Snt01022016

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.75.000 SUMBAWA Rp.80.000 ECERAN Rp 4.500

SUARA NTB

SENIN, 1 FEBRUARI 2016

Pengemban Pengamal Pancasila

20 HALAMAN NOMOR 272 TAHUN KE 11 Online :http://www.suarantb.com E-mail: hariansuarantb@gmail.com

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Akhiri Polemik Mataram Mall

Pemkot – PCF Harus Berpegang pada MoU

(Suara NTB/ars)

mengetahui sejarah awal bagaimana susah payahnya menarik investor guna merintis kerjasama yang telah diupayakan sejak Bupati Lombok Barat HL. Ratmadji, berlanjut ke Bupati HL. Mudjitahid, kemudian Walikotamadya Mataram HL.Mas’ud sampai dengan Walikota Mataram H.Moh. Ruslan. Dimana MoU tersebut juga telah terjadi beberapa kali perubahan (adendum). ‘’Kalau ingin menyelesaikan masalah ya harus berpegang pada MoU.

Hubungan antara Pemkot dengan PT. PCF itu, diikat secara hukum dalam hubungan keperdataan sebagaimana MoUnya. Itulah undang-undang bagi ke dua belah pihak dan tidak bisa antarpihak atau salah satu pihak memaksakan kehendaknya, apalagi pihak lain. Karena itu saya menyarankan kepada para pejabat di eksekutif untuk membaca, mendalami, memahami dan memedomani MoU tersebut,’’ terang Didi.

Bersambung ke hal 19

CEK FISIK Gedung Padepokan Silat yang dibangun di lahan GOR 17 Desember menyerap anggaran Rp 6,5 miliar. Proyek ini ditelisik Kejaksaan dan sudah dilakukan cek fisik.

Mataram (Suara NTB) Setelah menunggu cukup lama, akhirnya ahli konstruksi merampungkan hasil pemeriksaan fisik atas konstruksi Gedung Padepokan Silat Mataram.

Hasil cek fisik itu, juga sudah dikoordinasikan ke penyidik Kejati NTB yang menangani penyelidikan proyek Rp 6,5 miliar ini.

TO K O H Database Koruptor

Penjelasan tim penyidik Pidsus melalui Juru Bicara Kejati NTB, Made Sutapa, SH, hasil pemeriksaan fisik proyek sudah rampung di tangan ahli kon-

struksi. Diperkirakan, penyelidikan proyek ini akan terus berlanjut untuk diperkuat alat bukti dan keterangan saksi. ‘’Ahli sudah selesai cek fisik.

Tinggal dicocok-cocokkan dengan berita acara pemeriksaan,’’ kata Sutapa kepada Suara NTB akhir pekan kemarin.

Komponen yang diperiksa,

(Suara NTB/why)

SEMAKIN kompleksnya modus korupsi dan aktor yang terlibat dari semua lintas profesi, mengharuskan banyak pihak, salah satunya Transparansi Internasional (TI) untuk berpikir keras. Lembaga anti korupsi ini akan membuat perangkat tekonologi informasi. Fungsinya menyimpan semua database koruptor dan bisa diakses seluruh masyarakat.

Bersambung ke hal 19

tidak lain konstruksi gedung di Kompleks Gedung Olah Raga (GOR) Turida Mataram itu. Gedung dengan konstruksi lengkung mengadopsi lumbung Sasak itu dicek melibatkan penyidik Kejati dan ahli konstruksi. Risalah hasil pemeriksaan juga sudah disampaikan ke tim penyidik. Yang jelas menurut Sutapa, hasil pemeriksaan ini dijadikan

dasar untuk melanjutkan pengembangan penyelidikan.

Sebelumnya sudah dimintai keterangan juga sejumlah pihak. Salah satunya mantan Ketua KONI NTB, H.MNS Kasdiono. Namun permintaan keterangan ini hanya sekitar satu jam, untuk melengkapi keterangan sejumlah pihak sebelumnya, seperti bendahara, Bersambung ke hal 19

Aset Lobar Bagai Benang

Kusut

Dadang Tri Sasongko

KO M E N TTAA R

(Suara NTB/fit)

Mataram (Suara NTB) Berlarut-larutnya polemik royalti Mataram Mall, antara Pemkot Mataram dengan PT. PCF (Pasifik Cilinaya Fantasi), membuat Ketua DPRD Kota Mataram, H. Didi Sumardi, SH, angkat bicara.

Terjadinya polemik antara Pemkot dengan PCF, karena pejabat-pejabat di Pemkot Mataram tidak berpegang pada perjanjian kerjasama (MoU) antara Pemkot Mataram dengan PCF. Mereka, lanjut Didi, tidak

(Suara NTB/why)

Lelang Aset Lobar Diduga Ada yang Ilegal

Rangkul Tekong PENGIRIMAN TKI ilegal yang sulit dibendung, tidak lepas dari peran tekong atau calo yang tak terkendali.

Semakin dilawan, keberadaan mereka justru dibutuhkan masyarakat. Sehingga perlu langkah persuasif, dengan merangkul para tekong.

Keberadaan tekong menurut Wakil Ketua Komisi V DPRD NTB, H.MNS Kasdiono, SH sulit dihindari. Sebab tekong begitu menggurita dan jangkauannya menyasar hingga ke pelosok dusun.

Bersambung ke hal 19

Penjualan 17 aset daerah milik Pemkab Lombok Barat di Kota Mataram menimbulkan tanda tanya. Sebab diduga penjualan aset ini menyimpang. Indikasi penyimpangan tercium sejak tahap proses pelelangan. Salah satu indikasi kejanggalan dalam proses lelang aset ini, karena terjadi waktu singkat (hanya empat hari) dan harga diduga sangat murah.

KEJANGGALAN lain, dalam harga aset ini dinilai terlalu rendah jika dibandingkan harga pasar tanah dan bangunan di Kota Mataram. Di samping itu, penjualan aset ini diduga ilegal karena melanggar keputusan DPRD nomor 10/KEP./DPRD/2010 tertanggal 17 Mei 2010 tentang persetujuan penjualan aset Lobar yang bersertifikat yang ada di Kota Mataram.

Bersambung ke hal 19

PELAKSANA Tugas (Plt) Bupati Lombok Barat ( Lobar) H. Fauzan Khalid mengaku persoalan aset di wilayahnya sangat membingungkan. Karena rumit, Fauzan mengibaratkan bagai benang kusut, sehingga perlu waktu lama untuk menyelesaikannya. Di satu sisi masalah aset rawan bersinggungan dengan masalah hukum, di sisi lain Pemda berkomitmen menyelamatkan semua aset Lobar tanpa melanggar aturan yang ada.

“Persoalan aset ini memang sangat ribet, kayak benang kusut,” kata Fauzan ditemui akhir pekan lalu di kantornya.

Fauzan mengaku, butuh waktu panjang untuk menyelesaikan masalah aset di Lobar sebab perlu mempertimbangkan dampak hukum yang bisa saja berdampak ke pribadi atau personal.

Bersambung ke hal 19

Jepang akan Investasi Pengembangan Terminal LIA Rp 2,7 Triliun (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) Investor asal Jepang berminat untuk berinvestasi membangun terminal baru di Lombok International Airport (LIA) dengan nilai investasi 200 juta dolar AS atau setara Rp 2,7 triliun.

Pemprov NTB menyambut baik investasi ini dan berharap pembangunan terminal baru dan parking stand di LIA bisa bersamaan dengan perpanjangan runway menjadi 3.000 meter. ‘’GM PT AP LIA (Lombok Internasional Airport), pernah disampaikan ke saya, memang untuk terminal dan parking stand sudah masuk dalam perencanaan yang akan dikembangkan. Tapi sangat penting juga untuk mempertimbangkan perpanjangan runway dari 2.750 meter menjadi sekurangnya 3.000 meter,’’

kata Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) NTB, H. Chairul Mahsul, SH, MM dikonfirmasi Suara NTB, Minggu (31/1) kemarin.

Dengan diperpanjangnya runway atau landasan pacu LIA dari panjang saat ini 2.750 meter menjadi sekurangnya 3.000 meter, kata Chairul maka LIA akan dapat didarati pesawat berbadan lebar (wide body). ‘’Pemprov NTB berharap agar perluasan terminal dan parking stand bisa bersamaan dilakukan dengan perpanjangan runway,’’ ujarnya.

Mantan Inspektur Inspektorat NTB ini menambahkan, bagi Pemprov NTB, prioritas pengembangan LIA adalah perpanjangan runway seperti janji yang pernah disampaikan dua Presiden RI. Bersambung ke hal 19

(Suara NTB/rak)

SUARA NTB Senin, 1 Februari 2016

SUARA MATARAM

Halaman 2

Instalasi PJU di Mataram Sudah Uzur

(Suara NTB/cem)

Berikan Bantuan

(Suara NTB/ist)

NELAYAN absen melaut terjadi setiap tahun. Terutama saat pesisir Pantai Ampenan dilanda angin kencang dan gelombang pasang. Apalagi cuaca tidak bersahabat seperti itu diperkirakan masih berlangsung hingga dua bulan mendatang. Karenanya, anggota DPRD Kota Mataram dari dapil Ampenan, Hj. Dian Rachmawati, S.Sos., meminta kepada Pemkot Mataram melalui SKPD teknis segera mendistribusikan bantuan kepada masyarakat nelayan yang kehilangan mata pencaharian mereka selama cuaca buruk ini berlangsung.

Dian tidak menampik bahwa fenomena nelayan libur melaut ini seolah menjadi ‘’tradisi’’ tahunan. Sehingga idealnya memang harus ada pembinaan kepada para nelayan. Pembinaan ini dimaksudkan untuk mencegah nelayan menjadi pengangguran ketika musim angin barat menghantam pesisir Ampenan. Hanya saja yang menjadi persoalan, lanjutnya, pembinaan ini kerap terkendala lantaran para nelayan tidak memiliki keahlian lain selain melaut. ‘’Hanya itu-itu saja keterampilan mereka. Kalaupun diberikan bantuan modal usaha, tapi skillnya ndak ada, bagaimana,’’ tuturnya. Dian mencontohkan kalau misalnya nelayan diberikan bantuan modal untuk berjualan, sementara mereka tidak memiliki kemampuan untuk itu. Justru anggaran akan menjadi mubazir.

Melatih para nelayan agar memiliki skill tertentu, menurut anggota Komisi III DPRD Kota Mataram ini, tidak efektif. Skill yang mereka dapatkan itu hanya bersifat sementara selama musim angin barat. ‘’Jadinya, jalan satu-satunya untuk membantu nelayan yang tidak melaut hanya itu saja (pemberian bantuan makanan, red),’’ imbuhnya. Dian kembali mengatakan bahwa nelayan hanya bisa melaut.

Sehingga, kalau diberikan kegiatan selain melaut, nelayan justru menolak. ‘’Mereka mengandalkan kemampuan mereka melaut saja,’’ sesalnya. Dian mengaku baru-baru ini dirinya sudah turun ke pesisir untuk mendengarkan apa yang menjadi keinginan atau harapan masyarakat nelayan.

Karena seperti diketahui, nelayan di Ampenan sudah tidak lagi melaut akibat angin kencang.

Istri nelayan yang diharapkan mampu menopang perekonomian keluarga saat suami mereka tidak melaut, juga tidak bisa berbuat banyak. ‘’Karena kan mereka mengolah hasil tangkapan suaminya.

Tapi sekarang kan karena ndak ada yang diolah, itu yang menyebabkan mereka menganggur,’’ demikian Dian. Dian berharap, meskipun tidak melaut, nelayan juga jangan berpangku tangan. ‘’Apa yang bisa dikerjakan ya dikerjakan.

Misalnya, kalau tidak bisa jual ikan, ya jual sayur,’’ sarannya. (fit)

(Suara NTB/ynt)

SAMPAH - Lahan di pinggir jalan yang berada di Lingkungan Babakan Timur dan perbatasan Getap dan Babakan ini digunakan sementara untuk menampung sampah warga Babakan.

Warga Babakan Terkendala TPS Permanen Mataram (Suara NTB) Sejak tempat pembuangan sementara (TPS) liar yang ada di belakang RSUP NTB ditertibkan pada akhir Desember 2015 lalu, sampai saat ini warga Babakan masih terkendala TPS untuk menampung sampah mereka. Menurut Lurah Babakan, Abdul Rauf, S.Sos kepada Suara NTB untuk sementara sampah warga Babakan ditampung di lahan pinggir jalan dekat persawahan yang ada di Lingkungan Babakan Timur atau perbatasan Babakan dan Getap.

Lahan yang digunakan sebagai TPS tersebut disampaikan Rauf adalah milik pribadi salah satu warga. Pemilik tanah tersebut menurutnya tidak melarang dan tidak juga mempersilahkan tanahnya dijadikan untuk tempat penampungan sampah.

Pembuangan sampah di

perbatasan Babakan-Getap tersebut hanya untuk sementara sampai ada lahan untuk TPS yang permanen bagi warga. TPS yang ada saat ini menurutnya satu-satunya lahan yang bisa dimanfaatkan untuk menampung sampah warga. Untuk menghindari tumpukan sampah di TPS tersebut, setiap hari sampah diangkut kendaraan Dinas Kebersihan Kota Mataram.

Pemkot Mataram berencana membangun depo sampah di Babakan. Saat ini Pemkot Mataram masih mencari lahan di sekitar Babakan untuk pembangunan depo. Rauf mengatakan pihaknya juga ikut mencari lahan strategis untuk dijadikan depo sampah. “Kalau ada lahan tinggal kita lapor saja dan sudah kita cari lahan ini tapi belum ketemu,” ujarnya. Ia menambahkan ada lahan milik

Pemkot Mataram tapi lokasinya terlalu dalam sehingga kendaraan pengangkut sampah akan kesulitan menjangkaunya. Pihaknya juga mengajak warga untuk bermusyawarah terkait mana lahan yang cocok dijadikan untuk depo sampah.

Saat ini pengelolaan sampah di Kelurahan Babakan berjalan baik. Rauf mengatakan saat ini tak ada lagi warganya yang membuang sampah ke saluran. Setiap warga diwajibkan mengumpulkan sampah dalam kantong plastik dan diletakkan di pinggir jalan.

Setiap hari petugas kebersihan dari kelurahan akan mengambil sampah tersebut dan membawanya ke TPS. Untuk biaya operasional pengangkutan sampah dengan kendaraan roda tiga ini, warga mengeluarkan iuran yang nilainya telah disepakati bersama. (ynt)

pada upaya perawatan instalasi PJU tersebut.

“Kita butuh uang juga. Kalau kita ganti yang ini saja, di jalan-jalan lingkungan tidak akan terperhatikan. Makanya sekarang kita perawatan dulu. Mana yang bisa kita rawat, kita rawat,” jelasnya.

Jika pembayaran PJU yang dikeluarkan tiap bulan bisa dikurangi, maka dana yang tersisa bisa digunakan untuk memperbaharui instalasi PJU. Seperti diketahui, tiap bulan Dinas Pertamanan mengeluarkan anggaran mencapai Rp 2,1 miliar sampai Rp 2,2 miliar untuk pembayaran beban listrik PJU dan dalam setahun bisa mencapai Rp 26 miliar. “Kalau pembayaran PJU sudah berkurang, anggaran PPJ (Pajak Penerangan Jalan) kita yang cukup besar, kita akan melakukan perbaikan instalasi,” jelasnya.

Salah satu upaya penghematan yang dilakukan Dinas Pertamanan adalah dengan menggunakan lampu hemat energi jenis LED. Pemasangan LED telah dimulai sejak akhir 2014 lalu. Penggunaan LED untuk PJU saat ini disampaikan Kemal baru di 2 ribu titik dari 15 ribu titik PJU di Kota Mataram.

Penggunaan lampu hemat energi ini tak hanya jenis LED, tapi pihaknya juga akan memasang lampu jenis tornado yang juga lebih hemat.

“Kita terus pasang lampu hemat energi khususnya jenis tornado dan 1.800 titik akan saya ganti lampu-lampu yang berdaya besar, ini juga untuk membantu PLN yang kehilangan daya,” jelasnya.

Untuk penggunaan tenaga surya, Kemal mengatakan rawan pencurian. Di samping itu di Mataram juga belum ada teknisi yang cukup ahli terkait pemeliharaan sumber energi tenaga surya tersebut. (ynt)

Selly Ingatkan SKPD Tidak Berinovasi terhadap Pengelolaan Anggaran Mataram (Suara NTB) Beberapa kasus saat ini masih ditangani oleh aparat penegak hukum. Baik Kepolisian maupun Kejaksaan. Diantaranya, dugaan penyimpangan alat kesehatan (alkes) pada Dinas Kesehatan. Gedung Dukcapil sedang diusut Polda.

Kasus rumput laut dan lain sebagainya.

Menanggapi hal tersebut, Penjabat Walikota Mataram Dra. Hj. Putu Selly Andayani,M.Si., mengatakan apa yang sedang ditangani oleh aparat penegak hukum masih dugaan dan belum tentu benar.

Pemkot Mataram tidak bisa mengintervensi apa yang sedang diusut oleh Kejaksaan maupun Kepolisian. Badan Pemeriksaan Keuangan telah memeriksa belanja modal dan

fisik. Apabila ditemukan hal menyimpang, lembaga auditor negara akan mengklarifikasi.

“Fisiknya kan sudah ada,” jawab Selly pekan kemarin.

Selly mengingatkan seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) lingkup Pemkot Mataram tidak berinovasi terhadap pengelolaan anggaran. Bendahara sudah tahu aturan. Artinya, tidak ada peluang untuk main

- main pengelolaan keuangan.

Selly mengaku, saat mulai menjabat APBD Perubahan diminta dilakukan supervisi oleh Badan Pemeriksaan Keuangan dan Pembangunan.

BPKAD dan Inspektorat Kota Mataram menindaklanjuti.

Hal - hal baru misalnya terkait penggunaan anggaran, bisa langsung ditanyakan ke BPKP. “Kalau misalnya ada yang dibingungkan peng-

gunaan anggaran. Bisa ditanyakan ke BPKP,” sebutnya.

Terhadap dugaan ditangani oleh APH, Inspektorat harus mengoptimalisasi pembinaan terhadap SKPD, karena sudah jelas tugas dan fungsinya. Apakah kasus ditangani oleh APH terutama proyek fisik ada kaitannya dengan pemberiaan fee tiap proyek? Jika mau jujur jawab Selly, sebenarnya anggaran dikerjakan 10 triliun jika sesuai aturan, dipastikan tidak akan ada masalah. Tender proyek dikerjakan melalui sistem online. Semestinya, kontraktor juga harus dievaluasi karena sistemnya jelas. “Kalau sudah dijalani sesuai aturan

tidak usah takut,” terangnya.

Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemkot Mataram diminta tidak perlu khawatir. Tunjangan kerja daerah (TKD) dialokasikan sudah sesuai. Sehingga, jangan ada permainan fee. Permainan fee justru berdampak terhadap permainan kualitas proyek. Inspektorat selaku APIP harus rajin turun memberikan pembinaan. “Inspektorat bisa asyik duduk di meja. Harus rajin turun ke lapangan,” cetusnya.

Selly menegaskan, pada triwulan ketiga APBDP, DPA semua SKPD sudah selesai.

Tidak ada alasan proyek ditunda. (cem)

UPTD Perparkiran Preman Kebon Roek Diduga Orang Luar Mataram akan Petakan Titik Parkir per Kecamatan

Komisi II Diminta Panggil Kadis Koperindag Mataram (Suara NTB) Wakil Ketua DPRD Kota Mataram, Muhtar, SH., menyesalkan pernyataan Kepala Dinas Koperindag (Koperasi Perindustrian dan Perdagangan), Wartan, SH., MH., yang terkesan menyalahkan pegadang lantaran memberikan uang kepada orang-orang yang iuran tidak resmi. ‘’Seharusnya kepala dinas tidak berbicara seperti itu. Pedagang ini kan di posisi yang tidak berdaya,’’ sesal Muhtar ketika dikonfirmasi Suara NTB, Sabtu (30/1).

Muhtar mengaku, pihaknya sudah mendengar adanya keluhan pedagang terkait dugaan preman di Pasar Kebon Roek. ‘’Dinas Koperindag ini memang tidak tahu atau pura-pura tidak tahu,’’ Tanya politisi Gerindra

ini. Ia sepakat dengan permintaan Penjabat Walikota Mataram bahwa perlu dilakukan penertiban di Pasar Kebon Roek. Oknum-oknum yang membuat pedagang merasa terganggu harus diamankan.

Keluhan pedagang ini, lanjut Muhtar, harus cepat ditindaklanjuti. Baik oleh Satpol PP Kota Mataram yang seharusnya melakukan razia di sana, maupun Komisi II DPRD Kota Mataram diminta segera memanggil Kepala Dinas Koperindag Kota Mataram untuk mengklarifikasi hal tersebut. Anggota Dewan dari dapil Ampenan ini mensinyalir bahwa preman di Pasar Kebon Roek itu, adalah orang dari luar Kota Mataram.

Muhtar menekankan perlunya koordinasi antara Dinas Ko-

perindag Kota Mataram dengan pihak-pihak terkait. Sehingga hal-hal yang mengganggu kenyamanan pedagang tidak lagi terjadi. ‘’Itulah kenapa saat pembahasan raperda pasar, temanteman (Dewan, red) mempertahankan bahwa kepala pasar harus pegawai negeri, bukan orang yang ndak jelas,’’ ujarnya.

Keamanan pasar, mestinya menjadi tanggung jawab Dinas Koperindag. Karenanya, penertiban Pasar Kebon Roek mendesak untuk dilakukan. Dalam melakukan penertiban nantinya, satpol PP Kota Mataram diminta mengecek KTP oknum preman yang meresahkan pedagang.

Karena kabar yang beredar bahwa oknum preman yang kerap ‘’memalak’’ pedagang di sana berasal dari luar Mataram. (fit)

Dinilai Tak Mampu Atasi Banjir

Rangga Minta Kadis PU Mundur Mataram (Suara NTB) Banjir yang yang merendam dua kelurahan yakni Batu Ringgit Kelurahan Tanjung Karang dan Karang Buaya Kelurahan Pagutan Timur dikhawatirkan meluas ke kelurahan lainnya. Sebab, awal Januari lalu lima kelurahan ikut terendam. Hal ini dipicu kualitas saluran yang buruk.

Anggota Komisi III DPRD Kota Mataram, Rangga Danu Mainaga, SH., menyesalkan kasus banjir terjadi berkelanjutan. Bahkan, dia meminta Kepala Dinas PU mundur karena dianggap tidak mampu mengatasi banjir. Titik - titik yang sudah diketahui penyebab banjir, seharusnya menjadi prioritas Dinas Pekerjaan Umum.

“Misalnya di Batu Ringgit sudah jelas jembatan dan tang-

gulnya rendah. Itu harus diprogramkan,” tegasnya.

Dalam rapat komisi dengan menghadirkan Kepala Dinas PU, selalu menutupi bahkan berdalih banjir terjadi akibat luapan sungai. Dibeberapa titik, tanggul dan drainase banyak yang rusak.

Proyek itu baru berumur satu hingga dua tahun. Catatan Komisi III lainnya, proyek - proyek lain molor bahkan tidak tuntas.

Kekhawatiran masyarakat mengingat kondisi cuaca terjadi hingga bulan Maret. Yakni, banjir meluas hingga kelurahan lainnya.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Mataram, H. Mahmuddin Tura mengatakan, seharusnya Dewan tidak bisa menilai pekerjaan dari satu titik saja. Keberhasilan program lain juga harus dilihat. Per-

soalan banjir katanya,siapapun tidak bisa melawan alam.

Lagipula, pekerjaan PU tidak fokus pada satu permasalahan saja, melainkan mengerjakan infrastruktur lainnya. Tiap tahun pihaknya berupaya mengantisipasi banjir mengerahkan tenaga harian lepas (THL), untuk normalisasi.

Anggaran diusulkan PU kadang tidak disetujui oleh Dewan.

“Apa yang kita usulkan kadang tidak disetujui,” pungkasnya.

Penjabat Walikota Mataram Dra. Hj. Putu Selly Andayani, M.Si., menganggap permintaan Dewan malah tidak beralasan.

Menurutnya, banjir tidak bisa hanya diserahkan ke pemerintah saja, melainkan melibatkan semua komponen. “Ayo suruh dia kerja sendiri kalau bisa,” cetusnya. (cem)

Mataram (Suara NTB) Setiap tahun target retribusi parkir dinaikkan tapi sayangnya dalam beberapa tahun terakhir tak pernah mencapai target. Tahun ini target retribusi parkir sebesar Rp 1,7 miliar, naik Rp 200 juta dari tahun 2015. Dalam rangka memaksimalkan pendapatan dalam sektor retribusi parkir ini, UPTD Perparkiran Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika (Dishubkominfo) Kota Mataram akan melakukan pemetaan titik parkir di setiap kecamatan.

Hal ini disampaikan Kepala UPTD Perparkiran Dishubkominfo Kota Mataram, H. Syamsul Hakim kepada Suara NTB. “Tiang akan buat satu pemetaan yang permanen. Zona per kecamatan akan dibuat. Akhirnya nanti para petugas di luar gampang kita kontrol dan dia tahu mana jukir (juru parkir) baru dan jukir liar,” jelasnya.

Saat ini disampaikan Syamsul pihaknya belum bisa menentukan mana yang termasuk jukir resmi dan mana jukir liar atau yang tak terdaftar. Pasalnya baju atau rompi parkir yang berwarna jingga terang tersebut bisa bebas dibeli di pasaran.

Untuk itulah pihaknya juga berencana akan mengganti rompi jukir dan warna rompi akan dibedakan untuk setiap kecamatan. Dengan demikian pihaknya juga bisa lebih mudah memantau para jukir liar. Berbagai rencana yang akan dilaksanakan ini tentunya disampaikan Syamsul atas koordinasi dengan atasannya, Kepala Dishubkominfo Kota Mataram.

“Karena kita bagaimana pun tetap di bawah dinas, saya akan tetap koordinasi,” ujarnya.

Terkait penambahan titik parkir, Syamsul mengatakan dengan maraknya pembangunan rumah toko (ruko) maupun kompleks pertokoan, bisa dikatakan tiap hari ada penambahan titik parkir. Tapi pihaknya tak bisa langsung menarik retribusi parkir sebelum pemilik ruko mendaftar. Sebelum resmi menjadi titik parkir, harus dibuatkan surat komitmen atau perjanjian antara pemilik toko dengan pihaknya.

Jika baru sekadar mendaftar, pihaknya belum bisa mengatakan titik parkir di toko tersebut telah resmi menjadi titik parkir.

Setelah dilakukan uji petik, pihaknya akan menetapkan jumlah setoran dari satu titik parkir baru. Setelah itu baru resmi disebut sebagai titik parkir baru. (ynt)

(Suara NTB/dok)

CAMAT Cakranegara M. Salman Rusdi mengatakan, Musyawarah Pembangunan Bermitra Masyarakat (MPBM), ada tiga hal yang diprioritaskan untuk kebutuhan masyarakat. Yakni, infrastruktur sosial masyarakat seperti sekolah menegah atas (SMA) negeri. Kedua, fasilitas pelayanan masyarakat yakni kantor lurah. Sebab, Kelurahan Cilinaya, Karang Taliwang dan Mayura masih menyewa. Ketiga, program pemberdayaan masyarakat baik itu pemberdayaan ekonomi dalam rangka menekan angka kemiskinan.

SMA/SMK Negeri dinilai sangat penting. Sehingga tidak heran warganya harus menempuh pendidikan ke kecamatan lain. Idealnya bahwa SMA atau SMK Negeri harus dibangun oleh pemerintah sebagai interaksi sosial masyarakat.

“Yang ada kan SMA dan SMK Swasta saja,” terangnya pekan kemarin.

Selain sekolah, keberedaan lapangan sebagai sarana sosial masyarakat juga dibutuhkan. Hal ini bisa menekan konflik sosial di masyarakat.

Sedangkan, tiga kelurahan yang masih menyewa tempat tersebut, telah dikomunikasikan dengan Pemkot Mataram.

Dengan harapan Kelurahan Cilinaya, Mayura dan Karang Taliwang dicarikan lahan. Memang diakui, kepadatan penduduk serta harga lahan di wilayah Cakranegara yang mahal jadi kendala pemerintah selama ini. “Ndak bisa kalau pembebasan lahan. Karena di sana sudah padat,” pungkasnya.

Tiga poin yang menjadi usulan masyarakat ini akan dikawal bahkan tetap diajukan tiap tahun. Disisi lain, program MPBM di tahun 2015 berjalan. Masyarakat banyak mengusulkan terutama menyangkut pembangunan infrastruktur seperti jalan lingkungan. Disebutkan, 80 persen jalan lingkungan sudah diperbaiki oleh Pemkot Mataram dengan anggaran berasal dari dana alokasi khusus Rp 50 miliar. Sedangkan, sisanya dilanjut Salman tahun 2016. “Insya Allah, sisanya 20 persen jalan lingkungan tahun ini diperbaiki,” ujarnya.

Disisi lain dijelaskan, jumlah penduduk di Kecamatan Cakranegara sekitar 69 ribu lebih dengan luas wilayah 973 hektar. Data terakhir penduduk miskin sekitar 6.000 lebih. Program pemberdayaan ekonomi diharapkan, mengurangi angka kemiskinan di Cakranegara dan Kota Mataram pada umumnya. Paling penting lanjutnya, kondusifitas yang layak. Sebab, ini berpengaruh terhadap ketenangan usaha yang dijalankan masyarakat. (cem)

(Suara NTB/ynt)

Butuh Infrastuktur Sosial

Mataram (Suara NTB) Instalasi penerangan jalan umum (PJU) di Kota Mataram sudah uzur. Menurut Kepala Dinas Pertamanan Kota Mataram, H.M. Kemal Islam, usia instalasi PJU dan juga kabelkabel yang menghubungkannya di atas 10 tahun. Untuk itulah pihaknya perlu melakukan pembenahan instalasi PJU. “Kabel-kabel dan instalasi kita sudah cukup tua, di atas 10 tahun dan itu perlu pembenahan. Kita perlu menggunakan kabel-kabel standar yang berkualitas,” jelasnya.

Untuk mengganti instalasi PJU ini tentunya membutuhkan anggaran yang cukup besar. Jika anggaran dialokasikan hanya untuk pembaharuan instalasi PJU, target Dinas Pertamanan untuk menerangi seluruh jalan lingkungan di Mataram tak akan terpenuhi.

Dengan demikian Kemal mengatakan pihaknya akan fokus

SUARA NTB Senin, 1 Februari 2016

EKONOMI DAN BISNIS

Halaman 3

Jenazah Calon TKI NTB Masih Terkatung-katung Mataram (Suara NTB) Satu calon TKI korban tenggelamnya kapal di perairan Malaysia beberapa hari lalu telah dipulangkan. Satu lainnya yang sudah teridentifikasi hingga kini belum dipastikan keluarga dan alamatnya. Sementara dua jenazah lainnya masih menunggu kepastian hasil autopsi.

“Yang dari Barabali, telah kita antar pulang ke keluarganya, bersama staf dari Kedubes,” kata Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi NTB melalui Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja, H. Zainal.

Jenazah perempuan Siti Fatimah yang masih tertah-

an di Rumah Sakit Johor tersebut dalam KTP-nya tertera alamat Puyung, Kecamatan Jonggat, Lombok Tengah.

Namun yang menjadi persoalan, nama korban tersebut hingga kini tak ada keluarganya yang mengakui.

Disnakertrans Provinsi NTB telah melakukan pertemuan dengan pemerintahan

di desa setempat. Sayangnya, tetap saja belum ada pengakuan dari masyarakat.

Langkah yang ditempuh kemudian dengan menyebar foto-foto almarhumah di Jonggat, harapannya ada keluarga yang segera mengakui jenazah tersebut untuk segera dipulangkan.

“Konjen Malaysia sebelum-

nya pernah mendata almarhumah Siti Farimah terindikasi salah satu dari sekian banyak TKI non prosedural yang pernah dipulangkan oleh pemerintah Diraja Malaysia sampai di Batam, tapi setelah dicek korban kapal tenggelam, kok almarhumah ini lagi yang teridentifikasi,” ujar H. Zainal kepada Suara NTB di Mataram, Minggu (31/1).

Pemerintah masih menunggu kepastian keluarga korban.

Jika tidak ada pengakuan, bukan tidak mungkin jenazah almarhumah akan dimakamkan di negara tersebut. Infor-

masi lanjutan yang diterimanya, empat korban kapal tenggelam berasal dari NTB, dua dari Lombok Tengah (yang sudah dipulangkan dan masih belum ada pengakuan keluarga), dua lainnya dari Lombok Timur yang masih menunggu hasil autopsi.

Seperti diketahui, pekan lalu, kapal tumpangan calon TKI non prosedural dikabarkan tenggelam di perairan Malaysia. Duketemukan sebanyak 33 penumpang kapal, 12 di antaranya sudah diidentifikasi oleh pemerintah setempat.

“Sisa lainnya yang masih di identifikasi kita sedang menunggu informasi, mungkin ada bertambah yang dari NTB. Kita terus lakukan koordinasi perkembangan rerakhir,” ucap Zainal. Kepala Disnakertrans Provinsi NTB, H. Wildan meminta masyarakat menjadikan peristiwa tenggelamya kapal sebagai pelajaran yang berharga.

Pemerintah daerah mendorong masyarakat untuk menggunakan cara-cara yang prosedural jika ingin menjadi tenaga kerja di luar negeri.

Beragam fasilitas telah di-

siapkan di Layanan Terpadu Satu Pintu (LTSP).

Baik dari fasilitas informasi negara tujuan dan kebutuhan tenaga kerja, hingga fasilitas pengurusan dokumen menjadi TKI resmi. “Kalau ada sesuatu yang tidak kita inginkan terjadi, siapa yang mau bertanggung jawab kalau dia TKI tidak resmi. Berbagai asuransi otomatis tidak diterima oleh korban.

Beda halnya kalau TKI-nya berangkat secara resmi, Semuanya bisa kita perjuangkan untuk asuransinya,” demikian H. Wildan. (bul)

Tertinggi di Indonesia PT. SUZUKI Mobilindo Cakranegara selama setahun telah mengukuhkan penjualan cukup baik untuk produk Ertiga. Bahkan PT. Suzuki Indomobil Sales (SIS) melabeli penjualan di Lombok tercatat tertinggi di Indonesia.

Ertiga menurut Dauy J. Tuilan, Deputi Managing Direktor PT. SIS, market share-nya sebesar 80 persen dibanding daerah-daerah lainnya. Dipastikan NTB menjadi pasar yang empuk bagi produk yang ditelurkan tahun 2012 ini.

Gejolak lesunya perekonomian tahun lalu tak membuat pasar produk Suzuki ikut lesu. Bahkan secara nasional market share Ertiga mencapai sebesar 11,59 persen tahun 2015.

PT. SIS kemudian meluncurkan kembali Ertiga Dreza, diyakini penjualannya akan makin membaik, mengingat pertumbuhan ekonomi nasional ditargetkan meningkat tahun 2016 ini menjadi 5,4 persen dari tahun lalu di kisaran 4 persen.

“Kami masih yakin pasar penjualannya masih baik, karena ekonomi nasional ditargetkan membaik,” katanya ditemui di Mataram, Sabtu (30/1). Produk terbarunya ini telah resmi hadir di Lombok, Dauy J. Tuilan yakin masih tetap unggul di kelas kendaraan low AFV. Sebab kendaraan sekelas lainnya dalam perhitungannya penjualannya telah dilampaui.

Ertiga Dreza menurutnya tetap memiliki peluang pasar yang cukup besar di NTB. Kendaraan keluarga seukuran ini masih menjadi primadona. Masyarakat di NTB dalam pandangannya masih subur untuk penjualan produk otomotif.

“Memiliki kendaraan telah menjadi gaya hidup. Tidak sekadar untuk memenuhi kebutuhan pribadi, melainkan telah menjadi objek untuk menunjukkan status sosial masyarakat. Ini yang menurut kami menjadi peluang besar penjualan produk-produk kami,” demikian Dauy J. Tuilan. (bul)

Dauy J. Tuilan (Suara NTB/bul)

(Suara NTB/bul)

MENURUN - Seorang pedagang ayam di Pasar Mandalika, Mataram. Harga ayam broiler saat ini mengalami penurunan, dari Rp 40.000/kg menjadi Rp 35.000/kg. Namun di tengah tingginya konsumsi daging ayam, justru ayam selundupan dari luar daerah masuk ke NTB, menyusul ditangkapnya ayam broiler ilegal di Pelabuhan Lembar baru-baru ini. Tidak terdeteksinya ayam yang masuk ke daerah NTB dikhawatirkan akan memicu timbulnya penyebaran virus influenza pada unggas.

NTB akan Tambah 14.910 Hektar Sawah Baru Mataram (Suara NTB) Kementerian Pertanian RI memberikan alokasi anggaran pencetakan sawah baru seluas 14.000 hektar ke NTB. Anggaran yang disiapkan sebesar Rp 289 miliar akan dialokasikan kepada enam kabupaten.

Kabupaten Lombok Utara (KLU) seluas 500 hektar, 650 hektar di Lombok Timur,

ASDP Kupang Tutup Pelayaran Akibat Cuaca Buruk Kupang (Suara NTB) General Manager PT Fery Indonesia Cabang Kupang, Arnol Jansen mengatakan perusahaannya menutup sementara semua layanan pelayaran ke berbagai lintasan di Nusa Tenggara Timur untuk Minggu dan Senin (1/2) akibat cuaca buruk.

“Tinggi gelombang di perairan Rote Ndao, Laut Timor dan Kupang berdasarkan analisis BMKG naik dari sebelumnya tiga meter menjadi 3,5 bahkan empat meter, pada Sabtu dan Minggu (3031/1) karena dipicu angin kencang dengan kecepatan berkisar 35-40 KM/jam dan berbahaya bagi pelayaran,” kata General Manajemen PT Fery Indonesia Cabang Kupang, Arnol Jansen melalui pesan singkat kepada Ant-

SABTU, 30/01/2016

ara di Kupang, Minggu.

Layanan pelayaran, kata dia, akan dibuka kembali pada Selasa (2/2) setelah ada informasi dari BMKG bahwa cuaca di perairan NTT sudah layak untuk dilayari.

Menurut Janssen, akibat penutupan layanan pelayaran ke semua lintaan di NTT, seluruh kapal hanya sandar di Pelabuhan Penyeberangan Bolok, Kabupaten Kupang, Pelabuhan Ba,a di Kabupaten Rote NDao, Pelabuhan Seba di Kabupaten Sabu Raijua, Pelabuhan Kalabahi di Kabupaten Alor dan Pelabuhan Airmere di Kabupaten Ngada.

“Dengan penutupan pelayaran tersebut sejumlah armada milik PT Feryy Indonesia Cabang Kupang tertahan di pelabuhan-pelabuhan perintis tersebut. Jika cuaca buruk

maka ASDP berhak menghentikan sementara pelayaran, namun jika cuaca normal pelayaran juga normal seperti biasa,” katanya.

Manajemen katanya tidak ingin mengambil risiko memberangkatkan kapal dalam kondisi cuaca buruk seperti saat ini.

“Kita berharap cuaca buruk tidak berlangsung lama sehingga kapal kembali dioperasikan,” kata Dia. Sebelumnya, Rabu (27/1), Manajemen Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan (ASDP) Kupang juga menutup sementara layanan pelayaran lintasan Sabu dan Alor akibat cuaca buruk kecuali Kupang-Rote dan RoteKupang-Hansisi tetap dibuka dengan waktu keberangaktan dimajukan. (ant/Bali Post)

1.000 hektar di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), Kabupaten Sumbawa seluas 4.000 hektar, Kabupaten Dompu dijatah 3,500 hektar dan Kabupaten Bima terbanyak, 5.650.

Rencananya, untuk tahap awal dan tuntas triwulan I ini, sebanyak 7.000 hektar yang Survey Investigasi Desain (SID) telah ada. Sisa seluas 7.000-an hektar selanjutnya, SID-nya akan dibuat, sembari pelaksanaan fisik pencetakan sawah baru.

“Untuk SID, kita libatkan tim dari Unram. Untuk menggarap fisiknya, diswakelolakan ke TNI. Satu hektar biayanya Rp

16.500.000,” kata Kepala Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi NTB, Ir. Husnul Fauzi, M. Si. Dikonfirmasi Sabtu (30/1), Husnul Fauzi jelaskan, lokasi yang digunakan untuk cetak sawah baru merupakan kawasan yang tidak jauh dari sumber irigasi. Secara teknis sawah baru tidak diprioritaskan pada kawasan tadah hujan.

Anggaran sebesar Rp 289 miliar ini menurutnya tidak sepenuhnya dihabiskan untuk pembuatan fisik sawah. Melainkan, komponen-komponen lain yang menjadi pendukungn-

ya, juga masuk dalam prioritas anggaran tersebut. Di antaranya untuk bantuan benih kepada petani, serta bantuan pupuk untuk berproduksi pada sawah yang dicetak dimaksud.

NTB mendapat alokasi cetak sawah baru sejak tahun 2015 lalu. Secara berturut-turut efektivitasnya dinilai langsung, bahkan oleh pihak terkait di Kementerian Pertanian RI. Saat ini, total luas lahan pertanian di NTB 256.000 hektar lebih, ditambah dengan cetak sawah baru yang akan dilaksanakan tahun ini seluas 14.000 hektar. Dalam hitung-

hitungan, hingga 25 tahun mendatang, produksi padi di NTB masih akan surplus.

Kendati terjadi alih fungsi lahan karena pembangunan kawasan perumahan, menurutnya angkanya kecil dan masih tak mempengaruhi produksi hasil pertanian di NTB. Dengan potensi luas lahan pertanian yang dimiliki, pemerintah pusat juga menargetkan produksi padi sebesar 2,4 juta ton Gabah Kering Giling (GKG) tahun ini. Meningkat sebesar 4 persen dari total target produksi tahun 2015 lalu sebesar 2,3 juta ton GKG. (bul)

Persoalan Ekonomi Picu Beragam Persoalan Sosial Mataram (Suara NTB) Staf Ahli Kementerian Sosial RI, Dr. Harri Hikmat menegaskan munculnya beragam persoalan sosial diotaki persoalan ekonomi. Hasil survei secara nasional yang dilakukan oleh UNICEF, kasus kekerasan terhadap anak salah satunya, 70 persen dari sumbangan lemahnya ekonomi masyarakat.

Kekerasan terhadap anak menjadi salah satu kasus besar yang terjadi di negeri. Jika tak ditangani lebih serius, dampaknya kualitas generasi Indonesia semakin terkikis. Topik ini menjadi diskusi utama media dengan Dr. Harri Himat, Ketua Komisi VIII DPR-RI, Saleh Partaonandaulay dan Anggota Komisi VIII DPR-RI, Rachmat Hidayat usai penutupan Fornas LKSA-PSAA di Hotel Lombok Raya Mataram.

Beragam persoalan lain-

nya, munculnya aliran Gafatar, kasus-kasus pedophilia, salah satunya diakibatkan karena lemahnya ekonomi, sehingga tak mampu menjadi protektor bagi masyarakat terhindar dari persoalan-persoalan yang marak terjadi akhir-akhir ini.

Dengan kondisi perekonomian yang tidak menentu secara nasional, bukan tidak mungkin mengakibatkan kerawanan terhadap persoalanpersoalan sosial.

Solusi yang disarankan kepada pemerintah, terutama pemerintah daerah agar tidak melakukan kluster-kluster membangun perekonomian masyarakat. Melainkan, dilakukan secara terpadu dan terintegrasi.

“Galakkan program-program usaha ekonomi produktif, jangan dilakukan pengkotak-kotakan dalam memban-

gun ekonomi masyarakat,” katanya, Sabtu (30/1).

Pemerintah pusat juga telah melanjutkan beberapa program prioritas, di antaranya Program keluarga Harapan (PKH) untuk penanggulangan kemiskinan, PKH berada di bawah koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK), baik di Pusat maupun di daerah. PKH sebenamya telah dilaksanakan di berbagai negara, khususnya negara-negara Amerika Latin dengan nama program yang bervariasi. Namun secara konseptual, istilah aslinya adalah Conditional Cash Transfers (CCT), yang diterjemahkan menjadi Bantuan Tunai Bersyarat. Program ini diberikan dalam rangka membantu rumah tangga miskin mempertahankan daya belinya.

Pada saat pemerintah melakukan penyesuaian harga BBM. PKH lebih dimaksudkan kepa-

da upaya membangun sistem perlindungan sosial kepada masyarakat miskin.

Sementara Saleh Partaonandaulay lebih khusus membahas generasi Indonesia kedepannya, dengan makin banyaknya kasus-kasus kekerasan terhadap anak. Perhatian memberantas kasus kekerasan terhadap anak tidak dapat dilakukan sendiri. Tetapi harus melibatkan banyak pihak di dalamnya.

Terhadap persoalan sosial di masyarakat, legislatif mendukung dalam hal kebijakan penganggaran. Menguatkan karakter dan ekonomi masyarakat dengan pendampingan oleh lembaga-lembaga yang perduli terhadap anak. “Pemerintah daerah harus menjadi pemeran utama dalam memproteksi masyarakat agar terhindar dari berbagai persoalan sosial,” ujarnya. (bul)

Unggas Ilegal Masuk NTB

Buka Peluang Merebaknya Virus Flu Burung Mataram (Suara NTB) Masuknya unggas secara ilegal ke NTB, tanpa melalui karantina, dapat menjadi celah penularan penyakit flu burung dari wilayah lain ke NTB. Pencegahan masuknya unggas ilegal, menurut dosen Fakultas Peternakan Unram, Muhamad Ali, Ph.D, merupakan harga mati. Selain itu, pemerintah harus mempersiapkan laboratorium yang memadai tidak hanya untuk deteksi namun juga untuk penelitian pengembangan vaksin sebagai salah satu alternatif yang paling efektif untuk menurunkan kejadian infeksi virus influenza.

Melalui vaksinasi, tindakan pengobatan yang memerlukan biaya tinggi dengan tingkat keberhasilan rendah akan dapat dihindari.

“Pemerintah daerah harus benar-benar serius menanggapi persoalan masuknya ung-

gas ilegal dari luar daerah,” katanya pada Suara NTB di Mataram, Sabtu (30/1).

Selain itu, vaksinasi merupakan langkah preventif yang dapat mencegah meluasnya penularan virus influenza. Namun harapan tidak dapat digantungkan sepenuhnya kepada beberapa kandidat vaksin yang sedang dikaji oleh the National Institute of Allergy and Infectious Diseases USA maupun oleh beberapa perusahaan farmasi seperti Sanofi Pasteur serta Chiron saat ini, karena semua kandidat vaksin tersebut dihasilkan dari virus galur asing sehingga diprediksi akan kurang mampu menstimulasi munculnya antibodi spesifik terhadap virus H5N1 yang berkembang di Indonesia.

Artinya, pemerintah harus melakukan upaya sendiri untuk menghasilkan vaksin yang spesifik terhadap virus flu burung yang berkembang di Indo-

nesia. Baru-baru ini, Departemen Pertanian AS mengkonfirmasi, lebih dari 21,6 juta unggas di 114 lokasi peternakan komersial di AS tertular virus flu burung. Sehingga pada tahun 2015, Pemerintah AS menyetujui anggaran sekitar Rp 4,3 triliun sebagai dana darurat untuk mengatasi penyebaran flu burung.

Pada tahun 2007, WHO telah mengukuhkan Indonesia sebagai negara yang memiliki angka kematian tertinggi di dunia akibat infeksi virus H5N1 ini. Perubahan iklim yang terjadi saat ini akan dapat penjadi pemicu virus tersebut untuk bermutasi sehingga semakin sulit diatasi.

Penularan virus H5N1 dari manusia ke manusia lainnya yang tinggal dalam satu rumah ataupun yang berinteraksi selama proses pengobatan telah dilaporkan oleh beberapa

peneliti di beberapa negara.

Kemungkinan mutasi H5N1 ke varian virus H5N1 baru yang dapat mengenali reseptor spesifik yang ada pada sel manusia (natural human á2-6 glycan) telah dilaporkan. Mutasi tersebut diprediksi akan dapat mempermudah penularan virus H5N1 dari manusia ke manusia.

Berbagai mutasi gen dan resistensi terhadap antivirus di atas telah membuka peluang terjadinya pandemik H5N1.

Kejadian ini tentu sangat mengkhawatirkan mengingat munculnya pandemik influenza dalam interval waktu 10-50 tahun. Mengacu pada angka kematian akibat pandemik flu Spanyol (1918-1920), Murray et al (2007) memprediksi sekitar 62 juta orang penduduk dunia akan meninggal dunia jika virus H5N1 menjadi pandemik saat ini. (bul)

SUARA NTB Senin, 1 Februari 2016

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 4

Tangani Kasus Gili Kondo

Polres Lotim Koordinasi dengan Kejaksaan Selong (Suara NTB) Terkait kasus dugaan korupsi dalam proyek dermaga apung Gili Kondo Kecamatan Sambelia saat ini masih ditangani aparat Polres Lombok Timur (Lotim). Untuk lebih melengkapi berkas serta menghindari terjadinya bolakbolik berkas, aparat kepolisian menjalin koordinasi dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) Selong.

(Suara NTB/dok)

H. Khaerul Anwar Mahdi

Hanya Jadi Penonton KEPALA Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Kadisbudpar) Lombok Timur (Lotim) H. Khaerul Anwar Mahdi menyatakan pihaknya tidak mendapat apa-apa dari aktivitas wisata trekking Gunung Rinjani. Bahkan tidak saja trekking Rinjani, Lotim dibilang hanya jadi penonton dari seluruh kegiatan wisata yang berada di kawasan Rinjani meski masuk wilayah hukum Kabupaten Lotim.

Kepada Suara NTB, Sabtu (30/1), pihaknya sudah berkoordinasi dengan Balai Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR) agar Lotim bisa dapat bagian. Alasan aturan, seluruh retribusi yang masuk ke kawasan TNGR ini menjadi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNPB) yang diambil pihak TNGR. Ditambahkan, kawasan Geopark Rinjani ini memiliki daya tarik yang luar biasa bagi wisatawan. Pihak TNGR sudah diminta tidak ambil sendiri retribusi. Bahkan, beberapa waktu lalu Lotim pernah dapat ratusan juta dari Rinjani.

Besar harapan pihak Disbudpar ini, ada retribusi sebagai tambahan Pendapatan Asli Daerah (PAD) bagi Lotim, seperti aktivitas wisata ke sejumlah objek wisata di Sembalun, meliputi Pergasingan, Sembalun, Gunung Nanggi, Dandaun dan beberapa objek wisata menarik lainnya.

Lotim meski sebagai daerah otonom disebut dalam undang-undang, namun aturan baru yang tertuang dalam UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah terasa semakin memangkas kewenangan daerah tingkat kabupaten.

“Kita tidak ada kuasa pasca adanya UU baru itu,” urainya.

Tidak putus harap, kawasan Pusuk yang sedang dalam penataan diharapkan ke depan bisa dikelola sendiri oleh Disbudpar Lotim. Kawasan Pusuk Sembalun ini disebut sedang dibangunkan fasilitas wisata. Memasuki kawasan ini nantinya akan dibuatkan karcis. Sebelumnya akan dibentuk pengelolanya, sehingga bisa tertata dengan baik.

Selain kawasan Sembalun, Disbudpar Lotim ini juga berencana menata secara perlahan objek-objek wisata lainnya, seperti Pantai Pink dan sekitarnya. Selama ini Disbudpar Lotim pun tidak pernah dapat bagian apapun dari kunjungan wisatawan. (rus)

Dikonfirmasi di Mapolres Lotim, Sabtu (30/1), Kasat Reskrim Polres Lotim, AKP. Haris Dinzah, SH, SIK, mengatakan jika unit Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Satreskrim Polres Lotim terus melakukan pemberkasan terhadap kasus dugaan korupsi yang menyeret nama Asisten

II Setda Lotim, SW sebagai tersangka.

Untuk lebih melancarkan proses pemberkasan serta menghindari terjadinya bolakbaliknya berkas ini, pihak dari kepolisian berkoordinasi dengan kejaksaan. “Kasus itu masih dalam pemberkasan, kita koordinasi dengan kejak-

saan untuk melengkapi segala kekurangan-kekurangan yang ada,” jelasnya.

Dalam penanganan kasus dugaan yang menyeret nama Asisten II Setda Lotim serta pihak rekanan berinisial S. Aparat kepolisian Polres Lotim sejauh ini sudah memeriksa sebanyak 30 saksi.

Termasuk, beberapa kali pemeriksaan terhadap SW sebagai tersangka dalam proyek senilai Rp 446 juta tersebut.

“Saksi sekitar 30 yang sudah kita periksa,”sambungnya.

Diketahui, oknum SW ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi dikarenakan dirinya yang paling mengetahui seluk-beluk pelaksanaan proyek yang anggarannya bersumber dari Kementerian Pemberdayaan Daerah Tertinggal (KPDT) tahun 2012.

Pada saat itu, oknum SW yang saat ini masih menjabat sebagai Asisten II Setda Lotim

KLH Tindaklanjuti Ratusan Hotel Tanpa Dokumen Lingkungan

Awali Global Hub, KLU Siapkan 1.000 Hektar Jumlah Korban Puting Beliung Bertambah

(Suara NTB/ari)

TINJAU - Penjabat Bupati KLU H. Ashari (kiri) saat meninjau rumah warga yang menjadi korban angin puting beliung di Desa Selengan Kecamatan Kayangan, Sabtu (30/1).

Tanjung (Suara NTB) Pemda Kabupaten Lombok Utara (KLU), cukup optimis mega proyek Global Hub akan terealisasi. Seiring rencana masuknya PLTU yang ditengarai untuk mensuplai listrik bagi Pertamina, Pemda KLU pun menyiapkan upaya untuk membebaskan lahan seluas 1.000 hektar (ha).

“Progres Global Hub masih menunggu langkah pusat, tetapi kita di daerah juga ditunggu terkait kesiapan data hak milik tanah. Masih kita inventaris kepemilikan untuk 8 ribu hektar. Dari areal itu, minimal kita bisa siapkan di awal seribu hektar dulu,” ujar Kepala Bappeda, Ir. Nanang Matalata, M.Si, beberapa waktu lalu.

Dalam penyediaan lahan itu, Nanang mengakui yang menjadi tantangan terberat adalah pemilik lahan yang berniat menjual lahannya kepada orang lain. Jika kemungkinan itu terjadi, akan semakin sulit bagi pemda untuk menemukan hak kepemilikan dari areal tersebut.

Nanang menyebut, pemerintah pusat sudah meminta Pemda KLU bersama Pemprov NTB dan Badan Pertanahan Nasional (BPN), serta pemerintah kecamatan, desa hingga dusun untuk membentuk tim dalam rangka inventarisasi lahan. Namun hingga kini, langkah tersebut masih menunggu perkembangan lebih lanjut.

“Informasi terakhir memang ground breaking (peletakan batu pertama) akan dilakukan untuk Kilang Pertamina pada awal 2016, tapi sampai sekarang belum ada tindaklanjut.

Untuk PLTU, kita juga belum tahu, apakah penjualan listriknya ke Pertamina atau justru ke PLN,” ungkapnya.

Kendati sejumlah kepastian masih harus menunggu langkah pusat, namun Nanang Malatala, meyakini mega proyek Global Hub tetap menjadi planning pusat dalam jangka panjang. Beberapa waktu lalu, Pemerintah pusat juga sudah mengunjungi Pelabuhan Internasional Port Rotterdam - Belanda. Usai bertemu pengelola, Tim pusat lantas akan menggelar kajian di Lombok Utara. (ari)

Tinggi, Pertumbuhan Sepeda Motor di Lotim Selong (Suara NTB) Pertumbuhan kendaraan di Kabupaten Lombok Timur (Lotim) terbilang cukup tinggi. Dalam sebulan ada sekitar 2.000 unit kendaraan roda dua ini yang tergolong baru keluar dari dealer.

Demikian disampaikan Kepala Seksi Regident Samsat Selong, Iptu Lalu Panca kepada Suara NTB di Mapolres Lotim, Sabtu (30/1) lalu. Jumlah itu diketahui dari jumlah pengajuan pembuatan plat nomor polisi sepeda motor baru.

“Permohonan plat nomor kendaraan ini memang tergantung kebutuhan, tapi rata-rata 2 ribu ke atas, kalaupun turun paling mentok sampai 1.500,” ucapnya.

Mekanisme pengadaan plat ini, katanya, melalui proses tender di pusat. Tahun lalu, sempat mengalami keterlambatan, karena pemenang tender di pusat sempat menuai gugatan. Saat ini dipastikan, pengadaan plat nomor kendaraan ini sudah tidak ada masalah. Adapun permintaan plat nomor kendaraan ini saja bisa tembus 4.000 unit per bulan.

Ditambahkan, soal kode wilayah, Lotim mendapatkan huruf untuk kepalanya K, L, Y dan Z. Sedangkan ekornya tetap mulai dari A sampai dengan Z. Angka pun masih empat digit. Belum ada sampai lebih.

Saat ini diakui, Polisi berhenti mengeluarkan plat nomor sementara. Terhadap motor baru yang belum mendapatkan plat nomor polisi dikatakan tidak akan dipermasalahkan oleh polisi. Sepeda motor baru yang belum ada nomor kendaraannya dipastikan tidak akan ditilang oleh polisi selama sudah ada bukti Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sementara yang diberikan oleh dealer. “Tidak akan ditilang, terpenting ada notes pajaknya,” ujarnya. (rus)

pada tahun 2012 lalu menjabat sebagai Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Lotim sekaligus sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) serta Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dalam proyek senilai ratusan juta.

“Pemeriksaan terhadap SW sebagai tersangka juga beberapa kali kita lakukan, namun koordinasi kita tetap lakukan dengan kejaksaan agar segala kekurangan bisa kita lengkapi dan berkas yang kita masukkan tidak bolakbalik,” pungkasnya. (yon)

Tanjung (Suara NTB) Penjabat Bupati Kabupaten Lombok Utara (KLU) H. Ashari, SH, MH, meninjau langsung lokasi warga korban angin puting beliung di Desa Selengen dan Desa Akar-Akar, Sabtu (30/1). Didampingi sejumlah SKPD terkait, penjabat bupati menyalurkan logistik kebutuhan mendesak para korban.

Penjabat pada kesempatan itu meminta, agar seluruh SKPD siaga bencana. SKPD dapat bergerak secara bersama untuk mengurangi beban para korban, sekaligus memberi penanganan pascabencana. Misalnya, Dikes KLU turun untuk memberi bantuan kesehatan agar para korban tidak terdampak penyakit.

“Saya berharap masyarakat yang terkena musibah untuk bersabar, dan sesegera mungkin bekerja gotong royong saling bantu memperbaiki rumah yang rusak. Sambil menunggu bantuan dari pemerintah kabupaten,

agar warga tetap berkoordinasi dengan pemerintah dusun, desa dan kecamatan,” ujarnya.

Ashari menyampaikan, pihaknya masih menunggu hasil pendataan, identifikasi dan klasifikasi tingkat kerusakan rumah para korban. Dengan dasar itulah, Pemda kemudian akan melakukan penanganan.

Sementara, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) KLU, Raden Tresnawadi, mengisyaratkan adanya tambahan jumlah rumah warga terdampak angin puting beliung. Inventarisasi awal pihaknya mencatat, jumlah kerusakan angin puting beliung sebanyak 23 rumah. Rinciannya, di Desa Selengen Kecamatan Kayangan, dua Dusun terdampak yaitu Dusun Panggung Barat, ada 6 rumah (2 rusak berat, 4 rusak sedang), dan dusun Panggung Timur ada 2 rumah, seluruhnya rusak sedang.

Di Desa Akar-Akar, Kecamatan

Bayan, terdapat 2 dusun terdampak, dengan rincian kerusakan yaitu Dusun Temuan Sari terdapat 8 rumah (seluruhnya RS), serta Dusun Otak Lendang, terdapat 7 rumah rusak (2 rusak berat, 5 rusak sedang).

Data tambahan masing-masing tercatat, 1 rumah di Dusun Temuan Sari, Dusun Lokok Reban Daya 1 rumah, dan Pengadang Baru 4 rumah.

Dengan demikian, jumlah total rumah rusak sebanyak 29 rumah, dengan jumlah rumah rusak berat masing-masing 2 di Dusun Otak Lendang dan 2 Dusun Panggung Barat. Dari jumlah fisik perumahan terdampak tersebut, total warga terdampak sejumlah 98 orang.

“Untuk perbaikan rumah warga yang rusak, kita akan berkoordinasi dengan instansi terkait. Penggunaan dana talangan masih belum bisa digunakan, karena statusnya harus benar-benar darurat,” ujarnya. (ari)

Limbungan Siap Jadi Destinasi Wisata Adat Selong (Suara NTB)Ratusan unit rumah adat Dusun Limbungan Desa Prigi Kecamatan Suela Kabupaten Lombok Timur (Lotim) dipersiapkan menjadi destinasi wisata adat. Tahun 2016 ini, Lotim secara khusus mengalokasikan dana Rp 2,5 miliar untuk menata rumah adat yang secara turun temurun dipertahankan pemangku adat Limbungan.

Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwiata (Kadisbudpar) Lotim, H. Khaerul Anwar Mahdi menyatakan, pihaknya sudah mulai melakukan pemetaan lokasi yang akan ditata. Saat ini pihaknya sedang dalam proses melakukan perencanaan. Mulai dari gambar kawasan hingga perencanaan strategis penataan kawasan dengan tetap mengedepankan kearifan lokal warga Limbungan. ‘’Di antaranya yang akan kita lakukan, pembenahan rumah adat, membuat gapura atau pintu masuk kawasan Dusun Limbungan baik sebelah timur maupun sebelah barat. Akan dibuatkan juga wc umum, kandang kolektif dan lainnya,’’ ujarnya, Sabtu (30/1).

Prinsip, penataan limbungan tanpa menghilangkan makna filosofis dari bentuk dan tatan kawasan rumah adat Limbungan. Penataan Limbungan ini tidak bisa dilakukan sendiri oleh Disbudpar. Diperlukan integra-

(Suara NTB/rus)

TATA - Objek wisata adat Dusun Limbungan Desa Prigi Suela.

Disbudpar Lotim sudah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 2,5 miliar untuk menata kawasan wisata adat ini. si dari dinas terkait, mulai dari Dinas Pekerjaan Umum (PU) yang akan melakukan pengaspalan menuju kawasan. Diketahui ada sepanjang 2,5 km dari Desa Prigi menuju perkampungan adat belum diaspal.

Selain itu, di bidang pengairannya melakukan penataan irigasi yang ada di kawasan. Diketahui, warga Limbungan saat ini masih kesulitan air bersih, sehingga diperlukan adanya pemasangan pipa air untuk warga.

Disbudpar Lotim, ujarnya, akan membuatkan rumah khusus tempat wisatawan menginap di Dusun Limbun-

gan. Rumah dimaksudkan sama dengan rumah adat dusun Limbungan. Rumah ini katanya bisa disewakan kepada wisatawan. Apalagi, cukup banyak perjalanan yang tertarik membuat paket wisata berkunjung ke Limbungan.

Menurut Khaeril Anwar Mahdi, berdasarkan hasil survai secara nasional sebanyak 60 persen wisatawan mancanegara ini mencari kebudayaan. Keinginan mengunjungi tempat wisata alam terbilang sedikit. Kekayaan budaya yang dimiliki Lotim ini bisa menarik banyak wisatawan yang datang berkunjung. (rus)

Tanjung (Suara NTB) Kantor Lingkungan Hidup (KLH) Kabupaten Lombok Utara (KLU) segera mengkonsultasikan mengenai tindak lanjut ratusan hotel yang tidak memiliki dokumen lingkungan (UPL/UKL). Menyusul, batas penyediaan dokumen telah melalui proses perpanjangan hingga beberapa kali.

Terakhir, pengelola usaha diberikan tenggat waktu hingga 31 Desember 2015 lalu.

“Kita harus konsultasikan ke Pemprov NTB dan pemerintah pusat, karena batas DPLHP, akhir tahun kemarin. Sejauh ini kita tidak bisa menindak (memberi sanksi) karena kita tidak memiliki PPLHD (semacam Penyidik Pegawai Negeri Sipil),” ujar Kepala KLH, Drs. Rusdianto, akhir pekan lalu.

Ia menjelaskan, ketiadaan Pegawai Penyidik Lingkungan Hidup Daerah cukup berdampak terhadap penegakan aturan di daerah. Dalam penyediaan dokumen lingkungan misalnya, dari sekitar 500 kegiatan usaha di 3 Gili dan daratan Lombok Utara, hanya 224 kegiatan usaha yang sudah mengantongi. Dinamika tambahan dokumen ini, diyakini lebih banyak berasal dari kegiatan usaha baru. Sedangkan mereka yang lama, relatif mengindahkan kewajibannya.

Rusdianto mengklaim, pihaknya sudah berulangkali mengimbau pengelola tempat usaha untuk menyiapkan dokumen lingkungan. Hal ini dilakukan melalui surat, imbauan lisan saat sosialisasi, termasuk dukungan pemberitaan media massa.

Ia juga merasa aneh, jumlah tempat usaha tanpa dokumen lingkungan mencapai 50 persen dari seluruh usaha. Dimungkinkan mereka yang belum melengkapi karena malas, atau merasa terbebani dengan biaya yang harus dikeluarkan.

Rusdianto menambahkan, sanksi bagi kegiatan usaha tanpa dokumen lingkungan ini sudah jelas. Di mana, pemerintah bisa sewaktu- waktu mempertimbangkan izin usaha yang dimiliki oleh pengusaha. Bagaimanapun, persoalan keberadaan dokumen lingkungan tidak bisa dianggap sepele oleh pengelola tempat usaha. Sebab, hal ini menyangkut kelestarian lingkungan bersamaan dengan berjalannya tempat usaha. Umpamanya, kegiatan usaha yang membuang limbah secara sembarangan dapat dikenakan dengan sanksi cukup berat kaitannya dengan pencemaran lingkungan. (ari)

Komisi III DPRD Lotim Ingatkan PT SE Selong (Suara NTB) PT Selaparang Energi (SE) diketahui sampai saat ini belum memberikan retribusi maksimal kepada daerah.

Bahkan diketahui dari rencana bisnis pembuatan air mineral sampai saat ini tidak kunjung terwujud. Komisi III DPRD Lombok Timur (Lotim) secara khusus memangil direksi PT SE, Sabtu (30/1) lalu.

Wakil Ketua DPRD Lotim, Fadil Naim mengingatkan agar perusahaan daerah terbaru itu tidak bernasib sama dengan PD Selaparang Pasar.

Diketahui, PD Selaparang Pasar ini terpaksa dibubarkan, karena tidak memberikan keuntungan buat daerah.

“Jangan sampai terulang Badan Usaha Milik Daerah yang kita bubarkan,” urainya.

Dituturkan Fadil, PD Selaparang Pasar ini terpaksa digugurkan, karena perusahaan daerah tersebut tidak mampu memberikan kontribusi bagi daerah.

Anggota Komisi III DPRD Lotim, Asmat juga mengingatkan agar PT SE memberikan kinerja maksimal. Politisi PKS ini mengaku khawatir dana yang diberikan ke perusahaan daerah ini tidak bisa maksimal digunakan.

Direktur Utama PT SE, H. Lalu Mahsun mengakui sampai saat ini belum bisa memulai operasi pabrik pembuatan air mineralnya. Ia tuturkan, saat ini pihaknya telah dalam proses mengerjakan ruang produksi. Terus koordinasi dengan Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) agar bangunan yang dibuat untuk membuat air minum ini memenuhi syarat.

“Kita ikuti BBPOM,” ucapnya.

Dikatakan, awalnya ruang produksi akan menggunakan keramik. Namun hal ini tidak diizinkan oleh aturan BPOM. Lantai ruang produksi serta dindingnya harus menggunakan bahan khusus. Untuk itu, PT SE mendatangkan tenaga ahli dari Surabaya untuk pembuatannya.

Soal penyertaan modal pemerintah daerah disebutkan Lalu Mahsun awalnya diberikan sebesar Rp 9 miliar dan terealisasi sebesar Rp 7 miliar. Tambahan ke dua rencana Rp 5 miliar, namun baru cair sebesar Rp 3 miliar. Dana sebagian besar digunakan untuk pembangunan fisik dan pembelian mesin. Mesin sudah ada di pabrik dan dalam waktu dekat sudah siap dipasang dan segera dioperasikan. (rus)

SUARA NTB Senin, 1 Februari 2016

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 5

Parlementaria Kerjasama Bagian Humas Sekretariat DPRD Lombok Tengah dengan Harian Suara NTB

DPRD Loteng Usulkan Penetapan Pemenang Pilkada 2015 Praya (Suara NTB) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lombok Tengah (Loteng), Jumat (29/1), menggelar sidang paripurna istimewa dengan agenda pengumuman sekaligus penetapan pemenang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Loteng tahun 2015.

Sidang dipimpin langsung Ketua DPRD Loteng, H. Achmad Puaddi FT, SE, di ruang sidang utama DPRD Loteng.

Hadir dalam sidang paripurna istimewa ini, Sekretaris Daerah (Sekda) Loteng, Drs. H. L. Supardan, M.M, anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FKPD) Loteng dan para pejabat lingkup Pemkab Loteng lainnya.Anggota KPU dan Panwaslu Pilkada Loteng juga turut hadir.

Sidang paripurna istimewa ini sekaligus mengakhiri semua polemik yang terkait hasil Pilkada Loteng. Pasalnya, setelah

sidang tersebut DPRD Loteng selanjutnya akan mengusulkan penetapan dan pelantikan pasangan Bupati dan Wabup Loteng terpilih pada Pilkada Loteng 2015 lalu ke Menteri Dalam Negeri (Mendagri).

Dalam pengantar sidang paripurna, Ketua DPRD Loteng, H. Achmad Puaddi, menjelaskan, sesuai surat edaran Mendagri, sebagai kelengkapan persyaratan untuk pengusulan penetapan sekaligus pelantikan pasangan bupati dan wabup terpilih hasil Pilkada, maka DPRD provinsi, kabupaten/kota diharuskan menggelar sidang paripurna dengan agenda pengumuman dan penetapan pemenang pilkada. “Sesuai instruksi Mendagri itulah, maka sidang paripurna istimewa ini digelar,” ujarnya.

Di mana semua risalah dan hasil paripurna disampaikan ke Mendagri sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari

usulan penetapan dan pelantikan pemenang Pilkada Loteng tahun 2015.

Pada kesempatan ini, pemenang Pilkada Loteng dibacakan langsung Sekretaris DPRD Loteng H. Awaludin, SH, MH. Di mana sesuai hasil penetapan oleh KPU Loteng, pasangan H.M. Suhaili, FT.S.H., - L. Pathul Bahri, S.IP, dinyatakan sebagai pemenang Pilkada Loteng dengan perolehan suara sebanyak 213.395 suara. Unggul jauh dari pasangan calon kepala daerah lainnya.

Puaddi menjelaskan, hasil Pilkada Loteng telah disampaikan secara resmi oleh KPU Loteng ke DPRD Loteng. Selanjutnya DPRD Loteng berkewajiban untuk mengusulkan penetapan pemenangan Pilkada Loteng sesuai hasil yang disampaikan oleh KPU Loteng melalui Gubernur NTB. Atas dasar itulah kemudian nantinya, Mendagri mengeluarkan keputusan peneta-

pan sekaligus pelantikan terhadap pasangan Bupati dan Wabup Loteng terpilih.

Dalam hal ini, jika DPRD Loteng tidak mengusulkan penetapan dan pengesahan pemenang Pilkada Loteng, maka Mendagri dapat mengesahkan hasil pilkada atas usulan KPU Loteng melalui KPU provinsi.

“Pada kesempatan ini, kami juga ingin sampaikan ucapan selamat kepada pasangan kepala daerah terpilih. Dengan harapan, bisa memimpin dan membawa Loteng ke depan semakin baik,” ujar politisi Partai Golkar ini.

Tidak lupa juga, ucapan terima kasih disampaikan kepada pasangan H.M. Suhaili FT.S.H. – Drs. H.L. Normal Suzana, yang masa baktinya telah berakhir bulan November 2015 lalu. Karena telah mampu memimpin Loteng dengan baik selama lima tahun masa kepemimpinannya. (kir/*)

(Suara NTB/kir)

PENETAPAN - Sidang paripurna istimewa DPRD Loteng dengan agenda penetapan pemenang Pilkada 2015 di DPRD Loteng, Jumat (29/1).

Rawan Disusupi Jaringan Narkoba Uji Kompetensi Tenaga Kesehatan PULUHAN tenaga kesehatan khususnya bidan dan perawat yang mengabdi di puskesmas di Lombok Barat (Lobar) bakal terancam diberhentikan. Pasalnya, berdasarkan hasil analisa Dinas Kesehatan, jumlah tenaga para medis yang mengabdi di puskesmas sangat membeludak dibandingkan kebutuhan dan kemampuan anggaran untuk membayar honor mereka.

Di satu puskesmas saja jumlah para medis mencapai 15 orang, sedangkan yang dibu(Suara NTB/dok) tuhkan sesuai hasil analisa Rahman Sahnan Putera Dikes hanya 8 orang saja. ‘’Sehingga sisanya sekitar 6-7 orang tenaga para medis terpaksa akan dikeluarkan, sebab pihak puskesmas tidak mampu membayar gaji mereka,’’ ungkap Kadis Kesehatan, Rahman Sahnan Putera kepada wartawan akhir pekan lalu di kantornya.

Salah satu cara untuk menyeleksi tenaga para medis ini yang direkrut di puskesmas pihaknya telah meminta pihak puskesmas segera melakukan uji kompetensi. Jika tenaga medis tidak berkompeten maka akan dikeluarkan, sehingga berkompeten.

Mengenai solusi bagi tenaga medis yang lama mengabdi, menurutnya, belum ada solusi. Sebab mereka ini masuk mengabdi dengan tujuan awal mengasah kemampuan, sehingga tidak termasuk sebagai tenaga kontrak di puskesmas.Ia membantah jika membeludaknya tenaga medis di puskesmas karena pihak puskesmas melakukan perekrutan jor-joran.

Ditegaskannya, pihak puskesmas atau dikes tidak pernah jor-joran merekrut tenaga karena mempertimbangkan kemampuan anggaran. “Mereka ini kan masuk awalnya untuk mengasah keterampilannya, tidak ada apa-apa tidak digaji. Mereka mengabdi saja,’’ tegasnya, seraya menambahkan pihak puskesmas atau dikes tidka memungut uang dari para medis yang melamar untuk bisa masuk kerja di puskesmas. (her)

Terekam CCTV, Sindikat Curanmor Dibekuk Polisi Praya (Suara NTB) Satu pelaku yang diduga bagian dari sindikat pencurian sepeda motor (curanmor) Pa alias Palah (20) berhasil dibekuk jajaran Polres Lombok Tengah (Loteng). Pelaku dibekuk dirumahnya di Desa Semoyang Kecamatan Praya Timur setelah polisi melihat rekaman CCTV di lokasi kejadian.

Polisi masih terus mengembangkan kasus tersebut guna mengidentifikasi anggota jaringan lainnya. Pasalnya, pelaku diduga tidak beraksi sendiri. “Sudah ada satu pelaku lainnya yang teridentifikasi. Dan, saat ini masih dalam pengejaran,” ungkap Kasubag Humas Polres Loteng, AKP Made Suparta, Sabtu (30/1).

Pelaku dibekuk tim Opsnal Polres Loteng, Rabu (27/1) lalu setelah sehari sebelumnya berhasil membawa kabur sepeda motor milik anggota Polres Loteng yang tengah terparkir di Kampung Darul Palah Kelurahan Panjisari Praya. Saat itu, pelaku membawa kabur sepeda motor Honda Beat.

Korban sempat melakukan pengejaran, namun gagal. Beruntung ada CCTV yang berhasil merekam aksi pelaku. Bukti rekaman itulah yang kemudian diserahkan untuk diproses lebih lanjut, sehingga tanpa kesulitan, polisi berhasil mengidentifikasi pelaku.

Dan, dari langsung berhasil menangkap pelaku sehari kemudian.

Dari penangkapan ini, polisi mengamankan sejumlah barang bukti. Seperti topi dan pakaian yang digunakan saat beraksi, termasuk uang sebesar Rp 1,3 juta. Uang tersebut, diakui oleh pelaku merupakan hasil dari penjualan sepeda motor curian milik korban. “Jadi setelah diperiksa, sepeda motor korban ternyata sudah dijual oleh pelaku seharga Rp 1,3 juta,” sebut Suparta.

Setelah dikorek keterangan lebih lanjut, pelaku mengaku tidak hanya beraksi kali itu saja. Sebelumnya, pelaku juga diduga terlibat kasus serupa di Dusun Barelantas Desa Gapura Pujut.

“Kita masih akan terus kembangkan kasus tersebut. Karena masih ada kemungkinan pelaku juga terlibat kasus curanmor di lokasi lain,” pungkasnya. (kir)

Korban Kapal Tenggelam TKI Ilegal Dipulangkan Praya (Suara NTB) Satu orang korban kapal tenggelam di wilayah Johor Malaysia, asal Kabupaten Lombok Tengah (Loteng), Jumat (29/1) malam akhirnya dipulangkan. Pemulangan, Siti Mayadi (37) asal Desa Aik Darek Batukliang tersebut, dikawal langsung aparat Polres Loteng setelah dijemput di Lombok International Airport (LIA).

Bersama Siti Mayadi, ada satu jenazah TKI asal Loteng lagi yang juga dipulangkan pada saat bersamaan, yakni, Mustafa (40) warga asal Desa Teratak. “Jadi tadi malam (Jumat kemarin,red) ada dua jenazah TKI asal Loteng yang dipulangkan,” sebut Kapolres Loteng, AKBP Nurodin, SIK.M.H., kepada wartawan, Sabtu (30/1).

Namun Mustafa bukan sebagai korban kapal tenggelam.

Tetapi dipulangkan setelah meninggal, karena sakit di tempat kerjanya di Malaysia.

Kedua jenazah itu sendiri dibawa dengan pesawat Garuda dan mendarat di bandara sekitar pukul 21.15 wita. Awalnya, pihak kepolisian mengira kedua jenazah ini bukan berasal dari Loteng. Tapi setelah dicek keterangan yang ada, akhir dipastikan kalau kedua jenazah TKI berasal dari Loteng.

Begitu memastikan identitas kedua jenazah tersebut, aparat kepolisian langsung mengawal sampai ke rumah keluarganya masing-masing. “Kedua jenazah sudah diterima langsung oleh pihak keluarganya,” pungkas Nurodin. (kir)

Polisi Gencarkan Operasi di Jalur Kawasan Senggigi Giri Menang (Suara NTB) Aparat dari Polda NTB dan Polres Lombok Barat (Lobar) gencar melakukan operasi rutin ditingkatkan di semua titik yang dinilai rawan dimasuki jaringan teroris dan pengedar narkoba. Salah satu sasarannya, Sabtu (30/1) malam lalu di jalur kawasan wisata Senggigi. Jalur ini dinilai rawan disusupi jaringan narkoba, karena selalu ramai dikunjungi pengunjung. Terutama warga yang ingin menikmati hiburan di kawasan wisata.

Sebanyak 35 aparat dari Polda NTB diterjunkan melakukan razia di kawasan Senggigi. 35 personel ini terdiri dari semua satuan di Mapolda ini dipimpin AKBP Chepi Ahmad Hidayat.

Operasi dimulai sekitar pukul 21.30 Wita, persis di jalur wisata Senggigi-Mataram. Aparat yang diterjunkan menghentikan semua kendaraan roda dua dan roda empat yang lewat di jalur tersebut. Selain memeriksa kelengkapan berkendara pengemudi, aparat juga membongkar barang yang ada di dalam kendaraan.

Ditemui usai operasi, Ketua Tim Satgas Operasi Rutin Ditingkatkan Mapolda NTB, Chepi Ahmad Hidayat menyatakan, operasi rutin ini untuk mengantispasi teroris dan narkoba. “Giat rutin ditingkatkan ini untuk mengantisipasi teroris dan narkoba, namun yang diutamakan adalah narkoba,” terangnya.

Operasi yang dimulai sekitar pukul 21.30 Wita ini menyasar semua kendaraan yang lewat, khususnya di jalur Senggigi. Menurutnya, jalur ini merupakan jalur ramai, khususnya pengunjung yang menikmati hiburan malam. Atas dasar itu,

(Suara NTB/her)

PERIKSA - Aparat kepolisian saat memeriksa barang bawaan kendaraan yang melintas di jalur wisata Senggigi.

Pemeriksaan kendaraan ini mengantisipasi adanya barang berbahaya, termasuk narkoba masuk ke daerah wisata. pihaknya menduga pelaku narkoba banyak mengarah menuju kawasan ini. Dalam kegiatan operasi ini, jelasnya, aparat memeriksa semua isi kendaraan. Bahkan, barang di dalam kendaraan dibongkar.

Dari hasil operasi, pihaknya tak menemukan adanya kendaraan yang membawa barang haram ataupun bom.

Namun pihaknya akan tetap

rutin menggelar operasi tidak saja di lokasi ini, namun ke tempat lain. Kegiatan ini lanjutnya merupakan instruksi Kapolri melalui Kapolda untuk menggelar giat rutin yang ditingkatkan. “Kebetulan saat ini masih siaga I,” ujarnya sembari mengaku belum tahu sampai kapan status siaga I ini berakhir. Hal ini tergantung instruksi Polri. (her)

Zain Darmat Pimpin KNPI Lobar Giri Menang (Suara NTB) Musda XIII KNPI Lombok Barat (Lobar) yang digelar Sabtu hingga Minggu (30-31) Januari di Senggigi berlangsung seru. Musda sempat diwarnai perdebatan alot antara bakal calon ketua dengan panitia, lantaran tak bisa diikutkan dalam musda, namun musda berjalan lancar dan kondusif. Dalam Musda KNPI Lobar kali ini secara aklamasi dimenangkan M Zain Darmat, mantan anggota DPRD Lobar. Ia didukung oleh 9 pengurus kecamatan dan 42 OKP. Zain pun bertekad akan lebih memajukan KNPI Lobar di masa kepemimpinannya.

Musda KNPI Lobar ini dibuka Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Lobar H. M. Ilham, MPd, mewakili Plt Bupati Lobar. Acara ini dihadiri mantan Ketua KNPI Lobar sekaligus Ketua KNPI NTB, Wire Kencana bersama pengurus DPD I KNPI NTB dan segenap OKP serta PK. Proses sidang yang dipimpin Ahmad Sudro, didampingi Sekretaris Sidang, Husni, Bion Hidayat, Saharudin dan Nura-

M. Zain Darmat mala. Sidang dimulai dari sidang pembahasan tata tertib (tatib), laporan pertanggung jawaban ketua, pleno ketiga pandangan umum OKP dan PK tentang lampiran laporan pertanggungjawaban ketua, hingga sidang pemilihan ketua.

Dalam proses pemilihan ketua ini ada bakal calon yang mendaftar lalu diverifikasi menjadi calon. Setelah diverifikasi, hanya satu calon yang mendaftar yakni M. Zain Darmat. Sesuai AD/ART dan PO yang bersangkutan memenu-

hi syarat, karena mendapatkan 9 rekomendasi dari pengurus kecamatan (PK) dan rekomendasi dari 24 OKP. “Karena calon ketua hanya satu, Sesuai AD/ART dan PO serta di dalam tatib, apabila hanya satu calon dan penuhi syarat maka secara langsung ditetapkan sebagai ketua terpilih,” kata Sudro.

Terkait adanya kabar ada calon lain akan menggelar musda tandingan ditampiknya.

Sebab 45 OKP dan 10 PK sepakat KNPI Lobar satu, tidak lagi ada musda tandingan yang lain.

Ia berharap, agar OKP dan PK cerdas memandang masalah musda tandingan. jika pun ada nanti di belakang ada musda tandingan, maka secara aturan hukum itu ilegal.

Terpisah, Ketua KNPI Lobar terpilih, M Zain Darmat berkomitmen mengawal KNPI. Ia berharap agar KNPI khusus di Lobar satu dan tidak terjadi dualisme. Kalaupun ada, lanjut mantan Ketua Komisi IV DRD Lobar ini lebih dikarenakan persoalan legalistas terhadap mana sebenarnya pengurus KNPI yang legal dan tidak. (*)

(Suara NTB/her)

SAMBUTAN - Ketua KNPI Lobar terpilih M. Zain Darmat memberikan sambutan usai terpilih secara aklamasi, Minggu (31/1).

Kader Muda Demokrat Siap Dampingi Fauzan Mataram (Suara NTB) Adanya kesediaan Wakil Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi NTB yang juga Wakil Ketua DPRD NTB, H. Mahalli Fikri siap mendampingi H. Fauzan Khalid, SAg, MSi, sebagai calon Wakil Bupati (Cawabup) Lombok Barat (Lobar) mendapat tanggapan beragam dari masyarakat. Namun, hal yang sama juga muncul di kalangan aktivis muda Partai Demokrat.

Ahmad Jaelani Adiya Putra, Divisi Komunikasi Publik DPD Partai Demokrat Provinsi NTB, menyebut beberapa nama tokoh muda partai yang sesungguhnya sangat layak mendampingi Fauzan Khalid. Menurutnya, tokoh muda yang ada di partai sudah teruji kemampuan dan kapasitasnya sebagai seorang pemimpin. Jika melihat Tuan Guru Bajang sebagai Ketua Umum Demokrat yang juga Ketua Umum PB NW, maka ada nama H. Suhaimi yang kini menduduki jabatan anggota DPRD Lombok Barat, yang juga sekaligus Ketua DPD NW Kabupaten Lombok Barat.

Namun, jika berpikir kewilayahan, karena H Suhaimi berasal dari Batulayar, maka calon lain yang juga patut diperhitungkan adalah kader muda yang juga anggota DPRD Lobar asal Gerung, yakni Lalu Didit Suryawan. ‘’Dan jika bicara dari wilayah yang sama dengan Wakil Ketua DPRD Provinsi NTB, maka ada nama yang sungguh sudah tak asing lagi bagi wilayah Lombok Barat. Dialah Indra Jaya Usman yang kini juga sebagai anggota DPRD Lombok Barat,’’ ujarnya pada Suara NTB, Minggu (31/1).

Menurutnya, ketokohan anak muda satu ini tentu tak diragukan. Selain aktif di berbagai kegiatan sosial

dan organisasi kepemudaan, Indra Jaya Usman juga diberikan kepercayaan sebagai Ketua Barisan Muda Demokrat Provinsi NTB. Inilah bukti Partai Demokrat tidak kekurangan kader untuk menduduki jabatan di lingkungan eksekutif. Kader-kader muda ini siap tampil jika ditunjuk dan dipercaya oleh partai untuk maju sebagai cawabup mendampingi Fauzan Khalid setelah pelantikan bupati definitif nantinya.

Selain itu, ujarnya, di luar anggota DPRD Lobar, dirinya juga siap ditunjuk menjadi salah satu figur untuk mendampingi Fauzan Khalid. Asalkan, diberikan kepercayaan sama partai. Dari sisi kewilayahan, ujarnya, dirinya lahir di Rumak Kecamatan Kediri tanggal 2 Mei 1974.

Semasa kuliah di Universitas Merdeka (Unmer) Malang, aku Elan – nama panggilan mantan wartawan ini, dirinya pernah memegang beberapa jabatan strategis, seperti Ketua Badan Perwakilan Mahasiswa Fisipol Unmer Malang, Kabid Akademik Senat Mahasiswa Perguruan Tinggi, Ketua Umum Unit Kegiatan Mahasiswa P4, Kabid Poleksosbud Forum Diskusi Mahasiswa Penalar serta jabatan lainnya.

Dirinya siap maju dan bertarung di pemilihan cawabup Lobar, jika partai memberikan amanah untuk itu. Selain itu, ujarnya, ada nama Ustadz Sahmad yang kini Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Lobar. Walau saat ini tidak lagi sebagai anggota DPRD Lobar, namun kemampuan dan kepemimpinannya tak bisa dianggap remeh. Apalagi jabatan terakhir yang diembannya adalah Wakil Ketua DPRD Lobar, sehingga pantas untuk diberikan kesempatan. (ham)

Kisruh Tapal Batas Loteng-Lobar Dilimpahkan ke Provinsi Giri Menang (Suara NTB) Persoalan tapal batas Lombok Barat (Lobar) dengan Lombok Tengah (Loteng) masih mentok, karena kedua belah pihak belum menemukan titik temu. Pemda Loteng tetap ngotot mengklaim lokasi wisata Nambung Sekotong tetap masuk daerahnya. Sementara di satu sisi, Lobar juga tetap ngotot lokasi wisata yang ramai dikunjungi itu masuk daerah Lobar.

Menurut Asisten I Setda Lobar Dra. Hj. Baiq Eva Nurcahyaningsih, hal ini berdasarkan dokumen peta yang dikeluarkan pusat. Persoalan tapal batas inipun diserahkan ke pemprov untuk diselesaikan.

Saat ini, jelasnya, pihaknya tinggal menunggu hasil keputusan terkait perbatasan tersebut dari provinsi. Dalam waktu dekat ini aka nada pertemuan mediasi antara lobar dengan Loteng oleh Pemprov dan Pemkab Lobar sudah menerima undangan tersebut.

Dijelaskan awal mula masalah tapal batas ini saat pembahasan bersama Pemda Loteng, persoalan tapal batas ini masih belum menemukan titik temu. Lantaran Loteng masih belum sepakat dengan titik batas wilayah. Karena tidak ada titik temu, akhirnya Pemda sama-sama turun ke Lokasi. Saat itu, Plt Bupati Lobar H. Fauzan Khalid juga ikut turun dengan membawa GPS, untuk mengukur lokasi yang dimaksud. ‘’Setetah diukur ternyata sesuai dengan yang ada di dokumen dan tapal batas milik Lobar. Tapi loteng tetap tidak mau, akhirnya diserahkan ke provinsi,” ujarnya.

Kabag Pemerintahan Setda Lobar, Hamka S.Sos menambahkan, masalah tapal batas diserahkan ke provinsi untuk diselesaikan. Pihaknya sudah menyerahkan dokumen terkait batas wilayah Lobar, “kami sudah serahkan dokumen ke provinsi,” ujarnya. (her)

SUARA NTB Senin, 1 Februari 2016

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 6

KSB Awasi Ketat Proses Penjualan Limbah Newmont (Suara NTB/bug)

Taliwang (Suara NTB) Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) menegaskan akan mulai mengawasi seluruh proses penjualan limbah padat (scrap) PT Newmont Nusa Tenggara (NNT). Tidak seperti sekarang ini, Pemda KSB hanya menerima hasil penjualan tanpa mengetahui secara pasti seluk - beluk prosesnya.

“Kesimpulannya dari hasil evaluasi internal kita dan pembicaraan bersama

Lanjutan Proyek DAK, KSB Tunggu Permenkeu Taliwang (Suara NTB) Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) masih menunggu peraturan menteri keuangan (Permenkeu) untuk melanjutkan pembiayaan proyek Dana Alokasi Khusus (DAK) yang tidak tuntas dikerjakan tahun 2015 lalu.

“Saya sudah konsultasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Dan BPKP merekomendasikan agar kita konsultasi ke menteri (Kemenkeu, red),” jelas Penjabat Bupati KSB, Dr. Ir. H. Abdul Hakim, MM kepada media ini, Sabtu (30/1).

Dalam penjelasannya, Abdul Hakim menyebutkan, BPKP menyampaikan bahwa seluruh proyek DAK yang belum tutup buku sampai per-31 Desember tahun 2015 dapat diperpanjang kontraknya. Dengan catatan tambahan waktu penyelesaian pekerjaan dalam tambahan waktu itu dilakukan sebelum per 31 Januari 2016. Dan kebijakan itu harus memperoleh rekomendasi kementerian terkait.

“Sekitar tiga minggu lalu Sekda dan Asisten II sudah saya minta konsultasi. Tapi sampai sekarang belum ada jawaban kementerian apakah masih bisa tetap didanai DAK atau kita akhirnya menggunakan APBD untuk melanjutkan sisanya,” papar Abdul Hakim.

Jika akhirnya tidak bisa tetap menggunakan anggaran DAK untuk menyelesaikan sejumlah proyek tersebut, Abdul Hakim berharap, pusat tetap dapat memberikan ruang agar Pemda bisa memanfaatkan anggaran daerah untuk melanjutkannya. Hal ini mengingat manfaat dari proyek-proyek tersebut sangat dibutuhkan masyarakat.

Sesuai ketentuan terbaru, seluruh proyek di daerah yang dibiayai DAK, anggarannya secara otomatis akan ditarik pusat jika tidak bisa diselesaikan hingga per 31 Desember tahun anggaran berjalan. Dengan begitu proyek tersebut tidak bisa lagi dilanjutkan karena ketiadaan anggaran. Dan di KSB sendiri saat ini ada tiga proyek yang dibiayai DAK 2015 yang belum tuntas. Yakni proyek jalan Tapir – Mantar di Dinas Pekerjaan Umum (PU), proyek Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), dan terakhir proyek gedung showroom bibit di Dinas Kehutanan Perkebunan dan Pertanian (Dishutbuntan). (bug)

(Suara NTB/bug)

Pusat Bantu Pengembangan Jagung 17.000 Hektar untuk Sumbawa Sumbawa Besar (Suara NTB) Pada tahun ini, Sumbawa mendapatkan bantuan ratusan ton benih jagung yang dialokasikan pada 17.000 hektar dari pusat. Selain bantuan bibit padi dan alat tanam untuk 16.000 hektar.

Seperti disampaikan Kabid Produksi Tanaman Pangan pada Distan TPH Sumbawa, M. Ikhsan, S.P, kepada Suara NTB, alokasi sebaran bantuan benih pada 17.000 hektar tersebut tersebar di hampir seluruh kecamatan di Sumbawa. Perhektarnya mendapatkan 15 kilogram benih sehingga total ada 255 ton benih jagung yang bakal disalurkan.

Saat ini, pihaknya tengah mengidentifikasi Calon Lokasi Calon Petani (CPCL) penerima bantuan. Ditargetkan paling lambat tuntas 10 Februari mendatang. Dengan jadwal tanam pada MK I di bulan Mei Juni. Hal ini juga terkait peningkatan indeks pertanaman melalui perluasan areal tanam. “Kalau tahun kemarin tidak menanam jagung, tahun ini menanam jagung. Kalau tahun kemarin menanam jagung satu kali, maka tahun ini dua kali menanam jagung.

Bisa juga di lahan bukaan baru atau di lahan eks Perum Perhutani,” jelas Ikhsan.

Sementara untuk padi, tahun ini ada dua macam program. Pertama peningkatan intensifikasi padi jajar legowo bantuan benih 25 kg dan alat tanam pada lahan seluas 6.000 hektar di semua kecamatan. Kedua, perluasan areal tanam jajar legowo di lahan eks perbaikan jaringan irigasi cetak sawah seluas 10.000 hektar. Jadi total ada 16.000 hektar di lahan sawah MK 1 atau MK2. (arn)

Newmont soal scrap. Kita (Pemda KSB) harus dilibatkan tuntas untuk setiap prosesnya,” jelas Penjabat Bupati KSB Dr. Ir. H. Abdul Hakim, MM, Jumat lalu.

Pelibatan pemerintah dalam penjualan scrap Newmont itu, kata Abdul Hakim harus dimulai sejak awal proses. Yakni mulai dari kegiatan pengumpulan, penimbunan, pelelangan hingga proses pengapalan pemerintah harus dilibatkan di dalamnya. “Kalau selama ini kan tidak seperti itu sehingga minim sekali in-

formasi soal penjualan scrap yang diketahui Pemda,” cetusnya.

Menurut dia, seharusnya upaya Pemda KSB ini sudah sejak lama dilakukan. Mengingat proses penjualan scrap perusahaan tambang tembaga dan emas itu sudah lama berlangsung tanpa pengawasan Pemda KSB selaku pihak yang berhak memperoleh hasil penjualannya. “Kan ada undang undangnya. Dan mulai sekarang akan kita maksimalkan supaya Pemda dilibatkan secara aktif memantau dan mengawasinya. Makanya kesepakatan dengan

Newmont soal scrap itu harus kita rombak total juga,” tegasnya seraya menambahkan untuk menjalankan tugas tersebut Pemda KSB dan PT NNT akan membentuk tim.

“Harapan saya ketua timnya nanti Asisten II, sebab beliau yang akan mewakili Pemda dalam tim,” harapnya.

Senada dengan Penjabat Bupati, Asisten II Pemda KSB, H. Mashur Yusuf, ST mengatakan, sesuai hasil pertemuan dengan manajemen PT NNT. Pemda KSB telah menyampaikan agar dilibatkan dalam seluruh proses penjualan scrap dan limbah Bahan Beracun Berbahaya (B3). “Kita sudah bicarakan hal ini dengan Newmont dan kita minta kita dilibatkan sejak awal sampai akhir,” katanya.

Dalam pelaksanaannya, pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah akan dilaksanakan pada setiap tahapan.

PT NNT selaku pemilik scrap akan berkoordinasi dengan pemerintah dalam setiap melaksanakan kegiatan terkait penjualan scrap. “Kalau misalnya ada pengapalan, Newmont akan bersurat ke Pemda melaporkan. Dari situ Pemda akan menurunkan timnya untuk melakukan pengawasan.

Demikian juga pada prosesproses sebelumnya, harus kita saksikan juga,” tandasnya.

Ditanya soal realisasi penerimaan dana penjualan limbah milik PT NNT itu?

Mashur mengungkapkan, sesuai dengan kesepakatan yang dibangun Pemda KSB dengan PT NNT tahun 2012 lalu, Pemda KSB berhak atas dana sebesar 9 juta USD yang telah diserahkan Newmont pada tahun 2013 lalu. Dan sebesar 3 juta USD dari penjualan scrap yang dilakukan PT NNT setiap tahunnya.

“Dalam perjalanannya,

Diduga Hasil Perambahan

TNI Amankan Kayu Hutan Sumbawa Besar (Suara NTB) Sedikitnya sepuluh batang kayu gelondongan diamankan aparat Kodim 1607 Sumbawa.

Diduga hasil perambahan hutan, kayu jenis jati tersebut ditemukan di sekitar kebun masyarakat di kawasan hutan Tanjung Bele, desa Olat Rawa kecamatan Moyo Hilir, Jumat (29/1) lalu.

Berawal dari informasi masyarakat setempat tentang adanya kayu yang diduga hasil illegal logging. Atas informasi tersebut, pukul 11.30 Wita tim yang dipimpin Dan Unit Intel, Lettu Inf. Zainul Fahri terjun ke lokasi. Informasi awalnya, kayu tersebut berjumlah lima kubik. Namun setelah aparat tiba di lokasi, kayu-kayu tersebut tersisa 10 batang. Hal ini diduga sudah diangkut pelaku perambahan sebelum adanya aparat.

Dandim Sumbawa, Letkol Inf. Agus Supriyanto membenarkan pengamanan kayu dugaan hasil perambahan hutan tersebut. Dalam mengatasi pembalakan liar, pihaknya intens membantu KSDA dan KPHP Batulanteh. Apalagi dilihat dari kondisi kawasan hutan setempat memprihatikan. “Ini juga menyangkut masalah lingkungan hidup.

Jadi kita memang membantu KSDA dan KPHP Batulanteh dalam mengatasi masalah pembalakan liar,” imbuhnya.

Disebutkannya, menanam kayu membutuhkan waktu

(Suara NTB/ind)

DIAMANKAN – Kayu hutan yang diduga hasil pembalakan liar yang diamankan Kodim Sumbawa, Sabtu (30/1). bertahun-tahun. Hanya dalam waktu beberapa jam kayu tersebut hilang akibat pembalakan. Hal inilah yang nantinya berdampak pada timbulnya bencana seperti kekeringan, banjir dan tanah

longsor. Sehingga pihaknya melakukan upaya tersebut supaya kerusakan hutan tidak meluas.

Menurutnya, pengamanan yang dilakukan supaya ada efek jera bagi siapa saja yang

mencoba untuk melakukan pembalakan liar. Mengingat hutan ini milik bersama yang harus tetap dilestarikan.

Dalam hal ini pihaknya terus melakukan operasi dan sweeping bekerjasama dengan

Sumbawa Besar (Suara NTB) Sebagian besar siswa kelas tiga SMA/sederajat pastinya sudah memikirkan jenjang pendidikan selanjutnya yang akan ditempuh, yaitu perguruan tinggi. Namun masa peralihan dari sekolah ke Perguruan Tinggi ini membuat para siswa ini penasaran dan tak jarang resah memikirkan tentang Perguruan Tinggi. Mulai dari persiapan awal, cara mendaftar, hingga apa yang harus dilakukan di Perguruan Tinggi.

Terahadap persoalan ini, Gerakan Generasi Sumbawa (GGS) melahirkan ide untuk menggelar Seminar dan Talkshow terhadap siswa kelas 3 SMA/sederajat di Kabupaten Sumbawa. Bertemakan “Semangat Menggapai Cita, Bermanfaat Untuk Tana Samawa”, kegiatan ini bertujuan untuk berbagi pengalaman, pengetahuan, serta pemahaman.

Kegiatan tersebut digelar di Lantai tiga Kantor Bupati Sumbawa, Minggu (31/1). Dengan pemateri Zikrul Ihsan dari Teknik Informatika ITS, Fatrian Dwi Cahya, Fakultas kedokteran UI, dan Fitri Tjahyani Teknik Material Metalorgi UTS. Ketua Panitia sekaligus pemateri, Zikrul Ihsan mengatakan kegiatan ini sudah dimulai sejak 11 Januari lalu, yang dimulai dari roadshow ke SMA/SMK Negeri maupun swasta di Kabupaten Sumbawa. Puncaknya hari ini (kemarin red) lebih difokuskan

(Suara NTB/ind)

WORKSHOP - Siswa kelas 3 SMA/sederajat dari 11 sekolah mengikuti Workhsop GGS di Lantai tiga Kantor Bupati Sumbawa. tentang perguruan tinggi.

“Maklum kelas tiga ini sedang resahnya saat akan memasuki perguruan tinggi. Sehingga kami mencoba membagi informasi tentang bagaimana perguruan tinggi itu,” imbuhnya.

Disebutkannya, kegiatan ini diselenggarakan mahasiswa Sumbawa yang menempuh perguruan Tinggi di seluruh Indonesia baik Negeri maupun Swasta. Sekitar 18 Perguruan Tinggi ditambah satu dari kedinasan, Sekolah Tinggi Adminstrasi Negara (STAN).

Zikrul menambahkan, kegiatan ini sudah pernah dilakukan tahun lalu. Namun masih beberapa sekolah yang diberikan pemahaman. Tahun ini lebih ditingkatkan lagi dengan peserta

sebanyak 11 SMA/SMK. “Kita kumpulkan mahasiswa Sumbawa yang sekolah di luar daerah untuk mengadakan kembali kegiatan ini. Jadi mereka nanti bisa konsultasi, bagaimana nanti kalau mau kuliah,” pungkasnya.

Farah Aibiah, mahasiswi Manajemen Sumber Daya Perairan, Brawijaya Malang menambahkan, kegiatan yang dilaksanakan untuk memberikan informasi kepada siswa kelas 3 SMA/SMK yang ada di Sumbawa terkait Perguruan Tinggi yang ada dan status akreditasi mereka. Hal ini guna membantu siswa tersebut saat melanjutkan kuliah. Artinya, para siswa ini nantinya tidak bingung lagi ketika menempuh perguruan tinggi. (ind)

Taliwang (Suara NTB) Besaran anggaran subsidi bagi mahasiswa di tahun 2016 mengalami penyusutan. Berdasarkan data Dinas Dikbudpora Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), kini setiap mahasiswa memperoleh bantuan sebesar Rp 325.000 per semesternya.

Nilai tersebut berkurang hingga setengahnya. Pada tahun-tahun sebelumnya sejak kebijakan tersebut dicanangkan Pemda KSB, untuk setiap mahasiswa diberikan bantuan sebesar Rp 750.000 per semester. Dengan begitu dalam setahunnya setiap mahasiswa mendapatkan suntikan dana sebesar Rp 1.500.000. “Dalam SK-nya ditetapkan sebesar itu,” terang Kabid Pendidikan Menengah dan Tinggi (Dikmenti) Dinas Dikbudpora KSB, Aku Nurrahmadin, SPd kepada media ini.

Ia mengaku, tidak mengetahui secara pasti alasan pemerintah memangkas besaran anggaran subsidi bagi mahasiswa itu. Sebab proses penetapan anggaran berada di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Daerah (DPPKD), se-

dari ternak kerbau ke kuda.

“Tetapi secara keseluruhan ternak besar kita populasinya meningkat,” terangnya.

Terkait harga ternak tetap stabil bahkan ada kecenderungan terus membaik. Namun, stok daging tetap aman, karena ketersediaan ternak potong juga cukup besar. Jadi, tidak ada persoalan di Sumbawa.

Kenaikan harga daging secara

nasional sedikit banyak berimplikasi positif bagi peternak di daerah ini. Meski di tingkat konsumen sedikit mengeluh, tetapi tidaklah terlalu berdampak di Sumbawa.

“Jadi di tingkat peternak juga ada pendapatan, penghasilannya meningkat. Terus konsumennya juga saya fikir menyesuaikan itu semua. Terkait dengan itu di Sumbawa

tidak ada persoalan yang berarti,” jelas Syafruddin.

Kedepan, pihaknya akan berupaya mengintegrasikan program peternakan dengan SKPD lainnya. Terutama soal pakan, mengingat kendala terbesar soal ternak ini adalah ketersediaan pakan. Kalau ketersediaan pakan ini dapat diatasi maka populasi pun akan berjalan linier. (arn)

(Suara NTB/dok)

nakan dan Kesehatan Hewan (Disnakeswan) Sumbawa, Ir. Syafruddin Nur, kepada Suara NTB, Sabtu (30/1), analisis potensi untuk ternak potong sebangyak 31.120 ekor. Sedangkan untuk kerbau dan kuda, Sumbawa kini tengah mempertahankan dan mengembangkan populasi.

Terutama dengan adanya pergeseran minat masyarakat

KSDA dan KPH Batulanteh sebagai bentuk komitmen TNI menjaga lingkungan. Dandim menyampaikan kayu temuan yang diamankan akan ditindaklanjuti sesuai prosedur dan ketentuan berlaku. (ind)

GGS Berbagi Pengalaman dengan Siswa di Sumbawa Subsidi untuk Mahasiswa KSB Dipangkas

Populasi Ternak Potong di Sumbawa Meningkat Sumbawa Besar (Suara NTB) Stok ternak khususnya sapi potong di Sumbawa relatif aman. Dengan harga yang relatif stabil, di tengah melonjaknya harga daging secara nasional, populasi ternak di Sumbawa mencapai 222.153 ekor untuk sapi.

Dari tingkat populasi tersebut, kata Kepala Dinas Peter-

tidak setiap tahun penerimaan dari scrap Newmont.

Karena tahun 2014 lalu tidak ada penjualan menurut mereka. Nah di tahun 2015 lalu ada penerimaan sekitar Rp 17,5 miliar dan tentu sisanya akan kita tagih di tahun 2016 ini,” paparnya.

Ia berharap dengan dilibatkannya pemerintah dalam setiap proses penjualan scrap PT NNT, dugaan kecurigaan sebagaimana yang terjadi beberapa waktu tidak terulang kembali. Menurut dia, pengawasan oleh pemerintah akan benar-benar dimaksimalkan agar penjualan scrap PT NNT berlangsung secara transparan. “Jadi kalau ada masyarakat yang curiga ke depannya, kita (pemerintah) bisa menjawab. Tidak seperti kemarin, karena memang kita tidak banyak tahu soal pengiriman limbah Newmont itu,” pungkasnya. (bug)

mentara Dinas Dikubdpora sendiri hanya sebagai fasilitator bagi mahasiswa yang mengajukan permohonan. “Sejak pertengahan 2014 lalu, Dikbudpora hanya administrasi saja. Soal besaran anggarannya ada di DPPKD. Tapi kalau saya lihat memang kemampuan anggaran kita terbatas sekarang ini,” terangnya.

Penyaluran bantuan subsidi mahasiswa tahun 2015 juga mengalami perubahan.

Nurrahmadin memaparkan, saluran anggaran bagi mahasiswa dalam daerah dan luar daerah dibedakan. Untuk mahasiswa dalam daerah anggarannya akan disalurkan dalam bentuk hibah melalui lembaga pendidikan yang menaunginya sementara bagi mahasiswa luar daerah dalam bentuk bantuan sosial (Bansos) langsung ke rekening masing-masing mahasiswa.

“Untuk mahasiswa dalam daerah ada dua perguruan tinggi penerima yaitu Universitas Cordova (Undova) dan Akademi Komunitas Negeri (AKN),” urainya.

Untuk jumlah mahasiswa penerimanya sendiri, sebanyak 1.792 orang dengan rincian, 1.403 orang mahasiswa Strata Satu (SI) yang kuliah di luar daerah, kemudian 368 orang yang kuliah di dalam daerah. “Untuk dalam daerah Undova sebanyak 186 orang, dan 182 orang sisanya mahasiswa AKN,” tandas Nurrahmadin. (bug)

SUARA PULAU SUMBAWA

SUARA NTB Senin, 1 Februari 2016

Halaman 7

(Suara NTB/uki)

DISKUSI TERBUKA – Para pemateri dalam diskusi terbuka yang diselenggarakan Rumah Cita dan gema Pis di Bima, Sabtu (30/1).

Rumah Cita dan Gema Pis Gelar FGD Evaluasi Pilkada Bima Bima (Suara NTB) Rumah Cita dan Gerakan Masyarakat Pemilih Cerdas (Gema Pis) menggelar Dialog Terbuka dan Focus Group Discusion (FGD) Evaluasi Pelaksanaan Pilkada Kabupaten Bima 2015, di aula Kantor Camat Woha, Sabtu (30/1).

Kegiatan tersebut menghadirkan Narasumber, Ketua KPU Kabupaten Bima, Siti Nursusila, S.IP., M.MSip, anggota Panwaslu, Junaidin, S.Pd., Ketua STKIP Taman Siswa, Dr. Ibnu Khaldun, dan Alvin Syahrin dari akademisi STKIP Bima.

Nursusila mengapresiasi kegiatan tersebut, apalagi ada komponen di luar penyelenggara mengevaluasi hasil Pilkada lalu. “Silakan sampaikan apa saja yang menjadi kekurangan dan kelemahan Pilkada kemarin. Itu akan menjadi perbaikan pada Pilkada mendatang,” ujarnya.

Diharapkannya kedepan banyak organisasi kemasyarakatan dan kepemudaan yang terlibat dalam pendidikan politik. Sejauh ini yang ikut bermitra dengan KPU hanya sedikit. “Gema Pis dan Rumah Cita saja yang ikut mensosialisasikan Pilkada, mendorong pemilih cerdas dan Pilkada Damai. Semoga kedepan lebih banyak lagi,” harapnya.

Anggota Panwaslu, Junaidin mengatakan suksesnya Pilkada lalu, bukan hanya peran penyelenggara, namun semua komponen. Aman dan damainya pilkada menunjukkan kedewasaan politik masyarakat Bima.

Bagi akademisi, Alvi Syahrin, MSi, mengurai potensi konflik Pilkada dan upaya menguraikannya. Sementara Dr. Ibnu Khaldun, memberi motivasi kepada generasi muda untuk menjadi pemimpin masa depan. Memperkaya khasanah pengetahuan dan pengalaman.

Direktur Rumah Cita, Muhammad Yunus mengatakan, pada acara tersebut melahirkan sejumlah rekomendasi. Ada yang menarik dari kelompok pelajar, terutama mengenai sosialisasi pra pemilih dan pemilih pemula. “Dari perwakilan sejumlah sekolah yang hadir, siswa mengaku saat Pilkada kemarin tidak menerima sosialiasi. Ada satu sekolah menerima sosialiasi dari penyelenggara Pemilu, itupun ketika pemilihan legislatif,” katanya.

Menurutnya, siswa yang pernah menerima materi dari penyelenggara mengaku penyampaian tidak menarik. Selain itu, pemateri usianya tua dan butuh yang muda. “Mereka meminta agar fasilitatornya usianya muda, membawa materi sosialiasi lebih atraktif, sehingga siswa mau juga terbuka berdiskusi,” tuturnya.

Selain itu, lanjutnya, kelompok pelajar saat FGD meminta agar KPU membuka sekolah Pintar Pemilu. Pemutaran film dokumenter Pilkada, sehingga pesan bisa cepat sampai.

“Kami membagi FGD dalam tiga kelompok, yakni pelajar, mahasiswa dan masyarakat umum. Kami akan merumuskan hasil FGD dan rekomendasinya akan diserahkan ke penyelenggara Pemilu di Kabupaten Bima,” sambungnya.

Dalam menentukan pilihan politiknya pada Pilkada lalu, kelompok pelajar ini mengaku mengikuti arahan orang tua.

Meskipun mereka tidak mengetahui visi, misi pasangan calon. “Kedepan pendampingan untuk pelajar menjadi penting, karena mereka adalah aset pemilih cerdas kedepannya,” pungkasnya. (uki/*)

(Suara NTB/uki)

DIAMANKAN – Sepeda motor yang diduga milik tersangka pelaku judi sabung ayam yang diamankan Polres dari arena judi, Sabtu (30/1).

Belasan Motor Diamankan

Polisi Gerebek Arena Judi Sabung Ayam Salah seorang aparat Polres Bima Kota kepada Suara NTB mengatakan, penggerebekan dilakukan setelah adanya laporan dari masyarakat. Jika di kawasan tersebut kerap dijadikan arena perjudian sabung ayam. “Begitu menerima laporan, kami langsung ke tempat kejadian perkara (TKP),” ucapnya.

ebekan tersebut, Polisi berhasil menyita sejumlah barang bukti (BB), di antaranya enam ekor ayam jago, 16 unit motor pelaku dan satu gelanggang perjudian sabung ayam.

“Ayam - ayam taruhan itu langsung disembelih di TKP. Sementara motor yang ditinggal para pelaku dan BB lainnya telah diamankan,” katanya.

Dompu Dinyatakan KLB Demam Berdarah Dompu (Suara NTB) Tingginya kasus suspek demam berdarah dengue (DBD) yang terjadi selama periode Januari 2016 di Kabupaten Dompu sehingga dinyatakan kejadian luar biasa (KLB). Sejak 6 – 31 Januari 2016, kasus suspek DBD di Dompu tercatat sebanyak 59 kasus dan tiga orang dinyatakan positif DBD. Pemerintah daerah (Pemda) melalui Dinas Kesehatan menetapkan siaga KLB DBD dan melakukan fogging pada daerah terdapat pasien suspek DBD. Kepala Dinas Kesehatan Dompu, Gatot Gunawan, SKM, MMKes kepada Suara NTB, Minggu (31/1) mengungkapkan, pihaknya telah menetapkan kasus DBD di Kabupaten Dompu sebagai kejadian luar biasa (KLB).

Tingginya kasus DBD dalam periode 6 – 31 Januari 2016 mengharuskan pihaknya menetap-

(Suara NTB/ula)

Polisi Buru Tersangka Pelaku Pembuangan Orok Kota Bima (Suara NTB) Polres Bima Kota terus memburu pelaku yang tega membuang orok, di Kelurahan Ntobo Kecamatan Raba. Polisi akan bekerjasama dengan warga untuk mengungkap kasus yang sempat menggegerkan warga Kelurahan setempat belum ini.

“Kasus pembuangan orok di Ntobo masih diselidiki,” ucap Kapolres Bima Kota, AKBP Ahmad Nurman, S.Ik kepada Suara NTB, Sabtu (30/1).

Kata dia, sejauh ini pihaknya masih mengumpulkan informasi dari beberapa warga yang mengetahui kejadian itu. Salah satunya yang pertama kali menemukan orok tersebut di sungai (Suara NTB/ist) Kelurahan setempat. “InforAhmad Nurman masinya sudah dikumpulkan. Dalam mengungkap kasus ini kami juga bekerjasama dengan warga,” katanya.

Apa dugaan sementara pelakunya mahasiswa, sebab selama ini dari kasus serupa, pelaku yang berhasil ditangkap adalah oknum mahasiswa. Nurman mengaku hal tersebut belum bisa dipastikan. Pasalnya, menurut dia, keberadaan pelaku sulit dideteksi. Hanya saja pihaknya akan berusaha dengan baik untuk mencari tahu dan mengumpulkan informasi guna mengungkap pelakunya. “ Siapapun pelakunya, yang jelas kami akan berupaya mengungkapnya dengan cepat,” akunya.

Nurman menyesalkan pembuangan orok tersebut. Pasalnya sepanjang awal tahun 2016 ini, di wilayah hukum Polres Bima Kota terjadi dua kasus yang sama. Satu kasus di Kelurahan Dodu Kecamatan Rasanae Timur yang terjadi awal Januari lalu. Sementara satu kasus lainnya di Kelurahan Ntobo di akhir bulan ini. “Kasus pembuangan orok ini sangat kita sesalkan. Karena terbilang tidak manusiawi,” sesalnya.

Di samping itu, untuk melakukan pengawasan agar kasus serupa tidak terjadi lagi. Pihaknya akan terus berkoordinasi dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Bima dan berencana akan menggelar razia di kos - kosan yang dicurigai sebagai ajang kumpul kebo. “Kami akan lakukan koordinasi dan komunikasi yang baik dengan Pemkot mengatisipasi kasus ini terjadi lagi,” tuturnya.

Dia juga menghimbau dan meminta agar masyarakat tidak melakukan tindakan reaksi yang berlebihan saat menemukan ada oknum yang berbuat kriminalitas. Jika tertangkap, pelaku tersebut langsung diserahkan ke pihak berwajib. “Kami mengajak masyarakat untuk sama - sama belajar sadar hukum dalam menyikapi persoalan yang ada,” pungkasnya. (uki)

Menurut dia, tiba di TKP, tidak ditemukan satupun para pelaku yang berada di lokasi perjudian tersebut. Hanya saja aparat menemukan belasan motor dan barang bukti lainnya. “Para pelaku semuanya lari, kemungkinan mereka sudah tahu ada polisi yang akan menggerebek,” akunya.

Kata dia, dalam pengger-

Gatot Gunawan

kannya sebagai KLB. Berdasarkan data yang dihimpun pihaknya, jumlah kasus suspek DBD di Dompu sebanyak 59 kasus dan tiga kasus di antaranya dinyatakan positif DBD. “Karena kasus ini banyak terjadi di periode ini dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya,” kata Gatot.

Kendati dinyatakan KLB, Gatot memastikan, hingga saat ini belum ada kasus hingga membuat warga meninggal. Ia pun membantah salah seorang siswa SD di Dompu meninggal karena kasus DBD. “Tidak ada yang meninggal sampai saat ini. Kita berharap tidak akan ada yang meninggal,” ungkapnya.

Karenanya, Gatot mengaku, pihaknya selalu menyiagakan petugas di Puskesmas untuk selalu melakukan tindakan cepat dan perawatan intensif terhadap pasien yang dinyatakan suspek DBD. Langkah ini untuk menghindari adanya pasien yang tidak tertolong atau terlambat mendapat penanganan medis. “Sesuai protap penangan medis, kita ada tim mulai dari Puskesmas untuk menangani kasus KLB dan tim kita siap bekerja,” katanya.

Gatot juga mengaku, pihaknya juga melakukan upaya fogging terhadap daerah yang ada pasien menderita suspek DBD untuk mematikan nyamuk DBD. Hingga saat ini sudah 14 titik yang telah dilakukan fogging. “Besok Senin, kita rencananya akan melakukan fogging di Karijawa,” jelasnya.

Sementara untuk kasus penyakit lain, menurut Gatot, hingga saat ini belum ada peningkatan yang cukup signifikan. “Untuk penyakit lain selain kasus suspek DBD belum ada peningkatan. Hanya kasus suspek DBD yang mengalami peningkatan cukup luar biasa, walaupun KLBnya tidak parah,” ungkap Gatot. (ula)

Kapolres Bima Kota, AKBP Ahmad Nurman S.Ik. mengatakan, langkah tersebut untuk mengeliminir kasus perjudian yang marak terjadi di wilayah hukum Polres setempat. “Ini upaya untuk memberantas penyakit masyarakat, yang salah satunya perjudian sabung ayam ini,” tuturnya.

Apa ada dugaan keterlibatan anggota, sebab saat penggerebekan diduga ada oknum anggota Polisi yang memberikan informasi. Makanya saat digerebek pelaku duluan melarikan diri. Nurman mengaku se-

lama ini belum ditemukan baik saat penggerebekan maupun laporan dari masyarakat adanya keterlibatan anggota.

Namun, lanjutnya apabila masyarakat mengetahui ada anggota atau bawahannya yang diduga terlibat dalam perjudian tersebut, Nurman menyarankan untuk melapor hal itu ke pihaknya. Sehingga yang bersangkutan bisa diproses dan diberikan sanksi yang tegas. “Apapun informasi dari masyarakat akan tetap diindaklanjuti dan disikapi,” pungkasnya. (uki)

Baru 70 Persen Warga Bima Kantongi E-KTP Bima (Suara NTB) – Penduduk kabupaten Bima tercatat 412.000 yang wajib EKTP. Namun hingga kini sekitar 60 hingga 70 persen yang baru mengantongi.

Pemkab Bima berharap sisa warga yang belum mengurus E-KTP agar segera mengurus dokumen kependidikannya itu. “Apalagi mengurus EKTP tidak dibebankan biaya alias sudah gratis,” kata Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Bima, Drs. Andi Sirajuddin MM kepada Suara NTB, Sabtu (30/1).

Kartu tanda penduduk elektronik (E-KTP) akan berlaku seumur hidup. Hal tersebut menindaklanjuti amanat UU Nomor 24 tahun 2013 tentang administrasi kependudukan.

Dan surat edaran Kemendagri Nomor 470/294/SJ tertanggal 29 Januari 2016.

Menurut Sirajuddin, pihaknya akan mengajukan ke Pemerintah kabupaten Bima untuk mengeluarkan SE Bupati, menindaklanjuti berlakunya E-KTP seumur hidup.

“Insya Allah dalam waktu dekat kami akan ajukan hal ini ke Bupati terkait berlakunya E-KTP sampai seumur hidup,” katanya.

Menurut dia, sebelum SE itu keluar, E-KTP hanya berlaku lima tahun.

Setelah masanya habis maka akan untuk diperbaharui kembali. Namun kini sudah berlaku seumur hidup dan tidak

perlu diperpanjang meskipun masa berlakunya telah habis (kedaluwarsa).

Disamping itu, Sirajuddin menjelaskan, dalam mengurus E-KTP memiliki batas waktu. Normatifnya 60 hari tanggal lahir pengurusannya.

Jika lewat dari itu, maka akan dikenakan denda administrasi sebesar Rp 1 juta.

Selama ini, Disdukcapil hanya mengenakan denda bagi warga yang terlambat mengurus akte kelahiran.

“Kami selama ini cukup memberikan toleransi agar masyarakat memiliki kartu identitas,” pungkasnya. (uki)

Andi Sirajuddin

Penataan Drainase Kota Dompu Dinilai Belum Tuntas Dompu (Suara NTB) Sistem drainase dalam kota Dompu yang dibenahi dengan normalisasi saluran air dinilai belum mengatasi persoalan drainase kota. Ketika hujan tiba, jalanan aspal justru menjadi saluran air dan saat usai hujan justru sering tergenang di atas aspal akibat tidak bisa mengalir ke saluran.

Kepala Bidang Tata Kota Dinas PU Dompu, H. Al Bukhairum, M.Si kepada Suara NTB kemarin, menegaskan, tidak ada masalah dengan sistem drainase dalam Kota Dompu. Air mengalir saat hujan turun menjadi hal biasa. Ketika hujan reda, airnya pun ikut kering.

“Kalau hujan memang airnya banyak, tapi kalau selesai hujan, airnya juga tidak ada,” kata Al Bukhairum.

Terkait di beberapa titik yang mengalami genangan air usai hujan, dikatakan Al Bukhairum, mungkin karena saluran airnya berada pada daerah yang agak tinggi. Karena aspal juga bergelombang dan titik air salurannya berada setiap 10 meter. “Karena perencanaannya, setiap 10 meter ada saluran air. Mungkin pada titik 10 meternya, bertepatan dengan posisi aspal yang bergelombang, sehingga airnya tidak bisa mengalir,” ungkapnya.

Kendati demikian, Al Bukhairum mengaku, akan memeriksa saluran air drainase kota yang membuat air tidak bisa mengalir. Pihaknya pun akan memperbaikinya, sehingga tidak membuat air tergenang di jalanan. “Nanti kita periksa, supaya bisa diatasi,” katanya. (ula)

(Suara NTB/ula)

TERGENANG – Warga melintas di antara genangan air di sekitar jalan beringin depan kantor Pemda Dompu yang berhadapan dengan kantor PN Dompu beberapa saat setelah hujan reda.

(Suara NTB/uki)

Kota Bima (Suara NTB) Aparat Polres Bima Kota menggerebek arena judi sabung ayam di lingkungan Ule Kelurahan Melayu Kecamatan Asakota Kota Bima, Sabtu (30/1). Meskipun tidak berhasil menangkap pelaku, namun belasan motor disita yang diamankan dari arena tersebut.

SUARA NTB Senin, 1 Februari 2016

POLHUKAM

Halaman 8

Kasus Pengadaan Seragam Realisasi Harus Lebih Baik KETUA Komisi III (bidang keuangan) DPRD NTB, Johan Rosihan, ST meminta kepada eksekutif agar mengeksekusi anggaran tepat waktu. Menurutnya, sudah tidak ada alasan lagi bagi pengelola anggaran di lingkup Pemprov NTB, untuk mengeksekusi anggaran tidak tepat waktu.

Karena hampir semua alasan yang selama ini dijadikan pengganjal sudah tidak relevan.

(Suara NTB/dok) Johan Rosihan Saat ini para pimpinan SKPD sudah tidak punya alasan lagi untuk mengulangi tren realisasi anggaran yang buruk seperti tahun-tahun sebelumnya,” ujar Johan kepada Suara NTB pekan kemarin.

Menurut politisi PKS ini, realisasi anggaran di tahun 2016 ini, sudah seharusnya lebih baik. Mengingat, semua ganjalan yang ada sudah dihilangkan oleh pemerintah. Untuk itu, jika tren realisasi angaran kembali buruk, maka hal itu sudah tidak bisa ditolerir.

Johan menyebutkan, jika alasan ketakutan akan adanya kriminaslisasi saat mengambil kebijakan tertentu dalam eksekusi anggaran. Hal tersebut sudah dijamin oleh udangundang. “Apalagi sekang sudah ditegaskan, tidak ada pidana dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan. Saya justru khawatir jika alasan itu dibuat-buat untuk mencari keutungan,” ujarnya.

Lebih lanjut dikatakan Johan, untuk memastikan bahwa realisasi anggaran memang berjalan sesuai yang ditergetkan pada awal tahun. Maka pengawasan oleh pimpinan daerah dalam hal ini, Gubernur dan wakil Gubernur, beserta Inspektorat dan komisi terkait di DPRD NTB harus dimaksimalkan.

Tapi yang tidak kalah pentingnya, menurut Johan adalah, komitmen para pimpinan SKPD untuk selalu mengeksekusi anggaran mereka tepat waktu. Sebab, jika dilihat dari realisasi pendapatan daerah rata-rata di NTB, selama ini membuktikan daerah tidak pernah kekurangan anggaran. Uang siap dibelanjakan. Namun para pengelolanya justru lebih senang mendiamkan uang tersebut di kas daerah.

“Sekarang yang paling penting itu, bagaimana pimpinan SKPD itu dia jujur bekerja saja. Jangan dia terlalu banyak akalnya,” pungkas Johan. (ndi)

Polres Lobar Panggil Anggota Satpol PP dan Rekanan Giri Menang (Suara NTB) Polres Lombok Barat terus mengusut kasus pengadaan 200 unit seragam Satpol PP tahun 2015 yang diduga menyimpang. Perkembangan terbaru, penyidik Polres Lobar telah memanggil sejumlah saksi-saksi dari anggota satpol PP dan rekanan pengadaan seragam tersebut. Mereka dipanggil untuk ditanya seputar pengadaan seragam tersebut.

Demikian diakui Kasatreskrim Polres Lobar, AKP Joko Tamtomo kepada wartawan Minggu (31/1) kemarin. “Sejumlah saksi dari anggota Satpol PP dan pemborong seragam itu sudah kami periksa untuk dimintai keterangan,” kata Joko. Dikatakan, saat ini pihaknya tengah melakukan pengumpulan barang bukti dan keterangan.

Dalam agenda pemeriksaan selanjutnya, tidak menutup kemungkinan penyidik akan me-

manggil Kasatpol PP Lobar.

Joko enggan membeberkan hasil pemeriksaan tersebut. Namun katanya, setelah proses pemeriksaan ini pihaknya baru berkoordinasi dengan BPKP untuk menentukan kerugian negara. Pihaknya sudah berkoordinasi dengan BPKP untuk menghitung kerugian negara dari kasus ini.

Diberitakan sebelumnya, salah satu LSM mengatasnamakan diri Masyarakat Pedu-

li Lombok Barat (MPLB) melaporkan kasus pengadaan seragam Satpol PP Lombok Barat ke Polres Lombok Barat.

Pengadaan seragam ini dilaporkan lantaran diduga diselewenangkan. Harga di DPA ditetapkan harga per stel Rp 450.000 namun dibeli dengan harga jauh lebih rendah Rp 225.000 per stel. Selain itu, sampai saat ini pakaian ini belum diterima oleh anggota Satpol PP, padahal dana sudah terpakai.(her)

(Suara NTB/dok)

BERAS - Puluhan karung beras yang disita unit Tipikor Satreskrim Polres Lotim sebagai barang bukti dalam dugaan korupsi pengadaan Paket Lebarat tahun 2015.

Hindari Calo PROSES mendapatkan Surat Izin Mengemudi (SIM) yang merupakan perwujudan kompetensi rentan terhadap praktik-praktik illegal untuk mendapatkannya, khususnya dengan bantuan calo.

Pengawasan internal dari pimpinan satuan polisi yang berkewenangan terhadap penerbitan SIM tersebut mutlak dilakukan, di samping fungsi kontrol langsung dari masyarakat.

Demikian diungkapkan Kasatlantas Polres Mataram, AKP Lalu Ryan Aditya, (Suara NTB/why) Sabtu (31/1) di GeLalu Ryan Aditya dung Widya Dharma Mapolres Mataram seusai acara pisah kenal rotasi pejabat lingkup Polres Mataram.

“Polres Mataram salah satu yang diberi mandat melaksanakan SIM Online, jadi itu salah satu upaya menghindarinya. Kita juga maksimalkan sosialisasi dengan masyarakat sambil melakukan pembenahan internal. Pengawasan langsung oleh saya sebagai pimpinan Satlantas di sini, juga oleh Propam, Ombudsman dan teman-teman media,” tegasnya.

Mantan Kasatlantas Polres Lombok Tengah ini menyatakan, SIM memerlukan kompetensi yang diuji secara khusus, tidak seperti dokumen kelengkapan kendaraan bermotor lainnya seperti STNK/BPKB yang diperoleh secara serta-merta.

“Urusan SIM ini kita berbicara soal kompetensi, hanya yang memiliki kompetensi yang mendapatkan legitimasi kepemilikan SIM itu. Ada prosedur untuk mendapatkanya sehingga rentan dimanfaatkan pihak-pihak lain,” terang perwira pertama kepolisian yang mulai bertugas di Polres Mataram sejak 28 Januari ini.

Putra daerah kelahiran Masbagik ini menambahkan, aturan-aturan dan prosedur dalam pengurusan SIM akan ditegakkan karena sistem menghendaki demikian. Selain itu, kepolisian sebagai aparat penegak hukum harus menjadi contoh dan pelopor keselamatan dalam berlalu lintas dengan menerapkan setiap aturan yang berlaku dalam pengurusan SIM tersebut. “Karena ini muaranya pada pelayanan masyarakat yang berimbas pada ketertiban dan keselamatan lalu lintas,” ujarnya.

Kelengkapan dokumen itu diperlukan, kata Ryan, mengingat karakteristik Kota Mataram yang semakin padat kendaraan bermotor. Sementara, ruas dan panjang jalan pertumbuhannya tidak sebanding. Hal itu memunculkan kerawanan tertentu seperti kemacetan dalam waktu tertentu sehingga rentan terjadi kecelakaan jika tidak memiliki kompetensi yang mumpuni dalam berkendara. (why)

Polisi Periksa 20 Saksi Kasus Paket Lebaran Selong (Suara NTB) Aparat Polres Lotim hingga saat ini masih melakukan proses penyelidikan terhadap dugaan korupsi pengadaan paket lebaran tahun 2015 lalu.

Dalam proses penanganan dugaan korupsi tersebut, aparat kepolisian dari Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Satreskrim Polres Lotim sejauh ini sudah memeriksa sedikitnya 20 saksi. “Kasus itu masih dalam proses penyelidikan,” terang Kasat Reskrim Polres Lotim, AKP. Haris Dinzah, SH, SIK, Sabtu (30/1).

Selain memeriksa 20 saksi dalam penanganan kasus dugaan korupsi penyaluran paket lebaran terhadap 80 ribu warga miskin di Lotim dengan total anggaran Rp 21 miliar pada tahun 2015 lalu, aparat kepolisian sebelumnya beberapa kali melakukan pemeriksaan terhadap Kabag Kesra Setda

Lotim TW, yang dalam penyaluran paket lebaran tahun 2015 itu ia merupakan Pejabat Pembuat Komitmen (PKK), sekaligus Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada proyek senilai Rp 21 miliar yang diperuntukkan bagi 80 ribu warga miskin di Lotim tersebut.

“Selain memeriksa puluhan saksi itu, kita juga beberapa kali memeriksa Kabag Kesra yang merupakan PPK sekaligus KPA dalam penyaluran paket lebaran tahun 2015 ini,” katanya.

Terkait penetapan tersangka, Haris mengaku sejauh ini belum bisa memastikan. Akan tetapi, pihaknya masih mengumpulkan bukti-bukti dan keterangan dari pihak-pihak terkait yang telah diperiksa untuk membuktikan dugaan tindak pidana korupsinya.

“Nanti kalau ada bukti yang kuat, barulah kita tingkatkan kasus ini ke penyidikan

dengan keluarnya tersangka,” sambungnya.

Diketahui sebelumnya, aparat Polres Lotim mulai mengusut kasus paket lebaran 2015 ini lantaran dilaporkan oleh masyarakat. Dimana, dalam pembagian paket lebaran senilai Rp 21 miliar itu ditemukan adanya penyimpangan terhadap beras yang tidak berkualitas dan berkutu. Mendapatkan laporan itu, aparat kepolisian Polres Lotim langsung curiga dan terjun ke lapangan untuk mencari bukti dari kebenaran laporan dari masyarakat. Alhasil, aparat kepolisian berhasil menemukan dan langsung menyita puluhan karung beras yang tidak berkualitas dan tidak layak di konsumsi oleh masyarakat dari berbagai kecamatan, desa/kelurahan di Kabupaten Lombok Timur (Lotim). (yon)

Relawan Kobarkan Semangat Anti Narkoba Mataram (Suara NTB) Ditengah kerumunan para relawan, Kepala BNNP NTB NTB, Kombes Pol. Drs. Sriyanto, M.Si Minggu (31/1) kemarin hadir penuh semangat menyuarakan penolakan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di NTB. Kepala BNNP secara langsung pada kegiatan Pojok Konseling di arena Car Free Day Jalan Udayana Mataram. Ini menjadi semangat tersendiri bagi para relawan dalam mengobarkan semangat anti narkoba.

“Kami cukup bangga dan memberikan apresiasi terhadap para relawan. Mereka dengan sukarela terus menyuarakan dan mensosialisasikan tentang bahaya dan dampak penyalahgunaan maupun peredaran gelap narkoba,” kata Sriyanto di sela sela kegiatan. Dilihatnya, kegiatan itu adalah wujud nyata dari kepedulian relawan dalam menyelamatkan generasi penerus pembangunan bangsa dan daerah ini.

Dalam kegiatan pojok konseling kemarin, ada sekitar 60-an siswa –siswi relawan dari MAN 1 Mataram, puluhan lainnya dari Komunitas Pelajar Kreatif (KPK) yang berasal dari berbagai sekolah di Mataram, mahasiswa FH Unram dan Mahasiswa IAIN Mataram. Mereka parade di sepanjang area Car Free Day. Dengan semangat yang sama, para relawan ini terus menyampaikan pesan dan yel-yel “Stop Narkoba, Anti Narkoba, maupun “Selamatkan generasi dari ancaman bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba”.

Menurut Sriyanto, kepedulian ini patut dicontoh oleh sekolah-sekolah, perguruan

tinggi ataupun komunitas – komunitas lainnya. “Kami terus mendukung dan mendorong kreatifitas mereka maupun kelompok-kelompok lainnya untuk melakukan hal-hal positif bersama Tim Pojok Konseling BNNP NTB pada setiap hari Minggu di arena Car Free Day ini,” sebutnya.

Disampaikan juga, seluruh lapisan masyarakat yang ada di Jalan Udayana bisa memanfaatkan stan pojok konseling untuk mendapatkan layanan informasi, konsultasi maupun melaporkan kalau ada indikasi penyalahgunaan atau peredaran gelap narkoba. Karena dengan dukungan dari semua lapisan masyarakat, pihaknya akan terbantu dalam upaya memerangi peredaran narkoba. Dipastikannya, upaya penyampaian layanan informasi kepada masyarakat akan terus ditingkatkan.

Pada kegiatan pojok konseling kemarin, masyarakat juga bisa memanfatkan sarana untuk menyampaikan pernyataan penolakan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, dengan menandatangani spanduk yang disediakan.

Tujuannya, mengajak semua lapisan masyarakat untuk memanfaatkan semua sarana layanan yang disediakan untuk kampanye yang sama, anti narkoba.

Disebutnya, itu menjadi bagian dari gerakan atau kampanye dan deklarasi seluruh warga masyarakat NTB dalam upaya bersama-sama untuk mencegah dan memberantas peredaran narkoba. “Dengan gerakan seperti ini kami berharap wilayah NTB bisa segera terbebas minimal akan terus mengurangi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba,” tegasnya. (ars/*)

(Suara NTB/ist)

MERIAH – Kampanye anti narkoba melibatkan pelajar, mahasiswa, komunitas sebagai relawan, dalam rangkaian kegiatan pojok konseling BNN NTB di arena Car Free Day Jalan Udayana Mataram berlangsung meriah.

Kawal Surat Gubernur NTB, DPD RI Minta Klarifikasi Pemerintah Jakarta (Suara NTB) Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) mendesak PT PLN (Persero) dan Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk segera menindaklanjuti dan mengatasi krisis listrik yang terjadi di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB).

“Berdasarkan paparan PLN dan ESDM, menunjukan bahwa daya dukung pembangkit listrik di NTB belum memadai, sehingga menyebabkan krisis listrik yang berkepanjangan. Di sisi lain, ada permasalahan masih lambatnya Pembangunan Ketenagalistrikan Pembangkit Listrik (PL) di Provinsi NTB, dari mulai mengalami kesulitan finansial (negative cashflow), permasalahan tata ruang pada lokasi pembangunan, hingga kelayakan teknis dalam projek fisik,” ujar Wakil Ketua DPD RI Prof. Farouk Muhammad usai pertemuan dengan pihak Kementerian ESDM dan

PT PLN di Senayan (26/1).

Menindaklanjuti surat Gubernur NTB yang ditujukan kepada Presiden RI Nomor: 050/ 3107/05/BAPPEDA tertanggal 18 November 2015 perihal kondisi ketenaglistrikan di Provinsi NTB, Pimpinan DPD RI telah mengadakan pertemuan dengan Pejabat Kementerian ESDM dan PT PLN (Persero).

Dalam pertemuan itu hadir juga dua orang Anggota DPD RI dari daerah pemilihan (Dapil) NTB Lalu Suhaimy dan Baiq Diyah Ratu Ganefi.

Farouk menambahkan, Program Mitigasi Risiko Jangka Pendek direncanakan pada sekitar bulan Mei 2016, akan dilakukan pengoperasian Marine Vessel Power Plant (MVPP) 60 MW sebagai langkah mitigasi/ antisipasi mundurnya pembangkit Lombok Peaker untuk menghindari defisit di tahun 2016. Selain itu, dalam rangka mendukung pelaksanaan puncak hari pers nasional di Provin-

(Suara NTB/ist)

Farouk Muhammad si NTB, maka akan dipasok diesel dengan kapasitas 2x10 MW pada tanggal 5 Februari 2016.

Kemudian ditambah diesel dengan kapasitas 2x10 MW pada tanggal 9 Februari 2016.

Dalam jangka panjang, terbitnya Peraturan Presiden

(Perpres) Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, telah memberikan ruang kepada Pemerintah Daerah untuk bertanggung jawab dalam penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Dengan adanya Perpres tersebut diharapkan kendala RTRW bisa segera diselesaikan oleh Pemerintah Daerah.

Revisi RTRW tidak harus lima tahun tapi bisa setiap tahun sehingga memungkinkan Pemkot Mataram dan Pemkab Sumbawa Barat segera menyesuaikan RTRW-nya agar proyek Ampenan dan Taliwang segera selesai.

“Berkoordinasi dengan Jaksa Negara di daerah untuk pendampingan dalam menyelesaikan masalah penyelesaian pembangunan pembangkit ketenagalistrikan, karena fak-

tor keuangan dan eskalasi biaya yang tidak sesuai dengan target semula, seperti yang dialami proyek PT Barata Indonesia di Jeranjang 37 titik lokasi yang bermasalah di seluruh Indonesia” ulas Farouk.

Adapun, Lalu Suhaimy meminta PLN segera mempercepat proses tender dan lelang terhadap proyek pembangkit ketenagalistrikan, sehingga proses pembangunan bisa segera dimulai.

Sejalan dengan itu, Baiq Diyah Ganefi dalam kesempatan itu mempertanyakan dan meminta penjelasan kepada PLN mengapa Listrik di Provinsi NTB sering padam, padahal pemerintah sudah berulang kali menjanjikan bahwa NTB tidak akan mengalami krisis listrik. Dirinya meminta PLN dan Kementerian ESDM serius menanggapi keluhan ini, agar tidak terus menerus menjadi masalah yang berulang. (*)

Bawa Lari Gadis di Bawah Umur

Seorang Pemuda Babak Belur Dihakimi Warga Praya (Suara NTB) Seorang warga Desa Aik Berik Kecamatan Batukliang Utara Lombok Tengah (Loteng), Sh (30), Jumat (29/1), babak belur dihakimi warga.

Yang bersangkutan membawa lari gadis di bawah umur asal Desa Sintung. Beruntung, nyawa pelaku berhasil diselamatkan oleh aparat kepolisian.

“Pelaku sekarang sudah kita amankan. Untuk keperluan penyelidikan lebih lan-

jut,” ungkap Kapolres Loteng, AKBP Nurodin, SIK., MH., Sabtu (30/1). Ia menuturkan, kejadian tersebut berlangsung Rabu (27/1). Kala itu pelaku membawa lari Bunga (16) – bukan nama sebenarnya. Setelah sebelumnya pelaku mengajak korban jalan-jalan.

Awalnya, orang tua korban mengira pelaku membawa lari Bunga untuk dinikahi.

Namun setelah setelah tiga hari berlalu, tidak ada pem-

beritahuan dari pelaku. Kalau korban mau diajak menikah.

Khawatir, keluarga korban kemudian mencari tahu keberadaan pelaku.

Namun pihak keluarga korban sempat terkecoh.

Pasalnya, kepada keluarga korban, pelaku mengaku berasal dari Desa Teratak. Tapi setelah dicek, ternyata tidak ada nama pelaku di desa tersebut. Dari sanalah, pihak keluarga korban curiga.

Upaya pencarian makin intensif dilakukan pihak keluarga korban. Upaya pencarian ternyata tidak sia-sia. Pelaku akhirnya berhasil ditemukan di salah satu home stay di Suranadi Kecamatan Narmada Lombok Barat (Lobar), bersama dengan korban.

Oleh pihak keluarga korban pelaku langsung dibawa ke Desa Sintung. Perihal tertangkapnya pelaku dengan cepat menyebar ke telinga war-

ga lainnya. Warga kemudian berbondong-bondong mendatangi rumah keluarga korban, tempat pelaku diamankan.

Saat ditanya, pelaku ternyata memberikan jawaban yang berbelit-belit. Hingga membuat keluarga korban dan warga emosi. Warga langsung memukuli pelaku hingga babak belur. Polisi yang datang beberapa saat kemudian, kemudian berusaha mengevakuasi pelaku dari

amukan warga.

Upaya keras aparat kepolisian akhirnya berhasil mengamankan pelaku. Dan, langsung membawa kabur pelaku.

Belum puas, warga yang emosi kemudian melempari mobil polisi yang membawa pelaku. “Setelah berhasil kita amankan, pelaku langsung dibawa ke RSUD Praya untuk memperoleh perawatan. Untuk selanjutnya diamankan di Mapolres Loteng,” tambah-

nya Nurodin.

Pelaku mendapat sekitar 6 jahitan di bagian wajah. Karena mengalami luka cukup parah. Atas tindakan membawa lari gadis di bawah umur tersebut, pelaku dijerat pasal 332 KUHP. Dengan ancaman hukuman 8 tahun penjara.

Tidak hanya itu, pelaku juga terancam hukuman lebih berat. Karena juga diduga melanggar undang-undang perlindungan anak. (kir)

Jelajah

SUARA NTB Senin, 1 Februari 2016

Halaman 9

Air Panas Jadi Destinasi Wisata Baru selain Lakey

Wilayah Huu, Kabupaten Dompu, tidak hanya memiliki potensi wisata Lakey yang dikenal dunia karena keindahan ombaknya. Tapi juga memiliki potensi alam lainnya seperti air panas di pantai selatan sebelum perbatasan dengan Parado Kabupaten Bima. Air panas yang menyatu dengan pantai selatan Huu ini menjadi daya tarik bagi wisatawan yang ingin berendam. di pantai selatan Huu sekitar perbatasan wilayah Kabupaten Dompu dan Bima, walaupun kondisinya saat ini banyak terputus.

Di sepanjang jalan menuju air panas, pengunjung akan dimanjakan dengan keindahan alam yang berhadapan dengan laut lepas samudera Hindia dan Australia.

Menyusuri pinggir gunung seakan membawa pengunjung seperti menyusuri jalan Malimbu di wilayah Kabupaten Lombok Utara.

Kondisi ini menjadikan air panas dan Pantai Nangadoro sebagai destinasi baru bagi wisatawan yang berkunjung di wilayah Kecamatan Huu, Dompu.

akses jalan di Malimbu, Lombok,” terangnya.

Keindahan alam di air panas maupun di Nangadoro Huu, menurut Tirmizi, semakin terasa pada saat malam. Bahkan dari pantai selatan ini bisa menyaksikan sinar lampu di Benua Australia. Rencana pemerintah memperbaiki akses jalan lingkar selatan hingga tembus Parado Bima akan semakin memudahkan akses bagi kamajuan wisata Dompu.

Air panas pantai selatan Huu ini muncul dari sumber panas bumi

Tirmizi, kepada Suara NTB beberapa waktu lalu, mengungkapkan, Pantai Nangadoro memiliki keindahan alam sehingga pengunjung yang ke Nangadoro maupun ke air panas selalu terpesona dan selalu ingin kembali menikmatinya.

Terlebih kondisi alam di air panas dan Pantai Nangadoro ini masih alami. Bahkan di daerah ini menjadi sumber pendapatan asli daerah (PAD) bagi Dompu untuk sarang burung waletnya. “Akses jalan ke air panas yang berliku di kaki gunung pinggir pantai selatan seperti

di sekitar daerah patahan yang berarah barat laut tenggara. Zone reservoarnya berada di daerah akumulasi air tanah dalam dan berbentuk sistem air panas yang terperangkap di retakan batuan dari daerah letusan gunung vulkanik Wawosigi dan Puma yang berusia ribuan tahun silam. Perkiraan daerah prospek berdasarkan pada hasil anomali mercuri dengan besarnya estimasi cadangan terduga sekitar 69 MWe untuk pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) yang sedang dikembangkan. (ula)

(Suara NTB/ist)

AKSES jalan beraspal yang tersisa sekitar 1 kilometer lebih ke air panas, memudahkan pengunjung yang hendak mengunjungi dan berendam di air panas. Namun bagi mereka yang mengendarai sepeda motor jenis trail, bisa langsung sampai ke lokasi air panas. Terdapat akses jalan menuju mercusuar

Air panas Huu di malam hari.

Pantai Nangadoro di laut selatan Dompu menjadi destinasi pendukung untuk pariwisata Lakey Dompu.

Air panas di pantai Selatan Huu Dompu menjadi destinasi wisata andalan baru bagi Dompu.

Pemerintah Siap Bangun Jalan Lingkar Selatan Tembus Bima Dompu (Suara NTB) Pemerintah melalui APBN berkomitmen untuk melanjutkan pembangunan akses jalan lingkar selatan yang menghubungkan daerah wisata Huu Dompu – Parado Bima. Sementara akses jalan dari Kota Dompu hingga Pantai Nangadoro kondisinya sudah mulus. Pembukaan akses jalan ini diharapkan menjadi pintu masuk kemajuan wisata di wilayah pantai selatan Dompu.

Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Dompu, Dra Hj Sri Suzana, MSI kepada Suara NTB, Minggu (31/1) kemarin, mengungkapkan, Pantai Nangadoro dan air panas merupakan destinasi wisata yang menjadi satu kesatuan dengan wilayah Pantai Lakey Huu. Penataan daerah wisata terus dilakukan pemerintah, termasuk membenahi akses jalannya. ‘’Saat ini akses jalan dari Kota Dompu

Seorang pengunjung sedang menikmati sunset di Pantai Nangadoro Huu Dompu.

lakukan pada 2016 untuk pengerasan dan pelebaran jalan.

Sesuai perencanaan pembangunan akses jalan strategis nasional ini, pembangunannya akan dilakukan hingga tuntas. ‘’Sistemnya untuk ruas jalan yang sudah dilakukan pengerasan dilanjutkan dengan pengaspalan. Tapi bagi ruas yang dilakukan pelebaran dilakukan pengerasan dulu,’’ ungkapnya.

Selain penataan daerah wisata dan perbaikan akses jalan, Hj Sri Suzana mengaku, pihaknya terus mendorong untuk pengembangan sektor ekonomi kreatif. Tumbuhnya ekonomi kreatif menjadi dampak positif bagi pembangan pariwisata. Selain itu, agar memberi kesan yang baik bagi wisatawan karena mendapat oleh – oleh khas Dompu dari hasil kreativitas warganya. ‘’Ini yang terus kita dorong ke investor untuk ikut mendukungnya,” katanya. (ula)

hingga Nangadoro kondisinya sudah baik. Bahkan di daerah wisata Lakey dibangun akses jalan kembar,’’ terangnya.

Akses jalan yang sudah menjadi tanggungan pemerintah pusat ini, lanjut Hj Sri Suzana, akan dilanjutkan hingga tembus wilayah Kabupaten Bima. Ketika akses jalan di wilayah selatan Dompu yang menghubungkan dengan Kecamatan Parado Bima ini, maka akan membuka pengembangan pariwisata untuk wilayah Nangadoro dan air panas. ‘’Akses jalan ini tidak dibuka baru, karena ada akses jalan menuju mercusuar di sekitar daerah perbatasan Dompu – Bima di pantai selatan. Akses jalan yang sudah terputus akan dibangun kembali sehingga bisa tembus Parado Bima,” jelas Hj Sri Suzana.

Namun ia mengaku, belum mendapat kepastian kelanjutan pembangunan akses jalan ini di(Suara NTB/ist)

(Suara NTB/ist)

Salah seorang pesurfing profesional sedang berselancar pada gulungan ombak Pantai Lakey.

Pantai Nangadoro dengan keindahan alamnya.

(Suara NTB/ula)

Hj .Sri Suzana

Halaman 10

SUARA NTB Senin, 1 Februari 2016

Perajin Anyaman Bambu, Bertahan di Tengah Keterbatasan

(Suara NTB/ind)

dihaluskan merupakan Bambu yang sudah dipotong dan bambu berbagai jenis. n ama bahan untuk membuat any

(Suara NTB/ind)

Salma saat membuat kerajinan anyaman berbahan baku bambu. Dari bahan ini bisa membuat Tepi’, topi bambu hingga bakul.

Di tengah gempuran kemajuan teknologi, para perajin bambu di Dusun Senampar Desa Sebewe Kecamatan Moyo Utara tetap bertahan dengan usaha yang digelutinya. Bahan baku yang semakin sulit, bantuan dari pemerintah pun sangat minim. Namun, usaha turun temurun ini sekali lagi tetap bertahan dengan segala keterbatasan.

Produk cukup laris, meski hanya sebatas memenuhi permintaan konsumen lokal.

Apalagi hasil kerajinan berbahan dasar bambu dan rotan ini umumnya dimanfaatkan para petani dan masyarakat lokal.

“Tak pernah ada yang tersisa hasil produk kami. Karena tak perlu repot-repot untuk menjualnya. Masyarakat sekitar datang sendiri untuk memesan. Bahkan ada pelanggan tetap yang langsung memborong yang nantinya dibawa ke kecamatan lain seperti Kecamatan Lape dan Kecamatan Plampang,” kata Salma, perajin anyaman bambu di Dusun Senampar, akhir pekan lalu.

Kegiatan kerajinan sudah sekian lama digeluti keduanya, bahkan hal ini sudah menjadi turun temurun dari orang tua terdahulu di dusun ini.

Berbagai jenis anyaman diproduksi, mulai dari Tepi’, Erok (untuk membersihkan padi dan beras), Soko’ (topi berbentuk kerucut), bakul dan jenis lainnya. Produk hasil kerajinan ini sangat dibutuhkan para petani untuk keperluan pada saat panen padi, dan untuk keperluan membersihkan beras.

Diakui Salma, hasil produk umumnya dibeli masyarakat dari Kecamatan Moyo Hilir dan Kecamatan Moyo Utara.

Terkadang beberapa pembeli memborong produk untuk dibawa ke kecamatan lain yang juga membutuhkan.

Untuk membuat anyaman, dijelaskannya membutuhkan bambu berjenis treng dan rotan.

Bahan tersebut sangat sedikit dijumpai di wilayah sekitar, sehingga tak jarang membelinya dari Kecamatan Lantung dan Kecamatan Ropang.

Dalam satu bulan, kalau rutin membuat anyaman, bisa menghasilkan 100 buah Tepi’.

Tetapi kala memasuki musim tanam dan padatnya aktivitas lain hasilnya sekitar puluhan.

Untuk satu buah kerajinan seperti Tepi’ dan Erok dijualnya dengan harga Rp 15 ribu.

Sedangkan anyaman jenis lainnya harganya relatif, tergantung ukurannya. Seperti Soko’ misalnya, mulai dari Rp 20 ribu hingga Rp 25 ribu.

Rumah yang diduduki saat ini merupakan hasil jerih payah dari membuat anyaman

bambu tersebut. Selain itu sudah berhasil menyekolahkan 4 orang anaknya. Bahkan sampai saat ini masih menjadi tambahan penghasilan untuk kebutuhan sehari-hari.

Terhadap pengembangan kerajinan anyaman bambu ini, dulunya pernah ada pelatihan dari pemerintah melalui Diskoperindag Kabupaten Sumbawa sebanyak tiga kali.

Bahkan sempat dibuat kelompok Sentra Industri Kecil “Saling Sakiki”. Namun seiring berjalannya waktu,sudah tidak pernah ada lagi pelatihan, dan kelompok hampir tidak berjalan. Mengingat masyarakat sudah menggeluti usaha sendiri-sendiri.

Hal senada dikatakan perajin lainnya, Awa dan Ambek yang juga sudah sekian lama menggeluti kerajinan anyaman bambu. Kerajinan ini sudah menjadi turun temurun dari sepeninggalan orang tuanya dulu yang terus dikembangkan.

Awa, salah satu perajin sedang serius mengerjakan pesanan dari pelanggan.

(Suara NTB/ind)

Dari segi konsumen, produk yang dihasilkan tak perlu harus repot-repot memasarkannya.

Mengingat sudah banyak masyarakat yang mengetahui, langsung membeli sendiri ke rumahnya. Tak jarang yang memesan terlebih dahulu, bahkan memborong hasil produk. Hal ini dikarenakan tingginya permintaan masyarakat, sehingga

terkadang tak mampu memenuhi semua permintaan.”Masyarakat datang sendiri untuk membeli, karena sudah tahu. Kadang ada yang memesan untuk membeli, bahkan langsung memborong hasil produk. Karena takut tidak kebagian,” imbuh Awa. Penjualan produk diakuinya, hanya terhadap permintaan

masyarakat sekitar seperti kecamatan Moyo Utara dan Kecamatan Moyo Hilir. Meskipun ada juga yang dibawa ke kecamatan lain oleh pembeli yang memborong produk.

Hasil penjualan produk, sebagai tambahan mata pencaharian, bahkan mampu menyekolahkan beberapa anaknya.(ind)

’’Home Industry’’ Kerajinan Bambu Sumbawa Harus Ada Pengembangan Diinventarisir Kembali KEPALA Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag) Kabupaten Sumbawa, Drs. Zainal Abidin mengatakan pihaknya tetap berupaya melakukan pembinaan terhadap perajin di Sumbawa, termasuk perajin anyaman bambu di Senampar. Untuk itu, pihaknya akan mencoba menginventarisir home industry yang ada. Dari inventarisir ini, akan dititikberatkan di mana saja akan dilakukan pengembangan.

“Kita tetap melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap sentra-sentra yang ada.

Makanya mulai tahun ini kita coba inventariser data-data yang

baru. Sehingga kita dapat memetakan di daerah-daerah mana kelompok-kelompok tersebut ada,” ujarnya pada Suara NTB beberapa waktu lalu.

Diakuinya, pada tahun sebelumnya para perajin anyaman bambu ini juga mendapat perhatian pemerintah. Namun tahun ini sudah ada bantuan tidak diperbolehkan lagi, sehingga banyak larinya ke program fisik. ‘’Saat ini ada aturan dari Surat Edaran Kemendagri Nomor 19, tidak diperbolehkan lagi bantuan kepada perorangan atau kelompok yang tidak terdaftar dalam kementerian Hukum dan HAM. Mudah-

mudahan kita berharap ada bantuan dari provinsi ataupun pusat,” ujarnya.

Pihaknya tetap mengupayakan melalui APBD kabupaten maupun provinsi. Termasuk, mengusulkan bantuan ke pemerintah pusat, sehingga para perajin yang ada akan diberikan bekal usaha dan bekal teknik untuk melakukan usaha dan lain-lain. Biasanya,kata dia, bantuan dari pemerintah pusat maupun provinsi berupa pelatihan dibarengi dengan pemberian peralatan. Sehingga diharapkan tahun ini, mudahmudahan ada bantuan berupa peralatan yang disertai dengan pelatihan. (ind)

(Suara NTB/ind)

MESKI saat ini para perajin bambu merasa nyaman dengan aktivitas yang dilakukan, namun perlu ada pengembangan untuk ke depannya. Mulai dari segi modal, peralatan, pemasaran dan lainnya. ‘’Apalagi salah satu kegiatan masyarakat yang mempunyai bakat perlu kita kembangkan dan kita beri support,” kata Kepala Desa Sebewe, Mastar M. Saleh pada Suara NTB, akhir pekan kemarin.

Menurutnya, tahun 2017 direncanakan perlu adanya modal yang diberikan kepada perajin untuk perkembangan ke depannya.

Tentunya terhadap berkembangnya perajin ini tergantung komitmen dari pemerintah melalui Diskoperindag. Produknya tidak hanya scope lokal, tetapi bisa dikirim ke daerah-daerah lain. Umpamanya ada ruangruang khusus ditempatkan hasil produk, yang nantinya akan semakin banyak dikenal sampai daerah lain. Sehingga tak hanya cakupannya luas dari segi pemasaran, tetapi dapat mendongkrak dari segi harga.

“Untuk berkembang sebenarnya tergantung komitmen pemerintah. Sebab pemerintahlah yang dapat membantu supaya lebih berkembang,” ujarnya.

Diceritakannya, dulunya sempat terbentuk kelompok perajin pada tahun 1995. Berbagai jenis anyamanbambu diproduksi. Mengingat selain diberikan peralatan, juga para

Inilah produk setengah jadi anyaman bambu di Dusun Senampar Desa Sebewe Moyo Hilir Sumbawa. perajin diberikan pelatihan atau pembinaan. Namun berjalannya waktu, kelompok itu sempat menurun. Bahkan dari sebagian banyak yang diproduksi, tinggal beberapa jenis produk yang diproduksi. Bahkan saat ini masyarakat cenderung melakukan sendiri-sendiri.

Namun setelah dirinya menjabat sebagai kepala desa, perajin di desanya mulai berkembang. Bahkan selain anyaman bambu di dusun

setempat juga berkembang kerajinan lainnya yakni kain tenun.

Rencananya di tahun ini, pihaknya akan berkoordinasi dengan dinas-dinas terkait terhadap pengembangan kerajinan. (ind) Mastar M. Saleh

Zainal Abidin (Suara NTB/ind)

Halaman Halaman 14 11

(Suara NTB/bul)

SUARA NTB Senin, 1 Februari 2016

Kopwan ’’Stagen’’ binaan Lale Alon Sari mendapat dukungan dari perusahaan elektronik Samsung.

(Suara NTB/bul)

Lale Alon Sari

Perjuangan Itu untuk Martabat Perempuan Mulailah perempuan lulusan SMEA 1 Praya ini memetakan potensi di lingkungannya. Perjuangan dimulainya dengan memberikan pemahanan kepada masyarakat dengan cara face to face, dari pintu ke pintu. Selama bertahun-tahun perjuangan itu dilakukan. Tujuannya, hanyalah bagaimana menyadarkan perempuan menjadi tangguh.

Dari sisi pendidikan, ia berusaha memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang perkembangan yang terjadi. Berbekal ikut sebagai kader Posyandu, perjuangan tak henti-hentinya dilakukan. Bagaimana menyadarkan kaum perempuan tentang arti kesehatan, bagaimana pola hidup yang baik, hingga bagaimana memanfaatkan peluang dengan potensi yang dimiliki Perjuangan tersebut tidak mudah memang. Apalagi, yang dil-

berlanjut.

“Saya mulai berpikir, kalau tidak saya siapa lagi kira-kira,” ungkap Lale Alon Sari kepada Suara NTB. Perempuan dalam konteks seperti itu benar-benar di marginalkan, jangan berpikir ada perempuan sekolah, apalagi sampai menempuh pendidikan tinggi. Dampak sosial yang kemudian muncul, banyak perempuan yang tidak mampu berbuat apa-apa di Batu Bedug dan pola pandang tersebut hampir terjadi di desa-desa lainnya.

Di Dusun Batu Bedug, pria hanya berlabuh sebagai TKI, ke Malaysia, Saudi dan Kalimantan untuk dalam negeri. Imbas yang kemudian muncul, janda-janda Malaysia makin banyak.

Ekonomi masyarakat justru makin buruk, karena perempuan hanya mampu mengandalkan laki-laki.

(Suara NTB/bul)

Lale Alon Sari lahir memang tak terinspirasi langsung dari RA. Kartini. Faktor lingkungan membuatnya menancapkan semangat juang agar perempuan tak dipandang sebelah mata.

Dari Dusun Batu Bedug, Batujai, ia memulai perjuanganya membela hakhak perempuan. Ada tradisi waktu itu, perempuan harus tinggal di rumah.

Sebab pola pikir masyarakat, perempuan toh harus duduk di depan tungku masak. Tentu cara pandang seperti ini mengakibatkan perbedaan yang begitu mencolok antara laki-laki dan perempuan. Terutama di bidang pendidikan. Perempuan benar-benar berada dalam keterbatasan. Keterbatasan pendidikan, keterbatasan pemahaman tentang sosial masyarakat, kesehatan hingga ekonomi.

Lale kemudian memulai perannya, karena tak ingin kondisi itu

awan adalah lapisan masyarakat dengan pendidikan rendah. Sehingga butuh waktu dan proses agar masyarakat (perempuan) sadar tentang posisisnya.

“Tidak bisa perempuan hanya menyusui dan hanya jadi juru masak.

Perempuan juga punya hak untuk disetarakan dengan laki-laki. Baik dari sisi pendidikan, perekonomian maupun sosial masyarakat,” ungkap perempuan pengunyah sirih ini.

Perjuangannya memang belumlah seberapa. Tetapi ia tetap konsisten meneruskan cita-cita besarnya itu hingga kapanpun. Lale Alon Sari telah memiliki tiga anak dan satu cucu. Sebagai bentuk konsistensinya, ia berusaha membagi waktu di kesehariannya.

Mengurus keluarga dan meluangkan waktu untuk masyarakat.

Setiap hari ia harus turun ke masyarakat untuk bertemu dan berdiskusi. Penyuluh tanpa tanda jasa, mungkin penghargaan itu patut disematkan.

Secara bertahap, ia melihat ada perubahan pola pikir kaum perem-

12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 Lale Alon Sari 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 Batujai, 31 Desember 1966 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 Samili Musaddad (Sekdes Batujai) 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 Lalu Darundie 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 Lalu Piringadi 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 Lale Nurlale 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 - Ketua DPC Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (Iwapi) Lombok Tengah.

12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 - Pengurus Peningkatan Ekonomi Lokal (PEL) Lombok Tengah.

12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 - Ketua Koperasi Wanita “Stagen” 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 - Pengurus Dharma Wanita Lombok Tengah 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 - Kader Posyandu 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 - Pengurus PKK 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345

Biodata

(Suara NTB/bul)

Lale Alon Sari saat diskusi dengan salah seorang Deputi dari Kementerian Koperasi. puan di sekelilingnya. Setidaknya, tentang kesehatan masyarakat sudah sadar seberapa penting peran petugas-petugas kesehatan.

Demikian juga untuk pendidikan, hampir tak ada pembatasan antara

laki-laki dan perempuan.

“Saya menganggap sudah ada perubahan dan perbaikan pola fikir perempuan. Namun perjuangan masih panjang,” demikian Lale Alon Sari. (bul)

(Suara NTB/bul)

Praya (Suara NTB) “Habis gelap, terbitlah terang”, simbol semangat perjuangan RA. Kartini di zaman penjajahan Belanda masih, terpelihara pada sosok Lale Alon Sari. Dia adalah perempuan dengan cita-cita mulia. Ia ingin memperjuangkan martabat perempuan.

Nama : TTL :

Suami : Anak :

Organisasi :

Salah seorang anggota Kopwan ‘’Stagen’’ saat menenun kain khas Lombok.

Kegiatan anggota Kopwan’’ Stagen’’ binaan Lale Alon Sari.

Gali Potensi Perempuan Melalui Kopwan ’’Stagen’’ Praya (Suara NTB) Pada akhirnya, Lale Alon Sari sadar bahwa harus ada wadah untuk mempermudah perjuangannya. Sejak tahun 1992 ia mematangkan cara, hingga terbentuklah Kopwan (koperasi wanita) “Stagen” Dusun Batu Bedug, Batujai Lombok Tengah.

Koperasi ini dibentuk sebagai gerakan yang lebih besar dari lembaga yang sebelumnya dibentuk, Aliansi Peduli Persoalan Perempuan (AP2K) yang di dalamnya mengawal beberapa isu, pendidikan, ekonomi, kesehatan dan KDRT. Koperasi menurutnya cara yang lebih terstruktur untuk melakukan

pendekatan kepada masyarakat. Terbentuknya koperasi ini karena melihat ada potensi yang bisa dikembangkan perempuan. Tanpa harus sepenuhnya bersandar nafkah dari laki-laki.

“Saya sadar, sebagai ibu rumah tangga saya merasakan betul betapa susahnya perempuan jika tak bisa berbuat apa-apa. Hingga koperasi wanita saya lahirkan,” ungkapnya.

Koperasi Stagen adalah koperasi dengan latar belakang usaha kain tenun.

Masyarakat, terutama perempuan menurutnya memiliki dasar sebagai perajin tenun. Meski menenun telah menjadi tradisi turun temurun, toh juga tidak ada perubahan yang berarti di

masyarakat ketika tenun diandalkan sebagai komoditas perekonomian.

Menurutnya ada yang salah. Mungkin karena pola yang dikembangkan sangat monoton. Demikian juga dari sisi pemasarannya. Dengan identifikasi masalah, solusinya juga ditawarkan.

Koperasi inipun dirintisnya tidak mudah. Hingga sekarang koperasi itu sudah beranggotakan 128 orang, yang rata-rata perempuan.

Nama “Stagen” digunakan, karena dalam istilah Sasak, Stagen adalah ikat pinggang. Sehingga makna koperasi “Stagen” adalah mengikat perempuan-perempuan dalam satu wadah perjuangan, menjadi lebih kuat dan

tidak tercerai berai.

Satu tahapan perjuangannya telah membuka pintu. Sebelumnya, kerajinan tenun hidup seadanya. Manajemen produksi dan pemasaran yang tidak dikuasai. Satu persatu, ibu-ibu rumah tangga menjadi anggota koperasi.

Setiap produksi yang dihasilkan, dijual ke koperasi. Tidak lagi masyarakat menjualnya dengan pola lama menawarkan kepada pembeli satu persatu. Dari perajinnya, koperasi membeli dengan harga Rp 300.000/lembar.

Hasil tenunan itu kemudian ditampung di art shop untuk dipasarkan.

“Setidaknya saya melihat pendapa-

tan ibu-ibu sudah meningkat. Bisa mengurangi beban suaminya. Dari ini anakanaknya sudah bisa disekolahkan, dan tidak lagi ada pembedaan untuk pendidikan anak-anaknya,” ujarnya.

Hal tersebut karena ibu-ibu telah sadar, akan seperti dialah anak-anak perempuannya jika tak mendapatkan pendidikan seperti laki-laki. Dalam setiap pertemuan, tidak mesti yang dibahas adalah persoalan koperasi.

Tetapi ruh dari perjuangannya adalah membangun masyarakat madani.

Tanpa ada pengkotak-kotakan antara laki-laki dan perempuan.

Ada hasil yang dilihat dari perjuangannya untuk memperjuangkan

kesetaraan gender. Beberapa penghargaan telah berhasil diraihnya. Penghargaan diantaranya, DanamonAward di Jakarta. Ia masuk tiga besar sosok pembawa perubahan.

Penghargaan lain, KartiniAward disematkan olehAKSES. Diberikan di Surabaya, mewakili NTB karena dianggap telah mampu merubah perekonomian masyarakat. Terbaik I KDRT, Penghargaan dari Pemkab Lombok Tengah karena eksistensinya melakukan pendapingan kasus perempuan .

Tahun 2015, ia juga mendapatkan penghargaan Tupperware She Can di Jakarta, sebagai wanita inspiratif. Penghargaan diterimanya di Jakarta. (bul)

Halaman 12

SUARA NTB Senin, 1 Februari 2016

(Suara NTB/ist)

Mengejar Beasiswa Luar Negeri Beasiswa asing (Luar Negeri) tidak hanya disediakan bagi orang yang sedang belajar di tingkat perguruan tinggi. Para pelajar di SMA Negeri 1 Mataram saat ini tengah berlomba mengejar beasiswa luar negeri, salah satunya The Japan Foundation.

MENGEJAR beasiswa The Japan Foundation, itulah yang dilakukan oleh tiga siswi kelas XI sains 5, 6, 7 di Smansa Mataram. mereka adalah Elvira Septiana Hasbi, Allen Tiffanie Mosse dan Ariska Amalia Wulandari. Dalam upaya meraih beasiswa tersebut, mereka harus menguasai bahasa Jepang. Penguasaan terhadap bahasa Jepang adalah salah satu syarat meraih beasiswa dari negeri Sakura itu.

“Untuk mendapat beasiswa tersebut mereka harus mahir bahasa Jepang. Ini dibuktikan melalui lomba pidato menggunakan bahasa Jepang,” jelas Dra. Wiene Hermin guru bahasa di SMA setempat, Jumat (29/1).

Ketiga siswa di atas merupakan peraih Juara I,II dan III saat lomba pidato bahasa Jepang beberapa waktu kemarin. Mereka sempat dikirim ke Bali dalam rangka mengikuti seleksi sampai tingkat nasional. Sayangnya, ketiga siswi yang rata-rata mahir berbahasa Jepang sejak SLTP ini tidak lolos ke tingkat pusat.

“Pidatonya tentang sahabat. Kita bercerita melalui pidato berbahasa Jepang. Penilaiannya juga meliputi apa isi pidato yang disampaikan,” cetus Ariska, siswi kelas XI Sains – 7.

Senada dengan penyampaian Elvira, Siswi XI Sains – 5 bersama Allen Tiffani Mosse, pidato yang mereka

sampaikan ketika berlomba di Denpasar Bali mengangkat tema yang serupa. Meski tidak lolos ke tingkat pusat, ketiga pelajar ini tetap optimis dan berupaya lebih keras lagi untuk meraih beasiswa tersebut.

Sebelumnya, lomba pidato bahasa Jepang yang terselenggara di lingkungan SMA Negeri 1 Mataram digagas oleh organisasi MGMP Bahasa Jepang Provinsi NTB bersama pihak sekolah. Di SMA tersebut, juga terdapat dua ekstrakurikuler yang konsen mengembangkan pemahaman bahasa Jepang di kalangan pelajar.

Adapun, kedua ekstrakurikuler tersebut diantaranya Smansa Japanese Club dan The NTB Japan Club.

Ekskul – ekskul tersebut didukung oleh Warga Negara Jepang (WNJ) yang ada di Indonesia. Setiap tahun, sekolah paforit di mataram ini selalu mengadakan lomba pidato bahasa Jepang. (met)

MENGEJAR BEASISWA - Tiga siswi SMA Negeri 1 Mataram yang berupaya mengejar beasiswa dari The Japan Foundation, didampingi oleh gurunya.

Modal untuk Promosikan NTB di T oky o Toky okyo Giri Menang (Suara NTB) jadi rombongan pertukaran pelajar ke negeri Sakura.

Berkat keterampilan dalam menggunakan bahasa Jepang, “Waktu itu ikut lomba pidato bahasa Jepang. Tingkat Auliya Putri Arfianti, siswa kelas XI Sosial SMA Negeri 1 NTB saya lolos, kemudian dalam seleksi tingkat nasional Mataram berkesempatan mempromosikan NTB di Tokyo. Ia juga lolos,” jelasnya. memperkenalkan situs dari seni budaya masyarakat daerah Sebelumnya, Arif Hartono ayah dari Auliya mengatakan ini kepada rekan pelajar seusianya di negeri Sakura. putrinya memang merupakan pelajar berprestasi. Semasa “Kegiatannya hanya 10 hari. Kebetulan tim saya hanya Sekolah Dasar, putrinya sempat dikirim ke Jakarta untuk dapat presentasi di sekeliling Tokyo. Kegiatannya pada mengikuti lomba Sains. Auliya waktu itu mewakili NTB ke Desember 2014 lalu,” katanya ketika ditemui Suara NTB, tingkat nasional. di Batulayar, Jumat (29/1).

“Waktu itu tahun 2011. Dia mewakili NTB dalam olimDi Tokyo, lanjutnya, siswi yang telah mahir berbahasa piade sains di Jakarta,” ujarnya.

Jepang sejak duduk di bangku SLTP ini menampilkan Tari Sebagai wali murid, ia kecewa dengan pelayanan adminPendet dari wilayah Bali. Kebetulan, waktu itu, salah istrasi birokrasi waktu itu. Lebih-lebih ketika kesatu dari rekan dalam timnya berasal dari Bali. berangkatan putrinya ke Jepang, tahun lalu. Ia menud“Kalau atraksi kesenian kita hanya tampilkan ing, pelayanan administrasi berbelit-belit hingga Tari Pendet. Kebetulan waktu itu ada juga siswa akhirnya ia bersama putrinya terpaksa mengeluardari Bali. Dalam tim saya ada juga siswa dari kan uang pribadi sebagai ongkos sampai di Jakarta.

SMA di Pulau Sumbawa,” jelasnya.

“Jangankan tiket terbang ke Jakarta. Untuk souIa sendiri lebih fokus memperkenalkan situs venir di bawa ke Jepang saja, kita pakai uang pribyang bisa ditemukan ketika berkunjung ke pulau adi. Tiketnya memang ditanggung dari JakarLombok. Ia membawa souvenir untuk dibagita-Tokyo, tapi keberangkatan dari Mataramkan kepada para pelajar di negara tersebut.

Jakarta, kita pontang-panting mencari “Kalau saya sendiri hanya membawa uang,” keluhnya. souvenir, dan saya hanya berkesempaTerkenang dalam memori kepala, tan menceritakan tentang apa saja sianaknya terpaksa harus menumpang tus dari seni budaya yang terdapat di mengajar dalam Les Bahasa Jepang. daerah ini. karena waktunya mepet Uang honor yang diterimanya dikumdan persiapanya juga sedikit karena pulkan sebagai ongkos ke Jakarta. sifatnya mendadak,” ujarnya.

“Pihak sekolah saat itu hanya beberSebelumnya, program pertukaran apa guru yang mengumpulkan uang unpelajar dan seni budaya itu ia ikuti tuk diberikan padanya. Pemda saat itu, melalui seleksi dalam lomba pidato sudah menurunkan disposisi ke Biro berbahasa Jepang. Auliya berhasil Keuangan. Saat kita datang, orang-ormeraih peringkat 1 dalam lomba baang di biro keuangan meminta maaf hasa Jepang tingkat NTB. Ia lalu mengatakan tidak ada anggamengikuti seleksi di tingkat nasionran yang bisa diberikan,” tandasAuliya Putri Arfianti bersama adiknya. al sehingga diperkenankan ikut mennya. (met) (Suara NTB/met)

(Suara NTB/met)

Biaya Sekolah Ditanggung Belanda Praya (Suara NTB) Meski terlihat masih sedikit trauma, Hasnah (12) bersama adiknya Siti Aminah (6) mulai bergembira. Biaya sekolah kedua yatim piatu yang ditinggalkan pelaku dan korban mutilasi di Dusun Tojong-ojong, Desa Selebung, Kecamatan Batulkliang Lombok Tengah ini ditanggung Pemerintah Belanda.

Hasnah yang duduk di bangku kelas VI, SD Negeri di kampungnya ingin melanjutkan sekolah di SMP Satu Atap. Adiknya, Siti Aminah tahun ini hendak mendaftar masuk sekolah. Kedua yatim tersebut tidak mau berpisah sekalipun Hasnah ditawarkan melanjutkan sekolah ke Pondok Pesantren (Ponpes).

“Mau lanjut sekolah di sini saja. Kasihan adik saya nanti tidak ada yang mengurus dia,” tanggapnya ketika diwawancara Suara NTB, Jumat (29/1).

Kini Hasnah tidak perlu ragu dan repot memikirkan biaya administrasi pendidikan. Pasalnya, sejak November lalu, pemerintah Belanda melalui Yayasan Anak Bangsa telah menitipkan biaya sekolahnya. Biaya sekolah akan ditanggung hingga usianya mencapai 18 tahun.

Awalnya putri pertama pelaku dan korban tindak pidana tersebut hanya ingin melanjutkan sekolah ke tingkat SLTP. Namun

setelah dinasehati baik oleh Kepala Dusun maupun warga terdekat, Hasnah ahirnya tergerak untuk sekolah. Ia terinspirasi menjadi Polwan, sebab semasa penanganan perkara kedua orang tuanya, aparat kepolisian memberikan perhatian lebih kepadanya.

“Saya mau jadi Polwan,” katanya singkat. Sekretaris dan pekerja sosial di Yayasan Anak Bangsa, Pajasrudi Hendrapangarsa, menerangkan bantuan yang disalurkan pihak yayasan kepada Hasnah dan Siti Aminah berupa barang. Selain demikian, anak-anak tersebut juga akan diberikan uang saku selama sekolah jika mambutuhkan.

“Kalau mereka butuh uang saku, setiap bulan diberikan. Kemudian pakaian, alat tulis sebagai perlengkapan sekolah juga ditanggung,” ujarnya.

Selain mendapat bantuan untuk meringankan biaya pendidikan, kedua yatim piatu tersebut juga dibangunkan rumah sebagai tempat tinggal. Bekas rumah lama yang kumuh dihancurkan lalu dibangunkan rumah yang baru. Luas rumah yang dibangun mencapai 530 cm x 630 cm.

Proses pembangunan rumah untuk mereka dimulai sejak Desember tahun kemarin. Saat ini, rumah yang dibangun untuk Hasnah dan Siti Aminah tersebut telah rampung. Warga setem-

pat bekerja secara sukarela dalam mendirikan rumah tersebut. Mereka bergotong royong dari hari ke hari. Sementara anggaran untuk pembangunan didapatkan dari berbagai sumbangan. Termasuk dari anggota DPD RI, Hj. Baiq Diyah Ratu Ganefi.

“Modal awal untuk saya bangunkan rumah tersebut hanya tiga juta sekian. Saya sangat bersyukur ketika Baiq Diyah turut mengucurkan anggaran untuk membantu kedua anak ini,” kata Furqan Ermansyah yang memulai proses pembangunan.

Alfian Kepala Dusun setempat mengaku sangat berterimakasih kepada orang-orang yang secara sukarela mendistribusikan bantuan. Awalnya dia sempat ragu, belakangan ketika didatangkan material bangunan, Alfian terbelalak dan mulai menyemangati warga agar turut bergotong royong.

Bantuan-bantuan atas nama sosial kemanusian banyak datang dari kalangan-kalangan pribadi tertentu. Ia prihatin lantara pemerintah tidak pernah memberikan perhatian kepada dua anak tersebut. Ia mempertanyakan kehadiran negara dalam mengatasi masalah-masalah yang menimpa warganya. Kadus ini justru kagum dengan pemerintah asing yang lebih awal menanggapi problematika sosial di kampungnya. (met)

SUARA NTB Senin, 1 Februari 2016

PENDIDIKAN

Halaman 13

Budaya Menulis Belum Tumbuh

Forum Lingkar Pena Minta Sekolah Sediakan Mapel Khusus

(Suara NTB/dys)

nulis gak punya bacaan, banyak bohongnya. Saya berharap agar tiap siswa membaca di sekolah,” ujarnya.

Meski selama ini pemerintah sering me-launching berbagai program peningkatan budaya membaca dan menulis, hanya saja tidak pernah serius karena hingga kini tidak pernah ditindaklanjuti.

“Launching saja tapi tidak pernah ada follow up,” sindirnya.

Padahal jika dilihat, potensi menulis di tengah-tengah masyarakat cukup baik. Hal itu bisa terlihat dari hal sederhana seperti kebiasaan masyarakat saat menulis status di Facebook. Jika kebiasaan tersebut bisa diarahkan dengan baik, harapan munculnya penulis-penulis baru akan muncul.

Alimin mengaku, di FLP NTB berbagai kegiatan peningkatan budaya menulis banyak dilakukan seperti membuka kelas menulis dengan segmen mahasiswa sebagai sasaran utamanya. Tak hanya itu, untuk menumbuhkan budaya menulis juga, bedah karya anggota FLP NTB bisa jadi cara paling efektif memotivasi puluhan anggotanya untuk mulai belajar dan menghasilkan berbagai karya tulis menulis.

“Segmen yang dekat dengan kita dan bisa digarap ialah mahasiswa, kalau anak-anak lebih tenaga ekstra. Anggota sudah ada yang nerbit tulisan, masing-masing punya core dalam menulis baik fiksi maupun non fiksi,” terang pria yang saat ini tengah menggarap buku berjudul “Serun y a B e r libur ke Pulau Seribu Masjid”. (dys)

UI Duduki ’’Website’’ PT Terbaik di Indonesia Depok (Suara NTB) Universitas Indonesia (UI) berhasil menduduki peringkat pertama perguruan tinggi dengan website terbaik di Indonesia berdasarkan Webometrics Ranking of World Universities 2016.

Rektor UI Muhammad Anis di Kampus UI Depok, Minggu mengatakan pencapaian UI sebagai Perguruan Tinggi dengan website terbaik di Indonesia bukan hanya milik UI semata melainkan juga keberhasilan Perguruan Tinggi lainnya di Indonesia yang telah bersama-sama memaksimalkan kegunaan website institusinya dalam menyongsong era pendidikan berbasis Information Communication Technology (ICT).

Webometrics juga merilis bahwa UI meraih peringkat 13 di Asia Tenggara dan peringkat 758 di dunia. Anis mengatakan pengembangan website dan peningkatan publikasi ilmiah nasional maupun internasional menjadi salah satu strategi UI untuk menyediakan akses transfer pengetahuan serta pendidikan dan pengajaran yang berkualitas secara meluas.

Tidak hanya diperuntukkan bagi civitas akademika UI saja melainkan bagi bangsa Indonesia maupun masyarakat Global.

Perolehan ini lanjut Anis didasarkan atas keberhasilan UI dalam memenuhi penilaian Webometric Ranking of World Universities yang terdiri atas empat indikator yaitu petama presence merupakan jumlah halaman website yang terekam pada search engine (Google).

Selain itu, impact merupakan jumlah eksternal link unik (jumlah backlink) yang diterima oleh domain web perguruan tinggi (inlinks) y a n g terekam search engine (Google).

Selanjutnya ketiga openness merupakan jumlah file dokumen (Adobe Acrobat (.pdf), Adobe PostScript (.ps, .eps), Microsoft Word (.doc,.docx) and Microsoft Powerpoint (.ppt, .pptx) yang dapat diakses serta terhubung dengan domain website universitas yang terekam oleh search engine (Google Scholar). ‘’Ke empat dan Excellence merupakan jumlah artikel publikasi ilmiah karya civitas akademika yang terindeks di Google Scholar,’’ klaimnya.

Selain UI, beberapa perguruan tinggi Indonesia yang masuk ke dalam lima terbaik di Indonesia versi Webometrics 2016 yaitu Institut Teknologi Bandung (peringkat 2 di Indonesia, peringkat 796 di dunia), Universitas Gadjah Mada (peringkat 3, peringkat 802), Universitas Diponegoro (peringkat 4, peringkat 1.442) dan Universitas Riau (peringkat 5, peringkat 1.502 dunia).

Webometrics merupakan sistem perankingan Perguruan Tinggi se-dunia berbasis website. Pemeringkatan dilakukan oleh Cybermetric lab Spanyol dengan menilai lebih dari 21.000 website perguruan tinggi di dunia. (ant/bali post)

BIBIRNYA selalu mengeluarkan senyuman tatkala ditemui setiap orang. Hal itu menandakan dirinya sangat optimis menjalani hidup sebagai seorang atlet Muay Thai, meski usianya masih sangat belia, namanya Ainul Ihsan.

Ainul panggilan akrabnya tercatat sebagai siswi kelas IX SMPN 11 Mataram ini, meski tubuhnya sangat mungil tapi kehebatannya dalam bidang olahraga asal Thailand ini tak perlu diragukan lagi. Ia belum lama ini menjadi runner up pada Kejuaraan Nasional Muay Thai seri ke II di Jakarta.

Semua pihak dibuat tercengang oleh Ainul lantaran sebelumnya tidak pernah tercatat mengikuti lomba-lomba. Hanya lomba Muay Thai tingkat Kota Mataram dan tingkat Provinsi NTB yang selanjutnya mengantarkannya melaju ke tingkat nasional.

Bahkan kedua orang tuanya tidak pernah membayangkan anaknya bisa tampil di kancah nasional, termasuk juga dengan pihak sekolah tidak mengetahui sama sekali keberangkatannya di tingkat nasional. Hanya setelah pulang dan menjadi juara baru mengetahui hal tersebut, karena sebelumnya tak pernah melapor. “Kini orang tua mendukung penuh setelah tampil kemarin,” tuturnya.

Siswi kelahiran Sekarbela 18 Juli tahun 2000 silam ini mengaku awalnya ia menggeluti olahraga Muay Thai setelah diajak sama saudaranya dengan niatan sebagai media untuk menurunkan berat badan.

Namun latihan rutin tiap minggu membuatnya semakin tertarik menggeluti olahraga ini.

Ia pun berharap agar ke depan bisa mengikuti Pelatnas dan dapat memberikan sumbangsih bagi daerah. (dys)

(Suara NTB/dys)

Mataram (Suara NTB) Rendahnya budaya menulis masyarakat NTB ditengarai lantaran belum adanya mata pelajaran (mapel) khusus di sekolah yang membuat mental peserta didik dalam menulis belum tumbuh. Untuk itu, Forum Lingkar Pena (FLP) NTB mendesak pemerintah menyediakan mata pelajaran khusus menulis di sekolah-sekolah.

Ditemui Suara NTB, Minggu (31/1), Ketua FLP NTB, Alimin Samawa mengemukakan mental menulis masyarakat belum tumbuh diakibatkan di sekolah-sekolah peserta didik tidak pernah memperoleh mapel menulis.

“Jika selama ini sudah ada mata pelajaran bahasa Indonesia, hanya saja belum efektif sebagai media menumbuhkan budaya literasi di kalangan peserta didik,” terang Alimin.

Selain itu, hal lain yang menyebabkan rendahnya budaya menulis disebabkan budaya membaca yang juga rendah. Padahal membaca dan menulis memiliki korelasi kuat dalam menghasilkan karya.

“Bagaimana mau menulis kalau tidak ada mata pelajaran membaca dan menulis. Kalau

Juara II Muay Thai

Mahasiswa Sains Islam Malaysia Berkunjung ke Lobar (Suara NTB/dok)

AWASI KOLEKSI - Mengantisipasi beredarnya buku-buku berbau radikal, pengawasan terhadap buku-buku yang ada di perpustakaan atau koleksi anak harus diawasi oleh orang tua atau pengelola perpustakaan. Tampak, seorang pengunjung saat mencari buku referensi di Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah NTB beberapa waktu lalu.

Awasi Buku Radikalisme di Sekolah

Pengelola Perpustakaan dan Guru Harus Lebih Jeli Selong (Suara NTB) – Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Kabupaten Lombok Timur (Lotim) mengingatkan kepada pengelola perpustakaan sekolah maupun guru untuk lebih jeli dan teliti memantau dan mengupas isi buku yang dijadikan referensi dalam mengajar. Hal tersebut, seiring dengan maraknya kabar di sejumlah daerah terkait adanya referensi siswa yang berbau radikalisme.

Dikonfirmasi Suara NTB, akhir pekan lalu, Kepala Bidang Pendidikan Menengah (Dikmen) pada Dikpora Lotim, Wirno Bambang Karmeda, S.Pd mengklaim jika saat ini belum ada ditemukan buku referensi siswa maupun guru yang terindikasi mengandung unsur radikalisme. Pasalnya, khusus untuk SMA, buku referensi yang digunakan untuk tingkat SMA/SMK bersumber dari pusat yang secara otomatis sudah melalui proses kajian di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), baik buku referensi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) maupun Kurikulum 2013.

“Sampai saat ini belum ada ditemukan, karena buku referensi yang digunakan untuk SMA/SMK bersumber dari pusat baik itu KTSP maupun Kurikulum 2013. Kalau di tingkat PAUD bisa jadi,”

ujarnya Hal senada juga disampaikan Kepala Bidang Pendidikan Luar Sekolah (PLS) pada Dikpora Lotim, H. Muhammad Nursalim. Diakuinya, sejauh ini belum menemukan adanya buku referensi yang mengandung unsur radikalisme. Namun, adanya fakta yang terjadi di beberapa daerah di Indonesia, hal seperti itu sangat perlu diantisipasi mengingat siswa PAUD sangat mudah terkontaminasi dengan hal-hal yang baru.

Untuk itu, dalam waktu dekat ini, pihaknya akan melakukan pengawasan terhadap referensi-referensi yang digunakan oleh PAUD di Lotim sebagai media pembelajaran terhadap siswa.

Selain itu, buku-buku pribadi yang dibeli oleh siswa sebagai penunjang pembelajaran di rumah juga akan diawasi. Hal itu dikarenakan

buku referensi PAUD yang dibeli di toko-toko buku sesuai kebutuhan dan tidak seperti SMP maupun SMA yang khusus anggarannya ada untuk pengadaan buku referensi.

“Untuk sementara ini belum ada kita temukan buku yang berbau radikalisme, namun ke depan ini perlu kita antisipasi dan pantau,” jelasnya.

Dikonfirmasi terpisah, Kepala Seksi (Kasi) Perpustakaan pada Kantor Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi (KPAD), Lalu Nasrun mengaku jika pihaknya terus melakukan seleksi terhadap buku-buku yang ditempatkan di KPAD Lotim untuk dikonsumsi oleh masyarakat. Terkait dengan buku referensi anak sekolah, ia meminta kepada pengelola perpustakaan supaya lebih jeli menyeleksi buku, terutama terhadap buku-buku bantuan yang berasal dari percetakan buku maupun yang lainnya. (yon)

PULUHAN mahasiswa Universitas Sains Islam Malaysia (USIM) melakukan silaturahmi (kunjungan kerja) ke Lombok Barat (Lobar) Jumat (29/1) lalu. Mahasiswa Malaysia ini berkunjung ke Lobar terkait pendidikan karakter peserta didik dan kebersihan di lingkungan sekolah.

Selain itu, mereka juga memberikan studium general kepada seluruh kepala sekolah dari tingkat SD, SMPN, dan SMA/ SMK yang ada di Lobar.

Rombongan mahasiswa USIM ini dipimpin langsung Prof.

Nik. Mohd. Shafikudin Bin MD Tajuddin dan Dr. Gustia Uiva Rina. Mereka diterima Plt Bupati Lobar H. Fauzan Khalid, SAg, MSi, didampingi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Lobar, Ilham, MPd, serta seluruh kepala sekolah tingkat SMP dan SMA se-kabupaten di aula Kantor Bupati.

Plt Bupati Lobar, H Fauzan Khalid menyampaikan, ucapan terima kasih atas kehadiran di Lombok terutama di Lobar berkaitan pemberian motivasi untuk saling berbagi ilmu kepada pendidikan di Lobar. “Tentu kegiatan ini sangat diharapkan dalam saling tukar pemahaman dan wawasan tentang pendidikan,” kata Fauzan.

Sementara Kepala Dinas Dikbud Lobar, H. Ilham mengatakan, kegiatan rombongan mahasiswa sebanyak 18 orang dalam rangka melakukan program kampus di Lombok selama beberapa hari ke depan, mereka menyempatkan diri untuk mengunjungi Lombok Barat untuk mempromosikan USIM. Harapannya, ada warga Lobar melanjutkan kuliah ke USIM. Di samping itu, mereka juga memberikan pelajaran tentang membangun karakter peserta didik harus dimulai sejak dini yang dilakukan secara terus-menerus baik dari hal kecil maupun besar, seperti kebersihan lingkungan dengan cuci tangan dan kaki.

“Tentunya, dari kedatangan mereka memberikan kebanggaan tersendiri, karena salah satu PT yang terkenal di Malaysia ingin memberikan ilmu-nya ke Lombok Barat,” ujarnya. (her)

(Suara NTB/her)

CINDERAMATA - Plt Bupati Lobar H. Fauzan Khalid (kanan) menerima cinderamata dari perwakilan USIM saat berkunjung ke Kantor Bupati Lobar, Jumat (29/1) lalu.

Agar Tak Tertinggal

Perempuan Harus Berpendidikan Tinggi Mataram (Suara NTB) Perempuan merupakan subjek pembangunan daerah yang perannya tak boleh dilupakan. Bahkan keberadaannya pun kerap menjadi penentu sukses atau tidaknya pembangunan. Hanya saja peran-peran itu masih sangat minim lantaran perempuan belum memperoleh posisi strategis dalam pembangunan daerah.

Hal ini mengemuka alam diskusi mingguan Aliansi Kerukunan Antarpemuda Lintas Agama (Akapela) NTB, Sabtu (30/1).

Ketua Akapela NTB, Muhammad Sahwan menerangkan jika perempuan merupakan aktor penting proses pembangunan. Namun, hal itu belum signifikan, karena perempuan masih dianggap sebagai pelengkap semata.

Oleh sebab itu, perempuan ke depannya harus lebih memperhatikan tingkat pendidikannya agar tidak terjajah dan memperoleh posisi sama dengan laki-laki

nya hak untuk bersekolah,” terang Sahwan dalam diskusi yang diikuti puluhan mahasiswa lintas kampus itu.

Senada dengan itu, Mislul Hakim, S.Ag, narasumber dalam diskusi itu menyebut kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam hal memperoleh hak pendidikan tercantum dalam ajaran agama Islam yang meminta umat Islam untuk menuntut ilmu ke negeri Cina. Tanpa membedabedakan subjek perintah, agama Islam menghendaki agar semua umat Muslim di seluruh dunia dapat menuntut ilmu tanpa harus membedakan jenis kelamin.

“Dalam ajaran agama Islam dijelaskan kesetaraan antara kaum perempuan dan laki-laki dalam hal menuntut ilmu. Se(Suara NTB/dys) DISKUSI - Suasana diskusi yang digelar Akapela NTB mengenai muanya sama-sama bisa pintar, hanya kompetensi yang membedakan mereka, masalah kesetaraan pendidikan di Indonesia, Sabtu (30/1). hanya ilmu yang membedakan derajat dalam hal sebagai subjek pemba- sekolah setinggi-tingginya agar manusia, semua orang berhak menuntut ngunan daerah. “Perempuan harus tidak dijajah orang, semuanya pu- ilmu,” ungkapnya. (dys)

SUARA NTB Senin, 1 Februari 2016

Tekong Harus Ditindak Tegas PENGIRIMAN TKI secara ilegal sulit dibendung. Persoalan TKI ilegal, sudah ada sejak kebijakan pemerintah mengirim tenaga kerja ke luar negeri. Sejak itu pula, penanganan tenaga kerja yang berangkat ke luar negeri secara tak resmi itu seakan tak ada solusi.

Masalah TKI ilegal selalu mencuat dan baru dipikirkan solusinya jika ada persoalan. Seperti belakangan ini, persoalan TKI ilegal kembali menjadi sorotan, menyusul tenggelamnya kapal pengangkut TKI ilegal, tiga orang diantaranya berasal dari NTB. Tiga warga NTB tersebut adalah Siti Mahyadi asal Lombok Utara, Mukhlis dan Mustadi asal Rensing Lombok Timur. Berdasarkan laporan dari SLO Polri KBRI di Kuala Lumpur, musibah tersebut terjadi pada 26 Januari pukul 07.00 WIB. Kapal terbalik dihantam ombak setinggi 2-3 meter di daerah pantai Kelise, Sungai Tengah, Bandar Penawar Kota Tinggi, Johor Bahru. Dalam evakuasi, sebanyak 13 jenazah korban telah ditemukan di bibir pantai Gelise Sungai Tengah, Bandar Penawar Bukit Tinggi, sekitar 90 kilometer dari Johor. Jenazah tersebut terdiri dari sembilan laki-laki dan empat perempuan.

Kejadian yang menimpa TKI seperti ini kerap terjadi.

Setiap kali ada persoalan seperti ini, selalu pihak-pihak terkait saling menyalahkan. Melempar tanggung jawab. Padahal yang dibutuhkan adalah solusi, untuk mencegah persitiwa serupa terjadi.

Seperti disampaikan, Wakil Ketua Komisi V DPRD NTB, H.MNS Kasdiono bahwa persoalan TKI ilegal tidak lepas dari peran tekong atau calo yang tak terkendali.

Ada kecenderungan katanya, semakin dilawan, keberadaan tekong alias calo justru dibutuhkan masyarakat.

Keberadaan calo katanya sulit dihindari. Sebab tekong begitu menggurita dan jangkauannya menyasar hingga ke pelosok dusun-dusun. Pemerintah dalam hal ini kalah telak untuk urusan menjangkau ke masyarakat pelosok. “Pemerintah tidak hadir di tengah masyarakat. Ini yang membuat tekong begitu leluasa beraktifitas,” ujar Kasdiono.

Sebenarnya peran tekong bisa diminimalisir jika Perusahaan Pengerah Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS), yang memiliki pelaksana lapangan (PL) di desa-desa bekerja maksimal. Tapi jumlah mereka yang terbatas, juga kalah saing dengan tekong. Bahkan PPTKIS disebutnya memanfaatkan peran calo ini.

Persoalan TKI ilegal sebenarnya tidak saja menyangkut mengguritanya tekong di tengah-tengah masyarakat. Tetapi lebih pada sempitnya ketersediaan kesempatan dan lapangan kerja, bagi masyarakat. Masyarakat yang sangat membutuhkan pekerjaan, bisa saja menjatuhkan pilihannya sebagai TKI ilegal karena tidak ada pilihan lain.

Karena itu, selain menekan peran tekong, langkah tepat menekan TKI ilegal adalah menyediakan lapangan kerja di daerah yang seluas-luasnya kepada masyarakat. Investasi yang mulai mengalir ke NTB, harusnya bisa menjadi solusi menekan TKI ilegal dari NTB. Investasi yang dari tahun ke tahun nilainya terus meningkat di NTB, harus menjadi solusi dalam penyediaan lapangan kerja bagi masyarakat setempat.

Begitu pula soal tekong. Menekan peran tekong yang lebih banyak merugikan masyarakat (calon TKI), tidak cukup hanya dengan merangkulnya. Peran aparat keamanan harus tegas. Tekong yang sudah jelas-jelas menjadi perantara utama pemberangkatan TKI secara ilegal harus ditindak tegas. Jika tindakan tegas (hukuman berat) dijatuhkan kepada tekong, akan bisa menjadi shock therapy. (*)

RADIO

OPINI

Halaman Halaman 14 14

Pendidikan dalam Doktrin ’’Miring’’ ASANYA telah cukup kuat untuk melempar sebuah pernyataan begini, tekanan ketidak-sejahteraan ekonomi telah memaksa sebagian besar institusi pendidikan yang ada di Indonesia menerapkan rumusan pendidikan praktis. Persis seperti Roma di awal-awal kejayaannya yang mana pendidikan adalah institusi pemroduksi tenaga pekerja.

Doktrin pendidikan semacam ini penulis beri istilah doktrin ‘’miring’’.

Sebagian orang mungkin sepakat dengan agenda pendidikan di atas.

Karena saat ini lapangan pekerjaan memang menjadi salah-satu problem utama. Namun, menurut sebagian orang lainnya termasuk penulis, penilaian atau pemosisian pendidikan seperti itu justeru merobohkan pondasi berikut atap pendidikan serta orang-orang yang terlibat di dalamnya.

Sekali lagi, pendidikan yang mutlak berorientasi pada lapangan pekerjaan cenderung merendahkan martabatnya sendiri. Berbagai sumber pun memperkuat pernyataan ini. Misalnya karya Levi Seeley, History of Education, di dalamnya terdapat beberapa catatan mengenai keruntuhan sebuah bangsa karena orientasi pendidikan mereka yang cenderung untuk pencapaian kesejahteraan pribadi semata. Atau dalam catatan buku Imperium III, sejarah keruntuhan dan kebangkitan dunia barat dan timur. Seperti keruntuhan Roma akibat rakyat terdidik sibuk memperkaya diri, atau juga di Bagdad pasca kepemimpinan Harun Al Rasyid, runtuh oleh perilaku rakyat yang memanjakan diri mereka dengan kehidupan pesta dan hal-hal lain yang dapat memenuhi kepuasan hasrat hidup. Seperti kita ketahui bersama, kehancuran kerajaan-kerajaan itu bukan karena mereka tidak pintar dan tidak memiliki pekerjaan. Tetapi justeru karena mereka semua adalah orang-orang pintar dan terdidik, tetapi satu hal yang mereka lupakan adalah kebijaksanaan dan moral.

Selain itu, pendidikan praktis akan menyebabkan kultur di dunia pendidikan sempit dan kehilangan roh aslinya. Misalnya, ketika sebuah sekolah atau kampus menitik beratkan agar lulusan mendapat pekerjaan di sebuah perusahaan minyak, maka guru dan dosen akan cenderung menekan peserta didik mereka pada pengetahuan murni tentang perminyakan itu sendiri.

Dengan begitu, mereka akan kehilangan peluang melakukan proses pendewasaan. Padahal, definisi pendidikan bukanlah untuk satu tujuan pengetahuan semata, melainkan mencakup seluruh aspek kognitif, psikomotorik, dan afektif.

Ketiganya tidak boleh saling men-

Oleh:

Muslimin Magenda

(Dosen UM.Mataram dan Wadir Rinjani Institute)

Seorang yang terdidik mesti menancapkan akar pemahaman tentang pentingnya sebuah proses sistemik di wilayah akademik.

Dengan begitu, mereka akan memahami filosofi pendidikan secara baik sekaligus menghargai itu sebagai barang yang jauh lebih berharga dibandingkan hasrat mereka untuk bekerja dan mendapatkan gaji yang tinggi. dominasi. Karena itu guru maupun dosen musti berusaha menggabungkan ketiga unsur itu dalam satu paket pembelajaran.

Memang lumrah bila sebuah bangsa mengalami hambatan di sisi kesejahteraan, mereka akan melakukan tindakan pencegahan dini terkait masalahnya. Namun proyek pendidikan tidak memiliki kesamaan yang signifikan dengan proyek-proyek lainnya. Pendidikan adalah episentrum moral, nilainya berada jauh di atas standar fisik atau materil. Tujuan akhirnya adalah sebuah kebijaksanaan. Oleh karena itu, mencari cara instan agar keluar dari hambatan kesejahteraan biasanya cenderung keluar dari Standar Operasional Prosedur (SOP). Misalnya menyelenggarakan pendidikan formal tanpa izin pemerintah, melakukan aksi plagiat karya ilmiah orang lain, dan lain sebagainya.

Perbuatan-perbuatan semacam itu terjadi di Indonesia, termasuk di NTB. Salah satu bukti yakni di tahun 2015, Menristek-Dikti membekukan sedikitnya lima Perguruan Tinggi (PT) yang beroperasi di Bima dan Mataram karena belum mendapat izin operasional serta tidak memenuhi standar penyelenggaraan yang jelas sesuai Undangundang dan peraturan yang ada.

Kejahatan semacam ini merupakan indikator primer bahwa mental instan atau praktis orang NTB sangatlah kuat. Menurut penulis, salah-satu penyebab terjadinya tindakan semacam itu adalah karena ketakutan yang berlebihan akan kehilangan masa depan cerah. Akibatnya mereka mencoba semua peluang yang ada. Inilah yang dimaksud oleh Amien Rais dalam salahsatu karyanya, “Tangan Kecil”, orang-orang yang terjangkiti oleh mental keropos itu.

Racun-racun Reputasi Sosial Di banyak kesempatan kita sering mendengar atau menyaksikan ejekan-ejekan tertuju pada mereka yang telah lulus sekolah atau kuliah yang memiliki ijazah tetapi tidak memiliki pekerjaan.

Orang-orang yang merasa terganggu dengan cemoohan seperti itu tentu akan berupaya mencari cara sehingga terhindar dari bayang-bayang reputasi buruk di mata sosial, ter-

masuk dengan cara melakukan kejahatan. Kita dapat membuktikan itu dari sekian kejadian kriminal oleh pelajar, sarjana, bahkan professor. Beberapa di antaranya dimuat oleh media massa. Keinginan meraih pujian sosial yang tinggi bahkan sanggup menyeret seorang guru besar melakukan kejahatan. Ini menjadi bukti bahwa kepintaran kognitif bukanlah satu-satunya orientasi dalam pendidikan manusia.

Jika pekerjaan adalah tujuan akhir sebuah pendidikan kita, maka ada banyak manusia berpendidikan yang dikalahkan oleh mereka yang tidak berpendidikan sama sekali. Artinya, bahwa standar mencerdaskan yang dimaksudkan dalam sebuah proses pendidikan semestinya terletak pada terciptanya perubahan perilaku seseorang dari potensi jahat menjadi baik, tanpa membuang kualitas praktis yang berkenaan dengan kebutuhan materil itu sendiri.

Undang-undang Negara kita tentu sudah mengatur problem-problem yang peulis sampaikan. Tetapi semuah masalah tidak mungkin berhasil diselesaikan pada ranah teks undang-undang semata. Karena di dalam tubuh Negara pun tidak sedikit aparaturnya yang terlibat dalam praktik pengerusakan marwah pendidikan itu sendiri. Alhasil produk pendidikan di hampir semua daerah di Indonesia mengalami hal serupa, terutama di NTB, daerah yang kualitas IPM begitu sangat rendah. Maka yang perlu dilakukan saat ini yakni saling memperkuat pandangan bahwa dunia pendidikan bukan tempatnya penyedia tenaga kerja. Sebaliknya adalah tempat dimana orang-orang di dalamnya sedang belajar bertransformasi meminimalisir potensi jahat dalam diri, merubah cara berpikir dangkal menuju kedewasaan, sekaligus mempelajari halhal lainnya termasuk kebutuhan pengetahuan menuju profesional.

Inspirasi Masa Lampau Kalau melirik ke masa lalu kita bisa ambil ilustrasi dari pendidikan ala Aristoteles yang semangatnya adalah tentang penguatan karakter jujur, cerdas, anggun, bermoral, tidak tamak, berketahanan, dan selalu analitik. Anak-anak sekolah

RADIO

harus mengalami doktrin terbaik untuk sebuah ilmu karakter dasar seorang manusia. Generasi kita bukan sebuah mesin yang akan diatur oleh sang perancang dari usia keluaran sampai usia rongsok. Hanya pendidikan bermainstrim praktis yang memperlakukan peserta didik bekerja di bawah tekanan deadline waktu dan standar terendah atas target tertentu.

Sejatinya, pendidikan orang Indonesia di zaman penjajahan memiliki visi utama yakni keluar dari kebodohan sekaligus sebagai senjata melawan segala tindakan penipuan yang kerap dilakukan oleh penjajah. Laiknya Ki Hajar Dewantara dengan tiga kalimat semboyannya, “di depan memberi contoh, di tengah memberi semangat, dan di belakangan memberi dorongan”. Sehingga ketika menarik garis temu antara dia dan Aristoteles, terjelaskanlah apa sesungguhnya tujuan seseorang menjadi peserta didik dan bagaimana seseorangan menjadi pendidik.

Seorang yang terdidik mesti menancapkan akar pemahaman tentang pentingnya sebuah proses sistemik di wilayah akademik. Dengan begitu, mereka akan memahami filosofi pendidikan secara baik sekaligus menghargai itu sebagai barang yang jauh lebih berharga dibandingkan hasrat mereka untuk bekerja dan mendapatkan gaji yang tinggi. Bukan berarti penulis melarang orientasi pekerjaan dan masa depan materil itu sendiri.

Karena itu tidak mungkin dihilangkan. Hanya saja, jika itu dijadikan tujuan utama, maka habislah standar moral dan etika dalam tubuh pendidikan kita. Dalam pada itu, sebaiknya kita tidak terlalu jauh meninggalkan sejarah yang sudah memberikan banyak pelajaran penting bagi kemajuan hari ini.

NTB akan tambah 14.910 hektar sawah baru Mudah-mudahan tidak hanya di atas kertas

***

Selly ingatkan SKPD tidak berinovasi terhadap pengelolaan anggaran Rentan terjadi penyimpangan

***

Halaman 15

SUARA NTB Senin, 1 Februari 2016

Jadwal Pertandingan Sepak Bola Liga Premier Inggris Rabu, 3 Februari 2016 03:45 Leicester City vs Liverpool @beIN Sport 1 03:45 Sunderland vs Manchester City @beIN Sport 2 04:00 Manchester United vs Stoke City @beIN Sport 3 Kamis, 4 Februari 2016 03:45 Watford vs Chelsea @beIN Sport 3 03:45 Everton vs Newcastle United @beIN Sport 1 Waktu siaran berdasarkan zona Waktu Indonesia Tengah (WITA), sesuai dengan di NTB dan sekitarnya. Jadwal dapat berubah sewaktu-waktu, sesuai kebijakan stasiun televisi.

Hasil Pertandingan Sepak Bola FA Cup Sabtu, 30 Januari 2016 03.55 Derby County 1 vs 3 Manchester United 20.45 Colchester United 1 vs 4 Tottenham Hotspur 23:00 Arsenal 2 vs 1 Burnley 23:00 Aston Villa 0 vs 4 Manchester City Minggu, 31 Januari 2016 01:30 Liverpool 0 vs 0 West Ham United La Liga Spanyol Sabtu, 30 Januari 2016 23:00 Barcelona 2 vs 1 Atletico Madrid Serie A Italia Sabtu, 30 Januari 2016 22:00 Carpi 1 - 1 Palermo Minggu, 31 Januari 2016 03:45 Roma 3 - 1 Frosinone 01:00 Atalanta 1 - 1 Sassuolo 19:30 Chievo Verona vs Juventus

Putri Angky Lolos Berdasarkan Hitungan Poin Mataram (Suara NTB) Pengprov PRSI NTB menegaskan atlet renang putri NTB, Putri Angky berhasil meraih tiket PON XIX di Jawa Barat (Jabar) 2016 berdasarkan prestasi, atau hasil hitungan poin limit waktu PON. Dia membantah bila ada kabar miring yang mengatakan atletnya lolos karena jatah.

“Ndak benar itu mas. Atlet kami lolos PON berdasarkan hasil hitungan poin limit waktu PON. Dan atlet kami masuk limit,” ucap Ketua Bidang Pembinaan Prestasi (Binpres) PRSI NTB, Ahmad Musyofa saat dikonfirmasi Suara NTB di Mataram, Minggu (31/1).

Musyofa mengatakan, catatan limit waktu yang dibuat Putry Angky dalam Pra-PON Renang di Jakarta, Desember 2015 lalu adalah 30,16 detik di nomor 100 meter bebas putri. Sementara syarat limit PON di nomor tersebut 31,63 detik. Itu artinya kata Musyofa limit waktu yang dibuat oleh atlet renang putri NTB lebih tajam 1,49 detik dari limit mengikuti PON. Menurut Musyofa, catatan limit waktu yang dibuat atletnya tersebut menunjukan perenang NTB masuk dalam hitungan poin limit PON. Dan dia membantah bila ada pihak yang mengatakan atlet renang lolos PON karena jatah.

Untuk diketahui belakangan ini telah muncul komentar miring terhadap atlet renang. Hal ini bisa jadi karena hasil Pra-PON renang diumumkan oleh PB PRSI baru-baru ini ke Pengprov PRSI NTB, sementara Pra-PON Renang sudah berlangsung sejak akhir bulan Desember 2015.

Namun berita miring itu dibantah keras oleh Musyofa, pengurus Binpres PRSI NTB itu menegaskan bahwa atlet renang NTB lolos berdasarkan prestasi atau lewat hasil hitungan poin limit PON. Dijelaskannya, dari 10 atlet yang dikirim mengikuti Pra-PON tahun 2015, hanya satu atlet yang dinyatakan lolos PON. Satusatunya atlet renang yang lolos PON adalah Putry Angky. Putri Angky adalah salah satu atlet renang putri terbaik NTB asal Lombok Barat yang sukses menyumbang 9 emas dan 3 perak di Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) NTB tahun 2014 lalu. (fan)

Soal Penunjukan Pelatih Karate, FORKI Serahkan ke Atlet Mataram (Suara NTB) Selain pihak KONI NTB, Pengprov FORKI NTB ternyata juga bersikap terkait penetapan pelatih yang akan melatih atlet karate NTB, Hurun A’in di Pelatda Rinjani 2016. Pasalnya sampai saat ini belum ada putusan resmi dari FORKI NTB terkait pelatih yang masuk dalam Pelatda Rinjani 2016.

Dan pihak KONI NTB pun mengaku belum bersikap dan masih menunggu keputusan FORKI NTB. Ketua Bidang Pembinaan Prestasi (Binpres) FORKI NTB, Burhan yang dikonfirmasi Suara NTB melalui ponselnya, Minggu (31/1) kemarin mengatakan sampai Minggu (31/1) kemarin pihak FORKI NTB belum memastikan pelatih yang akan melatih atlet karate di Pelatda Rinjani 2016. Dari dua nama pelatih yang diajukan FORKI NTB sebelumnya belum ditetapkan. Dan persoalan ini FORKI NTB akan serahkan sepenuhnya kepada atlet yang memilih.

“Saya secara pribadi dan sebagai Binpres FORKI NTB akan serahkan ke atletnya dan pihak KONI NTB dalam hal ini Satgas Pelatda Rinjani 2016,” ucapnya.

Terkait dengan hal itu Burhan membenarkan bila Pengprov FORKI sebelumnya telah mengajukan dua nama pelatih yang masuk dalam Pelatda Rinjani 2016, yakni Muhibit Tobirin dan Fanny Paola Herter.

Sayangnya, kedua nama pelatih yang diusulkan itu tak bisa diakomodir semua oleh KONI NTB dalam Pelatda Rinjani, karena untuk cabor karate dijatahkan satu pelatih yang masuk dalam Pelatda Rinjani 2016. Pasalnya karate hanya meloloskan dua atlet, yakni Hurun A’in dan Ahmad Zigi Zaresta Yuda .

Sementara itu belakangan muncul kabar bahwa pihak FORKI NTB akan merekomendasikan nama Muhibit Tobirin yang akan diusulkan masuk dalam SK Pelatih karate di Pelatda Rinjani 2016.

Sayangnya atlet karate, Hurun A’in menginginkan Fanny Paola Herter yang melatih dirinya, sebab Fanny adalah pelatih yang mendampingi dirinya selama PraPON karate hingga dia berhasil meraih tiket mengikuti PON Jabar 2016. (fan)

(Suara NTB/ist)

BERPELUKAN – Luis Suarez dan Lionel Messi berpelukan usai keduanya bekerjasama mencetak gol dalam kemenangan atas laga melawan Atletico Madrid, Sabtu (30/1).

Messi dan Suarez Inspirasi Barca Taklukkan Atletico Barcelona Barcelona mengendalikan persaingan perebutan gelar juara Liga Spanyol, ketika gol-gol dari Lionel Messi dan Luis Suarez menginspirasi mereka untuk bangkit dari ketertinggalan dan menang 2-1 atas Atletico Madrid Sabtu (30/1).

Koke membawa tim tamu unggul terlebih dahulu, namun Barcelona membalikkan permainan berkat dua gol dalam rentang waktu delapan menit sebelum turun minum melalui Messi dan Suarez.

Harapan-harapan Atletico untuk mengamankan satu angka kemudian hancur ketika Filipe Luis dan Diego Godin diusir keluar lapangan karena pelanggaran-pelanggaran keras pada masing-masing babak.

Kemenangan ini membawa Barca unggul tiga angka atas Atletico di puncak klasemen serta mereka masih memainkan satu pertandingan lebih sedikit - dan unggul tujuh angka atas tim peringkat ketiga Real Madrid, yang akan men-

jamu Espanyol pada Minggu.

Pertandingan antara dua tim peringkat teratas di Liga Spanyol ini menampilkan barisan penyerang paling ditakuti di Eropa melawan pertahanan terkuat, namun justru Atletico yang menggebrak terlebih dahulu. Upaya Saul Niguez dapat dengan brilian digagalkan Claudio Bravo saat pertandingan baru berlangsung dua menit.

Bagaimanapun, gebrakan lain dari Niguez menghasilkan gol pembuka delapan menit kemudian, ketika umpan silangnya dari sisi kanan menghindari Antoine Griezmann dan disambar ke tiang jauh oleh Koke. Atletico bahkan berpeluang unggul lebih banyak ketika Augusto Fernandez

melepaskan tembakan melebar saat Barca dipaksa untuk bermain bertahan.

Namun sang juara Eropa sempat ditekan oleh Malaga dan Athletic Bilbao di babak pertama pada dua pertandingan sebelumnya, sebelum mereka bereaksi setelah turun minum, namun mereka menaikkan tempo pada 15 menit terakhir babak pertama untuk mengubah jalannya permainan.

Suarez melepaskan tembakan peringatan yang masih dapat dijinakkan Jan Oblak ke tiang dekatnya. Bagaimanapun, catatan 483 menit tanpa kemasukan milik pemain Slovenia itu berakhir ketika Jordi Alba memperlihatkan ketenangannya untuk mengirim umpan silang

Chelsea Resmi Pinjam Alexandre Pato London Juara Liga Utama Inggris Chelsea telah merekrut penyerang Brasil Alexandre Pato sebagai pemain berstatus pinjaman dari Corinthians sampai akhir musim kompetisi ini, demikian diumumkan klub London itu.

“Saya begitu gembira direkrut Chelsea. Ini merupakan impian bagi saya. Saya tidak sabar untuk bertemu dan mengenal rekan-rekan satu tim saya yang baru dan tidak sabar untuk bermain,” ujarnya di situs resmi Chelsea, seperti dikutip Reuters.

“Saya berterima kasih kepada Chelsea untuk dukungan mereka dan berharap saya dapat membayar kepercayaan ini kepada klub dan para penggemarnya.”

Pato meninggalkan AC Milan untuk bermain di kampung halamannya Brasil pada 2013, setelah ia mengemas 63 gol dari 150 penampilan untuk tim Merah-Hitam dan membantu mereka menjuarai Liga Italia pada 2010/2011.

mann, namun sepakan akrobatiknya dapat digagalkan dengan brilian oleh Bravo.

Kegigihan Atletico dinodai kebodohan mereka sendiri 25 menit sebelum pertandingan usai, ketika Godin menerjang Suarez dan membuatnya mendapatkan kartu kuning kedua.

Barca kemudian menambahi luka bagi tim tamu dengan memasukkan mantan gelandang Atletico Arda Turan untuk menggantikan Ivan Rakitic, dan pemain internasional Turki itu hanya berjarak beberapa centimeter dari gol perdananya sejak pindah dari ibukota Spanyol ke Camp Nou, ketika tembakannya melayang di atas mistar gawang.

Malam buruk bagi pasukan Diego Simeone kemudian dilengkapi dengan Fernandez yang harus ditandu keluar lapangan, akibat apa yang terlihat sebagai cedera lutut serius 15 menit sebelum pertandingan berakhir. (ant/bali post)

OCA Tetapkan 11 Cabang Asian Games Palembang

(Suara NTB/ist)

PEMINJAMAN PATO - Alexandre Pato berpose bersama direktur teknik Chelsea, Michael Emenalo usai merampungkan proses peminjamannya ke Chelsea.

Pemain 26 tahun itu telah 27 kali memperkuat timnas Brasil, dengan sumbangan sepuluh gol.

Pelatih Sementara Chelsea, Guus Hiddink menilai langkah Pato yang kembali ke Eropa ini sebagai langkah yang membuktikan nyalinya. “Itu adalah langkah yang berani,” ujarnya. Hiddink mengemukakan, Pato bisa saja memilih tetap berkarir di Brasil dimana kompetisinya mengusung sistim permainan yang lebih longgar dan terbuka. Di Inggris, ia malah akan berhadapan dengan tempo laga yang tinggi dan model permainan yang ketat.

“Saya tidak berbicara denga-

mendatar menuju jalur pergerakan Messi, untuk dituntaskan pemain Argentina itu.

Atletico kemudian terperangkap ketika bola panjang Dani Alves mengarah kepada Suarez, yang menunjukkan kekuatannya untuk mengatasi hadangan kompatriotnya Jose Maria Gimenez, sebelum kemudian menggulirkan bola melalui sela-sela kaki Oblak.

Pertandingan terlihat akan berakhir semenit sebelum turun minum ketika Luis diusir akibat mengangkat kaki terlalu tinggi saat menjegal Messi di area pertahanan Barcelona.

Walau demikian, meski kalah jumlah pemain, Atletico masih mampu mengawali babak kedua dengan lebih baik.

Laju cepat Yannick Carrasco baru dapat dihentikan oleh hadangan terakhir dari Gerard Pique. Pemain Belgia itu kemudian mengirim umpan silang yang bagus untuk Griez-

nnya secara personal. Tapi saya mengatakan kepada orang-orang di dekatnya bahwa saya ingin melihat kemauan. Dan saya kira jika ia tidak memiliki kemauan, dia tidak akan mengambil langkah ini,” ujar Hiddink. “Dia bisa saja bertahan di Brasil dan hidupnya akan baik-baik saja,” ujarnya.

Hiddink memberikan lampu hijau untuk peminjaman Pato karena melihat kurangnya stok pemain Chelsea di lini depan. Meski demikian ia menilai Pato harus bekerja keras untuk memacu level kebugaran yang ideal untuknya setelah ia menjalani akhir musim kompetisi di Brasil, Desember lalu. (ant/bali post)

Jakarta (Suara NTB) Dewan Olimpiade Asia (OCA) menetapkan 11 cabang olahraga Asian Games 2018 yang akan diselenggarakan di Palembang setelah mempertimbangkan lokasi gelanggang dan akses transportasi.

“Ada tiga cabang olahraga yang berpindah lokasi penyelenggaraan dari Palembang ke Jakarta, yaitu angkat besi, tenis meja, dan senam,” kata Wakil Presiden OCA, Tsunekazu Takeda, selepas Pertemuaan Ketiga Koordinasi Panitia Asian Games 2018 di Jakarta, Minggu kemarin.

Takeda sangat mengapresiasi persiapan Indonesia, baik pemerintah pusat maupun daerah, untuk penyelenggaraan Asian Games terutama terkait renovasi gelanggang.

“Cabang-cabang olahraga Asian Games 2018 terdiri dari 28 cabang olimpiade, delapan cabang non-olimpiade, dan satu cabang usulan dari negara penyelenggara,” ujar Takeda. OCA, menurut dia, optimistis dan percaya Indonesia mampu menjadi tuan rumah Asian Games 2018.

Tsunekazu Takeda

Ketua Umum Komite Olimpiade Indonesia (KOI), Erick Thohir, mengatakan bahwa cabang-cabang yang diselenggarakan di Palembang antara lain sepak bola untuk babak penyisihan, kano/kayak, bola voli untuk babak penyisihan, dayung, menembak, triatlon, bola basket untuk babak penyisihan, sepak takraw, olahraga panjat tebing, tenis untuk babak penyisihan, dan softtenis untuk babak penyisihan.

“Saya rasa saat ini yang menjadi catatan dalam pertemuan itu ada cabang jet ski, paralayang, bridge, dan sepatu roda,” kata Erick menanggapi cabang-cabang olahraga pilihan yang akan diusulkan Indonesia kepada OCA. Erick menambahkan Satuan Pelaksana Program Indonesia Emas (Satlak Prima) dan Kementerian Pemuda dan Olahraga akan menentukan cabang olahraga pilihan Indonesia untuk diusulkan ke OCA. “Itu domain Satlak Prima dan Kemenpora. KOI hanya bertugas untuk membuka kerjasama dengan luar negeri,” ujar Erick. (ant/bali post)

(Suara NTB/ist)

Senin, 1 Februari 2016

SUARA NTB

Halaman 16

Gubernur Segera Usulkan Pemberhentian Bupati Lobar Non Aktif Mataram (Suara NTB) Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi segera akan mengusulkan pemberhentian Bupati Lombok Barat (Lobar) non aktif, Dr. H. Zaini Arony, M.Pd terpidana kasus pemerasan pengurusan izin pariwisata di wilayah Sekotong. Pengusulan pemberhentian ini menyusul keluarnya putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap (inkracht). ‘’Kemarin diantar itu putusan yang sudah inkracht. Kita buat nanti usulan pemberhentian. Kemarin kita terima putusan inkracht itu dibawa sama Kabag Hukumnya Pemda Lombok Barat,” kata Kepala Biro Pemerintahan Setda NTB, Drs. L. Dirjaharta, M.Si dikonfirmasi Suara NTB, Minggu (31/1) kemarin.

Dijelaskan, setelah keluarnya putusan inkracht pengadilan itu, gubernur mengusulkan pemberhentian Zaini Arony sebagai bupati ke Menteri Dalam Negeri (Mendagri).

Setelah itu, Pemprov menunggu SK pemberhentian dari Mendagri.

“Baru nanti setelah SK pembehentiannya turun, DPRD nya bersidang untuk menetapkan wakil bupati menjadi bupati,’’ jelasnya.

Dirjaharta menambahkan, setelah SK pemberhentian Bupati Loobar non aktif turun dari Mendagri, selanjutnya ditindaklanjuti oleh DPRD Lobar untuk pengusulan pengangkatan Wakil Bupati,

H. Fauzan Khalid, S.Ag, M.Si sebagai Bupati Lobar defenitif.

“Mudah-mudahan minggu ini kita buat usulan pemberhentian itu. Secepatnya kita buat. Sekalian kita bawa bersama berkas kelengkapan pelantikan bupati/walikota terpilih yang kemarin,”pungkasnya.

Majelis hakim Pengadilan Tinggi Tipikor Denpasar, Bali menjatuhkan hukuman tujuh tahun penjara kepada Bupati Lobar non aktif, Zaini Arony. Selain hukuman penjara, Zaini juga dihukum membayar denda sebesar Rp 500 juta. Sebelumnya, Pengadilan Tipikor Denpasar

memvonis mantan Ketua DPD Partai Golkar NTB ini empat tahun penjara dan membayar denda Rp 200 juta.

KPK kemudian banding atas putusan ini dan di tingkat banding, hukuman Zaini diperberat menjadi tujuh tahun. Zaini Arony diputus bersalah melakukan pemerasan dan penyalahgunaan wewenang selaku Bupati Lobar terhadap pengusaha bernama Putu Gede Djaja yang juga Komisaris PT Djaja Bussines Group dalam pengurusan izin pengelolaan kawasan wisata di Dusun Meang Desa Buwun Mas Sekotong Lobar. (nas)

PSMTI Gelar Donor Darah Sambut Imlek Mataram (Suara NTB) – Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia (PSMTI) NTB pada Minggu (31/1) kemarin menggelar donor darah. Kegiatan itu merupakan rangkaian acara untuk menyambut Imlek tahun ini. Donor darah ini dihadiri setidaknya oleh 1000 orang. Diantaranya masyarakat umum, tokoh adat, TNI, Polri, Persatuan Islam Tionghoa Indosnesia (PITI) dan banyak lainnya. ‘’Sebenarnya kalau donor darah itu kita lakukan dua kali dalam setahun. Pada saat menyambut Imlek dan menyambut bulan puasa. Namun untuk kali ini kita menargetkan lebih banyak kantong darah, setidaknya 1000 kantong,’’ kata Sekertaris PSMTI NTB Steven Suminyanto Darto kepada Suara NTB, di Mataram,Minggu (31/1) kemarin.

Kegiatan ini diapresiasi Wakil Gubernur (Wagub) NTB H. Muh. Amin, SH,M.Si. Menurutnya ini merupakan kegiatan kemanusiaan yang harus sering dilakukan.

Sebab ini dapat mendatangkan manfata langsung bagi masayarakat yang membutuhkan. Terlebih lagi NTB merupakan daerah endemis dimana masyarakatnya rentan terjangkit penyakit. Apalagi pada saat musim hujan. ‘’Saya sangat mengapresiasi kegiatan ini. Sebab manfaatnya dapat

dilaksanakan langsung oleh masyarakat. Semoga ini dapat menjalin kebersamaan kita dalam membantu sesama,’’ kata Wagub sembari manaruh harapan agar masyarakat NTB dapat menyadari akan manfaat baik yang didapatkan jika melakukan donor darah.

Bing Hamidy selaku Ketu Panitia Donor Darah juga sangat mengapresiasi antusiasme masyarakat dalam melakukan donor darah. Terlihat dengan banyaknya antrean hingga nomor urut ribuan. Selain itu ia juga mengapresiasi pihak-pihak yang turut mendukung keberlangsungan kegiatan itu. “Ini merupakan kegiatan kemanusiaan, kita juga ingin mengajak masyarakat NTB terutama masyarakat Lombok agar sadar pentingnya melakukan donor darah. Ini baik untuk kesehatan, selain itu juga bermanfaat bagi orang lain,” ungkapnya.

Kegiatan ini juga didukung oleh Palang Merah Indonesia. Menurut Ketua PMI NTB Lalu Mesir Suryadi, bahwa kegiatan ini merupakan kegiatan yang positif sebab dapat menambah ketersediaan darah di PMI. ‘’Kalau ada donor darah begini kita bisa saja dapat 30.000 kantong darah dalam sebulan. Karena kita kadang kesusahan ketika bank darah di rumah sakit kurang, kemudian tidak punya stok,’’ ungkapnya. (lin)

(Suara NTB/lin)

PASAR SORE – Pasar sore yang buka setiap hari Sabtu di Desa Aik Dewa, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur selalu ramai. Pasar yang dibuka mulai pukul 14.00-16.00 Wita ini selalu dipadati pedagang dari berbagai kecamatan, yang menjajakan kebutuhan pokok hingga baju dan sandal. Pasar sore ini sangat efektif untuk meningkatkan perekonomian masyarakat.

Dikes Peringati Hari Gizi Nasional Mataram (Suara NTB) – Dinas Kesehatan Provinsi NTB memperingati Hari Gizi Nasional ke 56 yang jatuh pada tanggal 25 Januari. Pada peringatan kali ini dilakukan dengan melakukan senam sehat dan konseling gizi gratis yang dilakukan di Mataram pada Minggu (31/1) kemarin.

Dikes bekerjasama dengan Yayasan Jantung NTB dan Dewan Pimpinan Persatuan Ahli Gizi Indonesia di NTB. Kegiatan ini bertujuan

agar masyarakat sadar akan pentingnya menjaga gizi sendiri dan anak. ‘’Kita lakukan senam jantung, dan memberikan konseling kepada lansia dan masyarakat pada umumnya.

Kita berharap ini dapat mengedukasi mereka,’’ kata Kepala Seksi Gizi Masyarakat Dinas Kesehatan Provinsi NTB Taufiq Hari Suryanto, SKM kepada Suara NTB, di Mataram, Minggu (31/1) kemarin.

Saat ini jumlah penderita

gizi buruk di NTB sebanyak 247 balita. Diperkirakan jumlahnya bertambah hingga 350 balita. Ini disebabkan dengan banyaknya orang tua yang masih enggan membawa anaknya ke posyandu. Apdahal sudah disediakan kader untuk membantu dalam memberikan informasi gizi kepada masyarakat.

Sementara itu daerah dengan balita penderita gizi buruk terbanyak merupakan Kabupaten Lombok Timur.

Daerah ini merupakan daerah dengan jumlah bayi dan penduduk paling banyak. Data terakhir yang didapatkan Suara NTB menyebutkan, 247 bawah lima tahun (Balita) NTB mengalami gizi buruk.

Lombok Timur dengan jumlah penderita sebanyak 70 dari 114.731 balita. Kemudian Lombok Barat sebanyak 38

dari 62.781 balita. Lombok Tengah dan Bima masingmasing sebanyak 27 dari 93.664 dan 25 43.101 balita.

Sumbawa dan Dompu masingmasing sebanyak 24 dari 52.130 dan 20 dari 27.044 balita. Mataram dan Lombok Utara masing-masing sebanyak 20 dari 45.040 balita dan 11 dari 21.858 balita. Kota Bima dan Sumbawa Barat masing-masing sebanyak delapan dari 17.970 dan empat dari 14.200 balita. ‘’Jumlah itu kita perkirakan akan bertambah, tapi tidak banyak. Kita melihat dari tahun ke tahun penderita gizi buruk semakin berkurang. Meskipun kita tidak bisa membuatnya menjadi nol, tapi setidaknya itu berkurang. Dan kita berharap agar orang tua tidak enggan membawa anaknya ke posyandu,’’ pesan Taufiq. (lin)

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Hari Aryanti, Akhmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Sahmad Darmi, M. Yusrin Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi, Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur: Rusliadi, Yoni Ariadi.

KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah. Bima : Rafiin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaludin, Muhammad Kasim. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 15.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 20.000/mmk. Display F/C : Rp 25.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 15.000./ mmk. Iklan Advertorial : Rp 10.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 450.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 250.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 75.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 80.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 4.500. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

SUARA NTB

Senin, 1 Februari 2016

Halaman 17

RUPA-RUPA

RUPA-RUPA

MENU : NASI KELOR, NASI LEBUI, BEBALUNG, SOTO, PELECING, RUJAK, ES KELAPA MUDA TEMAT & MENERIMA PESANAN NASI KOTAK, SNACK KANTOR. HUBUNGI IBU IDA AHMADI HP 081907415439

gin Belajar n i P ANIMASI ?

SETIAP MINGGU PAGI - SORE DI TAMAN MAYURA

HUBUNGI :

081917002381

COUNTER PAINT ART GALLERY MINIMALIS LUNA MAYA EKAGITT

Menyediakan aneka hidangan & melayani pesanan nasi kotak, snack box dan menerima rantangan

Penjualan dgn Fee 3% Tanpa dikenakan biaya & tidak mengikat

Rp. 995 Jt

BEKAM

SUARA NTB Senin, 1 Februari 2016

SUARA NTB

Halaman 18

Kisah Malala yang Membuka Mata Dunia “Saya berterima kasih kepada ayah, yang tidak pernah memangkas sayapku dan membiarkanku terbang tinggi.”

KATA-kata tersebut diucapkan Malala Yousafzai dalam pidatonya saat menerima penghargaan Nobel Perdamaian 2014. Tampak ayahnya berkaca-kaca mendengar puteri cantiknya mengucapkan kata-kata itu di atas podium yang pernah digunakan tokoh dunia lainnya seperti Nelson Mandela, Bunda Theresa, Barack Obama, Desmon Tutu, Martin Luther King Jr, dan lainnya saat menerima penghargaan yang sama. Malala adalah penerima Nobel Perdamaian termuda sepanjang sejarah, ia menerima penghargaan tersebut saat ia berusia 17 tahun. Ia pun warga Pakistan dan orang Pashtun pertama yang pernah menerima penghargaan bergengsi tersebut.

Kisah Malala Yousafzai yang ditembak Taliban pada saat akan berangkat ke sekolah telah membuka mata dunia bahwa masih ada anak-anak, bahkan jutaan anak di dunia ini yang masih sulit mendapatkan akses pendidikan, khususnya anak-anak yang berada di daerah konflik. Keberanian Malala yang dikisahkan dalam buku ini sangat menginspirasi.

Buku kolaboratif yang ditulis Malala bersama jurnalis The Sunday Times, Christina Lamb ini diceritakan dengan penuturan orang pertama, seakan kita mendengar Malala menceritakan kisahnya sendiri. Malala adalah anak pertama dari pasangan Tor Pekai dan Ziauddin Yousafzai. Ia lahir di Mingora, sebuah kota di Lembah Swat, Pakistan pada tanggal 12 Juli 1997. Lembah Swat digambarkan Malala layaknya surga, sebuah wilayah yang sangat indah dengan pegunungan dan sungai berair jernih, yang merupakan daerah perbatasan Pakistan-Afghanistan.

Setelah Taliban masuk ke wilayah Pakistan, khususnya lembah Swat, anak-anak perempuan dilarang sekolah. Banyak sekolah yang kemudian ditutup dan dihancurkan. Anak perempuan dianggap hanya boleh berada di rumah, dan tak perlu sekolah tinggi. Malala bersekolah di Sekolah Khushal, sekolah yang dibangun ayahnya dengan penuh perjuangan. Meskipun Taliban mulai berkuasa dan menunjukkan taring-

nya, tapi Ziauddin Yousafzai tetap vokal melawan dan menentang Taliban. Ziauddin tetap ingin sekolah berdiri dan memperjuangkan hak anak-anak untuk mendapat pendidikan. Itulah salah satu yang membuatnya menjadi target Taliban, tak terkecuali Malala. Bahkan Ziauddin juga dicap kafir oleh Taliban.

Pada hari Selasa, 9 Oktober 2012, saat akan mengikuti ujian Sejarah Pakistan, bus yang membawa Malala dan kawan-kawannya ke sekolah dihadang Taliban di dekat pos pemeriksaan tentara dan ia ditembak di kepala bagian kiri yang menembus rongga matanya. Peristiwa itu membuka mata dunia, membuat dunia bersimpati kepada Malala. Bahkan Sekjen PBB Ban KiMoon dan Presiden AS Barack Obama mengecam penembakan tersebut. Bantuan pengobatan untuk Malala berdatangan dari berbagai negara. Akhirnya ia dibawa ke Birmingham, Inggris untuk dioperasi dan sampai saat ini Malala dan keluarganya tinggal di Birmingham dan ia melanjutkan sekolah di

sana.

Buku ini mengisahkan awal kehidupan Malala dan keluarganya. Selain itu dalam buku ini banyak juga diulas mengenai sejarah politik Pakistan sejak awal Pakistan terbentuk sampai pada masuknya Taliban ke negara yang didirikan oleh Mohammad Ali Jinnah tersebut. Tak terkecuali bagaimana kisah Malala dan kawan-kawannya di sekolah, kesalahan yang pernah dilakukan, dan juga tentang pemuda ABG yang diamdiam menyukainya.

Kini Malala telah menjadi role model, tidak hanya bagi remaja seusianya, tapi bagi semua orang. Keberanian Malala menentang Taliban lewat tulisan-tulisan maupun melalui wawancaranya lewat berbagai media menginspirasi semua orang dan membuat orang tergerak. Pena dan kata-kata ternyata jauh lebih perkasa dari senapan dan mesin-mesin tank penghancur. Peluru tak menghentikan langkahnya, ia terus berjuang untuk pendidikan anak-anak.

Kini ia bisa mengepakkan sayapnya lebih tinggi, dan ia tak ingin dikenal sebagai anak perempuan yang kepalanya ditembak Taliban, tapi anak perempuan yang berjuang untuk pendidikan. (ynt)

Judul : I Am Malala; Menantang Maut di Perbatasan PakistanAfghanistan | Penulis : Malala Yousafzai dan Christina Lamb | Penerjemah : Ingrid Dwijani Nimpoeno | Penerbit : Mizan | Tahun : 2014 | ISBN : 978-979-433840-7

Tak Berani Ditempati

Keberadaan Rumah Asita Dipertanyakan Mataram (Suara NTB) Keberadaan rumah Association of Indonesia Tour & Travel Agencies (Asita) NTB di lingkungan Tinggar, Kawasan Rembiga, Kota Mataram dipertanyakan.

Bangunan setengah jadi berukuran sekitar 6 x 8 meter persegi itu dibangun ketika Awanadi Aswinabawa menjabat sebagai Ketua Asita NTB. “Asita punya rumah, mengapa tidak berani ditempati dari dulu hingga saat ini. Apa rumah itu ada hantunya atau bagaimana. Dulu kita pernah datang untuk syukuran bangunan tersebut. Bukan peresmian,” keluh Baiq Dewi Djapa, pemilik salah satu jasa perjalanan wisata yang menjadi anggota ASITA NTB, Sabtu (30/1).

Ia mempertanyakan mengenai pemanfaatan rumah Asita tersebut. Disamping itu, ia juga menuntut agar pihak-pihak

yang bertanggungjawab melakukan transparansi anggaran.

Hingga saat ini, perkara rumah Asita tersebut terkesan seperti sengaja ditutup-tutupi sehingga tidak dipersoalkan.

“Kita sebagai anggota Asita berhak tahu dong berapa anggaran yang digunakan untuk membangun rumah tersebut. Kemudian sumber anggarannya dari mana. Kemudian pemanfaatannya untuk apa,” ujarnya.

Ia mensinyalir, rumah Asita yang awalnya dihajatkan se-

bagai kantor bersama itu dibangun saat Ketua Asita , Awanadi Aswinabawa juga menjabat sebagai Ketua Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) NTB. Lantas, tanah tempat pembangunan rumah Asita tersebut merupakan milik Awanadi. Lantas, tanah tersebut dibeli Asita secara kelembagaan untuk kemudian didirikan bangunan berupa rumah Asita .

“Waktu Pak Awan menjabat Ketua Asita , Sekretarisnya adalah Agus Mulyadi. Se-

bagai sekretaris semestinya dia tau dong mengenai duduk persoalan ini,” tuding Dewi.

Saat dikonfirmasi, mantan Sekretaris dan Ketua Asita NTB, Agus Mulyadi mengaku tidak tahu menahu mengenai masalah tersebut. Menurutnya, Awanadi mantan Ketua Asita dan BPPD NTB yang lebih tahu perkaranya. Kendati demikian, dirinya sempat membenarkan mengenai tanah tempat berdirinya bangunan tersebut memang awalnya milik Awanadi sebelum dibeli pihak Asita .

“Nah kalau soal itu, pak Awan yang lebih tahu. Ayo, kalau mau ada konferensi pers untuk transparansi mengenai hal itu, saya siap hadir,” tantangnya.

Ketika ditanya mengenai

semasa menjabat sebagai Ketua Asita, mengapa rumah tersebut tidak digunakan, ia dengan tegas menjawab “tidak berani”. Jawaban tersebut dilontarkan tanpa embelembel alasan tertentu. “Terus terang saya tidak berani. Saya tidak berani menempati rumah tersebut,” ujarnya mengakhiri percakapan.

Sampai berita ini diturunkan, belum ada tanggapan dari Awanadi Aswinabawa. Ketika Suara NTB, berupaya menemui mantan Ketua Asita dan BPPD NTB ini sedang tidak ada di tempat. Keterangan dari seorang karyawannya, Awanadi Sabtu kemarin tengah berada di Sekotong, Lombok Barat. (met)

(Suara NTB/met)

MANGKRAK – Keadaan Rumah Asita yang mangkrak di Kawasan Tinggar, dekat lapangan Eks Bandara Selaparang.

Santika Music Corner

Dari Musisi Jalanan Sampai Puteri Indonesia Mataram (Suara NTB) Santika Music Corner di Hotel Santika kini bisa menjadi salah satu ruang ekspresi para seniman lokal. Santika Music Corner menghadirkan pelaku seni dan hiburan dari berbagai kalangan, dari musisi jalanan sampai seorang

(Suara NTB/ist)

BAWAKAN LAGU Salah satu band tamu, Jazz Kidding membawakan lagu dalam Santika Music Corner di Hotel Santika.

Puteri Indonesia wakil NTB. “Santika menghadirkan pagelaran musik bersamaan dalam rangka mendukung Puteri Indonesia NTB 2016-Ghea Putri Mulya yang akan berkompetisi di Jakarta 19 Februari 2016,” jelas GM Santika Hotel, Reza Bovier, Minggu (31/1).

Saat menghelat konser akustik, Reza mengundang tiga grup band ternama di Lombok yaitu Lombok Acoustic, Jazz Kidding dan Butterfly. Tiga band ini menampung musisi-musisi muda berbakat. Mereka memeriahkan

upaya penggalangan dukungan bagi Puteri Indonesia di Jakarta nanti. Menurutnya, upaya untuk mendongkrak citra positif NTB harus dilakukan secara terus menerus sehingga pamor NTB benar-benar terangkat.

“Kolaborasi yang kami (Pengelola hotel) lakukan bersama pengusaha-pengusaha lainnya membuktikan bahwa sarana hiburan di kota Mataram membutuhkan sebuah ruang yang elegan dan berkualitas,” lanjutnya.

Dalam sambutannya Ghea Putri Mulya mengucapkan teri-

ma kasih kepada seluruh masyarakat NTB dan memohon dukungannya untuk bisa berlaga dan mengharumkan nama NTB. Tak kurang dari 200 tamu hadir menyaksikan konser dalam rangka menggalang dukungan untuk puteri Indonesia ini.

Dirinya yakin, jika masyarakat di daerah ini bersatu padu padu memberikan dukungan padanya, ia bisa lolos dan mengharumkan nama NTB. Sebelumnya, seleksi puteri Indonesia dilakukan pada Desember 2015 lalu. (met/r)

SUARA NTB

Senin, 1 Februari 2016

Pemkot – PCF Harus Berpegang pada MoU Dari Hal. 1 Kedudukan para pihak secara hukum sesuai dengan MoU tersebut, setara dan harus saling menghormati.

Apabila karena ada perkembangan keadaan para pihak atau salah satu pihak memandang perlu dilakukan perubahan terhadap MoU, itu dimungkinkan. Karena, dalam MoU telah diatur bagaimana melakukan perubahan terhadap MoU. Termasuk, bagaimana cara menyelesaikan masalah itu, dengan mengedepankan musyawarah mufakat. Jalur hukum itu merupakan cara terakhir. Itupun harus lahir dari adanya kesepakatan kedua belah pihak akan menempuh jalur hukum tersebut dan bila itu akan menjadi pilihan di MoU pun juga telah diatur.

Menurut politisi Golkar ini, sepanjang para pihak tidak berpegang pada MoU, akan terjadi polemik dan pertentangan yang tidak berkesudahan. ‘’Kalau cara itu yang dipakai saya katakan itu sudah melanggar MoU juga tidak produktif dan solutif. Kecuali motifnya ingin ribut atau gaduh terus, itu sih di luar akal sehat,’’ demikian Didi.

Dalam MoU, yang menjadi pokok perjanjiannya adalah bagaimana terbangunnya fasilitas umum (mall) di atas tanah APHM Cilinaya milik Kota Mataram. Rinciannya, kata Didi, ada dalam MoU dengan sistem Built Operate and Transfer (BOT) atau Bangun Guna Serah (BGS) yang masanya juga telah ditentukan. Sedangkan soal royalti itu, bagian kecil dari isi MoU yang merupakan konsekuensi dari adanya jasa untuk kepentingan umum.

Khusus untuk royalti, sambung Didi, besarannya dapat ditinjau kembali selambatlambatnya tiga tahun atas dasar kesepakatan ke dua belah pihak. Sehingga tidak bisa ditentukan secara sepihak, apalagi dengan cara pemaksaan. Tetapi atas dasar egaliter, saling menghargai, keterbukaan dan tanggung jawab. Soal belum adanya kesepakatan tentang perubahan/peningkatan besarnya royalti, akibat kegagalan membangun pembicaraan/perundingan yang saling mengenakkan. Untuk hal tersebut harus ada cara dan pola untuk saling meyakinkan. ‘’Tidak bisa main paksa, marah-marah, apalagi ngambek. Ya gunakanlah seni negosiasi yang cantik dan jitu,’’ sarannya. Posisi DPRD adalah pihak yang menyetujui setelah ke dua belah pihak ada kesepakatan.

Dikatakan Didi, memang ada surat dari Penjabat Walikota Mataram yang meminta persetujuan Dewan terhadap peningkatan royalti.

Namun setelah Dewan mengonfirmasi kepada manejemen Mataram Mall, ternyata kenaikan royalti yang diusulkan Penjabat Walikota, masih sepihak dan belum tercapai kesepakatan. Sehingga terhadap surat tersebut, Dewan sudah membalas dengan meminta eksekutif membicarakannya denga PCF. ‘’Kami berharap ada progres yang baik untuk dapat disepakatinya peningkatan royalti tersebut dalam waktu tidak terlalu lama,’’ tutur Didi.

Terhadap kewajiban membayar royalti, agar ke depan tidak lagi menjadi polemik.

Setiap akan dilakukan pembicaraan perubahan/peningkatan nilainya ada baiknya dilakukan adendum terhadap MoU dengan merumuskan formula secara jelas dan mudah untuk dilakukan

penyesuaian per 3 tahun secara otomatis. Dengan demikian, tidak perlu lagi ada perundingan-perundingan yang memakan waktu lama. Apalagi dibarengi dengan kegaduhan. ‘’Kami mengharapkan agar Pemkot juga memperbaharui pola hubungan atau komunikasinya dengan PCF. Karena semangat awal dibangunnya Mataram Mall membutuhkan suasana yang nyaman dan kondusif agar dapat tercipta multiplier effect secara progresif,’’ katanya. Tidak sebaliknya membangun rivalitas dan saling serang.

Kalau kondisi tidak kondusif, akan menimbulkan kerugian pada kedua belah pihak dan juga masyarakat. ‘’Bila perlu, kalau Pemkot dibutuhkan untuk melakukan segala sesuatunya sehingga kondusifitas dapat tercipta, itu juga harus siap dilakukan.

Karena Pemkot punya tanggung jawab juga untuk itu,’’ imbuhnya.

Orang nomor satu di DPRD Kota Mataram ini menyayangkan kalau sampai ada salah satu pihak memposisikan diri seperti LSM, untuk melapor kepada aparat penegak hukum. ‘’Saya kira itu bentuk kegagalan memahami MoU dan etika bagaimana seharusnya membangun kerjasama secara baik,’’ tegas Didi. Demikian pula pihak PCF agar terus melakukan upaya untuk meningkatkan usaha yang memungkinkan terjadinya peningkatan pemberdayaan masyarakat.

Spt serapan tenaga kerja lokal, serapan produk lokal, pemberian akses usaha bagi uaha kecil dan koperasi serta keberpihakan dalam bentuk lain kepada masyarakat Kota Mataram.

Jika ke dua belah pihak terus mengedepankan itikad baik, saling menunjang dan tidak saling merugikan dalam membangun hubungan kerjasama, usaha di Mataram Mall diyakini dapat berkembang lebih baik ke depannya. Catatan Suara NTB, MoU yang ada antara lain, perjanjian antara pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Mataram dengan PT. PCF No. 8 tahun 1996. Selanjutnya penyempurnaan perjanjian antara Pemkot Mataram dengan PT. PCF No. 16 tahun 2002.

Penyempurnaan perjanjian antara Pemkot Mataram dengan PT. PCF No. 792 tahun 2007.

Luas objek tanah APHM Cilinaya yang diperjanjikan 34.397 meter persegi dari luas keseluruhan 39.900 m persegi. Masa perjanjian semula 50 tahun disempurnakan/diubah menjadi 30 tahun dan berakhir tanggal 11 Juli tahun 2026. Sesuai ketentuan pasal 5 ayat 2 dalam MoU, bahwa pihak kedua diberikan kesempatan 20 tahun untuk melanjutkan pengelolaan kembali. Selanjutnya ayat 3 menyatakan, setelah berakhirnya masa perjanjian sebagaimana dimaksud pihak kedua (PT. PCF) wajib menyerahkan tanah beserta seluruh bangunan dan fasilitas yang ada di atasnya kepada pihak pertama (Pemkot) tanpa imbalan, tanpa sangkutan utang dan masih dalam kondisi baik/ layak operasional sesuai dengan penilaian tim yang akan dibentuk. (fit/*)

Database Koruptor Dari Hal. 1 Sekjen Transparansi Internasional, Dadang Tri Sasongko menyampaikan, teknologi ini untuk pertama kalinya akan diterapkan di Indonesia. ‘’Bahkan untuk skala global, dunia, ini satu satunya aplikasi untuk database koruptor,” kata Dadang saat menjadi pembicara dalam evaluasi Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (RAD-PPK) di Kampus Universitas Muhammadiyah Mataram, Sabtu (30/1).

Teknologi ini menurutnya merupakan gabungan dari sistem yang disebutnya spatial geographic, yang memungkinkan track record koruptor semua terekam secara detail.

“Mulai dari putusannya, kasusnya apa, hukumannya berapa, nilai kerugian negara yang timbul. Semua akan muncul ketika diakses,’’ sebutnya.

Praktis rekam jejak pejabat, mantan pejabat, atau pihak swasta dan warga sipil yang pernah terjerat kasus korupsi, akan tercatat di database dimaksud. ‘’Bahkan kalau seorang calon mertua, mau cari calon menantunya, bisa diakses, ada namanya ndak di situ,” selorohnya.

Ini artinya, sistem yang basisnya teknologi informasi ini dipastikan akan mudah dimanfaatkan masyarakat yang diyakini sudah familiar dengan cyber.

Pihaknya selaku lembaga pengawas korupsi sektor politik menganggap, alat ini tidak kalah penting ketika Pilkada, atau pemilihan legislatif dari pusat sampai daerah.

Masyarakat bisa memanfaatkan database koruptor ini untuk mengakses informasi, sebelum menentukan pilihan siapa calon yang akan dipilihnya. Jika ada calon kepala daerah, calon anggota dewan, atau calon pejabat publik tertentu, tercatat dalam data itu, “Maka orang itu memang pernah bermasalah. Pernah terlibat korupsi, dan masyarakat jangan sampai memilihnya,” saran dia.

Ini disebutnya bagian dari cara membuat pemerintah imun dari masuknya koruptor atau bekas koruptor yang sudah menjalani hukuman. Sehingga pemerintahan bisa clear dalam menjalankan roda organisasi karena digerakkan oleh orang yang sehat. (ars)

Tiga Warga NTB Eks Anggota Gafatar Dipulangkan Mataram (Suara NTB) Tiga orang warga NTB dipulangkan dari markas Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) di Kalimantan Barat. Dua dari tiga orang warga NTB eks anggota Gafatar ini dijemput langsung oleh Dinas Sosial Kependudukan dan Catatan Sipil (Disosdukcapil) NTB di Jawa Tengah. Sementara, satu orang dibawa pulang ibunya ke Sleman Yogyakarta.

“Menindaklanjuti surat Gubernur Jateng No 300/0001/1480 tanggal 29 Januari hal pemulangan warga NTB anggota Gafatar. Kami Disosdukcapil NTB langsung menugaskan staf ke Boyolali, Jateng menjemput tiga orang warga NTB yang menjadi anggota Gafatar,” kata Kepala Disosdukcapil NTB, Ir. Husni Thamrin, MM dikonfirmasi Suara NTB, Minggu (31/1) petang kemarin.

Husni menjelaskan, pihaknya baru menge-

tahui ada warga NTB eks anggota Gafatar setelah ada surat pemberitahuan dari Pemprov Jawa Tengah. Warga NTB itu dipulangkan dari Kalimantan Barat ke Jawa bersama ratusan eks anggota Gafatar lainnya.

Husni menyebutkan tiga warga NTB eks anggota Gafatar itu yakni Topan Prahara dengan alamat Kelurahan Ampenan Puyung, lahir 31 Mei 1986, pekerjaan petani dan belum kawin. Kemudian, Sanggar Yamin dengan alamat Rasanae Bima, lahir 31 Oktober 1977, status duda.

Serta, ketiga adalah Ahmad Kevin Aprial yang merupakan anak dari Sanggar Yamin.

Dengan tempat lahir di Sleman Yogyakarta.

Husni menjelaskan Topan Prahara dan Sanggar Yamin bersedia dibawa pulang. Sementara, Ahmad Kevin Aprial dibawa pulang ibunya ke Sleman Yogyakarta. (nas)

Lelang Aset Lobar Diduga Ada yang Ilegal Dari Hal. 1 Data yang diperoleh Suara NTB, adanya dugaan permainan sejak awal proses pelelangan aset Lobar khususnya di 17 titik. “Sejak awal saya sudah menaruh tanda tanda besar, kok harga tanah di Kota Mataram tidak sesuai (rendah sekali)?,” ungkap sumber yang enggan dikorankan namanya mempertanyakan kejanggalan harga itu.

Data yang disampaikan sumber tadi, penjualan aset Pemkab Lobar berlokasi di Kota Mataram dilakukan proses pelelangan di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Pelelangan (KPKNL) Mataram sebanyak tiga tahap (tiga paket), pada kurun waktu 2011-2012. Penjualan aset ini berbekal persetujuan DPRD Lobar tahun 2010 Nomor : 10/KEP./DPRD/2010 tentang ‘Persetujuan Penjualan Aset Lobar yang Bersertifikat di Kota Mataram’. Ditambah lagi, terbitnya SK yang dikeluarkan Bupati Lombok Barat waktu itu dijabat, Dr. H. Zaini Arony untuk menjual aset itu ke Kota Mataram.

Setelah keluarnya persetujuan DPRD dan SK Bupati tersebut, Pemkot Mataram pun gerak cepat melakukan penawaran kepada Ketua Panitia Pelelalangan Aset Daerah Lobar yang diketuai oleh mantan Sekda Lombok Barat Drs.HM. Uzair. Namun, Pemkot Mataram batal membeli aset tersebut karena kemungkinan tidak cukup anggarannya.

Dalam proses ini lanjutnya, sumber yang saat itu terlibat sebagai panitia pelelangan tak banyak dilibatkan. Ia hanya mendapatkan tembusan surat saja, itupun mungkin karena dirinya hanya dianggap sebagai panitia. Sehingga ia pun tidak tahu banyak perihal proses pelelangan yang dibahas Bupati Lobar, Wakil Bupati dan Sekda selaku ketua pelelangan aset pada waktu itu.

Kejanggalan muncul, sebab dalam waktu singkat, selama empat hari, kemudian aset yang dilelang itu sudah dibeli oleh salah satu pengusaha kakap, melalui kantor pelelangan. Dari datanya, berdasarkan risalah lelang tanggal 20-9-2011 Nomor 171/2011 dengan peserta lelang salah satu pengusaha tersebut membeli aset paket pertama sebanyak 17 titik.

Ke 17 aset yang dilelang tersebut tersebar di beberapa kecamatan di Kota Mataram dengan luas keseluruhan 39.424 meter persegi. Lahan ini dilelang dengan total harga sebesar Rp 23.415.000.000. Jika diestimasi harga tiap-tiap are seharga kurang lebih Rp 60.000.000.

Wakil Ketua Komisi I DPRD Lobar membidangi Pemerintahan dan Aset, HL Muhammad Ismail dengan tegas menyatakan bahwa penjualan aset tersebut diduga ada yang ilegal. Sebab mengacu keputusan DPRD nomor 10/KEP./DPRD/ 2010 tertanggal 17 Mei 2010 tentang persetujuan penjualan Aset Lobar yang bersertifikat yang ada di Kota Mataram.

Akan tetapi faktanya, justru ada aset yang tidak bersertifikat diduga dijual. ‘’Setahu saya dalam persetujuan itu ada 11 titik yang disetujui, kok jadi 17 titik, jadi ini kan ilegal nama-

nya,’’ tegas L Muhammad.

Lebih jauh dijelaskan, kejanggalan penjualan aset ini mulai sejak awal saat Pemda meminta persetujuan DPRD. Pemda sendiri mengusulkan penjualan aset di Kota Mataram dengan alasan menutupi defisitif fiscal saat itu mencapai Rp 32 miliar. Sehingga DPRD pun menyetujui aset tersebut dijual. Namun ia melihat pada proses penjualan aset tersebut diduga ada gejala dan upaya untuk melakukan pelanggaran untuk mendapatkan keuntungan pribadi.

Politisi PDIP ini melihat kejanggalan saat Pemda mengusulkan penjualan aset bersertifikat tanpa ada lampirkan data aset menyangkut jumlah, lokasi, luas, nomor sertifikat dan gambaran nilai pasar. Justru Pemda melengkapi data itu di belakang hari, setelah penjualan aset itu disetujui.

Selain diduga melanggar persetujuan DPRD, penjualan aset ini juga mengundang tanya lantaran harga jualnya sangat murah. Dari data yang ia peroleh harga jual aset ini terindikasi di bawah harga pasar.

Seperti penjualan aset di Jalan Ciamis seluas 4 are dijual murah Rp 300 juta. Per are dijual Rp 75 juta. Harga jual ini include harga tanah dan bangunan. Selain itu tiga lokasi aset di lapangan tenis dan komplek bangunan lain di Jalan R Suprapto hanya dijual Rp 1,9 miliar, aset eks Kantor Pembinaan Sosial Masyarakat Miskin terletak di Jalan Raya Sena, Kampung Lekok, Kelurahan Mayura diduga dijual Rp 170 juta.

Sesuai Prosedur Dikonfirmasi terkait hal ini, Sekda Lobar, HM. Taufiq membenarkan adanya penjualan aset Lobar yang berlokasi di Mataram. Setahunya, bukan 13 titik aset bersertifikat yang dijual namun 17 titik. Ia yang saat itu selaku wakil ketua tim penaksir harga penjualan aset tersebut membantah proses penjualan aset ini menyimpang. “Penjualan aset itu sudah mengikuti aturan berlaku, ada tim appraisal, tim penaksir harga dan tim penjual, semua sudah dilalui termasuk penjualannya melalui KPKLN,” Sekda membantah.

Terkait yang dipertanyakan soal nilai harga aset tersebut, menurut Sekda harga dibuat oleh tim appraisal. Saat itu memang hitungan tim appraisal lebih rendah dibandingkan hitungan tim penaksir harga, sehingga harganya pun dinaikkan.

Menurutnya tidak relevan jika harga tanah dibandingkan dengan harga kekinian, sebab harga lahan bisa saja berubah setiap bulan.

Sementara itu, Kepala Kantor Aset Lobar, Mahnan menyatakan terkait dokumen penjualan 17 titik aset tersebut seperti risalah lelang dan hasil tim panaksir harga telah disimpan. Menurutnya, penjualan 17 titik aset yang dijual tersebut telah sesuai ketentuan karena masuk sebagai neraca aset Lobar dan bersertifikat sesuai rekomendasi DPRD. Tak Pernah Beli PT Varindo Lombok Inti santer disebut-sebut dalam lelang

asset milik Pemkab Lobar tahun 2013. Namun hal itu ditampik oleh perusahaan pengembang perumahan ini.

“Kami tidak pernah ikut lelang. Coba lihat berkasnya di Pemkab (Lobar), itu bukan kami. Mungkin itu perusahaan group kami, tapi bukan kami.

Kami memang banyak perusahaan group, tapi berdiri sendiri,” ungkap Humas Varindo, Kusnardi kepada Suara NTB, Jumat (29/1) lalu.

Dalam catatan Pemkab Lobar menyebut, ada 11 aset telah dilelang kepada PT. Varindo Lombok Inti dengan nilai jual yang lebih rendah dari nilai pasar . ‘’Kami bahkan sudah lama tidak ikut lelang,” kata Kusnardi.

Tapi bisa jadi lelang itu diikuti oleh perusahaan mitranya. Pihaknya memang memiliki banyak perusahaan group, tapi bukan berarti anak perusaan milik Varindo. “Mereka berdiri sendiri, bukan anak perusahaan Varindo. Jadi ketika mereka ikut lelang atau beli aset Lobar, kami sama sekali tidak terlibat, karena itu adalah perusahaan mereka,” jelasnya.

Kesimpulannya, pihak Varindo mengaku bahwa tidak pernah mengikuti proses lelang aset Pemkab Lobar. Sehingga tidak dapat memberikan keterangan lebih lanjut dan menyarankan mengkonfirmasi pihak Pemkab Lobar.

Lelang Sudah Sah Pihak KPKNL memastikan lelang aset milik Pemkab Lobar di Mataram sudah sesuai prosedur. Tidak ada intervensi pihak tertentu sehingga harga lelang terkesan rendah.

Menurut Kepala Seksi Lelang KPKLN, Mahfud, ada 17 aset yang diajukan lelang oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), tahun 2012 lalu. “Ini lelang dua paket untuk delapan bidang dilelang Desember. Ada juga dua paket dilelang November,” sebutnya. Harga totalnya Rp 23,4 miliar.

Nilai lelang disebutnya sesuai harga limit atau nilai liquidasi.

Sesuai prosedur lelang, nilai liquidasi itu diajukan oleh tim independen disebut appraisal. ‘’Pokoknya lelang itu dilakukan setelah ada syarat, ada permohonan, ada nilai limit. Kita juga pastikan aset itu tidak dalam sengketa,’’ tegasnya.

Jika kemudian disebut aset ini nilai jualnya rendah, itu di luar kewenangannya. Karena lelang sudah sesuai persyaratan.

Harga sekali lagi ditegaskannya ditentukan oleh tim appraisal.

Soal indikasi ada sebagian tidak melalui persetujuan dewan, juga diklarifikasinya.

Sejumlah persyaratan disebutnya sudah melalui prosedur.

Mulai dari persetujuan eksekutif dan legislatif, dalam dokumen lelang yang diajukan ada nilai limit. Dalam penentuan nilai limit ini, tidak ada intervensi sama sekali dari pihaknya.

Setelah itu, lantas dilakukan lelang. Ditanya siapa saja pemenang lelang 17 aset itu, tidak disebutnya, dengan alasan pejabat yang berwenang tidak ada di tempat. “Apakah aset itu kemurahan, atau kemahalan, kami tidak intervensi. Kami hanya eksekutor lelang,” pungkasnya. (her/ron/lin/ars)

Ahli Kantongi Hasil Cek Fisik Gedung Padepokan Silat Dari Hal. 1 termasuk pengurus KONI NTB. ‘’Yang diperiksa kemarin, hanya tambahan- tambahan saja,’’ katanya.

Gedung padepokan silat yang dibangun di lahan GOR 17 Desember, menyerap anggaran Rp 6,5 miliar. Proyek pembangunan sendiri dipercayakan kepada PT. KJU selaku kontraktor pelaksana.

Sesuai dengan rencana pengerjaanya. Proyek ini se-

harusnya sudah rampung pada 31 Desember 2011. Tapi, pada kenyataan pengerjaannya ternyata molor hingga bulan Mei tahun 2012.

Terkait dana hibah KONI yang diterima dari APBD NTB sebesar Rp 10,5 miliar, juga dalam proses pendalaman. Untuk memastikan apakah ada indikasi penyimpangan atau tidak, penyidik juga berkoordinasi dengan Inspektorat NTB dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Tujuannya untuk

mengecek, apakah penggunaan dana hibah 2014 ini sudah melalui proses audit. ‘’Koordinasi lintas instansi lain juga dilakukan, untuk menguatkan informasi untuk mendukung penyelidikan,’’ kata Sutapa.

Penyelidikan penggunaan anggaran hibah ini masih terus dikaji soal kemungkinan ada dugaan penyimpangan.

Sebelumnya sejumlah saksi sudah dimintai penjelasan.

Diantaranya pengurus cabor penerima hibah. (ars)

Jepang akan Investasi Pengembangan Terminal LIA Rp 2,7 Triliun Dari Hal. 1 Menurutnya, perluasan terminal dan pelebaran parking stand adalah prioritas berikutnya. ‘’Saya pikir dana Rp 2,7 triliun itu cukup untuk perpanjangan runway, perluasan terminal dan parking stand. Serta fasilitas penunjang bandara lainnya,’’ pungkasnya.

Kepala Badan Koordinasi

Penanaman Modal (BKPM) RI, Franky Sibarani mengatakan minat investor asal negeri Sakura itu disampaikan pada dirinya saat kunjungan ke Tokyo Jepang pada Kamis, 27 Januari lalu. Investasi triliunan rupiah itu akan menggandeng Otoritas Bandara Haneda Jepang dan PT Angkasa Pura I yang membawahi BIL. Pembangunan terminal baru

LIA itu akan dilakukan oleh investor dalam tiga tahap yang akan dijajaki melalui kerjasama dengan PT AP I dan otoritas Bandara Haneda. Menurut Franky, upaya pembangunan infrastruktur oleh investor Jepang diharapkan terus meningkat. Seiring dengan kebutuhan Indonesia akan pembangunan sektor infrastruktur. (nas/ant/Bali Post)

Halaman 19

Aset Lobar Bagai Benang Kusut Dari Hal. 1 Karena itu, dalam konteks penertiban masalah aset Lobar kedepan pihaknya perlu bertahap dan hati-hati agar tidak melanggar aturan.

Secara teknis yang akan dilakukan, dengan menertibkan administrasi aset-aset yang belum terjual di Kota Mataram dan aset yang ada di Lobar sendiri. Pihaknya akan mengecek sejauh mana administrasi aset tersebut. Begitu pula aset yang diduga “hilang” pihaknya akan mengecek, apakah hilangnya akibat ulah oknum yang menggelapkan.

“Ini tidak bisa cepat, karena ada pekerjaan lain juga yang prioritas terkait program-program Pemda,”ujarnya.

Ditanya perihal penertiban aset di Kota Mataram, ia sudah menginstruksikan Kepala Kantor Aset untuk segera mendata dan mengiventaris aset tersebut. Termasuk menyiapkan semua kelengkapan dan persyaratan yang diperlukan untuk sertifikat.

Sebab di Kota Mataram, di luar 17 titik aset yang dijual masih banyak aset yang belum bersertifikat.

Dalam konteks pengelolaan aset di Pemda khususnya di SKPD sendiri, Fauzan menambahkan dalam beberapa bulan terakhir ini, pihaknya mengkarantina petugas barang SKPD yang belum menuntaskan temuan masalah aset. Petugas ini dikarantina untuk menertibkan semua aset yang menjadi temuan. Sejauh ini lanjutnya ada 15 SKPD yang sudah menuntaskan 100 persen masalah temuan tersebut.

Pindah Tangan Sejumlah aset Pemkab Lobar yang disetujui untuk dilelang kini sudah beralih kepemilikannya. Diantaranya ada yang menjadi milik pribadi dan ada pula yang digunakan sebagai kantor pemerintahan.

Salah satunnya aset berupa tanah dan bangunan eks Kantor Dinas Pertambangan Lombok Barat di Jalan Harimau Nomor 26, Kelurahan Pejanggik, Mataram. Kini di lahan tersebut telah berdiri megah sebuah hotel. Dalam peralihannya, aset tersebut dibeli dari salah satu developer ternama di Mataram. Hal itu diungkapkan General Manager Hotel Surya Lombok, Romadhoni Widya Prajagupta kepada Suara NTB, Minggu (31/1). Ia tidak merinci perihal jual beli aset tersebut karena ia hanya menjalankan bisnis yang dirintis oleh orang tuanya. Ia tidak tahu persis mengenai ihwal tanah yang kini di atasnya telah berdiri hotel 28 kamar tersebut.

“Setahu saya, dulu kan (lahan) itu pernah tidak terurus selama lima tahun kemudian dibeli sama seorang developer. Setelah itu ibu saya negosiasi membeli tanah di sana.

Ibu sendiri kenal dengan pimpinan developer itu. Luas lahannya juga kurang tahu, yang jelas memanjang ke belakang.

Saya kurang tahu urusan nilai investasinya dan detilnya,” ungkapnya.

Ia bercerita, pembangunan hotel berkonsep ‘feels like home hotel’ itu dimulai pada tahun 2012 dan mulai beroperasi pada Februari 2015. Dan selama ini tidak pernah bermasalah perihal kepemilikan lahan tersebut. Mengenai pertimbangan membeli lahan, kata Romadhoni, hal itu berdasarkan pertim-

bangan bisnis.

“Awalnya Owner punya restaurant di Senggigi. Disarankan agar memulai bisnis hotel untuk kepentingan pengembangan bisnis. Kebetulan orang tua saya (owner) kenal dengan seorang developer dan membeli lahan itu karena cocok dibangun hotel bertema city hotel, dekat dengan pusat pemerintahan dan pusat perbelanjaan di Mataram,” jelasnya.

Data Aset Lobar Data lain, berdasarkan SK Bupati Lobar nomor 712.A/ 321.B/ DPPKAD/2011 tertanggal 9 Juni 2011, 17 titik aset yang terjual itu diantaranya eks Kantor Dinas Kesehatan di Jalan Bung Hatta nomor 1, Kelurahan Pejanggik Kecamatan Mataram, luasnya 1.812 meter persegi, Tanah Bangunan /rumah H Sulaiman di jalan RA Kartini nomor 111 kelurahan Monjok Timur luas lahannya 424 meter persegi, lima titik aset di Jalan Langko masing-masing perumahan dinas sekda seluas 1.195 meter persegi, Kantor Dinas PU Lobar 2.460 meter persegi, Rumdis Wakil Ketua DPRD Lobar seluas 1.105 meter persegi, Rumah Dinas Wakil Ketua DPRD seluas 1.060 meter persegi, Rumdis Ketua DPRD/kantor Bencana Alam Lobar seluas 1.130 meter persegi.

Eks kantor Dikbud di Jalan Panji Tilar nomor 4 kelurahan Taman Sari, Kecamatan Ampenan seluas 1.800 meter persegi, tiga titik aset di Jalan Suprapto masing-masing Eks Kantor BPMD seluas 1.565 meter persegi, Kantor Subdin Pengairan/Kantor Dinas Pariwisata seluas 1.540 meter persegi dan lapangan tenis seluas 1.900 meter persegi.

Selain itu sisanya di Jalan Harimau nomor 26, Kelurahan Pejanggik seluas 1.193 meter persegi, eks Kantor Pembinaan Masyarakat Miskin di Jalan Raya Sena Kampung Lekok Mayura seluas 1.860 meter persegi, kandang kolektif di jalan peternakan Selagalas seluas 1.366 meter persegi. Di tambah dua titik tanah kosong, masing-masing di Jalan Jenderal Ahmad Yani Kecamatan Cakranegara dan Sayang-Sayang Kecamatan Cakranegara seluas 7.885 meter persegi dan 2.220 meter persegi. Satu lagi lahan kosong di Babakan Turide seluas 8.909 meter persegi.

Tahun 2012 Pemda Lobar kembali menjual aset paket ke dua. Berdasarkan risalah lelang tanggal 20 November 2012 nomor 209/2012. Aset yang dijual satu bidang tanah seluas 1803 meter persegi yang terletak di Kelurahan Dasan Agung Kecamatan Mataram Jalan Pemuda Nomor 27 Mataram, dengan total harga sebesar Rp 3.960.000.000.

Jika diestimasikan harga tiaptiap are seharga kurang lebih Rp 220.000.000.

Tak lama setelah melelang aset paket dua, Pemda kembali menjual aset paket tiga dengan risalah lelang tertanggal 7 Desember 2012 nomor 221/2012.

Pada penjualan paket III ini, delapan bidang tanah/bangunan seluas 3.127 meter persegi yang terletak di Kelurahan Penjanggik, Kecamatan Mataram, perumahan jabatan Dokter satu komplek Jalan Transmigrasi No 24 Mataram.

Harga jualnya total sebesar Rp 3.513.500.000. Jika dirata-ratakan, estimasi harga tiap-tiap harga sebesar kurang lebih Rp 114.000.000. (her/ndi/why)

Rangkul Tekong Dari Hal. 1 Pemerintah dalam hal ini kalah telak untuk urusan menjangkau ke masyarakat pelosok. “Pemerintah tidak hadir di tengah masyarakat. Ini yang membuat tekong begitu leluasa beraktivitas,” sorotnya.

Sebenarnya peran tekong bisa diminimalisir jika Perusahaan Pengerah Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS), yang memiliki pelaksana lapangan (PL) di desa-desa.

Tapi jumlah mereka yang terbatas, juga kalah saing dengan tekong. Bahkan PPTKIS disebutnya memanfaatkan peran calo ini.

Namun ini disebutnya sebagai upaya ‘penyelamatan’ TKI oleh PPTKIS. “Daripada mereka diberangkatkan oleh tekong melalui cara ilegal? Lebih baik PPTKIS mengambilnya (TKI), diberangkatkan dengan baik baik,’’ kata Kasdiono, yang juga Komisaris Utama PT. Jasatama Widya Perkasa.

Tapi sangat disadarinya, ini juga jadi bagian dari otokritik PPTKIS lainnya, bagaimana menekan peran tekong di lapangan. Sangat sulit menghapus peran tekong, karena secara sadar PPTKIS juga memanfaatkan jasanya.

Masyarakat dibuat ketergantungan, PL dinilai tak berfungsi apa apa. “Keadaan sudah karut marut,” sesal Kasdiono.

PL yang sejatinya harus punya kontrak, terkadang tak punya. Sehingga beda tipis

dalam pandangannya antara tekong atau calo dengan PL. Berbicara upaya persuasif, mantan Ketua KONI NTB ini menyebut hal yang yang perlu dilakukan, sebagaimana dijalankan perusahaannya, merangkul para tekong. Mereka diajak dan dibimbing agar menerapkan proses bermigrasi yang aman. Perlahan, tekong yang sadar, diangkat menjadi PL. proses ini ada yang berhasil. ‘’Bahkan ada kumpulan tekong yang sudah membuat PPTKIS sendiri. Ini kan artinya mereka mau diajak ke jalan yang benar,’’ tandasnya.

Tanggung jawab menyadarkan masyarakat agar bermigrasi aman, bukan hanya pemerintah. Menurutnya PPTKIS mengambil peran strategis karena bersentuhan langsung dengan warga, juga LSM yang bergerak di bidang advokasi TKI. Selama 30 tahun mengelola PPTKIS, dia melihat tidak ada perubahan, sengkarut mulai proses perekrutan, pengurusan dokumen sampai dengan pemberangkatan masih terjadi.

Ujung-ujungnya pemerintah dibuat pusing dengan TKI/ TKW disiksa hingga pemulangan jenazah. ‘’Semua harus introspeksi perannya masing masing. Setelah itu turun, bina para tekong. Rangkul mereka.

Kalau tidak bisa, ya dibinasakan dengan membuat regulasi yang kuat untuk menghabisi ruang kerja tekong di lapangan,’’ ajaknya. (ars)

Senin, 1 Februari 2016

suarantb

suarantb

suarantb

http://facebook.com/suarantb

http://twitter.com/suarantb.com

http://instagram.com/suarantb.com

Suasana RAT Koperasi Lombok Sejati

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Penyerahan secara simbolis oleh Suparjito kepada panitian kegiatan pemilihan pengurus dan pengawas.

H.M Suparjito Sudiarsah

Pengurus KLS

Anggota peserta RAT

Tumbuh Positif di Tengah Tantangan

Koperasi Lombok Sejati Sukses RAT dan Pemilihan Pengurus Baru Mataram (Suara NTB) Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Lombok Sejati membuktikan tetap tumbuh positif di tengah tantangan. Minggu (31/1) kemarin, Rapat Akhir Tahun (RAT) ke- 12 telah dilaksanakan, sekaligus dikukuhkannya gerbong pengurus dan pengawas periode 2016-2018.

RAT dihadiri langsung pejabat Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi NTB selaku pembina, dinas terkait di beberapa kabupatan di Pulau Lombok, mitra perbankan, serta seluruh pengurus KSP Lombok Sejati.

RAT dan penetapan pengurus serta pengawas baru telah dinyatakan sah, oleh Ketua Panitia Pemilihan Pengurus dan Pengawas tahun 2016-2018, Drs. Hendro Kartiko. Syarat kuorum, telah terpenuhi dengan hadirnya perwakilan masing-masing Ketua Kelompok Anggota KSP Lombok Sejati.

RAT dan pemilihan pengurus serta pengawas berjalan cukup alot, dilaksanakan hampir sehari penuh, hingga ditetapkannya kembali H.M. Suparjito, S.Sos sebagai Ketua, H. Suhartono, S.Sos (Ketua I), Ika Siswati (Ketua II), Siswantio, SE (Sekretaris) dan Ngakan Putu K. Alit (Bendahara). Sementara jajaran pengawas, H. Suy-

itno (Ketua), dengan anggota H. Suhartono dan Drs. Hendro Kartiko. Dengan struktur baru di kepengurusan dan pengawas ini, tekadnya menjadikan koperasi tersebut lebih maju demi kesejahteraan dan kemakmuran anggota.

Tumbuh positifnya KSP Lombok Sejati dilihat dari neraca perbandingannya. Jumlah harta lancarnya meningkat dari Rp 42.286.997.395 tahun 2014 menjadi Rp 44.331.423.239 tahun 2015. Jumlah harta tidak lancar juga meningkat, dari Rp 5.366.714.793 pada Desember 2014 menjadi Rp 6.127.696.679.

Utang jangka pendek pada Desember 2014 sebesar Rp 31.258.427.078 menjadi Rp 35.604924.676 pada Desember 2015.

Sementara utang jangka panjang, dari Rp 10.198.623.492 pada Desember 2014, berkurang menjadi Rp 8.822.287.127. Untuk kekayaan bersih (equitas), Desember tahun 2014 sebesar Rp 6.198.661.618 menjadi Rp 6.031.908.115 pada Desember 2015.

Dalam pemaparan umum H.M. Suparjito saat menyampaikan, kendala secara umum di mana sektor keuangan di tahun 2015 mengalami masa sulit. Dan kendala khusus kendala yang dihada-

pi di antaranya, pengurusan perizinan cukup lama, dan belum ada format, biaya, waktu proses yang standar pada instansi terkait.

Selain itu, anggota kurang paham hak dan kewajiban terhadap lembaga. Dicontohkan adanya masalah pinjaman yang diselesaikan melalui saluran hukum dan penyelesaian melalui Dekopinwil dan Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi NTB. Bagian lain, lembaga atau organisassi Dekopinwil keberadaannya semakin jauh dan dari apa yang diamanatkan UU nonor 25 tahun 1992, organisasai ini dalam penilaian telah salah arah, jelas mustahil akan mencapai tujuan organisasi yang baik, benar dan dicintai anggotanya.

Dari sisi tantangan, pada awal triwulan III, NTB mengalami pertumbuhan ekonomi tertinggi di Indonesia sebesar 16 persen (yoy) berdasarkan data BPS NTB. kondisi tersebut merupakan potensi yang dapat dijadikan sasaran sebagai sumber pendanaan maupun penyaluran pinjaman.

Untuk bidang kelembagaan, koperasi harus kembali mengacu pada Anggaran Dasar (AD) yang lama dan UU 25 tahun 1992, karena dibatalkannya UU 17 tahun

2012 tentang perkoperasian oleh MK. Dengan dikeluarkannya Permenkop tahun 2015, maka secara bertahap KSP Lombok Sejati akan segera melakukan penyesuaian.

Jumlah kantor cabang koperasi yang berdiri sejak tahun 2004 ini tersebar di lima tempat, Masbagek Lombok Timur, Narmada dan Gerung, Lombok Barat, Rembiga Kota Mataram dan Kopang Lombok Tengah, menyusul kantor cabang baru di Praya.

Keanggotaan sampai dengan akhir tahun 2015, anggota KSP Lombok Sejati bertambah 716 orang, tumbuh 13,3 persen dari tahun lalu dengan total anggota 6.130 orang. Tenaga kerja, tahun 2015 bertumbuh 1,47 persen dari tahun 2014 lalu dengan total tenaga kerja saat ini sebanyak 69 orang.

Bidang usaha juga telah berkembang, usaha pokok bidang simpan pinjam dan layanan bidang jasa lain, yaitu tempat pembayaran rekening listrik, air, telpon, penjualan pulsa semua operator, pembayaran Telkom Vision, Indovision, Zakat Infak Shadaqah (ZIS) dan angsuran kredit kendaraan. Volume usaha telah mencapai Rp 31.805 miliar.

Untuk terus dapat meningkat-

kan kesejahteraan anggota, mulai bulan Agustus 2015 , dilaksanakan kerjasama dengan PT. HIS dan LPK J MURA dalam pembiayaan tenaga kerja magang ke negara Jepang. Dan sampai akhir tahun 2015, yang sudah dibiayai sejumlah 30 orang. Sementara bidang keuangan, perkembangan dari (simpan, pinjam, lembaga diberikan modal dan aset) indeks pertumbuhan 9,3 persen jika dari rencana kerja, tercapai sebesar 84,44 persen. Pendapatan tercapai 107 persen (yoy), biaya mencapai 112,2 persen dan SHU tahun 2015 tercapai 71,6 persen (yoy).

Bidang pengembangan SDM, kegiatan eksternal meningkatkan kualitas pengurus, pengawas, pengelola dan anggota tahun 2015, telah diikuti pelatihan yang diselenggarakan Kementerian Koperasi dan Lembaga lain. Diantaranya, temu fasilitator dan assessor (sinkronisasi modul dan MUK), TOT produk asuransi mikro, Bintek, PP/PKB, manajemen keuangan dan akuntansi, manajemen kelembagaan koperasi, penggunaan sosial media berbasis teknologi informasi, sosialisasi pengupahan, akutansi komputer dan diklat pengembangan. Internalnya, telah dilakukan pelatihan

tentang tata cara menyusun job description/uraian tugas.

Untuk kesejahteraan dan sosial kemasyarakatakan, memberikan jaminan sosial kepada seluruh pengelola dengan diikutsertakan BPJS Kesehatan, program reward penilaian karyawan berprestasi sebanyak delapan orang, dengan reward kunjungan wisata ke Kota Bandung dan Bogor selama empat hari. Meningkatkan mental dan fisik, diadakan kegiatan olahraga rutin seperti, bulutangkis, futsal, tenis meja, senam bagi anggota, karyawan, pengurus dan pengawas. Memberikan santunan kepada anak yatim piatu, orang tua kurang mampu di lingkup Kantor Kopang sejumlah 60 orang.

Kunjungan lembaga (koperasi lain) Indokopdit Kota Bogor 85 orang, Majalah Peluang dan Koperasi Besar Jakarta sebanyak 25 orang, Komite IV DPD RI sebanyak 10 orang, Diskoperindag dan Mineral Kota Sidoarjo sebanyak 10 orang.

Kabid Pembinaan Koperasi pada Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi NTB, Drs. Sudiarsah, MM dalam kesempatan itu juga menyampaikan agar KSP tetap berjalan sesuai Undang-Undang dan peraturan pemerintah.(bul/*)

Jelang HPN 2016

Tertibkan Kawasan Pantai Kute, Ratusan Personel TNI Diterjunkan Praya (Suara NTB) Tidak kurang dari 200 personel TNI dari Kodim 1620/Lombok Tengah, Sabtu (30/1) dikerahkan untuk membantu melakukan penertiban kawasan Pantai Kute Pujut dan sekitarnya.

Tidak hanya tanaman liar, puluhan lapak milik Pedagang Kaki Lima (PKL) tak berizin yang berada di kawasan tersebut ditertibkan.

Selain sebagai salah satu upaya penataan Pantai Kute sebagai destinasi wisata unggulan, penertiban tersebut juga sebagai persiapan menyambut kedatangan Presiden Joko Widodo yang direncanakan bakal menghadiri puncak peringatan Hari Pers Nasional (HPN) tahun 2016, dikawasan tersebut, 9 Februari mendatang.

“Penertiban ini dilakukan secara terpadu. Dengan melibatkan unsur aparat keamanan dan pemerintah daerah. Termasuk dari pemerintah desa dan masyarakat setempat,” ungkap Kepala Dinas Kebudayaan

dan Pariwisata (Disbudpar) NTB, H.L. Faozal,S.Sos, M.Si, kepada Suara NTB. Ia menjelaskan, kawasan Pantai Kute sendiri memang direncanakan akan dijadikan lokasi puncak perayaan HPN. Sehingga pihaknya merasa perlu untuk melakukan penataan dan penertiban di kawasan tersebut. Mengingat, kondisi kawasan Pantai Kute terutama di kawasan Pantai Batu Kotak belum begitu tertata rapi.

“Dalam rapat finalisasi kemarin, diputuskan kawasan Pantai Batu Kotak Kute sebagai lokasi puncak perayaan HPN. Dan, hari ini (Sabtu,red) kita mulai melakukan penataan,” terangnya. Penertiban sendiri direncanakan akan dilaksanakan selama tiga hari, sampai hari Senin besok (hari ini,red). Baru kemudian material seperti spanduk dan umbul-umbul kegiatan HPN mulai dipasang.

Di tempat yang sama, Dandim 1620/Loteng, Letkol. Inf. Arie Tri Hedhianto, menegaskan, keterlibatan pihaknya dalam penertiban kawasan Pantai Kute tersebut sebagai

bentuk partisipasi TNI. Dalam mendukung dan mensukseskaan kegiatan HPN. “Prinsipnya, kita siap dilibatkan. Bukan hanya untuk pengamanan. Tapi penertiban juga siap,’’ ujarnya.

Guna membantu kelancaran proses penertiban kawasan Pantai Kute, Dinas Pekerjaan Umum (PU) dan ESDM Loteng, mengerahkan sebanyak dua unit alat berat.

Dibantu truk pengangkut sampah. ‘’Alat berat tersebut kita perbantukan selama penataan berlangsung,’’ imbuh Kepala Dinas PU dan ESDM Loteng, H.L. Rasyidi ST. Ia menjelaskan, rencana awal untuk alat berat akan didatangkan oleh pihak Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC). Namun karena alat berat yang ditunggu dari pihak ITDC tak kunjung d a t a n g sampai pelaksanaan penertiban, mau tidak mau pihaknya juga yang

(Suara NTB/kir)

PENERTIBAN - Aparat TNI melakukan penertiban di kawasan Pantai Kuta Pujut, Sabtu (30/1) kemarin. harus turun tangan.

Mengingat kawasan yang mesti ditertibkan cukup luas, sehingga memang harus ada alat berat yang dipersiapkan.

‘’Ini juga bagian dari bentuk keterlibatan Pemkab Loteng rangka dalam mendukung agenda nasional tersebut,” ujar Rasyidi. (kir)