Snt01102015

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.75.000 SUMBAWA Rp.80.000 ECERAN Rp 4.500

SUARA NTB

16 HALAMAN NOMOR 171 TAHUN KE 11

Online :http://www.suarantb.co.id E-mail: hariansuarantb@gmail.com

Pengemban Pengamal Pancasila

KAMIS, 1 OKTOBER 2015

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

’’Ayo’’ Melamar

40 Perusahaan Siapkan Ribuan Lowongan Kerja

(Suara NTB/bul)

Mataram (Suara NTB) Para pencari kerja di Bumi Gora ini ditunggu partisipasinya pada kegiatan job fair atau bursa kerja yang difasilitasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Nakertrans) Provinsi NTB tanggal 2-3 Oktober 2015. Sebanyak 40 perusahaan se-

sangat mengharapkan angkatan kerja mulai menyiapkan persyaratan untuk melamar di 40 perusahaan tersebut.

Masing-masing perusahaan yang membuka lowongan pekerjaan di bursa kerja yang ke sekian kalinya ini di antaranya, Hotel Golden Palace, Hotel Lombok Plaza, Hotel Golden Tulip, Hotel Fave, Hotel Pandawa, Living Asia Resort & Spa, Hotel San-

cara terbuka menyiapkan seribuan lowongan pekerjaan.

Kegiatan ini sekaligus dirangkai dengan Gerakan Penanggulangan Pengangguran (GPP) dan Expo disabilitas (penyandang cacat).

Bursa kerja akan dilaksanakan di Gelanggang Pemuda di Jalan Pendidikan Mataram, dibuka mulai Jumat (2/10) pagi, Kepala Dinas Nakertrans Provinsi NTB, H. Wildan

APBD-Perubahan 2015

Angka Kemiskinan Meningkat, Anggaran Dewan Ikut Naik Mataram (Suara NTB) Anggaran reses dan sejumlah komponen penunjang aktivitas DPRD Provinsi NTB mengalami peningkatan yang cukup signifikan pada APBD Perubahan 2015. Peningkatan anggaran para wakil rakyat NTB ini mendapat sorotan karena terjadi di tengah angka kemiskinan di NTB yang meningkat.

Data yang diperoleh Suara NTB dari Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) SKPD Sekretariat DPRD NTB memperlihatkan, peningkatan dalam program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah di DPRD NTB. Salah satu komponen yang

meningkat secara dramatis adalah anggaran reses. Item kegiatan reses ini, mengalami peningkatan sebesar 46,23 persen. Dari Rp 7.945.448.000 pada APBD Murni, menjadi Rp 11.618.923.000 pada APBD Perubahan.

Selain reses, sejumlah item kegiatan lain-

nya juga mengalami lonjakan. Misalnya, kegiatan kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah yang mengalami kenaikan dari Rp 4.000.000.000 sebelum perubahan menjadi Rp 7.553.645.350 setelah perubahan.

Hendriadi, SE dari Divisi Riset, Evaluasi dan Pengembangan, Somasi NTB menilai, kenaikan anggaran reses Dewan tersebut sangat tidak elok dari sisi etika. ‘’Bagaimana mungkin Dewan justru menaikkan anggaran resesnya, sementara angka kemiskinan semakin bertambah.’’

Bersambung ke hal 15

tosa dan Jeeva Klui Resort.

Ditambah lagi ada Bank BTPN Syariah, BPR Syariah Dinar Ashri, BFI Finance, NSC Finance, PT. Permodalan Nasional Madani, Asuransi Prudential, Selaparang Garda Nusa, PT. Paragon (Wardah), Rumah Sakit Harapan Keluarga.

Kemudian yang lainnya, Alfamart, Indomaret, Astra Internasional, Bersambung ke hal 15

Dewan : Reses Penting sebagai Pembanding KALANGAN DPRD NTB menegaskan kegiatan reses dan sejumlah kegiatan DPRD NTB lainnya memiliki urgensi yang kerap dilupakan oleh masyarakat.

Salah satunya adalah sebagai mekanisme untuk menyerap aspirasi yang belum terakomodir dalam dokumen APBD yang diajukan pihak eksekutif.

Pandangan itu disampaikan Sekretaris Komisi I (Bidang Pemerintahan Hukum dan HAM) DPRD NTB, H. Rumaksi SJ, SH, yang dikonfirmasi Suara NTB, Rabu (30/9) kemarin.

Rumaksi menolak berkomentar terkait peningkatan anggaran reses dan sejumlah komponen penunjang kegiatan DPRD NTB Bersambung ke hal 15 (Bali Post/wan)

SALAMI PENGUNJUNG Didampingi istri (tengah) dan putranya (paling kiri), Bupati Lobar non aktif, Zainy Arony (kanan) dari dalam sel menyalami pengunjung sidang yang memadati Pengadilan Tipikor, Denpasar, Rabu (30/9) kemarin.

TO K O H Terindikasi Jaringan Teroris BADAN Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) mengidentifikasi setidaknya ada 60 orang warga NTB yang diduga terlibat dalam tindak pidana terorisme.

Hal ini sangat mengkhawatirkan sebab saat ini NTB tengah gencar melakukan promosi Bersambung ke hal 15

KO M E N TTAA R

(Suara NTB/lin)

Denpasar (Suara NTB) Majelis Hakim Tipikor Denpasar, Bali, akhirnya menghukum Bupati Lombok Barat (Lobar) non aktif, Dr.H.Zaini Arony (60) selama empat

tahun penjara. Mantan Ketua DPD Golkar NTB ini, dinyatkan terbukti menyalahgunakan kekuasaannya terkait penerbitan perizinan penggunaan pemanfaatan

tanah tahun 2012 dan pemerasan Rp1,4 miliar terhadap korban Gede Djaja.

Dalam sidang di Pengadilan Tipikor, Rabu (30/9), Ketua Majelis Hakim Prim Hariadi juga

mewajibkan terdakwa membayar denda Rp 200 juta, subsider dua bulan kurungan penjara. ‘’Terdakwa terbukti melanggar Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 31 Tahun

SKPD Zona Merah DATA yang dihimpun dari TEPPA Monitor Biro Administrasi Pembangunan dan Layanan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (AP&LPBJP) Setda NTB, hingga 7 September 2015 menunjukkan, serapan anggaran 14 SKPD, baik fisik dan keuangan masih dalam zona merah. Rata-rata realisasi fisik dan keuangan APBD NTB 2015 yang mencapai Rp 2,993 triliun sampai dengan 7 September 2015 masing-masing baru mencapai 58,66 persen dan 57,13 persen Bersambung ke hal 15

Para Peraih ’’Award’’ Bidang Pariwisata NTB (4)

(Suara NTB/dok)

Sejarah membuktikan bahwa potensi pariwisata NTB sangat komplit.

Potensi itu tidak hanya terdapat di Pulau Lombok saja. Tetapi juga Pulau Sumbawa. Selain panorama alam yang indah, banyak situs bersejarah yang dapat dimunculkan sebagai sarana penarik minat kunjungan wisatawan.

MENURUT Budayawan, Ahmad JD bahwa pariwisata itu banyak macamnya. ‘’ Informasi, terutama informasi sejarah juga merupakan bagian dari potensi dalam kepariwisataan,’’ ujar salah seorang peraih award dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) NTB. Penghargaan diserahkan saat penutupan Bulan Budaya Lombok Sumbawa

(BBLS) 2015, 16 September 2015 lalu.

Saat ditemui Suara NTB di rumahnya Rabu (30/9), Ahmad JD memaparkan informasi sejarah tentang keberadaan serta keunggulan daerah ini. Dikatakan, ada empat potensi daerah Lombok ini yang cukup terkenal di nusantara bahkan di dunia.

Empat potensi tersebut yakni alam, hasil produksi sumber daya alam berupa beras, karakteristik individu setiap warga Sasak serta hasil produksi kain sesek atau kain tenun asli Lombok.

Dijabarkannya mulai dari potensi alama diantaranya Gunung Rinjani atau yang juga disebut Gunung Sangkareang.

Bersambung ke hal 15 Ahmad JD ketika menerima piagam penghargaan dari Disbudpar NTB.

(Suara NTB/met)

Potensi Pariwisata NTB Sangat Komplit

1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,’’ ujar hakim.

Bersambung ke hal 15

SUARA MATARAM

SUARA NTB Kamis, 1 Oktober 2015

Halaman 2

Soal Dugaan Pungli

Penjabat Walikota Minta Kepolisian Usut Tuntas

Mataram (Suara NTB) Penjabat Walikota Mataram, Dra. Hj. Putu Selly Andayani, M.Si geram dengan tindakan beberapa sekolah diduga melakukan pungutan liar (pungli) kepada siswa.

Aparat kepolisian pun diminta turun mengusut tuntas kasus tersebut.

“Saya minta polisi usut tuntas, bila perlu ditangkap saja,” tegas Selly dikonfirmasi, Rabu (30/9). Dugaan pungli ini terkuak, setelah beberapa wali murid merasa keberatan dan melaporkan hal tersebut ke Ombudsman RI perwakilan NTB. Dari laporan itu, Ombudsman menindaklanjuti dan menegur sejumlah sekolah, tapi beberapa sekolah ngotot sumbangan tersebut bukan pungli.

Selly menambahkan, seharusnya komite sekolah peka dengan persoalan di masyarakat. Bukan berarti membebani rakyat kecil. “Komite Sekolah ini juga harus punya rasa sedikit. Jangan asal nyuruh orang ngeluarkan biaya saja,” sindirnya.

Disamping meminta aparat kepolisian mengusut tuntas kasus itu. Inspektorat juga di-

instruksikan melakukan audit khusus terhadap sekolah.

Menurutnya, akan diketahui apakah proporsi pembiayaan dikeluarkan oleh orangtua lebih besar dibandingkan dengan anggaran diberikan pemerintah. “Sudah saya minta Inspektorat lakukan audit khusus,” terangnya.

Diberitakan sebelumnya, Asisten Pencegahan Ombudsman RI Perwakilan NTB, M. Ridho Rasyid menyebutkan, pihaknya kerap mendapatkan keluhan tersebut melalui media sosial. Laporan itu, banyak orangtua mengeluhkan adanya sumbangan wajib yang harus dipenuhi orangtua siswa baru. Padahal terdapat perbedaan antara sumbangan wajib dan pungli.

Sesuai pasal 1 Permendikbud Nomor 44 tahun 2011 ter-

(Suara NTB/cem)

Realisasi Perbaikan RTLH di Mataram Baru 50 Persen

Bentuk Pengurus Siaga Bencana

(Suara NTB/ynt)

KELURAHAN Babakan, Kecamatan Sandubaya dipilih Kementerian Sosial RI menjadi desa siaga bencana. Dipilihnya Babakan karena merupakan daerah rawan banjir dan beberapa bulan lalu Babakan termasuk kelurahan yang paling parah terkena banjir.

Lurah Babakan, Abdul Rauf menyampaikan setelah pekan lalu wilayahnya dicanangkan sebagai desa siaga bencana, Rabu (30/9) kemarin pihaknya langsung membentuk kepengurusan desa siaga bencana khususnya ketua, sekretaris, dan bendahara.

Untuk pembentukan tim kesiagaan, Rauf mengatakan masih ditunda karena akan dipilih anggota yang benar-benar siap. Tim kesiagaan yang akan dibentuk diantaranya tim evakuasi, tim kesehatan, TRC, dan tim transportasi. “Harus ada itu semua tapi belum sempat kita bentuk,” cetusnya kepada Suara NTB usai pembentukan kepengurusan desa siaga bencana, Rabu (30/9).

Memilih anggota tim ini harus benar-benar orang yang telah siap. Untuk itu pihaknya sedang melakukan koordinasi dan musyawarah dengan pihak terkait lainnya. “Kita masih berembug dulu, siapa-siapa nantinya yang pas untuk kita tempatkan di masing-masing tim kesiagaan. Kita tidak ingin tunjuk orang yang tidak siap,” terangnya.

Kepengurusan maupun anggota tim ini melibatkan warga setempat. Walaupun desa siaga ini dikhususkan di Babakan, namun wilayah kerjanya disampaikan Rauf untuk Kecamatan Sandubaya. “Memang ini untuk Babakan tapi kalau terjadi bencana banjir atau kebakaran di tempat lain kita bisa bantu,” jelasnya.

Jumlah anggota tim yang akan direkrut sekitar 50-60 orang. Jumlah tim inti sebanyak 60 orang, termasuk Tagana dari provinsi. Jika ada bencana atau musibah yang sedang menimpa warga, maka pihaknya juga akan tetap berkoordinasi dengan Tagana provinsi khususnya untuk penyediaan sarana angkutan.

Usulan menjadi desa siaga bencana ini disampaikan beberapa waktu lalu oleh Abdul Rauf kepada Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi (Disosnakertrans) Kota Mataram.

Menurutnya Babakan memenuhi syarat untuk mendapatkan program ini, selain sering kebanjiran, Babakan juga berlokasi di tengah-tengah Kecamatan Sandubaya. Di sebelah timur bertetangga dengan tiga kelurahan; Mandalika, Turida, dan Bertais. Sedangkan di sebelah barat bertetangga dengan Kelurahan Dasan Cermen dan Abian Tubuh Baru.

“Itulah dasar saya usulkan jadi desa siaga bencana. Kami berterima kasih kepada Kementerian Sosial, Pemprov NTB, dan Pemkot Mataram yang bisa memenuhi usulan kami,” ujarnya. Selain itu telah dilatih juga 410 warga secara bertahap terkait kesiagaan menghadapi bencana sekaligus sebagai media sosialisasi. (ynt)

Abdul Rauf

angnya, pungutan adalah penerimaan biaya pendidikan baik berupa yang dan/atau barang/ jasa pada satuan pendidikan dasar yang berasal dari orangtua murid secara langsung yang bersifat wajib, mengikat serta jumlah dan waktunya ditentukan. Sementara sumbangan, penerimaan biaya pendidikan baik berupa uang/ barang diberikan peserta didik bersifat sukarela, tidak memaksa dan tidak ditentukan jangka waktu dan jumlahnya.

Dijelaskan Ridho, masalah tidak adanya pungli sudah tertuang dalam pasal 181 PP No. 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan, yakni point d.

Agar tidak terulang kasus itu, Ombudsman akan bekerjasama dengan pihak kejaksaan maupun kepolisian. (cem)

PASAR MANDALIKA Proyek Pasar Mandalika yang realisasinya diklaim telah mencapai 50 persen. Proyek ini menelan anggaran sebesar Rp 6,1 miliar.

Hingga Akhir Triwulan Ketiga

Sejumlah Paket Proyek Belum Dikontrak Mataram (Suara NTB) Hingga triwulan ketiga, sejumlah paket proyek di lingkup Pemkot Mataram belum mencapai tahapan tandatangan kontrak. Padahal, Bagian Administrasi Pengendalian dan Pembangunan (APP) Setda Kota Mataram, telah menunjuk pemenang tender.

Paket proyek belum ditender yakni pengadaan dump truck, troli dan ban milik Dinas Kebersihan dengan pagu Rp 646.800.000, dimenangkan oleh Autoriset dengan nilai penawaran Rp 632.100.000. Selanjutnya, pengadaan alat kesehatan oleh Dinas Kesehatan dengan pagu anggaran Rp 1.464.088.000, dari tujuh peserta dimenangkan oleh PT Aryadata Triguna dengan nilai penawaran Rp 599.432.205.

Menangapi hal tersebut, Kepala APP Setda Kota Mataram, H. Syaruddin Ali menjelaskan, belum dikontraknya sejumlah paket proyek itu karena dipengaruhi alotnya pembahasan APBD Perubahan. Sebenarnya, eksekusi proyek itu bisa dilakukan jauh - jauh hari. Tetapi ada revisi oleh Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) terhadap rasionalisasi penggunaan anggaran.

“Di DPA hanya dialokasikan pengadaan kendaraannya saja, tapi bagaimana dengan bahan bakarnya. Percuma ada mobil, tapi BBM tidak ada,” terangnya.

Sedangkan, pengadaan alkes menunggu petunjuk pelaksana dan petunjuk teknis (juklak - juknis) dari Kementerian Keuangan. Syafruddin meyakini pengadaan barang tidak seperti proyek fisik. Jika sudah tanda tangan kontrak, maka kontraktor mengirimkan kebutuhan dimaksud. “Ini kan ndak perlu waktu lama. Begitu kontrak selesai, nunggu berapa hari barang sudah ada,” pungkasnya.

Dia menyarankan, kedepan pengadaan barang oleh SKPD cukup dengan menggunakan E - Katalog. Artinya, tidak perlu mengikuti tender jika spesifikasi barang sudah ada. (cem)

Mataram (Suara NTB) Pemkot Mataram memiliki jatah perbaikan rumah tidak layak huni 223 unit di tahun 2015. Kenyataannya hingga akhir triwulan ketiga realisasinya masih 50 persen.

Kepala Bagian (Kabid) SDA dan TTG pada Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) Kota Mataram, H. M. Fauzi Makmun, S.Sos menjelaskan, program bantuan rumah kumuh ini merupakan program stimulan dari pemerintah. Dimana, masyarakat diberikan material kemudian bergotong royong menyelesaikan. Penerima program diberikan masing - masing Rp 7 juta. “Ini program stimulan. Dengan harapan masyarakat ikut membantu,” terangnya, Rabu (30/9).

Di BPM sendiri sebutnya, mendapat jatah 86 unit. Sisan-

(Suara NTB/cem)

H. M. Fauzi Makmun ya dikerjakan oleh Dinas PU, PNPM, Bazda dan Disosnakertrans Kota Mataram. Progresnya diklaim 50 persen tersebar di Kelurahan Rembiga, Dasan Cermen dan Banjar masing masing 12 unit. Sementara Sapta Marga sebanyak 10

unit. “Kita kerjakan delapan tahap. Itu tersebar di 17 kelurahan” sebutnya.

Secara teknis disampaikan, pola penanganannya dilakukan perkawasan. Artinya, dikelompokan mana kawasan berat dan ringan. Terkait penangan oleh SKPD lain, dipastikan tidak ada tumpang tindih karena data by name by addres telah diberikan oleh pihaknya.

Lalu bagaimana dengan bantuan dari Pemprov? Sejauh ini ujarnya, belum ada informasi dari Pemprov kenapa 223 unit tidak disalurkan. Mengenai sumber anggaran dari mana bukan jadi urusan BPM, karena pihaknya hanya mengawasi. “Alasannya apa kita ndak tahu,” pungkasnya. Dia memastikan perbaikan rumah kumuh akan tuntas sebelum 15 Desember mendatang. (cem)

Rumah Makan di Jalan Langko Diduga Belum Kantongi Izin Mataram (Suara NTB) Salah satu rumah makan di jalan Langko diduga belum mengantongi izin usaha dari Pemerintah Kota Mataram.

Kepala Dinas Tata Kota dan Pengawasan Bangunan Kota Mataram, Drs. Lalu Junaidi mengaku,sepengetahuannya tidak pernah mengeluarkan izin pembangunan rumah makan di Jalan Langko. Apalagi sebagian besar kawasan itu merupakan pusat perkantoran.

“Ndak pernah saya rekomendasikan pembangunan rumah makan di sana. Bisa dicek kemungkinan dia tidak ada izin,” kata Junaidi.

Dalam konteks penerbitan izin, pihaknya melihat lokasi tempat membangun.

Jika melanggar atau tidak sesuai zonasi, maka tidak diberikan rekomendasi. Pun rumah makan itu beroperasi bukan lagi ranahnya, karena kewenangan mengeluarkan surat izin usaha perdagangan (SIUP) urusan Diskoperindag.”Bukan urusan Dinas Tata Kota,” ujarnya.

Mantan Inspektur Inspektorat Kota Mataram ini menegaskan, bisa saja mencabut izin rumah makan tersebut. Apabila peruntukannya tidak sesuai

dengan izin dikeluarkan. .

Hal senada dikatakan, Kepala Diskoperindag Kota Mataram, Wartan, SH,MH. Dikatakan, pihaknya tidak pernah mengeluarkan izin ataupun rekomendasi untuk rumah makan di Jalan Langko. Semenjak pelimpahan kewenangan pengurusan izin diserahkan ke BPMP2T. Ia membenarkan SIUP menjadi kewenangannya, tapi operasional rumah makan tanggung jawab Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. “Memang SIUP kami keluarkan.

Operasionalnya itu ada di Budpar,” ujarnya. (cem)

Panwaslu Minta Penjabat Walikota Instruksikan Netralitas di Pilkada Mataram (Suara NTB) Panwaslu Kota Mataram meminta kepada Penjabat Walikota Mataram untuk menginstruksikan jajarannya di lingkup Pemkot Mataram untuk tetap menjaga netralitas dalam pelaksanaan Pilkada Kota Mataram. Hal ini disampaikan Ketua Panwaslu Kota Mataram, Srino Mahyaruddin.

Srino mengatakan pihaknya juga telah bersurat ke Penjabat Walikota Mataram terkait hal ini beberapa waktu lalu. “Kita minta Penjabat Walikota menginstruksikan kepada PNS (Aparatur Sipil Negara/ASN) mulai dari pimpinan SKPD, camat, lurah, dan staf untuk menjaga netralitas. Tidak berpolitik praktis dan tidak berperan aktif dalam Pilkada Kota Mataram,” jelasnya.

Pihaknya ingin agar surat dari Panwaslu tersebut ditindaklanjuti baik dalam bentuk instruksi lisan maupun tertulis dengan bersurat ke semua SKPD, pemerintah kecamatan sampai kelurahan. “Kami harap Penjabat harus memberikan instruksi itu baik secara resmi maupun lisan kepada jajarannya untuk menjaga para PNS tidak terlibat dalam politik praktis,” sambungnya.

Surat tersebut disampaikan Srino dikirim pada tanggal 22 September lalu. Pentingnya menjaga netralitas ini dalam rangka menciptakan Pilkada yang bersih, berintegritas, dan berkualitas. Selain itu juga untuk menjaga kondusivitas Kota Mataram karena Mataram menjadi salah satu barometer indeks demokrasi di NTB. Untuk langkah persiapan pelaksanaan Pilkada Kota Mataram yang akan berlangsung Desember mendatang,

Panwaslu Kota Mataram telah menandatangani nota kesepahaman untuk pembentukan sentra penegakan hukum terpadu (Gakkumdu) bersama Kapolres Mataram dan Kepala Kejari Mataram.

Jika ditemukan ada dugaan tindak pidana pada pelaksanaan Pilkada Kota Mataram bisa langsung ditindaklanjuti bersama Kejari Mataram dan Polres Mataram.

Ada beberapa tindak pidana Pemilu yang akan diawasi seperti politik uang, kampanye hitam, perusakan alat peraga, dan lainnya. “Itu masuk ke ranah Gakkumdu untuk diproses. Kalau perkara sudah memenuhi unsur pelanggaran akan disidik dan dibawa ke tahap selanjutnya,” terangnya. Bagi pelaku yang terbukti melakukan pelanggaran, akan disanksi sesuai dengan UU Nomor 8 Tahun 2015. “Sudah ada bentuk hukumannya di sana,” ujarnya.

Putusan MK Tak Berpengaruh Sementara itu, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengabulkan permohonan uji materi soal calon tunggal dalam Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota dipastikan tak berpengaruh pada Pilkada Kota Mataram.

“Tidak ada pengaruhnya di Pilkada Kota Mataram,” kata Komisioner KPU Kota Mataram, Bedi Saparwadi, SE, Rabu (30/9).

Ia menjelaskan, apapun keputusan MK menjadi kewenangan KPU RI menyikapi dan KPU Kota posisinya menunggu dan mengeksekusi regulasi tersebut.

“Kita posisinya menunggu,” ujarnya. (ynt/cem)

Dinas Pertamanan Segerakan Penanaman Pohon Mataram (Suara NTB) Hampir 500 batang pohon ditebang di Kota Mataram sebagai konsekuensi proyek pelebaran jalan. Sejak beberapa pekan lalu, proyek pelebaran Jalan Panca Usaha sampai Catur Warga telah mulai dilaksanakan. Akibatnya pohon yang berusia puluhan tahun ditebang di sepanjang ruas jalan ini. Dampaknya kawasan sekitar menjadi terlihat gersang dan panas.

Untuk mengatasi persoalan ini, Dinas Pertamanan Kota Mataram akan segera memprogramkan penanaman pohon kembali. Demikian disampaikan Kepala Dinas Pertamanan Kota Mataram, H. M. Kemal Islam kepada Suara NTB, Rabu (30/9). Program penanaman pohon ini akan mulai dilaksanakan akhir tahun ini. “2015 ini akan ditanam. Setelah proyek pelabaran jalan selesai langsung kita tanam,” ujarnya.

Pelebaran jalan ini rencananya akan sampai di belakang Polda NTB. Untuk itu Dinas Pertamanan akan memotong 496 pohon secara bertahap. Penebangan tahap pertama ini dimulai dari perempatan Bunut Baok sampai perempatan Kantor Pemadam Kebakaran (Damkar) Kota Mataram.

Penebangan tahap kedua mulai dilaksanakan berawal dari perempatan Kantor Pemadam Kebakaran sampai perempatan Kampus AMM (Akademi Manajemen Mataram) di Jalan Airlangga. Pohon yang

kan pengaturan jarak penanaman pohon sehingga terlihat lebih rapi dan teratur. Karena selama ini pihaknya menilai jarak penanaman masih belum rata dan rapi. Kemungkinan jumlah pohon juga akan ditambah. “Dari 496 pohon yang kita tebang, bisa jadi 600 yang akan kita tanam kembali. Karena ada juga pohon-pohon yang sudah mati cukup lama dan akan kita ganti,” jelasnya.

Kemal menyampaikan selain pohon, ada juga beberapa tiang listrik yang terkena dampak pelebaran jalan. Untuk taman yang ada di belakang Mataram Mall batal dibongkar. “Tadinya akan terkena dampak pelebaran jalan tapi kita geser ke utara karena itu juga tanah milik pemerintah,” jelasnya.

(Suara NTB/ynt)

SIRAM JALAN - Pelebaran Jalan Panca Usaha menyebabkan ratusan pohon ditebang. Akibatnya kawasan tersebut terlihat gersang. Untuk itulah dilakukan penyiraman untuk mengatasi debu dan kegersangan, Rabu (30/9). sudah ditebang tersebut kemudian disimpan di gudang milik Dinas Pertamanan.

Penebangan pohon ini disebutkan Kemal sebagai sebuah resiko dari membangun jalan. Pada awalnya pelebaran jalan sampai enam meter, tapi ditambah menjadi sembilan meter. “Artinya harus kita korbankan pohonpohon yang sudah ada, tapi setelah itu akan ada penanaman kembali,” ujarnya.

Dalam program penanaman pohon pengganti akan didanai pemerintah pusat. Pengadaan anggaran untuk penanaman pohon ini sedang dilaksanakan pemerintah pusat. Sementara Dinas Pertamanan sedang mencari jenis pohon yang bisa cepat tumbuh besar sehingga kawasan pinggir jalan kembali asri dan rindang.

“Setelah dapat nanti langsung kita tanam,” imbuhnya.

Pihaknya pun akan melaku-

Atasi Kegersangan Untuk mengatasi kegersangan di daerah proyek pelebaran jalan, Kemal mengata-

kan pihak pelaksana proyek melakukan penyiraman secara rutin. “Kita telah sepakat bahwa pihak proyek yang melaksanakan penyiraman karena mobil tangki kita terbatas,” ujar mantan Kepala BPBD Kota Mataram ini.

Kemal mengatakan untuk mengatasi dampak kekeringan, pihaknya juga rutin melakukan penyiraman dua kali sehari khususunya di taman-taman yang ada di Kota Mataram, juga taman di median jalan. Penyiraman ini dilakukan pada pagi hari, pukul 08.00-10.00 dan pada sore hari mulai dari 15.30 sampai malam hari.

“Kita usahakan agar bunga-bunga tetap hidup, jangan sampai layu dan mati.

Untuk itu kita tingkatkan penyiraman. Kita juga tetap mengawasi di lapangan,” jelasnya. Untuk penyiraman ini pihaknya menyiapkan 12-15 tangki air atau sekitar 6 ribu liter. (ynt)

SUARA NTB Kamis, 1 Oktober 2015

EKONOMI DAN BISNIS

Halaman 3

Tarik Paksa Mobil Nasabah, OJK Panggil ’’ACC Finance’’ Mataram (Suara NTB) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memanggil ''ACC Finance'' untuk mengklarifikasi laporan pengaduan yang disampaikan salah satu nasabahnya ke Yayasan Perlindungan Konsumen (YPK) Provinsi NTB, terkait dugaan penarikan paksa unit kendaraan roda empat atas tunggakan empat bulan kredit.

YPK Provinsi NTB sebelumnya meminta agar finance bertindak lebih santun terhadap konsumen.

Kepala OJK NTB, Yusri menegaskan langsung memanggil unsur pimpinan ACC Finance untuk menjelaskan duduk perkara hingga adanya penarikan paksa kendaraan roda empat tersebut.

Yusri dihubungi Suara NTB, Rabu (30/9) mengatakan, dalam penjelasan pihak ACC Finance, diketahui bahwa pencabutan paksa kendaraan di tengah jalan, dilakukan setelah beberapa kali melakukan komunikasi dengan nasabah terkait.

Bahkan beberapa solusi yang ditawarkan finance ini justru buntu.

Hingga akhirnya jalan penarikan paksa unit kendaraan di tengah jalan sebagai tindakan terakhir.

“Makanya kami panggil pihak finance-nya, agar jelas persoalannya. Kita tidak ingin kejadian-kejadian seperti ini terulang lagi,” demikian Yusri.

Harapannya, antara nasabah dan pemberi kredit mestinya membangun hubungan yang baik.

Sehingga tak muncul berbagai persoalan. Yusri menegaskan jika finance atau lembaga keuangan lainnya semena-mena, tak segan-segan OJK akan berikan sanksi tegas.

Sebelumnya, YPK Provinsi NTB menyorot kerja finance yang masih

menggunakan cara-cara preman menyelamatkan kredit macetnya.

Ketua YPK Provinsi NTB, H. Moh. Saleh mengingatkan hal tersebut setelah menerima laporan pengaduan dari salah satu nasabah ACC Finance karena tindakan pencabutan paksa unit kendaraan roda empat.

Hal tersebut dinilai bertentangan dengan surat edaran Kemenkeu yang melarang penyitaan barang kredit secara paksa. Kasus inipun sedang ditangani Polda NTB, lantaran belum adanya solusi, meskipun kasus yang masuk di YPK NTB ini dilimpahkan ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Mataram. (bul)

(Suara NTB/bul)

KAPAL TANKER - Warga Ampenan menonton berlabuhnya kapal tanker Pertamina yang mengangkut BBM, Rabu (30/9). Kebutuhan BBM untuk Pulau Lombok terus meningkat, termasuk varian baru BBM jenis Pertalite yang direspons positif.

Pertamina Perbanyak SPBU Penjual Pertalite di Lombok Rabu, 30

Mataram (Suara NTB) Dua minggu sejak diluncurkan di Lombok, Pertamina Marketing Operation Region V mulai menambah jumlah SPBU yang menyediakan produk Pertalite dari enam SPBU mejadi delapan SPBU. Penambahan ini dilakukan Pertamina karena respons masyarakat dinilai positif dalam penjualan bahan bakar alternatif ini.

Assistan Manager External Relation Pertamina Marketing Operation Region V, Heppy Wulansari dalam rilisnya Rabu (30/9) menjelaskan, se-

jak awal diluncurkan tanggal 18 September 2015 lalu, penjualan Pertalite sudah mencapai 101 Kiloliter (Kl). Ratarata SPBU mampu menjual 1 - 2,5 Kl/hari.

“Kami rasa volume konsumsi ini merupakan awal yang baik untuk uji pasar di Pertalite dan menandakan tingginya minat konsumen terhadap produk Pertalite. Untuk itu di minggu ini Pertamina akan melakukan penambahan dua SPBU lagi yaitu di Jl. Majapahit Mataram dan Jl. Aik Darek Lombok Tengah” demikian Heppy.

Masing-masing SPBU penyedia Pertalite di Lombok di antaranya, SPBU Ampenan, SPBU Pagesangan Mataram, SPBU Lembar, SPBU Bengkel, SPBU Kediri, SPBU Aik Darek, SPBU di by pass BIL dan SPBU Sekarteja Selong.

Penambahan akan dilakukan Pertamina secara bertahap setiap minggunya. Sampai dengan akhir tahun 2015, Pertamina manargetkan 50 persen dari 44 SPBU penyedia Pertalite di Lombok.

Pertalite adalah varian baru dari produk gasoline non subsidi Pertamina yang di-

harapkan dapat memberikan lebih banyak pilihan kepada konsumen. Langkah ini juga terinspirasi oleh perkembangan teknologi kendaraan bermotor di Indonesia.

Memiliki level research octane number (RON) 90, Pertalite membuat pembakaran pada mesin kendaraan dengan teknologi terkini lebih baik dibandingkan dengan Premium yang memiliki RON 88.

Pertalite sesuai untuk digunakan kendaraan bermotor roda dua hingga kendaraan multi purpose vehicle ukuran menengah. (bul)

Omset PKL Menurun

(Suara NTB/why)

MENATA - Joko (kanan) saat merapikan buah-buahan dagangannya. Ia menata buah-buahan agar terlihat lebih menarik dengan harapan bisa mendatangkan lebih banyak pembeli.

PENGERJAAN proyek pelebaran Jalan Panca Usaha, Cakranegara, Mataram berdampak kepada beberapa pelaku usaha di sepanjang jalan tersebut, di antaranya pedagang kaki lima yang memanfaatkan bahu jalan. Pepohonan yang selama ini menjadi perimbun dan pelindung para pengguna jalan ditebang.

Joko, misalnya. Pedagang buah-buahan keliling itu kesulitan menjaga kesegaran buah-buahan dagangannya. “Kalau tambah siang kan, tambah panas, apalagi ndak ada pohon kayak gini, buah jadi cepat layu,” terangnya kepada Suara NTB, Rabu (30/9). Kondisi itu ia alami beberapa pekan terakhir, setelah pohon-pohon pelindung di pinggir jalan mulai ditebangi. “Mungkin karena panas, banyak debu juga. Yang beli jadi malas mampir,” keluhnya.

Warga Karang Jangu, Cakranegara itu mengaku, kini pendapatan hariannya menurun. “Sekarang cuma bisa dapat Rp 700.000 – Rp 800.000 per hari,” katanya.

Sebelumnya ia bisa memperoleh Rp 1 juta per hari.

Joko sudah tiga tahun berjualan di pinggir jalan tersebut. Dia sengaja memilih tempat di sana karena

rimbun dan rindang. Ia berharap, setelah proyek selesai, jalan tersebut kembali rimbun seperti sebelumnya.

Sebab, ia ragu kalau harus pindah ke tempat lain. “Orang-orang sudah tahu saya jualannya di sini. Kalau pindah, nanti langganan susah cari saya,” jelasnya cemas.

Adi, penjaga warung di ruas jalan yang sama juga mengeluhkan soal pendapatannya yang menurun karena lahan parkir untuk pembeli menyusut seiring melebarnya jalan. Pembeli yang awalnya ingin makan di warungnya, terpaksa urung. “Kalau parkirannya lagi penuh, mereka batal makan di sini, daripada mengganggu lalu lintas,” jelasnya. Soal berkurangnya pepohonan rindang di sepanjang jalan tersebut, ia berharap hal yang sama.

“Paling tidak harus lebih rimbun dari sebelumnya.

Tapi, saya bingung. Di sebelah sana nanti bakal jadi aspal semua. Di sebelah sini semen semua. Nah, pohonnya nanti ditanam di mana?” katanya.

Ia juga berharap pohonpohon agar segera ditanam lagi. “Untuk tumbuh menjadi yang besarnya kayak pohon yang sebelumnya kan butuh waktu lama,” katanya. (why)

SUARA PULAU LOMBOK

SUARA NTB Kamis, 1 Oktober 2015

Halaman 4

KUNJUNGI - Ketua TP PKK Pusat Hj. Erni Guntarti Tjahjo Kumolo didampingi Ketua TP PKK NTB Hj. Erica Zainul Majdi saat berkunjung ke Gili Trawangan, Rabu (30/9). Istri Menteri Dalam Negeri ini kagum dengan keindahan Gili Trawangan dan berjanji akan balik lagi.

DALAM penyelesaian kasus pelecehan seksual yang diduga dilakukan salah satu oknum guru berinisial G terhadap siswanya di Lombok Timur (Lotim) saat ini masih diproses polisi. Bahkan, kasus ini sudah masuk dalam kasus yang menonjol di bidang pidana umum (pidum) yang harus segera dituntaskan.

Namun dalam penyelesaiannya di lapangan, aparat kepolisian hingga saat ini masih terkendala dengan saksi-saksi yang tidak kunjung datang memenuhi panggilan petugas.

Demikian disampaikan Kasubag Humas Polres (Suara NTB/yon) Lotim, Iptu Muhajirin pada Muhajirin Suara NTB, Rabu (30/9). Diakuinya, kasus pelecehan seksual yang diduga dilakukan oknum guru terhadap siswanya di Kecamatan Sakra itu sudah menjadi salah satu atensi kasus yang menonjol untuk segera diselesaikan dan masuk dalam kasus perlindungan anak dan perbuatan cabul. “Polisi memang kesulitan, karena siswa tidak ada yang berani datang ketika dipanggil. Sejauh ini, hanya saksi (korban) yang terakhir yang sudah diperiksa,” ungkapnya.

Mengenai pemanggilan terhadap oknum guru, Muhajirin mengaku sejauh ini belum mengarah ke arah itu, karena terkendala dengan saksi-saksi. Pemanggilan terhadap guru itu, katanya, ketika pemeriksaan terhadap saksi-saksi sudah dilakukan, sehingga terkumpul bukti-bukti yang cukup kuat. “Kasus ini saat ini memang masih tahap proses penyelidikan, namun pemanggilan terhadap oknum guru itu akan dilakukan ketika ada bukti yang cukup kuat,” tegasnya.

Diketahui sebelumnya, kasus dugaan pelecehan seksual yang dilakukan salah satu oknum guru SD di Kecamatan Sakra mencuat setelah salah satu korban NI (11 tahun) menceritakan apa yang dialami pada salah satu temannya TA (12 tahun).

Mendengar apa yang disampaikan NI, ternyata TA mengakui dirinya pernah mendapatkan perlakuan yang sama dari gurunya dengan inisial G waktu masih SD. (yon)

KPU Klarifikasi ”Sumpah Talak Tiga” Tanjung (Suara NTB) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lombok Utara (KLU) memberikan klarifikasi atas “Sumpah Talak Tiga” yang diucapkan 4 Komisioner KPU saat berlangsungnya aksi Jaringan Masyarakat Peduli Pilkada (JMPP) KLU, Senin(28/9) lalu.

KPU tidak ingin semua pihak mempersepsikan negatif atas pernyataan “di bawah tekanan” para demonstran tersebut.

Ketua KPU KLU, Fajar Marta, S.Sos, didampingi 3 Komisioner, masing–masing, Komisioner Divisi Teknis Penyelenggaraan, Burhan Ekwanto, Komisi Divisi Logistik, Muzakar, SPd, MPd, dan Komisioner Divisi Hukum dan Hubmas, Abdul Karim, Rabu (30/9), meminta ucapan Talak Tiga tidak disalahartikan. Pernyataan yang keluar dari 4 Anggota Komisioner itu, diucapkan secara normatif dan terlontar akibat adanya tekanan dari puluhan massa yang menggelar aksi demo.

“Di KPU tidak mengenal istilah sumpah Talak Tiga, karena kami sendiri sudah disumpah sesuai dengan tupoksi. Sejak diangkat hingga pelaksanaan tahapan Pilkada sekarang, netralitas dan integritas kami tidak perlu diragukan, itu adalah harga mati,” kata Fajar di Media Center KPU, Rabu (30/9).

Fajar menegaskan, apa yang disangkakan Komisioner KPU mengobral keutuhan rumah tangga masing-masing Komisioner KPU amatlah prematur. Agar pernyataan anggota tidak lantas menjadi konsumsi publik di berbagai media, ia pun bertindak atas nama lembaga, bahwa pihaknya siap menjalankan tahapan KPU sesuai dengan sumpah jabatan, lebih kultus dari sumpah talak tiga.

“Sebagai Ketua KPU saya meminta maaf, karena banyak kawan-kawan ormas perempuan berasumsi kami mengobral keutuhan rumah tangga. Sebaliknya, kami menjaga keutuhan anak dan istri, sama seperti kami menjaga netralitas,” tegasnya.

Sementara Burhan Ekwanto turut mempertegas kedudukan netralitas, integritas dan profesionalisme Komisioner KPU, sejalan dengan keinginan masing-masing untuk menjunjung tinggi keutuhan rumah tangga. “Netralitas kami sama dengan kami menjaga keutuhan rumah tangga. Sayangnya, pemahaman orang terhadap berita bisa berbeda-beda. Kami juga memohon maaf, dan tidak ada maksud kami melecehkan perempuan (istri, red),” tegas Burhan.

Sementara di lapangan, sejumlah kalangan berpandangan desakan “Sumpah Talak Tiga” tidak seharusnya terjadi di tengah budaya “Mempolong Merenten” yang terpelihara di KLU. Jika pun masih ada kekurangan dalam proses penetapan DPS menjadi DPT, tentu pihak-pihak terkait bisa memberi masukan secara baik-baik.

Komisioner, Abdul Karim, sendiri berpandangan, pernyataan yang dilontarkan di bawah desakan massa itu bersifat normatif. Dikenal memiliki pengetahuan agama, Karim maupun komisioner lain ketika didesak, tidak mengucapkannya dalam keadaan berwudhu, tidak ada Al Quran, maupun petugas pengadilan. Artinya bagi mereka, sumpah jabatan yang dilakukan, lebih sakral, karena dilakukan di hadapan petugas dan secara sukarela.

Muzakar menambahkan, pihaknya akan telah dan akan tetap menunjukkan sikap netral, menjalankan tugas secara professonal, karena sudah disumpah saat akan menjabat. “Tidak disumpah (oleh pendemo, red) kami sudah netral,” cetusnya.

Pada bagian lain, masing-masing Komisioner KPU membantah tudingan 12.000 orang pemilih yang terindikasi ganda. Sejak DPS dalam tahapan verifikasi, KPU menemukan adanya data nama ganda, meninggal dan sebagainya.

“Data yang diklaim sampai 12.000 orang itu sudah dilakukan pencermatan, Sejak verifikasi tanggal 25 September, kurang dari 5 ribu yang sudah diperbaiki, sisanya sekitar 1.221 orang lagi akan dicermati. Bagi yang tidak masuk diproses DPS, akan diakomodir pada DPS B1 dan DPS B2. Jika masih ada juga yang terlewati, akan diakomodir di DPT,” demikian Fajar dan Burhan menjelaskan.(ari)

(Suara NTB/ist)

Terkendala Saksi

Tanjung (Suara NTB) Pemasangan payung merah putih sepanjang jalan utama Gili Trawangan pada 17 Agustus lalu mendapat apresiasi dari pemerintah pusat.

Kreativitas itu, tercatat ke dalam buku Rekor MURI (Museum Rekor Dunia Indonesia) dengan anugerah yang diserahterimakan Rabu (30/9).

Hadir pada kesempatan itu, Ketua Tim Penggerak PKK Pusat, Hj. Erni Guntarti Tjahjo Kumolo didampingi Ketua

TP PKK NTB, Hj. Erica Zainul Majdi, Kepala-kepala SKPD lingkup Pemprov NTB serta pengusaha Gili Trawangan.

Penyerahan Rekor MURI diserahkan Sekjen MURI Osmar Semesta Susilo kepada tim Asosiasi Pengusaha Gili Trawangan (APGT) dan Pemerintah Desa Gili Indah.

Erni Guntarti Tjahjo Kumolo memberi apresiasi tinggi terhadap penganugerahan rekor MURI pemasangan payung merah putih tersebut. Is-

tri Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo juga berpesan agar selalu menjaga kebersihan lingkungan, meningkatkan keamanan dan kenyamanan.

Harapannya, wisatawan yang berkunjung ke Gili Trawangan terus bertambah dan betah tinggal lebih lama. Ia pun tak lupa memuji keindahan Lombok Utara, khususnya Gili Trawangan.

“Saya kagum dengan keindahan Gili Trawangan.

Karena ini pertama kali saya

datang ke sini, maka saya berjanji akan datang lagi suatu saat nanti,” janjinya.

Sementara, Ketua TP PKK NTB Hj. Erica Zainul Majdi, mengatakan PKK akan senantiasa mendukung situs-situs budaya sebagai satu komoditas utama pariwisata di NTB. Tiga Gili di KLU merupakan ikon majunya pariwisata yang didesain dengan konsep kearifan lokal masyarakat setempat. “PKK juga akan mendukung pariwisata dengan be-

berapa program karena sektor pariwisata berdampak bagi perekonomian masyarakat,” tuturnya.

Hal senada disampaikan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata NTB, H. L Moh. Faozal, S.Sos, MSi, mengakui Gili Trawangan menjadi destinasi favorit di NTB. Di pulau yang dihuni sekitar 200 KK ini, pariwisata berkembang dengan pesat hingga mencatat angka kunjungan lebih dari target pemerintah. (ari)

Kasus KDRT di Lotim Masuk 10 Besar Nasional Selong (Suara NTB) Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Kabupaten Lombok Timur (Lotim) mencatat kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Lotim masuk 10 besar nasional. Bahkan, kekerasan terhadap anak berada di peringkat 5 besar nasional.

Tingginya kasus KDRT dan kekerasan pada anak ini menjadikan LPA Lotim berinisiatif membentuk Forum Koordinasi Perlindungan Perempuan dan Anak dengan harapan mampu mengakomodir persoalan yang terjadi di lapangan. ’’Rencananya akan dideklarasikan tanggal 10 Oktober mendatang,’’ ungkap

Ketua LPA Lotim, Judan Putrabaya, di Selong, Rabu (30/9).

Menurutnya, dasar membuat forum dengan tujuan menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak atau KDRT. Hal itu dikarenakan, Kabupaten Lotim menduduki 10 besar tingkat nasional untuk KDRT dan lima besar

nasional untuk kekerasan pada anak.

Selain itu, ungkapnya, warga yang mengalami KDRT dan kekerasan pada anak minim melapor ke aparat, sehingga banyak kasus yang tidak terungkap. Judan menjelaskan, kasus KDRT terbagi menjadi tiga, yakni kekerasan di bidang

ekonomi yang kaitannya dengan kecilnya biaya hidup yang diberikan suami. Kekerasan seksual yang kaitannya dengan banyaknya suami yang meminta jatah tanpa memikirkan kondisi istri pada saat itu dan kekerasan f i s i k maupun psikis.

Judan Putrabaya (yon) (Suara NTB/yon)

ULP Segera Dibangun di Lotim Selong (Suara NTB) Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) NTB dalam waktu dekat ini akan membangun Unit Layanan Paspor (ULP) di Kabupaten Lombok Timur (Lotim). Tujuannya mempermudah dan mempercepat pelayanan kepada masyarakat dalam mengurus dokumen keimigrasian, khususnya paspor.

Demikian disampaikan Kepala Kanwil Kemenkumham NTB Maruahal Simanjuntak dalam sosialisasi dan penyebaran informasi kepada masyarakat mengenai keimigrasian perdagangan orang dan penyelundupan manusia yang di berlangsung di Gedung Wanita Lotim, Rabu (30/9).

Diakuinya, Kabupaten Lotim merupakan kabupaten yang jumlah penduduknya terbanyak di NTB dan penyumbang TKI terbesar di NTB, bahkan se-Indonesia. Atas dasar itu, ujarnya, sudah sepatutnya ULP didirikan di Lotim dalam upaya mempercepat dan mempermudah layanan kepada masyarakat.

“Sudah saatnya ULP dibangunkan di Lotim, karena selama ini masyarakat selalu mengurus dokumen imigrasi seperti paspor ke Mataram. Sehingga itu membutuhkan waktu, tenaga dan biaya yang cukup banyak. Inilah yang menjadi perhatian dari Kemenkumham untuk percepatan keimigrasian di Lotim,” jelasnya.

(Suara NTB/yon)

SOSIALISASI - Kepala Kanwil Kemenkumham NTB Maruahal Simanjuntak didampingi Wakil Bupati Lotim H. Haerul Warisin saat melakukan sosialisasi dan penyebaran informasi kepada masyarakat mengenai keimigrasian di Gedung Wanita Lotim, Rabu (30/9).

Selain itu, ungkapnya, terjadinya dokumen yang tidak valid, berdampak terhadap keamanan dan keselamatan TKI pada saat berada di luar negeri. Pasalnya, kondisi itu akan berdampak pada kesulitan pemerintah dalam melacak keberadaan para TKI. Sehingga, ungkapnya, tidak mengherankan jika TKI yang tidak memiliki paspor sering ditemukan pada saat sudah dalam kondisi yang mengenaskan di luar negeri.

“Tanpa dokumen yang sah, masyarakat akan sulit untuk dilacak. Memberikan paspor kepada anak di bawah umur juga ke depannya akan menimbulkan masalah, dan itu sering terjadi.

Ini harus menjadi perhatian kita semua,”ungkapnya.

Sementara, Wakil Bupati Lotim, H. Haerul Warisin mene-

gaskan Kabupaten Lotim merupakan kabupaten pengirim TKI terbanyak se-Indonesia. Oleh karena itu, untuk meminimalisir terjadi angka-angka kekerasan terhadap TKI harus ada pembekalan dan pemahaman terhadap para TKI sebelum berangkat ke luar negeri.

Untuk pembangunan ULP di Lotim, katanya, Pemkab sudah menyiapkan lahan untuk pembangunan ULP seluas 20 are di Kelurahan Rakam dan 25 are di Kecamatan Labuhan Haji. Di mana, lahan yang sudah disiapkan di dua titik untuk lokasi pembangunan ULP itu sudah dilakukan penjajakan dan tinggal menunggu keputusan dari pihak Kemenkumham untuk memilih mana yang cocok untuk pembangunan ULP itu. (yon)

Perumahan Murah di Lingkar Pariwisata Tanjung (Suara NTB) Langkah pemerintah pusat memberikan subsidi perumahan murah disambut antusias oleh masyarakat Kabupaten Lombok Utara (KLU). Terlebih perumahan itu berada di kawasan hotel berbintang.

Permata Property Group asal Kota Mataram, kini mulai membuka usaha di KLU. Sebagai satu-satunya kontraktor perumahan bersubsidi di KLU, perusahaan ini menjamin pelaksanaan pembangunannya tidak telantar.

“Program rumah murah bersubsidi ini termasuk ke dalam program rumah yang disiapkan pemerintah sebanyak 1 juta unit. Untuk di Lombok Utara, kami menyiapkan 210 unit untuk tahap awal,” kata Direktur Permata Property, Indra Sutiadi, di hadapan Tim Perizinan Pemda KLU yang menggelar sidak lokasi di Desa Sigar Penjalin, Kecamatan Tanjung, Rabu (30/9).

Disebutkannya, areal yang disiapkan untk lokasi pembangunan seluas 3 hektar dan notabene baru diambilalih kepemilikannya. Dari areal itu, ia menaksir 60 sampai 65 persen lahan digunakan untuk pembangunan fisik atau konstruksi. Sedangkan sisanya, dicadangkan untuk infrastruktur jalan, saluran irigasi serta fasilitas

umum dan fasilitas sosial.

“Perumahan ini dikhususkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Menyadari PNS di KLU 80 persennya berasal dari luar daerah, perumahan ini sebagai solusi bagi mereka untuk memiliki tempat tinggal di Lombok Utara,” sambung Indra.

Pihaknya menargetkan akan langsung bekerja usai memperoleh izin IPPT dan IMB dari Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT) KLU, sembari menyiapkan dokumen UPL/UKL yang disyaratkan. Tahap awal, pihaknya akan membangun 50 persen dari total unit yang disiapkan, dengan target pengerjaan keseluruhan memakan waktu 6 hingga 7 bulan.

Sementara Kepala KPPT KLU, H. Sumadi, SH, berharap pengembang perumahan kali ini lebih serius menggarap potensi pasar maupun investasi yang ada. Seingatnya, terdapat 5 lokasi perumahan yang telah diizinkan pemerintah untuk dibangun, semuanya mandeg dan tidak terealisasi sampai saat ini. “Sekilas melihat profil perumahan, ternyata animo masyarakat sangat besar. Staf saya yang memang membutuhkan, sudah tercatat ada 6 orang yang mendaftar, demikian juga di instansi lain,” demikian Sumadi. (ari)

Menengok Transmigran Asal Lombok di Kaltim (2-habis)

Datang Secara Ilegal, Masalah Menanti di Daerah Lain KalimantanTimur (Kaltim) merupakan salah satu tujuan warga asal Lombok pergi bertransmigrasi. Kondisi ini menyebabkan banyak warga yang datang secara ilegal, sehingga nasibnya tidak jelas. Bahkan, banyak di antara mereka yang mengalami permasalahan di daerah tujuan.

(Suara NTB/rus)

Muhibbin Ali

MUHIBBIN Ali, warga Kaltim asal Lombok Timur (Lotim) ini, mengungkapkan, banyaknya kasus yang dialami pendatang asal Lombok.

Transmigran yang berangkat tahun 1994 asal Bengkaung Masbagik itu menyebut 1.500 pendatang Lombok yang

berkasus di Kaltim sudah diadvokasi. ‘’Mereka tersandera sejumlah kasus, seperti meninggal karena kecelakaan kerja, korban Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal tanpa pesangon dan kasus lainnya,’’ terangnya pada Suara NTB

yang mendampingi kunjungan Bupati Lotim H. Moch. Ali Bin Dachlan di Tenggarong, Selasa (29/9) lalu.

Menurutnya, jika pendatang asal Lombok bisa datang secara resmi. Setidaknya bisa dilindungi. Akan tetapi dari kasuskasus yang terjadi membuat tidak sedikit warga asal Lombok NTB ini butuh pendampingan. Akibat banyaknya orang Lombok yang datang secara ilegal ini telah menimbulkan kesengsaraan cukup panjang.

Seperti kasus PHK massal

yang tidak dapat pesangon sama sekali. Termasuk tidak diberikan Jaminan Keseamatan Kerja. Hal ini jelas menjadi problem prinsip. Setelah diperjuangkan, akhirnya mereka bisa diberikan hak-haknya.

Mantan anggota DPRD Kutai Kartanegara ini, mengingatkan, jika mencari rezeki tidak harus ke Malaysia. “Malaysia itu bukan satu-satunya, saya sarankan datang saja ke Kalimantan Timur, hanya saja harus datang secara legal,” demikian pintanya. (rus)

(Suara NTB/ari)

SIDAK - KPPT KLU dan Tim Perizinan melakukan sidak di lokasi pembangunan perumahan murah di Desa Sigar Penjalin Tanjung, Rabu (30/9).

SUARA NTB Kamis, 1 Oktober 2015

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 5

Zaini Arony Divonis Empat Tahun

Plt. Bupati Lobar Tunggu Pengusulan Definitif Giri Menang (Suara NTB) – Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Lombok Barat (Lobar), H. Fauzan Khalid S.Ag, M.Si, menyatakan tidak menyiapkan langkah-langkah apapun pascaputusan PN Tipikor Denpasar yang memvonis Bupati Lobar Non Aktif, Dr. H. Zaini Arony, MPd, empat tahun penjara. Ia akan tetap pada posisi pasif, menunggu proses pengusulan penetapan sebagai bupati definitif dari Gubernur NTB ke Menteri Dalam Negeri (Mendagri).

(Suara NTB/dok)

’’

H. Fauzan Khalid

Tidak ada langkah-langkah yang akan saya lakukan. Di sini saya pasif menunggu proses selanjutnya,

“Tidak ada langkah-langkah yang akan saya lakukan.

Di sini saya pasif menunggu proses selanjutnya,” akunya saat dihubungi Suara NTB via ponselnya, Rabu (30/9) malam.

Menurutnya, terkait persoalan yang membelit H. Zaini Arony sedari awal ia selalu mendoakan yang terbaik. Di

setiap kesempatan rapat dengan jajaran SKPD, ia selalu menyempatkan meminta para kepala dinas untuk mendoakan H. Zaini Arony. Bahkan ia sangat tidak ingin mantan Ketua DPD I Partai Golkar NTB ini terbelit masalah hukum.

Sikap itu pun akan tetap ditunjukkan meski PN Tipikor Denpasar telah memutus perkara Bupati Lobar non aktif dua periode tersebut. Sebelum ditetapkan secara definitif, Ia akan tetap menjalankan tugas keseharian sebagai Plt Bupati.

Beberapa agenda yang akan dihadiri seperti pertemuan dengan SKPD, job fair, sosialisasi Dinas Kesehatan

Ungkap Kampanye Hitam

Tim Sukses Suhaili Minta Panwas Bertindak Praya (Suara NTB) Kasus black campaign atau kampanye hitam yang mencuat sejak sepekan terakhir selama masa kampanye Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Lombok Tengah (Loteng), terus mengundang reaksi, khususnya dari kubu pasangan calon kepala daerah, H. M. Suhaili, FT – L. Pathul Bahri, S.IP. mereka meminta Panwas Pilkada Loteng segera mengungkap kasus tersebut.

“Kalau Panwaslu Loteng tidak mampu mengungkapkan kasus ini (kampanye hitam,red), lebih baik bubar saja,” kritik Koordinator Keamanan Tim Pemenangan pasangan Suhaili-Pathul, H. Abdul Kadir Djaelani, kepada wartawan, Rabu (30/9).

Menurutnya, Panwas Pilkada Loteng sebenarnya mampu mengungkap kasus tersebut. Asalkan punya kemauan. Pihaknya menduga Panwas sengaja membiarkan kasus itu mengambang tanpa ada kejelasan penyelesaian yang pasti. “Asalkan mau saja, pasti bisa diungkap. Tapi kalau tidak punya kemauan, bagaimana Panwaslu Loteng bisa mengungkap kasus tersebut,” tanyanya.

Selain itu, Panwas Pilkada Loteng tidak mesti menunggu laporan atau pengaduan masuk baru mau bergerak. Adanya temuan upaya black campaign itu saja, sudah cukup alasan bagi Panwas Pilkada Loteng untuk bergerak melakukan penyelidikan.

Menanggapi hal ini, Ketua Panwas Pilkada Loteng, L. Darmawan yang coba dikonfirmasi via ponselnya, masih enggan menanggapi desakan ini. Kendati sebelumnya, Darmawan mengaku kalau pihaknya tetap akan menyelidiki kasus tersebut sebatas kewenangan yang dimiliki Panwas Pilkada Loteng. ‘’Karena kasus tersebut, sudah masuk ranah hukum yang menjadi kewenangan aparat kepolisian,’’ ungkapnya beberapa waktu lalu. (kir)

Kasus Jual Beli Lahan

Polres Lobar Kantongi Calon Tersangka Giri Menang (Suara NTB) – Polres Lombok Barat (Lobar) telah melakukan gelar perkara kasus jual beli lahan lokasi pembangunan Kantor Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Gerindra Lobar. Dari hasil gelar perkara, Polres menaikkan status kasus ini ke penyidikan. Polres pun telah mengantongi calon tersangka.

Kasat Reskrim Polres Lobar, AKP Sidik Pria Mursita, menjelaskan, dari hasil gelar perkara itu, pihaknya telah menentukan arah penanganan kasus ini. Dari hasil pemeriksaan saksi dan barang bukti yang ada, kasus ini sangat memungkinkan dinaikkan ke penyidikan. Namun terkait siapa calon tersangkanya, pihaknya masih merahasiakan untuk keperluan penyidikan.

Kasus ini mencuat setelah Rona mempersoalkan jual beli lahan seluas 4,1 are miliknya. Pasalnya, ia sampai saat ini belum menerima sisa pembayaran lahannya Rp 60 juta lebih dari harga lahan Rp 200 juta. Atas persoalan ini, pemililk lahan pun melaporkan persoalan jual beli lahan ini ke Polres Lobar.

Sementara itu anggota Dewan dari Fraksi Gerindera menampik jika pembayaran lahan itu belum tuntas. Mereka mengklaim telah menyerahkan pembayaran 85 persen dari harga lahan, sedangkan sisanya sudah dilunasi. “Pembayarannya sudah lunas, tidak ada yang ditunggak,” ungkap anggota DPRD Lobar dari Fraksi Gerindra H. M. Nursaid.

Wakil Ketua DPRD Lobar ini, mengaku, pemilik lahan meminta ke orang lain sebagai kuasa untuk penjualan lahan itu. Pihaknya pun sudah mengkonfirmasi ke atas nama sertifikat lahan itu, terkait penjualan lahan tersebut. “Pihak pemilik sertifikat pun setuju,” imbuhnya.

Ia mengaku, pihak penjual menguasakan ke orang lain baik secara lisan dan tulisan. Hal ini pun langsung disampaikan ke Fraksi Gerindra. Lalu pihaknya pun memberikan bayaran ke bersangkutan sekitar 85 persen dari harga lahan. Setelah deadline waktu, pihaknya sudah melunasi pembayaran lahan tersebut ke pihak yang dikuasakan oleh pemilik lahan. (her)

melainkan tugas dari gubernur. Sesuai aturan, setelah perkara inkrah, maka gubernur mengusulkan ke Kemendagri untuk penetapan Plt. Bupati sebagai bupati definitif. “Saya menunggu saja,” imbuhnya.

Mengenai calon wakil bupati, Fauzan juga tidak mau capek memikirkan hal itu.

“Soal usulan sebagai bupati definitif saja tidak mau saya pikirkan, karena bukan kewenangan saya. Apalagi menyangkut calon wakil bupati,” selorohnya, seraya menambahkan, pembahasan masalah calon wakil bupati masih jauh, sehingga juga belum terpikirkan olehnya. (her)

Pemerintah Desa Diduga Acuhkan Rekomendasi BPMPD

Belum Penuhi Kuota JUMLAH pejabat yang mendaftar ikut seleksi pejabat eselon II hingga saat ini baru 5 orang. Masa pendaftaran menyisakan beberapa hari lagi, namun jumlah pendaftar masih belum mencukupi kuota 16 orang.

Meski masih minim pejabat yang mendaftar, pemda belum memutuskan menurunkan spesifikasi persyaratan.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Lobar, H. M. Syukran, menjelaskan, dari lima pejabat (Suara NTB/dok) yang mendaftar pada pos H. M. Syukran Kepala Dinas Dukcapil dua orang, yakni Sekretaris Dukcapil, M Taufiq dan Muridun. Sedangkan masing-masing satu pendaftar pada Badan Lingkungan Hidup dilamar Sekretaris Dinas Perindustrian dan Perdagangan Agus dan Dinas Kehutanan yakni pejabat Inspektur Pembantu sedangkan pos Staf Ahli dilamar Syamsul Huda (Kepala Bidang Pariwisata pada Dinas Pariwisata Lobar).

Terkait rencana menurunkan spesifikasi syarat, pihaknya belum membahasnya dengan pansel. Menurutnya, persyaratan terkait golongan sudah sesuai aturan pangkat mengacu UU ASN Nomor 5 tahun 2014. (her)

dan Dishubkominfo serta beberapa kegiatan dengan leading sector terkait. Selain itu, kegiatan evaluasi juga akan berjalan sebagaimana biasanya.

Kaitan dengan putusan perkara H. Zaini Arony, ia tak ingin cepat mengambil kesimpulan. Menurutnya, perkara bupati ini belum inkrah, sebab belum tentu tidak ada pihak yang banding. “Belum tentu perkaranya inkrah,” ujarnya.

Lebih lanjut mantan Ketua KPU NTB ini tak mau memikirkan soal pengusulan dirinya sebagai Bupati Lobar definitif, karena hal ini bukan tugas dan kewenangannya

(Suara NTB/kir)

SUPLAI - Mobil tangki dikerahkan PDAM Praya untuk mensuplai kebutuhan air bersih di kantor Bupati Loteng yang macet total, Rabu (30/9).

Kantor Bupati Loteng Krisis Air Bersih Praya (Suara NTB) Krisis air bersih yang melanda Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) selama musim kemarau tahun ini, makin parah.

Tidak hanya dirasakan masyarakat di wilayah bagian selatan saja. Masyarakat di wilayah Kota Praya pun mulai terkena dampak kekeringan.

Bahkan, sejak beberapa hari terakhir suplai air bersih ke kantor Bupati Loteng pun ikut terganggu.

Imbasnya, para pegawai di Sekretariat Daerah (Sekda) pun mulai kesulitan memperoleh air bersih, meski hanya sekadar untuk keperluan wudhu. “Kondisi ini sudah berlangsung sejak sepekan terakhir. Paling parah hari ini,” aku salah satu pegawai pada Suara NTB, Rabu (30/9).

Awalnya, hanya di beberapa bagian saja yang suplai air bersihnya terganggu. Tapi lama kelamaan, semua bagian justru tidak memperoleh suplai air bersih sama sekali.

“Kalau kemarin-kemarin di beberapa titik saja yang suplai

airnya terganggu. Tapi sekarang suplai air bersih di kantor Bupati Loteng mati total,” tambahnya.

Direktur Teknis PDAM Praya, Sukemi Adiantara yang dikonfirmasi via ponselnya mengakui turunnya debit air dari sumber-sumber mata air yang ada, menjadi faktor utama penyebab terganggunya suplai air bersih ke kantor Bupati Loteng. Kondisi ini, ujarnya, tidak hanya terjadi di kantor Bupati Loteng saja, tapi Kota Praya secara menyeluruh.

Bagaimana tidak, debit air yang tersedia untuk menyuplai kebutuhan air bersih di wilayah Loteng, khususnya Kota Praya dan sekitarnya, turun dratis hingga mencapai 60 persen dari kondisi normal.

Melihat kondisi tersebut, pihaknya sudah menyiapkan beberapa solusi. Salah satunya, tetap menyalurkan air bersih secara merata ke semua wilayah dengan konsekuensi, debit air yang masuk ke konsumen tidak terlalu besar.

Solusi lainnya, PDAM Praya

akan melakukan penjadwalan, sehingga masyarakat selaku konsumen bisa tetap menikati layanan air bersih secara normal, tapi bergiliran.

Khusus untuk suplai air bersih ke kantor Bupati Loteng, sementara waktu akan dibantu dengan mobil tangki sambil dicarikan jaringan pipa lainnya yang masih memungkinkan untuk menyuplai air bersih secara langsung.

“Tadi kita sudah kirimkan satu mobil tangki untuk memenuhi kebutuhan air di kantor Bupati Loteng. Tapi ini hanya untuk sementara waktu saja,” imbuh Sukemi.

Terkait kondisi ini, pihaknya berharap masyarakat bisa lebih berhemat dalam menggunakan air bersih. Dengan menggunakan air bersih untuk hal-hal yang penting saja dulu.

Tidak berlebihan, untuk keperluan yang tidak penting, sehingga debit air yang sudah terbatas, bisa benar-benar optimal. Selain itu, masyarakat yang lain juga bisa sama-sama memperoleh air bersih. (kir)

Giri Menang (Suara NTB) Pemerintah desa diduga mengacuhkan surat rekomendasi yang dikeluarkan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (BPMPD) Lombok Barat (Lobar) untuk pencairan dana desa dari rekening kas desa. Sikap acuh ini disebabkan, rekomendasi itu dianggap tidak berfungsi lantaran ada desa bisa mengambil dana desa tanpa ada rekomendasi dipegang.

Kepala Desa Meninting, Mahnan Hariyanto menyampaikan, terkait persyaratan pencairan dana desa telah jelas diatur berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 93 tahun 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa.

“Syaratnya jelas yakni RPJMDes, RKPDes, dan APBDes buat apa ada rekomendasi,” ujarnya, Rabu (30/9).

Hal senada disampaikan Ketua FK2GB, H. Sabri, menyampaikan, dalam pencairan selama ini ia menggunakan surat rekomendasi pencairan dari BPMPD. Namun setelah memegang rekomendasi kemudian diajukan ke bank ternyata rekomendasi ini tidak dipertanyakan oleh pihak bank. Pihak bank hanya me-

minta stempel desa saja. Selain itu, ada desa yang tanpa menggunakan rekomendasi dari BPMPD, tetap bisa mencairkan dana desa.

Menanggapi hal ini, Asisten I Setda Lobar, Hj Baiq Eva Nurcahyaningsih mengatakan surat rekomendasi tidak ada dalam syarat pencairan dana.

Namun surat ini disyaratkan sebagai bentuk pengontrolan BPMPD. Namun jika rekomendasi ini tidak ada manfaatnya, karena desa yang tanpa rekomendasi bisa mencairkan anggarannya, pihaknya justru mempertanyakan kontrol dari BPMPD. “Saya akan mempertanyakan letak kontrol BPMPD terhadap persoalan tersebut,” imbuhnya.

Selain itu, ia juga akan mempertanyakan realisasi penyaluran dana desa dan ADD. Sebagaimana diketahui, terkait pencairan dana desa dari rekening daerah ke rekening desa dilakukan secara bertahap berdasarkan PP Nomor 22 tahun 2015, di Lombok Barat dari 119 desa memperoleh Rp 37 miliar lebih yang diberikan secara berkala, pada tahap pertama 40 persen nominal Rp 15 miliar lebih, tahap kedua 40 persen nominal Rp 15 miliar lebih, dan tahap terakhir 20 persen Rp 6 miliar lebih. (her)

Diduga Tak Salurkan Dana Bagi Hasil Pajak

Pihak Desa Ancam Laporkan Pemkab Lobar ke Pihak Berwajib Giri Menang (Suara NTB) – Pemkab Lombok Barat (Lobar) diduga berutang dana bagi hasil Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Pajak Bangunan dan Bumi (PBB) selama tahun 2009-2013 ke pihak desa. Pemda belum menyalurkan dana bagi hasil ini ke desa selama kurun empat tahun, sehingga pihak desa berencana melaporkan pemda ke aparat berwajib.

Kepala Desa (Kades) Jeringo Syahril, mengaku, pihak desa belum menerima bagi hasil pajak dari tahun 20092013. Atas dasar itu, pihaknya mempertanyakan dana bagi hasil yang wajib disalurkan ke desa sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 tahun 2005, khususnya pasal 68 ayat 1 huruf b. Pasal ini menegaskan agar bagi hasil pajak daerah kabupaten/kota paling sedikit 10 persen untuk desa dan dari retribusi kabupaten/kota sebagian diperuntukan bagi desa.

Terkait pemberian dana bagi hasil, ujarnya, diatur kebijakannya oleh pemda. Apakah diberikan per termin atau setahun sekali. Di Lobar sejauh ini berdasarkan penerimaan tahun ini diberikan secara termin. Seharusnya, pem-

(Suara NTB/kir)

SERAH TERIMA - Kapolres Loteng, Nurodin memimpin serah terima Kapolsek Praya Barat dan Kapolsek Praya di Aula Mapolres Loteng, Rabu (30/9).

Polres Loteng Kembali Gelar Mutasi (Suara NTB/dok)

(Suara NTB/her)

Hj. Baiq Eva Nurcahyaningsih

Syahril

berian dana ini pada tahun 2013 desa mendapatkan sebesar Rp 5 juta per tahun, kemudian pada tahun 2014 mengalami peningkatan diberikan per termin. Pada tahap pertama senilai Rp 6 juta, tahap kedua sebanyak Rp 7 juta, selanjutnya tahap ketiga sebesar Rp 8 juta. “Tapi tidak ada disalurkan,” keluhnya.

Menanggapi hal ini, Asisten I Setda Loba, Dra. Hj. Baiq Eva Nurcahyaningsih, berjanji akan menelusuri di mana mandeknya pembayaran bagi hasil tersebut. Pihaknya akan berkoordinasi dengan Asisten II dan Asisten III serta SKPD

terkait mengenai proses pembayaran.

Pihaknya berencana segera memanggil Dinas Pengelolaan Pendapatan Keuangan Aset Daerah (PPKAD) selaku pengelolanya.

Sementara Sekretaris DPPKAD Lobar Fauzan Wardi, menjelaskan, peruntukan penggunaan dana bagi hasil ini sudah ditentukan, tapi tergantung pemerintahan desa. Besaran diterima desa berbedabeda tergantung luas wilayah, jumlah penduduk, dan realisasi di daerahnya. “Kami cek dulu terkait berapa nominalnya,”jelasnya. (her)

Praya (Suara NTB) Jajaran Polres Lombok Tengah (Loteng) melakukan penyegaran internal berupa mutasi terhadap tiga perwira yang dipimpin Kapolres Loteng AKBP Nurodin, SIK, MH, Rabu (30/9). Mutasi ini sebagai upaya meningkatkan kinerja dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Perwira yang dimutasi adalah Kompol Iqbal Huda S.Sos, Kapolsek Praya Barat (Prabar) diganti AKP Gede Ariadana, SH. Selain itu, posisi Kapolsek Praya juga ikut berganti. Posisi tersebut dipercayakan kepada Iptu I Dewa Ketut Suardana yang sebelumnya menjabat Kaur. Bin. Ops Satlantas Polres Loteng menggantikan pejabat sebelumnya, Iptu Made Kartana, yang meninggal beberapa hari yang lalu.

Kapolres menjelaskan, mutasi yang dilakukan merupakan kebutuhan organisasi dalam rangka meningkatkan

kinerja organisasi agar tetap mampu menampilkan performance yang optimal. Apalagi posisi Kapolsek Praya yang mengalami kekosongan kepemimpinan sejak kapolsek sebelumnya meninggal. “Tuntutan masyarakat yang semakin hari semakin kompleks, seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, tentunya harus diimbangi dengan pelayanan yang optimal,” terangnya.

Selain itu, ujarnya, konsekuensi dan tanggung jawab atas suatu jabatan tidaklah ringan, maka setiap pejabat Polri dituntut dapat menampilkan kinerja terbaik sebagai penolong, pelayan sekaligus sahabat masyarakat. Di mana dalam bekerja, harus didasarkan pada keimanan yang kuat serta tulus ikhlas dalam melaksanakan tugas, sehingga bisa membawa perubahan di kesatuan yang dipimpinnya, ke arah yang lebih baik. (kir)

SUARA PULAU SUMBAWA

SUARA NTB Kamis, 1 Oktober 2015

Pilkada Sumbawa

Kekeringan di Sumbawa Meluas

KPU Siapkan Debat Kandidat Sumbawa Besar (Suara NTB) KPU Sumbawa siap menggelar debat kandidat pasangan calon (paslon) peserta Pilkada Sumbawa. Untuk debat kandidat zona pertama (tengah) yang bakal dilaksanakan 8 Oktober mendatang, persiapannya sudah hampir 80 persen. Lokasinya sudah siap, moderator sekaligus panelisnya juga sudah disiapkan.

Komisioner KPU Sumbawa, Sudirman, S.IP, Rabu (30/9) menjelaskan, untuk panelis diambil dari kalangan akademisi. Dalam hal ini, DR. Mada Sukmajati, seorang pakar ilmu Politik dari Universitas Gajah Mada (UGM), Yogyakarta. Materinya terbagi dalam enam tema besar. Yakni, tentang pemerintahan dan birokrasi, pendidikan, kesehatan, industri, kependudukan serta infrastruktur. “Ini untuk zona pertama di wilayah tengah lokasinya di halaman kantor Bupati pada 8 Oktober,” jelasnya.

Zona kedua (barat) nantinya digelar di lapangan Kalimango Alas pada 27 Oktober, materinya tentang pariwisata, buruh migran, investasi, seni budaya adat, dan perlindungan anak dan perempuan. Sedangkan Zona ketiga pada 12 November, materinya tentang peternakan, maritim, tata ruang, pertanian yang berlokasi di lapangan Pelampang (zona timur).

“Sengaja kami buat debat publik ini secara terbuka. Supaya ada kesemaptan masyarakat melihat pasangan calonnya sendiri. Bagaimana mereka berkolaborasi memberikan penajaman-penajaman terkait dengan visi-misi mereka,” terang Sudirman.

Pihaknya sengaja mengambil moderator sekaligus panelis dari luar untuk menjaga netralitas. Moderator tidak boleh beropini dan tidak boleh berkesimpulan terkait dengan proses debat. Jadi moderator hanya menggali materi debat melalui pertanyaan yang sama diberikan kepada setiap paslon. Pertimbangannya kenapa diambil dari UGM karena kapasitasnya sebagai doktor Ilmu Pemerintahan sekaligus seorang peneliti. “Kita ambil dari luar supaya tidak ada sangkut paut dengan pasangan calon. Supaya tidak ada asumsi macam-macam. Dari pasangan calon kami sudah rapat dengan seluruh tim pasangan calon. Dan mereka sudah tidak ada persoalan. Nama moderator ktia sudah sampaikan, kalau ada yang keberatan, ya kita cari yang lain. Tapi sudah menerima semua,” tukasnya.

Kepada paslon diberikan kesempatan untuk membawa massa dan simpatisannya sebanyak 200 orang untuk masingmasing paslon. Masyarakat juga bisa menyaksikan secara langsung. (arn)

Sumbawa Besar (Suara NTB) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumbawa terus mensuplai air bersih ke ratusan dusun akibat kekeringan yang terus meluas di Sumbawa. Diperkirakan kekeringan di Sumbawa mencapai puncaknya pada November hingga akhir tahun. Kondisi ini diperparah dengan tingkat kerusakan mata air.

(Suara NTB/ind)

DIAMANKAN - Tujuh truk pengangkut kayu jenis rimba campuran yang diamankan Polres Sumbawa, yang hendak dibawa ke Pulau Lombok, Rabu (30/9).

Perambahan Hutan di Sumbawa Makin Marak Sumbawa Besar (Suara NTB) Dari informasi makin maraknya perambahan hutan di Sumbawa, polisi bergerak cepat mengamankan tujuh truk pengangkut kayu, Selasa (29/ 9) malam. Sebelumnya polisi juga beberapa kali mengambil tindakan serupa.

Truk-truk yang berisi kayu jenis rimba campuran ini, dicegat saat melintas di ruas jalan wilayah Sumbawa dan hendak membawa kayu ke pulau Lombok.

Kapolres Sumbawa, AKBP Muhammad, SIK kepada wartawan, Rabu (30/9) menyebutkan, awalnya pihaknya menda-

Keluarga Berharap Jenazah Sri Dipulangkan ke Sumbawa Sumbawa Besar (Suara NTB) Keluarga Sri Rahayu Binti Hamzah Safii, TKW yang dikabarkan meninggal di Oman, berharap kepada pemerintah, agar jenazah Sri dapat dipulangkan ke Sumbawa, dan tidak disemayamkan di Oman. Harapan itu disampaikan pihak keluarga kepada Kabid Penta Kerja Disnakertrans Sumbawa, Zainal Arifin, M.Si. Menanggapi permintaan tersebut, Ari Zainal, panggilan akrab Z. Arifin, kepada Suara NTB, Rabu (30/9) menjelaskan, kunjungannya ke pihak keluarga almarhumah mencoba memediasi, musyawarah terkait apakah jenazah almarhumah akan dimakamkan di Oman ataukah dipulangkan ke Indonesia. Dalam hal ini keluarga almarhumah sangat mengharapkan peran pemerintah supaya jenazah almarhumah dapat dipulangkan ke Indonesia untuk dimakamkan. Pihaknya pun kemudian berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu). Untuk selanjutnya berkoordinasi dengan KBRI Oman dalam membantu proses pemulangan jenazah ke Indonesia.

Terhadap pembiayaan kepulangan, pihaknya menyerahkan sepenuhnya kepada pemerintah pusat. “Untuk biaya jenazah, kita mendapat informasi secara lisan, bahwa pihak majikan tetap memiliki rasa empati sebagai manusia untuk membantu. Tergantung pihak KBRI Oman membangun komunikasi seperti apa pembiayaan pemulangannya,” tandas Arifin.

Hanya saja, sejauh ini pihaknya belum bisa memberikan gambaran penyebab kematian almarhumah, lantaran masih menunggu surat resmi dari Rumah Sakit yang ada di Oman.

Sejauh ini masih diketahui kepastian TKI asal Sumbawa telah meninggal di Oman. Diketahui Sri Berangkat ke Oman pada 6 Agustus 2014 lalu, yang diberangkatkan oleh PT Satria Parang Tritis. (ind)

patkan informasi terhadap maraknya illegal logging, sehingga pihaknya melakukan patroli dan melakukan pengecekan terhadap truk yang membawa muatan kayu ke luar Sumbawa. Sedikitnya tujuh truk diamankan untuk dilakukan pemeriksaan. Saat ini pihaknya tengah melakukan pemeriksaan. “Sementara memang masih kita amankan.

Sedang melakukan pengecekan antara data dengan muatan ,” imbuhnya.

Sejauh ini pihaknya belum bisa memastikan kejelasan dari kayu-kayu tersebut. Rencananya pihaknya akan berkoordinasi dengan pihak kehu-

BKD KSB Susun Komposisi Pansel Pejabat

(Suara NTB/bug)

KPU KSB Minta Paslon Lebih Awal Laporkan Dana Kampanye Taliwang (Suara NTB) KPU Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) meminta kepada masing-masing pasangan calon (paslon) bupati/wakil bupati untuk menyerahkan laporan penerimaan sumbangan dana kampanyenya lebih awal.

Sesuai jadwal pelaksanaan Pilkada serentak, masing-masing Paslon diberikan waktu untuk menyerahkan laporan penerimaan sumbangan dana kampanyenya pada 16 Oktober mendatang.

“Harapan kita bisa lebih cepat. Kalau bisa di awal jadwal penyampaian, mereka sudah menyerahkannya,” jelas Divisi Hukum KPU KSB Aliatullah, MH kepada media ini, Rabu (30/9).

Pihak KPU sengaja meminta Paslon untuk menyampaikan laporannya di awal-awal. Sebab berkaca pada pelaporan dana kampanye tahap awal di bulan Agustus lalu, hampir seluruh Paslon baru menyampaikannya di akhir jadwal. “Di awal itu lebih baik, karena kalau ada koreksi masih ada waktu untuk memperbaikinya,” katanya.

Alia menyatakan, penyampaian laporan dana kampanye ini menjadi kewajiban mutlak Paslon. Bahkan Paslon yang tidak mengikuti ketentuan tersebut akan dijatuhkan sanksi berat, yakni dicoret sebagai peserta Pilkada. “Karena ketentuannya sudah begitu. Jadi kalau memang ada Paslon yang tidak menyerahkan laporan dana kampanyenya maka bisa langsung dicoret sebagai peserta Pilkada,” tandasnya.

Ia menjelaskan, dana kampanye Paslon menjadi salah satu elemen penting dalam Pilkada. Karena itu dana kampanye Paslon akan dilakukan audit untuk memastikan semua sumber asal anggaran dan penggunaannya sesuai dengan ketentuan yang telah dipersyaratkan. “Sumbernya harus jelas, begitu juga dengan penggunaannya sudah ada ketetapannya,” timpalnya seraya menyampaikan Paslon telah menyepakati batas maksimal besaran anggaran dana kampanyenya.

“Kesepakatannya, jumlah maksimal dana kampanye mereka sebanyak Rp 5,15 miliar. Jumlah itu diambil dari masksimal item pembiayaan,” urainya.

Terkait besaran dana sumbangan kampanye yang diterima Paslon, Alia kembali menyatakan, terdapat batasan jumlah sesuai dengan pihak penyumbang. Kelebihan dari penerimaan tersebut, akan dikembalikan ke kas negara. “Ada jumlah maksimalnya. Jadi jangan memberikan sumbangan lebih dari ketentuan,” cetusnya.

Selanjutnya ia menyampaikan, dana kampanye masing-masing Paslon nantinya akan dilakukan audit. Untuk proses audit itu sendiri, KPU KSB nantinya akan menggunakan tiga Kantor Auditor Publik (KAP) guna menjamin independensi hasil. “Proses audit nanti terakhir.

Auditnya pun menyeluruh mulai audit penerimaan dan penggunaannya,” imbuhnya. (bug) Aliatullah

Halaman 6

Taliwang (Suara NTB) Rencana mutasi bagi pejabat eselon II di lingkungan pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) nampaknya benar-benar akan terjadi di bawah kepemimpinan penjabat bupati, Dr. Ir. H. Abdul Hakim, MM. Buktinya saat ini Badan Kepegawaian Pendidikan Latihan (BK-Diklat) setempat tengah menyusun komposisi keanggotaan Panitia Seleksi (Pansel) pimpinan tinggi pratama yang nantinya akan bertugas melakukan seleksi pada para pejabat eselon II. Kabid Mutasi BK-Diklat KSB, Hasanuddin, S.IP, M.Si yang dikonfirmasi membenarkan saat ini pihaknya tengah menyusun draf berserta rancangan komposisi personel yang akan dilibatkan dalam Pansel.

“Benar kita sekarang sedang menyusun komposisi keanggotaan Pansel-nya,” jelasnya kepada wartawan. Rabu (30/9).

Mengacu pada UU Aparatur Sipil Negara (ASN), keanggotaan Pansel terdiri kalangan internal dan eksternal pemerintah. Dengan komposisi keanggotaan, 55 persen dari eksternal dan sisanya dari kalangan internal pemerintah. “Kita buat Pansel ini karena memang amanat UU, karenanya soal komposisi keanggotaannya kita juga harus ikut aturan,” timpal Hasanuddin.

Meski kewenangan penetapan anggota Pansel menjadi kewenangan kepala daerah. Tetapi sebelum ditetapkan, komposisi anggota Pansel terlebih dahulu harus dikonsultasikan ke Komisi ASN (KASN). Karena itu kata Hasanuddin, proses pembentukan Pansel ini, masih membutuhkan waktu sebelum akhirnya ditetapkan dan menjalankan kerjanya. “Membentuk Pansel itu urusannya tidak sampai di sini saja.

Tapi sampai pusat (KASN, red) karena itu kalau ditanya kapan rampungnya, belum bisa kita pastikan, toh yang sekarang saja baru ko-

mposisi. Belum personel keanggotannya,” tukasnya.

Ditanya apakah proses penyusunan komposisi kenggotaan Pansel tersebut sebagai tanda akan segera dilakukannya mutasi untuk pejabat eselon II? Hasanuddin tak berani memastikannya. Bahkan saat ditanya apakah tugas Pansel nanti sekaligus untuk menyeleksi pejabat eselon II untuk mengisi jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) definitif, ia bergeming. Ia justru mempersilakan untuk menyampaikan pertanyaan tersebut kepada penjabat bupati, sebab baik pembentukan Pansel maupun mutasi pegawai sepenuhnya menjadi kewenangannya.

“Soal apakah penyusunan komposisi Pansel ini akan dilanjutkan sampai ke pembentukannya, itu hak bupati. Apalagi kalau ditanya soal mutasi, kami tidak punya kapasitas memastikannya,” cetus Hasanuddin.

Sementara itu, informasi yang diperoleh media ini Abdul Hakim selaku penjabat bupati KSB telah berkonsultasi dengan KASN, termasuk dengan Gubernur NTB tentang rencana mutasi pejabat eselon II. Bahkan kabarnya termasuk rencana mengusulkan Sekda definitif. Namun sejauh ini, jawaban atas konsultasi itu hingga kini belum diterima, karenanya kepastian untuk membentuk Pansel atau tidak, belum bisa ditentukan. (bug)

tanan maupun pihak terkait untuk mencocokkan data-data kayu tersebut apakah sesuai atau tidak. “Karena baru tadi malam diamankan dan anggota masih bekerja, belum bisa kita tahu ilegal atau tidak.

Dari kayu hutan kawasan negara atau kawasan rakyat.

Saya sudah memerintah Kasat Reskrim ataupun Penyidik untuk koordinasi dengan pihak dari kehutanan untuk mencocokkan dokumen tersebut. Nanti kita akan cocokkan sesuai atau tidak dokumen yang ada dalam kendaraan dengan yang dikeluarkan Dinas kehutanan,” tukas Muhammad. (ind)

Kepala BPBD Sumbawa, Ir. Mukmin kepada Suara NTB, Rabu (30/9) menyebutkan, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) telah turun mengecek langsung distribusi dan suplai air bersih bantuan mereka. Saat ini, suplai air bersih meluas hingga ke 323 dusun pada 70 desa di 21 kecamatan. “Hari ini, kita distribusi ke Lunyuk yang kering kerontang. Lahan kemiringan dibabat habis untuk buka lahan jagung,” terangnya.

Sehari BPBD menyalurkan lima tanki air bersih pada 2-3 desa. Setiap desa mendapatkan jatah dua tanki yang digilir secara merata. Paling parah, kekeringan terjadi di wilayah pemukiman sekitar perbukitan, seperti Sampar Maras, Kelungkung, desa Pelat dan lainnya. Untuk daerah pulau sejauh ini belum ada laporan.

Diperkirakan kekeringan ini akan mencapai puncaknya pada November hingga akhir tahun mendatang. Hal ini dipicu faktor lingkungan, rusaknya hutan akibat penebangan, perambahan hutan dan pembukaan lahan untuk cetak sawah baru. Hingga berimbas pada rusaknya mata air dan resapan air yang berkurang. Seperti di Sampar Semongkat, Sampar Pelat dan lainnya. “Sekarang lagi Lunyuk, kering,”cetus Mukmin, seraya memperkirakan pada Novem-

(Suara NTB/arn)

Mukmin ber nanti, luas kekeringan di Sumbawa diprediksi juga akan terus bertambah. Bahkan hampir melanda semua desa.

Pada kesempatan tersebut, Mukmin sekaligus mengingatkan waspada kebakaran lahan yang telah terjadi di sejumlah wilayah. Terutama pada hutan sekitar jalan besar yang dilalui kendaraan.

Sepetri di wilayah Moyo Hilir, Moyo Hulu, Lape, Lopok yang di sekitar jalan tumbuh pohon jati. Akibat puntung rokok yang dibuang sembarangan oleh penumpang. “Kondisi sekarang tetap kita lakukan sosialisasi jangan sampai terjadi kebakaran lahan. Kalau lakukan pembakaran lahan, tolong diawasi jangan sampai merembet,” pungkasnya. (arn)

KPU Sumbawa Benahi Data Pemilih Bermasalah Sumbawa Besar (Suara NTB) Ketua KPU Sumbawa, Syukri Rakhmat, S.Ag, turun langsung ke kecamatan memantau pleno Daftar Pemilih Tetap (DPT) tingkat PPK. Sekaligus mengkroscek data pemilih sebelum penetapan DPT tingkat Kabupaten, yang bakal digelar hari ini. Terutama daftar Pemilih Tidak Memenuhi Syarat (TMS) yang masih terdaftar.

“Saya hadiri langsung prosesnya di kecamatan. Saya kira melalui proses pleno inilah teman-teman coba menyelesaikan, sesuai masukan-masukan yang disampaikan oleh PPS, Panwascam dan lainnya. Karena proses-proses sudah dilakukan, saya kira itu sudah jalan sesuai dengan mekanisme.

Tapi kita tetap memberikan ruang kepada Panwascam dan Panwas untuk memberikan masukan, perbaikan. Itu yang sedang berlangsung hari ini.

Kami belum tahu finalnya seperti apa,” terang Syukri kepada Suara NTB, Rabu (30/9), menanggapi temuan Panwas soal pemilih TMS. Kalaupun temuan Panwas benar, lanjut Syukri, diharapkan PPK dapat menuntaskannya.

Kalaupun masih ada masalah maka bisa dibenahi di tingkat Kabupaten. Sedangkan soal Sidali yang dianggap bermasalah oleh Panwas Sumbawa, diakui Syukri memang sistem tersebut tersen-

(Suara NTB/arn)

Syukri Rakhmat dat-sendat. Namun bukan bermasalah, tetap berjalan dengan baik, hanya saja ada kendala tingkat teknis. “Memang kemarin terbatas server-nya. Sehingga cenderung proses pengunggahan datanya jadi tersendat-sendat.

Kemudian masih muncul data ganda. Ketika diunggah, ternyata lama prosesnya. Karena memang seluruh Indonesia keterbatasan server. Tapi sudah ditambah kemarin. Teman-teman di tingkat bawah itu sudah bagus, bekerja sudah maksimal. Hanya memang ada kendala teknis sedikit di Sidalih,” urainya.

Masukan dari Panwascam di lapangan, langsung diakomodir PPK. Berdasarkan fakta-fakta yang terjadi di tingkat lapangan.

Komisioner KPU lainnya, Sudirman, S.IP menambahkan, hari ini (kemarin,red) seluruh kecamatan sedang berproses penetapan DPT. Untuk DPS

sebanyak 327.339, ada penurunan dengan menggunakan sistem perbaikan Sidalih, karena sistem tersebut bisa mendeteksi pemilih ganda. Termasuk meng-up date pemilih yang sudah meninggal dunia, pindah alamat dan lainnya. “Kemarin sempat lelet Sidalihnya, tapi kemarin sudah ditambah server-nya. Sehingga Sidalihnya lancar. Dia mampu membaca semua data yang kami masukkan di seluruh desa itu. Penurunan data ini sekitar 4.000-an,” sebutnya, seraya berharap dengan hasil perbaikan DPS ini mampu melahirkan DPT yang tingkat akurasinya bisa dipertanggungjawabkan, termutakhirkan atau ter-up date. Serta tak ada lagi pemilih ganda.

Seperti diberitakan harian ini sebelumnya, Ketua Panwas, Mahyuddin Soud, S.E, menyatakan, berdasarkan hasil survei Panwascam dan PPL di lapangan untuk data pemilih yang akan ditetapkan dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) 2 Oktober mendatang, pada 24 kecamatan dan 165 desa, ditemukan 2.100 pemilih bermasalah atau TMS namun terdaftar di DPS. Masuk dalam kategori TMS, yakni pemilih ganda, meninggal dunia, pindah domisili, dan telah berubah status menjadi TNI/ Polri, telah genap berusia 17 tahun dan belum kawin pada hari pemungutan suara serta pemilih fiktif. (arn)

SUARA NTB Kamis, 1 Oktober 2015

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 7

(Suara NTB/ula)

MEMBUSUK – Truk pengangkut sampah di Kantor Dinas PU Kabupaten Dompu parkir di halaman kantor setempat, lengkap dengan muatan sampah yang telah membusuk. Sampah tidak dapat dibuang ke tempat pembuangan sementara (TPS), menyusul ditutupnya TPS oleh warga setempat. Sedangkan TPA Bara hingga saat ini masih dalam masalah.

Rakor KPU Bima Diwarnai Ketegangan Bima (Suara NTB) – Rapat Koordinasi (Rakor) persiapan rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) hasil perbaikan dan penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pilkada Bima, Rabu (30/9), berlangsung tegang. Rapat diwarnai aksi perang mulut antara salah seorang perwakilan tim pengusung pasangan calon (paslon), Ilham S.H., dengan Kepala Disdukcapil Bima. Drs Andi Sirajuddin, M. Ap. Rakor di aula KPU Bima awalnya berjalan lancar dan tertib. Namun hal itu tidak berlangsung lama. Ketegangan berawal saat KPU mempresentasikan jumlah DPS yang sudah dilakukan perbaikan oleh PPK dan PPS. Usai dipresentasikan, jumlah DPS itu langsung disorot oleh salah satu tim pengusung paslon. Menurut temuan dari tim paslon itu, di sejumlah wilayah Kabupaten Bima terdapat Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang ganda dan pemilih ganda seperti yang ditemukan di Kecamatan yakni Soromandi dan Donggo. “Temuan itu mencapai sekitar 586 jiwa. Untuk itu, kami meminta agar penetapan DPT bisa diundur sebelum semuanya rampung.” terang, M. Guntur, salah satu tim paslon bupati/wakil bupati. Akan tetapi salah seorang perwakilan pengusung tim lainnya, Ilham, SH dengan suara yang lantang menuding adanya pemilih dan NIK yang dobel bukan semata – mata karena kelalaian dari KPU. Namun hal itu juga menjadi tanggungjawabnya Disdukcapil Kabupaten.

Menurut anggota Komisi 1 DPRD ini, Data yang menjadi rujukan KPU ketika melakukan perbaikan jumlah pemilih di 191 Desa dan 18 Kecamatan di Kabupaten Bima. merupakan DP4 yang dikeluarkan oleh Dinas Dukcapil. “Kita tidak boleh salahkan KPU saja. Soal data NIK itu kan domain Disdukcapil. Jadi kita pertanyakan kerja Disdukcapil selama ini,” tegasnya. Tidak ingin dipojokkan, Kepala Dinas Disdukcapil, Drs. Andi Sirajuddin, M. Ap mengatakan bahwa jumlah DP4 yang diserahkan pada tanggal 13 Juli lalu sebanyak 364.295 jiwa sudah sesuai. “Tidak ada ganda,” katanya.

Suasana memanas setelah kembali dipertanyakan oleh Ilham menanggapi pernyataan Andi. Dikatakan, jika tidak ada ganda, lantas yang ditemukan oleh tim paslon di dua kecamatan tadi terdapat banyak NIK ganda dan dobel, itu tanggung jawabnya siapa. “Kalau cara seperti itu malu kita. Marilah kita jujur, ciptakan pilkada yang damai,” ajaknya. Pantauan Suara NTB , setelah beberapa lama bersitegang, beberapa peserta rakor Nampak menahan diri dan beberapa peserta rapat yang hadir sedikit demi sedikit meninggalkan ruangan.

Sebagai penutup, Ketua KPU Kabupaten Bima, Nursusilawati, S.Sip,M. MIp mengatakan soal bertambahnya pemilih karena setiap saat jumlahnya akan bertambah seperti pemilih pemula, pensiunan, ataupun warga yang pindah. Namun sebelum ditetapkan DPT nanti. Susila akan menginstruksikan kepada seluruh PPK dan PPS untuk menyelesaikan masukan, ataupun kritikan yang ada dalam rapat tersebut agar kedepan tidak dipersoalkan dan Pilkada tetap lancar. “Kami akan bekerja ekstra selama masa perbaikan ini sebelum penetapan DPT untuk Pilbub Kabupaten Bima tahun 2015,” pungkasnya. (uki)

Kawasan Hutan Tambora Terbakar Dompu (Suara NTB) Kawasan hutan gunung Tambora yang ada pada wilayah Kabupaten Dompu terbakar. Kebakaran hutan di sebelah timur gunung Tambora ini diduga dipicu oleh kemarau panjang dan perladangan liar oleh warga.

Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Dompu, Drs. A. Gani kepada Suara NTB beberapa waktu lalu mengatakan, kebakaran di sekitar lereng gunung Tambora bukan terjadi pada area kawasan hutan. Tapi ilalang yang ada di lereng Tambora dan dipicu oleh kekeringan berkepanjangan, sehingga mudah terbakar walaupun oleh puntung rokok. “Itu bukan hutannya yang terbakar, tapi ilalang akibat kekeringan dan mudah terbakar walaupun oleh puntung rokok,” katanya.

Kepala Pemantauan Kegunungapian Gunung Tambora yang berkantor di Desa Doropeti Kecamatan Pekat, Abdul Haris yang dihubungi terpisah, Rabu (30/9) mengatakan, kebakaran hutan di daerah timur gunung Tambora terjadi sekitar pekan lalu. Namun kebakaran ini diduga bukan pada ilalangnya, tapi hutannya. “Kalau ilalangnya sudah dari dulu.

Pekan lalu itu diduga pada daerah hutannya,” ungkap Haris.

Namun dalam pekan ini, Abdul Haris mengaku, tidak menemukan adanya titik api pada sekitar lereng gunung Tambora. Sementara pada daerah utara gunung Tambora yang masuk dalam wilayah administrasi Kabupaten Bima, terjadi beberapa waktu lalu. “Kalau di wilayah utara (gunung Tambora) itu, terjadi beberapa waktu lalu,” terangnya.

Aktivitas gunung Tambora hingga saat ini masih relatif normal. Pendakian pun masih terjadi oleh kelompok masyarakat pencinta alam. Baik menggunakan kendaraan melewati jalur Doroncanga maupun pendakian manual melalui jalur Pancasila, Pasar Minggu maupun jalur Doropeti.

“Alhamdulillah masih normal semua,” katanya. (ula)

(Suara NTB/ula)

TAMAN NASIONAL - Gunung Tambora Dompu yang sudah beralih fungsi menjadi taman nasional Gunung Tambora pada event Tambora Menyapa Dunia tahun 2015 lalu.

Dewan Persoalkan Penerbitan Ribuan SK Honorer Dompu (Suara NTB) Ketua DPRD Kabupaten Dompu, Yuliadin, S.Sos mempersoalkan penerbitan ribuan surat keputusan (SK) Bupati tentang pengangkatan tenaga honorer. Selain melanggar ketentuan, pengangkatan tenaga honorer ini akan menimbulkan masalah di kemudian hari.

“Saya mendapat informasi, sudah ribuan SK tenaga honorer yang dikeluarkan Bupati.

Selain tidak boleh secara aturan, apalagi dalam jumlah ribuan dan tidak tersedia anggaran (pembiayaan). Ini bisa jadi bumerang di kemudian hari,” kata Yuliadin, S.Sos ke-

pada Suara NTB, Rabu (30/9).

Yuliadin mengingatkan pemerintah, dalam bekerja harus terukur dan terencana, sehingga tidak merugikan pihak lain terutama rakyat. Apalagi pengangkatan tenaga honorer ini terindikasi dimanfaatkan untuk kepentingan politik menje-

lang Pilkada. “Sampai hari ini kami di Dewan belum pernah diajak koordinasi terkait hal ini,” jelasnya.

Tambahan honorer dengan SK Bupati yang mencapai ribuan, dikatakan Yuliadin, tentu akan menyerap anggaran banyak kedepan. Bila seorang digaji Rp 700.000 per bulan, maka setahun akan menghabiskan Rp 8,4 juta. Sehingga akan ada miliaran anggaran daerah habis tersedot untuk membiayai tambahan honorer. “Di sisi lain, kebutuhan anggaran untuk membiayai kegiatan pemban-

Kegamangan Aparat Picu Lambannya Serapan Anggaran Dompu (Suara NTB) Pertumbuhan ekonomi di daerah dipengaruhi oleh anggaran pemerintah yang mencapai 60 persen lebih. Pemerintah terus memacu penyerapan anggaran pemerintah tanpa melabrak aturan dan mengabaikan kualitas. Namun kegamangan aparat pengelola anggaran diduga menjadi salah satu penyebab lambannya penyerapan DAK di Dompu.

Staf ahli Gubernur bidang Ekonomi Pembangunan, Drs. H. M. Nasir pada rapat koordinasi pembinaanpembangunanumumdankoordinasi tim pokja DAK Provinsi di Dompu, Rabu (30/9) mengungkapkan, pertumbuhan ekonomi di NTB masih sangat dipengaruhi oleh anggaran pemerintah. Investasi swasta hanya ada sekitar 30 persen lebih dan pengaruh dari program serta anggaranpemerintahsekitar60persenlebih.“Mempercepatpenyerapan anggaranpemerintahmenjadisalah satu cara untuk meningkatkan ekonomididaerah,tapiregulasitidak ditabrak dan tidak mengabaikan kualitas (pekerjaan),” ungkapnya.

Rapat koordinasi terkait penyerapan DAK ini, lanjut M. Nasir, diharapkan menjadi media untuk mengevaluasi kendala dan dicarikan solusinya. “Tentu bukan hanya mengevaluasi di atas kertas saja,” harapnya. Namun ia menyesalkan minimnya kehadiran pejabat di lingkup Pemda Dompu dalam rapat evaluasi tersebut.

Apalagi disebabkan karena ketidakhadiran Bupati, wakil Bupati dan Sekda Dompu pada menjelang berakhirnya masa jabatan Bupati.

“Kalau kehadiran disebabkan oleh Bupati, wakil Bupati dan Sekda,

(Suara NTB/ula)

RAKOR DAK - Rakor DAK yang dilakukan Biro Administrasi Pembangunan Provinsi NTB bersama staf Ahli Gubernur bidang ekonomi pembangunan di Dompu, Rabu (30/9). itu artinya loyal pada pimpinan, menjadi pemicu.

Dari Rp 73,6 miliar Dana Alokabukan loyal pada jabatan. Sebagai pejabat dan aparat, mestinya si Khusus (DAK) tahun 2015 di harus loyal pada jabatan. Sehing- Kabupaten Dompu, berdasarkan ga ada atau tidak ada atasan, kin- data hingga triwulan ketiga ini teerja akan tetap terjaga,” tegasnya. lah mencapai 50 persen realisasinAsisten II Setda Dompu, Ir. ya. Namun masih banyak yang beRuslan pada kesempatan yang lum ada realisasi sama sekali. DAK sama mengatakan, ada beberapa pada Dinas Dikpora Dompu conpenyebab rendahnya realisasi tohnya, dari Rp 8,398 miliar untuk DAK di Dompu. Di antaranya SD hingga saat ini belum ada yang karena adanya kegamangan apar- terealisasi. “Karena akhir Agustus at pengelola anggaran di tingkat baruturunpenunjukan(SKBupati) SKPD oleh seringnya perubahan sekolahpenerima.Juknisnyasendiri regulasi serta ancaman proses baru ada akhir Mei dan baru diajuhukum. “Tahu sendiri, regulasi kita kan oleh Kepala Dinas (Dikpora) ke ini selalu berubah – ubah. Belum Bupati akhir Juli,” terang Kepala jalan ini, sudah berubah. Belum Bidang Pendidikan Luar Sekolah, lagi mereka dihantui oleh dilapor- Pemuda dan Olah Raga Dinas Dikpora Dompu, Drs. H. Rifaid, M.Pd. kan ke proses hukum,” katanya.

Sementara DAK SMP dan Selain itu, proses tender yang lamban, pengesahan dokumen SMA/SMK untuk mutunya pelaksanaan anggaran dan sudah 100 persen terealisasi, penunjukan pengelola kegiatan, serta DAK fisiknya untuk SMP kurangnya SDM bersertifikat sebesar Rp 4,9 miliar teralisasi untuk ULP, perencanaan awal 70 persen, DAK fisik untuk SMA/ yang kurang baik, sistem pengen- SMK terealisasi sudah 75 persdalian intern pada bidang pen- en. “Untuk yang ditender belum gadaan barang dan jasa, serta ada yang jalan. Kita sudah ajulambatnya penerbitan petunjuk kan ke ULP, tapi sampai saat pelaksana dan petunjuk teknis ini belum juga ditayang (pengupelaksana kegiatan DAK juga mumannya),” aku Rifaid. (ula)

Warga di Bima Sulit Urus E-KTP karena Jaringan Rusak Bima (Suara NTB) – Warga Kabupaten Bima mengeluh karena beberapa hari terakhir mengalami kesulitan mengurus KTP elektronik (E-KTP) dan Kartu Keluarga (KK). Beberapa warga harus menunda keberangkatannya ke luar daerah hingga pelayanan kembali lancar.

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) mengklaim terganggunya pelayanan tersebut disebabkan kerusakan sistem jaringan modem.

Ismail (24), warga Desa Palama Kecamatan Donggo, Rabu (30/ 9) kepada Suara NTB, mengaku kesulitan untuk mengurus e-KTP. Bahkan, Ismail sejak Rabu lalu mendatangi kantor Disdukcapil untuk mengurus administrasi pembuatan e-KTP. Hanya saja hingga kini belum ada kejelasan.

“Mengurus e-KTP saja repotnya minta ampun,” ucapnya.

Semestinya, lanjut Ismail, saat ini dirinya sudah berada di luar

daerah karena ada panggilan dari perusahaan tempat dia kerja.

Namun, karena e-KTP-nya belum jadi terpaksa menunda keberangkatannya meskipun nanti akan ditegur oleh bosnya. “Terpaksa ditunda, walaupun mendesak,” lanjutnya.

Julkarnain (27), warga Desa Dena Kecamatan Madapangga mengaku mengalami nasib yang sama dengan Ismail. Diakuinya, meskipun e-KTP tersebut tidak begitu diperlukannya dengan mendesak. Namun akan penting, apabila bepergian ada tanda pengenal yang dibawa. “e-KTP itu adalah identitas kita, wajib kita punya,” katanya.

Julkarnain menyesalkan sikap dinas setempat, karena setiap warga mengurus e-KTP tidak ditanggapi dengan serius, justru sikap apatisyangditunjukkan.“Mungkin bukan hanya saya saja, warga yang lain juga akan mengatakan hal sama, tiap kali dibilang mau ngu-

rus e-KTP jawaban dari Dinas pasti gangguan jaringan,” sesalnya.

Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Bima, Drs. Andi Sirajuddin, M.Ap mengatakan pelayanan untuk membuat e-KTP saat ini diberhentikan sementara waktu. Pasalnya jaringan modem sejak 12 hari yang lalu hingga sekarang masih rusak. “Memang ada kerusakan, makanya pelayanannya agak sulit. Tapi kita lagi perbaiki,” katanya.

Andi meminta kepada warga yang keperluannya terdesak untuk tidak pesimis. Disdukcapil sendiri akan mengusahakan agar membuat e-KTP cara cepat dengan meminta bantuan Disdukcapil Kota Bima asalkan yang bersangkutan sudah difoto dan mengisi administrasi. “Warga juga bisa kita buatkan surat rekomendasi, jika bepergian ke luar daerah, surat itu bisa ditunjukan sebagai tanda pengenal dan warga yang sah,” terangnya. (uki)

gunan lain juga masih banyak.

Ini akan menjadi masalah di kemudian hari,” ungkapnya.

Politisi PAN ini juga mengaku, telah berkoordinasi dengan Sekda NTB terkait pengangkatan honorer. Ia pun diingatkan soal beban anggaran yang besar serta ancaman politisasi kebijakan menjelang Pilkada. Sehingga persoalan ini bisa menjadi bumerang di kemudian hari karena tidak tersedianya anggaran. (ula) Yuliadin (Suara NTB/ula)

PPK Diharap Tidak Alergi Terima Rekomendasi Panwascam Bima (Suara NTB) – Panitia pemilihan kecamatan PPK diharap untuk tidak alergi menerima rekomendasi yang dikeluarkan oleh Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam). Hal itu diperlukan dalam menjaga koordinasi antarpenyelenggara untuk menyukseskan Pilkada Kabupaten Bima tahun 2015.

Ketua Panwaslu Kabuaten Bima, Abdullah, SH, pada rakor bersama KPU Bima, Rabu (30/ 9) mengatakan, usul dan saran

merupakan bukti secara pengawasan akan pentingnya rekomendasi dari Panwascam. Menurutnya, sejumlah PPK di Kabupaten Bima enggan dan cuek menanggapi hal itu. “Untuk itu saya tegaskan dan meminta agar tidak lagi alergi,” katanya.

Menanggapi hal itu ketua KPU Kabupaten Bima, Nursusilawati, S.Sip, M.Mip meminta kepada PPK agar menerima setiap usul dan saran bahkan surat rekomendasi dari Panwascam. (uki)

Usai Kemarau, Dompu Waspadai Banjir Dompu (Suara NTB) Bencana alam berupa banjir sudah menjadi langganan terjadi pada daerah seperti Dompu ketika hujan dengan intensitas tinggi. Karenanya, usai musim kemarau saat ini, warga diimbau untuk mewaspadai banjir saat musim hujan tiba.

Topografi Dompu yang berbukit dan Kota Dompu yang berada pada daerah cekungan juga menjadi pemicu banjir terjadi.

Kekeringan yang berkepanjangan saat ini justru akan mendorong proses infiltrasi air hujan ke dalam air tanah, sehingga dapat menahan banjir.

Kepala Bidang Sumber Daya Air Dinas PU Kabupaten Dompu, Aris Ansari, ST, MT kepada Suara NTB, Rabu (30/9) menegaskan, kekeringan yang berkepanjangan saat ini justru tidak akan langsung menyebabkan banjir bandang di musim hujan. Karena tanah mengalamiketandusandantidakjenuh air. Sehingga di saat hujan tiba, maka airnya akan langsung terserap ke tanah. “Tanah sangat tandus dan tidak jenuh air, sehingga daya serapnya akan tinggi. Ketika sudah penuh baru terjadi hempasan dan itulah yang menyebabkan banjir,” ungkap Aris.

Kondisi ini, lanjut Aris, diperparah karena topografi Dompu yang berbukit dan kadar tanah di Dompu sangat terbatas topsoilnya dan justru banyak bebatuan.

Berbeda dengan daerah lain, sehingga rawan terjadi longsor. “Topografi yang paling besar penyebab banjir selain intensitas hujan yang tinggi, karena lebih besar batu ketimbang tanah.

Bahkan di bawah 1 meter untuk topsoil di daerah kita, sehingga menyebabkan daya serapnya rendah,” jelasnya.

Banjir di Dompu, kata Aris, tidak sampai menggenangi perkampungan warga berjam – jam seperti halnya di daerah lain.

Ketika banjir tiba, di Dompu akan cepat juga surutnya. Apalagi saat ini telah dilakukan upaya

(Suara NTB/ula)

Aris Anshari pengerukan dan pelebaran sungai Nae yang melintas dalam kota. “Kondisi daerah kita, ketika hujan lebih dari 2 jam, maka akan terjadi hempasan air, cuma tidak tertahan, karena akan langsung dibawa ke hilir,” katanya.

Terkait dengan kerusakan hutan, Aris menegaskan, sungai di wilayah Dompu rata – rata berada pada daerah midle dan hilir. Sementara daerah hulu berada di daerah lain dan ini dibutuhkan tindakan antar wilayah oleh Provinsi. Sungai Laju menampung dari beberapa sungai anak sungai seperti Lepadi, Katua, Laju, Silo dan sungai Soa. “Semua masuk kota, maka tidak heran setiap tahun akan tetap terjadi banjir,” katanya.

Namun ia mengaku, beberapa daerah yang menjadi langganan banjir sudah mulai tertangani. Di sungai Nae Dompu telah dilakukan pelebaran dan pengerukan hingga ke daerah hilir. Di Soro sebagai daerah hilir sungai Nae Kempo telah dilakukan pelebaran dan bronjonisasi melalui program reses anggota Dewan. Daerah Songgaja dan Tolokalo Kempo juga telah dibuatkan saluran di pinggir jalan untuk menghantar air banjir ke sungai. (ula)

POLHUKAM

SUARA NTB Kamis, 1 Oktober 2015

Halaman 8

PPK Proyek Dermaga Gili Gede Ditahan Kejati NTT Mataram (Suara NTB) Kasus Dermaga Gili Gede, Kecamatan Sekotong, Lombok Barat (Lobar), mandeg. Penyebabnya, salah seorang saksi dalam kasus itu, belakangan diketahui sudah ditahan Kejati Nusa Tenggara Timur (NTT). Tersangka itu berinisial RUP, sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Jabatan yang sama dalam proyek Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) itu.

(Suara NTB/ist)

H. Zaini Arony dan Chris Parangan (kanan)

Chris Parangan Sampaikan Empati untuk Zaini Mataram (Suara NTB) Wakil Ketua Departemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah DPP Partai Golkar kubuAgung Laksono, Chris Parangan, SE, menyampaikan empati yang mendalam atas jatuhnya vonis selama empat tahun penjara untuk politisi Partai Golkar, Dr. H. Zaini Arony, oleh Majelis Hakim Tipikor Denpasar, Bali, Rabu (30/9). ‘’Selaku pribadi rekan-rekan seperjuangan dan keluarga, saya menyampaikan empati yang mendalam terhadap musibah senior saya Zaini Arony,’’ ujar politisi yang akrab disapa CP ini.

Ia berharap, tim kuasa hukum Zaini Arony menyikapi vonis ini dengan mengambil langkah yang tepat. “Ke depannya ini harus cerdas dan rasional dalam upaya langkah hukum selanjutnya,” ujar Chris mengingatkan.

Ia menyebutkan, sejumlah fakta yang harus dipertimbangkan oleh tim kuasa hukum Zaini Arony. ‘’Artinya, kita harus mempertimbangkan, mawas-mawas dirilah. Selama ini keputusan KPK, Pengadilan Tipikor itu seratus persen orang banding itu tidak pernah berkurang atau sama, malah dia bertambah. Tapi dalam hal ini bukan jadi tim kuasa hukum harus takut. Tapi harus cerdas dan rasional,’’ ujarnya.

Chris menilai bahwa keputusan untuk melakukan banding atau tidak memang ibarat sebuah perjudian. Ia tidak ingin Zaini harus menanggung beban yang lebih buruk akibat langkah hukum yang kurang tepat. “Jangan sampai ini sudah jadi keputusan yang terbaik dari yang terburuk, kita mau niat yang lain malah lebih parah. Tapi terserahlah keputusan ada di tangan kuasa hukum karena merekalah yang sudah diberikan mandat oleh Pak Zaini,” ujarnya.

Terkait situasi di internal Golkar, Chris menegaskan perlunya diambil langkah cepat oleh Plt. Sekretaris DPD Partai Golkar NTB, H. Muh. Amin. “Kami dari DPP Partai Golkar, berharap Pak H. Muhammad Amin, untuk sesegera mungkin mengambil langkah yang jitu dan strategis terhadap Partai Golkar di NTB,” ujarnya.

Seperti diketahui, Majelis Hakim Tipikor Denpasar, Bali, menghukum Zaini Arony (60) selama empat tahun penjara dalam kasus penyalahgunaan kekuasaannya terkait perizinan penggunaan pemanfaatan tanah tahun 2012 dan pemerasan Rp 1,4 miliar terhadap korban Gede Djaja.

Dalam sidang di pengadilan Tipikor, di Denpasar, Rabu, Ketua Majelis Hakim Prim Hariadi juga mewajibkan terdakwa membayar denda Rp 200 juta, subsider dua bulan kurungan penjara. (aan)

Toko Berlantai Tiga Nyaris Hangus Terbakar Mataram (Suara NTB) Sebuah toko berlantai tiga nyaris hangus dalam peristiwa kebakaran, Rabu (30/9) siang. Api yang sempat menghanguskan berugak dan kursi yang terletak di lantai tiga toko milik Ricky (23) warga BTN Taman Indah Kota Mataram ini berhasil dipadamkan. Api yang sempat membuat para pegawai terkejut akibat kelalaian tukang yang tengah melakukan pengelasan itu, tak memperhatikan material sekitar.

Peristiwa tersebut terjadi sekitar pukul 12.00 WITA. Ricky yang dikonfirmasi usai api dipadamkan menyebutkan di lantai tiga toko memang tengah ada perkerjaan las oleh tiga orang tukang. Namun saat melakukan pekerjaan ngelas, tukang tak memperhatikan material sekitar yang mudah terbakar. Di mana, di lantai tiga toko yang dijadikan sebagai kafe tersebut terdapat berugak yang beratapkan ilalang dan sejumlah kursi. “Saat ngelas, ada percikan api menyambar atap yang terbuat dari ilalang,” terang Ricky.

Menurutnya, saat itu dia sendiri tengah tak ditempat. Untungnya saat itu semua pegawainya tengah berada di lantai dua untuk beraktivitas. Begitu mengetahui ada peristiwa tersebut, pegawainya melakukan upaya pemadaman dengan mengambil air menggunakan ember. Tak berapa lama, satu unit mobil pemadam tiba di lokasi untuk melakukan pemadaman. Tak hanya petugas pemadam, aparat Polres Mataram juga diterjunkan ke lokasi.

Bahkan jajaran petinggi Polres Mataram termasuk Kapolres Mataram AKPB Hery Prihanto turut serta memantau langsung jalannya pemadaman kebakaran dimaksud. Api kemudian berhasil dipadamkan sekitar setengah jam kemudian. “Kalau kerugian diperkirakan mencapai Rp 100 juta,” sebut Ricky.

Sebab tidak hanya berugak, dalam peristiwa tersebut sejumlah peralatan lain seperti meja dan kursi kafe ikut hangus.

Kapolres Mataram AKBP AKBP Hery Prihanto yang dikonfirmasi menyatakan peristiwa ini akibat pekerja yang melakukan kegiatan las tanpa memperhatikan keadaan sekitar. Namun dalam peristiwa ini tidak ada korban luka-luka melainkan hanya kerugian materil. Sejumlah benda yang terbakar kemudian diamankan oleh pihaknya sebagai barang bukti. (use)

Tiga Wanita Muda Diduga Dibunuh Jakarta (Suara NTB) Kepolisian Daerah Kepulauan Riau (Polda Kepri) memberikan perhatian khusus pengungkapan pelaku kasus pembunuhan berantai tiga wanita muda di Batam.

“Kasusnya diambil alih Polda Kepri dipimpin langsung Direktur Reserse Kriminal Umum,” kata Kapolda Kepri Brigadir Jenderal Polisi Arman Depari saat dikonfirmasi di Jakarta, Rabu.

Arman mengatakan penyidik kepolisian masih bekerja keras mengumpulkan alat bukti di lapangan dan memeriksa sejumlah saksi termasuk penyelidikan investigasi secara ilmiah guna mengungkap kasus pembunuhan sadis itu.

Arman mengakui proses penyelidikan kasus pembunuhan itu sudah mengalami kemajuan namun belum dapat disampaikan karena masuk materi penyidikan.

“Setiap hari saya meminta progres penyelidikan dan dua atau tiga hari sekali asistensi perkembangannya,” ujar mantan Direktur IV Tindak Pidana Narkotika Bareskrim Polri itu.

Arman mengungkapkan ciri pembunuhan berantai itu memiliki kesamaan berdasarkan tanda luka sayatan pada leher dan ketiga korban merupakan wanita muda, namun tidak ada barang berharga yang hilang.

“Ini bukan pembunuhan biasa dilihat korbannya merupakan wanita muda dan tanda luka pada leher korban,” ujar Arman seraya menambahkan pelaku diduga memiliki tingkat keberanian yang tinggi berdasarkan luka sayatan pada leher korban.

Selain itu, Arman juga menyebutkan penyidik kepolisian memiliki keterbatasan dalam pengungkapan kasus itu karena tidak menemukan sidik jari pelaku di sekitar lokasi kejadian.

TerkaitdenganstrategipengamanandiwilayahhukumPoldaKepri, Arman menegaskan pihaknya telah menerapkan pola pengamanan yang maksimal melalui tindakan preventif maupun preemtif seperti patroli dan penyebaran anggota kepolisian di lokasi tertentu.

Sebelumnya siswi SMA Negeri I Batam Dian Milenia Afieta (15) ditemukan tewas di Kawasan Hutam Dam Seiladi, Minggu (27/9) pagi. (ant/Bali Post)

Informasi itu disampaikan Kajari Mataram, Rodiansyah, SH, Rabu (30/9). Itu sekaligus sebagai klarifikasi ke masyarakat yang mempertanyakan perkembangan kasus tersebut, sejak ditangani tahun 2014 lalu. “Ternyata PPK nya sudah ditahan di NTT,” kata Rodiansyah. Ini akhirnya jadi kendala pihaknya melanjutkan penyidikan kasus ini. Karena tersangka dalam status ditah-

an oleh Kejati NTT. RUP ditahan karena terlibat dalam dugaan tindak pidana korupsi proyek dermaga di Kecamatan Bakalang Kabupaten Alor NTT senilai Rp 43 miliar. Kerugian negara dalam kasus ini mencapai Rp 11 miliar. Diketahui, proyek dermaga itu merupakan satu paket pekerjaan dengan objek yang sama di Sekotong, Lobar tersebut. ‘’Kebetulan kami

mendapat kabar, dia juga PPK nya yang di Dermaga Gili Gede,’’ kata Rodiansyah.

Karena dalam posisi ditahan, sulit pihaknya menghadirkan RUP untuk dilakukan pemeriksaan sebagai saksi, pascakasus ini dinaikkan ke penyidikan.

Solusinya, pihaknya akan mengirim tim ke NTT untuk melakukan pemeriksaan langsung di sana. ‘’Kita akan coba

kirim tim penyidik untuk periksa di tempat. Sulit kalau mau diminta ke Mataram,’’ terangnya.

Kasus Dermaga Gili Gede sejauh ini memang belum menetapkan tersangk. Walaupun sebelumnya sudah ditingkatkan ke penyidikan. Nilai proyek ini diketahui sebesar Rp 6 miliar, juga sumbernya dari Kementerian PDT. Proyek ini diserahkan langsung menteri saat itu, Helmi Faisal Zaini. Kejari Mataram baru menemukan bukti awal indikasi penyimpangan, sehingga tinggal memperdalam pada pihak yang paling bertanggung jawab.

Prinsip kehati- hatian dalam penanganan kasus juga dikede-

pankan. ‘’Orang sekarang mudah mempraperadilankan penegak hukum. Jadi harus kuat bukti dulu, baru tetapkan tersangka,’’ tegas Rodiansyah.

Jika saatnya nanti timnya akan diturunkan, akan dipertimbangkan efektivitas waktu.

Karena di Kejari Kupang, juga sedang ditahan PPK untuk proyek Rumah Kumuh di KLU. Ada kemiripan juga dalam kasus ini. Selain kesamaan jabatan saksi sebagai PPK, juga tersangka kasus rumah kumuh ditahan di Lapas setempat, sehingga tidak bisa dipanggil ke Mataram. “Saat tim turun nanti, jadinya bisa sekalian saksi diperiksa. Supaya efektif,” pungkasnya. (ars)

(Suara NTB/ars)

LATIHAN – Sejumlah pasukan organik TNI Angkatan Darat dari Yonif 742/SWY melintas di Lapangan Batalyon setempat untuk menjalani latihan rutin, Rabu (30/9). Dalam pelaksanaan Pilkada serentak Desember 2015 mendatang, TNI AD juga diperlukan kesigapannya ketika diminta back up pengamanan oleh Polri dalam situasi darurat.

Netralitas TNI Harga Mati di Pilkada Serentak Mataram (Suara NTB) Netralitas TNI diuji pada Pilkada serentak, Desember 2015 mendatang.

Apalagi ada tujuh kabupaten dan kota menyelenggarakan perhelatan demokrasi di daerah ini. Banyaknya personel dari tingkat Babinsa sampai perwira, menjadi beban tersendiri untuk mengontrol.

Namun bagi Danrem 162/WB, Kol. CZI. Lalu Rudy Irham Srigede, tidak ada yang sulit. “Yang perlu diingat, kami sistem komando. Perintah atasan, itu yang diikuti oleh bawahan. Termasuk soal netralitas dalam Pilkada ini,” tegas Danrem, Rabu (30/9).

Masih soal netralitas, dia sudah menekankan kepada jajarannya untuk tidak melakukan beberapa hal. Diantaranya, m e n gawal p a r a pasangan calon buLalu Rudy Irham Srigede

pati dan wakil bupati atau pun wa- gkatan Laut (AL) tidak pernah berubah, “Dari dulu sampai sekarang likota dan wakil walikota.

“Tidak ada satu pun yang saya izin- tidak ada perubahan. Netralitas TNI kan untuk mengawal para calon,” te- itu harga mati,” tegasnya. Ini yang tengah dipantaunya sebagai petinggi AL gasnya.

Dalam tahapan Pilkada paling dijag- di wilayah hukum NTB. Kalau pun ada kegiatan pengamananya. Tidak boleh ada anggota TNI AD yang memengaruhi masyarakat untuk an, menurutnya tidak ada yang memilih calon atau pasangan tertentu. mendadak. Semua tetap melalui perenJuga dilarang melakukan gerakan sendi- canaan, tetap di bawah koordinasi Danri. “Kalau tidak ada unsur satuan besar rem 162/WB sebagai Komandan Garniuntuk pengamanan, saya tidak akan izin- zun untuk tiga unsur TNI wilayah NTB. “Jadi tidak ada yang ujug-ujug. kan satu orang atau doa orang. KaSemua lewat koordinasi dan lau ada yang menemukan seperti perencanaan,” terang dia. ini, laporkan ke saya,” tegasnya.

Terkait kewenangannya Dia mengakui pengamatanmemantau wilayah perainya terbatas untuk pengawasan. ran NTB, hubungannya Sehingga memerlukan dukungan dengan penyelenggaraan masyarakat, termasuk pemanPilkada akan tetap ada. tauan dari media. Itu kemudian Tapi secara teknis, pihaknya menjadi dasarnya menindak tetap menunggu koordinasi oknum yang kedapatan terlibat dengan unsur TNI lainnya dan politik praktis. pemerintah daerah.

Sementara KoIntinya menurut mandan Angkadia, semua sudah ada tan Laut (Danaturannya, tinggal lanal) Matdijalankan. aram, Kol. Penegasan soal Mar. Rachnetralitas juga dismat Junaidi ampaikan Komanmemastidan Pangkalan TNI kan aturan Angkatan Udara soal netral(Danlanud) Rembiga, itas TNI, Letkol Pnb. Ardi termasuk Syahri. Tindak tegas di AnArdi Syahri

juga menjadi ancaman bagi anggotanya yang terungkap berpihak hingga keterlibatannya di politik praktis. “Kita akan tidak kalau ada anggota ketahuan mendukung salah satu partai atau kandidat, walikota maupun bupai,” tegas dia.

Kepada keluarga anggota TNI sudah disampaikan imbauan, agar membatasi pengaruh politik dan dukungan hanya pada personal masing masing. Anggota TNI tidak boleh diseret ke pusaran politik tersebut, agar tetap terjaga netralitasnya.

“Keluarga TNI kita minta untuk mandiri. Kalau ada yang didukung, silakan dukung.

Jangan ajak keluarganya yang TNI,” tegasnya. (ars)

(Suara NTB/ars)

KPID Terima Laporan Dugaan Pelanggaran Kampanye Mataram (Suara NTB) Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) NTB, menerima laporan dugaan pelanggaran kampanye salah satu pasangan calon kepala daerah di dua kabupaten/kota, yakni di Kota Mataram dan Kabupaten Lombok Utara (KLU). Dugaan pelanggaran itu kini sedang dikaji KPID NTB. Ketua KPID NTB, Sukri Aruman ditemui Suara NTB di ruangannya, Rabu (30/9) membenarkan bahwa pihaknya telah menerima laporan pelanggaran kampanye tersebut. ‘’Ya, kami sudah menerima dua laporan pelanggaran kampanye di media massa di dua kabupaten/kota, tepatnya di Mataram dan KLU.’’ Menurut Sukri Aruman, pihaknya saat ini sedang mengkaji laporan tersebut, untuk menentukan apakah ada pelanggaran atau tidak. “Jika benar kita temukan ada pelanggaran maka kita akan layangkan teguran pada media yang bersangkutan dan tentu akan berkoordinasi dengan KPU dan Bawaslu.”

Pada prinsipnya, KPID akan mengawasi media agar tetap pada fungsinya. ‘’Fungsi media itu kan untuk mencerdaskan masyarakat. Jadi KPID mendukukung media yang melakukan pencerdasan, sehingga masyarakat tidak memahami Pilkada hanya untuk mencoblos.”

Saat ditanya terkait maraknya kampanye yang dilakukan pasangan calon kepala daerah di media sosial, Sukri Aruman mengatakan media online itu bukan ranah kewenangannya. “Jadi yang menjadi kewenangan kami sebagai lembaga pengawas penyiaran hanya terbatas pada media televisi dan radio, sedangkan media cetak dan online itu bukan kewenangan kami,” terangnya. (ndi)

Rachmat Junaidi (Suara NTB/ars)

MA Tolak Kasasi

Dua Terdakwa Korupsi Labuan Haji Divonis 5 Tahun Penjara Mataram (Suara NTB) Mahkamah Agung (MA) RI mengeluarkan putusan terhadap dua terdakwa korupsi Labuan Haji Lombok Timur. Dalam putusan tersebut, MA menolak kasasi terdakwa, H. L. Gafar Ismail, MM dan Ir. Ichsan Suaidi dengan menambah hukuman menjadi lima tahun penjara.

Humas Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Mataram Fathur Rauzi SH MM yang dikonfirmasi di PN Mataram, Rabu (30/ 9) siang, menyebutkan putusan tersebut dijatuhkan majelis pada 1 September 2015. Pengajuan kasasi oleh terdakwa Gafar dalam dugaan korupsi proyek Dermaga Labuhan Haji senilai Rp 82 miliar lebih ini ditolak oleh majelis hakim MA, MS Lumme, Artidjo Alkotsar dan Krisna Harahap.

Sesuai dengan amar putusan, majelis memutuskan memperbaiki putusan Pengadilan Tipikor pada PT Mataram No.16/Pid.Sus/2014/ PT.Mtr. tanggal 28 Januari 2015 yang memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram No. 35/ Pid.Sus.Tpk/2014/PN.Mtr. tanggal 13 November 2014. Isinya, menyatakan terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

korupsi yang dilakukan secara berlanjut. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 5 tahun. Tidak hanya itu, Gafar juga dipidana membayar denda sebesar Rp 200 juta. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. ‘’Poin ke empat, memerintahkan supaya terdakwa untuk ditahan,’’ terang Fathur.

Sementara itu, untuk terdakwa lain yakni Ir Ichsan Suaidi yang mengajukan kasasi juga ditolak oleh MA. Ichsan hukumannya juga dinaikkan menjadi 5 tahun dari vonis sebelumnya 3 tahun. Sebelumnya saat banding di PT Mataram, majelis menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan terdakwa/Penasihat Hukum. Dalam putusannya, mejelis juga memperbaiki putusan Pengadilan Tipikor tingkat pertama pada PN Mataram Nomor : 36/Pid.Sus.TPK/2014/PN.Mtr, tanggal 13 Novemver 2014.

Sesuai dengan amar putusan, majelis menyatakan Ichsan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair. Namun Ichsan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana dakwaan subsidair. Sehingga saat itu majelis menjatuhkan pidana penjara penjara selama 3 tahun dan denda sebesar Rp 200 juta dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.

Saat itu terhadap Ichsan juga dijatuhkan pidana tambahan yakni membayar uang pengganti kepada negara sejumlah Rp 4,4 Miliar lebih. Dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut selama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap maka terhadap harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Apabila terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka diganti dengan pidana penjara selama 1 tahun.

Diakui Fathur, saat ini pihaknya belum menerima bundel A perkara dimaksud dari MA. Disebutkannya, bundel A tersebut diterima pihaknya dalam waktu satu bulan bahkan bisa lebih sejak diputuskan. Selanjutnya mengenai pelaksanaan eksekusi nantinya akan dilakukan oleh Kejaksaan. (use)

SUARA NTB Kamis, 1 Oktober 2015

BUDAYA DAN HIBURAN

Halaman 9

Ananda Sukarlan Tunjukkan Indonesia Lewat Rapsodia Nusantara Jakarta (Suara NTB) Maestro piano Ananda Sukarlan menunjukkan identitas Indonesia ke dunia lewat komposisi musik klasik Rapsodia Nusantara untuk piano solo.

“Musik saya adalah musik klasik Indonesia, saya berusaha mencari identitas musik Indonesia melalui Rapsodia Nusantara,” kata Anada Sukarlan di Jakarta, Rabu kemarin. Dengan Rapsodia Nusantara, Ananda memperkenalkan Indonesia lewat permainan piano.

“Dibandingkan dengan alat musik tradisional seperti gamelan dan lainnya, piano ini mudah dan ada di manamana. Karya saya dapat dimainkan pianis di seluruh dunia,” kata dia.

Saat ini Rapsodia Nusantara terdiri atas 18 nomor. Ananda ingin membuat Rapsodia tersebut hingga nomor 34, mewakili setiap provinsi di Indonesia.

Dalam membuat komposisi, dia menggunakan pendekatan tradisi klasik seperti yang dilakukan Mozart dan Beethoven, di mana musik yang dimainkan lebih romantis.

Meski memainkan instrumen dengan gaya Barat, Ananda, yang tercatat sebagai pianis Indonesia pertama dalam The International Who’s Who in Music Book (2001), mengatakan musik Indonesia tetap memiliki perbedaan dengan musik Barat.

“Cara memainkan pianonya seperti periode klasik, tetapi kemudian elemen-elemenya sangat etnis, seperti nada, ritme, dan tangga nadanya,” kata dia. Bagi Ananda, musik Indonesia meliputi musik dari berbagai suku dan daerah yang membentuk entitas kebangsaan itu sendiri.

“Itulah yang membuat tantangan, karena setiap daerah memiliki ciri khas tersendiri,” kata pria kelahiran 10 Juni 1968 itu. Pemerintah memberikan Penghargaan Kebudayaan 2015 kategori Pencipta, Pelopor dan Pembaru kepada Ananda.

Dia mengatakan pemberian penghargaan itu membawa angin segar ke dunia klasik Indonesia dan membuat dia ingin menjaga kualitas musik ciptaannya.

“Penghargaan ini untuk musik klasik Indonesia, genre musik ini mendapat pengakuan dari pemerintah, bahwa musik klasik ada dan dapat merepresentasikan musik Indonesia di dunia internasional,” kata dia. (ant/bali post)

(Suara NTB/met)

SELASA MUSIK - Pentas Selasa Musik di Warjack Taman Budaya semakin menggeliat. Tampak Wing Sentot Irawan mengisi konser Titip Rindu Buat Emak. Selain untuk mengenang masa kanak-kanaknya, pentas tersebut sengaja ia dedikasikan untuk sang ibunya yang telah berpulang beberapa waktu kemarin.

Tenun Lombok Pernah Jaya di Pasar Internasional Mataram (Suara NTB) Kain sesek atau lebih populer dikenal dengan kain tenun dari Lombok pernah jaya ketika merambah pasar Internasional. Sebagai bagian dari keunggulan pulau Lombok sebelum memasuki abad ke-20, kain tekstil karya tangan orang sasak ini menyebar hampir di seluruh dunia.

(Suara NTB/ist)

Ananda Sukarlan

Lukisan Seniman Indonesia Diminati Kolektor Italia Beijing Lukisan berjudul “Chinese Beauty” dan “Pancaroba” karya seniman lukis asal Bali, Indonesia, I Nyoman Loka, dibeli oleh seorang kolektor lukisan asal Italia, dalam pameran seni “China Art” di Beijing, 25-27 September.

Karya lainnya berjudul “Woman in Beauty”, hasil goresan tangan I Putu Bambang Juliarta juga terjual kepada seorang pelukis muda berbakat yang berasal dari Provinsi Henan, Tiongkok.

“Tentu sangat senang dan bangga, jika karya kita diminati dan dibeli, apalagi seorang kolektor dan pencinta seni,” kata I Putu Bambang kepada Antara di Beijing, sesaat sebelum melanjutkan pameran di Bangkok, Thailand, Selasa.

Ia menambahkan,”mudah-mudahan kami bisa berpameran lagi”. Pameran seni yang diprakarsai Kementerian Kebudayaan Tiongkok tersebut menampilkan delapan lukisan karya tujuh seniman lukis Indonesia yang ikut dalam pameran tersebut.

Selain I Putu Bambang Juliarta dan I Nyoman Loka, terdapat pula lima pelukis lainnya yakni I Wayan Redika, Uuk Paramahita, Pande Nyoman Alit Wjaya Suta, Made Supena, dan Imam Nurofiq.

Melalui pameran tersebut para pelaku serta pemerhati seni dapat menampilkan dan menikmati perpaduan nilai estetika modern dan klasik melalui karya kaligrafi, lukisan minyak dan seni pahat.

Pameran seni “Art China” diikuti oleh sejumlah galeri, lembaga seni, asosiasi seni dan para seniman tidak saja dari Tiongkok, melainkan dari sejumlah negara lain seperti Jerman, Austria, Italia, dan Rusia. (ant/bali post)

Masa keemasan dari kejayaan kain lombok ini mengisi pasar internasional berakhir ketika munculnya revolusi industri di Inggris. Saat itu, muncul produk berupa kain yang terbuat dari mesin. Produk eropa itulah yang menumpas kejayaan perdagangan hasil kreativitas masyarakat Lombok di pasar internasional.

kain yang dibuat menggunakan mesin dari eropa tersebut, layar perahu dan bahkan layar setiap kapal yang melaut merupakan kain sesekan hasil produksi masyarakat sasak.

Produksi layar kapal dengan menggunakan bahan kain sesekan banyak diperdagangkan di Labuhan,

Jakarta (Suara NTB) Kain batik tulis atau batik cap harus dicuci dengan sabun khusus agar warnanya tidak memudar, contoh sabun batik dari bahan alami adalah buah lerak.

“Bentuknya bulat, kulitnya keras, bila dikocok dalam air akan menimbulkan busa,” kata Pendiri Griya Peni dan penggagas komunitas Mbatik Yuuuk Indra Tjahjani di Jakarta, Rabu kemarin.

Dahulu, orang-orang memanfaatkan buah lerak sebagai pengganti sabun cuci.

Meski kini zaman sudah modern, Indra menekankan deterjen biasa tidak dianjurkan untuk mencuci batik. Sebaiknya pilih sabun yang memang dikhususkan untuk mencuci batik yang kandungannya telah disesuaikan untuk menjaga warna kain batik seperti aslinya.

Buah lerak, lanjut Indra, tidak hanya dikhususkan untuk mencuci batik, melainkan juga kain halus lain, seperti sutera. Sementara itu, batik printing yang dibuat tanpa menggunakan malam dapat

(ant/bali post)

Dian Pelangi Dian tidak datang ke malam penganugerahan di Inggris Raya pada 21 September lalu karena jadwal yang tidak memungkinkan. Dian merupakan figur kedua dari Indonesia yang masuk dalam daftar #BOF500. Tahun lalu pimpinan grup Femina Svida Alisjahbana masuk ke dalam daftar tersebut. BOF merupakan media fesyen business to business yang dibaca oleh mayoritas pemain industri. (ant/bali post)

(ant/bali post)

Kain Batik dicuci seperti biasa tanpa metode khusus.

“Batik printing sama saja dengan kain meteran bermotif yang dijual di toko,” ujar dia.

Mencucinya pun jangan terlalu kencang, tetapi dikucek lembut. Kemudian peras kain batik dari bagian atas menuju ke bawah. “Jemur jangan di bawah matahari, tetapi diangin-anginkan,” imbuh dia.

Saat menjemur kain batik, sebaiknya cari permukaan yang agak lebar, sep-

begitu tinggi di masa lampau.

Masuknya daerah NTB dalam program MP3EI, Koridor V pintu gerbang pariwisata dan ketahanan pangan nasional, diharapkan mampu menjadi titik balik untuk mengembalikan posisi daerah ini seperti capaian kejayaan di masa lampau.

“Kita belum berbicara tentang lumbung padi. Dahulu saja, jumlah beras yang diekspor mencapai angka 45.000 ton, itu hasil Lombok saja,” tandasnya menanggapi daerah ini yang diproyeksikan menjadi daerah ketahanan pangan nasional. (met)

Saat Sakit, Andien Cari Ibu

Buah Lerak, Sabun Khusus Batik

Dian Pelangi Masuk Tokoh Fesyen Berpengaruh Media Asing Jakarta (Suara NTB) Perancang busana muslim Dian Pelangi dinobatkan sebagai salah satu perancang yang berkontribusi besar dalam membentuk industri fesyen dunia oleh media asal Inggris Raya The Business of Fashion.

“Nggak menyangka,” kata Dian saat jumpa pers di Jakarta, Rabu kemarin. Dian Pelangi menjadi salah satu dari #BOF 500 - The Most Influential People Shaping the Global Industry yang antara lain berisi Kanye West, Stella McCartney, Alexander Wang, Donatella Versace, Amal Clooney, David Beckham dan bintang K-Pop G-Dragon.

Untuk memastikannya, Dian mengaku menghabiskan seharian waktunya untuk “googling” mencari informasi tersebut. Dian juga kaget mendapati ada ilustrasi dirinya di sampul BOF edisi cetak yang bertema “Reinvention”.

Dalam profil yang dimuat di situs BOF, Dian disebut sebagai perancang muda yang memberi warna dan napas baru di dunia fesyen Muslim, modest fashion, dengan padu padan gaya ala Barat dengan kain tradisional Indonesia.

Dian, yang aktif di media sosial, dianggap dapat menarik perhatian anak muda Muslim dunia yang antusias membaurkan gaya hidup berbusana dengan kepercayaannya. Dengan masuknya dirinya ke dalam daftar tersebut, Dian berharap modest fashion diterima dunia.

“Setelah ada revolusi industri itu, kejayaan kain sesek yang menyebar di nusantara mulai meruntuh. Itulah menjadi awal kemunduran produksi kain sesekan. Bahkan, kain kafan diproduksi oleh orang Lombok sendiri,” tutur Ahmad JD kepada Suara NTB, Rabu (30/9).

Sebelum muncul produk

Kabupaten Lombok Timur.

“Layar – layar perahu zaman dahulu itu terbuat dari kain sesek. Kain sesek ini merupakan hasil produksi orang sasak. Tetapi, munculnya revolusi industri di Inggris membuat produk dari Lombok ini punah,” tegasnya.

Menurut pengelana yang berasal dari Belanda, Inggris dan Jerman yakni, Huefe, A.R Wallace, dan H.Z.O Zollinger, banyak sekali komoditi dari Lombok yang meramaikan pasar Asia Tenggara. Hal ini memperkuat pendapat bahwa kejayaan peradaban daerah ini

erti bambu, agar kedua sisi batik tidak saling bersentuhan. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga warna kain batik.

Bila ingin menambah wewangian secara alami, bisa juga membakar ratus wangi dengan arang.

Kemudian, letakkan kurungan ayam di atasnya. Taruh kain batik yang sudah setengah kering di kurungan ayam tersebut. “Agar kain wangi dan tahan lama.” (ant/bali post)

Jakarta (Suara NTB) Penyanyi Andien mengaku ia tergolong orang yang merasa sembuh saat sedang sakit mendapat belaian dari sang ibu.

“Dari kecil, kalau saya sakit lalu ibu mendampingi rasanya jadi gampang sembuh,” kata Andien, saat dijumpai di acara kampanye OBH Combi Lovermula, di Jakarta, Selasa. Ia pun menceritakan pengalamannya saat mempersiapkan konser besarnya beberapa waktu lalu.

Latihan 30 lagu per hari selama beberapa waktu, ia akhirnya kelelahan mendekati hari H konsernya. Ditambah, ia sulit tidur ketika pertunjukan perayaan kariernya di dunia musik.

Ia pun meminta kepada ibu, suami, keluarga dan teman-teman terdekatnya untuk berada di ruang ganti sebelum konser berlangsung.

“Mereka menciptakan kehangatan di dalam ruangan. Saya jadi lebih tenang.”

Seketika ia pun merasa penyakitnya hilang dan staminanya kembali pulih sehingga ia bisa tampil maksimal di panggung.

Pelantun lagu Let It Be My Way ini selalu menaruh keluarga sebagai prioritas utama karena ia yakin bila seperti itu, hidup akan aman. (ant/bali post)

SUARA NTB Kamis, 1 Oktober 2015

PENDIDIKAN

Halaman 10

Dari Workshop Jurnalistik IAIN Mataram Hanya untuk Calon Guru

(Suara NTB/dok)

KETUA Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) NTB, Drs. H. Ali Arahim, MSi, meminta semua anggota PGRI NTB, khususnya di Kecamatan Praya Barat Daya (Prabarda) tidak pusing perihal tuntutan ijazah agar memiliki ijazah yang linier.

Berdasarkan informasi yang diterima PGRI NTB, ada pengerahan massa oleh salah satu pengawas yang meminta khusus bagi guru-guru agar melanjutkan kuliah ke Universitas Terbuka (UT) guna memperoleh linieritas ijazah.

“Kita dapat info begitu, semua anggota PGRI yang tengah lakukan tugas pengabdian di NTB, baik negeri, swasta dengan jurusan apapun terlebih sudah mendapatkan sertifikat sertifikasi agar jangan pernah ikuti itu,” ujarnya pada Suara NTB, Selasa (29/9).

Menurutnya, linieritas ijazah hanya diperuntukkan bagi mereka calon guru pada tahun 2016 mendatang. Sementara untuk guru yang telah mengajar, mengabdikan diri bertahun-tahun tidak usah patuh terhadap aturan linieritas ijazah. “Jadi tidak perlu kuliah lagi di UT untuk dapat ijazah linier, tidak perlu kuliah. Tolong baca dengan baik dan benar semua aturan-aturan itu,” ujarnya mengingatkan.

Dijelaskannya, guru yang telah mengabdi bertahun-tahun sangat tidak mungkin kuliah lagi. Selain menimbang faktor usia yang juga menjelang pensiun, sehingga kuliah menjadi tidak ada gunanya.

“Ini sama halnya dengan seorang anak yang sudah besar, tiba-tiba diminta untuk masuk ke dalam perut ibunya lagi. Tidak mungkin juga mereka yang sudah mengabdi bertahun-tahun, disuruh kuliah lagi,” ujarnya menggambarkan. (dys)

Dosen Juga Bisa Menulis di Media Massa Mataram (Suara NTB) Sebanyak 20 peserta berasal dari unsur dosen dan pegawai Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Mataram mengikuti workshop jurnalistik yang digelar di Balai Pendidikan dan Latihan (Diklat) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah NTB, Rabu (30/9). Acara ini dibuka Rektor IAIN Mataram Dr. H. Mutawalli, MAg. Dalam sambutannya, Rektor IAIN Mataram H. Mutawalli, berharap kegiatan workshop jurnalistik yang merupakan program kerja tahunan Bagian Humas IAIN Mataram dapat menghasilkan hal positif bagi para dosen dan pegawai. Kegiatan-kegiatan seperti ini tentunya dalam rangka meningkatkan kapasitas dosen dan pegawai IAIN Mataram khususnya dalam bidang tulis menulis di media massa.

Mutawalli berharap peserta dapat mengikuti kegiatan workshop jurnalistik dengan benar dan sungguh-sungguh supaya memperoleh ilmu jurnalistik yang dapat dimanfaatkan. Sehingga menjadi penulis yang unggul dan baik bagi kemajuan dan pengembangan IAIN Mataram ke depan.

“Apapun yang dilakukan dengan kebaikan maka dalam lindungan Allah SWT begitu juga dengan pengabdian kita di bidang jurnalis dan tulisan. Setelah kembali dari pelatihan ini, kembangkan ilmunya untuk menulis yang baik-baik. Jangan terpengaruh dengan pikiran dan perbuatan yang tidak baik lalu ada keinginan untuk menulis apalagi diberitakan di media dan dipublikasikan ke masyarakat,” ujarnya mengingatkan.

Sementara itu, Penanggung Jawab Harian Suara NTB dan Direktur Radio Global FM Lombok H. Agus Talino, menegaskan, semua orang bisa menjadi penulis.

Termasuk di antaranya menulis di media massa.

Kesadaran Hukum

Mahasiswa Unram Beri Penyuluhan pada Masyarakat Giri Menang (Suara NTB) Puluhan masyarakat Desa Gapuk Kecamatan Gerung mengikuti kegiatan penyuluhan hukum yang digelar mahasiswa peserta Kuliah Kerja Nyata (KKN) Fakultas Hukum Universitas Mataram (Unram), Rabu (30/9). Kegiatan ini digelar bersama mitra Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas).

Kepala Desa Gapuk Kecamatan Gerung, Nurdin, S.Pdi, mengapresiasi kegiatan penyuluhan hukum yang digelar mahasiswa peserta KKN. Menurutnya, kegiatan penyuluhan hukum ysangat penting dilakukan, (Suara NTB/ist) mengingat kesadaran hukum di ten- PENYULUHAN - Mahasiswa FH Unram saat menggelar penyuluhan hugah-tengah masyarakat saat ini kum bersama Kompolnas di Kantor Desa Gapuk Gerung, Rabu (30/9). masih sangat rendah. Untuk itu, Dalam kesempatan itu, Sarkawi tang kinerja dan atau perilaku kegiatan yang baru pertama kali digelar sepanjang pelaksanaan KKN juga menjelaskan kepada masyarakat, anggota/pejabat Polri mendi Desa Gapuk tetap dilaksanakan jika saat ini Fakultas Hukum Unram yangkut penyalahgunaan wetelah ditunjuk sebagai salah satu per- wenang pelayanan yang buruk. di masa mendatang.

Sementara dalam materinya, ang- guruan tinggi mitra Kompolnas di NTB. Selain itu, perlakuan diskriminagota mitra Kompolnas, Sarkawi, SH, Keberadaan mitra Kompolnas sebut si, dugaan korupsi, penggunaan MH, mengingatkan agar masyarakat Sarkawi dapat dimanfaatkan oleh diskresi yang keliru serta pelangsenantiasa memiliki kesadaran ter- masyarakat untuk melaporkan kiner- garan HAM. Misalnya keberpihahadap hukum, sehingga tidak boleh ja aparat kepolisian dengan prosedur kan dan tidak netral dalam penelagi ada cerita masyarakat yang main dan mekanisme penanganan Saran dan gakan hukum tidak memberikan hakim sendiri. Apalagi, Indonesia ad- Keluhan Masyarakat (SKM) yang te- pelayanan secara cepat dan layalah negara hukum. Di tingkat desa, lah ditentukan berdasarkan kriteria- ak kepada masyarakat sesuai petunjuk teknis pelayanan kepolimasyarakat bisa membuat semacam kriteria tertentu.

Sementara keluhan masyarakat sian, tidak profesional, proporawig-awig yang dapat dijadikan sebagai landasan hukum bagi yang dapat diadukan kepada mitra Ko- sional dan prosedural sesuai stanmpolnas adalah berupa laporan ten- dar pelayanan. (dys) masyarakat bersangkutan.

(Suara NTB/dys)

FOTO BERSAMA - Penanggung Jawab Harian Suara NTB dan Direktur Radio Global FM Lombok H. Agus Talino foto bersama peserta Workshop Jurnalistik yang digelar IAIN Mataram, Rabu (30/9).

Menurutnya, tidak ada syarat khusus bagi para dosen yang ingin menulis di media massa. Asalkan tulisan yang dikirim sesuai dengan isu yang ditulis di media massa tersebut. Hanya saja ungkapnya, selama ini persoalan utama untuk menjadi

penulis adalah adanya kemauan untuk memulainya.

“Tiga syarat untuk menulis yang baik ialah menulis, menulis dan menulis, “ ungkapnya.

Menulis di media massa katanya, sangat mudah asalkan mau menulis saja. Tetapi kalau hanya sebatas ingin menu-

lis dan tidak pernah memulainya, maka susah juga untuk bisa menulis.

Agus Talino berharap agar workshop jurnalistik ini dapat memberi motivasi pada seluruh peserta untuk mulai menulis, terutama menulis di media massa. (dys)

Guru Produktif SMK Minim Perhatian Mataram (Suara NTB) Puluhan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) negeri dan swasta yang memiliki program keahlian pertanian, perikanan dan peternakan di Provinsi NTB mengeluhkan tidak adanya perhatian dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) kabupaten/kota dan Dikpora NTB. ‘’Masih minimnya perhatian oleh Dikpora kabupaten/kota berdampak terhadap kualitas serta mutu pendidikan di SMK pertanian dan kelautan yang rendah. Hal tersebut disebabkan, SDM dari tenaga guru mereka tidak pernah di-upgrade melalui pendidikan dan pelatihan,’’ ungkap Kepala SMK Pertanian Pembangunan Negeri Mataram Drs. H. Lalu Basri, MPd, Selasa (29/9) lalu.

Selama ini, ungkapnya, guru-guru produktif yang mengajar di Jurusan Pertanian, Perikanan dan Peternakan tidak pernah tersentuh oleh Dinas

Dikpora kabupaten/kota dalam memberikan pelatihan sebagai salah satu hal penting untuk meningkatkan kualitas dan kompetensi para guru di SMK pertanian, perikanan dan peternakan. Minimnya pelatihan yang diberikan kepda guru-guru produktif yang membuka jurusan pertanian, perikanan dan peternakan, berimbas pada kualitas serta mutu anak didik yang diluluskan oleh SMK tersebut.

Menurut Basri, keberadaan SMKPP Negeri Mataram sebagai sekolah rujukan untuk SMK sejenis di NTB sangat strategis dalam memberikan pendampingan kepada belasan SMK negeri dan swasta yang ada di Provinsi NTB, khususnya di Pulau Lombok.

Guru-guru di SMKPP Negeri Mataram, karena bernaung di bawah Kementerian Pertanian langsung, makanya pelatihan dan pendidikan bagi guru sangat banyak.

Bahkan guru di SMKPP banyak

yang menjadi tutor nasional, karena rutin mendapatkan pelatihan.

Berbeda jauh kondisinya dengan guru-guru produktif yang SMK bernaung langsung di bawah Dinas Dikpora kabupaten/kota, di mana perhatian terhadap guru SMK pertanian dan kelautan sangat minim. Basri mengatakan, adanya pertemuan bersama SMK pertanian dan kelautan yang ada di Pulau Lombok ini bertujuan memperkaya pengetahuan serta meningkatkan kualitas SDM guruguru. Sehingga berdampak terhadap kualitas pembelajaran dan menghasilkan lulusan yang bermutu.

Pada pertemuan tersebut disepakati untuk membentuk asosiasi SMK yang memiliki program keahlian pertanian dan perikanan. Sehingga nantinya, para guru-guru ini bisa dilibatkan dalam pelatihan dan pendidikan yang diadakan Badan Koordinasi Penyuluh (Bakorluh) Provinsi NTB. (dys)

Diduga Lantaran Beasiswa

Pendaftar Vokasi Unram di KLU Menurun Tanjung (Suara NTB) Diduga lantaran tidak adanya beasiswa, mahasiswa yang mendaftar pada Program Vokasi Universitas Mataram (Unram) di Kabupaten Lombok Utara (KLU) menurun. Tahun akademik 2015/2016, mahasiswa baru pada 4 Prodi yang disediakan, tercatat hanya 90 orang.

Direktur Vokasi Unram, Dr. Himawan Sutanto, MM, menjelaskan, angkatan kedua mahasiswa di KLU turun drastis. Tahun pertama dibuka, mahasiswa yang terekrut mencapai 200 orang. Tingginya animo masyarakat saat itu didorong oleh stimulan Pemda KLU untuk menyiapkan subsidi biaya masuk.

“Peminat masyarakat untuk mendaftar ke vokasi mulai berkurang. Selain kendala ekonomi, penyebab lainnya, karena tidak adanya beasiswa dari pemerintah daerah seperti angkatan pertama,” ungkapnya, Selasa (29/9).

Menurut Dosen Fakultas Ekonomi Unram ini, antuasiasme dan semangat masyarakat KLU untuk meneruskan studi cukup besar. Tetapi sebagian di antaranya

terkendala oleh kemampuan finansial. Terbukti, angka kemiskinan masyarakat 34,63 persen dan banyaknya rumah tangga yang berada satu trip di atas garis kemiskinan (hampir miskin) menjadikan investasi masa depan masyarakat tidak berjalan sesuai rencana.

Korelasinya jelas, tanpa subsidi biaya kuliah, masyarakat masih belum mampu ataupun berspekulasi menanggung beban studi di Perguruan Tinggi.Alasan itulah, Himawan berharap adanya sokongan dana melalui APBD Pemda KLU untuk kembali mendukung beban anggaran mahasiswa baru di Vokasi Unram.

“Mahasiswa angkatan pertama punya semangat tinggi untuk kuliah. Dibuktikan dengan tingkat kehadiran mahasiswa pada setiap program belajar maupun praktik lapangan, mereka sangat aktif.

Bahkan, sebagian besar dosen yang ditugaskan mengajar di vokasi Lombok Utara ini sangat berantusias dalam mengajar,” terangnya.

Ia menambahkan, dalam 2 tahun ini Program Vokasi Unram masih fokus pada 4 program studi, yaitu Pro-

gram Studi (Prodi) Teknologi Pangan, Kesehatan Hewan, Perternakan Perikanan Kelautan dan Pariwisata. Pihanya akan terus melakukan pengembangan prodi, salah satunya Prodi Teknologi Informatika yang disiapkan untuk mulai diajarkan pada tahun 2016 mendatang. Ia berharap, dengan variasi tambahan prodi ini akan semakin mendorong minat masyarakat termasuk yang dari luar KLU untuk masuk di Program Vokasi Unram.

Sementara Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga (Dikbudpora) KLU, Drs. Suhrawardi, M.Pd, menjawab kemungkinan dukungan beasiswa bagi mahasiswa mengatakan, sejatinya subsidi pendidikan dalam bentuk beasiswa telah disiapkan. Hal tersebut sudah dituangkan dalam RPJMD 2016 - 2020. Tahun ini sendiri, Pemda tidak mengalokasikan anggaran untuk mahasiswa baru mengingat defisit anggaran pada APBDP cukup besar. Pemda masih harus fokus untuk menyiapkan pelaksanaan Pilkada dengan baik, sehingga konsen anggaran sebagian besar mengarah kepada KPU dan Panwaslu. (ari)

EF Hadir di Kota Mataram Mataram (Suara NTB) English First (EF) membuka cabang baru di Kota Mataram, Rabu (30/9). Peresmian cabang EF yang pertama di Mataram ini dihadiri perwakilan dari kepala sekolah dan guru bahasa Inggris dari beberapa sekolah di wilayah Mataram. Dalam acara tersebut, selain prosesi seremonial untuk pembukaan, para tamu undangan pun diajak untuk melakukan tur singkat melihat fasilitas yang tersedia.

“Kami berharap dengan pembukaan cabang di Mataram ini dapat membantu para pelajar untuk menguasai bahasa Inggris di lingkungan dan dengan kualitas yang baik melalui pendidikan di EF,” ungkap Center Director EF Mataram Lilik dalam siaran pers yang diterima Suara NTB, Rabu (30/9).

Menurutnya, pembukaan Mataram ini merupakan cabang EF pertama di Lombok. Dengan berkembangnya Mataram khususnya dan Lombok pada umumnya sebagai kota pendidikan serta tujuan wisata, memberikan tantangan yang semakin besar untuk meningkatkan kemampuan berbahasa Inggris. ‘’EF hadir di Mataram ini diharapkan bisa menjawab kebutuhan tersebut,’’ harapnya.

Tingginya permintaan akan kursus bahasa Inggris yang berkualitas dengan sistem pengajaran yang baik, sehingga EF memutuskan membuka sekolah bahasa dengan kualitas pengajar dan fasilitas belajar yang modern dan interaktif di kota Mataram ini. “EF Mataram, Lombok is our 70th school in Indonesia,” ujar Academic Operation Manager EF Indonesia, Andy Fuller.

Untuk menciptakan lingkungan berbahasa Inggris yang baik untuk para pelajar, lanjutnya, EF menciptakan English Zone atau zona wajib berbahasa Inggris saat pelajar melangkahkan kaki ke dalam EF. Mereka diharuskan untuk berbahasa Inggris dengan guru, staf, maupun dengan sesama pelajar di lingkungan EF. Dengan menggabungkan keunikan dari pengajar Internasional dan Indonesia, sehingga dapat memotivasi para pelajar agar lebih percaya diri dalam berbahasa Inggris dan untuk meraih kesuksesan. ‘’EF menggunakan

(Suara NTB/ist)

PEMBUKAAN - Suasana pembukaan kantor cabang baru EF di Kota Mataram, Rabu (30/9). Tampak Direktur Operasional EF Michael Pranoto melakukan gunting pita pembukaan kantor cabang baru. metode pembelajaran terintegrasinya yang inovatif, “Learn-Try-Apply-Certify”, materi pengajaran eksklusif, sekolah yang modern dan nyaman di lokasi strategis, pilihan program kursus yang lengkap serta pelayanan studi ke luar negeri,’’ terangnya.

Selain itu, EF melakukan investasi besar untuk gedung dan lokasi sekolah, mengingat lingkungan belajar sama pentingnya dengan sistem belajar itu sendiri.

Sekarang ini, jumlah sekolah EF mencapai 70 unit di Indonesia dan lebih dari 450 kantor dan sekolah bahasa di dunia, EF membuat belajar terasa sangat mudah dengan lokasi sekolah yang mudah dijangkau. (r)

Halaman 11

SUARA NTB Kamis, 1 Oktober 2015

Dari Rakor KONI NTB

Semua Anggota Harus Berperan Maksimal Mataram (Suara NTB) Dalam rangka membahas program kerja KONI NTB dari bulan Okrober sampai Desember 2015, KONI NTB menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) dengan Pengprov Cabor di Hotel Golden Palace, Rabu (30/9) kemarin. Lewat acara itu Ketua Umum KONI NTB, H. Andy Hadianto mengingatkan semua anggota KONI NTB agar bekerja maksimal dalam rangka meningkatkan prestasi olahraga NTB di PON Jabar 2016. Pasalnya Pemprov NTB telah memberikan dukungan anggaran untuk realisasi peningkatan prestasi olahraga NTB di PON Jabar 2016.

Rakor KONI NTB itu tidak hanya melibatkan pengurus KONI NTB, namun sebanyak 42 pengurus cabor yang merupakan anggota KONI juga hadir. Acara dipimpin Ketua Umum KONI NTB, Andy Hadianto dan didampingi Dewan Pembina KONI NTB, H. Soekartadji Anwar, Drs. Soenarto, serta Sekretaris Bidang organisasi KONI NTB, Dachlan A. Bandu sebagai moderator.

Pada acara itu Andy yang juga menjabat Direktur PT. DMB itu mengatakan pemerintah telah mengalokasi anggaran sebesar Rp 10 Miliar lebih untuk olahraga tahun ini. Sebanyak Rp 8,150 Miliar bersumber dari APBD Murni dan tambahan Rp 2,5 Miliar dari APBD Perubahan yang akan diterima KONI NTB bulan Oktober tahun 2015.

Penggunaan anggaran tersebut akan diprioritaskan untuk peningkatan prestasi olahraga NTB di level nasional dan PON. Sebab pihak KONI NTB bersama pemerintah telah mematok taget 15 medali emas di PON Jabar 2016.

Dengan jumlah anggaran yang ada tersebut Andy menginginkan semua anggota KONI NTB berperan maksimal dalam rangka merealisasikan target 15 emas itu. Itu artinya semua pengurus KONI NTB bersama 42 cabor dapat berkontribusi melahirkan atlet-atlet nasional. Tanpa campur tangan pengurus cabor mustahil program KONI NTB dalam meraih 15 emas bisa diwujudkan.

“Saya menginginkan semua bidang berperan maksimal, tentunya dengan mengusulkan program kerja masing-masing. Begitu juga cabor mengajukan proposal terkait program peningkatan prestasi di Pra-PON hingga PON jabar 2016,” ucap Andy.

Orang nomor satu di KONI NTB ini menegaskan pihaknya akan menggunakan secara profesional anggaran yang diterima KONI NTB tahun 2015 itu. Dalam hal ini semua anggota KONI NTB akan mendapat hak yang sama terkait bantuan anggaran KONI NTB itu. “Yang membedakan adalah dana stimulan saja, karena porsi penggunaan anggaran terbesar diprioritaskan kepada cabor yang memiliki atlet berpretasi nasional,” jelasnya.

Seperti atlet yang meraih medali emas, perak dan perunggu di Pra-PON tahun 2015 akan mendapatkan dana stimulan yang relatif besar, tanpa memandang asal cabornya. Oleh karena itu Andy mengingatkan semua cabor untuk menunjukan pretasi terbaik di Pra-PON dan pihaknya akan mengapresiasi cabor yang memiliki atlet tersebut.

“Tunjukan prestasi, maka kita tetap apresiasi,” terangnya.

Lanjutnya, selain delapan cabor unggulan NTB, yakni atletik, pencak silat, tarung derajat, voli pasir, tinju, kempo, balap sepeda BMX dan menembak diakuinya ada beberapa cabor baru yang sering meraih prestasi di kancah nasional bahkan level dunia. Seperti atlet Muay Thai, Risa Septiarini berhasil meraih juara dunia di kejuaraan dunia muay thai di Thailand tahun 2014 lalu, kesuksesan cabor muay thai itu diharapkan bisa diikuti cabor-cabor non ungulan lainnya. (fan/*)

(Suara NTB/fan)

RAKOR - Ketua Umum KONI NTB, H. Andy Hadianto SH.MH, (kanan) tengah memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) KONI NTB yang digelar di Hotel Golden Palace, Rabu (30/9) kemarin

Tak Ada Messi, Suarez Pun Jadi Barcelona Tanpa Lionel Messi, juara bertahan Barcelona tetap mampu memetik hasil maksimal. Berkat gol Luis Suarez, Barcelona membalikkan keadaan dan mengatasi tim tamu Bayer Leverkusen dengan skor akhir 2-1 dalam lanjutan penyisihan Grup E Liga Champions di Nou Camp, Rabu dini hari kemarin.

Kemenangan Barcelona diperoleh setelah Sergi Roberto dan Luis Suarez masing-masing mencetak gol pada menit 80 dan 82 guna mengubur keunggulan Leverkusen yang sempat diperoleh melalui Kyriakos Papadopoulos pada menit 22.

Pergantian pemain yang tepat, menjadi kunci keberhasilan Barcelona meraih tiga poin penuh, ketiga pemain yang baru merumput di paruh kedua, Jordi Alba, Sergi Roberto dan Munir El Haddadi, berperan penuh atas dua gol kemenangan Barcelona.

Barcelona, yang tampil tanpa sang bintang Lionel Messi seolah kesulitan menemukan permainan terbaiknya dan banyak tertekan permainan efektif Leverkusen yang ditopang poros ganda Lars Bender dan Christoph Kramer di lini tengah.

Tim tamu memperoleh keunggulan saat Papadopoulos menanduk bola sepak pojok yang dikirimkan Hakan Calhanoglu, mengalahkan pemain belakang Barcelona Jeremy Mathieu dalam

prosesnya.

Gol tersebut sempat memicu amarah penjaga gawang Marc-Andre ter Stegen atas Luis Suarez yang terkesan tidak menjaga posisinya dengan baik, padahal penjaga gawang Jerman itu juga tak cukup baik mengantisipasi datangnya bola.

Leverkusen hampir menggandakan keunggulan saat Karim Bellarabi menyis i r

babak pertama dengan keunggulan, namun dalam serangan terakhir Ramires dilanggar oleh Danilo Pereira di tepian kotak penalti.

Kesempatan tendangan bebas dieksekusi dengan baik oleh Willian yang membuat Iker Casillas mati langkah gagal bereaksi dan kedudukan berubah sama kuat 1-1 saat turun minum.

Usai rehat Porto justru lebih banyak mengambil inisiatif serangan, dan tujuh menit memasuki babak kedua mereka kembali meraih keunggulan lewat sundulan Maicon yang menyambut bola sepak pojok Ruben Neves.

Maicon yang dikawal Ramires berhasil melepaskan diri dan menyambut bola rendah dengan kepalanya untuk membawa Porto unggul 21 di menit 52.

Usai gol tersebut Chelsea bernafsu membalas, namun bola tendangan Diego Costa pada menit 54 yang sempat mengecoh Casillas masih ditolak oleh mistar gawang.

Nafsu menyerang Chelsea rupanya tak diimbangi pertahanan yang solid, sebuah kemelut di depan gawang Begovic terjadi pada menit 56 namun Kurt Zouma menjadi penyelamat dengan halauan kepalanya saat Vincent Aboubakar hampir melepaskan percobaan tembakan.

Keadaaan tertinggal memaksa Mourinho menurunkan Hazard menggantikan John Obi Mikel, dan pemain Belgia itu hampir saja segera memperlihatkan tajinya saat me-

namun upaya Neymar masih ditolak oleh tiang gawang dan sepakan Sandro menyambut bola muntah masih bisa dihadang oleh Papadopoulos di hadapan gawang.

Kedudukan 1-0 untuk tim tamu masih bertahan hingga babak pertama usai. Memasuki babak kedua, Barcelona mulai lebih menguasai permainan, na-

mun upaya mereka tak kunjung membuahkan hasil, hingga pelatih Luis Enrique secara berturut-turut melakukan pergantian memasukkan Alba untuk Andres Iniesta pada menit 60, Munir untuk Sandro pada menit 63 dan Sergi Roberto untuk Ivan Rakitic pada menit 72.

Hasilnya, ketiga pemain tersebut berperan penuh atas terciptanya gol pertama saat Alba melepaskan umpan yang berhasil disambut Munir dengan tendangan ke arah

gawang, bola yang diantisipasi tak sempurna oleh penjaga gawang Bernd Leno segera disambar Sergi Roberto untuk menyamakan kedudukan menjadi 1-1 pada menit 80.

Momentum positif itu berlanjut saat dua menit berselang Munir menghindari kawalan Kramer di sisi kanan dan berhasil melepaskan umpan ke kaki Suarez yang diselesaikan sempurna oleh mantan penyerang Liverpool itu untuk membawa timnya berbalik unggul 2-1. (ant/bali post) (Suara NTB/ist)

GOL KEMENANGAN – Luis Suarez meluapkan kegembiraannya setelah menyarangkan gol kemenangan Barcelona saat melawan Bayer Leverkusen di Nou Camp, Rabu dini hari kemarin.

Pra-PON

Cabor Kempo Buru Delapan Medali Emas Mataram (Suara NTB) Pengurus cabang olahraga kempo tak setengah-setengah memasang target di Pra-PON. Dari target satu medali emas yang dibebankan oleh KONI NTB, ternyata pihak Pengprov Perkemi NTB berpendapat lain. Mereka memasang target delapan medali emas di Pra-PON Kempo di Jabar 2 Oktober mendatang.

“Kita memasang target delapan medali emas di Pra-PON, Ucap Ketua Pengprov Perkemi NTB, Awan Dramawan ketika diwawancara Suara NTB usai pelepasan kontingen Kempo yang dilepas oleh Sekum KONI NTB, H. Suhaimi SH, di Mataram, Rabu (30/9) kemarin.

Awan yang juga menjabat Direktur Poltekes Mataram itu mengatakan target delapan medali emas cukup realistis setelah dia melihat persiapan sebanyak 17 atletnya belakangan ini. Diakuinya belasan atlet kempo yang akan mengikuti Pra-PON itu sudah mempersiapkan diri dengan baik.

“Mereka kita pelatdakan sejak bulan Februari 2015 lalu dan sampai kemarin Selasa (29/9) lalu

anak-anak masih latihan.Dengan persiapan itu saya rasa mereka bisa meraih target delapan medali emas,” ucapnya.

Diakuinya, target delapan medali emas itu memang melampaui target yang dibebankan oleh KONI NTB. Namun dia selaku pimpinan Perkemi NTB tak ingin setengah-setengah bermimpi. Sehingga sangat beralasan bila dia menginginkan atletnya membawa pulang delapan medali emas di Pra-PON. “Inikan target saya di PraPON, mungkin mereka bisa saja gagal, namun kita harus tetap optimis. Dengan kekuatan 17 atlet masa mereka tidak bisa membawa pulang delapan medali emas,” tegasnya seraya me-

nerima umpan cungkil dari Diego Costa namun tendangannya masih menyamping.

Di sisi lain, tuan rumah tak kehabisan kepercayaan diri untuk menimbulkan kekacauan di wilayah pertahanan Chelsea, sayang tendangan Imbula pada menit 72 dan Brahimi menit 74 masih bisa dihalau Begovic.

Menit 82, giliran Danilo

nambahkan bahwa atlet NTB akan mengikuti 15 nomor pertandingan di event itu, yakni enam nomor di embu (seni) dan 8 kelas randori (perkelahian).

Sementara itu, Suhaimi yang mewakili Ketua Umum KONI NTB, H. Andy Hadianto berpesan kepada para atlet, pelatih dan ofisial agar tetap menjaga kekompakan selama di lokas pertandingan. “Jaga kekompakan, jangan berpikir lain terhadap kegiatan ini. Pelatih saya minta tetap mendorong atletnya untuk tetap menjaga kesehatan dan berdoa supaya memberikan ketenangan dan keberhasilan,” ucapnya.

Soal hasil pertandingan diserahkan sepenuhnya kepada perangkat pertandingan.

Dalam hal ini atlet diminta untuk tetap fokus pada pertandingan. “Semoga semua atlet bisa meraih tiket PON. target kami semoga bisa membawa pulang minimal satu medali emas,” harapnya.

Selanjutnya, Ketua Konitingan Kempo, Agus Suharian menambahkan target delapan medali

emas bisa menjadi cambuk buat atlet. Namun demikian dia berharap lewat Pra-PON itu NTB bisa meloloskan sebanyak munkin atlet, sebagaimana di Pra-PON tahun 2011 lalu cabor kempo NTB meloloskan tujuh atlet ke PON Riau 2012. Diharapkan di PraPON tahun 2015 bisa meloloskan lebih dari tujuh atlet. (fan)

(Suara NTB/fan)

PELEPASAN KONTINGEN - Kontingen Kempo yang terdiri dari 17 atlet, 3 pelatih dan 4 pengurus berpose bersama Ketua Umum KONI NTB, H Suhaimi SH dan Ketua Umum Perkemi NTB, Awan Dramawan usai acara pelepasan kontingen kempo di Kantor Direktur Poltekes Mataram, Rabu (30/9) kemarin.

Atlet Tenis NTB Lolos PON Lewat Prestasi PNP

Porto Taklukkan Chelsea Porto Jawara Portugal, FC Porto, berhasil menundukkan jawara Inggris, Chelsea, dengan skor 2-1 dalam lanjutan pekan kedua penyisihan Grup G Liga Champions di Estadio do Dragao, Rabu dini hari kemarin.

Gelandang Andre Andre dan pemain bertahan Maicon mencetak dua gol kemenangan Porto, sementara Chelsea membalas melalui Willian.

Pelatih Jose Mourinho seolah menyepelekan mantan klubnya dengan tidak memasang pemain andalan Chelsea, Eden Hazard, sejak awal laga.

Pun demikian, Chelsea cukup menguasai jalannya pertandingan, hanya saja sebagian besar serangan mereka tumpul dan tak banyak merepotkan penjaga gawang Iker Casillas.

Di sisi lain tuan rumah justru tampil cukup solid dan efektif dengan mengandalkan tusukan Yacine Brahimi dan ketangguhan Giannelli Imbula di lini tengah.

Hasilnya, pada menit 39 Brahimi melakukan akselerasi dari sisi kanan pertahanan Chelsea merangsek ke dalam kotak penalti Chelsea dan melepaskan tendangan yang tajam namun sempat diantisipasi oleh penjaga gawang Asmir Begovic.

Akan tetapi bola antisipasi Begovic justru mengarah ke Andre yang dengan sigap melepaskan voli terarah untuk membawa timnya unggul 1-0 atas Chelsea.

Porto seolah akan menutup

dari sisi kanan pertahanan Barcelona dan melepaskan tendangan pada menit 36 yang untungnya masih bisa diantisipasi Ter Stegen.

Tiga menit berselang, Barcelona hampir menyamakan kedudukan,

yang mengancam gawang Chelsea saat menyambut bola sepak pojok, meski tandukannya hanya menghantam tiang gawang sebelum ditinju oleh Begovic.

Chelsea sendiri kesulitan membongkar pertahanan Porto sehingga harus menerima hasil 2-1 untuk kemenangan tuan rumah saat laga usai. (ant/bali post)

(Suara NTB/ist)

MENYENTUH BOLA – Kemenangan Porto atas Chelsea di Liga Champions diwarnai aksi pelanggaran handball oleh bek Ivan Marcano yang tidak diganjar penalti.

Mataram (Suara NTB) Pengprov Pelti NTB tak harus berlelah-lelah mempersiapkan tim putra mengikuti Pra-PON Tenis di Tarakan, Kalimantan Utara (Kaltara) 19-25 Oktober mendatang. Mereka cukup menyiapkan atlet putri saja di event itu. Sebab tim tenis putra NTB yang diperkuat empat atlet telah meraih tiket PON lewat Peringkat Nasional Pelti (PNP).

Ketua Umum Pengprov Pelti NTB, Jamaludin Maladi yang dikonfirmasi membenarkan tim tenis putra NTB sudah meraih tiket PON secara otomotis. Tiket PON itu diraih berkat prestasi kedua atlet NTB, Panji Untung Setiawan dan Valentinus Dias Wibawa di kejuaraan nasional (kejurnas) tenis yang digelar PP Pelti selama tahun 2015. Kedua atlet itu mengantongi poin 60 di

turnamen resmi Pelti itu. “Mereka menempati peringkat tujuh nasional,” ucap Jamaludin Maladi.

Dikatakannya, berdasarkan surat keputusan PP Pelti yang diterima Pelti NTB belum lama ini, dari 34 provinsi peserta tenis Pra-PON putra, terdapat 8 provinsi yang dinyatakan lolos PON lewat PNP, yakni Papua, Jatim, DKI Jakarta, Kaltim, Kaltara, Jateng dan tim putra NTB diperingkat tujuh, ditambah tuan rumah Jabar yang kedelapan. Sementara di tim putri terdiri DKI Jakarta, Jatim, Papua, Kaltim, Kalsel, Kaltara dan Jateng.

Itu artinya dengan lolosnya tim putra itu, Pelti NTB hanya akan mengirim tim putri saja di Pra-PON , sementara untuk tim putra tidak perlu berlelahlelah mengikuti Pra-PON. Kare-

na tim putra NTB sudah mendapatkan tiket PON. Dalam hal ini tugas tim tenis putra NTB mempersiapkan diri mengikuti PON Jabar 2016. Sementara tim putri tetap melaksanakan persiapan mengikuti Pra-PON. Selain Panji Untung Setiawan dan Valentinus Dias Wibawa, rekan atlet NTB lain Ibnu Nurmahdi Setiawan dan Arif Rahman juga akan masuk dalam tim tenis PON NTB. Mereka akan dilatih oleh Pelatih Tenis NTB, Suhariadi. Sementara tim putri NTB yang akan mengikuti Pra-PON tenis diperkuat Siti Soleha Sasmita, Safira Prasasti Anandhita, Banowati Azalia Fitri, Thalia Acia Eroflan ditambah Pelatih Maskayak. Tim tim putri akan bertandang keTarakan 17 Oktober mendatang. (fan)

Kamis, 1 Oktober 2015

SUARA NTB

Halaman 12

OTOMOTIF

OTOMOTIF

Rp. 995 Jt

Hanya Rp 295.000/nett

RADIO

SUARA NTB

Kamis, 1 Oktober 2015

Halaman 13

Menyediakan aneka hidangan & melayani pesanan nasi kotak, snack box dan menerima rantangan

081 917 475 999 081 933 154 919

Penjualan dgn Fee 3% Tanpa dikenakan biaya & tidak mengikat

KOMPUTER

gin Belajar n i P ANIMASI ?

SETIAP MINGGU PAGI - SORE DI TAMAN MAYURA

HUBUNGI :

SALES

SALON

RUPA - RUPA

SALON

081917002381

COUNTER PAINT ART GALLERY MINIMALIS LUNA MAYA EKAGITT

OPINI

SUARA NTB Kamis, 1 Oktober 2015

Seleksi Tidak Hanya Formalitas PENGISIAN tiga jabatan eselon II lingkup Pemprov NTB harus segera dilakukan. Pengisian ini penting dilakukan, karena posisi jabatan yang lowong ini merupakan bagian program unggulan Pemprov NTB di bawah pasangan Dr. TGH. M. Zainul Majdi dan H. Muh. Amin, SH, MSi. Sebut saja, posisi Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) NTB, Kepala Dinas Perkebunan dan Kepala Biro Humas dan Protokol yang telah lama lowong adalah posisi yang memiliki peranan penting pelaksanaan program pembangunan di daerah ini.

Apalagi, Senin (28/9) lalu, hampir seluruh posisi eselon III yang lowong, termasuk pengukuhan beberapa pejabat di SKPD baru, seperti Biro Humas dan Protokol Setda NTB, Kepala Badan Pengelolaan Aset dan Keuangan Daerah NTB telah dilakukan. Itu artinya, SKPD dengan nomenklatur baru ini siap bekerja sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Selain itu, kalau dilihat melihat jumlah pejabat yang mendaftar secara online untuk mengikuti seleksi terbuka cukup banyak, yakni 47 orang. Namun, dari jumlah itu yang sudah menyerahkan berkas persyaratan administrasi hingga tanggal 28 September 2015, sebanyak 34 orang. Dua pendaftar dinyatakan gugur.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah Pendidikan dan Pelatihan (BKD dan Diklat) NTB Drs. H. Muh. Suruji, menyebut, jika dua mantan kepala SKPD yang sudah menyatakan mundur dari jabatannya, yakni Ir. H. Rosiady H. Sayuthi, MSi, PhD, dan Ir. H. Mokhlis, MSi, juga ikut seleksi terbuka. Ikutnya, dua mantan pejabat eselon II ini menimbulkan banyak spekulasi yang muncul di lapangan, jika seleksi yang dilakukan hanya bersifat formalitas.

Dalam arti, ketika sudah dilakukan seleksi oleh Panitia Seleksi yang sudah disetujui Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dengan berbagai macam tes, mereka berdua yang lolos untuk mengisi posisi yang lowong. Jika hasil seleksi terbuka menyatakan mereka layak mendapatkan reward dari perjuangan yang dilakukan selama seleksi terbuka dan tanpa intervensi dari siapapun, maka hasil seleksi tidak perlu dipersoalkan. Namun, jika mereka tidak memenuhi kualifikasi atau tidak lolos tes terus ditunjuk mengisi jabatan yang lowong, inilah yang perlu dipersoalkan.

Di sinilah diperlukan netralitas tim dalam melakukan seleksi calon pejabat yang diharapkan. Seluruh anggota panitia seleksi harus bekerja secara independen dan tidak memihak pada salah satu peserta, sehingga mampu mendapatkan pejabat yang berintegritas dan ahli di bidangnya. Apalagi proses untuk menjaring calon pejabat ini membutuhkan waktu cukup lama dan biaya besar.

Sebagai anggota masyarakat, kita berharap pejabat yang dijaring betulbetul memiliki kompetensi dan layak di SKPD yang dipimpinnya. Jangan sampai, ketika masa pengumuman calon ‘’pemenang’’ di akhir Oktober nanti adalah orang yang sudah diprediksi dan ditentukan pengguna di pemerintahan. Sementara proses seleksi yang membutuhkan waktu lama hanya formalitas untuk menggugurkan kewajiban.

Untuk itu, kita berharap KASN langsung melakukan pengawasan dalam proses seleksi, sehingga calon pejabat yang akan duduk di posisi lowong sudah ditentukan orangnya. Jika ditemukan ada indikasi penyalahgunaan aturan, khususnya Undang-Undang Aparatur Sipil Negara, maka KASN berhak membatalkan hasil seleksi. Selain itu, tim seleksi harus bekerja secara maksimal tanpa harus terpengaruh intervensi dari pihak-pihak tertentu, sehingga mampu mendapatkan pejabat yang berkompeten dan ahli di bidangnya. Jangan sampai seleksi yang dilakukan terkesan formalitas semata. (*)

Halaman Halaman 14 14

Pilkada Pintu Masuk Politisasi Birokrasi Oleh:

“Ingin karir melejit?

Pastikan jangan lewatkan momen pemilihan kepala daerah (Pilkada)”.

ERNYATAAN ini sudah bukan rahasia umum lagi di kalangan Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun masyarakat awam. Anda boleh tidak setuju dengan pernyataan di atas namun beberapa penelitian ilmiah telah membuktikan bahwa terdapat hubungan antara aktivitas politisasi birokrasi dengan karir seorang PNS. Dan jangan lupa, Indonesia punya sejarah panjang praktik nyata politisasi birokrasi.

Dimulai dari pemilihan umum 1955, gejala politisasi birokrasi semakin jelas adanya. Tidak jarang terjadi suatu departemen yang dipimpin oleh suatu menteri dari partai tertentu, maka seluruh departemen mulai dari tingkat pusat sampai ke desa menjadi sewarna politik menterinya. Dahulu kementerian dalam negeri dari PNI, maka mulai dari pegawai di kementrian sampai lurah dan kepala desa di Indonesia adalah berpartai PNI. Demikian pula kementerian agama yang dipimpin oleh menteri dari partai NU, maka mulai dari menteri, pejabat-pejabat di kementerian agama, sampai ke Kantor Urusan Agama (KUA) di kecamatan semua orang NU. (Thoha, 2003).

Hal yang sama juga terjadi di era Orde Baru. Pada tahun 1965 sampai dengan tahun 1998, PNS diharuskan menjadi anggota Golkar.

Keanggotaan PNS dijaring melalui mekanisme Korpri yang berafiliasi ke Golkar. Mau tidak mau semua PNS menjadi anggota Golkar meskipun hati nuraninya menolak (Irsyam, 2001).

Dari rentetan sejarah tersebut dapat disimpulkan bahwa pintu masuk politisasi birokrasi itu dimulai dari awal pergantian rezim pemerintahan yakni melalui pemilihan presiden hingga kepala daerah. Sehingga wajar jika pilkada disebut-sebut sebagai pintu masuk politisasi birokrasi. Bagaimana tidak, pesta demokrasi untuk pemilihan kepala daerah menjadi momen penting bagi beberapa oknum PNS untuk mencari celah lompatan karir.

Pilkada dan Politisasi Birokrasi Memang, pilkada merupakan momen yang tidak hanya dinanti-nanti oleh calon Kepala Daerah yang ingin meraup suara dari kalangan PNS namun juga bagi aparatur sipil negara yang haus jabatan dengan cara

Aan Widhi Atma, MM (Pegawai pada Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Sumbawa)

As

Menjadi PNS adalah profesi yang telah dipilih dan telah disumpah untuk menaati semua peraturan yang terkait dengannya.

Sederhananya, kalau aturan dengan gampangnya dilanggar maka keberkahan rezeki itu yang menjadi taruhannya.

Mungkin karir bisa cepat melejit namun berkahnya rezeki akan terus terhimpit. Seakan meraih untung justru ketiban buntung. yang tidak sehat. Memang, pemilihan langsung oleh rakyat menjadikan PNS pada posisi yang dilematis.

Anda bisa bayangkan jika petahana (incumbent) mencalonkan kembali, maka pejabat setingkat eselon II dan III dirundung galau, karena khawatir jika tidak mendukung, jabatan menjadi taruhannya. Beda jika pemilihan dilakukan oleh DPRD maka sepenuhnya anggota dewan yang menentukan pilihan. PNS akan sulit disentuh oleh calon Kepala Daerah karena butuh tali yang panjang untuk mengikatnya sehingga netralitas PNS bisa terjamin. Jika berpikir ada komunikasi politik antara PNS dengan anggota dewan juga sangat kecil kemungkinannya dikarenakan jalurnya menjadi cukup panjang, toh lobi-lobi dilakukan di seputar gedung dewan saja.

Birokrasi di daerah mengalami politisasi yang cukup parah semenjak otonomi daerah diberlakukan (Abdul Hamid, 2006). Apalagi semenjak pemilihan kepala daerah dilakukan secara langsung. Terdapat kecenderungan birokrasi dijadikan mesin politik. Hasil penelitian dalam Pilkada Banten 2006, Abdul Hamid mengungkapkan bahwa telah terjadi politisasi birokrasi dalam bentuk dukungan birokrasi terhadap kemenangan pasangan petahana dalam pilkada. Hal ini terbukti dari mutasi sebelum dan sesudah pilkada yang tidak mencerminkan aspek profesionalisme namun semata mencerminkan hubungan patrimonial antara petahana sebagai patron dan para birokrat sebagai klien. Sebagian dipromosi bukan karena prestasi, dan sebagian lainnya digeser karena berbeda aliran.

Dari temuan lapangan tersebut bisa disimpulkan bahwa politisasi birokrasi bersifat resiprokal, artinya hubungan saling mendukung secara politik, baik dari pihak politisi maupun birokrasi itu sendiri. Politisi membutuhkan birokrasi se-

bagai mesin politik dan birokrasi membutuhkan dukungan politisi sebagai sarana melejitkan karir.

Antara Memilih dan Tidak Memilih Kita sering mendengar adegium bahwa barang siapa yang dekat dengan api maka dia akan memperoleh terangnya (baca: karir bagus) dan jika sangat dekat maka dia akan terbakar (baca: didepak lawan politik). Pernah ada seorang rekan PNS yang pindah ke Kabupaten tetangga yang nota bene jabatan sulit didapat dikarenakan jumlah pesaing yang banyak, namun sebulan setelahnya dia dilantik menjadi Pejabat Eselon III. Usut punya usut ternyata karena jasanya menjadi tim sukses Bupati daerah tersebutlah yang membuat dirinya terlantik. Beda dengan teman lainnya, yang tanpa kedekatan khusus dan hanya bermodal pangkat serta pengalaman masih terdampar dalam kursi antrian jabatan. Tuh bener kan?

Seorang rekan kerja senior pernah berpandangan bahwa hidup ini pilihan, dan jika ingin karir melejit maka harus “memilih” (memihak).

Memilih dan tidak memilih resikonya beda-beda tipis. Kalau kita memilih maka ada dua peluang, jika berhasil karir akan melejit, jika gagal maka bersiaplah digeser di posisi yang jauh dari nyaman. Seburuk-buruknya di tempat yang tak nyaman pun paling lama 5 tahun, setelah itu cari strategi agar tidak salah pilih lagi. Justru tak memilih pun lebih parah, karir jalan di tempat sepanjang usia.Wah, benar-benar pilihan yang rumit.

Mempertanyakan Ketegasan Aturan Paska jatuhnya Soeharto, ada beberapa aturan yang mengharuskan PNS bersikap netral. BJ Habibie, Presiden pertama setelah lengsernya Soeharto, mengeluarkan PP

Nomor 5 Tahun 1999, yang menekankan kenetralan PNS dari partai politik. Aturan ini diperkuat dengan pengesahan UU Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian untuk menggantikan UU Nomor 8 Tahun 1974. Dan yang terbaru UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara pasal 9, 12 dan pasal 87. Namun fenomena politisasi birokrasi, dalam arti menggunakan birokrasi sebagai alat untuk memperoleh kekuasaan masih saja terjadi. Ada semacam keyakinan yang tak tertulis bahwa sangat sulit untuk memecat PNS. Sangat jarang terdengar ada PNS yang dipecat karena ketidaknetralan saat pilkada. Ikut terlibat baik secara sembunyi-sembunyi maupun nyata mendukung salah satu calon kepala daerah.

Adapun sanksi paling berat yang paling sering ditemui adalah pembebasan dari jabatan dan dimutasikan ke daerah terpencil.

Namun demikian, semuanya kembali ke pribadi masing-masing.

Menjadi PNS adalah profesi yang telah dipilih dan telah disumpah untuk menaati semua peraturan yang terkait dengannya. Sederhananya, kalau aturan dengan gampangnya dilanggar maka keberkahan rezeki itu yang menjadi taruhannya. Mungkin karir bisa cepat melejit namun berkahnya rezeki akan terus terhimpit. Seakan meraih untung justru ketiban buntung. (*)

APBD-Perubahan 2015.

Angka kemiskinan meningkat, anggaran Dewan ikut naik Wakil rakyat harus prioritaskan kepentingan rakyat

*** Hingga akhir triwulan ketiga, sejumlah paket proyek belum dikontrak Jangan sampai merugikan rakyat

***

RADIO

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Hari Aryanti, Akhmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Sahmad Darmi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi, Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur: Rusliadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami. Dompu : Nasrullah. Bima : M.Yusrin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaluddin, Wahyu W. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 15.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 20.000/mmk. Display F/C : Rp 25.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 15.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 10.000/mmk.

Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 450.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 250.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 75.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 80.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 4.500. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT Bali Post.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

RAGAM

SUARA NTB Kamis, 1 Oktober 2015

Angka Kemiskinan Meningkat, Anggaran Dewan Ikut Naik Dari Hal. 1 Seperti diketahui, data terbaru yang dirilis oleh BPS menyebutkan jumlah penduduk miskin di NTB bertambah sebanyak 7.260 orang pada periode September 2014 hingga Maret 2015.

Kenaikan anggaran reses Dewan di tengah situasi ini dianggap menyalahi azas proporsionalitas. Di tengah semakin banyaknya masyarakat yang bertambah miskin, Dewan tidak seharusnya menambah anggaran reses. Justru, jumlah belanja publik yang harusnya lebih diprioritaskan.

Begitu juga dari azas prioritas, yang harus dikedepankan adalah belanja publik dan pengurangan angka kemiskinan. “Bukan malah anggaran reses atau perjalanan Dewannya yang dinaikkan,’’ kritik Hendriadi.

Sekjen FITRA NTB, Ervyn Kaffah, ST yang ditemui Suara NTB, Rabu (30/9) mengatakan, peningkatan anggaran reses Dewan pada APBD-Perubahan ini cukup signifikan.

Padahal pada APBD Murni trennya sudah cukup bagus. ‘’Saya kira ini harus ada penjelasan yang memadai, apa yang menyebabkannya dan kenapa bisa terjadi peningkatan itu,’’ ujar Ervyn.

Sementara jika dilihat efektivitas reses Dewan belum cukup memuaskan karena tidak semua aspirasi masyarakat dapat dikonkretkan dalam bentuk kebijakan.

Hal tersebut terjadi menurut Ervyn karena Dewan tidak memiliki sistem akuntabilitas yang jelas.

Ervyn berpendapat, selama ini reses yang dilakukan Dewan belum memiliki sistem akuntabilitas yang jelas. Akibatnya, masyarakat tak bisa mengukur tingkat efektivitas reses yang dilakukan. Apakah aspirasi masyarakat yang dis-

erap dalam reses tersebut sudah diakomodir atau tidak, masyarakat pun kerap kali tidak mengetahuinya karena tidak didukung oleh sistem akuntabilitas. ‘’Jika seperti itu maka reses itu hanya objek mati.

Hanya sebagai tempat memungut aspirasi saja, jika tidak dijelaskan apakah aspirasi masyarakat itu sudah masuk atau tidak.”

Untuk itu, kedepannya perlu ada perbaikan pola akuntabilitas kinerja Dewan. Khususnya dalam menyerap aspirasi konstituennya dalam masa reses. ‘’Berapa persen aspirasi masyarakat itu dapat diterjemahkan dalam kebijakan? Sehingga dengan akuntabilitas, masyarakat bisa melihat efektivitas reses, dan reses Dewan itu bisa menjadi lebih terukur.’’

Kenaikan anggaran reses Dewan ini juga mendapat sorotan dari kalangan aktivis mahasiswa. Aktivis Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Cabang Mataram, Junan Helmi mengatakan kenaikan anggaran reses itu tidak etis, karena tidak diikuti oleh perbaikan kinerja Dewan. ‘’Menurut saya ini tidak etis, kenaikan anggaran reses ini tidak diikuti dengan perbaikan kinerja Dewan.

Misalnya meningkatnya angka kemiskinan di NTB ini kan tidak bisa dilepaskan dari kinerja anggota Dewan yang tidak maksimal. Jika memang Dewan itu bekerja seharusnya dengan anggaran yang cukup besar mampu untuk menangkap apa persoalan masyarakat dan selanjutnya untuk diperjuangkan, tugas anggota Dewan itu kan untuk itu,’’ terang Junan. (ndi)

Dewan : Reses Penting sebagai Pembanding Dari Hal. 1 lainnya di APBD Perubahan 2015. Namun, ia menegaskan reses tetaplah memiliki urgensi yang tak boleh dipandang sebelah mata.

Ia menegaskan, dalam proses penyusunan dan pembahasan APBD, biasanya banyak aspirasi masyarakat di tingkat bawah yang belum terakomodir. Untuk itulah, DPRD NTB perlu melakukan reses demi menyerap aspirasi yang belum terakomodir oleh pihak eksekutif tersebut.

“Kalau DPRD tidak reses, apa yang mau jadi pembanding. Bisa timpang,” ujarnya.

Menurutnya, aspirasi yang tidak terakomodir dalam dokumen Kebijakan Umum Anggaran – Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUAPPAS) maupun Rancangan APBD seringkali merupakan aspirasi yang menyentuh langsung kebutuhan rakyat NTB. ‘’Inilah yang menjadi tugastugas kami turun reses. Aspirasi ini kita serap nanti kita padukan sesuai dengan anggaran yang sudah ada. Kan itu yang mau kita lakukan,’’ tegasnya.

Lagipula, menurut Rumaksi, anggaran reses sebenarnya bukanlah anggaran yang dinikmati oleh DPRD, melainkan digunakan untuk membiayai kebutuhan dana saat menyelenggarakan pertemuan dengan masyarakat. “Sekarang ini kan semuanya. Kita beli nasi, sewa lokasi dan lain se-

bagainya itu kan juga menggerakkan ekonomi juga kita tebar,” ujar politisi Hanura ini.

Rumaksi menambahkan, salah satu aspirasi yang penting untuk diserap DPRD NTB adalah terkait dana desa. Dana ini menurutnya masih dikeluhkan oleh sejumlah masyarakat dan aparatur di tingkat desa karena banyak yang belum ditransfer kepada pemerintah desa.

“Sedangkan dari pusat itu kan sudah ditransfer.

Ini juga menjadi kendala.

Sekarang mana ada desa yang mau membuat perencanaannya, APBDesnya, apa saja yang mau dibangun ini kan harus disinkronkan dengan kabupaten, dengan provinsi,” ujarnya.

Aspirasi lainnya adalah sekolah-sekolah swasta yang kini membutuhkan bantuan dari pemerintah daerah. Ada pula aspirasi menyangkut infrastruktur pendukung desa seperti jalan lingkungan, drainase, dan jalan penghubung antardesa yang jaraknya tidak begitu panjang.

“Ini kan belum ter-cover semua baik di kabupaten maupun provinsi.

Inilah yang kita akan serap dan kita padukan dalam perencanaan, baik melalui dana pemprov sehingga dalam aspirasi ini bisa kita sandingkan,” tandas Rumaksi. (aan)

Terindikasi Jaringan Teroris Dari Hal. 1 wisata syariah sebagai destinasi wisatawan lokal maupun mancanegara. ‘’Ada indikasi masyarakat kita terjerumus dalam tindak pidana terorisme.30 orang berasal dari Kota Mataram dan sekitarnya, sementara 30 orang lagi berasal dari Bima dan Dompu. Ini adalah informasi dari BNPT yang perlu ditindaklanjuti dengan serius,’’ ungkap Ketua Forum Komunikasi penanggulangan Terorisme NTB Drs. H. Lalu Mudjitahid, di Mataram, Rabu (30/9) kemarin.

Adanya isu terorisme dikhawatirkan dapat merusak citra NTB sehingga wisatawan menjadi enggan berkunjung. Karena, isu adanya teroris di NTB dapat mempengaruhi perekonomian masyarakat NTB terutama dalam sektor pariwisata.

Masyarakat yang terindikasi masuk jaringan teroris itu merupakan warga asli NTB yang sebelumnya pernah merantau ke luar daerah.

Diduga selama di luar daerah itu, mereka terpengaruh oleh paham-paham radikal yang menyebabkan mereka terjerumus. Setelah kembali ke daerah asalnya mereka kemudian melakukan hal-hal yang di-

indikasikan sebagai perbuatan terorisme.

“Banyak hal yang dapat menyebabkan mereka kemudian menjadi teroris. Salah satunya adalah kurangnya pemahaman akan apa yang mereka lakukan dapat merugikan diri sendiri dan orang banyak. Ini kekhawatiran yang sangat penting untuk kita tindaklanjuti, dengan melakukan sosialisasi-sosialisasi,” kata Mudjitahid.

Beberapa faktor yang menyebabkan radikalisme dan berkembangnya terorisme menurut Mudjitahid adalah, kemiskinan dan kesenjangan ekonomi.

Selain itu ketidakadilan sosial serta lemahnya penegakan hukum menjadi hal yang perlu diperhatikan. Tidak kalah penting pula terkait dengan tersumbatnya komunikasi antara pemerintah dan rakyat.

“Saya rasa perlu adanya peningkatan dan pemerataan program pemberdayaan ekonomi rakyat sampai di pelosok-pelosok desa. Sehingga tidak ada celah untuk masyarakat kita menjadi teroris,’’ saran Mudjitahid. (lin)

Halaman 15

Dari FGD Lalu Suhaimi Ismy (4-Habis)

Sarjana Harus Mau Terjun ke Sektor Pertanian ANGGOTA DPD RI dari Daerah Pemilihan Provinsi NTB, Drs. H. Lalu Suhaimi Ismy, menggelar kegiatan Focus Group Discussion (FGD) di kantor Perwakilan DPD RI di Mataram, Sabtu (26/9). Gengsi sektor pertanian harus dipulihkan demi mendorong peningkatan kualitas SDM di sektor tersebut.

Sejumlah peserta diskusi menyoroti situasi saat ini dimana masyarakat umum sepertinya memandang sebelah mata pada orang yang bekerja di sektor pertanian. Menurut Akademisi Universitas Mataram, Dr. Sahnan, sektor pertanian kini kurang diminati karena memang dianggap tidak menjanjikan. Akibatnya, banyak orangorang terdidik – termasuk sarjana pertanian yang menghindari bekerja di sektor ini. Padahal, di tengah situasi sekarang dibutuhkan tenaga-tenaga berpendidikan yang mau terjun menjadi petani. “Tapi yang terjadi sekarang, kalau bukan PNS, itu dianggap belum menjanjikan,” ujar Sahnan.

Fenomena kurangnya masyarakat terdidik yang bekerja di sektor pertanian dianggap sebagai salah satu kendala dalam mendorong peningkatan kualitas hasil pertanian. Padahal, menurut Kepala Bidang Produksi Tanaman Pangan Dinas Pertanian Provinsi NTB, Budi Subagio, untuk meningkatkan produksi komoditas pangan pokok seperti Padi Jagung dan Kedelai (Pajale), dibutuhkan kerjasama yang melibatkan berbagai komponen, mulai dari dinas pertanian, badan koor-

(Suara NTB/aan)

DISKUSI PETANI – Suasana FGD bertema “Kedaulatan Pangan, Menuju Petani yang Sejahtera” yang digelar Anggota DPD RI dari Daerah Pemilihan NTB, Lalu Suhaimi Ismy di Kantor Perwakilan DPD RI Mataram, Sabtu (26/9). dinasi penyuluh, bulog, aparatur desa, hingga tenaga akademisi dan mahasiswa.

“Kita perlu tenaga sarjanasarjana dari Unram, akademisi dan mahasiswa untuk mendampingi petani,” ujarnya.

Menurut Budi, jika kolaborasi itu dilakukan maka target produksi di sektor pertanian NTB akan mudah diwujudkan. Apalagi, saat ini anggaran yang dikucurkan untuk mendongkrak produksi pertanian tersebut sangat besar.

Oleh pemerintah pusat, menurut Budi, sejauh ini Pemprov NTB telah diminta untuk melakukan perluasan areal tanam. “Tahun ini saja kita sama pusat disuruh menambah seratus ribu hektar dari target nasional yang ada. Itu bisa lahan baru, bisa lahan lama yang belum dimaksimalkan produksinya,” ujar Budi.

Upaya ini juga diselaraskan

dengan kebijakan lainnya untuk menekan kehilangan hasil produksi akibat kemarau dan faktor lainnya.

Suhaimi Ismy, dalam pemaparannya di awal diskusi menegaskan, saat ini daerah NTB sebagai daerah lumbung pangan memang sedang dalam kondisi yang memprihatinkan. “Khususnya di bidang pertanian, pangan dan sebangsanya,” ujarnya.

Ia menegaskan, masyarakat NTB yang sebagian besar bermata pencaharian di sektor pertanian membutuhkan sentuhan dan perlindungan dari pemerintah. Hal ini dimaksudkan agar petani tidak terus menerus menjadi pihak yang dirugikan baik dalam proses bercocok tanam hingga pasca tanam.

“Kita membutuhkan kebijakan proteksi secara kontinyu untuk bidang pangan, untuk petani kita,” tandasnya. (aan/*)

TNI AD, AL dan AU Bersatu Gelar Kegiatan Sosial Mataram (Suara NTB) Tiga unsur TNI bergabung menggelar kegiatan sosial hingga Rabu (30/9) kemarin.

Melibatkan TNI Angkatan Darat (AD) TNI Angkatan Udara (AU) dan TNI Angkatan Laut (AL). Kegiatan dengan sasaran masyarakat dan lingkungan ini, sebagai rangkaian HUT ke -70 TNI. Lanjutan kegiatan Rabu kemarin, bazar dan pasar murah di Lapangan Yonif 742/SWY. “Hari ini kami gelar kegiatan donor darah juga,” kata Danrem 162/WB Kolonel CZI Lalu Rudy Irham Srigede. Rangkaian kegiatan ini disebut Danrem dilakukan para anggota TNI dengan keluarganya. Baik dari unsur TNI AD, AL dan AU. “Kenapa kemudian digabung? Karena HUT ini milik TNI, jadi tidak ada pembeda, antara AD, AL dan AU. Semua satu,” tegasnya.

Nantinya, puncak HUT TNI ke 70 di NTB akan digelar di Lapangan Malomba Ampenan.

Ketua Panitia Penyelenggara HUT TNI ini Danlanal Mataram, Kolonel Rachmat Junaidi. Disebutnya, ada serangkaian kegiatan sudah digelar. Di-

Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang menuntut pencabutan hak memilih dan dipilih dalam pemilihan umum yang dinilai terlalu berlebihan.

Vonis hakim tersebut, lebih ringan dari tuntutan JPU dalam sidang sebelumnya yang menuntut terdakwa hukuman tujuh tahun penjara dan denda Rp 500 juta, subsider enam bulan serta pencabutan hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakanberdasarkanaturanumumitu.

Hal yang meringankan hukuman terdakwa karena bersikap sopan dalam persidangan, ikut terlibat mengembangkan potensi pariwisata di daerah itu (Lobar), pernah mendapatkan penghargaan dari pemerintah atas jasanya dan menjadi tulang punggung keluarga.

Pendukung Menangis Walau sudah diturunkan vonisnya hingga tiga tahun dibandingkan tuntutan jaksa, pendukung terdakwa yang datang dari Lombok, t terkesan tidak terima

Krida Dinamik Autonusa, Daihatsu, Lombok Epicentrum Mall, Mataram Mall, Transvision, Indovision, Lombok Taksi, Surya Madistrindo, PT. Victory International Futures, MPM Finance, PT. Ratu Oceania Raya. BP3TKI Mataram juga ambil bagian membuka peluang untuk magang di Jepang dan Korea. Termasuk ada juga stand Kementerian Tenaga Kerja RI. Tujuh perusahaan lainnya masih memastikan jumlah lowongan pekerjaan yang akan dibuka.

Untuk expo disabilitas, Disnakertrans juga menyiapkan sebanyak 40 stand bagi 120 para penyandang cacat yang kreatif. Mereka yang ikut berpartisipasi ini akan menunjukkan kebolehan atas segala kreasi yang mereka ciptakan sebagai peluang kerja bagi mereka sendiri.

Mereka para disabilitas ini akan membuktikan bahwa mereka juga tak terhalang kondisi fisiknya untuk bekerja dan menciptakan ruang pekerjaan bagi dirinya sendiri.

Panitia bursa kerja juga me-

nyiapkan 30 stand bagi binaannya melalui program GPP. Para binaan ini akan mengkampanyekan hasil dari bantuan-bantuan peralatan dan teknologi tepat guna yang diberikan pemerintah.

“Selain bursa kerja, disiapkan juga stand-stand binaan untuk memotivasi masyakat untuk menciptakan sendiri lapangan pekerjaannya. Pada 2016 mendatang, kemungkinan besar NTB akan jadi tuan rumah expo nasional,’’ ujar H. Wildan.

Seperti diketahui, angka pengangguran di NTB saat ini tercatat sebanyak 112.708 orang dari angkatan kerja sebesar 2.094.550. Kondisi ini menurutnya memerlukan pemikiran dan penanganan yang mendesak. Beragam upaya juga telah dilaksanakan untuk mengatasi persoalan tersebut. Diantarannya, pengiriman TKI berketerampilan keluar negeri, program padat karya produktif, teknologi tepat guna, pemberdayaan Tenaga Kerja Sarjana (TKS), program pemagangan dalam dan luar negeri serta program-program lain semisal bursa kerja yang akan digelar.(bul/*)

Potensi Pariwisata NTB Sangat Komplit Dari Hal. 1 Potensi alam yang satu ini sudah dikenal masyarakat nusantara jauh sebelum abad ke-11. ‘’163 tahun kemudian, setelah Sangkareang terpenggal di abad ke 11, muncul erupsi Samalas. Gunung Samalas ini memiliki kaldera, sama dengan Gunung Baru Jari yang sekarang,’’ bebernya.

Sebelum dan sesudah terjadinya erupsi di abad ke-11, penduduk nusantara yang berasal dari Kalimantan, Sulawesi dan Jawa datang serta mencoba menetap di sini. Hingga akhirnya, pada abad ke-15, masuk juga penduduk dari Bali yang ekspansi di bawah kekuasan Kerajaan Karang Asem, Bali.

masan dari produk Sumber Daya Alam (SDA). Hasil bumi yang paling terkenal dari daerah Lombok ini adalah beras.

Dikatakan, beras Lombok sampai diekspor ke Asia Tenggara. ‘’Peredaran beras Lombok berlangsung lebih dari tiga abad.

Sebab, seluruh jajahan Inggris tidak mau bekerja tatkala tidak dihidangkan makanan berupa nasi dari beras. Itulah yang membuat beras Lombok sampai menyebar ke seluruh penjuru nusantara,” jelasnya.

Itulah potret tentang daerah ini yang kaya raya karena hasil buminya melimpah. “Melihat hasil alam tersebut yang sangat potensial dan mampu membesarkan kerajaan Karang Asem Mataram, Belanda akhirnya datang dan ikut menguras hasil bumi kita,” jelasnya mengenai potensi sejarah yang patut dikembangkan menjadi bagian dari produk dalam industri pariwisata NTB. (met)

SKPD Zona Merah Dari Hal. 1 (Suara NTB/ist)

BERSATU - Kegiatan pengobatan gratis TNI dalam rangkaian HUT ke 70, melibatkan TNI AD, AL dan AU. antaranya pemberian sembako dengan masyarakat kurang mampu, menaman mangrove, pengobatan massal. “Semua kegiatan melibatkan tiga angkatan (AD, AL dan AU),” sebutnya. Kegiatan pun kemarin dilanjtukan dengan bazar dan donor darah, hari Minggu mendatang akan digelar terbuka di Jalan Udayana pada arena car free day. “Kemudian pada hari yang sama ziarah di makam

pahlawanSenin dilanjutkan upacara dan parade devile dari prajurit,” pungkasnya.

Pihak TNI AU juga melibatkan diri. Sebagaimana disampaikan Danalnud Letkol Pnb. Ardi Syahri pihaknya mendukung penuh dengan menerjunkan personel. “Dengan komando pak Danrem, kami partisipasi dalam berbagai kegiatan ini secara langsung, sebab ini HUT TNI,” pungkasnya. (ars/*)

Mataram, Rabu (30/9) kemarin.

Salah satu gejala timbulnya MERS-CoV adalah radang paruparu atau saluran pernapasan akut dengan gejala-gejala demam, batuk, dan napas pendek.

Sedangkan tanda fisik luar tidak akan terlihat ketika penderita terjangkit virus tersebut. Namun, gejala lainnya dapat diketahui apabila mengalami tachypnea (nafas cepat). Kemudian diikuti dengan pernapasan tidak teratur dan tingkat kesadaran menurun serta pusing dan suhu tubuh di atas 38 derajat celcius.

“Sebenarnya sebelum naik pesawat di Jeddah, jemaah haji termasuk juga petugas diperiksa dulu kesehatannya, dan jamaah kita tidak ada tandatanda terinveksi. Namun setelah

di dalam pesawat, jemaah kita ini sakit panas dan radang hingga sampai di BIL segera dilarikan ke RSUP,” kata Diantika.

Pihak RSUP membenarkan adanya observasi terhadap seorang jemaah haji asal Kuripan tersebut. Namun belum dapat dipastikan penyakit yang diderita Kasidah merupakan MERS atau bukan. Sebab belum ada hasil pemeriksaan.

“Memang benar ada seorang pasien yang dirawat disini, namun belum dapat disimpulkan menderita MERS atau bukan.

Karena sampel darahnya dikirim ke pusat, belum ada hasil pemeriksaan,” ungkap Kabag Humas RSUP NTB Solikin, SKM, MPH, di Mataram, Rabu (30/9) kemarin. (lin)

Bupati Lobar Non Aktif Divonis Empat Tahun Dari Hal. 1

Dari Hal. 1

Hasil Bumi Melimpah Sekitar abad 16 – abad 19, hasil alam di tanah Lombok begitu terkenal di nusantara.

Masa ini merupakan masa kee-

Seorang Jemaah Haji Diduga Gejala MERS- CoV Mataram (Suara NTB) Sebanyak 309 orang jemaah haji kloter satu telah sampai di NTB pada Selasa malam (29/9) lalu. Satu diantaranya diduga menderita gejala penyakit MERS-CoV (Middle East Respiratory Syndrome-Corona Virus). Kasidah Bin Asan (67) jemaah haji asal Kuripan, dilarikan dan diobservasi ke RSUP NTB sesaat setelah tiba di Bandara Internasional Lombok (BIL).

“Belum dapat dipastikan itu MERS atau bukan, karena masih dalam fase observasi. Untuk sementara jamaah kita ini menderita demam tinggi dan radang paru-paru,” ungkap Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Kota Mataram I Wayan Diantika kepada Suara NTB, di

40 Perusahaan Siapkan Seribuan Lowongan Kerja

sang bupati non aktif dipenjara empat tahun. Bahkan sebagian besar dari pendukung yang memenuhi ruangan sidang, menangis menyaksikan bupatinya dihukum empat tahun.

Atas putusan itu, baik jaksa KPK maupun terdakwa diberikan kesempatan untuk menyatakan sikap,apakah menerima putusan hakim atau banding ke Pengadilan Tinggi (PT). Namun jaksa dan kuasa hukum terdakwa menyatakan pikir-pikir. Sedangkan pantauan di luar sidang, massa tampak memenuhi pengadilan di Jalan Tantular itu. Bahkan sampai Zaini Arony digiring ke mobil Kejaksaan untuk dijebloskan ke Lapas Kerobokan, pendukungnya masih mengerubuti dan sebagian dari mereka masih menangis.

Dalam dakwaan disebutkan bahwa korban pada Oktober 2010 berkeinginan berinvestasi tanah seluas 170 hektar dengan kesepakatan harga Rp 28 miliar untuk membangun kawasan wisata di Desa Buwun Mas, Lobar untuk menciptakan lapangan pekerjaan di daerah setempat.

Oleh karena itu, untuk membangun kawasan wisata itu kor-

ban harus membuat izin pemanfaatan ruang seperti izin prinsip, izin lokasi, dan Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah (IPPT).

Korban diajak bekerja sama oleh terdakwa untuk mengajukan izin tersebut, dengan menggunakan nama perusahaan PT Kembang Kidul Permai.

Saat korban menunggu perizinan, terdakwa selaku pejabat negara justru meminta uang kepada Gede Djaja selaku Komisaris Utama PT Djaja Business Group, pada 2010 hingga 2013, dan terdakwa melakukan pemerasan untuk pembuatan IPPT, proyek pembangunan kawasan wisata terpadu di Desa Buwun Mas, Lobar.

Untuk melancarkan perizinan IPPT itu dengan meminta sebanyak dua unit mobil Toyota Innova dengan total Rp 295 juta, jam tangan rolex Rp130 juta, satu cincin mata kucing Rp 64 juta, uang tunai total Rp700 juta, dan tanah seluas 29.491 meter persegi, di Desa Buwun Mas, Lobar.

Akibat permintaan terdakwa yang begitu banyak untuk proses perizinan IPPT tersebut, korban merasa tertekan lahir batin. (Kmb37)

dari target pada 30 September sebesar 82,02 persen dan 81,09 persen.

14 SKPD yang masih dalam zona merah itu antara lain, Dinas PU dengan serapan fisik sebesar 51,50 persen dari target 78,82 persen dan serapan keuangan 51,43 persen dari target 78,82 persen. BPBD NTB dengan serapan keuangan 39,07 persen dari target 77,39 persen. Sedangkan untuk serapan fisik, BPBD berada pada zona hijau dengan serapan 41,23 persen dari target 50,30 persen.

Dinas Kesehatan dengan serapan anggaran fisik sebesar 48,11 persen dari target 75,34 persen dan serapan keuangan baru tercapai sebesar 46,52 persen dari target 75,34 persen. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakeswan) dengan serapan keuangan pada zona merah yang baru mencapai 40,29 persen dari target 69,70 persen. Sementara dari sisi serapan fisik, Disnakeswan masuk zona hijau dengan serapan 60,56 persen dari target 69,70 persen.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) dengan serapan keuangan berada pada zona merah, dengan realisasi baru mencapai 47,07 persen dari target 74,74 persen. Sementara dari sisi realisasi fisik, Disperindag masuk zona kuning dengan realisasi 55,20 persen dari target 74,74 persen.

Selanjutnya, Rumah Sakit Jiwa Provinsi (RSJP) dengan serapan fisik dan keuangan baru mencapai 41,66 persen dari target 71,97 persen. Dikpora NTB, dengan serapan fisik dan keuangan baru mencapai 37,93 persen dari target sebesar 73,39 persen. RSUP NTB dengan realisasi serapan fisik dan keuangan masingmasing 42,01 persen dan 41,64 persen dari target sebesar 77,87 persen.

Dinas Pertanian Tanaman pangan dan Hortikultura (Distan TPH) NTB dengan realisasi keuangan masuk dalam zona merah, baru tercapai 37,61 persen dari target 74,97 persen. Sementara realisasi fisik masuk zona kuning dengan serapan 60,59 persen dari target 74,97 persen. Biro Administrasi Kesra, dengan serapan fisik dan keuangan baru sebesar 35,16 persen dari target 76,15 persen.

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) NTB, dengan serapan keuangan masuk zona merah, baru mencapai 38,91 persen dari target 79,70 persen. Sementara serapan fisik masuk zona kuning dengan realisasi 58,67 persen dari target 79,70 persen. BKD

dan Diklat NTB dengan serapan fisik dan keuangan baru mencapai 42,45 persen dari target 77,39 persen. Kemudian dua SKPD lagi yang masuk zona merah adalah Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) dan Dinas Perkebunan (Disbun).

Serapan keuangan Distamben masuk zona merah dengan capaian baru 38,29 persen dari target 73,68 persen. Sementara dari sisi serapan fisik masuk zona kuning dengan capaian baru 47,55 persen dari target 73,68 persen. Sementara itu serapan keuangan di Disbun masuk zona merah dengan capaian baru 45 persen dari target 76,90 persen. Sedangkan untuk serapan fisik, Disbun masuk zona kuning dengan capaian baru 56,74 persen dari target 76,90 persen.

Asisten II Perekonomian dan Pembangunan Setda NTB, Drs. H. L. Gita Ariadi, M.Si yang dikonfirmasi mengenai serapan anggaran ini mengatakan, seluruh SKPD terus melakukan percepatan.

Meskipun serapan anggaran rata-rata baru mencapai 57 persen namun ia yakin pada akhir tahun anggaran serapannya akan maksimal. “Tahun kemarin (2014) saja yang lebih berat, Alhamdulillah endingnya juga bagus. Nah sekarang sudah 57 persen serapannya,’’ ujarnya ketika dikonfirmasi, Rabu (30/9) siang kemarin.

Ia menjelaskan, SKPD terus melakukan percepatan realisasi anggaran sesuai dengan koridor yang berlaku. Gita mengatakan, program-program yang dilaksanakan SKPD sudah mempunyai schedule pelaksanaan masingmasing. Ada yang dikerjakan pada triwulan I, triwulan II, triwulan III dan triwulan IV. Mengenai SKPD yang berada di zona merah yang berada di bawah koordinasi Asisten II, lanjut Gita terus dilakukan monitoring dan asistensi.

“Kami bersama Biro AP terus memonitor (SKPD) terutama yang berada pada zona-zona merah itu. Kita kenali masalahnya. Setelah kita ketahui kemudian komitmen SKPD nya tinggi, kami optimis pada saatnya akan selesai,’’ katanya optimis.

Gita juga melakukan evaluasi dan monitoring SKPD yang berada di bawah asistensi Asisten II bersama Biro Ekonomi, Biro Kerjasama dan Sumber Daya Alam, Biro AP & LPBJP untuk mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi SKPD. ‘’Kami sudah dapat mengidentifikasi permasalahannya. Kemudian alternatif solusi penyelesaiannya dan sejauh ini sedang berproses,’’imbuhnya. (nas)

Kamis, 1 Oktober 2015

Jemaah Meninggal Tragedi Mina Bertambah Jadi 57 Orang Mekkah Jumlah jemaah Indonesia yang menjadi korban meninggal dalam tragedi Mina terus bertambah dan sampai Rabu pukul 02.00 Waktu Arab Saudi (WAS) telah mencapai 57 orang. Bertambah 11 orang dari rilis sebelumnya sebanyak 46 orang.

Kepala Daerah Kerja (Daker) Mekkah Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) 1436H/2015, Arsyad Hidayat, mengatakan, jumlah jenazah jemaah Indonesia yang baru teridentifikasi tersebut masih berasal dari kontainer mayat yang lama.

“Sampai saat ini masih ada lima kontainer yang belum dibongkar, empat diantaranya dibawa ke Jeddah,” katanya penyampaian pembaharuan data korban peristiwa Mina, di Mekkah, Arab Saudi, Rabu dini hari.

Ia mengatakan ke-11 jenazah baru berhasil diidentifikasi tidak hanya melalui penelusuran file pelengkap jenazah yang ada di pemulasaran mayat Al Muashim, namun juga identifikasi melalui sidik jari, mengingat saat ini kondisi jenazah sudah semakin memburuk .

“Kami juga coba masuk ke bagian DVI untuk menelusuri (jamaah yang menjadi korban meninggal) melalui sidik jari, karena kini kondisi jenazah, seperti wajah, sudah berubah. Sidik jari menjadi sangat membantu,” kata Arsyad.

Kendati kondisi jenazah sudah sulit dikenali, namun menurut dia, untuk identifikasi para korban belum memerlukan pemeriksaan lewat DNA. Identifikasi melalui sidik jari masih menjadi andalan, mengingat semua jamaah yang masuk ke Arab Saudi, jari mereka dipindai oleh imigrasi Sekretaris Daker Mekkah Nur Alia Fitria mengatakan 11 tambahan jamaah Indonesia yang menjadi korban meninggal dalam peristiwa Mina sebagian besar berasal dari kloter 61 embarkasi Jakarta-Bekasi (JKS 61) atau jamaah dari Jawa Barat yaitu delapan orang, kloter 14 embarkasi Batam (BTH 14) sebanyak dua orang, dan kloter 10 embarkasi Makasar (UPG 10) satu orang.

Berikut nama-nama 11 jenazah yang baru teridentifikasi yaitu: 1. Lilis Suryani Misbah Ijudin, kloter JKS 61 nomor paspor B0932986 2. Otong Bastaman Sutisnamiharja, kloter JKS 61 nomor paspor B0932958 3. Nana Hendiana Idi, kloter JKS 61 nomor paspor A7917997 4. Maemunah Dasa Sasmita, kloter JKS 61 nomor paspor B0733173 5. Atang Gumawang Dede Herlan, kloter JKS 61 nomor paspor B0733175 6. Karmah Padma Kertapraja, kloter JKS 61 nomor paspor B0745293 7. Tuti Kuswarti Daman, kloter JKS 61 nomor paspor B1442338 8. Iis Masriah Kastoni Mardo, kloter JKS 61 nomor paspor A7026769 9. Ida Murtika Porie, kloter BTH 14, nomor paspor B1306300 10. Suryati Sahran Ribut, kloter BTH 14 nomor paspor B1306350 11. Nur Alam Iljas, kloter UPG 10 nomor paspor B0694654 Sebelumnya PPIH telah mengumumkan 46 jamaah Indonesia yang telah menjadi korban peristiwa Mina, terdiri dari 42 jamaah berasal dari Tanah Air dan empat warga negara Indonesia (WNI) yang telah bermukim di Arab Saudi. (ant/Bali Post)

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Dibentuk Tiga Tim

Percepat Pencarian Korban Tragedi Mina

Mekkah Untuk mempercepat penelusuran dan penemuan jemaah Indonesia yang menjadi korban tragedi Mina, Kementerian Agama selaku Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) membentuk tiga tim yang bekerja selama 24 jam.

“Untuk mempercepat penelurusan korban Mina 24 September, kami membentuk tiga tim pencari,” kata Kepala Daerah Kerja (Daker) Mekkah, Arsyad Hidayat, di Mekkah, Arab Saudi, Rabu (30/9) dini hari.

Tim pertama, kata dia, melakukan pencarian data jemaah melalui komunikasi intensif dengan ketua-ketua kelompok terbang (kloter) yang melaporkan jemaah mereka belum kembali sejak tragedi Mina.

Kemudian tim kedua, lanjut-

nya, melakukan penelusuran ke rumah-rumah sakit milik pemerintah Arab Saudi, yang tidak hanya berada di Mina seperti RS Al Wadi, RS Al Jisr, dan RS King Faisal Syisyah, namun juga kota-kota lain di luar Mekkah, seperti RS Garda Nasional di Jeddah, bahkan sampai RS Hada di Taif.

Sedangkan tim ketiga secara terus menerus memantau pemulasaran mayat di Al Muashim. “Mereka bekerja dengan dua pola,” kata Arsyad.

Pertama tim di Al Muash-

im akan mempelajari file data pelengkap jamaah yang menjadi korban Mina, mulai dari slayer, tas, dokumen administrasi perjalanan ibadah haji (DAPIH), kartu petunjuk hotel, kartu bus, dan lain-lain yang menunjukkan identitas jemaah tersebut dari Indonesia.

“Bila tidak ada data lengkap tersebut kami akan konfirmasi ke ketua regu, ketua rombongan, dan ketua kloter,” katanya.

Tim tersebut juga akan masuk ke bagian DVI (Disas-

ter Victim Identification) untuk menelusuri sidik jari para korban, kata Arsyad, mengingat pada hari kelima ini kondisi jenazah semakin memburuk, antara lain wajah sudah sulit dikenali karena membengkak.

“Pihak Al Muashim juga telah melakukan penguburan sejak Senin (28/9) sore, terutama untuk korban yang sudah diidentifikasi oleh negara masingmasing, mengingat jika jenazah didiamkan akan menimbulkan wabah,” ujar Arsyad.

Ditambahkan Sekretaris Daker Mekkah Nur Alia Fitra sampai Rabu pukul 02.00 Waktu Arab Saudi (WAS) sebanyak 78 jamaah masih be-

lum kembali ke pemondokan sejak 24 September 2015.

Jumlah tersebut berkurang dari pengumuman sebelumnya sebanyak 89 orang.

“Kami akan terus berupaya mencari jemaah haji yang masih belum ditemukan,” ujarnya. Apalagi sampai saat ini masih ada sekitar lima kontainer berisi jenazah korban Mina yang belum dibongkar oleh otoritas Arab Saudi. Sejak 25-28 September 2015 otoritas Arab Saudi telah merilis 1.100 foto korban meninggal akibat peristiwa Mina.

Sedangkan jumlah jamaah yang masih dirawat di rumah sakit, kata dia, masih berjumlah lima orang. (ant/Bali Post)

Mako Polda Jateng Terbakar Semarang (Suara NTB) Puluhan tahanan penghuni ruang tahanan Polda Jawa Tengah diungsikan menyusul kebakaran yang melanda markas komando (mako) kepolisian tersebut, Rabu (30/9).

Berdasarkan data Direktorat Tahanan dan Barang Bukti Polda Jawa Tengah terdapat 74 tahanan pria dan wanita yang dipindahkan menggunakan truk dan bus dengan pengawalan ketat.

Puluhan tahanan tersebut dipindahkan ke Polrestabes Semarang dan sejumlah polsek di Ibu Kota Jawa Tengah ini yang masih mampu menampung.

Sebelum dipindahkan, puluhan tahanan tersebut diungsikan ke masjid di kompleks markas polda.

Selain tahanan, petugas juga mengungsikan puluhan senjata api yang tersimpan di dalam gudang.

Sebelumnya, belasan mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk mengendalikan kebakaran yang melanda Markas Polda Jawa Tengah di Semarang, Rabu.

Petugas berhasil melokalisasi api agar tidak merembet ke bangunan lain di markas yang berlokasi di Jalan Pahlawan Semarang tersebut.

Kepala Bidang Operasional

(ant/Bali Post)

KEBAKARAN POLDA JATENG - Markas Polda Jateng, di Semarang yang terbakar, Rabu (30/9) kemarin. Dugaan sementara api berasal dari lantai dua gedung B. Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang Sumarsono mengatakan api yang menghanguskan gedung berlantai

tiga sudah berhasil dilokalisasi agar tidak merembet.

“Lantai satu, dua dan tiga serta jembatan penghubung antar-

bangunan yang ada ruang aulanya yang terbakar,” katanya.

Dari dugaan sementara, lanjut dia, api berasal dari lan-

tai dua gedung B tersebut. Namun penyebab pasti kebakaran, Sumarsono belum bisa memastikan. (ant/Bali Post)

27 Korban Perdagangan Orang Dipulangkan dari Malaysia Jakarta (Suara NTB) Sebanyak 27 orang korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang semula akan dikirim ke Timur Tengah, dipulangkan hari ini ke Indonesia.

“Hari ini dipulangkan dari Malaysia ke Indonesia. Siang ini tiba di Indonesia,” kata Kanit Human Trafficking Subdit III Bareskrim Polri AKBP Arie Darmanto saat dihubungi wartawan, Rabu (30/9).

Para korban tersebut sebelumnya ditampung di KBRI Kuala Lumpur, Malaysia setelah diselamatkan oleh Polis Diraja Malaysia (PDRM).

Para korban tersebut, kata Arie, setibanya di Indonesia, akan dibawa ke Rumah Perlindungan dan Trauma Center (RPTC) di Jakarta guna pemulihan trauma yang mereka alami.

Dalam kasus ini polisi sudah menetapkan tiga tersangka yakniCC,AdanI.Paratersangkaterse-

but mengirim para korbannya ke Timur Tengah via Malaysia.

Kasus ini terungkap setelah Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri berhasil menangkap pelaku tindak pidana perdagangan orang berinisial CC, A dan I di Bekasi, Jawa Barat pada Minggu (27/9).

“Pelaku ditangkap tepatnya di Perum Radian, Jalan Tarumanegara Atas RT 13 RW 02 Nomor 40C Kelurahan Jati Rangon, Kecamatan Jati Sampurna, Bekasi,” kata Kepala Bagian Penerangan Umum (Kabagpenum) Divhumas Polri Kombes Suharsono.

Penangkapan tersebut menindaklanjuti adanya laporan tindak pidana perdagangan orang dengan korban berinisial G yang dikirim ke Kairo dan diperkosa.

Diketahui bahwa komplotan CC melakukan human trafficking dengan modus mempekerjakan korban sebagai TKI di luar negeri.

Dalam kasus ini, polisi mengamankan sejumlah barang bukti yakni 50 paspor, satu bundel pemeriksaan medis calon TKI, satu bundel biodata TKI, satu bundel kartu keluarga, satu bundel pasfoto calon TKI, satu bundel slip

setoran Bank BCA, satu bundel cetak tiket pesawat tujuan Malaysia, Turki dan Abu Dhabi.

Suharsono menuturkan, dari keterangan sementara, tersangka CC mengakui telah membawa G ke Malaysia. (ant/Bali Post)

Kesehatan

Manfaat Perhatian untuk yang Sedang Sakit PERHATIAN dan kehangatan memegang peranan penting dalam penyembuhan kala terserang penyakit.

“Orang sakit umumnya mengalami kemunduran fisik, mental, dan sosial. Ada hal-hal yang tidak bisa dilakukan,” kata psikolog klinis Kasandra Putranto dalam ac-

ara kampanye OBH Combi Lovermula di Jakarta, Rabu (30/9).

Kombinasi obat yang tepat dan kehangatan orang terdekat akan membantu penyembuhan.

Memberi perhatian kepada keluarga atau teman yang sakit sebaiknya tidak hanya dalam pesan singkat, sempatkan datang menjenguk bila memungkinkan.

Kasandra menambahkan datang menjenguk orang sakit memberi dukungan emosional kepada pasien dalam mengatasi penyakitnya.

“Membantu meringankan stres,” kata dia Tindakan sukarela seperti mendengarkan cerita, mengambilkan minum pun dapat membuat pasien sakit menuju pemulihan.

Bila datang menjenguk orang yang sakit, pastikan benar-benar hadir dan meluangkan waktu dengan memberi perhatian, sentuhan, jangan sibuk dengan gadget.

Kasandra menyarankan untuk memperlembut nada bicara ketika berbicara dengan orang yang sakit.

Menjenguk orang yang sedang sakit, terutama bila dirawat di rumah sakit, pun dapat membantu meringankan beban pasien karena ia mendapat tambahan teman untuk berbagi.

Memberi perhatian kepada keluarga, baik yang sehat maupun sakit, dapat dibangun dengan menanamkan kedekatan pada anggota keluarga.

“Perilaku manusia dibentuk bisa karena biasa. Kalau nggak biasa tentu canggung,” kata dia. (ant/Bali Post)