HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK SUMBAWA ECERAN Rp 3.000
Rp. 50.000 Rp. 55.000
16 HALAMAN
SUARA NTB Pengemban Pengamal Pancasila
(Suara NTB/ars)
JUMAT, 1 AGUSTUS 2014
NOMOR 121 TAHUN KE 10 Online :http://www.suarantb.com E-mail: hariansuarantb@gmail.com
TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257
Mataram (Suara NTB) Tidak hanya mengamankan jalan raya untuk wilayah daratan, perairan juga dipantau polisi. Melalui Direktorat Polair Polda NTB, tempat wisata yang selama ini ramai dikunjungi di Lombok, menjadi radius pantauan. Disebutkan Kabid Humas Polda NTB, AKBP M. Suryo Saputro, SIK, petugas patroli laut akan memantau terus situasi di
SIAGA - Dua unit speed boat milik Ditpolair Polda NTB parkir di kawasan Pantai Senggigi, disiagakan untuk pengamanan pantai yang ramai dikunjungi wisatawan saat Lebaran.
kawasan pantai yang ramai dikunjungi, khususnya dari kalangan wisatawan domestik. ‘’Ada dua speed boat yang disiapkan untuk terus mengawasi kasawan pantai,’’ terang Suryo, Kamis (31/7). Tidak hanya dua speed boat, ada satu kapal patroli juga disiapkan, karena kemampuan jelajah kapal tersebut bisa menjangkau perairan lainnya di Pulau Lombok. Bersambung ke hal 5
Demikian ditegaskan Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Lobar, Budi Dharmajaya Kamis (31/7) kemarin ketika dikonfirmasi via telepon. Budi mengakui, pada awal tahun pernah ada permintaan salah satu perusahaan yang ia lupa namanya untuk membeli ma-
TO K O H
(Suara NTB/dok)
Diduga Jaringan Igaras AGUS Salim alias Agus Abdullah bin Ibrahim (31) warga Desa Seteluk Atas, Kecamatan Seteluk, Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) terduga jaringan teroris yang tertangkap beberapa waktu lalu teridentifikasi masuk dalam jaringan Igaras. Jaringan tersebut merupakan jaringan kecil dari sekian banyak jaringan ajaran jihad radikalisme yang ada di Indonesia. ‘’Igaras nama jaringannya. Ini salah satu dari sekian banyak jaringan haluan keras yang menyuarakan jihad di Indonesia,’’ jelas Kapolres KSB, AKBP .Teddy Suhendyawan Syarif. Bersambung ke hal 5
Mataram (Suara NTB) DPP Partai Golkar menunggu waktu yang tepat untuk memfinalisasi usulan DPD Partai Golkar NTB yang mengajukan nama H. Umar Said, S.Ag, untuk posisi Ketua DPRD NTB yang menjadi jatah partai beringin tersebut. DPP masih menunggu arah perkembangan situasi politik di tingkat pusat sebelum mengambil keputusan. Wakil Sekjen Bidang Pemenangan Pemilu, Wilayah Bali, NTB dan NTT, DPP Partai Golkar, Junaidi Elvis, SE, M.Hum, y a n g dikonfirma-
si Suara NTB, Kamis (31/7) kemarin menjelaskan bahwa berdasarkan undang – undang tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD yang disetujui oleh DPR RI belum lama tidak mempengaruhi jatah kursi Ketua DPRD di provinsi maupun kabupaten/kota. ‘’Itu hanya berlaku untuk pusat, tapi tidak untuk daerah,’’ ujar Elvis. Dengan kata lain, jatah kursi Ketua DPRD NTB, menurutnya masih menjadi milik Partai Golkar. Meski demikian, pihaknya masih akan menunggu sejumlah perkembangan yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir. Misalnya, adanya gugatan terhadap UU tersebut
ke Mahkamah Konstitusi, yang dilakukan oleh PDIP. “Kita kan nunggu itu, apakah itu dikabulkan oleh MK, ataukah itu berjalan terus,” ujar Elvis. Ia menekankan bahwa pada dasarnya, hasil Pilpres juga belum bisa dijamin sepenuhnya akan berakhir dengan kemenangan pasangan JokowiJK mengingat masih adanya gugatan terhadap hasil Pilpres oleh pasangan Prabowo-Hatta. “Kita lihat, siapa definitif KPU yang menang di MK. Apakah Jokowi atau Prabowo?” Karena itulah, Elvis menegaskan pihaknya tetap menghormati usulan DPD Partai Golkar NTB itu. Bersambung ke hal 5
Banyak Pengaduan Perselisihan Investor-’’Broker’’ Tanah di NTB
Langsung ’’Tendang’’ Hakim
(Suara NTB/ars)
(Kepres nomor 2 tahun 2002) dan RTRW, terutama sekali menyangkut lingkungan maka permintaan itu kita tolak,’’ tegas Budi yang saat dikonfirmasi sedang di luar daerah. Mantan Sekretaris Distamben ini menerangkan, Bersambung ke hal 5
DPP Golkar Menunggu Waktu yang Tepat
KO M E N TTAA R JUDUL di atas mungkin terlalu ekstrim. Tapi bagi Ketua PN Mataram, Suhartanto, SH,MH tak memiliki pilihan padanan atau kata lain untuk menyebut langkah tegas menyingkirkan hakim nakal. ‘’Saya langsung ''tendang'' saja kalau ada (hakim) yang nakal,’’ katanya kepada Suara NTB di Mataram. Nakal dimaksud, terkait perilaku hakim yang selama ini banyak disorot masyarakat, bahkan beberapa kasus lainnya di Indonesia terungkap ke publik, cukup membuat runtuhnya lembaga peradilan sebagai institusi terhormat. Perilaku hakim dimaksud, seperti bermain dengan perkara, mengatur putusan berdasarkan pesanan, Bersambung ke hal 5
terial pasir dalam partai besar. Material ini menurut rencana akan dipergunakan untuk reklamasi Teluk Benoa, Bali. ‘’Memang ada salah satu perusahaan meminta membeli material pasir untuk reklamasi di Teluk Benoa Bali, tapi atas pertimbangan aturan
L. Bayu Windya
Mataram (Suara NTB) Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (BKPM-PT) NTB, Drs. L. Bayu Windya, M.Si mengatakan, pihaknya banyak menerima pengaduan dari para investor yang berselisih dengan broker tanah yang sebelumnya mencarikan tanah untuk lokasi investasi. Untuk mencegah masalah di kemudian hari, investor baik dalam dan luar negeri disarankan untuk mendatangi lembaga-lembaga resmi pemerintah jika ingin berinvestasi di daerah ini, bukan lewat para broker. ‘’Karena yang sering terjadi, ketika mereka (investor) bermasalah (berselisih dengan broker), baru datang ke kita. Bersambung ke hal 5
MEGA proyek reklamasi Teluk Benoa, Bali menyeret Lombok sebagai lokasi eksploitasi pasir untuk pembangunan fasilitas proyek tersebut. Dalam proposal investor yang diajukan PT.TWBI terungkap, Sekotong, Lombok Barat akan menjadi lokasi pengambilan pasir. Kabar ini pun ditentang World Wildlife Fund (WWF) NTB, yang menilai rencana pengerukan pasir itu akan merusak bentang alam di kawasan wisata tersebut. Dikutip dari Bali Post edisi Kamis (31/7), dalam proposal reklamasi Teluk Benoa Bali di atas lahan 810 hektar, Bersambung ke hal 5
(Suara NTB/ist)
Giri Menang (Suara NTB) Pemkab Lombok Barat (Lobar) menolak permintaan perusahaan yang ingin membeli material berupa pasir untuk keperluan reklamasi Teluk Benoa di Bali. Penolakan ini disampaikan atas dasar pertimbangan, antara lain melanggar aturan Kepres nomor 2 tahun 2002 dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Lombok Barat.