SUARA NTB 1 MEI 2013

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK SUMBAWA ECERAN Rp 2.500

Rp. 40.000 Rp. 45.000

SUARA NTB Pengemban Pengamal Pancasila

RABU, 1 MEI 2013

12 HALAMAN NOMOR 49 TAHUN KE 9 Online :http://www.suarantb.com E-mail: hariansuarantb@yahoo.co.id

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Mantan Kepala Bappeda dan Asisten I Diperiksa Mataram (Suara NTB) Penanganan kasus dugaan SPPD fiktif Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) rupanya belum sampai tahap pemberkasan. Sebab penyidik Ditreskrimsus masih memeriksa tersangka untuk keterangan tambahan. Dua tersangka yang diperiksa itu, berinisial MS dan MH. Informasinya, MS saat kasus ini mencuat pertengahan 2012 lalu, menjabat sebagai Kepala Bappeda KSB. Saat ini MS menjabat sebagai Kepala Dinas Pendapatan. Sementara MH adalah mantan Asisten I Setda, namun saat ini sudah pensiun.

Penjelasan Kabid Humas Polda NTB, AKBP Drs. Sukarman Husein, Bersambung ke hal 5

Perusakan Baliho

Jika Ada Laporan, Polisi Tindak Tegas Mataram (Suara NTB) Keluhan atas aksi perusakan baliho Cagub-Cawagub NTB 2013, nyaris dirasakan semua pasangan calon. Para tim sukses dipusingkan dengan tindakan oknum yang merusak atribut kampanye itu.

Bersambung ke hal 5

(Suara NTB/ars)

DIRUSAK - Baliho salah satu pasangan calon di Jalan Catur Warga yang dirusak orang tak dikenal. Pihak yang merasa dirugikan diminta melapor ke polisi.

Dari Arena Musrenbangnas 2013

NTB Raih Tiga Penghargaan Nasional

TO K O H

Sangat Strategis

Mataram (Suara NTB) NTB meraih penghargaan sebagai daerah terbaik pertama untuk tiga kategori pencapaian sasaran tujuan atau Millenium Development Goals (MDGs) tahun 2013. Pemberian penghargaan kepada Pemprov NTB diterima Wakil Gubernur NTB Ir. H. Badrul Munir, MM mewakili Gubernur NTB, Dr.TGH.M.Zainul Majdi. Penghargaan diserahkan oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Armida S. Alisjahbana pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) di Gedung Bidakara, Jakarta Selatan, Selasa (30/4).

PANGLIMA Komando Operasional Angkatan Udara II, Marsekal Muda TNI Agus Supriatna mengatakan, Lanud Rembiga sebagai pangkalan pembinaan dan pelaksana dukungan operasi sangat strategis. Karena di pangkalan ini terdapat Air Weapon Range (AWR) yang digunakan untuk kegiatan latihan, baik antarsatuan maupun tingkat Kotama operasi TNI khususnya TNI AU. Bersambung ke hal 5 Agus Supriatna

KO M E N TTAA R

(Suara NTB/ars)

Tolak Keputusan Lelang PIMPINAN DPRD NTB menyatakan penolakannya terhadap keputusan lelang rumah jabatan Pimpinan DPRD NTB yang terletak di Karang Jangkong, Mataram. Mereka juga menyatakan kekecewaannya setelah mengetahui lokasi pembangunan rumah dinas yang baru nanti.

Wakil Ketua DPRD NTB, H. L. M. Syamsir, SH, kepada wartawan di ruang kerjanya, Selasa (30/4) Bersambung ke hal 5 H. L. M. Syamsir

Menurut Kabag Humas dan Protokol pada Biro Umum Setda NTB Tri Budiprayitno,S.IP, MSi, keberhasilan NTB meraih penghargaan sebagai daerah terbaik dalam pelaksanaan MDGs dari tahun 2009 hingga 2012 tidak terlepas dari korelasi program Gubernur NTB Dr. TGH. M. Zainul Majdi dan wakilnya dalam membangun NTB. Secara rinci dijelaskan, tiga kategori penghargaan terbaik pertama tingkat nasional yang diraih NTB, pertama untuk kategori Kinerja Pencapaian Sasaran MDGs Secara Komu-

latif periode 2009-2012. NTB terbaik pertama, disusul Sulawesi Tengah (2) dan terbaik 3 ada Kepulauan Riau , Bali , Kalimantan Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta . Penghargaan ke dua, kategori Laju Kinerja Pencapaian Sasaran MDGs 2009-2011. NTB peringkat pertama, disusul Sulawesi Tengah dank e tiga Kalimantan Tengah. Penghargaan ke tiga terbaik pertama diraih NTB untuk kategori Laju Pengurangan Kedalaman Kemiskinan periode 2009-2011, disusul di tempat ke dua Sulawesi Tengah dan ketiga Papua.

Bersambung ke hal 5

Pemerintah Malaysia Perkuat Komitmen

Jamin Keamanan dan Kenyamanan TKI NTB

(Suara NTB/dok)

Atap SMKN 4 Mataram Runtuh Timpa Guru Mataram (Suara NTB) Tak ada angin tak ada hujan, salah satu atap di ruang salon SMKN 4 Mataram runtuh tertimpa sisa semen cor Selasa (30/4) kemarin. Akibat kejadian ini, seorang guru terpaksa dilarikan ke rumah sakit karena tertimpa reruntuhan.

Hj. Asmuni salah satu guru BK SMKN 4 Mataram yang saat kejadian ikut tertimpa reruntuhan menyebutkan, kejadian Selasa (30/4) siang kemarin berlangsung sangat singkat.

Bersambung ke hal 5

(Suara NTB/ist)

TERBAIK NASIONAL - NTB meraih predikat terbaik nasional dalam pencapaian MDGs 2013.

(Suara NTB/ist)

SANTUNAN - Pimpinan Felda Plantations, SDN. BHD, Muhammad Amin, didampingi Kepala Disnakertrans NTB, H.Mokhlis, memberikan santunan kepada keluarga TKI.

Mataram (Suara NTB) Pemprov NTB, diwakili Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertran) NTB, baru-baru ini, menerima kunjungan kehormatan dari Pemerintah Malaysia. Meski menjadi agenda rutin tahunan, kali ini rombongan terdiri dari Atase Pemerintah Indonesia di Malaysia, Agus Triyanto beserta staf, dan pimpinan perusahaan penerima TKI Pemerintah Malaysia, Felda Plantations, SDN. BHD, Muhammad Amin beserta jajaran.

Kunjungan kehormatan tersebut, berlangsung di Kantor Disnakertrans NTB, Bersambung ke hal 5

(Suara NTB/ist)

Kepala Disnakertrans NTB, H. Mokhlis, ramah tamah bersama dengan TKI .

LANGGANAN Mataram dan sekitarnya Hubungi :

0370-639543

SUARA NTB Rabu, 1 Mei 2013

SUARA MATARAM

Halaman 2

Ganggu Arus Lalu Lintas Matangkan Program BSM KEBERADAAN Bank Sampah Masyarakat (BSM) di wilayah Kecamatan Sandubaya Mataram memang memberikan keuntungan dan kemudahan bagi masyarakat sekitar.

Namun ke depan, Pemkot Mataram diharapkan tidak hanya menerapkan BSM itu di wilayah Sandubaya, melainkan ke seluruh kecamatan yang ada di ibukota Kota Provinsi NTB ini.

Menjawab itu, Wakil Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana, Selasa (30/4) kemarin menegas(Suara NTB/smd) kan, bahwa arah pengemMohan Roliskana bangan BSM ke wilayah lain memang sudah terbuka lebar. Hanya saja, saat ini pihaknya masih fokus untuk mematangkan program BSM itu di Kecamatan Sandubaya yang saat ini sebagai pilot project.

“Arahnya memang akan ke seluruh lingkungan. Kalau sudah matang pilot project ini, maka akan sangat gampang mengembangkannya,” pungkasnya.

Dikatakan Mohan, sampai sejauh ini keberadaan BSM setidaknya sudah diterima di masyarakat. Bahkan, masyarakat terkesan sangat antusias menabung sampah plastik. “Masyarakat merasa terbantu, untuk itu kita genjot terus agar keberadaan BSM ini bisa lebih diterima seluruh lapisan masyarakat,” imbuhnya.

Menurut dia, keberadaan BSM sedikit tidak telah turut membantu pemerintah dalam menangani persoalan sampah di Kota Mataram. Bahkan, BSM sendiri menjadi salah satu penyumbang point dalam penilaian Adipura yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat. “Memang soal sampah ini harus kita serang dari banyak aspek. Salah satunya dengan Bank Sampah ini,” katanya.

Sebagai bentuk back up Pemkot Mataram terkait keberadaan Bank Sampah ini, Mohan Roliskana menjelaskan, pada dasarnya anggaran yang dimiliki bank Sampah berasal dari anggaran daerah sebagai modal awal. Hanya saja, lanjutnya, pihaknya tetap berharap adanya peran serta dari stake holders yang ada di wilayah Kota Mataram. “Mungkin bisa dibantu lewat Corporated Social Responsibility (CSR) atau yang lainnya. Kami harap ada perannya,” tandasnya kemudian. (smd)

Dishub Tertibkan Lokasi Parkir Liar Mataram (Suara NTB) Keberadaan areal parkir liar yang sering menggunakan bahu jalan mendapat perhatian khusus dari Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Mataram. Karena berpotensi bahkan sudah mengganggu arus lalu lintas, Dishub berencana melakukan penataan terhadap areal parkir liar tersebut.

Kepala Bidang Perhubungan Darat Dishub Kota Mataram, Mahfuddin Noor, Selasa (30/4) kemarin mengatakan, pihaknya sudah melakukan penataan terhadap lokasi-lokasi parkir yang berpotensi mengganggu arus lalu lintas. Setidaknya, untuk wilayah Kota Mataram ada beberapa titik yang dianggap rawan terjadi kemacetan seperti di Jalan Pejanggik tepatnya depan SDN 2 Cakranegara, serta beberapa titik di Jalan Langko Mataram.

Untuk di depan SDN 2 Cakranegara itu, kemacetan sering terjadi pada jam pulang sekolah. Pasalnya, para wali murid yang menjemput anaknya sering memarkir kendaraan-

nya di bahu jalan dan bahkan mengambil setengah dari jalan Pejanggik tersebut. “Untuk sekolah tersebut kami sudah sempat melakukan koordinasi.

Saat ini pihak sekolah sedang melakukan urun rembuk dengan Komite sekolah,” katanya.

Dia mengatakan, tidak hanya di SDN 2 Cakranegara itu.

Di beberapa sekolah juga terjadi hal serupa. Oleh karena itu, ke depannya, pihak Dishub Kota Mataram berencana menerapkan sistem juru parkir di beberapa sekolah yang dimaksud. “Di beberapa sekolah memang banyak yang mengambil bahu jalan sebagai lahan parkir. Akibatnya, arus lalu lintas menjadi terganggu. Namun hal itu juga dipengaruhi

oleh banyaknya jumlah kendaraan yang ada di Kota Mataram ini,” tambahnya.

Di dalam perjalanannya, penertiban dan penataan lahan parkir juga telah dilakukan dibeberapa tempat lainnya.

Bahkan teguran kepada instansi yang melanggar juga sudah dilakukan salah satunya adalah di AMM. “Itu dulu sampai ke jalan, kita sudah tegur dan sekarang sudah lumayan tertata,” imbuhnya.

Selain itu, beberapa tempat usaha juga banyak menggunakan lahan parkir sebagai perluasan tempat usahanya.

“Untuk itu, kita harus terus melakukan penertiban demi kelancaran arus lalu lintas di Kota Mataram ini. Bahkan ber-

sama Satpol PP kita sudah turun,” tegasnya. Dikonfirmasi lebih jauh mengenai target jasa parkir, Mahfuddin Noor mengatakan, untuk tahun 2012 lalu target jasa parkir mencapai Rp

1,5 miliar. Untuk tahun 2013 ini, target jasa parkir mencapai Rp 1,25 miliar. “Untuk target tahun 2012 sudah mampu kita capai, mudahan tahun ini bisa juga,” harapnya. (smd)

Lagi, Pansus Penyertaan Modal akan Panggil BPR dan Bank NTB

Dilirik Hotel Berbintang LULUSAN Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) kini semakin diminati. Tidak hanya perusahaan di dalam negeri tetapi juga di luar negeri. Seperti halnya tahun ini, lulusan jurusan kecantikan SMKN 4 Mataram dilirik beberapa hotel berbintang di Malaysia.

Kepala SMKN 4 Mataram H. Istiqlal Selasa (30/4) kemarin menyebutkan, tahun ini 3 orang siswanya telah diproses untuk diberangkatkan menjadi tenaga kerja professional di Malaysia. Para siswa ini akan ditempatkan di hotel Swiss (Suara NTB/nia) Garden sebagai tenaga kerja Istiqlal spa di salon kecantikan.

“Saat ini sedang kita proses segala sesuatunya, 2 Mei ini rencananya akan berangkat ke Malaysia,” jelasnya.

Selain ketiga siswanya yang akan ditempatkan di Hotel Swiss Garden, 10 orang siswa lain juga akan dikirim ke Malaysia untuk magang di Flaminggo hotel Penang Malaysia. Mereka akan magang selama enam bulan, sebagai tenaga spa dan salon kecantikan dengan gaji yang cukup tinggi. Saat ini permintaan tenaga terampil lulusan SMK semakin banyak diminati dunia usaha dan dunia industri.

“Kita punya tiga jurusan yang lulusannya laris diminta dunia usaha, antara lain jurusan perhotelan, kecantikan dan boga,” terangnya. Selain itu sekolah pun telah banyak mengadakan MoU dengan dunia usaha dan dunia industri lokal. Sedikitnya ada 100 hotel dan restoran yang sudah melakukan MoU dengan SMKN 4 Mataram. Hal ini diharapkan bisa semakin menekan angka pengangguran di Kota Mataram. (nia)

(Suara NTB/smd)

PARKIR - Parkir kendaraan penjemput nampak sudah memenuhi Jalan Pejanggik di depan SDN 2 Cakranegara. Hal itu membuat petugas pengatur lalu lintas bekerja ekstra keras.

(Suara NTB/fit)

RUSAK PARAH - Jalan Surakarta (samping eks Kantor Bupati Lobar) Kota Mataram, rusak parah. Padahal tidak kurang dari ratusan orang melewati jalan ini setiap harinya. Terutama warga Kota Mataram yang berkepentingan mengurus akte kelahiran dan lain-lain di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram yang berlokasi di Jalan Surakarta. Mestinya jalan menjadi prioritas sebab kondisi jalan yang rusak parah ini sudah berlangsung sejak lama.

Dukcapil Anggarkan 300 Akte Kelahiran Gratis Mataram (Suara NTB) Masih banyaknya warga Kota Mataram yang belum memiliki akte kelahiran, disikapi

oleh Dinas Dukcapil (Kependudukan dan Pencatatan Sipil) Kota Mataram. Ditengah keterbatasan anggaran yang dimiliki, Dinas Dukcapil terus menggenjot kepemilikan akte kelahiran. Salah satu upaya nyata yang dilakukan Dinas Dukcapil adalah, menganggarkan pembebasan biaya penetapan pengadilan untuk warga yang belum memiliki akte kelahiran.

Kepala Dinas Dukcapil Kota Mataram, Dra. Dewi Mardiana Ariany kepada Suara NTB di ruang kerjanya, Selasa (30/4) kemarin, mengatakan tahun ini pihaknya menganggarkan 300 akte kelahiran untuk enam kecamatan yang ada di Mataram. Namun demikian jatah 300 akte kelahiran ini tidak dibagi rata 50 per kecamatan, melainkan disesuaikan dengan kebutuhan masingmasing kecamatan. Ia tak menampik pengalokasian anggaran untuk akte kelahiran masih minim. Sehingga pada perubahan APBD Kota Mataram nantinya, Dinas Dukcapil berencana menaikan jatah akte kelahiran tersebut hingga tiga kali lipat lebih. ‘’Kalau maunya kita sih 1.000 akte kelahiran,’’ sebut mantan Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Mataram ini. Tetapi, gol atau tidaknya penganggaran 1.000 akte kelahiran yang diharapkan oleh Dinas Dukcapil juga tergantung pada dukungan Dewan sebagai pemilik fungsi budgeting (anggaran). Sebab kenyataan di lapangan, masih banyak warga yang belum memiliki akte kelahiran. Padahal sesuai dengan aturan administrasi kependudukan bahwa untuk yang berusia di atas satu tahun, penerbitan akte kelahiran harus melalui penetapan pengadilan.

Proses penetapan pengadilan membutuhkan biaya sekitar Rp 250 ribu per orang.

Pihaknya berharap segera ada perubahan dari pasal 32 Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan. Terkait akte

Mataram (Suara NTB) – Pansus Penyertaan Modal DPRD Kota Mataram berencana memanggil kembali pihak BPR (Bank Perkreditan Rakyat) NTB dan Bank NTB. Pemanggilan yang rencananya akan dilakukan tanggal 8 Mei mendatang untuk mempertegas berapa kebutuhan modalnya untuk mencapai target sesuai ketentuan Bank Indonesia.

Demikian disampaikan Ketua Pansus Penyertaan Modal DPRD Kota Mataram, Lalu Suriyadi menjawab Suara NTB usai rapat internal pansus di DPRD Kota Mataram, Selasa (30/4) kemarin.

Pansus, kata dia, menginginkan, ada proposal yang berisikan kebutuhan modal kedua BUMD tersebut. ‘’Ini yang kita harus tahu makanya kita undang lagi,’’ cetusnya.

Setelah pertemuan ini nantinya barulah pansus akan melakukan harmonisasi dengan piha eksekutif.Sebabbagaimanapunjugapenyertaan modal juga harus memperhitungkan kemampuan keuangan daerah. ‘’Sudah kita bicarakan denganKetuaTAPD,merekasanggup.

Cuma sekarang diperlukan kepastian angkanya,’’ tandas Suriyadi.

Sebelumnya, pada pertemuan dengan Pansus Penyertaan Modal 29 Maret lalu, Sekretaris Bank NTB Hj. Ummy Hanik menyebutkan per Desember 2012 modal Bank NTB sebesar Rp 585 miliar. Ini menjadi kekhawatiran

tersendiri. Pasalnya, ada ketentuan Bank Indonesia yang mengatur soal modal bank. Untuk Bank NTB, lanjutnya, pada tahun 2014 modal di bank harus Rp 1 triliun. ‘’Kalau tidak, maka aktivitas Bank NTB akan dibatasi,’’ ucapnya. Saat ini, posisi Bank NTB ada di buku satu.

Artinya, Bank NTB tidak diperbolehkan melakukan ekspansi keluar daerah. Selain itu produknya juga dibatasi. Dalam RUPS Bank NTB belum lama ini disepakati kalau bank plat merah ini harus masuk buku dua. Namun demikian, simulasi sampai tahun 2014, kebutuhan modal masih kurang. Untuk pemenuhan modal inti Rp 1 triliun bisa dimaksimalkan dari Silpa. Terkait penyertaan modal Pemkot Mataram di Bank NTB, data per Desember 2012, hanya Rp 7,7 miliar dan dividen yang diperoleh per Desember 2012 Rp 2,3 miliar.

Sementara itu Direktur BPR NTB,Jauhariahmengatakan,hinggatahun2012lalu,penyertaanmodal Pemkot Mataram di BPR NTB sekitar Rp 2,7 miliar. Sementara total dividen yang telah diserahkan hingga tahun 2012 lalu, mencapai Rp 2,4 miliar. Terkait ketentuan modal, berdasarkan Peraturan Gubernur, BPR harus memiliki modal minimal Rp 5 miliar. Namun mengajukepadaperaturanBIyangbaru, bahwa BPR harus memiliki modal inti Rp 10 miliar. (fit)

Sampaikan Pledoi, Husnuddin Meneteskan Air Mata

(Suara NTB/fit)

Dewi Mardiana Ariany

’’

Kalau maunya kita sih 1.000 akte kelahiran

kelahiran, Dewi mengimbau kepada masyarakat supaya lebih proaktif. Sejauh ini sosialisasi mengenai penting akte kelahiran tetap rutin dilakukan pihaknya.

Dikonfirmasi terpisah, Ketua Komisi II DPRD Kota Mataram, Nyayu Ernawati, S.Sos., mengaku akan memback-up program Dinas Dukcapil terkait rencana subsidi biaya pembuatan akte kelahiran bagi masyarakat yang tidak mampu. ‘’Tapi tolong dicek dulu ke Pengadilan, apakah untuk anak tidak mampu memang harus membayar. Apa tidak ada kebijakan untuk penggratisan,’’ tanyanya.

Sebab kalau ada, lanjut politisi PDI Perjuangan ini, buat apa ada subsidi. Tinggal Dinas Dukcapil membantu memfasilitasi masyarakat miskin ke Pengadilan. ‘’Pemborosan namanya itu. Masih banyak program kemiskinan yang perlu disupport anggaran. Bisa kita alihkan anggarannya di ABT, 300 kali Rp 250 ribu,’’ tandasnya. (fit)

Mataram (Suara NTB) Saling tuding tak hanya terjadi saat rangkaian persidangan pemeriksaansaksikasustandonairBPBD NTB.DalampenyampaiannotapledoiterdakwaHusnuddin,Selasa(30/ 4), menyebut bahwa tersangka lain dalam kasus ini, Muhammad Alwi dinilai mangkir dari perbuatannya.

Dalam pledoi yang dibacakan di hadapanhakimpengadilanTipikor Mataram, Husnuddin yang tampak sedih, sempat meneteskan air mata dan meminta keadilan dari hakim. Ia menilai Alwi telah ingkar dengan tidak mengakui terlibat sebagai koordinator penyewaan truk pengangkutairkeLombokTengah.

“Dalamkesaksiannya,Alwimengelak bahwa ia pernah menjadi koordinatorpendistribusianairkeKabupaten Lombok Tengah. Fakta di lapanganbertolakbelakangdengan keterangannyasaatdiperiksadipersidangan,” kata Husnuddin.

JustruyangdilakukanAlwi,tudingHusnuddin, membuatkonspirasi jahat dengan bendahara Hj. Nuraini, Darmawan dan Lalu Iski untuk menjerumuskannya. Keempat orang ini, menurut Husnuddin, telahmembuatkesepakatanpencairandanaRp350Juta.Tujuanpencairan dana kepada Alwi itu, untuk menutupi kesalahan Nuraini dan Darmawan, karena mereka dianggap tidak bisa mempertanggungjawabkanpenggunaanuangitu.

Dibeberkan Husnuddin, bahwa Dana Siap Pakai (DSP) yang digunakan untuk distribusi air ke Lombok Tengah sebesar Rp 548 Juta sudah sesuai juklak juknis Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nasional (BNPB), bahwa pendistribusian air ke wilayah kekeringan di Lombok Tengah bisa dilakukan pihaknya karena belum terbentuk BPBD saat itu.

Iajugamembantahberulangkali keterangan Nuraini di hadapan persidangan, bahwa ia pernah memotong pencairan dana bencana, sehingga masuk menjadi akumulasikerugianNegara.Itutidakdibenarkannya,melainkankebohongan sistematis yang dilakukan Nuraini.

IajugamenanggapituntutanJPU yang mencapai enam tahun penjara.

Tuntutan itu dinilainya berlebihan, karenaberdasarkanbuktimateril,Kejaksaan dinilainya membuat pembuktian fiktif. “Mestinya Kejaksaan lebihtelitidandetaildalammembuktikan kasus ini,” kritiknya.

Masih dalam pembelaannya, Husnuddin menilai dirinya sudah bekerja sesuai mekanisme pengelolaan anggaran dan teknis pekerjaan lainnya. Ia juga sempat meminta maaf kepada Hakim, karena dalam beberapa kali rangkaian persidanganterkadangbertentangandengan Hakim. Jika tidak ada aral melintang,sidangakandilanjutkanpekan depandenganagendaputusan.(ars)

(Suara NTB/ars)

MENGUSAP - Mantan Kepala BPBD NTB, Husnuddin Achsyid mengusap air matanya beberapa saat usai menyampaikan pembelaan di hadapan hakim.

SUARA PULAU LOMBOK

SUARA NTB Rabu, 1 Mei 2013

Parlementaria

Halaman 3

Kerjasama DPRD Lombok Tengah dengan Harian Suara NTB

DPRD Sampaikan Rekomendasi terhadap LKPJ Kepala Daerah Praya (Suara NTB) DPRD Lombok Tengah (Loteng) menutup rangkaian kegiatan dalam masa sidang pertama tahun sidang 2013, Selasa (30/4). Selain penutupan masa sidang pertama, pada kesempatan tersebut, DPRD juga mengagendakan penyampaian Keputusan DPRD tentang rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Kepala Daerah Akhir Tahun Anggaran 2012.

Agenda sidang dikemas dalam Rapat Paripurna Istimewa yang dipimpin langsung Ketua DPRD, H.M. Yusuf Saleh, SH, dan dihadiri Wakil Bupati Drs. H.L. Normal Suzana, anggota FKPD, Kepala SKPD dan sejumlah undangan lainnya. Sebelumnya, Jumat (26/4), Panitia Khusus (Pan-

sus) DPRD yang membahas tentang LKPJ Kepala Daerah Akhir Tahun Anggaran 2012, telah melaporkan hasil kerja mereka melalui Rapat Paripurna DPRD. Pansus yang diketuai H. Akhmad Fuadi FT, SE tersebut, telah melaksanakan tugas sejak 4 April 2013 lalu.

Pendalaman terhadap materi yang disampaikan dalam dokumen LKPJ, dilakukan melalui dengar pendapat dengan para Kepala SKPD, termasuk dengan melakukan kunjungan lapangan. Hasil dari seluruh kerja Pansus, dilaporkan oleh juru bicara Pansus, Drs. H. Mutawalli, MM, yang kemudian disepakati menjadi rekomendasi DPRD. Dalam rekomendasinya, DPRD memberi-

kan beberapa catatan terhadap LKPJ yang disampaikan oleh kepala daerah.

Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Kepala Daerah Akhir Tahun Anggaran 2012, selanjutnya dibacakan Sekretaris DPRD, H. Awaludin, SH. MM, yang isinya antara lain, sistimatika penyusunan LKPJ, DPRD merekomendasikan agar pemerintah daerah mencantumkan capaian indikator dari program prioritas pembangunan yang telah ditetapkan di masa mendatang. Adanya pencantuman ini, publik dapat menilai sejauhmana keberhasilan pelaksanaan dari masing-masing program prioritas tersebut.

Terkait kebijakan umum pengelolaan keuangan daerah,

ada beberapa aspek yang menjadi aspek penilaian DPRD. Di antaranya tentang pengelolaan pendapatan daerah, pengelolaan belanja daerah, serta target dan realisasi pembiayaan yang harus dikelola secara optimal.

Sementara itu, untuk urusan wajib ada 18 urusan yang menjadi konsen penilaian DPRD, yakni urusan pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, lingkungan hidup, perencanaan pembangunan, kepemudaan dan olahraga. Termasuk, penanaman modal, koperasi dan UKM. DPRD juga merekomendasikan agar urusan kependudukan dan catatan sipil, ketenagakerjaan serta ketahanan pangan mendapat perhatian.

Hal lain yang mendapat per-

hatian, adalah urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, keluarga berencana keluarga sejahtera, perhubungan serta pertanahan. termasuk urusan politik dalam negeri, otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian, serta kebudayaan.

Sementara untuk pelaksanaan urusan pilihan, terdapat tujuh urusan yang menjadi fokus perhatian dalam LKPJ. Ke tujuh urusan tersebut adalah, kelautan dan perikanan, kehutanan dan perkebunan, pertanian, pelaksanaan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan, energi dan sumber daya mineral, pariwisata dan perdagangan. (kir/*)

Warga Ireng Tolak Pembangunan Tower

Wujudkan Pilkada Damai

(Suara NTB/dok)

BUPATI Lombok Timur (Lotim) H. M. Sukiman Azmy mengingatkan agar pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) Lotim harus benar-benar bisa diwujudkan berjalan dengan damai, aman dan tentram. Semua pihak terkait diminta dalam proses Pilkada ini tidak saling merendahkan antara kelompok tertentu dan dengan tanpa menafikan jasajasa orang lain.

Hal itu dinyatakan Sukiman kepada wartawan ketika dikonfirmasi mengenai pelaksanaan Pilkada Lotim, Selasa (30/ 4). Calon incumbent ini berharap sampai tuntas pelaksanaan Pilkada ke depan, proses yang dijalankan bisa sesuai janji para calon yang telah ditandatangani. ‘’Yakni siap kalah dan siap menang,’’ ujarnya.

Bupati yakin, semua pasangan calon memiliki komitmen menjalankan Pilkada dengan penuh damai, aman tentram. Proses pengawasan terhadap upaya mewujudkan Pilkada yang elegan itu, diserahkan sepenuhnya ke aparat keamanan. Dibutuhkan kesiapan dari aparat keamanan dalam menyikapi semua persoalan.

Bupati juga mengharapkan semua pendukung, baik tim sukses, para loyalis hendaknya bisa saling menghargai, sehingga tercipta suasana pilkada yang kondusif dan seperti diharapkan.(rus) H.M. Sukiman Azmy

(Suara NTB/kir)

SERAHKAN - Ketua DPRD Loteng, H.M. Yusuf Saleh, S.H., menyerahkan rekomendasi Dewan atas LKPJ kepala daerah tahun 2012, kepada Wabup Loteng, H.L. Normal Suzana, Selasa (30/4).

441 Caleg di Lobar Belum Penuhi Syarat Giri menang (Suara NTB) Tahapan pendaftaran Daftar Calon Sementara (DCS) untuk daerah pemilihan Kabupaten Lombok Barat sudah dilakukan. Namun, belum semua calon dalam mengajukan persyaratan administrasi seperti telah ditetapkan pada peraturan yang ada. Dari 492 DCS yang mendaftar dari 12 parpol, sebanyak 441 belum memenuhi persyaratan.

“441 DCS yang belum memenuhi persyaratan ini teridentifikasi dari hasil pengawasan dan penelitian berkas administrasi DCS yang dilakukan oleh Panwaslu Kabupaten Lombok Barat selama masa pendaftaran,” ungkap Ketua Divisi SDM Panwaslu Lobar, Samsul Arif, Selasa (30/4).

Dijelaskan, seperti yang diamanatkan Peraturan KPU Nomor 7 tahun 2013 tentang pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota. Tidak semua persyaratan dipenuhi para caleg yang masuk DPS. Kebanyakan persyaratan yang belum dipenuhi oleh para calon wakil rakyat ini antara lain, ijazah, KTP, surat pernyataan dan surat keterangan yang belum dilegalisir.

Menurutnya, publik patut mempertanyakan keseriusan para calon wakil rakyat ini dalam mematuhi ketentuan perundangundangan. Ketidakseriusan para calon legislator ini dibuktikan dari ketidaksiapan mereka dalam memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh undang-undang. Ia menduga, caleg lalai, karena adanya peluang untuk melakukan perbaikan, sehingga para calon wakil rakyat ini menganggap sepele persyaratan-persyaratan yang sifatnya administratif.

Adapun 12 parpol yang DCS-nya belum memenuhi persyaratan antara lain, Nasdem 39 orang, PKB 42 orang, PKS 42 orang, PDIP 24 orang, Golkar 38 orang, Gerindra 44 orang, Demokrat 34 orang, PAN 32 orang, PPP 45 orang, Hanura 14 orang, PBB 24 orang dan PKPI 23 orang.

Pihaknya dalam hal ini akan terus mengawal proses ini dengan melakukan pengawasan selama proses perbaikan dan verifikasi faktual DCS, sehingga bisa menjaring calon-calon legislator yang berkualitas. (her)

Belum Optimal, Inventarisasi Aset di Loteng Praya (Suara NTB) Data aset daerah yang disampaikan Pemkab Lombok Tengah (Loteng) dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) tahun 2012, diakui kalangan DPRD masih belum akurat. Untuk itu, Pemkab Loteng diminta supaya bisa lebih serius lagi dalam melakukan inventarisasi data aset. Supaya data aset yang dilaporkan, benar-benar akurat dan menggambarkan kondisi yang sesungguhnya.

Demikian disampaikan Sekretaris DPRD Loteng, H. Awaluddin, S.H, saat membacakan hasil rekomendasi DPRD Loteng atas LKPJ Kepala Daerah tahun 2012, pada sidang paripurna istimewa DPRD Loteng, Selasa (30/4).

Menurutnya, Pemkab Loteng harusnya bisa lebih serius lagi dalam melakukan inventarisasi aset daerah, karena informasi data tentang aset daerah yang dipergunakan tidak akurat.

Walaupun tampaknya sepele, namun kondisi tersebut berpengaruh besar. Terutama dalam upaya Pemkab Loteng mengejar predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK. Untuk itu, pendataan aset daerah baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, ke depannya harus menjadi program prioritas utama. Khususnya lagi bagi aset-aset yang mempunyai kontribusi terhadap peningkatan PAD Loteng. Dengan begitu, pemerintah daerah nantinya bisa memiliki gambaran umum tentang potensi yang ada. ‘’Tanpa itu semua, sulit bagi pemerintah daerah untuk bisa memetakan potensi PAD,’’ ujarnya.

Terkait pengelolaan keuangan daerah, terangnya, dalam hal pembangunan perlu ada perencanaan yang lebih detail dan mendalam. Supaya dalam pelaksanannya bisa berjalan dengan maksimal sesuai harapan. Harapannya, ketika ada Sisa lebih Penggunaan Anggaran (SILPA) yang dihasilkan dari setiap pelaksanaan program yang dilaksanakan, benar-benar hasil dari upaya efisiensi program. (kir)

(Suara NTB/ham)

BERSIHKAN PANTAI - Pantai Senggigi Lombok Barat adalah tujuan utama wisatawan di NTB, selain ke tiga gili di Lombok Utara. Sebagai daerah tujuan utama, kebersihan pantai harus menjadi prioritas. Warga harus tetap menjaga kebersihan dan membuang sampah pada tempatnya, sehingga pantai tetap indah dan bersih.

Hasil Klarifikasi BK

Empat Anggota Dewan Loteng Masih Membandel

Praya (Suara NTB) Badan Kehormatan (BK) DPRD Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) hingga saat ini, masih terus menangani kasus anggota Dewan setempat yang malas bersidang. Dari delapan orang anggota Dewan yang sudah dimintai konfirmasi dan klarifikasi awal bulan April, empat di antaranya masih membandel.

Mereka belum memberikan klarifikasi tertulis, terkait seringnya anggota Dewan bersangkutan tidak mengikuti agenda Sidang Paripurna DPRD Loteng.

“Dari semua (delapan, red) anggota Dewan yang sudah kita panggil, sampai hari ini (Selasa, red) baru empat anggota Dewan yang sudah menyerahkan klarfikasi tertulis,” aku Ketua BK DPRD Loteng, Drs. H.Karim Abdurrahim, saat dikonfirmasi, Selasa (30/4).

Klarifikasi tertulis tersebut, katanya berupa bukti-bukti pendukung serta data administrasi terkait ketidakhadiran anggota Dewan bersangkutan. Meski demikian, Karim masih enggan mengungkapkan identitas anggota Dewan yang belum menyerahkan klarifikasi tertulis tersebut.

Tapi yang jelas, terhadap ke empat anggota Dewan tersebut, pihaknya masih memberikan waktu sampai awal Bulan Mei mendatang.

Untuk bisa menyerahkan klarifikasi tertulisnya sampai BK DPRD Loteng akan menggelar rapat internal pertama.

Politisi Partai Golkar ini mengaku tidak memberikan deadline waktu persis sampai kapan. Di mana, untuk mengumpulkan bukti-bukti pendukung absensi, para anggota Dewan tersebut cukup kesulitan. Pasalnya, anggota Dewan bersangkutan harus mengumpulkan data absensi sejak setahun yang lalu. “Dan untuk bisa mengumpulkan bukti pendukung, tidak mudah,” kilahnya.

Meski demikian, ujarnya, bukan berarti BK bersikap lunak. Pihaknya hanya memberi tenggat waktu sampai bulan Mei ini. Setelah itu BK akan menggelar rapat internal pertama

sesuai dengan hasil klarifikasi yang ada. “Kalau klarifikasi lisan semua sudah memberikan.

Tapi yang kita maukan klarifikasi tertulis berserta bukti pendukung atas ketidakhadiraan anggota Dewan bersangkutan,” tegas Karim.

Disinggung mengenai waktu BK DPRD Loteng bisa mengeluarkan keputusan terkait persoalan tersebut, Karim mengaku belum bisa memastikan. Alasannya prosesnya masih berlangsung. Dimana setelah para anggota Dewan yang malas tersebut, menyerahkan klarifikasi tertulis baru kemudian BK melakukan telaah atas bukti-bukti yang disampaikan, apakah bukti tersebut benar atau tidak. “Jadi prosesnya masih cukup panjang. Tapi target kita, akhir bulan Mei sampai bulan Juni nanti, BK sudah mengeluarkan keputusan,” imbuhnya.

Keputusan yang diambil, lanjutnya, tidak berupa rekomendasi pemberhentian, karena keputusan diambil berdasarkan hasil telaah atas klarifikasi yang sudah diberikan. Namun, jika hasil telaahan di lapangan anggota Dewan bersangkutan terbukti melanggar aturan, bisa saja rekomendasi BK berupa pemberhentian sebagai anggota Dewan dikeluarkan. Untuk itu, pihaknya berharap para pihak lainnya bisa bersabar. Apalagi BK DPRD Loteng tetap akan terus menindaklanjuti persoalan tersebut, sehingga bisa memberikan efek jera bagi anggota Dewan yang malas. (kir)

KLU Hentikan Sementara Bansos untuk Dikbudpora Tanjung (Suara NTB) Pemerintah Kabupaten Lombok Utara (KLU)untuk sementara memutus aliran bantuan sosial (bansos) untuk keperluan pendidikan, pemuda dan olahraga, serta seni dan budaya. Sementara aliran bansos untuk tempat ibadah, perbaikan rumah kumuh, penanggulangan bencana, serta organisasi kemasyarakatan (ormas) tetap mendapat alokasi anggaran.

Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra), Setda KLU, H. Muhammad, S.Pd., kepada Suara NTB, Selasa (30/4), mengakui tak adanya bantuan untuk bidang Dikbudpora. Dalam bidang pendidikan, bansos kepada mahasiswa jurusan S1, S2, dan S3, yang sedang menyusun karya ilmiah, termasuk mahasiswa kedokteran dan mahasiswa KKN, dengan terpaksa tidak dilayani.

“Dalam DPA APBD murni tidak ada, sehingga bansos ini untuk sementara tidak dilayani. Tidak dianggarkan di APBD murni, karena masih transisi. Awalnya bansos (Dikbudpora) mau dipindah ke Dinas Dikbudpora sebagai leading sector, tahutahu dikembalikan lagi ke sini,” jelasnya.

Muhammad mengungkapkan, pihaknya kembali akan mengusulkan anggaran serupa pada APBD Perubahan 2013 mendatang. Namun demikian, di-

rinya belum memiliki anggaran seberapa besar anggaran yang akan diusulkan nantinya.

Menurutnya, dana bansos yang mendapat persetujuan DPRD KLU mencapai total Rp 7,83 miliar. Bansos paling besar dialokasikan untuk perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH) mencapai Rp 5 miliar. Sisanya teralokasi ke Ormas, Rp 500 juta, serta tempat ibadah, sebesar Rp 1,5 miliar.

Untuk tempat ibadah, lanjutnya, diperuntukkan ke pembangunan masjid di masyarakat sebanyak Rp 750 juta bagi 150 masjid dengan bantuan per masjid sebesar Rp 5 juta. Selanjutnya, pembangunan mushalla mendapat jatah bansos masingmasing Rp 3 juta, 10 wihara dan pura di KLU memperoleh bansos senilai Rp 4 juta per unit.

Selain tempat ibadah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) juga mendapat alokasi sebesar Rp 200 juta untuk mengantisipasi bantuan bagi korban bencana. Bidang Koperasi dan UMKM untuk mengakomodir pedagang bakulan dan Beasiswa Siswa Miskin (BSM) juga mendapat alokasi, meski jumlahnya tidak besar. “Semua alokasi bansos ini sudah di SK-kan, tinggal dicairkan melalui Dispenda. Di Kesra, hanya melewati proses kelengkapan administrasi saja,” tandasnya. (ari)

Giri Menang (Suara NTB) Warga Dusun Ireng, Desa Jatisela Kecamatan Gunung Sari Lombok Barat (Lobar) tetap ngotot menolak pembangunan tower yang berlokasi di tengah pemukiman warga.

Meski demikian, rekomendasi untuk melanjutkan pengurusan penerbitan izin pembangunan tower tersebut diterbitkan pihak pemerintah desa, sehingga Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Lobar berencana melanjutkan ke proses penerbitan izin.

Perwakilan warga H. Maulidun mensinyalir, pihak Dishubkominfo dan Kantor Perizinan kongkalikong dengan pihak perusahaan dalam pengurusan izin tersebut. Pihaknya mempertanyakan alasan rekomendasi itu dikeluarkan, sementara di lain pihak warga di bawah tetap ngotot menentangnya.

“Kami menduga kalau antara pihak pemda (Dishubkominfo, red) dengan perusahaan kongkalikong,” ungkapnya usai mendatangi Kantor Dishubkominfo Lobar, Selasa (30/4).

Diakuinya, kepala dusun berhasil meminta tanda tangan warga kemudian menyerahkannya ke desa. Dari tanda tangan warga tersebut, menjadi dasar desa mengeluarkan rekomendasi untuk kemudian dibawa ke Dishubkominfo untuk proses pengurusan izin.

Mengetahui hal itu, warga kemudian mengadakan pertemuan dusun. Disepakati semua warga menolak izin itu dan membuat semacam berita acara penolakan. Namun, ungkapnya, kadus tak tinggal diam. Kadus dibantu anaknya meminta tanda tangan warga untuk menandingi beri-

ta acara dari hasil pertemuan itu. Untuk meminta tanda tangan warga, kadus diduga memberikan imbalan sejumlah uang. Anehnya, justru tanda tangan tandingan yang diperoleh kadus ini justru diterima pihak Dishubkominfo.

Sementara hasil musyawarah warga yang menolak tidak digubris. Hal ini jelasnya, menguatkan dugaan warga terjadi kongkalikong antara pihak Dishubkominfo dengan perusahaan. Di lain pihak, Dishubkominfo seperti lepas tangan dalam persoalan ini, karena keluhan masyarakat yang menolak justru tak didengar.

Menanggapi hal ini, Kepala Dishubkominfo Lobar, M, Saekhu melalui Kabid Postel dan Sandi, Ali Asgar menampik adanya kongkalikong dalam pengurusan izin. Alasannya, Dishubkominfo tidak terlibat dalam melakukan sosialisasi kepada warga.

Dishub hanya melakukan survei ketika diminta perusahaan, itupun setelah perusahaan bersama pihak desa dan pihak dusun telah selesai melakukan sosialisasi. “Dan kami sudah turun survei Rabu (24/4) lalu, bersama Pol PP, Kantor Perizinan dan Tata Kota,” terangnya.

Diakuinya, dari hasil survei masih ada warga yang belum setuju, sehingga Diskominfo memutuskan menunda pengurusan izin itu. Pihak perusahaan diminta melakukan sosialisasi kembali sampai semua warga setuju. Perusahaan harus benarbenar melakukan sosialisasi agar masyarakat paham, terutama masyarakat yang masuk radius ketinggian menara. Paling tidak, masyarakat sekitar diberikan semacam kompensasi oleh perusahaan. (her)

Penggunaan ADD Tidak Sesuai Proposal

(Suara NTB/rus)

H. Mohzana Selong (Suara NTB) Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) di desa-desa Lombok Timur (Lotim) disinyalir banyak yang tidak sesuai proposal. Secara prinsip, pengalihan penggunaan anggaran tidak ada masalah asal sesuai dengan prosedur dan kesepakatan. Namun sejauh ini masih ada kesan pengalihan tidak sesuai prosedur yang ada.

Demikian pengakuan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (BPMPD) Lotim, H. Mohzana di Selong, Selasa (30/4).

Menurutnya, penggunaan ADD yang bersumber dari APBD Lotim ini harus sesuai proposal yang diajukan. Jika ada penggunaan yang tidak sesuai diminta segera membuat berita acara yang disepakati bersama jajaran pemerintahan desa. “Di Proposal bunyinya membangun rabat, tapi di realisasinya yang dibangun lain,” ungkapnya.

Di samping itu, masih banyak desa-desa yang masih lambat dalam membuat surat pertanggungjawaban (SPJ). Hing-

ga saat ini, masih tersisa sekitar 5 desa dari 254 desa/kelurahan se Lotim yang masih belum memberikan SPJ triwulan ke III pada tahun 2012 lalu.

Karenanya, realisasi anggaran untuk triwulan terakhir pada tahun lalu pun menjadi terhambat untuk diberikan.

“Syarat untuk merealisasikan anggaran fisik utamanya untuk tahap selanjutnya jadi terlambat,” ucapnya.

Diakuinya, pihak BPMPD sengaja menahan realisasi anggaran untuk triwulan berikut jika desa bersangkutan masih terlambat dalam menyampaikan SPJ. Sebelumnya, hingga menjelang habis triwulan I pada tahun 2013, ada 52 desa yang diketahui lambat menyampaikan SPJ triwulan III. Menurut Mohzana, lambatnya pembuatan SPJ dikarenakan sebagian besar desa-desa yang tersebut banyak yang belum memahami prosedur SPJ. Menyikapi hal itu, bersama Inspektorat Lotim telah diadakan bimbingan teknis untuk kepala desa dan bendahara desa mengenai tata cara pelaporan keuangan.

Kritikan lainnya, sejumlah desa di Lotim disinyalir masih ada yang tidak transparan menggunakan anggaran. Hal itu ditandai dengan banyaknya pengaduan dari masyararakat.

Di samping itu, katanya, masih ada ditemukan pelanggaran-pelanggaran lain dalam penggunaan anggaran. Meski demikian, pemberian pelatihan diharap bisa memberikan pemahaman kepada desa tentang tata cara pelaporan.

Terlebih ke depan ADD yang akan dikelola di desa bisa mencapai Rp 1 miliar. (rus)

SUARA NTB Rabu, 1 Mei 2013

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 4

Pemukiman Transmigrasi Brang Lamar Harus Segera Dilanjutkan Sumbawa Besar (Suara NTB)Pembangunan pemukiman transmigrasi Brang Lamar di kecamatan Lunyuk yang terhenti, hingga saat ini masih terbengkalai. Untuk itu, Dinas terkait diminta jemput bola dan proaktif, agar kawasan transmigrasi ini dapat dilanjutkan pengerjaannya.

Desakan tersebut disam-

(Suara NTB/arn)

Perpanjangan ”Runway” Bandara Salahudin Bima Tunggu Sertifikat Lahan Mataram (Suara NTB) Perpanjangan landasan pacu (runway) bandara Sultan Salahudin, Bima hingga saat ini masih terkendala masalah sertifikat lahan. Dari sisi anggaran untuk perpanjangan runway sudah disiapkan dari APBN, tetapi pemerintah masih menunggu penyerahan sertifikat lahan dari pemkab Bima yang merupakan salah satu persyaratan yang harus dipenuhi.

Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) NTB, Ir. H. Ridwan Syah, MM, M.TP mengatakan anggaran untuk perpanjangan runway bandara Sultan Salahudin sudah tidak ada masalah. Sebab, sejak tahun 2011 lalu sudah ada kesiapan dari pemerintah pusat melalui APBN. “Perpanjangan runway bandara Salahudin Bima tidak ada kendala, tinggal bagaimana Pemda Bima menyerahkan sertifikat. Rupanya proses pengurusan sertifikat ini yang belum selesai di Bima. Anggarannya tidak ada masalah di APBN, itu bolak-balik masuk mulai tahun 2011 dan 2012. tinggal menunggu sertifikatnya saja,” ungkap Ridwan Syah dikonfirmasi Selasa (30/4) di Mataram.

Dikatakan, hasil koordinasi dengan pemerintah kabupaten Bima, belum diserahkannya sertifikat lahan yang akan menjadi tempat pembangunan runway tersebut karena masih dalam proses di Badan Pertanahan Negara (BPN). “Untuk itu Pemkab Bima segera menyelesaikan sertifikat ini karena tinggal itu saja persyaratan yang dibutuhkan, tidak ada lagi selain itu. Hanya itu saja yang ditunggu,” terangnya.

Landasan pacu bandara Sultan Salahuddin Bima akan diperpanjang 500 meter dari 1.650 meter panjang runway saat ini. Sehingga nantinya panjang runway menjadi 2.150 meter dengan lebar 40 meter agar dapat didarati pesawat berbadan lebar seperti boeing 737. Anggaran yang diusulkan oleh pemerintah daerah untuk perpanjangan itu, kata Ridwan Syah sebesar Rp 150 miliar yang akan dialokasikan secara bertahap. Anggaran tersebut, selain untuk perpanjangan runway, juga akan digunakan untuk pembangunan berbagai fasilitas pendukung bandara yang lainnya.

Untuk pembebasan lahan, pemerintah daerah mengalokasikan anggaran pembebasan lahan sebesar Rp 3,7 miliar dalam APBD 2010. Pemerintah Kabupaten Bima mengalokasikan sebesar Rp 1,1 miliar, Pemerintah Kota Bima juga sebesar Rp 1,1 miliar dan Pemerintah Provinsi NTB sebesar Rp 1,5 miliar. Pembebasan lahan seluas 8 hektar sudah dirampungkan akhir 2011.

Ridwan Syah menambahkan, penataan infrastruktur bandara itu dipandang penting karena Bandara Salahudin Bima akan menjadi gerbang timur NTB. Potensi Bima menurutnya cukup besar, mulai dari pariwisata, agrobisnis dan pertambangan. Ini sejalan dengan program MP3EI dimana NTB berada dalam koridor V bersama Bali dan NTT dengan fokus pembangunan pariwisata dan ketahanan pangan nasional. (nas)

TERBENGKALAI – Salah satu rumah di unit pemukiman transmigrasi (UPT) Brang Lamar yang terbengkalai karena ditinggalkan oleh kontraktor pelaksananya.

paikan Ketua Komisi III DPRD Sumbawa, Jamaluddin Afifi, S.H, terkait kondisi Brang Lamar saat ini. Kontraktor pelaksana proyek tersebut melarikan diri tanpa alasan yang jelas. Untuk itulah, pihaknya meminta Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Sumbawa, untuk menjemput dana kelanjutan pembangunan itu ke pusat. “Dinas harus proaktif,” tandasnya.

Artinya, kelanjutan pembangunan transmigrasi itu harus dilanjutkan. Agar pengerjaannya dapat dituntaskan pada tahun ini juga. Mengingat awalnya pembangunan tersebut ditargetkan tuntas pada November 2011, lalu men-

jadi November 2012. Namun hingga kini belum ada progres berarti. Bahkan dari pantauan Suara NTB, pertengahan bulan ini, baru ada beberapa rumah yang baru dibangun di lokasi tersebut dari target 100 rumah yang sedianya akan menempati kawasan.

Kemudian dalam proses tender nanti, harus dilakukan secara transparan. Serta dilakukan pengecekan secara detail, agar perusahaan yang akan melanjutkan proyek tersebut nantinya bisa berkerja dengan baik. ‘’Minimal dalam enam bulan ke depan dapat menempati bangunan itu. Kita semua juga bisa mengawasi jalannya proyek tersebut,’’ harapnya. (arn)

Kasus Kusta Banyak Ditemukan di Dompu Dompu (Suara NTB) Kasus kusta banyak ditemukan di Kabupaten Dompu. Di Desa Baka Jaya, Kecamatan Woja saja pada tahun 2012 tercatat sebanyak 20 kasus dari 25 kasus yang tercatat di Puskesmas Dompu Barat. Untuk tahun 2013 saja ditemukan 15 kasus kusta baru di Dompu.

Kepala Dinas Kesehatan Dompu, Gatot Gunawan, SKM, M.M.Kes kepada Suara NTB di kantornya, Selasa (30/4) mengatakan, jumlah kasus kusta baru di Kabupaten Dompu tahun 2012 tercatat sebanyak 36 orang dan 25 orang di antaranya tercatat dari Puskesmas Dompu Barat.

“Tapi dari jumlah itu, 20 orang di antaranya merupakan warga Baka Jaya,” kata Gatot.

Kendati sudah tercatat banyak penderita kusta di Dompu, Gatot mengaku kasus kusta belum dikategorikan sebagai kejadian luar biasa (KLB).

Namun pihaknya tetap turun ke lapangan untuk menjaring penderita kusta melalui pengobatan kulit gratis. “Penderita kusta yang sudah diobati juga dituntut melaporkan ke petugas bila menemukan penderita lain yang belum mengobati penyakitnya,” ungkapnya.

Pengobatan penyakit kus-

(Suara NTB/dok)

Gatot Gunawan

ta harus segera dilakukan untuk menghindari penyebaran bakteri lepra sebagai penyebab terjadinya kusta.

Karena penderita kusta yang belum diobati berpeluang besar menular kepada orang lain melalui kontak langsung dalam waktu lama. “Masa

inkubasi penyakit kusta hingga lima tahun sejak terjangkit, makanya dituntut untuk segera mengobatinya. Bila tidak segera diobati dan kekebalan tubuh menurun bisa menyebabkan cacat pada anggota tubuh,” terangnya.

Karenanya, lanjut Gatot, di Desa Baka Jaya sudah terbentuk kelompok perawatan diri bagi penderita dan mereka yang sudah sembuh. Kelompok ini sebagai wadah berbagi informasi sesama penderita kusta. “Bahkan kelompok ini yang menginformasi ke petugas bila ada penderita kusta baru yang belum berobat,” katanya.

Untuk menghindari penyakit kusta, Gatot mengaku, masyarakat dituntut berperilaku hidup sehat dan menjaga kebersihan diri serta lingkungan. “Kata kunci untuk menghindari penyakit kusta cuma berperilaku hidup sehat saja,” sarannya. (ula)

Kasus DBD di KSB Meningkat Taliwang (Suara NTB) Kasus penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) mengalami peningkatan. Berdasarkan data Dinas Kesehatan (Dikes) terbaru, jumlah kasus penyakit yang ditularkan melalui nyamuk itu hingga akhir bulan April ini mencapai 25 kasus.

Pihak Dikes KSB menyebutkan,

PENGURUS GERAKAN MASYARAKAT CINTA DAMAI (GEMA CITA NTB)

Sekretariat: Jl. Raya Pejanggik Kota Mataram

HIMBAUAN PEMILUKADA DAMAI : DENGAN PERSATUAN DAN KESATUAN, KITA MAMPU MEWUJUDKAN PEMILUKADA DAMAI, BERKUALITAS, DAN DEMOKRATIS. MARI GUNAKAN HAK PILIH ANDA MEMILIH PEMIMPIN YANG TERBAIK DEMI UNTUK KESEJAHTERAAN KITA BERSAMA. MEWUJUDKAN PEMILUKADA DAMAI BUKAN HANYA TANGGUNG JAWAB PENYELENGGARA (KPU, PANWASLU DAN APARAT), TETAPI TANGGUNG JAWAB KITA BERSAMA UNTUK MEMILIH PEMIMPIN YANG BERKUALITAS DAN BERMARTABAT, TANPA POLITIK UANG”.

INGAT, PEMILUKADA 13 MEI 2013!!!

GERAKAN MASYARAKAT CINTA DAMAI (GEMA-CITA NTB)

sebaran kasus tersebut merata di seluruh wilayah kecamatan, di antaranya enam kasus di kecamatan Taliwang, empat kasus di Seteluk, satu kasus di Brang Rea dan Jereweh, 11 kasus di kecamatan Maluk, dan dua kasus di Sekongkang. “Ini sudah termasuk data di awal bulan yang kami rilis. Tapi memang ada tambahan dari temuan kami di lapangan,” jelas Kasi Promkes (promosi kesehatan) Dikes KSB Suhodo, SAP kepada wartawan, Selasa (30/4).

Untuk seluruh kasus terbaru yang masuk data Dikes saat ini telah mendapatkan penanganan dan beberapa di antaranya sudah mulai memasuki proses penyembuhan. Menurut Suhodo, saat pertama dideteksi seluruh kasus tak sepenuhnya tertangani oleh fasilitas kesehatan di daerah karena beberapa di antaranya atas inisiatif pihak keluarga langsung dibawa ke luar daerah (Mataram, red). “Tapi datanya sudah masuk ke kami, sehingga kami mengetahuinya. Sementara yang terlayani di daerah semuanya sudah dalam kondisi membaik,” ujarnya.

Tak hanya mengambil tindakan perawatan dan pengobatan, untuk mengurangi jumlah kasus DBD di daerah, Dikes KSB juga tetap melakukan upaya penang-

gulangan dengan cara membasmi sumber-sumber penyakit tersebut di lingkungan masyarakat. Salah satunya kegiatan fogging (pengasapan) di likungan warga dan terus mensosialisaikan tindakan tiga M di masyarakat. “Sebulan terakhir kami sudah melakukan fogging 25 kali di wilayah-wilayah yang berpotensi terjadinya DBD,” pungkas Suhodo.

Terlepas dari upaya yang selama ini dilakukan pihaknya, Suhodo mengatakan, sebenarnya terdapat cara efektif dan terhitung murah untuk menekan kasus DBD di daerah. Cara tersebut dengan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kebersihan lingkungan sekitar.

Selanjutnya Suhodo menyebutkan, karena bersumber dari lingkungan penyakit DBD dapat menyerang segala tingkatan umur. Tak hanya anak-anak dan usia lanjut yang imunitasnya terbilang rendah, penyakit yang ditularkan melalui gigitan nyamuk itu juga bisa menyerang usia produktif. “Buktinya dari 25 orang di data kami, rata-rata mereka usia produktif yang terjangkit DBD. Artinya ini bukan soal usia atau tingkat imunitas, tapi penyakit ini bisa menyerang siapa saja,” imbuhnya. (bug)

Kasus Narkoba, Oknum Mahasiswa dan PNS Diciduk Kota Bima (Suara NTB) Salah seorang mahasiswa salah satu perguruan tinggi di Kota Bima ditangkap jajaran Sat Narkoba Polres Bima Kota, Selasa (30/4). Oknum mahasiswa yang diketahui berinisial MY (20) warga Desa Tangga Kecamatan Monta Kabupaten Bima ini ditangkap saat hendak mengambil paket kiriman yang diduga berisi narkoba jenis shabu-shabu (SS) sebanyak tiga poket di salah satu agen bus di Kota Bima. Sementara sore harinya, tiga orang yang salah satunya PNS diciduk aparat lantaran diduga memiliki narkoba jenis ganja.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, penangkapan oknum mahasiswa ini dilakukan pagi kemarin. Saat itu aparat yang memang sudah mendapat informasi tentang adanya paket SS yang dikirim dari Mataram langsung melakukan penyanggongan. Tak berapa lama, aparat akhirnya melihat paket tersebut diambil oleh seorang pemuda yang tak lain adalah pelaku. Tak mau pelaku

yang ditunggu-tunggu menghilang, di lokasi ini pun aparat melakukan penangkapan.

Setelah diperiksa, ternyata paket tersebut benar berisi paket SS yang dikemas dalam kotak handphone dan dibungkus baju agar terkesan benar-benar paket kiriman. Saat itu juga, pemuda dan barang bukti ini kemudian dibawa ke Sat Narkoba.

Sementara terkait penangkapan ini belum didapat konfirmasi resmi dari aparat.

Kasat Narkoba Iptu Suparman Djamaludin yang ditemui belum bersedia memberikan keterangan. “Langsung saja ke Kapolres,” ujar Suparman.

Sementara itu, masih berdasarkan informasi yang diterima, sore harinya seorang PNS diciduk aparat lantaran memiliki ganja. PNS yang belum terkonfirmasi nama dan tempat mengabdikan diri ini diciduk bersama dua orang lainnya. Hingga berita ini ditulis, belum juga didapat konfirmasi resmi dari Kepolisian terkait penangkapan PNS dimaksud. (use)

(Suara NTB/arn)

MoU - Penandatangan MoU BUMDes LKP dengan PT BSM Sumbawa. Tampak Kepala BSM, Sekretaris Bappeda, Imam Sopingi, Z. Arifin dan para manajer BUMDes.

Perluas Akses Permodalan

BUMDes/LKP Tandatangani MoU dengan Perbankan Sumbawa Besar (Suara NTB) Fasilitasi kemitraan antara BUMDes-LKM dengan Perbankan akhirnya di-launching, Selasa (30/4) kemarin. Ditandai dengan penandatanganan MoU empat BUMDes-LKP yang ada di Sumbawa dengan PT. Bank Syariah Mandiri (BSM) Capem Sumbawa dan Bappeda Sumbawa mewakili pemerintah.

Sekretaris Bappeda, Imam Sopingi, dalam sambutannya menyatakan, UMKM memiliki program yang strategis, sebagai ujung tombak perekonomian daerah. Apalagi Sumbawa juga memiliki komitmen kuat meningkatkan UMKM melalui fasilitas pembiayaan UMKM. Lembaga Keuangan Mikro diprioritaskan akses permodalan usaha kecil mikro di tingkat desa. Ekonomi produktif dan rumah tangga.

Pada 2013, Pemkab telah telah membina 13 BUMDes yang cikal bakalnya UPKD meskipun penampilan berbeda, tetapi roh dan semangatnya sama. 10 BUMDes telah dapat berjalan secara profesional. Sementara BUMDes LKP Lopok, Simu dan Alas Luar masih harus dibina menuju kemandirian. “BUMDes mempunyai kemampuan terbatas, akibat masih banyak nasabah yang belum bisa dilayani karena terbatasnya dana,” terang Imam.

Namun kini, 4 BUMDes siap dibantu akses permodalannya oleh BSM, karea dinilai keempat BUMDes ini sudah mendapat kepercayaan yang besar dari masyarakatnya serta memenuhi kriteria yang ada. Kepercayaan ini akan menjadi modal dasar dalam bermitra, dan terus berlanjut degan baik. Pemerntah hanya sebagai fasilitator, pengawas, sekaligus membuka silaturrahmi. Selanjutnya tanggungjawab BUMdes untuk mengembangkan diri.

“Besar harapan kami, kemitraan ini tidak berhenti sampai di sini, tetapi berlanjut dengan BUMDes lainnya di Sumbawa, Bahkan melahirkan BUMDes baru dan berkualitas di Sumbawa. Mohon dukungan semua pihak agar bisa terus berjalan agar meningkatkan perekonomian daerah. Semoga ini berlanjut di masa mendatang,” harapnya.

Sementara itu, Kepala Kantor BSM Capem Sumbawa, Umar Singgih H. Wibowo menyatakan, pihaknya juga ingin memajukan

UMKM. Sebab kalau UMKM maju, maka otomatis semua maju. Terbukti pada era krisis tahun 1997/1998 usaha UMKM tidak terpengaruh. Termasuk bank yang intens berhubungan dengan UMKM juga terhindar dari krisis. Terutama Bank Syariah, yang intens membiayai UMKM. Bahkan, pembiayaan BSM porsinya hingga 70 persen pada sektor UMKM. Bahkan di tahun ini diuapayakan sampai 78 persen untuk pembiayaaan Usaha mikro dan kecil. BUMDes bak gadis cantik yang akan dipinang oleh pemuda. Bisnis itu harus berani, yakin dengan target yang sudah diplot. Apalagi BUMDes didampingi konsultan yang sudah berpengalaman. Di setiap desa BUMDes merupakan kepanjangan tangan dari Perbankan. “Bapak jangan takut ketika Bank masuk kecamatan, kalau masyarakat sudah nyaman, maka dia tidak akan pindah,”cetusnya.

Artinya, kepercayaan dari nasabah diperoleh dari pelayanan yang diberikan bukan sekedar lips service. Lari ke depan dan lebih cepat, ini program turunan yang bisa ditularkan BSM , sehingga tidak perlu buka cabang di desa yang ada BUMDesnya.

Nantinya, pengelola BUMDes ini dilatih untuk penguatan kapasitasnya agar bisa bersinergi.

“Kita harap ke depan kita bisa lebih mesra dan intens, agar tujuan menghidupkan UMKM bisa tercapai,” jelasnya.

Kabid Ekonomi Bappaeda, Z. Arifin, S.Pt, M.Si, sebagai penggagas kemitraan ini menyebutkan, empat BUMDes yang melakukan penandatanganan nota kesepakatan, yakni Manajer BUMDes Sabedo, BUMDes Sukamaju, BUMDes Muer dan BUMDes Labuan Jambu. Pada kesempatan tersebut juga diserahkan bantuan komputer kepada BUMDes Maronge, Alas Luar dan BUMDes Lenangguar, dari Diskoperindag.

Terakhir, Arifin merasa bangga dengan tercapainya MoU ini.

Produk berupa BUMdes LKP akhirnya ditangkap sebagai peluang oleh BSM. Untuk itu, Pemkab berharap ada kerjasama yang baik antara manajer BUMDes dengan forum pemilik, agar bisa mengawal kesepakatan sekaligus menjaga kepercayaan. Agar kerjasama ini bisa berkelanjutan dan merajut kemitraan dengan BUMDes lainnya. (arn)

RAGAM

SUARA NTB Rabu, 1 Mei 2013

NTB Raih Tiga Penghargaan Nasional Dari Hal. 1 ”Sebenarnya banyak hal yang menjadi fokus penilaian dari pihak pusat sehingga NTB meraih juara pertama.

Salah satunya, program Bapak Gubernur sudah sesuai dan berkaitan dengan program MDGs, khususnya delapan sektor MDGs,” terangnya pada Suara NTB via ponselnya, Selasa (30/4).

Keberhasilan NTB meraih terbaik pertama untuk pencapaian MDGs, lanjutnya, merupakan sebuah kebanggaan, karena berhasil menjadi pemenang dari seluruh daerah di Indonesia. Penghargaan yang diraih ini juga menjadi motivasi bagi daerah ke depan agar mampu mempertahankan apa

yang diraih tahun ini. Hal ini sesuai dengan arahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono saat memberikan sambutan pada pembukaan Musrenbangnas Tahun 2013.

Selain itu, lanjutnya, Presiden juga berpesan kepada kepala daerah agar menghadapi apapun masalah yang terjadi di daerahnya. Termasuk berharap kemajuan tiap daerah terus ditingkatkan seiring pertumbuhan ekonomi yang makin membaik di Indonesia. “Yang belum dicapai semoga dapat di selesaikan tahun ini dan tahuntahun mendatang,” ujar Kabag Humas mengutip sambutan Presiden. (ham)

Mantan Kepala Bappeda dan Asisten I Diperiksa Dari Hal. 1 pemeriksaan terhadap kedua tersangka ini berlangsung akhir pekan kemarin, dalam rangka meminta keterangan tambahan. “Ada keterangan mereka yang masih diperlukan, sehingga dipanggil untuk didengar keterangan tambahan,” kata Sukarman menjawab Suara NTB, Selasa (30/4).

Mereka dipanggil menghadap penyidik, juga dalam rangkaian untuk penambahan keterangan untuk melengkapi berkas. Diakuinya, kasus ini memang sempat dalam tahap pemberkasan, namun tertunda karena masih ada beberapa poin keterangan tersangka yang harus didalami.

Bagaimana dengan 14 tersangka lain, apakah akan dimintai keterangan? Menurut Sukarman, belum ada kabar dari pihak Ditreskrimsus.

Namun yang pasti menurutnya, kasus ini masih akan berkembang, sehingga tidak menutup kemungkinan ter-

sangka lain didalami lagi keterangannya.

Biarkan Proses Hukum Gambaran sebelumnya terkait kasus ini, ada lima pejabat yang sudah ditetapkan sebagai tersangka, melalui pengacaranya Burhanuddin, SH, meminta agar statusnya ditinjau ulang. Karena, dari 16 tersangka, lima diantaranya sudah melakukan perjalanan dinas dibuktikan dengan tiket, boarding pass dan manifest, juga SPPD. Dari lima tersangka itu, dua diantaranya MH dan MS. kemudian tiga tersangka lain, Mn, Am, dan MJ. Menanggapi ini, Sukarman menjelaskan bahwa proses hukum sedang berlangsung di Ditreskrimsus.

Sehingga apapun yang menjadi harapan dan tuntutan tersangka melalui pembelanya, seyogyanya disampaikan saat persidangan nanti. (ars)

Jika Ada Laporan, Polisi Tindak Tegas Dari Hal. 1 Namun permintaan agar pihak Kepolisian bisa menangkap pelaku, tidak serta merta bisa dilakukan karena menunggu laporan. ‘’Kalau ada pihak yang merasa dirugikan, ya kami berharap bisa melapor. Dengan dasar laporan itu kita bertindak,” kata Kasubag Humas Polres Mataram, AKP Arief Yuswanto, Selasa (30/4).

Tapi dengan adanya MoU antara Kejaksaan, Kepolisian dan Panwaslu beberapa waktu lalu, mekanisme untuk melakukan tindakan diatur. Artinya, dijelaskan Arief, laporan itu diawali dari pihak Panwas sebagai otoritas penanganan pelanggaran pemilu. Jika laporan perusakan atribut kampanye itu dilaporkan ke Panwas, maka akan ada mekanisme pengkajian yang selanjutnya ke luar dalam bentuk rekomendasi.

“Nah, kalau rekomendasinya ke kami Kepolisian. Maka disaat itulah kami melakukan tindakan tegas,” kata Arief.

Memang seperti yang dikeluhkan para tim sukses pasangan calon, pihaknya juga mengamati ada fakta perusakan atribut kampanye bergambar pasangan calon. Kerusakan biasanya terlihat pada gambar pasangan calon yang disilet, bahkan dijebol dengan benda tertentu hingga robek. Ulah oknum ini tentu saja sangat merugikan pihak pasangan calon yang sudah mengeluarkan biaya besar.

Terkait ini, pihaknya juga sedang melakukan pengamatan intensif untuk memastikan siapa pelaku yang melakukan perusakan. Namun ia kembali ke mekanisme penanganan kasus Pilkada, dengan dikedepankannya fungsi Panwaslu. Jika laporan itu disampaikan oleh pihak yang dirugikan, kemudian ditemukan ada pelanggaran pidana setelah melalui proses pengkajian, maka pihaknya yang akan menindaklanjuti. (ars)

Tolak Keputusan Lelang Dari Hal. 1 menegaskan bahwa Pimpinan DRPD NTB telah melayangkan surat resmi kepada Gubernur NTB untuk menyatakan penolakannya terhadap keputusan hasil lelang rumah jabatan tersebut.

Dalam salah satu poin pernyataan surat yang diteken oleh Ketua DPRD NTB tersebut, disebutkan bahwa Pimpinan DPRD NTB merasa kecewa dengan keputusan yang diambil oleh Kepala Biro Umum / Panitia Penilai Aset yang akan dikerjasamakan. Kekecewaan itu juga terkait dengan pilihan lokasi rumah jabatan yang baru nanti. ‘’Sehubungan dengan hal tersebut kami dengan terpaksa menolak terhadap keputusan yang telah diambil oleh Pemprov NTB dalam hal ini Biro Umum Setda Provinsi NTB. Nah, dalam perjalannnya, kami pimpinan bersepakat dan meminta kepada eksekutif supaya pembangunan

pengganti dari rumah jabatan itu ditempatkan dekat dengan kantor,” ujarnya. Namun, setelah rumah – rumah tersebut dilelang, saran lokasi pembangunannya justru tidak diakomodir dan diketahui lokasinya kemungkinan akan dibangun di daerah lingkar selatan.

Karena itulah, pihaknya segera bersurat ke gubernur guna menolak keputusan lelang tersebut. Menurutnya, proses lelangnya juga sebaiknya dilakukan secara transparan. Dengan demikian diharapkan bisa diperoleh pemenang lelang yang bisa memberikan garansi keuntungan yang paling besar kepada Pemprov NTB. “Masalah perusahaan mana yang memenangkannya, itu tidak kami persoalkan yang penting bisa memberikan keuntungan paling besar buat daerah,” tegas Syamsir. (aan)

Sangat Strategis Dari Hal. 1 Hal tersebut disampaikan Agus Supriatna ketika melantik Letkol (Pnb) Arief Hartono sebagai Komandan Lanud Rembiga menggantikan Letkol (Pnb) Ridha Hermawan, Selasa (30/4).

Selain itu katanya, Lanud Rembiga saat ini memiliki frekuensi penerbangan yang cukup padat karena menjadi tujuan wisata baik dari luar negeri maupun dalam negeri.

Sehingga baginya, perlu penanganan yang sungguh-sungguh dan menuntut adanya peran yang lebih besar dalam keikutsertaannya dalam menciptakan situasi aman bagi daerah.

Tidak itu saja, Lanud Rembiga mempunyai peran sebagai

ujung tombak pelaksana operasi udara serta peran dalam mendukung operasi penerbangan sipil. ‘’Dengan telah diresmikannya BIL (Bandara Internasional Lombok), berdampak pada peningkatan pengamanan operasional bandara,” terangnya.

Pejabat baru Danlanud merupakan putra asal Sumbawa, Alumnus AAU tahun 1994 dan sebelumnya menjabat sebagai Kasubdit Renopsdik Ditops Kodikau.

Sedangkan Pejabat lama Letkol Pnb Ridha Hermawan yang alumnus AAU tahun 1994 akan menempati pos baru di Mabes TNI sebagai Pabandya-2/Latgab Paban III/Latgab Sops TNI. (ars)

Halaman 5

Akibat Kekurangan Soal

Tiga MA di Dompu Adakan UN Susulan Dompu (Suara NTB) Karut marut pelaksanaan Ujian Nasional (UN) tingkat SMA/MA/SMK tahun 2013 ini mengharuskan tiga sekolah di Kabupaten Dompu melaksanaan UN ulangan. Madrasah Aliah (MA) Asy Syaf Tahir, MA Al Yamini dan MA As Sidik jurusan IPS harus mengikuti UN ulangan untuk pelajaran Bahasa Inggris akibat tidak ada soal yang diterima saat pelaksanaan UN beberapa waktu lalu.

Ketua Sub Rayon 9 pelaksana UN di Kabupaten Dompu, Drs. H. Hasaruddin kepada Suara NTB saat dihubungi, Selasa (30/4) kemarin, membenarkan bahwa tiga MA di bawah rayon MAN Kandai Dua Dompu mengikuti ujian susulan untuk mata pelajaran Bahasa Inggris. Ujian susulan ini diikuti oleh tiga MA ini karena saat pelaksanaan UN lalu, mereka tidak mendapatkan soal Bahasa Inggris sesuai jurusannya. “Saat UN lalu, mereka mengerjakan soal UN untuk jurusan IPA, padahal mereka jurusan IPS, sehingga dibatalkan dan disuruh UN susulan,” kata Hasaruddin yang juga Kepala MAN

Kandai Dua Dompu ini.

Diakui Hasaruddin, ketiga MA ini mengerjakan soal Bahasa Inggris untuk jurusan IPA karena atas persetujuan panitia pengawas. Tetapi ketika sampai di Unram selaku pengawas independen menolak hasilnya dan merekomendasikan dilakukan UN susulan khusus mata pelajaran Bahasa Inggris. “Makanya hari ini dilaksanakan UN susulan untuk tiga MA ini,” jelasnya.

Jumlah siswa dari tiga MA tersebut, lanjut Hasaruddin, sebanyak 43 orang dari 51 orang yang terdaftar. Delapan orang yang tidak hadir merupakan siswa-siswa yang sejak awal tidak hadir. “Yang hadir dalam UN susulan dari tiga MA ini sebanyak 43 orang dari 51 orang yang terdaftar. Sisanya tidak hadir sejak awal,” katanya.

Untuk pelaksanaan UN susulan, dikatakan Hasaruddin, sejauh ini pelaksanaannya berlangsung lancar. Tetapi pelaksanaan UN susulan tiga MA ini hanya untuk mata pelajaran Bahasa Inggris.

“Kalau mata pelajaran lain tidak mengulang,” terangnya. (ula)

Sejumlah Raperda Diprioritaskan

Banleg Tak Berani Pasang Target Mataram (Suara NTB) Sebanyak 28 buah raperda sudah masuk dalam program legislasi daerah (prolegda) NTB tahun 2013. Dari puluhan raperda tersebut sejumlah raperda diprioritaskan untuk dibahas dan dituntaskan tahun ini. Mengingat tahun ini adalah tahun politik, Badan Legislasi (Banleg) DPRD NTB tidak berani memasang target seluruh raperda tersebut bisa dibahas dan dituntaskan tahun ini. Untuk itu, sejumlah raperda akan diuayakan untuk dibahas dan dituntaskan.

Kepala Biro Hukum Setda NTB, Mahdi Muhammad, SH, MH mengatakan dari puluhan raperda tersebut, sejumlah raperda menjadi prioritas untuk dibahas dan diselesaikan tahun ini antara lain.”Raperda yang mendapat prioritas pembahasan terdiri dari Raperda Rencana Induk pengembangan pariwisata daerah, Raperda retribusi perpanjangan Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA),”ujarnya dikonfirmasi Suara NTB, Selasa (30/4).

Selanjutnya, Raperda tentang pajak daerah, Raperda tentang pembangunan jalan tahun jamak, Raperda Perhubungan Komunikasi dan Informatika dan lain-lain. Dikatakan dari 28 raperda yang direncanakan masuk prolegda 2013, sebanyak 9 Raperda merupakan inisiatif DPRD dan selebihnya inisiatif eksekutif.

Dihubungi terpisah, Ketua Banlegda DPRD NTB tidak terlalu berani memasang target terlalu banyak terkait dengan pembahasan 28 buah raperda yang sudah masuk dalam Program Legislasi Daerah (Prolegda) NTB 2013. Pasalnya, tahun 2013 ini merupakan tahun politik di NTB, intensitas kegiatan anggota dewan lebih banyak di luar menemui konstituennya.

Disamping itu masuknya tahapan pemilu legislative 2014, sedikit tidak menguras waktu untuk mengurus berbagai persyaratan-persyaratan yang harus dipersiapkan.

“Kita tidak memasang target banyak, idealnya semuanya rampung. Prolegda itu untuk peren-

canaan yang sistematis dan terpadu tetapi karena ini tahun politik kita sangat memaklumi intensitas kegiatan DPRD itu lebih banyak di luar. Kemudian persyaratan-persyaratan untuk menjadi caleg itu banyak menguras waktu sehingga kita tidak bisa mengharapkan apabila kita membahas semuanya,”ujar Ardhany dikonfirmasi Suara NTB. Dikatakan, dalam pembahasan sebuah raperda dibutuhkan ruang dan waktu yang cukup sehingga produk hukum yang dihasilkan benar-benar berkualitas. Anggota legislative dan SKPD terkait lainnya dibutuhkan koordinasi yang cukup intensif untuk mempercepat pembahasannya.

Politisi Golkar ini menyebutkan beberapa raperda yang akan diprioritaskan oleh Banleg DPRD NTB antara lain Raperda tentang rencana induk pengembangan pariwisata daerah. Kemudian raperda tentang pendidikan, Raperda tentang tata niaga tembakau dan lainnya.”Memang ada prioritas, kita akan usahakan dalam masa sidang kedua ini. Itu yang kita prioritaskan dulu sehingga sisa masa waktu yang kurang lebih 8 bulan kita akan manfaatkan secara optimal. Jadi masih ada tersisa dua masa sidang, masa sidang yang ini otomatis bisa kita pergunakan setelah Pilkada 13 Mei ini,”jelasnya.

Tadinya, menurut Ardhany pada Maret 2013 beberapa raperda yang sudah masuk prolegda tersebut sudah mulai dibahas.

Namun, karena adanya agenda penyampaian Laporan pertanggungjawaban akhir tahun dan kahir masa jabatan Gubernur NTB periode 2008-2013 maka terpaksa pembahasan raperda tersebut diundur. “ Karena disitu ada LKPJ, itu sangat penting. Jadi kita memaklumi situasi,”tandasnya.

Ditambahkan, pembahasan sebuah raperda tergantung dari kesiapan naskah akademiknya dan kesiapan drafnya.”Kita tidak bisa memajukan atau katakanlah merencanakan raperda ini duluan tetapi naskah akademik belum selesai.

Jadi kita lihat mana yang sudah selesai,”tuturnya. (nas)

(Suara NTB/nia)

RUNTUH - Burhan salah seorang buruh bangunan menunjuk atap plafon yang runtuh di salah satu ruang praktik SMKN 4 Mataram.

Pemda KSB Jamin Harga Gabah Stabil di Tingkat Petani Taliwang (Suara NTB) Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) melalui Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM (Perindagkop dan UMKM) setempat, menjamin harga gabah di tingkat petani pada musim panen pertama tahun ini akan stabil sesuai standar Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah.

“Dari pantauan kami sejauh ini harga gabah di tingkat petani tidak dikeluhkan para petani.

Dan kami yakin akan tetap seperti itu sampai masa panen pertama tahun ini berakhir,” jelas kepala Dinas Perindagkop dan UMKM KSB Drs. Alwi, Selasa (30/4) kemarin.

Jaminan Disperindagkop dan UMKM bukan tanpa sebab. Sebelumnya pada tahun 2012 lalu, Pemda KSB telah menggelontorkan dana sebesar Rp 2,5 miliar sebagai dana harga pengaman gabah. Dana tersebut diserahkan kepada sembilan pengusaha yang selanjutnya bertugas membeli gabah hasil panen petani sesuai dengan HET yang berlaku. Menurut Alwi program tersebut saat ini dilanjutkan dimana dana sebesar Rp 2,5 miliar itu digulirkan kembali ke para pengusaha yang selanjutnya diwajibkan membeli hasil panen petani. ‘’Jadi dana yang Rp 2,5 miliar itu kita gulirkan kembali di tahun ini, jadi nilai jual gabah

Kampanye Walikota-Wakil Walikota Bima

Sujud Guncang Lampe, Amahami Dijejali Pendukung Suri Kota Bima (Suara NTB) Kampanye pasangan calon Walikota Bima dr H Sucipto dan Drs H Junaidin MM (Sujud) berlangsung meriah. Artis dangdut Eka Bima yang khusus dihadirkan pasangan ini mengguncang Lapangan Kelurahan Lampe yang dibanjiri pendukung dan simpatisan. Sementara beberapa jam sebelumnya, pendukung dan simpatisan pasangan calon Subhan HM Nur SH dan M Riza SE MA (Suri) menjejali Lapangan Amahami.

Kampanye Sujud yang mengklaim diri sebagai ‘kuda hitam’ dalam Pilkada Kota Bima digelar sekitar pukul 14.00 Wita. Namun waktu kampanye belum dimulai, lapangan yang terletak di bagian timur Kota Bima ini sudah

Jamin Keamanan dan Kenyamanan TKI NTB Dari Hal. 1 diterima Kepala Disnakertrans NTB, Ir.H. Mokhlis, M.Si beserta jajaran, BP3TKI, PPTKIS, serta ahli waris yang ditingggalkan para TKI NTB yang bekerja di perusahaan terbesar milik pemerintah negeri jiran tersebut.

Kunjungan itu, dihajatkan sebagai bentuk keseriusan Pemerintah Malaysia terhadap keberadaan TKI khususnya dari NTB, sekaligus memperkuat komitmen memberi jaminan perlindungan keamanan. Serta mempererat hubungan dengan keluarga para TKI yang ditinggalkan bekerja. ‘’Kunjungan kali ini sangat berbeda, karena yang datang langsung atase kita di Malaysia, Bapak Agus Triyanto bersama staf, dan pejabat-pejabat utama perusahaan Malaysia, Felda Plantations. Ini bukti keseriusan pemerintah Indonesia dan Malaysia memberikan jaminan keamanan kepada TKI NTB,” terang Mokhlis di

ruang kerjanya, Selasa (30/4).

Selain memperkuat jaminan keamanan dan kenyamanan para TKI asal NTB, sebanyak 5.000 keluarga TKI yang ditinggalkan bekerja, selama kurang lebih tiga bulan terakhir, diberikan santunan langsung, sebesar Rp 500.000 untuk satu keluarga TKI. Kunjungan awal tahun ini, dihadiri sebanyak 200 pihak ahli waris TKI, 4.800 sisanya akan didatangi langsung ke tempat tinggal pihak ahli waris masing-masing, guna penyerahkan santunan cumacuma tersebut.

Maknanya, pemerintah Malaysia memberikan jaminan dan perhatian khusus kepada dua pihak, baik yang bekerja maupun yang ditinggalkan bekerja. Sehingga antara TKI dan keluarga TKI, samasama merasa nyaman.

Dalam komunikasinya, Pemprov NTB sendiri, melalui Disnakertrans tetap memberikan apresiasi atas perhatian khusus kepada TKI dari NTB

petani tidak membuat petani merugi,” katanya.

Saat ini kisaran harga gabah di tingkat petani bervariasi mulai dari Rp 3.200 sampai Rp 3.400 per kilogram. Alwi mengatakan, dengan adanya harga pengaman gabah yang dikucurkan pemerintah, pihaknya menargetkan kisaran harga tersebut akan bertahan meski volume produksi petani semakin meningkat seiring dengan mulai banyaknya petani yang memanen tanaman padinya. “Biasanya kan kalau barang bertambah banyak maka nilai jualnya semakin menurun. Tapi dengan harga pengaman gabah yang kita gelontorkan kondisi itu tidak akan dialami para petani kita,” jaminnya.

Terkait para pengusaha yang mengelola anggaran harga pengaman gabah yang digelontorkan pemerintah tersebut. Alwi memaparkan, pihaknya secara selektif memilihnya. Beberapa persyaratan pun ditetapkan sebelum pengusaha bersangkutan dinyatakan berhak mengelola dana pemerintah tersebut, diantaranya memiliki fasilitas transportasi, lantai jemur dan ketiga memiliki gudang penampungan sehingga dapat menampung hasil pembelian gabah petani. “Sembilan pengusaha yang kita tunjuk itu memiliki syarat-syarat di atas. Makanya mereka lah yang kita beri tanggung jawab untuk membeli gabah petani agar petani tidak merugi,” pungkasnya. (bug)

yang dinilai memiliki catatan raport sangat baik di banding TKI dari daerah-daerah lainnya. Sekaligus menitipkan pesan kepada pemerintah Malaysia untuk tidak saja memberikan hak kepada TKI atas sandang, pangan dan papan.Tetapi diusulkan untuk dipenuhi kebutuhan rohaninya.

Usulan inipun diterima oleh Pemerintah Malaysia, dan akan dipertimbangkan untuk mendatangkan rohaniawan (ustazd/tuan guru) dari Lombok secara rutin, pada selang waktu-waktu tertentu. Tetapi keinginan besarnya, agar TKI yang berangkat, tetap dalam kapasitas legal, sehingga bisa dipertanggungjawabkan dan diberikan penjaminan secara utuh.

“Pada intinya, mereka merasa diuntungkan dengan potensi dan perilaku TKI dari NTB, dan kitapun diuntungkan karena ada jaminan total.

Bahkan untuk TKI yang ada di Sabah, sudah dijamin 100 persen tidak ada masalah,” tandasnya. (bul/*)

dipadati massa. Selama dua jam, ribuan massa memadati lapangan tersebut.

Namun sama seperti kampanye lainnya, juga dihadiri ini anak-anak. Bahkan salah seorang bocah menjadi pusat perhatian karena tak mengenakan baju. Sementara tubuhnya dicat dengan warna hijau. Tak hanya satu, dalam kampanye ini juga terlihat bocah-bocah lainnya.

Sujud yang memiliki nomor urut 5 menyampaikan programnya. Salah satunya yakni masalah kesehatan.

Masyarakat yang sakit, nantinya akan dijemput, diobati dan diantar pulang. Selain itu, dia juga akan menghadirkan dokter ahli untuk mengatasi kesehatan di Kota Bima. Selain kesehatan, Sujud juga menjanjikan ekonomi

kerakyatan dan dana stimulan selama dua tahun.

Sementara beberapa jam sebelumnya, pendukung dan simpatisan Suri membanjiri Lapangan Amahami. Lantaran pendukung yang banyak, prtaktis lapangan ini berubah warna menjadi menguning.

Kepada massanya, Subhan, mengingatkan untuk tidak memilih pemimpin yang memiliki uang. Selama ini setelah terpilih, pemimpin yang memiliki uang melupakan rakyatnya 4 tahun. “Tapi di tahun terakhir baru dia datang lagi bagi-bagi uang agar dipilih,” katanya. Sementara alasan dia mencalonkan diri karena melihat masih banyak warga yang tinggal di rumah tak layak huni. Suri juga menjanjikan bahwa tidak akan ada lagi anak yang putus sekolah. (use)

Atap SMKN 4 Mataram Runtuh Timpa Guru Dari Hal. 1 Beberapa guru yang saat itu sedang berada di ruangan salon, sontak kaget mendengar suara keras dari atas atap ruangan salon. Tiba-tiba saja genteng dan plafon salon runtuh, menimpa beberapa guru yang saat itu berada di dalam ruangan.

“Kita lagi duduk saat itu, tiba-tiba plafon sama genteng runtuh. Saya langsung lari keluar,” terangnya.

Meski masih shock, beruntung Hj. Asmuni tidak terluka parah. Ia hanya tertimpa sisa bahan cor di sebagian lengan kirinya. Berbeda dengan Sri Rohanawati seorang guru kecantikan SMKN 4 Mataram yang bagian kepalanya tertimpa reruntuhan. Sri yang saat itu berada tepat di bawah plafon yang jebol terkena runtuhan. Ia pun langsung dilari-

kan ke IGD untuk mendapatkan perawatan.

Sementara itu Burhan salah satu pekerja bangunan yang saat itu berada di lokasi, membenarkan bahwa runtuhnya genteng dan plafon di ruang praktik salon kecantikan tersebut karena jatuhnya semen bekas cor. Sebuah alat berat yang diparkir tepat di belakang ruangan salon rencananya akan dipindahkan ke tempat lain. Namun naas saat proses pemindahan, sisa bahan cor yang masih berada di alat tersebut jatuh menimpa genteng dan plafon yang berakibat pada jebolnya atap ruang praktik SMKN 4 Mataram.

Kepala SMKN 4 Mataram H. Istiqlal membenarkan terjadinya musibah itu. “Tidak apa-apa, hanya semen bekas cor jatuh menimpa genteng dan plafon,” katanya. (nia)

OPINI

SUARA NTB Rabu, 1 Mei 2013

Halaman 6

Menjadi Guru Sejati di Masa Kini BSM Jangan Andalkan APBD PROGRAM Bank Sampah Masyarakat (BSM) merupakan terobosan baru dalam mengelola sampah di tingkat lingkungan di Mataram. Meskipun saat ini BSM cakupannya terbatas di Kecamatan Sandubaya. Hal ini dapat dimaklumi mengingat, BSM ini masih bersifat pilot project. Melihat antusias masyarakat, akan sangat bermanfaat kalau program BSM ini diperluas hingga ke seluruh penjuru Kota Mataram.

Sebagai ibukota Provinsi NTB, sampah menjadi momok tersendiri. Sampah inipula yang menyebabkan Adipura dua kali lepas dari genggaman Kota Mataram.

Apalagi ada kompensasi dari pihak BSM bahwa sampah yang dikumpulkan oleh masyarakat akan diganti dengan uang. Siapa yang tertarik menukar sampah dengan uang.

Memang dibutuhkan kreativitas seperti BSM itu untuk mengatasi peliknya persoalan sampah di kota ini.

Terbukti, ketika ada janji kompensasi sampah ditukar dengan uang, maka sampah terkumpul dengan rapi di halaman rumah masing-masing warga Sandubaya. Program BSM ini jika dicermati dengan seksama, sebetulnya tidak saja memberikan dampak positif bagi kebersihan lingkungan dan dampak ekonomis bagi warga pemilik sampah yang dipilah sesuai jenisnya, tapi juga mendongkrak nilai Kota Mataram dalam penilaian Adipura.

Hanya saja, harus ada kejelasan kapan warga bisa menerima kompensasi dari sampah yang telah dikumpulkan. Sehingga tidak ada kesan program BSM hanya jual janji. Memang, aksi mengumpulkan sampah sudah terlihat hasilnya secara nyata, tetapi kompensasi dari aksi itu harus jelas. Kalau dua-duanya sudah terbukti, mungkin tidak ada kendala mengembangkan program BSM ini ke lima kecamatan lainnya di Kota Mataram.

Pembentukan BSM hendaknya jangan semata-mata karena ambisi untuk menambah poin penilaian Adipura. Tetapi, BSM ini diharapkan merupakan program yang terus hidup, tumbuh dan berkembang. Sebab, jika orientasi BSM hanya untuk mengatrol penilaian, bukan tidak mungkin usia dari program dadakan ini juga bakal singkat. Mengenai pendanaan terkait kompensasi dari sampah yang telah dikumpulkan masyarakat, jajaran BSM seharusnya lebih kreatif. Jangan hanya mengandalkan APBD Kota Mataram dan CSR perusahaan-perusahaan yang beroperasional di Mataram.

Bisa saja BSM menjalin kerjasama dengan pihak pengepul barang bekas, baik yang ada cabangnya di daerah ini, maupun langsung berhubungan dengan pengusaha pengepul sampah di Pulau jawa. Sebab, industri daur ulang sampah plastik menjadi produk pabrikan banyak terdapat di Pulau Jawa. Sehingga, sampah yang berhasil dikumpulkan masyarakat tidak semuanya dibuang di TPA yang ada di Mataram. Dengan begitu, masyarakat dapat manfaat ekonomisnya, Pemkot Mataram pun tidak pusing-pusing memikirkan volume sampah yang masuk ke TPA Kebon Kongok. (*)

alam menyongsong Hari Pendidikan Nasional tahun 2013 diperlukan sosok guru sejati. Istilah guru sejati mempunyai arti yang sangat luas bila dilihat dari sudut pandang yang berbeda.

Ilmu Jawa menyebutkan guru sejati sebagai pengemong yang menjadi pendamping atau pembimbing roh atau suksma. Disinilah guru sejati dianggap sebagai sumber pelita kehidupan (http://sabdalangit.wordpress,com.2013).

Dalam tulisan ini, yang dimaksud guru sejati adalah guru sebagai sosok yang memangku profesi sebagai pendidik dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Untuk mengawal tugas tersebut, pemerintah telah menetapkan standar kompetensi pendidik (Permendiknas Nomor 16 tahun 2007) antara lain kompetensi sosial dan kepribadian yang baik, memilki standar kompetensi pedagogik dan komptensi akademik atau profesional.

Dalam perkembangannya guru memiliki tugas lain sebagai manusia yang dituntut memenuhi kebutuhan keluarga di zaman konsumtif seperti sekarang ini, maka tidak jarang guru menyalahgunakan tugas pokok dan fungsinya sebagai guru. Gurupun hidup di zaman reformasi yang memberi ruang kebebasan dan perlindungan kepada siswa dan masyarakat. Oleh karena itu diperlukan konsep guru sejati yakni guru yang benar-benar asli, murni mengedepankan tugas kodrat manusia sebagai bagian dari abdi masyarakat yang bertanggung jawab atas kelangsungan pembangunan nusa dan bangsa.

Tantangan Guru Sejati di Masa Kini Sungguh besar tanggung jawab yang dipikul oleh seorang guru. Selain sebagai pengajar, sudah seharusnya dia juga menjadi seorang pendidik, yang artinya menanamkan nilai-nilai budi pekerti dan ahlak yang baik. Jadi, menjadi guru sejati tidak saja bertanggung jawab terhadap permasalahan akademis, namun juga bertanggung jawab terhadap perkembangan psikologis dan kepribadian seorang anak didiknya. Oleh karena itu banyak tugas guru yang menantang tanggung jawab sebagai guru sejati. Banyak persoalan yang berkembang sehingga memerlukan perhatian khusus komunitas guru di Indonesia.

Tantangan Kurikulum 2013 Pengembangan kurikulum-2013, selain untuk memberi jawaban terhadap beberapa permasalahan yang melekat pa-da kurikulum 2006, bertujuan ju-ga untuk mendorong peserta didik atau siswa,

Oleh :

Drs. I Made Ariawan (Guru SDN 33 Cakranegara)

mampu lebih baik dalam melakukan observasi, bertanya, bernalar, dan meng-omunikasikan (mempresentasikan), apa yang di- per-oleh atau diketahui setelah siswa menerima materi pembelaj-aran. Oleh karena itu, penerapan kurikulum 2013 adalah tantangan bagi guru sejati di masa kini.

Ada empat aspek yang harus diberi perhatian khusus dalam mengimplementasi kurikulum 2013 yakni: (a) kompetensi guru dalam pemahaman substansi bahan ajar (kompetensi pedagogi/akademik) belum memadai. Ini terbukti hasil uji kompetensi guru (UKG) baru mencapai rata-ratanya 44,46.

Untuk itu kompetensi guru harus ditingkatkan; (b) kompetensi akademik (keilmuan) guru ditingkatkan karena guru sesungguhnya memiliki tugas untuk bisa mencerdaskan peserta didik dengan ilmu dan pengetahuan yang dimilikinya. Jika guru hanya menguasai metode penyampaiannya tanpa kemampuan akademik yang menjadi tugas utamanya, maka peserta didik tidak akan mendapatkan ilmu pengetahuan apa-apa; (c) kompetensi sosial guru harus juga bisa dipastikan layak, karena ia tidak hanya dituntut cerdas dan bisa menyampaikan materi keilmuannya dengan baik, tapi juga dituntut untuk secara sosial memiliki komptensi yang memadai ; (d) kompetensi manajerial atau kepemimpinan guru yang diharapkan dapat dicontoh oleh peserta didiknya. Guru sebagai ujung tombak penerapan kurikulum, diharapkan bisa menyiapkan dan membuka diri terhadap beberapa kemungkinan terjadinya perubahan. Kesiapan guru lebih penting dari pada pengembangan kurikulum 2013 karena dalam kurikulum 2013, bertujuan mendorong peserta didik, mampu lebih baik dalam melakukan observasi, bertanya, bernalar, dan mengkomunikasikan (mempresentasikan), apa yang mereka peroleh atau mereka ketahui setelah menerima materi pembelajaran. Melalui empat tujuan itu diharapkan siswa memiliki kompetensi sikap, keterampilan, dan pengetahuan jauh lebih baik. Mereka akan lebih kreatif, inovatif, dan lebih produktif. Disinilah guru sejati di masa kini dituntut tidak hanya cerdas tapi juga adaptip terhadap perubahan.

Tantangan dari Peserta Didik Saat ini seorang anak tidak cukup dinasihati sekali atau dua kali sehingga guru terpaksa cerewet dan banyak mengomel. Banyak praktisi pendidikan, mengemukakan bahwa siswa sekarang terpengaruh oleh lingkungan dan pola asuh orang tu-

anya. Siswa terlalu dimanja dirumahnya. Ini karena ketiadaan orang tuanya di rumah, sehari-hari anak bersama pembantu atau baby sitter. Beberapa orang tua siswa yang memperlakukan anak dengan kekerasan akibatnya anak menajadi tambah nakal, bandel dan lebih sulit untuk diajak tertib. Ada juga anak yang sejak kecil sangat nakal ditambah pola asuh yang tidak pandai mendidik.

Sementara guru mendidik tidak boleh menggunakan kekerasan, paksaan, intimidasi seperti masa lalu. Tantangan lain dari guru misalnya guru memegang kelas yang padat dan heterogen, siswa mengalami kelainan khusus wajib diterima, kesulitan belajar siswa dan masalah siswa miskin. Di zaman globalisasi ini, pengaruh media massa sangat mengganggu budaya belajar siswa. Siswa dipaksa menjadi dewasa sebelum waktunya karena berbagai faktor misalnya siswa dijejali konsumerisme multi media yang terdapat pornografi di usia yang sangat belia. Dijejali informasi yang semuanya belum tentu sesuai dengan masa tumbuh kembang mereka.

Contoh yang cukup marak belakangan ini adalah ada siswa yang memanfaatkan produk teknologi untuk merekam adegan bercinta mereka layaknya pasangan suami istri, masih dengan seragam sekolahnya dan menyebarkannya dengan bangga. Anak sekarang juga sulit berkonsentrasi karena di luar sekolah mereka dapat menikmati berbagai animasi produk teknologi sehingga guru kalah cepat menguasai teknologi masa kini.

Bagaimana Menjadi Guru Sejati di Masa Kini?

Berdasarkan uraian tantangan guru tersebut, maka guru sejati di masa kini harus mampu menerapkan prinsip “Sabar, Inovatif dan Sepenuh Hati”. Konsep sabar sangat dibutuhkan ketika mengahadapi perilaku siswa yang cenderung susah diatur, susah dididik atau berkelainan khusus. Konsep inovatif ditujukan kepada kreativitas guru dalam mengantisipasi adanya perubahan yang mendunia seperti: (a) konsep pembelajaran, bukan pengajaran; (b) guru sebagai fasilitator, bukan instruktur; (c) siswa sebagai subjek, bukan objek; (d) multimedia, bukan monomedia; (e) sentuhan manusiawi, bukan hewani; (f) pembelajaran induktif, bukan deduktif; (g) materi bermakna bagi siswa, bukan sekadar dihafal; (h) keterlibatan siswa partisipasif, bukan pasif.

Karena itu guru dalam ruang kelas ini harus bisa menjadi “peng-

atur” arus dan mampu menyiasati arus sehingga output pekerjaan berdiri di depan kelas benar-benar bisa menghasilkan “benih-benih” yang bagus dan handal. Guru bisa berharap siswanya nanti cerdas, bermartabat dan nasionalis.

Konsep sepenuh hati terlihat pada karakter seseorang yang bekerja secara all out membuktikan bahwa ia telah memiliki rasa cinta profesi kepala sekolah. Dengan kecintaan inilah maka keteguhan hati seseorang dapat bekerja fokus dan konsisten, menggunakan segenap pikiran, segenap tenaga secara total, utuh dan menyeluruh meraih peningkatan mutu pendidikan yang diharapkan. Berdasarkan pandangan tersebut, maka seorang guru sebaiknya memahami tugas dan peranannya terlebih dahulu barulah menetapkan strategi yang tepat kemudian menggunakan segenap jiwa dan raga secara total dalam menjalankan tugas dan perannya tersebut.

Kreteria Guru Sejati: Kriteria kualitas guru sejati yang dibutuhkan dalam pendidikan adalah (a) guru sebagai perencana; (b) guru sebagai penginisiasi; (c) guru sebagai pemotivasi; (d) guru sebagai pengamat; (e) guru sebagai pengantisipasi; (f) guru sebagai model; (g) guru sebagai pengevaluasi; (h) guru sebagai teman berjelajah bersama anak didik; (i) promotor agar anak menjadi pembelajar sejati. Ini bisa dilakukan oleh sesorang yang “sabar, inovatif dan bekerja sepenuh hati”

NTB raih tiga penghargaan nasional

Tidak sekadar jadi kebanggaan

*** Dukcapil anggarkan 300 Akte Kelahiran gratis Pelayanan juga haknya masyarakat miskin

***

STASIUN RADIO

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M.Haeruzzubaidi, M. Nasir, Hari Aryanti, Akhmad Bulkaini, Karnia Septia Kusuma Ningrum. Lombok Barat: Sumada, Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur: Rusliadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami. Dompu : Nasrullah. Bima : M.Yusrin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaluddin, Wahyu W. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 8.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 8.000/mmk. Display F/C : Rp 15.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 5.000./mmk. Iklan 1 kolom (max 100 mmk): Rp 4.000/mmk. Iklan Advertorial : Rp 3.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 450.000/bulan (30 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 150.000/kavling. Iklan Paket (ukuran max 600 mmk), - 5 kali muat Rp 500/mmk, - 10 kali muat Rp 450/mmk, - 15 kali muat Rp 400/mmk. Pembayaran di muka. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 40.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 45.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 2.500. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT Bali Post.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

SUARA NTB Rabu, 1 Mei 2013

EKONOMI DAN BISNIS

Halaman 7

Ketua Kadin NTB Diberhentikan Akan Identifikasi Lapangan ANJLOKNYA harga penjualan hasil panen jagung yang menyentuh Rp 1.000/kg dianggap sebagai persoalan yang serius. Pemerintah daerah akan melakukan identifikasi persolan yang menjadi pemicu merosotnya harga tersebut.

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi NTB, Drs. L. Imam Maliki, MM dikonfirmasi Suara NTB di ruang kerjanya baru-baru ini mengatakan, pihaknya akan melakukan pendalaman lanjutan terhadap sistem jual - beli petani dan pengusaha di lapangan.

Menurutnya, kalau harga penjualan jagung sudah (Suara NTB/dok) menyentuh harga Rp 1.000/ L. Imam Maliki Kg, sudah di bawah harga ketentuan yang sudah disepakati bersama i-pasar, dengan ketentuan pembelian minimal Rp 2.000/Kg. Maliki menyarankan petani jagung untuk menggunakan Sistem Resi Gudang (SRG), di mana hasil panen petani akan ditampung sementara sampai harganya normal di atas Rp 2.000/Kg. “Modelnya, petani akan masukkan hasil panennya di gudang, resi gudang yang diterima bisa dipakai untuk mengambil uang di bank, sebesar 70 persen dari nilai barang yang dimasukkan dengan harga yang berlaku sekarang. Setelah harganya naik, barang yang ada di gudang akan disesuaikan kembali dengan harga baru, sehingga petani tidak akan merugi,” demikian katanya.

SRG, pada prinsipnya, hanya mengambil fee, dari lamanya barang disimpan dan kuantitas barang yang ditampung.

Tetapi, dari infomrasi yang diserap langsung dari Disperindag kabupaten/kota, harga yang berlaku relatif masih baik, karena rata-rata di atas Rp 2.000/kg. Bahkan informasi dari Gapoktan di Dompu, harga jagung masih pada kisaran Rp 2.800/kg, demikian juga di Lombok Timur masih berlaku harga Rp 2.500/kg. (bul)

Mataram (Suara NTB) Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Suryo Bambang Sulistyo mencopot secara resmi sembilan ketua Kadin Provinsi dan satu Dewan Pengawas Kadin Indonesia.

Salah satu di antara sembilan Ketua Kadin Provinsi yang diberhentikan tersebut, Ketua Kadin Provinsi NTB, Ir. H. Barry Djadid. Dia dianggap ikut terlibat langsung dalam pelaksanaan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Kadin Indonesia di

Pontianak, Kalimantan Barat.

Pada berita yang berkembang Senin (29/4) tersebut, Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia, Oesman Sapta Odang pertama dicopot, karena diketahui sebagai pemrakarsa Munaslub yang dianggap bukan bagian resmi dari kegiatan Kadin Indonesia.

Diberitakan media, Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia telah mencabut keanggotaan sembilan Ketua Kadin daerah yang terlibat dalam Munaslub, sejak tanggal 27 April ini.

Terkait pencabutan keang-

gotaan sembilan Ketua Kadin Daerah, Kadin Pusat pun telah menunjuk para caretaker baru.

Beberapa nama ketua Kadin yang sudah dicabut keanggotaannya secara nasional, di antaranya Kadin Provinsi Papua, dengan Ketua John Kabey digantikan caretaker Syahril Hasan. Menyusul, Ketua Kadin Provinsi Maluku, Daniel Solihait digantikan caretaker David Glen.

Ketua Kadin Provinsi Maluku Utara, Iqbal Ruray digantikan Adam Marsaoly, Ketua Kadin Provinsi Sulawesi

Mataram (Suara NTB) Dua opsi penjualan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang ditawarkan pemerintah pusat, diperkirakan akan menjadi celah empuk untuk permainan para sopir angkutan umum. Seperti diketahui, harga non subsidi hanya diberlakukan kepada kendaraan pribadi, dan harga non subsidi tetap diperuntukkan pada sepeda motor dan angkutan umum.

Organisasi Gabungan Angkutan Darat (Organda) Provinsi NTB mulai menyoroti profesi ganda yang kemungkinan besar akan berlaku di tingkat pelaku jasa angkutan umum. Pemerintah ada kecenderungan akan memberlakukan harga Rp 4.500/ liter untuk subsidi dan Rp 6.500 untuk kendaraan pribadi.

Dari dua perbedaan harga tersebut, menurut Wakil Ketua Organda NTB, Antonius (Mustafa Kamal), akan banyak kendaraan umum yang nyambi menjadi pedagang eceran BBM. Demikian kemungkinannya, kendaraan umum yang operasionalnya mencari penumpang, akan membeli BBM non subsidi dalam jumlah banyak. BBM yang sudah dibeli tersebut dikhawatirkan lagi akan dijual ecer, dengan harga non subsidi.

“Siapa yang melarang kendaraan umum ini akan membeli dalam jumlah banyak, kalau alasan mereka untuk operasional kendaraan. Ndak perlu repot-repot cari penumpang, dengan menjual BBM sudah berapa untung yang akan didapat,” demikian diakui Anton pada Suara NTB di Mataram, Selasa (30/4).

Selain akan memberatkan bagi pihak SPBU, kemungkinan-kemungkinan ini oleh Organda tidak bisa diawasi langsung, karena akan sulit dideteksi kebenarannya. Oleh karena itulah, pemerintah daerah melalui pihak terkait dapat diharapkan menerbitkan regulasi khusus untuk pembelian BBM. Sebelum ditetapkan harga oleh pemerintah pusat, Organda Provinsi NTB sudah melakukan komunikasi atas kemungkinan penyesuaian tarif baru kendaraan angkutan. Meski diketahui, dua opsi harga yang dibahas pemerintah, kendaraan umum tetap diberlakukan penjualan dengan harga subsidi.

Terkecuali menurutnya, pemerintah serentak memutuskan harga tengah, Rp 5.500/liter, secara otomatis itu akan memicu kenaikan ongkos kendaraan umum. Meskipun usulan-usulan dari anggota Organda, tetap eksekusinya ada di pemerintah daerah, sebagai penentu kebijakan.

“Untuk sementara belum ada kenaikan ongkos yang akan diberlakukan kendaraan penumpang, terkecuali tarif taksi yang sudah diusulkan masih menunggu kejelasan dari Dishubkominfo NTB. Kaitannya dengan naiknya harga BBM belum berakibat pada kenaikan ongkos,” katanya. (bul)

tikan Nada Faza Soraya.

Terkait pemberitaan tersebut, Ketua Kadin Provinsi NTB Barry Djadid, belum bisa dimintai keterangannya, tetapi Wakil Ketua, L. Anas Amrullah memastikan, hingga kini Kadin daerah belum menerima secara resmi surat dari Kadin pusat terkait hal itu.

“Belum ada info dari pusat, dan belum ada komunikasi berkelanjutan dengan Ketum Barry,” demikian Anas melalui pesan singkat via BlackBerry Massanger (BBM)-nya, Selasa (30/4) kemarin. (bul)

8.000 Peserta akan Hadiri Harkopnas di NTB Mataram (Suara NTB) Tahun ini NTB menjadi tuan rumah Hari Koperasi Nasional (Harkopnas). Even tahunan tersebut akan dihadiri sebanyak 8.000 peserta dari masyarakat koperasi dan UMKM di seluruh Indonesia.

Jelang Pemberlakuan Dua Harga BBM

Organda Waspadai Sopir Angkutan Berprofesi Ganda

Barat, Harry Warganegara digantikan Taslim Tammauni.

Ketua Kadin Provinsi Sulawesi Tenggara, Herry Asiku digantikan Abdul Jabir Uksim.

Berikutnya Ketua Kadin Provinsi Nusa Tenggara Barat, Barry Djadid digantikan caretaker Herry Prihatin. Ketua Kadin Provinsi Kalimantan Barat, Santioso Tyo digantikan Endang Kesumayadi. Ketua Kadin Provinsi Gorontalo, Rocky Liyanto digantikan Ferdiyanto Koniyo. Terakhir didaftar Ketua Kadin Provinsi Kepulauan Riau, Johannes Kennedy digan-

(Suara NTB/bul)

MENURUN – Pengembangan hutan bambu dari tahun ke tahun mengalami penurunan yang cukup serius di NTB. Harga jual yang terlalu rendah menyebabkan petani kurang tertarik untuk membudidayakan bambu. Hal ini menyebabkan aneka kerajinan tangan dan perabotan rumah tangga berbahan baku bambu turut pula menurun produksinya. Seorang petani di Desa Aik Bual, kecamatan Kopang, Lombok Tengah, sedang mengumpulkan batangan bambu yang baru usai dipotong dui kebunnya.

Hubungan Dagang NTB - Jatim Manfaatkan Pasar Lelang Mataram (Suara NTB) Kerjasama sektor perdagangan antara NTB dan Jawa Timur (Jatim) sudah dimulai secara resmi dalam bentuk penandatanganan perjanjian kerjasama tahun 2012 lalu.

Sebaagi tindaklanjut, beberapa bulan kemudian pemprov Jatim mendirikan perwakilan dagangnya di Mataram. Namun, NTB hingga saat ini belum mendirikan perwakilan dagang di Jatim. Untuk hubungan dagang antardaerah, pemprov masih memanfaatkan pasar lelang yang digelar setiap tahun di NTB. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) NTB, Drs. H. L. Imam Maliki, MM mengatakan sebagai tindaklanjut dari perjanjian kerjasama tersebut, sementara waktu masih memanfaatkan kegiatan pasar

lelang untuk hubungan dagang antara NTB dan Jatim. ‘’Insya Allah keputusan itu tentunya akan kita tindaklanjuti, tetapi sementara ini untuk hubungan dagang itu kita tindaklanjuti dalam bentuk pasar lelang. Banyak juga pasar-pasar Surabaya, Malang, Bojonegoro dan lainnya masuk ke NTB dalam rangka mengikuti pasar lelang tersebut,” kata Imam Maliki dikonfirmasi Selasa (30/4).

Untuk sementara waktu, katanya, pemprov masih belum membuat perwakilan dagang di Jatim. Walaupun sudah ada penawaran dari pemerintah daerah setempat bahkan Bank Pembangunan Daerah (BPD) NTB juga menawarkan gedung untuk ditempati. “Tidak segampang itu kita membuat perwakilan dagang tetapi juga

harus melihat hal-hal lainnya,” tuturnya.

Apalagi, katanya, dengan kondisi gejolak harga beberapa komoditi seperti bawang putih, bawang merah, cabai dan sebagainya cukup menyita waktu untuk menghindari terjadinya inflasi di daerah. ”Cukup menyita waktu untuk menstabilkan kondisi ini sekaligus menghindari inflasi,” tandasnya.

Diketahui, selama ini berbagai produk yang dihasilkan oleh masyarakat NTB seperti hasil industri kerajinan rakyat, hasil bumi, perikanan dan lainlain telah banyak dipasarkan di Jawa Timur. Sebaliknya, NTB bagi masyarakat Jatim merupakan salah satu daerah potensial untuk pemasaran hasil industri dan perdagangan serta investasi bagi masyarakat Jatim. (nas)

DIREKTORI BISNIS SUARA NTB JUAL MOBIL

TRAVEL

PELATIHAN

PETS SHOP

DIJUAL

SANGGAR SENAM

FINANCE

Plt Kepala Dinas Koperasi dan UMKM NTB, Drs. Hendro Kartiko, M.Si mengungkapkan, puncak peringatan Harkopnas di NTB akan berlangsung pada tanggal 12 Juli mendatang.

Acara puncak tersebut kemungkinan besar akan dihadiri presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Pasalnya, setiap peringatan Harkopnas tiap tahunnya dihadiri Presiden. ”Tetapi sebelum acara puncak, tanggal 3-6 Juli diadakan pameran produk-produk hasil UMKM dari seluruh nusantara,” ujarnya ditemui usai rapat persiapan Harkopnas di ruang rapat utama kantor Gubernur NTB, Selasa (30/4).

Dikatakan, jumlah peserta atau pengunjung dari seluruh provinsi di Indonesia pada peringatan Harkopnas tersebut kurang lebih sekitar 8.000 or-

Jaga Kualitas

Petani Jagung Minta Dibantu Terpal Tanjung (Suara NTB) Petani jagung di Lombok Utara rupanya masih kesulitan untuk mempertahankan kualitas komoditi yang diproduksinya. Terlebih jika produksi dalam jumlah besar dibarengi dengan cuaca yang tidak mendukung, maka petani kesulitan untuk menjaga kualitas pascapanen.

“Harga beli jagung sekarang sangat rendah, hanya Rp 250 ribu sampai Rp 260 ribu per kuintal.

Kita inginnya, dalam situasi seperti ini, jagung itu dapat kita stok sampai harga pulih. Tapi untuk stok harus ada lantai jemur. Nah, kita inginnya, Pemda ubah bantuan dalam bentuk terpal. Karena ini yang sangat kita butuhkan,” kata Ketua Kelompok Tani Jagung Mumbul Sari, H. Ilham, Selasa (30/4).

Mantan Kades Mumbul Sari ini menyatakan, terpal difungsikan sebagai lantai jemur untuk produksi jagung dalam jumlah besar. Di lapangan, tidak semua petani memiliki terpal.

Sebagian bahkan menggunakan

ANDA PERLU DANA TUNAI HARI INI * Beli Mobil * Biaya Pendidikan * Modal Usaha * Renovasi Rumah, DLL

HUBUNGI : Intensife Intensif Multi Finance Finance Jl. Selaparang No 71 B Cakranegara Telp. 0370 - 621526, 642267

TRUSS

BATIK

ACCESORIES

ang. Pada acara puncaknya saja panitia menyediakan tempat duduk sebanyak 4.500 orang.

Ribuan peserta, katanya akan mulai hadir sejak pembukaan acara pameran produk-produk UMKM seluruh Indonesia yang akan bertempat di eks kantor Bupati Lombok Barat.

Untuk kegiatan pameran tersebut, katanya panitia akan menyediakan 200 stand bagi seluruh provinsi di Indonesia, termasuk kementerian terkait termasuk peserta yang berasal dari kabupaten/kota seluruh NTB. Hendro menambahkan, Harkopnas di NTB akan diupayakan lebih mengesankan dari pelaksanaan Harkopnas di daerah lainnya. Sehingga pelayanan kepada peserta atau tamu yang datang ke NTB akan menjadi perhatian. (nas)

HUB. 085792598281

alas jemur seadanya. Lantai jemur kelompok sudah tak mampu mengakomodir keperluan mengering pipil dikarenakan panen jagung petani sering diberlakukan serentak.

Ilham tak menyangkal, dirinya pun kesulitan untuk menjaga kualitas pipil kering jagung miliknya. Jika hasil panen saat ini dipaksakan untuk dijual, maka otomatis petani tidak akan memperoleh pendapatan yang layak dari hasil panen kali ini.

“Pemikiran kami, pipil kering ini harus disimpan dulu kirakira tiga bulan, menunggu sampai harga pulih. Kalau dipaksa untuk dijual sementara kualitasnya tidak bagus, kami yang rugi,” sambungnya.

Pihaknya mengharapkan ada upaya dari Pemda KLU untuk meningkatkan sisi ekonomis jagung pascapanen. Sampai hari ini, upaya industrialisasi jagung dalam bentuk marning, snack dan lainnya, belum mendapat perhatian pemerintah. (ari)

Halaman 8

SUARA NTB Rabu, 1 Mei 2013

Jokowi Siap ISG Dipindah ke Jakarta

Pengprov TI akan Tertibkan Anggota Mataram (Suara NTB) Pengprov Taekwondo Indonesia (TI) NTB tidak mentolerir bila ada anggotanya masuk di kepengurusan Universal Taekwondo Indonesia Profesional (UTI Pro). Bila ada anggotanya terbukti masuk dalam organisasi UTI Pro, maka anggota tersebut harus melepas TI NTB. ”Siapa-siapa yang pindah ke wadah yang lain, harus melepas salah satunya. Kalau tidak mau melepas kita yang akan berhentikan mereka dari keangotaan,” tegas Ketua Harian Pengprov TI NTB, Ir. L. Wirahman, kepada Suara NTB di Mataram, Selasa (30/4).

Menurut Dosen Fakultas Teknik Universitas Mataram ini hasil Mukernas PB TI menyebutkan UTI Pro adalah organisasi olahraga profesional yang keanggotaannya dinaungi Badan Olahraga Profesional Indonesia (BOPI). Untuk memastikan seberapa banyak atlet dan pengurus TI NTB yang masuk dalam kepengurusan UTI Pro, pihak TI NTB saat ini sedang melakukan inventarisir nama-nama pengurus dan atlet yang masuk di Uti Pro. Hasilnya sampai, Kamis (30/4) ada 8 anggota pengurus TI NTB yang bergabung di kepengurusan UTI Pro NTB. Rencananya ke delapan orang itu akan dipanggil dan diminta untuk melepas keanggotaannya dari kepengurusan Pengprov TI NTB. Guna menertibkan keanggotaannya, Pengprov TI NTB akan mengambil sikap tegas kepada anggota TI NTB yang sudah bergabung dengan UTI Pro, karena dalam beberapa tahun ini mereka akan menggelar event besar, seperti Kejurda, Kejurnas dan Porprov yang direncanakan akan di gelar di NTB tahun 2014. (fan)

Washington Pemain center NBA Jason Collins merupakan pemain pertama yang masih aktif dalam tim olahraga profesional Amerika yang mengakui bahwa ia gay (homo).

Hal itu diungkapkannya kapada majalah Sports Illustrated yang menjadi laporan khusus media itu, Senin waktu setempat. Collins, yang kini sebagai pemain bebas, bermain dalam kompetisi NBA selama 12 (ant/bali post) musim dalam enam tim dan Jason Collins terakhir kali bermain dalam tim Boston Celtics dan Washington Wizards. Ia juga menolong New Jersey Nets maju ke babak Final NBA pada 2002 dan 2003. “Saya pemain center NBA berusia 34 tahun.

Saya hitam dan gay,” demikian awal cerita di majalah itu dan tulisan itu juga dilepas di laman majalah itu bersama foto penulisnya, Franz Lidz.

Di antara pesan yang mendukung sikap pemain itu, ada komentar dari mantan Presiden Amerika Serikat Bill Clinton, yang puterinya Chelsea satu sekolah dengan Collins di Stanford, serta dari komisioner NBA David Stern. “Pengumuman Jason hari ini amat penting bagi olahraga profesional dan merupakan sejarah dalam komunitas LGBT (Lesbian-Gay-Bisexual-Transgender),” kata Clinton.

Pernyataan langsung dari orang tersebut, ungkap Clinton, membuka mata banyak orang untuk menentukan siapa dirinya sebenarnya. ‘’Apa yang kita kerjakan, bagaimana membangun keluarga serta berkontribusi kepada masyarakat,” kata Clinton.

Sementara David Stern memuji Collins atas keberaniannya mengutarakan apa yang selama ini disembunyikannya.

“Jason merupakan pemain yang dihormati dan kami bangga ia menunjukkan sikap kepemimpinan termasuk dalam mengutarakan isu yang amat penting itu,” kata Stern.

Collins, dengan tinggi tujuh kaki, membuat rata-rata 3,6 poin serta 3,8 rebound dalam 713 pertandingan NBA untuk New Jersey, Memphis, Minnesota, Atlanta, Boston dan Washington, umumnya sebagai pemain pengganti dalam enam musim. (ant/bali post)

(Suara NTB/ist)

LATIHAN - Barcelona diyakini akan menggunakan segala macam trik untuk menghadapi Bayern Muenchen di semifinal Liga Champions 2013, Kamis (2/5) dinihari.

Hal ini akan dilakukan Barca demi membalikkan kekalahan 4-0 di leg pertama pekan lalu. Tampak beberapa pemain Barca sedang serius latihan dan bertekad bisa lolos ke final.

Atlet Harus Tunduk pada Aturan Organisasi Mataram (Suara NTB) Aksi protes atlet tarung derajat NTB yang menolak dilatih pelatih Pengprov Kodrat NTB, yakni Imron dan Dedy Noor Cholis di Pelatda PON NTB tahun 2012 lalu ternyata berbuntut pada pencoretan beberapa atlet dan sanksi untuk pelatih.

Setelah nama M. Jainul dicoret dari Pelatda PON NTB tahun 2012 lalu, dan kini giliran nama Rissa Septiarini terancam dicoret dari atlet tarung derajat NTB. Pengurus tarung derajat menilai Rissa Septiarini tidak tunduk pada aturan organisasi tarung derajat, karena dinilai tidak menghargai pelatih dan pengurus Kodrat NTB. Ketua Umum Pengprov Kodrat NTB, Ahmad Rusni, yang dikonfirmasi Suara NTB di Mataram, Selasa (30/4) membenarkan atlet peraih medali emas di PON XVIII di Riau 2012, dipastikan tak dapat tampil di event nasional. Alasannya, Rissa Septiarini terancam dicoret dari atlet tarung derajat NTB. Atlet tersebut dinilai tidak tunduk pada aturan organisasi Kodrat karena dianggap tidak menghargai pelatih dan pengurus.

Rencana pencoretan Rissa Septiarini itu baru dinyatakan secara lisan oleh sang Guru

Tarung Derajat, Achmad Dradjat atau biasa disapa AA. Boxer, dalam kunjungannya di Mataram baru-baru ini. Dalam hal ini pengurus tarung derajat tidak bisa mentolerir bila ada atlet yang tak tunduk pada aturan organisasi, meski sebelumnya pihaknya pernah melakukan pendekatan dengan atlet, pelatih dan orang tua atlet. Namun persoalan itu telah sampai ke telinga sang Guru Besar dan berbuntut pada pencoretan atlet dan sanksi untuk tiga pelatih tarung derajat NTB. Selain itu, sang guru tarung derajat juga telah memberi sanksi kepada tiga pelatih NTB, Imron, Dedy Noor Cholis dan Ely Wibawa. Sanksi yang diterima ketiga pelatih tersebut penurunan sabuk satu tingkat dari tingkat sebelumnya, yakni pelatih kurata tujuh diturunkan satu tingkat menjadi kurata enam.

Melihat persoalan yang terjadi di internal tarung derajat itu, Rusni selaku pimpinan Kodrat NTB juga mengingatkan kepada atlet, pelatih dan pengurus tarung derajat NTB agar tetap tunduk pada aturan organisasi. sehingga tak ada lagi atlet, pelatih dan pengurus yang akan mendapatkan sanksi dari PB Kodrat. (fan)

Menurutnya, tidak ada masalah dalam persiapan menjelang pertandingan olahraga yang diikuti 50 negara peserta OKI itu, karena Jakarta sudah sering menggelar acara serupa. “Diberi kepercayaan, jadi ini demi kepentingan nasional,” kata Jokowi yang mengaku siap menggunakan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) DKI 2013 jika diperlukan dan akan memasukkannya dalam APBD perubahan. “Tapi tadi Pak Menteri sudah hitung-hitung dan

cukup,” katanya.

Sementara itu, Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo mendatangi Jokowi di kantornya pagi ini untuk meminta izin memindahkan acara ISG 2013 yang semula akan dilaksanakan di Pekanbaru, Riau pada 6-22 Juni 2013. “Etikanya, saya harus minta izin kepada Gubernur DKI. Saya berterimakasih karena Provinsi DKI Jakarta menerima pelimpahan itu bahkan akan menyiapkannya,” kata Roy Suryo usai bertemu Jokowi. (ant/bali post)

Rifat Sungkar Mulai Adaptasi dengan Kendaraan Jakarta (Suara NTB) Pereli nasional Rifat Sungkar mulai beradaptasi dengan kendaraan yang akan digunakan pada seri pertama Reli Amerika Oregon Trail Rally di Portland International Raceway, Oregon, 3-5 Mei yaitu Mitsubishi EVO X 2010 hasil karya rumah modifikasi Libra Racing milik John Buffum.

Kendaraan yang akan digunakan ini sebenarnya sudah akrab dengan Rifat Sungkar, karena jenisnya sama dengan kendaraan yang digunakan saat turun di kejuaraan Asia Pacific Rally Championship 2011 lalu termasuk saat turun di reli Grup N. Hanya saja, khusus untuk Reli Amerika ada beberapa perbedaan spesifikasi sehingga dibutuhkan proses penyesuaian.

“Banyak hal yang harus disesuaikan di antaranya switch yang berada di dalam kendaraan, melakukan setting posisi duduk, setting lokasi handbrake, setting lokasi gear lever (tongkat persneling) dan posisi kemudi,” kata Rifat Sungkar pada surat elektronik yang dikirimkan kepada media, Selasa.

Menurut dia, perbedaan lain dengan kendaraan yang selama ini digunakan terma-

suk saat turun di reli Grup N cukup banyak di antaranya kendaraan yang akan digunakan di Reli Amerika beratnya lebih ringan sekitar 200-250 kg dibandingkan dengan Evo X yang digunakan untuk reli Grup N. Selain itu tenaganya juga lebih besar yaitu mencapai 350 tenaga kuda, sedangkan kendaraan grup N hanya 275 tenaga kuda.

“Kalau di Group N, powernya berada di RPM 2.500 hingga 4.500, sementara pada kendaraan ini yang akan dipergunakan di Open Class. Di bawah 3500 RPM sama sekali tidak ada tenaga. Namun mendekati 5.000 RPM powernya langsung terasa hampir 1.5 kali dibandingkan kendaraan Group N,” ujarnya.

Mitsubishi Evo X yang akan digunakan di Reli Amerika, kata Rifat, menggunakan transmisi dengan sistem sequential shifting di mana posisi gigi berurutan dari N1-2-3-4-5, sehingga akan menghilangkan kemungkinan misshift karena posisi gig-

inya yang berurutan. “Makanya saya membutuhkan waktu untuk mencoba perbedaan tenaga kendaraan ini di lapangan, supaya dapat lebih mengerti karakter mesin dan menyesuaikan cara mengemudi,” kata suami dari artis Sissy Pricilia itu. (ant/bali post)

Rifat Sungkar

DIREKTORI BISNIS SUARANTB RUMAH MAKAN Hanya 272.500 Menyediakan aneka hidangan & melayani pesanan nasi kotak, snack box dan menerima rantangan

KURSUS

JUAL MOBIL/MOTOR

CEPAT LAKU DIKONTRAKKAN

Dimuat didua media sekaligus : Harian Suara NTB dan Radio Global FM Lombok PENGOBATAN

Hanya :

SIARAN TV

Rp. 20.000,-/ 1 x muat Rp. 45.000,-/ 3 x muat Rp. 100.000,-/ 7 x muat

(Iklan maksimum 3 (tiga) baris) BOUTIQUE

RUPA-RUPA

AC std Rp. 250.000

Hubungi : Bagian Iklan Suara NTB Jl. Bangau No.15 Tlp. 0370-639543 Cakranegara-NTB

7 hari belum laku (selanjutnya gratis selama 7 kali)

(ant/bali post)

Pemain NBA yang Mengaku Gay

Jakarta (Suara NTB) Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengaku siap menggelar ajang Islamic Solidarity Games (ISG) 2013 yang dipindahkan ke Jakarta dari Riau pada 22 September- 1 Oktober 2013. “Semua sudah siap.

Tidak ada masalah,” kata Jokowi usai bertemu dengan Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo di Balaikota DKI Jakarta, Selasa.

SUARA NTB

Rabu, 1 Mei 2013

Halaman 9

DIREKTORI BISNIS SUARA NTB SALON

KURSUS/BIMBEL

KOMPUTER

HP. 081 915 971 761

RUMAH MAKAN

Fax

RUPA-RUPA

TELEVISI

FASHION

HOTEL

PROPERTY

SPARE PART

BENGKEL

PENGOBATAN

RUPA - RUPA

RUPA - RUPA

RUKO

EVENT ORGANIZER

RUPA - RUPA

PHOTOGRAFI

087 865 633 888 / 087 861 811 999

PENGOBATAN

SERVICE

RUPA-RUPA

BANK

BENGKEL

PERAWATAN AC

TRAVEL

SUARA NTB

Rabu, 1 Mei 2013

Halaman 10

Kampanye Dialogis dan Rapat Umum Pasangan Zul-Ichsan

Kyai Zul Janjikan NTB Bebas Rumah Kumuh Mataram (Suara NTB) Pasangan calon gubernur-wakil gubernur nomor urut empat, Dr. KH. Zulkifli Muhadli, SH.,MM-Prof. Dr. Ir. H. M. Ichsan, MS (Zul-Ichsan) mendapatkan jadwal kampanye di Kota Mataram, Selasa (30/4). Pasangan ini melakukan kampanye rapat umum di Lapangan Umum Mataram di hadapan massa pendukungnya pada sore kemarin.

Dalam orasinya, KH. Zulkifli Muhadli atau Kyai Zul berjanji untuk membebaskan NTB dari rumah kumuh atau tak layak huni. Ia menyampaikan, Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) yang dipimpinnya tahun ini dinobatkan menjadi kabupaten pertama di Indonesia yang bebas dari rumah tak layak huni.

“Saya bersama Prof. Ichsan siap mengabdi dan bekerja keras sehigga NTB bisa menjadi provinsi yang bebas dari rumah tak layak huni di Indonesia. Ini keinginan dan harapan kami juga menjadi harapan ibu-ibu dan bapak-bapak yang hadir maupun yang tidak hadir disini,” orasinya.

Kyai Zul juga menyatakan, jika ia terpilih menjadi gubernur NTB, maka ia dan wakil gubernur akan menyiapkan Kartu NTB Sejahtera. Orang yang berhak memiliki kartu ini adalah masyarakat yang tergolong tidak mampu atau miskin. Kartu ini bisa digunakan untuk berobat gratis dan sekolah gratis. Jika misalnya warga Kota Mataram berkunjung ke Lombok Timur dan di Lombok Timur dia jatuh sakit, maka bisa digunakan langsung untuk berobat. “Tidak perlu surat dari lurah dan camat,” ujarnya.

Pasangan ini juga menjanjikan santunan kematian

kepada masyarakat sebesar Rp 1 juta. “Yang memegang Kartu NTB Sejahtera, yang sekolah tidak boleh ada pungutan sekolah, ambulans juga gratis. Untuk siapa Kartu NTB Sejahtera? Untuk saudarasaudara kita yang tidak mampu. Mereka yang kaya dan berduit haram hukumnya menggunakan Kartu NTB Sejahtera,” tegasnya.

Kyai Zul juga sempat berinteraksi dengan salah satu ibu yang disuruh naik ke atas panggung. Pada saat Kyai Zul memasuki lokasi kampanye, ibu ini berkata kepada Kyai Zul untuk jangan berbohong dan harus mewujudkan janji-janjinya. Dengan menggendong anaknya, ibu inipun naik ke atas panggung dan berinteraksi dengan Kyai Zul. Setelah melakukan orasi, Bupati KSB ini juga melakukan simulasi pencoblosan.

Dalam kampanye rapat umum tersebut, Ketua Tim Pemenangan Zul-Ichsan, H. Lalu Moh. Syamsir, SH juga ikut berorasi. Syamsir menyampaikan Kyai Zul dan Prof.

Ichsan adalah orang-orang pilihan sehingga rugi jika tidak mencoblos pasangan nomor urut empat. “Mereka dekat dengan orang miskin, yatim piatu, orang yang tidak punya rumah, tidak bisa berobat, nanti Zul-Ichsan akan mengatur dan memperbaiki mereka. Mari bulatkan tekad berjuang dengan jujur, jangan buat fitnah seperti orang memfitnah Kyai Zul, jangan buat kampanye hitam. Masyarakat Kota Mataram adalah masyarakat cerdas dan tahu memilih yang terbaik,” orasinya.

Syamsir juga mengingatkan masyarakat untuk tidak lupa datang ke TPS pada tanggal 13 Mei untuk memberikan suaranya dan mencoblos pasangan nomor urut empat. Karena satu suara akan sangat menentukan kemenangan.

Sebelum menggelar kampanye rapat umum, siang

harinya Tim Pemenangan Zul-Ichsan juga menggelar kampanye dialogis di gedung Al Ihsan. Ketua Tim Kampanye Zul-Ichsan, Ir. Ikhsan Gemala Putra menyampaikan banyak TGB yang mendukung pasangan ini.

Ia menyebutkan diantaranya Tuan Guru Bodak, Tuan Guru Bagu, dan Tuan Guru Bonder.

Selama ini ia menyampaikan banyak fitnah-fitnah dalam bentuk kampanye hitam yang mendiskreditkan Kyai Zul. Ia pun memprotes pemberitaan salah satu media cetak lokal yang mengindikasikan pasangan ZulIchsan menyebarkan materi kampanye hitam kepada salah satu pasangan.

“Padahal kami tidak pernah mengajarkan untuk black campaign. Karena kami sadar sudah ada gubernur NTB di Lauhul Mahfudz.

Untuk itu kami hanya bekerja keras, kerja cerdas, dan kerja ikhlas. Masalah menang-kalah urusan nanti. Jadi kami tidak setuju meraih kemenangan dengan caracara kotor dan menyebarkan fitnah,” tegasnya.

Ia pun memaparkan beberapa program Zul-Ichsan jika menang menjadi gubernur-wakil gubernur. Salah satunya kantor berjalan (mobile office). “Kantor berjalan bisa distop oleh siapa saja jika ada hal yang perlu disampaikan,” ujarnya.

Sebelum Ikhsan Gemala, Ketua Tim Pemenangan ZulIchsan, H. Lalu Moh. Syamsir juga turut memberikan orasi. Dalam epilognya, Ikhsan Gemala membacakan empat pantun yang berisi pesan untuk memilih Zul-Ichsan. Salah satu bunyi pantun tersebut adalah, “Lapangan terbang timurnya Batujai. Dulu bajang sekarang kyai.” (yan/*)

Cagub KH. Zulkifli Muhadli (Kyai Zul) memberikan orasinya.

Kyai Zul berdialog dengan salah satu pendukungnya yang memintanya untuk tidak bohong dengan janji-janjinya pada saat kampanye.

Kyai Zul membeli minuman dari ibu-ibu pedagang asongan.

Kyai Zul melakukan simulasi pencoblosan.

Para pendukung pasangan Zul-Ichsan

’ Ruwat Rawat Borobudur’’ akan Hadirkan Kirab Budaya Borobudur (Suara NTB) – Kirab budaya yang diikuti sekitar 100 kelompok kesenian tradisional akan memeriahkan puncak acara “Ruwat-Rawat Borobudur” di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, 16 Juni mendatang.

(Suara NTB/nia)

REBANA - Beberapa siswa SMP memainkan musik tradisional rebana pada Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) tingkat Kota Mataram, Selasa (30/4) kemarin. Kegiatan ini dipusatkan di Gelanggang Pemuda Mataram.

Sedikitnya 20 cabang lomba seni akan meramaikan agenda tahunan ini.

Festival Seribu Topeng Digelar di Malang Malang (Suara NTB) – Festival Seribu Topeng yang dipadu dengan tarian dengan melibatkan 44 grup berasal dari berbagai sekolah di Kota Malang untuk memperingati Hari Tari Sedunia dan Hari Musik se-Indonesia.

Anggota Panitia Festival Seribu Topeng I Wayan Dasna di Malang, Senin, mengatakan peserta festival 44 grup mulai dari SMP hingga Perguruan Tinggi.

Setiap grup beranggotakan 25 orang penari topeng sehingga jumlah keseluruhan mencapai 1.200 penari topeng.

“Jumlah peserta festival tahun ini mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun lalu yang hanya sekitar 700 orang peserta.

Hanya saja, dari 44 grup yang tampil ini, nanti yang akan diloloskan sebagai pemenang hanya enam grup,” kata I Wayan yang juga Wakil Rektor IV UM di sela acara itu.

Aspek yang dinilai juri, katanya, cukup banyak, di ant-

aranya keserasian gerak, harmonisasi, dan dinamika yang ditampilkan peserta di hadapan juri masing-masing dua menit.

Wali Kota Malang Peni Suparto berharap melalui Festival Seribu Topeng tersebut generasi muda bisa membantu untuk melestarikan kekayaan budaya di Tanah Air. “Dengan mempelajari dan mendalami tari tradisional ini, generasi muda akan berperan serta dalam melestarikan budaya nusantara,” katanya.

Oleh karena itu, kata Peni, festival tari dengan seribu topeng itu bisa menjadi agenda wisata tahunan di Kota Malang. Tari topeng, khususnya Topeng Malangan, lahir dari Malang untuk Indonesia, sehingga harus dilestarikan.

Festival tersebut tidak hanya digelar di area kampus UM, akan tetapi para penari juga diarak dan dipertontonkan kepada masyarakat di

Festival Seribu Topeng MALANG. Sejumlah peserta mengikuti parade pada Festival Seribu Topeng di Graha Cakrawala, Malang, Jawa Timur, sepanjang Jalan Bandung, Simpang Balapan, dan berakhir di Jalan Ijen (depan Perpustakaan Kota Malang).

Juri yang dilibatkan dalam Festival Seribu Topeng itu adalah Suryo Widominarto dari UM, Sumantri (salah seorang tokoh seniman), dan Parsohadi dari Dinas Pariwi-

sata Jatim.

Sebelumnya, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disbudpar) Kota Malang juga menggelar Festival Padang Bulan yang menampilkan berbagai jenis tari tradisional berasal dari sejumlah sanggar tari di Kota Malang. (ant/ bali post)

“Mereka ada sekitar 100 grup, secara swadaya telah menyatakan keinginan kepada panitia untuk ikut dalam kirab nanti,” kata Koordinator Kesenian Panitia “Ruwat-Rawat Borobudur”, Manuto, di Borobudur, Selasa.

Kirab budaya, lanjut dia, akan menempuh jarak sekitar satu kilometer dari halaman Pusat Informasi Turis Pemkab Magelang di Jalan Balaputera Dewa, Kecamatan Borobudur, menuju ke halaman Candi Borobudur.

Menurut Ketua Panitia “Ruwat-Rawat Borobudur”, Sucoro, peserta kirab akan mengelilingi pelataran Candi Borobudur selama satu jam sementara 47 paranormal melakukan prosesi ritual sebagai simbol upaya budaya untuk melestarikan peninggalan Dinasti Syailendra tersebut.

“Untuk menyerukan tentang pentingnya konservasi secara berkelanjutan atas Candi Borobudur dan juga kawasannya harus tetap dijaga, karena baik candi maupun

“Ruwat-Rawat Borobudur” ke-10 berlangsung sejak awal Mei hingga pertengahan Juni 2013. Kegiatan budaya itu diselenggarakan oleh komunitas kawasan Borobudur “Warung Info Jagat Cleguk” dan Yayasan Soloensis. masyarakat sekitar saling mendukung untuk berbagai kepentingan masa depan,” katanya.

Kelompok-kelompok kesenian tradisional yang antara lain berasal dari Kecamatan Ngablak, Pakis, Tegalrejo, Dukun,

Sawangan, Kaliangkrik, Windusari, dan Ngluwar akan menampilkan berbagai pertunjukan termasuk kuda lumping, kubro siswo, campur bawur, grasak, soreng dan ndayakan. (ant/bali post)

Laura Linney Raih Penghargaan ”Crystal and Lucy Awards” Los Angeles – Aktris Laura Linney, pemeran dalam drama TV “Mad Men” dan sutradara Sofia Coppola, serta George Lucas terpilih sebagai pemenang penghargaan tahunan Hollywood “Crystal and Lucy Awards” yang diberikan untuk menghormati prestasi perempuan di bidang film.

Organisasi Perempuan dalam Film, yang mempromosikan kesetaraan gender dalam bisnis film yang secara historis didominasi kaum laki-laki, akan menetapkan pemenang dari enam kategori penghargaan pada penggalangan dana di Beverly Hills pada Juni.

Linney, 49 tahun, yang dinominasikan sebagai aktris terbaik Oscar atas perannya dalam film “The Savages” 2007, akan menerima “Excellence in Film Award”.

Sementara, lima aktris “Mad Men”, Christina Hendricks, January Jones, Elisabeth Moss, Jes-

(ant/bali post)

Laura Linney

sica Pare dan Kiernan Shipka, akan menerima “Excellence in Television Award”.

Dalam serial “Mad Men”, setiap aktris memainkan karakter yang mendefinisikan perubahan peran gender pada 1960-an di

Amerika Serikat, demikian seperti yang dikutip dari Reuters.

Pemenang Oscar Coppola, 41 tahun, yang juga dinominasikan untuk Sutradara Terbaik Academy Award pada “Lost in Translation” 2003 akan menerima Penghargaan Sutradara Terbaik.

Sedangkan sutradara “Star Wars” George Lucas akan membawa pulang “Humanitarian Award”.

Aktris remaja Hailee Steinfeld, yang dinominasikan meraih Oscar untuk perannya dalam film 2010 “True Grit,” akan meraih “Face of the Future Award”, sementara Rachel Morrison akan menerima “Vision Award” untuk bidang sinematografi.

Organisasi Perempuan dalam Film, mulai menyelanggarakan penghargaan ini pada 1977, demikian Reuters. (ant/bali post)

Halaman 11

SUARA NTB Rabu, 1 Mei 2013

TNI AU Tak Izinkan Kampanye di Lapangan Rembiga Mataram (Suara NTB) Suasana tenang dalam rangkaian kegiatan kampanye pasangan Cagub dan Cawagub NTB, sempat terusik dengan ketegangan yang terjadi di Lapangan Lanud Rembiga Mataram, Senin (29/4) lalu. Tim sukses pasangan Zul – Ichsan dilarang kampanye di lapangan tersebut. Panggung mereka pun dibongkar pasukan Angkatan Udara (AU). Alasan larangan itu, karena pihak TNI beralasan ingin menjaga netralitas.

Informasi dihimpun Suara NTB, tim kampanye pasangan Zul Ichsan yang mendapat jadwal kampanye terbuka Selasa siang kemarin, mendapat penetapan lokasi oleh KPU NTB di Lapangan Lanud di Rembiga, Mataram.

Senin sore kemarin, tim pemenangan pasangan calon ini datang membawa material panggung untuk dipakai kampanye keesokan harinya. Namun pihak TNI AU tak terima dengan pemasangan itu, meminta panggung di bongkar. Namun permintaan pembongkaran itu tidak bisa dipenuhi, karena jadwal sudah ditetapkan KPU. Malam harinya, timses Zul – Ichsan kembali datang menemui pihak AU dengan menunjukkan surat penetapan KPU NTB tentang lapangan Rembiga yang dijadikan lokasi kampanye. Selain itu, surat izin keramaian dari Polda NTB juga ditunjukkan. Dua surat itu tak membuat pihak AU bergeming, panggung pun dibongkar malam hari sekitar Pukul 23.00 Wita.

Larangan kampanye pasangan Zul Ichsan dan pembongkaran panggung itu dibenarkan

Danlanud Rembiga, Letkol Pnb. Ridha Hermawan. Larangan itu ia keluarkan, sehari sebelum ia sertijab dan digantikan Letkol Pnb Arief Hartono. Ia mengatakan, lapangan tersebut masuk areal pihaknya, dan selama ini dinamakan Lapangan Pangkalan Udara Rembiga.

“Sehingga kalau ada kampanye berlangsung di lapangan ini, maka netralitas kami dipertanyakan,” tegas Ridha menjawab Suara NTB kemarin. Pihaknya tidak ingin ambil resiko terkait ini, meskipun lapangan diluar pagar Markas pihaknya, namun Lapangan itu masih radius tanggungjawab karena asset TNI AU. “Kalau sampai kampanye terjadi, maka netralitas kita dimana? Ini yang jadi pertanyaan nanti. Tidak boleh ada aktifitas politik di dekat markas TNI,” tegasnya. Selain persoalan netralitas, disebutnya, sejak awal belum ada surat pemberitahuan dari KPU. Hanya ada surat izin pelaksanaan kampanye dari kepolisian. Namun sesuai keputusan internalnya, netralitas TNI harus dijaga meskipun tidak ada jaminan akan terpengaruh dengan dihelatnya kampanye.

Masa Kampanye

Dikonfirmasi terpisah, Ketua KPU NTB, Fauzan Khalid, S.Ag, M.Si, menegaskan bahwa persoalan ini terjadi akibar kesalahpahaman semata. Menurut aturan, KPU hanya menyiapkan alternatif lokasi yang boleh dijadikan lokasi kampanye. Selanjutnya, tim kampanye masing – masing pasangan calon harus meminta izin dari pemilik lokasi kampanye. Juga pemberitahuan kepada kepolisian. Jika pemilik atau pengelola lokasi kampanye tidak memberikan izin, tentu saja kampanye tidak boleh digelar di lokasi tersebut.

“Pemberitahuan ke Polda oleh tim kampanye dilampirkan izin penggunaan lokasi dari pemilik lokasi. Oleh tim kampanye Zul – Ichsan, dikira semuanya diurus KPU sehingga mereka tinggal kampanye,” tandas Fauzan.

Sementara itu, sejumlah tim kampanye pasangan Zul - Ichsan hingga berita ini ditulis belum bisa dikonfirmasi. Sekretaris DPW PBB NTB, Sahabudin yang merupakan pendukung pasangan Zul – Ichsan yang dihubungi terpisah mengaku belum bisa berkomentar karena ia mengemban tugas kampanye di daerah Lombok Timur. (ars)

(Suara NTB/ars)

LOKASI KAMPANYE - Inilah areal Lapangan Pangkalan TNI AU Rembiga Mataram, yang sebelumnya ditetapkan KPU sebagai lokasi kampanye pasangan Zul – Ichsan. Namun pihak TNI AU melarang demi menjaga netralitas.

Pilkada NTB

Panwaslu Kesulitan Lakukan Pengawasan Selong (Suara NTB) Masa kampanye pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang akan berlangsung selama 14 hari ke depan dinilai Panitia Pengawasan Pemilihan Umum (Panwaslu) masih membingungkan. Utamanya jadwal kampanye dialogis. Akibatnya, Panwaslu merasa cukup kesulitan melakukan pengawasan.

Hal itu dinyatakan Anggota Panwaslu Lotim, Miftahurrahman kepada Suara NTB saat dihubungi di Selong, Selasa (30/4) kemarin. Semua pasangan calon yang melakukan proses kampanye seolah masih terjun bebas. Sejatinya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lotim bisa membuat jadwal yang lebih jelas sehingga Panwaslu bisa maksimal melakukan pengawasan.

Menyikapi hal itu, Panwaslu Lotim akan menggelar rapat koordinasi kembali dengan seluruh tim dari pasangan calon bersama KPU Lotim. Kampanye dialogis yang digelar semua pasangan calon diinginkan bisa tertata dengan baik. Mulai dari jadwal waktu hingga tempat dilaksanakan kampanye.

“Kita ingin jika dijadwalnya di Selong, waktu dan tempat pelaksanaannya pasti sehingga kita mudah melakukan pencegahan jika terjadi pelanggaran,” ungkapnya. Pasalnya, sejauh ini dalam pandangan Panwaslu, semua pasangan calon terkesan semaunya melakukan kegiatan kampanye dialogis tanpa pengawasan dari Panwaslu. Jadwal kampanye dialogis, lanjut Miftahurrahman berbeda dengan monologis yang dilakukan secara tebuka dari masing-masing pasangan calon.

Proses pengawasan terhadap jalannya rapat terbuka dengan mengerahkan massa ini dinilai bisa diawasi dengan maksimal.

Ditanyai soal pelanggaran pelaksanaan kampanye, Miftahurrahman mengaku sejauh ini pihaknya belum menemukan adanya pelanggaran yang fatal. Hanya tidak sedikit dari semua kampanye terbuka yang digelar masing-masing pasangan calon mendatangkan anak-anak kecil. “Adanya anak-anak kecil ini tidak terlalu bermasalah,” tegasnya. (rus)

KPU Mataram Pinjam Bilik Suara

Mataram (Suara NTB) KPU Kota Mataram menghadapi kendala kekurangan bilik suara yang dibutuhkan saat pemungutan suara di Pilkada NTB 2013. Untuk menyiasatinya, mereka terpaksa meminjam ke Kabupaten Lombok Tengah melalui KPU Provinsi NTB.

Divisi Organisasi, Perencanaan, Keuangan dan Logistik KPU Kota Mataram, Novia Rosanty, S.Ag, mengakui pihaknya belum menerima pendistribusian beberapa kelengkapan pemilukada NTB. Pihaknya baru menerima beberapa logistik semacam spidol, pulpen, Lem, visi misi

dan kelengkapan logistik lainnya dari KPU Provinsi NTB disebabkan karena jarak KPU Kota Mataram dengan KPU Provinsi NTB terlalu dekat. Jadi, sebagai prioritas adalah KPU yang merada di daerah lain seperti di wilayah Pulau Sumbawa serta beberapa wilayah

di Pulau Lombok.

Jika nantinya surat suara sudah diterima KPU Kota Mataram, Novia Rosanty mengatakan, pihaknya mempunyai target untuk merampungkan pelipatan pada 4 Mei mendatang. “Kita menargetkan semuanya rampung pada 4 Mei mendatang,” tandasnya. (smd)

KPU Ingatkan Kandidat Soal Perubahan Bentuk Kampanye Mataram (Suara NTB) KPU NTB telah menetapkan jadwal kampanye beserta rekomendasi tempat-tempat untuk berkampanye bagi para pasangan calon. Baik kampanye dalam bentuk rapat umum maupun rapat terbatas atau dialogis.

Jika di lapangan pasangan calon yang seharusnya jadwalnya kampanye rapat umum di lapangan namun diganti dengan rapat terbatas atau dialogis, hal tersebut tak dipersoalkan. Namun jika kampanye rapat terbatas dialihkan oleh tim kampanye menjadi rapat umum, hal tersebut tidak diperbolehkan.

“Dari massa yang banyak (rapat umum) diturunkan ke

massa yang dalam jumlah kecil (rapat terbatas) itu boleh.

Yang tidak boleh itu dari massa kecil (rapat terbatas) ke massa yang banyak (rapat umum),” terang Anggota KPU NTB, Drs. Darmansyah, M.Si. Dalam setiap bentuk kampanye, Darmansyah mengatakan setiap tim kampanye pasangan calon harus memberitahukan kepada KPU NTB. Pemberitahuan tersebut paling lambat satu hari sebelum kampanye. Tidak hanya kepada KPU, tetapi juga ke Bawaslu dan Kepolisian.

“Misalnya akan kampanye dimana. Masing-masing tim kampanye harus memberikan pemberitahuan sekaligus jadwalnya.

Mengapa, karena di jadwal kita

Ratusan Pendukung Hadiri Kampanye Dialogis Pasangan Harum Giri Menang (Suara NTB) Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur NTB, Drs. H. Harun Al Rasyid dan H. L. Abdul Muhyi Abidin, MA mengadakan kampanye dialogis atau terbatas di Narmada, ratusan pendukung mengadiri kampanye mantan Gubernur tersebut tanpa dihadiri Muhyi.

Kampanye dialogis ini dihadiri tokoh agama, tokoh masyarakat dan pemuda se Kecamatan Narmada dan lingsar.

Ratusan pendukung memadati lokasi kampanye di kediaman salah seorang anggota DPRD Lobar, H. Ahmad Zaenuri yang juga anggota Parpol PKPI. Hadir pada kesempatan itu, Kadus, Toga, Toma dan unsur pemuda serta empat Anggota DPRD Lobar. Dalam pidatonya, Harun mengaku terpanggil maju pada Pilkada kali ini karena ingin merangkul semua kalangan untuk bersma-sama membangun NTB. “Saya come back (kembali) mencalonkan diri sebagai gubernur karena saya cinta masyarakat NTB,” ungkapnya.

Ia meyakinkan masyarakat, kalau dirinya dipercaya sebagai gubernur dan Muhyi Abidin sebagai wakil gubernur, maka keharmonisan pembangunan di semua kalangan akan diciptakannya.

Ia pada kesempatan itu juga membeberkan pakaian yang ia kenakan sebagai ciri khas orang NTB yakni batik sasambo. Hal sekecil ini jelasnya, menunjukkan komitmen mem-

Cagub/Cawagub serta seragam untuk PPK dan PPS. “Untuk dokumen seperti surat suara dan formulir lainnya kita memang belum terima.

Kemungkinan hari ini (Kemarin,red) atau besok (Hari ini,red),” ungkapnya.

Dia menambahkan, belum datangnya surat suara

(Suara NTB/her)

hanya tentukan alternatif lokasi.

Silahkan mereka memilih dimana dan harus disebutkan secara eksplisit,” terangnya.

Selain waktu dan tempat,

diingatkan pula bahwa tim kampanye pasangan calon juga harus menginformasikan jumlah peserta kampanye. Jika kampanye dalam bentuk rap-

at umum, harus diinformasikan rute mana saja yang akan dilewati sehingga pihak kepolisian bisa mengatur pengamanannya. (yan)

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BIMA

HIMBAUAN NOMOR :

/KPU-Kota-017.433903/2013

Berdasarkan ketentuan BAB VIII LARANGAN DALAM KAMPANYE Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 53 ayat (5) dan Pasal 54 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan KPU Nomor 69 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2010, dan sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bima Nomor : 11/Kpts/KPU-Kota017.433903/2013 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bima Nomor 21/Kpts/KPU-Kota-017.433903/2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bima Tahun 2013, bahwa tahapan kampanye dilaksanakan mulai tanggal 26 April 2013 sampai dengan 9 Mei 2013.

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, dengan ini Komisi Pemilihan Umum Kota Bima menghimbau kepada Pasangan Calon dan Tim Kampanye serta Setiap Orang memperhatikan dan mengindahkan hal-hal sebagai berikut : 1. Pasangan Calon dan Tim Kampanye serta Setiap Orang dilarang melakukan kegiatan kampanye pada masa : a. sebelum dimulai masa kampanye; b. dalam masa kampanye, yaitu apabila di luar jadwal yang telah ditentukan untuk pasangan calon; c. 3 (tiga) hari sebelum tanggal dan hari pemungutan suara.

2. Segala kegiatan pasangan calon, termasuk tim kampanye dan pelaksana kampanye yang dilakukan sebelum tanggal dimulainya kampanye, antara lain ulang tahun, kegiatan sosial/kebudayaan, perlombaan, olah raga, kegiatan keagamaan, dan kegiatan lain dengan nama apapun yang bersifat mengumpulkan masa di suatu tempat dapat dikategorikan kampanye.

3. Pasangan calon dilarang melibatkan Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai peserta kampanye dan juru kampanye dalam pemilihan.

4. Pejabat Negara, Pejabat Struktural dan Fungsional dalam jabatan negeri serta Pegawai Negeri lainnya dilarang mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Bima Tahun 2013 sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan atau pemberian barang kepada Pegawai Negeri dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga dan masyarakat.

MARI KITA WUJUDKAN BERSAMA Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Bima yang JUJUR, ADIL, DAMAI dan BERMARTABAT.

KAMPANYE DIAOLGIS - Harun Al Rasyid saat menggelar kampanye dialogis di Lobar. bangun daerah. Karena hal besar bermula dari hal kecil.

Politisi sekaligus birokrat kawakan ini membeberkan pengalamannya ketika menjdi lurah, camat dan walikota sampai ia menjabat Gubernur NTB. Ia mengkalaim, jika pembangunan NTB dilakukan oleh ahlinya maka pembangunan akan berhasil.

Harun menyoroti pengelolaan sumber daya alam terutama tembakau, tidak kurang dari

450 ribu petani di NTB khususnya Lombok bergantung dari komoditi yang disebut daun emas ini. Namun belakangan persoalan yang menimpa petani tak banyak bisa diakomodir.

Dalam hal ini jelasnya, Paket Harum hadir untuk melakukan perbaikan. Sama halnya dengan kesejahteraan guru dan pekerja serta buruh swasta.

Pada kesempatan itu, Sekretaris PKPI, Sarudin Ahmad yang mempelopori pertemuan

itu menyatakan, tekad bulat mendukung paket Harum.

Karena itu semua gerbong PKPI mendukung Harum.

“Kami sudah bulatkan pilihan memilih Paket 3 (Harum),” tegasnya. Sementara itu, H. Ahmad Zaenuri anggota PKPI menyatakan optimis kalau Harum bisa menang satu putaran. “Kami prediksikan sesuai hitungan Harum bisa menang satu kali putaran dengan suara 32, 5 persen,” sebutnya. (her)

Kota Bima, 5 April 2013 Ketua, TTD Dra. Nurfarhati, M.Si. Alamat : Jalan Gajah Mada Kel. Penatoi Kec. Mpunda Kota Bima, Kode Pos 84113 Telp. (0374) 44865, Fax. (0374) 43074 E-mail: kpu_kobi@yahoo.com, Website: www.kpu-bimakota.go.id

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Rabu, 1 Mei 2013

“Blusukan” di Bima TGB Disambut Pendukung dan Simpatisan Bima (Suara NTB) Kampanye pasangan calon incumbent TGB Dr H. M. Zainul Majdi, MA yang berpasangan dengan H. M. Amin, SH, M.Si (TGB-Amin) di Kabupaten Bima dilakukan dengan blusukan di sejumlah Kecamatan, Rabu (30/4). Tidak saja di pusat keramaian Kabupaten Bima, blusukan ala TGB juga menyasar daerah pedalaman. TGB dan rombongan pun disambut antusias oleh pendukung dan simpatisan.

Memulai blusukan-nya, TGB memilih kecamatan paling barat di Kabupaten Bima yakni di Kecamatan Donggo. Di Kecamatan tersebut pasangan ini menyapa sejumlah pendukung dan simpatisannya. Kepada masyarakat tersebut, TGB meminta masyarakat untuk ikhtiar melanjutkan program pembangunan NTB yang selama lima tahun sudah terlihat hasilnya bersama dirinya.

Sejumlah program tersebut yakni, program Bumi Sejuta Sapi dan yang paling kelihatan dalam pemerintahannya yakni perbaikan jalan yang saat

ini sudah mulus mulai dari Sape hingga Ampenan. Untuk itu dia pun meminta masyarakat mencoblos pasangan nomor urut 1 tersebut.

Usai blusukan di Kecamatan Donggo, TGB kembali melanjutkan kampanyenya di Kecamatan Bolo. Selama perjalanan, TGB yang diiringi konvoi pendukung yang membawa bendera Partai Demokrat, Golkar dan PDI-Perjuangan. Sama seperti di Kecamatan tersebut, TGB juga disambut antusias oleh pendukung dan simpatisan. Kepada pendukung dan simpatisannya ini pun TGB menyampaikan hal yang sama.

Sementara di Kecamatan Woha yang menjadi lokasi selanjutnya, TGB menyambangi dua desa yakni Desa Risa dan Desa Tente. Baru kemudian Ketua DPD Partai Demokrat NTB ini melanjutkan blusukan di Desa Sakuru Kecamatan Monta dan dari Desa Tolotangga menuju di Desa Rupe Kecamatan Langgudu. Di Kecamatan tersebut TGB sekaligus melaksanakan ibadah sholat dzuhur dan makan siang.

Baru setelah itu, TGB menyambangi Desa Melayu Kecamatan Lambu.

Di tempat tersebut TGB sempat menyapa tokoh masyarakat dan tokoh agama setempat. Lantaran waktu kampanye usai pukul 12, di tempat ini TGB tidak memberikan orasi politik. Namun sebelum mengakhiri silaturahminya, di masjid raya Desa Melayu ini TGB sempat memberikan sumbangan secara pribadi untuk masjid setempat. “Di sini kita hanya melakukan silaturahmi, tidak ada kampanye,” terangnya.

Mengakhiri blusukan-nya, pukul 15.30 WITA, TGB mengunjungi santri dan santriwati di Ponpes Ar Ridwan. Di tempat tersebut TGB sempat memberikan tausyiah tentang kepemimpinan. Menurut TGB, kunci kemuliaan umat manusia di dunia, selain iman adalah ilmu pengetahuan. Jika sudah berilmu, maka tidak akan sulit meraih cita-cita. Dan sumber ilmu yang utama adalah Kitab Suci Al-Qur’an.

“Kalau sudah berilmu, mau jadi Kepala Desa, mau jadi Camat, mau jadi Bupati bahkan mau jadi Gubernur gampang kita raih,” ujarnya. Untuk itu, TGB pun merasa bangga bisa berbagi ilmu di ponpes tersebut. (use)

TGB dan rombongan saat menyapa tokoh agama dan tokoh masyarakat di Masjid Raya Desa Melayu Kecamatan Lambu.

TGB tengah menyalami pengurus Ponpes Ar Ridwan. Di ponpes tersebut, ia memperoleh sambutan antusias dari ratusan pendukungnya.

Seorang ibu yang merupakan pendukung fanatik terlihat sangat antusias dan berusaha menyalami TGB.

Seorang pendukung dengan mengenakan kaos bergambar TGBAmin tengah menunjuk satu jari yang merupakan nomor urut pasangan tersebut saat menyambut TGB di Kecamatan Sape.

TGB didampingi pimpinan Partai Demokrat, Golkar dan PDIP serta tokoh agama dan tokoh masyarakat Sape tengah memberi tausyiah kepada santriwan dan santriwati Ponpes Ar Ridwan, Sape.

Pendukung dan simpatisan yang menggunakan kendaraan roda empat dan roda dua lengkap dengan gambar TGB-Amin tengah mengiringi TGB saat blusukan di Kecamatan Sape.

Presiden Minta Tegakkan Hukum atas Susno Jakarta (Suara NTB) Eksekusi vonis hukum atas Komisaris Jenderal Polisi Susno Duadji yang berlarut-larut membuat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kembali mengingatkan jajaran Kejaksaan Agung dan Kepolisian Indonesia.

(ant/bali post)

KOMPENSASI - Buruh mengangkut raskin di salah satu gudang Bulog Subdrive, Indramayu, Jawa Barat, Selasa (30/4). Pemerintah akan menambah jumlah jatah raskin sebagai kompensasi kenaikan harga BBM.

Kenaikan Harga BBM Setelah Penetapan APBNP Jakarta (Suara NTB) Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan, harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi akan dinaikkan setelah penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Perubahan 2013.

“Jika ada kenaikan harga BBM, maka program kompensasi harus siap. Dananya juga sudah tersedia. Karenanya, kami berharap APBNP segera selesai Mei ini,” katanya saat berpidato dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional di Jakarta, Selasa kemarin. Menurut Presiden, penetapan APBN Perubahan diperlukan karena menyangkut alokasi dana kompensasi yang perlu disediakan bersamaan dengan kenaikan harga BBM bersubsidi.

“Begitu dana kompensasinya sudah siap, maka bisa langsung (diterapkan kenaikan harga BBM). Tidak boleh ada gap,” katanya. Presiden melanjutkan, “Jika DPR sepakat Mei ini berarti dana sudah siap. Kalau sudah siap, maka kenaikan akan segera diberlakukan.”

Ia menjelaskan, pemerintah sudah menyiapkan bentuk-bentuk pemberian kompensasi atas kenaikan harga BBM bersubsidi untuk disampaikan ke DPR. Kompensasi yang disiapkan antara lain transfer dana tunai melalui bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM), penyalu-

ran beras bersubsidi, beasiswa, dan Program Keluarga Harapan (PKH).

Selain itu, lanjut Presiden, juga akan ada bantuan kepada masyarakat yang dikeluarkan melalui kementerian dan pemerintah daerah. “Di samping bantuan pasar murah oleh BUMN dan swasta,” katanya. Menurut dia, besaran kompensasi yang diberikan akan disesuaikan dengan ketersediaan dana pemerintah. “Lihat kantong. Berapa dana yang ada di APBN,” ujarnya.

Namun Presiden tidak menjelaskan besar kenaikan harga BBM bersubsidi. Ia hanya mengatakan,”Kenaikannya akan dilakukan secara terbatas dan terukur. Tidak naik sampai harga keekonomian, karena saya tahu UU dan putusan MK. Jika ada kenaikan, maka harus terbatas dan terukur.”

Nilai total subsidi dalam APBN yang ditetapkan tahun 2012 sebesar Rp 317 triliun dan Rp 193,8 triliun di antaranya untuk subsidi BBM. Jika tidak dikendalikan maka total subsidi akan membengkak menjadi Rp 446,8 triliun, Rp 297,7 triliun untuk BBM. “Bayangkan saja dengan belanja Rp 1.500 triliun, belanja subsidi mencapai Rp 446,8 triliun, maka defisit Rp 353 triliun atau setara 3,8 persen PDB dan ini melanggar UU, selain APBN menjadi tidak aman,” kata Presiden. (ant/bali post)

“Saya instruksikan kembali. Kejaksaan Agung dan Polri tegakkan hukum Susno Duadji,” kata Yudhoyono, dalam akun twitter-nya, @SBYudhoyono, di Jakarta, Selasa kemarin. Yudhoyono meminta kedua institusi itu bisa menunjukkan profesionalitasnya dalam menjalankan tugas. “Tunjukkan profesionalisme. Masyarakat agar membantu,” tegasnya.

Sebelumnya dalam keterangan pers di Bandar Udara Internasional Halim Perdanakusuma, Jakarta, Jumat (26/4), Yudhoyono telah meminta Kejaksaan Agung dan Kepolisian Indonesia menegakkan hukum secara adil. “Rakyat ingin hukum ditegakkan, rakyat ingin negara dan pemerintah termasuk kepolisian dan kejaksaan berfungsi dan jalankan tugas dengan baik,” kata Yudhoyono.

Susno Duadji kembali mangkir dari jemput paksa Tim Gabungan Kejaksaan di rumahnya, di Bandung, beberapa hari lalu. Kini dia dicari ke mana-mana oleh polisi dan petugas kejaksaan.

Padahal pada saat tim gabungan itu menjemput paksa, Rabu (24/ 9), dia bisa melenggang pergi berkat perlindungan dari Kepala Kepolisian Daerah Jawa Barat, Inspektur Jenderal Polisi Tubagus Angkawijaya.

Penelusuran keberadaan Duadji diketahui belum menyentuh pihak yang memberi perlindungan pada saat dia dijemput paksa eksekutor.

Pemerhati komunikasi, Ade Armando, menilai kemunculan Susno Duadji di media sosial You-

Tube sebagai ejekan kepada penegak hukum. ”Dia seperti ngejek,” kata Armando, di Cinere, Selasa kemarin. Cara seperti ini pernah dilakukan bekas bendaharawan DPP Partai Demokrat, M Nazaruddin, dari persembunyiannya.

Tidak perlu lama, Nazaruddin bisa ditangkap di Karthagena, Kolombia.

Beda dengan kasus Susno, jenderal polisi bintang tiga ini bisa melenggang dari rumahnya, di Bandung, di mana dia dijemput paksa Tim Gabungan Kejaksaan agar taat pada vonis pengadilan, penjara 3,5 tahun dan denda Rp 500 juta.

Cukup lama tim gabungan eksekutor ini bernegosiasi dengan polisi di rumah pribadi Susno itu. Antiklimaks drama terjadi saat Susno begitu saja bisa meninggalkan rumah pribadinya, berkat perlindungan Kepala Kepolisian Daerah Jawa Barat, Inspektur Jenderal Polisi Tugabus Angkawijaya.

Susno diungsikan sementara waktu ke Markas Kepolisian Daerah Jawa barat, di Bandung. Dari situ cerita menjadi berubah, ia seolah raib begitu saja dan tiba-tiba muncul di YouTube selama 15 menit.

Penyelidikan Duadji bisa menghilang begitu saja, sejauh ini diketahui tidak menyentuh pejabat pemberi perlindungan terhadap dia atas eksekusi vonis pengadilan. Selagi di depan mata, Duadji dibiarkan pergi begitu saja; sekarang semuanya sibuk mencari dan memburu ke sana-sini.

Menanggapi kemunculan Duadji di YouTube itu, Armando

menilai Susno merasa lebih aman di jaringan sosial itu ketimbang muncul di satu stasiun televisi nasional. Karena itu, penegak hukum seharusnya tidak usah

takut dan khawatir mengeksekusi dia. ”Tapi saya yakin tidak akan ada yang menaruh simpati kepadanya. Semua orang tahu dia buron,” katanya. (ant/bali post)