Snt01082015

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.75.000 SUMBAWA Rp.80.000 ECERAN Rp 4.500

SUARA NTB

16 HALAMAN NOMOR 121 TAHUN KE 11

Online :http://www.suarantb.co.id E-mail: hariansuarantb@gmail.com

Pengemban Pengamal Pancasila

SABTU, 1 AGUSTUS 2015

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Golkar Kubu AL Ngotot Cabut Berkas Dukungan

Gerbang Kantor KPU Kota Mataram Dirusak Massa Mataram (Suara NTB) – Setelah Komisi Pemilihan Umum (KPU) menskor pertemuan dengan tim sukses dari pasangan H. Ahyar Abduh – H. Mohan Roliskana (AMAN), Kamis (30/7). Kubu Golkar versi Agung Laksono (AL) yang dimotori Beni Bakary, SH, serta didampingi pengurus Golkar lainnya, kembali mendatangi KPU Kota Mataram, Jumat (31/7).

Pertemuan pengurus Golkar dengan Komisioner KPU dimulai pukul 10.45 wita. Rapat yang hanya dihadiri oleh tiga komisioner masing–masing Ketua KPU, H. Ainul Asikin didampingi Divisi Logistik dan Pengelolaan Keuangan, Sopan Sopian Hadi serta Divisi Hukum,

Paizah terjadi perdebatan panjang dengan pengurus DPD Golkar versi AL. Perdebatan itu terjadi ketika, Ketua KPU Kota Mataram, H. Ainul Asikin menyebutkan tiga poin hasil pertemuan dengan KPU Provinsi, di antaranya hasil penelitian mereka bahwa SK dukungan

dari Golkar telah sah. Kedua, KPU Provinsi tidak akan mengintervensi apapun yang menjadi keputusan KPU kabupaten/kota. Ketiga, KPU Provinsi dan KPU Pusat akan mem-back up segala bentuk gugatan yang dilayangkan oleh parpol.

Bersambung ke hal 15

Aksi Anarkis (Suara NTB/cem)

TO K O H

PROTES - Koordinator Badan Hukum dan HAM DPD Golkar Mataram versi AL, Beni Bakary memprotes KPU Kota Mataram. Mereka meminta agar SK dukungan Golkar dicabut (atas).

Sementara massa saat berusaha masuk ke Kantor KPU Mataram dengan harapan KPU mau mencabut dukungan Partai Golkar kubu AL ke pasangan AMAN.

Ancam Tak Berikan Anggaran

Serap Gabah Petani

Mentan Ingatkan Kepala Bulog NTB

MENTERI Pertanian (Mentan), Dr. Ir. H. Andi Amran Sulaiman, MP mengancam tak akan memberikan anggaran kepada kabupaten/kota jika produksi padi, jagung dan kedelai dalam mendukung program swasembada pangan nasional mengalami penurunan.

Namun, bagi provinsi yang mengalami peningkatan produksi padi, Bersambung ke hal 15

KO M E N TTAA R

Kapolda: Korlapnya Kita Tangkap

(Suara NTB/ist)

Mataram (Suara NTB) Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi menyayangkan belum maksimalnya sinergi antara stakeholders terkait dalam mewujudkan program swasembada pangan. Gubernur menyebutkan, pemerintah pusat mempunyai program untuk menyerap jutaan ton gabah petani tahun ini melalui Bulog.

Namun, semua itu masih belum maksimal dilakukan.

“Belum terjadi sinergi yang

maksimal antara seluruh stakeholders. Saya bisa ambil contoh, misalnya saya mendengar ada program agar di NTB ini bisa diserap 200 ribu ton oleh Bulog.

Saya dengar program itu, tapi saya sayangkan karena sampai saat ini belum ada koordinasi kepada saya,” kata gubernur dalam rapat koordinasi swasembada pangan dan antisipasi kekeringan di NTB yang dipimpin Menteri Pertanian (Mentan), Dr. Ir. H. Andi Am-

ran Sulaiman, MP di Markas Korem 162 WB, Jumat (31/7).

Orang nomor satu di NTB ini mengajak semua pihak terkait terutama Bulog untuk meningkatkan koordinasi. Ia menyebutkan, banyak sarana yang bisa dimanfaatkan Bulog untuk meningkatkan serapan gabah tersebut.

Bersambung ke hal 15

Dugaan Korupsi Proyek Terminal Haji

Harus Duduk Bersama

Keterlibatan KPA Tak Muncul di Penyidikan

MAJELIS Ulama Indonesia (MUI) menilai iuran dalam transaksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan haram alias tak sesuai dengan ketentuan syariah. Fatwa MUI tersebut mendapat tanggapan Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi.

Menurutnya, pemerintah dan MUI perlu duduk bersama membicarakan akad atau kerjasama yang sesuai dengan BPJS kesehatan.

Namun, menurutnya, BPJS Kesehatan tak masalah jika diteruskan.

Bersambung ke hal 15

Mataram (Suara NTB) Sampai dengan akhir penyidikan kasus Terminal Haji Bandara Internasional Lombok (BIL), keterlibatan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) tidak muncul. Namun demikian Polda NTB yang menangani kasus ini mempertimbangkan pengusutan dilanjutkan setelah disidangkan.

Sejauh ini, penyidik Ditreskrimsus sudah menetapkan

enam tersangka dan berkasnya sudah dinyatakan P21 (lengkap) oleh Kejaksaan. “Pekan depan kami akan bertemu dengan kejaksaan untuk koordinasi tahap duanya (pelimpahan berkas dan tersangka),” kata Kasubdit III Tipikor Ditreskrimsus Polda NTB, AKBP Andy Hermawan, SIK, kepada Suara NTB, Jumat (31/7).

Enam tersangka itu dari kalangan kontraktor pelaksa-

na, PPK, panitia dan pengawas.

Namun sampai di berkas dinyatakan P21, namun tidak muncul nama KPA. Ditanya soal keterlibatan KPA, Andy mengakui masih memerlukan waktu untuk mengusut kasus ini.

Bersambung ke hal 15

Mataram (Suara NTB) Pilkada serentak Desember mendatang, tapi eskalasinya akhir Juli lalu mulai memanas, jelang pendaftaran pasangan calon. Kantor KPU kini menjadi target luapan aspirasi pengunjuk rasa pendukung pasangan calon. Melihat ada gelagat yang mengarah ke anarkis, Kapolda NTB Brigjen Pol. Drs. Umar Septono, M.Si, mengeluarkan ancaman.

“Kalau sampai ada massa yang anarkis, apalagi rusak kantor KPU, korlapnya kita tangkap,” ancam Kapolda ditemui usai Shalat Jumat di Masjid Kompleks Mapolda NTB, Jumat (31/7).

Pihaknya tidak akan mentolerir setiap aksi anarkis dengan memerintahkan aparat di lapangan bertindak tegas. Massa yang beringas, ujarnya, tidak lepas dari perintah atau instruksi dari korlap aksi, sehingga dianggap paling bertanggung jawab jika terjadi kerusakan.

Bersambung ke hal 15

Umar Septono

Atasi Kekeringan di NTB (Suara NTB/ist)

Pangdam Perintahkan Korem Turun Tangan Mataram (Suara NTB) Kekeringan kian menjalar ke hampir seluruh wilayah di NTB. Semua pihak diharap ikut andil mengatasi dampaknya. Bahkan Kodam IX Udayana memerintahkan jajaran Korem 162/Wira Bhakti (WB) ikut turun tangan membantu masyarakat NTB yang mulai dilanda krisis air

di beberapa titik.

Perintah itu disampaikan langsung Pangdam IX Udayana, Mayor Jenderal TNI Torry Djohar Banguntoro dalam sambutan tertulis yang dibacakan Kepala Staf Kodam (Kasdam), Brigjen TNI Hadi Kusnan, dalam rapat koordinasi swasembada pangan di Aula Jenderal Sudirman Ko-

rem 162/WB, Jumat (31/7).

Rapat koordinasi ini juga dihadiri Menteri Pertanian, Dr. Ir. Andi Amran Sulaiman, Gubernur NTB, TGH.M. Zainul Majdi dan pejabat dari instansi berwenang.

Selain mengerahkan personel, ujarnya, pihak Korem tetap berkoordinasi dengan instansi berwenang, khusus-

nya cara mengatasi dan menanggulangi kekeringan di NTB. ‘’Cari solusi yang tepat,” kata dia.

Hubungannya dengan upaya penanggulangan itu, agar ditemukan menyusun upaya penyelamatan guna mencapai swasembada pangan secara tepat.

Teknis digambarkannya, sinergitas antarseluruh komponen

instansi, dengan cara pengadaan air di antaranya pompanisasi atau pipanisasi air.

Saat ini kondisi kekeringan secara nasional berdampak ke daerah dengan yang paling dirugikan adalah petani.

Sudah ribuan hektar lahan di NTB mengalami puso akibat kekurangan air.

Bersambung ke hal 15

SUARA NTB Sabtu, 1 Agustus 2015

SUARA MATARAM

Halaman 2

Realisasi Pembangunan Jalan Lingkar Pantai Butuh Waktu Lama (Suara NTB/ist)

Mataram (Suara NTB) Pemkot Mataram telah lama mewacanakan pembangunan jalan lingkar pantai sepanjang 9 kilometer. Terkait kapan realisasi pembangunan jalan ini bisa terlaksana, Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Mataram, Ir.H. Mahmuddin Tura menyampaikan rencana pembangunan jalan lingkar pantai ini memerlukan waktu lama, begitu juga dengan realisasinya. Diprediksi pembangunan jalan ini bisa direalisasikan atau dimulai pada tahun 2017 mendatang.

Hal ini disampaikan Mahmuddin, Jumat (31/7). Saat ini rencana pembangunan jalan tersebut masih dalam tahapan penyusunan Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).

Beberapa waktu lalu tender pertama penyusunan AMDAL ini gagal dilaksanakan karena tidak memenuhi syarat. “Proses penyusunan AMDAL itu butuh waktu enam bulan. Kon-

traknya dilaksanakan per bulan Mei dan sekarang sedang dalam proses,” cetusnya.

Setelah AMDAL selesai disusun, Mahmuddin mengatakan hasilnya akan diserahkan ke Bal-

ai Jalan Nasional (BJN). AMDAL ini kemudian akan digunakan sebagai dasar pembuatan DED (Detail Engineering Design) pembangunan jalan lingkar pantai di pesisir Sekarbela-Ampenan tersebut. Waktu yang dibutuhkan untuk penyusunan DED adalah enam bulan. Sehingga tahap persiapan proyek jalan lingkar pantai ini bisa memakan waktu sampai satu tahun. “Untuk itu fisik paling tidak bisa dikerjakan tahun 2017,” ujarnya.

Proyek jalan ini nantinya

akan dibiayai pemerintah pusat melalui BJN. Mahmuddin mengatakan rencana pembangunan jalan ini dapat dipastikan akan terlaksana. Pasalnya Walikota Mataram dan satker-satker yang terlibat telah melakukan pertemuan dan menyatakan komitmen untuk merealisasikan pembangunan jalan lingkar pantai ini. Pemkot Mataram dibebankan pada biaya penyusunan AMDAL dan pembebasan lahan jika memang diperlukan. “Komitmen

sudah dibangun,” ujarnya.

Pembangunan infrastruktur tepi pantai ini beberapa waktu lalu disebutkan Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh untuk mengubah kondisi kehidupan para nelayan yang ada di Sekarbela maupun Ampenan. Menurutnya meningkatkan kesejahteraan nelayan tidak hanya memperhatikan persoalan perahu maupun mesin. Tapi bagaimana membangun infrastruktur untuk menyokong aktivitas para nelayan. (ynt)

Sediakan Panggilan Tunggal Gawat Darurat

Penurunan Jumlah RTLH RUMAH susun sederhana sewa (rusunawa) yang ada di Kelurahan Mandalika, Kecamatan Sandubaya telah resmi beroperasional. Keberadaan rusunawa dengan jumlah kamar 198 kamar ini menurut Camat Sandubaya, Lalu Syamsul Adnan akan berdampak pada penurunan jumlah rumah tidak layak huni (RTLH) di wilayahnya karena warga Sandubaya khususnya Mandalika dijadikan prioritas untuk menghuni bangunan lima lantai tersebut.

“Jelas ada dampaknya (terhadap jumlah RTLH),” cetusnya, Jumat (31/7).

Syamsul mengatakan pihaknya juga bisa menjamin penghuni rusunawa tersebut didominasi warga Sandubaya. Hal ini karena proses seleksi yang dilakukan oleh UPTD Rusunawa cukup ketat. “Saya mendapatkan informasi dari Kepala UPTD bahwa seleksinya dilakukan dengan cukup ketat. Seleksinya itu ada beberapa tahapan seperti seleksi administrasi dan juga wawancara,” terangnya.

Ia mengatakan rusunawa ini tidak diperuntukkan untuk masyarakat miskin saja, tapi juga untuk masyarakat berpenghasilan rendah. “Karena kalau miskin tapi tidak bisa bayar sewa bisa jadi masalah juga. Untuk itulah rusunawa ini juga diperuntukkan untuk masyarakat yang memiliki penghasilan rendah,” ujarnya.

Rusunawa yang ada di samping Kantor Lurah Mandalika ini juga dikhususkan bagi warga yang tinggal di sekitar Lingkungan Tembelok, Montong Are, maupun Lendang Lekong. Pasalnya di tiga lingkungan tersebut satu rumah bisa ditempati dua sampai tiga kepala keluarga (KK). Dengan adanya rusunawa ini diharapkan warga yang masih menumpang di rumah orang tua atau keluarga bisa menjadi penghuni rusunawa. Warganya disebutkan Syamsul cukup antusias mendaftar sebagai penghuni rusunawa. Saat ini proses seleksi masih berlangsung dan dilakukan secara bertahap karena banyaknya pendaftar.

Jumlah RTLH di Kecamatan Sandubaya disebutkan Syamsul sekitar 300 unit yang menyebar di semua kelurahan. “Karena kita berada di wilayah pinggiran, jadi jumlah RTLH masih banyak dan merata di semua kelurahan,” ujarnya. Dari sekitar 300 unit tersebut, sudah banyak juga yang telah mendapat bantuan perbaikan.

Salah satu yang menjadi kendala perbaikan RTLH adalah RTLH tersebut berada di atas tanah orang lain sehingga tidak bisa dibantu untuk perbaikan. (ynt)

Pemkot Diminta Siapkan Kelembagaan Khusus Mataram (Suara NTB) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) RI menunjuk Kota Mataram sebagai salah satu kota dari sepuluh kota di Indonesia sebagai pilot project penyediaan layanan panggilan tunggal gawat darurat (emergency call) di Indonesia. Perjanjian kerjasama telah dilaksanakan antara Kemenkominfo dengan Pemkot Mataram, Jumat (31/7) di Pendopo Walikota Mataram. Untuk membuka layanan ini, Pemkot Mataram diminta untuk menyiapkan kelembagaan khusus.

Demikian disampaikan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika Kemenkominfo, Prof. Kalamullah Ramli usai melakukan penandatanganan kerjasama.

Kalamullah mengatakan pelayanan panggilan tunggal gawat darurat ini mengadopsi layanan panggilan yang berlaku di Amerika Serikat melalui nomor 911. Warga yang mengalami berbagai keluhan, musibah, dan lainnya bisa mengadukan melalui nomor 112. Ditargetkan pelayanan ini sudah mulai dibuka pada bulan Desember mendatang.

Saat ini tahapan yang sedang dilakukan Kemenkomin-

fo adalah penandatanganan kerjasama dengan sepuluh kota, distribusi peralatan, dan pelatihan sumber daya manusian (SDM) atau operator selama tiga bulan ke depan.

“Sekolah-sekolah juga akan kita sosialisasikan sehingga murid-muridnya tahu harus melapor kemana jika mereka dalam bahaya,” ujarnya.

Layanan panggilan tunggal gawat darurat ini nantinya bisa diakses tanpa biaya atau pulsa. Setelah pelayanan tunggal gawat darurat ini berjalan, ditargetkan tahun depan layanan ini akan dibuka di 100 kota.

Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh menyampaikan program ini menjadi salah satu langkah mewujudkan Mataram menjadi kota cerdas. Program ini dinilai sangat baik dan Pemkot Mataram merasa bangga bisa dipercaya menjadi salah satu pilot project pelaksanaan layanan ini. “Ini satu kebanggaan kita bisa dipercayakan dan ini salah satu program yang sangat baik dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat,” jelasnya.

Pemkot Mataram juga akan segera menindaklanjuti permintaan Kemenkominfo untuk menyiapkan kelembagaan khusus serta SOP. (ynt)

(Suara NTB/ist)

Panwaslu Harus Jeli DUGAAN PNS terlibat politik seolah menjadi isu yang lazim mengemuka menjelang Pilkada seperti sekarang ini. ‘’Semua orang berpolitik. Yang dimaksud tidak boleh berpolitik itu adalah politik praktis,’’ tutur anggota Komisi I DPRD Kota Mataram, Parhan, SH., menjawab Suara NTB di ruang kerjanya, Jumat (31/7).

Sesuai aturan, memang seyogiyanya PNS harus netral. ‘’Tapi kalau sekadar mengajak keluarganya memilih, saya pikir tidak (Suara NTB/fit) masalah,’’ imbuh Parhan.

Yang tidak boleh misalnya PNS terlibat dalam pengerahan massa untuk salah satu pasangan calon. Legislator dari PKS ini menegaskan bahwa aturan sudah melarang PNS terlibat dalam kegiatan politik. ‘’Kita harapkan semua PNS bisa netral,’’ cetusnya. Namun demikian, Parhan berharap Panwaslu harus jeli. Mana PNS yang terlibat langsung dan mana yang hanya menyaksikan, harus dibedakan supaya tidak keliru menjatuhkan sanksi.

Karena menurut anggota Dewan dari dapil Sandubaya ini, kalau ada PNS yang hadir dalam sebuah deklarasi pasangan calon maupun kampanye pasangan calon, belum tentu bisa dikatakan pelanggaran. ‘’Kalau sekadar melihat, tidak masalah,’’ imbuh Parhan.

Yang tidak boleh adalah terlibat langsung dalam proses.

Mungkin saja, lanjut Parhan, PNS yang kebetulan hadir saat deklarasi maupun kampanye, ingin mengetahui apa yang menjadi visi misi calon bersangkutan. Karena bagaimanapun, PNS juga memiliki hak suara.

Sebaliknya, kalau memang Panwas menemukan PNS terlibat politik praktis, lengkap dengan bukti-bukti, maka Badan Kepegawaian Daerah harus memberikan sanksi tegas. Ia meminta kepada Panwaslu agar tidak menjudge sebuah pelanggaran tanpa adanya bukti yang valid. ‘’Jangan Panwaslu hanya melihat dari luarnya saja. Bahkan kadang-kadang ada laporan justru tidak ditindaklanjuti.

Untuk itu, ia berharap Panwaslu lebih jeli memutuskan sebuah pelanggaran. Karena, sebagai lembaga yang bertugas mengawasi jalannya pemilu, Panwaslu jelas sudah mengetahui mana yang termasuk pelanggaran dan mana yang tidak.

Kendati demikian, Parhan mengimbau PNS tetap menjaga netralitasnya dengan tidak melibatkan diri dalam setiap proses politik. (fit)

TANDATANGAN - Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh dan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika Kemenkominfo RI, Prof. Kalamullah Ramli menandatangani perjanjian kerjasama penyediaan layanan panggilan tunggal gawat darurat, Jumat (31/7) di Pendopo Walikota Mataram.

Pascarevitalisasi

1.235 Pedagang Pasar Mandalika Dipastikan Dapat Tempat Mataram (Suara NTB) – Ketua Pansus Pasar yang juga Sekretaris Komisi II DPRD Kota Mataram, H. Noer Ibrahim memastikan 1.235 pedagang Pasar Mandalika akan mendapat tempat pascarampungnya revitalisasi pasar terbesar di Kota Mataram itu. Kepastian ini sekaligus menjadi jawaban atas kepanikan pedagang yang sempat mendatangi DPRD Kota Mataram menyusul pembongkaran lapak mereka oleh pihak kontraktor. ‘’Yang kemarin itu hanya kepanikan pedagang saja. Karena proyek ini (revitalisasi Pasar Mandalika, red) tidak diinformasikan secara utuh oleh rekanan dan Dinas Koperindag Kota Mataram,’’ terang Noer Ibrahim. Untungnya, kepanikan para pedagang itu telah dapat teratasi setelah pihaknya berdialog dengan para pedagang.

Kepada pihak kontraktor dan juga Dinas Koperindag diminta untuk segera menyiapkan lokasi untuk relokasi sementara bagi para pedagang. Sebenarnya para pedagang sudah disiapkan lokasi sementara di belakang pasar yang saat ini tengah direvitalisasi menggunakan dana sharing antara pemerintah pusat dengan Pemkot Mataram. ‘’Tapi mereka tidak mau. Sehingga sekarang untuk sementara mereka berjualan di sekitar pasar yang telah dalam proses pembangunan tahap tiga ini. Noer Ibrahim menyebutkan, pembangunan tahap ketiga ini, menelan anggaran sekitar Rp 5,2 miliar. Anggaran ini bersumber dari APBD Kota Mataram Rp 2,2 miliar dan anggaran dari pemerintah pusat Rp 3 miliar.

Tahap tiga ini seharusnya berakhir tanggal 10 Juni 2015. Setelah tahap tiga selesai, masih ada tahapan berikutnya yang menunggu, mengingat masih ada dua blok pasar yang belum dikerjakan. Noer Ibrahim mengatakan, Pasar Mandalika ini akan menjadi proyek percontohan untuk pasar induk.

Untuk mengantisipasi protes para pedagang setelah pasar itu jadi, Dinas Koperindag Kota Mataram telah menyiapkan lapak pedagang dengan ukuran 2x3 meter. Dalam kesempatan berdialog dengan pedagang di Pasar Mandalika, politisi Golkar itu mengimbau adanya kerjasama yang baik antar semua pihak. Baik Koperindag maupun pedagang.

Karena, pemerintah juga tidak serta merta bias mengikuti kemauan pedagang. ‘’Karena yang namanya pemerintah itu, justru tugasnya mengatur,’’ tandasnya. (fit)

(Suara NTB/fit)

LENGANG - Suasana pembahasan RAPBDP Kota Mataram di Komisi II DPRD Kota Mataram nampak lengang. Di ruangan ini hanya ada lima anggota Dewan yang melakukan pembahasan.

Pascapenolakan Tiga Fraksi

Pembahasan RAPBDP Tetap Berjalan Mataram (Suara NTB) Pascapenolakan tiga fraksi masing-masing fraksi PDIP, Demokrat dan Gerindra, pembahasan rencana perubahan APBD Kota Mataram, tetap berlanjut. Bahkan, pembahasan di internal komisi telah dimulai sejak Kamis (30/7).

Sesuai jadwal, kata Sekretaris Komisi II DPRD Kota Mataram, Drs. Noer Ibrahim, Jumat (31/7) pembahasan internal komisi dilakukan selama tiga hari mulai Kamis hingga Sabtu (1/8) hari ini. ‘’Kemarin (Kamis, red) kami melakukan pembahasan di internal komisi sampai jam setengah tiga sore,’’ akunya.

Hal yang sama juga disampaikan anggota Komisi I DPRD Kota Mataram Parhan, SH. ‘’Pembahasan tetap berjalan normal,’’ katanya. Pembahasan rancangan perubahan APBD Kota Mataram dilakukan marathon. Setelah rampung pembahasan di internal Komisi Sabtu hari ini.

Senin (3/8) nanti, pembahasan dilanjutkan dengan agenda gabungan komisi.

Setelah itu Selasa (4/8) dan Rabu (5/8) pembahasan langsung dilakukan bersama eksekutif. Parhan mengaku ada beberapa poin yang akan dimintakan penjelasan kepada eksekutif saat gabungan Komisi dengan eksekutif nanti. Namun demikian, politisi PKS ini enggan menyebutkan hal apa yang akan diminta klarifikasi kepada pihak eksekutif itu.

Ditanya mengenai nominal APBD murni 2015 yang menjadi kelanjutan perubahan APBD Kota mataram yang dibahasnya, Parhan menegaskan bahwa semua Komisi membahas APBD Kota Mataram dengan versi Rp 1,117 triliun lebih. ‘’Karena ini yang telah ditetapkan bersama antara eksekutif dan legislatif,’’ tandasnya.

Pantauan Suara NTB di DPRD Kota Mataram, pembahasan rancangan perubahan APBD Kota Mataram

tahun anggaran 2015 memang telah berjalan sejak Kamis.

Jumat kemarin juga pembahasn yang sama juga Nampak dilakukan oleh semua komisi. Hanya saja, suasanya terlihat lebih sepi karena nihilnya tiga fraksi yang menolak melanjutkan pembahasan rancangan perubahan APBD Koata Mataram.

Di Komisi II, pembahasan rancangan perubahan APBD Kota Mataram hanya dilakukan oleh lima anggota Komisi yang membidangi masalah keuangan itu. Lima anggota Komisi II itu masing-masing Drs. H. Noer Ibrahim, Abdul Malik, S.Sos., Akhmad Khulaifi, Akhmad Azhari Ma’aruf dan Misban Ratmaji. Kelima anggota Komisi II ini berasal dari Fraksi Golkar, PPP, Gerakan Nurani Bangsa dan Fraksi Keadilan.

Sementara di Komisi I, dari lima anggota Dewan yang seharusnya melanjutkan pembahasan, hanya terlihat Parhan, SH., dari Fraksi Keadilan. (fit)

EKONOMI DAN BISNIS

SUARA NTB Sabtu, 1 Agustus 2015

Halaman 3

(Suara NTB/bul)

PJU Liar Rugikan PLN Mataram (Suara NTB) PT. PLN Persero mengultimatum para pengembang agar menertibkan kawasan perumahan yang dibangunnya dari sambungan Penerang Jalan Umum (PJU) dengan status tidak dilaporkan. PLN telah rugi besar dengan PJU liar tersebut.

“Kami tidak akan melayani sambungan listrik untuk lokasi perumahan baru oleh pengembang, kalau kami temukan ada PJU yang dipasang tanpa koordinasi dengan PLN,” ujar Manajer PLN Area Mataram, Bagus Hari Abrianto di Mataram, Jumat (31/7).

Dalam waktu tak terlalu lama, PLN merencanakan melakukan pengawasan sekaligus penertiban kepada PJU-PJU liar tersebut. Bahkan memungkinkan pihak aparat akan digandeng.

Bagus menggambarkan,

setelah PLN melakukan inventarisir sejumlah PJU di beberapa titik. Akibat sambungan PJU ilegal, kerugian PLN mencapai Rp 2,5 miliar untuk wilayah Pulau Lombok.

Pemasangan PJU ilegal diduga juga banyak dilakukan oleh masyarakat di wilayah pedesaan. Termasuk di kawasan perumahan tertentu yang dibangun oleh swasta.

Penyambungan PJU ilegal ini selain merugikan negara, juga seringkali menyebabkan beban puncak meningkat khususnya pada sore hingga

malam hari. Kondisi ini yang juga yang memicu terjadinya pemadaman bergilir. Khususnya pada sistem Lombok.

Menurutnya, pemasangan PJU mestinya harus mendapat persetujuan dari pemerintah daerah sehingga menjadi salah satu potensi PAD yang dikonversi dalam bentuk pajak penerangan jalan.

Untuk sambungan PJU ilegal di masyarakat, PLN belum merumuskan sanksi, tetapi masih mengedepankan langkah persuasif agar PJU-PJU yang ditengarai banyak yang ilegal ini bisa

dilaporkan dan ditagih pembayarannya melalui Pemda.

Menyangkut daya listrik saat ini, saat ini beban puncak telah mencapai 192 Megawatt (Mw). Dengan daya mampu yang dihasilkan dari mesin pembangkit di PLTU Jeranjang Lombok Barat, serta beberapa mesin pembangkit sewaan tak lebih dari beban puncak tersebut.

Beberapa mesin pembangkit menurut Bagus, sedang memasuki masa pemeliharaan. Sehingga harus di service secara bergilir. Jika seluruh mesin pembangkitnya ready, setidaknya PLN akan mampu menyiapkan cadangan daya surplus sebesar 20 Mw dari beban puncak.

“Ada beberapa mesin yang

(Suara NTB/bul)

Bagus Hari Abrianto sudah memasuki masa pemeliharaan. Pemadaman memang akan dilakukan. Tetapi dengan daya yang tersedia, pemadaman tidak lama seperti sebelumnya,” demikian Bagus. (bul)

M. Sugit Sutedjo Mulyono

Buka Toko Sembako BULOG siap membuka toko sembako di setiap pasar tradisional. Tetapi BUMN ini masih menunggu kepastian dari Kementerian Perdagangan.

Demikian Kepala Divisi Regional Perum Bulog Wilayah NTB, M. Sugit Sutedjo Mulyono, Jumat (31/7). Belum diketahui jumlah pasar tradisional di NTB, tetapi berapapun jumlahnya, Bulog siap akan membuka tokonya untuk memenuhi kebutuhan sembako masyarakat, dengan harga yang lebih terjangkau.

Menteri Perdagangan, Rachmat Gobel juga menekankan toko milik Bulog yang direncanakan ini bertugas untuk menstabilkan harga kebutuhan pokok.

Peran Bulog saat ini diperlukan untuk menstabilkan harga kebutuhan pokok masyarakat sehingga harus ada di setiap pasar. Karena itu, sebagai langkah untuk mengupayakan agar harga bahan pokok stabil dengan menjamin ketersediaan bahan.

Dalam prinsipnya, jika harga suplai barang mahal, maka pedagang akan menjualnya kembali dengan harga yang mahal. Tetapi, jika Bulog menyediakannya dengan harga murah, maka harga secara umum akan murah. Bulog nantinya akan menyediakan komoditas sembilan bahan pokok, termasuk daging, beras dan gula. (bul)

Tarif ’’Guide’’ Sebaiknya Diatur Mataram (Suara NTB) Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan Daerah (TGP2D) berencana akan memanggil dua dinas, dan asosiasi yang menaungi guide.

Dalam rangka menertibkan fee liar yang disebut-sebut bisa mencapai 60 persen.

Dua dinas tersebut masing-masing Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) dan Dinas Pariwisata. “Ketua HPI, Pak Ainuddin juga kita (Suara NTB/bul) akan panggil, jika perL. Imam Maliki soalan fee guide belum ada titik terangnya,” kata Ketua TGP2D, Drs. L. Imam Maliki, MM dikonfirmasi di Mataram, Jumat (31/7).

Tim ini juga menyimak betul persoalan masih banyaknya guide yang meminta fee hingga 60 persen dari harga jual produk yang dijual di art shop yang direkomendasikannya kepada wisatawan. L. Imam Maliki juga menyadari betul apa dampaknya bagi wisatawan, produk lokal hingga segala yang terkait di dalamnya.

Mantan Kepala Dinas Perindag Provinsi NTB ini mengemukakan, saat menjabat di Dinas Perdagangan sebelumnya sudah dilakukan mediasi antara guide dan art shop, agar tidak menyepakati fee guide dengan nilai dari 20 hingga 60 persen dari harga produk kerajinan lokal. Sebab nilai fee yang demikian besar itulah yang menyebabkan produk lokal kadang dicueki oleh wisatawan.

Bahkan para pihak telah dimediasi untuk membuat awigawig. Namun dalam pelaksanaannya, awig-awig itupun tak bisa diindahkan.

“Tapi di NTB, nampaknya berbeda dengan Bali. Karena saya sudah lihat langsung, kalau di Bali itu, guide fee hanya 5 persen. Karena mereka pegang awig-awig,” katanya.

Tidak ada cara lain menurutnya, pemerintah harus menyiapkan regulasi, bagaimana agar fee guide ini bisa ditetapkan batas atas dan batas bawahnya. “Jika tidak dengan Perda, sepertinya agak berat,” tambahnya.

Atau langkah tegas yang harus diambil agar asosiasi guide ini menertibkan para guide liar, atau oknum yang mengambil keuntungan di atas ketentuan normal tersebut.

Ia juga setuju art shop diberikan sanksi bagi yang memiliki kontrak kesepakatan fee besar dengan para guide.

Karena dampaknya, art shop lainnya, yang tidak mampu memberikan fee lebih tinggi tentunya akan ditinggalkan oleh wisatawan. Karena tidak diarahkan oleh guide yang dimaksud.

“Itu saja, harus ada Perda, tertibkan guide liar dengan pengkartuan dan sertifikasi. Ini coba kita akan bahas bersama dengan dinas dan asosiasi guide,” demikian L. Imam Maliki. (bul)

Karantina Lembar Sita Ratusan Lobster Giri Menang (Suara NTB) Wilah kerja (wilker) karantina pelabuhan laut Lembar menyita ratusan lobster di lokasi penampungan di Dusun Lembar, Desa Lembar Selatan. Ratusan Lobster ini diduga hendak dijual ke luar daerah. Penyitaan terhadap lobster tersebut lantaran melanggar Permen Kelautan dan perikanan nomor 1 tahun 2015, bahwa tidak boleh dilakukan penampungan dan jual beli lobster seberat di bawah 200 gram. Setelah menyita ratusan lobster ini lalu dilepas di teluk Lembar.

Tim wilker Karantina bersama aparat terkait menuju ke lokasi penampungan di Dusun Lembar, desa Lembar Selatan.

Setiba di lokasi penampungan, tim karantina langsung menemui pemilik penampungan lobster tersebut. Setelah memberitahukan ke pemilik usaha, tim mengecek beberapa bak penampungan yang berisi ratusan lobster. Lalu tim menimbang berat dari beberapa sampel lobster tersebut. Ternyata setelah ditimbang beratnya lobster tersebut di bawah 200 gram.

Tim selanjutnya memerin-

tahkan pihak pengusaha disaksikan anggota bersama aparat untuk menurunkan semua lobster yang ditampung di bak penampungan berukuran 2 x 3 meter. “Ratusan lobster ini kami sita karena penampungan dan penjualannya melanggar aturan Permen KP nomor 1 tahun 2015, sesuai aturan itu tidak boleh beratnya di bawah 200 gram,” tegas penanggung jawab wilayah kerja karantina ikan pelabuhan laut lembar, Wahyu Bambang Wijanarko.

Dijelaskan oleh Wahyu, penyitaan terhadap lobster dilakukan karena melanggar Permen KP nomor 1 tahun 2015.

Sesuai aturan itu, berat lobster di bawah 200 gram tidak diperbolehkan untuk ditangkap dan diperjual belikan.

Lokasi penampungan ini sendiri termasuk pengusaha pengguna jasa dari Karantina.

Setiap ingin melakukan pengiriman ke luar daerah, pihak pengusaha selalu memberitahukan ke Karantina. Menurut informasi, lobster tersebut dibeli dari penangkap dan nelayan Sekotong. Penampung membeli lobster itu lalu menjualnya

bersurat kepada Presiden Jokowi untuk memperhatikan keberadaan para penyuluh di provinsi ini. Karena dikhawatirkan kemungkinan krisis penyuluh akan berpotensi menghambat program-program pembangunan terkait.

Dalam surat tersebut beberapa hal yang diminta kepada presiden, di antaranya keharusan penyelenggaraan penyuluhan antara pemerintah pusat dengan daerah agar terintegrasi. Memenuhi standar ideal kebutuhan jumlah penyuluh, minimal 1 desa 1 penyuluh, diperlukan kebijakan untuk mengantisipasi kekurangan tenaga penyuluh dengan harapan pemerintah pusat dapat menyiapkan formasi penyuluh PNS,

kembali ke dalam daerah dan luar daerah. Selain dari penangkap dalam daerah, banyak juga lobster diperoleh dari luar Lobar seperti dari Lotim, Sumbawa dan Sumbawa Barat.

Lebih jauh dikatakan, dalam upaya penyitaan tersebut hanya diperoleh barang bukti di lokasi penampungan sedangkan pelaku penangkap

lobster itu tidak tertangkap.

Sanksi bagi pengusaha penampung jelasnya, barang yang beli itu disita lalu dilepas ke laut.

Jika ditemukan kasus serupa lebih dari tiga kali maka bisa diproses hukum.

Terpisah, pengusaha penampung lobster, Jaelani menyatakan, bahwa pihaknya memperoleh lobster itu dari para pen-

angkap dari daerah Lembar dan Sekotong. Ia sendiri mengetahui jika berat lobster itu tidak sesuai dengan aturan untuk diperjual belikan, namun ia ia tetap membeli losbter itu atas dalih kasihan terhadap para penangkap. “Saya beli karena kasihan kepada nelayan, apalagi saat ini kan sulit,” ujarnya. (her)

DPD RI Dukung Pembangunan Pelabuhan di NTB Mataram (Suara NTB) Pelabuhan merupakan salah satu infrastruktur pendukung investasi dan roda perekonomian di daerah. Karena itulah, Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI akan turut mendukung pembangunan dan perbaikan kualitas pelabuhan yang ada di Provinsi NTB. Hal itu ditegaskan Anggota DPD RI dari Daerah Pemilihan NTB, Drs. H. Lalu Suhaimi Ismy, yang dikonfirmasi Suara NTB, belum lama ini. Suhaimi menegaskan, belum maksimalnya pembangunan infrastruktur pelabuhan di NTB turut berperan dalam melahirkan sejumlah hambatan ekonomi.

Ia mencontohkan, kapasitas Pelabuhan Lembar yang masih terbatas membuat pasokan barang dari pelabuhan itu membutuhkan waktu yang lama. Hal ini misalnya, berpengaruh pada pasokan barang kebutuhan pertanian seperti pupuk.

“Hasil pertemuan DPD dengan Dinas Pertanian, salah satu kendala selain permainan di tingkat distributor, juga pelabuhan kita yang belum memadai. Lembar itu masih kecil, tapi jadi pintu gerbang untuk masuknya berbagai kebutuhan masyarakat NTB. Akibatnya, satu kapal yang memuat barang, bisa dua tiga hari dia bongkar muat.

Misalnya kapal yang membawa pupuk sudah sampai di situ, tapi untuk bongkar muat, dia harus antri. Itu juga menjadi kendala percepatan dis-

(Suara NTB/ist)

TINJAU LEMBAR - Lalu Suhaimi Ismy saat meninjau aktifitas di Pelabuhan Lembar, beberapa waktu lalu. tribusi,” tegasnya.

Karena itu, pihaknya menempuh terobosan melakukan koordinasi dengan beberapa menteri terkait, bersama Wakil Ketua DPD RI, Prof. Farouk Muhammad dan Menko Maritim. “Kita lakukan itu untuk memperjuangkan segera dibangunnya pelabuhan internasional laut di Lombok Utara dan itu mendapatkan respon yang bagus.”

Suhaimi juga menyoroti pembangunan pelabuhan ikan di Awang yang sudah berjalan lima tahun, namun kemajuannya seperti terombang-ambing.

“Termasuk yang sangat kita perjuangkan kita sangat itu pelabuhan ikan di Awang. Itu sudah lima tahun, maju segan mundur tak mau,” ujarnya.

Ia menegaskan, pihaknya juga telah mengundang para

Babinsa Diharap Bisa Jadi Penyuluh Pertanian Mataram (Suara NTB) Menteri Pertanian, Amran Sulaiman tidak merisaukan kemungkinan krisis penyuluh di Provinsi NTB. Ia mengharapkan Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) dan Bintara Pembina Desa (Babinsa) TNI mem back-up peran penyuluhan tersebut.

“Kan ada KTNA, jumlah anggotanya sampai 39.000, ada juga Babinsa,” ujar menteri ini saat melakukan kunjungan rapat swasembada pangan di Aula Korem 162/ WB, Jumat (31/7).

Sebelumnya Kepala Badan Koordinasi Penyuluh (Bakorluh) Provinsi NTB, Ir. Hj. Husnanidiaty Nurdin, MM menegaskan Gubernur NTB, Dr. TGH. Zainul Majdi telah

(Suara NTB/her)

SITA LOBSTER - Tim karantina menyita ratusan lobster di lokasi penampungan di Lembar.

dan pengangkatan Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian (THLTBPP) diminta agar statusnya dinaikkan menjadi Aparatus Sipil Negara (ASN).

Jumlah penyuluh di Provinsi NTB sebanyak 1.555 orang. Terdiri dari Penyuluh Pertanian PNS sebanyak 722 orang, THL-TB Penyuluh Pertanian sebanyak 586 orang. Penyuluh Perikanan sebanyak 95 orang, dan Penyuluh Kehutanan sebanyak 154 orang.

Tahun 2018, sebanyak 156 orang penyuluh tersebut dirinci, akan memasuki masa pensiun. Diantaranya Penyuluh Pertanian sebanyak 109 orang, Penyuluh Perikanan sebanyak 5 orang, Penyuluh Ke-

hutanan sebanyak 42 orang.

Pemprov NTB, lanjutnya, meminta kepada Presiden atas hak yang sama kepada penyuluh yang sudah disertifikasi. Hak dimaksud, diharapkan disesuaikan dengan kesejahteraan tunjangan seperti hak tunjangan kepada guru-guru yang sudah disertifikasi.

Di NTB, penyuluh yang telah melakukan sertifikasi profesi sebanyak 117 orang.

Terdiri dari Penyuluh Pertanian sebanyak 61 orang, Penyuluh Perikanan sebanyak 5 orang dan Penyuluh Kehutanan sebanyak 51 orang.

Sertifikasi tersebut disayangkan belum memberi dampak terhadap penghasilan langsung para penyuluh. (bul)

nelayan dalam rangka membahas pembangunan pelabuhan itu, juga soal peraturan menteri kelautan yang melarang penjualan lobster.

“Kita melihat pelabuhan itu jalan dengan dana kecil, terseokseok, tapi yang dibangun kemarin tidak terpelihara, kemudian sudah mau runtuh. Inilah perencanaan yang tidak kompre-

31

hensif. Seharusnya apalagi ini pelabuhan internasional, musti dicanangkan, dua tahun selesai. Makanya ini juga kita dorong,” tegas Suhaimi.

Ia optimis, jika pembangunan pelabuhan Awang bisa dituntaskan, lalu pelabuhan internasional di Kabupaten Lombok Utara juga rampung, diikuti dengan perbaikan di Pelabuhan Lembar, maka arus barang dari dan menuju NTB akan semakin ramai.

Hal ini pada gilirannya akan membuat perputaran perekonomian NTB semakin kencang sehingga bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Bersamaan dengan itu, pihaknya juga terus mendesak supaya Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika di Lombok Tengah segera dituntaskan pembangunannya. Menurutnya, sudah dua Presiden RI yang mengunjungi kawasan ini dan memerintahkan dituntaskannya pembangunan. Namun, perintah itu tak kunjung dilaksanakan.

“Masak dua presiden sudah

menyanggupi, tidak kurang dari Presiden SBY sudah ground breaking.. Pak Jokowi datang, beliau menyanggupi sekian triliun untuk ini. Tetapi sekarang juga tidak ada aktifitas yang berarti. Ini presiden, bukan kata menteri, bukan gubernur, ini presiden yang mengatakankalau tidak ditindaklanjuti, ini menjadi tanda tanya besar,” pungkasnya.

Ia menegaskan, pihaknya dalam rapat koordinasi dengan sejumlah menteri, termasuk BUMN, Pertamina mendapatkan penjelasan dari ITDC bahwa ada beberapa areal yang masih bermasalah di kaasan tersebut. “Sekitar 125an hektarlah. Tapi kan kawasan itu 1000 hektar lebih.

Kenapa kita tidak memulai saja dari kawasan yang sudah tidak ada masalah, yang kemudian menunjukkan bahwa kita serius. Kalau kita dilihat serius, saya kira investor ada banyak. Tinggak kuncinya investor itu yakin bahwa investasinya bisa terjamin, ada kepastian hukum,” tegasnya. (aan/*)

SUARA NTB Sabtu, 1 Agustus 2015

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 4

Rangkaian Hultah NWDI

TGB Lepas Peserta Pawai Alegoris

Akreditasi Puskesmas DINAS Kesehatan Kabupaten Lombok Utara (KLU) memiliki rencana mengakreditasi seluruh puskesmas yang ada di Kabupaten Lombok Utara (KLU). Sebagai lembaga pelayanan medis tingkat pertama, akreditasi puskesmas diperlukan untuk mensinkronkan pelayanan yang ada antar-puskesmas dengan pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD).

“Dari 155 jenis penya(Suara NTB/dok) kit sesuai Peraturan H. Benny Nugroho Menkes yang harus ditangani di puskesmas, kita baru mencapai 144 jenis saja. Hal ini dikarenakan peralatan medis yang dimiliki beda antara puskesmas yang satu dengan yang lain,” ungkap Kepala Dikes KLU, dr. H. Benny Nugroho S., Jumat (31/7).

Dengan belum tercapainya pelayanan 155 jenis penyakit itu, sebut Benny, maka ada peluang bagi puskesmas untuk melakukan rujukan terhadap 10 jenis penyakit lain. Sebab jika dipaksakan dirawat di puskesmas, tentunya akan berdampak pada pasien sendiri.

Namun demikian, ia berpendapat bahwa ke depan, puskesmas di KLU, khususnya puskesmas perawatan, harus terakreditasi. Dengan cara ini, standar pelayanan di puskesmas akan sama, dan kemampuan pelayanan medisnya pun setara. Diharapkan melalui cara ini, mispersepsi rujukan dari Puskesmas ke RSUD Tanjung dapat dijernihkan.

“Jangankan puskesmas di KLU, puskesmas yang ada di Kota Mataram saja, belum mampu memenuhi standar penanganan 155 jenis penyakit itu. Andaikata kita paksakan untuk bisa, maka puskesmas harus merekrut spesialis atau menggunakan spesialis yang ada di RSUD. Tentu, spesialis yang ada di RSUD akan kosong, dan itu tidak kita inginkan,” papar Benny.

Benny menyebut, puskesmas yang siap akreditasi di antaranya, Puskesmas Pemenang, Puskesmas Tanjung dan Puskesmas Gangga. Dengan standar akreditasi ini, maka setidaknya di puskesmas itu didukung oleh keberadaan 2 orang dokter umum, serta memiliki pelayanan standar VIP. Sebelumnya, Direktur RSUD Tanjung, dr. H. Lalu Bahrudin, Rabu (29/7) mengungkapkan, adanya ganjalan dalam proses penanganan pasien. Dalam aturan pusat mengatur setidaknya ada 155 jenis penyakit yang harusnya ditangani oleh Puskesmas dan tidak dirujuk ke RSUD. Namun kebanyakan dari jenis penyakit itu, sebagian besar puskesmas langsung mengalihkannya ke instansi yang lebih tinggi, yakni RSUD. (ari)

Kelola Sampah

Jerman Respons Usulan Pemkab Lotim Selong (Suara NTB) Janji Pemerintah Jerman yang akan memberikan bantuan untuk mendirikan pabrik senilai Rp 300 miliar untuk pengelolaan sampah di Kabupaten Lombok Timur (Lotim) segera direalisasikan.

Janji ini disampaikannya setelah perwakilan Pemerintah Jerman berkunjung ke Lotim beberapa waktu lalu.

Hal ini dikemukakan Kepala Kantor Kebersihan dan Tata Kota (KTK) Lotim, H. Ridatul Yasa saat ditemui di Taman Rinjani Selong, Jumat (Suara NTB/rus) (31/7).

H. Ridatul Yasa Menurutnya, bantuan dari Pemerintah Jerman itu akan didirikan untuk membuat pabrik briket sampah. Hal ini untuk menjawab persoalan kelangkaan bahan bakar omprongan tembakau virginia Lombok. Apalagi daya serap pabrik sangat besar, yakni mencapai 200 ton hari yang bisa diurai.

Untuk Kota Selong saja, ujarnya, saat ini ada sebanyak 125 ton sehari sampah. Namun l yang bisa diangkut petugas kebersihan hanya sekitar 60 ton.

Soal kesiapan tempat, lanjutnya, Pemkab Lotim sudah menyiapkan lokasi di wilayah Labuhan Haji dan Pringgabaya.

Dua tempat ini siap dijadikan tempat pembuangan akhir sampah. Lokasi ini juga direncanakan sebagai tempat pembangunan pabrik langsung mengolah sampah menjadi briket.

Lotim oleh pihak Jerman ternyata tidak saja dijanjikan fisik bangunan pabrik. Akan tetapi juga akan diberikan program pelatihan bagi warga Lotim yang nantinya akan ditempatkan mengisi pabrik. Menurutnya, ada program pelatihan yang dananya tergantung dari tingkat kebutuhan Lotim ke depan.

Selain itu, dalam penanganan sampah ini, Lotim dalam waktu dekat mendapat dukungan anggaran untuk pembangunan Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) dari Kementerian PU dan Perumahan Rakyat. Rencana lokasi TPST ini adalah di Timbe Kedit Kelurahan Ijobalit ‘’Dijanjikan Rp 15 miliar untuk pembangunan fisiknya yang langsung dalam bentuk Dana Alokasi Khusus (DAK),’’ ungkapnya.(rus)

(Suara NTB/rus)

TINJAU PABRIK – Wabup Lotim, H. Haerul Warisin meninjau pembangunan pabrik PT Selaparang Energi di Suryawangi Kecamatan Labuhan Haji, Jumat (31/7). Wabup yakin produk ini akan mampu bersaing dengan produk serupa.

Segera Produksi

Wabup: Kita Tidak Takut Persaingan Pasar

Langkah ini untuk memberikan edukasi positif mengenai pengelolaan keuangan sejak dini di kalangan pelajar,” ungkap bupati di hadapan 1.300 siswa Pramuka yang hadir.

Sebagai stimulus pada kegiatan itu, Bank NTB melalui KCP Tanjung, menyerahkan tabungan masyarakat Bumi Gora (TAMBORA) kepada 10 perwakilan peserta. Pemda KLU dan Bank NTB berharap dengan pencanangan gerakan ini, minat masyarakat menabung sejak usia dini mulai meningkat. “Menabung sejak dini sangat penting didorong kepada siswa, agar mereka mampu dan terbiasa mengelola keuangan secara cerdas dan bijak,” ungkap Djohan.

Selaku bank milik daerah, Djohan juga meminta agar Bank NTB khususnya KCP Tanjung, dapat bersinergi lebih baik lagi di masa depan.

Sebab keberadaan bank, sangat dibutuhkan masyarakat sebagai lembaga yang men-

satuan dan persatuan umat (jamaah NW, red) dalam berjuang untuk bangsa dan agama. Paling tidak, melalui momentum peringatan Hultah NWDI yang ke-80 ini dapat meningkatkan tali silaturahmi dan persaudaraan antarumat beragama. “Mudahmudahan, kerapian barisan dalam pawai alegoris ini merupakan suatu bentuk nyata bersatunya visi-misi jamaah NW dalam berjuang untuk bangsa dan agama,”harapnya.

Dalam pawai alegoris tingkat pelajar tahap pertama itu, peserta yang terlibat di dalamnya sebanyak 150 kontingen se-YPH PPD NW Pancor khususnya di Kecamatan Selong. Alasan dibaginya pawai alegoris itu menjadi dua tahap, kata Ketua PBNW ini

supaya kegiatan dalam rangka menyambut Hultah NWDI ke-80 tidak mengganggu kewajiban yang lain seperti ibadah Shalat Ashar.

Sebelumnya, Ketua Panitia Hultah NWDI ke-80, Ir. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M.Pd, menyebut puluhan kegiatan digelar dalam menyemarakkan peringatan Hultah NWDI ke-80 di Pancor sudah disiapkan dan diselenggarakan. Untuk kegiatan yang akan dilaksanakan sebelum puncak peringatan Hultah NWDI di Pancor Ahad (2/8) besok, pihak panitia akan melaksanakan cukuran dan khitanan massal untuk masyarakat umum dan khataman Al Qur’an bagi seluruh santri dan masyarakat umum yang berlokasi Aula YPH PPD NW Pancor. (yon)

Selong (Suara NTB) Air minum dalam kemasan, ASEL yang diproduksi PT Selaparang Energi salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Lombok Timur (Lotim) segera akan berproduksi September mendatang. Meski akan menghadapi persaingan pasar di tengah maraknya produk air minum, Wakil Bupati (Wabup) H. Haerul Warisin yakin, produk ini akan bisa bersaing.

“Kita tidak takut menghadapi persaingan,” ungkap wabup saat ditemui di sela-sela kunjungannya ke Gedung Pabrik ASEL PT Selaparang Energi yang terdapat di Suryawangi Kelurahan Suryawangi Kecamatan Labuhan Haji, Jumat (31/7).

Didampingi Direktur Utama (Dirut) PT Selaparang Energi, H. Lalu Mahsun dan Komisaris PT Selaparang Energi, H. Tahmid Asry, wabup, mengaku, meski produk lain sudah dulu maju, ASEL siap mengejar. Produk air kemasan yang akan dihadirkan di tengah masyarakat Gumi Selaparang ini akan mengedepankan kualitas.

Diakuinya, pangsa pasar air sudah jelas dan sangat besar.

Pertama adalah semua instansi pemerintahan lingkup Pemkab Lotim. Termasuk 254 desa dan kelurahan yang tersebar di 20 kecamatan akan diajak mengkonsumsi air produk BUMD Lotim itu. “Kalau semua instansi sudah terpenuhi, baru kita akan kembangkan sampai ke luar daerah,” ucapnya.

Pihaknya mengklaim, jika Pemkab Lotim merupakan yang pertama membuat BUMD yang memproduksi air minum dalam kemasan. Untuk itu, pihaknya mengharapkan, usaha ini bisa berkembang dengan baik. Apalagi, mesin pabrik air minum sudah dibeli dan Pemkab Lotim pada tahap pertama ini mengalokasikan dana senilai Rp 10 miliar.

Mengenai pilihannya mata air Suryawangi, wabup mengaku, karena sejumlah pertimbangan prinsip. Antara lain, mata air yang berjarak hanya 100 meter dari bibir pantai ini sebagian besar terbuang langsung ke laut. Selain itu, masyarakat tidak ada yang protes, karena ancaman irigasi lahan pertanian terganggu dan ekses lain yang ditimbulkan.

Sementara Dirut PT. Selaparang Energi H. Lalu Mahsun menambahkan, awalnya banyak yang meragukan kualitas mata air Suryawangi. Di mana, mata air yang dekat dengan laut itu akan mengandung zat besi (fe). Namun kekhawatiran itu

Jambore Pramuka, Siswa KLU Diajak Cerdas Kelola Uang Tanjung (Suara NTB) Jambore ke 2 Gerakan Pramuka Kwartir Cabang Kabupaten Lombok Utara (KLU), Jumat (31/7) diisi dengan berbagai agenda. Salah satunya, ajang tersebut digunakan sebagai wahana peningkatan pemahaman sekaligus mengajak siswa KLU untuk bersikap cerdas dalam mengelola dana (menabung) yang diperoleh dari orang tuanya.

Bupati KLU, H. Djohan Sjamsu, SH, mengakui kesadaran menabung para siswa di KLU masih sangat rendah.

Meski perbankan telah melakukan penyesuaian produk untuk mengcover kalangan siswa/pelajar, produk tersebut belum banyak mendapat sambutan masyarakat, terutama kalangan wali murid.

“Untuk meningkatkan gemar menabung, maka Pemda KLU bekerja sama dengan Bank NTB mencanangkan Gerakan Gemar Menabung.

Selong (Suara NTB) – Ketua Tanfidziah Pengurus Besar Nahdlatul Wathan (PBNW) Dr.TGH M. Zainul Majdi melepas ribuan peserta pawai alegoris dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun (Hultah) Nahdlatul Wathan Diniyah Islamiyah (NWDI) ke80 di Pancor Lombok Timur (Lotim), Jumat (31/7). Pelepasan peserta pawai alegoris tingkat pelajar se - YPH PPD NW Pancor di depan Kampus STKIP Hamzanwadi Selong.

Dalam sambutan singkatnya, TGB-sapaan akrab Gubernur NTB ini, mengungkapkan, kerapian barisan para peserta yang mengikuti pawai alegoris tahap pertama dalam rangka Hultah NWDI ke-80 diharapkan merupakan salah bentuk dalam menjaga ke-

jamin simpanan serta lembaga yang menyalurkan kembali Dana Pihak Ketiga (DPK) dalam bentuk pinjaman.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Cabang Bank NTB (KCP) Tanjung, L. Purnawan, menyambut baik dorongan dari Pemda KLU untuk melahirkan Gerakan Gemar Menabung di kalangan mahasiswa. Mengingat sejauh ini, kalangan perbankan juga sudah menelurkan satu produk bernama “TabunganKu” untuk kalangan siswa/ pelajar. Produk ini dapat diakses, termasuk di Bank NTB. Berbeda dengan administrasi produk bank lainnya, produk “TabunganKu” tidak memiliki biaya administrasi.

“Kegiatan ini merupakan wujud terlaksananya Gerakan nasional Non Tunai yang telah dicanangkan Bank Indonesia secara nasional sekaligus sebagai upaya literasi dan inklusi keuangan,” ujar Purnawan singkat. (ari)

terbantahkan setelah melalui proses uji kelayakan yang dilakukan di laboratorium Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM). Menurutnya, Air Suryawangi sangat baik untuk konsumsi.

Dalam menunjang kinerjanya, PT Selaparang Energi akan merekrut tenaga ahli mesin dan ahli analisa kimia dengan tenaga yang dibutuhkan pada tahap awal beroperasi sekitar 30 orang. ‘’Produk air galon, air gelasan dan botol.

Masing-masing akan dikerjakan oleh 7-8 orang tenaga. Kebanyakan yang dibutuhkan adalah tenaga yang kuat angkut barang,” urainya. (rus)

(Suara NTB/yon)

LEPAS - Ketua Tanfidziyah Pengurus Besar NW TGH. M. Zainul Majdi melepas peserta pawai alegoris sebagai rangkaian Hultah NWDI ke 80 di Pancor, Jumat (31/7).

SUARA NTB Sabtu, 1 Agustus 2015

Debit Air Kian Menipis

Petani Loteng Diminta Tidak Menanam Praya (Suara NTB) Ketersediaan air baku untuk keperluan pertanian di wilayah Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) saat ini sudah sangat menipis. Untuk itu, para petani di daerah ini diminta lebih bijak memilih untuk bercocok tanam. Jika memang kondisi air sudah tidak memungkinan, sebaiknya petani mengurungkan niat untuk bercocok tanam.

“Sekiranya ketersediaan air baku sudah tidak bisa untuk bertani, para petani lebih baik tidak memaksakan diri untuk menanam,” harap Kabid Pengairan Dinas Pekerjaan Umum (PU) dan ESDM Loteng, H. Amir Ali, saat dikonfirmasi Suara NTB, Jumat (31/7) kemarin.

Saat ini, debit air baku yang masuk ke saluran irigasi yang ada di Loteng dari irigasi Jurang Sate sekitar 2,8 meterkubik perdetik. Kemudian dari irigasi Kokoq Babak, hanya 1,3 meterkubik perdetik. Itu artinya, debit air yang masuk hanya 4,1 meterkubik perdetik yang masuk ke Loteng. Jumlah tersebut jauh dari angka normal di luar musim kemarau.

Jika melihat luas lahan pertanian yang ada, dengan besaran debit air baku yang masuk jelas tidak mencukupi. Sehingga harus ada lahan pertanian yang tidak kebagian air baku. Terutama lahan pertanian yang berada di ujung saluran irigasi. “Dengan kondisi kemarau seperti sekarang ini, air baku yang mengalir akan banyak habis di tengah jalan.

Sebelum sampai ke area pertanian milik petani.

Apalagi bagi lahan-lahan pertanian di wilayah Loteng Bagian Selatan,” terangnya.

Bagi petani yang lahan pertaniannya berada di dekat saluran irigasi, palawija menjadi pilihan tanaman yang paling cocok. Sementara yang lahan pertaniannya jauh dari saluran irigasi, bisa memilih tanaman-tanaman yang tidak membutuhkan dukungan air baku dalam jumlah banyak.

Terkait kondisi Bendungan Batujai, saat ini debit airnya masih bisa dikatakan cukup. Tapi hanya untuk melayani area pertanian yang masuk area layanan. Tidak akan mampu menangani lahan pertanian di luar area yang ada. Terlebih, air bendungan Batujai tidak melulu hanya untuk lahan pertanian saja. Tetapi juga untuk mendukung pemenuhan kebutuhan air bersih bagi pelanggan PDAM Praya. (kir)

SUARA PULAU LOMBOK

Mantan Kabag Umum Lobar Dinonaktifkan Sementara Giri Menang (Suara NTB) – Pemkab Lombok Barat (Lobar) tengah memproses pemberhentian sementara mantan Kabag Umum dan Perlengkapan Lobar, H. Zaenuri Ihsan dari starus PNS. Selain diberhentikan sementara, gaji mantan Kabag Umum ini juga akan dipotong 50 persen karena telah berstatus terdakwa.

Demikian disampaikan Kepala BKD Lobar, H. M. Syukron kepada wartawan kemarin di kantornya. “Kami tengah memproses pemberhentian sementara mantan Kabag Umum dari PNS. Selain itu gajinya juga dipotong 50 persen karena sudah terdakwa,” jelas H. M. Syukron.

Saat ini pihakya telah memerintahkan bawahannya untuk meminta bukti penahan-

an ke kejaksaan. Atas dasar bukti hukum penahanan itu nanti akan dibuatkan pemberhentian sementara dari status PNS. Setelah bersangkutan bebas, barulah ditarik lagi oleh Pemda. Pihaknya juga sudah berkoordinasi dengan Kabag Hukum terkait persoalan ini.

Selain diberhentikan sementara, pihaknya juga mengajukan agar gaji mantan kabag

umum itu dipotong 50 persen karena kesalahannya sudah jelas. Terkait penahanan Kabag Umum sendiri, pihaknya belum mendapatkan pemberitahuan.

Seperti diketahui, Mantan Kabag Umum resmi dieksekusi kejaksaan, Selasa (28/7) kemarin. Kabag umum diekskusi di rumahnya, sekitar siang kemarin. Plt. Bupati, H. Fauzan Khalid pun mewanti-wanti sejak awal dengan mengganti posisi

jabatan Kabag Umum dengan pejabat lain. Pergantian Kabag umum itu secara resmi dilakukan pada mutasi Senin (26/7) kemarin.

Dijelaskan Plt Bupati, pihaknya sudah melakukan antisipasi terhadap posisi jabatan Kabag Umum. Pada mutasi 23 pejabat eselon III dan IV kemarin, ia mengganti posisi H. Zanuri Ihsan dengan pejabat lainnya. Pergantian ini dilakukan supaya jabatan itu tidak lowong ketika dilakukan eksekusi terhadap Zaenuri oleh kejaksaan.

Diketahui, sebelum dieksekusi, Kabag Umum dan Perlengkapan Setda Lombok

Barat, H. Zaenuri Ihsan mengajukan surat penangguhan eksekusi penahanan ke pihak Kejaksaan Negeri Mataram.

Alasan tersangka dugaan penganiayaan ini mengajukan penangguhan penahanan, karena istrinya akan segera melahirkan. Selain itu, tugas pokok di Pemda kaitan dengan pemeriksaan BPK masih berlangsung.

Kasus pemukulan yang melibatkan Kabag Umum Setda Lobar, H. Zaenuri Ichsan diungkit kejaksaan Negeri Mataram, setelah materi kasasi oleh jaksa dikabulkan oleh Mahkamah Agung (MA). (her)

Honorer K2 Loteng Terima SK CPNS Praya (Suara NTB) -

Fokus ke HUT Loteng

Perayaan HUT RI Digelar Sederhana Praya (Suara NTB) Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) memastikan bakal menggelar perayaan HUT RI yang ke 70 tahun 2015 ini secara sederhana. Tidak banyak kegiatan yang akan digelar. Hanya kegiatan-kegiatan pokok saja. Demikian ditegaskan, Kabag. Humas dan Protokol Setda Loteng, Drs. L. Herdan, M.Si., kepada wartawan diruang kerjanya, Jumat (31/7) kemarin.

“Hanya ada beberapa kegiatan inti saja yang kita gelar.

Seperti renungan malam, apel bendera hingga tabur bunga dimakam pahlawan. Tidak ada kegiatan skala besar,” tegasnya. Termasuk hiburan-hiburan rakyat juga tidak akan digelar. Begitu pula untuk lomba-lomba, kemungkinan hanya lomba gerak jalan untuk siswa dan marching band saja.

Kegiatan baru akan banyak digelar pada perayaan HUT Loteng pada Bulan Oktober. Karena memang, pemerintah daerah memfokuskan semua kegiatan pada saat perayaan HUT Loteng. “Jadi perayaan HUT RI kita gelar sederhana. Puncaknya baru akan digelar pada saat perayaan HUT Loteng,” ujarnya.

Ia menjelaskan, mepetnya perayaan HUT RI dengan HUT Loteng memang menjadi pertimbangan, kenapa kemudian perayaan HUT RI digelar sederhana. Pasalnya, pemerintah daerah tidak ingin konsentrasi terkuras untuk menggelar perayaan dua hari penting dalam waktu yang berdekat. Sehingga mau tidak mau, harus akan momen yang digelar sederhana.

“Kalau kedua perayaan tersebut sama-sama tetap digelar dengan semarak, khawatirnya energi dan konsentrasi pemerintah habis terkuras,” timpalnya. Kalau sudah demikian, waktu yang tersedia bagi pemerintah daerah untuk memikirkan program-program bagi masyarakat akhirnya banyak yang tersita. (kir)

Halaman 5

(Suara NTB/kir)

TERIMA SK - Sejumlah honorer K2 lingkup Dikpora Loteng, menerima SK pengangkatan sebagai CPNS, Jumat (31/7) kemarin.

Munculnya dugaan pemerasan yang dilakukan oleh oknum pejabat di Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Lombok Tengah (Loteng), terhadap honorer kategori dua (K2) lingkup Pemkab Loteng, membuat pemerintah daerah setempat akhirnya memutuskan unuk mempercepat pembagian SK pengangkatan honorer K2 menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).

Kendati masih ada beberapa honorer K2 yang hingga kini belum memperoleh kepastian soal bisa tidaknya mereka menjadi CPNS. Semula Pemkab Loteng berencana akan membagikan SK pengangkatan CPNS, setelah seluruh proses verifikasi berkas tenaga honorer K2 di BKN regional Denpasar, tuntas. Dan, semua honorer K2 yang dinyatakan memenuhi syarat memperoleh Nomor Induk Pegawai (NIP). Namun, karena muncul polemik, SK CPNS honorer K2 Loteng akhirnya dibagikan, Jumat (31/ 7) kemarin.

Total ada 698 honorer K2 Loteng yang memperoleh SK pengangkatan CPNS. Dari total 763 honorer K2 Loteng yang dinyatakan lulus seleksi akademis sebelumnya dan menjalani pemberkasan di BKN regional Denpasar. “Jadi hari ini (Jumat kemarin,red) SK CPNS bagi tenaga honorer K2 akan dibagikan,” ungkap Kabag Humas dan Protokol Setda Loteng, Drs. L. Herdan, M.Si, di ruang kerjanya.

Proses pembagian sendiri dilakukan di masing-masing SKPD asal honorer K2 bersangkutan. Dan, paling banyak di Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Loteng. Karena honorer K2 yang diangkat lebih banyak dari tenaga pendidik alias guru. “Kalau untuk sekretariatan daerah dan SKPD di luar Dikpora Loteng, jumlahnya tidak terlalu banyak,” terangnya.

Diakuinya, adanya polemik berupa dugaan pemerasaan terhadap para honorer K2 tersebut, menjadi salah

satu pertimbangan bagi Pemkab Loteng untuk mempercepat pembagian SK pengangkatan CPNS bagi honorer K2 tersebut. Karena kalau SK tidak segera dibagikan, dikhawatirkan akan semakin memicu polemik yang lebih lagi.

“Kita sebenarnya ingin menunggu semua selesai dulu. Supaya tidak ada honorer K2 yang memperoleh SK belakangan. Agar SK yang dibuat satu, tidak terpisah. Tapi karena ada kondisi mendesak, akhirnya mana honorer K2 yang sudah selesai pemberkasan dan sudah memperoleh NIP itulah yang diberikan SK lebih dulu,” terangnya. Perkara ada honorer K2 yang masih belum selesai proses pemberkasannya, nanti akan dibuatkan SK pengangkatan CPNS secara terpisah belakangan.

Disinggung kasus dugaan pemerasan yang kini tengah diselidiki aparat kepolisian, Herdan mengaku, sah-sah saja.

Karena itu menjadi ranah kewenangan kepolisian sendiri. Pihaknya dalam hal ini tetap menghormati proses hukum yang berlangsung. Dan, tidak bisa mencegahnya.

“Kalau memang ada indikasi pelanggaran hukum yang terjadi, kita persilahkan kepolisian melakukan penyelidikan. Karena bukan kewenangan kita untuk mencegah ataupun melarang aparat penegak hukum melakukan tugas-tugasnya,” timpal mantan Camat Praya Barat ini.

Terpisah, Kepala Dikpora Loteng, Drs. H. L. Idham Khalid, M.Pd., mengungkapkan, khusus di lingkup Dikpora Loteng ada 578 honorer K2 yang menerima SK pengangkatan CPNS kali ini. Dengan rincian 574 orang tenaga guru dan 4 orang tenaga administrasi umum.

Para honorer K2 tersebut, selanjutkan akan ditempatkan di sekolah asalnya masing-masing. Tapi ada juga yang ditempatkan di sekolah lain. Sebab, di sekolah asalnya, tenaga gurunya sudah terlalu banyak. “Masalah penempatan, ada yang dikembalikan ke sekolah asal.

Ada juga yang ditempatkan disekolah lain, atas permintaan pihak sekolah bersangkutan,” pungkas Idham. (kir)

Mutasi Plt. Bupati Tanpa Persetujuan Kemendagri Giri Menang (Suara NTB) Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) mengakui mutasi eselon III dan IV lingkup Pemk-

ab Lombok Barat (Lobar) yang dilakukan oleh Plt. Bupati Lobar, H. Fauzan Khalid, S.Ag, M.Si beberapa waktu lalu belum disertai persetu-

”

Jika kami dinilai lalai, wajar manusia ada kelalalaian.

H. M. Syukron juan tertulis dari Kemendagri.

Pasalnya, surat pemberitahuan dari Baperjakat yang dikirim tanggal 23 Juli lalu belum dijawab oleh pihak Kemendagri.

Hal ini diakui oleh anggota Baperjakat yang juga Kepala BKD Lobar, H. M. Syukron kepada wartawan kemarin.

“Memang belum ada persetujuan tertulis dari Kemendagri, karena surat kami tanggal 23 juli lalu belum dijawab oleh Kemendagri. Tapi sudah kami permaklumkan,” terang Syukron. Dijelaskan Syukron, Baperjakat telah bersurat ke Kemendagri terkait mutasi itu tanggal 23 juli lalu. Inti surat itu memberitahukan dan mempermaklumkan kepada Kemendagri terkait mutasi tersebut.

Namun hingga saat ini, surat itu belum dijawab oleh Kemendagri. Sehingga pihaknya pun pergi ke Jakarta untuk menanyakan surat itu. Lantas apa alasan Baperjakat melakukan mutasi? Menurut-

(Suara NTB/ist)

nya, pemahaman Baperjakat sendiri bahwa Plt Bupati cukup melayangkan pemberitahuan saja ke Kemendagri, tidak perlu menunggu persetujuan tertulis. Sehingga Baperjakat pun merekomendasikan mutasi tanpa menungu persetujuan tertulis dari Kemendagri.

Namun, jika belakangan pihak dewan justru mempersoalkan karena perlu ada persetujuan tertulis dari Kemendagri, maka hal ini harus dibahas bersama dewan.

Sebab dalam aturan yang dipahami Baperjakat sendiri hanya pemberitahuan melalui surat ke Kemendagri.

“Hal ini perlu dibahas, jika kami dinilai lalai wajar manusia ada kelalalaian,” kata Syukron mengakui jika Baperjakat sedikit lalai ter-

kait aturan tersebut. Karena itu, terkait dasar hukum terkait hal ini akan dilakukan konsultasi ke Pemprov NTB dan Kemendagri.

Alasan lainnya dalih Syukron, mutasi itu bersifat darurat. Sebab, jika tidak dilakukan mutasi itu maka berdampak terhadap pegawai lainnya. Khususnya terhadap jabatan Kasatpol PP yang diketahui berpolemik sehingga para pegawai kerap kali terlambat terima gaji karena terkendala persetujuan dari Kasatpol PP. “Mutasi itu juga sangat mendesak (darurat) perlu dilakukan, sehingga baperjakat ambil keputusan,” imbuhnya. Ia menambahkan, jika Kemendagri tidak menyetujui mutasi yang dilakukan maka tentunya Baperjakat akan mengikuti keputusan Kemendagri tersebut.

Terpisah, Wakil Ketua DPRD Lobar, Sulhan Mukhlis adanya pengakuan bahwa Baperjakat lalai dalam proses mutasi karena belum ada persetujuan tertulis dari Kemendagri merupakan salah satu bukti bahwa para pembantu Plt Bupati, khususnya yang bercokol sebagai Baperjakat lemah. Menurut Sulhan, sebelum melakukan mutasi baperjakat mematangkan lebih dulu terkait pemahaman regulasinya.

Ia juga menduga ada upaya untuk menjebak Bupati, karena jika mutasi ini tak sesuai ketentuan maka Plt Bupati bisa dituntut di PTUN. Sesuai aturan ASN, bisa saja Plt Bupati disanksi administrasi dalam bentuk pemotongan gaji tiga bulan. (her)

SUARA NTB Sabtu, 1 Agustus 2015

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 6

Pansus DPRD Minta Penjelasan Kasus Rumah Adat KSB Taliwang (Suara NTB) Pansus Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) akhir masa jabatan kepala daerah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) periode 2010-2015, menjadwal ulang pertemuan dengan Dinas Dikbudpora setempat.

(Suara NTB/arn)

KIRIM JAGUNG - Mentan memotong pita pelepasan pengiriman jagung ke luar negeri di Pelabuhan Badas Sumbawa, Jumat (31/7).

Info Pertanian

Mentan RI Tinjau Ekspor Jagung di Badas dan Upsus Jagung di Utan Sumbawa Besar (Suara NTB) Menteri Pertanian RI, Andi Amran Sulaiman didampingi sejumlah Dirjen dan rombongan lainnya bersama Bupati Sumbawa, Drs. H. Jamaludin Malik melihat langsung pelepasan pengiriman ekspor jagung di pelabuhan Badas, Sumbawa. Serta meninjau GP PTT Jagung di desa Motong Kecamatan Utan.

Sekaligus berdialog dengan para petani, hingga Jumat (31/7) sore.

Bupati Sumbawa, Drs. H. Jamaluddin Malik, menjelaskan secara singkat kondisi umum Sumbawa. Daerah kering, karena efektif hujan hanya dua bulan. Namun produksi padi Sumbawa di atas 400 ribu ton. Sementara konsumsi kebutuhan dalam daerah hanya 200 ribu ton. Sehingga masih ada surplus yang dikirimkan ke daerah lain seperti NTT, bahkan juga pernah ke Papua.

Kaitan dengan jagung, memang awalnya tantangannya berat, karena dulu punya sejarah panjang. Jagung dikampanyekan luar biasa. Dalam lima tahun terakhir jagung cukup menjajnjikan.

Hanya tahun ini fluktuatif hanya cukup tinggi. Sesuai dengan target nasional diharapkan jagung itu bisa mencapai 56 ribu ton lebih.

“Itu kita agak sulit mencapai, cuma bisa kita laporkan ke pak Menteri pada saat ini, Juli yang lalu kita sudah mencapai 49.372 ha, 87,61 % dari target nasional yang diberikan,” terang JM. Kualitas jagung Sumbawa menurut Bupati, sangat bagus. Kadar airnya juga sedikit . Namun sesungguhnya masih cukup banyak masalah atau keluhan yang akan disampaikan ke Mentan. Bupati juga mohon bantuan dibantu berkoordinasi dengan Kementerian terkait lainnya. Termasuk dalam menjaga stabilitas harga jagung di kabupaten Sumbawa.

Mentan RI, Andi Amran Sulaiman menyatakan, informasi yang diperolehnya dari Bupati, meski musim hujan singkat, namun Sumbawa masih bisa mengekspor jagung ke luar negeri.

Bahkan sebentar lagi ekspor jagung ke Filipina 12 ribu ton.

Sumbawa juga mengirim beras ke NTT sebanyak 1.300 ton.

Secara nasional untuk impor memang bukan distop, tetapi dikendalikan. “Selama petani bisa produksi beras dan jagung, saya tidak biarkan impor masuk dalam negeri. Ekspor jagung 400 ribu ton dari Gorontalo. Ini Sumbawa juga mengekspor, makanya impor kita kendalikan,” katanya.

Perhatian pemerintah pada 2015 ada tambahan anggaran Rp 16,9 triliun itu terbesar sepanjang sejarah. Tidak pernah terjadi tembahan 100 persen APBNP. Khusus Sumbawa tahun lalu mendapatkan Rp 50 miliar, tahun ini naik mencapai Rp 130 miliar. ”Naik 160 persen untuk Sumbawa. Itu belum ada proposal. Bagaimana kalau ada proposal. Jagung harus meningkat tahun depan. Bantuan dari pusat benih kami beri paket, sia-sia perjalanan jauh ke Sumbawa , kalau kami tidak memberikan bantuan yang terbaik. Insya Allah kita upayakan 100 ribu hektar. Itu bisa mengangkat perekonomian masyarakat. Dan Bulog mungkin MoU, Bulog yang serap jagung nanti termasuk beras. Kalau beras mulai besok bisa diserap, termasuk jagung, karena kami kendalikan impor,” urainya.

Mentan mengatakan, kalau semangat Sumbawa di getarkan ke seluruh Nusantara, maka Indonesia tinggal landas pangannya. Kenapa TNI terlibat, ketahanan pangan adalah ketahanan negara. Makanya kerjasama mesti dibangun.

Dengan prioritas swasembada pangan kedepan. Pihaknya berharap NTB termasuk Sumbawa dapat menyerap gabah 200 ribu ton. ”Kalau ini dicapai, Jawa Timur 500 ribu ton, Jawa Tengah 500 ribu ton, Sulsel 500 ribu ton, Insya Allah kami pastikan impor tahun ini tidak ada. Jadi kita tidak usah menunggu lima tahun. Target kita tiga tahun,” tandasnya.

Khusus Sumbawa, karena daerah kering, Mentan minta Pemkab mengusulkan proposal untuk Embung dan sumur dangkal. Dengan alokasi dana DAK yang tersedia Rp 30 miliar.

“Kita salurkan Rp 30 miliar untuk sumur dangkal, dam, atau embung. Kalau jalan usaha tani itu gampang, kami anggarkan tahun depan. Anggaran kami masih banyak,” tukasnya, seraya menjawab pertanyaan petani soal harapan dibangunnya sumur dangkal atu embung mengatasi kekurangan air di Sumbawa.

Setelah berdialog di Pelabuhan Badas, Mentan melanjutkan perjalanan ke Kecamatan Utan, meninjau pelaksaan program GPPTT Jagung di desa Motong. Sempat melihat kondisi jagung sambil berdiskusi dengan tim ahli dan peneliti yang dbawanya. Untuk memperkuat benih baru berkualitas. Sekaligus berdialog dan menjawab harapan masyarakat, soal bantun benih, sarpras seperti sumur dangkal dna embung untuk mengatasi kekeringan dan lainnya. ”Kita kasih bantuan silakan bangun sumur bor, sumur dangkal, dam, embung mengatasi kekurangan air ini,” tandas Mentan yang disambut antusias oleh masyarakat tani.

Kepala Dinas Pertanian TPH Sumbawa, Ir. Thalifuddin menyebutkan, dari luasan dua ribu hektar jagung di Utan, 1.500 hektar masuk dalam program GPPTT Jagung 2015. Dengan capaian produksi per hektar yang bisa mencapai 7 ton. Tak heran kalau Utan menjadi salah satu penghasil jagung terbesar di Sumbawa.

Mendengar hal ini, Mentan pun meminta jajarannya untuk melanjutkan dan menambah luasan GP PTT jagung di Utan. (arn/*)

Pilkada Sumbawa

Polisi Intensifkan Patroli Sumbawa Besar (Suara NTB) Kapolres Sumbawa, AKBP Karsiman, SIK, MM, mengatakan pihaknya tetap melakukan antisipasi pengamanan dalam proses pelaksanaan pilkada, di antaranya dengan melakukan kegiatan-kegiatan pencegahan, seperti patroli rutin untuk memberikan pengamanan. Terutama pada objek-objek vital termasuk kantor KPU, Panwaslu, dan para pejabatnya. Supaya para pejabat serta kantor dari penyelenggara Pilkada tidak ada gangguan.

Dalam pengamanan, jumlah personel dari Polres Sumbawa se(Suara NTB/ist) banyak 470, ditambah dengan perKarsiman sonel Brimob satu kompi, dan juga diharapakan personel dari Dalmas Polda. Pihaknya juga mengharapkan bantuan dari Polda dan TNI, ikut membantu dalam melakukan pengamanan. Sehingga nantinya pelaksanaan Pilkada dapat berjalan dengan baik, aman, dan tertib. “Yang penting masyarakat juga menciptakan ketertiban di lingkungan masing-masing,” imbuh Kapolres, Jumat (31/7).

Sejauh ini untuk wilayah hukum Polres Sumbawa masih normal dan aman. Namun demikian pihaknya tetap mengintensipkan pengamanan. (ind)

Sebelumnya, Pansus telah mengundang Dinas Dikbudpora sebagai salah satu instansi pelaksana program pemerintah. Namun saat pertanyaan bergulir pada kasus proyek rumah adat, para pihak yang mewakili Dinas Dikbudpora dalam pertemuan tersebut tidak bisa menjelaskannya secara detail kepada Pansus.

“Sebenarnya sudah kita undang. Tapi soal kerugian daerah akibat kasus rumah adat itu, saat kita tanyakan tidak ada yang bisa menjawab,” terang ketua Pansus LKPJ-AMJ Dinata Putrawan, ST kepada media ini, Jumat (31/7).

Dalam pertemuan itu, Dinas Dikbudpora KSB hanya diwakili oleh pejabat Bidang

Pendidikan Dasar (Dikdas).

Sementara pejabat yang mengetahui seputar kasus mangkraknya proyek pembangunan rumah adat tahun 2014 itu tidak hadir. “Katanya kepala Dinas Dikbudpora ada jadwal ke luar daerah. Begitu pun dengan Inspektur Inspektorat yang tahu kasus itu juga tidak bisa hadir,” cetusnya.

Banyak hal yang akan dipertanyakan Pansus terkait kasus pembangunan rumah adat tersebut. Salah satunya, mengenai apakah ada kerugian daerah pada proyek senilai sekitar Rp 2,9 miliar itu. Hal ini penting, mengingat informasi yang beredar pemerintah menyatakan jika pada proyek tersebut sudah tidak ada lagi dite-

mukan kerugian daerah. Namun di sisi lain pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Sumbawa yang sejak awal menelisik kasus tersebut sekarang ini telah menetapkan seorang tersangka.

“Kita mau tahu seperti apa sebenarnya rumah adat itu. Kok pemerintah bilang tidak ada kerugian negara, tapi kasusnya tetap berlanjut dan sekarang sudah ada penetapan tersangka,” timpal anggota Pansus LKPJ-AMJ Drs. M. Thamzil yang dikonfirmasi terpisah.

Ia mengatakan, pemerintah perlu memberikan penjelasan secara terang benderang terkait kasus rumah adat tersebut. Terlebih proyek itu masuk dalam program kerja pemerintah dalam lima

(Suara NTB/bug)

(Suara NTB/bug)

Dinata Putrawan

M. Thamzil

tahun terakhir yang saat ini tengah dievaluasi dan hasilnya akan dijadikan bahan pijakan bagi pemerintahan berikutnya. “Secara keseluruhan kami di Pansus mengat-

ensi seluruh kerugian daerah yang terjadi selama lima tahun terakhir. Jadi bukan hanya kasus rumah adat itu, tetapi semuanya akan kita dalami di Pansus,” imbuhnya. (bug)

CURAM - Seperti inilah kondisi akses jalan keluar RSUD KSB, dinilai curam, dan rentan terhadap kecelakaan.

(Suara NTB/bug)

Akses Jalan RSUD KSB Sebaiknya Direnovasi Taliwang (Suara NTB) Belum genap satu bulan dioperasikan, kondisi gedung baru RSUD Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) sudah mulai membutuhkan beberapa perombakan. Salah satunya, akses jalan rumah sakit yang diminta agar direnovasi karena posisinya yang dianggap terlalu curam.

Akses jalan rumah sakit yang diminta untuk direnovasi itu, terutama akses jalan keluarnya. Banyak warga mengaku posisi kemiringannya yang ter-

lalu curam sangat membahayakan karena jika tidak hati-hati kendaraan dapat langsung meluncur ke jalan utama dan memungkinkan menyebabkan kecelakaan. “Saya dapat informasi katanya sudah pernah ada kejadian (kecelakaan) di sana,” jelas Drs. M. Thamzil kepada media ini, Jumat (31/7).

Selaku ketua Komisi I DPRD KSB, ia mengaku telah mengecek langsung kondisi struktur akses jalan keluar rumah sakit itu. Ia melihat posisinya memang cukup ber-

bahaya, di mana selain curam, lintasannya pun terlalu pendek sehingga menyulitkan kendaraan bermanuver saat melaluinya. “Sudut kemiringannya menukik dan ini membahayakan kendaraan terutama mobil saat akan keluar dari rumah sakit,” timpalnya.

Atas kondisi itu, pihaknya telah menyampaikan ke pemerintah melalui Dinas PU agar segera memperbaikinya. Dan sementara waktu ia pun meminta agar akses keluar rumah sakit itu ditutup dan tidak di-

gunakan. “Waktu saya sampaikan ke Dinas PU mereka juga mengakuinya. Makanya mereka setuju waktu saya sampaikan agar direnovasi dan sementara jangan digunakan karena sangat berbahaya,” cetus politisi dari Partai Golkar ini.

Berdasarkan pantauan media ini, kondisi akses jalan keluar RSUD KSB memang curam.

Sudut kemiringannya diperkirakan mencapai 30 derajat dan panjang lintasannya tidak sampai 10 meter dari bangunan gedung utama menuju jalan raya.

Tidak hanya itu, permukaan jalan terlihat halus karena hanya dilapisi plesteran semen sehingga kemungkinan licin saat dilintasi kendaraan.

Kondisi ini justru berbeda dengan jalan masuk ke RSUD yang lintasannya lebih panjang dan landai. Karena itu Thamzil menyarankan, sebelum dilakukan perbaikan untuk sementara waktu, akses masuk rumah sakit sekaligus digunakan sebagai akses keluar demi memberikan kenyamanan pelayanan kepada masyarakat. (bug)

Warga Desa Kiantar Alami Krisis Andis Dicopot dari Sekretaris Gerindra Sumbawa Air Bersih Taliwang (Suara NTB) Krisis air bersih akibat kemarau tahun ini mulai melanda Kabupaten Sumbawa Barat (KSB). Di desa Kiantar, kecamatan Poto Tano warganya mulai mengeluhkan kesulitan memperoleh air bersih karena sumber-sumber mata air yang mereka andalkan mengalami kekeringan.

“Kami di Kiantar sini sudah mulai kesulitan mendapatkan air bersih. Hampir semua titik mata air yang kami jadikan sumber saat ini sudah mengering,” jelas kepala Desa Kiantar, Suderman saat dihubungi wartawan, Jumat (31/7).

Kesulitan air bersih yang dialami warganya itu, diakui Suderman baru terjadi dalam sepekan terakhir. Warganya pun mulai melaporkan ke pihak desa berharap ada bantuan untuk menutupi kebutuhan air bersih sehari-hari warga. “Sementara ini belum saya lapor ke kecamatan atau kabupaten karena masih mendata berapa jumlah kepala keluarga (KK) yang sudah benar-benar mengalami kesulitan memperoleh air bersih,” ujarnya.

Sebenarnya kata dia, sumber mata air besih yang ada di desanya belum kering sepenuhnya.

Namun demikian debitnya semakin hari kian menurun drastis sehingga tidak bisa mencukupi seluruh kebutuhan warga. “Hitungan dalam sehari saja, sumber air bersih yang kita miliki tidak bisa memenuhi kebutuhan warga. Padahal air bersih sangat kami butuhkan minimal untuk minum dan keperluan memasak,” paparnya.

Ia berharap pemerintah bisa segera menurunkan

bantuan ke desanya. Bantuan pasokan air bersih seperti tahun-tahun sebelumnya, dinilai Suderman, akan menjadi solusi cepat guna mengatasi kebutuhan air bersih warga. “Dan saya kira itu solusi jangka pendek. Untuk ke depannya harapan kami, pemerintah bisa mencarikan kami sumber mata air lainnya untuk memenuhi kebutuhan kami terutama pada kemarau seperti sekarang ini,” imbuhnya.

Jika di desa Kiantar persoalan air bersih, di Desa Senayan dampak kekeringan mulai melanda areal pertanian warga. Kepala desa Senayan, Sudari, S.Ap mengatakan, sejumlah lahan pertanian di wilayahnya kini sudah mengalami gagal panen. “Kalau air bersih belum terlalu. Tapi lahan pertanian kami sudah ada yang gagal panen karena kemarau ini,” cetusnya.

Meski mengaku telah terjadi gagal panen, Sudarli mengungkapkan, pihaknya tidak melaporkan kondisi yang terjadi di wilayahnya tersebut.

Menurut dia, seharusnya pemerintah bisa lebih tanggap dalam menghadapi kondisi tersebut.

Mengingat dinas teknis pemerintah memiliki cabang di tingkat kecamatan yang seharusnya bisa tanggap sebelum dampak kekeringan itu terjadi.

“Kan ada KCD pertanian dan Petugas Penyuluh Lapangan (PPL). Seharusnya mereka sudah bisa laporkan kondisinya ke kabupaten sebelum terjadi gagal panen sebagai langkah antisipasi. Tapi nampaknya mereka tidak melakukan prosedur itu dan hanya terlihat pasrah dan membiarkan kami petani merugi,” sesalnya. (bug)

Sumbawa Besar (Suara NTB) Andi Rusni atau akrab disapa Andis telah dicopot dari jabatannya sebagai Sekretaris DPC Partai Gerindra Sumbawa. Tepatnya sebelum pendaftaran pasangan Jack Morsa H. Abdullah dan H. Irwan Rahadi (JIWA) ke KPU Sumbawa. Saat ini, Sekretaris Gerindra Sumbawa dijabat H. Hilal Alamudy.

Ketika dikonfirmasi, Jumat (31/7), Ketua DPC Partai Gerindra Sumbawa, H. Irwan Rahadi, S.T membenarkan hal tersebut. Pergantian jabatan Sekretaris ini dilakukan pada 27 Juli 2015, atau sehari sebelum pasangan JIWA yang diusung Gerindra, PKS, PBB dan Golkar kubu ARB sebagai partai pendukung mendaftar di KPU pada 28 Juli lalu. SK pergantian ini dikeluarkan langung oleh Pusat, yang ditandatangani Ketua Umum dan Sekretaris Jendral Partai Gerindra.

H. Iwan menyatakan, proses pergantian struktur kepe-

ngurusan, sebuah hal yang biasa dalam Partai Politik.

Setelah posisinya digantikan Hilal, Andis saat ini hanya sebagai anggota biasa di kepengurusan Partai Gerindra. Proses revitalisasi yang ada di tubuh Gerindra, sekaligus menegaskan tidak adanya politik berseberangan di dalam internal Gerindra. ”Itu biasa. Karena memang di dalam Gerindra itu tidak mengacu pada masa jabatan dari kepengurusan di masing-masing bidang. Kalau memang kita menganggap perlu terjadinya proses revitalisasi, maka kita usulkan ke DPP, maka DPP menilai, sehingga keluarlah persetujuan itu dalam bentuk SK,” tegasnya.

Ketua KPU Sumbawa, Syukri Rahmat, S.Ag juga membenarkan dokumen berkas pendaftaran paket JIWA dari partai Gerindra yang masuk ke KPU, ditandatangani Ketua DPC, H. Irwan Rahadi dan Sekretaris, H. Hilal Alamudy. (arn)

Polres Sumbawa Terima Tambahan Kendaraan Dinas Sumbawa Besar (Suara NTB)Polres Sumbawa menerima tambahan kendaraan dinas operasional sedikitnya 17 unit, Jumat (31/7). Sebanyak 14 di antaranya akan diserahkan ke Polsek-Polsek, dan tiga lainnya di Polres. Hal ini untuk memudahkan kepolisian dalam dalam mendekatkan diri dengan masyarakat dan melayani

masyarakat.

Kapolres Sumbawa, AKBP Karsiman, S.IK, MM kepada wartawan, Jumat (13/7) mengatakan, kendaraan dinas dari Mabes Polri itu semata-mata untuk memudahkan dalam melayani masyarakat. Dengan adanya sarana prasaran ini, polisi akan mudah dan cepat hadir di tempat strategis untuk masyarakat. “Tentunya sarana-

prasarana harus dilengkapi, karena selain jarak tempuh yang jauh, kelengkapan anggota seperti sarana-prasarana juga memadai,” imbuhnya.

Menurut Kapolres, mobilmobil tersebut tak hanya diterima Polres Sumbawa saja, namun Semua Polres juga menerima. Hanya saja Polres Sumbawa yang terbanyak menerima kendaraan dimak-

sud. Pemberian tersebut diakui bisa saja karena prestasi, karena respons baik dari masyarakat terhadap pelayanan kepolisian. Ataupun lantaran geografis wilayah dan luas wilayah juga menentukan banyak sedikitnya jumlah kendaraan dari Mabes Polri ini.

Diharapkan mobil yang nantinya diserahkan ke Polsek ini, dapat dirawat dan diper-

gunakan sebaik-baiknya untuk untuk mobilitas anggota di lapangan untuk melayani masyarakat. Sehingga nantinya masyarakat dapat terayomi dan dilayani dengan baik. Jangan sampai disalahgunakan peruntukannya. “Yang jelas ini mobil untuk operasional polsek untuk melayani masyarakat.

Jangan sampai disalahgunaan,” tukas Karsiman. (ind)

SUARA NTB Sabtu, 1 Agustus 2015

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 7

(Suara NTB/uki)

AIR PAYAU - Seorang ibu warga Sanolo, kecamatan Bolo, kabupaten Bima, saat mengambil air dari keran. Meski terasa asin (payau), warga tetap menggunakan air dari jaringan pipa yang dibangun pemerintah ini.

Namun untuk memperoleh air minum, warga setempat harus ke desa tetangga mengambil air, walaupun dengan terpaksa mengeluarkan Rp 2.500 untuk satu jeriken berisi 20 liter air minum.

Dugaan Korupsi PNPM

Penyidik Tunggu Hasil Audit BPKP Dompu (Suara NTB) Kasus korupsi PNPM Mandiri Kecamatan Kempo yang ditangani Polres Dompu telah ditingkatkan pada tahap penyidikan dengan ditetapkan tiga orang tersangka. Namun penyidik masih menunggu hasil audit BPKP untuk memastikan kerugian negara. Penyampaian surat perintah dimulai penyidikan (SPDP) di Kejaksaan juga menunggu hasil audit.

Kapolres Dompu, AKBP Brury Soekotjo AP, SIK kepada wartawan di Mapolres Dompu, Jumat (31/7) mengatakan, kasus dugaan korupsi (Suara NTB/ula) PNPM Mandiri Kecamatan Brury Soekotjo Kempo yang ditangani masih menunggu hasil audit BPKP perwakilan NTB. Surat permintaan audit investigasi kepada BPKP sudah disampaikan, namun hingga saat ini tim auditor belum turun melakukan penghitungan.

“Hasil audit BPKP ini akan menjadi dasar bagi pihaknya menyidik setiap kasus korupsi dan dibawa ke pengadilan,” kata Brury.

Kasat Reskrim Polres Dompu, AKP Herman yang dihubungi terpisah mengatakan, berdasarkan hasil koordinasi pihaknya dengan BPKP, tim auditor akan turun melakukan penghitungan kerugian negara usai lebaran Idul Fitri dan hingga saat ini pihaknya masih menunggu.

Herman mengatakan, kasus korupsi PNPM Mandiri Kecamatan Kempo ini telah ditingkatkan ke tahap penyidikan dengan 3 orang tersangka. Namun SPDP ke Kejaksaan belum dikirim dan menunggu hasil audit BPKP. “Kita tunggu hasil audit BPKP baru sampaikan SPDP-nya,” ungkapnya.

Terkait dugaan kerugian negara sekitar Rp 400-an juta dari kasus PNPM Mandiri Kecamatan Kempo, Herman mengatakan, itu belum bisa dijadikan dasar. Tapi perkiraan kerugian negara tersebut menjadi dasar pihaknya meningkatkan ke tahap penyidikan dan meminta audit investigasi pada BPKP. “Finalisasinya menunggu hasil audit BPKP,” katanya.

Kasus PNPM Mandiri Kecamatan Kempo tahun 2010 – 2012 ini terkait program simpan pinjam. Kelompok penerima program simpan pinjam diduga dipalsukan pengurus UPK Kempo dan uangnya tidak sampai pada kelompok. Namun uang tersebut diduga diselewengkan oknum pengurus dan membengkak selama periode kepengurusan. (ula)

BB Miras di Bima Segera Dimusnahkan Kota Bima (Suara NTB) Sat Resnarkoba berencana memusnahkan barang bukti miras yang diamankan hingga beberapa waktu lalu.

Pemusnahan barang bukti ini sebagai bentuk pertanggungjawaban atas proses hukum yang dilakukan.

“Rencananya bulan ini kita akan musnahkan barang bukti miras yang kita amankan,” terang Kapolres Bima Kota melalui Kasat Resnarkoba, AKP H. Taufik yang dikonfirmasi, Jumat (31/7). Disebutkannya, pihaknya sudah mengamankan miras dalam jumlah (Suara NTB/dok) banyak. Terakhir miras yang H. Taufik diamankan dari Saron, warga Kelurahan Pane Kota Bima sebanyak 11 dus jenis bintang.

Penyergapan terhadap Saron tersebut dilakukan aparat pada Minggu (26/7). Saat itu aparat Polres Bima Kota mendapatkan informasi terkait adanya mengangkutan miras. Kendaraan yang ditumpangi pun berhasil dihadang saat akan masuk ke dalam gang. Saat dihadang, petugas mendapati oknum anggota Kepolisian Brigadir Jul di dalam kendaraan. Diduga, saat itu Jul Medan menjadi beking pengangkutan miras-miras dimaksud.

Sementara itu ditanyai mengenai kritikan masyarakat terkait komitmen aparat dalam memberantas Bandar narkoba di wilayah hukum Polres Bima Kota? Taufik menyebutkan jika sejmlah Bandar sudah ditangkap oleh pihaknya. Antara lain Har, Isnaini yang saat ini tengah dalam proses sidang serta Mul yang baru menjalani masa pidana. “Bandar-bandar sudah pada ditangkap,” terangnya. (use)

Kejaksaan Hentikan Penyidikan Dua Kasus Korupsi di Dompu Dompu (Suara NTB) Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Dompu mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3) atas dua kasus korupsi yang menjadi tunggakan sejak 2005. Kasus korupsi pengadaan sepeda motor jincheng dan kasus korupsi pungutan retribusi perkebunan dihentikan penyidikan sejak dua bulan lalu.

Kasi pidana khusus (Pidsus) Kejari Dompu, Joko Suryanto, SH kepada Suara NTB, Jumat (31/7) mengatakan, kedua kasus korupsi yang menjadi tunggakan Kejari Dompu telah dihentikan proses penyidikannya sejak 2 bulan lalu. Yaitu kasus pengadaan sepeda motor jincheng tahun 2003 - 2004 dengan tersangka kepala Bagian Umum Setda Dompu, Cdt dan kasus pungutan retribusi pada perkebunan Dompu tahun 2005

dengan tersangka kepala Dinas Perkebunan Dompu, HS. “Penghentian penyidikan kedua kasus ini setelah upaya penghitungan kerugian negara tidak dapat dilakukan dan atas petunjuk pihak Kejati,” terangnya.

Selain itu, penghentian penyidikan dilakukan untuk memberi kepastian hukum. Terlebih untuk kasus jincheng, tidak dapat dihitung kerugian negara oleh BPKP perwakilan Denpasar karena perusahaan pera-

kit motor asal Cina di Jakarta ini sudah ditutup dan tidak adanya pembanding untuk menghitung kerugian negara.

Sementara untuk kasus pungutan retribusi perkebunan pada Dinas Perkebunan Dompu tahun 2005 karena adanya pembatalan perda yang menjadi dasar penarikan retribusi oleh Kementerian Keuangan RI. Namun perda tersebut belum dibatalkan oleh pemerintah daerah dan uang hasil pungutan te-

lah disetorkan ke kas daerah, sehingga tidak ditemukan adanya kerugian negara.

Namun Joko Suryanto mengatakan, untuk tunggakan kasus pengadaan mobil pemadam kebakaran tahun 2004 dengan tersangka kepala bagian umum Setda tahun 2005, Cdt masih diproses.

Kasus ini masih dalam penghitungan kerugian negara oleh BPKP perwakilan Denpasar dan dicarikan pembanding.

“Kalau kasus PMK (pemadam kebakaran) belum dihentikan, kita masih hitung kerugian negaranya,” ungkap Joko. (ula) Joko Suryanto (Suara NTB/ula)

Warga Bima Mulai Terima Kartu PKH Tahap II

(Suara NTB/uki)

HALAL BIHALAL – Wakil Walikota Bima dan para tokoh alumni HMI foto bersama saat acara halal bihalal temu alumni HMI di Kota Bima, Kamis malam.

Pemkot Akui Konflik Horizontal Jadi Tantangan di Bima Kota Bima (Suara NTB) – Kerap terjadinya konflik horizontal atau perang antarkampung beberapa tahun terakhir ini mengakibatkan image Bima di mata daerah lain menjadi selalu negatif. Hal itu disampaikan oleh Wakil Walikota Bima, H. A. Rahman H. Abidin saat memberikan sambutan dalam acara hal bihalal Korps Alumni HMI (KAHMI) di convetion hall, Paruga Kota Bima, Kamis (30/ 7) malam.

Pada kesempatan itu, pria yang akrab disapa Haji Man tersebut mengaku, Bima mempunyai dua tantangan yang terbesar yakni masyarakat yang mudah terprovokasi dan konflik horizontal. “Dua tantangan itu yang harus dijawab dan diselesaikan untuk melihat Bima yang lebih baik di masa yang akan datang,” ucapnya.

Lebih lanjut dikatakannya, pemerintah Kota Bima telah melakukan terobosan agar image Bima tidak dipandang selalu negatif, seperti dengan saat ini Kota Bima memilki moto sebagai Kota “BERTEMAN”, yang merupakan spirit bahwa Bima suka bersahabat dan menerima teman dari manapun.

”

Pintu ruangan saya selalu terbuka lebar bagi siapapun yang datang, tidak usah harus berdemo, karena demo itu pilihan ketika orang ataupun yang bersangkutan tidak pernah ketemu

“Itu merupakan spirit bahwa Kota Bima suka Berteman dengan siapapun,” katanya.

Untuk itu, dirinya mengajak dan berharap kepada semua elemen untuk bersama dengan pemerintah. Agar masalah yang kerap terjadi di Bima mampu diselesaikan dengan cepat, sehingga proses pembangunan daerah bisa terlaksana dengan baik tanpa adanya hambatan. ‘’Harapan pemerintah agar semua elemen bisa berperan, disamping itu bisa memanfaatkan potensi SDA dan SDM yang ada, Bima memiliki semangat itu, tantangan yang harus dijawab,” harapnya.

Wakil Walikota juga mengajak kepada LSM, mahasiswa yang kerap melakukan demonstrasi di kantornya un-

tuk tidak melakukan aksi di jalan. Kata dia, alangkah lebih bagus dan eloknya bila berdiskusi dan tukar pikiran bersama di ruangannya. “Pintu ruangan saya selalu terbuka lebar bagi siapapun yang datang, tidak usah harus berdemo, karena demo itu pilihan ketika orang ataupun yang bersangkutan tidak pernah ketemu,” akunya.

Kata dia, mungkin setelah duduk dan rembug bersama persoalan akan selesai. “Kalau ada kebijakan pemerintah yang salah dan keliru, datang saja ke kantor, kita diskusikan secara bersama dengan harapan agar proses pembangunan bisa sesuai yang kita inginkan,” pungkasnya. (uki)

Kota Bima (Suara NTB) Pembagian kartu Program Keluarga Harapan (PKH) Kota Bima tahap II mulai dilaksanakan pada Jumat (31/7). Pembagian tersebut dilakukan secara simbolis oleh Wakil Walikota Bima, H. A. Rahman H. Abidin, SE kepada keluarga sangat miskin (KSM). Untuk tahap II ini, peserta penerima PKH sebanyak 1.920 KSM. Pembagian kartu tersebut dilaksanakan di Kantor Pos Cabang Bima di Jalan Gajah Mada Kelurahan Salama. Acara ini dihadiri pula oleh Wakil Ketua DPRD Kota Bima, M. Safe’I, ST, Asisten I Setda Kota Bima, Drs. M. Farid M.Si, Kepala Pos Cabang Bima, Perwakilan dari Kemenag, beberapa Kepala SKPD lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Bima serta para Camat dan Lurah.

Sejak akhir tahun 2013 bantuan untuk Kota Bima sebesar Rp 1,29 miliar yang dialokasikan untuk 2.000 KSM. Sejak 2013 hingga 2015 ini total bantuan PKH yang diserap oleh peserta sebesar Rp 6,71 miliar. Namun pada tahap ke II angka peserta PKH menurun menjadi 1.920 KSM. Kepala Dinas Sosial, Transmigrasi dan Ketenagakerjaan (Dinsosnakertrans) Drs. H. Muhidin, MM mengatakan penurunan peserta PKH tahap II tahun 2015 disebabkan karena adanya perubahan status ekonomi, meninggal dunia dan perubahan tempat tinggal.

Sementara itu, selama tahun 2013 hingga tahun 2015 Pemkot Bima melalui Disosnakertrans telah menyiapkan dana sharing untuk mewujudkan komitmen keterkaitan dengan ketersediaan sarana pendamping dan operator PKH serta tersedianya sekretariat UPPKH Kota Bima sebesar Rp 193 juta pada tahun 2014 dan Rp 200 Juta pada tahun 2015.

Wakil Walikota Bima, H. A Rahman H. Abidin, SE dalam sambutannya menyampaikan bahwa PKH adalah program yang memberikan bantuan tunai kepada Rumah Tangga Sangat Mis-

(Suara NTB/dok)

H. A. Rahman H. Abidin

kin (RTSM) yang memenuhi kriteria tertentu. Tentunya hasil yang diharapkan adalah para penerima program harus dapat meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan anggota keluarganya. ” Dana PKH ini harus benar-benar diarahkan untuk kebutuhan sekolah dan kesehatan anggota keluarga, sesuai dengan peruntukannya bukan untuk dibelanjakan,” terang Rahman.

Diharapkannya, para penerima bantuan bisa memanfaatkan bantuan ini sesuai dengan sasaran program, yaitu untuk pendidikan dan kesehatan anggota keluarga. Demikian pula kepada instansi terkait, agar dapat terus melakukan sosialisasi dengan intens sehingga tidak ada miskomunikasi yang menimbulkan keresahan sosial.

Senada yang disampaikan oleh Wakil Walikota Bima, Kepala Pos Cabang Bima Sarwono dalam sambutannya juga menyampaikan penghargaan dan ucapan terimakasih kepada Pemerintah khususnya Pemkot Bima yang telah memberikan kepercayaan pada PT Posi Indonesia dalam menyalurkan berbagai bantuan yang diperuntukkan bagi masyarakat. “Sinergisitas yang telah terbangun baik selama ini menjadi kebanggaan tersendiri bagi kami,” ujar Sarwono. (use)

SUARA NTB Sabtu, 1 Agustus 2015

Dilantik, PPL Dituntut Netral Tanjung (Suara NTB) Sukses atau bobroknya Pilkada mendatang, salah satunya terletak pada beratnya tugas Panitia Pengawas Lapangan (PPL) dalam mengontrol pelaksanaan Pilkada. Sehingga, penting bagi setiap anggota PPL untuk tetap mengedepankan netralitas dan tidak memihak ke salah satu kubu yang berseteru di Pilkada.

Salah satu calon Kepala Daerah, Dr. H. Najmul Akhyar, MH, Jumat (31/7), usai menghadiri pelantikan PPL, menegaskan PPL harus bisa menjaga netralitas dalam sikap dan bekerja secara profesional. Apabila PPL memihak salah satu kubu, maka kualitas dan keberhasilan pilkada akan terciderai.

“Panitia pengawas pemilu harus memiliki jiwa tanggung jawab, netral dan selalu profesional dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab,” kata Najmul mengingatkan.

Beratnya mengawal Pilkada, Najmul pun tidak segan melontarkan apresiasi atas tupoksi PPL di Pilkada kali ini. Ia menyadari pula, peran PPL amat strategis dalam mendukung perjalanan Pilkada untuk dapat berjalan dengan aman dan lancar.

PPL yang dilantik sangat diharapkan bisa bekerja memberikan kenyamanan dalam Pilkada KLU dengan mengedepankan objektivitas dalam pengawasan.

Kehadiran panitia pengawas pemilu di TPS – TPS sangat menentukan kualitas Pilkada.

“Tugas dan tanggung jawab serta amanah yang diberikan kepada saudara-saudara yang dilantik hari ini sangat berat. Selain tanggung jawab moral kepada manusia juga tanggung jawab kepada Tuhan dari sumpah janji yang telah diucapkan bersama-sama,” katanya lagi.

Menurut dia, PPL dan Panwaslu secara umum, merupakan ujung tombak dalam menentukan keberhasilan Pilkada serta kondusivitas keamanan di daerah selama Pilkada berlangsung. Andaikata PPL mengetahui adanya indikasi kecurangan atau hal-hal yang tidak sesuai aturan dijalankan bakal calon, tetapi tidak dilaporkan oleh PPL atau Panwaslu, maka jelas, Pemilu tidak berjalan menurut Prinsip Jujur dan Adil.

“Rekomendasi Panwaslu sangat menentukan dalam hal ini, sehingga saya berharap, Panitia pengawas pemilu bisa menyadari segala tugasnya sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Mari kita jalankan tugas secara benar dan bertanggungjawab. Karena siapapun yang akan menjadi pejabat nantinya adalah merupakan garis yang telah ditentukan oleh Allah SWT untuk kemajuan Lombok Utara,” papar Najmul Pada kesempatan yang sama, Ketua Panwaslu Lombok Utara, Andi Nursabandi, S.Sos., mengatakan panitia pengawas lapangan (PPL) yang baru dilantik adalah orang-orang pilihan yang diberikan amanat oleh masyarakat untuk mensukseskan Pilkada. Ia meyakini proses pengawasan Pilkada KLU bisa optimal dijalankan oleh pengawas baik dari tingkat kabupaten hingga desa.

“Sebanyak 33 PPL yang direkrut, setidaknya sudah membekali diri dengan pengetahuan tentang tugas yang diembannya. Kami juga minta agar PPL senantiasa berkoordinasi dengan Panwascam dan Panwaslu apabila ada hal-hal yang belum jelas terkait tupoksinya,” ungkap Andi. (ari)

POLHUKAM

Halaman 8

Bahrul Fahmi Dieksekusi Kejaksaan Mataram (Suara NTB) Penantian cukup lama kejaksaan untuk melaksanakan putusan MA terkait kasus korupsi Bahrul Fahmi, akhirnya tuntas Jumat (31/7) pagi kemarin. Anggota DPRD Lombok Barat aktif dari PPP ini, digiring ke Lapas Mataram untuk menjalani tahanan badan.

Bahrul Fahmi diputus bersalah oleh MA karena terlibat secara bersama sama dalam kasus penjualan aset Pemkab Lobar secara illegal di Dusun Ireng Daye, Desa Jatisela Kecamatan Gunung Sari Lombok Barat. Dalam putusan itu, MA mengabulkan kasasi Jaksa dan menghukum Bahrul Fahmi empat tahun penjara.

Proses eksekusi kemarin berlangsung singkat. Diawali dengan kehadiran terdakwa sekitar pukul 09.00 Wita atas panggilan jaksa untuk kedua kalinya, setelah pada panggilan pertama sebelum Idul Fitri tidak hadir. Tidak mau kecolongan, kehadiran terdakwa langsung diambil sikap jaksa eksekutor dengan memasukkannya ke mobil tahanan.

“Begitu dia hadir, kami langsung eksekusi. Kami tidak mau kecolongan lagi,” kata Kajari Mataram, Rodiansyah, SH. sempat terjadi perdebatan antara terdakwa yang didampingi kuasa hukumnya Muhtar M. Saleh dengan tim jaksa eksekutor. Bahrul Fahmi ngotot belum menerima putusan MA yang menyatakan dirinya bersalah dan dihukum badan empat tahun penjara.

Tapi pihaknya tetap berpijak pada landasan yuridis, bahwa jaksa hanya sebagai pelaksana atau eksekutor atas putusan MA itu. “Kalau kami tidak laksanakan (eksekusi, red), nanti kami yang salah,” tegas Kajari.

Karena sempat alot dan enggan masuk ke mobil taha-

nan, tim kejaksaan menyarankan terdakwa menempuh upaya hukum baru. “Jika masih ada ketidakpuasan, silahkan ajukan Peninjauan Kembali (PK),” tegasnya. Tapi PK tetap tidak akan menghalangi, eksekusi harus dijalankan.

Pada akhirnya Bahrul Fahmi menyerah juga setelah hampir satu jam bertahan ogah diseret ke penjara. Dengan menggunakan mobil dinas Kejaksaan warna hitam Toyota Avanza, dia dibawa ke Lapas Mataram dikawal sejumlah petugas Kejaksaan lainnya.

Petikan Eksekusi Mei Sebagai gambaran awal, putusan MA untuk perkara terdakwa sebenarnya sudah dikirim tanggal 29 Juli lalu. namun kubu Bahrul Fahmi menolak memenuhi panggilan karena yang diterima hanya petikan, bukan berkas putusan.

Dalam putusan MA, Bahrul Fahmi yang bebas di tingkat pengadilan pertama, dinyatakan bersalah oleh hakim MA sesuai putusan nomor 1244.

Oleh hakim Artidjo Alkostar, terdakwa dijerat pasal 2 Primair Jo Pasal 18 Undang – Undang 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah Undang – Undang 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Terdakwa diputus bersalah dan dihukum 4 tahun penjara denda Rp 200 juta, subsidair 4 bulan. Sementara tuntutan JPU jauh lebih ringan, yakni 1 tahun 6 bulan penjara. Oleh ketua majelis hakim Pengadilan

Tipikor, Dr. Sutarno, SH, MH, terdakwa dinyatakan tidak bersalah dan dibebaskan dari segala hukuman.

Perkara ini sebelumnya ditangani Kejaksaan Tinggi NTB, berkasnya dibawa Hademan, SH dan Riozin, SH. Bersama empat lain yang sudah menjalani pidana, Bahrul Fahmi terlibat dalam korupsi penjualan aset tanah Pemda Dusun Ireng Daye seluas 1.747 are dengan kerugian negara Rp 700 Juta. Tiga terdakwa yang divonis sebelumnya, mantan Kadus Ireng Daye M. Gazali, staf camat Gunung Sari, H. Humaidi dan adik M. Subayin, adik dari Bahrul Fahmi. Ketiga terdakwa itu divonis sama 1 tahun 3 bulan penjara.

Proses Pemberhentian Seketariat Dewan, H. L. Saswadi menegaskan, pihaknya segera memproses pemberhentian antar waktu (PAW) Anggota DPRD Lobar, H. Bahrul Fahmi yang telah ditahan kejaksaan. Pihaknya juga akan memproses pengusulan pemberhentian pemberian gaji kepada bersangkutan.

“Terkait persoalan Bahrul Fahmi sesuai aturan yang berlaku, begitu terdakwa maka Sekwan akan mengusulkan pemberhentian sementara, selain itu pemberhentian pemberian gaji ke bersangkutan,” terangnya.

Dijelaskannya, selaku administrator untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas dewan, pihaknya berhak memproses pengusu-

lan PAW dan menghentikan pemberian gaji kepada yang bersangkutan.

Langkah yang diambil, begitu terdakwa maka Sekwan akan mengusukan pemberhetian sementara. Saat ini tengah proses, pihaknya akan bersurat ke partai bersangkutan untuk proses PAW. Dasarnya, bahwa Sekwa telah menerima petikan putusan dari MA terkait kasus Bahrul Fahmi. “Surat sudah jadi dan segera dikirim,” tukasnya.

Menurutnya, yang berwenang mengusulkan PAW adalah partai. Pihak partai akan bersurat ke sekwan. Setelah itu, barulah Sekwan akan bersurat ke KPU untuk memprosesnya. karena KPU sendiri yang mengetahui data perolehan suara dan data lainnya.

Setelah itu, barulah dilakukan pergantian.

“Kalau PAW urusan partai namun kami akan bersurat ke partai untuk pengusulan pergantian antar waktu,” ujarnya.

Selan itu pihakny a

Rodiansyah (Suara NTB/dok)

Tak Kunjung Berfungsi

Pos Pengamanan Terpadu Bakal Dibenahi

Kasus Dwelling Time

Polisi Belum Putuskan Tahan Partogi Pangaribuan Jakarta (Suara NTB) Penyidik Polda Metro Jaya belum memutuskan menahan Direktur Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan (Dirjen Daglu Kemendag) RI non-aktif Partogi Pangaribuan yang berstatus tersangka korupsi dan pencucian uang dwelling time (bongkar muat barang) di Pelabuhan Peti Kemas Tanjung Priok. “(Penahanan) belum nanti itu tergantung penyidik,” kata Wakil Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya Ajun Komisaris Besar Polisi Iwan Kurniawan di Jakarta, Jumat.

Iwan mengatakan penyidik akan menyimpulkan perlu menahan atau tidak Partogi setelah proses pemeriksaan selesai.

Iwan menuturkan polisi masih meminta keterangan Partogi sebagai saksi guna memanggil saksi lain yang terkait dengan dugaan kasus korupsi itu.

Partogi menjalani pemeriksaan mulai Kamis (30/7) sekitar pukul 10.00 WIB, selanjutnya statusnya ditingkatkan dari saksi menjadi tersangka usai menjalani pemeriksaan selama 12 jam.

Perwira menengah kepolisian itu menambahkan Tim Satuan Tugas Khusus (Satgasus) Polda Metro Jaya juga telah menggeledah rumah Partogi Pangaribuan di di Perumahan Mas Naga Jalan Gunung Gede II Nomor 594, RT09/012 Bintara, Bekasi Barat Kota Bekasi Jawa Barat.

Iwan mengungkapkan penyisiran isi rumah Partogi Pangaribuan untuk menambah alat bukti dalam berkas berita acara pemeriksaan (BAP).

Dalam penggeledahan itu, polisi menyita beberapa berkas sertifikat rumah, dokumen, deposito dan buku tabungan.

“Sertifikat rumah ada empat berkas,” ujar Iwan.

Namun Iwan menyatakan keluarga Partogi termasuk istri dan anak tersangka cukup kooperatif dan membantu penyidik saat mencari alat bukti yang diduga terkait dengan tindak pidana korupsi dan pencucian uang. (ant/bali post)

juga memproses pemberhentian pemberian gaji bagi Bahrul Fahmi. Jika diberhentikan sementara maka yang bersangkutan tetap menerima gaji namun tidak menjalankan tugas dan fungsi, namun jika telah berkekuatan hukum tetap, maka gajinya juga dihentikan. “Gajinya yang diterima hanya Agustus. September dan seterusnya tidak,” imbuhnya.

Sekwan menampik jika dinilai sengaja memperlambat proses PAW Bahrul Fahmi.

Menurutnya selama ini pihaknya menunggu petikan dari MA barulah bisa melakukan tindakan selanjutnya. Ia sendiri menerima petikan putusan MA dua minggu lalu. (ars/her)

(Suara NTB/rus)

TERTIBKAN - Satpol PP Lotim menertibkan PKL yang berjualan di Taman Rinjani Selong.

Lapak PKL di Taman Rinjani Selong Ditertibkan Satpol PP Selong (Suara NTB) Sejumlah lapak Pedagang Kaki Lima (PKL) di dalam kawasan Taman Rinjani Selong ditertibkan paksa oleh Satpol PP bersama aparat dari TNI dan Polri Jumat (31/7) kemarin. Penertiban lapak PKL itu karena dikhawatirkan merusak taman.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Salmun Rahman menyampaikan, sesuai petunjuk yang diterima dari Kantor Kebersihan dan Tata Kota (KTK) Lotim, PKL di larang membangun lapak di dalam kawasan taman. Utamanya selama perayaan Hari Ulang Tahun (Hultah) NW yang di pusatkan di Pancor Selong ini.

Diakui, selama perayaan Hultah, sudah mulai banyak PKL mendirikan lapak-lapak di sepanjang jalan di sekitar komplek Pondok Pesantren

Darunnahdlathain Nahdlatul Wathan Pancor. Pendirian lapak PKL ini bahkan mengitari separuh taman rinjani Selong. Kawasan ini Kota Selong tiap tahun saat Hultah digelar selalu ramai didatangi pengunjung.

Tampaknya, banyaknya PKL yang memasang lapak tempat menjajakan barang dagangannya itu berangkat dari pengalaman tahun sebelumnya. Belum ada larangan tegas mendirikan lapak dalam kawasan taman. “Pengalaman tahun sebelumnya mereka ini mendirikan lapak dulu baru mengurus izinnya,” ucap Salmun.

Kepala Kantor Kebersihan dan Tata Kota, H. Ridatul Yasa mengutarakan, tidak diberikannya izin mendirikan lapak dalam kawasan taman karena menimbulkan kerusakan taman. Kejadian tahun lalu dituturkan pihaknya mengalami keru-

gian Rp 15-30 juta untuk menata kembali taman karena rusak.

PKL hanya diperbolehkan mendirikan lapak di pinggir taman. “Kita rugi karena setelah ini harus melakukan pembenahan, banyak tanaman bunga kita yang rusak,” ucapnya. Selama tiga hari ke depan ini, aparat Pol PP dan TNI disiagakan untuk menjaga agar tidak menimbulkan kerusakan. Menurut Ridatul Yasa, kerusakan taman itu jelas akibat pedagang yang mengundang pengunjung.

Taman Rinjani Selong, lanjutnya harus steril dari aktibitas PKL. Ke depan, untuk menjaga agar taman ini tetap asri, KTK berencana akan memagar kawasan taman ini. Pemagaran dimaksudkan bukan untuk melarang pengunjung masuk, akan tetapi meringankan beban untuk pengawasan keamanan. (rus)

Praya (Suara NTB) Sejumlah pos pengamanan yang dibangun Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) di sejumlah desa, hingga kini hampir seluruhnya tak berfungsi. Kalaupun ada yang berfungsi, nyatanya tidak maksimal.

Imbasnya, program pengamanan terpadu yang dicanangkan oleh pemerintahan Suhaili – Normal, terkesan jalan di tempat.

“Kita akui, pos-pos pengamanan yang dibangun oleh pemerintah daerah belum banyak yang berfungsi,” aku Kabag Humas dan Protokol Setda Loteng, Drs. L. Herdan, M.Si., Jumat (31/7) kemarin.

Hal itu terjadi, karena beberapa faktor.

Seperti, lokasi pos pengamanan terpadu dinilai tidak strategis. Kemudian banyak fasilitas pendukung yang belum tersedia. Seperti fasilitas air bersih, listrik dan beberapa fasilitas pendukung. Sehingga kurang begitu representatif untuk ditempati sebagai pos pengamanan.

Untuk itu, tahun ini pemerintah daerah berencana akan melakukan sejumlah pembenahan. Di pos-pos pengamanan terpadu tersebut. Dengan menambah dan melengkapi pos pengamanan tersebut, fasilitas pendukung yang dibutuhkan. Agar bisa segera dimanfaatkan sebagaimana yang diharapkan.

Khusus untuk lokasi pos pengamanan, tentunya tidak akan berubah. Karena memang bangunan sudah terlanjur berdiri. Sehingga tidak mungkin dipindahkan ke lokasi lain. “Hanya saja, fasiltas pendukung yang belum dimiliki pos-pos pengamanan terpadu, itu yang akan kita tambah dan dilengkapi,” terangnya.

Pihaknya pun berharap, dengan langkah pembenahan yang akan dilakukan pemerintah daerah tersebut nantinya bisa didukung oleh aparat keamanan. Dengan cara memanfaatkan fasilitas yang ada tersebut.

Dengan menempatkan personelnya di pospos pengamanan yang ada. Sehingga keberadaan pos pengamanan terpadu tersebut, benar-benar berfungsi sebagaimana peruntukannya.

Karena bentuknya pos pengamanan terpadu, pemerintah daerah nantinya juga akan ikut menempatkan personel yang dimiliki. Untuk membantu aparat penegak hukum. “Dengan berfungsinya pos pengamanan terpadu tersebut, bisa mendukung upaya penegak hukum dalam menekan angka kriminalitas di wilayah Loteng,” imbuh Herdan. (kir)

Mary Jane Dikunjungi Delegasi Filipina di Lapas Wirogunan Yogyakarta (Suara NTB) Perwakilan Pemerintah Filipina mengunjungi terpidana mati kasus narkotika, Mary Jane Fiesta Veloso, di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Wirogunan, Yogyakarta, Jumat (31/7).

Rombongan Filipina yang tiba di lapas pukul 11.30 WIB itu terdiri atas 13 orang dari Kementerian Kehakiman, Kementerian Luar Negeri, dan Kejaksaan Agung Filipina.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia DIY, Dwi Prasetyo Santoso, usai mendampingi pertemuan itu mengatakan kedatangan mereka ke lapas adalah kunjungan biasa untuk sekadar menjenguk warganya yang ada di Yogyakarta.

“Ini kunjungan biasa saja. Mereka hanya menaruh simpati pada Mary Jane,” kata Dwi.

Dwi menegaskan, kedatangan mereka yang membawa serta perwakilan dari Kejaksaan Agung Filipina bukan untuk mendapatkan keterangan dari Mary dalam soal proses hukum kasus perdagangan manusia yang masih berlangsung di Filipina.

“Kunjungannya bukan untuk meminta kesaksian atau keterangan sebagai bukti baru,” tegas Dwi. Menurut dia, agenda utama

perwakilan Pemerintah Filipina ke Indonesia adalah melakukan kunjungan antarinstansi yang berlangsung di Jakarta sehingga upaya untuk menemui Mary adalah kunjungan biasa sebagai sesama warga Filipina saja.

Dalam pertemuan selama 30 menit itu, kata dia, pihak Pemerintah Filipina juga tidak menitipkan sesuatu kepada Mary seperti terjadi pada kunjungan petinju profesional Fil-

ipina Manny Pacquiao beberapa pekan lalu.

Mary Jane seharusnya sudah dieksekusi mati bersama terpidana mati lainnya di Pulau Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah, awal 2015, namun ditunda sesudah ada permohonan dari otoritas Filipina menyusul pengakuan Mary Kristina bahwa Mary Jane adalah korban perdagangan manusia. (ant/bali post)

Jendela Sastra

SUARA NTB Sabtu, 1 Agustus 2015

Halaman 9

Pendakian Kupu-kupu Fina Lanahdiana “APAKAH kau punya cita-cita?”

“Tentu saja. Pertanyaanmu aneh sekali.”

“Kukira tidak. Kadangkadang kau seperti tidak sedang melakukan upaya apa-apa, tidak seperti orang yang memendam cita-cita di dalam dirinya.”

“Apakah aku harus selalu menulis laporan setiap hari kepadamu bahwa aku sedang mati-matian menghidupi diriku dengan upaya-upaya itu?”

“Tidak juga.”

“Sudahlah, minum dulu kopimu. Sudah pukul 01.15.”

“Memangnya kenapa?”

“Dingin sekali. Mungkin kita bisa segera masuk ke dalam tenda dan membenamkan tubuh kita dalam kantung tidur yang serupa kepompong itu.”

“Hei, kau mengingatkanku pada sebuah iklan di televisi.”

“Benarkah?”

“Ya. Sebuah iklan permen.

Diperankan oleh seorang pemuda yang memiliki kebiasaan mengantuk ketika berada pada sebuah kendaraan, semisal kereta atau bus. Aku tidak terlalu ingat.”

“Lalu?”

“Pemuda itu merasa mesti menciptakan cara agar dia bisa tidur dengan tenang tanpa mesti diganggu orang-orang.

Dan di dalam iklan itu dia mendapatkan ide untuk membuat kantung tidur setelah mengonsumsi permen. Dan yang aku suka, kantung tidur itu menggantung di langit-langit bus—atau mungkin kereta— seolah kepompong yang sedang menggantungkan nasib pada semesta di mana kelak di tubuhnya akan tumbuh sepasang sayap anggun dengan warna menyerupai pelangi, kadang-kadang dengan sedikit motif titik atau garis hitam putih atau bercak-bercak tidak teratur.”

“Soal permen yang mendatangkan ide itu cuma omong kosong. Kau tetap bisa mendapatkan ide apa pun tanpa mesti menjadi korban pembodohan iklan. Baik, kita lupakan saja soal iklan yang konyol itu. Dan soal kupu-kupu yang berwarna pelangi itu, barangkali sudah tidak ada. Mereka sudah punah, dan yang tersisa hanyalah spesies kupu-kupu berwarna gelap. Mungkin kau bisa menemukan kupu-kupu dengan warna cerah di dalam museum atau tempat penangkaran kupukupu. Tapi di antara mereka jarang sekali yang masih hidup.”

“Maksudmu?”

“Ya. Kupu-kupu itu serupa patung yang berjajar di dalam kotak-kotak kaca dengan label menempel di permukaannya.

Label-label itu biasanya berisi keterangan jenis spesies dan nama ilmiah yang kadangkadang kepalaku susah sekali menghafal.”

“Tidak heran. Kau kan memang pelupa. Dan kau paling suka kupu-kupu jenis apa?”

“Blue Morpho, memiliki lebar sayap hingga 8 inchi, jenis ini bisa ditemukan di daerah Amerika Tengah dan Selatan serta di Meksiko. Kau juga pasti akan langsung jatuh cinta.

Seluruh permukaan sayapnya memiliki warna dasar biru metalik. Cantik seperti sayap

www.Etsy.com

peri.”

“Benarkah? Aku ingin sekali melihatnya.”

“Dan mungkin sepertimu juga ...”

“Kau tidak pernah bercerita bahwa kau pernah bertemu dengan peri. Hei, apa kau bilang? Sepertiku?”

“Aku melihatnya di bukubuku dongeng bergambar dan film-film. Aku beruntung punya ayah yang pernah menjadi seorang sutradara dan ibu seorang penjaga perpustakaan, kurasa.”

“Dan kau memilih menjadi seorang fotografer.”

“Aku menyukainya persis ketika kau menggilai biola, gitar, piano, dan ...”

“Segala jenis musik, termasuk suara hujan.”

“Ya, ya, ya. Baiklah. Kau belum ingin tidur?”

“Tidakkah kau ingin melanjutkan cerita kupu-kupu?”

“Sudah terlalu larut. Kasihan mata dan tubuhmu yang sudah melakukan pendakian yang melelahkan.”

“Bintang itu terlalu indah untuk dilupakan. Tidur? Mana mungkin aku ingin menyianyiakan kesempatan indah ini.

Aku ingin memotretnya. Bolehkah aku meminjam kameramu?

Atau kalau tidak, potretkan

bintang-bintang itu untukku.

Dan kau lupa bahwa kita tidak melakukan pendakian. Dan tubuhku baik-baik saja. Mungkin kau yang sudah lelah.”

“Dona ...”

“Ya.” “Minumlah kopimu, lalu kita masuk ke tenda. Merapatkan tubuh pada kantung tidur yang katamu menyerupai kepompong yang menggantung itu. Hanya saja saat ini kantung tidur kita tidak butuh digantung. Mungkin lebih menyerupai ulat.”

“Pergilah. Aku menyusul.

Lagi pula kopi ini sudah dingin.

Mungkin aku perlu sekali lagi menjerang air.”

“Tidak perlu. Aku telah mengisi penuh termos kita dengan air panas. Mungkin kau hanya perlu menyeduhnya sekali lagi.”

“Ah, sama saja.” *** “Kau tidak tidur? Matamu sudah begitu merah.”

“Tidak tanpamu.”

“Hmm.” “Embun sudah turun. Rumput-rumput itu bagai habis disiram air oleh seorang tukang kebun yang rajin. Dan tentu saja tenda kita tidak cukup hangat untuk tempat kita beristirahat.”

“Dan aku akan tetap di sini.

Lagi pula sisa api unggun ini

masih cukup menghangatkan.”

“Kau butuh tidur.”

“Tidak untuk saat ini.”

“Aku ...,” “Kapan kau berangkat ke Moskow?”

“Entahlah. Mungkin tidak dalam waktu dekat. Kau mau aku membawa sesuatu?”

“Tidak ... Ah, mungkin saja ya. Kupikirkan dulu.”

“Itu lebih baik.”

“Ehm, mungkin bisa kau bawakan aku dua set Matryoshka?”

“Dua?” “Satu untukku, dan satu untukmu.”

“Ide yang bagus. Sekarang tidurlah.”

“Berapa kali mesti kukatakan bahwa aku tidak ingin tidur? Kau bahkan sudah tahu, dua gelas kopi tandas di lidahku. Terima kasih kau tidak melarangku minum kopi seperti hari-hari yang lalu.”

“Tentu saja. Itu bukan hal yang sulit, ‘kan?”

“Meskipun aku tidak yakin kau benar-benar mengizinkan.”

“Tentu saja aku mengizinkan ...”

“Tidak jika ...”

“Sudahlah, kita bahas hal lain saja.”

“Baiklah. Apakah menurutmu aku seseorang yang sempurna?”

“Tentu saja. Bukankah sebelum ini aku sudah bilang bahwa kau serupa peri?”

“Aku tidak punya sepasang sayap. Apalagi yang berwarna indah seperti blue mor ... mor ... ehm ...”

“Blue Morpho.”

“Benar. Itu maksudku.”

“Kau gadis yang manis. Kau begitu sempurna di hadapanku.

Kau punya pesona aura positif yang melingkupi tubuhmu. Kau telah lahir dari macam-macam keadaan sesak dan mendesak seperti halnya kupu-kupu yang berasal dari ulat, kepompong— yang hanya bisa diam menggantung pada ranting-ranting pohon, namun di dalam dirinya tumbuh macam-macam mesin bergerak yang kelak membuatnya menjadi hidup, karena diam tidak berarti mati—lalu menjadi seekor kupu-kupu.”

“Sok tahu.”

“Aku sungguh-sungguh.”

“Tidak jika aku ada di belakangmu?”

“Bukan seperti itu maksudku.”

“Kau lucu sekali. Entah kenapa tiba-tiba aku ingin mempercayai segala ucapanmu.”

“Apakah sebelumnya tidak begitu?”

“Biar kupikirkan.”

“Dasar kau seorang pemikir.

Kenapa tidak tertarik menjadi seorang filsuf?”

“Tidak. Aku lebih suka menikmati pikiran-pikiranku sendiri. Anggap saja sebagai upaya untuk merenung, upaya untuk melakukan hal-hal yang membuatku tidak ingin berhenti menyelam pada sebuah kedalaman. Dan kadang-kadang aku menyulapnya menjadi bait-bait lagu.”

“Atau puisi.”

“Aku bukan penyair.”

“Tapi kau suka puisi. Disebut apakah seseorang yang membuat puisi jika seseorang yang suka menulis disebut penulis?”

“Kupu-kupu.”

“Jawabanmu meleset jauh sekali. Kau akan selalu gagal ujian jika selalu seperti itu, dan tidak akan kululuskan jika aku adalah gurumu di sekolah.”

“Pukul berapa sekarang?”

“02.26.”

“Sebentar lagi bintangbintang itu akan hilang. Bisakah kau memotretkannya untukku?”

“Akan kulakukan.”

“Terima kasih.”

“Aku suka bibirmu saat tersenyum seperti itu.”

“Apakah senyumku sudah sempurna?”

“Ya. Semakin sempurna dengan lesung di kedua pipimu.”

“Aku ingin sekali memeluk dan menciummu.”

“Apa? Lihat ini. Bintangbintang itu kini sudah tertangkap dan berpindah ke dalam lensa mata kamera.”

“Bagus.”

“Sekarang tidurlah. Jangan lagi berkata tidak.”

“Hmm, apa cita-cita terbesarmu?”

“Melihatmu selalu tersenyum. Sekarang tidurlah, jangan lagi berkata tidak.”

“Hmm, apa kata dokter tentang perkembangan kesehatanku?”

“Baik.”

“Hanya itu?”

“Tidak, maksudku ya.”

“Aku melihat rahasia di dalam matamu.”

“Rahasia itu tidak ada.”

“Karena Tuhan mengetahui segala rahasia? Maksudku, karena Dia mengetahui segala hal?”

“Ya.” “Baiklah, bawa aku ke dalam rumah. Perkemahan sederhana ini cukup membuatku merasakan kenangan masa-masa Pramuka di sekolah—masa sulit dan tidak ingin kulupakan begitu saja, meskipun seandainya kepalaku menghilangkan sebagian dari semesta ingatan yang terekam sepanjang usia— ini terlalu konyol—dan terima kasih untuk cerita kupu-kupu, kopi dan foto bintang-bintang untuk hari ini. Bahagia sekali rasanya.”

“Aku senang melakukannya.”

“Bolehkah aku memelukmu sekali lagi, Yah?” “Dengan senang hati.”

Semarang, 2014

Fina Lanahdiana, lahir dan tinggal di Kendal, Jawa Tengah.

Antologi cerpen terbarunya Netizen (Unsapress, 2015).

Rony Fernandez Perjumpaan perjumpaan kita ialah perihal gelap dan terang aroma cuka dan luka berpapasan sehasta kirakira bersama ahli nujum yang datang dari timur mengikat sekerat mur ke dalam kantung yang diikat kain lenan di ujung kasut yang berlapis debu geram ikut tersangkut pada damar yang harum baunya itu (2015)

Melebihi Putaran Bumi

Komuni

dalam delapan belas putaran bumi mengitari matahari kau telah melahirkan harapan dari kegetiran akibat kering tanah terpijak

setelah konsekrasi, dengan tatapan menengadah pada cawan, pada anggur dan gandum dan dengung gong yang tersisa di telinga roti tak beragi dicecap lidah tak bertulang tanpa gigi, tanpa gigitan yang menyakitkan karena ia tubuh yang tak mungkin rubuh

: IF

sebaris puisimu membasuh pria bohemian yang tak bisa menerjemahkan kata menjadi cerita hanya mampu menimang beberapa harapan yang lahir dari rahimmu sebuah cambuk dari kata, dari syair, dari kalimat yang kau terakan menerangkan makna keperajinan sebagai kata kerja melesat cepat melampaui putaran bumi

tanpa ragi, tanpa basa basi seperti rekonsiliasi di sakristi dalam setiap ekaristi memancarkan wajah teduh yang takzim mengatup mulut menepiskan lapar dan rindu untuk bertemu kepada tuan rumah yang memberikan makanan bagi roh, bagi mulut yang gemar berseloroh angkuh (abiantubuh, 2015)

Kanak-kanak :Liana Junayani

pada sekolah minggu yang ceria dihaturkanlah lagu dan doa terbata untuk yang tak terbatas ringan langkah, riang sapa tepuk tangan dan tawa saling sahut menyapa senyum tuan yang teduh gendong, setiap kanak (ingin) digendong karena tuan mengharapkan mereka datang padanya, bagi siapa saja yang senantiasa ceria (abiantubuh, 2015)

(2015)

Rony Fernandez lahir di Mataram, 21 Agustus 1992.

Aktif pada Unit Kegiatan Pers Kampus Mahasiswa (UKPKM) MEDIA Universitas Mataram.

PENDIDIKAN

SUARA NTB Sabtu, 1 Agustus 2015

PTS Harus Penuhi Rasio Dosen dan Mahasiswa

Bangun Semangat Kerja SMK merupakan sekolah formal yang mempunyai tujuan untuk menghasilkan tamatan-tamatan yang siap pakai. Di usia yang rata-rata masih tergolong dalam masa yang produktif untuk menerima ilmu pengetahuan, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 1 Sakra Kecamatan Sakra Kabupaten Lombok Timur (Lotim) memanfaatkan momen tersebut untuk membangun semangat kerja siswa melalui kegiatankegiatan yang bersentuhan langsung kepada siswa, salah satu diantaranya melalui kegiatan praktik di (Suara NTB/yon) lapangan seperti di dunia Abdul Wahid usaha dan dunia industri.

Melalui kegiatan praktik, kata Kepala SMKN 1 Sakra, Abdul Wahid, S.Pd., Jumat (31/7) bahwa kegiatan praktik merupakan suatu wadah untuk meningkatkan keterampilan siswa sebagaimana yang dibutuhkan oleh masyarakat. Dengan demikian, semua SMK yang ada di Indonesia khususnya di SMKN 1 Sakra akan mengeluarkan tamatan yang kompeten di bidangnya masing-masing. Bahkan, katanya, sejumlah siswa banyak yang sudah terserap langsung di lokasi tempatnya praktik karena dinilai bagus oleh dunia usaha dan dunia industri.

Kata Abdul Wahid, praktik kerja industri ke sejumlah usaha dan industri merupakan kegiatan yang wajib diikuti oleh peserta didik. Bahkan, kata dia, pihaknya selalu menekankan kepada peserta didik yang mengikuti kerja praktik agar memanfaatkan kesempatan tersebut dengan sebaik-baiknya. Terlebih, sebelum mereka dilepas mengikuti praktik kerja di sejumlah usaha dan industri tersebut, pihak sekolah terlebih dahulu akan memberikan pembekalan yang maksimal kepada peserta didik supaya para siswa ketika belajar dilapangan mendapatkan ilmu tambahan sesuai dengan jurusannya masing-masing.

Bagi lembaga pendidikan setingkat SMK, melahirkan lulusan yang bisa langsung diserap oleh dunia usaha maupun dunia industri memang merupakan target utamanya. Namun, untuk menggapai semua itu pihak sekolah tak lupa menanamkan semangat kerja dan berkompetisi bagi para siswa.

“Ketika menimba ilmu di SMKN 1 Sakra, anak-anak sudah kita bekali dengan keterampilan, tinggal keuletan anak itu dalam mencari pekerjaan,’’ ucapnya. Namun, dari pihak sekolah selalu mengingatkan kepada siswa supaya tidak pesimis dalam mencari pekerjaan. Karena banyak dunia usaha maupun dunia industri yang membuka peluang terutama bagi lulusan SMK,” imbaunya. (yon)

Mataram (Suara NTB) Pernyataan guru besar Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Prod. Dr. Musdah Mulia yang menyarankan agar pendidikan agama di Indonesia harus dihapus mendapat tanggapan keras dari pemerhati agama Ustadz Ardhy Surya Nugraha di Mataram Jumat (31/7).

Menurut sarjana Ekonomi Syariah pada Sekolah Tinggi Ekonomi Islam (STEI) Tazkiya Bogor ini menilai bahwa pernyataan Musdah pernyataan yang dapat merusak sejarah atas perjalanan bangsa Indonesia.

Selain itu, pernyataan itu juga sebagai bentuk pengkerdilan segala usaha bangsa yang telah berjuang memerdekakan bangsa Indonesia. Oleh sebab itu, pendidikan agama di Indonesia yang dijalankan di sekolah-sekolah harus tetap dipertahankan dan diajarkan di semua lembaga pendidikan tak terkecuali di lembaga-lembaga pendidikan umum.

Menurutnya pula, pendidikan agama punya posisi penting dalam pembentukan karakter dan akhlak para siswa.

Peran penting itulah yang harus terus dijaga sebagai upaya untuk membentuk peradaban bangsa ini. Sehingga dengan demikian, dengan alasan apapun tentunya penghentian pendidikan agama di sekolah tidak dibenarkan.

Lebih jauh ia menyebut semua harus terus mengontrol kebijakan-kebijakan pemerintah saat ini terutama terkait upaya pengkerdilan agama dan penghapusan sendisendi agama secara perlahan. Selama ini, banyak wacana yang mencoba menguji sejauhmana bersatunya umat Islam melalui serangkaian kebijakan yang dinilai negatif seperti koreksi atas kebijakan doa di sekolahsekolah sebelum memulai pelajaran. (dys)

Ardhy Surya Nugraha (Suara NTB/dys)

Mataram (Suara NTB) Perguruan tinggi swasta (PTS) nampaknya harus terus berjuang keras untuk meningkatkan kualitas layanan. Selain itu, mereka juga harus berjuang untuk menghindari predikat PTS tak sehat yang disematkan bagi PTS yang tak memenuhi sejumlah standar pengelolaan PTS. Salah satu yang harus dipenuhi yakni aturan terbaru Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristek Dikti) yang meminta agar pengelola perguruan tinggi swasta (PTS) di seluruh Indonesia memenuhi rasio dosen dan mahasiswa untuk setap program studi yaitu 1:30 untuk IPA dan 1:40 untuk IPS. Rektor Universitas Nusa Tenggara Barat Dr. Ir. Masyhur menilai meski agak berat, tapi aturan tersebut wajib dipenuhi oleh PTS. Karena jika tidak dilakukan berkonsekuensi pada status PTS bersangkutan apakah sehat atau tidak sehat.

Di UNTB ujar Masyhur, pemenuhan rasio dosen dengan mahasiswa untuk setiap Prodi

belum dapat dilakukan sesuai aturan. Hal itu lantaran minimnya jumlah mahasiswa untuk setiap Prodinya. Ia pun berharap agar di masa mendatang, upaya pemenuhan jumlah rasio dosen dan mahasiswa dapat dilakukan untuk menjamin kualitas kampus.

Sementara itu, Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (Stikes) Mataram, Dr.

Chairun Nasirin mengaku jika aturan terbaru dari Menristek Dikti semata-mata untuk memperbaiki kualitas kampus. Secara pribadi, ia merespon positif aturan itu meski bagi PTS juga terdapat aspek yang cukup merugikan seperti terbatasnya mahasiswa setia Prodi yang akan diterima sehingga berpengaruh pada aspek pembiayaan PTS yang hampir

sebagian besarnya berasal dari mahasiswa.

Sementara aspek yang cukup menggemberikan ujarnya ialah semua kampus dapat bersaing secara sehat dan terbuka. Karena perguruan tinggi negeri juga akan berpikir panjang jika mau menerima mahasiswa yang tidak sesuai dengan rasio dosen dan mahasiswa.

“Plusnya, semua kampus sudah berhitung dan tidak bisa semena-mena menerima calon mahasiswa”, ujarnya.

Hal itu berarti, proses distribusi calon mahasiswa baru akan berlangsung baik di semua kampus dan menghilangkan kesan PTS sebagai kampus buangan dari kampus negeri.

Diakuinya, secara umum apa yang dilakukan Menristek Dikti merupakan upaya pihak

kementerian untuk memperbaiki layanan agar semua kampus memiliki kualitas yang sama dan dapat bersaing.

Sementara disinggung perihal jumlah mahasiswa dan dosen di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (Stikes) Mataram apakah sudah memenuhi rasio berdasarkan aturan tersebut? Nasirin menjawab saat ini jumlah mahasiswa mencapai 850 mahasiswa. Sedang dosen yang memiliki nomor induk dosen nasional (NIDN) mencapai 47 orang dosen. Sehingga jika dikalkulasi, rasionya masih berada pada posisi perbandingan 1:36.

“Kita yang kesehatan masuk di IPA, rasionya 1:30 masih belum, nanti kalau sudah wisuda baru rasionya 1:30,’’ terangnya. (dys)

HALAL BIHALAL - Suasana halal bihalal di SMPN 2 Mataram Jumat kemarin.

(Suara NTB/dys)

Penghapusan Mata Pelajaran Agama Dapat Merusak Sejarah

Halaman 10

SMPN 2 Mataram Gelar Halal Bihalal Mataram (Suara NTB) Hari pertama masuk sekolah pascalibur panjang, SMP Negeri 2 (Spendu) Mataram menggelar kegiatan halal bihalal antara seluruh warga sekolah, Jumat (31/7). Hadir dalam kesempatan tersebut puluhan guru dan karyawan serta seluruh siswa Spendu.

Kepada Suara NTB, Kepala Sekolah Spendu Mataram, Dr.

H. Muhammad Zulkifli, M.Pd, menerangkan bahwa kegiatan halal bihalal digelar untuk mengisi hari pertama masuk sekolah. Momentum syawal menjadi pertimbangan pihaknya menggelar halal bihalal pada hari pertama masuk sekolah. Selain itu, kondisi sekolah yang sepenuhnya belum aktif karena pada hari yang sama di beberapa tempat

dirayakan lebaran topat juga dijadikan bahan pertimbangan.

Dikatakannya pula, melalui kegiatan halal bihalal diharapkan dapat memupuk semangat dan silaturahmi antar warga sekolah baik guru dengan guru maupun dengan murid. Kegiatan halal bi halal akunya merupakan agenda rutin setiap tahun usai libur lebaran di Kota Mataram. Ia

Sekolah Tanpa Inovasi Terancam Bubar Selong (Suara NTB) Untuk menghadapi dinamika perubahan dan kompetisi yang sangat tajam dan ketat demi keberlangsungan hidup suatu sekolah. Maka setiap setiap sekolah dituntut untuk dapat bersikap, berfikir dan bertindak secara inovatif. Hal itu merupakan salah satu langkah untuk menyuguhkan suatu kepercayaan kepada masyarakat. Jika tak demikian, maka sekolah-sekolah yang tidak bisa berinovasi mengikuti perkembangan ilimu pengetahuan dan teknologi (Iptek) yang begitu pesat terancam bubar.

Dikonfirmasi Suara NTB belum lama ini, Kasi Kurikulum Bidang Dikdas pada Dinas Dikpora Lotim, H.Lalu Muhammad Nursalim, MSi mengungkapkan, sejalan dengan tantangan kehidupan global, pendidikan merupakan hal yang sangat penting karena pendidikan salah satu penentu mutu Sumber Daya Manusia (SDM). Oleh karena itu, di tengah persaingan kemajuan cara berpikir masyarakat, sekolah-sekolah yang ada di Indonesia termasuk di Lotim dituntut membangun manajamen

(Suara NTB/yon)

H.L. Muh Nursalim sekolah yang lebih termasuk dengan membangun kepercayaan di tengah-tengah masyarakat. “Jika sekolah itu tidak bisa berinovasi dan membangun kepercayaan di tengahtengah masyarakat, maka sekolah itu terancam bubar karena tidak ada siswa,” tegasnya.

Dalam hal ini, lanjut Nursalim, yang menjadi titik permasalahan terletak pada

bagaimana sekolah itu berinovasi dan membuat suatu manajemen sekolah yang baik serta membangun kepercayaan kepada masyarakat dan berintegritas dalam satuan pendidikan.

“Jadi masyarakat juga tidak bisa kita salahkan di sini, karena sekarang masyarakat sudah cerdas dan secara otomatis akan memilih sekolah-sekolah yang favorit untuk menyekolahkan anaknya,” katanya.

Ia mencotohkan seperti pada saat penerimaan siswa baru pada tahun ajaran 2015-2016, sejumlah sekolah di Lotim ada yang hanya membuka pendaftaran siswa baru hanya satu hari setelah itu langsung ditutup karena membludaknya siswa yang mendaftar. Disatu sisi, ada juga beberapa sekolah yang sampai melewati batas waktu penerimaan siswa baru yang sudah ditentukan, sejumlah sekolah itu masih melakukan penerimaan siswa baru. Fenomena itu tidak terlepas dari manajemen sekolah dalam membuat suatu inovasi pengembangan siswa sehingga masyarakat tertarik untuk bersekolah di sana. (yon)

mengimbau agar momen tersebut oleh siswa dijadikan sebagai ajang memperkuat silaturahmi dan yang terpenting ialah mempersiapkan diri memasuki masa belajar dengan suasana yang baru pula.

Sementara itu, hadir sebagai penceramah Ustadz Ardhy Surya Nugraha. Dalam paparannya, Ardhy mengajak agar para siswa senantiasa

memperhatikan etika. Menurutnya tidak cukup dengan ilmu, para siswa penting memiliki etika yang baik. Karena sumber permasalahan bangsa saat ini ialah pada rendahnya etika generasi yang dilahirkan.

Selain itu, Ardhy mengimbau kepada para siswa agar kultur juara diikuti juga dengan akhlak yang juara dan menegakkan sopan santun. (dys)

SMKN 1 Sakra Jalin Koordinasi dengan Alumni

(Suara NTB/dok)

Amiruddin Selong (Suara NTB) Dalam upaya mengatasi pengangguran bagi tamatan SMK yang sudah memiliki keterampilan di bidangnya masing-masing, SMKN 1 Sakra Kecamatan Sakra Kabupaten Lombok Timur (Lotim) tetap menjalin koordinasi dengan ikatan alumni SMKN 1 Sakra. Seiring dengan adanya koordinasi antara pihak sekolah dengan ikatan alumni itu. Maka diharapkan bisa membantu memberikan peluang kerja kepada para alumni yang baru untuk bisa masuk ke dunia usaha dan dunia industri.

Kepada Suara NTB, Jumat (31/7), Wakil kepala Sekolah Bidang Peningkatan Mutu di SMKN 1 Sakra, Drs. Amiruddin mengungkapkan, keberadaan ikatan alumni di SMKN 1 Sakra memiliki peran yang sangat besar dalam membawa tamatan SMK untuk mengenyam dunia kerja secara nyata. Sehingga, tak

dipungkiri bahwa sebagian besar tamatan dari SMKN 1 Sakra banyak yang sudah terserap di sejumlah dunia usaha dan dunia industri tersebut baik yang ada di kabupaten Lombok Timur maupun di kabupaten/kota lainnya di NTB. “Kita tetap melakukan koordinasi dengan ikatan alumni yang ada di SMKN 1 Sakra terutama dalam hal penyerapan dunia kerja terhadap tamatan yang baru. Karena, banyak siswa kita yang saat berada di sejumlah perusahaan-perusahaan besar,” jelasnya.

Ia mengungkapkan, ikatan alumni SMKN 1 Sakra yang terbentuk sekitar tahun 1993 itu memang sempat mengalami kevakuman hingga beberapa tahun. Namun, seiring berjalannya waktu dengan mengetahui pentingnya organisasi ikatan alumni itu, sekitar tahun 2010, ikatan alumni SMKN 1 Sakra mulai bangkit kembali dan memiliki sejumlah program yang sangat bermanfaat bagi para alumni maupun kepada masyarakat. Bahkan, katanya, melalui ikatan alumni itu nama SMKN 1 Sakra di promosikan ke tengah-tengah masyarakat.

“Sekarang ini ikatan alumni sudah mulai eksis kembali, bahkan terkait dengan program maupun peluang serapan dunia kerja selalu di koordinasikan dengan pihak sekolah. Sementara, pihak sekolah pun langsung menanggapinya. Dengan kerjasama yang baik itu, maka apa yang menjadi visi misi dari pihak sekolah maupun dari ikatan alumni akan mudah tercapai,” jelasnya. (yon)

Halaman 11

SUARA NTB Sabtu, 1 Agustus 2015

Kompetisi Sepak Bola Terhenti, Kriminalitas Turun

Jose Mourinho

Jose Mourinho Merasa Pesimis

(Suara NTB/ist)

Sleman (Suara NTB) Polda Daerah Istimewa Yogyakarta mencatat berhentinya kompetisi sepak bola di tanah air berdampak baik pada menurunnya angka kriminalitas di wilayah hukum setempat.

London Laju roda kompetisi Premier League membuat Jose Mourinho didera pesimistis utamanya berlaku bagi Chelsea untuk meraih hasil gemilang di ajang Liga Champions.

Manajer Chelsea itu melontarkan keluhan lantaran paran pemain asuhannya harus turun bertanding tiga kali dalam delapan hari, yakni dua laga di kompetisi Premier League, dan satu di pertandingan Liga Champions.

Jadwal yang padat tentunya mempengaruhi kebugaran para pemain yang pada gilirannya menelorkan hasil kurang maksimal bagi tim secara keseluruhan, kata Mourinho sebagaimana dikutip dari laman London Evening Standard.

Jadwal yang padat kemudian dituding sebagai salah satu faktor penyebab dari kegagalan tim asal Inggris untuk berbicara lantang di babak 16 besar dari kompetisi bergengsi di kawasan Eropa musim lalu. Ini tentu saja memunculkan kekhawatiran mengenai jatah bagi Inggris di perhelatan Liga Champions.

Ketua Premier League, Richard Scudamore ingin melihat klub-klub Inggris lebih memiliki greget dan mendulang peran di kompetisi di kawasan Benua Biru.

Ia berharap organisasi yang ia pimpin mampu bersaing dan berperan lebih dominan di ajang Liga Champions, untuk itu memang diperlukan waktu yang memadai untuk memulihkan kebugaran para pemain.

Sementara itu, Kapten Chelsea John Terry berpesan dan berharap kepada Radamel Falcao agar tidak melulu berjualan mimpi tetapi memberi penampilan terbaik dengan mencetak gol bagi kemenangan tim.

Tidak berjualan mimpi, inilah harapan dari Terry yang telah membawa Chelsea mengoleksi empat gelar juara Premier League dan lima mahkota Piala FA, serta sebiji trofi Liga Champions di kancah sepak bola domestik dan benua Biru.

Omongan Terry dibarengi dengan prestasi. Ia ingin memaknai setiap opini dengan bukti dan kesungguhan, bukan penampilan sarat tipu-tipu bersalut kata-kata terkesan serba wah. Terry memberi sumbangsih kepada Chelsea dalam 16 gelar sejak pemain senior itu bergabung dengan The Blues pada musim kompetisi 1998/1999.

Untuk itu, Terry menaruh harapan agar Falcao kelak menjajdi pemain jempolan di Stamford Bridge, sebagaimana dikutip dari Daily Mail.

Falcao yang berpaspor Kolombia telah mencetak empat gol dalam 29 penampilan di musim lalu bersama dengan skuat Iblis Merah. Ia dipinjam Chelsea dari AS Monaco untuk musim kompetisi 2015/16.

Di bawah arahan pelatih Louis van Gaal, penampilannya selama berada di Manchester United kurang bersinar.

Lantas manajemen MU mengusir Falcao dari Old Trafford. (ant/bali post)

Balotelli, Gaji Besar Kinerja Jeblok Liverpool Kurang menunjukkan kinerja penampilan memuaskan bagi klub dan miskin gol, serta merta Mario Balotelli hampir pasti terdepak dan terusir dari Liverpool.

Ini bisa jadi merupakan contoh kecil bahwa mereka yang telah mendapat gaji cukup besar sepantasnya memberi kinerja konkret yang memuaskan, bukan justru sebaliknya “menjadi benalu” bagi tim secara menyeluruh.

Striker asal Italia itu kini menerima gaji sebesar 6 juta euro atau sekitar 88,3 miliar rupiah per tahun.

Manajemen Liverpool memandang bahwa uang yang mereka berikan tidak sepadan dengan performa pemain berusia 24 tahun itu selama musim kompetisi ini, sebagaimana dikutip dari laman Daily Mail.

Performa Balotelli pada musim perdananya di Anfield boleh dibilang mengecewakan. Pemain bengal itu hanya mampu mengoleksi satu gol dalam 16 pertandingan selama kompetisi Premier League 2014/15 bergulir.

Manajer Liverpool Brendan Rodgers mengatakan pekan lalu di Kuala Lumpur bahwa Balotelli selayaknya memutuskan masa depannya di klub itu. Berhembus spekulasi bahwa klub asal Italia, Bologna dan Sampdoria dikabarkan terpincut merekrut Balotelli dengan status pinjaman.

Liverpool kini sedang mengamati dengan seksama rekrutan anyar mereka, yakni Roberto Firmino dan Christian Benteka. Anak asuhan Rodgers itu bersiap bertanding melawan HJM Helsinki pada Sabtu pekan ini dan menghadapi Swindon Town pada Minggu. Dalam laga persahabatan itu, Balotelli, Enrique dan Borini tidak diikutsertakan. (ant/bali post)

Kepala Bidang Humas Polda Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) AKBP Anny Pudjiastuti, Jumat, mengatakan secara umum tidak adanya pertandingan sepak bola yang digelar di wilayahnya sementara ini cukup membuat situasi lebih kondusif.

“Dampak baiknya adalah angka kriminalitas di DIY menurun. Namun untuk per-

sentase menurunnya belum bisa diungkapkan. Karena dibutuhkan pengumpulan data perbandingan, antara tahun ini dengan sebelumnya,” katanya.

Menurut dia, dengan tidak adanya kegiatan sepak bola ditingkat nasional ini, pihaknya berharap agar setiap tim yang memiliki banyak pendukung, bertanggung jawab atau melakukan edukasi ke-

pada massa pendukungnya untuk saling menjaga kondusivitas, agar tak ada lagi bentrokan antarsuporter.

“Setelah kondisi keamanan yang kondusif ini, diharapkan tidak ada masalah lagi ke depannya. Perlu peran serta tim dan suporter juga, kita bersamasama mengamankan,” katanya.

Hal ini dibutuhkan karena pada pertengahan Agustus,

dua tim besar dari DIY akan mengikuti kompetisi Piala Kemerdekaan yang digagas Menpora, yaitu PSS Sleman, yang mempunyai dua kelompok suporter, Slemania dan BCS, serta Persiba Bantul yang juga didukung oleh Paserbumi serta CNF. Dipastikan nantinya akan ada pergerakan dari para suporter untuk mendukung skuadnya masing-masing.

Terutama di wilayah Bantul, karena Stadion Sultan Agung yang merupakan markas Persiba dijadikan salah satu tempat untuk menggelar babak

penyisihan.

Sekretaris Umum Slemania M. Sanusi mengatakan, meski tak ada kompetisi, suporter tetap melakukan aktivitas. “Kegiatan suporter di sekretariat, kemudian mendukung tim ketika latihan untuk menyiapkan Piala Kemerdekaan,” katanya.

Ia mengatakan, dalam setiap kegiatan tersebut, pihaknya selalu menyelipkan edukasi-edukasi kepada para anggotanya.

“Kami juga harus bersikap sesuai slogan, yakni Slemania suporter edan tapi sopan, anti kekerasan,” katanya. (ant/bali post)

TGB Jagokan Madrid Juara La Liga Mataram (Suara NTB) Aktifitas fisik saat berolahraga, apalagi olahraga semacam futsal seringkali bisa menimbulkan sensasi yang lebih indah dari politik. “Banyak sisi kehidupan yang indah. Tidak hanya berpolitik. Bersahabat, bermain, itu indah sekali,” ujar Dr. TGH. M. Zainul Majdi dalam bincang santai usai memainkan pertandingan futsal dengan tim wartawan, Kamis (30/ 7) pagi.

Dalam laga tersebut, Gubernur NTB ini tampil penuh dalam dua babak. Ia pun turut menyumbangkan sejumlah gol yang mengantarkan kemenangan mereka atas tim wartawan.

Usai laga, ia berulangkali melontarkan guyonan ringan untuk mengisi pembicaraan. Termasuk, saat ia beberapa kali dipotret saat duduk bersama Ketua Bawaslu NTB, M. Khuwailid, yang merupakan rekan satu timnya dalam laga tersebut.

“Kalau (habis berolahraga) gini difoto, wajah jelek semua,” ujar tokoh yang akrab disapa Tuan Guru Bajang (TGB) ini sembari

tersenyum simpul. Maklum, wajah orang yang sedang terengah-engah kelelahan, atau tengah berjuang keras menaklukkan tantangan memang sering menampilkan ekspresi yang tidak menarik untuk difoto.

“Kalau bersepeda, pas tanjakan itu wajah jelek.

Pas turunan itu wajah ganteng,” selorohnya lagi yang disambut derai tawa.

Ketika topik pembicaraan bergulir ke sepakbola, Zainul Majdi tak sungkan memberikan prediksinya untuk liga sepakbola yang akan mulai bergulir pada Agustus mendatang. Maklum, dalam sejumlah perhelatan Piala Dunia dan Piala Eropa, ia beberapa kali memberikan tebakan yang akurat soal siapa tim yang keluar sebagai juara.

Saat ditanyai soal siapa yang akan jadi juara Liga Inggris, Zainul Majdi menolak memberikan prediksi.

“Saya tidak mengikuti Liga Inggris,” ujarnya. Namun, untuk Liga Spanyol, ia punya jago sendiri yang mungkin akan jadi juara. “Real Madrid,” ujar TGB mantap. (aan)

Ibrahimovic Optimis dengan PSG Paris Ingin tahu resep sukses ala Zlatan Ibrahimovic? Penampilannya yang memikat sarat kejutan dan terpenting menyumbang gol demi gol bagi Paris SaintGermain (PSG) dapat mengukuhkan pernyataan bahwa buanglah jauh-jauh perasaan rendah diri atau minder.

Percayalah kepada kemampuan diri sendiri dan jangan sesekali merasa minder jika ingin meraih sukses. Inilah rumus lugas Ibrahimovic dalam mengarungi laga kehidupan.

Ibra, sebutan populer bagi Ibrahimovic, begitu yakin dan percaya bahwa PSG sebagai klub yang dibelanya bakal menuai sukses di kemudian hari. Pemain ini tentu saja bicara berdasar p e n galaman

dirinya yang telah malang melintang di banyak klub.

Ia tanpa ragu menyatakan “sangat bahagia” berada dan membela panji PSG. Kini kontraknya di klub papan atas Liga Prancis itu tersisa satu tahun lagi.

Pemain berusia 33 tahun itu jelas-jelas mengutarakan tekad-

(Suara NTB/ist)

PAMER - Memphis Depay saat pamer kekayaan usai kembali ke Inggris dari tur di AS.

Pulang dari Tur AS, Depay Pamer Kekayaan (ant/bali post)

Zlatan Ibrahimovic

nya bermain di Liga Amerika Serikat (MLS). Hanya saja pemain timnas Swedia itu menyebut kepindahannya sebagai hal yang masih diselimuti misteri, sebagaimana dikutip dari laman Guardian.

“Ke mana saya akan berada selanjutnya (setelah membela PSG), merupakan kejutan besar,” kata striker PSG itu setelah menghantar timnya mengalahkan Manchester United dengan skor 2-0 dalam pertandingan di Chicago pada Kamis pekan ini.

Dengan percaya diri, Ibrahimovic menyebut bahwa PSG mengalami kemajuan pesat di pusaran sepak bola Eropa sejak ia tiba dan membela klub itu. Musim lalu, PSG mampu mengalahkan Chelsea untuk sampai ke babak kuarter-final Liga Champions, meski akhirnya dikalahkan Barcelona.

Ibrahimovic yang pernah membela Barcelona dan Inter Milan itu mengatakan, “Saya sangat senang membela PSG. Apakah anda tidak melihatnya ketika saya berada di lapangan?”

“Saya masih terikat kontrak selama setahun lagi di PSG dan saya sangat senang berada di sini. Segala sesuatunya berjalan baik. Kami mampu memanfaatkan setiap momentum.” (ant/bali post)

Manchester Kembali ke Inggris dari melakoni tur pramusim Manchester United (MU) ke Amerika Serikat, Memphis Depay berpenampilan pamer kekayaan mirip “toko berjalan” karena nilai aksesoris yang dikenakan pemain itu secara keseluruhan ditaksir berjumlah 9.923 poundsterling.

Dengan wajah semringah, Depay mengenakan kemeja dan aksesoris yang terkesan sangat mewah dan mahal, sebagaimana dikutip dari

laman Daily Mail. Pemain asal Belanda itu direkrut ke Old Trafford pada musim panas ini. Ia didatangkan ke MU dari PSV dengan jumlah mahar sebanyak 25 juta poundsterlings.

Pemain depan berusia 21 tahun itu tiba kembali Inggris dengan mengenakan kacamata bermerk Cazal 670/2 seharga 388 poundsterling, tas jinjing ukuran kecil merk Louis Vuitton seharga 465 poundsterling dan iPhone model terkini seharga 4.166 poundsterling.

Bersama MU, penampilan Depay disebutsebut bakal meroket dan mendulang sukses. Ia telah mengemas 22 gol selama berlaga di Eredivisie musim lalu. Depay telah sebanyak 17 kali tampil membela timnas Belanda. Ia diboyong ke MU yang kini ditangani pelatih asal Belanda Louis van Gaal.

Setiba di markas MU, Depay langsung berujar, “Saya ingin menjadi legenda Manchester United.” (ant/bali post)

Sabtu, 1 Agustus 2015

SUARA NTB

Halaman 12

OTOMOTIF

- AC STD Rp. 225.000 net - Superior Rp. 275.000 net - Deluxe Rp. 325.000 net

Hanya Rp 295.000/nett

RADIO

SUARA NTB

Sabtu, 1 Agustus 2015

Halaman 13

Menyediakan aneka hidangan & melayani pesanan nasi kotak, snack box dan menerima rantangan

081 917 475 999 081 933 154 919

Penjualan dgn Fee 3% Tanpa dikenakan biaya & tidak mengikat

KOMPUTER

gin Belajar n i P ANIMASI ?

SETIAP MINGGU PAGI - SORE DI TAMAN MAYURA

HUBUNGI :

SALES

SALON

RUPA - RUPA

SALON

RUPA - RUPA

081917002381

COUNTER PAINT ART GALLERY MINIMALIS LUNA MAYA EKAGITT

OPINI

SUARA NTB Sabtu, 1 Agustus 2015

Halaman Halaman 14 14

Siaga Hadapi Pemadaman Bergilir

Hormati Etika dan Norma Politik KOMISI Pemilihan Umum (KPU) Kota Mataram kini sedang berada dalam situasi di mana keputusan mereka akan menentukan masa depan daerah ini. Independensi para komisioner tengah diuji. Sebab, para elite politik dari masing-masing kutub kekuatan tentu saja akan berupaya mempengaruhi keputusan mereka.

Bergulirnya bola panas ke tangan KPU Kota Mataram telah dimulai tutupnya pendaftaran bakal pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Mataram 2015 pada 28 Juli 2015 lalu. Setelah pendaftaran ditutup pada 16.00 Wita, KPU Kota Mataram langsung menggelar rapat pleno pada pukul 17.30 Wita dan berakhir pada pukul 20.00 Wita di kantor mereka.

Rapat itu membahas tentang penelitian persyaratan dukungan minimal dan keabsahan dokumen persyaratan pencalonan pemilihan walikota dan wakil walikota Mataram tahun 2015. Hasilnya, KPU kemudian memutuskan tiga poin. Pertama, dukungan dari Partai Bulan Bintang untuk kubu H. Ahyar Abduh – H. Mohan Roliskana (AMAN) dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat. Kedua, dukungan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) juga dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat. Poin ketiga adalah pasangan AMAN dinyatakan memenuhi syarat pencalonan dengan dukungan 50 persen jumlah kursi DPRD Kota Mataram.

Dalam poin ketiga ini, KPU Kota Mataram menyebutkan Partai Golkar dengan 9 kursi sebagai salah satu parpol yang telah dipastikan mendukung AMAN. Selain Golkar, ada pula PKS 3 kursi, PKPI 2 kursi, Partai Hanura 2 kursi, Partai Nasdem 2 kursi, PKB 1 kursi dan PAN 1 kursi yang ikut disahkan sebagai pendukung AMAN. Keputusan inilah yang kini melahirkan protes keras dari Partai Golkar. Partai beringin, yang merupakan tempat bernaungnya Ahyar dan Mohan, bersikeras dukungan mereka tidak sah. Alasan mereka, karena kepengurusan kubu Agung Laksono hanya menyerahkan dukungan yang dikirim dengan facsimile dan mereka tidak pernah menyerahkan format asli dari dukungan tersebut. Setelah gagal di pertemuan pertama, Kamis (30/7) lalu, para pengurus dan simpatisan Golkar kembali mendatangi KPU, Jumat (31/7).

Kali ini, situasinya lebih panas karena melibatkan massa dalam jumlah besar.

Namun, KPU Kota Mataram tampaknya belum bergeming. Bahkan, mereka kembali mempertegas sikapnya setelah mereka melakukan pertemuan dengan KPU NTB. Dari pertemuan dengan KPU NTB, diperoleh kesimpulan bahwa hasil penelitian menunjukkan SK dukungan dari Golkar untuk AMAN telah sah. Kedua, KPU NTB tidak akan mengintervensi apapun yang menjadi keputusan KPU kabupaten/kota. Ketiga, KPU Provinsi dan KPU Pusat akan membantu KPU Kota Mataram menghadapi segala bentuk gugatan yang dilayangkan parpol.

Sikap KPU ini akan diuji hingga berakhirnya tambahan masa pendaftaran pada 3 Agustus 2015 mendatang. Jika benar dokumen-dokumen yang ada membuktikan bahwa dukungan Golkar untuk AMAN sah, seharusnya KPU mempertahankan sikapnya dan tidak perlu takut untuk membeberkan dokumen tersebut.

Sebaliknya, jika dokumen-dokumen itu memang palsu, seperti yang disampaikan kubu Golkar, maka tak ada salahnya KPU Kota Mataram merevisi keputusannya. Semua toh demi kelancaran suksesi kepemimpinan di Kota Mataram ini.

Apapun keputusan akhir yang dibuat KPU Kota Mataram, kita semua berharap elite politik dari kedua kubu agar bisa menahan diri dan menampilkan politik yang santun, menghormati norma dan etika politik yang berlaku. (*)

EBUTUHAN akan listrik sepertinya hampir menyamai kebutuhan pokok m a n u s i a sekarang ini.

Ditambah dengan perkembangan zaman dan semua alat penunjang kehidupan sehari-hari yang serba canggih serta modern, sudah pasti listrik sangat dibutuhkan. Pulau Lombok walaupun terlihat kecil, namun seiring dengan berkembangnya sektor-sektor umum, tentu kebutuhan akan listrik sangatlah penting. Sistem kelistrikan di Pulau Lombok dipasok dari tiga pembangkit besar, yakni PLTD Tanjung Karang di Mataram, PLTD di Lombok Timur, dan PLTU Jeranjang di Lombok Barat.

Berbicara mengenai pasokan listrik akhir-akhir ini, banyak kita ketahui bahwa kondisi listrik di Pulau Lombok terkesan pas-pasan bahkan terkadang kekurangan.

Kemampuan daya pasok PLN dengan kapasitas beban puncak yang ada relatif sama. Seiring dengan berkembangnya pembangunan sektor-sektor umum, namun pasokan listrik belum maksimal. Berbicara listrik, maka PLN selalu menjadi sorotan sebagai tokoh utama.

Adapun kemampuan daya pasokan listrik yang tersedia untuk Pulau Lombok bersumber dari beberapa pembangkit, yaitu Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD), Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU), Pembangkit Listrik Mikro Hidro dan Pembangkit Listrik Tenaga Surya. Pembangkit Listrik Tenaga Diesel menjadi sumber yang mendominasi pasokan. Tapi, iika ada satu saja sumber pembangkit yang tidak beroperasi, maka konsekuensinya akan terjadi pemadaman sebesar kapasitas mesin pembangkit yang tidak beroperasi.

PLTU Jeranjang Lombok Barat menjadi sumber yang dibuat untuk membantu pasokan listrik di Pulau Lombok. Pembangkit ini sudah dipersiapkan dan direncanakan cukup lama. PT Barata merupakan perusahaan pengelola mesin pembangkit Unit 1 dan 2 di PLTU Jeranjang yang besar tenaganya masing-masing sekitar dua puluh lima mega watt. Kondisi kedua unit tersebut hingga kini belum dapat bekerja dengan maksimal. Sementara untuk Unit 2, masih dalam tahap konstruksi.

Masyarakat di Pulau Lombok kembali harus merasakan pemadaman bergilir. Seperti yang diberi-

Oleh:

Gede Agus Bramanta

Pemadaman bergilir memang bukan pertama kali dirasakan masyarakat Lombok. Tapi, tetap saja akan menimbulkan ketidaknyamanan dan rasa mengganggu, baik itu terhadap aktivitas rumahan maupun aktivitas perusahan serta tempat bisnis lainnya.

Bahkan dapat merusak sejumlah fasilitas umum dan menimbulkan banyak permasalahan lainnya takan di media, pemadaman akan terjadi sekitar dua bulan, setiap harinya hingga September. Pemadaman direncanakan berlangsung empat jam sehari dari pukul 18.00 WITA hingga 22.00 WITA. Hal tersebut terjadi karena adanya gangguan di PLTU Jeranjang, yakni kebocoran pada boiler Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Jeranjang Unit 1. Harus dilakukan perbaikan terhadap turbin pada unit tersebut.

Perbaikan juga dilakukan pada PLTD Ampenan, sehingga ada unit pembangkit yang tidak beroperasi.

Akibat perbaikan-perbaikan tersebut, terjadi kekurangan tenaga untuk mengakomodir kebutuhan listrik. Beban puncak kelistrikan sekitar 190 MW, sedangkan selama perbaikan beban listrik yang mampu ditahan sekitar 180 MW. Ada kekurangan hampir 10 MW. Krisis listrik di Nusa Tenggara Barat hingga kini belum teratasi maksimal. Kondisi itu merupakan penyebab pemadaman bergilir harus dilakukan kembali di wilayah Lombok.

Pemadaman bergilir memang bukan pertama kali dirasakan masyarakat Lombok. Tapi, tetap saja akan menimbulkan ketidaknyamanan dan rasa mengganggu baik itu terhadap aktivitas rumahan

maupun aktivitas perusahan serta tempat bisnis lainnya. Bahkan dapat merusak sejumlah fasilitas umum dan menimbulkan banyak permasalahan lainnya. Kondisi tersebut pastinya akan dikeluhkan juga oleh sejumlah pemilik usaha, misalnya usaha warnet dan usaha foto kopi di Kota Mataram.

Dampak dari pemadaman listrik memang bisa berakibat multi dimensi. Bagi para pengguna perumahan pasti akan menyebabkan efek tidak nyaman dan yang paling ekstrem adalah bahaya terjadinya kebakaran dari lilin atau alat bantu penerang lainnya. Untuk sektor industri tentu saja berdampak pada hasil produksi mereka. Produksi yang tidak sesuai dengan target akan mengancam kondisi perusahaan.

Tidak ada pemasukan ataupun keuntungan akan berdampak pada organisasi perusahaan, yaitu pengurangan karyawan atau bisa sampai penutupan perusahaan.

Masyarakat dan berbagai pihak terkait harus sudah menyiapkan diri untuk menghadapi pemadaman bergilir tersebut. Masyarakat sebagai pihak yang akan merasakan, mau tidak mau harus terbiasa dengan kondisi ini selama sekitar dua bulan ke depan. Hal sederhana yang bisa dilakukan dimulai dari persia-

pan alat bantu penerangan di rumah, seperti lilin, lampu emergency, lampu bantu LED, lampu minyak tradisional ataupun senter.

Masyarakat harus menjadikan barang-barang tersebut ke dalam rincian pengeluarannya sehingga saat pemadaman terjadi mereka tidak perlu khawatir lagi. Untuk masyarakat yang memiliki keuangan lebih, bisa saja membeli genset kecil.

Dari sisi PLN sendiri, untuk meminimalisir penggunaan listrik pada saat beban puncak, PLN biasanya diharap menyiapkan berbagai strategi di antaranya penggunaan genset bergerak. Genset ini nantinya akan ditempat di beberapa wilayah penting, terutama tempat publik. PLN juga akan mengimbau seluruh hotel, pusat perbelanjaan, ataupun tempat publik lainnya agar menggunakan genset mereka masing-masing. Diharapkan juga jadwal pemadaman bergilir diumumkan secara massal, sehingga masyarakat bisa lebih bersiap-siap sebelumnya. (*)

Gerbang Kantor KPU Kota Mataram dirusak massa Ciptakan pilkada yang aman dan damai

*** Tarif ‘’guide’’ sebaiknya diatur

Jangan sampai tarik tarif seenaknya

***

RADIO

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Hari Aryanti, Akhmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Sahmad Darmi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi, Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur: Rusliadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami. Dompu : Nasrullah. Bima : M.Yusrin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaluddin, Wahyu W. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 15.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 20.000/mmk. Display F/C : Rp 25.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 15.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 10.000/mmk.

Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 450.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 250.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 75.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 80.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 4.500. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT Bali Post.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

RAGAM

SUARA NTB Sabtu, 1 Agustus 2015

Gerbang Kantor KPU Kota Mataram Dirusak Massa Dari Hal. 1 Artinya, SK dukungan dari Partai Golkar, baik kubu AL dan Aburizal Bakrie (ARB), dinilai sah atau resmi mendukung pasangan AMAN (H. Ahyar Abduh dan H.Mohan Roliskana). Atas dasar itu, pihaknya melakukan penetapan sesuai persyaratan diserahkan oleh pasangan calon kemudian dituangkan dalam berita acara. “Kami sudah satu kesatuan dengan KPU Pusat dan Provinsi, jadi silakan kalau mau digugat. KPU Provinsi dan KPU Pusat tetap memback up,” ujarnya saat membuka pertemuan.

Menanggapi hal ini, perwakilan parpol, Beni Bakary menjelaskan, aturan PKPU Nomor 12 tahun 2015 pasal 48 bahwa SK diserahkan sebagai persyaratan pendaftaran harus stempel dan tanda tangan basah. Artinya, rekomendasi dan SK diserahkan ke KPU oleh Golkar kubu AL tidak sah.

SK dukungan itu diterima oleh DPD Golkar dari DPP tanggal 28 Juli. “Bagaimana dikatakan sah, sementara SK baru kami terima dari DPP tanggal 28 Juli,” terangnya.

Ia mempertanyakan SK dibawa oleh orang lain, padahal yang masuk dalam tim sukses adalah dirinya dan beberapa rekan lainnya. Artinya, siapapun yang menyerahkan SK dukungan selain tim sukses dinilai tidak benar.

Hal senada disampaikan Bendahara DPD Golkar Kota Mataram versi Aburizal Bakrie, Yen Yanto. Menurutnya, sebelum mengesahkan SK dukungan, KPU harus menerbitkan formulir B 1 KWK. Namun, sejauh ini, KPU belum menerbitkan.

Menanggapi apa yang disampaikan pengurus Golkar ini, Komisioner KPU Kota Mataram, Sopan Sopian Hadi menegaskan, pihaknya tidak bisa membuka kembali SK dukungan yang diserahkan pasangan calon. Menurutnya, salinan SK dan rekomendasi diserahkan Golkar kubu AL telah dicocokkan dan sesuai yang diterima oleh KPU Pusat. Atas dasar itu, keputusan KPU tetap mengesahkan dukungan Golkar dalam mengusung pasangan AMAN. Dalam hal ini, pihak KPU Kota Mataram tetap mempertahankan pendapat mereka dan mempersilakan kepada pihak yang keberatan untuk menggugat ke pengadilan. “Silakan,

kalau Anda mau menggugat.

Dan semua berkas akan kami tunjukkan di pengadilan,” tantang Sopian.

Sementara di luar kantor KPU, puluhan massa yang mendatangi KPU Kota Mataram berusaha masuk ke Kantor KPU Kota Mataram. Namun, mereka tidak diizinkan aparat keamanan. Mereka kemudian saling dorong dengan aparat, sehingga gerbang KPU Kota Mataram rusak.

Mereka meminta KPU mau menunjukkan dokumen atau SK dari Golkar kubu AL yang menggunakan facsimile. Sebelum kericuhan terjadi, massa sebelumnya datang sekitar pukul 09.30 wita, tapi tidak digubris oleh komisioner. Selanjutnya, massa datang dengan jumlah banyak dan mendesak ingin masuk ke ruangan komisioner. Namun langkah tersebut dapat digagalkan petugas keamanan.

Massa meminta KPU berlaku adil, transparan serta independen melaksanakan pemilihan. Pihaknya tidak ingin bertindak anarkis dan senantiasa menjaga Kota Mataram tetap kondusif. “Jangan karena diintimidasi dengan kepentingan tidak jelas kemudian KPU begini. Rakyat Mataram ingin menjaga keamanan daerah tercinta,” ujar salah satu orator, H.Masbuhin.

Ia mempertanyakan SK dukungan Golkar kubu AL yang diterima KPU. SK itu dinilai tidak sah, sehingga pihaknya menginginkan KPU menunjukkan kepada masyarakat. Artinya, jangan sampai ada kebohongan publik dalam penyelenggaran demokrasi di Kota Mataram.

Sebagai masyarakat, ujarnya, dia meminta iklim politik di Mataram berjalan kondusif dan tidak membuat masyarakat resah. Ia mengkritik sikap para elite politik yang dinilai tidak jantan bertarung, padahal KPU sudah menyiapkan aturan main.

Sekitar 30 menit menyampaikan orasinya, massa kemudian duduk dan membubarkan diri sekitar pukul 11.24 wita. Hingga massa membubarkan diri, Komisioner KPU tidak ada satupun keluar dari ruangan. (cem)

Halaman 15

Biro AP Yakin Lanjutan Pembangunan Gedung RSUP Tuntas Desember Mataram (Suara NTB) Biro Administrasi Pembangunan (AP) Setda NTB yakin pembangunan lanjutan gedung I dan K RSUP NTB di Dasan Cermen dapat tuntas selama empat bulan ke depan atau Desember mendatang.

Proses lelang untuk lanjutan pembangunan dua gedung yang tak tuntas tahun 2014 itu akan segera ditayangkan atau dilelang melalui Unit Layanan Pengadaan (ULP) NTB. “Kalau tidak hari ini, besok kita umumkan (lelangnya).

Perkiraan Biro AP itu bisa tun-

tas selama empat bulan. Ndak ada masalah, bisa,” kata Kepala Biro AP & LPBJP Setda NTB, Ir. IGB. Sugiharta, MT, dikonfirmasi Suara NTB di kantor Gubernur, Jumat (31/7).

Dengan disampaikannya nota keuangan RAPBD Perubahan 2015 oleh Gubernur ke DPRD NTB pada Rabu (29/7) lalu, pengalokasian anggaran untuk kelanjutan pembangunan dua gedung RSUP NTB itu sudah terlihat secara global.

Apalagi adanya pengalokasian anggaran untuk kelanjutan pembangunan di dua gedung

itu, maka pihaknya berani untuk segera melakukan proses pelelangan melalui ULP NTB. Diharapkannya, RAPBD Perubahan 2015 segera ditetapkan sesuai dengan jadwal, sehingga pelaksanaan bisa segera dilakukan. Untuk mempercepat supaya pengerjaan dua gedung itu bisa tuntas sampai berakhirnya tahun anggaran, kata Sugiharta tentu akan dilakukan pengawasan yang ketat. Dengan sisa waktu yang ada, nantinya akan dilihat pelaksanaan konstruksi serta kemungkinan penambah-

Pada dasarnya Kapolda tidak melarang siapapun berunjuk rasa,ketika ada yang merasa tidak puas dengan proses yang di KPU. Karena hak setiap warga negara menyampaikan aspirasi. Tapi dengan catatan aksi yang dilakukan harus damai. “Mau berapa ribu massanya, silakan, kami tidak larang, asalkan ada jaminan aksinya damai.

Malah kami akan dukung dengan pengamanan,” janjinya.

Jangan sampai keinginan melontarkan aspirasi ke KPU justru tidak tercapai karena terganggu dengan tindakan anarkis, padahal menurutnya dengan aksi damai pesan itu bisa diterima oleh target, yakni KPU. Kapolda mengaku mengamati dua daerah yang sedang memanas proses Pilkadanya, yakni Kota Mataram dan Kabupaten Bima. Di Kota Mataram dua hari terakhir ada dua aksi unjuk rasa, bahkan sudah mengarah ke adu jotos.

Sedangkan di Kabupaten Bima, pihaknya harus mengerahkan personel Brimob untuk mengantisipasi supaya tidak ada reaksi berlebihan.

Jajarannya pun tetap intens berkoordinasi dengan KPU Kabupaten dan Kota soal pengamanan ini. Selain itu, dia saat itu sudah memerintahkan langsung Direktur Binmas Polda NTB, Kombes Pol. Suwarto, SH, MH, untuk memasang baliho, banner, pamphlet di jalan-jalan utama dan tempat umum di Kota Mataram, terkait ajakan untuk pemilu damai. Hal sama juga diminta di kabupaten lainnya, setidaknya masyarakat bisa mendapat pencerahan dan ajakan untuk menjaga Pilkada tetap bersih dan dijauhkan dari gangguan keamanan.

“Pesan-pesan ini kami sampaikan juga kepada tim sukses dan pasangan calon,

agar mereka sama sama menjaga konstituennya,” harap Kapolda.

Harapan senada disampaikan Kapolres Mataram, AKBP. Bambang Sumitro melalui Kabag Ops Polres Mataram, Kompol. Mujahiddin. Mujahidin menegaskan, jika pengamanan dilakukan tergantung situasi dan kondisi dengan menerjunkan personel sesuai dengan jumlah massa yang menuntut hak dan protes.

Pola pengamanan dilakukan secara terbuka dan tertutup, dari hingga tahapan pilkada selesai. “Penjagaan kita lakukan sampai semua stabil, sehingga jumlah massa dan personel bisa berimbang,” ungkapnya.

Meski kericuhan massa dengan merusak gerbang Kantor KPU terjadi, ia mengklaim situasi keamanan tidak terjadi kerawanan, karena petugas masih bisa mengatasi. Untuk penjagaan dilakukan 24 jam dengan menerjunkan 40 personel secara bergantian. “Kita tetap siaga 24 jam dengan cara rolling,” sebutnya.

Selain pengamanan dilakukan di KPU, pihaknya juga mengontrol titik – titik berpotensi menimbulkan kerawanan di Kota Mataram. Tidak disebutkan titik mana saja berpotensi menimbulkan konflik, terutama menjelang suksesi 9 Desember mendatang.

Dengan eskalasi politik semakin panas di Kota Mataram ini, ia mengimbau kepada masyarakat atau pendukung agar tidak terpancing, sehingga melakukan tindakan–tindakan anarkis. “Kami mengimbau agar massa jangan mudah terpancing dan menyelesaikan persoalan dengan kepala dingin,” imbuhnya. (ars/cem)

Pangdam Perintahkan Korem Turun Tangan Dari Hal. 1 Lahan pertanian mengalami gagal panen, akibat perubahan iklim dan musim kemarau yang merupakan siklus tahunan. Namun, tahun ini bukan hanya diperkirakan lebih massif mengancam produksi pangan nasional dan daerah. “Padahal

saat ini pemerintah sedang gencar-gencarnya melaksanakan program swasembada pangan, sebagaimana dicanangkan Presiden RI. “Bagaimana pun juga harus ada upaya penyelamatan lahan pertanian dengan penanggulangan dampak kekeringan,” harapnya. (ars)

“Tidak ada masalah untuk pelaksanaan. Estimasi kami akhir November, RSU sudah selesai semua untuk pekerjaan yang dialokasikan dalam APBD murni,” ucapnya.

Diketahui, sampai dengan batas kontrak akhir Desember 2014, realisasi fisik pembangunan gedung I hanya mencapai 24,35 persen. Sedangkan untuk gedung K, realisasi fisiknya sampai batas kontrak hanya mampu dicapai 33,179 persen, sehingga kontraktor yang mengerjakan dua gedung itu dilakukan blacklist. (nas)

Senin, Gubernur Lantik Penjabat Bupati KLU Golkar AL Akui Dukungan Mataram (Suara NTB) – Masa jabatan Bupati Kabupaten Lombok Utara (KLU) H. Djohan Sjamsu, SH, dan Dr. H. Najmul Akhyar, SH, MH, segera berakhir. Senin (3/8), Gubernur NTB Dr. TGH. M. Zainul Majdi akan melantik Penjabat Bupati KLU di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur NTB. Menurut Kabag Humas dan Protokol pada Biro Umum Setda NTB Drs. Fathul Gani, MSi, rencana pelantikan Penjabat Bupati KLU sudah dipersiapkan sesuai aturan yang berlaku dan merujuk Peraturan Presiden Nomor 167 Tahun 2014. ‘’Kita sudah siapkan rencana pelantikan Penjabat Bupati KLU. Pelantikannya sama seperti pelantikan bupati definitif, tapi tanpa sidang paripurna,’’ terangnya pada Suara NTB, Jumat (31/7).

Meski demikian, Fathul mengaku belum tahu secara

pasti siapa nama Penjabat Bupati KLU. Alasannya, Gubernur NTB TGH. M. Zainul Majdi yang akan membacakan langsung saat pelantikan.

Setelah itu, lanjutnya, Gubernur NTB dijadwalkan melantik Penjabat Walikota Mataram dan Penjabat Bupati Bima tanggal 10 Agustus mendatang. Begitu juga Penjabat Bupati Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) dilantik tanggal 13 Agustus. Pelantikan tetap akan dilakukan di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur NTB atau di ibukota provinsi. ‘’Pada tahap pertama itu yang akan dilantik. Sementara untuk tahap kedua beberapa daerah yang menggelar pilkada, seperti Lombok Tengah, Kabupaten Sumbawa dan Dompu menyusul,’’ tambahnya.

Hingga Jumat kemarin, masalah nama siapa yang akan menjadi penjabat kepa-

la daerah masih belum diketahui. Namun, dari informasi yang beredar, baik di masyarakat maupun instansi pemerintah, jika nama Penjabat Bupati KLU adalah Ashari, SH, yang juga Sekretaris DPRD NTB. Sementara Penjabat Walikota Mataram, nama Kepala Dinas Pendapatan Daerah NTB Dra. Hj Selly Andayani merupakan salah pejabat yang dinominasikan.

Nama Penjabat Bupati Bima yang beredar adalah Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Drs. Bachrudin, MPd. Sementara nama Asisten I (Tata Praja dan Aparatur) Setda NTB Dr. Abdul Hakim, MM, difavoritkan sebagai Penjabat Bupati Kabupaten Sumbawa Barat. Namun, nama-nama yang beredar ini kemungkinan masih bisa berubah, tergantung persetujuan dari Mendagri Tjahjo Kumolo. (ham)

Melly Goeslaw akan Hadiri Peringatan Hultah NWDI Ke-80 Selong (Suara NTB) Untuk lebih menyemarakkan peringatan HariUlang Tahun (Hultah) Nahdlatul Wathan Diniah Islamiah (NWDI) yang ke–80 di Pancor Lombok Timur (Lotim). Penyanyi papan atas, Melly Goeslaw dijadwalkan hadir dalam peringatan Hultah organisasi terbesar di NTB ini.

Sebelumnya, Melly Goeslaw didampingi Ketua STKIP Hamzanwadi Selong, Ir. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M,Pd, menyempatkan diri berziarah ke makam TGKH. M. Zainuddin Abdul Madjid di Pancor.

Melalui siaran pers yang diterima Suara NTB, Jumat (31/7), Melly Goeslaw mengaku bangga dan bersyukur bisa berkunjung ke pondok pesantren (ponpes) yang didirikan seorang ulama besar tersebut. Selama ini, kata Melly, keberadaan YPH PPD NW Pancor hanya sebatas mendengar dan mengetahui profil tentang NWDI dan NBDI melalui membaca di sejumlah sosial media.

Menurutnya, merupakan suatu kehormatan baginya bisa bekunjung dan melihat langsung megahnya pondok pesant-

ren di NWDI dan NBDI ini. Terlebih lagi, lanjutnya, dalam peringatan Hultah NWDI ke – 80 di Pancor, ia diberikan kesempatan untuk menghibur jamaah NW Pancor, Sabtu malam.

Ia kembali menambahkan, momen peringatan Hultah NWDI yang ke-80 ini merupakan momen yang sangat istimewa dan bersejarah baginya, karena tahun ini merupakan pertama kalinya ia akan melantunkan lagu-lagu hits nya di ponpes yang saat ini cabangnya sudah tersebar di berbagai provinsi yang ada di Indonesia. (yon)

Kapolda: Korlapnya Kita Tangkap Dari Hal. 1

an jumlah tenaga kerja.

“Saya kira secara rinci nanti ada pengawasnya. Kemudian ada PTP dari Dinas PU. Kan ada pekerjaann yang lintasan kritis, ada pekerjaannya yang lost.

Yang dijaga, lintasan kritis. Kalau itu sudah kita jaga, pekerjaan pasti terselesaikan. Ndak ada masalah. Empat bulan saya yakin bisa selesai,” ujarnya.

Sementara itu, untuk paket-paket pekerjaan di RSUP NTB yang dialokasikan dalam APBD murni 2015, dari hasil pantauan pihaknya progresnya menunjukkan peningkatan.

Mentan Ingatkan Kepala Bulog NTB Dari Hal. 1 Seperti memanfaatkan media penyiaran publik dan media massa lokal, tokoh agama, tokoh masyarakat dan perangkat daerah.

“Bisa kita ajak bekerjasama untuk penyerapan ini maupun program yang lain.

Saya pikir kalau kita semua bekerja dengan niat yang baik maka insya Allah tidak ada target yang terlalu sulit kita capai,” ujarnya.

Mengenai bencana kekeringan yang terjadi di NTB yang berdampak terhadap gagal panen, gubernur mengaku, baru 335 hektar tanaman padi yang mengalami puso. Terkait dengan kekeringan ini, gubernur meminta pemerintah pusat mengoptimalkan upaya antisipasi kekeringan di NTB. Pemprov NTB sendiri, katanya, telah menetapkan status siaga darurat kekeringan sejak 1 Juli lalu. Di mana, telah dibentuk tim yang anggotanya berasal dari seluruh stakeholders untuk merespons gejala kekeringan yang ada.

Gubernur menambahkan, terkait dengan program swasembada pangan, NTB ingin memgambil peran maksimal dalam upaya meningkatkan produksi padi, jagung dan kedelai. NTB, katanya memiliki potensi sektor pertanian

yang sangat besar. Namun, potensi itu tak mungkin dapat dioptimalkan tanpa peran serta seluruh pihak yang berkaitan secara langsung.

“Saya, ingin mengajak kita semua mari kita bantu bapak Menteri Pertanian, mari kita bantu Bapak Presiden. Karena program pembangunan yang ada itu semua berpulang untuk kemajuan kita semua. Bagi kita di NTB tentu kemajuan seluruh masyarakat NTB. Kalau produktivitas pertanian kita meningkat, hasilnya meningkat. Apalagi misalnya komoditas jagung di NTB sudah 100 ribu ton yang diekspor ke luar negeri,” ungkapnya.

Mendengar keluhan gubernur terkait dengan belum maksimalnya koordinasi dalam penyerapan 200 ribu ton gabah itu, Menteri Pertanian (Mentan), Dr. Ir. H. Andi Amran Sulaiman, MP langsung menegur Kepala Bulog NTB, M. Sugit Sutedjo Mulyono. Kepala Bulog NTB diminta segera melkaukan koordinasi dengan Pemprov NTB terkait dengan program penyerapan 200 ribu ton gabah.

“Pak (Kepala Bulog NTB), jangan lewat besok ketemu Pak Gubernur. Bukan di sini, jangan seperti Abu Nawas, Pak Menteri saya sudah ketemu salaman tadi. Koordinasi dengan gubernur itu sangat penen-

tu, bupati penentu swasembada pangan ini. Tidak bisa kita berbuat banyak. Pangdam, Kasdam, Danrem sangat penentu, egoisme sektoral kita hilangkan,” ujarnya.

Amran mengatakan saat ini pemerintah pusat sudah mengganti tiga direksi Bulog Pusat. Mengenai Boulog NTB yang kurang koordinasi, dirinya minta maaf. “Kami minta maaf karena Direksi Bulog kurang koordinasi. Yang datang ini adalah direksi baru.

Mungkin karena kurang koordinasi dengan tuan guru, sehingga kualat ada pergantian.

Tiga-tiganya diganti direksi Bulog. Begitu seriusnya direksi, sehingga mereka turun sekarang,” tandasnya.

Dikonfirmasi terpisah, Kepala Bulog NTB, Sugit Sutedjo Mulyono membantah dirinya tak melakukan koordinasi dengan Pemprov NTB. Ia mengatakan, untuk target penyerapan 200 ribu ton gabah itu baru malam Jumat pihaknya memperoleh informasi. Sementara sebelumnya, jumlah gabah petani yang akan diserap oleh Bulog sebanyak 100 ribu ton selama dua bulan sampai Agustus mendatang. Target 200 ribu ton penyerapan gabah petani itu merupakan bagian dari program pemerintah untuk menyerap 2 juta ton gabah tahun 2015 ini. (nas)

Keterlibatan KPA Tak Muncul di Penyidikan Dari Hal. 1 Pembuktian masih harus melalui proses persidangan. “Makanya kita tunggu nanti fakta persidangan seperti apa. Baru kita lihat nanti penyelidikannya seperti apa,” kata Andy.

Sementara ini dia mengaku hanya fokus menuntaskan berkas untuk enam tersangka yang sudah rampung. Mengingat perkara ini sudah cukup lama ditangani sejak dilaporkan sejak 2012 lalu. Kasus ini, ditingkatkan ke penyidikan tahun 2014 lalu menyusul ditetapkan 13 tersangka, namun yang diumumkan hanya enam orang.

Mereka yang ditetapkan sebagai tersangka Direktur PT. SKA berinisial LA. Kerugian negara kasus ini Rp 240 Juta, sesuai hitungan BPKP. Sedangkan tersangka lainnya adalah PPK berinisial NZ. Ter-

sangka lainnya, HA dan BRT dari konsultan perencana PT. AC, termasuk para panitia proyek HA (53) dan LA (34).

Menurut Andy, perkara ini harus segera tuntas agar tidak jadi tunggakan. Soal ada kemungkinan pihak lain terlibat akan dibuka lembar penyelidikan baru. “Jadi tergantung hasil di persidangan nanti,” pungkasnya soal kasus ini.

Tersangka Mangkir Pada kasus yang berbeda, penyidiknya sedang intens menyelesaikan tunggakan kasus, terkait dengan pembebasan lahan transmigrasi di Desa Jeringo, Kecamatan Pringgabaya Lombok Timur.

Kasus ini sudah menetapkan empat orang tersangka. “Empat tersangka kami panggil Senin lalu, tapi hanya tiga yang hadir. Satu tersangka lagi oknum kepala dusunnya

mangkir,” terang dia.

Pihaknya cukup menyesalkan ketidakhadiran oknum kadus itu. Tapi tak berarti pemanggilan dihentikan, karena akan dilanjutkan pemanggilan kedua dan ketiga. Jika sampai panggilan terakhir tak hadir, maka akan dilanjutkan pemanggilan paksa.

Pemeriksaan para tersangka ini merupakan yang pertama sejak kasus ini ditingkatkan ke penyidikan. Kasusnya sama dengan kasus Terminal Haji BIL yang ulang tahun sampai tiga kali sejak diproses 2012 lalu, sehingga motivasi pihaknya, segera mempercepat ke tahap pemberkasan dengan memanggil para tersangka. Apalagi kerugian negara kasus ini sudah ditemukan, sebesar Rp 340 juta.

“Kalau tersangka sudah hadir semua, segera kita berkaskan,” ujarnya. (ars)

AMAN dari Dua Kubu

Mataram (Suara NTB) Pendaftaran H. Ahyar Abduh – H. Mohan Roliskana (AMAN) sebagai pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Mataram dianggap sah oleh kubu Golkar Agung Laksono (AL). Sebab, surat keputusan dukungan yang diterbitkan untuk pasangan AMAN lahir dari hasil perundingan tim islah kedua kubu.

Demikian ditegaskan Plt. Ketua DPD Partai Golkar NTB kubu Agung Laksono, Sari Yuliati, yang dikonfirmasi Suara NTB terkait keabsahan dukungan Golkar untuk AMAN di Pilkada Kota Mataram.

“SK yang kita keluarkan itu adalah SK yang berdasarkan hasil perundingan tim islah, tim 10. Hasilnya, dibikin berita acara, berdasarkan itu, lalu kita membuat SK. SK yang disepakati oleh kedua belah pihak,” ujar Bendahara Umum DPP Partai Golkar ini, Jumat (31/7).

Hasil kesepakatan itu, DPD Partai Golkar kedua kubu akan mencalonkan Ahyar dan Mohan sebagai bakal calon walikota dan wakil walikota di Pilkada 2015. Setelah itu, pihaknya tentu mendaftarkan dukungan mereka tersebut.

Karena dukungan untuk AMAN merupakan hasil keputusan masing-masing pengurus

di kedua kubu, maka Sari meyakini, dukungan dari kedua kubu itu telah didaftarkan ke KPU Kota Mataram. Sebab, jika salah satu kubu tidak mendaftarkan dukungannya, maka dukungan Golkar akan ditolak oleh KPU Kota Mataram. “Didaftarkan dong. Iya, kalau tidak ditolak sama KPU,” tegasnya.

Hanya saja, soal kebenaran surat yang diserahkan ke KPU, ia menegaskan hal itu tentu menjadi ranah KPU Kota Mataram untuk melakukan pengecekan. “Jadi berkas diterima KPU, terus berapa hari KPU cek kebenaran tentang surat itu,” ujarnya.

Dikonfirmasi terpisah, Plt. Sekretaris DPD Partai Golkar NTB kubu Aburizal Bakrie, Ir. Misbah Mulyadi mengaku belum mengetahui detail tahapan demi tahapan yang dilalui oleh kubu AMAN setelah menerima SK dukungan yang mereka terbitkan. Misbah hanya sebatas menyatakan saat pendaftaran dilakukan dirinya tengah berada di Jakarta untuk mengurus berkas-berkas dukungan yang perlu diterbitkan oleh DPP Partai Golkar. “Saya kan di Jakarta mengurus SK-SK itu. Pimpinan Golkar, sama yang lain mendaftar duluan. Itu aja yang saya tahu,” pungkasnya. (aan)

Ancam Tak Berikan Anggaran Dari Hal. 1 jagung dan kedelai akan diberikan tambahan anggaran.

“Kami minta produksi pangan harus naik, karena anggaran naik supaya tahun depan anggarannya naik. Aku minta maaf dengan kerendahan hati, tahun depan kemungkinan tidak dapat anggaran kalau produksinya di bawah tahun lalu,” tegasnya saat rapat koordinasi (rakor) swasembada pangan dan antisipasi kekeringan di Markas Korem 162 Wira Bhakti, Jumat (31/7).

Rakor tersebut dihadiri beberapa direktur jenderal di Kementerian Pertanian, Ketua KTNA, Direksi Bulog Pusat, Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi, Kasdam IX Udayana dan pejabat lainnya. Namun, kata Amran, untuk NTB dia melihat terjadi peningkatan produksi pangan seperti padi.

Di mana, tahun ini sesuai dengan prediksi BPS, produksi padi di NTB diprediksi mengalami peningkatan sekitar 6,85 persen, di atas rata-rata nasional yang hanya 6,4 persen.

“Kalau untuk Provinsi NTB tetap, bahkan harus tetap dinaikkan anggarannya. Tapi nanti mungkin ada kabupaten yang akan dinolkan anggarannya, minta maaf tuan guru (gubernur, red),” ujarnya.

Amran menyebutkan, NTB telah mampu menjadi daerah yang menopang pangan nasional. Seperti jagung NTB yang sudah bisa diekspor ke luar negeri mencapai 135 ribu ton tahun ini. Kemudian, pada saat terjadi lonjakan harga bawang pada bulan puasa lalu seperti di Jakarta, dan bawang NTB dari Bima berhasil menstabilkan harga. ‘’Kementerian Pertanian bersama dengan Bulog membeli sekitar belasan truk bawang dari Bima untuk menstabilkan harga di Jakarta, Sulawesi Selatan dan Medan Sumatera Utara,’’ ujarnya.

Amran mengungkapkan, ada bupati yang keberatan dengan kebijakan yang diambil ini. Bahkan, salah satu bupati langsung melapor ke Wakil Presiden Jusuf Kalla. Namun Wapres hanya senyum saja. Menurutnya, dengan cara seperti ini diharapkan Indonesia bias swasembada pangan dan mengurangi ketergantungan impor pangan.

Dalam rakor tersebut, agenda utama yang dibahas mengenai upaya mengatasi kekeringan dan serapan gabah. Untuk serapan gabah petani yang harus dilakukan Bulog pada tahun 2015 ini sebanyak 200 ribu ton. Sementara untuk mengatasi kekeringan, pihaknya telah membentuk tim khusus yang digerakkan di seluruh Indonesia.

Terkait dengan masalah kekeirngan, ia mengharapkan masyarakat tak perlu risau, termasuk di NTB. Namun, semua harus mengambil langkah cepat.

Amran mengatakan, mulai Desember 2014 lalu, Kementerian Pertanian telah mengantisipasi kekeringan tersebut. Misalnya dengan membangun irigasi tersier, membagikan alat dan mesin pertanian, membangun sumur dangkal dan dalam. Untuk tahun depan, dalam mengatasi kekeringan akan dibangun embung-embung.

Di NTB sendiri, lanjutnya, laporan yang diterima sebanyak 335 hektar lahan pertanian yang mengalami puso. Bagi tanaman yang mengalami puso, pihaknya meminta pemda mengajukan usulan ke pusat untuk diberikan penggantian benih.

Mentan menyebut, tahun ini dampak puso akibat kekeringan telah mampu ditekan. Disebutkan, tahun lalu, tanaman yang mengalami puso mencapai 159 ribu hektar. Sementara, saat ini sampai dengan Juli 2015, tanaman padi yang hiang hanya mencapai 52 ribu hektar. Sementara yang puso sebanyak 8.000 hektar atau 0,1 persen dari seluruh total lahan. (nas)

Harus Duduk Bersama Dari Hal. 1 “Menurut saya ndak apaapa diteruskan, karena mungkin perlu duduk bersama antara MUI dengan pemerintah bicara tentang akad apa yang paling sesuai dengan BPJS Kesehatan. Nanti tinggal disesuaikan,” kata Gubernur ketika diminta tanggapannya mengenai fatwa MUI yang mengatakan BPJS Kesehatan haram di Mataram, Jumat (31/7).

TGH. M. Zainul Majdi yang juga Ketua Tanfidziah Pengurus Besar Nahdlatul Wathan (PBNW), menjelaskan, dalam Islam ada beberapa macam akad kerjasama. Dalam hal BPJS Kesehatan itu masih perlu memerlukan penjelasan lebih luas atau lebih mendalam mengenai akad kerjasama yang dipakai.

“Kalau itu sudah ketemu saya yakin tak masalah. Maksud saya, MUI itu memerlukan penjelasan lebih luas, lebih dalam, BPJS ini masuk akad apa kalau dalam Islam. Kan ada macam-macam akad kerjasama dalam Islam. Nah, kalau sudah masuk akadnya, salah satu akad yang dibolehkan, saya pikir ndak masalah,” terangnya.

MUI mengeluarkan tinjauan mengenai BPJS Kesehatan dalam keputusan yang dihasilkan forum pertemuan atau ijtima Komisi Fatwa MUI di Pondok Pesantren AtTauhidiyyah Cikura, Bojong, Tegal, Jawa Tengah, pada Juni 2015. Dalam ijtima itu, Komisi Fatwa MUI menyebut bahwa iuran dalam transaksi yang dilakukan BPJS Kesehatan tidak sesuai dengan ketentuan syariah. (nas)

Sabtu, 1 Agustus 2015

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Peserta Tunggal

DPR Dukung Penundaan Pilkada

Jakarta (Suara NTB) Ketua DPR Setya Novanto mendukung keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) menunda pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) dengan peserta tunggal.

“Kalau belum siap maka kita beri evaluasi untuk dipertimbangkan,” katanya di Gedung DPR/MPR/DPD RI Jakarta, Jumat (31/7).

Namun, ia melanjutkan, DPR akan tetap meminta penjelasan kepada KPU mengenai rencana penundaan tersebut.

Menurut dia, pemimpin Komisi II DPR telah berkonsultasi dengan pemimpin DPR guna mengundang dan meminta keterangan dari KPU mengenai masalah itu. “Kita belum terima dan dengarkan seara langsung. Maka lebih baik kita dengarkan dulu penjelasan KPU. Mungkin setelah reses kami panggil KPU bersama Komisi II untuk menindaklanjuti dan mencari jalan keluar,” katanya.

“Kami akan minta KPU untuk segera mengadakan rapat dengan Komisi II DPR dan pimpinan DPR RI untuk menyampaikan beberapa hal yang terkait dengan penundaan pilkada,” tambah dia.

Ketua KPU Husni Kamil Malik pada Kamis menyatakan pilkada yang hanya diikuti oleh satu peserta akan ditunda sampai tahun 2017.

Setelah menutup pendaftaran calon pada 28 Juli KPU membuka kembali pendaftaran peserta pada 1-3 Agustus bagi daerah yang calon pesertanya baru satu pasangan atau sama sekali tidak ada pendaftarnya.

Bila hingga akhir perpanjangan pendaftaran pada 3 Agustus 2015 tidak ada tambahan peserta yang mendaftar maka KPU akan menunda pelaksanaan pilkada di daerah yang bersangkutan hingga 2017. (ant/bali post) Setya Novanto

(ant/bali post)

SHALAT JUMAT - Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan (berdiri kanan) menunaikan ibadah Shalat Jumat di Masjid Istiqlal, Jakarta, Jumat (31/7). Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan melakukan kunjungan kenegaraan ke Indonesia selama tiga hari untuk mempererat kerjasama bilateral dalam berbagai bidang, seperti ekonomi, pendidikan dan industri pertahanan.

Korupsi Bongkar Muat Barang Menteri Susi ’’Cerewet’’, AS Akhirnya Nyerah Polda Metro Geledah Rumah Partogi

(ant/bali post)

KKP Tangkap Empat Kapal Ikan Ilegal Vietnam Jakarta (Suara NTB) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Kapal Pengawas Hiu Macan 001 menangkap empat kapal perikanan asing berbendera Vietnam di perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia pada 29 Juli 2015.

“Kapal-kapal yang ditangkap seluruhnya diawaki oleh 48 warga Vietnam,” kata Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) KKP Asep Burhanudin di Jakarta, Jumat.

Asep memaparkan, ke empat kapal itu tertangkap tangan saat sedang melakukan penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, tanpa dilengkapi dokumen-dokumen perizinan kegiatan penangkapan ikan dari Pemerintah RI. Kapal-kapal penangkap ikan yang tertangkap tangan itu, ujar dia, diduga melanggar Pasal 93 ayat (2) jo Pasal 27 (2) UU No. 45 tahun 2009 tentang perubahan atas UU RI No 31 tahun 2004 tentang Perikanan, dengan ancaman pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp 20 miliar.

Selanjutnya, terhadap ABK dan empat kapal ikan asing Vietnam tersebut dikawal oleh KP Hiu Macan 001 ke Stasiun PSDKP Pontianak, Kalimantan Barat, untuk menjalani proses hukum oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Perikanan.

Sebelumnya, Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) menyatakan putusan berat terhadap tindak pidana pelaku pencuri ikan di kawasan perairan Indonesia bakal efektif dalam memberikan efek jera terhadap pencurian ikan tersebut. “Langkah ini baik guna memberi efek jera,” kata Ketua Umum KNTI M Riza Damanik, beberapa waktu lalu.

Menurut dia, seharusnya putusan terhadap kasus pencurian ikan juga menjadi peluang menetapkan pemilik kapal dan atau pemilik perusahaan untuk juga dijatuhi hukuman. (ant/bali post)

(ant/bali post)

Susi Pudjiastuti

Jakarta (Suara NTB) Amerika Serikat sudah membebaskan tarif impor produk-produk perikanan Republik Indonesia. Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menyatakan keberhasilan itu, karena kecerewetan yang telah dilakukannya sehingga Indonesia tidak harus mengirimkan delegasi berkali-kali untuk memohon pembebasan tersebut.

Susi pun akan melakukan hal yang sama ke negara-negara Eropa. “Saya akan panaspanasi dubes negara-negara Uni Eropa, karena Amerika saja sudah kasih,” katanya saat memberikan sambutan dalam acara halal bihalal di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Jakarta, Jumat (31/7).

Ia berpendapat caranya dengan “ngedumel” dan “cerewet” itu perlu tetapi di masa depan dia memastikan kecerewetannya akan lebih bermanfaat. Sebelumnya, KKP menyatakan sektor perikanan Indonesia mendapatkan “angin segar” dari kebijakan Pemerintah Amerika Serikat yang menawarkan skema perlakuan istimewa terhadap komoditas perikanan.

“Di tengah situasi perekonomian yang sedang mengalami perlambatan, sektor perikanan Indonesia mendapatkan angin segar untuk ekspor ke pasar Amerika Serikat,” kata Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (P2HP) KKP Saut Hutagalung di Jakarta, Rabu (29/7).

Menurut dia, “angin segar” tersebut setelah Presiden Barack Obama dengan persetujuan Senat AS menandatangani pembaharuan dan perpanjangan skema Generalized System of Preference (GSP), Senin (27/7).

Ia memaparkan, GSP merupakan skema khusus dari negara-negara maju yang menawarkan perlakuan istimewa nontimbal balik seperti tarif rendah atau nol kepada impor produk yang berasal dari negara-negara berkembang.”Indonesia termasuk yang mendapatkan fasilitas GSP,” kata Saut Hutagalung.

Skema tersebut, lanjutnya, sempat terhenti sejak tahun 2013 karena tidak mendapatkan persetujuan Senat AS. Namun dengan kebijakan baru Obama ini, skema GSP kembali akan mulai berlaku mulai 29 Juli 2015 hingga 31 Desember 2017. “Hal ini akan menjadi peluang yang sangat baik bagi eksportir perikanan Indonesia karena melalui skema tersebut sejumlah produk perikanan Indonesia, seperti kepiting beku, ikan sardin, daging kodok, ikan kaleng, lobster olahan, rajungan dan dibebaskan dari tarif bea masuk,” katanya.

Dirjen P2HP mengingatkan bahwa Amerika Serikat merupakan pasar tujuan ekspor utama bagi produk perikanan Indonesia.

Selain itu, ujar dia, selama empat tahun terakhir nilai ekspor produk perikanan Indonesia ke AS terus menunjukkan peningkatan, yaitu 1,07 miliar dolar AS tahun 2011, 1,15 miliar dolar AS tahun 2012, 1,33 miliar dolar AS tahun 2013 dan 1,84 miliar dolar AS tahun 2014.

Saut juga mengemukakan, nilai total ekspor hasil perikanan 2014 hanya mencapai 4,6 miliar dolar AS. (ant/bali post)

Jakarta (Suara NTB) Petugas Polda Metro Jaya menggeledah rumah milik Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan non-aktif Partogi Pangaribuan terkait dugaan korupsi dwelling time (bongkar muat barang di pelabuhan) di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta.

Sejumlah anggota Tim Satuan Tugas Khusus Polda Metro Jaya menggeledah rumah berlantai dua di Perumahan Mas Naga Jalan Gunung Gede II No 59 RT09/012 Bintara Jaya, Bekasi Barat, Kota Bekasi, Jawa Barat, Jumat (31/7).

Wakil Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) Iwan Kurniawan memimpin penggeledahan bersama Kasubdit Fismondev Ditreskrimsus Polda Metro Jaya

AKBP Arie Ardian dan Kasubdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya AKBP Didik Sugiarto.

Proses penggeledahan terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi dan pencucian uang dwelling time usai penyidik menetapkan tersangka terhadap Partogi.

Berbekal surat perintah (sprint), petugas mulai menggeledah rumah guna mencari barang bukti yang diduga terkait perbuatan melawan hukum. Berdasarkan hasil gelar perkara, penyidik menemukan dua alat bukti untuk menetapkan Partogi menjadi tersangka, yakni keterangan saksi, sinkronisasi alat bukti yang disita saat penggeledahan berupa uang tunai 42.000 dolar Amerika Serikat.

“Serta aliran dana pada rek-

ening atas nama PP yang diduga dari hasil dari perbuatan melawan hukum,” ujar Iqbal.

Partogi dijerat Pasal 3 dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) sebagaimana diatur UU Nomor 25/2003.

Kemudian Pasal 3, 4 dan 5 Nomor 8/2010 tentang TTPPU dan Pasal 5 ayat (2), Pasal 11, Pasal 12 poin a dan b, serta Pasal 12 (B) UU Nomor 31/1999 diubah UU Nomor 20/2001 tentang Tindak Pidana Korupsi.

Selain Partogi, penyidik telah menetapkan tiga tersangka yakni Kepala Subdirektorat Barang Modal Bukan Impor Ditjen Daglu Kemendag RI Imam Aryanta, Pekerja Harian Lepas (PHL) Kemendag RI berinisial M dan pengusaha importir MU. (ant/bali post)

OC Kaligis Kembali Menolak Diperiksa KPK Jakarta (Suara NTB) Pengacara senior Otto Cornelis (OC) Kaligis berkeras menolak diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai saksi maupun tersangka dalam perkara dugaan penyuapan terhadap hakim dan panitera di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan.

“Apapun resikonya dia menolak diperiksa baik sebagai saksi maupun sebagai tersangka, dan meminta kami tim lawyer-nya untuk mendesak agar berkas perkaranya segera dilimpahkan ke pengadilan,” kata pengacara Kaligis, Johnson Panjaitan, di gedung KPK Jakarta, Jumat.

KPK seharusnya memeriksa Kaligis sebagai tersangka dalam kasus ini. “Yang jelas kami berupaya memperjuangkan hak asasi dan mengoreksi prosedur, bukan berarti pokok perkara masuk terus persoalan yang kami complain atau persoalkan itu gugur, ada mekanisme Komnas HAM juga,” tambah Johnson.

Kaligis sudah dua kali menolak diperiksa sebagai saksi untuk tersangka M Yagari Bhastara alias Gerry yang juga anak buahnya. Pada Jumat (24/ 7) dan Selasa (28/7) dia menolak diperiksa, karena mengaku sakit dan juga tidak mau di-

(Suara NTB/ist)

OC Kaligis

periksa sebagai saksi sebab sudah menjadi tersangka.

“Tersangka itu diberikan hak ingkar, kalau mau mempercepat (proses) KPK yang mempercepat. Hak dasar itu enggak bisa ditekan dengan mengeluarkan pasal 22 atau 21 dan dikatakan menghambat proses penyidikan,” jelas Johnson.

Pasal 21 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan,

penuntutan dan pemeriksaan disidang terdakwa maupun para saksi dalam perkara korupsi dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 12 tahun dan atau denda paling sedikit Rp 150 juta dan paling banyak Rp 600 juta.

Sedangkan pasal 22 undangundang itu menyebutkan, setiap orang yang dengan sengaja tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar, dipidana dengan pidana paling singkat tiga tahun dan paling lama 12 tahun dan atau denda paling sedikit Rp150 juta dan paling banyak Rp600 juta.

“Kalau klien saya salah, terbukti, hukumlah. Saya bukan mau membenarkan sesuatu yang salah,” tambah Johnson.

KPK sebelumnya sudah menetapkan enam orang tersangka dalam kasus ini, antara lain Ketua PTUN Medan Tripeni Irianto Putro (TIP), anggota majelis hakim Amir Fauzi (AF) dan Dermawan Ginting (DG) dan panitera/sekretaris PTUN Medan Syamsir Yusfan (SY) sebagai penerima suap.

Sementara pengacara senior OC Kaligis, anak buahnya Gerry, Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho dan istrinya Evi Susanti sebagai pemberi suap. (ant/bali post)

Tahun Ini Tidak Ada Rekrutmen PNS Jakarta (Suara NTB) Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan dan RB) Yuddy Chrisnandi menegaskan pemerintah tidak membuka proses rekrutmen calon pegawai negeri sipil (CPNS) pada 2015.

“Jadi penipuan itu dilakukan oleh oknum-oknum tertentu kepada masyarakat umum yang ingin menjadi pegawai pemerintah dengan mengambil uang besaran maksimumnya itu 10 juta sampai dengan 200 juta rupiah,” kata Yuddy di Jakarta, Jumat (31/7).

Menurut Yuddy, pemerintah tidak membuka lowongan CPNS, karena sedang moratorium.

Yuddy menjelaskan penipuan rekrutmen CPNS yang beredar pada masyarakat terjadi, karena informasi keputusan pemerintah tidak disosialisasikan sebelumnya dengan terhenti di tingkat pusat, sehingga tidak tersosialisasi dengan baik ke masyarakat.

“Jadi kami sudah menyampaikan kebijakan moratorium. Nah seharusnya hal ini disosialisasikan oleh pejabat pembina kepegawaian di tingkat provinsi, kabupaten atau kota, sehingga informasinya menyebar di masyarakat,” kata Yuddy.

Yuddy mengatakan, kasus penipuan perekrutan CPNS di Jawa Barat yang terungkap pada 29 Juli 2015 akan menjadi pengingat bagi para peja-

bat pembina kepegawaian untuk mensosialisaikan keputusan pemerintah itu kepada masyarakat.

“Terhadap kasus yang berlangsung saya meminta kepolisian mengusut tuntas dengan prioritas pertama ambil uang penipuannya, kembalikan dulu karena rakyat kecil yang ditipu,” ujar Yuddy.

Rabu lalu, ratusan orang korban penipuan perekrutan CPNS mendatangi Kantor Badan Kepegawaian Nasional Regional III Bandung.

Dalam laporannya, sekitar 409 orang menjadi korban penipuan perekrutan CPNS dan mereka menanyakan surat keputusan penempatan kerja CPNS kepada kantor BKN. (ant/bali post)