Snt01092015

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.75.000 SUMBAWA Rp.80.000 ECERAN Rp 4.500

SUARA NTB

16 HALAMAN NOMOR 146 TAHUN KE 11

Online :http://www.suarantb.co.id E-mail: hariansuarantb@gmail.com

SELASA, 1 SEPTEMBER 2015

Pengemban Pengamal Pancasila

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

(Suara NTB/kir)

TIDUR PULAS - Seorang siswa Satap Torok Aik Beleq, Lombok Tengah tertidur pulas saat mengikuti pelajaran. Dikpora Loteng berencana meninjau kembali keberadaan Satap Torok Aik Beleq tersebut, lantaran jumlah siswanya minim.

Satap Torok Aik Beleq Minim Siswa Praya (Suara NTB) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Lombok Tengah (Loteng) berencana akan meninjau ulang status dan keberadaan Sekolah Satu Atap (Satap) yang ada di Dusun Torok Aik Beleq, Desa Montong Ajan,

Di Satap Torok Aik Beleq tersebut, berdiri dua sekolah yakni SDN Torok Aik Beleq dan SMPN 8 Praya Barat Daya. Dengan total siswa hanya sebanyak 104 siswa. Dimana untuk murid SD-nya sebanyak 102 siswa. Sisanya untuk SMP hanya 2

Kecamatan Praya Barat Daya. Hal ini dilakukan karena minimnya jumlah siswa di sekolah bersangkutan.

Demikian diungkapkan Kepala Dikpora Loteng, Drs. H.L. Idham Khalid, M.Pd., saat ditemui Suara NTB, Senin (31/8) kemarin.

Bawaslu Pertanyakan Audit Inspektorat Mataram (Suara NTB) – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi NTB mempertanyakan audit khusus yang dilakukan oleh Inspektorat Provinsi NTB. Bawaslu Provinsi NTB mengklaim, sekitar 80 persen dari total dana hibah Rp 13,5 miliar dipergunakan bukan untuk operasional Bawaslu NTB melainkan untuk jajaran pengawas di bawah.

Komisioner Bawaslu NTB, Bambang Karyono, yang dikonfirmasi Suara NTB, Senin (31/8) kemarin menegaskan bahwa langkah Inspektorat NTB melakukan audit khusus tersebut tentu saja adalah langkah yang tidak bisa dihalangi. ‘’Saya kira

Polda NTB Monitor Audit Rp 13,5 Miliar Hibah Bawaslu POLDA NTB menunjukkan sikap serius untuk mengusut pengunaan dana hibah di Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) NTB senilai Rp 13,5 miliar. Jika ada indikasi penyimpangan, tanpa menunggu audit Inspektorat, Polda NTB akan masuk mengusut. Sementara ini mereka masih memantau proses audit.

Penegasan itu disampaikan Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dir Reskrimsus) Polda NTB, Bersambung ke hal 15

Banyak Program Belum Tuntas

”

Artinya, tanpa harus menunggu Inspektorat, kami bisa masuk (penyelidikan, red), Prasetijo Utomo

(Suara NTB/dok)

TO K O H TEPAT tanggal 30 Agustus 2013 silam, pasangan Bupati H. Moch Ali Bin Dachlan dan Wakil Bupati H. Haerul Warisin atau dikenal dengan pasangan Alkhaer dilantik. Dua tahun sudah berlalu. Selama itu sejumlah program pembangunan digerakkan. Namun tidak dinafikan pula, masih banyak program yang belum tuntas dilaksanakan.

Wakil Bupati H. Haerul Warisin kepada Suara NTB mengatakan, hal utama yang ingin dicapai adalah terjadinya peningkatan perekonomian masyarakat.

Bersambung ke hal 15

itu sah-sah saja bagi pihak yang berwenang,’’ ujarnya.

Hanya saja, ia mengaku ada sejumlah persoalan yang masih menggantung dan memunculkan pertanyaan.

“Kami masih belum tahu ini audit ini substansinya apa? Apakah dana

Pilkada? Kalau dana Pilkada, kita juga sama-sama tahu, bahwa bukan hanya Bawaslu yang jadi penyelenggara. Kalau memang substansinya di sana. Saya kira jangan sampai publik justru bertanya kenapa kemudian hanya Bawaslu,’’ ujarnya.

Bambang menambahkan, pernyataannya tersebut bukan berarti ia juga meminta dilakukan audit terhadap lembaga penyelenggara lainnya. Hanya saja, Bersambung ke hal 15

orang. Dengan tingkat keaktifan siswa di bawah 70 persen. “Kita akan ada evaluasi terhadap keberadaan sekolah ini,” ujar Idham.

Namun ia mengaku belum bisa memastikan, Bersambung ke hal 15

Dirujuk ke RSUP, Dua JCH Kloter VII Gagal Berangkat Mataram (Suara NTB) Data terbaru yang dikeluarkan Kementerian Agama (Kemenag) NTB, sampai dengan Senin (31/8), jumlah Jemaah Calon Haji (JCH) NTB yang belum mengantongi visa sebanyak 26 orang. Sementara itu, saat ini pemberangkatan JCH NTB ke tanah suci sudah sampai pada kloter VII. Pada kloter VII, sebanyak dua orang JCH gagal berangkat lantaran dalam kondisi sakit. Kedua JCH tersebut harus dirujuk ke Rumah Sakit Umum Provinsi (RSUP) NTB untuk pengobatan lebih lanjut sebelum diberangkatkan pada kloter berikutnya. “Tinggal 26 orang jemaah haji yang belum keluar visanya. Adanya keterlambatan visa itu hampir terjadi di semua kloter itu,” terang Kepala Bidang Haji dan Umroh Kemenag NTB, Drs. H. Maad Umar, M.PdI ketika dikonfirmasi Suara NTB, Senin (31/8) siang kemarin.

Sebelumnya, sebanyak 38 orang JCH NTB yang belum keluar visanya pada pekan lalu. Proses pengurusan visa JCH yang belum keluar terus menerus dilakukan ke pusat. Sehingga, sekarang tinggal 26 orang yang belum keluar visanya. Dari 41 JCH kloter pertama yang ditunda keberangkatannya akibat belum keluarnya visa, Bersambung ke hal 15

Kondisi Ekonomi Terjepit

Seratusan Nelayan Lobster Kembali Gedor Kantor Gubernur H. Haerul Warisin

Mataram (Suara NTB) Seratusan nelayan penangkap lobster yang berasal dari Lombok Barat (Lobar) Lombok Tengah (Loteng) dan Lombok Timur (Lotim) kembali menggedor Kantor Gubernur NTB, Senin (31/8) siang kemarin. Mereka meminta Gubernur NTB mendesak pemerintah pusat mencabut Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) No. 1 Tahun 2015.

Massa bergerak dari Lapangan Umum Mataram menuju Kantor Gubernur sekitar pukul 11.00 Wita. Mereka membawa spanduk dan poster yang berisi kecaman dan desakan supaya kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti yang melarang nelayan

menangkap bibit lobster segera dicabut.

Koordinator Umum Aksi, Hasan Massat mengatakan kondisi terkini masyarakat akibat kebijakan tersebut, kehidupan masyarakat semakin sulit. Karena mereka kehilangan pekerjaan seharihari. ‘’Usaha-usaha pengembangbiakan dan pemeliharaan yang dilakukan mengalami ketidakpastian pembinaan dan pendanaan. Ketidakpastian pasar serta keberlanjutan usaha yang berakibat pada kehilangan sumber pendapatan, kriminalitas semakin meningkat di Lombok Selatan,”ujarnya.

Dikatakan, harapan satusatunya para nelayan penangkap lobster saat ini hanya kepada Pemprov NTB. Mere-

ka meminta supaya Pemprov NTB kembali mendesak pemerintah pusat dalam hal ini Menteri Susi mencabut Permen KP No. 1 tahun 2015 tersebut. Jika kehijakan tersebut tetap diterapkan maka ia mendesak pemerintah pusat memberikan pelatihan dan pembinaan serta pengalihan usaha lewat upaya-upaya pendanaan.

Dijelaskan, bibit lobster yang berada di perairan selatan Lombok itu berkembang secara alami. Jika tak ditangkap justru akan hilang atau mati dengan sendirinya.

Bahkan, untuk menangkap bibit lobster tersebut para nelayan menggunakan alat-alat sederhana yang tak merusak ekosistem laut.

Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/nas)

GEDOR - Seratusan nelayan penangkap lobster dari Lobar, Loteng dan Lotim kembali menggedor Kantor Gubernur NTB, Senin (31/8) siang kemarin.

SUARA NTB Selasa, 1 September 2015

SUARA MATARAM

Halaman 2

Upacara HUT Kota Mataram

Pembangunan Berjalan Baik KOTA Mataram genap berusia 22 tahun pada Senin (31/8) kemarin.

Berbagai harapan disemai warga di hari jadi kota yang bervisi maju, religius, dan berbudaya ini. Lurah Dasan Agung Baru, Apriadi berharap di usia Kota Mataram yang menjelang seperempat abad ini, pembangunan bisa terus berjalan dengan baik dan lancar.

“Harapannya semoga pembangunan lancar dan berjalan dengan baik. Dan itu harus dilaksanakan dengan menjaga kondusivitas daerah. Kalau kondusivitas tidak terjaga, pembangunan tidak akan (Suara NTB/ynt) sukses,” cetusnya ditemui Apriadi usai apel upacara peringatan HUT Kota Mataram ke-22, Senin (31/8).

Pihaknya pun di tingkat kelurahan terus berkomitmen untuk mewujudkan pelayanan terbaik bagi masyarakat.

Itulah sebagai salah satu upaya dalam memaknai hari jadi Kota Mataram. Sesuai instruksi Camat Selaparang, Kelurahan Dasan Agung Baru telah membuat ruang pelayanan khusus bagi warga.

Warga yang datang memohon berbagai pelayanan dilayani dengan cepat. Setiap jenis pelayanan ditargetkan bisa diselesaikan dalam waktu lima menit. “Paling cepat itu lima menit harus sudah selesai pelayanan dengan ketentuan yang sudah ditetapkan bersama,” jelasnya. Apriadi menyampaikan pihaknya juga telah bersepakat dengan Ketua RT dan Kepala Lingkungan supaya mempercepat pembuatan berbagai jenis surat pengantar yang dibutuhkan warga.

Pembangunan ruangan khusus pelayanan ini berdasarkan hasil swadaya masyarakat dan juga dianggarkan oleh pemerintah. Terlibatnya masyarakat disampaikan Apriadi karena respons yang cukup baik dari masyarakat agar pelayanan bisa dipercepat dan dipermudah. Ruang pelayanan juga dilengkapi sarana pengaduan masyarakat.

Melalui sarana pengaduan pesan singkat (SMS) dan telepon, warga bisa mengkritik jika ada hal yang kurang berkenan atau ada hal yang masih kurang pada saat mendapatkan pelayanan. “Kita berkomitmen bagaimana melayani masyarakat sebaik mungkin. Kalau ada keluhan langsung ditindaklanjuti,” ujarnya.

Pada bagian lain, Apriadi menyampaikan dalam pekan ini pihaknya akan mewakili kecamatan dalam lomba Posyandu tingkat kota. Posyandu yang akan mewakili Dasan Agung Baru adalah Posyandu Teratai, Lingkungan Pelita. Pihaknya pun telah melakukan berbagai persiapan bersama Puskesmas Dasan Agung dengan memberikan pelatihan terhadap kader. (ynt)

Harus Dikaji

(Suara NTB/fit)

SEKRETARIS Komisi III DPRD Kota Mataram, Ismul Hidayat mengapresiasi gagasan menjadikan bemo kuning (angkot, red) sebagai moda transportasi bagi pelajar di Kota Mataram. Pasalnya, transportasi di Kota Mataram perkembangannya memang sangat pesat, dengan kondisi jalan yang tidak bertambah.

Sehingga, harus ada pemikiran Dishubkominfo Kota Mataram untuk memberikan regulasi yang jelas tentang kendaraan ini. ‘’Terutama bagi siswa. Ketika bisa disediakan angkutan khusus bagi pelajar, SMP dan SMA untuk mengurai kepadatan atau kemacetan juga sebagai pembelajaran agar mereka bisa mandiri tentunya,’’ terang Ismul menjawab Suara NTB di ruang kerjanya.

Hanya saja, lanjutnya, Komisi III sampai saat ini belum menerima usulan terkait transportasi khusus bagi siswa di Kota Mataram.

Politisi PKS ini mengingatkan Dishubkominfo agar melihat plus minus kebijakan ini. ‘’Ketika bemo kuning ini dijadikan angkutan oleh pemerintah, konsekuensinya apa,’’ tanya Ismul. Disatu sisi, bemo kuning juga memberikan layanan bagi masyarakat umum. Untuk itu, aturan mainnya harus jelas. Selain itu, kemampuan daerah juga harus dilihat.

Apalagi akan ada bantuan puluhan unit bus dari pusat untuk Kota Mataram. Dikatakan Ismul, Komisi III sebagai mitra kerja Dishubkomifo Kota Mataram harus diberitahukan terkait hal ini. Ketika ada pro kontra atau saran yang lebih baik dari, tentu sebaiknya diakomodir. Karena ada juga orang tua yang memberikan fasilitas kendaraan kepada anak-anaknya dengan alas an agar lebih ekonomis.

Meski mengapresiasi niat baikDishubkominfo Kota Mataram, namun Ismul menegaskan antara eksekutif, legislatif dan stake holder terkait perlu duduk bersama.

Akan menjadi persoalan lagi, ketika masyarakat masih ada yang membutuhkan jasa bemo kuning. ‘’Jadi kita tidak menafikan juga bahwa masyarakat masih menggunakan bemo kuning. Lantas diambilalih oleh pemerintah. Lalu bagaimana dengan masyarakat umum ketika layanan bemo kuning itu dibatasi untuk pelajar,’’ terangnya.

Apakah dengan mengambilalih bemo kuning menjadi angkutan khusus pelajar, pemenrintah dapat memberikan jaminan penghasilan yang sama ketika bemo kuning itu beroperasional secara normal. Intinya, kata Ismul, banyak hal yang mesti dipertimbangkan, seperti rute. (fit)

Ismul Hidayat

Sejumlah PNS Asyik Duduk dan Merokok Mataram (Suara NTB) Peringatan hari jadi Kota Mataram ke - 22 di Lapangan Sangkareang, Senin (31/8) mencoreng citra Pemkot Mataram. Pasalnya, sejumlah pegawai negeri sipil (PNS) malah asyik duduk, ngobrol dan merokok di belakang. Padahal, pembina upacara yakni Penjabat Walikota Mataram, Dra. Hj. Putu Selly Andayani, M.Si., sedang membacakan sambutan Gubernur NTB. Pantauan Suara NTB, apel peringatan HUT Kota Mataram ke - 22 itu dimulai sekitar pukul 08.00 wita dihadiri oleh Sekretaris Daerah Provinsi NTB, Kapolda NTB, Danrem 162 WB, pimpinan BUMN dan BUMD, unsur Muspida Kota Mataram serta seluruh pejabat Pemkot Mataram.

Sejumlah PNS yang berbaris di bagian belakang terlihat ngobrol, duduk serta merokok. Bahkan pasukan dari Pemadam Kebakaran Kota Mataram ikut - ikutan duduk dan merokok, padahal posisi barisnya terlihat jelas oleh pembina upacara. Selain sibuk ngobrol, peserta upacara lainnya ada yang membawa tas sambil mendengarkan

sambutan Gubernur dibacakan oleh Penjabat Walikota.

Hingga teks dibacakan, sejumlah PNS itu terlihat sibuk dengan rutinitasnya sendiri.

Ketua Panitia HUT Kota Mataram, HM. Kemal Islam dikonfirmasi terkait hal itu enggan mengomentari tingkah pola sejumlah PNS yang duduk, ngobrol bahkan merokok. “Lain - lain saja diperhatikan,” timpalnya saat dikonfirmasi, Senin (31/8).

Mendengar laporan tersebut, Penjabat Walikota Mataram, Dra. Hj. Putu Selly Andayani, M.Si geram mendengarkan bahwa PNS memilih duduk, merokok dan ngobrol saat peringatan upacara. Padahal, peringatan 22 tahun Kota Mataram itu harus disyukuri

(Suara NTB/cem)

DUDUK - Sejumlah PNS terlihat duduk saat upacara HUT Kota Mataram ke - 22 di Lapangan Sangkareang Mataram kemarin. bukan malah asyik sendiri.

Orang nomor satu di Kota Mataram ini mengancam akan memutasi PNS tersebut.

“Besok minta tolong naikan

fotonya di koran, ibu akan lihat siapa PNS itu. Ibu akan mutasi dia,” tegas Selly.

Disisi lain, peringatan HUT Kota Mataram ini, pi-

haknya mencanangkan lima hari kerja mulai 1 September (hari ini,red). Dan mengupayakan Kota Mataram bersih dan terlihat asri. (cem)

Mantan Walikota Kritik HUT Kota Mataram Kepala BPKAD dan Bappeda Dikabarkan akan Diganti

Mataram (Suara NTB) Mantan Walikota Mataram, HL. Mudjitahid mengkritik hari jadi Kota Mataram.

Menurutnya, Kota Mataram bukan berusia 22 tahun tetapi 35 tahun karena telah berdiri sebagai kota madya sejak tahun 1978. “Ini salah, bukan 22 tahun. Tapi 22 tambah 13 tahun. Karena Kota Mataram telah berdiri sejak 1978,” jelasnya, Senin (31/8).

Jika Mataram berusia 22 tahun, ia mempertanyakan tahun berapa dirinya menjabat sebagai Walikota. “Kalau usia Kota Mataram 22 tahun, saya Walikota yang ke berapa? Pasti itu tidak ada,” paparnya.

Meyakini masyarakat terhadap usia ibukota provinsi ini, pihaknya akan melakukan seminar. Hal yang sama dilakukan oleh Kabupaten Lombok Tengah, karena pembentukan kabupaten/kota tidak mengacu kepada dikeluarkan-

(Suara NTB/cem)

HL. Mudjitahid nya peraturan daerah (Perda) atau undang - undang. Tetapi diukur sejak kapan daerah itu ada. “Sekarang Lombok Tengah tidak mengacu undang undang lagi, tapi lahir sejak

tahun 1945,” paparnya.

Nama kota menurutnya, bisa karena fisik dan faktor budaya. Fisik kota berbeda dengan desa. Begitu halnya dengan faktor budaya daerah perkotaan dan desa. Terlepas dari persoalan hari jadi Kota Mataram ini, Mudjitahid meminta Pemkot Mataram membenahi persoalan sampah.

Saat ini dia melihat, pemerintah belum mampu membenahi persoalan sampah. Padahal luas wilayah sangat kecil. Jika dibandingkan Kota Surabaya, tak satupun sampah terlihat bahkan sejengkal tanah dihiasi dengan taman. “Ini kota kecil, tapi belum bisa benahi soal sampah,” sindirnya.

Masalah lainnya, pengendalian rencana tata ruang wilayah. Jangan sampai, wajah kota ini dihiasi dengan ruko. Selain itu, perhatian persoalan pemberdayaan terhadap masyarakat. (cem)

Terapkan Lima Hari Kerja

Selly Ingin Akhir Pekan Khusus untuk Keluarga Mataram (Suara NTB) Mulai hari ini, Selasa (1/9) Pemkot Mataram mengubah jam kerja menjadi lima hari kerja. Dalam lima hari kerja ini, PNS lingkup Pemkot Mataram akan mulai masuk pada pukul 07.30 Wita sampai pukul 16.00 Wita. Selain untuk efisiensi, penerapan lima hari kerja ini disampaikan Penjabat Walikota Mataram, Dra.Hj. Putu Selly Andayani, M.Si agar para PNS bisa memiliki banyak waktu untuk keluarga dan anakanak mereka.

Selly mengatakan PNS akan bekerja dari hari Senin sampai Jumat, dan khusus pada hari Sabtu dan Minggu ia ingin agar para PNS menjadikannya hari untuk berkumpul bersama keluarga.

“Hari Sabtu dan Minggu bisa untuk acara keluarga dan bisa

full untuk anak-anak. Bisa weekend ke tempat-tempat wisata,” jelasnya, Senin (31/8).

Hari Sabtu juga bisa dimanfaatkan untuk kegiatan gotong royong membersihkan Kota Mataram dari sampah.

“Jadi tidak mengganggu jam kerja untuk gotong royong. Gotong royong telah kita agendakan untuk dilaksanakan tiap hari Sabtu,” jelasnya.

Untuk memantau hari pertama penerapan lima hari kerja, Selly mengatakan pihaknya akan memantau kinerja para pegawai. Namun ia enggan membeberkan apakah hari ini akan digelar inspeksi mendadak (sidak) untuk memantau kedisiplinan para pegawai. “Namanya juga sidak tidak harus diberitahu,” ujarnya. Sebelum kebijakan lima hari kerja diterapkan, pihaknya telah meminta Bagian Or-

ganisasi dan Tata Laksana (Ortal) Setda Kota Mataram untuk melakukan telaah staf.

Penerapan lima hari kerja ini sekaligus sebagai tahap uji coba. Jika efektif maka akan dilaksanakan seterusnya.

Jika lima hari kerja diterapkan maka akan DPRD Kota Mataram akan melakukan perubahan tata tertib (tatib), menurut Selly hal tersebut tidak masalah jika DPRD Kota Mataram tetap enam hari kerja karena berkaitan juga dengan pelayanan kepada masyarakat. Jika nantinya ada rapat penting yang harus dilaksanakan di hari Sabtu, eksekutif bisa tetap hadir.

Alasan itu menurutnya tidak harus dijadikan persoalan untuk menggagalkan penerapan lima hari kerja. (ynt)

Wujudkan KLA

Pemkot akan Tertibkan Iklan Rokok Mataram (Suara NTB) Untuk mewujudkan kota layak anak (KLA) yang ditargetkan tahun 2018, mulai saat ini Pemkot Mataram berkomitmen menjadi kota yang ramah anak. Dalam rangka itulah, Pemkot Mataram berencana menertibkan iklan-iklan rokok yang ada di sudut-sudut kota. Demikian disampaikan Penjabat Walikota Mataram, Dra.Hj. Putu Selly Andayani, M.Si ditemui usai perayaan HUT Kota Mataram ke-22 di Pendopo Walilkota Mataram, Senin (31/ 8). “Tidak akan ada lagi iklaniklan rokok. Iklan-iklan rokok akan ditertibkan,” cetusnya.

Mewujudkan Kota Mataram menjadi KLA pada tahun 2018 merupakan target akhir, namun jika memungkinkan, diharapkan KLA bisa terwujud tahun 2016 mendatang. Ia optimis tahun 2016 bisa terealisasi menjadi KLA dengan sinergi semua pihak. “Bisa asalkan semua bekerja,” ujarnya.

Jika ada tuntutan dari anak-anak Kota Mataram, Selly mengatakan pihaknya akan berupaya untuk memenuhi tuntutan tersebut.

Salah satu tuntutan yang disampaikan anak-anak Kota

Mataram adalah ketersediaan fasilitas publik yang ramah anak termasuk juga bagi anak-anak penyandang cacat atau disabilitas. Dalam rangka memenuhi tuntutan ini, pihaknya akan melengkapi fasilitas yang ramah anak dan ramah penyandang disabilitas di beberapa ruang terbuka hijau atau taman yang ada di Kota Mataram.

“Untuk fasilitas bagi anak-anak disabilitas, di Taman Loang Baloq sudah ada dan akan kita lengkapi di Taman Selagalas,” jelasnya.

Selain menyediakan fasilitas ramah anak di ruang-ruang terbuka hijau, Selly mengatakan pihaknya juga akan memperbaiki trotoar di jalanjalan protokol agar bisa diakses para penyandang disabilitas.

Baliho-baliho yang bertebaran di Kota Mataram menurut Selly seharusnya diprioritaskan berisi sosialisasi program-program kerja Pemkot Mataram, bukan iklan-iklan rokok. “Itu akan kita kurangi. Itu permintaan anak-anak Kota Mataram.

Kita ingin anak-anak kita menjadi anak yang cerdas, dan kita sudah komitmen untuk stop kekerasan terhadap

anak,” ujarnya. Baliho program kerja pemerintah ini juga nantinya akan berisi gambar-gambar animasi yang bisa menarik untuk anak-anak. “Imbauan dan program kerja di Mataram akan menggunakan gambargambar animasi. Kalau gambar saya saja yang muncul nanti orang bosan,” cetusnya. (ynt)

Mataram (Suara NTB) Satu persatu nama pejabat eselon dua dan tiga lingkup Kota Mataram telah dikantongi oleh Penjabat Walikota Mataram. kabarnya, Kepala BPKAD (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah), Yance Hendra Dirra dan Kepala Bappeda (Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah) akan diganti.

Kedua pejabat eselon dua ini katanya telah masuk draf mutasi, disamping sejumlah nama pejabat eselon III, camat dan lurah.

“Saya dengar Pak Yance dan Martawang akan digeser,” kata Sumber Suara NTB. Terkait siapa pengganti kedua pejabat tersebut, dikatakan masih tahap evaluasi pejabat eselon III. Tetapi bisa saja terjadi pergeseran atau rotasi pejabat. “Kalau siapa orangnya yang ganti, buk wali masih lakukan evaluasi,” akunya.

Memastikan kapan waktu mutasi, direncanakan digelar awal atau paling lambat pertengahan September.

“Janji buk wali setelah HUT

Kota ini,” ujarnya.

Terkait alasan menggeser Kepala Bappeda dan BPKAD, orang dekat Penjabat Walikota ini enggan menyebutkan.

Yang pasti ada dua kemungkinan kebijakan menggeser pejabat yakni karena dinilai tidak mampu bekerja dan terlihat secara terang - terangan terlibat politik praktis. “Ada dua kemungkinan, tidak bisa kerja dan dilihat ikut politik.

Karena Buk Wali selalu amati semua pejabat ini,” akunya.

Dikonfirmasi terkait kebenaran informasi tersebut, Penjabat Walikota Mataram, Dra. Hj. Putu Selly Andayani, M.Si mengatakan, masih melakukan evaluasi terhadap kinerja pejabat. Tapi tidak menutup kemungkinan sejumlah pejabat yang dinilai tidak bisa bekerja akan diganti. “Kalau memang tidak mampu bekerja dan cuma bisa ngomong ngapain harus dipertahankan,” kata Selly.

Mutasi ini lanjutnya, tidak ingin dilakukan secara tergesagesa, sehingga tidak ada orang satupun yang tersakiti. (cem)

JCH Kota Mataram Tak Perlu Khawatir Soal Visa Mataram (Suara NTB) Kepala Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kota Mataram, H. Burhanul Islam menyampaikan para jamaah calon haji (JCH) Kota Mataram tidak perlu khawatir terkait persoalan visa. Burhanul menyatakan visa seluruh JCH Kota Mataram telah lengkap dikeluarkan oleh Kedutaan Besar Arab Saudi di Jakarta.

JCH Kota Mataram berjumlah 462 orang yang tergabung dalam Kelompok Terbang (Kloter) 8, 10, dan 11. Sebanyak 360 JCH Kloter 8 akan diberangkatkan sore ini, Selasa (1/9) sore. “Sudah siap dan sesuai dengan schedule insya Allah besok mulai masuk asrama yang rencananya pukul 17.00. Pukul 16.00 jamaah sudah berdatangan di sini (Kantor Walikota Mataram). Jumlah Kloter 8 sebanyak 355 JCH ditambah lima orang petugas,” jelasnya di Kantor Walikota Mataram, Senin (31/8).

Untuk pemberangkatan Kloter 10 dan 11 disampaikan Burhanul masih menunggu jadwal lebih lanjut karena ada penyesuaian dari provinsi. Pada saat pemberangkatan awal JCH asal NTB khususnyaKloter 1, 2, dan 3, masih banyak kursi (seat) kosong akibat persoalan visa beberapa JCH yang belum keluar.

“Dan dampaknya akan bergeser ke Kloter berikutnya, termasuk kita di Kota Mataram ada penyesuaian. Tetapi ini masih kita koordinasikan. Mungkin Kloter 10 akan bergabung dengan Kloter 11,” jelasnya.

Burhanul memastikan tidak ada persoalan yang berpotensi tertundanya pemberangkatan JCH asal Kota Mataram seperti yang dialami beberapa JCH asal daerah lain. Memang diakui beberapa waktu lalu ada dua orang JCH Kota Mataram yang visanya tertolak sistem di Kedutaan Arab Saudi tapi sekarang telah tertangani.

“Kenapa tertolak sistem karena barcode di paspornya tidak bisa terbaca dengan sistem itu.

Tapi kalau dilihat dengan kasat mata bisa terbaca jelas, tapi tidak bisa terbaca dengan sistem e-hajj. Karena Arab Saudi sekarang sudah menerapkan e-hajj,” jelasnya.

Persoalan visa ini ditegaskan Burhanul bukan berada pada panitia haji daerah, tapi permasalahannya ada di Kedutaan Saudi Arabia di Jakarta yang memiliki kewenangan mengeluarkan visa. Melalui sistem e-hajj, Burhanul mengatakan jamaah bisa mengetahui lokasi pemondokannya di maktab mana dan juga kamar hotelnya. (ynt)

Selasa, 1 September 2015

SUARA NTB

Halaman 3 PUNCAK Perayaan Hari Ulang Tahun Kota Mataram ke-22, 31 Agustus 2015 dilaksanakan dengan kegiatan Apel Bendera di Lapangan Sangkareang Mataram. Bertindak sebagai Inspektur Upacara, Penjabat Wali Kota Mataram Dra. Hj. Selly Andayani, M.Si di ikuti seluruh Pejabat dan ASN Lingkup Pemerintah Kota Mataram dan dihadirii oleh Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat H. Muhammad Nur. Gubernur Nusa Tenggara Barat Dr. TGH. Muhammad Zainul Majdi menyerukan perbaikan pelayanan publik. Sebagai daerah otonomi, Kota Mataram sebagai Ibukota Provinsi dituntut untuk optimal dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. Sebagai daerah otonom, Kota Mataram dengan segala kompleksitas permasalahan harus tepat dan cermat dalam mengurai setiap permasalahan yang muncul.

Gubernur meminta agar Pemerintah Kota Mataram terus meningkatkan pelayanan dasar kepada masyarakat, membuka kesempatan bekerja seluasluasnya kepada generasi muda, serta optimalisasi penyelenggaraan pelayanan pemerintah.

Berbagai capaian kinerja Pemerintah Kota Mataram dalam kurun 5 tahun terakhir telah memberikan kemanfaatan kepada masyarakat.

Perbaikan jalan lingkungan, peningkatan infrastruktur dan pelaya-

nan kesehatan yang semakin baik, penyelenggaraan pendidikan berjalan dengan lancar serta sanitasi dan pengelolaan tata kota yang semakin meningkat telah dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

“Proses pembangunan harus dijaga bersama, ciptakan terus suasana kondusif ditengah heterogenitas masyarakat Kota Mataram” pinta Gubernur.

Dalam momentum HUT Kota Mataram, Pemerintah mencanangkan pemberlakuan 5 hari kerja di Lingkup Pemerintah Kota Mataram mulai 1 September 2015. Selain itu, sebagai kado Ulang Tahun Kota Mataram ke -22, Kelompok Pencinta Alam yang tergabung dalam Palasma mempersembahkan pengibaran Pataka Kota Mataram di salah satu Puncak Tertinggi Dunia “Cartenz Pyramid”di Pegunungan Jayawijaya Papua yang dilakukan oleh L. Dellen Armayudha, Siswa Kelas XII SMAN 1 Mataram bersama Alumni SMAN 1 Mataram, Bambang Suprayogi.

Sejumlah penghargaan juga diberikan kepada kepada pemenang Juara I Lomba Rumah Sakit Sayang Ibu yang diraih oleh RSUD Kota Mataram, pemenang Juara I Lomba Kecamatan Sayang Ibu yang diraih Kecamatan Sandubaya, pemenang Juara I Lomba Pengelolaan Arsip tingkat SKPD se Kota Mataram yang diraih oleh BPMP2T, serta pemenang Juara I Lomba Pengelolaan Arsip tingkat Kelurahan yang diraih oleh Kelurahan Dasan Cermen. (humas/*)

Penjabat Wali Kota Mataram menjadi Inspektur Upacara.

Penjabat Wali Kota bersama Forkominda NTB.

Ketua DPRD Kota Mataram membaca Pembukaan UUD 1945.

Penjabat Wali Kota mencanangkan 5 Hari Kerja Lingkup Pemkot Mataram.

Pengibaran bendera HUT Kota Mataram.

Foto bersama Paskibra Kota Mataram.

Penyerahan Foto Pengibaran Pataka Kota Mataram di Puncak Cartenz.

Penyerahan Hadiah kepada Juara Lomba menyambut HUT Kota Mataram.

Tasyakuran HUT Kota Mataram ke 22.

Pemecahan Rekor MURI Stop Kekerasan Terhadap Anak.

Pengukuhan Paskibra Kota Mataram.

SUARA NTB Selasa, 1 September 2015

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 4

Dugaan Korupsi PSSI Siap Lakukan Mediasi KASUS klaim kawasan hutan Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR) oleh masyarakat adat Jurang Koak Desa Bebidas Kecamatan Wanasaba belum menemukan titik temu. Antara pihak TNGR dengan masyarakat yang mengaku pejuang adat sama-sama ngotot mempertahankan klaim masing-masing. ‘’Menyikapi hal itu, jajaran Pemkab Lotim akan melakukan mediasi untuk mempertemukan kedua belah pihak,’’ ungkap Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Kasat Pol PP) Lotim, Salmun Rahman, Se(Suara NTB/dok) nin (31/8).

Salmun Rahman Menurutnya, masalah klaim kawasan hutan itu hanya masalah perdata.Hal ini diharapkan bisa segera dirampungkan melalui proses mediasi. “Pemeritah melihat situasi seperti itu berperan sebagai mediator,” ucapnya Pihak TNGR diminta tidak terlalu ngotot ingin mengusir masyarakat. Begitupun sebaliknya, kepada para pejuang adat diminta tidak memaksakan kehendak jika tidak memiliki bukti. Kalaupun ada buktinya, diminta dapat ditunjukkan, sehingga pemerintah bisa memberikan solusi.

Salmun menuturkan, beberapa waktu lalu bersama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Negeri (Bakesbangpoldagri) Lotim, sudah memanggil para pejuang adat.

“Kita sudah bertemu dengan para pejuang adat,” tuturnya.

Kepada para pejuang adat itu dipersilakan untuk menunjukkan bukti. Seperti bukti ada kuburan leluhur atau bukti lainnya diminta dapat ditunjukkan.

Atas nama pemerintah daerah Kabupaten Lotim, ditegaskan tidak akan mau diajak tanpa ada kemajuan dan keinginan bersama untuk menyelesaikan masalah. Harapan besarnya, masalah klaim lahan yang disebut totalnya mencapai 300 hektar segera diselesaikan dengan baik. (rus)

Penjabat Bupati Minta Realisasi Anggaran Dipercepat Tanjung (Suara NTB) Penjabat Bupati Kabupaten Lombok Utara (KLU) Ashari, SH, MH, mendesak jajaran SKPD di KLU mempercepat proses realisasi anggaran. Terlebih, hal-hal yang bersifat teknis dan mekanisme menuju pelakasanaan proyek sudah intim bagi kalangan SKPD. “Saya belum melihat secara umum (realisasi anggaran), tetapi sedikit saya pahami. Saya juga sudah permaklumkan kepada masing-masing SKPD, apa yang sudah dan sedang dilaksanakan agar dilaporkan. Kita tidak lagi mau dengar, ada tender yang tidak jalan, karena aturan sudah jelas. Jadi silakan jalan cepat sesuai amanah di DPA masing-masing,” papar Ashari, di selasela penandatanganan Surat Pernyataan Netralitas PNS di Aula Bupati, Senin (31/9).

Penjabat bupati tidak menginginkan realisasi anggaran tersandung kepentingan pribadi atau sekelompok orang, sehingga menghambat alokasi anggaran ke masyarakat. Terlebih lagi, September ini merupakan bulan terakhir di triwulan III. Sehingga sangat wajar, baginya, publik di KLU menginginkan terjadi akselerasi pada pelaksanaan program Pemda.

Melihat limit waktu yang ada, Ashari pun memberikan kewenangan penuh kepada Kepala SKPD membentuk PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) sekiranya kendala program terkendala pada pos pejabat dimaksud. Selain itu, ia mengharapkan pula agar masing-masing SKPD segera berkoordinasi apabila dalam proses realisasi anggaran mengalami hambatan signifikan.

“Saya sempat keliling ke beberapa desa secara diam-diam, kondisi di masyarakat yang saya lihat, misalnya, dua Dusun di Akar – Akar (Kecamatan Bayan), betul-betul membutuhkan realisasi anggaran terkait kekeringan yang mereka hadapi. Tolong itu diprioritaskan. Jangan ada kesan pribadi, kelompok atau golongan,” pintanya.

Ditanya terkait status BPBD (status Kantor) serta dukungan anggaran untuk menanggulangi kekeringan, Ashari yang didampingi Sekda KLU, H. Suardi, SH, mengatakan hingga saat ini status Kantor pada BPBD belum dibutuhkan untuk naik status (menjadi badan). Mengingat kejadian kekeringan di titik-titik terdampak dirasakan masih dapat ditanggulangi.

“Status BPBD belum perlu ditingkatkan, begitu pula kondisi yang kita hadapi masih dapat ditanggulangi. Ada kriteria bagi BPBD untuk menetapkan status (satu peristiwa) sebagai keadaan darurat atau tidak,” kata Sekda.

Kendati demikian, Sekda KLU belum secara jelas menanggapi pertanyaan awak media terkait potensi defisit suplai air yang diprediksi oleh Kepala Pelaksana BPBD KLU, Raden Tresnawadi, kepada media belum lama ini. Menurut Tresnawadi, pasokan air sebanyak 1.000 tanki untuk menanggulangi kekeringan yang ada di KLU hanya mampu bertahan sampai dengan Oktober.

Sedangkan di sisi lain, melihat dampak el nino yang ada, rentang musim kemarau dan dampak kekeringan diprediksi akan berlangsung hingga Januari 2016 mendatang. (ari)

Kejari Pelajari Berkas Penyelidikan Polres Selong (Suara NTB) Kasus dugaan korupsi di tubuh pengurus Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) Kabupaten Lombok Timur (Lotim) sudah tiba di meja Kejaksaan Negeri Selong. Berkas yang menyeret satu tersangka berinisial SDR hasil penyelidikan dari Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres ini sedang dipelajari pihak Kejari Selong.

Kepala Seksi Intelijen Kejari Selong, Jeffry Lokopessy, SH, kepada wartawan di Selong, Senin (31/8), menjelaskan, dalam ketentuannya, berkas yang baru diterima Kejari dari Penyidik Polres Lotim akan diteliti selama empat belas hari ke depan pascaditerima.

Kurang lebihnya kasus yang bergulir sudah cukup

lama itu belum bisa disimpulkan pihak Kejari. Ia pastikan, proses mempelajari berkas dibutuhkan waktu selama tujuh hari. Tujuh hari kemudian, baru ditentukan sikap berupa. Berkas PSSI jelasnya belum lengkap dan belum masuk sampai ke tahap pelimpahan ke meja persidangan.

Kasat Reskrim Polres

Lotim, AKP Haris Dinzah, SH, SIK sebelumnya mengutarakan sudah lama melimpahkan berkas ke kejaksaan Selong dan menunggu petunjuk lebih lanjut. Pascabergulir sekitar tahun 2013 lalu, Reskrim Polres Lotim terus mendalami kasus ini hingga tahap pelimpahan.

Oleh pihak aparat penegak

(Suara NTB/rus)

Jeffry Lokopessy

hukum ini, penahanan tersangka masih menunggu berkas P21. Diketahui, dugaan korupsi yang menjerat tersangka mantan bendahara PSSI itu Rp 200 juta. Kabarnya, dana tersebut sejatinya ke tubuh PSSI guna dipergunakan untuk menggelar turnamen olahraga.

Aliran dana turnamen olahraga sepak bola itu diselidiki sejauh ini menjerat bendahara saja. Berdasarkan proses penyelidikan, informasinya, dari ratusan juta yang dana yang dilaksanakan untuk menggelar kegiatan jauh di bawah angka itu. (rus)

Tunjukkan Bukti Kepemilikan, Motor Bisa Dibawa Pulang Selong (Suara NTB) Aparat Polres Kabupaten Lombok Timur (Lotim) hingga saat ini masih mengamankan sedikitnya 10 barang bukti (BB) pencurian motor (curanmor).

Puluhan unit sepeda motor dengan berbagai merek dan jenis tersebut diamankan aparat di lokasi yang berbeda. Tidak hanya itu, sepeda motor diamankan dari tangan sindikat curanmor antar-pulau yang berhasil diringkus beberapa waktu lalu.

“Semua BB yang kita amankan ini bisa diambil pada waktunya dan tidak ada persyaratan khusus. Cukup masyarakat menunjukkan bukti kepemilikannya, masyarakat langsung bisa membawa pulang motornya dengan gratis. Bahkan aparat kepolisian yang akan langsung mengantarkannya ke rumah warga,” jelas Kasat Reskrim Pol-

res Lotim, AKP. Haris Dinzah, SH, SIK, belum lama ini.

Penunjukan barang bukti kepemilikan yang dimaksud di antaranya, masyarakat yang merasa motornya hilang cukup menunjukkan, BPKB, STNK, KTP maupun surat-surat keterangan lainnya yang bisa membuktikan motor yang diamankan oleh aparat kepolisian itu adalah benar merupakan miliknya. Meski demikian, petugas dari kepolisian akan langsung mencocokkan antara data maupun surat-surat lainnya yang diserahkan warga dengan data yang dimiliki aparat terkait identitas dari motor tersebut.

“Kalau memang datanya cocok dan tidak ada masalah, masyarakat bisa langsung membawa pulang motornya tanpa dipungut biaya apapun,” jaminnya. (yon)

(Suara NTB/ist)

NGERAMPEK - Lombok Timur tidak hanya fokus mengembangkan objek-objek wisata, seperti pantai, gunung dan wisata alam lainnya, tapi juga berusaha memperkenalkan potensi lain. Misalnya, bagaimana cara panen padi atau ngerampek di sawah. Seperti yang dilakukan wisatawan asing ini saat mencoba panen padi di salah satu sawah di Desa Tetebatu Kecamatan Sikur Lombok Timur beberapa waktu lalu.

Panwaslu KLU Masih Jumpai Atribut Calon

(Suara NTB/yon)

AMANKAN - Barang bukti puluhan unit sepeda motor hasil curanmor yang berhasil diamankan aparat Polres Lotim beberapa waktu lalu. Polisi meminta warga yang kehilangan sepeda motor membawa bukti kepemilikan untuk mengambil sepeda motor yang hilang.

Seluruh Jenis Usaha Harus Miliki Amdal Tanjung (Suara NTB) Kantor Lingkungan Hidup (KLH) Kabupaten Lombok Utara (KLU) terus melayangkan surat kepada ratusan pengusaha yang belum mengantongi dokumen lingkungan.

Langkah ini dilakukan untuk menindaklanjuti edaran Kementerian Lingkungan Hidup, jika seluruh usaha yang ada harus memiliki UPL/UKL ataupun amdal hingga Desember 2015 mendatang.

“Seluruh usaha yang ada harus mengantongi izin lingkungan, pemerintah sudah memberi batas waktu sampai Desember mendatang. Kalau masih tidak mengurus, tentu akan ada sanksi,” kata Kepala

KLH Lombok Utara, Drs. Rusdianto, beberapa waktu lalu.

Dari data KLH, hingga saat ini baru tercatat sekitar 150-an kegiatan usaha yang mengantongi izin lingkungan. Sedangkan jumlah kegiatan usaha yang ada di KLU mencapai lebih dari 490 usaha. Kondisi ini menunjukkan, rendahnya kesadaran atau bahkan ketidakpedulian pengusaha di KLU untuk melengkapi usahanya dengan dokumen lingkungan yang disyaratkan pemerintah.

Rusdianto mengatakan, sejak berpisah dari Lombok Barat, terjadi peningkatan kepengurusan dokumen lingkungan oleh pengusaha. Namun demikian, angka usaha yang belum mengurus masih juga besar.

Meskipun pemerintah pusat telah mewanti-wanti agar pengusaha di seluruh Indonesia harus segera memiliki izin lingkungan, menurut Rusdianto, seolah belum menjadi sebuah kekhawatiran di tingkat pengusaha. Namun demikian, terhadap aturan ini, ia mengharapkan adanya kerjasama dari pihak swasta. Sebab dengan tidak mengurus sesuai batas waktu, bukan mustahil para pengusaha akan menerima sanksi yang cukup berat, termasuk pencabutan izin usaha. “Kita tidak henti-hentinya mengirim surat ke pengusaha dan memberitahu agar mereka segera mengurusnya, sebab jika diindahkan, akan ada sanksi,” jelasnya.

Pemerintah pusat, kata dia, sebenarnya telah memberi keringanan terhadap kepengurusan dokumen lingkungan dimaksud.

Dari tahun lalu, Kementerian sudah memberikan perpanjangan waktu hingga Desember 2015 mendatang. Ia berharap, dengan tenggat waktu yang relatif lama sejak awal tahun lalu, maka akan banyak pengusaha yang mengurus dokumennya.

KLH terkait dokumen lingkungan ini tidak ingin berspekulasi, apakah jika pengusaha tidak mengantongi akan memberi tindakan tegas berupa pencabutan izin. (ari)

Tanjung (Suara NTB) Panitia Pengawasan Pemilihan Umum (Panwaslu) Kabupaten Lombok Utara (KLU) hingga saat ini masih menjumpai adanya atribut kampanye calon pascapenetapan calon oleh KPU KLU. Padahal jika merunut pada PKPU yang ada, seluruh atribut harusnya sudah dicopot baik oleh KPU, SKPD Pemda maupun tim sukses pasangan calon sendiri.

Ketua Bidang Pengawasan Panwaslu KLU, Adi Purmanto, kepada wartawan, Senin (31/8) mengungkapkan, pihaknya sudah menerima laporan dari Panwascam dan PPL tingkat Desa. Bahwa, Panwas masih menjumpai sejumlah atribut di jalan-jalan yang berstatus jalan kabupaten dan jalan desa, yang belum ditertibkan.

“Laporan yang disampaikan PPL atau Panwascam, masih dijumpai di beberapa wilayah pedesaan, baliho-ba-

liho milik pasangan calon yang belum diturunkan. Seperti di Desa Rempek, sejumlah wilayah di Kecamatan Bayan dan juga Tanjung,” kata Adi. Meski tim dari Satpol PP KLU turut terlibat dalam menertibkan atribut kampanye calon, menurut Adi, sumber daya yang ada masih terbatas untuk menangani seluruh areal yang ada di wilayah Lombok Utara. Untuk itulah, dirinya berkesimpulan untuk meminta partisipasi aktif dari tim sukses masing-masing pasangan calon agar bersedia menurunkan atribut calonnya.

“Kami sedang surati tim sukses kedua pasangan calon untuk menertibakan alat peraga yang masih terpasang.

Kita ingin semua kawasan steril setelah penetapan calon oleh KPUD,” lanjutnya.

Sebagaimana PKPU Nomor 7 tahun 2015, pasangan calon tidak diperkenankan memam-

pang atribut kampanye dalam bentuk apapun, terkecuali untuk beberapa item yang diperbolehkan. Sedangkan untuk baliho, spanduk, umbul-umbul, poster yang berukuran besar, nantinya akan dibuatkan dan dipasangkan oleh KPU. Menurut Adi, sebagaimana surat yang disampaikan kepada tim sukses, agar semua pendukung kedua calon harus direspons dalam waktu 1 x 24 jam sejak surat diterima.

Terpisah, Komisioner KPU KLU Divisi Sosialisasi, Abdul Karim, mengaku baru memperoleh informasi terkait masih adanya atribut calon yang belum ditertibkan. Namun demikian, pihaknya juga tidak akan tinggal diam menyikapi itu. KPU selanjutnya akan meminta kembali tim penertiban Pemda KLU untuk kembali bergerak dan mensterilkan seluruh wilayah pascapenetapan jadwal kampanye. (ari)

Jelang Pilkada

120 Pejabat Lingkup Pemda KLU Tandatangani Pernyataan Netralitas Tanjung (Suara NTB) Sebanyak 120 pejabat eselon II dan eselon III lingkup Pemerintah Kabupaten Lombok Utara (KLU), Senin (31/8), menandatangani surat pernyataan netralitas pilkada. Dipimpin Sekda KLU, H. Suardi, seluruh pejabat setingkat kepala dinas dan kepala bidang, menandatangani pernyataan yang disaksikan Penjabat Bupati KLU, Ashari, SH, MH, Kapolres Lombok Utara, AKBP H. Rifai.

Sebanyak 5 sampai 6 pejabat dipanggil untuk maju menandatangani Surat Pernyataan Netralitas atau pakta integritas. Dimulai dari sekda dan jajaran pejabat lingkup Sekretariat Daerah KLU, menyusul kemudian kepala dinas dan jajaran kepala bidang, Inspektur pada Inspektorat KLU hingga camat dan sekretaris kecamatan.

Dalam surat pernyataan yang bermaterai, pejabat eselon II dan eselon III itu menyatakan sikap untuk netral sebagai PNS dalam Pilkada 2015, sesuai dengan amanat PP Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin PNS. Di mana pada pasal 4, menuangkan sejumlah poin, pertama, tidak memberikan dukungan kepada calon kepala daerah/ wakil kepala daerah dengan cara memberikan surat dukungan disertai fotokopi KTP atau surat keterangan lain.

Selain itu, tidak memberikan dukungan kepada pasangan calon dengan cara, antara lain, tidak terlihat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon, tidak menggunakan fasilitas yang

(Suara NTB/ari)

PAKTA INTEGRITAS - Pejabat eselon II dan eselon III lingkup Pemerintah KLU saat mengikuti penandatanganan pakta integritas netralitas PNS pada Pilkada KLU 9 Desember di Kantor Bupati KLU, Senin (31/8). terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye.

Selanjutnya, PNS tidak membuat keputusan dan/ atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama kampanye. Termasuk tidak mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon, baik sebelum, selama dan sesudah masa kampanye, meliputi pertemuan, ajakan, imbauan, atau pemberian barang kepada PNS lingkup kerja, anggota keluarga dan masyarakat.

Menyusul pernyataan yang dibuat pejabat itu, Penjabat Bupati KLU, Ashari, menegaskan pernyataan tersebut hendaknya dijunjung tinggi.

Selaku PNS, ia juga mengajak PNS lingkup Pemda KLU, agar bersama-sama menjalankan amanah dengan betul, sabar dan istikomah, serta tidak mengganggu atau mempengaruhi orang lain.

Hal yang sama ia tegaskan, dalam kapasitasnya sebagai PNS. Bahwa, selaku PNS, maka dirinya harus hati-hati dalam membuat keputusan agar tidak diasumsikan negatif oleh publik. Namun demikian, ia meyakini dirinya bisa memilah kapan harus hadir dan kapan untuk tidak hadir, terkait jabatan yang melekat sebagai bupati dan sebagai PNS. Ashari menekankan, sebagai warga negara, setiap orang punya hak untuk berpolitik dan bebas memilih siapa saja calon yang dikehendaki. Hanya saja, kapasitas diri sebagai PNS yang melekat, berarti yang bersangkutan jelas hidup dari uang rakyat. “Bapak boleh tidak netral, itu saat mencoblos. Saya mengimbau, jangan coba-coba untuk membiayai, mengajak, apalagi menggunakan fasilitas yang diberikan rakyat untuk berpolitik,” ujarnya mengingatkan. (ari)

SUARA NTB Selasa, 1 September 2015

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 5

Antisipasi Dampak El Nino MUSIM kemarau panjang sebagai dampak el nino yang melanda beberapa daerah di NTB, termasuk di Lombok Barat (Lobar) harus segera diantisipasi. Pemerintah daerah tidak boleh mendiamkan masyarakat terus dilanda kekeringan tanpa ada solusi dan kebijakan yang jelas.

Terkait kondisi ini Dinas Pertanian Peternakan dan Perkebunan (Dispertanakbun) Lobar telah menyiapkan langkah jitu.

Menurut Kepala Dispertanakbun Chaerul Bahtiar, pihaknya (Suara NTB/dok) tahun ini siap membangun 576 Chaerul Bahtiar unit sumur air dangkal senilai Rp 1,6 miliar lebih. Termasuk membangun dam parit.

Kepada wartawan di ruang kerjanya, Senin (31/8), Chaerul Bahtiar menjelaskan, dari sisi teknis dengan pembangunan irigasi tanah dangkal seperti sumur, pihaknya sudah mengantisipasi. Tahun ini pihaknya membangun sumur dibiayai dari DAK sebanyak 18 paket dan 16 paket dari APBD. “Total yang kami bangun itu 576 sumur, dengan total dana 1,6 miliar lebih dari APBD,” terangnya.

Dijelaskan, satu paket proyek ini dibangun 20 unit sumur.

Jika jumlah paketnya 16 maka jumlah sumur yang terbangun 320 unit sumur, ditambah dari DAK total sumur yang dibangun tahun ini sebanyak 576 paket. Sumur ini sendiri dilengkapi mesin pompa untuk menaikkan air ke lahan petani.

Sampai saat ini pihaknya telah membangun kurang lebih 2.160 ribu sumur yang tersebar di semua kecamatan. Satu sumur mampu mengairi minimal 2 hektar dan maksimal 3 hektar, kalau rata-rata 2 hektar dikalikan 2000 sumur saja, maka mampu selamatkan 4 ribu hektar,” klaimnya.

Bahtiar menampik jika bantuan proyek sumur ini ditumpuk di satu desa, karena dalam penyaluran bantuan terdapat mekanisme yang harus dipenuhi, seperti ada pengajuan proposal dari kelompok tani. Setelah diajukan proposal, dilakukan survai dan verifikasi apakah layak atau tidak memperoleh bantuan itu. Barulah dilakukan penelitian dan evaluasi terhadap calon penerima penerima dan calon lokasi.

Terkait dampak bencana kekeringan sejauh ini, ia belum mendapatkan laporan adanya lahan pertanian yang gagal panen. Kejadian gagal panen hanya terjadi di Kuripan seluas 2,8 hektar terkena dampak kekeringan. Dari luas lahan yang terkena kekeringan itu mampu diselamatkan seluas 1 hektar, sedangkan sisanya 1,8 hektar mengalami kekeringan, sehingga terancam gagal panen. Petani pun diperkirakan mengalami kerugian hingga Rp 15 juta.(her)

Audit Dana CSR PT. ILBB

Plt. Bupati Lobar Dukung Langkah DPRD Giri Menang (Suara NTB) Adanya desakan pimpinan DPRD agar pemda melakukan audit terhadap dana Corporate Social Responsibility (CSR) PT. Indotan Lombok Barat Bangkit (PT. ILBB) yang diduga tak jelas peruntukannya direspons Plt. Bupati, H. Fauzan Khalid, SAg, MSi. Fauzan mendukung upaya itu, sepanjang alasannya untuk transparansi.

Terkait permintaan itu, Plt. Bupati Lobar mengaku masih menunggu surat resmi dari DPRD. Karena sejauh ini, pihaknya belum menerima permintaan resmi baik melalui surat. “Soal audit dana CSR PT. ILBB itu, belum ada surat permintaan dari dewan. Kalau ada surat permintaan itu kami akan tindaklanjuti, kalau tidak permintaan mau bagaimana kami tindaklanjuti,” ujarnya beberapa waktu lalu.

Menurutnya, sah-sah saja dewan meminta dana CSR itu diaudit, karena itu merupakan hak dewan. Namun ia sendiri harus melihat dulu sejauh mana tuntutannya. Perlu atau tidaknya dana CSR diaudit menurutnya tergantung alasan dan dasarnya. Jika itu untuk keperluan transparan, maka itu bagus, pihaknya pun mendukung.

Namun demikian hal itu harus disampaikan secara resmi.

Setelah ada itu, barulah akan ditindaklanjuti oleh pemda. pemda dalam hal ini Inspektorat tegasnya, harus siap melakukan audit. “Inspektorat harus siap lakukan audit terhadap dana CSR itu,” tegasnya.

Sebelumnya, pimpinan DPRD Lobar mendesak Inspektorat melakukan audit terhadap dana CSR PT.ILBB. Desakan dewan ini menyusul adanya keluhan dari kelompok masyarakat di lingkar tambang yang mengaku belum memperoleh dana CSR itu.

Sementara Direktur SDM PT. ILBB Syukur Nuralam menampik jika CSR yang dikeluarkan tidak jelas penggunaannya.

Pada saat awal-awal PT. ILBB masuk, anggaran CSR dikeluarkan beberapa tahap untuk pembinaan masyarakat. “Namun memang pada dua tahun terakhir berhenti, karena kegiatan perusahaan tidak aktif,” terangnya beberapa waktu lalu.

Ia sendiri tidak tahu nominal dana CSR itu. namun semua dana itu dipakai untuk pembinaan masyarakat sekitar tambang, pembelian sembako bagi warga, diberikan ke anak yatim dan ponpes. Terkait adanya kelompok yang belum diberikan, diakuinya, karena dana tidak mencukupi dan jumlahnya terbatas. Adanya permintaan DPRD untuk mengaudit dana ini, menurutnya, tidak perlu, karena pertanggungjawabannya sudah jelas. (her)

Terkendala Usia

Puluhan Honorer K2 Loteng Gagal Jadi CPNS Praya (Suara NTB) Sebanyak 30 tenaga honorer katagori dua (K2) lingkup Pemkab Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) yang lolos dalam seleksi akademik tahun 2014 lalu, dipastikan gagal diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Dari total sebanyak 762 honorer K2 yang lolos seleksi akademik dan sudah diusulkan oleh Pemkab Loteng.

Penegasan tersebut disampaikan Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Loteng, H. Ansori, kepada Suara NTB, Senin (31/8).

Menurutnya, karena faktor usia, tenaga K2 itu gagal lolos, karena sudah melewati batas usia yang disyaratkan. Ia mengaku pihaknya tidak bisa berbuat banyak terkait persoalan ini, karena keputusan dan kewenangan pengangkatan CPNS dari tenaga honorer K2 bersangkutan, mutlak ada di tangan pemerintah pusat. Pihaknya dalam hal ini hanya menerima hasil setelah sebelumnya, berkas tenaga honorer K2 sudah diajukan seluruhnya.

Lebih lanjut ia menjelaskan, di luar tenaga honorer K2 yang sudah bisa dipastikan tidak bisa diangkat sebagai CPNS, masih ada beberapa tenaga honorer K2 Loteng yang masih berpeluang diangkat. Karena saat ini masih dalam proses pengangkatan, karena masih adanya kekurangan berkas yang mesti dipenuhi oleh tenaga honorer K2 bersangkutan.

Terhadap tenaga honorer K2 yang masih berpeluang untuk diangkat sebagai CPNS tersebut, pihaknya kini masih menunggu hasil dari pemerintah pusat. “Informasi terakhir dari pemerintah pusat, sudah ada keputusan. Nah keputusan itulah yang kini sedang kita kejar. Namun bagaimana hasilnya, kita belum tahu,” ujarnya.

Sebelumnya, sebanyak 698 honorer K2 Loteng telah menerima SK pengangkatan sebanyak CPNS, akhir bulan Juli. Proses pembagian dilakukan di masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) asal honorer K2 bersangkutan. Dan, paling banyak di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Loteng. (kir)

(Suara NTB/kir)

WALK OUT - Aksi walk out dilakukan anggota DPRD Lombok Tengah dari Partai Demokrat Samsul Qomar pada Sidang Paripurna dengan agenda Laporan Akhir Masa Jabatan Kepala Daerah dan Pansus APBDP 2015 di DPRD Lombok Tengah, Senin (31/8). Samsul Qomar melakukan aksi walk out, karena ada beberapa tata tertib DPRD Loteng yang dilanggar, seperti penggunaan full dress pada sidang paripurna. Namun, dalam sidang itu banyak anggota DPRD yang tidak menggunakan pakaian full dress.

Kasus BSS Banyumulek

Polres Lobar Tetapkan Pengurus Kelompok Ternak sebagai Tersangka Giri Menang (Suara NTB) Polres Lombok Barat (Lobar) resmi menetapkan tersangka kasus bantuan program Bumi Sejuta Sapi (BSS) di Desa Banyumulek senilai Rp 740 juta lebih. Tersangka berasal dari pengurus Kelompok Ternak Dasan Tawar Mandiri. ‘’Penetapan tersangka setelah penyidik tindak pidana korupsi (tipikor) Polres Lobar memegang barang bukti yang cukup untuk menaikkan status kasus ini dari penyelidikan ke penyidikan,’’ ujar Kasat Reskrim Polres Lobar, AKP Sidik Priamursita, Senin (31/8).

Jumlah tersangka ini berpotensi bertambah. Pasalnya Polres terus melakukan penyidikan terkait kasus bantuan dengan nomenklatur program penyelamatan sapi betina produktif yang digelontorkan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB. Polres melakukan pendalaman

terkait keterlibatan pejabat lingkup Dinas Pertanian Peternakan dan Perkebunan (Dispertanakbun) Lobar dan para pengurus kelompok ternak.

Pihaknya telah meningkatkan status penanganan kasus dari penyelidikan ke penyidikan, sehingga ditetapkan satu tersangka. Sebelum ditetapkan tersangka, pihaknya telah melakukan gelar perkara terlebih dahulu. Dari gelar perkara itu, telah mengerucut kepada tersangka dari pihak yang bertanggung jawab terkait bantuan ini.

Terkait penetapan tersangka, pihaknya lebih berhatihati dan penuh pertimbangan.

Karena dalam kasus ini banyak pihak yang berimbas, sehingga jangan sampai setelah ditetapkan tersangka justru penanganan kasus ini berlarut-larut, karena menyangkut dengan anggaran.

Terkait itulah penetapan tersangka ini akan dievaluasi terlebih dahulu siapa-siapa yang paling bertanggung jawab, barulah setelah itu ditetapkan tersangka menjadi tersangka.

Ia tidak ingin kasus ini terkatung-katung setelah tetapkan tersangka. Karena itu pihaknya fokus untuk melengkapi bukti dari keterangan sejumlah pihak yang bertanggung

Penanganan Bencana Kekeringan di Lobar Belum Sistematis Giri Menang (Suara NTB) Setiap tahun Lombok Barat (Lobar) menjadi langganan bencana kekeringan. Namun pemda sejauh ini belum memiliki langkah penyelesaian permanen yang bersifat sistematis (sistemik) untuk mengatasi bencana ini. Pemda hanya melakukan penanganan bersifat pragmatis dengan mendistribusikan air bersih.

Anggota Komisi III DPRD Lobar H. Wahid Sahril mempertanyakan penggunaan dana tanggap darurat senilai Rp 1 miliar lebih untuk menanggulangi bencana kekeringan. Sejauh ini dana ini tidak jelas penggunaannya, bahkan hampir tiap tahun dana ini tak terpakai, sehingga masuk menjadi Silpa.

Selain itu, ujarnya, lokasi kekeringan telah teridentifikasi lokasi dan jumlah titiknya. Seperti di daerah Sekotong, Lembar, Kuripan, Gerung, Batulayar dan Gunung Sari. “Tapi pemda be-

lum memiliki program yang sistematis dan terencana untuk menanggulangi bencana kekeringan ini, pemda hanya sebatas melakukan program bersifat pragmatis seperti distribusi air,” kritiknya, Senin (31/8).

Seharusnya jika lokasi dan jumlah titik bencana kekeringan sudah teridentifikasi, maka pemda tinggal melakukan penanganan dengan membuat program yang bersifat permanen. Di samping aksi melakukan distribusi air, namun yang diperlukan program bersifat permanen.

Misalnya ada 50 titik kekeringan di Lobar maka pemda secara sitemik menyelesaikan persoalan ini bertahap. Bisa saja pemda menangani setiap tahun 10 titik, lalu tahun depan 10 titik, sehingga dalam jangka waktu 5 tahun ke depan bisa diminimalisir dengan terencana dan selesai secara permanen masalah kekeringan tersebut.

“Sehingga jangan terkesan pemda memelihara bencana kekeringan ini,” ujarnya.

Langkah dan program permanen yang dimaksud, jelas Wahid, contohnya dengan membangun sumur bor berkapasitas besar di daerah yang langganan kekeringan, sehingga bisa memenuhi kebutuhan masyarakat dalam satu desa atau lebih. “Atau bisa saja sumur bor itu mengairi dua desa sekaligus,” terangnya.

Persoalan anggaran, menurutnya, bukan menjadi soal, karena anggaran untuk program itu tersedia di APBD yang tersebar di berbagai SKPD. Bahkan, pemda mampu menganggarkan Rp 5 miliar per tahun. Karena itu ia menekankan tahun 2016, pemda harus merancang program dan menganggarkan secara sistemik.

Di samping melalui dana APBD, pemda juga bisa mengintegrasikan dengan anggaran dan program provinsi dan pusat. (her)

Proyek Embung Senilai Ratusan Juta Rupiah Diduga Dialihkan Giri Menang (Suara NTB) Proyek embung di Desa Cendi Manik Kecamatan Sekotong diduga dialihkan ke desa lain. Hal ini memicu pertanyaan masyarakat mengenai peralihan proyek itu. Karena menurut warga, persoalan lahan yang tadinya mejadi masalah telah diselesaikan.

Warga Dusun Madak, Desa Cendi Manik, H Badrun, mengungkapkan, awal mula persoalannya adalah lahan, karena lahan yang disediakan kelompok tani setempat tidak mencukupi, sehingga dialihkan ke desa lain. Seharusnya sesuai ketentuan dari Dinas Pertanian Peternakan dan Perkebunan (Dispertanakbun), luas lahan yang harus disediakan 8 are, namun yang tersedia seki-

tar 5 are sehingga terdapat kekurangan tiga are.

Masalah lahan ini, ungkapnya, juga banyak ditunggangi oknum calo, sehingga kelompok tani agak kesulitan menambah lahan, seperti yang diminta.

Pembangunan embung berukuran kecil itu telah direncanakan di desa itu. Namun sedikit terkendala lahan, karena justru calo yang bermain ingin mendapatkan keuntungan.

Para calo ini diduga meminta bayaran, sedangkan kelompok tidak menyiapkan dana untuk pembebasan lahan.

Menanggapi hal ini, Kepala Dispertanakbun Lobar, H. Chaerul Bahtiar menampik jika proyek itu dialihkan.

Pasalnya, proyek embung kecil itu belum ditetapkan

akan dibangun di lokasi yang dimaksud. “Itu baru verifikasi dan survai, belum ditetapkan lokasi pembangunannya di sana,” terangnya.

Begitu juga, pembangunan embung di Cendi Manik, masih sebatas survai dan verifikasi persyaratan layak atau tidak dibangun di sana. Dari hasil verifikasi, bahwa ada lahan di lokasi itu, namun setelah diukur dipisah oleh sungai, sehingga perlu dibangunkan jembatan. Sementara Dispertanakbun tidak berwenang membangun jembatan.

Rencananya, ada delapan unit proyek embung senilai Rp 1,6 miliar yang tersebar di seluruh Lobar. Nilai per unit mencapai Rp 190 juta-200 juta. (her)

(Suara NTB/dok)

Sidik Priamursita jawab dalam proyek ini. “Tersangka bisa saja bertambah tergantung nanti perkemban-

gan kasus ini,” terang Sidik.

Setelah ditetapkan tersangka pihaknya akan melimpahkan berkas ke JPU untuk proses persidangan. “Kami akan segera limpahkan berkas itu ke kejaksaan, kami masih sempurnakan,” terang Sidik.

Untuk melengkapi berkas, pihaknya telah melakukan pemeriksaan tambahan dari beberapa pihak, antara lain kelompok ternak, Dinas Pertanian Peternakan dan Perkebunan dan penjual ternak.

Menyinggung mengenai penahanan tersangka, Sidik mengaku belum dilakukan.

Pertimbangannya, tersangka tidak akan melarikan diri atau menghilangkan barang bukti.

Namun jika pada proses nanti ada mengarah pada upaya itu, maka tersangka bisa saja ditahan. (her)

Berpotensi Ganjal WTP

Aset Bermasalah Harus Dituntaskan Giri Menang (Suara NTB) Kalangan DPRD Lombok Barat (Lobar) memberi perhatian serius terhadap persoalan aset yang ditemukan banyak bermasalah. Tercatat, ada 25 lebih titik aset yang bermasalah. Hal ini berpotensi mengancam Pemda Lobar mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK. Karena itu, pemda diminta segera menuntaskan persoalan aset.

Demikian disampaikan Wakil Ketua DPRD Lobar, H. M. Nursaid kepada wartawan di ruang kerjanya Senin (31/8).

Menurutnya, di tengah masalah aset yang ada ia tetap optimis jika pemda kembali memperoleh WTP. “Akan tetapi jangan membiarkan persoalan aset ini, ketimbang dibiarkan akan menjadi ganjalan memperoleh WTP ke depan,” katanya.

Melihat kondisi aset yang banyak bermasalah harus menjadi perhatian pemda. Karena itulah pentingnya kerjasama antara dewan dengan eksekutif bersama-sama menyelesaikan persoalan aset ini satu demi satu. Jika itu dilakukan maka persoalan aset yang ditemukan akan bisa diselesaikan.

Menurut temuan Panitia Khusus (Pansus) Aset di DPRD ada 25 titik lebih aset bermasalah, baik yang ada di luar maupun di dalam daerah Lobar. Persoalan aset, jelasnya, ibarat bom waktu yang kapan saja bisa diungkap, karena masalah dari dulu tidak diungkap dan diselesaikan.

Seperti yang akhir-akhir ini terjadi, banyak masyarakat yang menuntut aset yang diduga dicaplok pemda. Masalah ini, jelasnya, merupakan kasus lama yang tak pernah terungkap. Karena itulah dewan mengajak pemda dan masyarakat duduk bersama untuk mencari solusi, supaya per-

(Suara NTB/dok)

H. M. Nursaid soalan ini tidak menumpuk.

Menurut politisi asal Kuripan ini permasalahan aset ini terus bertambah. Hampir di setiap daerah menurut temuan dewan ada aset bermasalah. “Karena itu kami bersama-sama pemda untuk menyelesaikannya,” ujarnya.

Menurutnya, aset bermasalah itu karena sengketa dan administrasi masih abu-abu.

Salah satu contoh aset di Desa Telaga Waru seluas 6 hektar. Aset ini tidak jelas kepemilikannya, karena aset ini tidak tercatat di neraca aset. Sedangkan disis lain faktanya di lapangan ada tujuh sertifikat atas nama pemda. Diduga ada oknum yang bermain untuk mensertifikatkan lahan ini.

Menurutnya sebaiknya dikembaikan aset itu ke masyarakat, karena aset itu sendiri tidak tercatat. Selain itu, aset tersebut telah dikuasai pemda sejak puluhan tahun.

Mekanisme pelepasannya bisa saja pemda mengajukan pembatalan sertifikat ke BPN. Selanjutnya dewan akan memberi rekomendasi pelepasan aset itu ke masyarakat. (her)

SUARA PULAU SUMBAWA

SUARA NTB Selasa, 1 September 2015

Suara KTC

Halaman 6

Kerjasama Pemda Kabupaten Sumbawa Barat dengan Harian Suara NTB

Arpusda KSB Gelar Lomba Bercerita Tingkat Siswa SD Taliwang (Suara NTB)Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah (Arpusda) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) kembali menggelar lomba bercerita tingkat kabupaten bagi siswa SD/MI. Acara tersebut, Senin (31/8), dibuka oleh penjabat bupati KSB, Dr. Ir. H. Abdul Hakim, MM. Kepala Kantor Arpusda KSB, Muhammad Yakub, S.Sos melaporkan, agenda lomba bercerita yang diperuntukkan bagi siswa SD ini merupakan salah satu upaya Arpusda dalam mengembangkan minat dan budaya baca di kalangan generasi muda khususnya anak-anak. “Sebelum bercerita anak-anak memperoleh referensi ceritanya dari membaca.

Nah seperti umunya sebuah pengetahuan, membaca itu adalah teorinya dan menyampaikan kembali sebuah hasil bacaan dengan bercerita itu adalah praktiknya,” paparnya.

Ia menjelaskan, antara membaca dan bercerita tidak bisa dipisahkan satu sama lainnya. Sebab dengan membaca seorang pencerita akan membu-

tuhkan banyak referensi, dan salah satunya untuk memperoleh referensi adalah dengan membaca. “Jadi lomba ini akan memberikan banyak manfaat bagi siswa. Tidak hanya bisa bercerita tetapi juga menumbuhkan kecintaan dan minat baca anak tanpa disadari oleh si anak sendiri,” timpal Yakub seraya berharap para juara nantinya bisa bersaing di ajang lomba tingkat provinsi.

“Lomba ini sekaligus proses seleksi. Bagi siswa yang menang, mereka berhak mewakili kita (KSB) di ajang lomba yang sama di tingkat provinsi NTB,” sambung Yakub.

Selanjutnya ia menyampaikan, pengembangan minat dan budaya baca di masyarakat sejauh ini terus dilakukan pihaknya. Berbagai program pun telah diluncurkanArpusda untuk menjangkau seluruh lapisan masyarakat mulai seperti misalnya pelayanan perpustakaan bagi aparatur, siswa, mahasiswa dan masyarakat umum. Selain itu, Arpusda juga mengadakan perpustakaan keliling ke desa-

desa, rumah ibadah, di tujuh kecamatan selain Taliwang. “Kami beharap masyarakat dapat memanfaatkan layanan kami yang sudah ada, dan ke depan kami akan terus bekerja sebaik mungkin untuk membumikan budaya membaca di masyarakat,” timpalnya.

Sementara itu, penjabat bupati KSB, Dr. Ir. H.Abdul Hakim, MM dalam sambutannya, menyambut antusias agenda yang diadakan Arpusda ini. Menurut dia, membumikan budaya membaca dapat dilakukan dengan berbagai cara. Karenanya ia berharap, ke depan berbagai agenda kegiatan untuk memupuk minat baca harus terus diadakan oleh Arpusda. “Lomba bercerita ini sangat baik karena khusus untuk anak. Sebab untuk menumbuhkan kecintaan terhadap sesuatu itu harus dimulai sejak dini,” timpal bupati.

Kepada para peserta, bupati memberikan berbagai motivasi. Bupati mengatakan, bercerita itu buka sekadar seni semata, tetapi harus turut menjiwai sehingga menjadi seorang pen-

(Suara NTB/bug) (Suara NTB/bug)

SAMBUTAN - Penjabat Bupati KSB, Dr. Ir. H. Abdul Hakim, MM saat menyampaikan sambutannya. cerita itu mampu menyampaikan riwayat seutuhnya dari isi cerita yang diceritakan. “Penjiwaan dan membiasakan diri menjadi pencerita tentang berbagai kisah dan sejarah, maka anak-anak tidak sekedar menjadi juara, tapi akan timbul rasa dan kepekaan yang tinggi dalam diri anak,” ujarnya.

Selanjutnya bupati berharap kegiatan lomba bercerita semacam ini bisa terus diagendakan. “Bagus misalnya kalau lomba berceritanya dengan bahasa asing, misalnya bahasa Inggris.

Ini akan memperkaya nilai lomba, karena selain memberikan keterampilan becerita anak, sekaligus juga bisa belajar ber-

PESERTA LOMBA - Penjabat Bupati KSB, Dr. Ir. H. Abdul Hakim, MM didampingi kepala kantor Arpusda KSB, Muhammad Yakub foto bersama seluruh peserta lomba bercerita. bahasa asing,” harapnya seraya menyampaikan selamat kepada para peserta lomba.

“Kepada para peserta jadilah yang terbaik. Dan nanti siapa pun yang menang dan mewkili KSB di provinsi harus berusaha menjadi yang terbaik juga di sana,” harap bupati.

Lomba bercerita tingkat

siswa SD/MI ini diikuti oleh puluhan anak. Masing-masing peserta pun diberikan kesempatan untuk membawakan satu buah cerita dengan berbagai tema.

Pantauan media ini, para siswa banyak menyampaikan cerita rakyat riwayat setempat yang kemudian banyak mendapat decak kagum para hadirin. (bug/*)

Pakai Logo Komunis

Seorang Pendemo Diamankan Polisi Sumbawa Besar (Suara NTB) Cempe Sastrawan, koordinator lapangan (korlap) Front Keadilan Rakyat (FKR) ditangkap polisi usai melakukan aksi demonstrasi, Senin (31/8). Hal ini lantaran dalam melakukan orasi, orator ini menggunakan baju yang berlogo komunis, palu arit.

Korlap diinterogasi terkait penggunaan logo tersebut.

Dalam orasinya massa FKR mengkritisi Pemerintahan JokowiJK terkait melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar. Sehingga FKR menuntut pemerintahan Jokowi - JK, stabilkan harga rupiah, turunkan harga bahan pokok, tolak PHK, kesehatan gratis tanpa syarat, dan pendidikan gratis tanpa syarat.

Orasi tersebut berawal dari lapangan Pahlawan Sumbawa, berlanjut ke Jam Gadang, depan Polres Sumbawa hingga ke kantor Bupati

Sumbawa. Namun dalam orasi tepatnya di depanAkeang, sempat terjadi bentrok ringan antara polisi dengan massa aksi. Hal ini lantaran salah satu orator aksi menggunakan baju yang berlogo komunis. Menghargai para massa aksi yang hendak menyampaikan orasi, polisi membiarkan aksi di lakukan hingga selesai, sementara baju yang berlogo komunis diamankan sebagai barang bukti. Setelah massa aksi menuntaskan orasinya di kantor Bupati, polisi kemudian membawa Cempe Sastrawan untuk diinterogasi.

Awalnya interogasi dilakukan di

ruangan Kabag Ops, yang dalam hal ini dilakukan Kabag Ops, AKP Syafruddin, yang ditemani Kasat IntelAKP Hatta, SIP. Dalam proses interogasi, David, salah satu orator menjelaskan, temannya Cempe pada saat itu datang dari tempat KKL ke Sanggar dan tidak membawa baju. Sehingga baju yang menurutnya sudah menjadi kain pel tersebut dipakai oleh temannya tersebut. Namun mereka tidak mengecek dan melihat bahwa adanya lambang yang tertera di baju tersebut. Lantaran baju itu ditemukan di desa Kerato saat masih kos

pada tahun 2009, dan tidak diketahui pemiliknya. “Baju itu memang jadi kain pel. Ditemukan di Kerato dulu, dan kami tidak mengecek dan memperhatikan adanya lambang itu, karena kita fokus pada apa yang kita sampaikan dalam orasi. Baru tadi kami tahu,” ujarnya.

Tak selesai di ruangan Kabag Ops, Cempe kemudian dibawa ke ruangan Satuan Reserse Kriminal (Reskrim) untuk diinterogasi lebih lanjut.

Kapolres Sumbawa, AKBP Karsiman, SIK, MM kepada wartawan mengatakan, untuk sementara yang bersangkutan masih diinterogasi. Pihaknya belum mengetahui apa yang menjadi motivasi serta tujuan yang bersangkutan menggunakan atribut berlambang PKI tersebut. “Kami belum tahu motivasi dan tujuannya apa. Nanti kalau sudah lengkap pemeriksaan kita sampaikan. Yang jelas sekarang kita dalami untuk tujuan pemakaian simbol seperti itu,” tukasnya. (ind) KOMUNIS - Cempe Sastrawan saat Orasi menggunakan baju berlogo komunis dalam aksi unjuk rasa, Senin (31/8).

(Suara NTB/ind)

Panwaslu KSB Sidangkan Gugatan Pasangan K2 Taliwang (Suara NTB) Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), Senin (31/8), mulai menyidangkan sengketa gugatan penetapan pasangan calon (paslon) Pilkada yang diajukan pasangan Kusmayadi – Khairuddin Karim (K2) dengan pihak termohon Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat.

Sidang musyawarah yang dipimpin oleh ketua Panwaslu KSB, Unang Silatang itu dihadiri para pihak baik pemohon dan termohon. Pemohon pasangan K2 dihadiri oleh Kusmayadi dan Khairuddin Karim, berikut ketua tim pemenangannya. Sedangkan KPU selaku termohon dihadiri ketua KPU, Khairuddin dan Aliatullah serta Supriadi, dua komisioner lainnya.

Sepanjang sidang yang mengagendakan klarifikasi pokok gugatan pihak termohon itu, Kusmayadi selaku pemohon menyampaikan sejumlah dugaan yang menguatkan materi gugatannya yakni penetapan pasangan calon Pilkada yang dilaksanakan KPU pada 24 Agustus lalu. Ia menyatakan, banyak kecurangan yang dilakukan oleh petugas pemungutan suara (PPS) saat melakukan verifikasi faktual di lapangan. Hal itu pun menyebabkan jumlah dukungan yang diajukannya baik di tahap pertama maupun kedua berkurang secara signifikan hingga pasangan K2 dinyatakan tidak memenuhi syarat dukungan minimal sebanyak 13.222 dukungan.

Pihaknya juga menyampaikan adanya upaya pemalsuan dokumen berkas model B.3-KWK yang berisi surat pernyataan tidak mendukung pasangan calon perseorangan. Dalam berkas tersebut, ia melihat adanya kesengajaan petugas PPS mengisi seluruh kolom berkas, di mana yang seharusnya berhak melakukannya adalah pihak calon pendukung yang didatangi petugas. “Ini contohnya, tulisan di berkas B.3-KWK ini semua identik (sama). Artinya oleh satu orang berkas ini ditulis dan kemungkinannya adalah petugas PPS yang melakukannya,” bebernya.

Penyampaian pihak K2 itu memicu reaksi KPU selaku termohon. Ketua KPU Khairuddin meminta agar termo-

hon memberikan bukti-bukti yang dimaksudkannya. Pasalnya KPU selaku penyelenggara kebingungan untuk memberikan klarifikasi seputar dugaan tersebut. “Pimpinan sidang kami minta termohon secara spesifik membuktikan di mana dugaan-dugaan itu terjadi, karena proses verifikasi ini berlangsung 64 desa. Kami tidak tahu itu terjadi di mana. Lalu bagaimana kami mau memberikan bantahan,” cetusnya.

Dialog kedua pihak saling bersahutan dalam ruang sidang, Kusmayadi yang menyatakan masih menahan data-data seputar temuan kecurangan itu giliran meminta kepada KPU agar menyerahkan terlebih dahulu data hasil penetapan berikut verifikasi faktual dukungan atas dirinya yang dilakukan KPU. “Pimpinan sidang, kami baru mau membuka di mana dugaan itu terjadi kalau juga KPU menyerahkan dulu data-data yang kami minta,” tegas Kusmayadi.

Setelah keduanya berbantahan, ketua Panwaslu Unang Silatang mengambil jalan tengah. Kedua belah pihak diminta untuk sama-sama menyampaikan bukti-bukti yang dibutuhkan. Keduanya pun diberikan kesempatan hingga esok hari (Selasa, red), mengingat Panwaslu memiliki batas waktu hingga 5 September mendatang untuk memutus hasil dari sengketa tersebut.

Permintaan Panwaslu itu, sebelumnya sempat ditolak KPU. KPU menilai batas waktu yang ditetapkan Panwaslu terlalu singkat, sementara data-data yang dibutuhkan sangat banyak. Akan tetapi akhirnya KPU memenuhi permintaan Panwaslu setelah pihak K2 tidak akan mengubah materi gugatannya. “Sementara kita skor sidang hari ini dan akan dilanjutkan sore nanti,” timpal Unang sebelum menutup sidang perdana kemarin.

Usai sidang, Kusmayadi mengatakan, pihaknya memiliki data-data untuk membuktikan dugaan yang diajukan itu benar-benar terjadi. Bahkan menurut dia, untuk dugaan pemalsuan formulir B.3-KWK pihaknya memiliki banyak bukti dan siap disampaikan pada sidang lanjutan nantinya. “Kami tetap membuka upaya damai dengan KPU. Tapi proses ini sementara akan terus kami lanjutkan,” tegasnya.

Panwaslu KSB sendiri hanya memiliki waktu hingga tanggal September mendatang untuk menyelesaikan sengketa tuntutan pasangan K2 ini. Unang menargetkan, proses persidangan akan berlangsung hingga tanggal 2 September hingga pada proses mediasi. Jika nantinya kedua belah pihak tidak bersepakat, maka Panwaslu akan membutuhkan waktu dua hari sebelum menerbitkan penetapan terkait sengketa tersebut. (bug)

(Suara NTB/bug)

SIDANG GUGATAN - Suasana persidangan gugatan pasangan K2 yang diadakan Panwaslu KSB di Taliwang, Senin (31/8).

SUARA PULAU SUMBAWA

SUARA NTB Selasa, 1 September 2015

(Suara NTB/uki)

Hidayat

Halaman 7

(Suara NTB/uki)

Taufikurrahman

Dua UPTD Dikpora di Kota Bima Masih Satu Atap (Suara NTB/ist)

PADI JAGUNG KEDELAI – Tiga komoditas andalan NTB, padi, jagung dan kedelai (PAJALE) ditanam di salah satu areal pertanian di Kota Bima, NTB. Badan Pusat Statistik (BPS) memperkirakan kekeringan akan mengancam produksi Pajale di NTB tahun ini.

Dugaan Korupsi Satpol PP Bima Ditingkatkan ke Penyidikan Kota Bima (Suara NTB)Setelah dilakukan penyelidikan selama beberapa bulan, dugaan korupsi dana APBD Sat Pol PP Kabupaten Bima tahun 2014 akhirnya ditingkatkan ke penyidikan. Peningkatan tersebut setelah Tim Penyelidik melihat adanya indikasi kerugian negara yang terjadi.

(Suara NTB/use)

Kota Bima (Suara NTB) – Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Dikpora) Kecamatan Rasanae Barat dan Mpunda Kota Bima, masih satu atap. Selain ukurannya yang terbilang kecil, sehingga mempengaruhi keleluasan pegawai bekerja, atap bangunan bocor pada beberapa bagian. Praktis, kondisinya cukup memprihatinkan ketika hujan.

“Sampai detik ini bangunan Kantor UPTD Rasanae Barat dan Mpunda berada dalam satu bangunan. Dan hal ini kami rasakan sejak Kota Bima dimekarkan,” ungkap Kepala UPTD Dikpora Rasanae Barat Kota Bima, Sahruddin, kepada Suara NTB, Senin (31/8).

Selama ini pegawai UPTD setempat tidak nyaman bekerja. Selain karena berada dalam satu bangunan yang sama dengan UPTD Dikpora Mpunda, juga tidak nyaman karena kondisi bangunannya bocor dan sempit. “Jujur saja kami tidak nyaman bekerja karena hal ini. Bahkan kalau turun hujan, di dalam ruangan kantor digenangi air karena gentengnya bocor,” ujarnya.

Kepala UPTD Dikpora Kecamatan Mpunda Kota Bima, Hidayat, S.Pd membenarkan hal itu. Diakuinya pada tahun lalu sudah mengirim surat kepada pihak-pihak terkait sejak tahun 2008 lalu guna meminta bantuan agar bangunan kantor UPTD satu atap tersebut agar dibenahi. Namun, hingga saat ini belum direspon sama sekali. Dinas Dikpora, katanya, berasalan jika untuk pembenahan bangunan tersebut tahun ini tidak tercantum dalam penggunaan dana alokasi khusus (DAK).

Untuk itu keduanya berharap, kondisi kantor UPTD Rasanae Barat dan Mpunda diperhatikan secara serius oleh Pemkot dan Dinas Dikpora Kota Bima. “Semoga apa yang menjadi keluhan kami hingga saat ini, bisa segera direspon oleh pihak pihak terkait. Agar kami lebih leluasa dan nyaman dalam menjalankan tugas dan kewajiban kami sebagaimana biasanya,” terangnya.

Kabid Dikdas Dikpora Kota Bima, Taufikurahman mengakatan pada tahun 2106 mendatang, kedua kantor tersebut akan dipisah. Hanya saja saat ini pihaknya masih mencari lokasi yang tepat untuk membangun gedung tersebut.

“Insya Allah, sudah direncanakan tahun 2016 mendatang,” katanya.

Taufikurahman juga mengakui, UPTD satu atap tersebut tidak hanya di Mpunda dan Rasanae Barat. Namun tambahnya, Kecamatan Rasanae Timur dan Raba masih berada lokasi yang sama. Pihaknya akan terus mengupayakan agar UPTD tersebut berada di wilayah Kecamatan masing – masing. “Kita akan upayakan, tepatnya di wilayah kecamatan masing – masing,” pungkasnya (uki)

Eko Prayitno

Demikian diungkapkan oleh Kajari Raba Bima, Eko Prayitno, SH saat dikonfirmasi, Senin (31/8). Dikatakannya, peningkatan perkara tersebut dilakukan beberapa hari terakhir. Peningkatan ini dilakukan setelah Jaksa Penyelidik melihat adan-

ya peristiwa tindak pidana korupsi. Bahkan, lanjutnya, Jaksa penyelidik menemukan adanya kerugian negara.

Namun, untuk memastikan kerugian negara itu pihaknya masih harus meminta audit dari ahli yakni dari BPKP. Untuk selanjutnya, pihaknya mengagendakan pemeriksaan saksi-saksi untuk dimintai keterangan. Siapa-

siapa saja saksi tersebut, Eko enggan menyebutkan karena berkaitan dengan teknis penyidikan. “Saksinya ada 10 orang, siapa-siapa yang akan kita periksa lihat saja nanti,” ujar Eko didampingi Kasi Pidsus, Dipo Iqbal, SH dan Kasi Intel, L.M. Rasyidi, SH. Ditanyai terkait tersangka apakah sudah ditetapkan atau belum? Eko menyebutkan untuk tersangka yang bertanggungjawab belum ditetapkan.

Sebab pihaknya juga mengacu pada Kitab Undang-undang KUHAP, bahwa penyelidikan adalah sebuah proses untuk menentukan alat bukti dan siapa pelaku. Dengan demiki-

an, pihaknya meyakini proses yang dilakukan memperkuat alat bukti. Namun yang pasti untuk tersangka sudah ada gambaran hanya saja pihaknya masih enggan menyebutkan karena tak ingin gegabah.

“Dalam kasus ini sudah ada tersangka, tapi kita tak ingin gegabah menyebutkannya,” tandas Eko. Begitu pun saat ditanyai modus dalam perkara dimaksud? Eko enggan menjelaskan secara rinci. Hanya saja, terkait anggaran APBD sebesar Rp 4 miliar lebih tahun 2014 tersebut terdapat pengeluaran yang tak sesuai dengan peruntukannya. (use)

Diduga Pesta Narkoba, Lakalantas di Bima 460 CJH Asal Bima Didominasi Pelajar Tiga Warga Diamankan Polisi

Siap Diberangkatkan

Bima (Suara NTB) – Sebanyak 460 calon jemaah haji (CJH) tahun 2015 asal Kabupaten Bima, siap diberangkatkan ke tanah suci Mekah pada tanggal 2 hingga 3 September mendatang.

CJH tersebut masing – masing terbagi dalam dua kelompok terbang (kloter) yakni 9 dan 10.

“CJH tahun ini sekitar 455 orang, ditambah lima orang petugas kloter. Jadi totalnya ada 460,” ucap Kasi Penyelenggara Haji dan Umrah (PHU) Kemenag (Suara NTB/uki) Kabupaten Bima, H. ZakarH. Zakaria ia, Senin (31/8).

Kepada Suara NTB, Zakaria menjelaskan kloter 9 terdiri atas 355 CJH, kemudian di kloter 10 ada 95 CJH. Dikatakan, CJH itu akan diberangkatkan dari bandara Sultan M. Salahuddin Bima dan ditampung di embarkasi Lombok di Mataram.

Menurut H. Zakaria, semua CJH telah siap untuk diberangkatkan, mulai dari kelengkapan paspor, kesehatan sampai bahan untuk pelaksanaan selama haji nanti. “Sudah lengkap semua, Insya Allah siap diberangkatkan,” lanjutnya.

Diakuinya, CJH yang berangkat pada tahun ini, usia yang paling tua sekitar 86 tahun. Sementara yang termuda berusia 34 tahun. “Pesan kami kepada CJH selama dalam perjalanan agar bisa mengkonsumsi makanan 4 sehat 5 sempurna, karena perjalanan menuju Mekah memerlukan waktu selama 11 jam tentu sangat melelahkan,” pungkasnya Zakaria menambahkan, CJH tersebut akan kembali sekitar tanggal 13 hingga 15 Oktober mendatang. (uki)

Bima (Suara NTB) – Kasus kecelakaan lalu lintas (lakalantas) di wilayah hukum Polres Bima Kota, sebagian besar dialami pengendara yang berstatus pelajar. Parahnya lagi pelajar yang kebanyakan siswa SMA tersebut belum layak mengendarai atau mengoperasikan kendaraan bermotor karena di bawah umur.

“Angka lakalantas kebanyakan dialami pelajar yang juga belum memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM),” ujar Kasat Lantas Polres Bima Kota, AKP Aditya Pandita Wibisono kepada Suara NTB, Senin (31/8).

Menurut Aditya, kecelakaan yang dialami pelajar tersebut lantaran tidak mampu mengendalikan kendaraan, sehingga kerap hilang kendali saat berkendara di jalan raya. Bahkan, lanjutnya pelajar menggunakan kendaraan bermotor masih kurang kemampuan dalam menguasai teknis serta pemahaman rambu – rambu lalu lintas saat berkendara. “Ini yang menjadi pemicu kecelakaan di kalangan pelajar,” ujarnya.

Meskipun begitu, Aditya meminta kepada orang tua agar tidak memberikan keleluasaan kepada anaknya untuk mengendarai kendaraan jika tidak cukup umur. “Pengawasan orang tua perlu ditingkatkan,’’ tuturnya.

Tidak hanya itu, untuk meminimalisir angka kecelakaan di tingkat pelajar, pihaknya terus melakukan sosialisasi sekaligus

(Suara NTB/uki)

Aditya Pandita Wibisono memberikan himbauan kepada guru – guru untuk memberikan arahan dan pengetahuan tentang aturan berkendara di jalan.

Bukan hanya pelajar yang masih berusia di bawah umur saja, Aditya menegaskan sekaligus menghimbau kepada masyarakat untuk selalu mematuhi aturan rambu – rambu lalu lintas, bila menggunakan sepeda motor tetap selalu memakai helm standar. “Kecelakaan itu berawal dari pelanggaran. Jika pelanggaran tidak ada, jelas kecelakaan juga tidak akan terjadi.” tegasnya.

Data Sat Lantas Polres Bima Kota dari Januari sampai Agustus tahun 2015, sebanyak 14 orang meninggal, sementara yang luka berat sebanyak 44 orang, 43 orang luka ringan. (uki)

Kota Bima (Suara NTB)Perang terhadap narkoba terus dilakukan aparat Polres Bima Kota dan jajaran. Setelah sebelumnya mengungkap pesta narkoba oleh lima orang, termasuk oknum anggota Kepolisian, kini pengungkapan terhadap tiga orang yang tengah pesta sabu berhasil dilakukan.

Ketiga orang tersebut masing-masing berinisial Ab (39), Mf (29) dan Jm (40) yang diketahui sebagai mantan anggota DPRD Kota Bima. Ketiganya digerebek sekitar pukul 22.30 Wita di kamar kos-kosan lingkungan Salama Kecamatan Rasa NaE Barat Kota Bima. Dalam pengger-

ebekan tersebut aparat berhasil mengamankan sejumlah barang bukti berupa satu poket sabu-sabu, alat hisap berupa dua bong yang masih terdapat sisa sabu, pipet, korek api gas serta tiga unit sepeda motor.

Kapolsek Rasa NaE Barat, Kompol H. Nurdin, Senin (31/8) menjelaskan penangkapan tersebut bermula ketika aparat Buser Polsek Rasa NaE Barat mendapatkan informasi terkait adanya pesta sabu. Berdasarkan informasi ini, aparat buser yang dipimpin Kanit Buser Bripka Awaludin pun mendatangi lokasi. Setelah dipastikan, anggota Buser pun melakukan

penggerebekan.

Saat digerebek, salah seorang di antaranya sempat hendak menghilangkan barang bukti dengan menyuruh rekannya membuang sabu ke toilet. Namun upaya tersebut sia-sia penangkapan pun dilakukan tanpa perlawanan. Saat itu juga, ketiganya diangkut ke Mapolsek untuk diinterogasi. Setelah dilakukan interogasi ketiga orang tersebut kemudian diserahkan ke Sat Narkoba beserta barang bukti.

Untuk selanjutnya penanganan dilakukan oleh Sat Resnarkoba.

“Tidak ada perlawanan dari para pelaku saat ditangkap,” terang H. Nurdin. (use)

Jembatan Lintas Alas - Tano Memprihatinkan Sumbawa Besar (Suara NTB) Anggota DPRD Sumbawa dari Dapil IV, Abdul Hakim, menyoroti kondisi jembatan lintas jalan negara Alas - Tano yang makin rusak. Sementara sampai saat ini belum juga dikerjakan.

“Kita sangat prihatin kondisi jembatan di Alas depan Polsek Alas. Sudah terlalu parah kerusakannya, ketika

kendaraan lewat guncangan terasa sangat keras. Kita sangat khawatir karena tidak ada lagi jalan alternatif lain untuk dilintasi, apalagi banyak kendaraan besar bermuatan berat harus lewat situ,” tandas Akim, panggilan akrabnya kepada Suara NTB, Senin (31/8).

Untuk itu, pihaknya berharap jembatan dimaksud segera dikerjakan sebelum mema-

kan korban. Yang jelas, dari informasi yang diperolehnya perbaikan jalan ini dianggarkan tahun ini melalui APBN. Hingga tinggal direalisasikan pengerjaannya. Meski sebenarnya jalan tersebut sudah sering diperbaiki, namun hanya tambal sulam. “Makanya kami mohon proyek perbaikan jembatan ini segera direalisasikan,” tandasnya. (arn)

Tuntutan Pegawai RSU Dompu Sudah Tuntas Dompu (Suara NTB) Aksi unjuk rasa beberapa pegawai RSUD Dompu beberapa waktu lalu diakui karena masalah komunikasi. Tuntutan pegawai di sana juga dianggap sudah tuntas. Belum dibayarkan kekurangan penghasilan pegawai karena jasa klaim dari BPJS belum sepenuhnya dibayarkan dan anggaran jaminan kesehatan masyarakat Dompu (Jakkad) yang belum dibayarkan.

Direktur RSUD Dompu, dr H. Dias Indarko, MPPM kepada Suara NTB, Senin (31/8) mengatakan, aksi dari beberapa karyawan RSUD Dompu Jumat (28/8) lalu karena masalah komunikasi. Pihaknya langsung menggelar pertemuan untuk menghindari miskomunikasi dengan para karyawan. “Itu hanya masalah komunikasi. Semuanya sudah beres. Sudah dibungkus,” katanya.

H. Dias mengatakan,

masalah pembayaran honor melalui BNI yang dipersoalkan sudah dihadirkan pihak bank untuk menjelaskannya.

Setelah mendapat penjelasan dari pihak bank, para karyawan akhirnya paham dan justru memudahkan bagi karyawan. “Kita sudah hadirkan langsung pihak BNI untuk menjelaskan. Setelah dijelaskan, akhirnya mereka paham,” ungkapnya.

Kekurangan jasa klaim bagi karyawan dan tunjangan lainnya, dikatakan H. Dias, hanya persoalan waktu. Belum dibayarkannya kekurangan tersebut karena klaim di BPJS baru dibayarkan sebagiannya dan itu terjadikarena proses pengajuan. “Bahkan klaim dari Jakkad tahun ini belum sama sekali dibayarkan,” jelasnya.

Klaim dari program Jakkad yang belum dibayarkan ke RSUD Dompu, dikatakan H.

(Suara NTB/ula)

H. Dias Indarko Dias, setiap bulannya sekitar Rp 500 juta atau sekitar Rp 3,5 miliar selama tujuh bulan.

Namun persoalan ini telah dilakukan audit oleh BPK beberapa waktu lalu. (ula)

POLHUKAM

Amankan Pilkada, Pemkab Loteng Siapkan Rp 2,7 Miliar Praya (Suara NTB) Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) telah menyiapkan anggaran khusus untuk pengamanan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Loteng tahun ini.

Dengan alokasi anggaran mencapai Rp 2,7 miliar lebih. Baik itu untuk kepolisian maupun TNI. Anggaran pengamanan pelaksanaan Pilkada Loteng itu sudah dialokasikan dalam APBD perubahan Loteng 2015 dalam bentuk dana hibah. Dan, diharapkan bisa segera disalurkan. Demi sukses dan lancarnya pelaksanaan Pilkada Loteng, 9 Desember mendatang.

Juru bicara Pansus II APBD perubahan Loteng 2015, M. Tauhid, dalam laporannya pada sidang paripurna DPRD Loteng, Senin (31/8) kemarin, mengungkapkan, alokasi anggaran pengamanan tersebut nantinya akan dibagi kepada kepolisian dan TNI dengan alokasi yang berbeda.

Dimana kepolisian dalam hal ini Polres Loteng selaku penanggungjawab utama pengamanan Pilkada Loteng kebagian sekitar Rp 2 miliar lebih. Sementara TNI memperoleh jatah anggaran pengamanan Rp 700 juta. Sehingga keseluruhan anggaran pengamanan Pilkada Loteng berjumlah Rp 2,7 miliar lebih.

Ia mengungkapkan, alokasi anggaran pengamanan Pilkada Loteng tersebut diperoleh dari hasil rasionalisasi beberapa program di pemerintah daerah. Dan, mau tidak mau pemerintah daerah harus menyiapkan anggaran pengamanan Pilkada. Lantaran pada APBD murni 2015 kemarin, anggaran pengamanan Pilkada tidak masuk dalam pos anggaran daerah. “Anggaran pengamanan ini masuk dalam pos dana hibah pemerintah daerah,” tandasnya.

Sebelumnya, Kapolres Loteng, AKBP Nurodin SIK. M.H., mengungkapkan, pihaknya sudah mengajukan usulan anggaran pengamanan Pilkada ke Pemkab Rp 4 miliar lebih.

Anggaran tersebut mencakup seluruh aspek pengamanan yang akan dilakukan oleh pihak kepolisian. Sejak sebelum pemungutan suara berlangsung, saat pemungutan suara hingga penetapan pasangan kepala daerah terpilih.

Angka Rp 4 miliar, lanjut Nurodin, sudah sangat ideal.

Dengan mempertimbangkan seluruh kebutuhan personel yang harus dikerahkan untuk mengamanakan pelaksanaan Pilkada. Karena bagaimanapun juga, kebutuhan personel dan kondisi wilayah sangat menentukan besar kecilnya kebutuhan anggaran.

Kendati demikian, ia menegaskan itu hanya usulan pihaknya saja. Tentu akan ada pembahasan lebih lanjut dengan pemerintah daerah bersama Dewan, terkait alokasi anggaran pengamanan Pilkada yang akan disiapkan nantinya. “Prinsipnya kita sudah mengajukan sesuai standar kebutuhan kita. Tapi pemerintah daerah tentunya juga punya perhitungan tersendiri. Sehingga bisa saja alokasi anggaran yang diberikan nantinya, berbeda dengan yang kita usulkan,” terangnya. (kir)

(Suara NTB/kir)

SUARA NTB Selasa, 1 September 2015

Halaman 8

DIAMANKAN - Barang bukti hasil curanmor yang diamankan Polres Loteng di salah satu rumah Desa Sengkerang Praya Timur, Senin (31/8) kemarin.

Gudang Penyimpanan Hasil Curanmor Digerebek

Motor dan Puluhan Rangka Diamankan Praya (Suara NTB) Sebuah rumah milik salah seorang warga Desa Sengkerang Kecamatan Praya Timur Lombok Tengah (Loteng), Senin (31/8) kemarin, digerebek aparat Polres Loteng. Dalam penggerebek polisi berhasil mengamankan 5 unit sepeda motor beserta puluhan rangka sepeda motor yang diduga hasil pencurian sepeda motor (curanmor). Adapun pemilik rumah, hingga kini masih dalam pengejaran polisi.

Penggerebekan tersebut menjadi salah satu yang terbesar selama tahun ini. Dan, semua barang bukti tersebut kini sudah diamankan di Mapolres Loteng. Termasuk sepeda motor Honda Beat milik Lia Kurniawati, warga Desa Bonjeruk Jonggat yang dilaporkan hilang dicuri di sekitar Teluk Awang Pujut, sehari sebelumnya. Ditambah

salah satu motor Honda Verza milik karyawan BRI Lombok Timur (Lotim).

“Total ada 5 sepeda motor yang kita amankan dalam kondisi utuh. Selebihnya berupa rangka serta blok mesin,” ungkap Kapolres Loteng, AKBP Nurodin, SIK.M.H., melalui Kasat Reskrim, AKP Tauhid.

Rangka sepeda motor yang diamankan tersebut, hanya 9

yang masih dalam kondisi utuh dan masih ada nomor rangkanya. Sementara yang lain sudah terpotong-potong dan nomor rangkanya sudah dihapus.

Tauhid menjelaskan, terbongkarnya gudang penyimpangan hasil curanmor itu berawal dari hasil penyelidikan terhadap kasus curanmor yang dialami Lia Kurniawati. Yang melaporkan kehilangan sepeda motor

saat tengah berlibur di Teluk Awang Desa Mertak Pujut.

Atas laporan itu, polisi langsung melakukan pengembangan. Dan, dari informasi yang diperoleh dari warga, diketahui salah satu rumah yang diduga sebagai tempat penyimpangan hasil curanmor. Setelah memastikan semua informasi lengkap, penggerebekan pun dilakukan oleh jajaran Satreskrim Polres Loteng.

Benar saja, di rumah tersebut polisi menemukan sepeda motor Honda Beat yang dilaporkan hilang kurang dari 24 jam sebelumnya tersebut. Tidak sampai di situ, polisi terus melakukan penggeledahan hing-

ga ke belakang rumah. Disanalah polisi menemukan puluhan rangka sepeda motor serta sepeda motor milik karyawan BRI Lotim. “Saat kita temukan, motor dan rangka ditutupi jerami,” tambahnya.

Polisi pun tegas Tauhid akan terus mengembangkan kasus tersebut. Guna menemukan pemilik serta jaringan curanmor tersebut. Mengingat, jika dilihat dari barang bukti yang ditemukan, wilayah kerja jaringan tersebut tidak hanya di wilayah hukum Polres Loteng saja. Tetapi juga beraksi di luar wilayah Loteng. “Pelaku dan pemilik rumah terus kita kejar,” pungkas Tauhid. (kir)

Polisi Amankan Seorang Kakek Diduga Cabuli Anak di Bawah Umur

(Suara NTB/ars)

DISITA - Karung berisi dokumen Bansos Dompu 2011 yang disita Polda NTB, akhir pekan kemarin. Barang bukti ini menambah jumlah dokumen yang disita sebelumnya, tujuh karung untuk kasus bansos 2012.

Usut Bansos Dompu 2011

Tiga Karung Dokumen Disita, Dua Bendahara Diperiksa Mataram (Suara NTB) Ditreskrimsus Polda NTB rupanya menemukan fakta baru dari tujuh kardus dokumen yang disita dalam kasus Bansos Dompu 2012. Dari hasil telaah, terindikasi tahun 2011 juga menyimpang. Akhir pekan kemarin, tiga karung dokumen kembali disita penyidik. Terkait ini, dua saksi sudah diperiksa.

“Ada tiga kardus yang kami sita lagi, sekarang masih dalam proses telaah dokumen, kata Kasubdit III Tipikor Ditreskrimsus Polda NTB, AKBP Andy Hermawan, SIK menjawab Suara NTB, Senin (31/8).

Dipastikannya, tiga kardus dokumen yang isinya Surat Pertanggungjawaban (SPJ) dana Bansos 2011 itu masih banyak. “Sebagian belum disita. Baru tiga karung dulu,” sebutnya.

Belum ada gambaran spesifik dari dugaan penyimpangan dana Bansos Dompu 2011. Tapi secara umum Andy menyebut, total anggaran Rp 13,6 miliar, diperuntukkan banyak item bantuan kelompok masyarakat. “Anggarannya Rp 13,6 miliar.

Sekarang sedang kita telaah dokumennya,” kata Andy.

Diinformasikannya, isi dokumen itu berkaitan dengan SPJ penggunaan dana bansos untuk kepemudaan, pendidikan, kelompok masyarakat. Selain SPJ, juga banyak dokumen penting terkait kwitansi dan bukti pertanggungjawaban lainnya. “Ada dokumen SPM (Surat perintah membayar). Ada juga dokumen SP2D (surat perintah pencairan dana). Semua akan kita telaah satu per satu,” terangnya.

Sejalan dengan pemeriksaan dokumen, pekan lalu saksisaksi mulai diperiksa. Disebut Andy, ada dua bendahara diklarifikasi untuk mendalami penyelidikan, Jumat (28/8) lalu.

Bendahara bansos 2012 dan bendahara bansos 2011. “Dua bendahara kita periksa sekaligus, untuk menjelaskan soal dokumen dokumen yang sudah kami buka,” kata Andy. Pada bansos 2011, bendaharanya diklarifikasi soal penggunaan dana Rp 13,6 miliar. Sementara tahun 2012 lebih besar, mencapai Rp 19 miliar. Saat itu ada tujuh karung dokumen sudah disita.

Apa saja modus indikasi penyimpangan pada penggunaan dana bansos Dompu 2011? Gambarannya sama dengan tahun 2012. Mengulas pernyataan sebelumnya, menurut Andy, belum bisa disimpulkan. Tapi yang ditelusuri adalah indikasi penggunaan dana yang fiktif, ada juga yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Ini juga sesuai laporan masyarakat. (ars)

Giri Menang (Suara NTB) Polisi mengamankan seorang kakek berinisial DL (60) asal Dusun Gubuk Baru Desa Banyumulek Kecamatan Kediri. Kakek ini diamankan lantaran diduga mencabuli anak di bawah umur berinisial E (16) yang duduk di kelas 3 SMP. Atas perbuatannya tersebut, DL terancam hukuman di atas 10 tahun penjara.

Hal ini disampaikan Kasatreskrim Polres Lobar, AKP Sidik Pria Mursita kemarin.

“Seorang kakek dari Desa Banyumulek kami amankan karena diduga mencabuli anak dibawah umur berkalikali,” terang Sidik.

Dijelaskan, tindakan bejat pelaku terhadap korban dilakuan sejak awal Agustus lalu. Bahkan pengakuan pelaku, ia melakukan perbuatannya sebanyak enam kali.

Dalam menjalankan aksinya, pelaku diduga mengancam dan menggunakan ilmu pelet sehingga korban mengikuti kemauan pelaku.

Perbuatan bejat pelaku pun dilakukan berulan-ulang hingga tiga kali di rumah korban ketika situasi sepi. Perbuatan pelaku diketahui setelah korban mengaku ke ibu dan bapaknya bahwa telah dicabuli pelaku. Lalu pihak keluargapun melaporkan perbuatan pelaku ke polisi.

Polisi pun langsung bergerak mencari dan mengamankan pelaku. “Pelaku diamankan karena khawatir diamuk massa,” ujar Sidik.

Dari pengakuan pelaku, ia melakukan perbuatannya sebanyak tiga kali di rumah korban dengan menggunakan ancaman dan magic. Dari hasil visum, terdapat luka di kemaluan korban. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal 81 ayat 1, Undang-undang Nomor 25 tahun 2014 tentang perlindungan anak dengan ancaman penjara 10 tahun.

Sementara itu, pelaku mengaku mencabuli korban sebanyak enam kali. Empat kali di rumahnya sedangkan dua

(Suara NTB/her)

AMANKAN - Kakek yang diduga mencabuli anak di bawah umur diamankan Polres Lobar. kali di gedung sekolah. “Saya melakukan itu (cabuli) korban enam kali, pertama kali melakukannya di rumah korban pada malam hari antara

magrib-isya,” ungkap pelaku.

Perbuatannya ini pun telah diketahui oleh sang istri. Bahkan sebelum kejadian ini diketahui masyararakat, istrinya

Sepeda Motor Terbakar di Depan Pendopo Bupati Giri Menang (Suara NTB) Sepeda motor Jenis Honda Beat warna putih biru yang dikendarai Purnawati (20), warga Dusun Tempos Daye, Desa Tempos Kecamatan Gerung tiba-tiba hangus terbakar di Jalan Soekarno Hatta, persis di depan pendopo Bupati Lobar. Untungnya korban selamat dalam insiden itu.

Informasi yang dihimpun, sepeda motor yang dikendarai perempuan penjaga toko ini hangus terbakar sekitar pukul 10.00 Wita, Senin (31/8). Waktu itu, pengemudi membonceng temannya bernama Nurhidayati (21). Mereka berdua berangkat dari arah timur menuju barat, hendak ke pasar Gerung. Setiba di depan pendopo ada yang melihat kendaraan saya terbakar, sayapun turun,” terangnya.

Awalnya pada bagian bawah sebelah kanan kendaaannya panas. Ia sendiri tidak tahu penyebabnya. Purnawati saat itu pun langsung menghentikan laju motornya di pinggir jalan sebelah kiri dan mereka berdua turun mengecek motornya. Tak lama terlihat percikan api dari mesin kendaraannya, mereka pun langsung berlari sekitar 7 meter dari lokasi itu kemudian tak lama kendaraan itu meledak dan hangus terbakar.

Sementara, salah satu pengendara lain yang kebetulan berpapasan dengan kendaraan yang terbakar ini merasa kaget tiba-tiba di depannya motor itu langsung hangus terbakar. Tak lama kejadian itu terjadi, satu unit Pemadam Kebakaran Lombok Barat langsung diturunkan memadamkan api di atas kendaraan itu. Tak membutuhkan waktu lama, pemadam kebakaran berhasil memadamkan api tersebut. Warga yang lewat ikut meramaikan jalan raya tersebut.

Purnawati menuturkan, ketika hendak berangkat ke pasar motor miliknya baru dikeluarkan dari rumah lalu dihangatkan seperti biasanya. Bahkan motor miliknya baru dikeluarkan dari dealer sekitar 4 bulan, selama 4 bulan itu motor tetap diservis.

Terpisah, Kapolsek Gerung, AKP Kadek Metria

(Suara NTB/her)

TERBAKAR - Sepeda motor yang terbakar di depan Pendopo Bupati Lobar menjadi tontotan warga. membenarkan kejadian kebakaran ini, pihaknya pun telah membawa kedua korban untuk meminta keterangan seputar kejadian kebakaran. Dari hasil keterangannya, pihak kepolisian akan menindaklanjutinya. “Kami masih selidiki,” kata Kadek. (her)

pernah mengingatkan pelaku agar tidak melakukan lagi perbuatannya. Tapi, tidak lama kemudian pelaku kembali mengulangi perbuatannya. (her)

Musda DPD Golkar Lobar

Fathul Afin Terpilih Aklamasi Giri Menang (Suara NTB) Ditengah isu dualisme kepengurusan yang mendera Partai Golkar, DPD Partai Golkar Kabupaten Lombok Barat versi Agung Laksono menggelar musyawarah daerah (Musda) untuk pemilihan ketua dan pengurus DPD II. Dari hasil Musda itu, ketua DPD II Golkar Lobar sementara Fathul Afin terpilih secara aklamasi Musda DPD II Golkar di restoran ujung landasan, Senin kemarin berlangsung aman dan terkendali. Semua pengurus kabupaten Lobar dan sayap partai hadir pada Musda tersebut.

Usai musda, Ketua DPD II terpilih Fathul Afin menyampaikan bahwa musda yang digelar dihadiri semua PK dari 10 dihadiri 8 orang. Selain itu dari organsiasi sayap lengkap juga ikut hadir. “Calonnya ada dua, saya sama pak Sahar Muniri, tapi mundur sehingga saya calon tunggal dan terpilih secara aklamasi,” katanya kemarin.

Langkah ke depan setelah ia terpilih, seperti semangat DPD I dan DPP akan membangun kebersamaan di partai bukan memperuncing perbedaan. Menurutnya tidak ada istilah kubu-kubuan di daerah. “Kalau sudah bersama bukan versi atau kubu yang dibicarakan namun keluarga besar Golkar satu,” ujarnya.

Musda ke 10 DPD Golkar Lobar pemilihan ketua dan tim formatur. Dalam proses pencalonan awalnya ada dua calon tapi sebelum proses pemungutan suara salah satu calon mengundurkan diri. “Sebagaimana aturan kalau satu calon, maka pemilihan itu aklamasi. Seluruh peserta musda sepakat mempercayakan Ketua DPD II Golkar Lobar kepada Fathul Afin yang sebelumnya ketua Plt,” terang Ketua Bidang Organisasi Kaderisasi DPD Golkar NTB, Ihsan Karyawan Amin. Rangkaian musda jelasnya sampai pada penetapan Ketua DPD II Golkar Lobar periode 2015-2020. (her)

SUARA NTB Selasa, 1 September 2015

BUDAYA DAN HIBURAN

Halaman 9

Besok Siang, Pagelaran Rudat dan Lombok Begending Massal Mataram (Suara NTB) Perhelatan perayaan Bulan Budaya Lombok Sumbawa (BBLS) sudah memasuki pertengahan. Besok, Rabu (2/9) Siang akan dimulai Pagelaran Rudat dan Lombok Begending Massal.

Adapun, pada pagelaran rudat yang akan terselenggara di Lapangan Karang Genteng, Kota Mataram akan menampilkan tari rudat massal yang diikuti 20 sanggar. Masing-masing sanggar biasanya memiliki delapan hingga sepuluh anak rudat yang berperan sebagai penari. Para penari rudat tersebut akan menari sesuai gerakan yang terdapat dalam pencak sasak (ilmu silat tradisional yang dimiliki masyarakat suku sasak).

“Pagelaran rudat bertepatan dengan Lombok begending massal. Tepatnya tanggal dua September besok,” kata Dr. Salman Faris, panitia penyelenggaraan BBLS 2015.

Sementara itu, perhelatan Lombok Begending Massal nantinya akan diikuti oleh 220 pemain perkusi. “Intinya mulai besok BBLS sudah mulai masuk tahapan pentas seni pertunjukan,” jelasnya.

Sederet agenda pentas seni masih belum terselenggara. Bahkan, ada pula konten kegiatan yang mengalami perubahan rencana, utamanya pemilihan puteri NTB. Puteri yang terpilih dari kandidat sebagai Puteri NTB secara otomatis akan menjadi Duta Pariwisata daerah ini.

“Ada perubahan rencana terhadap sejumlah agenda. Termasuk pemilihan Puteri NTB. Penyelenggaraannya diundur serta disisipi tambahan-tambahan konten pengisi acara,” lanjutnya.

Adapun, kegiatan pentas seni yang belum terselenggara antara lain pentas seni lintas etnis, pentas seni lintas negara dan pentas seni religi.

Sebelumnya, rencana pentas seni yang akan ditampilkan dalam BBLS 2015 kali ini juga juga berasal dari Seniman ISI Denpasar dan ISI Solo. Sedangkan, pameran seni rupa yang melibatkan para alumni dari ISI Jogjakarta sedang berlangsung.

“Pentas seni religi belum, termasuk pentas seni lintas negara dan lintas etnis,” tandasnya. Masih banyak serpihan kegiatan serangkaian peryaan BBLS yang belum terlaksanakan. Diharapkan, pada saat penutupan nanti yakni pertengahan September ini, seluruh rangkaian kegiatan yang dijadwalkan sudah terlaksana dengan tuntas. (met)

(Suara NTB/met)

TEROMPET BESAR - Seniman lulusan etnomusikologi ISI Jogja, M. Arsyad Nur Kholis (kanan) ketika meniup terompet berukuran besar dalam pameran seni rupa, Minggu (30/8).

NTB Punya Banyak Seniman Berpotensi Mataram (Suara NTB) NTB memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai di bidang seni.

Dalam dunia kesenian khususnya seni rupa dan seni musik, daerah ini memiliki banyak jebolan Institut Seni Indonesia (ISI) Jogjakarta yang cukup memiliki potensi.

DIY Kembali Gelar Festival Gerobak Sapi Wisata Yogyakarta (Suara NTB) Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta akan kembali menggelar Festival Gerobak Sapi Wisata pada 5-6 September 2015 di Stadion Sultan Agung, Kabupaten Bantul.

Kepala Bidang Pengembangan Destinasi Wisata Dinas Pariwisata (Dispar) DIY, Arya Nugrahadi di Yogyakarta, Senin, mengatakan fetival itu akan mengikutsertakan 227 peserta pemilik atau kolektor gerobak sapi di DIY dan Jawa Tengah. “Event besar ini, kami harapkan mampu meningkatkan daya tarik wisata di DIY,” kata dia.

Menurut dia, festival itu telah dua kali digelar yakni pada 2013 dan 2014 yang seluruhnya mengambil lokasi di Stadion Maguwoharjo, Sleman. Selain untuk meningkatkan daya tarik wisata, menurut Arya, festival itu juga bertujuan merevitalisasi fungsi gerobak sapi sebagai salah satu moda transportasi tradisional masyarakat, agar memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi.

“Jadi yang semula gerobak sapi hanya berfungsi sebagai pengangkut hasil bumi dan bahan bangunan, gerobak sapi juga bisa mendukung paket-paket wisata tertentu,” kata dia.

Menurut Arya, dalam festival itu, seluruh peserta akan ditantang dalam 6 kategori lomba, yakni lomba gerobak sapi hias, lomba kostum gerobak sapi, lomba foto profesional, lomba desain grafis, balap gerobak sapi, dan lomba foto selfie.

Dalam gelaran festival yang menggunakan dana kesitimewaan itu, menurut dia, peserta akan memperebutkan piala bergilir Sri Sultan HB X, piala Gusti Kanjeng Ratu (GKR) Hemas serta hadiah uang tunai dengan total Rp 60 juta.

Panitia, kata dia, juga memberikan insentif bagi seluruh peserta atau kolektor gerobak sapi untuk menghias gerobaknya dengan masing-masing memperoleh Rp 335.000 dengan dipotong pajak.

“Saat lomba berlangsung, kami juga mempersilakan seluruh penonton atau wisatawan baik domestik, maupun mancanegara naik bak gerobak sapi dengan dipungut biaya Rp 20.000 per orang,” kata dia. (ant/bali post)

Tari Kahyangan Api Bojonegoro Boyong Piala Presiden Bojonegoro Tari Kahyangan Api Kabupaten Bojonegoro, sebagai wakil tari Jawa Timur, berhasil memboyong Piala Bergilir Presiden RI dalam Parade Tari Nusantara ke-34 di Taman Mini Indonesia Indah (TMII) Jakarta, pada 22 Agustus lalu.

Kepala Dinas Kebudayaan dan pariwisata (Disbudpar) Kabupaten Bojonegoro Amir Syahid, di Bojonegoro, Senin, mengatakan, Tari Kahyangan Api mampu meraih 11 nominasi, dalam Parade Tari Nusantara ke-34, yang juga diikuti peserta lainnya dari seluruh provinsi di Tanah Air. Dalam parade tari itu, lanjut dia, tari Kahyangan Api, tampil sebagai penyaji terbaik, penata tari terbaik, penata musik terbaik, penata busana rias terbaik, dan penampilan terbaik se-wilayah Jawa-Bali.

“Tari Kahyangan Api di lima kategori masuk lima besar sekaligus meraih yang terbaik, sehingga mampu meraih 11 nominasi, karena keluar sebagai juara umum,” kata penata tari Kahyangan Api Deni Ike, menambahkan.

Dengan demikian, menurut dia, piala bergilir Presiden RI dalam parade tari nusantara di Jakarta, yang tahun lalu dipegang Bali, untuk tahun ini berpindah ke Provinsi Jawa Timur. “Piala bergilir Presiden dalam parade tari nusantara sekarang ini disimpan di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jawa Timur,” jelasnya.

Meski demikian, kata Ike, Bojonegoro nantinya akan memperoleh replika piala nominasi yang dilombakan dalam parade tari nusantara itu. “Piala bergilir Presiden disimpan di Jawa Timur, sebab dalam parade itu kita mewakili Jawa Timur,” ucapnya, menegaskan.

Lebih lanjut Ike menjelaskan tari Kahyangan Api, sebelumnya keluar sebagai juara dalam parade tari se-Provinsi Jawa Timur, pada 27 Mei lalu. Dalam parade tari di Jawa Timur itu, lanjut dia, semua personelnya dari Bojonegoro, mulai 10 penari, juga penata musiknya Rudy Lestyono.

“Dalam parade tari nusantara, untuk tari Kahyangan Api, yang durasinya tujuh menit, sebelum maju ke Jakarta, mengalami proses bedah tari." (ant/bali post)

hasil kreativitas mereka di hadapan publik. Para seniman itu memiliki spesialisasi masing-masing. Ambet adalah lulusan Seni Rupa ISI jogja yang fokus berkarya dengan menghias gerabah menggunakan lukisan.

Sementara itu, dua rekannaya yakni Nur Kholis membidangi seni permusikan. Ia memimpin sanggar seni musik yang bergerak di bidang orkes kontemporer. Sajian musiknya berupa perpaduan alat musik tradisional dengan

alat-alat musik modern. Kemudian, salah satu perupa yang juga merupakan putra daerah NTB ini, Palong menyajikan sederet lukisan hasil kreativitasnya di atas kanvas.

Seluruh putra daerah yang telah pulang menimba ilmu di tanah jawa itu kini pulang ke tanah kelahirannya dengan tekad ingin membangun daerah. Secara kebetulan, ketiga seniman jebolan Jogjakarta ini merupakan putra yang berasal dari Pringgasela, Kecamatan, Masbagik Kabupaten

Moh. Faozal, S.Sos.,M.Si mengungkapkan bahwa banyak hal yang harus dibenahi. Termasuk kemasan dan konsep penyelenggaraan Bulan Budaya Lombok Sumbawa (BBLS) yang sedang berlangsung. Banyak masukan, kritik dan saran yang menjadi catatan yang harus menjadi bahan evaluasi bersama.

Namun demikian, ia berharap melalui pameran yang dilakukan dalam rangka memeriahkan BBLS ini, dapat menginspirasi masyarakat ke depannya. Kemudian, pada saatnya nanti, masyarakat mampu bergerak mandiri untuk menciptakan sarana pameran ekonomi kreatif dan kegiatan berbasis kepariwisataan lainnya. (met)

”War Room” Tampil Mengagumkan di Box Office Los Angeles Box office berubah menjadi religius ketika akhir pekan ini orang-orang Kristen berkumpul untuk menyaksikan “War Room” dan mengangkat film berbujet rendah itu ke tempat terhormat di atas drama Zac Efron “We’re You’re Friends” dan thriller Owen Wilson “No Escape.”

Film dengan ongkos produksi hanya tiga juta dolar AS yang didistribusikan oleh Affirm Sony itu memperoleh hasil penjualan tiket tiga kali lipat dari biaya pembuatannya dalam sepekan, meraup 11 juta dolar AS dari 1.135 bioskop di Amerika Utara.

Pendapatan itu melampaui proyeksi awal debut film antara empat juta sampai lima juta dolar AS dan menempatkannya di peringkat kedua tangga film box office mingguan Amerika Serikat dan Kanada.

“Ini semacam kejadian luar biasa dan menyadarkan semua orang pada fakta bahwa penonton berbasis keyakinan antusias dan sedang mencari konten,” kata Paul Dergarabedian, analis media senior di Rentrak.

Film itu disutradarai oleh Alex Kendrick, dan saudara lelakinya, Stephen Kendrick, menulis naskah dan menjadi mitra

produser. Pasangan di balik “Fireproof” dan “Courageous” itu menandai debut terbesar dalam karir mereka dengan film tersebut. “Ada sangat banyak cinta untuk film ini,” kata Rory Bruer, kepala distribusi Sony.

“Ini bermula dengan Kendricks. Mereka visioner di genre ini,” katanya seperti dilansir kantor berita Reuters.

Meski penayangan perdananya sukses, “War Room” belum bisa menggeser “Straight Outta Compton” yang sudah bertengger di puncak box office tiga pekan berturut-turut.

Biopik rap tentang masa-masa awal N.W.A. itu menarik pendapatan 13,2 juta dolar AS, menambah pendapatannya di Amerika Serikat menjadi total 134,1 juta dolar AS. Film itu sekarang menjadi biopik musikal dengan pendapatan kotor terbesar, mengungguli drama Johnny Cash “Walk the Line” dengan 119,5 juta dolar AS perolehan domestiknya.

Sementara “No Escape,” kisah tentang keluarga Amerika y a n g terjerat kudeta politik di satu negara

Asia tak bernama, berakhir di tempat keempat dengan pendapatan 8,2 juta dolar AS dari 3.355 lokasi. Film itu sudah mengumpulkan 10,2 juta dolar AS sejak debut Rabu.

Weinstein Company hanya membayar kurang dari lima juta dolar AS untuk hak film yang oleh beberapa kritikus disebut buruk dalam menggambarkan budaya dan politik negara berkembang. “Kami menghasilkan uang dari itu,” kata Erik Lomis, kepala distribusi Weinstein Company.

“Kami bukan pebelanja besar di sisi ini (promosi dan iklan) dan kami membelanjakannya kemudian dan melakukan pekerjaan bagus untuk menarik penonton target.”

Melengkapi lima besar penghuni tempat teratas ada “Mission: Impossible - Rogue Nation,” yang menempati posisi ketiga dengan 8,3 juta dolar AS dan “Sinister 2” berada di tempat kelima dengan pendapatan akhir 4,7 juta dolar AS. Film “Mission: Impossible” terkini telah mengumpulkan 170,4 juta dolar AS sejak debut Juli sementara “Sinister” memperoleh 18,5 juta dolar AS dalam dua pekan. Sementara kehadiran “We Are Your Friends” di bioskop bahkan tidak terangkat dengan kehadiran Efron. (ant/bali post)

(Suara NTB/ist)

SUTRADARA - Indra Birowo saat menjadi sutradara dalam film thriller psikologi “Lily Bunga Terakhirku” (2015).

Indra Birowo Jajal Peran Sutradara Jakarta (Suara NTB) Aktor Indra Birowo, yang selama ini identik peran komedi, menjajal kemampuannya bekerja di balik layar dengan menyutradarai “Lily Bunga Terakhirku”.

Film thriller psikologi yang jauh dari kesan kocak itu menuturkan kisah percintaan kelam seorang pemilik toko bunga psikopat dengan seorang pelacur.

“Dari dulu, sejak mulai memperhatikan film, saya memang senang nonton film yang ‘sakit’,” kata Indra usai pemutaran perdana “Lily Bunga Terakhirku” di Jakarta, Senin kemarin. Salah satu film yang dia sebut “sakit” adalah film Prancis “Water Drops on Burning Rock”.

“Lily Bunga Terakhirku” bercerita tentang Tura (Baim Wong), pria psikopat pemilik toko bunga, dengan pelacur kelas atas bernama Lily (Salvita Decorte) yang ingin keluar

dari profesinya. Tura bermasa lalu kelam. Dia hidup sebatang kara setelah melihat ibunya diperkosa lalu dibunuh. Sejak kejadian itu dia berusaha membasmi para pemerkosa dengan caranya sendiri.

Keinginan menjadi sutradara telah lama ada dalam benak Indra. Saat di bangku kuliah, pria yang pernah memproduksi film pendek “Cahaya Gelap” itu bercita-cita ingin menyutradarai film layar lebar. Gayung bersambut saat rekannya Putrama Tuta, produser eksekutif film, mengajak Indra membuat “Lily Bunga Terakhirku”.

Selanjutnya Indra ingin berkarya tanpa batas genre film meski thriller psikologi merupakan genre kesukaannya. Pencinta film fiksi ilmiah itu suatu saat ingin menyutradarai film epik yang megah, rumit dan dapat dikenal orang, seperti Lord of The Ring. (ant/bali post)

Perlu Standar Baru Misi Kesenian Indonesia

(Suara NTB/ist)

(Suara NTB/ist)

Pawai Gerobak Sapi

Para seniman jebolan ISI yang terdiri dari perupa dan pemusik tersebut berkolaborasi menciptakan pameran di sebuah pusat perbelanjaan di Mataram. Mereka menggelar pameran seni rupa dan pentas musik selama 30 Agustus - 2 September 2015.

Perupa yang terdiri dari Muhammad Nur Alias Ambet bersama rekannya Palong, serta Pemusik Lulusan Etnomusikologi ISI Jogjakarta, M. Arsyad Nur Kholis bersama kawan-kawannya menyajikan

Lombok Timur (Lotim).

Di Lotim, mereka mendirikan perkumpulan yang disebut Seisi-Jogja (Semeton ISI Jogjakarta) komunitas ini dikomandani oleh pemusik lulusan etnomusikologi yang perform bersama sanggarnya malam itu. Selain Seisi ada juga komunitas seni rupa yang dijuluki K-3 Alias KumpulKumpul Kreatif.

“Yang kami tampilkan malam ini bertema komposisi orkestra musik kontemporer,” ujar Ketua Seisi yang berasal dari Pringgasela, Lotim tersebut di sela-sela pementasan.

Kendati demikian, saat membuka pameran seni rupa tersebut, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Kadisbudpar) NTB, H. L.

Frankfurt Penyanyi rap Joshua Matulessy yang akrab disapa JFlow mengatakan pemerintah perlu menetapkan standar baru misi kesenian dan kebudayaan Indonesia ke luar negeri, yakni dengan memadukan unsur tradisional dan modern.

Ditemui usai acara penutupan Museums Uferfest atau Festival Tepi Sungai di Frankfurt, Jerman, Senin dini hari waktu setempat, J-Flow meminta agar penampilan para seniman dan musisi Indonesia agar seimbang, yakni membawa yang tradisional dan yang modern kare-

Joshua Matulessy

na keduanya punya segmen penggemarnya sendiri.

Ia menyebut penampilan para musisi dan seniman di Museums Uferfest yang memadukan seni tradisional dan modern telah berhasil menyedot perhatian publik Jerman sehingga bisa lebih mengenal Indonesia.

Di festival Museums Uferfest, katanya, publik yang mencari sisi tradisional Indonesia mendapatkannya dari grup musik Kua Etnika, Gandrung Banyuwangi, dan musisi jazz Dwiki Dharmawan. Sedangkan yang mau melihat Indonesia hari ini disuguhkan dengan penampilan penyanyi Dira Sugandi, Bonita, dan Mian Tiara.

“Sementara yang mau melihat Indonesia masa depan bisa melihat dari panggung hip hop saya. Ini formula paling

pas, harus menunjukkan dua sisi, yang tradisional dan yang menatap ke depan, Indonesia kekinian,” kata pria kelahiran 8 April 1980 itu.

J-Flow yang saat tampil di panggung membawa bendera merah putih itu menyatakan tekadnya untuk lebih memopulerkan Indonesia di mata internasional. “Meskipun musik saya adalah musik modern yang bukan asli Indonesia tetapi dalam setiap penampilan saya di luar negeri, saya akan katakan bahwa saya seratus persen orang Indonesia dan bangga menjadi orang Indonesia,” tegas penyanyi yang mengaku mulai 6 September akan melakukan tour ke Amerika Serikat dan Kanada. (ant/bali post)

SUARA NTB Selasa, 1 September 2015

PENDIDIKAN

Halaman 10

Dua Pejabat Lingkup Unram Dilantik

(Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) Dua pejabat lingkup Universitas Mataram (Unram) yakni, Dr. H. Muhammad Nasir, SH, MH, dilantik sebagai Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Alumni dan Prof. Dr. Ir. Suryahadi, MSc, PhD, sebagai Dekan Fakultas MIPA, Senin (31/8).

Benahi Mutu Pendidikan DINAS Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Kabupaten Lombok Timur (Lotim) terus berupaya membenahi dunia pendidikan di Kabupaten Lotim terutama dalam pencapaian Standar Pelayanan Maksimal (SPM).

Sementara, untuk pencapaian SPM itu harus dilakukan dengan perencanaan yang matang.

“Jangan setengah-setengah dan main-main merencanakan sesuatu itu, terutama dalam hal anggaran, karena itu semuanya sudah ada petunjuk teknisnya dalam Permendikbud,” ujar Kepala Bidang Pendidikan Dasar (Dikdas) pada Dinas Dikpora Lotim, Drs. M. Zaini, Senin (31/8).

Dikatakannya, pencapaian SPM khususnya di Bidang Dikdas bisa dilihat dari keberhasilan apabila di dalam indikator SPM yang berjumlah 27 indikator, seperti sekolah itu harus berbasis IT, sekolah itu dipenuhi referensi maupun yang1 lainnya. Itu semua tidak terlepas dari perencanaan yang matang untuk bagaimana mengawal kebutuhan itu disertai dengan anggaran-anggaran.

Untuk itu, ia menekankan tidak mungkin SPM Dikdas sebesar Rp 2,5 miliar yang dibiayai dana hibah Uni Eropa itu bisa berjalan dengan baik tanpa adanya pengawalan-pengawalan anggaran yang lain, seperti DAK, Bansos, dan anggaran revitalisasi yang menuntut perencanaan teknis yang matang.

“Melalui dana hibah itu, guru SD, SMP, SMA sederajat dibiayai pelatihannya dengan anggaran pendamping sebesar Rp 250 juta dari pemda yang dilakukan sampai dengan tahun 2016. Sekarang ini sudah sampai ke pelatihan yang ke 13 yang sudah selesai programnya melatih sejumlah kepala sekolah itu,” ujarnya.

Kendati demikian, Zaini kembali menegaskan bahwa tidak mungkin SPM Dikdas itu bisa berjalan dengan baik tanpa didukung dengan 27 indikator dan anggaran, karena SPM menyangkut fisik dan mutu. Pasalnya, bantuan ini muncul karena terjadinya kesenjangan antara harapan dengan kenyataan yang terjadi. Padahal, jika DAK dan SPM itu berjalan dengan baik dan diiringi perencanaan yang matang serta didukung oleh 27 indikator dan anggaran, maka dunia pendidikan di Kabupaten Lombok Timur (Lotim) akan terus mengalami peningkatan. (yon)

SMKN 1 Sikur

Kembangkan Jurusan Sesuai Kondisi Lingkungan Selong (Suara NTB) – Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 1 Sikur Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur (Lotim) terus menjawab segala kebutuhan masyarakat sekitarnya. Hal itu terbukti dengan pengembangan jurusan yang ada di SMKN 1 Sikur selalu mengacu kepada kondisi lingkungan masyarakat agar para alumni bisa menerapkan keterampilan-keterampilan yang dikuasai setelah lulus.

Kepada Suara NTB, Senin (31/8), Kepala SMKN 1 Sikur, Lalu Rusbin, SPd, menyebutkan tahun ini SMKN 1 Sikur kembali membuka satu jurusan lagi setelah membuka satu jurusan sebelumnya yakni Akuntansi. Sementara, jurusan yang dibuka SMKN 1 Sikur untuk tahun 2015 ini adalah Jurusan Teknik Kendaraan Ringan (TKR).

“Untuk tahun ini kita membuka jurusan baru lagi yakni TKR, sehingga total keseluruhan jurusan yang ada di SMKN 1 Sikur ini sebanyak 6 jurusan dari 152 jurusan di SMK dalam spektrum sekarang ini,”sebutnya.

Dikatakannya, alasan pihak sekolah membuka jurusan atau kompetensi keahlian yang baru sesuai dengan kondisi lingkungan sekitar itu merupakan salah satu upaya dalam menghadapi tantangan globalisasi sekarang ini. Pasalnya, melalui cara inilah SMKN 1 Sikur akan lebih maju dan berkembang, karena selalu menyuguhkan sesuatu sesuai dengan keinginan masyarakat.

“Jurusan yang akan kita buka akan terus sesuai dengan kondisi lingkungan, melalui itulah nanti kita akan ukir prestasi hingga tembus ke tingkat nasional maupun internasional,” tegasnya.

Diketahui, sekolah yang berada di jalan raya SikurTerara ini merupakan sekolah yang terbilang cukup belia jika dibandingkan dengan sekolah-sekolah SMK negeri lainnya di Lotim. Akan tetapi, kualitas pendidikan yang ditunjukkan oleh sekolah ini tidak kalah saing dengan sekolah yang setara dengannya. “Jumlah siswa kita sekarang ini sebanyak 486 siswa yang terbagi tiga tingkatan, yakni untuk kelas tiga (4 kelas), kelas dua (6 kelas) dan kelas satu (7 kelas). Jadi setiap tahun terus mengalami peningkatan,” klaimnya.

Selain itu, untuk tahun ini SMKN 1 Sikur kembali mendapatkan bantuan dari pemerintah untuk penambahan Ruang Kegiatan Belajar (RKB) baru, yakni untuk Dana Alokasi Khusus (DAK) 2015 sebanyak satu RKB dengan total anggaran Rp. 155 juta dari pemerintah daerah, dan bantuan sosial (bansos) pusat sebesar Rp 514.043.000 untuk pembangunan tiga RKB. “Total tambahan RKB yang kita dapatkan untuk tahun ini sebanyak empat unit dan saat ini sudah mulai pembangunannya. Tapi kita dari sekolah berencana untuk mengembangkan itu jika memungkinkan untuk pembangunan kamar kecil supaya para siswa lebih nyaman. Namun, terlebih dahulu kita tetap mengacu kepada aturan yang sudah ditetapkan,” terangnya. (yon)

Ketua Panitia Penjaringan Dr. Ir. Sadikin Amir, M.Si, menjelaskan, pelantikan bisa terlaksana setelah melalui proses seleksi yang panjang. Hanya saja, pejabat Dekan Fakultas Kedokteran yakni dr. Hamsu Kadrian (Spesialis THT) tidak bisa mengikuti proses serah terima jabatan, karena sedang menunaikan ibadah haji. “Pelantikannya nanti kalau sudah pulang haji,” terangnya.

Adapun pejabat yang akan mengisi posisi pada sejumlah lembaga di Unram masih sedang dalam tahapan proses.

Sementara Rektor Unram, Prof. Ir. H. Sunarpi, PhD, dalam sambutannya, berharap agar semua pejabat yang dilantik dapat mengimplementasikan visi misi sesuai dengan RPJM Unram tahun 2010-2020 dan rencana strategis Unram tahun 2010-2016.

Secara khusus Sunarpi berpesan pada Prof. Dr. Ir. Suryahadi, M.Sc, PhD, selaku Dekan Fakultas MIPA terpilih dapat membenahi kondisi fakultas dan segera menuntaskan pembangunan gedung perkuliahan fakultas. Diakuinya, saat ini perkembangan Fakultas MIPA sudah sangat maju, baik dari sisi perkembangan jumlah mahasiswa maupun laboratorium fakultas. Semua

(Suara NTB/ist)

SERAH TERIMA Rektor Unram H. Sunarpi menyaksikan proses serah terima Dekan Fakultas MIPA lama ke dekan yang baru usai pelantikan, Senin (31/8). capaian tersebut harus terus ditingkatkan dan dikembangkan.

Sementara khusus untuk Dr. H. Muhammad Nasir, SH., MH, sebagai Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Alumni, Sunarpi ber-

harap agar program-program peningkatan kreativitas mahasiswa segera disusun. Ia pun meminta agar arah pembinaan mahasiswa Unram saat ini harus diubah menggunakan pendekatan-pendekatan keagamaan. Hal

tersebut agar nantinya para lulusan Unram memiliki karakter yang baik.

Tidak hanya itu, rektor meminta Wakil Rektor III mengatur kondisi rusunawa mahasiwa agar dapat dimanfaatkan oleh semua kalangan mahasiswa. (dys)

Hari Ini, Rektor IAIN Buka OPAK

(Suara NTB/ist)

SERAHKAN - Pihak panitia menyerahkan hadiah kepada Juara Dokter Kecil Awards 2015 Tingkat Kabupaten Lotim.

Lomba Dokter Kecil

Siswa SD IT Nurul Fikri Selong Wakili Lotim Selong (Suara NTB) – Sebuah prestasi membanggakan ditunjukkan dua siswa Sekolah Dasar Islam Terpadu (SD IT) Nurul Fikri Selong.

Mereka berhasil mendapatkan juara dalam Lomba Dokter Kecil Awards 2015 tingkat Kabupaten Lotim. Kedua siswa SD IT Nurul Fikri Selong yang mendapatkan juara itu di antara, Safiya Nurah Tsuraya (juara I) dan Dwi Eriza Aldianti Utami (juara II).

Sementara, untuk juara III berhasil diraih oleh Nia Cahyani dari SDN 3 Sikur. ‘’Yang akan mewakili Lotim dalam Lomba Dokter Kecil Awards 2015 ke tingkat provinsi adalah juara I dan

juara II. Pemegang juara I dam II itu berasal dari satu sekolah, yakni SDN IT Nurul Fikri Selong,” ujar Kasi Kesehatan Institusi dan Pendayagunaan Aparatur Tenaga Kesehatan pada Dinas Kesehatan (Dikes) Kabupaten Lotim, Lalu Bagus Wikrama, SKM,MPH, Senin (31/8).

Untuk menggapai apa yang diharapkan, saat ini pihak dari panitia telah memberikan pelatihan penyuluhan. Di mana, dalam lomba ini bukan hanya terdapat cerdas cermat, tetapi para peserta diminta menjelaskan tentang apa saja hal-hal yang bisa merusak kesehatan, mendukung hidup sehat dan lainnya. “Saat

ini kita sudah memberikan pelatihan terhadap dua wakil kita terkait dengan gambaran materi yang akan diujikan,” ungkapnya.

Sebelumnya, Pemkab Lotim melalui Dikes telah melakukan seleksi tingkat kabupaten yang begitu ketat dengan melibatkan 29 sekolah di Lotim. Dalam seleksi tingkat kabupaten itu, para peserta harus melalui sebanyak empat tes yang terdiri dari tes tulis, tes praktik tiga jenis, wawancara dan tes melakukan penyuluhan. “Selain melatih pengetahuan siswa terhadap materi yang akan diujikan, kita juga melakukan penggodokan terhadap mentalnya,” pungkasnya. (yon)

Mataram (Suara NTB) Sebanyak 2.250 mahasiswa baru IAIN Mataram mengikuti kegiatan Orientasi Pengenalan Akademik (OPAK) yang dibuka, Selasa (1/9) ini. Peserta OPAK merupakan keseluruhan mahasiswa baru dari jalur masuk program reguler, program SPMB Online, program Bidik Misi dan program Mandiri.

Rencananya, kegiatan OPAK akan dibuka langsung Rektor IAIN Mataram, Dr. H. Mutawalli, MA. Dalam siaran pers yang diterima Suara NTB, Senin (31/ 8), Rektor IAIN Mataram Mutawalli berpesan agar kendala-kendala yang bersifat non akademik seperti semangat, niat dan komitmen belajar dalam menempuh dan menyelesaikan studi harus diatasi sejak dini. Untuk itu. OPAK merupakan wahana untuk membangkitkan semangat dan perjuangan, menuju masa depan yang lebih baik. ‘’Kegiatan OPAK menekankan pada

aspek-aspek akademik, kemahasiswaan dan berbagai pola kehidupan di kampus,’’ terangnya.

Selama kegiatan OPAK berlangsung, mahasiswa baru diberikan sejumlah materi.

Adapun materi-materi orientasi mahasiswa baru di antaranya yaitu profil dan kode etik mahasiswa IAIN Mataram, Tri Dharma Perguruan Tinggi. Selain itu, pola kehidupan mahasiswa, proses belajar di perguruan tinggi, perpustakaan, pengenalan organisasi intra kampus dan pengenalan administrasi akademik dan keuangan IAIN Mataram.

Sementara itu, nara sumber kegiatan berasal dari dosen, pejabat, alumni dan mahasiswa IAIN. Selain memusatkan kegiatan di dalam kampus, kegiatan OPAK akan diakhiri dengan bhakti sosial ke panti asuhan dengan mengajak mahasiswa baru agar memiliki jiwa kepedulian dan semangat pengabdian pada masyarakat. (dys)

(Suara NTB/ist)

OPAK - Salah satu jenis kegiatan OPAK yang digelar IAIN Mataram. Rencananya Rektor IAIN Mataram akan membuka OPAK, Selasa (1/9) ini.

Banyak Lulusan PT Kurang Giat Mencari Pekerjaan

(Suara NTB/ist)

PRAJABATAN - Sekda NTB, H. Muhammad Nur SH, MH memberikan selamat kepada salah satu peserta Prajabatan Golongan III Angkatan II Tahun 2015 Arief Sofyan Ardiansyah, S.I.Kom – Staf pada Bagian Humas dan Protokol Biro Umum Setda NTB) usai pembukaan di Aula Badan Kepegawaian Daerah Pendidikan dan Latihan, Senin (31/8).

Prajabatan golongan III ini diikuti 75 peserta selama 1 bulan dengan asumsi 18 hari on class dan 12 hari di SKPD masing-masing dengan mengedepankan hasil kerja.

Padang (Suara NTB) – Rektor Universitas Andalas (Unand) Padang Sumatera Barat (Sumbar) Prof Werry Darta Taifur menilai banyak lulusan perguruan tinggi (PT) saat ini kurang giat dalam mencari pekerjaan dan hanya mengharapkan bisa menjadi pegawai.

“Jika mau mencari lowongan pekerjaan di seluruh dunia sangat banyak, hanya lulusan tersebut tidak mau mencari dan takut kalah bersaing,” katanya di Padang beberapa waktu lalu.

Menurut Werry, banyak pengangguran lulusan PT terjadi bukan karena minimnya lowongan kerja, namun yang bersangkutan kurang kerja keras mencari kesempatan tersebut.

Salah satu indikator kurang kerja keras tersebut yakni tidak tersebar meratanya lulusan mahasiswa Indonesia di dunia pekerjaan.

Sekalipun ada lulusan yang mampu bersaing dan bekerja, itupun jumlahnya sedikit, selebihnya pengangguran. “Penyakit akut sebagian besar lulusan ini yakni mencari pekerjaan hanya di daerahnya saja,” katanya.

Akibatnya pekerjaan didapat tidak sesuai dengan bidang yang menjadi keahliannya masing-masing dengan kinerja yang biasa-biasa saja, terkecuali bagi yang mampu beradaptasi dengan baik.

Menurutnya hal ini terjadi hampir di seluruh daerah Indonesia, mungkin baru lulusan mahasiswa PTN favorit di Jawa yang sudah tersebar merata di seluruh Indonesia dan dunia. “Bila ditelusuri masih banyak kesempatan kerja yang tersedia dan disediakan,” katanya.

Sebagai contoh di Timur Tengah dan negara Korea Selatan yang saat ini membutuhkan ribuan tenaga pekerja dalam bidang teknik. Bila lulusan mahasiswa gigih dan mau berjuang, bukan tidak mungkin akan memperoleh kerja di belahan dunia lain tersebut.

Selain itu lulusan mahasiswa juga bisa menciptakan usaha sekaligus lapangan kerja sendiri. Dengan begitu selain dapat pekerjaan juga berperan dalam menciptakan kesempatan kerja untuk orang lain.

“Tinggal semuanya tergantung pada dirinya masing-masing,” ucap Werry. (ant/bali post)

Halaman 11

SUARA NTB Selasa, 1 September 2015

Voli Pantai Kirim Empat Tim di Pra-PON Mataram (Suara NTB) Pengprov PBVSI NTB mengirim empat tim di Pra-PON Voli Pantai di Sidoarjo, Jawa Timur (Jatim), 1-5 September 2015. Mereka terdiri dari dua tim putra dan dua tim putri.

Demikian dikatakan Wakil Ketua I Pengprov PBVSI NTB, H. Soekartadji Anwar saat dikonfirmasi Suara NTB di Mataram, Senin (31/8) kemarin. “PBVSI mengirim dua tim putra dan dua tim putri di Pra-PON,” ucapnya.

Dikatakannya, empat tim voli pantai Pra-PON NTB itu sudah bertandang ke Sidoarjo, Senin (31/8) kemarin. Keberangkatan kedelapan atlet itu didampingi oleh pelatih Agus Salim dan Ketua Umum Pengprov PBVSI NTB, H. Surya Bahari yang akan menyaksikan jalannya Pra-PON voli pantai tersebut. Kemdian dia sendiri juga akan bertandang ke Sidoarjo, Selasa (1/9) hari ini untuk memberikan dukungan kepada tim pra-PON NTB. Dikatakannya, empat tim yang akan berlaga di PraPON itu terdiri dari dua tim Pelatda Sentralisasi dan dua tim lagi dari utusan cabor. Diakuinya jumlah tim voli pantai NTB yang dikirim di Pra-PON kali ini cukup banyak dibanding Pra-PON sebelumnya. Hal ini dikarenakan banyaknya potensi atlet voli pantai NTB yang memiliki kans untuk berprestasi di level nasional.

“Di Pra-PON 2011 lalu kita kirim dua tim, dan Pra-PON voli pantai tahun ini kita kirim empat tim,” jelasnya.

Meski semua atlet itu berpeluang mengukir prestasi, namun dia menilai terdapat satu tim yang dapat ditargetkan meraih medali di Pra-PON yakni tim voli pantai putri pasangan Putu Dini Jasita dan Dita Juliana. Tim voli pantai putri NTB itu diakuinya pernah menjuarai Pra-PON voli pantai 2011 dan PON Riau tahun 2012 lalu. Sementara untuk tiga tim voli pantai lainnya berpotensi lolos PON Jabar 2016. (fan)

(Suara NTB/ist)

REAKSI ROMERO - Reaksi Kiper Manchester United, Sergio Romero setelah gawangnya kebobolan dua kali oleh para pemain Swansea, dalam laga yang berujung kekalahan untuk MU, Minggu (30/8).

Strategi Brilian Garry Monk Swansea Manajer Swansea Garry Monk mengatakan tidak akan cepat-cepat merekrut pemain baru menyusul kemenangan mengesankan timnya setelah menekuk Manchester United 2-1 di Liberty Stadium, Minggu malam tadi, dan menyebut perubahan strategi bermain pada saatsaat menentukan telah mengubah pendulum permainan.

Juan Mata sempat membawa United unggul pada menit 48, namun setelah Garry Monk mengubah formasi bermain, tuan rumah pun memasukkan dua gol dari Andre Ayew dan Bafetimbi Gomis.

“Saya senang sekali,” kata mantan bek tengah Swansea

yang timnya sudah memenangi semua dari tiga laga perdananya di Liga Utama Inggris.

“Saya merasa kami harus melakukan perubahan taktik pada babak kedua dan saya kira itulah yang membuat kami bangkit pada pertandingan itu. Itu adalah hal yang tepat untuk dilakukan dan itu membuat kami lebih mengancam.”

“Kami mencetak dua gol pada saat yang tepat dan keduanya merupakan penyelesaian yang indah. Saya kira kami bermain sangat klinis.”

“Mereka (MU) tidak siap dengan perubahan kami itu dan gagal bereaksi. Itulah mengapa kami mengambil keuntungan. Di luar itu kami telah bertahan dengan baik sekali.”

“Namun yang paling me-

nggembirakan adalah karakter dan hasrat. Kami telah memainkan sepak bola yang menakjubkan musim ini, tetapi hasratnyalah yang sangat fantastis,” tutup Monk seperti dikutip AFP. Van Gaal Bela Romero Sementara itu, Posisi Sergio Romero sebagai penjaga gawang nomor satu di Manchester United (MU) sedang menuai tanda tanya besar setelah tim Iblis Merah menelan kekalahan 1-2 atas Swansea City.

Manajer MU Louis Van Gaal kemudian meminta kepada fans agar tidak menyalahkan Sergio Romero mengingat penampilannya mengecewakan dalam pertandingan pekan keempat Premier League itu.

Romero, di tengah kisruh masa depan David de Gea, dituding menjadi biang keladi atas kekalahan MU, sebagaimana dikutip dari laman FourFourTwo. Romero terlihat tidak kuasa menahan laju bola yang disundul oleh pemain Swansea, Andre Ayew, sementara pemain timnas Argentina itu tampak begitu lamban bereaksi menghalau bola yang dilepaskan oleh Bafetimbi Gomis.

Penampilan Romero itu tentu saja memicu perlu tidaknya MU merekrut penjaga gawang anyar sebelum jendela bursa transfer ditutup pada 1 September 2015. Sementara De Gea banyak diisukan akan segera bergabung ke Real Madrid.

Ketika menjawa pertanyaan soal penampilan Romero

yang mengecewakan itu, Van Gaal menjawab, “Apa yang saya selalu katakan bahwa pentingnya menyusun kekuatan di lini pertahanan dan tidak hanya terfokus di lini depan. Anda akan selalu menganalisis segala kekeliruan.”

“Anda harus melihat bagaimana sebuah tim bertahan sebagai tim dan kemudian saya baru tahu kesalahan yang dilakukan. Pada akhirnya, tentu saja, lini pertahanan dan penjag agawang senantisa berada dalam tekanan.”

“Dengan begitu saya tidak sepakat bila anda hanya menyatakan, atau mengharapkan untuk menulis, bahwa penampilan penjaga gawang yang sekarang ini tidak terlalu baik. Seluruhnya tidak seperti itu,” kata Van Gaal. (ant/bali post)

Inter Milan Perlu Tambahan Pemain Milan Perburuan pemain oleh Inter Milan belum berakhir di bursa transfer. Tim papan atas Serie A itu masih perlu menambah kekuatan jelang kedatangan pemain anyar Ivan Perisic.

Inter di bawah polesan pelatih Roberto Mancini berharap tambahan pemain dalam tim asuhannya sebelum penutupan bursa transfer, sebagaimana dikutip dari laman FourFour Two. Inter di bawah besutan Mancini sedang menyelesaikan proses kedatangan Ivan Perisic dari Wolfsburg, menyusul rekrutan anyar sebelumnya yakni Geoffrey Kondogbia, Miranda, Stevan Jovetic, dan Jeison Murillo di Serie A musim 2015/16.

Sembari proses transfer itu paripurna, Mancini yakin bahwa Inter masih memerlukan tambahan pemain demi menjaga kedalaman sebelum penutupan bursa jendela transfer pada 31 Juli 2015.

“Faktanya (kami) masih tergolong skuat yang sangat kecil dan masih banyak posisi yang perlu diisi,” kata Mancini kepada Sport Mediaset. “Kita akan lihat apa yang akan terjadi besok,” katanya juga. (ant/bali post)

Sean Harap Hasil Lebih Baik di Inggris Jakarta (Suara NTB) Pebalap Indonesia dari Tim Jagonya Ayam with Carlin Sean Gelael berharap memperoleh hasil yang lebih baik dalam seri lanjutan ajang Formula Renault 3.5 di Sirkuit Silverstone Inggris pada 4-6 September mendatang.

Sebelumnya, pada seri terakhir Formula Renault 3.5 yang diikutinya di Sirkuit Red Bull Ring, Austria pada 12 Juli lalu, mobil Sean tertabrak oleh pesaingnya dalam kecepatan tinggi sehingga akhirnya menabrak pagar pembatas dan gagal finish.

“Sangatlah penting untuk mendapatkan ritme membalap saya di Silverstone secepat mungkin, terutama setelah baru-baru ini saya membalap di GP2,” kata Sean dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Senin kemarin.

Sean mengaku menyukai lintasan di Silverstone yang juga memiliki tradisi panjang dalam balapan di berbagai kejuaraan tersebut. “Ini adalah tempat di mana semua pebalap ingin melakukan yang terbaik, oleh karena itu saya sangat menikmati balapan di sini,” kata putra dari mantap pebalap nasional Ricardo Gelael itu.

Saat ini, Sean baru mengemas empat poin dari hasil lima seri yang diikutinya dalam kejuaraan Formula Renault 3.5.

“Saya mendapatkan poin pertama saya di Monaco pada Mei lalu dan saya merasa bahwa di akhir pekan ini saya memiliki kesempatan untuk mendapatkannya kembali. Saya sudah tidak sabar untuk melakukannya,” kata pebalap berusia 18 tahun itu.

Tidak seperti sirkuit-sirkuit lain yang masuk dalam kalender Formula Renault 3.5, Silverstone adalah salah satu sirkuit yang cukup dikenal oleh Sean.

Sean berhasil meraih podium pertamanya di Eropa pada kejuaraan British Formula 3 pada 2013 di sirkuit ini. Selain itu, Sean juga telah berlaga di Silverstone sebanyak dua kali saat mengikuti Kejuaraan FIA Formula 3 Eropa.

Sebelum turun kembali di ajang Formula Renault 3.5, Sean sempat menjajal kemampuannya dalam dua seri balapan GP2 di Sirkuit Hungaroring, Hungaria dan Spa-Francorchamps, Belgia. Keikutsertaan Sean dalam ajang GP2 merupakan balapan pendukung dari program utama yang sedang dijalaninya musim ini, yaitu mengikuti kejuaraan Formula Renault 3.5. (ant/bali post)

New York Unggulan ke-16 asal Prancis Gael Monfils dipanggil dalam urutan petenis bintang untuk pertandingan AS Terbuka terakhir di Louis Armstrong Stadium setelah Maria Sharapova menarik diri dari turnamen ini.

Sharapova yang menjadi unggulan ketiga mundur menjelang turnamen Grand Slam penutup tahun ini di lapangan Flushing Meadows karena menderita cedera kaki kanan. Dia tidak bermain sejak kalah dari unggulan utama Serena Williams pada semifinal Wimbledon.

Absennya Sharapova membuat petenis Rusia Daria Kasatkina menghadapi petenis Australia Daria Gavrilova yang direncanakan menjadi pertandingan terakhir di lapangam Armstrong.

Alih-alih panitia memindahkan pertandingan itu ke lapangan 11 dengan menggantikan pertandingan terakhir di lapangan itu dengan pertemuan antara Monfils melawan petenis Ukraina Illya Marchenko.

Sharapova (28), yang belum memainkan pertandingan sejak kalah dari Serena Williams di semifinal Wimbledon pada Juli dan mengundurkan diri dari turnamen-turnamen permukaan lapangan keras di Toronto dan Cincinnati pada Agustus, mengatakan bahwa kaki kanannya terkilir, lapor Reuters.

“Sayangnya, saya tidak akan mampu untuk bersaing pada AS Terbuka tahun ini,” cuitnya melalui Twitter. “Saya telah melakukan semua hal yang mungkin dilakukan untuk mempersiapkan diri, namun waktunya tidak cukup. Kepada semua penggemar saya, saya akan kembali untuk turnamen di Asia dalam beberapa pekan dan tidak sabar untuk menyelesaikan tahun dengan sehat dan kuat.”

Hal ini menandai kedua kalinya dalam tiga tahun di mana juara 2006 itu mengundurkan diri dari ajang Grand Slam. (ant/bali post)

(Suara NTB/ist)

Roberto Mancini

(Suara NTB/ist)

Tiga Atlet BMX Incar Sharapova Mundur, Jadwal Tanding AS Terbuka Berubah Medali Emas di Pra-PON

Maria Sharapova

Mataram (Suara NTB) Cabang olahraga balap sepeda BMX memiliki semangat yang luar biasa mengikuti ajang kualifikasi PON. Tak tanggung-tanggung ketiga atlet BMX NTB, I Gusti Bagus Saputra, Hadi Gunawan dan Regina Patrisia akan mengincar medali emas di PraPON BMX di Bandung, Jawa Barat (Jabar), 8 September mendatang.

Pelatih BMX NTB, Junaidin yang dikonfirmasi Suara NTB di GOR 17 Desember Turide Mataram, Senin (31/8) kemarin mengatakan target tiga atletnya itu cukup beralasan. Sebab ketiga atletnya itu sudah pernah mengukir prestasi di kejurnas. Dan sebagai pelatih dia pun optimis atas semangat yang dikobarkan oleh atletnya itu.

“Mau bilang apa lagi, saya sebagai pelatih tentu tidak akan meragukan kemampuan ketiga atlet kami. Mereka tentu punya peluang mengukir prestasi di PraPON,” ucapnya.

Ketiga atlet BMX NTB yang disiapkan mengikuti PraPON itu diakuinya memiliki catatan prestasi manis di level nasional. Khususnya Hadi Gunawan dan Regina Patrisia pernah mempersembahkan medali saat mengikuti

kejurnas BMX yang digelar di Sirkut BMX di Jawa Barat (Jabar) tahun 2014 lalu. “Hadi Gunawan meraih medali perunggu, semantara Regina Patrisia meraih medali perak,” jelasnya.

Lanjutnya, atlet lainnya seperti I Gusti Bagus Saputra juga memiliki peluang yang sama meraih medali. Pasalnya I Gusti Bagus Saputra juga pernah menyumbangkan medali perunggu untuk tim Indonesia di SEA Games 2013 lalu. Satu-satunya medali perunggu Indonesia dipetik pada pertandingan cabor BMX di SEA Games tahun 2013 lalu disumbangkan oleh I Gusti Bagus Saputra.

Menurut Junaidin, hasil manis yang dicatat ketiga atlet BMX itu tentu akan menjadi modal ketiga atlet BMX NTB untuk bisa tampil maksimal di Pra-PON. Diakuinya, ketiga atletnya itu juga telah siap 99 persen untuk tampil di Pra-PON. Namun demikian ada tiga daerah yang patut diwaspadai oleh tiga atlet BMX NTB, diantaranya atlet Jatim, Jateng dan Jabar.

Ketiga daerah itu memiliki atlet juara nasional, diantaranya Rio Akbar asal Jabar, Abu Amin dari Jatim dan Syarifudin dari Jateng perlu diwaspadai, pasalnya ketiga atlet itu menempati ranking tiga besar nasional. Demikian juga ketiga atlet BMX NTB memiliki catatan prestasi yang sama, yakni pernah menempati peringkat tiga nasional. (fan)

Chicharito Bersiap Tinggalkan MU Manchester Javier Hernandez yang kerapkali dipanggil Chicharito akan meninggalkan Manchester United (MU) untuk bergabung ke Bayer Leverkusen pada Senin waktu setempat.

Nilai transfer Chicharito disebut-sebut bernilai 12 juta pound. Warta kepindahan pemain ini mewarnai kesibukan jelang penutupan bursa transfer pemain, khususnya di kubu Iblis Merah.

Pada saat yang sama MU

Javier Hernandez

disibukkan dengan kontroversi kepindahan penjaga gawang David De Gea ke Real Madrid, selain usaha untuk memboyong pemain muda Prancis Anthony Martial dari AS Monaco.

Old Trafford belakangan ini disebut-sebut telah disesaki oleh sejumlah pemain, antara lain oleh Chicharito, sebagaimana dikutip dari laman 101 Great Goals.

Striker timnas Meksiko itu banyak disebut bakal dilego ke Real Madrid di akhir musim

kompetisi, sementara Chicharito yang artinya Kacang Polong, penampilannya mengecewakan di mata Louis Van Gaal pada musim kompetisi ini.

Van Gaal bersama dengan asisten pelatih MU Ryan

Giggs terlibat diskusi soal masa depan Chicharito ketika pemain itu gagal mengeksekusi tendangan penalti ketika melawan Club Brugge pada pekan lalu di ajang Liga Champions.

Menurut warta Daily Mail

pada Senin kemarin, Chicharito bersiap tinggalkan MU untuk bergabung ke Bayer Leverkusen dengan nilai kontrak senilai 12 juta pound dengan durasi tiga tahun. West Ham juga dikabarkan berminat menampung Javier Hernandez. (ant/bali post)

Selasa, 1 September 2015

SUARA NTB

Halaman 12

OTOMOTIF

OTOMOTIF

- AC STD Rp. 225.000 net - Superior Rp. 275.000 net - Deluxe Rp. 325.000 net

Hanya Rp 295.000/nett

RADIO

SUARA NTB

Selasa, 1 September 2015

Halaman 13

Menyediakan aneka hidangan & melayani pesanan nasi kotak, snack box dan menerima rantangan

081 917 475 999 081 933 154 919

Penjualan dgn Fee 3% Tanpa dikenakan biaya & tidak mengikat

KOMPUTER

gin Belajar n i P ANIMASI ?

SETIAP MINGGU PAGI - SORE DI TAMAN MAYURA

HUBUNGI :

SALES

RUPA - RUPA

SALON

SALON

RUPA - RUPA

081917002381

COUNTER PAINT ART GALLERY MINIMALIS LUNA MAYA EKAGITT

SUARA NTB

Selasa, 1 September 2015

Halaman Halaman 14 14

31/08/15

Teh Pucuk Harum, Dukung ”Jalan Sehat HUT Kabupaten Lombok Utara” 14 Agustus 2015

Ratusan peserta yang berasal dari jajaran pegawai pemerintah Kabupaten Lombok Utara, ka-

langan Pelajar dan masyarakat umum, bersemangat dan bergembira mengikuti Jalan Sehat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Utara, dalam rangka memeringati Hari Ulang Tahun Kabupaten Lombok Utara.

Acara yang dilepas oleh Sekda KLU ini berlangsung meriah, juga disertai dengan pembagian doorprize dari

sponsor. Yoga salah satu peserta yang juga mengajak istri dan ketiga anaknya untuk mengikuti jalan sehat, merasa sangat senang dan menikmati acara jalan sehat tersebut. “ Saya sangat senang, karena selain dapat beramai-ramai merayakan HUT KLU, saya juga dapat hadiah doorprize” Teh Pucuk Harum yang juga menjadi salah satu sponsor dalam even tersebut, juga

mendapatkan perhatian khusus dari masyarakat. Setelah mengikuti jalan sehat, begitu banyak masyarakat yang langsung menyerbu stand Teh Pucuk, untuk membeli Teh Pucuk untuk menghilangkan dahaga.

Teh Pucuk Harus selalu mendukung kegiatan yang diselanggarakan oleh berbagai pihak, yang mendatang-

kan massa yang banyak.

Teh Pucuk Harum merupakan minuman teh jasmine bekualitas, yang merupakan salah satu produk terbaik dan berkuallitas dari PT. Mayora Indah, Beverage Division.

Minuman Teh Pucuk Harum diolah dari daun teh teratas, sehingga membuat Teh Pucuk Harum memiliki kualitas rasa teh terbaik.

Produk teh Pucuk Harum

diproses dengan teknologi canggih, dan tidak menggunakan tambahan bahan pengawet apapun dan bertahan selama 12 Bulan. Selain itu produk ini juga tidak menggunakan pemanis buatan serta tanpa bahan pewarna.

Kandungan nutrisi dalam Teh Pucuk Harum juga tetap terjaga, karena dalam prosesnya daun teh asli yang

berkualitas diseduh secara langsung (real brewed). Daun teh kualitas terbaik hanya digunakan untuk satu kali proses produksi teh pucuk harum, sehingga rasa dan aroma teh dalam teh pucuk masih asli seperti teh yang baru diseduh. Teh Pucuk Harum, manisnya pas, gak nyangkut dileher dan gak bikin haus lagi.

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Hari Aryanti, Akhmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Sahmad Darmi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi, Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur: Rusliadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami. Dompu : Nasrullah. Bima : M.Yusrin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaluddin, Wahyu W. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 15.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 20.000/mmk. Display F/C : Rp 25.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 15.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 10.000/mmk.

Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 450.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 250.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 75.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 80.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 4.500. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT Bali Post.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

RAGAM

SUARA NTB Selasa, 1 September 2015

Karyawan Mal Diduga Dilarang Kenakan Jilbab Mataram (Suara NTB) - Kasus larangan mengenakan jilbab bagi karyawati kembali terjadi di Kota Mataram. Kasus serupa diduga terjadi di ACE - Informa Lombok Epicentrum Mall. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disosnakertrans) bersama Komisi IV DPRD Kota Mataram melakukan inspeksi mendadak (Sidak).

Kepala Disosnakertrans Kota Mataram, H. Ahsanul Khalik, Senin (31/8) menjelaskan, telah melakukan investigasi terhadap laporan itu, ternyata memang ada pelarangan dilakukan oleh perusahaan ACE - Informa. Akan tetapi, manajemen berkelit tidak ada larangan tersebut. “Saya sudah meminta staf saya melakukan investigasi dan ternyata larangan itu ada. Kok malah dia (manajemen ACE - Informa) tidak ngaku,” sesal Khalik usai sidak.

Dalam peraturan ketenagakerjaan telah jelas - jelas menyalahi, karena tenaga kerja tidak boleh dibatasi apalagi soal agama. Disamping itu, perlu dipahami perusahaan harus tahu budaya lokal setempat.

Ia memberikan tenggang waktu hari itu juga, agar perusahaan segera mengklarifikasi dan membuat pernyataan bahwa tidak ada aturan tersebut. Jika rekomendasi tidak dijalankan, pihaknya akan menutup perusahaan tersebut. ‘’Kalau tidak mengikuti rekomendasi, ACE dan Informa akan kita tutup. Karena sampai sekarang saja belum laporan aktivitas perusahaannya ke kami,” tandasnya.

Sementara itu, anggota Komisi IV DPRD Kota Mataram, TGH. Mujiburrahman menegaskan, perusahaan harus memahami budaya lokal setempat, jangan sampai menimbulkan keresahan di masyarakat. “Saya ingatkan kepada pengusaha, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung,” katanya.

Terhadap kasus ini, Dewan akan mengambil langkah antisipasi sehingga kasus seperti itu jangan sampai terulang kembali.

Manajer SDM ACE - Informa, Yone mengaku kaget ada laporan tersebut. Ia berdalih tidak pernah ada larangan bagi karyawati untuk mengenakan jilbab atau aksesoris agama.

Untuk tindaklanjutnya, pihaknya akan mengkomunikasikan dengan head office pusat. “Kami tidak pernah melarang karyawan menggunakan jilbab, hanya aksesoris berlebihan yang kami larang,” katanya.

Ketika Suara NTB menanyakan hal tersebut ke salah satu karyawati, ia membenarkan jika sebelum bekerja tidak diperbolehkan mengenakan jilbab. (cem)

Satap Torok Aik Beleq Minim Siswa Dari Hal. 1 seperti apa langkah yang akan diambil oleh Dikpora Loteng dalam menyikapi persoalan tersebut. Karena itu akan sangat tergantung dari hasil evaluasi yang dilakukan pihaknya nantinya. “Seperti apa langkah yang akan kita ambil, nanti kita lihat hasil evaluasi,” tandasnya.

Apakah akan dilakukan merger (penggabungan) dengan sekolah lain ? Idham mengaku bisa saja dilakukan. Tapi sekali lagi tegasnya, itu sangat tergantung hasil evaluasi nantinya. Karena pihaknya tentunya tidak bisa sembarangan mengambil kebijakan. Tanpa melakukan evaluasi menyeluruh terlebih dahulu.

Terlebih di sekolah tersebut, pihaknya sudah membangun fasilitas sekolah lengkap.’’ Di situ sudah ada fasilitas pendidikan yang bangun. Dan, itu juga akan jadi bahan pertimbangan kita nantinya dalam mengambil sikap,’’ tegas Idham.

Terpisah, Kepala Satap Torok Aik Beleq, Mastur , S.Pd., mengaku untuk siswa SMP yang tercatat sebenarnya 9 orang siswa. Tapi yang aktif dan tekun mengikuti kegiatan belajar mengajar hanya dua orang siswa saja.

Sisanya, pihak sekolah tidak tahu keberadaanya.

Karena hanya ada dua orang siswa, pihaknya pun menyatukan tempat belajar mengajar siswa SMP tersebut dengan siswa SD. Dan, itu pun atas permintaan siswa bersangkutan. “Kalau untuk fasilitas belajar mengajar, baik itu gedung sekolah bangku serta meja siswa sudah lengkap. Hanya siswa saja yang minim’’ katanya.

Supaya fasilitas sekolah tidak mubazir, pihaknya pun berinisiatif untuk menggunakan ruangan kelas milik SMP untuk siswa SD. Mengingat, untuk fasilitas SD minim jumlahnya. Kendati demikian, tetap saja masih banyak bangku yang kosong. Walaupun sudah diisi oleh siswa SD. Pihak sekolah sendiri mengaku tidak bisa berbuat banyak. Karena memang sumber siswa yang terbatas. Maklum letak Dusun Torok Aik Beleq yang berada di daerah pesisir dan jarang penduduk. “Kita hanya menjalankan tugas saja. Perkara seperti apa nasib selanjutnya sekolah ini, kita terima saja,” pungkas Mastur. (kir)

Banyak Program Belum Tuntas Dari Hal. 1 Hal ini tentu terwujud dengan peningkatan pendapatan masyarakat. Sektor perekonomian, katanya menjadi hal utama yang dibidik di tengah persoalan kemiskinan yang diakui masih melilit masyarakat.

Lotim dengan 1,2 juta jiwa penduduknya, masih banyak dalam kategori miskin.

Karenanya, persoalan kemiskinan inilah yang harus dijawab melalui pembangunan ekonomi yang pro rakyat. Salah satu cara yang dilakukan Pemkab Lotim ini adalah meningkatkan terus tambahan modal ke perbankan daerah. Antara lain ke Bank NTB dan Selaparang Finansial. Harapan besarnya, bisa memberikan kontribusi besar bagi pembangunan ekonomi masyarakat.

Mengetahui Lotim sebagai daerah pertanian, maka sektor pertanian ini pun menjadi bagian penting Pemkab Lotim di bawah kepemimpinan Bupati Ali BD dan Haerul Warisin ini. Dibangun sarana jalan usaha tani (JUT), perbaikan saluran irigasi dan program yang mendukung kemajuan sektor pertanian lainnya.

Malalui sentuhan program yang digelontorkan ke tingkat petani diharapkan bisa terus meningkatkan produksi dan produktivitas lahan. Utamanya produksi pangan sehingga Lotim ke depan terus aman dari ancaman krisis pangan. ‘’Kita berharap terus produksi banyak sehingga ketahanan pangan kita tercapai,’’ harapnya.

Bidang perikanan dan kelautan diyakini bisa men-

jawab persoalan kemiskinan masyarakat pesisir.

Bantuan-bantuan yang dialirkan kepada para nelayan diharapkan mampu meningkatkan taraf hidup nelayan menjadi lebih baik. ‘’Nelayan kita berikan bantuan alat tangkap dan lainnya,’’ tuturnya.

Bidang perkebunan, Lotim memiliki areal yang cukup luas. Diakui wakil bupati, masih banyak lahan-lahan kosong bisa digunakan untuk menanam komoditi perkebunan. Antara lain komoditi cengkeh dan berbagai jenis komoditi lain yang memiliki nilai jual tinggi.

Bidang peternakan, telah dilakukan upaya terus untuk meningkatkan populasi ternak. Seperti ternak sapi. Lotim yang juga merupakan daerah yang tergolong sudah swasembada dan mendukung swasembada daging nasional dihajatkan ke depan bidang peternakannya terus berkembang. Para peternak diajarkan tidak saja melakukan aktivitas peternakan secara tradisional.

Melainkan sudah memahami sentuhan teknologi.

Sentuhan teknologi melalui program Inseminasi Buatan (IB). Satu induk sapi bisa melahirkan dua anak dalam satu tahun.

Program IB ini akan terus digalakkan Pemkab Lotim.

Pasalnya melalui IB ini dapat diketahui hasil dari sapi yang dilahirkan. Pastinya akan jauh lebih unggul dibandingkan cara tradisional. (rus)

Halaman 15

Polda NTB Bidik Penjualan Manusia Bermodus TKI

FOTO BERSAMA Para peserta pelatihan kepemangkuan foto bersama dengan panitia dan Wakil Ketua III STAHN Gde Pudja, Dr. Drs. I Nyoman Murba Widhana,M.Ag. (Suara NTB/ist)

Pengabdian Masyarakat

STAHN Gde Pudja Mataram Berupaya Ciptakan Pemangku Profesional Mataram (Suara NTB) Melalui program pengabdian masyarakat, Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri (STAHN) Gde Pudja Mataram berupaya mencetak pemangku (pinandita) yang profesional. Upaya itu diwujudkan melalui pelatihan terhadap calon pemangku yang diselenggarakan sejak 20 – 27 Agustus kemarin.

Hal tersebut disampaikan Ketua STAHN Gde Pudja Mataram yang diwakili oleh Wakil Ketua III STAHN Gde Pudja, Dr. Drs. I Nyoman Murba Widhana,M.Ag, Senin (31/8) usai menutup pelatihan calon pemangku yang bertemakan ‘’Peningkatan Kemampuan Pemangku agar Menjadi Pinandita yang profesional’’. ‘’STAH memandang perlu dan mengharapkan para calon pemangku dan juga pemangku sebagai garda terdepan untuk meningkatkan srada dan bhakti, spirit ketuhanan. Pinandita hendaknya menjaga kesucian, pikiran

dan perkataan,” jelasnya.

Dalam upaya peningkatan wawasan bagi para calon pemangku itu, ia berharap ke depan mereka dapat menjadi teladan yang patut dijadikan panutan bagi masyarakat. Ia berpesan agar para pemangku selalu menjaga etika sebab mereka berperan menuntun masyarakatnya. ‘’Agama menuntun kita jangan salah arah dan tingkah. Filsafat membuka cakrawala kita agar dapat membuka pikiran dengan bijak. Pemangku harus menjaga kesucian demi tercapainya kedamaian baik di dunia maupun akhirat,” tandasnya.

Terpisah, Ketua Panitia Pelatihan Kepemangkuan, Dr. Drs. I Nengah Aryanatha, M.Ag menambahkan, pelatihan kepemangkuan dalam rangka pengabdian kepada masyarakat tersebut merupakan kegiatan yang telah dilakukan STAHN Gde Pudja selama periode ini. sejumlah

35 calon pemangku dari Kota Mataram dan Kabupaten Lombok Barat dilibatkan sebagai peserta.

“Untuk menjadi seorang pemangku tentunya harus melalui upacara pewintenan (ekajati). Apabila ingin menjadi pemangku yang berkualitas, maka di samping melalui ritual – ritual tertentu, maka setiap individu harus memiliki wawasan yang luas,” ujarnya.

Disampaikan, para calon pemangku yang mengikuti pelatihan tersebut berasal dari kalangan masyarakat luas.

Selama enam hari, sejumlah calon pemangku tersebut menyerap materi sebagai ilmu pengetahuan dari para sulinggih – sulinggih yang sudah disiapkan sebagai pemateri dalam pelatihan tersebut.

“Untuk menjadi seorang pemangku, para calon pemangku harus mengetahui etika kepemangkuan. Etika ini biasanya tercantum dalam lontar Wrti Sasana,” tandasnya. (met/*)

NTB Harus Siapkan Rp 600 Miliar, Pemerintah Australia Lanjutkan Program PRIM Mataram (Suara NTB) Pemerintah Australia memastikan melanjutkan program program peningkatan pemeliharaan jalan provinsi atau Provincial Road Improvement and Maintenance (PRIM) fase II di NTB. Program PRIM fase II akan dimulai 2016-2018 dengan alokasi anggaran sebesar Rp 600 miliar.

“PRIM fase II berlanjut. Saya sudah diminta oleh Kepala Bappeda untuk menyusun Perda PRIM fase II, untuk memastikan pengalokasian anggarannya selama tiga tahun Rp 600 miliar,” terang Kepala Dinas PU NTB, Ir. Wedha Magma Ardhi, M.TP dikonfirmasi di Mataram, Senin (31/8) siang kemarin.

Ardhi mengatakan, kebutuhan anggaran untuk pelaksanaan program PRIM fase II itu sebesar Rp 600 miliar. Untuk

menjamin pengalokasian anggarannnya lewat APBD Provinsi, maka akan disusun lagi Raperda. Mengenai skema pembiayaan PRIM fase II ini, lanjut Ardhi sama seperti fase I. Dimana, pemerintah Australia menanggung 40 persen dan Pemprov NTB sebanyak 60 persen.

Sebelumnya, gubernur telah mengusulkan ke Pemerintah Australia supaya skema pembiayaan program PRIM fase II bisa dibalik. Artinya, 60 persen ditanggung pemerintah Australia dan 40 persen Pemprov NTB. Namun, karena bantuan pemerintah Australia ke Indonesia tahun 2015 dipotong sebesar 40 persen, sehingga permintaan gubernur tersebut tak dapat diterima.

“Usulan Pak Gubernur mengubah skema sudah dipertimbangkan. Tetapi karena ada pe-

motongan anggaran Australia sebesar 40 persen. Sehingga dibalik share itu masih belum bisa tapi itu diperhatikan oleh Australia,”terangnya.

Anggaran sebesar Rp 600 miliar itu akan dialokasikan selama tiga tahun anggaran. Setiap tahun, pemprov harus menganggarkan dalam APBD sebesar Rp 200 miliar. “Mulai 20162018, berarti tahun ini harus tuntas perdanya. Yang penting kita dari daerah menyiapkan Rp 600 miliar,”imbuhnya.

Program PRIM fase II ini, kata Ardhi ada perubahan dalam penilaian. Semula, pemerintah Australia membayarkan hibah atau pembiayaan yang ditanggung sebesar 40 persen itu setelah proyek jadi. Namun, untuk fase II ini, bisa dilakukan berdasarkan realisasi. (nas)

Mataram (Suara NTB) Satgas TKI resmi dibentuk di NTB. Salah satu unsur di dalamnya, Polda NTB sebagai penegak hukum. Bidikan mereka, terkait penjualan manusia bermodus pengiriman Tenaga Kerja Indonesia (TKI).

Satgas ini terdiri dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans), Kantor Imigrasi, Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI), Polri dan termasuk Perusahaan Pengerah Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS). “Pekerjaan kami terintegrasi. Ketika ada kasus yang berkaitan dengan dan ada tindak pidananya, kami yang tangani,’’ tegas Dir Reskrimsus Polda NTB, Kombes Pol. Prasetijo Utomo, SIK, M.Si, Senin (31/8) kemarin.

Setidaknya ini menjadi oleholeh selama perjalanannya berkunjung ke Kuala Lumpur, Malaysia selama tiga hari, pekan kemarin. Disana, dia menemukan dua hal. TKI ilegal dan TKI legal.

Pada TKI Ilegal, modus penjualan manusia atau diistilahkan dengan human trafficking, masih marak terjadi. Kasus ini memungkinkan terjadi ketika TKI asal NTB atau Indonesia umumnya, sudah bekerja di perusahaan tertentu atau majikan tertentu. Namun karena majikan ingin mendapat keuntungan, TKI atau TKW itu dijual ke pihak lain. “Jadi di luar negeri (Malaysia) terjadi juga modus penjualan manusia itu,” kata Prasetijo, yang diperjelas dalam istilah hukumnya Tindak Pidana Penjualan Orang (TPPO).

Di dalam negeri, modusnya

(Suara NTB/ist)

PENAMPUNGAN - Dir Reskrimsus Polda NTB, Kombes Pol. Prasetijo Utomo, bersama Satgas TKI NTB mengunjungi smelter di Kuala Lumpur Malaysia, tempat penampungan TKI/TKW bermasalah.

Dirujuk ke RSUP, Dua JCH Kloter VII Gagal Berangkat Dari Hal. 1

Bawaslu Pertanyakan Audit Inspektorat Dari Hal. 1 ia menegaskan perlu diperjelas untuk tujuan apa audit tersebut dilakukan. ‘’Kami butuh tahu ini tujuannya apa?

Kemudian pada saat 2013 itu apa saja yang dilakukan oleh pihak pemerintah daerah terkait dengan hal itu,’’ ujarnya.

Menurutnya, setelah dana hibah digunakan, pihaknya juga telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia. “Dan hasilnya clear. Untuk perlu diketahui, posisi saat itu Bawaslu NTB mengembalikan Silpa. Tidak habis kami pakai pada saat itu.’’

Selain itu, sepengetahuannya, dari total dana Rp 13,5 miliar itu, jumlah dana yang

khusus dipakai untuk Bawaslu Provinsi NTB kisarannya hanya mencapai Rp 2,5 miliar hingga Rp 5 miliar yang dikelola oleh Bawaslu. ‘’Yang anggaran Rp 13,5 miliar itu selebihnya dari anggaran provinsi itu hampir 80 persen tersebar di seluruh kabupaten/kota,’’ ujarnya.

Sebanyak 80 persen dana tersebut dipakai untuk membiayai honorarium, operasional, insentif Panwaslu, dan petugas pengawas hingga ke tingkat terbawah.

Selain itu, ia juga menambahkan adanya pembagian beban anggaran alias sharing dengan tiga daerah yang juga menyelenggarakan Pilkada bersamaan dengan Provinsi NTB. Tiga daerah dimaksud

adalah Kota Bima, Kabupaten Lombok Timur dan Lombok Barat. Pembagian beban anggaran di tiga daerah itu dilakukan dengan ketentuan, biaya di tingkat kabupaten ditanggung oleh Bawaslu Provinsi dan sementara biaya di tingkat kecamatan hingga ke tingkat terbawah ditanggung APBD kabupaten/kota masing-masing. “Itu khusus tiga kabupaten/kota itu,” ujarnya.

Sementara anggaran di tingkat provinsi, menurutnya dipakai untuk kebutuhan yang wajar seperti biaya-biaya operasional, honor, bimbingan teknis dan biaya lainnya. ‘’Mungkin ada juga pengadaan, seperti komputer, perlengkapan kantor dan lain-lain,’’ pungkasnya. (aan)

Polda NTB Monitor Audit Rp 13,5 Miliar Hibah Bawaslu Dari Hal. 1 Kombes Pol. Prasetijo Utomo, SIK, M.Si menjawab Suara NTB, Senin (31/8) kemarin, ditanya soal kemungkinan akan berkoordinasi dengan Inspektorat NTB terkait kasus ini.

Koordinasi dengan Inspektorat memang diperlukan, karena persoalan anggaran ini dimunculkan ke publik melalui audit yang sedang diproses, atas anggaran Rp 13,5 miliar tahun 2013 itu. Tapi tidak menutup kemungkinan, kasus ini akan diproses langsung jika ada laporan masyarakat. ‘’Artinya, tanpa harus menunggu Inspektorat, kami bisa masuk (penyelidikan, red),’’ tegas Prasetijo.

Disampaikannya kepada Kasubdit III Tipikor AKBP. Andy Hermawan, agar mempertimbangkan pola jemput bola untuk memulai mengusut. ‘’Kami bisa proaktif untuk mulai mengusut,’’ sambung Andy.

Tapi untuk saat ini, pihaknya tidak ingin terburu buru.

Tanpa harus diungkap ke publik, apakah akan ditangani atau tidak, tapi pada dasarnya pemantauan atas kegiatan audit oleh Inspektorat sedang dilakukan. ‘’Kami sedang monitor audit yang dilakukan Inspektorat,’’ lanjut Dir Reskrimsus.

Melihat pernyataan Inspektur pada Inspektorat NTB, Dr. M.Agus Patria, SH, MH yang berencana menyerahkan ke penegak hukum jika ada indikasi korupsi di Bawaslu, akan menjadi motivasi lain pihaknya. Bahwa ada sikap terbuka Inspektorat ketika anggaran ini terindikasi menyimpang. ‘’Kalau memang Inspektorat menemukan indikasi penyimpangan, setidaknya dasar kami semakin kuat untuk mengusut,’’ tegas Prasetijo, yang beberapa waktu lalu Satker Ditreskrimsus yang dipimpinnmya mendapat penghargaan dari Mabes Polri terbaik nasional dalam menangani kasus korupsi.

Sementara Kajati NTB, Martono, SH, MH tak menjawab banyak ditanya soal keinginan jajarannya mengusut kasus ini. Menurut Martono, belum ada keinginan untuk mengusut penggunaan dana hibah ini. Apalagi pihak Inspektorat belum datang berkoordinasi. ‘’Inspektorat belum ada kesini,’’ujarnya singkat, ditemui saat keluar dari aula Kejati NTB, Senin kemarin. Tapi sepenuhnya soal sikap institusinya terkait ketertarikan mengusut dana hibah Bawaslu ini, disarankan ditany-

akan kepada Aspidsus Suripto Irianto, SH. “Coba tanya Aspidsus saja,” sarannya.

Turunkan Tim ke Bawaslu Lampu hijau kepada Aparat Penegak Hukum (APH) memang sudah diberikan Inspektorat, sejak awal mengumumkan audit atas penggunaan anggaran di Bawaslu ini. Tapi untuk saat ini, menurut Agus Patria, belum ada rencana berkoordinasi dengan APH karena audit awal sedang dilakukan. ‘’Kami lakukan pemeriksaan awal dulu. Hari ini sudah kami utus tim untuk audit,” kata Agus Patria kepada Suara NTB. Senin sampai Selasa (1/9) mendatang, tim yang sama masih akan diturunkan untuk mengecek dokumen – dokumen di Bawaslu, mulai dari penggunaan anggaran sampai pertanggunjawaban keseluruhan, tahun 2013.

“Masih ada waktu, sekitar 20 hari kami lakukan pemeriksaan dulu,” sebutnya. Soal kemungkinan ini akan diserahkan ke Polda NTB atau Kejaksaan, pihaknya belum bisa menjawab, karena belum ada kesimpulan. ‘’Ini kan baru mulai (audit). Nanti hasilnya bagaimana, kan kita lihat dulu. Apakah perlu koordinasi dengan APH atau bagaimana,’’ jawabnya. (ars)

serupa, hanya melibatkan pihak – pihak yang berbeda. Bisa saja alurnya mulai dari individu yang mendekati calon korban. Setelah mendapatkan korban, kemudian dijual ke perusahaan, lantas ujung ujungnya dipekerjakan tidak sesuai perjanjian awal.

“Yang sering terjadi, mereka dijadikan PSK. Ini sering menimpa calon TKW,” terang dia.

Modus modus semacam ini sekarang menjadi fokus pihaknya, umumnya oleh Satgas TKI yang terbentuk. Tugas mereka memberi pemahaman kepada masyarakat tentang prosedur yang benar dalam proses pemberangkatan TKI ke Malaysia, atau negara lainnya. Tapi jika ditemukan tindak pidana di dalamnya, maka Dit Reskrimsus yang memprosesnya.

Sementara hasil kunjungannya bersama Satgas di Malaysia, menemukan juga sisi baik dari kegiatan TKI. Di perusahaan kelapa sawit, Sinderbi misalnya, ribuan TKI asal NTB bekerja. Mereka menjadi andalan perusahaan tersebut karena ketelatenan kinerjanya. Mulai dari proses pemetikan, sampai pengolahan kepala sawit sampai menjadi produk jadi. Karena proses mereka legal, diberikan gaji yang layak, tunjangan kesehatan, bahkan asuransi.

Disisi lain, kunjungan mereka juga dilakukan di smelter tempat penampungan TKI atau TKW yang bermasalah dan menjalani proses hukum. Oleh pihak penegak hukum Malaysia, mereka tidak diperkenankan pulang sampai proses hukum selesai. “Sehingga bisa sampai setahun mereka tinggal di smelter itu,” ungkapnya. (ars)

saat ini tersisa tinggal sembilan orang. Namun, dari sembilan orang tersebut, ada yang menunda keberangkatan karena menunggu visa suaminya keluar.

Untuk pemberangkatan saat ini, lanjut Maad sudah memasuki kloter VII yang merupakan jemaah gabungan dari Kota Bima dan Dompu.

Dari kloter VII, sebanyak dua orang gagal berangkat akibat sakit. “Memang haji ini luar biasa. Dari rumahnya kelihatan segar, begitu sampai asrama haji sakit, atau sebaliknya. Dari kloter tujuh ini ada dua orang yang sakit dirujuk ke RSUP. Keberangkatannya ditunda,”terangnya.

Selain JCH kloter VII yang

gagal berangkat haji karena sakit, Maad menyebutkan ada juga JCH kloter VI yang gagal diberangkatkan karena masih dirawat di RSUP NTB. Ia memastikan, JCH yang gagal berangkat ini akan tetap diberangkatkan jika kondisi kesehatannya membaik.

Mengenai kondisi cuaca yang cukup ekstrim di tanah suci mencapai 40 derajat celsius, Maad mengharapkan JCH asal NTB terus menjaga kondisi kesehatannya. Ia juga meminta JCH supaya banyak minum air. Selain itu, JCH juga diharapkan mengurangi kegiatan-kegiatan yang tak perlu. “Kalau untuk ibadah selesai, langsung pulang. Atau sekalian saja tetap di masjid,”sarannya. (nas)

Seratusan Nelayan Lobster Kembali Gedor Kantor Gubernur Dari Hal. 1 Setelah beberapa puluh menit berorasi di depan pintu gerbang Kantor Gubernur, belasan perwakilan massa aksi dipersilakan masuk ke Kantor Gubernur. Mereka diterima Asisten II Perekonomian dan Pembangunan Setda NTB, Drs. H. L. Gita Ariadi, M.Si, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, Ir. Aminollah, M.Si dan Kepala Biro Perekonomian Setda NTB, Dr. Manggaukang Raba, MM. Asisten II Perekonomian dan Pembangunan, Drs. HL.Gita Ariadi, M.Si mengatakan, larangan menangkap lobster merupakan salah satu dari beberapa kebijakan pemerintah pusat yang menyusahkan daerah. Ia menyebutkan, beberapa kebijakan pusat lainnya seperti larangan rapat di hotel, kenaikan tarif pendakian Rinjani, moratorium pengiriman TKI/ TKW ke negara-negara tertentu merupakan bentuk kebijakan yang merugikan daerah.

Terlebih, penerapan kebijakankebijakan tersebut tak dikomunikasikan lebih dulu dengan pemda.

Mengenai persoalan nelayan lobster ini, dalam waktu dekat dirinya akan menghadiri rapat koordinasi persiapan kunjungan Presiden Jokowi ke NTB untuk meakukan groundbreaking dan pencanangan blue economy di

Lombok selatan. Bertempat di Kantor Kemenko Kemaritiman. Isu mengenai larangan penangkapan bibit lobster ini akan turut disampaikan kepada Menko Kemaritiman Rizal Ramli. Dengan bergantinya posisi Menko Kemaritiman, diharapkan membawa angin segar untuk dilakukan peninjauan terhadap Permen KP No. 1 tahun 2015 tersebut.

Senada dengan itu, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, Ir. Aminollah, M.Si mengatakan sejak munculnya larangan penangkapan bibit lobster yang menyusahkan para nelayan, Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi telah bersurat langsung ke Presiden. Surat tersebut isinya meminta Permen KP No. 1 tahun 2015 ditinjau ulang alias dicabut. Menyikapai aksi massa yang kembali berunjuk rasa terkait persoalan itu, pihaknya akan kembali menyusun surat gubernur yang akan ditujukan kepada Presiden.

Aminollah menjelaskan, sebenarnya ada dua daerah di Indonesia yang mau membeli bibit lobster para nelayan di Lombok. Yakni Gorontalo dan Jawa Timur. Namun, hal itu masih terkendala larangan Menteri Susi lewat Permen KP No 1 tahun 2015 yang melarang penangkapan bibit lobster.

“Kita berharap NTB atau Indonesia menjadi sentra budidaya lobster,” harapnya. (nas)

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Selasa, 1 September 2015

Lombok Epicentrum

Teh Pucuk Harum, Dukung Event ”Kreasi Anak Bangsa” yang Digelar Lombok Epicentrum Mall MEMERIAHKAN HUT Republik Indonesia ke 70, Lombok Epicentrum Mall menggelar berbagai even yang melibatkan masyarakat umum. antara lain lomba musik akustik, lomba Dance Competition dan lomba mewarnai. acara ini cukup menadapat antusias dari masyarakat, dan mampu menyedot perhatian pengunjung. Masyarakat selain dapat menyaksikan langsung lomba pada setiap kegiatan yang dilombakan, juga dapat berkeliling sambil berbelanja ke berbagai

stand ada di Lombok Epicentrum Mall.

Teh pucuk harum salah satu sponsor dalam even tersebut, juga mendapatkan perhatian khusus dari pengunjung, terbukti teh pucuk harum yang sudah tidak asing lagi di kalangan masyarakat, juga diserbu pembeli. Teh Pucuk Harus selalu mendukung kegiatan yang diselanggarakan oleh berbagai pihak, yang mendatangkan massa yang banyak.

Teh Pucuk Harum merupakan minuman teh jasmine berkualitas, yang merupakan salah satu produk terbaik dan berkualitas dari PT. Mayora Indah, Beverage Division. Minuman Teh Pucuk Harum diolah dari daun teh teratas, sehingga membuat Teh Pucuk Harum memiliki kualitas rasa teh terbaik.

Produk teh Pucuk Harum diproses dengan teknologi canggih, dan tidak menggunakan tambahan bahan pengawet apapun dan bertahan selama 12 Bulan. Selain itu produk ini juga tidak menggunakan pemanis buatan serta tanpa bahan pewarna.

Kandungan nutrisi dalam Teh Pucuk Harum juga tetap terjaga, karena dalam prosesnya daun teh asli yang berkualitas diseduh secara langsung (real brewed). Daun teh kualitas terbaik hanya digunakan untuk satu kali proses produksi teh pucuk harum, sehingga rasa dan aroma teh dalam teh pucuk masih asli seperti teh yang baru diseduh. Teh Pucuk Harum, manisnya pas, gak nyangkut dileher dan gak bikin haus lagi. (*)

Mantan Menag Didakwa Selewengkan Sisa Kuota Haji Jakarta (Suara NTB) Jaksa penuntut umum dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendakwa mantan Menteri Agama (Menag), Suryadharma Ali menyalahgunakan sisa kuota haji periode 20102012 saat menjabat sebagai menteri agama dengan memberangkatkan 1.771 orang pergi haji tidak sesuai nomor antrean Saat membacakan dakwaan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Senin (31/8), jaksa Supardi menyatakan Suryadharma juga memperkaya 1.771 orang yang diberangkatkan ke Arab Saudi untuk menunaikan haji itu sejumlah Rp12,328 miliar.

Rinciannya, menurut dia, terdiri atas 161 orang anggota jamaah haji pada 2010 senilai Rp732,575 juta; 639 anggota jamaah haji pada 2011 sejumlah Rp4,173 miliar; dan 971 anggota jemaah haji sejumlah Rp7,422 miliar pada 2012.

Jaksa menjelaskan bahwa pada Agustus 2010 ada sisa kuota 1.618 dari total kuota 221 ribu anggota jamaah.

“Sisa kuota tersebut oleh terdakwa dijadikan sisa kuota nasional. Selanjutnya terdakwa memutuskan penggunaan sisa kuota haji nasional tidak mengutamakan calon jamaah haji yang masih dalam daftar antrean tapi mengutamakan calon jamaah haji yang diusulkan DPR, khususnya anggota Komisi VIII,” ungkap jaksa.

Ada 288 orang yang pada 2010 berangkat untuk menun-

aikan ibadah haji berdasarkan permintaan anggota DPR, instansi terkait maupun permintaan perorangan yang tidak berdasarkan antrean sesuai nomor porsi.

Dari jumlah itu ada 161 orang yang melunasi pembayaran walau sebenarnya belum dapat diberangkatkan tahun 2010.

Zainal Abidin yang saat itu menjabat sebagai Direktur Pelayanan Haji Kementerian Agama dan Kepala Sie Pendaftaran Siskohat Nurchalis mengganti nomor porsi mereka dengan nomor porsi baru dalam Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat) tahun 2010 untuk memberangkatkan mereka.

Pemberangkatan 161 orang tak sesuai antrean itu membuat nilai manfaat setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) hanya berjumlah Rp139,772 juta, belum cukup untuk membayar biaya tidak langsung seperti biaya penerbangan petugas kloter, layanan umum dan biaya operasional di dalam negeri maupun di Arab Saudi yang seluruhnya mencapai Rp872,347 juta.

(ant/Bali Post)

SIDANG DAKWAAN SURYADHARMA ALI - Terdakwa tindak pidana korupsi penyelenggaraan haji di Kemeterian Agama periode 2012-2013 dan 2010-2011 Suryadharma Ali menunjukkan surat kabar yang memberitakan isi dakwaan terhadap dirinya saat menjalani sidang pembacaan dakwaan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (31/8). Mantan Menteri Agama tersebut didakwa Jaksa Penuntut Umum KPK telah menggunakan Dana Operasional Menteri (DOM) hingga Rp1,821 miliar untuk kepentingan pribadi yang tidak sesuai dengan asas dan tujuan penggunaan DOM. Untuk menutup kekurangan itu, atas persetujuan terdakwa Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Slamet Riyanto menggunakan nilai manfaat BPIH yang telah disetorkan oleh jamaah haji lain dalam antrean sejumlah Rp732,575 juta.

Lalu, pada 2011 ada kesepakatan antara terdakwa, Slamet Riyanto dan pemimpin Komisi VIII DPR untuk menambah jatah sisa kuota haji nasional kepada anggota Komisi VIII sebanyak 735 orang yang terdiri atas 477 orang usulan DPR, 101 orang usulan instansi dan 157 orang usulan perorangan.

Slamet dan Zainal menggunakan sebagian sisa kuota haji nasional sejumlah 1.614 kuota dari total kuota 212 ribu orang guna memenuhi permintaan anggota Komisi VIII DPR. “Terdakwa menyetujui 639 orang calon jemaah haji yang terdiri dari 441 calon yang diusulkan anggota DPR dan 198 calon dari pihak lain walau sebenarnya mereka belum dapat diberangkatkan pada 2011,” ungkap jaksa Supardi.

Zainal Abidin dan Nurchalis pun memasukkan data 639 orang tersebut ke Siskohat sebagai anggota jamaah haji tahun 2011.

Ke-639 orang itu hanya menyetorkan Rp495,237 juta BPIH, belum cukup untuk membayar biaya tidak langsung yang seharusnya mencapai Rp4,66 miliar.

Untuk menutup kekurangan, atas persetujuan terdakwa Slamet menggunakan nilai manfaat BPIH yang telah disetorkan anggota jamaah haji dalam antrean sejumlah Rp4,173 miliar.

Kemudian, pada 2012 terdapat kuota haji sejumlah 211 ribu orang dengan sisa kuota mencapai 2.585 orang.

“Terdakwa tetap mengakomodir dan mengutamakan calon jamaah haji yang diusulkan anggota Komisi VIII yang seluruhnya berjumlah 1.819 orang. Terdakwa memerintahkan Dirjen Pelaksana Haji dan Umroh yang baru Anggito Abimanyu untuk mengakomodir permintaan tersebut,” ungkap jaksa.

Selanjutnya bahkan diputuskan untuk menaikkan batas minimum usia jamaah haji yang berhak mempergunakan sisa kuota nasional yaitu dari 60 tahun lebih menjadi di atas 87 tahun agar bisa memberangkatkan calon jamaah haji usulan anggota DPR sehingga sebagian sisa kuota haji nasional tidak dapat dipergunakan sepenuhnya untuk calon jamaah dalam daftar antrean.

“Terdakwa menyetujui 971 calon jemaah haji yang diusulkan anggota DPR dan pihak lain walau sebenarnya mereka belum dapat diberangkatkan pada 2012 apabila berdasarkan antrean nomor porsi,” tambah jaksa.

Pemberangkatan 971 orang tersebut tidak dilakukan sesuai nomor antrean, mengakibatkan nilai manfaat setoran BPIH hanya berjumlah Rp1,091 miliar sehingga belum cukup untuk membayar biaya tidak langsung yang seharusnya Rp8,514 miliar.

Atas persetujuan terdakwa, Anggito menggunakan nilai manfaat BPIH yang telah disetorkan calon jamaah haji dalam antrean Rp7,422 miliar untuk menutup kekurangan itu.

Dengan demikian totalnya ada Rp12,328 miliar dana yang diambil dari calon jamaah haji dalam antrean untuk menutupi kekurangan biaya dari orang-orang yang diberangkatkan haji di luar antrean.

Dakwaan lain Selain memanfaatkan sisa kuota haji nasional tidak berdasarkan prinsip keadilan dan proporsionalitas, jaksa KPK juga mendakwa Suryadharma menunjuk orang-orang tertentu yang tidak memenuhi persyaratan menjadi Petugas Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi dan mengangkat Petugas Pendamping Amirul Hajj tidak sesuai ketentuan.

Dia juga didakwa menggunakan Dana Operasional Menteri (DOM) tidak sesuai dengan peruntukan; serta mengarahkan Tim Penyewaan Perumahan Jamaah Haji Indonesia di Arab Saudi untuk menunjuk penyedia pemondokan jamaah Indonesia tidak sesuai ketentuan.

Atas perbuatannya tersebut, menurut jaksa, Suryadharma mendapatkan keuntungan Rp1,821 miliar dan selembar potongan kain penutup Ka’bah yang disebut kiswah.

Perbuatan Suryadharma, kata jaksa, merugikan keuangan negara hingga Rp27,283 miliar dan 17,967 juta riyal atau setidak-tidaknya sejumlah itu sebagaimana laporan perhitungan kerugian Negara dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan.

Suryadharma dijerat dengan pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang (UU) No.31/1999 sebagaimana diubah dengan UU No.20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) jo pasal 65 ayat 1 KUHP. (ant/Bali Post)