lama. Sebaiknya gunakan alat pelindung khusus untuk melihat terjadinya gerhana matahari,” imbaunya.

Gerhana juga akan mempengaruhi cuaca. Tetapi tidak terlalu berpengaruh secara signifikan. (ron)

Mataram (Suara NTB) Badan Kepegawaian Daerah Pendidikan dan Pelatihan (BKD dan Diklat) NTB mengaku belum mendapatkan informasi dari Kementerian Pendayaguýnaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) terkait wacana pensiun dini Aparatur Sipil Negara (ASN) lulusan SMA, SMP dan SD. Jumlah ASN Pemprov NTB lulusan pendidikan tingkat SMA ke bawah saat ini mencapai 2.729 orang. Mereka ini merupakan ASN golongan I dan II. “Kalau kita di BKD, belum ada info apapun. Surat maupun aturan. Jadi kita tunggu saja seperti apa,” kata Sekretaris BKD dan Diklat NTB, Ahmad Masyhuri, SH ketika dikonfirmasi Suara NTB, Senin (7/3) siang.

Masyhuri belum mau mengomentari terkait dengan wacana pensiun dini ASN dengan tingkat pendidikan SMA ke bawah itu.

Karena sejauh ini belum ada aturan yang diterima dari pusat.

“Saya no comment, itu aturan belum ada. Surat saja belum ada (diterima),”ucapnya.

Saat ini, kata Masyhuri, jumlah ASN Pemprov NTB sebanyak 7.178 orang. Mereka terbagi dalam empat golongan. Masingmasing golongan I dengan pendidikan SD-SMP sebanyak 201

orang. Kemudian golongan II dengan jenjang pendidikan SMA ke bawah sebanyak 2.528 orang, golongan III sebanyak 3.703 orang dan golongan IV sebanyak 746 orang.

Asisten Deputi (Asdep) Koordinasi Kebijakan, Penyusunan, Evaluasi Program, dan Pembinaan SDM Kementerian Pendayaguýnaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) Bambang Dayanto Sumarsono mengatakan, ASN yang masuk daftar rasionalisasiý akan diberikan kompensasi. Dengan demikian, ASN yang dirumahkan tersebut bisa memikirkan alternatif pekerjaan lainnya.

Dia mencontohkan, bila ASN yang kena rasionalisasi umurnya 45 tahun, maka pesangonnya dihitung berdasarkan masa kerja hingga 58 tahun sesuai batas usia pensiun (BUP) yang diatur dalam UUAparatur Sipil Negara (ASN).

ASN yang mendapatkan pesangon, syaratnya sudah mengabdi minimal 10 tahun. Ada sekitar 1,37 juta ASN yang akan menjadi target rasionalisasi tersebut. Mereka tersebar di jabatan fungsional umum dengan pendidikan SMA, SMP, dan SD. Rasionalisasi akan dilakukan bertahap selama empat tahun, sehingga pada 2019 jumlah ASN menjadi 3,5 juta dari 4,517 juta pegawai. (nas)

(Suara NTB/why)

BANTU MASYARAKAT – Di sela sela tugasnya, Anggota Direktorat Sabhara Polda NTB menyusuri perkampungan, kebun, pasar, mencari masyarakat yang memerlukan bantuan. Sebagaimana terlihat di Dusun Kubur Nunggal Desa Batu Butir, Kecamatan Gunung Sari Lombok Barat, sejumlah anggota Sabhara membantu seorang warga yang ditemukan di jalan menenteng jeriken air bersih.

Sambut Nyepi, 113 Peserta Meriahkan Parade Ogoh-ogoh di Mataram Dari Hal. 1 “Saat pecaruan kita memberikan suguhan kepada bhuta kala, tidak mengganggu umat yang mengadakan brata penyepian esok harinya,” urainya.

Rute Parade Ogoh-ogoh berawal dari Kantor Lurah Cakra Barat menuju Taman Mayura, Cakranegara. Rencananya Parade Ogoh-ogoh dimulai pada pukul 12.00 Wita dan dilepas Walikota

Mataram, H. Ahyar Abduh.

Untuk parade ogoh-ogoh tahun ini tidak dilombakan.

Karena, kata Anak Agung, berdasarkan pengalaman sebelumnya, banyak mengalami persoalan ketika parade ini dilombakan.

Ia juga mengimbau kepada masyarakat bisa saling menjaga agar parade ini dapat berjalan dengan lancar. “Imbauan kami, intinya saling menjaga pribadi masing-masing dan sal-

ing memahami. Sehingga, tentunya segala sesuatu dapat berjalan lancar,” ujarnya.

Anak Agung Made Jelantik, mengatakan Pemkot Matram dalam hal ini Walikota Mataram sudah memberikan perhatian terhadap berlangsungnya parade ogoh-ogoh setiap tahunnya. Tetapi ia menyayangkan minimnya perhatian dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar). Padahal menurutnya, parade ogoh-ogoh ini bisa

dijadikan event budaya.

Sementara Kepala Disbudpar NTB H. L. Moh. Faozal, S.Sos, MSi, menjelaskan, Nyepi merupakan upacara keagamaan, namun memperlihatkan aktivitas kebudayaan dari ogoh-ogoh yang ditampilkan. ‘’Ini dapat menarik atensi para wisatawan untuk datang menyaksikan upacara keagamaan itu,” katanya pada Suara NTB, di Mataram, Senin (7/3).

Saat ditanya apakah pertun-

jukan ogoh-ogoh yang rutin dilakukan setiap tahunnya dijadikan sebagai event? Faozal menjawab bahwa itu merupakan upacara keagamaan yang tidak bisa dicampuradukkan dengan event. Sebab dikhawatirkan hal itu dapat mengganggu kekhusyukan ibadah umat Hindu. Namun, parade ogoh-ogoh akan tetap menjadi uapcara keagamaan sekaligus sebagai aktivitas kebudayaan yang harus dilestarikan. (ron/lin)

Suhaili : Umar Said akan Dipaksa Mundur Dari Hal. 1 Persoalannya, sejumlah fraksi di DPRD NTB menganggap surat yang diajukan oleh DPD Golkar NTB itu tidak sesuai dengan prosedur dalam tata tertib yang mengatur soal mekanisme pergantian Ketua DPRD NTB. Sebab, seorang Ketua DPRD NTB baru bisa diganti jika ia mundur dari jabatannya, atau diberhentikan.

Dengan sikap Umar yang menolak mundur, maka opsi yang tersedia untuk Golkar saat ini hanya memberhentikan Umar dari keanggotaan partai yang secara otomatis akan membuat ia berhenti dari jabatannya sebagai ang-

gota dan Ketua DPRD NTB. Menyikapi ini, Suhaili menegaskan pihaknya memang akan memaksa Umar mundur jika memang itu jalan yang perlu ditempuh. “Kalau ndak mau mundur ya dimundurkan.

Orang sudah dimundurkan oleh DPP itu,” tegas Suhaili.

Suhaili juga mempersoalkan kapasitas H. Muh. Amin, SH, M.Si yang ingin menganulir keputusan itu dan mengusulkan agar rencana pergantian Umar dibicarakan kembali setelah Munas Partai Golkar berakhir. Menurut Suhaili, Amin sebelumnya telah menyeberang ke kepengurusan kubu Agung Laksono dan menjabat sebagai Plt.

Sekretaris Golkar NTB kubu Agung Laksono. Dengan bubarnya kepengurusan kubu Agung Laksono, Suhaili menganggap Amin kini tidak lagi memiliki kewenangan untuk mengintervensi keputusan DPP dan DPD Partai Golkar.

Suhaili juga menampik tudingan Amin yang menyebutkan bahwa surat yang dikirimkan DPD Golkar NTB itu telah memantik kegaduhan atau kekisruhan di internal DPRD NTB. “Yang bikin kisruh itu siapa? Kita hanya bikin surat untuk dibacakan,” tandasnya.

Dikonfirmasi terpisah, Wakil Gubernur NTB, H. Muh. Amin, SH, M.Si menegaskan

statusnya sebagai Sekretaris DPD Partai Golkar NTB telah aktif secara otomatis menyusul terbitnya surat keputusan Menteri Hukum dan HAM yang berisi pengesahan terhadap kepengurusan Partai Golkar hasil Munas Riau.

“Saya ini yang diaktifkan oleh Menkumham sebagai Sekretaris (DPD Golkar NTB) hasil Munas Riau. Jelas itu, saya pengurus Munas Riau.

Saya tidak pernah pribadi mengaktifkan diri saya,” ujarnya.

Menurut Amin, sebagai seorang wakil gubernur, dirinya merasa berkepentingan untuk memastikan bahwa hubungan antara eksekutif dan legislatif

yang beberapa tahun terakhir selalu harmonis tetap terjaga.

Amin merasa dirinya berkewajiban untuk mencegah adanya manuver politik apapun yang berpotensi memicu kisruhnya hubungan baik ini. Pemikiran inilah yang mendorong Amin untuk mengusulkan ke DPP agar surat penggantian Umar Said ditinjau kembali. “Wajar, saya wakil gubernur melakukan testimoni. Apalagi saya ini sekaligus adalah fungsionaris.

Saya punya hak untuk mengajukan usul. Persoalan dia mau mengabulkan atau tidak itu kan urusan DPP. Tapi masak saya mau diamkan hal-hal yang berpotensi untuk memecah belah partai ini,” ujarnya. (aan)

Penyelidikan PLTU Jeranjang ”Jalan” di Tempat Dari Hal. 1 Ditanya soal perkembangan telaah dokumen, juga diakui hasilnya masih sama dengan perkembangan saat awal awal penyelidikan dimulai Januari 2016 lalu. Sampai di mana tahap pengkajian atas dokumen yang sudah diapatkan dari PLN Wilayah NTB? “Ya masih lidik,” jawabnya singkat.

Saksi-saksi pun diakuinya masih seputar sebelumnya, dari pihak PLN Wilayah NTB, termasuk rekanan pelaksana PT. Barata Indonesia, termasuk yang bertanggung jawab terhadap pengoperasian mesin dimaksud. “Saksi masih sama, belum ada perkemban-

gan,” pungkasnya.

Persoalan ini berawal dari kegerahan Gubernur NTB TGH.M Zainul Majdi, soal sering terjadinya pemadaman dan menghambat investasi, kondisi ini diperburuk mesin PLTU Jeranjang yang tak kunjung beroperasi. Gubernur pun meminta penegak hukum turun tangan. Kejaksaan Tinggi NTB merespon permintaan itu dengan mengeluarkan surat perintah penyelidikan. Namun respons lebih cepat dilakukan Polda NTB dengan mengamankan dokumen kontrak dan meminta keterangan saksi-saksi.

Masalah sebelumnya pada pengoperasian mesin, khususnya unit I dan II berkapasitas 50 MW. Di mana dana yang

tersedot Rp 31.229.747.865 belum mampu menuntaskan sampai mesin itu ready. Kucuran anggaran tambahan Rp 329.922.636.286 juga tak cukup membantu. Penyelesaiannya baru 90 persen. Hanya mesin unit III berkapasitas 25 MW senilai Rp 298 miliar yang sudah tuntas. Tapi itu tak cukup. Terlebih proyek ini bersangkutan dengan hajat hidup orang banyak dan kini semakin kencang jadi sorotan akibat pemadaman yang semakin tak terkendali.

Bahkan BPKP pun turun tangan melakukan audit atas operasional mesin tersebut.

Sementara di antara sederet masalah yang dilampirkannya dan telah disampaikan ke pu-

sat, pertama soal pendanaan yang kurang dan masalah kedua akibat relokasi mesin, sehingga waktu molor.

BPKP menemukan ada masalah lain, manajemen PLN beralasan terhambat soal relokasi. Mesin 25 MW yang tadinya ditempatkan di Endok direlokasi ke Kebon Ayu, Jeranjang.Padahal mesin itu sudah masuk tahap commissioning berupa performance test dilakukan sekitar November ini.

Temuan masalah itu berdasarkan monitoring BPKP, yang masuk dalam Satgas program evaluasi percepatan pembangunan nasional.

Sebab PLN masuk dalam monitoring progress itu untuk capaian target listrik nasion-

al 3500 MW. Mengulas pernyataan Kepala BPKP Dr. Bonardo Hutauruk, AK, MM sebelumnya, tidak hanya soal mesin dan instalasi pendukungnya dicek untuk di monitoring. Tapi juga soal kontrak PT Barata Indonesia (Persero) dengan pihak PLN dalam kaitan pengadaan mesin. Temuannya mengamini informasi yang berkembang selama ini, bahwa mesin yang digunakan pengadaan dari Cina. Tim yang turun, mendapat keterangan langsung dari kontraktor pelaksana dengan harga yang disebutkan, untuk unit Mesin unit III berkapasitas 25 MW senilai Rp 298 miliar sudah tuntas. (ars/why)

Kinerja 12 Pimpinan SKPD Tak Memuaskan Dari Hal. 1 Untuk kita lakukan apa kebijakan-kebijakan,” kata wagub.

Tim Evaluasi Kinerja Pimpinan Tinggi Pratama yang dibentuk Gubernur semuanya berasal dari unsur akademisi sejumlah perguruan tinggi dengan harapan mereka bekerja profesional.

Dalam tim tersebut semuanya berasal dari akademisi dari

sejumlah perguruan tinggi di NTB seperti Universitas Mataram, IKIP Mataram dan IAIN Mataram.

Tim tersebut diketuai oleh Prof. Tatok Asmoeni dan Sekretaris, Dr. Basuki Prayitno. Keduanya merupakan akademisi Unram. Sementara tiga orang anggota tim lainnya adalah Rektor IKIP Mataram, Prof H Toho Cholik Mutohir MA PhD. Informasi yang diperoleh

Suara NTB, 12 SKPD yang dievaluasi antara lain Biro Umum, Biro Administrasi Kesra, Dishubkominfo, Disosdukcapil dan Disnakeswan.

Selanjutnya, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Kehutanan, Badan Ketahanan Pangan, Sekretariat Bakorluh, Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, Badan Perpustakaan dan Arsip ser-

ta Sekretariat Dewan Pengurus Korpri.

Ketika didesak SKPD mana saja yang kinerjanya tak memuaskan? Wagub tak menghafalnya. Namun, ia mengungkapkan ada beberapa SKPD yang mendapatkan rapor merah. Ada juga yang rapornya tidak merah, namun kinerjanya belum memuaskan. Terhadap hasil evaluasi ini, lanjut wagub, dirinya akan

memanggil 12 pimpinan SKPD tersebut.

“Saya akan panggil mereka untuk menyampaikan hasil evaluasi ini. Mereka harus tahu kelemahannya. Mereka harus tahu mengapa mereka direposisi, mengapa mereka dipertahankan pada satu jabatan. Karena ini kelemahan mereka. Mungkin dalam beberapa waktu kita beri kesempatan,” terangnya. (nas)

Selasa, 8 Maret 2016

Harian Suara NTB

@hariansuarantb

@hariansuarantb

http://facebook.com/hariansuarantb

http://twitter.com/hariansuarantb

http://instagram.com/hariansuarantb

DNA Production House Bantu Pemerintah Publikasikan Wisata NTB Mataram (Suara NTB) Dwi Nadya Apriani (25) merupakan salah seorang anak muda NTB yang telah berkarir di sebuah rumah produksi. Sejak usianya menginjak 23 tahun, gadis yang biasa disapa Dwi ini telah membuat DNA Production House (rumah produksi) dengan membuat sejumlah video lagu artis-artis terkenal dan mini film yang digarapnya dengan konsep yang dibuatnya sendiri. Saat ini Dwi tengah sibuk membuat profil berbagai instansi pada lingkup Pemprov NTB. “Sebelum membentuk PH sendiri, saya bekerja di salah satu PH di Jakarta. Setelah saya merasa cukup benyak belajar, akhirnya saya memutuskan membuat PH sendiri yang saya beri nama DNA Production House. Singkatan dari nama saya,” kata Gadis manis alumni SMAN 2 Mataram ini.

Selama tiga tahun bergelut dengan DNA PH, Dwi telah membuat setidaknya 43 video klip lagulagu dari puluhan asrtis ternama, diantaranya Delon Idol, Tiwi, Iwa K, Hello Band, Kangen Band dan banyak lainnya. Kecintaannya terhadap NTB dan dunia produksi membuatnya berpikir untuk membuat sejumlah video klip di NTB, khususnya di Lombok. Sebab melalui video yang dibuat, Dwi berharap dapat membantu pemerintah untuk mempromosikan pariwisata NTB. Gadis cantik lulusan Universitas Tarumanegara Jurusan Desain Komunikasi Visual ini memiliki impian untuk membuat film layar lebar. Meski saat ini tengah menggarap sejumlah video klip dan sejumlah profil dinas, namun ia optimis dapat mewujudkan impiannya itu suatu saat.

Ia juga berharap mendapatkan dukungan dari Pemprov NTB untuk dapat berkreasi dan membantu pemerintah dalam mengabadikan setiap tempat potensial di NTB. Terlebih DNA Production sangat memperhatikan setiap pariwisata di NTB yang dapat mendatangkan keuntungan bagi masyarakat sekitar. Ia juga berharap agar pemerintah dapat menertibkan para pelaku yang membuat perjalanan wisata menjadi terganggu.

“Ketika saya akan membuat video klip di salah satu lokasi di Lombok Tengah, saya dicegat oleh beberapa orang dan meminta uang Rp 1 juta. Ini menunjukkan masih rendahnya SDM kita, padahal itu dapat merugikan diri mereka sendiri dan banyak orang,” kata Dwi. Ia bercita-cita ingin memajukan pariwisata NTB dengan melakukan promosi dari berbagai

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Antam Jajaki Investasi Penambangan Emas di NTB

Mataram (Suara NTB) PT. Aneka Tambang (Antam) Tbk sedang menjajaki investasi penambangan emas di NTB. Manajemen Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak dalam pertambangan bahan galian ini menghadap Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi terkait dengan rencana investasinya tersebut.

(Suara NTB/ist)

KONSEP - Dwi Nadya Apriani (kiri) dan aktivitasnya di belakang layar saat memberikan konsep pembuatan beberapa video klip lagulagu dari sejumlah artis terkenal. video dan film pendek yang diproduksinya. Namun ia menyayangkan sikap sebagian masyarakat yang mencoreng nama baik daerah dan membuat wisatawan takut untuk berkunjung.

“Saat ini sudah dapat beberapa tawaran untuk bikin film dan beberapa video, tapi masih saya pikirkan. Saya harus belajar lebih banyak lagi, dan tentu saja melihat lokasi yang kira-kira aman. Harapan saya, Pak Gubernur, Pak Polisi tolonglah agar jalan menuju tempat wisata bisa diamankan. Sehingga wisatawan tidak takut untuk datang,” harapnya.

Dwi juga mengajak anak muda NTB untuk percaya diri bersaing dengan ermah produksi lainnya dari Jakarta. Sebab menurutnya salah satu penyakit yang dimiliki pemuda NTB yaitu kurang percaya diri untuk menunjukkan kemampuannya. Padahal tidak sedikit anak muda NTB yang memiliki kreativitas di berbagai bidang.

Pemerintah juga diharapkan dapat memerhatikan dan mendukung kreativitas-kreativitas anak muda lokal. Paling tidak dengan lebih mengutamakan sumber daya lokal yang dimiliki, seperti halnya DNA Production. (lin)

Menurut Kepala Biro Humas dan Protokol Setda NTB, H. Yusron Hadi, ST, MUM ketika dikonfirmasi Suara NTB, Senin (7/3), jajaran PT. Antam Tbk menemui gubernur untuk menyampaikan minat berinvestasi di NTB. “Mereka mohon izin kepada Pak Gubernur, berminat melakukan investasi pertambangan, pertambangan emas,” katanya.

Dikatakan, setelah menyampaikan maksud akan berinvestasi dalam usaha pertambangan di NTB, PT. Antam Tbk akan melakukan kajian.

Mereka akan menggandeng lembaga penelitian untuk melakukan kajian potensi pertambangan emas di NTB. “Dasar itulah kemudian, bagaimana mekanisme dan tahapan yang mereka akan lakukan untuk mengajukan izin usaha penambangan,” imbuhnya.

Mantan Sekretaris Bappeda NTB ini mengatakan respons Pemprov NTB terhadap rencana itu cukup bagus. Pasalnya, PT. Antam Tbk merupakan salah satu perusahaan milik negara. Artinya, jika mereka melakukan usaha pertambangan di daerah ini, tidak saja negara dapat pajak. Tapi diharapkan dapat memberi-

kan kemanfaatan yang besar bagi daerah dan masyarakat.

Untuk rencana investasi dalam sector pertambangan emas itu, PT. Antam Tbk disarankan di Pulau Sumbawa.

Pasalnya, potensi bahan galian di Pulau Sumbawa sangat besar. Selain itu, dengan konsep pembangunan berbasis lingkungan, NTB Hijau diharapkan usaha pertambangan memperhatikan kualitas lingkungan. ‘’Penekanan pak Gubernur, mengapresiasi menerima baik

keinginan PT Antam. Dipersilakan melakukan kajian. Kemudian beliau juga menekankan agar usaha pertambangan, ditata kelola dengan lebih baik. Tak kalah pentingnya, perlunya pengembangan masyarakat,” ucapnya.

Berdasarkan hasil Korsup tahap II )April-Juni) 2015, jumlah Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) untuk mineral logam sebanyak 39 IUP dan IPR sebanyak 72 buah. Sementara untuk mineral bukan logam dan

(Suara NTB/dok)

H. Yusron Hadi batuan masing-masing 1 IUP dan 138 IUP. Total wilayah IUP mineral logam mencapai 324.108,35 hektar, mineral bukan logam 4.118 hektar, IUP batuan 2.499,01 hektar dan IPR seluas 1.385,24 hektar. (nas)