Snt01032016

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.75.000 SUMBAWA Rp.80.000 ECERAN Rp 4.500

SUARA NTB

SELASA, 1 MARET 2016

Pengemban Pengamal Pancasila

16 HALAMAN NOMOR 1 TAHUN KE 12 Online :http://www.suarantb.co.id E-mail: hariansuarantb@gmail.com

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Kasus Cetak Sawah Bidik Tersangka Baru

Dua Kepala Dinas Diperiksa Kejaksaan Dua pejabat eselon dua yang diperiksa Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB, Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura (TPH), Ir.Husnul Fauzi, M.Si dan Kepala Dinas Perindustrian dan

Perdagagan (Disperindag) NTB, Ir.Husni Fahri. Kapasitas Husni Fahri diperiksa karena sebelumnya menjabat sebagai Kepala Dinas Pertanian dan TPH. InformasidiperolehSuaraNTB, proyek yang disebut dengan Survey

(Suara NTB/her)

Mataram (Suara NTB) Kelanjutan penanganan kasus dugaan korupsi proyek cetak sawah bergulir lagi. Dua kepala dinas diperiksa penyidik Kejati NTB pekan kemarin. Ini dalam rangka pengembangan untuk penetapan tersangka baru.

Investigation and Design (SID) untuk perluasan sawah di Pulau Sumbawa dan Lombok itu, berlanjut karena ada keterkaitan dengan bidikan Kejati pada indikasi keterlibatan tersangka baru.

Bersambung ke hal 15

AMBRUK - Tembok pembatas proyek technopark ambruk (atas).

Diduga, ambruknya tembok proyek yang dibangun tahun lalu, akibat hujan deras.

TO K O H Harus Diawasi Polisi

Giri Menang (Suara NTB) Belum genap setahun dibangun, tembok pembatas lokasi lahan technopark dengan jalur BIL II ambruk beberapa lalu.

Proyek yang dibangun bersamaan dengan sejumlah proyek di lokasi lahan technopark di Desa Lelede, Banyumulek, Lombok Barat (Lobar), ambruk diduga akibat hujan lebat. ‘’Sampai sekarang tembok yang ambruk beberapa minggu

BERKEMBANGNYA industri jasa keuangan di Indonesia, termasuk di NTB, sejalan dengan tingginya potensi penyimpangan.

Meski regulasi diperkuat dengan hadirnya Otoritas Jasa Keuangan (OJK), namun tindakan represif tetap diperlukan, dalam hal ini menjadi kewenangan kepolisian. ‘’Semua penyedia jasa berpotensi melakukan tindak pidana. Sehingga menurut saya, seluruh aktivitas keuangan harus diawasi polisi dan dilakukan tindakan represif ketika ada tindak kriminal,’’ kata Kepala OJK NTB, Bersambung ke hal 15

sendiri. Tahun lalu dibangun sejumlah proyek, namun samai saat ini belum difungsikan.

Lokasi itu hanya dijaga oleh petugas jaga, karena di lokasi itu ada beberapa peralatan. Pihak desa pun katanya, belum pernah dilibatkan dalam kegiatan di technopark. Ia sendiri berharap agar janji pemda untuk mengakomodir warga desa setempat direalisasikan.

Bersambung ke hal 15

Gizi Buruk dan Obesitas Sasar Kelompok Usia Produktif

Soal HPP Beras, Gubernur akan Bersurat ke Presiden

Yusri

KO M E N TTAA R

lalu belum diperbaiki. Di lokasi itu juga tak tampak ada aktivitas, ‘’ ujar Kepala Desa (Kades) Lelede, Supardi, kemarin.

Ia sendiri tak tahu persis penyebab ambruknya tembok pembatas areal proyek technopark tersebut. Namun kemungkinan karena tingginya intensitas hujan menyebabkan tembok ambrol. Terkait kegiatan di lahan technopark sejauh ini menurutnya berjalan sendiri-

(Suara NTB/dok)

Segera Rombak OPD PEMPROV NTB segera akan melakukan perombakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Pemprov masih menunggu Peraturan Pemerintah (PP) terkait dengan organisasi perangkat daerah (OPD) yang masih belum turun dari kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Kepala Biro Organisasi Setda NTB, Tri Budiprayitno, S.IP, M.Si menjelaskan Kemendagri sebelumnya menargetkan PP tentang organisasi perangkat daerah itu akan keluar pada Februari ini.

Namun, sampai akhir Februari, PP tersebut tak kunjung keluar.

“Saya sudah diskusi dengan (Suara NTB/dok) teman-teman, ambil ancang-anTri Budiprayitno cang kalau tak ada perubahan maka kita targetkan Agustus itu sudah ditetapkan Perda tentang organisasi perangkat daerah,” kata Tri ketika dikonfirmasi Suara NTB, Senin (29/2) siang kemarin.

Bersambung ke hal 15

Giri Menang (Suara NTB)Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi meminta Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi NTB, Ir. Husnul Fauzi, M. Si menyiapkan konsep untuk bersurat langsung kepada Presiden, terkait Harga Pembelian Pemerintah (HPP) beras dan gabah yang ditetapkan baru-baru ini. ‘’Pak Kadis, siapkan ya, kita bersurat ke Presiden dan menteri,’’ kata gubernur saat melakukan dialog dengan petani di acara panen serempak dan percepatan tanam di Batu Kumbung, Lingsar, Lombok Barat (Lobar) Senin (29/ 2) kemarin.

Dalam kesempatan kemarin, petani meminta langsung agar Perum Bulog membeli sesuai har-

Mataram (Suara NTB) Menteri Kesehatan (Menkes) RI, Nilla F. Moeloek mengatakan, tantangan pembangunan kesehatan setiap periode berbeda-beda. Berbagai hal yang memengaruhi

ga pasar. Gubernur menegaskan salah satu poin penting untuk menjaga stok pangan adalah niat baik. Artinya pihak terkait yang diberikan amanah oleh pemerintah harus punya keinginan yang kuat untuk menyerap gabah dan beras dari petani.

Bersambung ke hal 15

pembangunan kesehatan diantaranya perubahan proporsi kelompok penduduk usia produktif serta pergeseran tren penyakit yang berkembang di masyarakat.

Bersambung ke hal 15

Golkar Mantap Usung Sumiatun Mataram (Suara NTB) Teka-teki menyangkut siapa calon Wakil Bupati Lombok Barat yang akan diusung Partai Golkar untuk mendampingi H. Fauzan Khalid, S.Ag, M.Si mulai terkuak. Hampir dipastikan, calon yang akan diusung Golkar adalah Ketua DPD Partai Golkar Lombok Barat, Hj. Sumiatun.

Hal itu disampaikan juru bicara DPD Partai Golkar NTB, Chris Parangan, SE, M.Ap yang dikonfirmasi Suara NTB, Selasa (29/2) kemarin.

Chris menyebutkan, saat ini Fauzan Khalid memang masih berstatus Plt. Bupati Lombok Barat. Namun, jika tak ada aral melintang maka rencana pelantikannya yang diperkirakan tanggal 11 Maret mendatang akan segera disusul dengan bergulirnya proses pengusulan calon wakil bupati definitif untuk mendampinginya.

Untuk memproses usulan itulah, parpol- parpol pengusung duet Zaini Arony-Fauzan Khalid di Pilkada Lobar, kini sudah mulai mengusulkan calon. Diantara sekian parpol pengusung, Bersambung ke hal 15

’’

Sudah saatnya kita berikan kebijakan memfasilitasi kemudahan sebesar-besarnya kepada petani kita, TGH.M.Zainul Majdi

Soal Ketua DPRD NTB

Fraksi Diberi Keleluasaan Bermanuver Mataram (Suara NTB) Meski jatah kursi DPRD NTB merupakan milik Partai Golkar, namun partai lain tetap memiliki ruang melakukan manuver melalui para anggota fraksi mereka di DPRD NTB. Untuk persoalan yang sensitif ini, sejumlah parpol mengaku tidak memberikan arahan tertentu terkait manuver macam apa yang perlu dilakukan.

Ketua DPW PAN NTB, H. M. Muazzim Akbar, yang dikonfirmasi Suara NTB, Senin (29/2) kemarin menerangkan, pada prinsipnya persoalan pergantian Ketua DPRD NTB yang saat ini telah menggelinding adalah ranah Partai Golkar. ‘’Kita tidak ingin ikut campur,’’ ujarnya.

Meski demikian, ia tak menampik bahwa para anggota fraksinya di DPRD NTB

tentu bisa saja memiliki sikap tersendiri dalam menghadapi persoalan ini. Terlebih, sejumlah fraksi lain secara cukup jelas telah memperlihatkan sinyal ke mana keberpihakan mereka. Muazzim menegaskan, dirinya tidak memberikan arahan secara resmi soal bagaimana mereka harus bersikap.

Bola pergantian kursi Ketua DPRD NTB bergulir kian kencang menyusul ma-

suknya usulan DPD Partai Golkar NTB hasil Musda Praya yang mengusulkan nama Hj. Baiq Isvie Rupaeda, SH, MH untuk menggantikan H. Umar Said, S.Ag. Sayangnya, sejumlah fraksi tampaknya sudah terlanjur ‘’nyaman’’ dengan kepemimpinan Umar. Beberapa lainnya dipandang memiliki resistensi terhadap sosok Isvie. Hal inilah yang membuat alotnya proses politik

terhadap usulan.

Tak heran, dalam rapat paripurna pertama sejak masuknya surat tersebut, satu fraksi utuh - yaitu Fraksi PDIP tidak hadir dan ikut berkontribusi terhadap tidak tercapainya kuorum rapat paripurna tersebut. Sejumah fraksi lainnya turut memberikan ‘sinyal’ yang kurang bersahabat terhadap usulan tersebut.

Bersambung ke hal 15

SUARA NTB Selasa, 1 Maret 2016

SUARA MATARAM

Halaman 2

Nihil TPS

Sampah di Babakan Makin Menumpuk

(Suara NTB/ynt)

Baznas Harus Koordinasi MANTAN anggota Pansus Perda Pengelolaan Zakat DPRD Kota Mataram, HM. Husni Thamrin, MPd., membenarkan pernyataan yang disampaikan Ketua Baznas Kota Mataram, H. Mahsar Malacca yang menyebutkan bahwa belum ada anggota DPRD Kota Mataram yang membayar zakat melalui Baznas. Tetapi, tegas politisi PPP ini bukan berarti anggota Dewan tidak membayar zakat. ‘’Karena anggota Dewan ini konstituennya banyak, mungkin saja zakatnya langsung ke konstituen,’’ ujarnya. Husni menyarankan agar Baznas mengkoordinasikan hal ini kepada pimpinan Dewan dan juga Sekretariat Dewan. ‘’Kan nanti pimpinan Dewan akan memanggil fraksi,’’ katanya. Nanti akan dilakukan klarifikasi apakah penyaluran zakat Dewan melalui Baznas atau lembaga lain.

Dewan, kata Husni, tidak bisa disamakan dengan SKPD lain. Namun demikian, bukan tidak mungkin Dewan juga akan menyalurkan zakatnya melalui Baznas. Hanya saja sekarang yang penting bagaimana Baznas mengkomunikasikan hal itu dengan pimpinan Dewan dan juga pihak Sekretariat Dewan.

Kalau SKPD wajar diinstruksikan oleh Walikota untuk menyalurkan zakat melalui Baznas. ‘’Saya sih malahan setuju juga kalau Dewan zakatnya ke Baznas,’’ katanya. Karena Dewan tidak terlepas dari konstiuen, maka penyaluran zakat itu bisa saja melalui Baznas, dan oleh Baznas disalurkan kembali kepada konstituen. Husni yakin rata-rata anggota Dewan pasti sudah menyalurkan zakatnya. Hanya saja memang selama ini belum melalui Baznas.

Ia mengimbau kepada pihak-pihak terkait agar tidak membuat kesimpulan sendiri. ‘’Dewan tidak menyalurkan zakat melalui Baznas bukan berarti tidak mengeluarkan zakat, itu keliru’’ tandasnya. Boleh saja Dewan menyalurkan zakat ke Baznas, tetapi pada tataran penyalurannya harus dibicarakan. ‘’Mungkin di situ titk temunya.

Kalau tidak ada pembicaraan pada tingkat penyaluran, saya takut malah kawan-kawan akan menyalurkan sendiri,’’ imbuh anggota Komisi III DPRD Kota Mataram.

Husni menyarankan Baznas lebih intens mensosialisasikan keberadaan Perda Kota Mataram tentang pengelolaan zakat.

Tidak hanya terbatas di kalangan SKPD tetapi juga kepada kalangan pengusaha, rekanan pengelola anggaran pembangunan di Kota Mataram. Pada bagian lain Husni mengaku sampai sekarang belum menerima laporan soal penyaluran zakat tersebut. ‘’Kemana mengalir zakat itu, Dewan juga perlu tahu,’’ katanya. (fit) (Suara NTB/dok)

SEKITAR sebulan lalu, tempat pembuangan sampah yang ada di pinggir jalan dan dekat persawahan ini tidak sebanyak saat ini. Kondisi saat ini berubah drastis, sampah telah meluber sepanjang sekitar 50 meter di pinggir jalan tersebut.

Sebelumnya warga Babakan membuang sampah di sebuah TPS (tempat pembuangan sementara) di belakang RSUP NTB. Namun karena TPS tersebut termasuk liar, maka ditertibkan Pemkot Mataram beberapa waktu lalu.

Akhirnya untuk sementara TPS dipindah ke pinggir jalan di perbatasan Babakan-Getap.

“Ini namanya bukan TPS lagi, tapi TPA (tempat pembuangan akhir),” cetus Lurah Babakan, Abdul Rauf, S.Sos kepada Suara NTB, Senin (29/2).

Rauf juga mengeluhkan semakin banyaknya sampah di TPS tersebut, padahal itu bukanlah TPS permanen. Hanya karena tidak ada lahan lain yang bisa dimanfaatkan warga untuk membuang sampah,

maka terpaksa lahan tersebut dimanfaatkan. Ia mengatakan kendaraan Dinas Kebersihan rutin mengangkat sampah dari TPS tersebut, tapi tetap saja tidak bisa diakomodir seluruhnya sehingga sampah terus menumpuk.

Rauf mengatakan warga luar Kelurahan Babakan bahkan dari luar Kecamatan Sandubaya juga diduga membuang sampah ke TPS tersebut. “Saya nanti akan cek dan jaga di sana sampai tengah malam. Bukan saya melarang, tapi biar kami tahu warga dari mana saja yang buang sampah di sana karena berbagai jenis sampah dibuang di sana mulai dari potongan kayu sampai batang pisang,” keluhnya. Pihaknya berharap Dinas Kebersihan memusatkan pengangkutan di lokasi tersebut. “Diangkut memang sampahnya setiap hari tapi tidak kelihatan rupanya (telah diangkut) karena terlalu banyak sampah yang dibuang ke sana,” ujarnya.

Ia khawatir pada saat hujan

(Suara NTB/ynt)

SAMPAH - Lurah Babakan, Abdul Rauf menunjukkan sampah yang semakin menumpuk di perbatasan Babakan-Getap. Ia khawatir sampah akan terus menumpuk dan menggunung jika tidak rutin diangkut ke TPA oleh Dinas Kebersihan. besar, sampah akan terbawa air dan menumpuk di sawah warga. Apalagi kawasan itu juga menjadi langganan banjir setiap musim hujan. Semakin banyaknya sampah juga diprotes warga sekitarnya, bahkan belum lama ini terjadi kecelakaan di sekitar tempat tersebut. Dikhawatirkan juga dapat menyebabkan penyakit bagi warga yang

tinggal di sekitarnya. “Kita harapkan kepada warga juga agar jangan membuang sampah sembarangan sampai meluber ke jalan, mumpung lahannya masih diperbolehkan oleh pemiliknya,” ujarnya.

Pemkot Mataram berencana untuk membuatkan TPS permanen sebagai pengganti TPS liar yang digusur bebera-

Penurunan Kemiskinan Ditargetkan Satu Persen

Mataram (Suara NTB) Pemkot Mataram berencana akan menambah anggaran untuk pengentasan kemiskinan. Namun, penambahan anggaran itu tidak diimbangi dengan penurunan kemiskinan. Tahun ini penurunan angka kemiskinan hanya ditargetkan satu persen.

Memorandum of Understanding (MoU) dengan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Provinsi NTB, Kota Mataram menargetkan penurunan kemiskinan dari 3,5 persen menjadi 2 persen. Kenyataan, penurunan kemiskinan dirata - ratakan hanya satu persen.

Data dihimpun Suara NTB, terlihat pada 2008 jumlah penduduk miskin di Kota Mataram sebesar 16,10 persen atau 61.173 jiwa, turun menjadi 15,41 persen atau 60.637 jiwa pada 2009. Kemudian turun lagi pada tahun 2010 sebesar 14,44 persen atau 58.272 jiwa, dan pada 2011 menjadi 13,18 persen atau 53.736 jiwa, serta 2012 sebesar 11,87 persen atau 49.633 jiwa. Dan tahun 2013, angka kemiskinan di Kota Mataram 10,75 persen atau 46.670 jiwa dari total jumlah penduduk 419.000 jiwa, dengan tingkat garis kemiskinan berada di angka Rp 359.651. Di tahun 2014, penurunan angka kemiskikan 0,22 persen.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Mataram, Lalu Martawang menjelaskan, Pemkot Mataram

segera akan menskenariokan terhadap evaluasi APBD 2016, kaitanya dengan target visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Mataram. Seiring dengan mempersiapkan dilaksanakannya penyusunan RPJMD Kota Mataram 2016 - 2021.

Sejalan dengan itu kata Martawang, fokus program diantaranya penanggulangan kemiskinan. Angka kemiskinan di Kota Mataram di tahun ini 10,06 persen. “Hasil evaluasi jadi bahan mensegerakan APBD 2016. Rapat pimpinan akan menjadi bagian percepatan termasuk percepatan program penanggulangan kemiskinan,” kata Martawang Senin (29/2).

Percepatan ini, diharapkan berdampak pada penurunan angka kemiskinan kurang dari 10 persen. Dia menyebutkan, total APBD 2016 sekitar Rp 1,3 triliun. Di tahun 2015 lalu, anggaran pengentasan kemiskinan tersebar di SKPD mencapai Rp 32 miliar. Di tahun ini, rencananya akan ditambah. Tapi tidak disebutkan, berapa penambahan anggaran tersebut. Dengan alasan melihat postur anggaran yang ada.

”Kalau jumlah pasti belum saya cek. Otomatis tahun ini akan kita tambah,” ujarnya.

MoU dengan TKPKD Provinsi NTB, kemiskinan di Kota Mataram ditargetkan bisa diturunkan satu persen tiap tahun. Bahkan secara realistis disampaikan Kepala Bappeda, kecilnya angka kemiskinan justru lebih sulit menurunkannya.

“Justru semakin kecil angka kemiskinan, semakin sulit menurunkannya,” dalihnya.

Agar program data kemiskinan tidak tumpah tindih, TKPKD Kota Mataram otomatis mengkoordinasikan aktifitas program agar berada pada koridor. Data by name by address ke depan, supaya tidak tumpang tindih. (cem)

Bulan Ini, Pajak Parkir RSUD NTB Mulai Ditarik Mataram (Suara NTB) Target pendapatan dari pajak parkir tahun ini meningkat cukup pesat dibandingkan target pada tahun 2015 lalu.

Tahun ini Dinas Pendapatan (Dispenda) Kota Mataram menargetkan pajak parkir sebesar Rp 2 miliar, sementara pada tahun sebelumnya hanya Rp 600 juta. Salah satu titik parkir yang akan dikelola Dispenda adalah RSUD NTB yang ada di Dasan Cermen.

Walaupun RSUD NTB telah mulai beroperasi sejak beberapa bulan lalu, tapi pajak parkir belum mulai ditarik. Kepala Dispenda Kota Mataram, H. M. Syakirin Hukmi kepada Suara NTB menyampaikan pajak parkir di RSUD NTB akan mulai ditarik akhir Maret ini. Padahal pihak RSUD NTB telah mulai biaya parkir dari pengunjung.

Syakirin mengatakan penarikan tarif parkir mulai dilaksanakan pihak rumah sakit pada pertengahan Februari. “Belum mulai setor, Januari belum. Kemarin baru pertengahan (Februari) mulai narik dan kemungkinan tanggal 25 Bulan berikutnya (Maret) mulai disetor,” ujarnya.

Syakirin menyampaikan

beberapa waktu lalu pihak RSUD belum siap terkait sistem pengaturan parkir yang dipasang di pintu masuk dan keluar. Awalnya ada dua pintu yang disediakan pihak rumah sakit, pintu depan dan bagian belakang rumah sakit. Tapi saat ini dijadikan satu pintu di bagian depan. “Kemarin itu ada sedikit trouble di internalnya mereka. Memang kemarin ada dua tempat yang dipasang, yang dibelakang juga, kan ada pintu belakang. Tapi sekarang itu ditutup sehingga dia perlu mengatur lagi terhadap sistemnya,” terangnya.

Pekan lalu pihaknya turun memantau dan melihat

telah mulai ada penarikan tarif parkir bagi pengunjung. Pihaknya kemudian mengingatkan kepada pihak rumah sakit bahwa setelah mulai menarik tarif dari pengunjung walaupun secara manual, mereka harus mulai menyetor ke daerah. Terkait potensi parkir di RSUP tersebut, Syakirin mengatakan belum bisa menentukan berapa rata-rata yang dihasilkan setiap hari.

“Belum punya gambaran mengenai rata-ratanya berapa.

Kita akan lihat berapa rata-rata pengunjung rumah sakit, kita harus pisahkan dulu antara pengunjung rumah sakit dan pegawai rumah sakit,” ujarnya. Ia berharap RSUD bisa menyetor Rp 10 juta sampai Rp 20 juta setiap bulannya. “Itu masih hitung-hitungan sementara,” tambahnya.

Pajak parkir ini akan disetorkan setiap bulannya dan setelah penyetoran pajak berjalan, pihaknya akan melakukan uji petik apakah pajak yang disetorkan sesuai dengan pendapatan yang diterima pengelola parkir (Suara NTB/dok) RSUP NTB. (ynt)

pa waktu lalu. Tapi sampai saat ini belum ada lahan. Rauf mengatakan Pemkot Mataram memiliki lahan di Babakan, tapi lokasinya berada di dalam sehingga tidak memungkinkan dijadikan TPS. Bahkan tanah milik Pemkot tersebut rencananya akan dijadikan lokasi pembangunan waduk dan hutan kota. (ynt)

Moratorium Pembangunan Hotel dan Mal Masih Abu – abu

Anggaran Ditambah

Mataram (Suara NTB) Wacana moratorium pembangunan hotel dan mal di Kota Mataram masih abu abu. Padahal desakan berbagai pihak termasuk Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) bahkan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla, untuk menolak pembangunan mal dan hotel.

Pemkot beralasan sedang mereview Peraturan Daerah nomor 12 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah.

Pertimbangan lainnya, Kota Mataram telah ditunjuk sebagai lokasi kegiatan nasional oleh Pemerintah Pusat yang bercirikan Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition (MICE). “Pemanfaatan ruang tahun 2016 ini sedang melakukan review RTRW,” kata Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Mataram, Lalu Martawang dikonfirmasi Senin (29/2).

Hasil dari review RTRW ini, akan dibahas bersama DPRD Kota Mataram. Pihaknya ingin melakukan penyempurnaan Perda RTRW. Ketersedian 30 persen ruang terbuka hijau kata Martawang, akan dipertimbangkan.

Lalu sejauhmana urgensi keberadaan mal dan hotel di Mataram? Dia berdalih, tidak boleh ada pandangan spesifik terkait urgensi hotel dan mal di Mataram. Hal itu nanti, mengacu pada kebutuhan dan kapasitas ideal untuk mewujudkannya. Dibangunnya mal dan hotel ujarnya, sesuatu berada pada koridor. Kota Mataram ditetapkan sebagai tempat kegiatan nasional bercirikan MICE. “Pemenuhan ini untuk akomodasi event skala nasional,” jelasnya.

Apakah ada peluang mal dan hotel kembali dibangun di Mataram? Dia tidak mau mengatakan tidak boleh. Biarkan keharusan itu nanti melihat rekomendasi dari tim ahli. Apapun rekomendasi itu akan diikuti dan dibahas bersama di Dewan. Dia membantah bahwa review RTRH sebatas redaksi saja. Karena otomatis pembahasan terhadap fisik serta zonasi wilayah.

Dia mengklaim Kota Mataram sudah memiliki Rencana Detail Tata Ruang.

Hanya saja, RDTR itu tidak secara keseluruhan. Setelah review, itu akan jadi acuan pengeluaran izin di Kota Mataram. (cem)

ASN Terlambat, TKD Dipangkas Mataram (Suara NTB) Pemkot Mataram tidak akan memberikan kelonggaran bagi Aparatur Sipil Negara (ASN). Selain menambah jam kerja, tunjangan kinerja daerah (TKD) terancam dipotong jika terlambat kerja.

Sekretaris Daerah Kota Mataram, Ir. HL. Makmur Said, MM mengatakan, hasil rapat koordinasi dengan Walikota Mataram, menekankan semua SKPD untuk memperhatikan tingkat kedisiplinan.

Regulasi berupa Peraturan Walikota (Perwal) tentang kedisiplinan sudah ada. Hanya saja aku Sekda, perlu diterapkan dengan maksimal. “Pak Wali menekankan soal kedisiplinan di SKPD,” kata Sekda Senin (29/2).

Regulasi ini diujicobakan Bulan Januari lalu, sehingga Februari sudah tidak ada toleransi. ASN

(Suara NTB/cem)

SALAH satu titik di Kelurahan Tanjung Karang Permai, Kecamatan Sekarbela langganan genangan setiap hujan besar melanda Kota Mataram. Titik yang selalu tergenang ini yaitu di kawasan Perumnas. Salah satu penyebab genangan ini karena sedimentasi saluran yang cukup tinggi.

Lurah Tanjung Karang Permai, Syamsudi, S.Adm kepada Suara NTB menyampaikan saluran yang ada di wilayah Perumnas khususnya di Jalan Kesra Raya tak pernah dinormalisasi hampir selama lima tahun ini. Akibatnya sedimentasi saluran semakin tinggi karena sampah yang berasal dari wilayah hulu mengalir melalui saluran tersebut.

Secara keseluruhan menurut Syamsudi kondisi saluran cukup baik, kecuali di Jalan Kesra Raya yang perlu dilakukan normalisasi. “Saluran di Jalan Kesra perlu dinormalisasi secara menyeluruh sehingga air tidak meluap ke jalan. Sekarang salurannya sudah dangkal,” jelasnya.

Selain karena saluran yang dangkal akibat sedimentasi, Syamsudi mengatakan di wilayah tersebut banyak juga saluran yang tertutup karena pembangunan yang dilakukan warga. Akibatnya sampah yang ada di dalam saluran tersebut mandek dan menyebabkan air meluap ke jalan. “Karena saluran itu ditutup di bagian atasnya,” ujarnya.

Tanjung Karang Permai merupakan daerah hilir sehingga aliran air yang berasal dari daerah lain selalu menuju ke wilayahnya yang menyebabkan saluran menjadi dangkal.

“Lima tahun tidak pernah dinormalisasi. Kita ini daerah hilir, limpahan air dari (daerah) atas selalu menuju ke daerah sini,” jelasnya. Pihaknya kerap mengusulkan normalisasi melalui MPBM (Musyawarah Pembangunan Berbasis Masyarakat) tapi sampai saat ini belum terealisasi. Bahkan pada saat pelaksanaan MPBM belum lama ini, usulan yang paling banyak diterima dari warga adalah permintaan normalisasi saluran.

Syamsudi mengatakan genangan yang kerap muncul di Perumnas diarahkan ke lapangan sehingga air berkumpul di lapangan. Lapangan tersebut dimanfaatkan untuk menampung air genangan saat musim hujan. “Kalau air besar, melimpah ke jalan sampai di bawah lutut. Makanya kita akali dengan mengalihkan air ke lapangan. Seperti kolam jadinya lapangan itu kalau hujan. Itu karena air kita arahkan semua ke sana,” terangnya. Dalam beberapa jam ke depan, air yang memenuhi lapangan akan surut setelah hujan reda. (ynt)

Seorang perempuan paruh baya duduk di pinggir jalan di perbatasan Babakan-Getap. Ia mengais-ngais sampah dengan menggunakan besi panjang, lalat-lalat beterbangan. Sampah dari jenis kertas dan plastik kemudian ia masukkan dalam sebuah karung yang hampir penuh.

(Suara NTB/cem)

Tidak Pernah Dinormalisasi

terlambat lima menit diberikan sanksi penambahan jam kerja sesuai keterlambatan.

Jika lebih dari itu, TKD akan dipotong.

Sekda tidak spesifik menyebutkan persentase tingkat kedisiplinan ASN pascadievaluasi. Alasannya, data kedisiplinan dipegang Asisten III Setda Kota Mataram. Bahkan dirinci pemanggilan pimpinan SKPD ini menunjukan persentase kedisiplinan ASN. “Ya, memang ada yang masih terlambat. Hasil evaluasi kita panggil pimpinan SKPD,” terangnya.

Pemotongan TKD ASN otomatis akan kembali ke kas daerah. Makmur Said menambahkan, efektifitas kehadiran ASN pada lima hari kerja relatif bagus. Pihaknya akan mengevaluasi dengan memberikan kuisioner ke ASN. Jika dipandang efektif maka dilanjutkan, tapi sebaliknya kemungkinan akan kembali ke enam hari kerja.

Evaluasi APBD Selain membahas kedisiplinan ASN, Walikota Mataram H. Ahyar Abduh berencana mengevaluasi APBD 2016. Evaluasi ini berkaitan dengan sinkronisasi program sesuai visi misi Walikota. Sebelum evaluasi ini, disusun rencana program jangka menengah (RPJMD) maksimal enam bulan. Program dinilai mendesak akan diprioritaskan.

Sekda mengatakan, arahan pemerintah pusat dan provinsi dipersiapkan sejak awal. Terutama penanganan persoalan kebersihan, infrastruktur serta taman kota. (cem)

Selasa, 1 Maret 2016

SUARA NTB

Halaman 3

Singsingkan Lengan Baju

Kementerian Pertanian Dukung Penuh Sektor Pertanian di NTB KEMENTERIAN Pertanian RI memberi penghargaan kepada petani dan Pemprov NTB. Bentuk penghargaannya, NTB kembali ditunjuk sebagai salah satu dari sedikit provinsi di Indonesia menjadi lumbung pangan nasional.

Kementerian Pertanian pun konsisten mendukung penuh produksi padi dari berbagai sisi tahun ini.

Kementerian Pertanian secara resmi melakukan panen serempak dan percepatan tanam di tujuh provinsi. Pusatnya di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Tujuh provinsi tersebut, NTB, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Selatan.

Oleh Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi NTB, panen serempak di laksanakan di Batu Kumbung, Lingsar, Kabupaten Lombok Barat (Lobar) oleh Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi. Hadir juga pejabat Kementerian Pertanian RI bersama petinggi TNI, Kasdam IX/Udayana serta seluruh jajaran terkait lingkup Pemprov NTB dan Lobar bersama petani di wilayah setempat.

Panen serempak Senin (29/2) kemarin menggunakan alat teknologi pertanian. Secara simbolis, Kementerian Pertanian dan Gubernur NTB memberikan bantuan alat-alat pertanian dan beragam dukungan lain untuk menggenjot produksi padi di provinsi ini. Targetnya, 2,4 juta ton setara Gabah Kering Giling (GKG) bisa terwujud.

Dalam kesempatan itu, melalui saluran telepon langsung kepada Gubernur NTB, Menteri Pertanian RI, Andi Amran Sulaiman menyampaikan terimakasihnya kepada pemerintah daerah dan para petani di NTB. Menteri mengapresiasi produksi padi di NTB yang meningkat lebih dari 10 persen di banding produksi tahun 2014. “Saudara-saudaraku petani di NTB, mari turun ke sawah, singsingkan lengan baju. Jangan biarkan tanah menganggur, jangan biarkan traktor dan alat pertanian menganggur. Salam hormat untuk gubernur dan petani di NTB atas supportnya mendukung swasembada pangan,’’ ujar menteri di ujung telepon.

Kasdam IX/Udayana, Brigjen TNI I Made Sumantra SH juga memberikan apresiasi atas potensi sumber daya alam dan produksi pertanian di NTB yang sedemikian besar.

Jika produksi pertanian dapat dipertahankan dan ditingkatkan. Pantang menurutnya Indonesia mendatangkan beras dari luar negeri.

Gubernur NTB juga menegaskan NTB telah terbukti surplus sedemikian besar. Sehingga tak ada alasan menggantungkan konsumsi beras dari luar. Tinggal bagaimana pengelolaan stok dijaga dengan baik setelah produksi. Tidak saja petani, seluruh elemen masyarakat dimintanya untuk saling bahu membahu mendukung produksi pertanian di Kepala Dinas Pertanian NTB, NTB. Petanipun harus diapresiasi Ir. Husnul Fauzi, M. Si

untuk mendapatkan harga yang layak dari hasil produksinya.

Mewakili Menteri Pertanian RI, Direktur Serealia Dr. Ir. Nandang Sunandar, SP menegaskan, Kementerian Pertanian akan memberikan dukungan lebih besar lagi jika NTB mampu meningkatkan produksinya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi NTB, Ir. Husnul Fauzi, M. Si meyakini target produksi dapat tercapai sesuai harapan. Terlebih dengan kepercayaan pemerintah pusat melalui Kementerian Pertanian yang begitu besar ke NTB. ‘’Saya yakin dengan kekuatan dari petani, didukung alat-alat teknologi pertanian, apa yang kita ikhtiarkan bisa tercapai,’’ katanya memberi gambaran umum.(bul/*)

Materi Laporan Kadis Pertanian dan TPH Provinsi NTB

1. Panen raya padi Kabupaten Lombok Barat Provinsi NTB dengan tema “Panen Serentak, Stok Terjamin” bertujuan untuk menunjukkan bahwa Kabupaten Lombok Barat mempunyai potensi padi yang cukup besar dalam menyumbang produksi padi Provinsi NTB dan Nasional.

2. Lokasi panen merupakan hektarmparan dengan luas ± 1.849 hektar, terdiri dari GP-PTT padi hibrida non kawasan seluas 500 hektar, serta selebihnya padi inbrida swadaya masyarakat dengan sistem jajar legowo.

3. Tanaman padi yang akan dipanen menggunakan varietas Pepe dengan jadwal tanam awal bulan November 2015. Kondisi pertanaman dilapangan cukup baik dengan perkiraan produktivitas yang telah dipanen dikelompoktani disekitarnya sebesar 7,3 ton GKP. 4. Capaian produksi padi, jagung dan kedelai Tahun 2015 berdasarkan ARAM II dibandingkan ATAP 2014 Provinsi Nusa Tenggara Barat : a. Produksi padi, jagung dan kedelai di Provinsi NTB pada tahun 2015 berdasarkan ARAM II juga mengalami peningkatan dibandingkan ATAP 2014.

Produksi padi Provinsi NTB Tahun 2015 berdasarkan ARAM II sebesar 2,33 juta ton meningkat 214 ribu ton (10,12 %) dibanding tahun 2014 sebesar 2,117 juta ton. Produksi jagung Provinsi NTB Tahun 2015 berdasarkan ARAM II sebesar 944 ribu ton meningkat 159 ribu ton (16,83 %) dibanding tahun 2014 sebesar 785 ribu ton. Sedangkan produksi kedelai Provinsi NTB Tahun 2015 berdasarkan ARAM II sebesar 130 ribu ton meningkat 33 ribu ton (25.57 %) dibanding tahun 2014.

Tabel 2. Capaian Produksi Padi, Jagung dan Kedelai Provinsi NTB Tahun 2015 Berdasarkan ARAM II BPS (Dalam 000 Ton)

c.

-

5. a.

Jagung: 4,76% (944.893 Ton PK dari produksi nasional 19.833.289 Ton PK) Kedelai: 13,28% (130.563 Ton BK dari produksi nasional Ton 982.967 BK) Capaian luas tanam padi, jagung dan kedelai Tahun 2015, Provinsi NTB. Luas tanam padi Provinsi NTB MT 2014/2015 dan MT 2015 periode Oktober-September adalah 469.528 hektar, luas panen padi berdasarkan ARAM II adalah 456.395 hektar, dan produksi sebesar 2.330.865 Ton GKG Luas tanam jagung Provinsi NTB MT 2014/2015 dan MT 2015 periode Oktober-September adalah 146.695 hektar, luas panen jagung NTB berdasarkan ARAM II adalah 142.330 hektar, dan produksi sebesar 944.893 ton PK. Luas tanam kedelai Provinsi NTB MT 2014/2015 dan MT 2015 periode Oktober-September adalah 96.140 hektar, luas panen nasional berdasarkan ARAM II adalah 94.759 hektar, dan produksi sebesar 130.563 Ton BK. Kegiatan Kementerian Pertanian yang ada di Provinsi NTB pada Tahun 2015 adalah sebagai berikut: Kegiatan Ditjen Tanaman Pangan pada DIPA TP di Provinsi NTB meliputi GP-PTT padi seluas 11.500 hektar, GP-PTT jagung hibrida seluas 6.500 hektar, dan GP-PTT Kedelai seluas 52.500 hektar.

Tabel 3. Realisasi Fisik Kegiatan Ditjen Tanaman Pangan di Provinsi NTB Tahun 2015

6. Dukungan Prasarana dan Sarana Pertanian NTB tahun 2015 : a. Handtraktor 793 unit. b. Pompa air 204 Unit c. Saraa pengangkut/roda tiga 16 unit d. Perontok Padi 4 unit

b. Kontribusi NTB terhektardap produksi nasional berdasarkan ARAM II adalah: - Padi: 3,12% (2.330.865 Ton GKG dari produksi nasional 74.991.788 Ton GKG)

7. Dukungan Prasarana dan Sarana Pertanian NTB tahun 2016 pra Panen dan Pasca Panen: a. Pra panen: Hektarnd Traktor 220 Unit. b. Pasca Panen: - Combaine Hektarrvester 325 Unit - Corn Combine Hektarrvester 14 unit - Corn Seller 400 unit - Power Treser 400 unit - Sarana Pengangkut (R.3) 25 Unit. c. Cetak sawah di 5 kabupaten seluas 14910 hektar.

Dr. TGH. M. Zainul Majdi

Brigjen TNI I Made Sumantra SH

Direktur Serealia Dr. Ir. Nandang Sunandar

Panen oleh Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi, MA

Panen oleh Kasdam IX/Udayana, Brigjen TNI I Made Sumantra SH

Panen oleh Danrem 162/WB, L. Irham Srigede

Diskusi dengan petani

Penyerahan bantuan

Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Hortikultura NTB, Ir. Husnul Fauzi, M. Si dan bantuan alat pertanian dari Kementerian Pertanian

Penyerahan bantuan

Penyerahan bantuan oleh Direktur Serealia Dr. Ir. Nandang Sunandar

Uji coba alat pertanian bantuan pemerintah

Petani dan undangan

SUARA PULAU LOMBOK

SUARA NTB Selasa, 1 Maret 2016

Halaman 4

Penggunaan Hibah dan Bansos

Inspektorat Tindaklanjuti Temuan BPK

KALANGAN Pegawai Negeri Sipil (PNS) lingkup Pemda Kabupaten Lombok Utara (KLU) tampaknya harus berpikir ulang jika ingin bermalas-malasan. Sebab di era pemerintahan Bupati - Wakil Bupati, Dr. H. Najmul Akhyar, SH.MH., - Sarifudin, SH, saat ini, terdapat sanksi yang diberlakukan jika PNS masih bersikap malas.

“PNS yang masih malas, maka TKD (Tunjangan Kinerja Daerah) akan dipotong,” tegas Wabup KLU, Sarifudin, SH, dalam jumpa pers di hotel Mina, Senin (29/2).

Kepala Daerah KLU periode 2016 - 2021 ini cukup intens menyoroti persoalan disiplin kalangan pegawai Pemda KLU. Kedisiplinan tidak hanya menyoal jam masuk kerja, tetapi juga disiplin dalam berpakaian hingga mindset melayani dan bukan disiplin dilayani.

Wakil Bupati diketahui melakukan inspeksi mendadak (sidak) di sejumlah SKPD, mulai dari rumah sakit, Dikes, Dinsos, Perhubungan dan Dikbudpora. Sejumlah SKPD lain akan turut disasar seiring rangkaian evaluasi menyeluruh yang akan dilakukan pasangan bupati dan wabup.

“Pertama yang kami sidak adalah rumah sakit, kami lihat fasilitasnya sangat kurang. Di ruang Nifas, ibu melahirkan dan juga anak-anak mengalami dehidrasi, karena AC yang rusak.

Tadi pagi kami datang, fasilitas tersebut sudah diperbaiki walaupun hanya menggunakan kipas angin,” papar Sarifudin.

Ia mengisyaratkan, ke depan hasil sidak seluruh SKPD akan dievaluasi. Beberapa yang akan dipelototi meliputi, absensi maupun pola pelayanan SKPD kepada masyarakat.

“Di beberapa SKPD, kami lihat masih banyak yang kosong.

Tidak saja pegawai yang pangkatnya paling rendah, tapi juga kepala bidang dan sekretaris dinas masih banyak yang datang terlambat. Bahkan ada yang sampai tidak masuk 1 hari dan 2 hari,” cetusnya miris.

Keduanya akan menganalisa lebih lanjut persoalan kedisiplinan PNS. Mengingat penyebaran kantor dinas yang berada di Tanjung dan Gangga kemungkinan besar menyebabkan sebagian pegawai lain yang dinasnya di Gangga menjadi terlambat. Namun demikian, hal tersebut bukan alasan jika para PNS menyesuaikan jam keberangkatan ke tempat kerja.

Sebaliknya, hal yang paling dipertimbangkan untuk disesuaikan kembali adalah sistem 5 hari kerja yang diterapkan kepala daerah periode sebelumnya. Najmul - Sarif akan melihat lebih detail kelebihan dan kekurangan dari periode 5 hari kerja tersebut. “Kita juga akan evaluasi program hari kerja, apakah ini efektif atau tidak,” ujarnya.

Sementara, Bupati KLU, Najmul Akhyar saat melaunching “Gerakan Lombok Utara Lebih baik”. Disiplin kerja PNS masuk menjadi rencana aksi pemerintah daerah, serta meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah di semua jajaran melalui pemberian pelatihan-pelatihan.

“Semua kita adalah sesungguhnya para pelayan bagi rakyat yang kita cintai, oleh sebab itu sudah seyogyanya kita membuang jauh-jauh sikap ingin dilayani oleh masyarakat. Sepantasnya kita sebagai aparatur memiliki prinsip, jika semua urusan masyarakat bisa dipermudah maka pantang bagi saya untuk mempersulitnya,” tegas Najmul memberi komitmen.(ari)

(Suara NTB/rus)

TUNJUKKAN - Warniati, warga Gereneng menunjukkan KIS yang diterimanya, namun identitas yang tertera di KIS salah.

50 Persen Identitas KIS Salah Selong (Suara NTB) Identitas Kartu Indonesia Sehat (KIS) banyak terjadi kesalahan. Bidang Bina Organisasi dan Bantuan Sosial (BOBS) Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Lombok Timur (Lotim), memperkirakan sekitar 50 persen dari 638.952 penerima KIS salah. Hal ini dilihat dari jumlah warga yang tiap hari mengajukan permintaan perbaikan identitas. Anehnya, lain yang melakukan pendataan lain yang ditunjuk melakukan perbaikan.

Kepala Bidang BOBS pada Disosnakertrans Lotim Sabrun, menjelaskan, banyaknya data yang salah disinyalir sejak proses pendataan. Hasil pendataan tahun 2011 lalu dilakukan oleh tim pendata menghasilkan data yang kurang valid. Pendataan, katanya, tidak dilakukan oleh lingkup Dinas Sosial Tenag kerja dan Transmigrasi. Akan tetapi proses perbaikan diserahkan kepada dinas yang juga mengurus bidang sosial. “Kita ini dapat pahalanya,” terang Sabrun di ruang kerjanya, Senin (29/2).

Diduga, banyaknya data yang salah karena para petugas yang melakukan pendataan beberapa waktu lalu banyak menggunakan identitas lama. Ada menyebut saat melakukan pendataan tidak dengan mendatangi langsung ke rumah-rumah orang yang akan menerima KIS ini.

Bidang BOBS pada Disosnakertrans Lotim melakukan perubahan identitas dengan mengacu surat keterangan beda nama atau identitas lainnya dari pemerintah desa. Bidang BOBS ini mengaku tidak berani melakukan perubahan tanpa dasar yang jelas. “Kalau kami nanti disalahkan kan tinggal kami tunjukkan bukti surat keterangan dari pemerintah desa,” ucapnya.

Salah seorang penerima KIS Warniwati dari Desa Gereneng Kecamatan Sakra Timur menuturkan ia terpaksa melakukan perubahan identitas sesuai Kartu Keluarga, karena kartunya tidak bisa difungsikan.

Warniati menuturkan, ia menerima KIS sepekan yang lalu.

Karena anak sakit, ia pun langsung mencoba memanfaatkannya.

Akan tetapi, kartu sakti Presiden Jokowi itu tidak bisa langsung digunakan, karena ditemukan identitas yang salah dalam kartu.

Alasan aturan, ia pun terpaksa harus membayar Rp 200 ribu untuk rawat inap ke puskesmas tersebut sebagai jaminan.

Kata pihak puskesmas, uang yang telah dikeluarkan itu akan dikembalikan setelah ada surat keterangan beda nama dari Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi. (rus)

Suara NTB/ari)

Sanksi PNS Malas

Selong (Suara NTB) Pencairan hibah dan bantuan sosial (bansos) di lingkup Pemkab Lombok Timur (Lotim) menjadi salah satu temuan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Temuannya, ada sejumlah kelompok yang sudah menerima bansos dan hibah, namun belum memberikan laporan. Inspektorat Lotim pun langsung menindaklanjuti LHP BPK tersebut dengan menelusuri kelompok-kelompok yang sudah menerima bantuan.

Inspektur pada Inspektorat Lotim, Drs. Haris yang dikonfirmasi, Senin (29/ 2) mengakui, ada sejumlah kelompok yang mengaku tidak menerima bantuan. Penelusurannya, kemungkinan yang mengambil bantuan itu adalah orang lain yang ada di lingkungan kelompok itu sendiri. Hal ini, katanya, menjadi masalah di internal kelompok tersebut.

”Mungkin ada terjadi nggak nyambung antara pengurus yang satu dengan yang lain,” ucapnya. Terhadap kasus ini pihaknya yakin tidak ada indikasi yang bisa mengarah kepada bantuan fiktif.

Menurutnya, terkadang masyarakat saat buat proposalnya ramai-ramai.

Namun, saat menerima uangnya diamdiam. Tidak mengherankan satu kelom-

pok yang mengaku tidak pernah menerima uang mempertanyakan, apa yang harus dipertanggungjawabkan. Terhadap kasus ini, katanya akan sangat mudah dideteksi. Tinggal mengecek siapa yang mengambil uangnya. Pasalnya, ada tanda tangan jelas nama dan identitas dari penerima uang.

Antara pengusul proposal dengan yang mengambil dana bisa saja terjadi. Apalagi bansos yang besarannya hanya Rp 3-5 juta per kelompok. Di mana pemberiannya bisa langsung dilakukan melalui Dinas PPKA. Beda dengan yang alokasi anggarannya di atas Rp 5 juta yang harus melalui rekening.

Mengenai LHP BPK soal laporan, lanjut Haris ada kebiasaan buruk masyarakat yang mengabaikan laporan.

Saat sudah menerima uangnya langsung

menghilang. Padahal aturannya, paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran harus sudah dilaporkan.

Fakta itulah yang diyakini dialami salah satu kelompok bersama Fusye d Geso dari Tirtanadi. Menurut pengakuan ketua kelompoknya, bantuan tidak pernah ditemukan, namun tiba-tiba diminta surat pertangtungjawaban penggunaan dana tahun anggaran 2014 lalu.

Disinyalir, yang menerima bansos ini adalah orang lain dan tidak memberitahukan kepada ketua kelompoknya.

Ditambahkan Haris, ada juga kelompok lain yang mengalami hal serupa. Terhadap masalah ini akan coba ditelusuri lebih lanjut. Siapa yang mengambil uang saat proses pencairan akan dengan mudah bisa ditemukan. (rus)

Deteksi Dini Narkoba

PNS dan Honorer Pemkab Lotim Jalani Tes Urine

(Suara NTB/ari)

BAGIKAN - Bupati KLU H. Najmul Akhyar didampingi Wabup Sarifudin membagikan akta kelahiran pada ibu yang baru melahirkan di RSUD Tanjung, Senin (29/2).

Sempat Diragukan, Najmul Serahkan Akta Kelahiran Usai Persalinan Tanjung (Suara NTB) Tak ada yang tak mungkin.

Keyakinan itulah yang diusung Bupati KLU, Dr. H. Najmul Akhyar, SH, MH, saat mencetuskan salah satu program pelayanan, pemberian akta kelahiran pascamelahirkan. Terbukti, hanya 10 hari pascasosialisasi visi misi, bupati pada kesempatan perdana menyerahkan akta kelahiran pada sejumlah anak di RSUD Tanjung, Senin (29/2).

Didampingi Wakil Bupati KLU, Syarifudin, SH, Direktur RSUD Tanjung, dr. H. L. Bachrudin, Kadis Kesehatan, dr.

H. Benny Nugroho S., bupati menyerahkan akta kelahiran untuk bayi atas nama, Indri Maheswari Kharinnisa, Ananda Kalifa Asri Putri, Angelina Maga Pundarika, Hami Sultan dan Khaerul Azmi. Tanpa canggung, bupati dan jajaran menghampiri bayi-bayi yang masih dipangku ibunya itu untuk menyerahkan akta.

“Akta kelahiran masih menjadi keluhan sehingga ini harus dicarikan solusinya. Kita menginginkan, begitu pulang dari ru-

mah sakit (atau puskesmas), orang tua sudah bisa bawa pulang akta kelahiran,” kata Najmul.

Tidak hanya akta kelahiran, Bupati KLU juga cukup peduli dengan persoalan Kartu BPJS masyarakat KLU. Tidak ingin menumpuk masalah, bupati menekankan agar instansi terkait memastikan seluruh masyarakat KLU diakomodir Kartu BPJS di saat mereka sehat.

Menurut Najmul, kepekaan terhadap cepat dan tanggapnya proses pengobatan masyarakat melalui fasilitasi pemerintah agar dibuktikan melalui mental pelayanan aparatur. Ia dengan tegas akan merubah mindset dari mental dilayani menjadi mental aparatur yang melayani.

“Dengan Kartu BPJS dipegang saat masyarakat sehat, maka tidak akan ada keluhan saat mereka sakit. Bayangkan, masa aktif Kartu BPJS baru aktif 14 hari, umpama pasien sembuh dalam 4 hari, maka otomatis biaya 4 hari itu harus menjadi beban keluarga. Itu yang tidak kita inginkan,” tegas Bupati.

Di RSUD Tanjung, Bupati

dan Wakil Bupati KLU menyisir setiap ruangan untuk melihat kondisi terkini pasien, situasi real pelayanan petugas medis, serta memantau kondisi sarana dan prasarana yang ada. Keduanya tidak menyangkal, keberpihakan anggaran untuk perbaikan fisik dan prasarana rumah sakit masih belum optimal mendukung hajat peningkatan kualitas layanan kesehatan.

“Di rumah sakit, kita temukan ada pasien ibu melahirkan yang tidak memiliki Kartu BPJS. Saya katakan itu bukan alasan untuk tidak memberikan pelayanan. Dalam situasi apapun, masyarakat yang sakit harus diberikan pelayanan yang cepat,” tegasnya.

Sebagai konsekuensi dari tekad untuk memberikan pelayanan kesehatan prima kepada masyarakat, bupati mengisyaratkan telah menyiapkan dana talangan untuk program BPJS senilai Rp 1 miliar sampai Rp 2 miliar. Dana ini akan diakses masyarakat yang belum tercatat memiliki Kartu BPJS dari Program pemerintah pusat. (ari)

Belum Jelas, Pengumuman Hasil Tes THL Selong (Suara NTB) Pemkab Lombok Timur (Lotim) beberapa waktu lalu telah melakukan tes psikologi terhadap 1.349 Tenaga Harian Lepas (THL) yang sebelumnya telah ditertibkan Bupati Lotim, H. Moch. Ali Bin Dachlan.

Adapun, tim Independen yang digunakan oleh Pemkab Lotim menargetkan hasil dari psikotes tersebut bisa diketahui satu minggu sesudah pelaksanaan tes melalui Badan Kepegawaian dan Diklat (BKD) Lotim.

Ditemui di ruang kerjanya, Senin (29/2), Sekretaris BKD Lotim, Hj. Sumantiar mengaku jika hingga saat ini belum bertemu dengan tim independen asal Kota Mataram yang dipakai oleh Pemkab Lotim untuk melakukan psikotes terhadap 1.349 THL dari semua SKPD di Lotim terkecuali Dikes Lotim.

Termasuk informasi hasil dan

(Suara NTB/yon)

kelanjutan pascadilakukan psikotes masih belum jelas arah tujuannya, karena semuanya terletak di tangan bupati.

“Memang tim yang melakukan tes itu menargetkan satu minggu setelah pelaksanaan psikotes itu, hasilnya bisa diketahui. Namun saat ini sudah dua

minggu hasilnya juga belum diserahkan ke kita,” akunya.

Seiring dengan lamanya pengumuman hasil tes terhadap ribuan tenaga honorer, Sumantiar mengaku jika beberapa waktu terakhir ini ia kebanjiran pertanyaan baik via SMS, telwpon maupun para THL yang datang langsung ke BKD Lotim. Intinya, penertiban THL yang dilakukan oleh bupati itu untuk menyaring tenaga honorer yang benar-benar memiliki potensi sesuai dengan kebutuhan di masing-masing SKPD, sehingga tidak terkesan menumpuk. Bahkan, tidak jarang PNS memanfaatkan THL untuk menyelesaikan pekerjaannya.

“Kalau ada ditemukan yang masuk di SKPD itu, di luar kebutuhan yang sudah dipenuhi sebelumnya. Maka itu bukan tanggung jawab Pemda,” jelasnya. (yon)

Selong (Suara NTB) Dalam rangka deteksi dini penyalahgunaan narkoba, Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan honorer di lingkup Pemkab Lombok Timur (Lotim), mengikuti tes urine Senin (29/2). Kegiatan tes urine ini merupakan permintaan dari Bupati Lotim, H. Moch. Ali Bin Dachlan.

Menurut Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Mataram Nur Rachmat, yang turun bersama timnya, kegiatan tes urine ini digelar di delapan kantor lingkup Pemkab Lotim, yakni Sekretariat Daerah, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (PPKA), Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) dan RSUD Dr. R. Soedjono Selong, Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga.

BNN memuji komitmen Bupati Lotim dalam mengatasi persoalan penyalahgunaan narkoba. Di mana semua peralatan yang digunakan untuk tes urine dipersiapkan Pemkab Lotim melalui Dinas Kesehatan.

“Tujuannya ini untuk melakukan pembinaan, kita melakukan deteksi dini narkoba,” terang Nur Rachmat.

Menurutnya, Bupati Lotim, H. Moch Ali Bin Dachlan dinilai memiliki perhatian cukup serius terhadap pencegahan dini penyalahgunaan narkoba. Metode tes urine, katanya, sebagai golden standar pemeriksaan. “Kalau tes rambut itu mahal,” alasannya.

Diakui, tes urine ini juga belum bisa menjamin dapat mendeteksi langsung orang-orang yang sudah memakai.

Pasalnya, pemakai narkoba yang sudah tiga hari memakai sudah tidak bisa terdeteksi.

Karena itulah, waktu pemeriksaan sengaja diakukan Senin.

Di mana, dugaannya pengguna ini memakai pada saat akhir pekan. “Kan ini habis libur akhir pekan, makanya timingnya kita tentukan,” imbuhnya.

Berbeda dengan rambut, lanjutnya waktunya reaksinya sampai 90 hari masih bisa dideteksi. Mengenai hasil tes urine ini katanya akan diserahkan nantinya langsung ke Bupati Lotim. “Berita acara pemeriksaan akan kita serahkan ke pemerintah kabupaten,” ucapnya.

Terlihat dari urine para PNS di Lotim sebagian besar berwarna kuning. Warna tersebut katanya, tidak bisa menggambarkan seseorang telah menggunakan atau tidak. “Warna urine tidak menunjukkan langsung terdeteksi,” paparnya. Pengguna narkoba ini tidak bisa diihat dari kasat mata urine.

Sementara itu, Kepala Bagian Humas Pemkab Lotim, Muhammad Munir menjelaskan, kegiatan tes urine yang diikuti kalangan PNS dan non PNS di Lotim ini tiba-tiba dilakukan.

Tanpa ada pemberitahuan sebelumnya. Tujuannya untuk mendeteksi dini penyalahgunaan narkoba di kalangan pegawai. Harapannya, semua pegawai bebas narkoba sehingga aman dalam melaksanakan tugas sehari-hari. (rus)

(Suara NTB/rus)

TES URINE - PNS lingkup Pemkab Lotim mengikuti tes urine di Sekretariat Daerah Kabupaten Lotim yang dilakukan petugas dari BNN Kota Mataram, Senin (29/2).

Kesehatan Tak Stabil, TKW KLU akan Dipulangkan Tanjung (Suara NTB) Acinep (39 tahun), Tenaga Kerja Wanita (TKW) asal Dusun Aur Kuning, Desa Sesait, Kecamatan Kayangan, akan dipulangkan oleh pihak perusahaan, dinas dan juga keluarga. Keputusan itu diperoleh setelah pihak Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Lombok Utara (KLU) melakukan mediasi terhadap proses kepulangan yang bersangkutan karena “pending” berangkat akibat tensi darah yang tak stabil.

Kepala Seksi Tenaga Kerja, Furqon, usai memediasi persoalan Acinep, mengakui kepulangam Acinep akan diproses. Namun demikian, pihak di dinas akan melakukan pengecekan lebih dulu di penampungannya di Surabaya.

Sebab bagaimanapun, yang memastikan Acinep sakit atau tidak haruslah rekomendasi dokter.

“Acinep akan dipulangkan setelah kita melakukan komunikasi dengan perusahaan dan pihak keluarga,” ujar Furqon.

Sementara, manajemen PT. Perwita Nusaraya Cabang Lombok Utara yang memberangkatkan Acinep, Novia Febrianti, menerangkan proses keberangkatan Acinep masih berstatus dipending. Ia membantah jika TKW dikirim ke Surabaya (Kantor Pusat, PT. PNR) dalam kondisi tidak sehat.

“Sesuai hasil medikal di RS Medika Hepatika, Mataram, Acinep lulus tes kesehatan. Sampai di Surabaya, tekanan darah-

nya tidak stabil kemungkinan karena ada tekanan psikologi.

Oleh perusahaan, dia diberikan obat, tetapi yang bersangkutan tidak mau minum obat,” ujar Novi.

Kronologi keberangkatan Acinep, dijelaskan, bahwa Acinep dan Suami, Jerna, melakukan MoU pemberangkatan Acinep dengan PT. PRN pada 1 Februari. Setelah semua keluarga setuju, yang bersangkutan di tes medis ke Mataram. Selanjutnya, tanggal 12, Acinep diberangkatkan ke Surabaya menggunakan pesawat terbang usai memperoleh Surat Jalan dari Disnaker Provinsi dan BP3TKI. Tiba di Surabaya, maka pada tanggal 13 Februari Acinep dites ulang oleh dokter yang ditunjuk perusahaan.

Namun pada saat itulah, tensi darah Acinep meningkat, sehingga keberangkatannya ditunda.

Lantas melihat kondisinya itu, Acinep di penampungan memutuskan untuk membuat Surat Pernyataan Pengunduran diri dari proses penempatan, pada 18 Februari. Hanya saja, sebagaimana MoU yang sudah ditandatangani, Acinep harus mengganti dana yang timbul selama prosesnya.

“Kenapa biaya pengganti yang diminta perusahaan sebesar Rp 5 juta, karena dari rumah, Acinep sudah meminjam Rp 2 juta untuk uang saku. Rp 3 juta lagi, muncul untuk mengganti biaya - biaya seperti tiket pesawat (pulang pergi), medikal, paspor, asuransi dan akomodasi 15 hari selama di penampungan,” jelasnya. (ari)

SUARA PULAU LOMBOK

SUARA NTB Selasa, 1 Maret 2016

Halaman 5

Kemiskinan Loteng Jadi Rapor Merah Praya (Suara NTB) Angka kemiskinan di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) tercatat masih cukup tinggi. Bahkan, angka kemiskinan di Loteng masuk rapor merah, karena masih menjadi salah satu yang tertinggi di NTB.

(Suara NTB/dok)

H. L. Winengan

Tender Kabel PJU TENDER proyek pemasangan kabel lampu Penerangan Jalan Umum (PJU) di jalur Lombok Internasional Airport (LIA) II sedang berlangsung. Proyek pemasangan kabel ini akan menghabiskan dana daerah sebesar Rp 400 juta. Adanya pemasangan lampu PJU ini akan menambah beban tarif PJU yang mesti dibayar Pemda ke PLN. Tahun ini saja beban PJU yang perlu dibayar Rp 1,7 miliar lebih. Jumlah PJU di jalur LIA sebanyak 121 tiang PJU. Kepala Dinas Tata Kota Pertamanan dan Kebersihan Lobar, H. L. Winengan, menjelaskan, proses tender akan selesai pada bulan depan, sehingga pertengahan bulan Maret akan mulai tender di ULP. Karena nilai proyeknya lebih dari Rp 200 juta. ‘’Tender akan selesai pada bulan Maret, sehingga pengerjaan fisik bisa dimulai bulan Juni,’’ ujarnya beberapa waktu lalu.

Menurutnya, untuk pembayaran PJU tahun ini dialokasikan Rp 25 miliar lebih. Dana ini plus untuk pembayaran utang tahun lalu. Per bulan rata-rata pembayaran PJU sekitar Rp 1,7 miliar.

Jika program meterisasi dan penertiban gencar dilakukan, maka pembayaran PJU ini diharapkan bisa ditekan serendah mungkin.

Untuk menekan pembayaran PJU ini pihaknya telah membentuk Tim Penertiban PJU bekerjasama dengan PLN, aparat Polres Lobar dan TNI untuk menindaktegas para pencuri listrik.

Sebab pencurian listrik PJU ini menyebabkan pembayaran membengkak tiap tahun. Karena itu langkah tegasnya, ujarnya, pencuri listrik PJU bakal dihukum pidana penjara, jika kedapatan mencuri listrik. Hukuman ini dijatuhkan untuk memberi efek jera bagi pencuri listrik PJU yang kian marak di Lobar. Tim ini akan turun melakukan penertiban di semua jalur di Lobar untuk mengecek langsung pencurian listrik tersebut.

Dikatakan, beberapa waktu lalu Tim peneritiban pencuri listik PJU telah mengadakan pertemuan dengan PLN, Polres dan TNI untuk membahas kerjasama penertiban. Dalam melakukan penertiban, tim akan berkoordinasi dengan Polisi dan TNI untuk menertibkan pencurian PJU dan lampu liar. Diakuinya, hal ini dilakukan untuk menekan maraknya pencurian di jalur utama di mana dipasang PJU. Menurutnya, hampir di semua jalur terjadi pencurian listrik PJU. Bahkan melibatkan ooknum pengusaha.

Ia menegaskan, pengambilan listrik kecuali untuk kepentingan umum, seperti masjid, pura dan jalan tidak masalah, namun yang ditindak tegas kalau diambil oleh oknum pengusaha nakal. (her)

Bursa Cawabup Lobar

Sahmad Klaim Kantongi Restu TGB Giri Menang (Suara NTB) Perebutan posisi Calon Wakil Bupati (Cawabup) Lombok Barat (Lobar) untuk mendampingi H. Fauzan Khalid, SAg, MSi, makin seru. Sejumlah figur yang telah mendeklarasikan diri siap menjadi cawabup.

Bahkan, yang mengejutkan keluar dari Ketua DPC Demokrat Lobar, H. Sahmad, SE. Ia mengklaim telah mengantongi restu dari TGB (Tuan Guru Bajang) sapaan akrab Ketua DPD (Suara NTB/dok) Partai Demokrat NTB Dr. H. Sahmad TGH. M. Zainul Majdi.

“Dalam pertemuan Ketua DPD Demokrat beberapa waktu lalu saya sampaikan soal ini (maju jadi calon wabup), beliau respons dan insya Allah merestui,” ujarnya lewat telepon, Senin (29/2).

Menurutnya, dalam pertemuan DPD dan DPC itu dihadiri H Mahalli Fikri yang juga Wakil Ketua DPRD NTB dari Partai Demokrat. Pada kesempatan itu, ia menyampaikan niatannya maju sebagai wabup. Niatan itu pun disambut baik oleh TGB, karena keinginan kader disambut baik Ketua DPD I. Diakuinya, dirinya yang menyampaikan terkait pencalonan sebagai wabup. Namun ia tidak tahu apakah kader lain pernah menyampaikan secara langsung ke TGB atau tidak.

Langkah selanjutnya menindaklanjuti restu TGB, pihaknya pun terus menggalang komunikasi dengan parpol pengusung lain. Pihaknya tengah intens melakukan komunikasi dengan parpol pengusung.

Dirinya sangat berharap kepada Fauzan Khalid dalam memilih wakil yang mampu menjaga keharmonisan. Sebab bagaimanapun berkaca dari beberapa dekade terakhir pimpinan daerah ini tidak harmonis antara bupati dengan wakilnya.

Ia berharap agar Bupati dalam memilih wakilnya tak terpengaruh ada bisikan-bisikan yang cenderung menyuarakan kepentingan golongan. Menurutnya, pimpinan daerah ini bukan menyuarakan kepentingan golongan atau pribadi, namun menyuarakan kepentingan masyarakat Lobar. (her)

Hal itu diakui Wabup Loteng, L. Pathul Bahri, S.IP, saat dikonfirmasi Suara NTB, Senin (29/2). Diakuinya, saat ini angka kemiskinan di Loteng masih pada angka 16 persen. Angka ini masih cukup tinggi jika dibandingkan dengan rata-rata angka kemiskinan NTB. Untuk itu, program pengentasan kemiskinan menjadi prioritas utama di masa

kepemimpinan Bupati dan Wabup Loteng, H.M. Suhaili FT – L. Pathul Bahri, selama lima tahun ke depan. Adanya program ini, angka kemiskinan bisa ditekan semaksimal mungkin, sehingga kemiskinan di Loteng tidak lagi menjadi rapor merah di NTB. Menurutnya, menurunkan angka kemiskinan bukan perkara mudah. Butuh kerja keras pemerintah daerah. Dan,

pemerintah daerah dalam hal ini juga tidak akan bisa berhasil dalam mewujudkan harapan, kalau masyarakat tidak ikut mendukung.

Lebih lanjut, mantan anggota DPRD NTB ini menjelaskan, menekan angka kemiskinan menjadi penting, karena itu bisa menjadi salah satu indikator keberhasilan pembangunan di daerah ini sekaligus mendorong peningkatan

(Suara NTB/kir)

PUKUL GONG - Wakil Bupati Loteng H. L. Pathul Bahri disaksikan Ketua TP PKK NTB Hj. Erica Zainul Majdi memukul gong sebagai tanda launching KB di Desa Darek Praya Barat Daya, Senin (29/2).

Belum Seimbang, Komposisi Kependudukan di Loteng Praya (Suara NTB) Persoalan kependudukan di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) diakui masih menjadi persoalan cukup pelik.

Bagaimana tidak, banyak persoalan kependudukan yang belum juga bisa dituntaskan. Dan, itu menjadi pekerjaan rumah yang cukup berat yang mesti dihadapi oleh masyarakat dan pemerintah di daerah ini.

Demikian disampaikan Wakil Bupati (Wabup) Loteng, L. Pathul Bahri, S.IP, saat mencanangkan Kampung KB di Desa Darek Praya Barat Daya, Senin (29/2). Pencanangan Kampung KB ini juga dihadiri Ketua TP PKK NTB Hj. Erica Zainul Majdi dan pejabat dari BKKBN NTB. Menurutnya, salah satu persoalan kependudukan yang dihadapi di daerah ini ialah komposisi penduduk yang belum seimbang. Di mana jumlah penduduk perempuan jauh lebih banyak dari penduduk laki-laki. Selain itu, penyebaran penduduk yang belum merata. Dengan kata lain, penduduk hanya terkonsentrasi di beberapa daerah saja.

Sementara ada daerah yang jumlah pendudukan sangat sedikit. “Kondisi tersebut secara tidak langsung, mempengaruhi kualitas penduduk secara umum,” ujarnya.

Guna menjawab persoalanpersoalan kependudukan ini, ujarnya, butuh langkah strate-

gis yang tepat dan jitu. Salah satunya, dengan mengendalikan laju pertumbuhan penduduk melalui program KB. Dengan begitu, lambat laun komposisi penduduk tidak terlalu mencolok, sehingga pemerataan penduduk bisa dilakukan.

“Program KB bukan berarti melarang masyarakat di daerah ini untuk mempunyai anak. Tetapi lebih pada upaya mengendalikan laju pertumbuhan penduduk yang saat ini dinilai masih cukup tinggi,” ujar mantan Wakil Ketua DPRD Loteng ini.

Untuk itu, Pemkab Loteng dalam hal ini sangat menyambut positif diluncurkanya program Kampung KB sebagai salah satu upaya membumikan program KB di tengah masyarakat. Selain itu, supaya program KB berhasil, tidak bisa hanya mengandalkan peran pemerintah semata. Namun butuh peran serta aktif masyarakat secara luas, dari semua elemen. “Kita (pemerintah daerah) tidak akan berhasil kalau masyarakat hanya diam. Tidak mau ikut serta membantu program pemerintah,” tandasnya.

Sementara Ketua TP PKK NTB Hj. Erica Zainul Majdi menyoroti masih tingginya kasus gizi buruk di NTB. Terlebih, NTB dikenal sebagai daerah lumbung pangan nasional, sehingga sulit dibayangkan, di daerah yang merupakan penghasil pangan just-

ru angka gizi buruknya cukup tinggi. “Selama ini kasus gizi buruk selalu dikaitkan dengan kemiskinan. Padahal, kemiskinan bukanlah faktor utama penyebab dari munculnya kasus gizi buruk itu sendiri,” terang istri Gubernur NTB Dr. TGH. M. Zainul Majdi ini.

Cara pandang yang kurang tepat ini, ujarnya, masyarakat di NTB belum melihat kesehatan keluarga sebagai prioritas, sehingga kesehatan keluarga, tidak begitu mendapat perhatian utama. Imbasnya, upaya pemenuhan pangan dan gizi keluarga, terutama anakanak tidak berjalan maksimal.

Ia mencontohkan, dirinya pernah menemukan ada keluarga di kawasan pesisir yang lebih suka memberikan anaknya mie instant untuk dikonsumsi sehari-hari daripada membuatkan bubur ikan bagi anak-anaknya. Padahal biaya untuk membeli mie instant jauh lebih mahal ketimbang membuat bubuk ikan.

Selain itu, dirinya juga pernah menemukan keluarga miskin, tetapi mampu memberikan uang jajan anaknya hingga Rp 15 ribu per hari.

Padahal kalau uang tersebut digunakan untuk membeli sayuran dan pangan yang bergizi, lebih dari cukup. Tetapi itu tidak dilakukan. Sehingga ketika anaknya mengalami gizi buruk, yang disalahkan kemiskinan. (kir)

Petani Mengeluh ke Gubernur ga gabah yang tak berpihak ke petani, sehingga petani melepas dengan harga murah. Menurutnya, pemda perlu intervensi dari sisi perlindungan harga, sehingga bisa terjamin. Begitu juga pihak Bulog diminta menyerap gabah petani sesuai harga pasaran supaya petani tidak rugi.

Ia sangat mendukung langkah gubernur menolak pemasokan beras dari luar, sebab gabah petani bisa diserap maksimal dengan harga lebih bagus. Petani, katanya, siap membantu pemda menyiapkan stok beras. Karen aitu, ia juga meminta bantuan ke Pemda agar menyediakan alat mesin pertanian yang memadai.

Pihaknya mengaku sudah ada bantuan dari pemerintgah, namun kondisi lapangan tenaga kerja (buruh) manual saat ini sulit, karena generasi muda saat lebih senang pe-

Kemiskinan Daerah (TKPKD) Loteng. Mengingat, selama ini koordinasi dan komunikasi di internal TKPKD Loteng belum begitu kuat. ‘’Jadi selain memperkuat program-program yang mengarah pada upaya pengentasan kemiskinan. koordinasi dan komunikasi di tingkat TKPKD juga diperkuat. Dengan begitu, arah kebijakan dan program pemerintah yang berkaitan dengan pengentasan kemiskinan nantinya bisa lebih fokus. Hasilnya, upaya pengentasan kemiskinan bisa lebih cepat dan optimal,’’ ujarnya yakin. (kir)

Gubernur Belum Usulkan Bupati Lobar Definitif ke Kemendagri

Hasil Panen Dijual Murah

Giri Menang (Suara NTB) Petani di Desa Batu Kumbung Kecamatan Lingsar Lombok Barat (Lobar) memanfaatkan momentum kedatangan Gubernur NTB Dr. TGH. M. Zainul Majdi pada panen raya, Senin (29/2). Petani mengadukan mengenai harga padi yang “jongkok”, sehingga terpaksa menjual murah ke pembeli.

Belum lagi ketika panen raya, petani bingung mau jual kemana hasil panen mereka, karena Bulog tidak menyerap.

“Kami mengalami hambatan ketika panen raya, justru kami yang menanyakan harga ke pembeli. Kami jual murah ke pembeli, karena itu kami minta perlindungan dari pemda soal harga,”keluh petani Lingsar, H. Jumahir saat ditemui di Lingsar.

Dikatakan, petani di Lingsar mengeluhkan harga gabah. Har-

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Loteng yang sampai saat ini masih berada di urutan kedua dari bawah di NTB. “Posisi IPM Loteng saat ini tidak kunjung bergerak.

Masih berada di urutan kedua dari bawah. Dan, salah satu penyebabnya, karena angka kemiskinan yang masih cukup tinggi,” akunya.

Ia menjelaskan, salah satu fokus ke depan dalam upaya menekan angka kemiskinan ialah dengan memperkuat kembali koordinasi dan komunikasi antarelemen, khususnya elemen yang ada di tubuh Tim Koordinator Pengentasan

gang HP daripada bertani.

“Karena itu kami minta pemerintah untuk senantiasa membantu kelompok tani berupa alat,” harapnya.

Menanggapi hal ini, Gubernur NTB, TGH. M. Zainul Majdi mengharapkan tidak ada pihak yang mencoba membohongi atau membodohi petani. Menurutnya, petani saat ini sudah maju.

Kaitan dengan serapan gabah petani, ia meminta Bulog harus lebih banyak interaksi dengan petani bukan dengan pedagang.

Sebab katanya, tugas Bulog sebagai alat negara memastikan pertanian menghasilkan kemaslahatan untuk masyarakat.

“Bulog harus lebih banyak interaksi dengan petani bukan dengan pedagang,” kritiknya.

Menurutnya, tahun 2015 lalu, Bulog hanya menyerap 50 persen lebih produksi beras dari petani. Hal ini berakibat pemer-

(Suara NTB/Humas Setda NTB)

PANEN - Gubernur NTB TGH. M. Zainul Majdi melakukan panen raya di Lingsar, Senin (29/2). intah mengimpor beras dari luar. Ia menekankan hal ini supaya jangan sampai tengkulak yang masuk sehingga petani rugi. Orang nomor satu di NTB ini juga meminta Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Lobar, H. Chaerul Bahtiar yang hadir dalam kesempatan itu untuk memperhatikan hal itu.

Sementara itu, Kadis Perta-

nian dan Peternakan Lobar H. Chaerul Bahtiar mengaku harga gabah di Lobar bukan rendah. Namun menurutnya, harga saat ini gabah kering mencapai Rp 500 ribu lebih per kuintal. Harga ini jelasnya lebih tinggi dibandingkan tahun lalu. “Bukan murah, sekarang aja harganya Rp 500 ribu per kuintal,” ujarnya. (her)

Giri Menang (Suara NTB) Gubernur NTB Dr. TGH. M. Zainul Majdi mengaku belum mengusulkan pemberhentian dan pengangkatan Bupati Lombok Barat (Lobar) definitif ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Usulan itu telah masuk ke mejanya, namun belum membuka surat usulan dari DPRD Lobar ini. Pasalnya usulan itu baru masuk pekan kemarin dari DPRD Lobar.

Namun, gubernur memastikan segera mengusulkan Bupati Lobar definitif ke Kemendagri, paling lambat pekan ini.

Sebab dirinya ingin agar proses pemerintahan di Lobar berjalan dengan maksimal, salah satu penopangnya adalah kewenangan penuh dari bupati defnitif.

“Surat usulannya belum saya ketemu (belum buka), tapi mungkin hari ini. Karena kan baru pekan kemarin baru ada paripurna DPRD Lobar,” kat-

anya ditemui di sela-sela panen raya di Dusun Sidekarya, Desa Batu Kumbung Lingsar, Senin (29/2).

Pihaknya menjanjikan, pengusulan Bupati Lobar definitif akan diproses secepatnya. Hal ini untuk menunjang pelaksanaan pemerintahan di Lobar berjalan dengan maksimal, sebab salah satu penopangnya adalah kewenangan bupati definitif.

Diketahui, Selasa (23/2) lalu DPRD Lobar resmi menggelar sidang paripurna pengusulan pemberhentian wakil bupati dan pengangkatan Plt Bupati Lobar menjadi bupati definitif. Setelah resmi diusulkan menjadi bupati oleh dewan, Fauzan pun tinggal menunggu SK penetapan dari Mendagri. Proses SK ini keluar tergantung di provinsi selaku pihak berwenang melanjutkan ke Mendagri. (her)

(Suara NTB/her)

DATANGI - Pengurus DPD KNPI Lobar versi Musda Narmada saat mendatangi Kantor DPRD Lobar, Senin (29/2).

Dualisme KNPI Lobar Meruncing Giri Menang (Suara NTB) Kepengurusan DPD KNPI Lombok Barat (Lobar) meruncing menyusul kubu Dedi Musra menggelar Musyawarah Daerah (Musda) tandingan di Narmada beberapa waktu lalu. Musda tandingan ini digelar, setelah sebelumnya Zain Darmat yang terpilih Ketua DPD KNPI Lobar hasil musda Senggigi. Kubu Dedi Musra mendatangi DPRD untuk meminta legitimasi(pengakuan) atas kepengurusannya.

Ketua DPD KNPI Lobar hasil Musda Narmada, Dedi Musra bersama pengurus dan 10 Anggota KNPI lainnya datang, sekitar pukul 10.30 Wita ke DPRD menemui Ketua DPRD Lobar, Hj. Sumiatun dan Wakil Ketua Sulhan Mukhlis serta Ketua Komisi IV DPRD Lobar, Munawir Haris. Kedatangan mereka untuk membahas tentang dinamika yang terjadi di KNPI Lobar antara kubu Dedi Musra hasil Musda Narmada dengan Zain Darmat hasil Musda Senggigi.

Ketua KNPI Lobar versi Musda Narmada, Dedi Musra mengklaim kepengurusannya adalah yang sah. Sebab mengacu hasil musda KNPI Provinsi NTB versi Hamdan Kasim periode 2016-2019 sesuai mekanisme AD/ART KNPI NTB dan Lombok Barat serta dihadiri pengurus pusat KNPI. Hal ini, jelasnya, menjadi acuan kepengurusannya sah.

Ketua DPRD Kabupaten Lobar Hj Sumiatun, setelah mendapatkan pemaparan terkait meknisme dan kronologis penyelenggaraan dari masing-masing musda dengan tegas pihaknya mengakui atau melegimitasi kepengurusan Dedi Musra se-

bagai Ketua KNPI. Sebab sesuai mekanisme AD/ART KNPI NTB dan Kabupaten Lobar versi munas Papua dihadiri Pengurus Pusat KNPI. Sementara pengurus yang dianggap KNPI tandingan yaitu KNPI Lobar hasil musda di Batu Layar (Hotel Bintang Senggigi) yang diketuai M. Zain Darmat mengacu pada Munaslub Jakarta.

Sementara Wakil Ketua DPRD Lobar Sulhan Mukhlis Ibrahim, meminta agar kedua belah pihak dicarikan jalan untuk diislahkan. Untuk itu, dia meminta kepada pemerintah daerah tidak lepas tangan terhadap perpecahan atau dualisme KNPI Lobar, karena kami dari DPRD akan tetap jadi pengawas dan jika ini dibiarkan berlarut- larut maka kami (Dewan) akan memanggil Kesbangpoldagri dan kedua belah pihak agar secepatnya keadaannya kondusif, “Harusnya ada komunikasi antara pemerintah daerah dengan kedua belah pihak untuk menormalkan keadaan,’’ ujar mantan Ketua KNPI NTB ini.

Terpisah Ketua KNPI Lobar hasil Musda Senggigi, M. Zain Darmat menyayangkan sikap dan pernyataan yang dilakukan Ketua DPRD Lobar Hj. Sumiatun yang hanya mendengarkan satu pihak dan mengambil keputusan secepat itu dengan begitu mudahnya melegimitasi KNPI Versi Musda Narmada.

Padahal mekanisme yang harus dilalui, yaitu memanggil kedua belah pihak, setelah kedua belah pihak datang, maka akan ada masing-masing penjelasan (argumen) kedua pihak. Setelah itu barulah dewan melakukan pengkajian, barulah ada pengakuan dari dewan. (her)

SUARA NTB Selasa, 1 Maret 2016

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 6

Diduga Curi Ponsel

Dua Orang Diamankan Polisi Sumbawa Besar (Suara NTB) ER (21) dan FA (15), warga Dusun Kauman, Desa Labuan Sumbawa, kecamatan Labuan Badas, harus berurusan dengan polisi. Pasalnya keduanya diduga melakukan pencurian dua buah telepon seluler (ponsel) dan sejumlah uang tetangganya, Senin (29/2) dini hari kemarin. Keduanya langsung diamankan untuk dimintai keterangan.

Informasinya, pencurian tersebut terjadi sekitar pukul 03.00 Wita di rumah Hadnan La Yunan, warga setempat. Ia kehilangan satu buah ponselnya.

Sementara saksi yakni Ari Ashari pemilik kamar yang juga tinggal di rumah tersebut kehilangan satu ponsel dan dompet yang berisikan uang Rp 290 ribu.

Mengetahui kehilangan barang, Ari langsung mengejar pelaku yang diperkirakan belum lama meninggalkan tempat tersebut.

Sekitar 50 meter dari rumahnya Ari melihat sebuah rumah yang terbuka. Nampaknya rumah tersebut milik FA. Pada saat itu, FA bersama ER. Aripun mencoba menanyakan kepada keduanya apakah melihat orang yang lewat menuju tempat tersebut.

Keduanya menhgatakan tidak mengetahui.

Sehingga keduanya ikut bersama korban untuk menuju ke rumah korban. Di rumah korban sekitar jarak 5 meter terdapat sepeda motor yang tidak diketahui pemiliknya. Tak lama, korban curiga, lantaran ER mengambil motor tersebut.

Sempat terjadi cekcok antara ER dan Ari. Namun hal tersebut tak berlangsung lama, mengingat ketua RT setempat mencoba menenangkan. Pemilik rumah Hadnan langsung

melaporkan hal ini ke polisi.

Sehingga Polisi turun untuk melakukan olah TKP. Dalam proses tersebut, ternyata FA mengaku bahwa ponsel yang dicuri ER diberikan kepadanya untuk disimpan. FA pun diamankan untuk dimintai keterangan. Tak lama polisi langsung menjemput ER. Kapolres Sumbawa melalui Kasat Reskrim, AKP Tri Prasetiyo membenarkan adanya diamankan dua orang tersebut. Keduanya diamankan lantaran diduga melakukan pencurian ponsel di wilayah setempat. Disebutkannya, terhadap ER pihaknya akan langsung menahannya. Sementara terhadap FA, karena masih di bawah umur, akan diupayakan dilakukan diversi. (ind)

DIPERIKSA - Tersangka pencuri saat diperiksa penyidik di Polres Sumbawa, Senin (29/2).

Jaksa Teliti Kasus DBHCHT di Sumbawa Sumbawa Besar (Suara NTB) Sampai saat ini kasus dugaan penyelewengan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) Kabupaten Sumbawa masih diselidiki Kejaksaan Negeri (Kejari) Sumbawa. Guna membuktikan penyelewengan tersebut Kejari akan meneliti lebih detail kasus dimaksud.

Kajari Sumbawa, Paryono, SH kepada Suara (Suara NTB/ind) NTB, Senin (29/2) mengaParyono takan, dari laporan sebelumnya DBHCHT Kabupaten Sumbawa tahun 2014 senilai Rp 7,3 miliar tersebut diduga tidak sesuai dengan peruntukannya. Dalam hal ini masih diragukan apakah sebatas administrasi atau tindak pidana atau tidak. “Penyelidikan tetap jalan. Hanya saja akan diteliti lebih dalam. Untuk menelusuri per kegiatan yang dilakukan dinas penerima dana. Benar tidak kegiatan yang dilakukan,” sebutnya.

Disebutkan Kajari, saksi-saksi dari Dinas terkait sudah dimintai keterangan dalam kasus ini. Namun ia belum menerima laporan dari stafnya apakah sudah ada yang mengarah kepada tindak pidana. Yang jelas sudah diperintahkan untuk didalami lebih detail.

Kalaupun nantinya tidak ada kerugian negara maka kasus ini akan dihentikan. Tetapi kalau nantinya kegiatannya misalkan dilakukan secara fiktif atau tidak sesuai spesifikasi, sehingga adanya kerugian negara, maka akan dilanjut.

Pihaknya sudah berkoordinasi dengan Kemenkeu guna memastikan apakah terjadi kesalahan administrasi atau terdapat kerugian negara. “Makanya kami perdalam, jangan sampai salah,” tukasnya. (ind)

Perambahan Hutan Makin Marak di Sumbawa

Sumbawa Besar (Suara NTB) Aksi perambahan hutan (illegal logging) yang kian merajalela di Sumbawa sudah sampai pada tahap mengkhawatirkan. Seringkali Polres maupun Kodim 1607 Sumbawa menangkap truk kayu yang diduga hasil pembalakan liar hutan dimaksud.

Bupati pun langsung turun tangan berkoordinasi dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, utamanya dengan Kapolres dan Dandim. Serta memanggil SKPD terkait.

Dandim 1607 Sumbawa, juga tegas meminta jangan ada pembiaran dari SKPD terkait terhadap kasus tersebut.

Bupati Sumbawa, H. M. Husni Djibril, B.Sc, Senin (29/2)

Soal PT DMB

KSB dan Sumbawa Siapkan Langkah Strategis Taliwang (Suara NTB) Kunjungan pimpinan DPRD Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) bersama Komisi II ke DPRD Sumbawa untuk menyamakan langkah dalam menyikapi persoalan PT Daerah Maju Bersaing (DMB) tak sia-sia.

DPRD Sumbawa yang selama ini juga resah dengan sikap PT DMB yang mangkir dari tanggung jawab membayar dividen kepada para pemilik saham, sepakat untuk mengambil langkah strategis sebagaimana yang diwacanakan DPRD KSB. “Intinya hasil pertemuan kita minggu kemarin ke DPRD Sumbawa. Kita sepakat untuk menyamakan langkah dan sikap soal DMB,” cetus ketua Komisi II DPRD KSB, Aheruddin Sidik, SE., ME kepada media ini, Senin (29/2).

Menindaklanjuti hasil pembicaraan pekan lalu di DPRD Sumbawa, pimpinan kedua lembaga ini akan kembali melakukan pertemuan. Rencananya, pertemuan lanjutan giliran DPRD Sumbawa akan bertandang ke KSB. Aheruddin mengatakan, pada pertemuan kedua nantinya akan dibicarakan strategi dan langkah yang akan dijalankan kedua DPRD agar PT DMB segera membayarakan dividen kepada pemerintah tiga daerah (KSB, Sumbawa dan NTB) selaku pemegang saham di perusahaan tersebut.

“Rencana lebih kita tekankan pada percepatan realisasi karena kita tahu bersama keuntungan dari kepemilikan saham di perusahaan itu sudah lama kita tidak dapatkan,” tegasnya.

Untuk memperkuat gerakan, politisi ini menyatakan, akan turut mengajak DPRD Provinsi NTB. Menurutnya semakin banyak pihak yang terlibat diharapkan gerakannya akan memberikan efek yang lebih besar. “Kan pemegang saham di perusahaan itu adalah pemerintah tiga daerah dan semuanya sampai sekarang belum dapat dividen dalam empat tahun terakhir. Jadi tidak ada salahnya saya kira kalau pemerintah tiga daerah menyamakan semangatnya,” ujarnya.

Ia kembali menyinggung, tidak pernah terealisasinya penerimaan dividen atas kepemilikan saham di perusahaan yang bertugas mengakuisisi saham divestasi PT Newmont Nusa Tenggara (NNT) bersama PT Multi Capital tersebut, telah membuat kondisi keuangan daerah dalam beberapa tahun terakhir mengalami gejolak. Terutama di sisi penerimaan, di mana target pendapatan daerah selalu tidak pernah terealisasi maksimal.

Akibatnya sejumlah program kerja pemerintah yang direncanakan dibiayai dari penerimaan dividen PT DMB itu tidak bisa dijalankan.

“Bayangkan saja sudah berapa tahun kita tidak terima dividen PT DMB. Jangankan merasakan hasilnya, melihat realisasi penerimaannya saja tidak pernah. Jadi wajar saya kira, kita sebagai yang berhak mencari cara untuk memperolehnya,” tandasnya.

Saat ini KSB tidak lagi memasukkan dividen PT DMB sebagai salah satu item pendapatan di APBD 2016. Alasannya tidak adanya kejelasan dari perusahaan kapan mereka akan merealisasikan pembayaran hak para pemegang saAheruddin Sidik ham di PT DMB. (bug)

(Suara NTB/ind)

H.M Husni Djibril

menyebutkan, pihaknya kini sedang menyiapkan langkah strategis untuk menyikapi maraknya perambahan hutan.

Namun masih enggan menjelaskan lebih jauh langkah dimaksud. Sambil meminta media untuk ikut memantau situasi di lapangan. “Kalian (media) bisa ikut perjalanannya (seperti apa langkah yang akan diambil,red) nanti,” katanya.

Dandim 1607 Sumbawa, Letkol Inf. Agus Suprianto, menyatakan komitmennya memberantas perambahan hutan. Dalam beberapa minggu terakhir, TNI telah mengamankan sekitar delapan truk kayu yang diduga hasil perambahan hutan.

Termasuk satu truk kayu yang diamankan terakhir, berisi 6 kubik (150 batang) jati olahan pada hari Minggu lalu sekitar pukul 06.45 Wita bertempat di Jalan Lintas Serading- Moyo Hilir. Truk tersebut dihadang aparat TNI dan langsung memeriksa kelengkapan surat surat kayu dan didapat surat kayu yang ditunjukkan berasa l dari

Lantung yang akan dimuat menuju Lopok, sedangkan kayu tersebut berasal dari hutan Tanjung Bele. Truk beserta kayu sebagai barang bukti langsung di bawa ke Kantor Unit Intel dengan pengawalan secara ketat. Setelah TNI berkoordinasi dengan pihak KPHP Batulante dan Dishutbun tentang surat (dokumen), untuk sementara tidak sinkron. Pihak Kodim pun menyerahkan truk berserta kayunya kepada pihak Dishutbun. “Saya tidak main-main dalam hal ini.

Proses selanjutnya kita serahkan kepada Dinas Kehutanan. Dishut akan menentukan untuk diserahkan kepada kepolisian untuk ditindak hukum. Dan saya kawal sampai sejauh mana proses dan keseriusan pihak terkait dalam masalah ini. Saya dengan Kejaksaan memonitor itu. Saya berharap dari kehutanan jangan mainmain. Karena ini sudah menjadi program Pemda untuk memberantas perambahan hutan. Lahan sudah gundul.

Masa kita diam. Jangan sampai ada pembiaran,” pungkasnya.

Bahkan, lanjut Dandim, besar dugaan kayu yang diamankannya hasil pembalakan liar. Sebab sebelum anggotanya melakukan penangkapan, dua atau tiga hari sebelumnya sudah mengintai kayu

yang diangkut tersebut dari kawasan hutan. Bupati sendiri melalui Kesbangpoldagri ikut memberikan informasi adanya pergerakan kayu dari Olatrawa, sehingga waktu itu sempat diamankan dua truk.

“Saya tangkap dan saya serahkan kepada pihak berwenang.

Dalam hal ini, Kehutanan juga ada namanya lacak balak.

Makanya kalau ada yang tidak beres, kita akan protes,” tandasnya.

Kapolres Sumbawa, AKBP Muhammad, SIK juga sempat mengamankan satu truk kayu pada hari Minggu lalu di Jalan Lintas Serading-Moyo Hilir.

Diduga kayu tersebut berasal dari kawasan Hutan Olat Rawa. Seperti biasa, untuk proses lanjutnya, pihaknya akan memintai keterangan dari saksi ahli yakni Dinas Kehutanan. Untuk melakukan lacak balak. Hasilnya nanti juga akan dikeluarkan Dinas Kehutanan, apakah kayu tersebut berasal dari hutan masyarakat atau hutan lindung. “Nanti kita mintai keterangan saksi ahli untuk melakukan lacak balak. Kalau hasilnya nanti berasal dari kebun masyarakat, maka tidak bisa kita lakukan penyidikan lanjut. Tetapi kalau dari

hutan lindung, maka akan diproses lanjut,” imbuhnya.

Kepala KPHP Batulante, Julmansyah, S.Hut, enggan memberikan keterangan soal penangkapan kayu yang diduga dari kawasan hutan yang masuk wilayahnya. Termasuk soal gambaran umum kondisi kawasan hutan wilayah KPHP juga menolak memberikan berkomentar.

Begitu pula dengan Kabid Pengamanan dan Perlindungan Hutan Dishutbun Sumbawa, Desire Jadi, juga enggan memberikan keterangan terkait kasus dimaksud. “Itu wilayahnya KPHP Batulante, kita tidak punya wewenang masuk ke sana,” jelasnya. (arn/ind)

Agus Supriyanto (Suara NTB/arn)

Bupati Sumbawa Minta Kepala SPJ Program SKPD Kerja Cepat Bedah Rumah Baru 60 Persen

Sumbawa Besar (Suara NTB) Bupati Sumbawa, H. M. Husni Djibril, B.Sc, memberikan deadline kepada seluruh Kepala SKPD terkait penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) ini, untuk disampaikan paling lambat akhir Maret LPPD kepada pemerintah provinsi. SKPD harus terbiasa dengan pola kerja cepat dan sistematis.

Hal itu disampaikannya pada rapat koordinasi LPPD untuk Tahun Anggaran 2016 di kantor Bupati, Senin (29/2).

Kepala SKPD diminta fokus menyelesaikan kewajibannya agar jadwal kegiatan yang telah ditentukan oleh tim penyusun mulai dari pengumpulan data, penyesuaian data dengan kondisi lapangan, analisa data, asistensi SKPD maupun finalisasi LPPD yang diharapkan rampung pada pertengahan bulan Maret 2016. Pada saat yang sama, selain LPPD juga diwajibkan menyelesaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP), yang saat ini juga sedang berlangsung pemeriksaan laporan keuangan daerah oleh BPK RI. Untuk itu, agar diperhatikan korelasi dan sinkronisasi antar dokumen laporan. SKPD harus menyiapkan data yang tepat, akurat dan dapat dipertanggung jawabkan.

Sehingga nantinya tidak ada perbedaan data antara LPPD, LAKIP maupun laporan keuangan SKPD. Menurut Bupati, pola kerja cepat dan sistematis harus menjadi suatu kebiasaan karena sesungguhnya kegiatan pemerintah ini terus berlangsung dan membentuk siklus yang tiada habisnya. Pen-

yampaian LPPD kepada Kementerian Dalam Negeri melalui Pemerintah Provinsi merupakan kewajiban yang diamanatkan Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 2007 tentang laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada pemerintah, laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah kepada DPRD, dan informasi LPPD kepada masyarakat. “Setelah kita membaca LPPD maka kita akan memahami tingkat capaian kinerja pada masingmasing indikator kinerja kunci. Baik buruknya kinerja SKPD yang menjalankan urusan wajib dan urusan pilihan nanti akan tergambar di dalam LPPD ini. Saya faham betul, salah satu kelebihan dari evaluasi kinerja berbasis LPPD ini adalah pada adanya keharusan untuk menyertakan bukti faktual dari informasi yang disampaikan dalam LPPD,’’ tutur Bupati Sumbawa.

Selain sebagai salah satu instrumen evaluasi kinerja pemerintah daerah, penyusunan dan penyampaian LPPD ini juga menjadi salah satu bentuk kepatuhan pemerintah daerah untuk senantiasa berkoordinasi dengan pemerintah atasan. Hal ini penting selain sebagai bentuk komitmen untuk menjaga keutuhan NKRI juga sebagai bentuk kesadadaran bahwa sesungguhnya Pemda tidak akan mampu menyelesaikan seluruh permasalahan yang ada di daerah ini tanpa bantuan pemerintah provinsi dan pusat. Mustahil dengan postur APBD yang sebagian besar dialokasikan untuk belanja tidak langsung bisa membangun infras-

truktur yang dibutuhkan masyarakat, termasuk bisa menciptakan lapangan kerja dan mengurangi angka kemiskinan. ‘’Oleh karena itu, jangan hanya haknya yang dituntut, tetapi juga kewajibankewajiban kita termasuk penyampaian LPPD ini tepat waktu harus juga menjadi perhatian kita,’’ katanya.

Sementara Kepala Bagian Adminsitrasi Pemerintahan Setda Kabupaten Sumbawa, Sahabuddin, S.Sos., M.Si dalam laporannya menyampaikan, tujuan pelaksanaan rakor LPPD memberikan pemahaman kepada para Kasubbag Program pada masingmasing SKPD terhadap pengisian data Indikator Kinerja Kunci (IKK), meningkatkan kualitas laporan penyusunan LPPD Kabupaten Sumbawa tahun 2015 Tahun Anggara 2016, serta meningkatkan sekaligus mempertahankan prestasi Pemerintah Kabupaten Sumbawa terhadap kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang sebelumnya telah diperoleh pada empat tahun terakhir. Untuk LPPD tahun 2014/ 2015 Kabupaten Sumbawa, berdasarkan hasil Evaluasi Tim Nasional yang terangkum dalam Lembar Hasil Evaluasi (LHE) pada bulan September tahun 2015 yang lalu, Kabupaten Sumbawa memiliki Skor 3,1662 (Kategori Sangat Tingi) , sehingga Kabupaten Sumbawa kembali meraih peringkat pertama di Provinsi NTB. Sedangkan untuk peringkat nasional akan diumumkan pada hari ulang tahun Otonomi Daerah pada bulan April 2016 yang akan datang. (arn)

Taliwang (Suara NTB) Proses penyelesian SPJ program bedah rumah perkotaan hingga kini tak kunjung selesai. Hingga akhir bulan Februari ini, dari 181 rumah penerima bantuan, baru sekitar 60 persen menyelesaikan laporannya.

Keterlambatan penyelesaian SPJ program bedah rumah perkotaan itu diakui oleh Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disosnakertras) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB). “Ya memang agak terlambat dari rencana kita sebelumnya,” jelas Kabid Sosial Disosnakertrans KSB, Manurung, SPd kepada media ini, Senin (29/2).

Sebelumnya kata Manurung, pihaknya manargetkan menuntaskan SPJ program bedah rumah perkotaan itu pada akhir bulan Februari ini.

Hanya saja hal itu tidak didukung kondisi di lapangan, di mana banyak dari rumah tangga sasaran (RTS) penerima program tidak bisa menuntaskannya tepat waktu sesuai target.

Sejumlah kendala dihadapi oleh RTS, seperti misalnya tidak melengkapi seluruh hasil belanjanya dengan kuitansi sehingga sulit di SPJ-kan.

Akibatnya proses penyelesaian SPJ pun diambil alih oleh dinas. “Kami sebelumnya mengalami kesulitan karena banyak barang yang dibeli warga untuk proses perbaikan rumah tidak dilengkapi kuitansi,” timpal Manurung.

Namun demikian, ia sedikit merasa terbantu. Pasaln-

(Suara NTB/bug)

Manurung ya Kementerian Sosial (Kemensos) sejauh ini masih memberikan waktu untuk menyelesaikan seluruh SPJ penerima program. “Saya target yang 40 persen ini selesai bulan Maret. Dan saya kira kita tidak bisa lagi bernegosiasi dengan kementerian karena sebelumnya kita sudah diberi tambahan waktu,” tukasnya.

Selanjutnya ia mengatakan, kesempatan untuk memperoleh program yang sama pada tahun 2016 ini masih terbuka. Karenanya pihaknya berharap kepada RTS yang SPJ-nya belum tuntas agar aktif membantu petugas terutama melengkapi berkas-berkas administrasi yang dibutuhkan. “Kalau kita sudah SPJkan semuanya. Kami dari bidang sosial akan mengajukan kembali permohonan bantuan, karena masih banyak rumah warga yang butuh direnovasi supaya lebih layak dihuni,” imbuhnya. (bug)

SUARA PULAU SUMBAWA Kepala Dikpora dan BKD Didesak Mundur

SUARA NTB Selasa, 1 Maret 2016

Halaman 7

Polres Bima Dalami Dugaan Korupsi Bibit Bawang

Hari Purnomo

PN Dompu Sampaikan Laporan Tahunan ke Publik Dompu (Suara NTB) Paradigma lembaga yudikatif yang tertutup ditepis Pengadilan Negeri (PN) Kabupaten Dompu dengan mengundang wartawan di Dompu untuk menyampaikan laporan tahunan. Ekspose kinerja peradilan pada publik menjadi pertama kali terjadi dan diharapkan ada imbal balik untuk perbaikan kinerja.

Ketua PN Dompu, Djuyamto, SH di hadapan wartawan, Senin (29/2) mengungkapkan, laporan tahunan yang berisi kinerja dalam setahun sebagai bentuk pertanggungjawaban pada publik. Di ere reformasi, menjadi eranya keterbukaan informasi bagi lembaga publik. Karena lembaga ini dibiayai melalui dana publik. “Kalau paradigma lama, pejabat itu terkesan alergi dengan pers. Bahkan mereka main kucing – kucingan dengan pers karena tidak ingin diliput media. Sekarang, eranya keterbukaan informasi. Setiap lembaga publik wajib membuka informasi yang dibutuhkan publik. Laporan tahunan ini sebagai bentuk pertanggungjawaban pada publik atas kinerja kita selama setahun,” tegas Djuyamto.

Djuyamto mengaku, laporan kinerja tahunan yang dibuka ke publik melalui media menjadi keinginan pribadinya sejak awal 2015 lalu sebagai perwujudan keterbukaan informasi yang diatur dalam UU No 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, UU No 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik, keputusan Ketua MA No 1-144 tahun 2011 tentang pedoman pelayanan informasi di pengadilan serta SK ketua MA No 26 tahun 2012 tentang standar pelayanan peradilan. Hanya saja saat itu dirinya masih menjabat sebagai wakil Ketua PN dan baru merealisasikannya setelah dilantik sebagai ketua PN Dompu pada Desember 2015. “Saya berharap kebiasaan baik ini bisa dilangsungkan oleh pemimpin selanjutnya,” katanya.

Ia juga menegaskan komitmennya untuk memberikan kebebasan kepada wartawan dalam menyajikan pemberitaan terkait fakta persidangan serta reaksi yang timbul. Namun juga harus diikuti dengan keberimbangan dalam pemberitaan agar ada pemahaman yang utuh dari publik. Persidangan yang terbuka secara umum, konsekuensinya bisa diikuti dan diliput media. “Tidak perlu minta izin untuk meliput dan mengikutinya. Tapi kalau peradilan dinyatakan tertutup, maka proses peradilannya juga tidak bisa dibuka. Tapi bisa diwawancara humas untuk hasilnya,” jelasnya.

Upaya PN Dompu membuka informasi publik ini mendapat apresiasi. Terlebih informasi ini juga dipadukan dengan website PN Dompu yang terkoneksi hingga Mahkamah Agung. Informasi ini tetap diperbaharui secara berkala, termasuk putusan pengadilan dan jadwal sidang. Keterbukaan PN Dompu sehingga pada tahun 2015 lalu, PN Dompu mendapat piagam penghargaan Adhi Dandapala dari MA tahun 2014 sebagai terbaik ke 3 secara nasional. (ula)

(Suara NTB/ula)

LAPORANTAHUNAN - Ketua PN Dompu, Djuyamto, SH didampingi wakil Ketua PN Dompu saat bersilaturahmi dengan wartawan dalam menyampaikan laporan tahunan kinerja PN Dompu, sambil menunjukkan penghargaan dari MA, Senin (29/2).

(Suara NTB/uki)

TUNTUT MUNDUR - Para tenaga honorer K2 membawa poster tuntutan dalam aksi di Kantor Bupati Bima, Senin (29/2). guru tenaga honorer terlihat membawa poster dan baliho yang bertuliskan agar Kepala Dinas Dikpora dan Kepala BKD Kabupaten Bima dicopot dari jabatannya, serta sejumlah tuntutan lain.

Perjuangkan Nasib Sementara itu, Bupati Bima, Hj. Indah Dhamayanti Putri menyatakan akan memperjuangkan nasib honorer K2 dan berjanji akan menanggapi tuntutan massa aksi.

Hal tersebut dikatakan, Kasubag Informasi dan Pemberitaan Humas Protokol Setda Kabupaten Bima, Suriadin, S.Sos. “Bupati Bima sudah bertemu dengan perwakilan Forum Komunikasi K2. Keinginan honorer K2 ditanggapi bupati dengan baik,” ucapnya.

Menurut dia, jumlah tenaga honorer K2 sebanyak 4.955 orang. Yang sudah diangkat jadi Aparat Sipil Negera (ASN) sekitar 600 lebih.

“Sisanya akan diperjuangkan oleh Bupati. Sebab kewenangan pengangkatan ASN tupoksinya pemerintah pusat,” terangnya.

Soal tuntutan pencopotan mantan Kadis Dikpora dan Kepala BKD, Suryadin mengaku, hal tersebut harus memiliki dasar. Apabila ada kesalahan seperti yang dituduhkan oleh massa aksi, agar menempuh jalur hukum.

“Bupati tidak bisa mencopot tanpa dasar yang jelas. Jika

benar melakukan kesalahan maka kepala daerah bisa mengambil tidakan,” terangnya.

Sementara keinginan tenaga honorer untuk menaikkan upah dari Rp 300 ribu menjadi Rp 1 juta, Bupati Bima, kata Suryadin sudah menanggapinya pada pertemuan dengan Forum Kamunikasi K2.

“Soal keinginan itu yang jelas akan disesuaikan dengan anggaran yang ada. Namun prosesnya akan ditelaah dan dikaji dulu,” pungkasnya. (uki)

Dialokasikan Rp 250 Miliar untuk Pertanian di Bima (Suara NTB/uki)

Bima (Suara NTB) Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Polres Bima terus mendalami kasus dugaan korupsi pengadaan bibit bawang merah tahun 2015. Hingga saat ini penyidik tengah melakukan klarifikasi dengan sejumlah kelompok tani dan pihak - pihak yang menerima bantuan tersebut.

Kanit Tipikor Polres Bima, Aiptu Hari Purnomo kepada Suara NTB, Senin (29/2) mengaku proses penyelidikan kasus tersebut dimulai sejak Desember 2015.

Hingga saat ini, pihaknya masih mengumpulkan keterangan dari sejumlah pihak yang terlibat dalam proyek tersebut.

“Terkait kasus ini, kami akan memanggil kelompok yang menerima bantuan, pihak ketiga yang melakukan pengadaan bibit, dan CV pemenang proyek,” ucapnya.

Menurut dia, pagu dana yang dihabiskan dari kantong APBN untuk proyek pengadaan bibit bawang tersebut sebesar Rp 18 miliar.

Masing-masing kelompok, kata dia, menerima bibit bawang merah jenis super dengan harga kontrak Rp 3,2 juta per 100 kilogram. Pengadaan obat pestisida 500 liter per kelompok tani dan pengadaan pupuk kandang 100 sak setiap kelompok tani.

“Pemenang tender proyek ini, yakni CV inisial AP. Sementara bibit bawang yang diserahkan kepada 100 kelompok tani,” ucapnya.

Hari mengaku, hingga kini pihaknya baru melakukan klarifikasi 60 ketua kelompok tani. Masih tersisa 40 ketua kelompok tani yang akan dimintai keterangan kaitan dengan hal tersebut.

“Untuk menuntaskan kasus ini dibutuhkan waktu yang cukup lama. Sekarang baru ketua kelompok yang dimintai klarifikasi, anggota kelompoknya belum,” akunya.

Sementara untuk penangkarnya, baru satu yang dimintai klarifikasi kaitan dengan jenis bibit yag diberikan ke kelompok tani.

Sedangkan pihak CV pemenang tender proyek tersebut, hingga saat ini belum dilakukan pemanggilan.

Karena pihaknya masih melakukan pengumpulan bahan data dan keterangan.

“Dugaan penyalahgunaan anggaran jelas ada. Namun belum bisa dibeberkan. Sebab, baru sebagian kecil yang kami mintai keterangan,” terangnya.

Terpisah, Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, Ir. M. Tayeb mengaku persoalan bibit bawang yang diusut tersebut, bukan lagi wewenang pihaknya.

Sebab, proses pengadaan tersebut telah dilakukan sistem tender.

“Namun kalaupun dipanggil, saya akan tetap koopreatif,” pungkasnya singkat. (uki)

Bima (Suara NTB) Para tenaga honorer kategori 2 (K2) di kabupaten Bima menggelar aksi demonstrasi, Senin (29/2). Mereka menuntut Kepala Dinas Dikpora Kabupaten Bima dan Kepala BKD mundur dari jabatannya.

Keduanya diduga melakukan kecurangan pada perekrutan calon PNS 2014 - 2015 lalu.

Pernyataan tersebut disampaikan koordinator lapangan (Koorlap), Forum Komunikasi Honor Kategori dua (FKHK2), Ahmad, S.H., saat menggelar aksi demontrasi di kantor Bupati Bima, Senin (29/2).

Kata dia, Bupati Bima harus mencopot keduanya.

Karena keduanya terindikasi melakukan kecurangan dalam perekrutan dan pelaksanaan pemberkasan, serta pengangkatan tenaga honorer K2 menjadi PNS tahun 2014 dan 2015 lalu.

Di samping itu, massa aksi juga meminta kepada Bupati Bima untuk menaikkan honor daerah, dari Rp 300 ribu menjadi Rp1 juta per bulan, sesuai upah minimum.

“Kami sebagai tenaga honorer K2 yang tidak memiliki SK honda agar diupah seperti yang memiliki SK, sebelum diangkat menjadi PNS,” terangnya.

Di satu sisi, massa aksi meminta kepada Bupati Bima agar mendesak Presiden Jokowi untuk segera membuat Peraturan Pemerintah (PP) terkait pengangkatan tenaga honorer k2 menjadi PNS sebagai payung hukum dalam pelaksanaanya.

“Bupati Bima harus mendesak pemerintah Pusat supaya tenaga honorer K2 diangkat menjadi PNS,” tegasnya.

Tidak hanya menyampaikan lewat orasi, sejumlah

Bima (Suara NTB) Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Bima, lr.

Muhammad Tayeb mengatakan pada tahun 2016, daerah ini akan mendapatkan alokasi anggaran Rp 250,54 miliar dari pemerintah pusat. Jumlah tersebut diklaim sebagai alokasi terbesar yang pernah diterima daerah di seluruh Indonesia.

Tayeb kepada Suara NTB, Senin (29/2) mengaku alokasi tersebut diperuntukkan bagi prasarana dan sarana pertanian (PSP) seperti cetak sawah, alat dan produksi pertanian serta pupuk mencapai Rp 104,69 miliar. Bantuan pada bidang tanaman pangan (TP) untuk mendukung padi, jagung dan palawija teralokasi Rp 83,87 miliar.

“Sementara untuk meningkatkan produksi komoditi

bawang dan sayur sayuran teralokasi sebesar Rp 61,88 miliar,” ucapnya.

Menurut dia, tidak semua daerah produsen mendapatkan alokasi dana sebesar ini. Di Indonesia, kata Tayeb, hanya Kabupaten Bima yang mendapatkan alokasi anggaran tertinggi dari pemerintah pusat.

“Dengan adanya alokasi sebanyak ini dapat dijaga dengan peningkatan kinerja bidang

pertanian,” terangnya.

Disamping itu, dengan digelontorkan anggaran tersebut pemerintah pusat berharap banyak agar petani di Kabupaten Bima bisa memanfaatkann y a

dengan baik dalam mengembangkan produksi pertanian, salah satunya bawang merah.

“Bawang yang telah ditanam pada akhir bulan Desember dan awal Januari di Kabupaten Bima berkisar 500 hingga 600 hektar.

Diperkirakan panen pada bulan Maret mendatang.

Menurut dia, selain bawang merah, bawang putih juga akan mendapat alokasi anggar a n yang

cukup besar untuk dikembangkan agar mendukung stok dan kebutuhan nasional.

Untuk memenuhi harapan pemerintah pusat tersebut, Kabupaten Bima harus mampu berjuang keras untuk mendukung agar bawang dari Bima dapat memenuhi kebutuhan nasional. Sebab pada bulan puasa mendatang, harus tersedia stok bawang dari Kabupaten Bima yang cukup untuk memenuhi stok induk di Jakarta.

“Kedepan proses pengirimannya juga dilakukan melalui jalur resmi yang bisa dipertanggungjawabkan agar terhindar dari para spekulan,” pungkasnya. (uki) (Suara NTB/uki)

BUMD Milik Pemkab Bima Partai Pengusung HBY Beri Catatan Kritis Setengah Abad Jalan di Tempat Bima (Suara NTB) Perusahaan Daerah (PD) Wawo, yang berdiri sejak 1966 silam, hingga kini masih hidup. Namun Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemkab Bima yang memiliki dua unit usaha, hingga saat ini masih jalan di tempat.

Hal tersebut diungkap Humas PD. Wawo, M. Tahir Irhas, S.Ag, M.Pd kepada Suara NTB, Senin (29/2).

Salah satu unit usahanya, yakni pabrik es balok yang terletak di Kecamatan Sape, mandek dan tidak beroperasi.

Sebab mesinnya mengalami kerusakan.

“Konsen kita sekarang, memikirkan cara untuk memperbaiki mesin pabrik ini secepatnya,” ucapnya.

Kata dia, untuk memperbaiki mesin tersebut. Pihaknya membutuhkan anggaran tambahan yang besar, setidaknya sekitar Rp 400 juta.

“Anggaran sebanyak itu hanya untuk memperbaiki mesin saja, belum yang lainnya,” katanya.

Menurut dia, pada tahun 2016 ini, PD wawo telah mendapat penyertaan modal Rp 200 juta dari Pemda sebagai modal usaha, mengembangkan salah satu unit usaha yakni garam beryodium. Hal itu untuk memenuhi kebutuhan program keluarga harapan (PKH), dan subsidi garam beryodium bagi masyarakat desa.

“Untuk program PKH sebanyak 18 ton dan subsidi masyarakat desa 400 ton. Namun anggaran yang digelontorkan tidak cukup,” katanya.

Semestinya, kata dia, ada pendapatan penyertaan modal dari Pemda untuk memperbaiki perusahaan itu. Selain mengembangkan usaha yang telah diprogram, juga untuk kegiatan operasional lainnya.

Hanya saja, hingga kin belum

bisa terpenuhi.

“Total anggaran yang dibutuhkan sekitar Rp 700 juta untuk mengembangkan dua usaha ini. Itu belum termasuk modal usaha dan investasi,” sebutnya.

Menurut dia, karena minimnya suntikan dana dari Pemda, pihaknya berencana akan mengambil langkah alternatif untuk perbaikan mesin pabrik es itu. Apakah bekerja sama pihak ketiga dengan sistem bagi hasil, atau mengambil pinjaman dari pihak luar.

“Sangat disayangkan, jika kondisi ini terus dibiarkan salah satunya kerusakan mesin pabrik es, maka anggaran yang dibutuhkan kedepan akan semakin besar,” terangnya.

Dia berharap pemerintahan Kabupaten Bima yang dinakhodai Bupati, Hj. Indah Dhamayanti Putri dan Wakil Bupati Drs. Dahlan M. Nur, dapat memberikan perhatian serius terhadap pengembangan usaha milik daerah ini.

Sehingga unit usaha PD wawo bisa berjalan dengan baik.

“Dengan demikian bisa menampung pekerja yang relatif banyak untuk mengatasi pengangguran dari tahun ke tahun yang mengalami peningkatan,” terangnya.

Tahir menambahkan, kedepan PD wawo berencana akan membuka kredit umum dan unit usaha kopi Tambora sekaligus pengelolaan perkebunannya. Selain itu, pihak juga bekerjasama dengan dinas kelautan Provinsi NTB, berkaitan pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) di Kecamatan Sape.

“Itu beberapa unit usaha yang akan dibangun pada tahun ini. Namun hal ini dapat berjalan dengan baik, tentunya ada dukungan dan perhatian yang serius dari pemerintah daerah,” pungkasnya. (uki)

Dompu (Suara NTB) Partai pengusung pemerintahan Drs. H. Bambang M. Yasin (HBY) – Arifuddin, SH memberi catatan kritis di awal kepemimpinan dalam menyelesaikan beberapa persoalan daerah. Ada beberapa investasi daerah yang tidak dikelola secara maksimal, sehingga tidak memberikan keuntungan bagi daerah.

Hal itu disampaikan Fraksi Partai Gerindra dan Fraksi Partai Nasdem DPRD Dompu dalam pandangan akhir fraksinya pada rapat paripurna pengesahan tiga Raperda usulan pemerintah, Senin (29/ 2). H. Didi Wahyuddin yang juga ketua Partai Gerindra Kabupaten Dompu, mengatakan, banyak aset bergerak di Kabupaten Dompu yang justru membebani keuangan daerah. Setiap tahun, pemerintah Kabupaten Dompu harus mengalokasikan anggaran hingga Rp 7 miliar untuk biaya operasionalnya. “Jika anggaran sebesar itu dapat dianggarkan untuk program yang pro rakyat, justru akan banyak program pro rakyat yang bisa dibiayai,” katanya.

Karenanya, ia berharap agar aset – aset bergerak yang membebani keuangan daerah agar dilelang dan dilakukan pemutihan. Sehingga bisa memberi pendapatan asli daerah (PAD), karena bila terus dipertahankan, nilai ekonomisnya semakin kecil dan akan membebani keuangan daerah. “Kita rekomendasikan untuk diproses lelang,” katanya.

H. Didi juga meminta kepada pemerintah yang diusung pada Pilkada 2015 lalu untuk mengoptimalkan pengelolaan SPBU Manggelewa dan Gedung Samakai Dompu. SPBU yang dikelola Perusda Kapoda Rawi pengelolaannya tidak maksimal dan terkesan ditelantarkan. Agar bisa memberi keuntungan bagi daerah, diharapkan bisa dilakukan penataan. “Gedung Samakai kita berharap agar dikelola dengan sistem pengelolaan yang aktual dan dapat memberikan keuntungan bagi daerah,” harapnya.

Andi Bachtiar, A.Md.Par anggota fraksi Partai Nasdem juga meminta kepada Pemerintah daerah (Pemda) untuk segera mengajukan rancangan

Perda tentang tenaga kerja. Ini penting dilakukan dalam rangka memberi perlindungan bagi tenaga kerja lokal. Mengingat beberapa investasi di daerah yang akan membutuhkan tenaga kerja cukup besar. “Jangan sampai kita menjadi penonton di daerah sendiri,” ingatnya. “Jangan cepat berbangga karena mendapat gaji Rp 1 juta per bulan. Tapi standar gaji itu harus bisa memberikan kehidupan yang layak,” terangnya.

Wakil Bupati Dompu, Arifuddin, SH usai paripurna mengatakan, usulan beberapa fraksi tersebut akan ditindaklanjuti setelah dipelajari dan dibahas lebih lanjut. “Nanti kita bahas dulu. Ketika itu dibutuhkan masyarakat pasti akan kita tindak lanjuti,” katanya.

Sementara dalam rapat paripurna DPRD Dompu, Senin, mengesahkan tiga Raperda usulan pemerintah. Yaitu Raperda tentang pengelolaan keuangan daerah, Raperda penyertaan modal pemerintah ke PT Bank NTB sebesar Rp 7,5 miliar dan Raperda penyertaan modal ke PDAM Dompu sebesar Rp 2 miliar. (ula)

(Suara NTB/ula)

AKRAB - Wakil Bupati Dompu, Arifuddin tampak akrab dengan pimpinan Dewan lainnya pada rapat paripurna DPRD Dompu, Senin (29/2).

SUARA NTB Selasa, 1 Maret 2016

SUARA NTB

Polisi Dituntut Tingkatkan Kualitas Profesi Mataram (Suara NTB) – Kepolisian dituntut untuk meningkatkan kualitas profesi dengan terus mengasah diri. Dinamika tantangan tugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat semakin berat dan kompleks. Sosok pelayan, pengayom, dan pelindung masyarakat dibutuhkan demi terwujudnya Polri yang berkompeten dan berintegritas.

Demikian disampaikan Kapolda NTB, Brigjen Pol Drs. Umar Septono, SH, MH dalam sambutannya pada upacara Penutupan Pendidikan Pembentukan Brigadir Polri Tahun Ajaran 2015 di halaman Sekolah Polisi Negara (SPN) Polda NTB di Belanting, Lombok Timur, Senin (29/2).

Sebanyak 210 Brigadir dilantik setelah menjalani masa pendidikan selama tujuh bulan. Usai dilantik, para remaja Polri tersebut akan ditempatkan di Polres jajaran di Pulau Sumbawa yang selama ini masih kekurangan personel, diantaranya Polres Dompu, Polres Bima Kota, dan Polres Bima.

Kapolda menegaskan, landasan moral dan spiritual berupa keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan harus selalu dijaga dan ditingkatkan, agar

DILANTIK – 210 Brigadir lulusan Sekolah Polisi Negara (SPN) Polda NTB dilantik dalam sebuah upacara Penutupan Pendidikan Pembentukan Brigadir Polri, Senin (29/2). nilai-nilai kejujuran, kesungguhan, keikhlasan, dan profesionalitas dapat dilakukan dalam setiap pelaksanaan tugas.

“Laksanakan tugas dengan penuh komitmen dan rasa tanggung jawab sebagai pelayan masyarakat yang santun dan bermoral. Hindari perbuatan yang merusak citra diri dan Polri. Patuhi hukum. Junjung tinggi HAM dan pegang teguh etika profesi,” tegasnya berpesan.

Setiap anggota Polri di lapangan, kata Kapolda, adalah representasi negara sehingga harus secara sungguh-sungguh

berupaya sekuat tenaga mencegah segala bentuk pelanggaran dan kriminalitas. Hal itu dapat dilakukan dengan menjalin kemitraan yang kuat bersama setiap komponen masyarakat sehingga terwujud sinergisitas.

Sebagai pimpinan tertinggi kepolisian daerah NTB, Kapolda berupaya untuk terus memberikan bimbingan, arahan, dan motivasi. Secara nyata dalam bentuk konsistensi memberikan latihan teknis maupun taktis sehingga dapat menjalankan tugas sesuai dengan tantangan yang dihadapi. (why)

Halaman 8

Dalam Sepekan, BNN Amankan 50 Gram Sabu Mataram (Suara NTB) – Dalam sepekan terakhir, BNN Provinsi NTB berhasil mengungkap dua kasus narkoba. Tiga pelaku diduga pengedar diamankan beserta puluhan gram barang bukti narkoba jenis sabu. Masih dilakukan pengembangan lebih lanjut mengenai asal barang guna memutus mata rantai peredaran narkoba yang mengancam masa depan warga NTB. Kepala BNNP NTB, Kombes Pol Drs. Sriyanto, Msi, mengungkapkan, tim dari bidang pemberantasan melakukan penggerebekan di salah satu rumah di Lingkungan Karang Buaya, Pagutan, Mataram pada Jumat (19/2) sekitar pukul 12.45 Wita, yang dicurigai sebagai markas pengedar narkoba. Didapati pelaku S (32), sedang bersama A (36). Pelaku A sempat berusaha membuang barang bukti 1,21 gram sabu, namun tak dapat mengelak.

Penggeledahan berlanjut di dalam kamar kos-kosan tersebut, kemudian didapati 2,39 gram serta 50,08 gram dari kamar berbeda. “Sabu setengah ons itu diduga milik ADR. Kini masih dalam pengejaran,” terangnya, Senin (29/2). Dua pelaku

UNGKAP - Kepala BNNP NTB, Sriyanto saat membeberkan pengungkapan kasus narkoba, Senin (27/2). tersebut adalah target operasi yang selama ini dalam pantauan hingga akhirnya diamankan.

Sejumlah barang bukti turut diamankan ke Kantor BNNP NTB untuk penyelidikan lebih lanjut, diantaranyaa tiga bungkus plastik klip berisi kristal bening diduga sabu, uang Rp. 3.110.000, dua telepon genggam, satu bong terbuat dari botol air mineral, dua pipet, satu korek gas, tiga bendel

plastik klip ukuran 4x6, tujuh bendel plastik klip ukuran 5x8, satu timbangan digital, satu sepeda motor, lima sekop, satu buku catatan penjualan, lima gunting, dan lima sekop dari pipet plastik.

“Dari sejumlah barang bukti, mereka ini diduga pengedar.

Sabu sebanyak itu jika beredar akan merugikan ribuan orang,” kata Sriyanto. Para pelaku menjual sabu tersebut seharga Rp

1,8 juta per gram-nya. Saat ini pihaknya juga tengah memburu tiga oran lainnya SP, X, dan Z yang diduga sebagai jaringan pemasok. Inisial disebut terakhir disebutkan salah satu Bandar yang beroperasi di wilayah Mataram.

Di waktu berbeda, BNNP NTB kembalimenangkappelakudiduga pengedar pada Sabtu (27/2) lalu.

Residivis berinisial G (31) diamankan di rumahnya di Lingkungan Negarasakah,CakranegaraTimur, Cakranegara. Dalam penggeldahan badan, ditemukan di saku celananyasatubungkuskorekkayu berisi dua poket sabu masing-masing seberat 0,35 gram dan 0,33 gram.Jugadiamankanuangsenilai RP 5.150.000.

“Dari pengakuannya dia mendapat pasokan dari X sebanyak 5 gram,” kata Sriyanto. Pelaku ini adalah residivis kasus narkoba jenis ganja yang divonis dua tahun penjara pada 2006 lalu dan menjalani hukuman selama 14 bulan dikurangi remisi.

Masing-masing pelaku disangkakan pasal 114 ayat (1), 112 ayat (1) dan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling selama 20 tahun. (why/*)

Penyidik Panggil Staf Ahli Bupati KLU DPD RI Prihatin, NTB Terancam Krisis Air Bersih Mataram (Suara NTB) Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia (SDM), Heriyanto, SP dipanggil penyidik Kejaksaan Negeri Mataram.

Dia dipanggil sebagai saksi dalam kapasitas sebagai mantan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan Keluarga Berencana dan Pemerintahan Desa (BPM – PPKB dan Pemdes) KLU Kabupaten Lombok Utara (KLU). Saksi dipanggil masih terkait kasus Bantuan Subsidi Perumahan Swadaya (BSPS) tahun 2015.

“Jadwal pemeriksaan Heriyanto dipastikan pekan ini,” kata Kajari Mataram Rodiansyah, SH melalui Kasi Pidsus Herya Sakti Saad, SH, Senin (29/2), namun tak menyebutkan hari H pemeriksaan. Saat menjabat Kepala BPM – PPKB dan Pemdes, Heriyanto adalah panitia lokal dalam pengadaan proyek rumah kumuh untuk sejumlah Desa di Kecamatan Bayan KLU. Secara teknis tugas dan wewenangnya sebagai tim teknis untuk daerah, sebagai distribu-

si kewenangan dari panitia pusat pada Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera). ‘’Jadi yang bersangkutan bertanggung jawab sebagai panitia di daerah. Sehingga penting kami panggil sebagai saksi,’’ kata Herya Sakti Saad.

Diakui, Heryanto sudah bolak balik menghadiri panggilan kejaksaan. Mulai dari tingkat penyelidikan sampai penyidikan yang berujung penetapan tersangka RS, selaku rekanan pengadaan material untuk bantuan subsidi rumah masyarakat. Kali ini Heriyanto diperiksa lagi ditingkat penyidikan setelah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) merilis nilai kerugian negara Rp 1 miliar lebih.

Menurut mantan Kasi Datun Kejari Mataram ini, temuan audit BPKP disingkrongkan dengan berita acara pemeriksaan pihaknya, sehingga menemukan alur untuk penetapan tersangka baru. Namun untuk mengawali itu, dimulai dengan pemeriksaan saksi, salah satunya Heriyanto.

Selain Staf Ahli Bupati ini, saksi lain yang akan dipanggil adalah Tim Pendamping

Masyarakat (TPM). Tugas tim ini mengawal proses distribusi bantuan material ke ribuan rumah warga penerima. Namun saksi dikerucutkan untuk dua desa, yakni Desa Senaru dan Desa Sukadana. Jadwal pemeriksaannya juga dalam pekan ini. “Ada sembilan orang TPM kami panggil.

Senaru 3 TPM dan Sukadana 6 saksi,” sebutnya.

Dalam proyek dengan nilai Rp 14.775.000.000 ini, selain diketahui sumber dananya dari Kemenpera, di Pemda KLU yang bertanggungjawab adalah dari tim teknis BPM – PPKB KLU. Indikasi penyimpangannya, pada dugaan pelanggaran Peraturan Kemenpera Nomor 6 Tahun 2013 tentang petunjuk teknis BSPS. Bagaimana dengan tersangka RS yang hingga kini masih buron?. Dipastikan Herya, pencarian masih terus dilakukan. Tapi pihaknya tidak akan terpaku untuk memburu tersangka RS, melainkan pengembangan ke pihak yang lain. “Sementara tersangka RS ditangkap, kami lanjutkan pengembangan ke tersangka lain,” pungkasnya. (ars)

Mataram (Suara NTB) Provinsi NTB terancam dilanda krisis air bersih dalam jangka panjang. Mengingat debit air bersih dari sumber-sumber mata mulai menurun. Hal ini diduga disebabkan oleh aksi perambahan hutan belakangan ini cukup masif terjadi di seluruh hutan yang ada di NTB. Melihat kondisi itu, Komite II DPD RI, yang membidangi masalah sumber daya air, mengaku miris dengan ancaman krisis air bersih akan mengancam NTB. Untuk itu, Pemprov NTB diminta agar lebih intens mengkomunikasikan persoalan tersebut dengan DPD RI. Sehingga DPD RI dapat memperjuangkan pengalokasian APBN untuk NTB dalam mengantisipasi terjadinya krisis air bersih.

“DPD RI itu selalu sepi, tidak pernah menerima kunjungan kerja dari Pemprov NTB. Nah kita menginginkan hal ini dilakukan oleh Pemprov NTB. Sehingga kita bisa panggil Kementerian terkait untuk memperhatikan masalah ini. Kita pertemukan, karena itu tugas kita,” ujar Kadek Arimbawa, anggota Komite II DPD RI, saat kunjungan kerja di Mataram

(Suara NTB/ndi)

KUNKER - anggota DPD RI, Ana Latuconsiana dan L. Suhaimi Ismi menerima cedra mata dari kepala dinas pekerjaan umum provinsi NTB, usai menggelar rapat kerja dengan SKPD terkait bidang pengairan di ruang rapat dinas PU, Senin (29/2).

Senin (29/2) kemarin.

Kadek mencontohkan misalnya dalam mendukung NTB sebagai daerah lumbung pangan nasional. Di mana NTB menjadi penopang kebutuhan pangan untuk Provinsi NTT dan Bali. Sehingga para senator dari kedua provinsi juga pasti akan mendukung untuk memperjuangkan pengalokasian APBN untuk mendukung pertanian di NTB.

“Daerah lain juga punya kepentingan dengan daerah lainnya. Sehingga perjuangan masalah pertanian di NTB bukan hanya tugas 4 orang anggota DPD dari NTB saja. Tetapi juga dari Bali dan NTT juga ikut mendukung. Karena itu berpengaruh dengan persoalan di daerah kami juga,” terang anggota DPD dari dapil Bali itu.

Sementara menurut pe-

ngakuan dari anggota DPD RI dapil NTB, Drs. L. M. Suhaimy Ismi bahwa selama ini pihaknya sangat jarang menerima koordinasi dan komunikasi dengan pemerintah daerah terkait dengan persolan yang terjadi di daerah. Padahal tugas utama DPD RI adalah untuk memperjuangkan pembangunan di daerah.

“Kami harapkan ke depan tidak ada lagi ego sektoral, sehingga pembangunan terkoneksi dengan baik. Sistem kami itu, selalu memperjuangkan daerah itu dengan cara kolektif,” ujarnya.

Sementara itu dari jajaran SKPD lingkup Pemprov NTB yang hadir dalam pertemuan dengan DPD RI itu melaporkan bahwa koordinasi dengan lintas instansi terkait tetap berjalan. Baik secara vertikal maupun horizontal.

Kepala Dinas PU NTB, Ir.Wedha Magma Ardi, M.Si mengatakan, koordinasi dan komunikasi sudah berjalan cukup baik. Misalnya antar Dinas PU dengan Dinas Pertanian sebagai pengguna air di hilir. Begitu juga dengan Dinas Kehutanan, yang sangat erat kaitannya dengan ketersediaan air di hulu. Selain itu tentu dengan Balai Wilayah Sungai (BWS). (ndi/*)

SUARA NTB Selasa, 1 Maret 2016

Santika, Hotel Bintang Tiga Rasa Bintang Tujuh HOTEL Santika di Jalan Pejanggik nomor 32, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram ini memberikan pelayanan yang optimal kepada setiap tamu yang datang.

Hotel ini merupakan hotel yang lokasinya berdekatan dengan Kantor Walikota Mataram. Sehingga sangat strategis untuk melakukan pertemuan, baik bisnis maupun dinas. Apalagi hotel bintang tiga ini menjanjikan pelayanan seperti hotel bintang tujuh. Sebab pelayanan dan fasilitas yang diberikan tidak kalah dengan hotel bintang lima pada umumnya.

“Kita menjanjikan kemananan dan kenyamanan para tamu. Sebab semua tenaga kerja kita merupakan tenaga kerja terlatih yang sudah dilatih khusus untuk melayani tamu dengan baik, sehingga tamu merasa lebih nyaman,” kata General Manager Hotel Santika Mataram Reza Bovier kepada Suara NTB, di Mataram, Senin (29/ 2) kemarin.

Hotel sebanyak 123 kamar ini memiliki tipe kamar yang beragam. Diantaranya standar, deluxe, eksekutif, dan suite. Semua tipe kamar itu dapat dihuni hanya dengan membayar Rp 600 ribu hingga Rp 1,7 juta. Meski demikian, harga itu masih bisa berubah tergantung situasi. Jika beruntung, tamu bisa mendapatkan harga yang relatif lebih murah namun dengan pelayanan yang sama.

Hotel ini juga menyediakan tujuh meeting room dengan kapasitas masing-masing mencapai 200 orang. Selain itu juga tersedia restoran yang selalu menampilkan menu-menu baru setiap bulannya. Contohnya bulan Maret ini, ada empat menu baru yaitu Manuq Ragi genep ditemani dengan dessert kue sarang semut serta minuman pilihan yakni Green Late dan Milky Jelly Capuccino yang hanya bisa dinikmati selama bulan Mare tini.

“Setiap bulan kami selalu memberikan menu baru yang nikmat dan juga sehat. Bahan-bahannya juga dari lokal semua. Jadi masyarakat bisa menikamti setiap emnu baru yang kami sajikan. Bukan hanya tamu, tapi masyarakat yang tidak mebnginap pun bisa menikmati menu baru ini di restoran kami,” kata Reza.

Hotel tiga lantai ini selalu memiliki ukurna kamar yang relatif luas. Misalnya untuk ukuran kamar paling kecil 32 meter persegi. Tentu saja ini sudah dilengkapi dengan faslitas sesuai dengan fasilitas hotel berbintang. Apalagi hotel ini juga menjadi hotel pertama yang mendapatkan predikat halal di Kota Mataram.

Tamu di hotel ini mencapai 95 persen tamu domestik. Sehingga masakan yang disajikan pun disesuaikan dengan lidah para tamu. Dan tamu tidak perlu khawatir terkait dengan menu yang disajikan. Sebab hotel ini merupakan salah satu hotel bersertifikat halal yang sama sekali tidak menyediakan alkohol. (lin)

(Suara NTB/ist)

Hotel Santika Mataram

Prosesi ”Betandak”

Tahun Ini Dinilai Lebih Seru Mataram (Suara NTB) Pelaksanaan prosesi “Betandak” pada perayaan Bau Nyale di pantai Seger, Kabupaten Lombok Tengah, tahun ini dinilai lebih seru ketimbang tahun kemarin. Tahun lalu, perayaan bau nyale di Seger bahkan juga tidak melaksanakan prosesi napak tilas.

Serunya pelaksanaan betandak tahun ini menjadi ikon kemeriahan Bau Nyale di Lombok Tengah (Loteng). L. Badaruddin, Kepala Desa Kuta, Kecamatan Pujut, kecamatan setempat berharap khidmatnya pelaksanaan setiap prosesi sebagai ritus perayaan Bau Nyale tersebut bisa dipertahankan. Tujuannya, disamping menawarkan keunikan tradisi kepada wisatawan, hal tersebut juga demi menjaga kelestarian warisan tradisi yang diberikan para leluhur secara turun temurun.

“Betandak dan tradisi berbalas pantunya tahun ini lebih seru dari pada tahun kemarin. Bahkan, tahun lalu penyelenggara tidak melaksanakan prosesi napak tilas,” ujarnya saat diwawancara Suara NTB, Senin (29/2).

Hasil tangkapan Nyale pada tahun ini tidak terlalu banyak. Ini dikarenakan bahwa nyale atau cacing laut yang diyakini sebagai jelmaan daripada rambut Putri Mandalika tidak terlalu banyak. Ada informasi, nyale atau cacing laut yang selalu diburu warga justru banyak keluar pada Senin (21/10) berdasarkan penanggalan kalender sasak. Namun demikian, informasi tersebut dibantah oleh Kepala Desa Kuta.

“Siapa bilang, nyale itu justru banyak keluar pada hari Sabtu. Tetapi karena tidak banyak yang turun ke laut. Kalau hari Minggu itu kan banyak rekan kita berburu, akhirnya nyale yang banyak itu kita dapat sedikit sama sedikit,” jelasnya.

Perayaan bau nyale yang telah menjadi rutinitas masyarakat suku sasak di Lombok ini juga dinyatakan sebagai agenda kebersamaan. Perayaan bau nyale menjadi momentum untuk memperkuat ikatan tali silaturahmi antar sesama. Momentum ini kemudian dianggap sebagai ajang memperkokoh tali persaudaraan.

Selain di Pantai Seger wilayah Loteng, perayaan bau nyale juga dilaksanakan di Pantai Tampah Bule, Pantai Sungkun, serta beberapa titik di kawasan Pesisir Kaliantan, Kabupaten Lombok Timur. Warga kecamatan Praya Timur bahkan dominan melaksanakan Bau Nyale ke wilayah Kaliantan.

Sekretaris Camat Jerowaru, Lombok Timur H. Busyairi S.Sos mengemukakan, cacing laut yang menjadi buruan warga tersebut tidak hanya bisa ditemukan di pesisir pantai Pulau Lombok. Ia mengatakan bahwa Nyale yang kerap diburu masyarakat tersebut juga bahkan bisa didapatkan pada pesisir pantai di Pulau Sumbawa.

“Di pulau Sumbawa nyale ini juga ada. Tetapi perayaannya, tidak semeriah yang dilakukan masyarakat sasak disini. Bahkan, saudara kita yang berasal dari pulau seberang (Sumbawa, red) ikut merayakan bau nyale disini (Kaliantan, red),” tandasnya. (met)

BUDAYA DAN HIBURAN

Halaman 9

Rp 1 Miliar untuk Tata Jalan Lingkar Gili Trawangan Mataram (Suara NTB) Anggaran di bidang kepariwisataan secara keseluruhan melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata NTB tahun 2016 mencapai angka Rp 33 miliar lebih. Dana tersebut lebih besar dari nilai anggaran pada 2015 yang hanya mencapai Rp 26 miliar lebih. Sejumlah Rp 1 miliar dialokasikan lagi tahun ini untuk menata jalan lingkar di Gili Trawangan.

Dikutip dari situs sirup.lkpp.go.id, anggaran tersebut banyak dialokasikan untuk penyelenggaran festival di luar daerah. Beberapa daerah yang akan menjadi lokasi festival Lombok Sumbawa diantaranya, Makassar, Jogjakarta, Surabaya, Batam, dan Balikpapan. Selain menyelenggarakan Lombok Sumbawa Festival di Surabaya, Disbudpar juga mengalokasikan anggaran senilai Rp 200 juta untuk sebuah pentas seni di tempat yang sama (Surabaya).

Dana yang dialokasikan untuk festival Lombok Sumbawa di luar daerah tersebut sebagian besar mencapai Rp 200 juta, termasuk di Kota Surabaya. Jika ditotal, jumlah anggaran pengelolaan industri pariwisata yang dibelanjakan ke luar daerah men-

capai sekitar Rp 1 Miliar lebih.Selain itu, dari dana tahun 2016 ini, Disbudpar juga kembali menggelontorkan anggaran senilai Rp 1 miliar lebih untuk penataan jalan lingkar di Gili Trawangan.

Tahun lalu, destinasi wisata tersebut juga pernah mendapat kucuran dana dengan nilai yang hampir sama.

Disinyalir, dana yang dialokasikan untuk menata jalan lingkar trawangan tersebut rencananya akan dialihkan untuk membenahi pelabuhan.

Informasi yang dihimpun Suara NTB, dari Ketua Asosiasi Pengusaha Gili Trawangan APGT, Sam Samba, pihaknya telah bersepakat dengan Disbudpar agar dana tersebut dialokasikan untuk membenahi pelabuhan di gili setempat.

Pihaknya menyarankan,

jika pemerintah ingin membantu, sedianya mereka ingin ditopang untuk membenahi infrastruktur mendasar. “Kita menyarankan agar pemerintah lebih fokus untuk ke arah penataan dan pembangunan infrastruktur mendasar. Termasuk yang akan dibangun adalah pintu masuk menggunakan jeti di pelabuhan,” terangnya.

Awal Maret mendatang, Disbudpar akan membeli Jetsky menggunakan anggaran yang dialokasikan senilai Rp 350 Juta. Selain itu, Disbudpar juga hendak mengadakan alat kesenian dengan anggaran senilai Rp 300 juta.

Namun, pengadaan ini tidak dilakukan melalui mekanisme lelang. Tahun ini, Disbudpar juga hendak menganggarkan senilai Rp 100 juta untuk

memenuhi kebutuhan Lombok Audax.

Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata NTB H. Lalu Muhammad Faozal, S.Sos., M.Si mengakui akan melakukan perbaikan jalan lingkar Gili Trawangan tersebut. “Memang benar akan kita lakukan perbaikan. Pada dasarnya kita ingin melakukan pembenahan performance landscape, sehingga menjadi enak dipandang dan wisatawan menjadi senang,” kata Faozal kepada Suara NTB, di Mataram, Senin (29/2) kemarin.

Rencananya setelah dibenahi, setiap orang dapat menikmati ruang terbuka hijau. Namun saat ini rencana perbaikan tersebut masih dalam proses desain. Sehingga perencanaan menjadi matang dan perbaikan tersebut dapat berjalan sesuai harapan.

“Melalui pembenahan ini jika ingin rubah wajah jalan.

Seperti kita lihat saat ini di sana masih banyak yang tidak ada drainasenya. Sehingga pada saat musim hujan, genangan air berada dimana-

mana dan tidak elok dipandang,” kata Faozal.

Sempat ada isu yang beredar bahwa perbaikan jalan lingkar trawangan itu akan dibatalkan, dan diganti dengan pembangunan dermaga.

Namun hal itu ditampik Faozal. Menurutnya rencana akan berjalan sesuai dengan rencana awal. Sementara untuk pembangunan dermaga, masih dalam tahap komunikasi dengan pemerintah pusat.

Sehingga perbaikan jalan lingkar trawangan akan tetap dilakukan merkipun rencana pembangunan dermaga tetap dibicarakan.

“Kalau dermaga sepertinya masih belum bisa tahun ini.

Karena agak susah ya kalau mau buat dermaga. Tapi tetap kita usahakan, sudah kita bicarakan dengan pusat,” ungkapnya.

Dengan adanya perbaikan ini, diharapkan respon semua pihak semakin baik. Terutama bagi wisatawan yang melintasi jalan itu. Terlebih jika ada ruang terbuka hijau yang akan dibuat di jalan lingkar trawangan. (met/lin)

Asesor UNESCO Segera Lakukan Penilaian Geopark Rinjani Mataram (Suara NTB) Penilaian Asesor Geologi Geopark Network (GGN) UNESCO akan dilakukan tahun 2016 ini. Sebelumnya Kementerian ESDM telah mengingatkan Pemprov NTB untuk memperbarui dosier usulan Geopark Rinjani sesuai dengan kondisi terkini. Sehingga ketika penilaian, Geopark Rinjani bisa mendapatkan penilaian yang baik untuk menjadi Geopark Dunia. ‘’Sidang keputusannya nanti dilakukan di Inggris. Untuk jurinya sendiri akan datang sebanyak tiga orang dari UNESCO. Semoga bisa menjadi geopark dunia, agar perekonomian masyarakat di sekitar juga bisa semakin berkembang,” kata Divisi Perencanaan dan Pengembangan Geopark Rinjani Budi Karyawan kepada Suara NTB, di Mataram, Senin (29/2) kemarin.

Sebab tidak dapat dipungkiri bahwa status taman bumi atau geopark dari sebuah kawasan geologi berpotensi meningkatkan daya tarik suatu destinasi wisata. Dalam konteks perkembangan daerah, laju sektor pariwisata terbukti menjadi penggerak ekonomi paling cepat jika dibandingkan sektor-sektor lain.

Sejumlah pengalaman pengelolaan geopark di berbagai lokasi membuktikan bahwa konsep taman bumi mampu menghadirkan pendapatan ekonomi yang sangat besar.

Tiongkok misalnya, dari pendapatan wisata sekitar 6 miliar

dollar AS atau Rp 80 triliun, sekitar 62 persen di antaranya atau mencapai Rp 49 miliar disumbangkan dari pengelolaan 33 kawasan geopark global.

“Hal yang mendorong agar geopark rinjani menjadi geopark dunia karena disana sebagai lahan konservasi, kemudian bisa memberikan edukasi juga kepada masyarakat akan pentingnya menjaga taman bumi yang indah ini. Hal itu akan mendatangkan wisatawan dan dapat meningkatkan perekonomian,” kata Budi.

Sebelumnya pemerintah provinsi NTB telah menyerahkan sejumlah dokumen usulan dijadikannya geopark rinjani menjadi geopark dunia. Dokumen tersebut meliputi keseluruhan data dari Gunung Rinjani, termasuk situs-situs yang termasuk dalam geo side Rinjani. Di antaranya Batu Bolong, Air Terjun Benang Kelambu, Air Terjun Benang Stokel, dan Lava Bantal yang ada di Gili Trawangan. Saat ini pemerintah melalui Kementerian Pariwisata dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB hanya tinggal menunggu tanggapan dari tim GGN Unesco.

“Kita sudah mendapatkan predikat rinjani sebagai geopark nasional pada tahun 2013. Tentu saja untuk menjadi geopark dunia, pemerintah tidak dapat bekerja sendiri.

Harus ada kerjasama dari semua pihak. Semoga penilainnya bagus, dan gunung rinjani bisa menjadi geopark dunia sejak tahun ini,” harapnya. (lin)

Pramuwisata Mandarin Jarang karena Tutor Minim Mataram (Suara NTB) NTB saat ini masih kekurangan pramuwisata yang mahir menggunakan bahasa mandarin. Hal ini disebabkan karena minimnya tenaga tutor untuk mengajari para pramuwisata berbahasa mandarin.

Padahal penguasaan bahasa sangat penting untuk menunjang komunikasi antara wisatawan dan pramuwisata.

“Guide (pramuwisata) kita bukannya malas dan tidak mau belajar. Tetapi tutor yang akan mengajari mereka ini yang tidak ada. Kalaupun ada, usianya sudah tua dan memiliki kesibukan lain,” keluh Ketua Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI) NTB Ainuddin kepada Suara NTB, di Mataram, Senin (29/2).

Selain masalah tutor, kebutuhan pasar juga dinilai masih kurang untuk bahasa mandarin. Sebab wisatawan mandarin masih terbilang minim mendatangi NTB. Hal inilah yang menyebabkan bahasa mandarin tidak diprioritaskan oleh para pramuwisata di NTB. “Kita tentu saja melihat kebutuhan pasar. Kami melihat untuk tamu mandarin itu masih dalam jumlah yang kecil. Melihat tamu banyak yang dari eropa, para guide lebih memilih belajar bahasa seperti bahasa Jerman, Prancis, Italia dan lain sebagainya,” kata Ainuddin.

Sebelumnya, salah seorang pelaku pariwisata mengkritisi guide yang terkesan tidak mau

belajar menggunakan bahasa mandarin. Padahal bahasa merupakan hal yang sangat menunjang untuk mendatangkan wisatawan. Sebab tidak semua wisatawan asal Tiongkok bisa menggunakan bahasa Inggris. Ini juga menjadi catatan bagi guide atau asosiasi guide agar terus meningkatkan kualitasnya terutama dalam bidang bahasa.

“Jadi gimana mau belajar kalau pengajarnya tidak ada, itu yang menjadi permasalahan kita di sini,” ungkapnya.

Saat ini jumlah pramuwisata yang bisa menggunakan bahasa mandarin di NTB hanya mencapai enam orang. Selain sedikit, enam orang ini juga sudah tua dan usia lanjut. Sehingga tidak dapat menyambut tamu asal madarin.

Sementara itu, Ainuddin mengimbau kepada 600 pramuwisata yang ada di NTB agar terus belajar dan tidak cepat puas. Sebab melihat kondisi pariwisata NTB yang semakin mendunia, tidak menutup kemungkinan negara-negara berbabahasa mandarin itu akan mendatangi NTB. Namun jika masih terkendala bahasa, bisa saja memengaruhi minat kunjungan dari wisatawan tersebut.

“Komunikasi ini memang sangat penting. Nyaman atau tidaknya wisatwan itu terkait dengan komunikasi yang dilakukan oleh pramuwisata.

Jadi sebisa mungkin mulai saat ini belajar bahasa mandarin juga,” imbaunya. (lin)

(Suara NTB/ist)

LGBT – Sam Smith yang terang-terangan mengaku gay, berpose dengan rekannya sesama peraih Oscar, Jimmy Napes. Ia mendedikasikan Oscar yang diraihnya untuk kaum LGBT di seluruh dunia.

Sam Smith Dedikasikan Oscar untuk Kaum LGBT Los Angeles Penyanyi Sam Smith mengapresiasi kaum Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT) atas kesuksesannya meraih Oscar di The 88th Academy Award untuk kategori Best Original Song.

“Aku ingin mendedikasikan kemenangan ini buat komunitas LGBT di seluruh dunia.

Aku berdiri di sini malam ini sebagai pria gay yang bangga dan aku berharap bahwa kami semua dapat berdiri sejajar suatu hari nanti,” imbuh Sam yang berada di mimbar dengan ditemani seorang pria.

Saat tiba di lokasi acara, Sam melangkah di karpet merah dan melakukan sesi foto berdua dengan pria pendampingnya tersebut dan memamerkan kemesraan mereka. Sam Smith merasa dirinyalah pria pertama yang secara terbuka mengaku gay dan berhasil meraih Oscar. Sebelumnya, penyanyi Elton John yang juga

seorang gay meraihnya di tahun 1995 melalui lagu legendaris Can You Feel the Love Tonight di film kartun The Lion King.

Sementara itu, aktor Leonardo DiCaprio akhirnya meraih Piala Oscar sebagai aktor terbaik setelah 20 tahun karirnya di industri film dan berulangkali masuk nominasi. Ia meraihnya lewat film The Revenant garapan sutradara Alejandro González Iñárritu yang juga meraih penghargaan sutradara terbaik.

Sebelumnya, Leonardo DiCaprio sudah berulangkali mencicipi kekalahan setelah masuk nominasi Oscar melalui film What’s Eating Gilbert Grape?, The Aviator, Blood Diamond hingga The Wolf of Wall Street. Melalui The Revenant, ia akhirnya menyisihkan pemenang tahun lalu, Eddie Redmayne, juga Matt Damon, Michael Fassbender dan Bryan Crunston.

Leonardo DiCaprio meng-

gunakan kesempatan berpidato saat menerima anugerah Oscar-nya untuk membahas perubahan iklim.

“The Revenant adalah tentang hubungan antara manusia dan alam.. Perubahan iklim itu nyata. Itu sedang terjadi saat ini,” kata Aktor Terbaik Oscar tahun ini tersebut.

Pidato politisnya bertentangan dengan para politisi yang tak setuju dengannya.

DiCaprio mengatakan pemanasan global bukan saja “ancaman yang paling mendesak seluruh spesies kita” namun bahkan mempengaruhi proses syuting “The Revenant,” yang dilakukan saat musim dingin yang parah.

“Produksi kami perlu pindah ke ujung paling selatan planet ini hanya demi untuk menemukan salju,” katanya yang mengklaim bahwa pada 2015 adalah “tahun paling panas dalam catatan sejarah.” (ant/bali post)

Daftar Pemenang Oscar 2016 Berikut daftar para pemenang Piala Oscar 2016 dalam perhelatan Academy Awards ke-88 di Dolby Theatre, Los Angeles, Amerika Serikat, pada Senin (29/2).

Film Terbaik: Spotlight Aktor Terbaik: Leonardo DiCaprio Aktris Terbaik: Brie Larson Aktor Pendukung Terbaik: Mark Rylance Aktris Pendukung Terbaik: Alicia Vikander Sutradara Terbaik: Alejandro González Iñárritu (The Revenant) Skenario Asli Terbaik: Spotlight Skenario Adaptasi Terbaik: The Big Short Film Animasi Terbaik: Inside Out Film Animasi Pendek Terbaik: Bear Story Sinematografi Terbaik: The Revenant Film Dokumenter Terbaik: Amy Film Pendek Dokumenter Terbaik: A Girl in the River: The Price of Forgiveness Film Live Action Pendek Terbaik: Stutterer Film Asing Terbaik: Son of Saul (Hungaria) Musik Orisinil Terbaik: The Hateful Eight Lagu Orisinal Terbaik: “Writing’s on the Wall,” “Spectre,” Musik dan Lirik oleh Jimmy Napes dan Sam Smit Desain Kostum Terbaik: Mad Max: Fury Road Desain Produksi Terbaik: Mad Max: Fury Road Tata Rias dan Rambut Terbaik: Mad Max: Fury Road Penyuntingan Film Terbaik: Mad Max: Fury Road Penyuntingan Suara Terbaik: Mad Max: Fury Road Tata Suara Terbaik: Mad Max: Fury Road Efek Visual Terbaik: Ex Machina

PENDIDIKAN

SUARA NTB Selasa, 1 Maret 2016

Halaman 10

Larangan Bawa Ponsel ke Sekolah

Dikpora Kota dan Lotim Siap Tindaklanjuti Instruksi Gubernur Anies Baswedan (Suara NTB/ist)

Melek Literasi PENGUASAAN akan informasi dan ilmu pengetahuan menjadi suatu keharusan di era globalisasi sekarang ini. Strategi penguasaan informasi dan ilmu pengetahuan melalui literasi pun harus lebih dari sekedar mencapai tujuan menguasai informasi, melainkan harus dapat meletakkan dasar-dasar pola berpikir ilmiah dan kritis. ‘’Hal itu dapat dimulai di rumah, yaitu di lingkungan keluarga, lalu dilanjutkan di sekolah dan lingkungan,’’ ungkap Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Anies Baswedan saat membuka Islamic Book Fair 2016 di Istora Senayan, Jakarta sebagaimana dikutip dari laman www.kemdikbud.go.id, Senin (29/2).

“Keluarga melek literasi bukan semata-mata untuk memperluas pengetahuan, tetapi untuk menumbuhkan kemampuan berpikir kritis dan berpikir ilmiah sehingga dapat mengantarkan keluarga kita menumbuhkan generasi baru Islam yang akan mewarnai kemanusiaan,” ujar Mendikbud.

Ia mengatakan, generasi emas sejarah umat Islam yang pernah membawa kejayaan bukan pada penguasaan informasi semata, melainkan meletakkan dasar-dasar pola berpikir ilmiah dan berpikir kritis. Pemikiran yang ilmiah dan kritis itulah yang mendorong perubahan pesat pada perjalanan umat manusia di dunia dan mengubah jalannya sejarah.

Mendikbud juga menuturkan, untuk menciptakan keluarga yang melek literasi, budaya literasi atau menumbuhkan budaya membaca harus dimulai dari keluarga. Keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat namun memiliki peran yang sangat besar dalam menumbuhkan karakter positif bagi generasi bangsa. Hal itu pula yang menjadi salah satu dasar pembentukan Direktorat Pembinaan Pendidikan Keluarga di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).

“Mengapa direktorat ini penting? Karena selama ini keluarga dan orang tua adalah pendidik yang terpenting, tapi mereka pendidik yang paling tidak tersiapkan. Yang kita butuhkan adalah pendidik yang terpenting dan tersiapkan,” tutur Mendikbud.

Karena itu ia berharap tiap keluarga di Indonesia dapat menumbuhkan budaya membaca. Tahapan dalam menumbuhkan budaya membaca itu dimulai dari diajarkan, lalu dibiasakan hingga menjadi kebiasaan, kemudian muncul karakter, hingga akhirnya menjadi budaya. “Budaya itu akarnya kebiasaan. Di rumah harus bisa menumbuhkan budaya literasi,” tegas Mendikbud. (ant/bali post)

Mataram (Suara NTB) Sebagai upaya antisipasi penyalahgunaan telepon seluler (ponsel) dalam mengakses berita-berita terkait paham radikalisme dan terorisme, Gubernur NTB menginstruksikan kepada Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Dikpora) dan Kementerian Agama (Kemenag) NTB agar melarang siswa membawa ponsel ke sekolah melalui larangan tertulis.

Menanggapi hal ini, Kepala Dinas Dikpora Kota Mataram, H. Sudenom kepada Suara NTB menyampaikan pihaknya siap menindaklanjuti instruksi gubernur tersebut.

Sudenom mengatakan akan membuat surat edaran kepada

Sudenom

semua kepala sekolah di Kota Mataram agar membuat aturan tertulis pelarangan bagi siswa untuk membawa ponsel ke sekolah. Namun sebelumnya pihaknya menunggu ada aturan atau edaran tertulis dari gubernur ataupun Dinas Dikpora NTB sebagai dasar pihaknya mengirim surat edaran.

“Kalau ada (surat edaran) dari gubernur saya akan kirim dan itu sebagai dasar kami untuk mengirim. Kalau edarannya disampaikan ke walikota, saya juga akan tetap tunggu perintah walikota,” jelasnya.

Walaupun tanpa ada instruksi dari gubernur, Sudenom mengatakan pihaknya telah menerapkan pemeriksaan ponsel di sekolah-sekolah yang ada di Kota Mataram. Pemeriksaan ponsel ini dilakukan langsung oleh guru BP/BK. Namun untuk melarang siswa membawa ponsel belum dilaksanakan pihaknya.

Alasannya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan juga belum menginstruksikan pelarangan membawa ponsel bagi siswa.

Menurutnya ponsel juga sangat membantu siswa dalam belajar teknologi informasi (IT), terutama pemanfaatannya untuk mencari berbagai materi terkait. “Tapi kalau Gubernur menginstruksikan saya siap melaksanakan.

Saat ini anak-anak sudah canggih dalam menggunakan HP. Tapi kalau menyimpang dari tujuan pendidikan harus dilarang,” pungkasnya.

Instruksi tersebut disampaikan gubernur saat bertemu dengan Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) NTB yang menggalang dukungan dari kalangan pemuda, mahasiswa dan pelajar untuk mencegah masuknya paham radikalisme dan terorisme di daerah ini. Pada kesempatan itu, Gubernur juga meminta FKPT NTB dan pihak terkait untuk menutup jalur-jalur penyebarluasan paham radikalisme

(Suara NTB/yon)

(Suara NTB/dok)

PT Berperan Meningkatkan Kualitas SDM Pelaku Perikanan

Waspadai LGBT

Sekolah di Lotim Harus Pertahankan Imtaq Selong (Suara NTB) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Kabupaten Lombok Timur (Lotim) meminta kepada sekolah di Lotim mulai dari tingkat SD, SMP maupun SMA/SMK tetap mempertahankan kegiatan iman dan taqwa (imtaq) yang selama ini tengah rutin dilaksanakan. ‘’Tindakan itu, diharapkan dapat memperkokoh keimanan siswa terutama dalam mewaspadai mencuatnya kampanye kelompok lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT),’’ ungkap Kepala Bidang Pendidikan Menengah pada Dinas Dikpora Lotim, Wirno Bambang Karmeda, S.Pd di ruang kerjanya, Senin (29/2).

Indonesia sebagai negara yang penduduknya mayoritas Muslim, ujarnya, saat ini sedang diganggu berbagai pihak, mulai dari menyebarnya paham-paham radikalisme dan sejumlah kabar yang mengancam kesejahteraan dan kenyamanan dalam bermasyarakat. Termasuk yang tengah mencuatnya saat ini tentang LGBT. Di mana pihak itu menginginkan agar Indonesia kehilangan rasa nasionalisme, budaya dan kehilangan identitasnya.

Oleh sebab itu, kata Bambang, dengan rutin dilaksanakannya kegiatan imtaq setiap hari sebelum pelaksanaan KBM di dalam kelas dimulai. Diharapkan dapat memberikan pemahaman terhadap siswa tentang ajaran Islam yang sesungguhnya dan juga sebagai penopang keimanan para siswa.

“Minimal, dengan dilaksanakannya imtaq setiap hari itu. Bisa mengajak siswa untuk membaca Alquran dan Asma’ul Husna setiap hari. Keberadaan LGBT itu hanya akan merusak moral generasi muda dan menghancurkan tatanan negara,’’ ujarnya.

Target gangguan paling utama dari LGBT dialamatkan kepada generasi muda. Sebab, jika generasi muda hancur maka suatu negara ini secara perlahan juga akan hancur dengan sendirinya. Untuk itu, Dikpora Lotim meminta semua siswa tetap mewaspadai LGBT ini dan tidak terjerumus ke dalamnya.

Sebab, perilaku LGBT dapat merusak empat pilar kebangsaan, yakni Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika. “Memang sampai saat ini belum ada ditemukan pelajar kita yang LGBT, namun kita tetap mengimbau supaya LGBT itu harus dihindari. Siswa harus tetap kita bentengi dengan keimanan yang kuat dari dunia-dunia glamor, salah satunya dengan mempertahankan kegiatan imtaq setiap hari,” tegasnya. (yon)

Disayangkan, SMAN 1 Selong Tidak Gelar UNBK Selong (Suara NTB) Sejumlah pihak menyayangkan SMAN 1 Selong tidak masuk menjadi peserta Ujian Nasional Berbasis Komputer tahun (UNBK) tahun 2016 ini. Padahal, sekolah yang terletak di jantung ibukota Kabupaten Lotim memiliki segudang prestasi, sekolah unggulan dan dari sarana prasarana tidak kalah saing dengan sekolah lain di Lotim. Namun sayang, SMAN 1 Selong yang merupakan barometer dan citra dunia pendidikan Lotim harus kalah saing dengan SMAN 1 Aikmel yang berhasil masuk menjadi satunya-satunya SMA di Lotim jadi seperta UNBK. Kondisi inipun membuat sejumlah kalangan di Lotim kecewa.

Di konfirmasi Suara NTB, Senin (29/2), Ketua Jaringan Aktivis Daerah (Japda) Lotim, Lalu Syaparudin Aldi, mengatakan, tidak masuknya SMAN 1 Selong yang merupakan barometer dunia pendidikan Lotim tentu sangat mengecewakan dan merupakan kejadian sejarah yang sangat fatal. Betapa tidak, katanya, sekolah yang dikenal memiliki segudang prestasi yang telah melahirkan sosok-sosok pemimpin ternama, khususnya di NTB saat ini harus jadi penonton bagi sekolah yang lain terutama yang menggelar UNBK. “Fenomena ini tentu sangat kita sayangkan, bila perlu kepala sekolah yang merupakan pemimpin di sekolah itu dievaluasi kinerjanya. Bila perlu dicopot dan diganti, karena tidak becus jadi kepala sekolah. Tentu kita malu melihat ini karena sudah membuat kejadian sejarah yang negatif seperti ini,” kritiknya.

Sementara, Ketua Ikatan Guru Indonesia (IGI) Muhir, S.Pd juga mengaku prihatin dengan tidak masuk SMAN 1 Selong menjadi peserta UNBK tahun 2016 ini. Maka dari itu, ia sangat sepakat dengan apa yang disampaikan oleh ketua Japda Lotim yang menginginkan supaya Kepala SMAN 1 Selong, Abdurrahim ditinjau dari posisinya. Muhir mengaku, sejumlah orang ternama di NTB, termasuk Bupati Lotim, H. Moch.

Ali Bin Dachlan merupakan alumni SMAN 1 Selong. (yon)

dengan membuat buku, yang isin- negatif, namun disisi lain ada ya mengupas secara detail dampak positifnya terutama pengertian dari paham radikal- ada kegiatan les yang berlangisme dan terorisme serta mem- sung sampai sore maupun bantah kebenaran dari dalil yang malam hari,” jelasnya.

Melihat adanya sisi positif mereka gunakan.

Harapan senada disampai- dan negatif dari penggunaan kan Kepala Bidang Pendidikan ponsel termasuk tindakan menMenengah pada Dikpora Lotim gizinkan siswa membawa hp ke Wirno Bambang Karmeda, SPd. sekolah itu. Orang tua diharapKepada Suara NTB, di ruang kan turut aktif dalam mengakerjanya, Senin (29/2), Wirno wasi ponsel siswa setiap harinBambang Karmeda, menjelas- ya, selain pihak sekolah memikan, perkembangan teknologi liki aturan melakukan razia dewasa ini harus disambut den- ponsel siswa baik yang dilakugan baik. Selain itu, pesatnya kan satu minggu sekali atauperkembangan teknologi juga pun selebihnya (ynt/yon) menjadi salah satu modal bagi siswa dalam mengakses segala informasi, terutama dalam menunjang pembelajaran.

Namun, jika perkembangan teknologi tidak dapat dikontrol dan diawasi dengan ketat dikhawatirkan akan menjadi bumerang bagi siswa yang bersangkutan. Terutama bisa menjerumuskan siswa pada paham-paham yang berbau radikalisme.

“Memang perkembangan teknologi ini harus kita sambung baik.

Khusus untuk penggunaan ponsel di jam sekolah. Di satu sisi memiWirno Bambang Karmeda liki dampak

(Suara NTB/ula)

NORMAL - Proses Kegiatan Belajar Mengajar di MAN Kandai Dua Dompu sejak Sabtu hingga Senin (29/2) kemarin kembali normal. Sebelumnya, kegiatan belajar mengajar terganggu, karena siswa melakukan penyegelan sekolah sebagai bentuk penolakan terhadap kepala yang baru.

Prodi Kehutanan Unram Kembangkan Kapasitas Keilmuan Mataram (Suara NTB) Guna pengembangan kapasitas akademisi dan perguruan tinggi, diperlukan sebuah sinergi dengan lembaga yang menjadi laboratorium bagi perguruan tinggi. Sehingga kedua belah pihak dapat bekerja sama, untuk saling mengembangkan kapasitas masing-masing.

Itulah yang dilakukan Program Studi (prodi) Kehutanan Universitas Mataram (Unram) bekerja sama dengan Asosiasi Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Indonesia. Kedua lembaga ini mengadakan workshop nasional bertemakan pengembangan kapasitas dalam mempertemukan ilmu pengetahuankebijakan-manajemen di Mataram, Senin (29/2).

Ketua Prodi Kehutanan Unram Dr. Sitti Latifah, mengatakan KPH sebagai laboratorium yang bisa digunakan untuk meningkatkan kualitas lulusan Prodi Kehutanan. “Kami saling memiliki kepentingan, universitas membutuhkan laboratorium, dan KPH berkepentingan data base,” katanya.

Tetapi dalam perjalanannya, kata Sitti Latifah, bukan

permasalahan teknis saja yang dihadapi, pengelolaan tidak bisa hanya satu pihak. Diperlukan pendekatan kebijakan dan pendekatan politis.

“Kami harapkan, dapat membangun framework dan rencana aksi untuk memperkuat proses-proses, hubungan, dan prinsip kerja sama para pihak, terutama perguruan tinggi dan KPH dalam rangka mendukung pembangunan KPH,” jelasnya.

Dengan kerja sama ini, juga dapat memahami kebutuhan KPH akan pengelolaan berbasis ilmu pengetahuan dengan mengembangkan rancangan penelitian bersama antara PT dan KPH. Serta mendorong model pengembangan KPH sebagai institusi yang dapat beroperasi dengan menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan – Badan Layanan Umum Daerah (PPK – BLUD).

Sementara itu, Ketua Asosiasi KPH Indonesia, Ir. Madani Mukarom, M.Si, berharap akademisi mengambil peran melaksanakan tri dharma perguruan tinggi dalam perbaikan tata kelola hutan berbasis KPH.

“Meliputi pengawalan transformasi P3D, terutama penempatan SDM sesuai kompetensinya, juga mendorong kelembagaan KPH yang belum terbentuk,” katanya.

Selain itu, perguruan tinggi juga dapat secara aktif memberikan masukan kepada pemerintah dalam pembuatan regulasi operational/pemanfaatan potensi KPH. Madani juga mengatakan, perguruan tinggi dapat menerapkan kurikulum Prodi Kehutanan berbasis KPH. “Untuk menghasilkan sumber daya manusia profesional, tangguh, memiliki jiwa korsa dan kewirausahaan,” katanya.

Kerja sama-kerja sama penelitian dan praktik pengelolaan hutan juga diharapkan tumbuh dalam kerja sama ini. Terutama untuk pembangunan data base informasi sumber daya hutan yang akurat dan memenuhi skala pengelolaan.

“Juga tersedianya referensi hasil penelitian berbasis KPH. Perlunya juga pendampingan intensif dalam menyiapkan rencana bisnis menuju kemandirian KPH,” ujarnya. (ron)

Lingkungan Pendidikan Harus Bersih dari Paham Radikalisme Mataram (Suara NTB) Para pelajar dan mahasiswa rentan dipengaruhi berbagai paham, termasuk paham radikalisme. Oleh sebab itu, diperlukan pencegahan dan sosialisasi sejak dini mengenai pencegahan masuknya paham radikalisme di tingkat pendidikan.

Hal itu disampaikan oleh Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) NTB, Drs. H. Syahdan Ilyas, MM, dihubungi Suara NTB, Senin (29/2).

Rencananya, pada Jumat (4/3) mendatang akan diadakan deklarasi menangkal paham radikalisme. Menurut Syahdan, pelajar atau generasi muda, mudah sekali dimasuki paham radikal. Maka, oleh karena itulah dibutuhkan

pemberian pemahaman kepada mereka.

“Lingkungan pendidikan di NTB harus bersih dari paham radikalisme. Oleh sebab itu, hanya lewat pendidikan bisa diberikan pemahaman lebih awal. Supaya seluruh lembaga pendidikan, dari TK sampai perguruan tinggi harus paham mengenai pencegahan paham radikalisme,” ujarnya.

Dikatakan, melalui pendidikan dapat diberikan pemahaman terkait dengan masalah moral dan etika. Juga terkait dengan keberagaman dan wawasan kebangsaan. Karena ajaran Pancasila sebagai dasar negara Indonesia, tidak mengenal kekerasan atau paham radikalisme.

Terlebih lagi, para pelajar

dan mahasiswa yang akan memegang estafet kepemimpinan selanjutnya. “Inilah yang harus dipersiapkan ke depan. Jangan sampai kebobolan, agar anak muda ini tidak terjerumus ke pemahaman yang salah. Agar kita tidak kehilangan generasi. Supaya daerah ini ‘sejuk’,” katanya.

Melalui pendidikan, pelajar dapat mengetahui mana yang benar dan mana yang salah.

Karena mereka calon pemimpin, harus dibekali dengan pemahaman kebangsaan yang benar, serta dakwah yang segar dari guru dan dosen.

Apalagi pembangunan pendidikan akan terhalangi kalau di lingkungan sekolah terjadi kekerasan dan masuknya paham radikalisme. (ron)

Mataram (Suara NTB) NTB memiliki potensi laut dengan sumber daya perikanannya yang cukup banyak.

Tetapi pemanfaatannya belum optimal. Pemanfaatan oleh sumber daya manusia yang memiliki dasar pengetahuan formal tentang budi daya perikanan, diharapkan dapat mengejewantahkan kaidah konservasi dan ramah lingkungan.

Demikian disampaikan Ketua Program Studi Budidaya Perairan Universitas Mataram, Nunik Cokrowati, S.Pi., M.Si., ditemui di ruang kerjanya, Senin (29/2). Di NTB, katanya, jumlah dan kualitas SDM yang bergerak di bidang perikanan sangat minim.

“Padahal potensi perikanan, terutama laut, sangat bagus. Di situlah perguruan tinggi mengambil peran untuk pengembangan SDM itu,” ujar Nunik.

Ia mengatakan, antara SDM di bidang perikanan dari lulusan perguruan tinggi atau pendidikan formal dengan pelaku perikanan yang bukan lulusan pendidikan formal memiliki perbedaan.

Jika di perguruan tinggi atau pendidikan formal, selain teori dasar, teori aplikatifnya juga dipelajari. Melalui pendidikan formal, filosofi dari pendidikan budidaya perairan akan tersampaikan.

Sedangkan, pelaku perikanan yang tidak menempuh pen-

didikan formal, belajar secara otodidak melalui praktik di lapangan. “Setelah praktik di lapangan barulah mendapatkan filosofinya,” kata Nunik.

“Kalau di sini (perguruan tinggi), dikasi dulu filosofinya, kemudian diaplikasikan di kegiatan praktikum di lapangan.

Semua aspek dipelajari, terkait dengan budidaya perikanan laut,” tambahnya.

Prodi Budidaya Perairan Unram berdiri sejak tahun 2006 di bawah naungan Fakultas Pertanian. Sejak tahun 2012, Prodi Budidaya Perairan berdiri sendiri sebagai sebuah prodi.

Filosofi terpenting pendidikan budidaya perairan, kata Nunik, ialah upaya melestarikan sumber daya perikanan agar tidak punah. Karena, jika eksploitasi dari kegiatan penangkapan, sumber daya perikanan akan habis. Budidaya adalah upaya menjaga keberlanjutan sumber daya perikanan.

“Kegiatan budidaya perikanan itupun yang kita ajarakan sesuai dengan kaidahkaidah konservasi dan ramah lingkungan, dan keberlanjutan dari sumber daya perikanan itu sendiri,” katanya.

Dicontohkan, untuk budidaya perikanan saat ini, lebih berkiblat pada budidaya perikanan dan organik. “Dengan penekanan pada budidaya organik dan ramah lingkungan serta berkelanjutan,” pungkasnya. (ron)

Kualitas Buku di Dunia Pendidikan Harus Ditingkatkan Jakarta (Suara NTB) Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Anies Baswedan mengingatkan, agar kualitas buku di dunia pendidikan di Indonesia harus ditingkatkan. Seperti halnya ekosistem pendidikan yang harus hidup, ekosistem dunia perbukuan juga harus hidup untuk mendorong peningkatan kualitas buku. Hidupnya ekosistem perbukuan itu harus disertai interaksi yang aktif antarpelaku di dunia perbukuan, salah satunya interaksi antara penulis dengan pembaca.

“Kualitas buku akan sangat ditentukan oleh respons pembacanya,” ujar Mendikbud saat membuka Islamic Book Fair 2016 di Istora Senayan sebagaimana dikutip dari laman www.kemdikbud.go.id, Senin (29/2).

Ia mengatakan, interaksi antarpelaku di dunia perbukuan itu salah satunya bisa diwujudkan dengan melengkapi data penulis di setiap buku yang diterbitkan. Data penulis tersebut antara lain berupa alamat penulis, surat elektronik (email), nomor telepon, bahkan nama akun media sosial, sehingga para pembaca dapat memberikan respons langsung kepada penulis mengenai kualitas buku yang bersangkutan.

“Jika semua penerbit dan penulis memasukkan infonya (biodata), maka akan jadi

modal untuk meningkatkan mutu buku untuk edisi berikutnya,” kata Mendikbud.

Seiring dengan tujuan meningkatkan kualitas buku yang digunakan di sekolah-sekolah, Mendikbud mengatakan Kemendikbud akan memberlakukan aturan di mana setiap buku yang akan dimasukkan ke sekolah-sekolah harus menyertakan data penulisnya secara lengkap. Dengan begitu, masyarakat terutama orang tua dan guru dapat memberikan respons berupa masukan atau kritik terhadap konten buku tersebut untuk meningkatkan kualitas buku.

“Semua buku yang masuk ke sekolah harus memasukkan kontak tentang penerbit dan penulisnya secara lengkap,” tutur Mendikbud.

Ia menuturkan, Kemendikbud hanya bisa mengatur hal tersebut untuk buku-buku yang digunakan di sekolah, tidak bisa berlaku untuk buku-buku terbitan lain. Karena itu ia mengimbau Ikatan Penerbit Indonesia (IKAPI) agar melengkapi data penulisnya, sehingga masyarakat dapat memberikan kritik dan masukan yang berguna untuk meningkatkan kualitas buku. “Ekosistem perbukuan hidup bila ada informasi.

Dan informasi yang baik membuat pelakunya dapat berinteraksi dengan baik pula,” tutur Mendikbud. (ant/bali post)

Halaman 11

SUARA NTB Selasa, 1 Maret 2016

Hasil Pertandingan Sepak Bola Final Capital One Cup Senin, 29 Februari 2016 00:30 Liverpool 1 (1) vs 1 (3) Manchester City Liga Premier Inggris Minggu, 28 Februari 2016 22:05 Manchester United 3 vs 2 Arsenal 22:05 Tottenham Hotspur 2 vs 1 Swansea City La Liga Spanyol Minggu, 28 Februari 2016 19:00 Villarreal 3 vs 0 Levante Senin, 29 Februari 2016 03:30 Barcelona 2 vs 1 Sevilla Serie A Italia Minggu, 28 Februari 2016 19:30 Palermo 0 vs 0 Bologna 22:00 Chievo Verona 1 vs 0 Genoa Senin, 29 Februari 2016 03:45 Juventus 2 vs 0 Inter Milan

Dana Peralatan Latihan Dicairkan Minggu Ini Mataram (Suara NTB) Keluhan atlet cabor soal dana peralatan latihan yang belum cair ditanggapi serius oleh pengurus KONI NTB. KONI NTB memastikan dana peralatan dan latihan atlet akan dicairkan dalam Minggu ini.

“Insya Allah dana APBD akan cair Minggu ini,” ucap Ketua Umum KONI NTB ketika dikonfirmasi Suara NTB di GOR 17 Desember Turide Mataram, Senin (29/2) kemarin.

Pernyataan ini dilontarkan oleh orang nomor satu di KONI

NTB itu menjawab pertanyaan atlet dan pelatih cabor yang tengah mengeluhkan dana peralatan latihan belum cair. Diakuinya setelah dana APBD NTB cair, maka segala kebutuhan peralatan latihan akan dipenuhi.

Sebagaimana diketahui sebelumnya bahwa terdapat 118 atlet dari 22 cabor yang menjalani Pelatda Rinjani persiapan PON. Itu artinya ada 22 cabor akan mengajukan dana peralatan latihan atlet.

Sebagaimana diberitakan

sebelumnya, meski dana dari APBD NTB belum cair, kegiatan pelatda Rinjani 2016 sudah berjalan sejak 4 Januari lalu, pelatda tersebut dapat dilaksanakan karena ada upaya KONI NTB untuk mencari dana talangan lebih dulu.

Meski pelatda sudah berjalan, namun pelatda tersebut belum bisa dikatakan sudah berjalan maksimal, karena sebagian besar cabor belum difasilitasi dana peralatan dan

latihan yang memadai. Terbukti atlet cabor yang menggunakan peralatan latihan seperti balap motor mengaku tak bisa menjalani latihan secara maksimal karena anggaran untuk peralatan latihan belum cair. Harapannya dengan dikucurkan dana peralatan latihan Minggu ini tidak ada lagi cabor yang mengeluh.

Semua cabor harus fokus latihan guna mewujudkan target 15 emas PON 2016. (fan)

Jadwal Pertandingan Sepak Bola Liga Premier Inggris Rabu, 2 Maret 2016 02:45 Norwich City vs Chelsea @beIN Sport 3 02:45 Leicester City vs West Bromwich Albion @beIN Sport 1 02:45 Aston Villa vs Everton @ beIN Sport 2 Kamis, 3 Maret 2016 02:45 Arsenal vs Swansea City @beIn Sport 1 03:00 Liverpool vs Manchester City @beIn Sport 3 03:00 Manchester United vs Watford @beIn Sport 2 La Liga Spanyol Rabu, 2 Maret 2016 03:00 Atletico Madrid vs Real Sociedad @Festival Orange TV Kamis, 3 Maret 2016 03:00 Levante vs Real Madrid @Festival Orange TV Waktu siaran berdasarkan zona Waktu Indonesia Tengah (WITA), sesuai dengan di NTB dan sekitarnya. Jadwal dapat berubah sewaktu-waktu, sesuai kebijakan stasiun televisi.

Pelatda Atlet Tenis Meja Tetap Berjalan Mataram (Suara NTB) Ketua Harian Pengprov PTMSi NTB, Sudarman mengatakan persoalan register entry data by number atlet tenis meja yang ditolak oleh PB PON belum lama ini tidak akan mengganggu kegiatan Pelatda atlet tenis meja NTB. Dalam hal ini pelatda empat atlet tenis meja putra dan empat atlet tenis meja putri tetap jalan meskipun hasil Pra-PON tenis meja di bali tidak diakui PB PTMSI versi Marzuki Alie.

“Pelatda atlet tenis meja putra maupun putri tatap berjalan. Tidak terpengaruh dengan dualisme kepemimpinan PB PTMSI,” ucap Sudarman saat dikonfirmasi Suara NTB di Mataram, Minggu (28/2) kemarin.

Pernyataan ini dilontarkan Sudarman terkait munculnya penolakan register data online entry by number atlet tenis meja putri dan putra belakangan ini. Menurut Sudarman Pra-PON tenis meja di Bali akan diakui oleh PB PTMSI, meskipun dengan versi pengurus besar PTMSI yang berbeda.

Dikatakan Sudarman, informasi yang diterima pihaknya belakangan ini bahwa hasil pembicaraan KONI NTB dengan PB PTMSI serta KONI pusat belakangan ini sudah dapat dipastikan bahwa empat atlet tenis meja putra NTB sudah dipastikan dapat mengikuti PON Jabar 2016, sementara untuk empat atlet tenis meja putri belum ada kejelasan.

Lanjutnya meski belum ada kejelasan soal lolosnya atlet putri NTB, pihaknya akan tetap menunggu hasil resmi dari PB PON, PB PTMSI dan KONI Pusat. Oleh karena itu tim putra dan tim putri tenis meja NTB tetap menjalankan Pelatda Rinjani 2016. Terkait soal dualisme kepengurusan PB PTMSI itu pihaknya akan menyerahkan sepenuhnya ke KONI NTB yang menyelesaikan hal itu.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya KONI NTB mengatakan untuk sementara baru empat atlet putra yang berhasil masuk register entry by number atlet secara online sementara empat atlet putri ditolak. (fan)

Messi dan Pique Antar Barca Tundukkan Sevilla Jakarta (Suara NTB) Barcelona berhasil mengalahkan Sevilla dengan skor tipis 2-1 dalam pertandingan pekan ke-26 La Liga Spanyol di Stadion Camp Nou, Barcelona, Senin dini hari kemarin.

Berkat kemenangan ini, Barcelona memperkokoh posisinya di puncak klasemen sementara dengan mengantongi 66 poin, sedangkan Sevilla tetap di peringkat enam dengan koleksi 41 angka.

Statistik ESPN mencatat, tim tuan rumah unggul penguasaan bola hingga 69 persen dan membukukan delapan kali tendangan tepat sasaran, sementara Sevilla hanya melakukannya empat kali sepanjang pertandingan.

Sevilla membuka keunggulan pada menit ke-20 lewat gol Vitolo usai memanfaatkan umpan satu dua Michael Krohn-Dehli dan Benoit Tremoulinas.

Lionel Messi menyamakan kedudukan pada menit ke-31. Menerima umpan Neymar di area pertahanan Sevilla, Messi melesakkan tendangan melengkung yang mengarah ke pojok atas gawang. Kiper pun tak kuasa menghalau si kulit bundar.

Gol kemenangan Barca tercipta pada menit ke-47 lewak aksi Gerard Pique membuat timnya berbalik unggul 2-1. Gol pemain bernomor punggung 3 ini tecipta berkat assist Lionel Messi. (ant/bali post) SELEBRASI – Penyerang Barcelona, Neymar, merayakan gol yang dicetak rekannya, Gerard Pique saat Barcelona mengandaskan perlawanan Sevilla pada ajang La Liga Spanyol di Stadion Camp Nou, Barcelona, Senin dini hari kemarin.

(Suara NTB/ist)

PAHLAWAN CITY - Kiper Manchester City, Willy Caballero menjadi pahlawan berkat sejumlah penyelamatan gemilangnya yang mengantarkan City meraih trofi Capital One Cup, Senin kemarin.

City Raih Capital One Cup Via Adu Penalti London Manchester City menjuarai Piala Liga Inggris usai menang adu penalti 3-1 dalam babak final yang digelar di Stadion Wembley, London, Senin (29/2).

City berhasil keluar sebagai juara berkat gol-gol penalti dari Jesus Navas, Sergio Aguero dan Yaya Toure. Sementara di kubu Liverpool, hanya Emre Can yang berhasil menyarangkan bola dari titik 12 pas.

Statistik ESPN mencatat, Liverpool lebih unggul penguasaan bola hingga 61 persen dan membukukan empat kali tendangan tepat sasaran, sementara City melakukannya tujuh kali sepanjang laga.

Manchester City memecah kebuntuan pada menit ke-49 melalui gol Fernandinho. Menerima umpan dari Aguero di dalam kotak penalti, Fernandinho kemudian melesakkan tendangan dari sudut sempit yang tak bisa dihentikan penjaga gawang.

Liverpool menyamakan kedudukan lewat gol Philipe Coutinho pada menit ke-83.

Berawal dari bola mutahan yang membentur tiang gawang, Coutinho berhasil memaksimalkannya menjadi gol dari dalam kotak penalti dan tak kuasa dihadang kiper.

Hingga 90 menit pertandingan, berakhir imbang 1-1 yang membuat pertandingan harus dilanjutkan ke babak perpanjangan waktu selama 30 menit.

Di babak pertama perpanjangan waktu, City mendapatkan peluang emas mencetak gol saat Aguero berhasil merangsek masuk ke kotak penalti Liverpool dan melepaskan tendangan keras, namun bola berhasil ditepis penjaga gawang.

Liverpool nyaris memenangkan laga saat Divock Origi menanduk umpan silang Milner di dalam kotak penalti, sayangnya kiper masih sigap mengam-

ankan gawangnya.

Namun, hingga babak perpanjangan waktu berakhir, tak ada gol kemenangan yang tercipta dan pertandingan harus dilanjutkan ke adu penalti.

Liverpool mendapatkan kesempatan pertama mengambil penalti yang berhasil dieksekusi Emre Can. Namun City gagal membalasnya lewat Fernandinho.

Gol pertama Emre Can menjadi satu-satunya gol penalti Liverpool yang berhasil. Penendang selanjutnya yaitu Lucas Leiva, Philippe Coutinho dan Adam Lallana gagal menyarangkan bola.

Kiper Manchester City, Willy Caballero menjadi pahlawan berkat sejumlah penyelamatan gemilannya.

Sementara di kubu City, tiga penendang berhasil menjalankan tugasnya dengan sempurna yaitu Jesus Navas, Sergio Aguero dan Yaya Toure. (ant/bali post)

Ingin Tambah Pengalaman, Murni Jajal Kejurnas Wushu Mataram (Suara NTB) – Atlet cabang olahraga wushu, Murni butuh pengalaman tanding agar bisa tampil maksimal di PON XIX di Jawa Barat (Jabar) 2016. Untuk itu dia ingin menjajal kejurnas wushu yang akan berlangsung di Bandung, April Mendatang.

“Semoga disetujui, rencananya saya akan ikuti Kejurnas Wushu bulan April mendatang,” ucapnya saat ditemui Suara NTB di Sekretariat KONI NTB di GOR 17 Desember Turide Mataram, Senin (29/2) kemarin.

Kedatangan Murni di Sekretariat KONI NTB itu untuk mengurus dispensasi untuk ditujukan pada pihak perguruan ting(Suara NTB/ist) gi. Maklum Murni

yang berstatus mahasiswa membutuhkan dispensasi agar bisa meninggalkan kuliah di saat mengikuti pemusatan latihan.

Menurutnya, selama mempersiapkan diri menghadapi PON Jabar 2016, dia akan sering meninggalkan jadwal kuliah. Hal itu dilakukannya agar bisa maksimal menjalani pemusatan latihan daerah (Pelatda) persiapan PON yang telah dijalanin sejak 4 Januari lalu hingga September mendatang.

Menurutnya, sebelum tampil di PON dia butuh banyak pengalaman tanding.

Untuk itu dia akan ambil bagian di Kejurnas Wushu di Jabar mendatang. Saat ini dia tengah fokus latihan di GOR untuk memantapkan persiapan. Targetnya di kejurnas bisa masuk final, sehingga bisa mematok target medali di PON 2016. Sebagaimana diketahui Murni adalah satu-satunya atlet wushu yang lolos PON, dan dia punya peluang untuk mempersembahkan medali di PON 2016. (fan)

Siap Ikut Kompetisi, PSSB Maksimalkan Pemain Lokal Taliwang (Suara NTB) Kompetisi sepak bola nasional yang akan rencananya akan digelar bulan April mendatang diapresiasi oleh Persatuan Sepak Bola Sumbawa Barat (PSSB). Sebagai satu-satunya tim sepak bola NTB yang masuk dalam kancah kompetisi liga nasional, PSSB pun menyatakan siap turut serta.

Pengurus PSSB, Manurung mengatakan, pihaknya telah mengikuti rapat nasional jelang bergulirnya kompetisi liga nasional yang akan dilaksanakan oleh PT Gelora Trisula Semesta (PTGTS) di musim tahun 2016 ini.

Dalam pertemuan tersebut gelaran kompetisi liga nasional yakni liga super dan divisi utama akan dimulai pada bulan April.

Di mana kedua kompetisi itu berganti nama menjadi Indonesia Soccer Championsip (ISC) A untuk liga super dan ISC B untuk kompetisi divisi utama.

“Semua mengalami pergantian. Dan musim kompetisi direncana bulan April,” jelasnya kepada media ini, Senin (229/2).

Dari hasil rapat tersebut diketahui, untuk kompetisi ISC A akan diikuti oleh 18 tim sementara ISC B 59 tim. Manurung menjelaskan, di ISC B (divisi utama) PSSB akan turut ambil bagian di dalamnya. Hal tersebut menjadi keharusan, karena jika tidak ikut dalam kompetisi perdana itu, PSSB akan dihapus sebagai tim peserta pada musim kompetisi berikutnya. “Jadi di 59 itu PSSB ada sebagai peserta ISC B.

Dan kami sudah mengkonfirmasinya,” timpalnya.

Pada gelaran kompetisi ISC B, Manurung mengaku, ada sedikit kelonggaran yang diberikan PTISB selaku penyelenggara kompetisi. Di mana seluruh tim yang dahulunya berlaga di divisi utama tetap ikut sebagai peserta pada musim berikutnya. “Jadi tidak ada sistem degradasi. Nanti tim yang di akhir musim menempati urutan teratas akan masuk ke ISC A dan tim yang belum akan tetap berlaga di ISC B,” paparnya.

Kemudahan itu pun, akan dimanfaatkan PSSB. Menurut Manurung, manajemen akan memaksimalkan pemain lokal untuk mengisi tim utama. Hal ini pun akan segera dirapatkan di internal termasuk melaporkan seluruh hasil pertemuannya jelang kompetisi ke Ketua Umum PSSB Dr. KH. Zulkifli Muhadli, SH., MM. “Kompetisi musim ini memberikan kemudahan kepada kita. Makanya kita akan manfaatkan pemain lokal,” ujarnya.

Disinggung soal persiapan lain seperti misalnya pendanaan tim, Manurung masih enggan membukanya. Menurut dia, manajemen akan terlebih dahulu merapatkan hasil pertemuan jelang kompetisi.

Baru setelah itu manajemen PSSB akan mengumumkan seluruh tahapan persiapannya jelang kick off ISC B pada bulan April mendatang. “Sementara yang bisa saya pastikan kita ikut dalam kompetisi musim ini,” pungkasnya. (bug)

EKONOMI DAN BISNIS

Selasa, 1 Maret 2016

Gubernur Minta Newmont Hormati Peraturan Giri Menang (Suara NTB) Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi meminta manajemen PT. Newmont Nusa Tenggara (NNT) agar menghormati peraturan di negeri ini. Pemprov begitu dilelahkan melayani gugatan perusahaan tambang asal Amerika Serikat ini di pengadilan pajak Surabaya.

Seperti diketahui, dalam beberapa tahun terakhir Newmont selalu melayangkan gugatan keberatan kepada pemerintah daerah. Menyusul penagihan setiap tahun atas pajak kendaraan berat dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) perusahaan tambang konsentrat di Batu Hijau, Kabupaten Sumbawa Barat itu.

“Saya sudah bilang dari dulu, bahwa Newmont sebagai suatu unit usaha yang berada di suatu negeri namanya Indonesia, di daerah namanya NTB, harus-

lah menghormati peraturan yang ada,” demikian gubernur usai melakukan panen serempak dan percepatan tanam di Batu Kumbung, Lingsar, Lombok Barat, Senin (29/2).

Bahkan tidak sekadar menghormati, Newmont jika memungkinkan diharapkan bisa berbuat baiklah. “Jangan yang wajib-wajib saja, bila perlu yang sunnahpun dilaksanakan,” tambah gubernur.

Memungut pajak kendaraan berat dan PBBKB dari Newmont, setelah pembayaran,

Newmont justru langsung melayangkan gugatan. Alasannya, kata gubernur, tidak ada ketentuannya dalam kontrak karya.

“Akhirnya kita selalu bertemu di pengadilan, dan itu berulang-ulang sampai ratusan mungkin sudah ribuan kasus. Setiap kita nagih, memang dibayar, tapi digugat lagi,” cetus gubernur. Yang demikian dampaknya menciptakan biaya tambahan yang harus disiapkan oleh Pemprov NTB. Biaya dimaksud, untuk menyiapkan tim penasehat hukum, memberangkatkan

perangkat daerah untuk melayani gugatan Newmont ke pengadilan pajak di Surabaya.

Sebelumnya, Kepala Biro Hukum Setda NTB, H. Rusman, SH, MH mengatakan Pemprov NTB sedang mempersiapkan tim kuasa hukum, menyusul masuknya surat keberatan yang dikirim manajemen PT. NNT kepada pemerintah daerah, terkait keberatan perusahaan ini membayar pajak kendaraan berat yang dioperasikannya.

Pemerintah Provinsi NTB merasa sangat direpotkan menghadapi gugatan manajemen perusahaan tambang itu.

Dan sangat lelah pemerintah daerah melayani gugatan rutin dimaksud. “Sangat lelah, dan saya trauma soal gugatan Newmont,” katanya.(bul)

Makin Kepincut Layanan 4G TELKOMSEL Regional Bali dan Nusa Tenggara (NTB, NTT) secara konsisten terus melengkapi ekosistem 4G LTE

HILANG HILANG STNK R2 HONDA DR4671BU NOKA/NOSIN: MH1JF8119BK2141382/ JF81E-1212900 AN. NOVITA PUTRI NINGSIH HILANG DISEKITAR EVICENTRUM HILANG STNK R2 YAMAHA DR4870AM NOKA/NOSIN: MH34NS00K2K699325/ 4WH-375947 AN. MUCHLIS ST HILANG DISEKITAR MONJOK MATARAM Kehilangan Sertifikat Tanah Telah Hilang 1 Buah Buku Tanah Hak Guna Bangunan Dengan nomor : 0059 yang terbit pada tanggal 27 Mei 1996 atas Atas Nama : NURDIN Buku Tanah Hak guna Bangunan tersebut diketahui hilang di Jln. Leo I, RT.09, Lingkungan Selaparang, Kecamatan Ampenan Kota Mataram sekitar bulan Januari 2016 pada saat proses untuk ditingkatkan menjadi Hak Milik.

Bagi yang menemukan, dimohon kesediannya untuk menghubungi Bapak ALDI PAOWARTO atau keluarga yang bersangkutan.

Alamat : Jln. Leo I, RT. 0, Lingkungan Selaparang, Kecamatan Ampenan Kota Mataram, No Telp 082116078992 atau dengan menghubungi Pos Polisi terdekat.

dan memberikan berbagai kemudahan serta penawaran menarik kepada pelanggannya agar dapat segera beralih ke layanan Telkomsel 4G LTE. Hal ini disambut antusias oleh pelanggan Telkomsel.

Trendnya, pelanggan sudah berangsung-angsur beralih ke layanan Telkomsel 4G LTE, dilihat dari banyaknya permintaan penggantian USIM (simcard 4G) melalui channelchannel pelayanan Telkomsel.

Peningkatan enquiry pelanggan untuk penukaran USIM dapat terlihat dari beberapa channel pelayanan Telkomsel, seperti di GraPARI naik sekitar 50 persen pada lima bulan terakhir. Peningkatan dengan jumlah yang sama juga dirasakan sejak awal tahun 2016 ini dilayanan MyGraPARI yang merupakan media pelayanan Walk In Telkomsel bersifat digital dan dapat diakses secara mandiri (self-service).

Vice President LTE Com-

LOWONGAN DCRI, KSR, WAITERS, ACC, GUDANG, DAPUR, SPV, DAN ADM KRM LAMARAN KE LUMBUNG RESTO LT 2F MALL EPICENTRUM CP. 087864011613

Halaman 12

Sosialisasi OJK Menyasar Polda NTB Mataram (Suara NTB) Setelah sebelumnya Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi NTB melakukan sosialisasi dan edukasi di Sekolah Polisi Negara (SPN) Belanting, Lombok Timur, berselang hanya beberapa hari, hal yang sama dilakukan juga di Polda NTB. Sosialiasi Senin (29/2) dilakukan dalam rangka memperkuat pemahaman tentang peran dan fungsi OJK kepada jajaran Polri di provinsi ini.

Memberikan pemahaman lebih jauh mengenai industri keuangan dan investasi bodong yang belakangan marak, sesuai dengan target literasi dan edukasi OJK 2016 kepada karyawan dan pensiunan Kegiatan dilaksanakan di Gedung Sasana Dharma Polda NTB. Hadir Direskrimsus Polda NTB, Kombes. Pol. Prasetijo Utomo, beserta Kasat Reserse dan Penyidik, serta Kapolsek se-NTB. Dengan total seratusan peserta.

Dari unsur Kantor OJK Provinsi NTB, hadir Kepalanya, Yusri beserta jajaran. Menggandeng pihak Bank NTB, Bank Sinar Mas dan pengurus inti asosiasi perusahaan pembiayaan di NTB. Yusri dalam kesempatan tersebut memberikan gambaran seutuhnya tentang peran dan fungsi OJK. OJK sebagai lembaga negara yang dibentuk berdasarkan UU Nomor 21 Tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan

(Suara NTB/ist)

SOSIALISASI - tim OJK usai melakukan sosialiasasi dan edukasi OJK di Polda NTB, Senin (29/2). pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan.

OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan. OJK didirikan untuk menggantikan peran Bapepam-LK dalam pengaturan dan pengawasan pasar modal dan lembaga keuangan, dan menggantikan peran Bank Indonesia dalam pengaturan dan pengawasan bank, serta untuk melindungi konsumen industri jasa keuangan.

Yusri juga memberikan gambaran tentang maraknya investasi bodong yang belakangan menyasar lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Investasi bodong menawarkan bisnis dengan berbagai cara, dengan

modal sedikit tetapi mendapatkan keuntungan berlipat ganda.

Jajaran Polri juga memiliki kewajiban memberikan pemahaman kepada masyarakat agar tak tertipu investasi mimpi dimaksud. OJK berharap sosialisasi dan edukasi yang diberikan akan menjadi pesan berantai kepada masyarakat di wilayah masing-masing, sehingga tak merugikan masyarakat.

Kombes Pol. Prasetijo Utomo juga tak lupa mengamanahkan kepada jajaran Polri di bawahnya untuk menyampaikan kepada masyarakat mengenai materi yang diterima.

Serta melakukan proteksi agar masyarakat tak terjebak investasi penipuan. Tentunya, melakukan tindakan sesuai kewenangannya terhadap pihakpihak yang dapat merugikan masyarakat. (bul)

(Suara NTB/ist)

PENUKARAN USIM - Antrian pelanggan untuk penukaran USIM (simcard 4G) menggunakan layanan MyGraPARI. mercial Telkomsel, Lindayanti Harjono dalam rilis yang diterima Suara NTB, Senin (29/2) mengatakan, saat ini Telkomsel fokus memberikan kenyamanan dan kemudahan kepada para pelanggan agar dapat segera menikmati layanan Telkomsel 4G LTE. Khusus di Regional Bali - Nusra, Telkomsel memiliki lebih dari enam titik pelayanan yang dapat melayani penggantian USIM, dan kebutuhan pelanggan akan layanan Telkomsel 4G LTE. Lindayanti lebih lanjut menjelaskan bahwa dalam waktu dekat, Telkomsel pun akan memperluas channelchannel penukaran USIM dengan menambah titik-titik layanan, seperti di antaranya di lokasi keramaian publik.

Selain itu, Telkomsel juga melakukan aktivitas layanan

jemput bola dengan membuka booth untuk penggantian USIM, seperti yang dilakukan di beberapa kawasan perkantoran dan industri yang sudah ter-cover layanan 4G LTE. Untuk mendukung layanan 4G LTE, Telkomsel Regional Bali - Nusra hingga saat ini telah memiliki lebih dari 270 eNodeB atau BTS 4G yang tersebar di lebih dari delapan kota. “Ketika menggelar jaringan, Telkomsel selalu memastikan bahwa layanan ini dapat dinikmati di sekitar 70 persen sampai 80 persen dari wilayah lokasi tersebut,” demikian penegasan Lindayanti. Hingga saat ini, jumlah pelanggan 4G Telkomsel yang menggunakan smartphone 4G di wilayah Bali Nusra telah mencapai lebih dari 30 ribu pelanggan. (bul)

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Hari Aryanti, Akhmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Sahmad Darmi, M. Yusrin Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi, Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur: Rusliadi, Yoni Ariadi.

KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah. Bima : Rafiin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaludin, Muhammad Kasim. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 15.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 20.000/mmk. Display F/C : Rp 25.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 15.000./ mmk. Iklan Advertorial : Rp 10.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 450.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 250.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 75.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 80.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 4.500. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

SUARA NTB

Selasa, 1 Maret 2016

Halaman 13

RUPA-RUPA

RUPA-RUPA

MENU : NASI KELOR, NASI LEBUI, BEBALUNG, SOTO, PELECING, RUJAK, ES KELAPA MUDA TEMAT & MENERIMA PESANAN NASI KOTAK, SNACK KANTOR. HUBUNGI IBU IDA AHMADI HP 081907415439

gin Belajar n i P ANIMASI ?

SETIAP MINGGU PAGI - SORE DI TAMAN MAYURA

HUBUNGI :

081917002381

COUNTER PAINT ART GALLERY MINIMALIS LUNA MAYA EKAGITT

Menyediakan aneka hidangan & melayani pesanan nasi kotak, snack box dan menerima rantangan

Penjualan dgn Fee 3% Tanpa dikenakan biaya & tidak mengikat

Rp. 995 Jt

BEKAM

SUARA NTB Selasa, 1 Maret 2016

OPINI

Halaman Halaman 14 14

Sentra Peternakan Rakyat (SPR) untuk Merekoveri NTB-BSS Penurunan Kemiskinan Butuh Kerja Konkret TAHUN 2016 ini Kota Mataram menargetkan penurunan angka kemiskinan satu persen. Target penurunan angka kemiskinan ini sebetulnya bisa dibilang masih stagnan jika dibandingkan dengan penambahan anggaran yang cukup signifikan untuk menurunkan angka kemiskinan di Kota Mataram. Bahkan jika mencermati MoU atau kesepakatan TKPKD (Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah) Provinsi NTB dengan TKPK kabupaten/kota, Mataram telah memasang target penurunan angka kemiskinan dari 3,5 persen menjadi 2 persen.

Tetapi nyatanya, Kota Mataram hanya menargetkan penurunan kemiskinan rata-rata satu persen. Seperti diketahui, angka kemiskinan di Kota Mataram tahun ini 10,06 persen. Dan, pada tahun anggaran 2015 lalu, Pemkot Mataram telah menganggarkan tidak kurang dari Rp 32 miliar yang dihajatkan untuk mengentaskan kemiskinan. Tahun 2016 ini, anggaran tersebut rencananya akan ditambah.

Ini sejalan dengan visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Mataram. Tentu ini menjadi pekerjaan rumah yang tidak ringan bagi pasangan Walikota dan Wakil Walikota Mataram pada periode kedua kepemimpinannya. Karena seperti disampaikan Kepala Bappeda Kota Mataram, lalu Martawang, bahwa semakin kecil angka kemiskinan, justru semakin sulit diturunkan.

Namun demikian, kita jangan sampai latah dengan istilah semakin kecil angka kemiskinan semakin sulit diturunkan. Justru ini menjadi tantangan tersendiri bagi Kota Mataram. Sekaligus menguji sejauh mana keseriusan Kota Mataram dalam mengentaskan kemiskinan.

Sehingga data kemiskinan menjadi bagian tidak terpisahkan dari upaya penanggulangan kemiskinan.

TKPKD Kota Mataram, H. Mohan Roliskana mengingatkan jajarannya agar data kemiskinan yang diterbitkan oleh BPS (Badan Pusat Statistik) tidak tumpang tindih dengan data yang dimiliki Kota Mataram di tiap-tiap kecamatan bahkan kelurahan. Pengalaman yang terjadi selama ini, perbedaan data kemiskinan yang diterbitkan BPS dengan Pemda kerap memicu gejolak di lapangan.

Misalnya saja, penerima tiga ‘’kartu sakti’’ Jokowi (Kartu Indonesia Sejahtera, Kartu Indonesia Pintar dan Kartu Indonesia Sehat) dianggap masih belum tepat sasaran.

Fakta di lapangan, warga yang betul-betul miskin, kerap tidak tercover dalam daftar penerima bantuan. Tentu ini menjadi persoalan yang berpotensi menimbulkan gesekan sosial. Tidak terdaftarnya warga miskin dalam data orang miskin, bisa saja disebabkan oleh beberapa faktor.

Pertama, warga miskin tersebut luput dari pendataan. Kedua, waktu pendataan berlangsung warga tersebut belum masuk dalam kategori miskin ataukah pola pendataan yang kurang mengena. Kondisi ini tidak hanya terjadi di Kota Mataram, daerah-daerah lain juga sering dihadapkan pada persoalan serupa.

Untuk itu, kondisi ini membutuhkan kerja konkret kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dibantu oleh SKPD. Di Mataram, anggaran penanggulangan kemiskinan tersebar di beberapa SKPD. Sehingga, pengentasan kemiskinan itu menjadi tanggungjawab bersama. Kerja-kerja penanggulangan kemiskinan ini akan terukur dengan penurunan angka kemiskinan yang berbanding lurus dengan anggaran penanggulangannya. Jangan sampai, TKPKD yang diberi honor setiap bulan dari APBD hanya menjadikan penanggulangan kemiskinan itu sebagai pekerjaan yang tidak terukur. Karena setiap daerah pasti mendambakan angka kemiskinan yang sekecil-kecilnya , bahkan bila perlu nihil. (*)

RADIO

ERSOALAN Pasokan Daging Permasalahan pasokan daging sapi di negara kita belum kunjung reda.

K e i n g i n a n swasembada daging sapi sejak 10 tahun lalu sampai sekarang belum menunjukkan tanda-tanda dapat tercapai. Impor daging sapi dan sapi bakalan masih tinggi, masing-masing sekitar 90.000 ton dan 600.000 ekor. Bahkan pada tahun 2016 ini, selain daging dan sapi bakalan juga akan diimpor sapi indukan 600.000 ekor.

Penyebab utama kekurangan pasokan daging sapi tersebut adalah kurangnya populasi dan rendahnya produktivitas sapi pedaging (potong) pada peternakan rakyat. Sebagaimana diketahui, produksi sapi potong di Indonesia sebagian besar (90%) berasal dari peternakan rakyat.

Kelemahan peternakan rakyat adalah tidak terkontrolnya sistem produksi ternak. Ternak sapi rakyat dipelihara secara individual sehingga manajemen usahanya tergantung kepada kemauan dan kemampuan peternak masingmasing. Kemauan dan kemampuan peternak rakyat untuk memelihara sapi tergantung pada sumberdaya yang dimiliki, terutama modal, lahan sumber pakan, pengetahuan, dan keterampilan, serta jumlah tenaga kerja keluarga. Oleh karena rumah tangga tani-ternak (RTTT) umumnya memiliki sumberdaya yang terbatas maka jumlah pemeliharaan ternak sapi pada masing-masing RTTT juga rendah, hanya 2-3 ekor/ RTTT. Disamping itu, terdapat faktor eksternal yang menyebabkan menurunnya usaha ternak sapi yaitu semakin sempitnya lahan sumber pakan ternak akibat alih guna lahan dari padang penggembalaan menjadi lahan pertanian dan lokasi bangunan baik untuk perumahan, perkantoran, maupun industri, serta semakin intensifnya pertanian tanaman pangan dan perkebunan.

Oleh karena itu program yang dipandang paling tepat untuk mengatasi kondisi yang diuraikan sebelumnya adalah pemberdayaan peternak rakyat.

Tujuan pemberdayaan ini agar mereka dapat mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya yang dimiliki dalam usahatani ternak sapi sehingga usahatani ternak sapi tersebut lebih produktif dan dapat memberikan pendapatan yang layak. Untuk itu para peternak harus diorganisir dalam satu manajemen usaha agar alokasi faktor-faktor produksi dan introduksi teknologi dapat berlangsung secara efektif dan efisien. Program Sentra Peternakan Rakyat (SPR) mencoba menerapkan konsep tersebut.

Sentra Peternakan Rakyat (SPR) Sejak tahun 2005 pemerintah telah meluncurkan program unggulan nasional yang dikenal dengan program swasembada daging sapi (PSDS) dengan tujuan utama untuk mencapai swasembada daging sapi. Namun, sampai sekarang tujuan tersebut belum tercapai. Hal ini disebabkan oleh program dan pelaksanaannya yang kurang tepat sasaran atau kurang menyentuh akar permasalahan sesungguhnya. Akibat belum tercapai targetnya, kemudian pada tahun 2007 program tersebut dievaluasi dan mengikutkan ternak kerbau sebagai tambahan untuk memasok daging nasional. Programnya berubah nama men-

Oleh:

Soekardono

(Guru Besar Ilmu Sosial Ekonomi Peternakan Fakultas Peternakan Universitas Mataram) jadi program swasembada daging sapi dan kerbau (PSDSK). Walaupun sudah dimasukkan ternak kerbau, program swasembada daging nasional tak juga kunjung terrealisasi. Atas dasar hal itu, pemerintah mulai tahun 2016 meluncurkan program baru yang dikenal dengan Sentra Peternakan Rakyat (SPR) dengan maksud untuk memperbaiki dan melengkapi program-program sebelumnya.

SPR sesungguhnya adalah pemberdayaan peternak baik secara teknis maupun ekonomis dalam satu manajemen bisnis berskala ekonomis berbasis iptek.

Di bawah manajemen SPR diharapkan pengelolaan teknis dan ekonomis usaha ternak rakyat dapat terkontrol sesuai dengan prinsip-prinsip berbisnis. Pada program-program sebelumnya, seperti NTB-BSS, kegiatan pemberdayaan peternak masih berbasis kelompok taniternak, belum berorientasi pada pengembangan bisnis skala ekonomis dibawah satu manajemen. Lebih lanjut harapannya adalah dengan penerapan program SPR ini Program NTB-BSS dapat berfungsi kembali yang akhir-akhir ini tidak jelas perjalanannya.

Pada tahun 2016 ini sebagai perintis ditetapkan 50 SPR di seluruh Indonesia dengan agihan anggaran masing-masing sekitar Rp2,4 milyar/SPR. Nusa Tenggara Barat (NTB) memperoleh tiga unit SPR, masing-masing di Kabupaten Lombok Timur dan Sumbawa untuk sapi, dan di Kabupaten Dompu untuk kerbau. Oleh karena SPR merupakan program baru, maka diperlukan sosialisasi intensif kepada para stake-holders terutama kepada para pihak yang terlibat langsung, seperti aparat dinas peternakan, akademisi/ peneliti, pengelola, dan peternak. Pada prinsipnya, tujuan utama SPR sama dengan PSDSK sama juga dengan NTB-BSS, yaitu peningkatan populasi, produksi, dan produktivitas ternak sekaligus peningkatan pendapatan peternak. Program SPR lebih mengkonsentrasikan pada transformasi kelembagaan peternak dari yang semula bersifat individual atau kelompok tani-ternak menjadi usaha skala ekonomis berbasis iptek. Oleh karena itu dalam pengelolaan SPR harus digunakan prinsip-prinsip perusahaan. Menurut pedoman SPR yang diterbitkan oleh Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH, 2015); organisasi SPR terdiri atas GPPT (gugus perwakilan pemilik ternak) sebanyak 9 orang yang dipilih oleh para anggota secara demokratis dan seorang manajer yang berkompetensi. Manajer inilah yang bertugas dan bertanggung jawab mengelola SPR sebagai usaha yang berskala ekonomis. Anggota SPR dipilih dari para peternak dalam suatu kawasan yang memenuhi persyaratan sebagai berikut: memiliki ternak induk produktif dengan performansi bagus minimal 2 ekor dan maksimal 10 ekor, bersedia memasang tanda regristrasi (ear-tag), bersedia mengelola ternak secara bersama-sama, bersedia tidak memotong/menjual betina produktif, melakukan pencacatan teratur dalam satu data base, dan bersedia bergabung dalam satu pintu bisnis dan satu manajemen. Dalam satu unit SPR terdiri atas 1.000 ekor sapi induk dan maksimal 100 ekor sapi pejantan, untuk kerbau terdiri atas 500 ekor induk dan maksimal 50 ekor pejantan. Substansi SPR adalah pengelolaan peternakan rakyat dengan menggunakan prinsipprinsip bisnis berbasis inovasi teknologi.

Oleh karena itu, keterlibatan akademisi dan/atau peneliti sangat esensial.

Strategi Membangun SPR di NTB Secara umum pemeliharaan sapi di NTB terdiri atas dua pola, yaitu pola intensif berbasis kelompok tani-ternak dan pola ekstensif berbasis padang penggembalaan. Pola intensif sebagian besar terdapat di Pulau Lombok sedangkan pola ekstensif di Pulau Sumbawa. Oleh karena itu, pengelolaan SPR juga harus didasarkan kepada dua pola tersebut. SPR di wilayah P. Lombok harus dilakukan atas dasar kelompok tani-ternak sedangkan di wilayah P. Sumbawa atas dasar padang penggembalaan. Secara umum langkah-langkah membentuk SPR dapat dibagi ke dalam tiga tahapan, yaitu persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi.

Tahap persiapan yang penting adalah sosialisasi kepada peternak, identifikasi dan seleksi ternak dan peternak calon anggota SPR, dan pembentukan organisasi (memilih GPPT dan manajer). Seleksi ternak induk sangat penting untuk

mendapatkan induk produktif yang sangat menentukan perkembangan selanjutnya. Hasil idenfikasi dan seleksi peternak dan ternak harus didokumentasikan dalam buku profil sebagai data dasar. Tahap pelaksanaan diawali dengan penyusunan program kerja empat tahunan dan tahunan berdasarkan azas bottom-up. Berdasarkan program kerja tersusun, pengelola (GPPT dan manajer) harus bekerja cerdas seoptimal mungkin melaksanakannya. Kegiatan yang penting pada tahap ini adalah (1) pelatihan teknologi tepat guna (pakan, reproduksi, produksi, dan manajemen usaha) bagi para peternak dengan instruktur yang berkompeten, (2) melengkapi sarana-prasarana pokok seperti perkandangan dan perlengkapannya, gudang pakan, alat/mesin pencacah dan mixer bahan pakan, kantor dan perlengkapannya, alat transportasi dan komunikasi petugas, (3) bantuan pakan ternak selama masa bunting dan menyusui, dua bulan sebelum beranak dan dua bulan setelah beranak, (4) memasang tanda registrasi (ear-tag), (5) melakukan pencatatan rutin semua kejadian yang terkait dengan perkembangan ternak, seperti kondisi induk, kondisi pejantan, berat lahir, waktu lahir, calving interval, perkawinan ternak, dan lain sebagainya sebagai data base, (6) bantuan pejantan unggul dan atau penyediaan IB, (7) membangun lumbung pakan ternak dilandasi penanaman hijauan makanan ternak (HMT) baik pada sela-sela lahan pertanian atau pada padang penggembalaan, dan (8) penerapan panca usaha pemeliharaan ternak (bibit, pakan, perkawinan, keswan, dan pemasaran) berbasis teknologi. Tahap Evaluasi, merupakan tahap penilaian secara periodic (tahunan), yang menyangkut relevansi, kinerja, efisiensi, dan dampak terkait dengan tujuan yang telah ditetapkan pada awal pembentukan SPR. Pada setiap akhir tahun perlu dievaluasi pengelolaan SPR secara menyeluruh, terutama yang berkenaan dengan aspek produksi dan produktivitas ternak. Hasil evaluasi dijadikan sebagai dasar penyusunan program tahun berikutnya.

Secuil Harapan Keberhasilan pelaksanaan kegiatankegiatan yang diuraikan sebelumnya sangat ditentukan oleh ketersediaan dan alokasi anggaran yang tersedia. Pada prinsipnya, anggaran harus digunakan

semaksimal mungkin (sekitar 70%) untuk kegiatan-kegiatan yang berpengaruh dominan pada produksi dan produktivitas ternak, misalnya hal-hal yang menyangkut pakan, perkawinan ternak, obat-obatan, introduksi teknologi, pengetahuan/ketrampilan peternak, sarana-prasarana utama (perkandangan, gudang pakan, dan peralatan), data base perkembangan ternak, dan evaluasi. Kegiatan yang kurang berpengaruh nyata pada proses produksi dan produktivitas ternak seperti perjalanan dinas dan pertemuan-pertemuan diupayakan menggunakan anggaran seefisien mungkin (30%). Disamping itu, yang lebih penting adalah komitmen pemerintah serta kegigihan, dan kesungguhan para pemangku kepentingan (aparat, peternak, akademisi, pengusaha, dan yang lainnya) dalam mengelola SPR. Dan pada akhirnya program SPR ini dapat merekoveri program NTB-BSS yang hampir sirna. Semoga program ini berproses sesuai rencana!.

Terkait HPP beras, gubernur akan surati Presiden Solusi perbaiki nasib petani

*** Ambruk, tembok pembatas proyek ‘’technopark’’ Kualitas proyek patut dipertanyakan

***

RAGAM

SUARA NTB Selasa, 1 Maret 2016

Dua Kepala Dinas Diperiksa Kejaksaan Dari Hal. 1 Saat proyek ini masih dalam tahap perencanaan dan perancangan tahun 2014, Husni Fahri diketahui menjabat sebagai Kepala Dinas Pertanian dan TPH. Nilai proyek mencapai Rp 1.810.325.000 untuk perluasan sawah di seluruh kabupaten dan kota di Pulau Sumbawa dan Lombok kecuali Mataram.

Sedangkan Husnul Fauzi diperiksa juga dalam kapasitas sebagai kepala dinas yang juga mengetahui pelaksanaan proyek SID, bersumber dari Kementerian Pertanian, dari Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian bidang perluasan area pertanian.

Tim penyidik SID melalui Juru Bicara Kejati NTB, Made Sutapa, SH menjelaskan, permintaan keterangan kepala dinas dan mantan Kepala Dinas Pertanian dan TPH itu diakui untuk pengembangan penyidikan. Sesuai dengan rancangan penyidikan tim setelah menetapkan tersangka tahun 2015 dan menyidangkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Harapan Makbul, tahun ini dikembangkan ke tersangka lain. ‘’Dua saksi kepala dinas diperiksa sesuai kapasitas masing masing,’’ kata Sutapa, Senin (29/2). Selain saksi dua pejabat itu, dimintai keterangan juga panitia pengadaan dan bendahara. ‘’Ada enam saksi yang sudah dipanggil dan diperiksa pekan kemarin,’’ sambung Sutapa.

Saksi dimungkinkan bertambah dalam rangka melengkapi bahan penyidikan, sehingga segera mengerucut ke tersangka baru. Ditambahkan juga, pijakan awal pengembangan kasus ini masih seputar cetak sawah yang ditemukan diduga bermasalah di Sumbawa. Ada sejumlah item pembiayaan yang diduga bermasalah, khususnya pembayaran pada ahli. Proyek belum tuntas, namun pembayaran mencapai 100 persen.

Penyidik memang sebelumnya menerapkan Pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam kasus cetak sawah baru. Menandai kepastian akan ada tersangka lain dalam kasus tersebut, selain yang sudah ditetapkan sebelumnya, Harapan Makbul sebagai tersangka dan dijerat dengan Pasal 2 dan 3 jo Pasal 18 Undang – Undang 31 tahun 1999 sebagaimana diubah Undang – Undang 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sampai saat ini perkara Harapan Makbul masih bergulir di Pengadilan Tipikor Mataram. Sementara persidangan berjalan, penyidik membuka kasus ini untuk bidikan ke tersangka baru. Ditanya soal rekanan yang belum diperiksa hingga kini, diakui Sutapa belum ada informasi dari penyidik. (ars)

Soal HPP Beras, Gubernur akan Surati Presiden Dari Hal. 1 ‘’Sudah saatnya kita berikan kebijakan memfasilitasi kemudahan sebesar-sebesarnya kepada petani kita,’’ tambah gubernur.

Ia menyoroti pembelian beras petani yang hanya tercapai 52 persen dari target serapan Bulog 100.000 ton. Padahal, NTB sudah mampu memproduksi hingga 2,3 juta ton setara Gabah Kering Giling (GKG).

Logikanya kata gubernur, ketika pengusaha berani membeli dengan harga pasar, tentunya masih ada keuntungan yang dikejar. Lalu apakah tidak mungkin pemerintah, melalui Perum Bulog membeli sesuai harga pasar seperti yang dilakukan pengusaha.

Kepala Divisi Regional Perum Bulog Wilayah NTB, Wiwin Kuswinhartomo dalam kesempatan tersebut memberikan gambaran, pemerintah kembali secara resmi mengumumkan kebijakan pembelian beras dan gabah petani tani Harga Pembelian Pemerintah (HPP) sesuai Inpres nomor 5 tahun 2015.

Di mana harga Gabah Kering Panen (GKP) di tingkat petani Rp 3.700/Kg, diterima di penggilingan Bulog Rp 3.750/Kg. Demikian juga dengan Gabah Kering Giling (GKG) diterima di penggilingan Bulog Rp 4.600/Kg, jika

di gudang Bulog Rp 4.650/ Kg. Sementara untuk beras, Bulog membeli seharga Rp 7.300/Kg di gudangnya. Tentunya harga tersebut berdasarkan kualitas dan kadar air yang tertuang dalam Inpres.

Jika Bulog membeli dengan harga di atas ketentuan HPP, tentunya harus berhadapan dengan proses hukum. Lebih dari itu, ketika Bulog membeli dengan harga tinggi, maka harga beras di pasaran akan memberatkan sekian banyak masyarakat yang notabene adalah konsumen beras (nasi).

Karena HPP itulah, Bulog tak mampu bersaing dengan pengusaha. Target yang tercapai hanya 52 persen serapan tahun 2015 lalu, kemudian sampai laporannya kepada pemerintah pusat kondisi stok minus. Akibatnya, direkomendasikan untuk didatangkan beras dari luar negeri untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Inilah yang tidak diterima gubernur. Terlebih lagi, NTB tercatat sebagai daerah lumbung pangan nasional. Pantang harus mengkonsumsi beras dari luar, selama petani masih gigih dan produksi masih tinggi. (bul)

Segera Rombak OPD Dari Hal. 1 Jika Agustus sudah bisa ditetapkan Perda tentang perubahan organisasi perangkat daerah, katanya, maka proses pembahasan setidaknya sudah dimulai dua bulan sebelumnya, yakni awal Juni.

Artinya, Raperda tentang perubahan organisasi perangkat daerah itu sudah bisa diserahkan ke Dewan sebelum bulan tersebut.

Tri mengatakan, rancangan perubahan organisasi perangkat daerah baik itu biro, badan dan dinas lingkup Pemprov NTB sudah dilakukan kajian. Namun, dari hari ke hari selalu ada perubahan indikator yang dibuat Kemendagri. Ia mencontohkan, ada urusan pemerintahan yang semula SKPD bertipe A. Namun, beberapa hari ada perubahan indikator sehingga SKPD tersebut menjadi tipe B. ‘’Makanya selalu saya update tiap hari, memang ada perubahan sehingga kita lakukan penyesuaian,’’ imbuhnya.

Ia menambahkan, sudah mulai mengagendakan diskusi dengan SKPD-SKPD untuk mendesain format SKPD yang ada. Dikatakan, pihaknya mulai dari biro-biro yang berada di bawah Sekretariat Daerah (Setda) NTB. Diungkapkan, tipe sekretariat Dearh NTB sampai saat ini masuk tipe A. Artinya ada Sekda, maksimal sembilan biro, tiga asisten gubernur dan tiga staf ahli gubernur.

“Tugas kami membuat beberapa alternatif. Nanti putusannya ada di pimpinan. Jadi dalam bulan Maret ini, kami mencoba memastikan ada setidaknya desain organisasi SKPD ini. Ada SKPD yang kita yakini tipe A. Tapi ada ke-

mudian masih bergerak antara tipe B dan C,”tambahnya.

Ketika ditanya perombakan OPD lingkup Pemprov NTB justru akan membuat SKPD semakin gemuk? Tri mengatakan belum tentu. Ia mencontohkan seperti Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) maka akan dipisah menjadi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) serta Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora). Pemisahan Dinas Dikpora itu, jelas Tri akan mengambil bagian dari SKPD lain. Yakni Bidang Kebudayaan yang semula berada di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Dinas Pemuda dan Olahraga itu kemudian dimungkinkan menjadi Dinas tipe C. Dinas tipe C tersebut terdiri dari satu kepala dinas, satu orang kepala TU, tanpa sekretaris dan maksimal tiga buah bidang dan di bawahnya tiga seksi. ‘’Kalau misalnya nanti dari kajian kita diskusi dan panggil teman-teman Dikpora dimungkinkan masih bergabung maka menjadi Dikbudpora. Tapi itu menjadi efisien banget. Kami akan tetap melaakukan kajian dan kita sampaikan ke pimpinan,’’ terangnya.

Katanya, salah satu dasar Pemprov NTB melakukan perombahkan OPD adalah efisiensi dan efektivitas. Sehingga, lanjutnya, dalam melakukan kajian perombahan SKPD, hal tersebut menjadi pertimbangan. Artinya, dinas tipe C akan berpotensi digabung dalam rumpunnya. (nas)

Halaman 15

Sengketa Lahan HGU dan Masyarakat

Pemprov Bakal Panggil PT. Sanggar Agro Karya Persada Mataram (Suara NTB) Pemprov NTB bakal segera memanggil PT. Sanggar Agro Karya Persada, pemegang Hak Guna Usaha (HGU) 4.560,8 hektar perkebunan kelapa hibrida dan jambu mete di Desa Oi Katupa, Kecamatan Tambora, Kabupaten Bima. Masyarakat setempat mengklaim perusahaan tersebut melakukan penyerobotan lahan sesuai dengan laporan pengaduan yang diajukan kepada Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi.

Asisten I Tata Praja dan Aparatur Setda NTB, Dr. H. Abdul Hakim, MM yang dikonfirmasi Suara NTB usai menerima perwakilan warga Oi Katupa, jajaran SKPD Pemkab Bima , BPN Bima dan BPN NTB, Senin (29/2) siang kemarin mengatakan akan segera mencarikan solusi atas permasalahan tersebut.

“Besok hari Rabu kita akan panggil PT. Sanggar Agro. Kedua, tim dari provinsi akan tu-

run melakukan verifikasi hari Rabu depan dengan menghadirkan kepala desa sebelumnya. Kita rapat di kabupaten Bima dan kita akan berikan solusi terbaik,” kata Hakim.

Hakim mengatakan, informasi dari warga perusahaan tersebut menelantarkan lahan.

Keterangan yang dipeorleh dari BPN, perusahaan tersebut telah menanam kelapa hibrida dan jambu mete namun gagal.

Perusahaan tersebut mendapatkan HGU pada tahun 1996.

“Dia gagal mengembangkan kelapa hibrida, beralih ke jambu mete. Gagal di mete, dia mengajukan rekomendasi mengalihkan lagi komoditasnya menjadi pengembangan kayu putih. Kalau kita lihat dari cerita BPN itu.

Tapi sebelum 2011, dia (perusahaan) menelantarkan lahan selama lima tahun,” tambahnya.

Mantan Penjabat Bupati Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) ini menjelaskan, akibat penelantaran selama lima

tahun itu kemungkinan membuat lahan itu dirambah. Perusahaan tersebut sempat kena teguran dari BPN pada tahun 2011 dan 2012. Setelah itu, tak ada lagi teguran karena mereka sudah mulai melakukan penanaman kelapa hibrida. “Karena selalu gagal, akhirnya 2014, dia mengubah komoditas tanaman menjadi komoditas kayu putih. Baru mendapatkan izin untuk penanaman kayu putih tahun 2015,”paparnya.

Hakim mengatakan Pemprov akan mencari solusi terbaik menyelesaikan sengketa lahan ini. Sebenarnya, untuk menyelesaikan persoalan tersebut Pemkab Bima telah membentuk tim. Sejumlah permohonan masyarakat sudah diakomodir. Misalnya, untuk lahan pemukiman masyarakat telah diberikan lahan seluas 50 hektar. Kemudian lahan pertanian seluas 150 hektar. Serta padang penggembalaan seluas 150 hektar. (nas)

Investor Penambangan Pasir Laut Lotim Diminta Perbaiki Dokumen Amdal Mataram (Suara NTB) Investor yang berencana menambang pasir laut di perairan Lombok Timur (Lotim), PT. Dinamika Atria Jaya diminta untuk memperbaiki dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) sesuai dengan rekomendasi-rekomendasi saat kajian Amdal.

Investor tersebut juga diminta tetap konsisten antara Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan KA Andal), Analisis mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) dan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL). ‘’Belum selesai perbaikan dokumennya. Yang perlu diperbaiki oleh mereka pertama, konsistensi dari KA Andal, Amdal sama UKL UPL, harus konsisten. Jangan sampai KA Andal bilang A, Amdal bilang B, terus UKL-UPL bilang C,” kata Kepala Badan Lingkungan Hidup dan Penelitian (BLHP) NTB, Ir. Hery Erpan Rayes, MM ketika dikonfirmasi di Mataram, Senin (29/2) siang kemarin.

Erpan mengungkapkan memang ada beberapa hal yang tak konsisten dituangkan oleh investor tersebut. ‘’Ada beberapa yang tak konsisten dan perlu diluruskan dan dikonsistenkan,’’ imbuhnya.

Ia mencontohkan, dalam KA Andal disebutkan ada kekhawatiran terjadi abrasi jika dilakukan penambangan pasir laut. Dalam dokumen Amdal investor harus membuat rona-

rona awal. Jika rona awal ini tak disebutkan maka akan sulit untuk melakukan pengecekan.

Artinya, kata Erpan, kekhawatiran masyarakat itu menjadi perhatian atau atensi.

Selanjutnya, kata Erpan, ada beberapa masukan-masukan masyarakat dan pakar yang perlu dimasukkan dalam perbaikan dokumen Amdal tersebut. Seperti adanya kekhawatiran akan terjadi kekeruhan air laut akibat aktivitas penambangan pasir laut tersebut. Makah al itu harus jelas upaya yang dilakukan dalam Amdal mengenai upaya-upaya yang dilakukan untuk mencegah atau meminimalisr terjadinya kekeruhan air laut. ‘’Maka apa langkahnya supaya kekeruhan itu tak menyebar. Maka harus dipasang alat sejenis jaringlah. Supaya menahan itu. Harganya mahal tapi konsekuensi seperti itu. Itu harus dimasukkan dalam dokumen Amdal. Kalau tak diperbaiki, ndak mau kita (keluarkan rekomendasi),’’tegasnya.

Ditanya tenggat waktu yang diberikan BLHP kepada investor tersebut untuk melakukan perbaikan dokumen Amdal?

Erpan mengatakan tak ada tenggat waktu yang diberikan.

Artinya, semakin lama mereka memperbaiki dokumen Amdal maka semakin lama juga rekomendasi BLHP akan keluar. Secara aturan, katanya memang perbaikan itu harus dilakukan selama 105 hari. Bahkan dalam Inpres ter-

baru disebutkan maksimal dilakukan 60 hari.

Ia mengakui bahwa investor yang akan menambang pasir laut di Lotim ini agak lelet jika dibandingkan investor yang berencana menambang pasir laut di Lobar. Padahal, katanya, kedua investor tersebut samasama mengajukan dokumen.

Namun justru investor pasir laut Lobar lebih dulu mendapatkan rekomendasi BLHP. “Kami tak mau ambil resiko. Harus betul-betul dokumen itu harus sesuai dengan harapan kita. Supaya jangan sampai dikhawatirkan terjadi pengaruh lingkungan yang tak semestinya,” ucapnya.

Mengenai rencana penambangan pasir laut di Loti mini, kata Erpan secara umum dari hasil kajian Amdal memang layak lingkungan. Cuma, investor tinggal memperbaiki dokumen Amdal dan mengakomodir masukan-masukan dari masyarakat dan pakar saat uji amdal beberapa waktu lalu.

Erpan mengatakan, luas areal penambangan pasir yang diberikan sekitar 1.000 hektar.

Ia menyebutkan, potensi pasir laut di Lotim jauh lebih besar dibandingkan di Lobar. Jika di Lobar potensinya sekitar 13 juta meter kubik. Tetapi di Lotim potensi pasir lautnya sebanyak 223 juta meter kubik. Namun yang masuk dalam dokumen yang diajukan investor tersebut sekitar 167 juta meter kubik. Investor itu hanya akan mengambil 30 juta meter kubik. (nas)

Jalan Lingkar Trawangan akan Ditata Ulang Mataram (Suara NTB) – Dinas Kebudayaan dan Pariwisata NTB akan memperbaiki jalan lingkar Trawangan. Hal ini dilakukan untuk memperbarui wajah jalan lingkar Trawangan agar nyaman dilalui dan elok dipandang. Rencananya perbaikan jalan ini akan dirampungkan pada tahun anggaran ini. Anggaran yang disediakan mencapai Rp 1 miliar yang berasal dari APBD NTB tahun 2016.

“Memang benar akan kita lakukan perbaikan. Pada dasarnya kita ingin melakukan pembenahan performance landscape, sehingga menjadi enak dipandang dan wisatawan menjadi senang,” kata Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata NTB H. Lalu Muhammad Faozal, S.Sos., M.Si kepada

Suara NTB, di Mataram, Senin (29/2) kemarin.

Rencananya setelah dibenahi, setiap orang dapat menikmati ruang terbuka hijau. Namun saat ini rencana perbaikan tersebut masih dalam proses desain. Sehingga perencanaan menjadi matang dan perbaikan tersebut dapat berjalan sesuai harapan.

“Melalui pembenahan ini jika ingin rubah wajah jalan.

Seperti kita lihat saat ini di sana masih banyak yang tidak ada drainasenya. Sehingga pada saat musim hujan, genangan air berada dimanamana dan tidak elok dipandang,” kata Faozal.

Sempat ada isu yang beredar bahwa perbaikan jalan lingkar Trawangan itu akan dibatalkan, dan diganti dengan pembangunan dermaga. Namun hal itu

ditamnpik oleh Faozal. Menurutnya rencana akan berjalan sesuai dengan rencana awal. Sementara untuk pembangunan dermaga, masib dalam tahap komunikasi dengan pemerintah pusat. Sehingga perbaikan jalan lingkar Trawangan akan tetap dilakukan merkipun rencana pembangunan dermaga tetap dibicarakan.

“Kalau dermaga sepertinya masih belum bisa tahun ini.

Karena agak susah ya kalau mau buat dermaga. Tapi tetap kita usahakan, sudah kita bicarakan dengan pusat,” katanya.

Dengan adanya perbaikan ini, diharapkan respons semua pihak semakin baik. Terutama bagi wisatawan yang melintasi jalan itu. Terlebih jika ada ruang terbuka hijau yang akan dibuat di jalan lingkar trawangan. (lin)

Harus Diawasi Polisi Dari Hal. 1 Yusri kepada Suara NTB disela sela memberi pelatihan kepada puluhan penyidik Polda NTB dan jajaran Polres di Gedung Sasana Dharma, Senin (29/2).

Potensi tindak pidana itu menurutnya bisa terjadi pada sederet penyedia jasa keuangan seperti, perbankan, perusahaan asuransi, perusahaan pembiayaan (finance), pasar modal, usaha investasi hingga pegadaian. ‘’Jadi semua pengelolaan uang di bawah pengawasan OJK ini tinggi peluang penyimpangannya,’’ tegas dia lagi.

Atas kekhawatiran itu, institusinya merasa berkepentingan dan punya tanggung jawab mengedukasi penyidik kepolisian. Dengan harapan, penyidik memahami utuh tentang tupoksi jasa keuangan, demi memudahkan identifikasi modus penyimpangan yang dilakukan dengan sasaran korban nasabah. ‘’Kegiatannya apa di masing masing bidang tadi. Seperti apa tupoksinya, seperti apa modus penyimpangannya. Semua penyidik harus tahu, agar bisa ditindak,’’ bebernya, kemu-

dian menekankan agar kemampuan ini dimiliki Ditreskrimsus Polda NTB yang berwenang menangani kasus berkaitan jasa keuangan.

Secara teknis dijelaskan, dengan memahami teknis kerja jasa keuangan, akan memudahkan penyidik untuk melakukan pemeriksaan lebih mendalam sampai menemukan pelaku atau tersangka. ‘’Jadi penyidik akan lebih mudah bekerja,’’ ulasnya.

Diakui juga,pentingnya kemampuan ini, karena kompleksitas persoalan yang muncul pada pengelolaan jasa keuangan.

Dalam beberapa kasus, ditemukan yang berbau pidana. Bahkan sudah ada yang ditindaklanjuti oleh Polda NTB dan Polres jajaran. Hanya saja Yusri tak ingat angka pasti kasus tersebut.

Bagaimana jasa keuangan menjalankan modus yang berbau pidana? Penting menurutnya diketahui masyarakat, karena sangat banyak modus yang dijalankan. Dari banyak kasus, paling familiar menurutnya , seperti usaha atau industri jasa keuangan beroperasi tapi tanpa izin, ada juga kasus

penggelapan dana nasabah oleh perbankan. ‘’Ini kasus yang sering kita dengar. Ada juga kita temukan. Di kepolisian juga ada yang ditangani,’’ terangnya.

Ditanya bentuk koordinasi OJK dengan kepolisian ketika ada kasus tindak pidana muncul, menurutnya memang sepenuhnya menjadi ranah kepolisian. Tapi jika kasus diawali dengan temuan pihaknya, maka akan direkomendasikan ditindaklanjuti korps Adhyaksa itu. Jika kasus itu berjalan, kapasitasnya akan menjadi ahli.

Mulai tingkat penyelidikan, penyidikan sampai ke persidangan.

Dalam konteks ini diakuinya sudah berjalan untuk beberapa kasus yang sudah ditangani.

Pesannya kepada penyedia jasa keuangan, agar memahami hak dan kewajiban. Diminta lembaga penyedia jasa keuangan tidak memetingkan haknya saja, sementara kewajiban kepada nasabah tidak dipenuhi. ‘’Jangan di balik. Kewajiban diabaikan, tapi hak jasa keuangan diprioritaskan,’’ tegas dia.

Terhadap kasus semacam ini, OJK akan berikan perlindungan kepada nasabah. (ars)

Terkait TP4D, SKPD Diharapkan Dapat Bekerja Sama Dengan Jaksa Sumbawa Besar (Suara NTB) Kejaksaan Negeri (Kejari) Sumbawa telah mensosialisasikan Pembentukan dan pelakanaan tugas Tim Pengawalan dan Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan (TP4D), baik di Sumbawa dan Sumbawa Barat. Guna memperlancar tugas dati Tim tersebut, SKPD atau instansi diharapkan dapat bekerja sama.

Kajari Sumbawa, Paryono SH, Senin (29/2) mengatakan pihaknya sudah menawarkan seluruh SKPD untuk bekerjasama dengan Kejaksaan dalam hal mengawal pembangunan dan pemerintahan. Supaya diakhir tahun serapan penganggaran dari instansi lebih baik dan tidak bermasalah dengan hukum. “Kita harapkan kerjasamanya. Artinya kembali kepa-

da SKPD mau atau tidak menggunakan kita,” imbuhnya.

Dalam hal ini, pihaknya nantinya akan melakukan tugas dari Tim yang telah dibentuk. Misalnya dalam sebuah SKPD ada proyek yang dikerjakan. Pihaknya akan mendampingi mulai dari pelelangan dan sebaginya. Jangan sampai nantinya ada penyimpangan yang terjadi. Dalam artian pihaknya dapt memberikan pertimbangan hukum serta pendampingan untuk kelancaran pembangunan di Sumbawa.

“Nanti anggota saya tetap melakukan pendekatan secara persuasif lagi ke Dinas atau SKPD. Saat inipun sudah bisa berjalan. Karena kita terus memberikan penyuluhan-penyuluhan.

Supaya nantinya diharapkan di SKPD jangan sampai terjadi halhal yang tidak diinginkan.(ind)

Ambruk, Tembok Pembatas Proyek ’’Technopark’’ Dari Hal. 1 Ditemui ketika bercocok tanam dilahan miliknya yang berlokasi di areal technopark, dua orang warga asal Desa Lelede Mali dan Nasrah (50) mengakui bahwa ada tujuh

warga setempat yang masih mengusai lahan di dalam areal technopark tersebut.

Menurut Nasrah, lokasi lahan yang belum dibebaskan terdapat di tujuh titik semuanya berada didalam areal technopark. (her)

Fraksi Diberi Keleluasaan Bermanuver Dari Hal. 1 Sementara itu, terkait dengan agenda paripurna berikutnya, Wakil Ketua DPRD NTB, Mori Hanafi, SE, M.Comm menegaskan bahwa pihaknya tidak menganggap bola panas pergantian Ketua DPRD NTB sebagai ganjalan untuk melanjutkan agenda-agenda di DPRD NTB. “Agenda lain tentu saja tetap berjalan,” tegasnya.

Mori menyebutkan, agenda

pembahasan Raperda yang sedang digodok DPRD NTB akan tetap berjalan. Selain itu, sejumlah agenda yang telah disusun DPRD NTB juga tetap akan berjalan. “Rapat paripurna berikutnya tetap ada. Schedule sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh Bamus, tidak terganggu oleh hal yang kemarin. Jadwal paripurna berikutnya, tanggal 7 Maret, pembahasan raperda usul inisiatif DPRD NTB,” pungkasnya. (aan)

Gizi Buruk dan Obesitas Sasar Kelompok Usia Produktif Dari Hal. 1 ‘’Masalah pelayanan kesehatan juga menjadi tantangan pembangunan kesehatan. Beberapa waktu ini Indonesia didera permasalahan gizi buruk maupun obesitas yang menyasar berbagai kelompok usia produktif,’’ kata Menkes pada acara Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI di Mataram, Senin (29/2) kemarin.

Menkes yang didampingi Gubernur NTB, Dr.TGH.M. Zainul Majdi dan Kepala BPOM RI, Roy Sparinga lebih jauh mengatakan, permasalahn gizi buruk dan obesitas yang menyasar kelompok usia produktif dapat menimbulkan risiko penyakit di kemudian hari. Untuk itu, Rakernas BPOM tersebut dipandang perlu untuk merumuskan arah kebijakan untuk pembangunan kesehatan.

Kepala BPOM RI, Roy Sparinga mengatakan peserta Rakernas berjumlah 350 peserta terdiri dari seluruh BPOM di Indonesia , Bapppeda dan Dinas Kesehatan dari seluruhIndonesia.Dikatakan,Rakernas kali ini merupakan Rakernas terlama, karena akan berlangsung 7 hari ke depan.

Ia memberikan apresiasi atas penghargaan yang baru diraih Lombok sebagai destina-

si wisata halal dunia. Dikatakan, BPOM siap bekerjasama dengan pemerintah daerah untuk meningkatkan keamanan pangan daerah, untuk memberi perlindungan kesehatan kepada masyarakat, khususnya obat dan makanan.

Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi berharap Rakernas tersebut dapat menghasilkan rumusan terbaik untuk mengembangkan pembangunan kesehatan. Rakernas ini juga, menurut gubernur, penting untuk membangun sinergitas dengan seluruh lembaga dan masyarakat.

Gubernur juga sangat mengapresiasi badan POM NTB yang dinilainya sangat proaktif bekerjasama dengan Pemda. ‘’BPOM di NTB sebagai salah satu instansi vertikal yang telah membangun kerjasama dengan pemerintah daerah. Saya yakin hal itu didasari kesadaran bahwa sinergitas sangat penting,’’ujarnya.

Menurut orang nomor satu di NTB ini, hal yg berkaitan dengan obat dan makanan, baik itu kelegalannya maupun peredaraannya adalah hal yang sangat penting.

Makanan yang dimakan hendaknya bersih dan bermanfaat bagi tubuh. ‘’Semua yang kita konsumsi, berpengaruh terhadap kualitas kesehatan dan sumber daya manusia,’’ ucapnya. (nas)

Golkar Mantap Usung Sumiatun Dari Hal. 1 Golkar tampaknya kini sudah satu suara terkait siapa jagoan yang akan mereka ajukan ke muka. “Ternyata yang muncul namanya dari Partai Golkar saat ini, yang sudah sulit dikejar elektabilitasnya, adalah Hj. Sumiatun,” ujar Chris.

Chris tak menampik usulan resmi Partai Golkar memang belum terbit. Namun, menurutnya, penetapan Sumiatun sebagai calon dari Golkar tampaknya tinggal dimufakatkan saja. “Memang tetap akan ada pertemuan, tetap akan mufakat dulu.. Jadi memang belum ada keputusan resmi, tapi ibu Atun yang akan diusulkan sebagai calon tunggal,” ujar Chris.

Chris menambahkan, usulan dariPartaiGolkarinitentunyananti akan dikomparasikan dengan usulan dari parpol pengusung lainnya. Chris berharap, dengan perkembangan ini spekulasi menyangkut calon yang diusung Golkar sudah bisa diakhiri.

Wakil Ketua Bidang Pemuda DPD II Golkar Lobar, L. Hermayadi tak menampik jika terjadi dinamika di pengurus Partai Golkar terkait penentuan calon wabup yang akan diusung mendampingi Fauzan Khalid. Karena itu, untuk merespon kondisi ini, pengurus harian DPD II akan menggelar rapat harian untuk menentukan sikap parpol. Hal ini perlu dilakukan untuk mengantisipasi rumor perpecahan di pengurus parpol tidak menjadi liar.

“Memang terjadi dinamika di pengurus golkar soal penentuan Calon Wabup, karena itu harus seera respon kondisi dengan segera gelar rapat harian. Pekan ini

kami rencana rapat, karena sudah ada sinyal dari ibu ketua (Hj Sumiatun red) ,” kata Hermayadi, ditemui di kantor DPRD Lobar.

Ketua AMPG Lobar ini menyatakan, kondisi ini perlu direspon cepat oleh pengurus supaya tidak menjadi isu liar. Pertemuan ini untuk membahas keputusan parpol soal calon yang akan mewakili parpol untuk diusung menjadi Cawabup. Menurutnya, calon ini harus merujuk sosok yang memenuhi kriteria-kriteria yang diperlukan oleh masyarakat Lobar dan tentunya Fauzan Khalid.

Pengurus lanjutnya memang perlu segera memutuskan siapa yang diusung, sebab hal ini dinanti-nanti oleh pengurus Golkar tingkat provinsi.

Lebih jauh dijelaskan, terkait kriteria, penentuannya sangat sederhana di Golkar. Nama-nama calon yang mulai digadang-gadang tinggal dibobot saja terkait proses kaderisasinya, kapan menjadi anggota dan pengalamannya.

“Pembobotannya paling sederhana untuk menilai, seperti proses kaderasisasi termasuk siapa kader yang kira-kira berhak diusung,” jelasnya. Ditanya perihal pencalonan Putera Zaini Arony, dikaitkan dengan kriteria tersebut, menurunya nanti parpol yang akan memberi penilaian.

Menurutnya, kader parpol sahsah saja mendukung calon lain.

Termasuk jika berkeinginan maju diusung. Namun tentunya mekanismenya tetap di parpol, mengacu PO partai. Ketika partai memutuskan mengusung calon A, maka semua kader dan pengurus harus menerimanya.

“Tidak boleh pecah, karena konsekuensinya menjalankan keputusan parpol,”ujarnya. (aan/her)

Selasa, 1 Maret 2016

Harian Suara NTB

@hariansuarantb

@hariansuarantb

http://facebook.com/hariansuarantb

http://twitter.com/hariansuarantb

http://instagram.com/hariansuarantb

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Rakernas I ADEKSI di Mataram Berlangsung Sukses Mataram (Suara NTB) – Rakernas (Rapat Kerja Nasional) I ADEKSI (Asosiasi DPRD Kota Seluruh Indonesia) 2016 yang berlangsung di Kota Mataram tanggal 24 – 27 Februari 2016, berlangsung sukses.

Rakernas I ADEKSI 2016 berhasil melahirkan rekomendasi dan program kerja strategis. Dalam Rakernas I ADEKSI tahun 2016 ini, terdapat dua komisi. Masingmasing Komisi A bertugas menyusun rekomendasi Rakernas dan Komisi B menyusun program kerja tahun pertama.

Berikut adalah hasil Komisi A terkait rekomendasi dan hasil Komisi B terkait program kerja. Keduanya telah disahkan melalui rapat pleno Rakernas I Tahun 2016 ADEKSI. Rekomendasi Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I Tahun ADEKSI 2016 Mataram, 24-27 Februari 2016: Pada era desentralisasi/otonomi daerah, pengawasan merupakan fungsi inti dalam pelaksanaan peran keparlemenan dari DPRD. Optimalisasi pengawasan—sebagai tema Rakernas I tahun 2016 ini—menjadi penting bagi DPRD atas dasar alasan: [1] sebagai perwujudan mandat DPRD sebagai pranata perwakilan rakyat dalam mengawasi pengelolaan pemerintahan daerah; [2] pengawasan menjadi instrumen guna menjamin tegaknya tata pemerintahan lokal demokratik; [3] pengawasan dapat meredam praktik korupsi/kolusi di tubuh pemerintahan daerah; [4] pengawasan memungkinkan terbangunnya hubungan check and balances antara legisilatif dan eksekutif.

Dimensi pengawasan yang menjadi perhatian dalam Rakernas ini adalah pertama, pelaksanaan salah satu fungsi DPR untuk mengawasi [1] implementasi peraturan [Perda dan Perkada]; [2] pelaksanaan peraturan perundang-undangan lain terkait penyelenggaraan pemerintahan daerah; serta [3] pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh BPK. Dimensi kedua adalah pengawasan lembagalembaga supra-daerah [Kemendagri, BPK, BPKP] terhadap DPRD berkenaan pengelolaan keuangan Dewan dan fungsi-

fungsi keparlemenan yang ada.

Sebagai objek pengaturan nasional, lemahnya kedudukan formal dan kewenangan kelembagaan DPRD dalam konstruksi UU Pemda [khususnya sejak UU No.32 Tahun 2004 hingga kini UU No. 23/2014] membuat pranata perwakilan politik lokal ini tidak saja berdaya tawar lebih rendah terhadap Pemda c/q Kepala Daerah, tetapi juga menjadi subordinat dan interior terhadap rezim pengaturan Kemendagri.

Sementara sebagai objek pengawasan dan pemeriksaan, ketidakjelasan standar yang berlaku hingga rentannya posisi DPRD disalahkan dalam persoalan tata kelola keuangan daerah [APBD] merupakan sebagian isu mendasar hari ini. Bahkan, dalam praktik di lapangan, hingga hari ini belum terbangun sinergitas antara DPRD dengan lembaga-lembaga supra-daerah dalam menjalankan pengawasan. Kedudukan DPRD yang memiliki otoritas pengawasan justru disamakan dan bahkan lebih rendah dari satuan kerja di eksekutif. Menyikapi keadaan di atas, peserta Rakernas I ADEKSI dengan ini merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut: Pertama, menegaskan kesetaraan posisi DPRD dengan Kepala Daerah dan kedudukan DPRD sebagai lembaga legislatif di daerah. Untuk itu, sebagai pranata perwakilan rakyat yang juga dipilih langsung oleh rakyat, otonomi politik DPRD harus dijamin secara kelembagaan melalui reposisi menuju posisi setara dengan mitra kerja, yakni Kepala Daerah, sehingga pelaksanaan fungsi-fungsi DPRD khususnya fungsi pengawasan membawa daya ikat yang jelas dan kuat bagi eksekutif.

Untuk itu, ADEKSI mendorong percepatan diterbitkannya Peraturan Pemerintah terkait kedudukan dan fungsi DPRD, sebagai jabaran UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pada saat bersamaan, ADEKSI juga mendorong percepatan revisi PP tentang Keuangan dan Administrasi DPRD dengan memperhatikan masukan ADEKSI sebelumnya yang sudah diserahkan kepada Pemerintah [c/q Kemendagri].

Kedua, ADEKSI mendesak para pembentuk undang-undang untuk memberikan keadilan regulasi dalam hal syarat pencalonan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Adanya diskriminasi bagi pimpinan dan anggota DPRD yang harus mundur dari jabatannya (UU No. 8 Tahun 2015 tentang Pilkada) jelas merugikan hak konstitusion-

al DPRD dan merupakan bentuk ketidakadilan regulasi dimana klausul demikian tidak berlaku bagi Kepala Daerah yang secara subtantif menduduki jabatan politik yang sama dengan pimpinan dan anggota DPRD. Sejalan dengan upaya revisi undang-undang tersebut saat ini kami mendesak DPR dan pemerintah untuk mengatur klausul keadilan politik bagi DPRD. Ketiga, mendesak diatur secara jelas tindak lanjut hasil pengawasan DPRD oleh kepala daerah. Masalah yang sering dihadapi terkait efektivitas pengawasan DPRD selama ini adalah belum adanya standar dan mekanisme yang memadai dalam aturan perundang-udangan sebagai acuan menjalankan fungsi pengawasan yang dapat mengikat Kepala Daerah untuk mematuhi dan menindaklanjuti hasil-hasil pengawasan DPRD. Untuk itu, ADEKSI meminta segera dibuat peraturan yang mengatur tata cara pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD yang bisa dijadikan acuan seluruh DPRD. Acuan bersama ini juga akan merubah praktik yang selama ini di mana setiap DPRD memiliki pola dan cara kerja sendirisendiri menjalankan fungsi pengawasan, berupa mekanisme, standar kerja, ukuran efektivitas dan out put yang dicapai.

Keempat, mendesak agar diatur mekanisme tata cara penyerahan berkas hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) kepada DPRD, maupun mekanisme pembahasan dan klarifikasi atas temuan LHP BPK. Sesuai Permendagri No 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPRD Terhadap Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK, LHP atas pengelolaan keuangan dan aset daerah harus diserahkan kepada Kepala Daerah dan pimpinan DPRD melalui sidang paripurna DPRD. Namun, persoalan lalu terjadi berkenaan kurang jelasnya mekanisme yang ada. Pasal 2 ayat (1) Permendagri tersebut, antara lain, menyatakan bahwa DPRD menerima laporan hasil pemeriksaan BPK, namun lebih lanjut tak diatur tata cara penyerahan hasil pemeriksaan BPK kepada DPRD maupun mekanisme tindak lanjut.

Untuk itu, ADEKSI mendesak perlunya pengaturan yang jelas melalui revisi Permendagri yang menetapkan mekanisme tunggal penyerahan LHP BPK: dalam sidang Paripurna DPRD. Mekanisme baku dan tunggal semacam ini juga akan merubah praktik bervariasi di daerah, di mana ada yang

melakukan penyerahan berdasarkan Surat Kesepakatan Bersama BPK-DPRD, melakukan penyerahan secara kolektif di kantor BPK yang cenderung mendegradasi posisi DPRD dan tidak terbuka bagi masyarakat, dll.

Penyerahan hasil tindak lanjut LHP BPK dilakukan sebelum penetapan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD. Pembahasan Ranperda dimaksud berlangsung selama 90 hari kerja.

Kelima, mendorong kemauan para pihak terkait untuk membangun pola hubungan sinergis dan saling menguatkan antara DPRD dengan lembaga-lembaga supradaerah. Misalnya, sinergi pengawasan dengan lembaga yudikatif yang merupakan instansi vertikal di daerah. Forkompimda yang selama ini menjadi wadah komunikasi dan koordinasi tidak berjalan efektif, sifatnya lebih sebagai paguyuban.

Hubungan sinergis dan saling menguatkan ini bisa terwujud, antara lain, jika landasan hubungan kerja antara DPRD dengan lembaga-lembaga supra daerah tersebut dibuat secara jelas dalam kerangka pengaturan tertentu diikuti dengan nomenklatur anggaran yang jelas dalam APBD. Keenam, mendesak diatur secara jelas perihal standar, pola kerja, batas waktu, mekanisme, output dan implikasi dari hasil pengawasan DPRD kepada Kepala Daerah. Selama ini hasil pengawasan DPRD yang sudah dilakukan melalui penggunaan hak interpelasi, angket dan menyatakan pendapat bersifat mengambang. Hak DPRD melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan suatu peraturan daerah atau kebijakan yang berkaitan dengan hal-hal penting, strategis dan berdampak luas pada kehidupan dan kepentingan masyarakat tidak berujung pada daya ikat yang otoritatif bagi Kepala Daerah untuk mematuhi dan menindaklanjutinya.

Ketujuh, dalam kerangka sinergi pengawasan antara eksekutif dan legislatif, proses pengawasan harus dilakukan melalui Kepala Daerah. Pengawasan dan pembinaan yang dilakukan Inspektorat terhadap Sekretariat Dewan, sebagai contoh, tidak sepatutnya dilakukan di luar kerangka hubungan kelembagaan antara DPRD dan Kepala Daerah sebagai pintu satusatunya bagi SKPD dalam menjalin administrasi komunikasi dan relasi kerja [pengawasan, pembinaan] atas Sekwan.

Kedelapan, menyerukan kepada DPRD [provinsi, kabupaten dan kota] maupun elemen-elemen lain untuk terlibat aktif dalam keg-

iatan-kegiatan yang mendukung penguatan kesatuan dan keutuhan NKRI. Anggota DPRD patut berperan dalam setiap kegiatan sosialisasi Empat Pilar dan bela negara, serta mengambil segala inisiatif dan peran kepeloporan dalam berbagai bentuk kegiatan yang bertujuan menolak ajaran, ideologi dan perilaku yang berpotensi mengganggu keutuhan NKRI seperti terorisme, radikalisme, narkoba dan korupsi.

Kesembilan, ADEKSI meminta Pemerintah Pusat sebagai pembuat peraturan perundangundangan dan pembina pemerintahan daerah untuk memasukkan DPRD dalam tugas pembinaan atas ASN. Munculnya sikap tidak taat pejabat daerah, termasuk untuk menindaklanjuti hasil rapat dan hasil pengawasan DPRD, antara lain disebabkan tidak adanya mekanisme bagi DPRD untuk melakukan pembinaan konstruktif kepada para Kepala SKPD, termasuk dalam rekomendasi dan mekanisme konsultasi dengan DPRD ketika promosi seorang pejabat oleh Kepala Daerah. Pengaturan hubungan yang konstruktif berorientasi pada peningkatan produktivitas kerja birokrasi dan ketaatan atas hasil keputusan dan masukan DPRD perlu dirumuskan ke depan, sembari mengantisipasi politisasi birokrasi yang mungkin terjadi.

REKOMENDASI INTERNAL Pertama, peserta Rakernas I 2016 ADEKSI merekomendasikan agar Pengurus dan Seknas ADEKSI, membuat rundown schedule perjuangan rekomendasi, baik kepada pemerintah maupun DPR RI, supaya hasil rekomendasi Rakernas ADEKSI dapat diukur keberhasilannya.

Kedua, peserta Rakernas I 2016 ADEKSI merekomendasikan agar ADEKSI memfasilitasi hubungan kerja dengan mitramitra luar negeri dalam konteks MEA dan globalisasi untuk meningkatkan daya saing daerah.

Ketiga, peserta Rakernas I 2016 ADEKSI merekomendasikan lagu Mars ADEKSI hasil Musyawarah Nasional ADEKSI ke V tahun 2015 diganti dengan Mars ADEKSI yang dicipta Syafrudin Yuliansche dan aransemen Yasper Ambrusi ditetapkan sebagai Lagu Mars Organisasi yang akan dikumandangkan dalam kegiatan-kegiatan resmi ADEKSI. Keempat, peserta Rakernas I 2016 ADEKSI merekomendasikan perlu disusun peraturan organisasi atau kode etik organisasi yang mengatur pola hubungan yang kondusif dalam internal pengurus ADEKSI. (fit/*)

PROGRAM KERJA ADEKSI Periode 2016-2017