Snt01112013

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK SUMBAWA ECERAN Rp 3.000

Rp. 50.000 Rp. 55.000

SUARA NTB

JUMAT, 1 NOVEMBER 2013

Pengemban Pengamal Pancasila

16 HALAMAN NOMOR 197 TAHUN KE 9 Online :http://www.suarantb.com E-mail: hariansuarantb@yahoo.co.id

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Akademi Komunitas Mataram Gelar OPSPEK Mataram (Suara NTB) Dalam rangka mengenalkan mahasiswa baru dengan dunia kampus, Jumat (1/11) hari ini PDD-PNB Akademi Komunitas (AK) Mataram menggelar Orientasi Pengenalan Studi dan Pengenalan Kampus (OPSPEK). Menurut Koordinator Pengelola AK Mataram Drs. H. Musta’in S.S, M.M, kegiatan ini merupakan kegiatan rutin untuk mengawali aktivitas perkuliahan.

‘’Sedikitnya akan ada 150 mahasiswa baru yang telah terdaftar dan dijadwalkan akan mengikuti OPSPEK,” terangnya kepada Suara NTB, Kamis (31/10).

Berbeda dengan OSPEK biasanya, konsep OPSPEK yang diselenggarakan AK Mataram ini lebih mengarah ke kejuruan. Di mana mahasiswa baru akan dilatih skill melalui game maupun tugas mandiri dari kelompok-kelompok mahasiswa baru. Yang

nantinya mengarah pada masingmasing jurusan. AK Mataram sendiri saat ini memiliki tiga jurusan yang fokus kepada pariwisata, yaitu program D1 Usaha Perjalanan Wisata, D1 Hotel dan Restoran, serta D1 Agrowisata.

AK Mataram merupakan sebuah perguruan tinggi negeri baru di Mataram yang menyelenggarakan pendidikan fokasi tingkat D1 dan D2 yang akan didefinitifkan pada tahun 2014 mendatang. AK

Mataram bekerjasama dengan Politeknik Negeri Bali dalam rangka mempersiapan para tamataan mahasiswa, agar bisa langsung bekerja.

Menurut Musta’in program yang ditawarkan AK saat ini sangat fleksibel. Di mana semua golongan baik ibu rumah tangga, Bersambung ke hal 5 H. Musta’in S.S, M.M. (Suara NTB/nia)

C.01.08.13

(Suara NTB/ari)

MEMPRIHATINKAN - Kondisi SD Filial Maraqitta’limat di Dusun Tunjung Biru, Desa Loloan, Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara sangat memprihatinkan. Berita selengkapnya di halaman 10.

Terbanyak dari Lobar

KPK Tangani 76 Kasus Korupsi dari NTB Minta KPK Rajin ke NTB GUBERNUR NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi berharap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) rajin turun ke NTB dalam upaya mencegah terjadinya tindak pidana korupsi di daerah ini. Selain itu, Bersambung ke hal 5

Hal tersebut diungkapkan, Zulkarnain pada acara Semiloka Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi di NTB, bertempat di Graha Bhakti Praja Kantor Gubernur NTB, Kamis (31/10) kemarin. Hadir juga pada semiloka itu, Direktur Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah BPKP Pusat Sri Penny Ratnasari, Kepala Perwakilan BPKP NTB Darius AK, serta pejabat jajaran Pemprov NTB.

PDIP dinilai sedang melakukan akrobat politik menyusul keluarnya keputusan politik resmi mereka yang mencabut dukungan terhadap pasangan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah (Loteng). H. M. Suhaili FT, SH dan Drs. H. L. Normal Suzana.

Menyongsong Pemilu 2014

TGH. M. Zainul Majdi (Suara NTB/nas)

Ia menyebutkan, dari 641 pengaduan masyarakat terkait dugaan korupsi tersebut kemudian dianalisis dan ditelaah sehingga menjadi 604 pengaduan. Zulkarnain menambahkan, selain masuk ke internal KPK, pengaduan tersebut juga dikirim ke instansi berwenang sebanyak 41 laporan.

Bersambung ke hal 5

Mantapkan Siskamswakarsa, Satpol PP Se-NTB Gelar Rakor Linmas Giri Menang (Suara NTB) Dalam rangka menyongsong Pemilu 2014 mendatang, terutama dalam hal menjaga kondisi keamanan, ketertiban dan ketentraman masyarakat secara keseluruhan Satpol PP NTB menggelar rapat koordinasi (rakor) peningkatan kapasitas aparat dalam rangka sistem keamanan swakarsa (Siskamswakarsa) khususnya para petugas Linmas di kabupaten dan kota se-NTB. Bersambung ke hal 5

(Suara NTB/her)

RAKOR - Rakor peningkatan kapasitas aparat dalam rangka Siskamswakarsa dihadiri Satpol PP dan Bakesbangpoldagri kabupaten dan kota se-NTB.

Indonesia Lebih Sejahtera Dengan Ekonomi Syariah Grand Launching 5 November 2013 di Taman Sangkareang

Ibnu Salim (Suara NTB/her)

C.03.08.13

TO K O H

Mataram (Suara NTB) Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Zulkarnain mengungkapkan, lembaga super body ini menerima 641 laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan tindak pidana korupsi dari NTB dalam kurun waktu 2008 sampai 25 Oktober 2013. Dari ratusan pengaduan tersebut, sebanyak 76 pengaduan sudah masuk ke bidang penindakan KPK, enam pengaduan masuk bidang pencegahan dan 11 pengaduan masuk bidang lain.

Melihat rekam jejak PDIP di bawah kepemimpinan H. Rachmat Hidayat, SH, orang tidak akan kaget jika mereka mengeluarkan keputusan – keputusan kontroversial seperti penarikan dukungan ini.

Bersambung ke hal 5

SUARA MATARAM

SUARA NTB Jumat, 1 November 2013

Halaman 2

Sekda akan Cek Kondisi di Lapangan Berharap Tidak Banjir KELURAHAN Babakan menjadi salah satu daerah langganan banjir.

Pasalnya beberapa waktu lalu, belum pengerjaan drainase di kelurahan tersebut belum optimal.

Terlebih terhambatnya pembebasan saluran yang dijadikan oleh masyarakat sebagai tempat berjualan.

Lurah Babakan Abdul Rauf ketika dikonfirmasi, Kamis, (31/10) kemarin mengatakan, sebelum adanya pengerjaan optimalisasi drainase, daerahnya menjadi kawasan langganan banjir setiap (Suara NTB/dok) tahun. Belum lagi, katanAbdul Rauf ya, dirinya harus sibuk mengurusi saluran yang tersendat. “Saya sampai tusuktusuk got itu pakai bambu,”ungkapnya.

Ia menambahkan beberapa tempat, saluran dijadikan sebagai tempat berjualan oleh masyarakat. Sehingga pihaknya kewalahan membebaskan lahan tersebut.

Perlu melakukan pendekatan secara kekeluargaan dan persuasif kepada masyatakat. Sehingga masyarakat mengerti dan merelakan tempatnya dibongkar, untuk memperbaiki drainase “Kita berikan pengertian, karena ini kepentingan orang banyak,” tuturnya.

Ia menyebutkan di Jalan Lalu Mesir, masih ada saluran drainase dangkal dan mampet. Sehingga masih menyebabkan genangan air dan meluap ke jalan.

Penyebab tersumbat dan dangkalnya saluran drainase, lanjutnya, karena masyarakat masih membuang sampah ke saluran. Tumpukkan sisa bongkahan bangunan masih tertimbun di dalamnya.

Ia memberikan apresiasi kepada Pemkot Mataram yang telah fokus mengerjakan proyek perbaikan drainase di Kelurahan Babakan. Ia berharap ke depan, sudah tidak terjadi banjir di kelurahan Babakan, sehingga masyarakat bisa menikmati dan mengerjakan pekerjaannya dengan tenang. (cem)

Kebetulan Itu Hanya Sekali PERNYATAAN Kepala Dinas PU Kota Mataram, Ir. H. Mahmudin Tura yang mengatakan, kalaupun ada pengerjaan drainase yang dilakukan pada saat musim hujan, sematamata karena kebetulan, mendapat tanggapan dari kalangan DPRD Kota Mataram.

Anggota Komisi III DPRD Kota Mataram, Sang Ketut Deresta meragukan kalau pengerjaan drainase yang diduga digarap pada saat musim hujan, hanya merupakan kebetulan. ‘’Saya pertanyakan ini. Jadi yang naman(Suara NTB/dok) ya kebetuan itu, hanya Sang Ketut Deresta sekali,’’ tegasnya. Namun faktanya, menurut politisi Hanura ini, pengerjaan proyek drainase di Kota Mataram selalu dikerjakan pada musim hujan. ‘’Kalau berulang kali, itu namanya disengaja,’’ cetusnya.

Sebetulnya, Deresta mengaku dirinya bosan membahas masalah drainase. Toh, Dewan sudah sering berbicara tetapi tidak mendapat respon dari SKPD bersangkutan. Dalam hal ini Dinas PU Kota Mataram. ‘’Kalau dibilang bosan, bosan saya bicara soal ini, tidak pernah didengar,’’ ujarnya kesal.

Ia mempertanyakan, mengapa anggaran untuk pengerjaan drainase selalu dianggarkan pada perubahan APBD. Padahal, sebetulnya drainase itu bisa saja dianggarkan dalam APBD murni. Sebab, ketika drainase dikerjakan secara tergesa-gesa, ia memastikan kualitasnya akan buruk.

Sehingga, belum setahun, drainase-drainase di Mataram sudah banyak yang rusak. (fit)

Bantuan Rumah Kumuh Diduga Disunat Mataram (Suara NTB) Bantuan rumah kumuh yang dicanangkan oleh Pemerintah Kota Mataram, untuk menanggulangi kemiskinan, seolah tidak menuai hasil maksimal. Pasalnya, hingga saat ini, masih saja ada bantuan disunat.

Papuq Adawiyah (60) warga Lingkungan Guber, Keluruhan Babakan Timur Selatan, Kecamatan Sandubaya, Mataram, Kamis (31/10) kemarin mengatakan, program bantuan rumah kumuh yang didapatkan dari BPM Kota Mataram, hanya berupa bahan material saja. Sebagian material, lanjutnya diduga diambil oleh oknum RT “Saya cuman dikasih bata, semen, pasir dan seng. Itupun sengnya kurang lima dan pasirnya diambil,” ungkap Papuq Adawiyah didampingi anaknya.

Menurutnya pembangunan rumah miliknya, tidak sesuai dengan yang diharapkan.

Pasalnya dari struktur ban-

gunan, seolah-olah dibangun asal-asalan. Belum lagi ketika musim hujan, katanya selalu bocor. Kondisi tersebut, membuatnya harus pindah ke rumah anaknya. Proses pembangunan, sambungnya, ia harus mengeluarkan uang Rp 400 ribu, untuk membeli kusen pintu. “Sudah ngeluarkan uang Rp 400 ribu, tapi kusen bekas yang diberikan,” keluhnya.

Sekda Kota Mataram, L. Makmur Said yang dikonfirmasi mengatakan akan mengecek kondisi di lapangan.

Kalaupun apa yang menjadi temukan riil, maka akan ditindak tegas oknum yang menyunat bantuantersebut.

(Suara NTB/cem)

BELUM LAYAK - Papuq Adawiyah didampingi anaknya M. Saleh, menunjukkan rumahnya yang sudah diperbaiki tetapi belum layak untuk dihuni. benar, maka komisi II DPRD Kota Mataram, akan memanggil SKPD terkait yang menangani persoalan tersebut. Pantauan Suara NTB ketika berkunjung di rumah

Papuk Adawiyah, bangunan rumahnya jauh dari apa yang diharapkan. Atap hanya dari seng dengan bambu yang sudah tua sebagai penyangganya. (cem)

Dewan Ingatkan Eksekutif

Mataram Masih Jadi Langganan Banjir Mataram (Suara NTB) Pengerjaandrainaseyangterkesan lamban, karena diduga dikerjakan pada saat musim hujan dipertanyakankalanganDPRDKotaMataram. Anggota Komisi III Kota Mataram, H. AB. Taufiqurahman yang dikonfirmasi, Kamis, (31/10) kemarin mengatakan, masalah drainase adalah persoalan rutinitas yang dikerjakan oleh Dinas PU. Tetapi hingga saat ini, belum ada penanggulangansecaraserius.

Padahal banjir, lanjutnya setiap hujan selalu terjadi dan menggenangi beberapa titik di Kota Mataram, kemudian membuat masyarakat resah. “Inikan (banjir, red) menjadi langganan setiap tahun di Kota Mataram,” ungkapnya.Menurutnya,pemerintahatau SKPD terkait harus memiliki skala prioritas yang harus dikerjakan.

Jangan sampai, sambungnya, pengerjaannya terkesan hanya menunggu waktu hujan dan tidak

(Suara NTB/cem)

SUDAH DILEBARKAN - Sungai di Lingkungan Karang Bata, yang sudah dilebarkan dan kerung oleh Dinas PU Kota Mataram. ada kesan untuk mengantisipasi.

Padahal, menurut Taufiqurahman, Walikota Mataram telah memilikiprogramdalampenanggulangan banjir. Hanya saja, katanya, SKPD atau bawahannya tidak bisa

memaknai maksud dari pimpinannya. “SKPD belum bisa menterjemahkan maksud Walikota,” sebutnya. Menyinggung belum optimalnya pengerjaan dranase, karena alasan keterbatasan anggaran, kata

Taufiqqurahman, bukan menjadi alasan SKPD terkait, untuk tidak menyelesaikan persoalan drainase.

Setiap tahun, ada anggaran khusus untuk mengerjakannya.

Oleh karena, itu pemerintah harus

menggenjot pekerjaannya supaya Mataram terbebas dari banjir.

Semetara itu, Johan warga Kelurahan Karang Bata mengatakan setiap tahun lingkungannya memang menjadilanggananbanjir.Tetapisemenjak salurannya dilebarkan dan diperluas, belum terlihat adanya tanda–tanda banjir. Hanya saja, masyarakat masih menunggu hasil dari pengerjaan tersebut “Apakah sudah tidak ada banjir, tetapi kita lihat saja besok,” ungkapnya. Katanya pengerukan dan pengangkatan sedimentasi di lingkungannya, baru dikerjakan satu bulan olehDinasPUKotaMataram.Padahal permintaan untuk pengerukan dan pelebaran, sudah diminta oleh masyarakat beberapa waktu lalu.

Yang menjadi kendala, lanjutnya persoalan sampah masih menumpuk di saluran. Sehingga masyarakatmemintakepadapemerintah, untukmembuatTPSdisekitarbantaran sungai. (cem)

RSUD Kota Mataram Belum Tindaklanjuti Temuan Tim Korsup KPK Mataram (Suara NTB) Tim koordinasi dan supervisi (Korsup) Komisi Pemberantasan Korupsi meminta pemerintah daerah (pemda) untuk menindaklanjuti temuan-temuan hasil pengamatan 2012 lalu terkait dengan masalah pelayanan publik.

Pasalnya, beberapa institusi layanan publik masih ada yang belum menindaklanjuti hasil temuan tim Korsup tahun 2012 lalu.

Kepala Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) NTB, Darius, AK menjelaskan pada tahun 2012 lalu, tim korsup melakukan pengamatan di beberapa institusi layanan publik seperti kantor Imigrasi Mataram, kantor Pertanahan Kota Mataram, RSUP NTB, Pelayanan terpadu Satu Pintu (PTSP) pada BKMPT NTB, RSUD Kota Mataram, Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT) Kota Mataram dan UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Mataram.

Darius mengatakan, RSUD Kota Mataram belum menindaklanjuti beberapa temuan-temuan pengamatan hasil tim korsup 2012. Seperti belum dilakukan pengukuran terhadap kinerja standar pelayanan minimum. Kemudian belum menerapkan system informasi manajemen rumah sakit. Sementara beberapa temuan lainnya seperti

Dibuka Win-HT

Caleg Hanura Se-NTB Ikuti Pembekalan Mataram (Suara NTB) Sebanyak 455 calon anggota legislatif (Caleg) DPRD NTB dan DPRD kabupaten/kota se-NTB, Kamis (31/10) kemarin mengikuti pembekalan. Pembekalan yang berlangsungdiballroomRinjaniHotelLombok Raya, Mataram dibuka oleh Calon Presiden Partai Hanura 2014, H. Wiranto yangjugaKetuaUmumDPPPartaiHanura didampingi calon Wakil Presiden Partai Hanura, Hary Tanoesoedibjo.

Dalamarahannya,H.Wirantoberbicara tentang tiga hal. Antara lain, ia mengurai sejarah terbentuknya Partai Hanura tujuh tahunyanglalu.Wirantomerasaperlumenjelaskan seperti apa sejarah terbentuknya partaidengannomorurut10ini.Sebab,dari 455, banyak yang merupakan pendatang baru. Meski demikian, Wiranto menegaskan, ia tak pernah membeda-bedakan antara kader lama dengan kader baru.

TerbentuknyaHanura,menurutWirantodidorongolehkeprihatinanterhadaokondisi Bangsa Indonesia yang tidak kunjung membaik. Reformasi yang diharapkan membawa kondisi yang lebih baik, justru kabur. ‘’Setiap perubahan tergantung pemimpin,’’tegasnya.Sebab,kecenderungannya banyak pemimpin yang menempatkan dirinya sebagai penguasa yang hanya peduli terhadap kelompoknya dan partainya sendiri. ‘’Ini yang membuat kondisi Indonesiamenjadigelapdansuram,’’imbuhnya.

Dibentuknya Hanura, demikian H. Wiranto, bukan karena latah, tetapi tekad untuk melahirkan pemimpin baru yang memiliki ahlak baik dan mendengarkan hati nurani rakyat. Hanura, kata dia, termasuk partai yang paling bersih. ‘’Buktinya apa? Kader Hanura terjerat kasus korupsi paling sedikit diantara partai-partai lainnya,’’ ujarnya.

H. Wiranto menegaskan komitmen Hanura dalam pemberantasan korupsi. ‘’Kalau ada yang korupsi, langsung dipangkas agar tidak menjadi benalu,’’ tandasnya. Saat ini, katanya, posisi Partai Hanu-

“Kita akan berikan tindakan tegas,” ungkapnya. Sepengetahuannya, kata Makmur Said, bentuk bantuannya tergantung dari keputusan masyarakat.

Pemerintah hanya menyiapkan dana Rp 5 juta, untuk masing-masing rumah yang akan diperbaiki. Mekanismenya melalui musyawarah yang diadakan oleh masing-masing kelompok. “Semuanya berbalut dalam musyarawarah masyarakat,” tuturnya. Ditemui terpisah Sekretaris Komisi II DPRD Kota Mataram, Lalu Suryadi mengungkapkan konsep bantuan rumah kumuh, adalah menciptakan rumah yang layak dihuni oleh masyarakat. Tetapi kalau hanya dibuat dengan asal-asal, maka harus dipertanyakan.

Temuan ini, sambungnya adalah kasuistis, apalagi adanya pemotongan uang atau bahkan bahan material. Kalau

(Suara NTB/fit)

PUKUL GONG - Ketua Umum DPP Partai Hanura, H. Wiranto yang juga Capres Hanura 2014 didampingi Ketua Badan Pemenangan Pemilu Partai Hanura, Hary Tanoesoedibjo yang juga Cawapres Partai Hanura 2014 memukul gong yang menandai dibukanya pembekalan caleg DPRD NTB, DPRD kabupaten/kota Se-NTB. ra sedang bersaing. ‘’Baik Win-HT maupun Hanura saat ini pada posisi 3 – 4 besar,’’ sebutnya. Meskipun, ia juga mengakui bahwa ’’serangan udara’’ dari partai lain juga sedang gencar-gencarnya.

Diakhir arahannya, H. Wiranto meminta seluruh caleg supaya bersungguhsungguh mengikuti pembekalan. Sebab, semua caleg mempunyai peluang yang sama. ‘’Semua punya harapan, untuk itu semua caleg harus bekerja keras,’’ ucapnya. Ia meminta semua caleg yang hadir pada pembekalan itu supaya mendengarkan materi pembekalan, menyimak berikut melaksanakannya. Dalam hal ini, dibutuhkan konsistensi dari para caleg.

Ketua DPD Partai Hanura Provinsi NTB, Ir. Mudahan Hazdie, MSi., melaporkan jumlah caleg Hanura Se-

NTB yakni 455 orang. Dimana 381 orang merupakan caleg dari DPRD kabupaten/kota dari 43 dapil Se-NTB. Sisanya caleg untuk DPRD NTB dan DPR RI. Ia berharap, dengan semangat dan optimisme, target satu fraksi utuh tiap tingkatan bisa tercapai.

Pada bagian lain, Ketua Panitia PembekalanCalegDPRDNTBdanDPRDkabupaten/kotase-NTB,YeyenSeprianRachmat, SE., MSi., menyampaikan ucapan terima kasih atas dukungan semua pihak. Yang mana,acarapembekalanituberlangsungsukses. Ia mengapresiasi antusiasme caleg yang mengikutiacarapembekalanituhinggaselesai. ‘’Semoga kegiatan ini semakin memotivasi para caleg dalam kerja-kerja politiknya ke depan, demi sukses Pemilu Legislatif 9 April2014mendatang,’’harapYeyen.(fit/*)

kedisiplinan pegawai, absensi, tidak menggunakan ID card dan lainnya sudah ditindaklanjuti.

Selain itu, temuan tim korsup pada kantor Imigrasi Mataram tahun 2012 terkait dengan permasalahan alur antrian yang tidak dapat dilakukan sesuai antrian. Kemudian petugas PJTKI yang secara kolektif membawa permohonan TKI sebanyak 5 berkas per orang. Temuan tersebut masih ditindaklanjuti oleh instansi yang bersangkutan.

Selain itu, UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Mataram juga belum mneindaklanjuti hasil pengamatan tim korsup 2012 lalu. Alat-alat pengujian kendaraan bermotor yang masih manual karena rusaknya peralatan seperti break system tester, speed tester system, head lamp tester dan lampu memeriksa kebocoran mesin masih belum dilaku-

kan perbaikan. Sehingga pengujian kendaraan bermotor masih dilakuan secara manual.

Selanjutnya, institusi yang belum menindaklanjuti temuan hasil pengamatan tim korsup 2012 adalah PTSP pada BKPMPT NTB. Verifikasi teknis masih melekat di dinas-dinas terkait karena belum melaksanakan keputusan Gubernur No. 361 tahun 2010 tentang pelimpahan sebagian kewenangan gubernur kepada Kepala BPMPT NTB. Sesuai dengan hasil verifikasi, berdasarkan Pergub tersebut BKMPT hanya mempunyai kewenangan untuk melakukan verifikasi administrative.

Sementara hasil temuan lainnya seperti peralatan system informasi dan perizinan investasi secara elektronik yang belum dimanfaatkan karena belum adanya SDM yang memadai untuk mengoperasikan sudah ditindaklanjuti. (nas)

SUARA NTB Jumat, 1 November 2013

Bangun Dua Unit PLTU DUA unit Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) siap dibangun di Kabupaten Lombok Timur (Lotim). PLTU pertama dibangun PLN di Sengkurik Kecamatan Sambela dan PT. Lombok Energi di wilayah Padakgoar Kecamatan Sambelia.

Hal ini disampaikan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Perindustrian dan Perdagangan (PP) Lotim, Framadi Anugrah Kartika didampingi Kepala Bidang Energi, Lalu Ahmad (Suara NTB/rus) Framadi Anugrah Ramdan kepada wartawan di Selong, Kamis (31/10) kemarin. “Masing-masing 2 x 25 mega watt (MW),” katanya.

Baik di Sengkurik maupun di Padagoar, katanya, sudah rampung proses perizinan di lingkup Pemeirntah Kabupaten Lotim. Informasinya, saat ini sedang dalam proses perizinan lebih lanjut di tingkat provinsi. Di Padakgoar itu akan dibangun jetty — pelabuhan kecil untuk bongkar muat batu bara yang menjadi bahan bakar PLTU. Pembebasan lahan pun sudah dirampungkan. Di lokasi itu sudah mulai diratakan tanahnya tinggal proses pembangunan.

Pembangunan dua unit PLTU itu rencananya akan interkoneksi dengan jaringan PLN langsung. Setelah itu investor akan menjual listriknya ke PLN. Kehadiran dua unit PLTU di Lotim ini jelas akan sangat membantu menyediakan pasokan listrik bagi Lotim. Fakta di Lotim sampai sejauh ini masih kekurangan pasokan listrik. Apalagi saat terjadi beban puncak masih kerap harus terjadi pemadaman. (rus)

SUARA PULAU LOMBOK

Tidak Berpengaruh PDIP Cabut Dukungan ”

Praya (Suara NTB) Kepastian pencabutan dukungan politik oleh PDIP atas kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah (Loteng) H.M. Suhaili FT – Drs. H.L. Normal Suzana, ditanggapi dingin Fraksi Partai Golkar DPRD Loteng. Menurut Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Loteng, Drs. H. Karim Abdurrahim, secara politik pencabutan dukungan tersebut tidak begitu berpengaruh terhadap jalannya pemerintahan yang kini berjalan.

Dihubungi Suara NTB Kamis (31/10), Karim mengungkapkan, memang kalau bicara pengaruh, pencabutan dukungan tersebut pasti memberi pengaruh. Namun tidak begitu besar dan signifikan. Pasalnya, secara politik di legislatif pengaruh PDIP tidak begitu besar.

Meski demikian, ujarnya, apapun keputusan yang diambil PDIP harus tetap dihormati dan dihargai oleh semua pihak. Alasannya sudah menjadi kebijakan dan keputusan partai bersangkutan yang tentunya tidak bisa dicampuri oleh pihak lain. “Ini (pencabutan dukungan, red) sudah menjadi keputusan PDI Perjuangan. Jadi harus tetap kita hormati,” tandasnya.

Wakil Ketua DPD II Partai

Golkar Loteng ini juga mengaku tidak terlalu ambil pusing atas sikap mendadak dari PDIPtersebut. Walaupun PDIP merupakan salah satu partai pendukung pasangan SuhailiNormal, pada Pilkada Loteng tahun 2013 lalu, karena itu semua merupakan bagian dari sebuah dinamika politik.

Disinggung alasan pencabutan dukungan oleh PDIP lantaran pasangan Suhaili-Normal dianggap sudah tidak konsisten dengan komitmen awal, Karim mengaku itu alasan yang relatif. Baginya, pasangan ini sudah cukup berhasil membawa perubahan bagi pembangunan di Loteng.

Hal itu bisa dilihat dari beberapa indicator capaian pembangunan. Misalnya, terkait kondisi infrastruktur jalan. Baru

pada pemerintahn Suhaili-Normal, kondisi jalan Loteng membaik. Di mana dalam jangka dua tahun sudah sekitar 300 km lebih jalan kabupaten yang dibangun dan diperbaiki. Sampaisampai hampir semua desa sekarang kondisi jalannya sudah beraspal. “Sekarang itu, jalan-jalan yang ada di Loteng hingga desa-desa sudah semakin baik,” tambahnya.

Belum lagi terkait aspek lainnya, termasuk aspek pemerintahan. Di mana sekarang pemerintah sudah cukup rapai dan terkendali. Kondisi keuangan daerah juga dari waktu ke waktu semakin menunjukkan peningkatan yang signifikan. ‘’Kalaupun kemudian masih ada kekurangan, hal itu wajar.

Di sinilah kemudian peran semua pihaknya sangat diharap-

Ini sudah menjadi keputusan PDI Perjuangan. Jadi harus tetap kita hormati, Karim Abdurrahim

kan. Supaya capaian pembangunan bisa lebih baik,’’ ujarnya.

Bicara kebijakan yang dikatakan banyak yang salah dan tanpa pertimbangan yang matang, politisi senior ini mengaku ukurannya juga relatif. Dikatakan banyak yang salah, itu tidak sepenuhnya menjadi tanggung jawab kepada daerah. Tapi juga menjadi tanggung jawab kalangan legislatif sendiri.

Pasalnya, kebijakan-kebijakan pemerintah yang dianggap salah tersebut pasti diambil atas pertimbangan dan

(Suara NTB/dok)

persetujuan Dewan, karena legislatif merupakan mitra pemerintah dalam menjalankan pembangunan. Terutama dalam pengambilan keputusan dan kebijakan daerah yang menyangkut kepentingan masyarakat banyak.

“Selama ini Pemkab Loteng setiap mengambil kebijakan, pasti meminta persetujuan Dewan. Jadi kalau memang keputusan yang diambil tersebut salah, tidak lantas kemudian semua kesalahan ditujukan kepada pemerintah semata,” tandasnya. (kir)

Warga Menggala Tolak SUTT PLN

Koordinasi Belum Efektif

Menjamur, Lokasi Tambang Galian C di Lobar Giri Menang (Suara NTB) Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) Lombok Barat (Lobar) mencatat hingga tahun 2011 sekitar 90 titik lokasi tambang yang dibuka masyarakat masuk kategori ilegal. Pasalnya, tambang itu tak dilengkapi izin dari pemerintah, dalam hal ini Distamben. Dari jumlah titik tersebut sudah berhasil ditertibkan sekitar 83 titik, sementara sisanya akan ditertibkan bulan November depan. Masalah yang dihadapi dalam melaksanakan penertiban, belum efektifnya koordinasi antara tim terpadu.

“Dari 90 titik tambang galian C, tersisa 7 titik yang belum ditertibkan,” kata Kepala Distamben Lobar Ir. Budi Darmaraya, MM, Kamis (31/10).

Diakuinya, menindaklanjuti perintah Bupati terkait penertiban lokasi tambang ilegal di Lingsar pihaknya sudah terjun ke lokasi yang dimaksud. Ia menyebut, sejumlah titik lokasi yang marak galian C adalah di Lingsar dan Labuapi.

Dalam melakukan penertiban itu, pihaknya bekerjasama dengan tim terpadu antara lain, Badan Lingkungan Hidup (BLH) dan tim Kantor Perizinan, pihak kecamatan dan desa hingga dusun. “Paling banyak di Narmada,” ujarnya.

Ia menjelaskan, proses pengajuan izin pembukaan galian C mulai dari pemohon ke Distamben dan BLH. ‘’Selanjutnya, dikaji oleh tim survei terpadu. Tim mengecek langsung lokasi, apakah layak atau tidak. Kalau layak, baru BLH menerbitkan SPPL,’’ terangnya.

Sebelumnya Bupati Lobar, Dr. H. Zaini Arony menyayangkan maraknya pertambangan liar khususnya galian C di Lobar, seperti di Sedau Narmada. Menurutnya, galian C ini merupakan tugas BLH, Distamben dan dinas terkait lainnya untuk menertibkan. Jika memerlukan izin ia meminta dibuatkan rekomendasi agar melakukan penggalian sesuai dengan aturan.

Dalam hal ini, bupati memerintahkan Kepala Distamben dan BLHP menertibkan masalah galian C yang makin marak di sejumlah lokasi. Menurutnya, jika tak berizin, tentu merugikan daerah, karena tak memberi pemasukan ke PAD. Lebihlebih dampak terhadap lingkungan sekitar galian.

Kepala BLH Lobar, I Nyoman Sembah menyatakan, terkait masalah tambang galian C merupakan tanggung jawabnya bersama Distamben. BLH, katanya hanya sebagai pihak pengkaji bukan berwenang melakukan penerbitan izin. ‘’Karena mekanisme penerbitan izin itu, dari Distamben membuat titik koordinat lalu dikaji oleh BLH,’’ terangnya.

Sementara itu, Kasat Pol PP Lobar, Agus Gunawan menilai koordinasi tim terpadu ini masih belum efektif. Seharusnya, sebulan sekali tim turun ke lokasi untuk mengecek izin yang aktif atau tidak aktif, sehingga bisa dilaksanakan evaluasi dan langkah penertiban. Penertiban tambang masih tahap perencanaan zonasi. Tapi sejauh ini, penertiban lokasi kurang efektif karena pol PP belum ada PPNS. “Karena kita tidak ada PPNS juga,” katanya. (her)

Halaman 3

(Suara NTB/kir)

SEMPROT TANAMAN - Seorang petani di Kecamatan Praya Barat Lombok Tengah (Loteng) sedang menyemprotkan pembasmi rumput di lahan pertanian miliknya.

Langkah itu dilakukan petani untuk mematikan rumput pengganggu di lahannya sebagai persiapan awal menjelang musim tanam pertama tahun 2013-2014.

Tanjung (Suara NTB) Puluhan warga Dusun Menggala, Desa Pemenang Barat Kabupaten Lombok Utara (KLU) menolak pemasangan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) milik PLN Wilayah NTB yang akan melintasi perkampungan itu. Puluhan pemilik rumah yang dilalui SUTT tegas menolak, bahkan memuat pernyataan sikap untuk menyegel Kantor milik PLN Cabang Tanjung.

Sekitar 51 KK diketahui telah membubuhkan tanda tangan penolakan dan menyerahkan advokasi penolakan kepada LSM Nusantara Parliement Watch (NPW) KLU. LSM bersangkutan lantas menyurati PLN Cabang Tanjung terkait sikap penolakan warga itu.

“Sebanyak 51 KK sudah tanda tangan, dan Jumat pekan lalu kami telah melayangkan surat ke PLN untu meminta digelar pertemuan antara perwakilan warga dan PLN. Sampai hari ini kami belum memperoleh jawaban,” ungkap Sekretaris NPW KLU, Adam Tarpiin, Kamis (31/10).

Warga Menggala sendiri membenarkan penolakan pemasangan SUTT yang melintasi kampung dan permukiman warga. Salah satu warga, Adhy Hendry, mengatakan tidak ‘merestui’ rencana PLN itu. Pasalnya pihak warga sangat mengkhawatirkan dampak radiasi yang ditimbulkan. “Kami siap menyegel Kantor PLN apabila rencana itu dilakukan,” tegasnya.

Dijelaskannya Adhy, pemasangan tiang pancang SUTT yang menjurus dari Timur Laut ke Barat Daya perkampungan berada pada lahan yang dibeli PLN pada H. Amit (bagian atas) dan Mastur (bagian bawah). Informasi yang diperoleh warga, lahan lokasi pemasangan tiang pancang dibeli PLN senilai puluhan juta rupiah.

Komersialisasi PLN yang hanya terletak di 2 lokasi itu rupanya mengundang kecemburuan sosial warga. Namun bagi warga esensi penolakan tidak terletak pada komersiaisasi melainkan dampak jangka panjang. (ari)

Sambut Tahun Baru Islam

Pemkab Lotim Gelar Sejumlah Kegiatan Tahun baru Islam benar-benar akan dibuat meriah oleh jajaran Pemkab Lombok Timur (Lotim) di bawah kepemimpinan H. M. Ali Bin Dachlan dan H. Haerul Warisin. Bulan Muharram 1435 Hijriah yang tinggal beberapa hari lagi saja sudah banyak kegiatan yang digelar. Kota Selong sebagai pusat Pemkab Lotim ini pun sudah ramai dengan spanduk-spanduk kegiatan.

KEPALA Bagian Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Lotim, Drs. Iswan Rakhmadi menyampaikan, se-

mangat pemerintah dan masyarakat Lotim akan tumpah ruah dalam partisipasi memeriahkan hari besar Islam itu.

Peringatan tahun baru pantas diperingati Umat Islam dengan bangga dan penuh segala suka dan cita. “Ini salah satu manifestasi dari gebrakan Bupati Lotim H. Ali Bin Dachlan dan Wakil Bupati H. Haerul Warisin,” terangnya pada Suara NTB, Kamis (31/10).

Langkah ini katanya menjadi bagian dari upaya menegakkan syari’at dan aqidah Islam di Gumi Selaparang dalam membangun daerah.

Mengutip pernyataan Bupati Ali Bin Dachlan, acara seremonial peringatan Hari Besar Islam merupakan pintu masuk menuju pengamalan dan penguatan nilai-nilai Islam dalam gerak hidup sehari-hari. Selanjutnya diupayakan agar menjadi sumber

inspirasi aparatur pemerintahan dalam menjalankan amanah.

Nilai Islam merupakan salah satu kekuatan besar yang dimiliki Lotim. Cukup beralasan karena masyarakat Lotim bisa disebut seratus persen memeluk Agama Islam. “Kekuatan ini perlu digalang dalam melanjutkan dan menyelesaikan seluruh agenda pembangunan,” katanya.

Kekuatan nilai islam diyakini bisa menjadi modal untuk mewujudkan masyarakat Lotim yang sejahtera lahir dan batin.

Implementasi nilai-nilai Islam dalam setiap aspek kehidupan masyarakat harus terus terus didorong. Upaya mendorongnya, diperlukan langkah strategis.

Salah satu cara strategis itulah, kegiatan menyemarakkan peringatan hari-hari besar Islam. Peringatan tahun Baru Islam dengan cukup meriah ini tetap dalam suasana religius dan semangat pengabdian. Semata-mata ingin menggapai ridha Allah SWT. Dari sederetan sepanduk yang berisikan tema yang dipampang, di antaranya menggaungkan ajakan untuk implementasikan nilai-nilai Islam untuk kesejahteraan masyarakat. Dan meningkatkan solidaritas sosial untuk mengentaskan kemiskinan.

Tema itu dijabarkan dalam

berbagai bentuk kegiatan pokok dan sebagian telah dimulai Oktober lalu. Pada hari Sabtu (2/11) menatang, Pukul 09.00 di Pendopo Bupati akan mulai dilaksanakan pemberian santunan kepada fakir miskin, dan secara simbolis kepada 2 kelurahan sebagai perwakilan di wilayah Kecamatan Selong. Kegiatan itu dikoordinir Bazda Kabupaten.

Sementara Minggu (3/11), mulai Pukul 20.00 Wita dilaksankan Pawai Lampion, berangkat dari Masjid Agung Selong menuju Pancor diikuti karyawan seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Kelurahan se-Kecamatan Selong dan sekitarnya, dan pelajar SD-SMA sederajat. Sebelumnya, pada pukul 06.00 Wita dilaksanakan kegiatan Senam di Lapangan Tugu Selong, dilanjutkan dengan jalan santai dengan rute Lapangan Tugu menuju Taman Rinjani Selong.

Sementara pada sore hingga malam Minggu, digelar aneka hiburan rakyat berupa pentas seni dan pameran, yang dijadwal pelaksanaannya hingga Jumat (9/11) mendatang. Selanjutnya, pada Senin, (4/11) merupakan inti peringatan, pada Pukul 17.00 hingga 20.00 dilaksanakan acara do’a akhir tahun 1435 H dan awal tahun 1436 H di Masjid

Agung Al Mujahidin Selong yang dipandu TGH. Mukmin, LC. Acara itu juga diisi dengan pembacaan Surat Yasin, Shalat Magrib dan Isya berjamaah.

Setelah itu, Bupati Lotim dijadwalkan menyampaikan sambutan Tahun Baru Islam. Usai acara di masjid, kegiatan dilanjutkan dengan acara Tasyakkuran Pada Pukul 20.00 dan seremonial pembukaan pameran di Lapangan Tugu Selong.

Pada acara pembukaan itu, dilakukan penyerahan bantuan berupa gerobak dagang kepada masyarakat, santunan Muharram bagi fakir miskin secara simbolik dan penampilan grup kesenian antara lain, H. Mawardi Keruak, Gambus Masbagik Utara, serta penampilan hiburan oleh Sanggar Seni Indrakila SMAN I Selong, Tari Saman oleh Siswa SMAN I Sikur, pembacaan puisi oleh Riyanto Rabbah dan Siswi SMAN I Aikmel.

Pembukaan acara itu ditandai dengan pemukulan bedug oleh Bupati Lotim. Gubernur NTB Dr. TGH. M. Zainul Majdi dan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal direncanakan hadir dalam acara itu.

Pada Selasa, (5/11) Pukul 14.00 Wita dilaksanakan kegiatan Pawai Ta’aruf Muharram 1435 H, berangkat dari Terminal Pancor dan finish di Lapangan Tugu Selong ,diikuti seluruh karyawan kantor pemerintahan, kecamatan, kelurahan se-Kecamatan Selong, pelajar SLTA, SLTP dan SD. Di Taman Tugu Selong ditempatkan Panggung Kehormatan. Bersamaan dengan dilaksanakannya pameran Satu Muharram, juga berlangsung Bazaar Muharram, diikuti SKPD, masyarakat dan pengusaha se-Lotim.

Ketua Panitia Pelaksana Peringatan Satu Muharram, Sudirman, S.Sos., menjelaskan, dalam Bakti Sosial Satu Muharram, telah disiapkan 50.000 paket yang masing-masing berisi 15 Kilogram beras dan 1 dus mie instan. Termasuk dilaksanakan kegiatan pengobatan gratis bagi masyarakat miskin, di antaranya yang sudah dilaksanakan operasi katarak gratis yang dipusatkan di Puskesmas Aikmel, pada Kamis (24/10), kerjasama Pemkab Lotim dan Yayasan Kesehatan Mata Masyarakat (YKMM) Cikampek Jakarta. (rus)

SUARA NTB Jumat, 1 November 2013

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 4

123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567

Kerjasama Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Sumbawa dengan Harian Suara NTB

Wagub Tutup Acara Puncak Hari Keluarga Ke-XX NTB Sumbawa Besar (Suara NTB) Puncak peringatan Hari Keluarga XX ini yang dirangkaikan dengan Pencanangan Hari Kesatuan Gerak PKK ke-42, Jambore Kader PKK tingkat provinsi NTB dan pencanangan NTB bebas pasung, resmi ditutup Wakil Gubernur NTB, Muh. Amin, S.H, M.,Si, Rabu (30/10).

Wagub ketika menutup acara menyampaikan, momentum peringatan hari keluarga bertujuan untuk menguatkan kembali peran dan fungsi keluarga secara optimal. Keluarga merupakan pusat pembentukan karakter dan pendidikan.

Mulai dari kegiatan pendidikan agama, cinta kasih, budi pekerti serta berbagai pengetahuan lainnya.

Sesuai dengan tema yang diusung, bagaimana mewujudkan keluarga kecil berkualitas, menuju masyarakat NTB yang beriman, berbudaya, berdaya saing dan sejahtera, kegiatan ini sangat penting dan bermanfaat. Merangkaikan

empat kegiatan dalam satu acara seperti yang digelar selama tiga hari merupakan contoh yang baik. Terutama dalam menggambarkan sinergisitas antara jajaran pemerintah pusat, daerah dan TP PKK Provinsi NTB dan seluruh kabupaten/kota. Momentum ini akan makin membuka nurani semua pihak. Terutama untuk lebih memahami arti penting, peran dan fungsi masingmasing anggota keluarga terutama dalam memperkokoh ketahanan keluarga. “Karena, hal itu merupakan bagian dari pembangunan kependudukan yang permasalahannya hingga kini masih harus menjadi perhatian semua pihak,” jelas Amin.

Pada bagian akhir sambutannya, Amin juga mengingatkan agar dalam perencanaan keluarga, dalam hal ini melahirkan, harus menghindari Empat Terlalu. Yakni, Terlalu Muda, Terlalu Rapat, Terlalu Banyak, dan Terlalu Tua. Pengaturan jarak kelahiran, jumlah ideal anak, penggunaan kontrasepsi merupakan beberapa hal pokok yang wajib diperhatikan di dalam perencanaan keluar-

Peserta Calon Anggota KPU Bima Kecewa dengan Timsel Kota Bima (Suara NTB) Tes seleksi calon anggota KPU Kota Bima yang telah berakhir beberapa hari lalu diduga sarat dengan penyimpangan dan kepentingan. Pasalnya, sejumlah peserta yang lulus dinilai tidak berkompeten. Begitu juga dengan anggota tim seleksi (timsel) yang juga dinilai tidak kredibel karena tak memenuhi syarat sesuai dengan UU. Untuk itu, sejumlah peserta seleksi yang tak lulus pun melayangkan laporan ke KPU Provinsi NTB lantaran merasa dirugikan.

Delapan peserta yang melayangkan laporan tersebut masing-masing, Drs. Taufik, Sauki, S.IP (Dosen, red), Ismet Jayadi (Dosen, red) Muhaemin, S.Pd, Dedi Apriadi, Muhammad Firas., SH, Sri Nuryati, SE dan Agamawan, SE. Laporan tersebut dilayangkan melalui PT Pos Indonesia, Rabu (30/10). “Namun secara resmi akan kita bawa langsung ke KPU Provinsi dalam beberapa hari ini,” ujar Sekretaris Tim Pelapor, Dedi Apriadi SE. Menurut Dedi, laporan ini dilayangkan menyusul adanya surat pengumuman hasil wawancara tes seleksi penerimaan anggota KPU. Di mana penetapan pengumuman hasil seleksi wawancara dengan Nomor 15/ TIMSEL/KPUKOBI/X/2013 tanggal 27 Oktober 2013 dinilai cacat hukum.

Dicontohkannya, banyak nepotisme yang terjadi.

Misalnya, kedudukan Ketua Tim Seleksi Calon Anggota KPU Kota Bima, Drs. Sukirman Azis, SH,MH yang memiliki hubungan mantu dengan salah seorang peserta seleksi atas nama Julhaidin, SE. Di mana mengenai hubungan mantu ini tidak diberitahukan secara nyata kepada masyarakat/publik. Indikasi KKN ini pun makin menguat, ketika setelah dilakukan seleksi wawancara, Julhaidin, SE bertemu M. Sauki, S.IP di salah satu kafe di Kota Bima. Dalam pertemuan tersebut, Julhaidin menceritakan bahwa dalam wawancara dia tak bisa menjawab tiga pertanyaan yang dilontarkan Ketua tim seleksi yang merupakan mertuanya.

Rupanya bukan hanya Julhaidin yang memiliki hubungan dengan timsel, melainkan peserta serta lainnya. Antara lain, Asrul Sani, SE yang memiliki hubungan ipar dengan anggota Pokja yakni Farid Makruf, SE. Tamrin, SH keponakan dari Drs. Ajmah Sekretaris KPU Kota Bima. Bukhari yang merupakan keponakan Firman, SE,M.AP, anggota KPU Kota Bima. Agus Salim, SE satu organisasi jurnalistik dengan Rafidin, S.Sos. Drs. M. Saleh yang memiliki hubungan sepupu dengan Muhammad H. AH. Dengan bukti-bukti tersebut, tim penggugat menilai bahwa hasil penetapan pengumuman hasil seleksi wawancara telah melanggar azas kejujuran, adil, profesionalitas, akuntabilitas.

Oleh karenanya, Tim seleksi dinilai telah melakukan pelanggaran berkenaan dengan Pasal 2 UndangUndang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu dan pasal 2 Peraturan KPU Nomor 02 Tahun 2013 tentang Seleksi Calon Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, atas azas: jujur, adil, keterbukaan, profesionalitas.

Begitu juga masalah lainnya, mengenai syarat tim Seleksi. Di mana sesuai Pasal 9 poin (d) Peraturan KPU Nomor 02 Tahun 2013, bahwa syarat Tim Seleksi harus memiliki reputasi, kredibilitas, integritas dan rekam jejak yang baik. Namun kenyataannya, salah satu anggota timsel tersebut pernah dihukum penjara kurungan karena melakukan tindakan penganiayaan.

“Makanya tim seleksi ini patut dipertanyakan atas reputasi, kredibilitas, integritas dan rekam jejaknya,” katanya.

Bukan itu saja, saat proses seleksi berlangsung Rafidin juga diduga telah melakukan penyalahgunaan jabatanya sebagai Sekretaris Tim Seleksi. Pasalnya, Rafidin diduga telah menyalahgunakan uang SPPD. Rafidin mengambil uang SPPD tanpa melakukan perjalanan dinas dalam rangka penyampaian 10 nama Calon Anggota KPU Kota Bima. Kenyataannya, pada Selasa (29/10) dia masih berada di Kota Bima.

Dengan adanya sejumlah temuan ini, pihaknya meminta KPU Provinsi NTB untuk membatalkan hasil seleksi wawancara dengan melakukan seleksi wawancara ulang dan mengambil alih tugas dan wewenang tim seleksi.

Sementara Sekretaris Tim Seleksi, Rafidin S.Sos yang dikonfirmasi mengenai sejumlah temuan ini membantah keras.Tidak ada koncoisme, semuanya berdasarka kemampuan dan kapasistas masing-masing peserta. Jadi itu akumulasi penilaian. silakan mau melaporkan atau menggugat ke mana. Kami berlima telah melakukan tugas dengan niat Lillahitaala,” katanya. (use)

(Suara NTB/arn)

HARGANAS - Wagub memukul gong di acara puncak hari keluarga nasional.

ga yang baik.

Sementara itu, Kepala BKKBN Pusat yang diwakili Deputi Bidang Pengendalian Penduduk, Dr. Wendy Hartanto, MA, menyebutkan, rangkain kegiatan yang telah dilaksanakan merupakan bukti harmonisasi dan keterpaduan dari seluruh sektor dan masyarakat

NTB. Khususnya dalam bersatu padu mewujudkan kesejahteraan dan ketahanan keluarga. Apalagi saat ini, pemerintah saat ini telah melakukan akselerasi program Kependudukan dan KB terutama di dalam melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi program yang ada.

Hal itu dilakukan melalui berb-

(Suara NTB/arn)

PERNGHARGAAN - Wagub dan Bupati Sumbawa foto bersama usai memberikan penghargaaan dan bantuan kepada perwakilan masyarakat.

agai kegiatan new inisiative seperti Kependudukan dan Keluarga Berencana (KKB) Kencana tahun 2013-2016.

Dia berharap momentum peringatan Hari Keluarga ke XX tingkat Provinsi NTB membuka nurani keluarga dan masyarakat Indonesia. Terutama di dalam memberikan per-

hatian lebih terhadap peran dan fungsi masing-masing anggota keluarga.

Pada kesempatan tersebut, Wagub juga menyerahkan sejumlah penghargaan dan bantuan untuk beberapa lomba. Seperti penghargaan untuk Bina Keluarga Lansia kecamatan Empang yang menjadi Jua-

ra nasional, lomba Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera yang meraih Juara III Nasional dari Kelurahan Umasima, Juara 1 tingkat provinsi lomba pusat informasi konseling remaja dan Juara II lomba keluarga harmonis tingkat nasional. (arn/*)

Perjelas Status Hukum

Kejaksaan Dompu Kembali Buka Kasus Lama Dompu (Suara NTB) -

Kejaksaan negeri (Kejari) Dompu kembali membuka kasus-kasus dugaan korupsi yang menjadi tunggakan dan belum dilanjutkan ke tahap penuntutan.

Kasus dugaan korupsi mobil pemadam kebakaran, pengadaan motor jincheng, dan dana retribusi mete di Dinas Perkebunan Dompu.

Dibukanya kembali kasus ini sesuai hasil supervisi dan untuk memberikan kejelasan hukum terhadap para tersangka. Demikian dijelaskan Kasi Pidana khusus (Pidsus) Kejari Dompu, Joko Suryanto, SH, Kamis (31/10).

Dia mengungkapkan, ada tiga kasus dugaan korupsi yang menjadi tunggakan penanganan oleh Kejari Dompu yang telah ditingkatkan ke tahap penyidikan. Tim supervisi kejaksaan meminta agar tiga kasus korupsi ini segera diperjelas penanganannya, apalagi kasusnya sudah cukup lama. “Kita diminta untuk mengeksposenya dan apa masalahnya sehingga belum dilanjutkan,” kata Joko.

Bila kasusnya tidak bisa dilanjutkan dengan alasan yang dibenarkan oleh hukum, bisa dihentikan. Tapi kalau masih bisa diupayakan bisa dilanjutkan hingga ke persidangan. Kasus dugaan korupsi pengadaan mobil pemadam kebakaran tahun

2003 dan pengadaan sepeda motor jincheng tahun 20022003 oleh Kejaksaan menetapkan Cdr, Kabag Umum Setda Dompu saat itu sebagai tersangka. Tetapi kedua kasus ini masih dimintakan ke BPKP untuk menghitung kerugian Negara dan hingga saat ini belum dihitungkan. BPKP Perwakilan Denpasar meminta pembanding untuk mobil pemadam yang hingga saat ini belum bisa dipenuhi lantaran rata-rata mobil pemadam beberapa onderdilnya dirakit sendiri.

Begitu juga dengan kasus dugaan korupsi motor jincheng yang belum bisa dihitung kerugian negaranya karena perusahaannya sudah tutup dan alamatnya di Jakarta tidak ada. “Ini masalahnya. Tapi kita akan kembali bersurat ke BPKP Perwakilan Denpasar untuk menghitung kerugian negara.

Kalau pun tidak bisa dihitung, kita akan minta secara

tertulis agar bisa diperjelas kasusnya dilanjutkan atau tidak,” terangnya.

Untuk kasus dugaan korupsi retribusi jambu mete di Dinas Perkebunan Dompu, sehingga kepala dinasnya sebagai tersangka, juga masih dipelajari. “Hasil analisa dan telaah akan kita ekspose di Kejati sehingga bisa diputuskan kelanjutannya,” ungkap Joko.

Sementara untuk kasus dugaan korupsi bantuan angin puting beliung tahun 2012 yang menetapkan empat orang pejabat di BPBD Dompu, dikatakan Joko, tidak masuk dalam supervisi Kejati karena masih dalam proses penanganannya. Kasus ini masih dalam tahap pemberkasan dan tinggal menunggu hasil pemeriksaan saksi ahli dari BPKP. “Pemeriksaan saksi ahli kita rencanakan pada 7 November mendatang,” katanya. “Paling tidak pertengahan bulan November kasusnya kita limpahkan ke Pengadilan,” tambahnya. (ula)

DIPELAJARI - Berkas tiga kasus korupsi Setda Dompu yang tengah dipelajari kembali Kejaksaan sesuai hasil supervisi pihak Kejati.

Tiga Kasus Korupsi di Sumbawa Tunggu Penghitungan BPKP Sumbawa Besar (Suara NTB) Tiga kasus korupsi yang kini tengah ditangani Kejaksaan Negeri (Kejari) Sumbawa masih terkendala penghitungan BPKP. Salah satunya kasus reban Sebewe yang sudah menunggu lebih dari setahun lalu.

Sebagaimana disampaikan Kajari Sumbawa, Sugeng Hariadi, S.H, M.H, kepada wartawan, Kamis (31/10). Dua kasus lainnya, yakni kasus dugaan penggelapan dana PNPM Empang dan kasus ka-

pal perintis Dinas Perhubungan yang mangkrak dan sudah rusak di Pulau Moyo.

Untuk kasus Reban Sebewe, Kejaksaan telah menetapkan tiga orang tersangka. Yakni, SM sebagai pelaksana kegiatan, LHM sebagai Direktur PT. Ngadek Jaya dan M.S sebagai pengawas lapangan. Proyek reban Sebewe yang dikerjakan tahun 2009 lalu, dengan pagu anggaran Rp 1,9 miliar, yang diduga gagal konstruksi.Tim ahli dari Insitut Teknologi Surabaya (ITS) sudah melakukan investigasi di lapangan. “Hasil

ITS pun sudah disampaikan Kejaksaan ke BPKP. Bahkan sudah lebih dari setahun yang lalu,” jelasnya.

Sementara untuk kasus PNPM Empang usulan untuk penghitungan kerugian negara sudah disampaikan sekitar enam bulan yang lalu. Dengan tersangka dalam kasus ini, oknum bendahara PNPM Empang, Hn. Sedangkan kasus terakhir, kapal perintis Dishub Sumbawa yang bangkai kapalnya sudah disita Kajari dan disampaikan ke BPKP untuk penghitungan kerugian negara. (arn)

Kasus Korupsi Setda Dompu

Penyidik Belum Tetapkan Tersangka Dompu (Suara NTB) Kasus dugaan korupsi pengelolaan anggaran Setda Dompu tahun 2011 yang diduga merugikan keuangan negara hingga Rp 2 miliar lebih belum ditingkatkan ke penyidikan. SPDP (Surat pemberitahuan dimulainya penyidikan) untuk kejaksaan belum dikirim dan akan dilayangkan setelah gelar perkara secara internal dilakukan.

Kaur Reskrim Polres Dompu, Ipda Antonius Dopo kepada wartawan, Kamis (31/10), mengaku bahwa kasus dugaan korupsi anggaran Setda Dompu tahun 2011 yang ditangani pihaknya masih dalam tahap penyelidikan sehingga SPDP belum dikirimkan ke Kejaksaan. “SPDP baru akan kita kirimkan setelah kita mengge-

lar kasusnya secara internal dan ditingkatkan ke tahap penyidikan,” katanya.

Gelar kasus akan dilakukan sekitar pekan depan dengan melibatkan pihak Polda NTB. Bila perwakilan Polda tidak bisa hadir ke Dompu, penyidik akan mengekspose ke Mataram. Tapi dari hasil keterangan beberapa orang yang diduga mengetahui dan terkait kasus ini dirasa cukup untuk menaikkan kasusnya ke tahap penyidikan. “Hasil audit investigasi BPKP jelas dirincikan dan dikuatkan keterangan para pihak terkait, tapi kita akan menggelarnya lebih dulu,” katanya.

Karena masih dalam tahap penyelidikan, sehingga penetapan tersangka belum dilakukan. Tapi penetapan tersangka baru akan dilakukan sete-

lah gelar perkara dilaksanakan. Namun berdasarkan hasil penyelidikan ditemukan indikasi penggunaan uang yang tidak sesuai peruntukan, penggunaan uang untuk membayar utang pribadi, kegiatan fiktif dan beberapa pertanggungjawaban kegiatan fiktif. “Untuk sementara kasusnya mengarah kepada bendahara dan orang-orang di Satker (satuan kerja),” ungkapnya.

Kasi Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Dompu, Joko Suryanto, SH yang dihubungi terpisah, mengaku hingga saat ini pihaknya belum menerima SPDP kasus dugaan korupsi anggaran Setda Dompu tahun 2011. “SPDP kasus dugaan korupsi Setda belum kita terima, mungkin masih dalam tahap penyelidikan,” katanya. (ula)

Dana Gapoktan Diduga Kerap Disalahgunakan Sumbawa Besar (Suara NTB) Dana Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan), Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP), diduga kerap disalahgunakan untuk kepentingan pengurus ataupun untuk yang lain dan tidak sesuai peruntukkan. Sementara pengawasan yang dilakukan selama ini belum berjalan optimal.

Sekretaris Dinas Pertanian, Ir. A. Rahman, yang ditemui, Kamis (31/10) menuturkan, dana tersebut langsung masuk ke rekening Gapoktan, yang bersumber dari Badan Pengembangan SDM Kementerian Pertanian. Setiap Gapoktan mendapatkan bantuan modal Rp 100 juta. Di Kabupaten Sumbawa hampir semua Gapoktan minimal di setiap desa mendapatkan bantuan ini. “Dana ini sifatnya bergulir, untuk membantu kelompok tani,” terangnya.

Artinya, dana ini dipinjamkan ke kelompok untuk membiayai atau membeli sarana produksi, seperti pupuk dan lainnya. Yang tentunya, anggota kelompok mengajukan rencananya tersebut ke Gapoktan. Dalam hal ini, ada kewajiban bagi mereka untuk mengembalikan dana itu setelah panen. Dengan persyara-

tan yang sudah disepakati bersama.

Namun, kendalanya selama ini, masalah pengembalian yang sering macet.

Parahnya lagi, dari beberapa laporan yang masuk atau informasi diterimanya, pengelolaan dana ini kerapkali disalahgunakan. Meski tidak semua, namun ada beberapa yang bermasalah, seperti kasus Gapoktan di Utan dan Selante. “Ada beberapa Gapoktan yang laporannya kami terima, dana ini diduga disalahgunakan. Seperti untuk kepentingan pengurus, Bahkan ada daftar rencana usulan yang fiktif,” sebut Arahman.

Begitu menerima laporan, pihaknya langsung turun ke lokasi menyelesaikan masalah ini. Melakukan pembinaan dan pengawasan. Meski diakuinya, pengawasan yang optimal belumlah berjalan. Sebab kepala desa yang seharusnya pula lebih berperan melakukan pengawasan.

“Dari mulai susun rencana penggunaan sampai pengawasan, sudah ada peran kades di sini. Cuma belum berjalan seperti itu. Mungkin kurang komunikasi gapoktan dengan kades. Atau mungkin ada juga kades yang tidak tahu bahwa dia punya peran di sini,’’ ungkapnya. (arn)

SUARA NTB Jumat, 1 November 2013

Akrobat Politik Banteng Merah Dari Hal. 1 Sejumlah politisi yang dikonfirmasi Suara NTB secara terpisah mengakui telah cukup banyak catatan akrobat politik semacam ini yang dilakukan PDIP. Terlebih, PDIP di bawah kepemimpinan H. Rachmat Hidayat juga sempat punya sejumlah catatan manuver politik yang terkesan tidak konsisten. Pada kepemimpinan Gubernur Drs. H. L. Serinata, PDIP awalnya menjadi salah satu rival politik dari kebijakan – kebijakan Serinata.

Namun, di Pilkada 2008, PDIP malah merapat ke Partai Golkar dan menjadi duet utama pengusung pasangan Drs. H.L Serinata dengan H. M. Husni Djibril, B.Sc kala itu. Ketika Pilkada 2008 berakhir dengan kekalahan pasangan yang dikenal dengan akronim SERIUS itu, hubungan dua partai ini, khususnya Serinata dan Rachmat kembali berfluktuasi. Terlebih, setelah kasus APBD 2003 yang saat itu terus bergulir dan melibatkan kedua tokoh tersebut.

Publik tentu masih ingat pledoi H. Rachmat Hidayat yang saat itu cukup memojokkan Serinata. Ujung – ujungnya, hanya Serinata yang harus bertanggungjawab atas kasus tersebut sementara Rachmat berhasil bebas.

Belum lama ini, DPRD NTB juga sempat geger dengan keputusan PDIP yang memboikot setiap rapat paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPRD NTB, Drs. H. L. Sujirman. Setiap Sujirman memimpin rapat paripurna, saat itu juga seluruh anggota fraksi PDIP DPRD NTB akan angkat kaki atau tidak menghadiri paripurna tersebut.

Sempat berkembang kabar, ketegangan di lembaga Udayana itu dipicu persoalan pribadi.

Namun, Ketua Fraksi PDIP DPRD NTB, H. M. Husni Djibril, B.Sc menampiknya. “Ndak ada persoalan pribadi. Ndak ada. Ini murni persoalan kebijakan Ketua DPRD NTB terhadap anggota,” tegas Husni, kala itu.

Soal cabut mencabut dukungan PDIP, Bupati Bima, Feri Zulkarnain, ST juga pernah mengalaminya saat ia ngotot mempertahankan kebijakannya dalam kasus izin tambang yang memicu gelombang protes massal di Lambu.

“Kami mencabut dukungan karena Bupati Bima tidak mengakomodir apa keinginan rakyat. Dia tidak melaksanakan rekomendasi PDIP agar segera mencabut SK itu,” ujar Rachmat. Sayangnya, sikap politik PDIP saat itu justru terkesan terlambat karena baru disampaikan saat Feri telah mencabut kebijakannya.

Kini, dengan pencabutan dukungan terhadap Suhaili-Normal, sejumlah kalangan justru mencibirnya. “Malah akrobat politik menjelang Pemilu 2014,” tuding pemerhati masalah politik, Ahyar Fadli, kepada Suara NTB baru – baru ini.

Menurutnya, langkah PDIP mencabut dukungan politik ini tidak akan berpengaruh banyak terhadap kinerja pasangan tersebut. “Dari perspektif sosiologi politik, duet pasangan ini sudah mulai dicintai masyarakat Lombok Tengah karena keberhasilannya merubah wajah Lombok Tengah,” ujarnya.

Ia menyebutkan beberapa kesuksesan Suhaili – Normal antara lain, pembangunan fisik yang meningkat, keberhasilan meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI, hingga memperoleh rekor MURI dalam konteks Lombok Tengah Berhias. Selain itu, Loteng kini juga mulai menjadi incaran banyak investor.

Dengan kondisi ini, menurut Ahyar Fadli, sikap PDIP yang mencabut dukungan justru akan merugikan PDIP. “Karena bisa jadi dianggap oleh masyarakat, PDIP tidak pro perubahan,” ujarnya.

Ia menilai, saat ini sudah terlambat bagi PDIP untuk menarik dukungan. “Kenapa tidak sejak awal pemilihan misalnya. Ditambah lagi koalisi kepartaian yang ada adalah koalisi atas dasar kepentingan, bukan permanen,” pungkasnya.

Wakil Ketua DPD Partai Golkar NTB, Dra. Hj. Baiq Isvie Rupaeda, SH, MH, yang dikonfirmasi terpisah menegaskan bahwa persoalan sikap politik PDIP itu bukanlah ranah yang bisa mereka masuki. “Semua itu haknya setiap partai, dalam hal ini PDIP. Bagi Partai Golkar, penarikan dukungan itu tidak masalah,” ujar Isvie.

Isvie mempersilakan masyarakat Loteng untuk menilai sendiri sikap PDIP tersebut. “Masyarakat silakan menilai, apakah sikap partai itu sudah tepat. Kalau menurut kami, Pak Suhaili itu keberhasilannya sudah bisa dilihat. Tapi tetap kami menghormati keputusan PDIP ini,” pungkas Isvie.

Dikonfirmasi terpisah, Ketua DPD PDIP NTB, H. Rachmat Hidayat, SH, menampik adanya motif politik di balik manuver yang mereka tempuh ini. “Kita tidak berpikir untung rugi. Yang penting kita berpihak dengan rakyat. Disitulah kita berpikir korektif, konstruktif dan objektif untuk kepentingan masyarakat,” tandasnya.

Menurutnya, surat yang mereka keluarkan ini tidaklah main – main karena ditembuskan ke sejumlah lembaga resmi seperti BPK dan KPK. Ketika surat dikeluarkan, menurut Rachmat, hal itu mengandung konsekuensi – konsekuensi yang juga telah dipertimbangkan matang – matang.

Karena itulah, ia menampik pula anggapan bahwa keputusan ini lahir berdasarkan motif pribadi.

Menurutnya, sebelum diputuskan, penarikan dukungan secara politik ini telah dikaji di internal mereka. “Jadi bukan keputusan sendiri – sendiri,” tandasnya. Rachmat justru menyayangkan Suhaili tidak hadir saat diundang ke seminar yang mereka selenggarakan beberapa waktu lalu. “Mestinya waktu diundang dia hadir, waktu seminar itu. Kan ndak jadi seperti ini,” ujarnya.

Rachmat tak menampik pihaknya memang beberapa kali harus berbenturan dengan kepala daerah yang menurutnya tidak melaksanakan amanat kepemimpinannya dengan baik. Menurutnya, setiap sikap politik yang diambil PDIP murni disebabkan karena pertimbangan kepentingan masyarakat banyak.

“Ketika ada masyarakat yang disakiti atau dirugikan, kenapa tidak? Kita ini justru penyambung lidah rakyat,” ujarnya.

Soal adanya perubahan sikap yang awalnya bertentangan dengan kepala daerah tertentu lalu kembali berkoalisi di kemudian hari, Rachmat menegaskan hal itu merupakan sesuatu yang lumrah. “Itulah politik. Tapi (keputusan tersebut) untuk keuntungan rakyat banyak.

Jangan takut sama yang begitu,” pungkasnya. (aan)

RAGAM BPBD Patuhi Ditunda, Pembahasan RPJMD Lotim Larangan PDAM KSB

Halaman 5

Selong (Suara NTB) Dalam mekanisme perencanaan pembangunan, semestinya Draf Rancana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) lima tahunan didahulukan dibandingkan pembahasan yang lain. Namun ketentuan itu tidak dilakukan jajaran Pemkab Lombok Timur (Lotim). Alasan waktu yang mepet, RPJMD ditunda pembahasannya dan memilih langsung loncat ke pembahasan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS).

Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Lotim, Achmad Dewanto Hadi menjawab Suara NTB di Selong, Kamis (31/10) mengaku, pihaknya dihadapkan pada persoalan waktu yang memaksa harus mendahulukan KUA PPAS. Pasca-KUA PPAS bahkan akan dilanjutkan dengan pembahasan APBD. Dijelaskan, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 54 tahun 2010 tentang Penyusunan RPJMD diberikan batas waktu paling telat 6 bulan setelah bupati terpilih dilantik. Sementara mekanisme

anggaran tiap tahun harus jalan dan tepat waktu. Meski belum dibahas, kerangka RPJMD 2013-2018 itu sudah tertuang dalam KUA PPAS. Proses penyusunan anggaran, lanjutnya, tidak memungkinkan untuk menunggu RPJMD rampung dibahas.

“Kalau RPJMD ini satu bulan tidak mungkin bisa diselesaikan,” terangnya. Sementara KUA PPAS dan APBD bisa dirampungkan segera sebelum memasuki tahun anggaran.

Sekretaris Bappeda menambahkan, penyusunan RPJMD membutuhkan sejumlah tahapan sebelum masuk pembahasan di Dewan untuk diperdakan. Bupati Lotim, katanya sudah membuat susunan dan paling lambat Januari 2014 mendatang sudah bisa dirampungkan. “Harus lewati focus group discussion (FGD) dalam menyusun RPJMD, selain itu harus konsultasi ke provinsi dan pusat untuk sinkronisasi,” imbuhnya.

Draf RPJMD sendiri saat ini katanya sudah selesai disusun Bappeda dan akhir November sudah bisa FGD. Satu bulan sebelum berakhir sesuai ketentuan bisa rampung. Dalam proses penyesuaian dengan KUA

Dewan Belum Mulai Bahas KUA/PPAS RAPBD NTB 2014 Mataram (Suara NTB) Hingga saat ini DPRD NTB belum mulai membahas KUA/ PPAS RAPBD NTB 2014, meskipun dokumen KUA/ PPAS sudah diserahkan pihak eksekutif kepada DPRD. Rencananya pembahasan akan dimulai setelah para Anggota DPRD NTB kembali dari reses.

Hal tersebut disampaikan Ketua Komisi III DPRD NTB, H. Suharto, ST.,MM. “KUA/PPAS sedang kita baca. Tapi belum mulai pembahasan. Rencananya akan mulai dibahas setelah masa reses ini,” ujarnya kepada Suara NTB, Kamis (31/10) kemarin di Mataram.

Suharto mengatakan, pekan ini, para Anggota DPRD NTB sedang turun ke daerah pemilihan (dapil) masingmasing untuk menyerap secara langsung aspirasi masyarakat. Dan masukanmasukan masyarakat pada saat reses nantinya dapat di-

usulkan dalam pembahasan KUA/PPAS RAPBD 2014.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPRD NTB, Suryadi Jaya Purnama menyampaikan DPRD NTB menargetkan penetapan APBD 2014 dapat dilaksanakan sebelum perayaan HUT NTB pada pertengahan Desember mendatang. Hal ini seperti tahun sebelumnya dimana APBD NTB 2013 ditetapkan bersamaan dengan HUT NTB dan dijadikan sebagai kado untuk hari jadi NTB. Prioritas yang akan dimasukkan nanti dalam pembahasan APBD 2014 disebutkan Suryadi yaitu mengenai infrastruktur. “Kita melanjutkan infrastruktur yang menjadi problem utama kita,” ujarnya.

Hal yang juga akan diutamakan pembangunan RSUP Provinsi yang di Dasan Cermen sehingga dapat segera beroperasi. Disamping itu juga anggaran pendidikan akan menjadi salah

Akademi Komunitas Mataram Gelar OPSPEK Dari Hal. 1 regular maupun PNS diperbolehkan mengikuti perkuliahan di AK Mataram. Yang penting memiliki ijazah baik SMA/ SMK maupun MA. Pelaksanaan pembelajaran pun tidak harus regular pagi, namun tergantung pada para mahasiswa diberi kesempatan untuk menentukan jadwal perkuliahan. ‘’Mohon dukungan pemerintah dan masyarakat kepada AK Mataram. AK hadir di NTB untuk mengatasi banyaknya pengangguran di berbagai daerah sekaligus mendukung pariwisata dan peningkatan pangan di NTB.” Pelaksanaan OPSPEK akan dilaksanakan selama tiga hari dimulai hari Jumat

(1/11) siang hingga Minggu (3/ 11). Ketua Pelaksanan Ainul Yakin , S.Pd berharap, setelah mengikuti OPSPEK para mahasiswa dapat mengetahui bagaimana system study, jam perkuliahan serta SKHS. Menurutnya ini merupakan program dari Dikti. Berdasarkan SK Mentri Nomer 161/ P/ 2012 maka system perkuliahan yang akan dilakukan masih menadopsi system perkuliahan di Bali. Dengan mengedepankan pariwisata AK Mataram akan menonjolkan konsep wirausahawan muda pada para mahasiswa. Melalui konsep ini AK Mataram akan mencetak mahasiswa sebagai cikal bakal pembangun SDM khususnya di bidang pariwisata. (nia/*)

Mantapkan Siskamswakarsa, Satpol PP Se-NTB Gelar Rakor Linmas Dari Hal. 1 ‘’Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan wawasan anggota Linmas dalam rangka melaksanakan Siskamswakarsa,’’ kata Kasat Pol PP NTB, Ibnu Salim,SH,M.Si Kamis (31/10) saat acara pembukaan rakor tersebut. Hadir dalam kesempatan itu, Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan, Ir.Ridwan Syah, MTP, Kasat Pol PP dan Bakesbangpoldagri se- kabupaten dan kota di NTB. Dijelaskan, Siskamswakarsa merupakan bagian penting memulai terbangunnya kondisi keamanan, ketertiban dan ketentraman masyarakat. Karena jika sudah terbangun semangat self help (kita kenal dengan swakarsa), menjaga diri dan keluarga maka hal ini nantinya akan mendorong terbangunnya semangat menjaga keamanan lingkungan secara lebih luas. Pada akhirnya, bermuara bagi keamanan nasional dan menjaga kedaulatan.

Dalam rakor ini lanjut Ibnu Salim, ingin membagi informasi bagaimana mengoptimalkan pelaksanaan Siskamswakarsa yang menjadi bagian peting tugas perlindungan masyarakat yang diembannya. Mencakup pemberdayaan dan pembinaan aparat linmas dikaitkan den-

gan pelaksanaan Pemilu 2014 yang diprediksi akan diwarnai dinamika masyarakat sehingga berpotensi memicu gangguan keamanan, ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Karena itulah, pihaknya mulai memperkuat di hulu, yakni ketahanan masyarakat dengan menumbuhkembangkan Linmas yang hidup di tengah masyarakat supaya tetap eksis.

Menurutnya, Linmas di kabuaten kota merupakan ujung tombak untuk penyerapan informasi, menciptakan trantibum. Linmas juga ujung tombak mengetahui berbagai kondisi masyarakat di lapisan bawah seperti masuknya orang baru di daerah. Selain itu, Linmas menjadi garda teredepan dalam menyikapi bencana. ‘’Selain juga dalam pengamanan pemilu,”ujarnya.

Penekanan dalam rakor ini juga terkait pertimbangan Pemilu 2014, menyangkut kesiapan Kasat Pol PP kabupaten/kota yang membawahi Linmas untuk pembinaan potensi yang ada di masing-masing daerah. ‘’Pertemuan ini juga disempatkan untuk koordinasi penertiban alat peraga kampanye,’’ tambahnya.

Untuk mengoptimalkan hal ini, Biro Hukum Setjen Kemendagri melakukan harmonisasi rancangan Per-

PPAS dan APBD sudah ada, termasuk dengan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sudah ada ruang untuk penyesuaian.

Menurutnya, dalam penyusunan kebijakan RPJMD, KUA PPAS, APBD dan dokumen perencanaan pembangunan lainnya harus berjalan sinkron. Pasalnya, ke depan tidak saja keuangan yang akan diaudit oleh lembaga pengaudit, tapi juga akan mengecek dokumen kebijakan.

“Antara keuangan dan kebijakan sudah nyambung tidak,” tegasnya.

Disebutkan, beberapa waktu lalu sudah disosialisasikan dari (BPK), BPKP termasuk dari KPK. Karena itulah, Lotim dalam proses penyusunan perencanaan ini harus hati-hati. “Itu yang kita jaga betul, khawatir tidak sinkron,” imbuhnya, seraya menambahkan sudah dipersiapkan instrumen untuk audit.

Kebijakan keliru dan tidak nyambung dengan penggunaan anggaran bisa menjadi temuan. Temuan atas kekeliruan kebijakan belum diketahui Dewanto Hadi apakah nantinya masuk ranah pidana atau tidak. “Kita tunggu instrumennya,” tandasnya. (rus)

mendagri tentang pembinaan dan penugasan Linmas di daerah sebagai pengganti keputusan Presiden nomor 55 tahun 1972 tentang penyempurnaan organisasi Hansip dan Wanra dalam rangka Hamkamrata. Dalam hal ini, Pemprov dan Pemkab atau Pemkot dituntut tetap memberi atensi terhadap pontensi Linmas di daerah baik melalui pelatihan dan peningkatan kapasitas lainnya bekerjasama dengan TNI dan Polri. Termasuk juga dukungan penugasan dari APBD secara berkesinambungan sehingga tidak terkesan mereka diberdayakan saat dibutuhkan saja. ‘’Karena vitalnya peran Linmas ini, Mendagri berharap pembinaannya terus dilakukan,’’ujarnya. Dalam hal pembinaan Linmas ini merupakan amanat PP nomor 6 tahun 2010 tentang Satpol PP dan Permendagri nomor 40 tahun 2011 tentang Satpol PP yaitu semua bidang Linmas yang ada termasuk Bakesbangpoldagri. Supaya bergabung ke Satpol PP melalui penataan kelembagaan dan struktur organisasi di kabupaten/kota masing-masing. Khusus bagi daerah yang belum melaksanakannya.

Sementara itu, Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan, Ridwan Syah menyatakan, rakor jajaran Pol PP ini meru-

pakan forum strategis bagi segenap jajaran Pol PP untuk memantapkan pelaksanaan tugas sebagai penyelenggara ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. ‘’Untuk itu kami sambut baik kegiatan ini,’’ ujarnya. Menurutnya, keamanan dan ketenteraman merupakan kondisi yang dibutuhkan sebagai suatu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional.

Diketahui, dalam Undangunang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah yang kemudian dituangkan dalam PP nomor 6 tahun 2010 tentang Satpol PP terkait tujuan dibantuknya Pol PP untuk membantu kepala daerah menegakkan perda dan penyelenggaraan trantibum. Tugas ini bukanlah hal yang mudah terlebih jika dikaitkan dengan perkembangan situasi dan kondisi masyarakat yang kian dinamis dan kritis. Tugas ini juga kaitannya dengan kewaspadaan timbulnya potensi berbagai gangguan ketertiban umum yang dapat mengusik keteneraman masyarakat.

Karenanya, jajaran Pol PP perlu meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan profesionalisme. Rakor ini juga diisi dengan diskusi panel dengan sejumlah pemateri diantaranya dari KPU dan Kepolisian. (her/*)

satu prioritas utama. “Agar IPM kita dapat meningkat,” ujarnya.

Mengingat saat ini IPM NTB masih berada pada posisi 32 dari 33 provinsi se-Indonesia. (yan)

Taliwang (Suara NTB) Pihak Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) kini tak perlu lagi mengultimatum pengambilan air oleh unit mobil Satuan Pemadam Kebarakan (Satdamkar) setempat.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) selaku unit kerja yang membawahi Satdamkar mengaku akan mematuhi larangan PDAM tersebut mulai sekarang.

Kepala BPBD KSB Drs. Thalib Abdullah mengaku telah menerima surat PDAM yang berisikan larangan pengambilan air hydrant oleh unit mobil Satdamkar kecuali untuk keperluan mendadak saat terjadi kebarakan. “Suratnya sudah ada dan kita akan patuhi larangan itu,” terangnya kepada wartawan.

Diakuinya, mobil unit Damkar selama ini memang hanya mengandalkan air dari hydrant milik PDAM dalam melaksanakan tugasnya.

Sebab jika terjadi kebakaran satu-satunya tempat mengambil air tercepat yakni pada hydrant yang telah disediakan oleh PDAM itu. “Memang ada sungai, tapi mobil Damkar tidak punya akses untuk sampai ke sungai terutama waktu kebarakan terjadi, butuh air cepat maka hydrant lah yang menjadi solusinya,” timpalnya.

Demikian pula untuk stok air Damkar, Satdamkar kembali hanya bisa mengandalkan air yang bersumber dari hydrant PDAM. Menurut Thalib air standby dalam tangki mobil Damkar diupayakan berupa ari bersih karena sekaligus juga untuk menjaga kondisi tangki.

Terlebih selama ini fungsi mobil Damkar tidak hanya semata untuk kepetingan penanggu-

langan api saat terjadi kebakaran, tetapi juga kerap digunakan untuk mendistribusikan air bersih kepada masyarakat. “Tapi biar seperti itu kami akan patuhi larangan tersebut. Dan sejak sekarang kita memang tidak pernah ambil lagi air di sana kecuali nanti ada kebutuhan mendesak saat terjadi kebakaran,” janjinya.

Kekhawatiran pihak PDAM jika unit mobil Damkar saat mengambil air melalui hydrant akan menurunkan debit air yang disalurkan ke konsumen, juga dipahami BPDB. Karenanya Thalib mengatakan agar tidak terjadi hal tersebut, pihaknya akan berkomitmen untuk mematuhi larangan tersebut dan ke depan BPBD tetap akan menjalin kerjasama dengan PDAM. “Kita tetap butuh air dari hydrant PDAM itu. Makanya kami akan buat kontrak kerja dengan PDAM yang berisikan perjanjian pembelian air. Dengan begitu kami pun tetap ada jaminan untuk memanfaatkan air hydrant untuk kepentingan lainnya. Tapi tentu dengan tetap memperhatikan serta mendahulukan kepentingan pelayanan PDAM kepada masyarakat,” urai mantan Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD KSB ini.

Sebenarnya lanjut dia untuk menunjang kelancaran fungsinya, Satdamkar harus dilengkapi bak penampung air serta jariangan air bawah tanah sendiri. Dengan begitu kinerja Satdamkar tidak akan terhambat.

Tetapi sayang fasilitas tersebut hingga kini belum dimilik Satdamkar KSB. “Idealnya seperti itu. Satdamkar punya penampung air internal. Tapi berhubung itu belum ada kembali kita harus bekerjasama dengan PDAM,” imbuh Thalib. (bug)

KPK Tangani 76 Kasus Korupsi dari NTB Dari Hal. 1 Masing-masing ke Kejaksaan 10 pengaduan, Kepolisian RI 11 pengaduan, BPK 6 pengaduan, BPKP 1 pengaduan, Inspektorat Jenderal (Itjen) dan LPND 4 pengaduan dan Bawasda (Inspektorat) 9 pengaduan. Selain itu, sebanyak 167 pengaduan yang dikirim surat ke pelapor.

Juga 376 pengaduan yang bukan tindak pidana korupsi, pengaduan tanpa identitas dan tanpa bukti awal.

Zulkarnain menyebutkan, pengaduan masyarakat terkait dugaan korupsi dari Lombok Tengah dalam kurun 2008 hingga 25 Oktober 2013 sebanyak 25 pengaduan. Sebanyak 1 pengaduan masuk ke bidang pencegahan dan 1 pengaduan masuk bidang penindakan KPK. Sebanyak 6 pengaduan yang dikirim surat ke pelapor serta 19 pengaduan yang bukan tindak pidana korupsi, pengaduan tanpa identitas dan tanpa bukti awal.

Pengaduan masyarakat terkait dugaan korupsi dari Lombok Timur dalam kurun 2008 hingga 25 Oktober 2013 sebanyak 55 pengaduan. Sebanyak 54 pengaduan yang dianalisis dan ditelaah, 4 pengaduan masuk ke bidang penindakan dan 1 pengaduan masuk ke bidang lain/Pimpinan KPK. Sebanyak 6 pengaduan dikirim ke instansi berwenang seperti Kejaksaan 1 pengaduan, Kepolisian RI 2 pengaduan, BPK 2 pengaduan dan Bawasda dan l;ain-lain 1 pengaduan. Sedangkan sebanyak 19 pengaduan dikirim surat ke pelapor serta 29 pengaduan yang bukan tindak pidana korupsi, pengaduan tanpa identitas dan tanpa bukti awal.

Pengaduan masyarakat terkait dugaan korupsi dari Lombok Barat (Lobar) dalam kurun waktu yang sama, sebanyak 79 pengaduan. Diantaranya, 73 pengaduan yang dianalisis dan ditelaah.

Sebanyak 1 pengaduan masuk

bidang pencegahan, 16 pengaduan masuk ke bidang penindakan dan 1 pengaduan masuk ke bidang lain. Sebanyak 2 pengaduan dikirim ke instansi berwenang seperti Kejaksaan 1 pengaduan dan BPK 2 pengaduan. Sedangkan sebanyak 20 pengaduan dikirim surat ke pelapor serta 40 pengaduan yang bukan tindak pidana korupsi, pengaduan tanpa identitas dan tanpa bukti awal.

Kemudian pengaduan masyarakat terkait dugaan korupsi di Lombok Utara dalam sebanyak 8 pengaduan. Tujuh pengaduan yang dianalisis dan ditelaah.

Sebanyak 1 pengaduan masuk ke bidang lain/Pimpinan KPK. Sebanyak 6 pengaduan dikirim surat ke pelapor serta 5 pengaduan yang bukan tindak pidana korupsi, pengaduan tanpa identitas dan tanpa bukti awal.

Zurkarnain mengatakan, sejak dua tahun terakhir pihaknya bekerjasama dengan BPKP untuk melakukan koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi di seluruh Indonesia. Hal-hal yang dilakukan yakni melakukan pengamatan pelaksanaan pengangggaran di daerah, pengadaan barang dan jasa, pelayanan publik. Kemudian juga melakukan pengamatan yang menyangkut ketahanan pangan dan pendapatan daerah. ‘’KPK sudah mulai masuk dari hulu ke hilir mengamati, mulai dari penerimaan daerah sampai dengan pelayanan publik” jelasnya.

Kepala Daerah Dijerat KPK Selama sembilan tahun sejak 2004 sampai tahun 2012, KPK telah menyeret tersangka atau terdakwa korupsi sebanyak 337 orang. Jumlah tersangka atau terdakwa yang ditangani KPK dari tahun ketahun fluktuatif, namun secara umum terus bertambah. Pada tahun 2004, KPK hanya berhasil mengungkap 4 kasus. Namun pada tahun 2012, jumlah kasus yang ditangani se-

banyak 50 kasus korupsi.

Zulkarnain mengatakan, sejumlah kepala daerah dijerat KPK masing-masing gubernur sebanyak 8 orang, sementara bupati dan walikota sebanyak 32 orang. Anggota DPR dan DPRD yang berhasil ditangani sebanyak 65 orang.

KPK katanya, telah melakukan penelitian pada perkara korupsi yang ditangani tahun 2008 hingga 2012. Dimana hasil audit BPK atau BPKP yang bisa dituntut oleh jaksa di pengadilan hanya 44 persen dari kerugian negara. Proses pengadilan perkara korupsi biasanya memakan waktu yang lama sehingga biaya penanganan perkara juga bertambah. ”Perkara yang ditangani tahun 2008 sampai 2012, hasil audit BPK atau BPKP yang bisa dituntut oleh jaksa di pengadilan hanya 44 persen dari kerugian negara. Perkara korupsi memakan waktu panjang, ada banding, kasasi belum lagi PK. Yang dituntut inkrah hanya sekitar 7 persen, 93 persen kerugian negara menguap.” katanya.

Zulkarnain mengatakan, ongkos sosial praktik korupsi sangat tinggi. Ia mencontohkan, jika korupsi pada bidang kehutanan maka kerugian negara sesungguhnya sebesar 500 kali lipat. Jika korupsi di bidang perdagangan, maka kerugian negara sebenarnya 49 kali lipat dan korupsi bidang kesehatan 4 kali lipat dari kerugian negara.

Sementara itu biaya tahanan serta narapidana juga cukup tinggi. Dalam satu tahun, negara mengeluarkan biaya sebesar Rp 51 juta untuk seorang tahanan di LP. Sementara seorang narapidana menghabiskan anggaran negara sebesar Rp 22 juta setahun. “ Bayangkan, sudah merugikan keuangan negara, tambah beban lagi. Makanya itulah pentingnya pencegahan”. kata Zulkarnain. (nas/ris/kmb)

Minta KPK Rajin ke NTB Dari Hal. 1 kedatangan KPK ke daerah diharapkan bisa mengingatkan jajaran pemda untuk melaksanakan amanah yang diberikan rakyat dengan baik.

Menurutnya, pemerintah daerah sebagai salah satu entitas pemerintahan, tidak bisa mengawasi dirinya sendiri tetapi membutuhkan pengawasan dari luar. Untuk itu jalinan kerjasama dengan institusi-institusi pengawasan seperti BPK dan BPKP dalam melakukan pengawasan pelaksanaan pembangunan sangat dibutuhkan untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik. ‘’Dalam rangka inilah maka Pemprov NTB menyambut baik kegiatan ini dan berharap kepada KPK untuk sering-sering datang ke NTB. Untuk mengingatkan jajaran pemerintahan daerah di daerah ini bahwa seluruh amanah yang ada itu agar dilaksanakan dengan baik,” kata Gubernur pada acara Semiloka Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi di NTB, bertempat di Graha Bhakti Praja Kantor Gubernur NTB, Ka-

mis (31/10) kemarin.

Gubernur meyakini, pemerintahan yang efektif adalah pemerintahan yang dipercaya oleh masyarakat. Salah satu hal yang membangun kepercayaan masyarakat apabila masyarakat melihat pemerintahan yang amanah. Amanah yang diberikan tersebut dilaksanakan dengan baik, cermat dan hati-hati sesuai dengan peraturan yang ada. “Cukup dengan menunjukkan bahwa kita entitas yang amanah, Insya Allah masyarakat akan percaya kepada kita. Untuk itu perlu kerjasama dengan seluruh pihak,”ujarnya.

Gubernur berpandangan, langkah pencegahan korupsi jauh lebih baik daripada tindakan represif (penindakan). Pasalnya, jika korupsi sudah terjadi maka efek yang ditimbulkan jauh lebih besar. Kerugian negara yang ditimbulkan belum tentu seluruhnya bisa kembali. Untuk itu, ia berharap tindak pidana korupsi tidak terjadi di pemerintah daerah dengan adanya upaya-upaya pencegahan tersebut.

Zainul Majdi menambahkan, Pemprov NTB sangat menduku-

ngupayapencegahankorupsi yang dilakukan KPK. Karena memang, katanya, dalam arah pembangunan lima tahun lalu dan lima tahun mendatang, Pemprov NTB terus bertekad menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik.

Unsur utama mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, katanya, dengan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan transparan.

Dijelaskan, hal yang dilakukan pemerintah provinsi adalah mengefektifkan pengawasan fungsional melalui Inspektorat NTB. Selain pengawasan internal oleh Inspektorat, lanjutnya, Pemprov NTB bekerjasama dengan institusi pemerintahan baik institusi pusat dan daerah. Seperti menandatangani MoU dengan Kejaksaan Tinggi, Polda, BPKP NTB dan BPK Perwakilan NTB sebatas kewenangan yang dimungkinkan oleh peraturan. ‘’Semua ini dilakukan sebagai bagian dari ikhtiar untuk mewujudkan pemerintahan yang baik.

Karena kami sadar bahwa kalau hanya mengandalkan SDM yang ada di tingkat provinsi itu sulit,”tandasnya. (nas)

OPINI

SUARA NTB Jumat, 1 November 2013

Tegakkan Hukum Tanpa Pandang Bulu BEBAS korupsi dalam penyelenggaraan pemerintahan adalah tujuan utama pembangunan pada saat sekarang ini. Seluruh institusi di negara ini tidak ada yang bebas dari hukum. Kalau terbukti korupsi, mereka harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Kasus terbaru, penangkapan Akil Muchtar, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena diduga terlibat sejumlah kasus korupsi.

Itu artinya, semua penyelenggara negara tidak ada yang bebas dari pantauan aparat penegak hukum. Ketika korupsi, mereka akan diadili sesuai dengan kesalahannya.

Upaya menegakkan hukum dan pencegahan korupsi di daerah dengan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik harus terus dilakukan. Secara jujur harus diakui, banyak kasus korupsi yang terjadi di daerah dan melibatkan oknum pejabat. Penangkapan terhadap beberapa oknum pejabat di daerah hingga pusat seakan tidak membuat jera. Fakta di lapangan, semakin banyak kasus korupsi yang terjadi. Bahkan, modusnya semakin canggih dan rapi.

Semiloka pencegahan korupsi yang digelar KPK dan BPKP di Graha Bhakti Praja Kantor Gubernur NTB bisa menjadi awal dalam pencegahan dan penindakan kasus korupsi yang terjadi di daerah.

Semua kepala daerah di NTB memiliki komitmen sama dalam upaya menuntaskan kasus korupsi. Termasuk berupaya mencegah praktik-praktik korupsi yang sifatnya terorganisir atau secara pribadi.

Permintaan Gubernur NTB Dr. TGH. M. Zainul Majdi dalam Semiloka Pencegahan Korupsi KPK dan BPKP NTB di Graha Bhakti Praja Kantor Gubernur NTB, Kamis (31/10) agar KPK rajin turun ke NTB harus didukung semua pihak. Itu artinya, gubernur menginginkan penggunaan anggaran betul-betul transparan dan tidak ada penyimpangan.

Adanya penandatanganan memorandum of understanding (MoU) dengan Kejaksaan Tinggi NTB, Polda NTB BPKP NTB dan BPK Perwakilan NTB beberapa waktu lalu merupakan salah satu ikhtiar dalam mewujudkan pemerintahan yang baik. MoU ini mengisyaratkan pada Gubernur NTB yang tidak akan mentolerir penyimpangan yang melibatkan pejabat.

Namun, semua itu kembali lagi pada jajaran Pemprov NTB atau pemerintah kabupaten/kota dalam menyikapi temuan atau penyimpangan di lapangan. Selama ini, tidak dipungkiri jika banyak penyimpangan yang terjadi di daerah dan menjadi bahan temuan Inspektorat. Namun, dari temuan itu hanya sedikit yang dilaporkan ke aparat penegak hukum. Artinya, ketika ada kasus penyimpangan, oknum pejabat atau staf tersebut disuruh mengembalikan ke kas daerah atau negara.

Sementara kalau mau membuat jera, seharusnya ketika ada penyimpangan harus dilaporkan ke aparat penegak hukum. Bukan malah membuat kebijakan yang bisa berpotensi menimbulkan adanya penyimpangan. Tidak tegasnya pemerintah daerah ini membuat aparatur yang selama ini mengelola keuangan menjadi semakin berani dalam melakukan penyimpangan. Toh, ketika terjadi temuan oleh Inspektorat, tidak akan dilaporkan, tapi akan dikembalikan. Untuk itu, pemerintah daerah harus berani melaporkan adanya kasus korupsi yang melibatkan staf ke aparat penegak hukum sesuai dengan Pakta Integritas yang diucapkan saat dilantik sebagai PNS atau pejabat. Termasuk menegakkan hukum tanpa pandang bulu. Jika cara ini diterapkan, maka upaya menciptakan clean and good governance tidak menjadi macan kertas semata. (*)

Halaman 6

Wacana Pembentukan Densus Anti-Korupsi ERPILIHNYA Komjen Pol. Sutarman sebagai Kapolri menggantikan Jenderal Pol. Timur Pradopo membawa satu tugas besar bagi Polri di kemudian hari. Itu terkait dengan janji kapolri baru atas masukan DPR untuk membentuk detasemen khusus (densus) antikorupsi. Harapan besar pasti mengemuka di kalangan rakyat yang sudah jengah dengan kasus korupsi yang menggunung tak ada habisnya. Harapan ini akan terasa logis jika melihat bentukan lain Polri yang terbilang sukses, yaitu Densus 88 yang bertugas menangani terorisme.

Memang, kasus korupsi adalah salah satu tindak kejahatan yang tidak bisa hanya dibebankan kepada KPK. Korupsi sudah dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (extraordinary crime) yang perlu penangan khusus. Oleh karena itu, peran Kejaksaan dan Kepolisian sangat diperlukan dalam memutus rantai korupsi yang beranak-pinak ini. Namun, rakyat tidak bisa ditutup matanya dari kenyataan bahwa semua pilar penegakan hukum di negara ini sudah hancur berantakan. Trias Politica (legislatif, eksekutif, dan yudikatif) yang begitu diagungkan oleh Montesque gagal sebagai penjaga gawang Indonesia dari korupsi. Pemerintah, DPR, hakim, jaksa, dan bahkan polisi sendiri terlibat di dalam korupsi.

Itikad baik Kapolri terpilih untuk membantu kerja KPK tentu tidak boleh dikesampingkan, memang.

Apalagi isu pembonsaian tugas dan wewenang KPK sempat berhembus seiring rencana revisi terhadap UU KUHAP dan KUHP yang terus bergulir. Apabila revisi berhasil dan ternyata tugas dan wewenang KPK turut terpangkas, maka Polri sebagai lembaga yang juga memiliki tugas sebagai penyelidik dan penyidik harus mampu menutupi lubang yang tak terjamah KPK nantinya.

Upaya pemberantasan korupsi menjadi agenda yang mendesak, tidak hanya oleh KPK, tetapi seluruh elemen masyarakat, termasuk Kepolisian. Data Trasparancy International tahun 2003, Indonesia menempati peringkat enam sebagai negara terkorup dari 133 negara.

IPK (indeks persepsi korupsi) Indonesia hanya 1,9 dari skala 1-10 yang menempatkan Indonesia jauh tertinggal dari Papua Nugini, Vietnam, Filipina, Malaysia, dan Singapura.

Ini adalah data sebelum KPK terbentuk tahun 2004. Data terakhir yang dirilis di tahun 2012 dari sumber yang sama menunjukkan bah-

Oleh :

Muh. Ardian Kurniawan

(Bergiat di Komunitas Ujung Pena Ampenan) wa peringkat Indonesia tidak berubah secara signifikan. Dari 176 negara, Indonesia menempati peringkat 118 dengan IPK 32 dari skala 0-100. Posisi ini jauh dari Singapura yang berada di peringkat 5 dengan IPK 87. Ini menunjukkan bahwa pertama, korupsi sampai dengan saat ini masih menjadi musuh yang belum terkalahkan di negara ini. Kedua, penanganan terhadap pemberantasan korupsi, terutama di bidang pencegahan, belum maksimal dilakukan.

Bantuan terhadap KPK dirasa lebih perlu lagi jika melihat laporan yang masuk ke kantor KPK dalam sehari yang mencapai angka ribuan. Tentu itu tidak bisa dikerjakan seluruhnya dalam sehari. Sehingga, laporan yang ada saling tindih satu dengan lainnya, menanti untuk diperhatikan. Di sinilah kita menempatkan diri untuk memandang janji Kapolri Sutarman sebagai sebuah sisi positif.

Akan tetapi, yang menjadi pertanyaan adalah seperti apa densus anti korupsi ini bekerja nantinya?

Lebih lanjut lagi, bagaimana mekanisme dan pembagian kerja antara Polri dengan KPK? Bila melihat UU Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagian besar tugas Polri adalah menjaga keamanan dan ketertiban nasional yang tidak bisa dimaknai sebagai kerja kecil.

Dalam hal tindak pidana, Kepolisian lebih ditekankan pada bagian penindakan, sedangkan KPK sendiri memiliki tugas dan wewenang yang lebih luas, mencakup pencegahan, penindakan, dan penuntutan.

Memberikan Kepolisian tugas yang sama dengan KPK tentu akan membuat kedua lembaga ini akan saling sikut mengambil jatah kasus.

Bukannya akan mempercepat kinerja, justru ini akan berbuah kerja yang kontra-produktif. Dari wewenang ini saja, Kepolisian dan KPK tidak bisa disandingkan.

Lantas, di manakah Kepolisian dengan densus antikorupsinya akan mengambil tempat dalam perkara tindak pidana korupsi? Ketua KPK, Abraham Samad, sendiri menyatakan bahwa pembentukan densus antikorupsi adalah pekerjaan mubazir. Masuknya Kepolisian ke dalam wilayah kerja KPK juga hanya akan mengganggu tugas komisi tersebut. Gangguan itu tidak hanya dari tugas saja, tetapi juga dari citra KPK yang sudah terlanjur baik.

Sebagai lembaga independen,

KPK sudah memiliki citra yang positif di mata masyarakat. Kinerja KPK setiap berganti periode kepengurusan menunjukkan mereka tidak gentar membongkar dalang rasuah di negara kita. Di tahun ini saja, beberapa kasus kakap sudah berani diusut. Tidak hanya itu, nama-nama yang pada periode KPK sebelumnya tidak terjamah, kini sudah berani diusut. Seorang menteri aktif, ketua partai penguasa, ketua MK, dan jenderal polisi sudah masuk daftar pemakai rompi KPK. Bukti-bukti inilah yang menumbuhkan kepercayaan dan kecintaan rakyat terhadap KPK. Kecintaan ini pun ditampakkan rakyat ketika mereka mendukung KPK secara terbuka maupun lewat jejaring sosial, seperti pada kasus “cicak versus buaya” dan “koin untuk KPK” manakala Bibit-Chandra dikriminalisasikan.

Ini adalah bukti bahwa KPK dipercaya oleh rakyat, hal yang tidak didapatkan Kepolisian.

Kisruh Polri dengan KPK Tentu perlu juga dirujuk kembali bagaimana kisruh yang melibatkan KPK dengan Polri beberapa tahun terakhir. Mulai dari kasus kriminalisasi terhadap komisioner KPK, yaitu Bibit Samad Rianto dan Chandra Hamzah tahun 2009, seolah menjadi halaman pembuka yang menandai KPK dan Polri sudah ditakdirkan untuk terus berseteru. Komentar Susno Duaji (saat itu masih Kabareskrim Mabes Polri) yang tenar dengan istilah “cicak versus buaya” menjadi jilid pertikaian berikutnya yang menghangatkan hubungan kedua lembaga ini. Tidak sampai di situ, kasus korupsi simulator SIM yang menjerat Irjen Djoko Susilo tahun 2013 ini sempat juga merenggangkan KPK dan Polri yang berbuntut pada penarikan sejumlah penyidik KPK yang berasal dari Polri.

Merujuk pada sejumlah ketidakharmonisan ini, masihkah mungkin KPK dapat berjalan beriringan dengan Polri dalam penuntasan masalah korupsi? Rakyat harus diingatkan, alih-alih membantu kerja KPK soal korupsi ini, kasus di internal lembaga Polri pun belum tuntas digarap. Pengusutan rekening gendut Perwira Tinggi Polri yang melibatkan para jenderal institusi ini justru tidak ada kabarnya sampai sekarang. Muara dari semua itu adalah minimnya kepercayaan publik terhadap Polri sendiri. Kecurigaan yang paling ditakutkan adalah Polri atas upaya DPR di-

maksudkan untuk kembali memangkas tugas KPK. Kita ketahui bahwa komisi III DPR sudah terlalu sering mencoba mengusik KPK dengan isu revisi UU nomor 30 tahun 2002 tentang KPK sampaisampai hendak membatasi wilayah kerja komisi anti rasuah. Dan isu ini merupakan kabar baik bagi Polri untuk menaikkan nama mereka di mata publik yang sudah anjlok.

Kita tentu mengharapkan bahwa apa yang dijanjikan Kapolri Sutarman adalah sebuah inisiatif untuk bekerja sama memberantas korupsi di negara ini dengan semua lembaga terkait (Kejaksaan, KPK, BPK, dan PPATK). Tanpa densus antikorupsi pun seharusnya Polri sudah bisa membantu KPK, yaitu dengan menugaskan penyidik-penyidik terbaik yang dimiliki Polri untuk bekerja di KPK sehingga meningkatkan kinerja lembaga tersebut, bukan dengan menarik penyidik yang dimilikinya seperti pernah terjadi sebelumnya. Bantuan lainnya bisa dilakukan sesuai tugas mereka di bidang penindakan. Bukankah KPK hanya menyasar tindak korupsi di atas nilai 1 miliar saja? Kepolisian tentu bisa mengusut kasus rasuah yang di luar ranah jangkau KPK tersebut. Namun, apabila niatan ini hanya berujung pada pencitraan semata, tentu hal ini amat disayangkan.

KPK tangani 76 kasus korupsi dari NTB Usut hingga tuntas

*** NTB berpotensi kehilangan Rp 43 miliar PAD Harus diselamatkan

***

STASIUN RADIO

email: citrabima_957@yahoo.co.id Telp. 0374 42906/Hp. 085337841557, 087866878882, 082145977111

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, Sumada, M. Nasir, Hari Aryanti, Akhmad Bulkaini, Karnia Septia Kusuma Ningrum. Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi, Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur: Rusliadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami. Dompu : Nasrullah. Bima : M.Yusrin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaluddin, Wahyu W. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 8.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 8.000/mmk. Display F/C : Rp 15.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 5.000./mmk. Iklan 1 kolom (max 100 mmk): Rp 4.000/mmk. Iklan Advertorial : Rp 3.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 450.000/bulan (30 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 150.000/kavling. Iklan Paket (ukuran max 600 mmk), - 5 kali muat Rp 500/mmk, - 10 kali muat Rp 450/mmk, - 15 kali muat Rp 400/mmk. Pembayaran di muka. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 50.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 55.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 3.000. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT Bali Post.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

SUARA NTB Jumat, 1 November 2013

EKONOMI DAN BISNIS

NTB Berpotensi Kehilangan Rp 43 Miliar PAD

Ruang untuk Investor Lokal

(Suara NTB/bul)

KAMAR Dagang dan Industri (KADIN) provinsi NTB mengusulkan Pemerintah Daerah (Pemda) agar memberi ruang kepada investor (pengusaha) lokal, dalam mengelola pengembangan daerah wisata di Lombok Tengah yang diserahkan kepada Bali Tourism Development Coorporation (BTDC).

Pengusaha lokal dipandang memiliki kesiapan yang cukup dalam mengembangkan Mandalika Resort, yang hingga kini belum digarap secara menyeluruh. Wakil Ketua KADIN Provinsi NTB, Anas Amrullah dihubungi Suara NTB di Mataram, Kamis (31/10) menyarankan, Pemda dan DPRD menyiapkan regulasi kepada pengusaha lokal. Setidaknya, dengan memberi hak pengelolaan pada lahan satu sampai lima hektar di kawasan tersebut.

“Kami mau mengajukan kepada Pemda, jangan sepenuhnya Mandalika Resort diberikan pengelolaannya kepada investor luar, karena kalau ukuran satu sampai lima hektar, banyak pengusaha kita yang mampu mengelolanya,” terang Anas.

Hak pengelolaan ini mencakup apa saja usaha yang bisa dikembangkan oleh pengusaha dalam daerah. karena dari sisi SDM, pengusaha lokal disebut masih mampu bersaing dengan investor-investor dari luar. Yang terpenting menurutnya, ada ruang untuk memberikan kesempatan.

Dari sisi manfaat misalnya, jika pengusaha lokal diberikan hak kelola. Maka, pergerakan ekonomi bisa tumbuh lebih baik. Kenapa demikian? Sebab, hasil pengelolaan kawasan tersebut pastinya akan berputar kembali di dalam daerah.

“Sehingga kita tidak hanya menjadi penonton nanti, atau tidak hanya menjadi pekerja di daerah kita. Sekarang bagaimana pengusaha kita menjadi bagian dari yang mengelola daerah kita,” tambahnya.

Tidak disebutkan secara pasti ada kekhawatiran lain jika investasi sepenuhnya dikuasai investor luar. Tetapi sudah banyak pembelajaran menurutnya, daerah-daerah yang menjadi sasaran investasi pada akhirnya dikuasai total oleh orang-orang luar.

Dampak tersebut yang kemudian menjadi pemikiran juga, apabila Mandalika Resort sepenuhnya bergantung kepada investor luar. Demikian juga dengan pertimbangan akan tersingkirnya masyarakat pribumi. Oleh karenanya Anas menyebut, perlu ada aturan yang memberlakukan pengusaha lokal bisa berperan di pengembangan Mandalika Resort ini. Sehingga dampak pembangunannya bisa dirasakan secara menyeluruh oleh masyarakat lokal.

Bagian lainnya, KADIN disebut tetap ikut mendesak BTDC sebagai BUMN yang bergerak di bidang pariwisata, untuk secepatnya merealisasikan investasi yang saat ini sedang menjadi buah bibir. Namun pada fungisnya, KADIN berperan melalui pelaksanaan program nasional Master Plant Percepatan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI). (bul)

Anas Amrullah

(Suara NTB/cem)

BAGANG LAYAR - Nelayan Kampung Mandar, Desa Labuhan Lombok, Kecamatan Pringgabaya, Lombok Timur, menambatkan bagang layarnya di pantai. Mereka masih menggunakan alat tangkap tradisional bagang layar, sebab lokasi tangkapannya di wilayah selat dengan perairan berarus deras. Berbeda dengan nelayan di Lotim bagian selatan yang masih menggunakan bagang tancap, mengingat wilayah tangkap mereka di daerah teluk dengan perairan tak berarus.

Serapan Masih Rendah

Petugas Pajak akan Datangi Bendaharawan Mataram (Suara NTB) Serapan pajak untuk tahun 2013 terbilang masih rendah.

Dari target penerimaan pajak sebesar Rp 4,1 triliun di tahun 2013 ini untuk NTB dan NTT, hanya sebesar Rp 5,3 miliar yang sudah masuk dalam data Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Nusa Tenggara. Petugas pajak dalam dua bulan terakhir ini, akan gencar mendatangi seluruh Bendaharawan.

Kepala Kanwil DJP Nusra, Cucu Supriatna didampingi Kanwil Perbendaharaan Provinsi NTB, Supriyo menjelaskan, pihaknya sedang mengupayakan koordinasi dengan seluruh pemangku kebijakan, Gubernur, Bupati dan Walikota agar memberikan himbauan kepada bendahara untuk melaporkan sekaligus menyetorkan pajak yang sudah terkumpul.

“Hampir 60 persen penerimaan pajak kita berasal dari bendaharawan, sehingga kami

Mataram (Suara NTB) PT. XL Axiata Tbk (XL) sebagai pelopor tarif murah menghadirkan tarif murah dan menarik bagi pelanggan lewat program terbarunya yaitu program inovatif “Rp 1 Bisa”. Program ini menjadi kejutan kepada pelanggan berupa tarif Rp 1/SMS, serta kepada counter yang tersebar tak kurang dari 10 ribu di NTB. Program ini merupakan salah satu bentuk apresiasi XL kepada pelanggan, di mana mereka bisa menikmati layanan murah yang cocok dengan kebutuhan mereka. Berlaku mulai 31 Oktober (kemarin;red) 2013, pelanggan XL di seluruh Indonesia bisa memanfaatkan program istimewa ini.

Dijelaskan mendetail, RSOM XL NTB Region, R. Wicaksono pada jumpa pers, Kamis (31/10) disebut, XL tidak akan berhenti berinovasi. Meski saat ini layanan data menjadi primadona, XL tak melupakan layanan dasar, termasuk SMS. Bagaimana pun juga, jutaan pelanggan XL masih tetap memanfaatkan SMS sebagai sarana berkomunikasi.

“Program Rp 1 Bisa sekaligus menunjukkan bahwa layanan XL sangat terjangkau bagi siapa saja, di mana dengan hanya Rp 1 sudah bisa digunakan

Hub. Nik 083840958710.

Dibuka Kesempatan Juga Bagi yang Mau Jadi Agen di NTB Email : nikbambang@yahoo.co.id

bagi yang berminat hubungi Cang Hp. 081997715050 atau e-mail ke : ocang@sasaktour.co.kr

berharap bendaharawan untuk segera melakukan kewajibannya menyetorkan pajak,” katanya.

Akhir tahun ini, petugas pajak lanjutnya akan memaksimalkan pengawasan guna tercapai target penerimaan yang sudah ditetapkan oleh pemer-

dan Counter

PT. Arminareka Perdana.

Perusahaan yang bergerak di Bidang Pariwisata membutuhkan Guide Korea dengan persyaratan : - Bisa Berbahasa Korea oral maupun tulisan - Umur dibawah 30 th

(Suara NTB/bul)

Cucu Supriatna

intah pusat. Diperhitungkan sebelumnya, penerimaan pajak ini pada triwulan III sudah tercapai 60 persen, tetapi kenyataan masih di bawah itu.

Oleh karena itu, sosialisasi kemudian ditingkatkan.

Meski demikian, diakui bahwa ini sudah menjadi fenomena tahunan. Di mana puncak penyetoran pajak secara besar-besaran ada pada dua bulan terakhir ini. Bahkan, akan terjadi lonjakan penyetoran. Untuk itu pula sedang diperkuat kesiapan pelayanan pegawai pajak hingga setiap Kantor Pajak Pratama (KPP) seluruhnya.

“Harapan kita setoran pajak sudah bisa dimasukkan secepatnya,” tandasnya.

Disebutnya juga mengenai minimnya setoran penerimaan pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Di mana sudah ada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2013 yang mengaturnya. (bul)

Mataram (Suara NTB) Hasil pengamatan tim koordinasi dan supervisi (Korsup) KPK pada bidang pendapatan, Pemprov NTB berpotensi kehilangan PAD sebesar Rp 43 miliar per tahun dari pajak alat berat dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB). Hal tersebut dikatakan Kepala Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) NTB, Darius, AK di Mataram, Kamis (31/10).

Darius mengatakan, penyebab NTB berpotensi kehilangan PAD tersebut karena PT Newmont Nusa Tenggara (NNT) mendaftarkan perkara peninjauan kembali (PK) terhadap pengenaan pajak tersebut ke Mahkamah Agung (MA).

Setiap tahun, NTB memperoleh pajak alat berat dan PBBKB dari kendaraan-kendaraan yang beroperasi di tambang emas Batu Hijau Sumbawa Barat kurang lebih Rp 43 miliar.

Berdasarkan kontrak karya yang ditandatangani tahun 1986, pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor berdasarkan peraturan yang sekarang berlaku menghasilkan beban yang lebih berat (dengan tarif yang dihitung sedemikian rupa) dibandingkan dengan pengenaan pajak yang sama/sejenis berdasarkan UU dan peraturan yang berlaku pada tanggal persetujuan Kontrak Karya ditandatangani yaitu pada Desember 1986.

Alat berat masuk kategori pajak kendaraan bermotor dan pajak bahan bakar adalah peraturan yang timbul setelah kontrak karya yaitu tahun 2000.

Selain itu, tim Korsup juga menemukan tunggakan pajak

kendaraan bermotor per Juni 2013 sebesar Rp 49 miliar lebih. Hal itu disebabkan karena belum adanya petunjuk pelaksanaan mengenai pendataan tunggakan. Kemudian belum diidentifikasinya kendaraan yang musnah, rusak, hilang maupun mutasi. Serta adanya kemungkinan data double saat migrasi data perubahan sistem manual ke komputerisasi.

Alat berat milik pemerintah kabupaten/kota di wilayah NTB belum dapat dipungut pajaknya. Hal itu disebabkan karena mekanisme pembayaran PKB alat berat tidak melalui mekanisme pelayanan Samsat. Kemudian pihak Dispenda dan UPTD tidak mempunyai informasi tentang jumlah alat berat karena belum dilakukan inventarisasi ulang.

Selanjutnya, permasalahan yang ditemukan tim korsup adalah alat-alat berat yang beroperasi di NTB non tambang di wilayah Sumbawa Barat tidak dapat didata dan diinventarisir. Penyebabnya, data riil lapangan belum diinventarisir sehingga tidak akurat. Serta pemilik berkedudukan di Mataram atau UPT lain sehingga tidak bisa dipantau mengenai kewajiban pajaknya. (nas)

Pengawasan Alat Luncurkan Program ”Rp 1 Bisa” Timbang Terkendala XL Berikan Kejutan pada Pelanggan Anggaran

Dengan 3,5 jt Bisa Umroh dan Dengan 5 jt Bisa Haji Plus, Htl. Bintang 5 .

Lowongan

Halaman 7

(Suara NTB/bul)

JUMPA PERS - Dari kanan, Zulfahmi, AM Lombok Tengah, RSOM XL NTB, R Wicaksono dan AM Mataram, Donny Darmawan dalam jumpa pers di mataram, Kamis (31/10). untuk berkomunikasi,” demikian disebutkannya.

Program “Rp 1 Bisa” memberikan manfaat bagi pelanggan baru maupun pelanggan lama.

Bagi pelanggan baru, otomatis bisa menikmati tarif Rp1/sms ke semua operator untuk 50 SMS per hari, selama dua hari pertama dari kartu diaktifkan.

Untuk meneruskan promo tersebut, pelanggan cukup membeli paket “Rp 1 Bisa”. Sementara itu bagi pelanggan lama, dengan membeli paket promo ini pelanggan bisa memilih tarif Rp1/sms ke semua operator untuk 50 SMS per hari, selama lima hari atau memilih kuota internet sebesar 2 MB per hari selama lima hari.

Pelanggan bisa medatangi counter terdekat untuk mendapatkan promo ini. Untuk Pelanggan baru, disebutkan bisa membeli kartu perdana XL-KU dan langsung mendapatkan benefit Rp1/SMS. Sementara untuk pelanggan lama bisa membeli paket “Rp1 Bisa” yang dimaksudkannya.

“Ini kejutan juga kepada counter XL, akan banyak pelanggan yang datang langsung. Sehingga kedatangan pelanggan ini bisa dimanfaatkan untuk kepentingan usaha lainnya. Makanya kami sedang gencar mendatangi counter untuk memberi pemahaman mengaktifkan layanan ini,” demikian Wicaksono.

Jaringan XL sudah terbukti tercepat dan juga stabil. Jaringan XL didukung oleh lebih dari 41 ribu BTS XL (2G dan 3G) di seluruh Indonesia sehingga pengguna XL tidak perlu merasa khawatir akan koneksi yang lambat. (bul)

Mataram (Suara NTB) Pengawasan alat timbang maupun alat ukur lainnya belum bisa dilaksanakan secara berkesinambungan, sebab faktor anggaran masih menjadi kendala utama. UPTD Balai Metrologi Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebatas melakukan tera ulang secara berkala.

Berkembang di masyarakat tentang permainan timbangan atau alat ukur lainnya yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu. Khusunya yang ada di pasar tradisional, tetapi belum bisa dijangkau seluruhnya karena terbatasnya biaya operasional.

“Untuk melakukan razia timbangan secara terus menerus, belum bisa kita lakukan karena minimnya anggaran.

Masih Kota Mataram yang bisa kita jangkau, dengan kerjasama bersama Pol PP-nya,” terang Kepala UPTD Balai Metrologi Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Taufik dihubungi, Kamis (31/10).

Taufik menyebut, saat ini sedang dilakukan tera pada timbangan yang digunakan pedagang, termasuk di antaranya meter air, pompa bensin di SPBU, argo taksi, serta berbagai jenis alat-alat ukur dan massa lainnya. Kabupaten/ kota lainnya disebut sudah selesai prosesnya, tinggal Kabupaten Lombok Timur yang masih dalam proses tera ulang yang kemungkinannya bisa tuntas tepat akhir tahun ini.

Dari hasil pelaksanaannya

di lapangan, Taufik menyebut hingga saat ini pihaknya belum menemukan adanya timbangan yang sengaja dimodifikasi oleh pedagang. Jikapun ada yang terindikasi, maka dilakukan perbaikan atau penarikan alat timbang tersebut.

Untuk melakukan pengawasan, Taufik menyebutkan menyerahkannya langsung kepada pemerintah kabupaten/kota yang berwenang. Atau, jika diabaikan maka UPTD yang ada di provinsi kemudian mengambil sikap, guna memberikan jaminan perlindungan kepada konsumen.

“Kita terus melakukan pembinaan, kalaupun tidak ada jadwal tera di lapangan diberikan kelonggaran kepada pedagang atau pengusaha untuk dilakukan tera di kantor,” demikian menurut Taufik.

Soal adanya kecenderungan permainan pedagang yang menyembunyikan timbangan yang dimodifikasi saat pelaksanaan tera, Taufik juga menjelaskan tetap dilakukan kontrol terhadap jumlah timbangan yang beredar. Bahkan, sudah ada data yang diakumulasi oleh masing-masing kabupaten/kota. Sehingga kecil kemungkinan ada permainan timbangan tersebut.

“Untuk menekan ada pedagang yang nakal, paling tidak razia ini bisa dilakukan rutin juga oleh Kabupaten/kota. Karena sepenuhnya tidak bisa kami jangkau,” terangnya. (bul)

SUARA NTB Jumat, 1 November 2013

Berkas Kasus SPPD Fiktif Dilimpahkan ke Kejaksaan Mataram (Suara NTB) Posisi kasus SPPD Fiktif KSB masih berkutat di penyidik Ditreskrimsus dan Kejaksaan. Setelah sempat berkas dikembalikan (P19), akhirnya beberapa waktu lalu berkas dilimpahkan lagi setelah petunjuk dipenuhi.

“Berkasnya sudah dilimpahkan ke Kejaksaan, artinya masih tahap satu,” kata Kabid Humas Polda NTB, AKBP Muhammad Suryo Saputro, SIK. Tentusaja sementara ini, penyidik Unit II Subdit III Tipikor, masih menunggu perkembangan dari JPU, apakah ada petunjuk baru atau sudah dinyatakan lengkap. “Kalau sudah lengkap, berarti tinggal tahap dua (P21),” sambung Kabid Humas.

Proses berat yang dilalui dalam penanganan kasus SPPD Fiktif ini, memang cukup panjang.

Setelah menetapkan 16 tersangka, penyidik kemudian mendatangi sejumlah kementerian untuk mengecek kebenaran laporan dalam SPPD itu.

Setelah memastikan pencairan dana perjalanan dinas itu fiktif, kerugian negara ditentukan langsung penyidik, berdasarkan perhitungan total loose.

Kabarnya kerugian negara hanya sekitar Rp 100 juta lebih. Meski sudah perhitungan kerguian negara telah ditentukan, namun JPU masih meminta dihitung ulang oleh auditor negara. Petunjuk itu kemudian ditindaklanjuti dengan koordinasi dengan BPKP Perwakilan NTB. (ars)

POLHUKAM

Halaman 8

Kelebihan Kapasitas

Lapas dan Rutan Mulai Mengkhawatirkan Mataram (Suara NTB) Hampir seluruh Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan Rumah Tahanan (Rutan) kondisinya mulai mengkhawatirkan. Kondisi ini tidak lepas dari keadaan over kapasitas hunian Narapidana dan Tahanan itu. Potensi gejolak, sebagaimana terjadi di daerah lain pun mulai dikhawatirkan.

Kakanwil Kemenkum HAM NTB, Agusta K. Embly mengakui keadaan mengkhawatirkan ini mulai terlihat di Rutan dan Lapas se NTB. Mulai dari Lapas Mataram, Rutan Selong, Lapas Sumbawa, Lapas Dompu sampai Rutan Bima. Apalagi, kondisi umum yang terjadi,

itu. Karena keadaan keuangan Kementerian Hukum dan HAM, tak memadai untuk membangun atau memperluas bangunan Lapas atau Rutan yang sudah ada. Yang bisa diupayakan sementara ini, terus membina dan memberi pendekatan kepada kepa-

kebanyakan tahanan dan narapidana dari kasus narkoba. Dalam beberapa kasus rusuh lapas dan rutan di daerah lain, selalu kaitannya dengan kasus narkoba.

Tapi sementara ini tidak ada upaya strategis yang bisa dilakukan untuk mengatasi

da warga binaan, agar tidak terjadi kecemburuan di dalam hal pelayanan. “Jangan sampai ada gejolak gejolak,” harapnya.

Ditanya mengenai Lapas Mataram yang over kapasitas tertinggi mencapai 42 persen, paling di khawatirkan. Kapasitas Lapas yang hanya 300 lebih, justru dihuni mencapai 500 narapidana dan tahanana.

Parahnya 300 diantaranya warga binaan kasus narkoba.

Namun sementara yang ada solusinya adalah Lapas

Mataram, dengan dibangunnya lokasi baru di Kecamatan Kuripan Lombok Barat. Hanya saja langkahnya masih berat, meskipun saat ini tahapannya masuk pada pematangan lahan. Beberapa waktu lalu, pihaknya sudah audensi dengan Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsudin. Lapas Mataram yang baru memang akan tetap dibangun, hanya saja prosesnya masih panjang karena banyak lapas dan rutan lain tidak kalah prioritas. (ars)

ICW - Somasi Desak KPK Supervisi Sembilan Kasus Korupsi di NTB Mataram (Suara NTB) Sejumlah kasus di NTB, baik yang ditangani Kejaksaan dan Kepolisian, mulai dilirik lembaga anti korupsi.

Bersama jaringan masyarakat sipil, Indonesian Corruption Watch (ICW) bersama Solidaritas Masyarakat untuk Transparansi (Somasi) NTB, sedang membuat rancangan untuk mendesak KPK melakukan Koordinasi dan Supervisi (Korsup) atas sembilan kasus yang tercatat.

Sejumlah kasus dimaksud, rata-rata ditangani Kejaksaan Tinggi NTB dan Polda NTB. Status kasusnya ada yang sudah ditingkatkan ke penyelidikan dan penyidikan, disampaikan dalam rangkaian workshop Korsup ICW – Somasi NTB di Hotel Lombok Plaza, Kamis kemarin.

Menurut Divisi Hukum Somasi NTB, Dwi Aries Santo, berharap pola korsup dirubah. Dari awalnya supervisi hanya berlaku terhadap kasus yang sulit penanganannya, dirubah menjadi supervisi lebih awal.

Ini berdasarkan pengalaman kasus Alkes Lotim yang disebutnya lamban dilakukan sipervisi.

Catatannya, kasus yang ditangani Ditreskrimsus Polda NTB itu justru di supervisi awal Tahun 2013 lalu setelah ditangani penyidik lima tahun. “Kasus ini sudah lima kali ulang tahun. Kalu diibaratkan anak, harusnya sudah masuk PAUD,” kelakarnya. Contoh kasus lain yang lama menjadi tunggakan Kejaksaan, Bansos 2008 dan Bansos 2009. Bahkan kasus Bansos 2008, salah satu tersangka di SP3 dengan alasan sakit, padahal tersangka dimaksud sedang nyaleg.

Ditambahkan Ahyar Supriadi, pentingnya korsup lebih awal, mengingat panjangnya proses hukum sebuah kasus. Karena salah satu kendala yang sering dijadikan alasan penyidik, adalah lambannya perhitungan kerugian negara baik di Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) datau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Sehingga ketika kasus kasus tersebut di supervisi, akan menjadi atensi serius penegak hukum, termasuk auditor, sehingga proses hukum yang cepat dan memakan sedikit biaya bisa tercapai.

Dalam rangka mendesak KPK untuk segera melakukan supervisi, pihaknya berkoordinasi dengan ICW. Koordinasi dalam bentuk support data kasus ke ICW, kemudian dikaji bersama. Hasil kajian akan menentukan skala prioritas kasus yang akan disupervisi sesuai target.

Sementara dalam kesempatan sama, Koordinator Divisi Monitoring Hukum dan Peradilan ICW, Emerson Yuntho menganggap supervisi adalah langkah lain untuk mempercepat penanganan kasus korupsi. Dari banyak pengalaman, sejumlah kasus bisa sampai ke pengadilan setelah tersendat sendat dengan berbagai alasan.

Atas sembilan kasus yang ada di NTB, lembaganya sepakat untuk disampaikan ke KPK untuk segera dilakukan Supervisi.

“Tapi sebelumnya kami akan pantau perkembangan kasusnya sampai November ini. Jika tidak ada perkembangan signifikan, maka kami akan sampaikan desakan ke KPK untuk dilakukan korsup,” katanya.

Dalam kajian nanti, akan dilihat juga soal alasan alasan teknis lambannya penanganan kasus. Jika alasan itu berkaitan dengan tindakan main main dari oknum penegak hukum, maka rekomendasi yang akan disampaikan ke KPK, agar kasus itu diamblil alih.

“Kalau memang Polisi atau Jaksa main main, maka kita minta diambil alih,” kata Nelson. (ars)

Tolak Kawin Lari, Mahasiswi Dihajar Pacar Mataram (Suara NTB) Keinginan besar untuk menuntut ilmu, rupanya harus dibayar mahal Kurniawati (19). Mahasiswa Semester III salah satu kampus di Mataram asal Lombok Timur ini, harus mendapat belasan jahitan akibat luka robek di jidat. Luka itu bekas aksi ‘kungfu’ pacarnya, Yani (20). Gara garanya, Kurniawati menolak untuk diajak kawin lari.

Kejadian berlangsung sekitar Pukul 16.00 Wita Kamis sore kemarin di Kelurahan Dasan Agung Baru, kos-kosan korban. Saat itu korban didatangi Yani, untuk membicarakan keinginan untuk kawin lari. Tapi desakan Yani ditolak mentah mentah Nia sapaan Kurniawati. Alasannya, Nia masih ingin menyelesaikan kuliahnya. Alasan lain, Yani seorang pengangguran. “Korban juga minta putus karena pelaku pengangguran dan sering mabuk,” kata Anto, paman korban di Polres Mataram, saat melaporkan kasus penganiayaan itu.

Penolakan itu membuat Yani naik pitam, kemudian menghajar korban. Salah satu tendangannya melayang ke jidat korban hingga menyisakan luka robek. Kejadian itu pun dilaporkan korban ke keluarganya yang ada di Ampenan, Mataram. “Kami kemudian lapor ke polisi minta pelaku ditangkap,” tegasnya. Polisi pun bergerak cepat. Hanya dalam hitungan jam, pelaku diciduk di Mataram dan ditahan di Mapolres Mataram.

Menurut Kasubag Humas Polres Mataram AKP Arief Yuswanto, Yani ditahan sementara untuk menjalani pemeriksaan. Statusnya belum ditentukan.

“Dia diamankan agar tidak terjadi hal-hal tak diinginkan,” sebutnya. Sementara korban divisum di RS Bhayangkara, kemudian akan diperiksa. (ars)

MARAK - Baliho Caleg di zona terlarang, termasuk di jalur protokol Gerung-Labuapi ini masih marak.

(Suara NTB/her)

Tak Ada Toleransi

Alat Peraga Langgar Zonasi akan Ditertibkan Giri Menang (Suara NTB) Kasat Pol PP Lombok Barat, Agus Gunawan menegaskan tidak ada tolerasnsi bagi alat peraga yang dipasang melanggar zonasi. Alat peraga tersebut harus ditertibkan, karena melanggar aturan penetapan lokasi pemasangan alat peraga. Terkait hal ini, pihaknya akan berkoordinasi dengan pihak Panwaslu untuk segera bergerak melakukan penertiban.

Kasat Pol PP Lobar, Agus Gunawan, Kamis (31/10) kemarin menjelaskan, terkait aturan ini, telah ditetapkan sejumlah zona yang dilarang antara lain sarana pendidi-

kan, jalan protokol, sarana kesehatan dan fasilitas umum. Pol PP, katanya, dalam hal ini sebagai pengaman kebijakan bupati atas dasar MoU Bupati dengan Panwaslu. Penertiban alat peraga menurut rencana akan dilakukan Senin depan. Pihaknya bersama pihak terkait akan menyisir lokasi-lokasi tersebut.

Setelah menyisir lokasi itu, baru memantau ke desa-desa.

Terkat zonasi per desa pihaknya masih menunggu koordinasi dengan Panwaslu untuk penertiban. Seperti diketahui, meskipun telah ditetapkan zonasi pemasangan alat peraga,

namun sejumlah titik yang dilarang dipasang alat peraga di Lombok Barat tampak masih marak terpasang baliho dan stiker para calon legislatif (Caleg) dan parpol peserta Pemilu 2014. Seperti pemasanga alat peraga di sepanjang jalur utama Labuapi-Gerung. Demikian pula di sejumlah titik yang dilarang masih saja terpasang alat peraga.

Panwaslu sendiri hingga kini masih melakukan inventaris terkait lokasi dimana saja alat peraga itu dipasang. “Kita masih lakukan inventaris alat peraga dimana saja lokasi yang melanggar zonasi,”ungkap Ketua Panwaslu Lobar, Suryadi Hi-

dayat. Pihaknya sudah meminta panwas lapangan untuk mencatat diamana saja baliho dan reklame caleg yang tak sesuai aturan atau melanggar zonasi. Sesuai diatur dalam Paraturan KPU Nomor 15 tahun 2013.

Setelah selesai dilakukan identifikasi dan pendataan, maka hasilnya akan diserahkan ke Pemda untuk melakukan penertiban. Dalam hal ini, bukan panwas melakukan eksekusi, melainkan Pemda dalam hal ini Dinas Tata Kota, Pol PP dan Bakesbangpoldagri. Pihaknya dalam hal ini, tidak saja mengawasi pemasangan alat peraga namun

juga kampanye para caleg yang dilakukan diluar jadwal. Baik dalam bentuk, tatap muka dan pertemuan terbatas. “Semua gerak gerik para calon kita awasi,”ujarnya.

Terkait kapan selesai pendataan, menurutnya kemungkinan besok (hari ini) atau Jumat lusa. Setelah itu, baru data itu diserahkan ke Pemda. Sementara itu, terkait alat peraga seperti stiker yang terpasang di kaca Mobil menurutnya juga tak sesuai aturan.

Karena ada terpampang foto dan nomor urut caleg bersangkutan. “Tetap tidak bisa dipasang di kaca mobil,” tukasnya. (her)

Butuh Iklim Kondusif untuk Munculkan Alternatif Kepemimpinan Jakarta (Suara NTB) Ketua Dewan Pembina Partai Golkar Akbar Tandjung mengatakan diperlukan iklim politik yang kondusif bagi munculnya alternatif suatu kepemimpinan baru di Indonesia.

“Menurut saya, kita memang harus menciptakan suatu iklim politik yang kondusif bagi munculnya kepemimpinan baru, khususnya terkait dengan Pemilu 2014. Saya melihat muncul tokohtokoh muda dalam pemilu legislatif, dan hal sama

diharapkan muncul di pemilihan presiden,” kata Akbar di Jakarta, Kamis.

Pernyataan tersebut ia sampaikan dalam Diskusi Dialektika Demokrasi bertema “Saatnya Regenerasi Kepemimpinan Bangsa” di Gedung Nusantara III MPR/ DPR/DPD. Akbar menjelaskan yang dimaksud dengan iklim politik yang kondusif itu adalah suatu iklim politik yang bersifat terbuka dan lebih demokratis.

“Suatu keadaan kondusif yang memberikan kesempa-

tan terjadinya persaingan di antara mereka-mereka yang terpanggil untuk menduduki jabatan pemimpin agar dapat berkompetisi secara sehat dan adil,” jelasnya.

Oleh karena itu, kata dia, kunci untuk memunculkan kepemimpinan baru di Indonesia adalah dengan membuat mekanisme terbuka supaya orang-orang yang terpanggil untuk menduduki jabatan puncak dalam kehidupan bernegara mendapat peluang untuk turut serta dalam kontes Pilpres.

Selanjutnya, ia mendukung

Perusakan Baliho

Dikhawatirkan Picu Instabilitas Politik di Lotim Selong (Suara NTB) Aksi perusakan baliho dan alat peraga kampanye (APK) di Kabupaten Lombok Timur (Lotim) marak terjadi. Suasana menjelang pesta demokrasi pemilihan calon legislatif (Pileg) 9 April 2014 mendatang ini terbilang cukup memanas. Jika dibiarkan, dikhawatirkan akan memicu terjadinya instabilitas politik dan keamanan.

Demikian disampaikan calon anggota DPD RI, H. Muhaimin dalam pertemuan membahas upaya penertiban baliho dan gambar caleg pada zona-zona yang dilarang di kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lotim, Kamis (31/10) kemarin.

Menurut Muhaimin, ada kesan antara caleg satu dengan yang lain atau partai yang satu dengan partai yang lainnya yang bersaing

dalam merebut simpati pemilih ini saling sikut. Baliho-baliho yang terpasang, ditemukan keesokan harinya sudah rusak. Dirinya menduga baliho sengaja dirusak pada malam hari.

Dibandingkan dengan daerah-daerah lain, katanya, baliho dan alat peraga kampanye dari caleg-caleg lain bersandingan dengan aman. Berbeda dengan Lotim yang dikesankan saling menjatuhkan.

Sejauh ini, memang belum terlihat ada gesekan langsung yang dilihat akibat adanya perusakan. Mengantisipasi hal ini, dipandang perlu untuk segera disikapi.

Kepada penyelenggaran Pemilu, KPU dan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) agar memberikan masukan dan pemahaman kepada tokoh-tokoh partai.

Anggota Panwaslu Lotim, Miftahurrahman menyampaikan tindakan perusakan baliho jelas merupakan tindakan melanggar hukum. Hal ini bisa dituntut tindak pidana. Ia pun mengingatkan agar semua pihak tidak merusak alat peraga kampanye.

Sejauh ini pihaknya belum pernah menerima laporan atas dugaan perusakan. Ia memastikan, jika ada laporan Panwaslu Lotim siap akan memberikan tindakan tegas dan dilanjutkan ke proses hukum.

Mengenai penertiban baliho, KPU Lotim pada pertemuan tersebut meminta pimpinan parpol untuk turut aktif memerintahkan para calegnya untuk menertibkan sendiri. Sebelum dicabut secara paksa oleh aparat yang berwenang. (rus)

gagasan munculnya calon-calon presiden perorangan atau independen, sebagaimana yang terjadi dalam pemilihan kepala daerah.

“Seperti kita tahu, dalam pemilihan gubernur dan bupati sudah ada calon-calon perorangan maka saya kira cukup beralasan agar ke depan dimungkinkan munculnya capres perorangan atau independen,” ujarnya.

Namun, Akbar juga mengatakan bila hal itu dimungkinkan tentu pemerintah harus melakukan amendemen terhadap UUD 1945.

“Karena dalam konstitusi kita ada kententuan bahwa penetapan calon presiden dan calon wakil presiden itu diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik,” tuturnya.

Oleh karena itu, ia mengatakan diperlukan keinginan yang kuat dari semua pihak bagi munculnya kepemimpinan baru.

“Masing-masing partai harus membuka kesempatan bagi siapa saja yang merasa terpanggil untuk menjadi pemimpin,” kata Akbar. (ant/bali post)

AZAN Siapkan 12 Saksi di MK Giri Menang (Suara NTB) Sidang lanjutan perselisihan hasil pemilhan umum (PHPU) Lombok Barat jumat (hari ini) digelar di MK. Agenda sidang kali ini mendegar jawaban saksi-saksi pasangan Dr. H. Zaini Arony -Fauzan Khalid (AZAN) dan keterangan KPUD Lobar atas gugatan pasangan MAJU yang juga meraup suara nomor dua. Sidang kali ini, pasangan AZAN menyiapkan 12 saksi untuk menanggapi kesaksian pasangan MAJU. Demikian dikatakan tim pemenangan pasangan AZAN, Muazzam, Kamis (31/ 10) kemarin. Katanya, kesaksian pihak MAJU dinilai banyak tak sesuai fakta. Termasuk, kegiatan yang disebut politik uang dilakukan Bulan Juli. Sementara saat itu belum penetapan nomor pasangan. Karenanya, hal ini akan dibuktikan dan diluruskan oleh saksi AZAN.

Pihak AZAN menyiapkan enam pengacara untuk menghadapi proses persidangan.

Keenam pengacana berasal dari Jakarta ini dibantu DPP Golkar. Pihak MAJU, telah menyiapkan 12 saksi. 10 saksi ini akan menjawab tuduhan dari pihak MAJU, sedangkan dua saksi lainnya untuk membeberkan pelanggaran yang dilakukan pasangan MAJU saat pilkada lalu.

Sejumlah pelanggaran yang dimaksud, antara lain politik uang, pemberian sejumlah semen dan uang tunai.

Dibeberkan, pemberian semen dilakukan pihak MAJU di Labuan Poh. Saksinya adalah pengantar semen itu ke warga setempat. Selain itu, pemberian uang di Batu layar dan dokuman berupa CD kegiatan pemberian uang di Narmada. Saat ini semua saksi telah berada di Jakarta. Sidang itu didhadiri tim pemenangan AZAN dan wakil Bupati terpilih, Fauzan Khalid. (her)

SUARA NTB Jumat, 1 November 2013

BUDAYA DAN HIBURAN

Halaman 9

30 Tahun Berkarya, Slank Luncurkan Album Ke-20 Jakarta (Suara NTB) Grup band Slank hari ini meluncurkan album baru bertajuk Slank “Nggak Ada Matinya”.

Album tersebut merupakan album ke20 bagi grup Slank yang telah berkiprah selama 30 tahun di industri musik. “Welcome to the rock and roll party,” kata vokalis Slank, Kaka ketika menyambut para awak media yang hadir dalam peluncuran album baru mereka, di Teater Salihara, Jakarta, Kamis.

Kaka yang mengenakan jas hitam dan topi merah ini membawakan lagu pertama berjudul Slank Nggak Ada Matinya yang merupakan salah satu lagu yang ada di album baru.

Berkenaan dengan tiga dekade keberadaan Slank dalam kancah musik, berbeda dengan acara jumpa pers biasanya, kali ini Slank sengaja membuat konser kecil yang dipersembahkan untuk para wartawan.

Sama seperti album-album sebelumnya, album berisi 11 lagu ini masih menyoroti persoalan bangsa dan permasalahan sosial lainnya. Beberapa judul lagu seperti Woles, Ngindonesia dan System? berisi tentang sindiran terhadap wajah politik Indonesia. Sementara lagu berjudul Yo Man, Jgn Ke Jkt, Verboden dan He Yo Les Go lebih mengungkapkan kritik sosial terhadap keseharian masyarakat.

Sementara judul album tersebut dipilih sebagai sebuah penegasan kepada para Slank-

ers bahwa Slank masih ada dan tetap solid.

“Judul album ini bukanlah basa basi, karena album ini menegaskan bahwa Slank akan terus eksis dan berkarya,” kata Kaka.

Drummer Slank, Bimbim menambahkan bahwa tiga dekade perjalanan Slank di dunia musik tidak berjalan dengan mudah.

“Yang paling sulit itu melawan kebosanan, apalagi kalau Slank lagi break, para personelnya terus mencar-mencar entah pada kemana,” kata Bimbim.

Namun, menurut dia, rasa ingin tetap berkarya-lah yang mendorong para personel Slank untuk terus berkiprah dalam dunia musik.

Dalam acara tersebut, turut dihadiri oleh Menteri BUMN Dahlan Iskan dan mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD. (ant/balipost) NGGAK ADA MATINYA - Kelompok musik Slank berpose pada peluncuran album terbarunya bertajuk” Slank Nggak Ada Matinya” di Teater Salihara, Pasar Minggu, Jakarta, Kamis, (31/10).

(Ant/balipost)

Rendah, Kesadaran Melindungi Cagar Budaya Mataram (Suara NTB) Sebagai upaya mempopulerkan museum, digagas dengan sosialisasi Kamis (31/10) pagi kemarin. Sosialisasi dalam bentuk workshop Konservasi Benda Cagar Budaya (BCB) dilakukan oleh pihak museum diikuti oleh sekitar 100 kolektor benda cagar budaya atau benda-benda kuno yang berasal dari seluruh lapisan masyarakat NTB. Kegiatan workshop dilakukan selain sebagai salah satu bentuk sosialisasi keberadaan museum di tengah-tengah masyarakat NTB, juga sebagai upaya untuk melindungi berbagai bentuk benda cagar budaya dari kerusakan.

Ketua Panitia workshop Dra. Rida Iswati, MS, menuturkan, tujuan digelarnya kegiatan itu agar tumbuh kesadaran dari semua kalangan bahwa benda cagar budaya perlu diberikan perhatian khusus berupa perlindungan dan perawatan supaya tidak mengalami kerusakan. Karena selama ini, kesadaran untuk melindungi benda cagar budaya masih sangat rendah. “Hal itulah yang menyebabkan selama ini tingkat kunjungan masyarakat ke museum sangat rendah,” sebutnya. Meskipun disisi lain ada undang-undang Nomor 11 tahun 2010 yang mengatur mengenai perlindungan benda cagar budaya.

Plt. Kepala Museum NTB, Lalu Muhammad Faozal, S.Sos, M.Si dalam sambutan saat membuka workshop, mengatakan koleksi benda cagar budaya yang saat ini terdapat di museum berjumlah sekitar 7000 lebih adalah tanggung jawab bersama untuk memeliharanya. “Benda cagar budaya itu ialah milik kita bersama oleh karena itu mari kita rawat bersama,” mintanya.

Berbagai koleksi yang saat ini terdapat di museum merupakan jualan museum yang harus kita rawat dan jaga, karena hidup atau matinya museum tergantung dari keberadaan benda cagar budaya tersebut.

Lebih lanjut Lalu Muhammad Faozal menambahkan bahwa keberadaan museum bagi masyarakat NTB sangat penting dari berbagai aspeknya, karena keseluruhan isi museum mencerminkan kondisi historisitas masyarakat setempat. “museum itu mencerminkan citra peradaban bangsa, kecermerlangan historis, keluhuran nilai dan keunggulan ekspresi”. (dys)

Kunjungan ke Museum NTB akan Digratiskan Mataram (Suara NTB) Pihak Museum Negeri NTB berencana menggratiskan kunjungan ke museum. Program gratis itu sehari dalam sepekan. “(gratis) satu hari dalam seminggu. Apakah hari Minggu atau Sabtu akan digratiskan. Kita coba dalam waktu dekat ini,” terang Kepala Plt. Museum Negeri NTB, Drs. H. Lalu Faozal, M.Si. Saat ini yang berlaku di museum NTB, tarif kunjungan Rp 200 untuk dewasa, dan Rp 1000 untuk anak – anak. Ada terobosan baru, dengan rancangan gratis kunjungan untuk sehari, demi semakin memantik minat pelajar, mahasiswa dan masyarakat umum untuk berkunjung.

Sebelumnya kunjungan di museum dibuka hanya sampai hari Sabtu, sementara hari Minggu tutup. Namun dengan adanya wacana ini, kemungkinan selama seminggu penuh ruang pameran akan dibuka untuk pengunjung, satu hari digratiskan.

Rencana ini disebut Faozal untuk menarik kunjungan sebanyak-banyaknya ke museum. Tidak hanya untuk pelajar, tetapi dari kalangan masyarakat umum.

Selama ini, dinilai pengunjung dari kalangan umum sangat sedikit yang berkunjung ke museum. Sebab kunjungan didominasi oleh kalangan pelajar baik TK, SD, SMP sampai SMA. “Saya lihat kunjungan dari kalangan masyarakat sangat kurang. Kami ingin membangkitkan bahwa museum ini menjadi milik masyarakat,” ujarnya.

Museum imbuhnya adalah

tempat untuk melihat peradaban masyarakat NTB dari sisi kultural dan keluhuran nilai-nilai yang dianut masyarakat NTB. Hal itu dapat dilihat di benda-benda koleksi yang berjumlah 7.697. “Itu ada semua di koleksi itu. Bagaimana keluhuran nilai masyarakat, bagaimana keunggulan ekspresi pada masa lalu dan bagaimana kecemerlangan nilai bangsa ini, nilai masyarakat NTB ada semua di dalam (ruang pameran).

Sehingga ini harus kita sampaikan kepada masyarakat pesan-pesan seperti itu,” ter-

Isi Surat Titiek Puspa pada Cucu-cucunya Jakarta (Suara NTB) Dalam acara “Malam Menjadi Indonesia” di Galeri Nasional Jakarta, Rabu malam, Titiek Puspa membacakan surat yang ditulisnya untuk cucu-cucunya, generasi muda Indonesia.

“Eyang ingin sedikit berbagi tentang pengalaman selama ini, setiap kali berkarya Eyang selalu ingin mewujudkan apa yang dikatakan dalam lagu “Indonesia Raya” yakni bangunlah jiwanya, bangunlah badannya,” kata Titiek Puspa.

Titiek berpesan pada generasi muda agar selalu bersemangat karena kualitas pemuda saat ini sudah bagus.

“Saat Eyang tumbuh, Republik masih kere betul, umur lima tahun Eyang harus berjualan teh di stasiun Semarang,

makanan bergizi tidak ada, semua tandas dibawa tentara pendudukan Jepang,” katanya.

Oleh sebab itu, Titiek Puspa berpesan agar generasi muda bisa mengisi Indonesia di amsa yang akan datang den-

gan ketulusan hati.

“Yang penting tulus, saya dulu juga tidak bisa menguasai teknis musik, tapi hati saya peka melihat hal-hal di sekitar sehingga saya bisa menghasilkan banyak karya,” katanya.

Terakhir, Titiek Puspa menyampaikan keinginannya mendirikan sebuah pusat kebudayaan bagi anak-anak berbakat yang tidak mampu.

Hal itu disampaikan pada Wagub DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

“Pak Ahok, mimpi saya adalah kita punya asrama pendidikan kesenian untuk anakanak berbakat terutama yang tidak mampu, saya bersedia dengan sepenuh hati berbakti mengabdi jika nanti itu didirikan,” katanya. (ant/balipost)

Tiga Film Bersaing Raih Penghargaan AFI 2013

Album Katy Perry ”Prism” Rajai Billboard 200 Los Angeles Katy Perry melejit ke puncak tangga album Billboard 200 Rabu, lewat album terbarunya “Prism”, meski penjualan album secara keseluruhan mengalami penurunan terendah sejak peringkat Billboard dikeluarkan pada 1991.

“Prism” adalah album rekaman keempat Katy Perry dengan lagu unggulan “Roar”, yang terjual 286.000 kopi pada pekan pertama peluncurannya, kata catatan Nielsen Soundscan, sebagaimana dilaporkan Reuters.

Hasil penjualan itu membuat album Perry memimpin penjualan album artis perempuan tahun ini.

Penjualannya mengungguli “Bangerz” dari Miley Cyrus yang terjual 270.000 kopi pada pekan pertama peluncurannya, awal bulan ini.

Keberhasilan album terbaru Perry ini terbantu oleh popularitas “Roar,” yang menduduki puncak Billboard Hot 100 singles chart. (ant/balipost)

Jakarta (Suara NTB) Tiga komunitas film bersaing dalam meraih penghargaan Apresiasi Film Indonesia (AFI) 2013 untuk kategori Apresiasi Komunitas.

Komunitas tersebtu ialah Cinema Lovers Community dari Purbalingga, Forum Lenteng (Jakarta) dan Pecinta dan Pembuat Film Denpasar (Bali).

“Salah satu segi apresiasi kepada para sineas adalah dengan menghargai bagianbagian jaringan komunitas film yang tersebar di berbagai kota di Indonesia. Mereka layak dihargai,” kata Ketua Dewan Juri AFI 2013 Totot Indarto di Jakarta, Kamis.

“Komunitas film mampu mengembangkan perfilman

nasional sebagai sebuah produk budaya. Terlebih jika komunitas itu tidak hanya beraktivitas menonton saja tapi memproduksi, mendiskusikan dan mengembangkannya.”

“Tim ahli sudah menyaring yang layak. Komunitas tersebut terpantau mengembangkan bukan hanya budaya nonton tapi juga membuat film. Ada pengembangbiakan dan atau membuat film secara swadaya baik untuk film dokumenter ataupun cerita,” katanya.

Menurutnya, komunitas film di Indonesia ada dalam kisaran ratusan.

“Secara kelembagaan mereka hidup setidaknya dalam lima tahun terakhir berkegiatan secara konsisten. Ini mem-

(Suara NTB/yan)

GRATIS - Baliho dengan tagline “Ayo ke Museum” dipasang di depan Museum Negeri NTB di Jalan Panji Tilaar Negara, Mataram. Pihak museum menargetkan gratis kunjungan sehari dalam sepekan. angnya.

Saat ini museum mempunyai tagline yaitu “Ayo ke Museum”. Tagline tersebut bertu-

juan untuk mengajak semua orang mengunjungi museum sehingan museum menjadi milik bersama.(yan)

Bikin Tato Burung Garuda MUSISI sekaligus pegiat organisasi pembela HAM Melanie Subono membuat tato Burung Garuda usai meraih medali perak dalam ajang “International Marching Band” World Music Competition di Belanda.

Melanie mengaku itu adalah momen paling membanggakan saat menjadi Indonesia.

“Rasanya luar biasa, menyanyi di hadapan puluhan ribu penonton membawakan lagu Indonesia dan menang medali pula,” kata Melanie saat menghadiri acara “Malam Menjadi Indonesia” di Galeri Nasional Jakarta, Rabu malam.

Seminggu setelah itu Melanie langsung

merajah kulit punggungnya dengan gambar burung Garuda.

“Ini KTP gue, KTP yang tercetak di badan gue,” kata Melanie menunjukkan tato barunya di punggung.

Melanie menambahkan, menjadi Indonesia artinya bangga akan identitas diri sebagai sebuah bangsa.

“Kenyataannya sekarang orang-orang senang pakai kaus bendera negara lain, ngomong kebule-bulean, kalau gue lebih suka nunjukkin dengan karya, menajamkan musik gue ke arah situ, menuangkan lewat pikiran, dan terus berjuang melindungi satwa-satwa yang merupakan kekayaan bangsa, termasuk terus membela hakhak warga negara yang tertindas,” katanya. (ant/balipost)

Melanie Subono

beri kontribusi untuk perfilman nasional.”

Sementara itu, dalam AFI 2013 tidak ada film independen pelajar dan mahasiswa yang masuk kriteria penghargaan kategori Apresiasi Film Independen Pelajar dan Apresiasi Film Independen Mahasiswa.

Alasannya, salah satu standar tidak terpenuhi yaitu durasi film yang diharuskan setidaknya mencapai 15 menit.

Para peraih penghargaan dalam AFI 2013 akan diumumkan pada Senin malam (04/11) saat Penyerahan Piala Dewantara untuk 18 kategori. (ant/balipost)

PENDIDIKAN

SUARA NTB Jumat, 1 November 2013

Halaman 10

SD Filial Maraqitta’limat

Belajar Berlantai Debu, Siswa Sering Tidak Mandi Mengenyam pendidikan tampaknya masih menjadi mimpi bagi sebagian orang. Meskipun itu hanya pendidikan “Wajar” atau wajib belajar 9 tahun. Di salah satu sudut dusun terisolir di Bayan, SD Islam filial Yayasan Maraqitta’limat, didirikan seadanya. Seperti apa potret sekolah yang berdiri dari inisiatif masyarakat itu?

EMPAT bulan lalu, Amaq Sukranim, warga kawasan Dusun Tunjung Biru, Desa Loloan, Kecamatan Bayan, memutuskan untuk mewakafkan 20 are lahannya kepada

Yayasan Maraqitta’limat, untuk didirikan sebuah sekolah.

Alasannya di kampungnya, akses pendidikan masih jauh dari harapan. Anak-anak warga Tunjung Biru, masih harus menempuh jarak hingga 4 km lebih untuk dapat bersekolah.

Jarak itu bagi warga pedalaman akan lebih dari 4 km, karena medan menanjak, berbukit dan akses jalan yang tidak beraspal. Tidak hanya ketika hujan, saat cuaca normal pun anak-anak warga setempat lebih banyak berdiam diri dari pada ke sekolah.

“Sekolah Dasar terdekat ada di Dusun Telaga Segoar, jaraknya sekitar 4 km. Sangat jauh bagi anak-anak dan ini yang menyebabkan di Dusun kami banyak anak yang tidak sekolah. Memang ada sebagian anak usia sekolah yang masuk ke Sekolah itu, tapi setiap

musim hujan anak-anak terpaksa tidak masuk karena jalannya yang becek dan harus melintasi kali,” ungkap Sukranim, Kamis (31/10).

Sebagai Ketua RT, ia tidak ingin melihat anak-anaknya tidak sekolah, sehingga ia berupaya untuk mendirikan lembaga pendidikan serta mewaqafkan tanah miliknya yang sudah ditanami mete kepada yayasan. Di lingkungannya, belum banyak warga yang memiliki latarbelakang pendidikan. Tamatan SMA, hanya dua orang, lainnya hanya tamatan SMP, tamatan SD, dan tidak bersekolah.

Adalah hak setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan. Dalam Undang-Undang diamanatkan, setiap kilometer, dan maksimal 3 kilometer, harus berdiri 1 SD. Namun tampaknya hal itu masih sulit

hal yang sama. Meski demikian, ternyata kepercayaan masyarakat sangat tinggi karena jumlah siswa yang tercatat sementara sebanyak 30 orang.

Sebanyak 8 tenaga pengajar secara sukarela, setiap hari mengisi jam belajar. Tanpa gaji, tanpa honorarium, dan (sejauh ini) tanpa bantuan buku, alat tulis dan sebagainya. Untuk menuju sekolah yang jauh dari pusat desa ini, dari pertigaan jalan menuju Dusun Torean, harus melalui jalan berdebu dan bebatuan yang belum mendapat perhatian dari pemerintah.

Menurut Ketua RT Lokok Re, Amaq Sukranim, bahwa dusun tersebut belum pernah dikunjungi oleh pejabat Pemda KLU. “Jangankan pejabat dari Pemda, pegawai Kecamatan pun jarang berkunjung ke tempat kami,” imbuhnya.

terwujud di Kabupaten Lombok Utara. Hingga SD Yayasan Maraqitta’limat (SD-MT) di Dasan Lendang Lokok Re, Dusun Tunjung Biru ini terbentuk, jarak tempuh ke sekolah pun menjadi lebih dekat. Namun sentuhan kebijakan masih sangat jauh sebagaimana sekolah ini belum diakui pemerintah.

SD Filial Yayasan Maraqitta’limat dikelola seadanya. Gedung sekolah adalah pancangan tiang bambu, beratap bentangan daun kelapa, berlantai tanah dan tanpa dinding. Musim kemarau seperti sekarang, lantainya berdebu. Konstruksi meja dan kursi juga sangat sederhana. Tiang kursi (bangku) adalah bambu yang ditanam, dengan palang bilah papan kayu kapuk (randu) sebagai alas duduk.

Pada meja tulis juga berlaku

Tokoh Masyarakat Desa Loloan, Nurjati, mengaku prihatin melihat kondisi SD MT yang seadanya itu. Karena tidak hanya dipersulit akses jalan, tetapi juga kesulitan memperoleh air bersih.

“Dusun tersebut masih kekurangan air bersih, sehingga banyak para siswa yang kadang-kadang tidak dapat mandi sebelum berangkat sekolah. Semua ini perlu mendapat perhatian dari pemerintah baik pusat ataupun daerah,” kata Nurjati.

Kepala SD MT Lokok Re, Pri Alriadi, ketika ditemui media mengatakan, keberadaan sekolah ini cukup bermanfaat bagi warga setempat, terutama bagi anak-anak usia sekolah. Ia tak menyangkal, sejauh ini anak-anak sekolah harus menempuh 4 km dengan jalan kaki untuk bisa sekolah. Kini jarak

itu dipangkas hanya menjadi 100 langkah.

Sekolah ini pun sudah disampaikan pihaknya ke UPTD Dikbudpora KLU di Kecamatan Bayan. Namun respons UPTD, izin operasional baru dapat diusulkan ke UPTD setelah 6 bulan. “Kita belum mengusulkan perizinan, dan saat ini pihak sekolah masih mengumpulkan semua syarat untuk dikirim ke Dinas,” ungkap Kasek.

Pimpinan Pusat Yayasan Maraqitta’limat, Drs. H. Hazmi Hamzar, SH ketika dikonfirmasi, ternyata menyambut baik keberadaan SD MT di Lokok Re, bahkan pihaknya dalam waktu dekat ini akan melakukan peletakan batu pertama pembangunan SD MT. “ Untuk tahap awal kita sudah siapkan dana sebesar Rp 5 juta sebagai biaya pembangunannya,” jawabnya singkat. (ari)

Pelebaran Jalur Praya-Batujai

Empat SD di Loteng Terancam Digusur

Praya (Suara NTB) Rencana pelebaran dan pembangunan jalur dua dari Kota Praya menuju bypass Desa Batujai Praya Barat Lombok Tengah (Loteng) bakal membawa imbas bagi beberapa Sekolah Dasar (SD) yang berada di sepanjang jalur tersebut.

(Suara NTB/ham)

BELAJAR - Setiap anak memiliki hak yang sama dalam dunia pendidikan, meski anak itu normal atau penyandang disabilitas. Semua anak berhak mendapatkan pendidikan tinggi sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Seperti terlihat dalam gambar, anak-anak penyandang disabilitas sedang belajar di Sekolah Luar Biasa Dharma Wanita Persatuan Provinsi NTB beberapa waktu lalu.

Benahi Sistem KETUA Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Provinsi NTB Drs. H. M. Ali Rahim meminta perbaikan, atas sistem pencairan tunjangan sertifikasi guru yang selama ini selalu bermasalah. Tidak hanya masalah keterlambatan pencairan, tetapi juga masalah dugaan pungli dalam proses pencairan sertifikasi guru.

“Kalau itu pernah terjadi atau tidak pernah terjadi, diperbaiki sistemnya saja. Diperbaiki sistem itu yang utama. Jangan mengkambinghitamkan sesuatu yang sudah hitam!” ungkapnya pada Suara NTB, Kamis (31/10).

Menurutnya, pemerintah daerah dalam hal ini kabupaten/kota segera mencari solusi yang terbaik. Baginya, mengeluh dengan terbatasnya tenaga seperti yang terjadi di Lotim, bukan sesuatu yang wajar, karena hal itu sudah merupakan tanggung jawab. Menurutnya dugaan pungli itu tidak mungkin terjadi atas dasar spontanitas.

Untuk itu PGRI NTB meminta kepada kabu-

paten/kota tidak mengulangi lagi untuk yang kedua kali. Pihaknya meminta kepada kabupaten untuk perbaiki sistem. Dalam Peraturan Menteri Keunagan, sistem verifikasi data mulai dari pengajuan SP2D, penyaluran sertifikasi, evaluasi monitoring dan masalah lain setelah diatur sedemikian rupa. “Sehingga jika mekanisme itu dilaksanakan dengan baik, tidak akan ditemui apa yang digelindingkan di media ini,” ujar Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah NTB ini.

Ali meminta seluruh stakeholders yang terkait dengan sertifikasi ini untuk melakukan kerja profesional, koreksi dan introspeksi. Menurutnya, kalau hal itu memang terjadi sebaiknya dijadikan bahan koreksi untuk perbaikan ke depannya. PGRI meminta menyelesaikan proses pencairan sertifikasi dapat dilaksanakan dengan cepat, akuntabel, profesional serta memberikan laporan evaluasi yang baik. (nia) H. M. Ali Rahim

belum sesuai dengan jumlah siswa penerima BOS. Namun sejak munculnya SK Dirjen Dikdas, maka jumlah dana BOS telah sesuai dengan jumlah penerima BOS. Begitu juga dengan sekolah yang mengalami kelebihan dan kekurangan siswa. “Kalau kelebihan akan kita minta mengembalikan, kalau kurang akan ditambahkan sesuai dengan data yang ada,” janjinya.

Sementara itu hasil revisi pencairan dana BOS SD Provinsi NTB, Kabupaten Bima 63.016 siswa mendapat Rp 36.549.280.000, Dompu 34.009 siswa mendapatkan Rp 19.725.220.000, Lombok Barat 66.786 siswa mendapat Rp 38.735.880-

H. Supratman Muslim

.000, Lombok Tengah 91.187 siswa mendapatkan Rp 52.888.460.000, Lombok Timur 128.777 siswa mendapatkan Rp 74.690.660.000, KLU 25.073 siswa mendapatkan Rp 14.542.340.000, Sumbawa 25.073 siswa Rp 29.330.020.000, KSB 14.893 siswa mendapatkan Rp 8.637.940.000, Kota Bima 16.336 siswa mendapatkan Rp 9.474.880.000, Kota Mataram 43.944 siswa mendapatkan Rp 25.487.520.000.

Hasil revisi dana BOS SMP Provinsi NTB, Kabupaten Bima jumlah siswa 25.871 siswa mendapat Rp 18.368.410.000, Dompu dari 13.263 siswa mendapatkan Rp 9.416.730.000, Lombok Barat dari 19.332 siswa mendapatkan Rp 13.725.720.000, Lombok Tengah jumlah siswa 26.587 mendapatkan Rp 18.876.770.000, Lombok Timur jumlah siswa 38.685 mendapatkan Rp 27.466.350.000.

Sementara K L U

kang. ‘’Sehingga sekolah tidak bat hanya karena persoalan lagi menghadap jalan seperti adanya sekolah yang terkena saat ini. Perencanaannya ten- imbas pelebaran jalan. ‘’Kalau kemudian ada persoalan gah kita persiapkan,” tamyang muncul, sebahnya. maksimal muSementara untuk tiga ngkin akan diuSD lainnya, kemungkipayakan dicarinan besar tidak akan kan solusinya,’’ direlokasi. Mengingat ujarnya. (kir) yang terkena gusur hanya tembok depan saja. karena jarak bangunan sekolah dengan jalan cukup jauh. Hanya saja, konsekuensinya luas halaman sekolah bakal berkurang.

Yang jelas, kata Sumum, pelebaran dan pembangunan jalur dua K o t a PrayaBatujai d i harapk a n t i d a k terhamH. Sumum (Suara NTB/dok)

Tunjukkan Kreativitas Siswa Lewat Gebyar SMK

(Suara NTB/dok)

Dikpora Klaim Revisi Pencairan BOS Tuntas Mataram (Suara NTB) – Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) NTB mengklaim revisi Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) triwulan IV telah tuntas. Tuntasnya revisi ini, maka tiaptiap kabupaten/ kota dapat segera mencairkan penyaluran dana BOS triwulan IV. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Dikpora NTB H. Supratman Muslim ditemui Kamis (31/10) kemrin menyebutkan, berdasarkan SK Dirjen Pendidikan Dasar (Dikdas) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3733/C.C3/ LN/2013 tanggal 18 Oktober 2013, revisi jumlah pencairan dana BOS Provinsi NTB mulai cair dan masuk ke rekening masing-masing kabupaten/kota pada minggu ketiga Oktober 2013. “Dengan adanya SK Dirjen ini maka clear dia seluruhnya,” kilahnya.

Hasil revisi terkhir untuk triwulan keempat dengan total dana BOS SMP sebesar Rp 128.605.850.000, sementara SD Rp 310.062.200.000.

Jumlah ini untuk total 534.590 siswa SD dan 181.135 siswa SMP. Selama ini masih ada sekolah-sekolah penerima dana BOS, dimana jumlah dana yang diterima

Ada empat SD yang terancam bakal kena gusur, walau tidak secara menyeluruh. Empat SD tersebut masing-masing SDN Merang Baru, SDN Gelondong serta SDN 2 dan SDN 3 Batujai. Bakal khusus untuk SDN Merang Baru sendiri direncanakan bakal direlokasi. Pasalnya, hampir sebagian besar halaman dan beberapa bagian sekolahnya bakal kena imbas pelebaran jalan.

“Khusus untuk SDN Merang Baru, kemungkinan akan direlokasi,” aku Kepala Bidang Pendidikan Dasar (Dikdas) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Loteng, H. Sumum, S.H.M.Pd, kepada Suara NTB, Kamis (31/10).

Relokasi terhadap SDN Merang baru tersebut, kata Sumum bisa saja berupa pemindahan sekolah ke lokasi yang baru atau tetap di lokasi yang lama tapi halaman depan sekolahnya dipindah ke bela-

dengan jumlah siswa 7.253 mendapatkan Rp 5.149.630.000, Sumbawa jumlah siswa 19.005 mendapatkan Rp 13.493.550.000, KSB jumlah siswa 5.072 mendapatkan Rp 3.605.380.000, Kota Bima jumlah siswa 6.162 mendapatkan Rp 4.375.020.000 dan Kota Mataram jumlah siswa 19.899 mendapatkan Rp 14.128.290.000. (nia)

Mataram (Suara NTB) – Siswa dari 19 Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Kota Mataram akan menampilkan berbagai produk inovasi teknologi SMK terbaik dari sekolah masing-masing. Acara ini dibuka Walikota Mataram H. Ahyar Abduh di halaman Kantor Walikota Mataram, Jumat (1/11) sore ini. Acara ini digelar hingga Minggu (3/11) lusa.

Ketua Panitia Gebyar SMK 2013 Sahnan menyebutkan, pelaksanaan Gebyar SMK 2013 ini telah menjadi agenda rutin sekolah kejuruan di Mataram yang dilaksanakan setiap tahun. Melalui Gebyar SMK inilah para siswa menunjukkan hasil karya dan kreatifitasnya kepada khalayak.

“Salah satu bentuk pertanggungjawaban SMK kepada publik itu harus mampu menunjukkan eksistensi lewat pameran hasil kerajinan keterampilan

Sahnan

(Suara NTB/nia)

anak SMK kepada masyarakat, termasuk kepada dunia usaha dan dunia industri (DUDI),” terangnya, Kamis (31/10) .

Di samping itu, ujarnya, melalui ajang Gebyar SMK ini para siswa diharapkan dapat memupuk persaudaraan dan kerjasama, baik itu bersama masyarakat ajang pertemuan siswa SMK, termasuk menjalin kerjasama dengan DUDI di Kota Mataram. ‘’Jadi tidak

hanya akan menampilkan hasil karya tetapi juga pentas seni budaya, yang akan ditampilkan langsung oleh para siswa,’’ ujarnya.

Selama gebyar, seluruh stand akan memamerkan produk yang dihasilkan masing-masing kelompok jurusan di SMK. Mereka akan menampilkan hasil produknya sesuai dengan karakteristik SMK. Dalam kesempatan ini sedikitnya akan ada 19 SMK yang akan ditampilkan dalam gebyar kali ini, termasuk sekolah swasta yang saat ini sudah memiliki produk dan ketrampilan.

Pihaknya berharap, Gebyar SMK pada tahun ini akan lebih banyak mendatangkan MoU dari DUDI dengan SMK. Selain itu panitia juga berupaya untuk meningkatkan hasil transaksi, agar lebih besar dari tahun sebelumnya. “Kalau tahun lalu mencapai Rp 115.000.000 kita berharap tahun ini minimal naik 50 persen dari tahun lalu,” pungkasnya. (nia)

Tingkatkan Kunjungan, Koleksi Museum Harus Ditambah MASIH kurang familiarnya Museum NTB di tengahtengah masyarakat membuatnya minim pengunjung.Tidak seperti objek wisata lainnya pada musimmusim libur, keberadaan Museum NTB tetap saja tidak banyak yang berkunjung. Hanya ada beberapa siswa-siswa sekolah yang terlihat berkunjung setiap harinya. Mengapa hal itu bisa terjadi? Berikut pendapat mahasiswa soal kurangnya kunjungan masyarakat ke museum.

Tambah Koleksi

SAYA NGGAK pernah berkunjung ke museum.

Alasannya, koleksi museum masih sedikit. Dalam hal ini, koleksi museum perlu ditambah, sehingga minat masyarakat atau wisatawan semakin banyak dan membuat mereka betah.

Aisa Mawarsari (STKIP Hamzanwadi Selong)

Tempat Parkir Tidak Aman

SAYA agak malas berkunjung karena tempat parkirannya yang tidak aman dan jauh dari museum. Pengamanan museum perlu ditingkatkan, sehingga pengunjung merasa tenang meninggalkan kendaraan di lokasi parkir.

Samsuddin (Mahasiswa Unram)

Halaman 11

SUARA NTB Jumat, 1 November 2013

FPTI Harus Ada Regenerasi

Liga Spanyol

Ronaldo dan Bale Gemilang

Mataram (Suara NTB) Pengprov Federasi Panjat Tebing Indonesia (FPTI) NTB segera menggelar Musyawarah Provinsi di Gedung PKK Mataram 2-3 November besok. Agendanya, memilih Ketua Umum Pengprov FPTI NTB untuk menggantikan H. Chairul Mahsul, SH, MM. Ketua Umum Pengprov FPTI NTB, H. Chairul Mahsul yang dihubungi Suara NTB, via ponselnya, Kamis (31/ 10), menjelaskan, masa bhakti pengurus lama periode 2009-2013 telah berakhir beberapa bulan lalu. Sehingga perlu dilakukan pemilihan Ketua Umum FPTI NTB yang baru.

Dalam kepengurusan yang baru nanti, Chairul menginginkan ada figur baru yang dapat memimpin pengurus panjat tebing NTB. Dan dia mengaku tidak ingin maju lagi, karena dia menginginkan kepengurusan itu dapat dipimpin oleh orang yang lebih ‘’gila’’ lagi. Dalam arti, pengurus yang memimpin FPTI NTB ke depan harus lebih peduli dan mau mengorbankan tenaga, waktu dan materi untuk membina atlet hingga berprestasi di kancah nasional hingga internasional.

Meski demikian, Kepala Bappeda NTB ini menyerahkan kepada anggota pengurus kabupaten/ kota untuk memilih siapa yang layak akan memimpin pengurus cabor panjat tebing. Apakah nanti ada figur yang lebih layak memimpin FPTI NTB, sehingga mampu meraih prestasi maksimal bagi di berbagai kejuaraan. (fan)

Madrid Cristiano Ronaldo menyarangkan trigol dan Gareth Bale menjadi pemain Inggris Raya kelima yang mencetak gol bagi Real Madrid di Santiago Bernabeu dengan dua gol, saat mereka menang 7-3 atas Sevilla di Liga Spanyol pada Rabu (Kamis WITA).

FIFA Perbesar Sanksi Skandal Pengaturan Jenewa FIFA pada Rabu mengatakan mereka telah memberikan sanksi global kepada empat pemain Inggris dan seorang ofisial Australia, di tengah penyelidikan kriminal terhadap pengaturan pertandingan oleh Federasi Sepak Bola Australia (FFA).

FIFA mengatakan kelima orang itu, yang tidak disebutkan identitasnya, akan dilarang ambil bagian dalam semua kegiatan terkait sepak bola sampai terdapat pemberitahuan lebih lanjut. Tindakan dari badan sepakbola dunia ini datang setelah keputusan FFA pada 23 September untuk menskors lima sosok yang berkiprah di sepak bola Australia.

Mereka dihukum karena membawa pertandingan sepakbola menuju keburukan, serta mendapat dakwaan kriminal atas pelanggaran-pelanggaran yang terkait pengaturan pertandingan. “FIFA terus bekerja sama dengan asosiasiasosiasi anggota dan konfederasi-konfederasi untuk mengatasi manipulasi pertandingan,” kata FIFA. IFA mengatakan bahwa hukuman yang berlaku secara internasional hanya akan dapat dicabut saat orang-orang itu bersaksi di pengadilan, dan FFA mengadaptasi sanksisanksi mereka sebagai hasil kesaksian itu, atau jika mereka dibebaskan atau dakwaan-dakwaan mereka diturunkan.

Pada bulan lalu, otoritas pengadilan Australia mendakwa enam pria termasuk seorang asal Malaysia dan setidaknya satu pria Inggris menyusul penyelidikan terhadap pengaturan pertandingan bernilai jutaan dolar di sepak bola negara bagian Australia.

Dakwaan-dakwaan itu terkait dengan dugaan manipulasi hasil-hasil pertandingan untuk perjudian di luar negeri, terhadap pertandingan tim strata kedua Melbourne menurut harian Southern Stars.

Australian Associated Press mengidentifikasi terdakwa utama, Segaran ‘Gerry‘ Gsubramaniam (45), di mana pria Malaysia itu merupakan sosok yang menjadi kontak dengan para pemain. Polisi negara bagian Victoria mengatakan ia menghadapi sepuluh dakwaan terkait dengan penipuan terhadap ajang perjudian.

Kiper Joe Wooley (23), dilaporkan berkewarganegaraan Inggris, dan pelatih tim merupakan dua dari lima sosok lain yang didakwa dengan delapan tuduhan terkait kecurangan terhadap ajang perjudian.

Media Australia melaporkan bahwa Tamil Wilson Raj Perumal asal Singapura merupakan sosok pusat terhadap penyelidikan ini, dan diyakini telah merekrut pemain-pemain Inggris dari liga strata bawah, meski ia berada di bawah perlindungan polisi Hungaria sebagai sosok puncak dalam kasus-kasus pengaturan pertandingan lokal.

Menurut Southern Stars, lima pemain dibawa dari Inggris pada awal musim oleh sosok anonim, yang juga mengatur kesepakatan dengan sponsor. Penangkapan ini menyusul kecemasan FFA, yang mengatakan pihaknya telah diperingatkan oleh badan pengawas perjudian internasional Sportradar, yang mendeteksi adanya aktivitas mencurigakan.

Pengaturan pertandingan dapat dijatuhi hukuman penjara maksimal sepuluh tahun di Australia, dan skors seumur hidup dari sepak bola juga dapat diterapkan di seluruh dunia, demikian AFP. (ant/bali post)

(Suara NTB/ist)

DUA PAHLAWAN - Dua pemain termahal dunia dari Real Madrid Gareth Bale dan Cristiano Ronaldo berpelukan setelah menjadi pahlawan kemenangan Real Madrid melawan Sevilla 7-3, Kamis dinihari WITA.

Paris Start tidak terkalahkan AS Monaco di Prancis berakhir pada Rabu ketika mereka tersingkir dari Piala Liga, akibat kalah 0-1 dari tuan rumah Reims.

Gol yang dicetak oleh gelandang Antoine Devaux pada babak pertama memberikan kepada klub kerajaan itu kekalahan pertama sejak awal Mei, ketika mereka tersingkir dari Piala Liga pada hadangan pertama.

Bagaimanapun, pelatih Mo-

naco Claudio Ranieri melakukan sembilan perubahan dari tim yang mengalahkan Lyon di Liga Prancis pada Minggu, di mana Radamel Falcao yang terkena skors juga absen.

Pada akhir pekan ini, Monaco melawat ke markas Lille di Liga Prancis pada pertemuan antara dua tim yang membuntuti Paris Saint Germain di puncak klasemen.

Lille belum pernah kalah atau kemasukan gol pada enam pertandingan liga terakhir mereka, meski mereka juga ters-

ingkir dari Piala Liga pada tengah pekan ini, kalah 0-1 di kandang sendiri setelah perpanjangan waktu dari tim strata kedua Auxerre pada Selasa.

Tim-tim Liga Prancis lain yang lolos pada tengah pekan ini adalah Evian, Sochaux, Bastia, Toulouse, Nantes, dan Rennes.

Sepuluh pemenang dari putaran ini akan bergabung dengan enam perwakilan Eropa Prancis, yang semuanya mendapat “bye”, pada undian untuk putaran 16 besar di kompetisi ini, demikian AFP. (ant/bali post)

Pertandingan ’’Playoff’’

FIFA Izinkan Mesir Jadi Tuan Rumah Zurich Mesir, yang tertinggal 1-6 dari pertandingan pertama, diizinkan FIFA untuk menjadi tuan rumah pada pertandingan playoff Piala Dunia melawan Ghana di Kairo meski terdapat kecemasan perihal keamanan.

Federasi sepakbola Ghana mendesak badan sepak bola dunia untuk menemukan “stadion yang aman” di teritori netral untuk pertandingan yang akan dilangsungkan pada 19 November, menyusul kekerasan yang terjadi bela-

(Suara NTB/fan)

POSE BERSAMA - Tim Voli Indoor Putri NTB bersama pelatih H. Kadir dan Suriyoto Paryitno berpose bersama di Sport Hall GOR 17 Desember Mataram.

Hadapi Kejurnas PPLP

Tim Voli Indoor Mantapkan Latihan di GOR mengikuti kejurnas PPLP,’’ terangnya, Kamis (31/10).

12 atlet putri yang disiapkan adalah Desi Ratnasari, Baiq Citra Puji Andini, Melia Aprilita, Baiq Firtiala dan Selly Seltiana. Selain itu, ada Hana Marista, Sara Novita Bahari, Derie Anggraini, Eri Maryuningsih, Nike Ratna Dila, Mira Sinta Dewi dan Ayu Putri Febriana.

Dalam latihan itu para atlet tidak lagi dibebankan pada latihan fisik, namun fokus latihan pemantapan teknik dan strategi tanding yang bakal dimainkan. Dalam hal ini, Ka-

menangan ini menjadi hasil yang ideal setelah kekalahan 1-2 dari sang pemuncak klasemen pada Sabtu.

Ini merupakan pertama kalinya dalam hampir 50 tahun terciptan sepuluh gol pada pertandingan Liga Spanyol di Bernabeu.

Sevilla tampil dalam 15 menit terakhir dengan sepuluh pemain setelah gelandang Stephane M‘Bia mendapatkan kartu kuning kedua, karena memukul Luka Modric.

Tim Andalusia itu menghuni peringkat sepuluh dengan 13 angka, jumlah angka yang sama dengan milik tim peringkat ke11 Valencia yang kalah 1-2 dari tamunya Almeria.

Barca yang belum terkalahkan mengoleksi 31 angka dari 11 pertandingan, di mana Atletico memiliki 27 angka dan Real 25 angka. (ant/bali post)

AS Monaco Tersingkir dari Piala Liga Prancis

kangan ini di ibukota Mesir.

Bagaimanapun, FIFA pada Rabu mengonfirmasi Kairo akan menjadi tempat dilangsungkannya pertandingan itu setelah sejumlah inspektur mengadakan kunjungan dan meminta Mesir memberikan jaminan keamanan. Pemenang playoff akan lolos ke Piala Dunia tahun depan di Brazil.

FIFA mengatakan keputusan Konfederasi Sepakbola Afrika untuk menyelenggarakan final Liga Champions di Stadion Pertahanan Udara, Kairo, pada 10 November,

Rusuh, Pertandingan Piala Rusia Dihentikan

Mataram (Suara NTB) Tim voli indoor PPLP NTB terus menjalani pemantapan latihan di Sport Hall GOR 17 Desember Mataram, Kamis (31/ 10). Latihan tersebut merupakan latihan terakhir untuk mengikuti Kejurnas PPLP di Yogyakarta 3-8 November mendatang.

Pelatih Voli Indoor PPLP, H. Kadir, menjelaskan, tim voli indoor yang terdiri 12 atlet putri berangkat ke Yogyakarta, Jumat (1/11) ini. “ Hari ini latihan terakhir tim kami, karena besok para atlet akan bertandang ke Yogyakarta untuk

Melakukan penampilan perdananya sejak menit pertama di kandang sendiri, Bale juga melakukan dua assist dalam penampilan yang akan membantu menepis keraguan perihal penampilan pemain sayap Wales bernilai 100 juta euro sejak ia didatangkan dari Tottenham Hotspur bulan lalu.

Penyerang Prancis Karim Benzema, yang sedang berada dalam fase sulit bagi klub dan negaranya, membantu diri sendiri dengan dua gol saat tim peringkat ketiga Real mendekat dua angka dari Atletico menjelang pertandingan mereka di Granada pada Kamis.

Berkali-kali pasukan Carlo Ancelotti terlihat jauh dari meyakinkan, namun ke-

dir menginginkan para atletnya bisa lebih kompak dan menguasai strategi tanding yang akan diterapkan, sehingga bisa tampil lebih maksimal.

Sebagai pelatih, Kadir optimis atlet NTB memiliki kemampuan fisik dan teknik yang tidak kalah jauh dengan kemampuan tim lawan. Tinggal saat ini mereka menunggu hasil pertandingan saja. “Saya berharap mereka bisa bermain bagus dan tetap kompak, karena permainan voli indoor ini mengandalkan kekompakan atlet,” ucapnya. (fan)

Moskow Pertandingan Piala Rusia antara klub paling kondang di negara itu, Spartak Moscow, lawan Shinnik dari Yaroslavl dihentikan, Rabu, karena pendukung Spartak berseteru dengan anggota keamanan dan melemparkan kembang api besar.

Wasit menghentikan pertandingan pada babak kedua ketika pendukung Spartak masuk ke dalam lapangan, sehingga terjadi perkelahian dengan polisi.

Kembang api menyala di berbagai tempat di Stadion Shinnik dan Kapten Spartak Dmitry Kombarov naik ke atas tribun untuk menenangkan penonton.

Pertandingan dilanjutkan setelah berhenti selama 20 menit dan Spartak menang 1-0.

Perkelahian itu merupakan pukulan bagi petinggi sepak bola di negara itu, karena mereka sedang berusaha memperbaiki citra sebab akan menjadi tuan rumah Piala Dunia 2018.

Sebelumnya, pemain Manchester City Yaya Toure mengalami pelecehan bersifat rasial dalam pertandingan Liga Champions lawan CSKA di Moskow minggu lalu. (ant/bali post)

memperlihatkan situasi di Mesir telah “kembali normal.”

Mesir akan mengizinkan para penggemar untuk menyaksikan kedua pertandingan setelah sebelumnya menggeser pertandingan-pertandingan besar ke stadion kecil di El Gouna di Pesisir laut merah dan jauh dari area-area urban.

Pertandingan kedua final Liga Champions Afrika adalah antara Al Ahli dari Mesir dan klub Afrika Selatan Orlando Pirates, dan akan dilangsungkan di Soweto pada Sabtu, demikian Reuters. (ant/bali post)

(Suara NTB/ist)

SELEBRASI - Selebrasi Kaka usai mencetak gol perdana untuk AC Milan saat melawan Lazio.

Kaka Cetak Gol Perdana Milan Kaka mencetak gol perdananya sejak kembali ke AC Milan pada awal musim ini ketika mereka bermain imbang 11 dengan Lazio di Liga Italia pada Rabu (Kamis WIB).

Pemain Brazil itu, yang kembali ke San Siro setelah menjalani empat musim yang tidak menyenangkan di Real Madrid, membawa Milan memimpin pada menit ke-54 melalui sepakan melengkung.

Lazio membalasnya dengan gol dari pemain bertahan Michael Ciani, membuat Milan menghuni peringkat ke-10 dengan 12 angka dari sepuluh pertandingan.

Juara bertahan Juventus,

yang terbantu dengan tendangan bebas khas Andrea Pirlo, menaklukkan Catania 4-0 untuk tetap mengoleksi nilai yang sama dengan tim peringkat kedua Napoli, yang secara kontroversial menang 21 di markas Fiorentina.

Tuan rumah kesal ketika permohonan penalti Juan Cuadrado tidak dikabulkan dan ia diusir keluar lapangan setelah mendapatkan kartu kuning kedua karena melakukan “diving”.

Napoli dan Juventus keduanya memiliki 25 angka, tertinggal dua angka dari AS Roma, yang menjamu Chievo pada Kamis, demikian Reuters. (ant/bali post)

Wawrinka Pertahankan Jalur ke London Paris Stanislas Wawrinka masih bertahan dalam jalur menuju Final Tur Dunia ATP di London setelah mengalahkan petenis Spanyol Feliciano Lopez 6-3, 36, 6-3 pada babak kedua turnamen tenis Paris Masters pada Rabu.

Unggulan ketujuh asal Swiss, yang sedang berusaha lolos ke turnamen penutup m u s i m ATP itu untuk pertam a

kaliny a , memulai pekan ini di posisi kedelapan dalam ATP Race ke London.

Tiga tiket masih tersisa untuk diperebutkan, dengan Rafael Nadal, Novak Djokovic, David Ferrer, Juan Martin del Potro, dan Tomas Berdych, semuanya sudah memastikan lolos.

Petenis nomor empat dunia Andy Murray dari Inggris mengundurkan diri dari turnamen karena cedera punggung.

Kemenangan yang diraih Wawrinka itu membuat petenis Spanyol Nicolas Almagro dipastikan tersisih dalam perburuan ke turnamen London itu.

Pada pertandingan lain di Paris, petenis nomor satu dunia Nadal menyingkirkan petenis senegara Spanyol Marcel Granollers 7-5, 7-5 untuk melangkah ke babak ketiga saat dia berupaya memboyong salah satu dari tiga gelar Masters yang belum dimenanginya.

Nadal tidak pernah benarbenar disulitkan oleh Granollers dan dia dapat mencuri angka dari servis lawan pada game ke-11 yang sangat menentukan pada setiap set.

Pada pertandingan berikutnya dia akan menghadapi posisi kedua pada turnamen tahun lalu Jerzy Janowicz dari Polandia yang menempati unggulan ke-14.

Sementara itu, Wawrinka harus bekerja keras tapi petenis

Swiss itu bisa melepaskan 19 “ace” dan akhirnya merebut kemenangan dalam waktu kurang dari dua jam. Dia dapat cepat bangkit dari kehilangan konsentrasi yang membuat petenis 28 tahun itu kalah pada set kedua.

Petenis Swiss lainnya, Roger Federer akan lolos ke turnamen penutup musim pekan depan di O2 Arena di London, jika petenis yang 17 kali juara Grand Slam itu mengalahkan petenis Afrika Selatan Kevin Anderson pada babak kedua, demikian Reuters. (ant/bali post)

Stanislas Wawrinka

(ant/bali post)

SUARA NTB

Jumat, 1 November 2013

450.000

Halaman 12

EKSPEDISI

ADVERTISING

MEUBEL

TANAH KAPLING

PET SHOP

TOKO MAINAN

PELATIHAN

BATIK

LAUNDRY

MAINAN ANAK

RUMAH MAKAN

PERHIASAN

SALON

SHOWROOM

FUTSAL

ADVERTISING

KONTRAKAN

FINANCE

800.000

C.01.08.13

PELUANG BISNIS JADI AGEN SUSU

BUBUK KAMBING ETAWA ORGANIK ( BKN MLM ) MODAL KECIL PROFIT BESAR. 1 KTK ISI 10 SACHET@20 gr.

INFO.

0811306462. www.g-milk.net

PERAWATAN AC

BENGKEL

BANK

DIJUAL DIJUAL KERTAS segel terbitan tahun 80_an. Hubungi 081236100519

DANA TUNAI Bnt dana u/ projek properti, pertmbngn Trm mediator dg komisi bsr.SDAI jkt Afry 081219448270,Wendy 081296165840

HILANG STNK R2 YAMAHA DR2370BO NOKA/NOSIN: MH328D20B9J009012/28D1008729 AN. RANGGA WIJAYA HILANG DISEKITAR JL.SULTAN SALAHUDIN MENUJU RUMAH

DISTRIBUTOR AGEN TRANSPORTIR BBM INDUSTRI JUAL SOLAR INDUSTRI SPEC PERTAMINA DG HARGA MURAH, ORDER SEMUA WILAYAH HUB 0823-3783-0923

LOWONGAN/ PELUANG BISNIS PRODUSEN SEPATU BANDUNG MEMBTH AGEN/RESELLER SE INDONESIA 081321212727 (TDK SMS), ADA KATALOG

SUARA NTB

Jumat, 1 November 2013

KURSUS/BIMBEL

KOMPUTER

BAHAN BANGUNAN & INTERIOR

Halaman 13

HOTEL

SALON

SIARAN TV RADIO

SABLON & KONVEKSI

BOUTIQUE

JUAL MOBIL

TELEVISI

SANGGAR SENAM

PROPERTY

KURSUS

RUKO

EVENT ORGANIZER

FASHION

RUMAH MAKAN

FASHION

Menyediakan aneka hidangan & melayani pesanan nasi kotak, snack box dan menerima rantangan

BENGKEL & SPARE PART

PENGOBATAN ACCESORIES

RUPA - RUPA

RUPA - RUPA

RUPA - RUPA

PHOTOGRAFI

087 865 633 888 / 087 861 811 999

SERVICE

TRAVEL

PERNIK

SUARA NTB Jumat, 1 November 2013

Halaman 14

Hanya sepekan setelah ekspansinya ke pengguna android dan iPhone, jumlah pengguna BlackBerry Messenger (BBM) langsung melesat. Saat ini, BlackBerry mengklaim tak kurang dari 80 juta pengguna layanan pesan instannya. Sekitar 20 juta dari angka itu adalah mereka yang menggunakan BBM via smartphone Android dan iPhone.

ANDI Nugroho tampak sumringah ketika ia akhirnya berhasil menanamkan perangkat BBM di ponsel cerdas miliknya.

Sejurus kemudian, ia langsung sibuk mengundang sejumlah kawan – kawannya yang selama ini telah lebih dulu menjadi pengguna layanan pesan instan tersebut. Sesekali, ia tampak tertawa – tawa sendiri sembari menekan layar sentuh di ponsel cerdasnya. Andi mengaku pengalaman baru dengan layanan pesan instan ini sangat menarik.

Andi tak sendirian kala itu. Di berbagai belahan dunia, mungkin ada jutaan pengguna ponsel cerdas berbasis android dan iPhone yang sedang asyik dengan pengalaman baru ber-BBM ria.

Maklum, ekspansi BBM ke pengguna android dan iPhone memang telah lama ditunggu realisasinya. Langkah ini menjadi perbincangan, khususnya di media sosial semacam twitter. Kini, pembicaraan telah beralih ke pengalaman – pengalaman para pengguna android dan iPhone yang menjajal layanan pesan instan ini.

Dengan ekspansinya tersebut, BBM kabarnya saat ini telah menjadi aplikasi gratis yang paling digemari di Google Play di 35 negara dan di App Store di 107 negara. Selain itu, BBM juga masih berada di posisi kuat di pasar utama seperti Kanada, AS, Inggris, Indonesia, dan sebagian besar Timur Tengah.

Meski sudah berhasil memikat banyak pengguna, namun sejumlah pengguna layanan pesan instan ini rupanya masih banyak

MULTI PLATFORM - BlackBerry Messenger (BBM) kini telah tersedia untuk Android dan iPhone. Sejak resmi menjadi aplikasi multi platform, jumlah pengguna BBM diperkirakan melesat hingga menembus angka 80 juta.

(Suara NTB/ist)

yang bermasalah dengan penggunaannya. Terlebih, penggunaan BBM di android dan iPhone memang tak sesederhana mereka yang menggunakannya melalui perangkat BlackBerry.

Nita, salah seorang pemilik BlackBerry sekaligus android yang baru menanamkan BBM di androidnya, mengaku kini belum bisa memaksimalkan penggunaannya untuk berkomunikasi dengan rekan – rekannya. Menurut Nita, meski telah menanamkan BBM di androidnya, namun ia kini masih lebih senang menggunakan BBM di perangkat BlackBerry miliknya karena lebih mudah. “Kalau yang di android agak ribet,” keluhnya.

Launching ekspansi BBM ke pengguna android dan iPhone ini memang sempat mengalami

kendala akibat adanya kendala teknis dalam peluncurannya.

Akibat kendala ini, peluncuran BBM untuk pengguna selain BlackBerry sempat tertunda selama sekitar satu bulan lamanya.

Sebelumnya, BBM memang hanya menjadi aplikasi layanan pesan instan eksklusif yang hanya bisa dinikmati pengguna ponsel BlackBerry. Kini, BBM telah tersedia untuk diunduh secara gratis di Google Play and the App Store. Mereka yang menggunakan perangkat ponsel cerdas berbasis android harus memiliki perangkat operasi Ice Cream Sandwich and Jelly Bean (Android 4.x) sementara mereka yang menjadi pengguna iPhone harus memiliki iOS 6 and iOS 7.

Berkat nama besarnya, tak

heran pengguna aplikasi BBM itu langsung meluber ketika ia dilepas keluar dari ‘habitatnya’.

Bahkan, hanya dalam satu jam saja setelah dilepas, BBM lintas platform sudah diunduh tidak kurang dari 10 juta kali, dan dalam 1 minggu menembus 20 juta download (iOS dan Android).

Diambang Bangkrut Tampaknya, strategi untuk melepas BBM ke pengguna android dan iPhone ini tak terlepas dari ancaman kebangkrutan yang melanda perusahaan produsen BlackBerry ini. Selama tiga bulan terakhir, pendapatan BlackBerry hanya bisa menembus 1,6 miliar dollar. Penjualan produk terbaru mereka, BlackBerry Z10 and Q10 yang merosot jauh dari harapan membuat BlackBer-

ry benar – benar berada dalam situasi yang tersudut.

Seperti dikutip dari the guardian, secara keseluruhan, penjualan BlackBerry hanya menembus angka 3,7 juta unit dalam satu triwulan. Capaian ini menjadi angka penjualan terendah mereka sejak musim panas 2007 silam. Saat itu, iPhone pertama memang baru saja diluncurkan dan berhasil menggusur BlackBerry.

Kehadiran, iPhone yang dirintis oleh almarhum Steve Job memang telah membuat BlackBerry nyaris KO. Nah, di tengah situasi sulit itulah, peluncuran aplikasi BBM untuk android dan iPhone mencuat. Produsen BlackBerry mungkin sedikit bisa bernafas lega melihat tingginya antusiasme masyarakat untuk mengunduh aplikasi

tersebut.

Melihat besarnya potensi pengguna BBM, sejumlah kalangan pun mulai berspekulasi bahwa BlackBerry akan menjadikan pengguna aplikasi mereka sebagai pasar iklan. Dengan kata lain, kelak banyak iklan demi iklan yang akan mulai muncul di aplikasi ini. Apalagi, pihak BlackBerry sudah tegas – tegas memastikan bahwa aplikasi ini akan tetap menjadi aplikasi yang bisa diunduh secara gratis nantinya. Dengan penegasan itu, cukup masuk akal jika BlackBerry sedang merancang strategis bisnis untuk menjadikan 80 juta pengguna BBM sebagai pasar untuk menjual iklan – iklan yang kelak bisa menguntungkan mereka.

Pihak BlackBerry sendiri mengutarakan bahwa BBM akan menghasilkan keuntungan melalui kombinasi marketing dan iklan dari berbagai fitur yang saat ini belum diluncurkan. Salah satu fitur tersebut adalah BBM Channel.

Namun, meski mencatatkan angka yang fantastis di awal kemunculannya, strategi melepas BBM ini dinilai belum tentu bisa menyelamatkan BlackBerry dari kebangkrutan.

Shane Schick, salah seorang editor majalah IT World Canada menyangsikan kebijakan ini sebagai pintu keluar dari ancaman kebangkrutan yang mereka hadapi. Tingginya jumlah pengunduh aplikasi BBM ini memang menumbuhkan harapan. BlackBerry pun tampaknya akan mengembangkan BBM sebagai semacam aplikasi sosial media seperti Twitter dimana orang bisa mengirim pesan ke banyak orang sekaligus.

Memang, ujar Schick, ceruk bisnis yang terbuka dari melubernya pengguna BBM ini bisa sedikit membantu meringankan beban keuangan BlackBerry.

Namun, ia menilai, perusahaan penjual ponsel semacam BlackBerry terlalu besar untuk mengerucutkan bisnisnya menjadi perusahaan penyedia jasa layanan pesan instan. “BlackBerry jauh lebih besar ketimbang sekedar sebuah perusahaan jasa layanan pesan instan,” sindirnya, seperti dikutip dari CBC News. (aan/berbagai sumber)

Dari Transaksi Korupsi Hingga ”Jual Diri”

Selintas Sejarah Pesan Instan

HINGGA kini, layanan pesan instan telah berkembang dan menjadi salah satu pola komunikasi manusia modern. Bagaimana sesungguhnya fenomena pesan instan ini berkembang?

Seperti dikutip dari wikipedia, instant messaging diawali ketika mulai maraknya orang menggunakan teknologi secara online pada awal tahun 1990 ketika orang - orang mulai meluangkan banyak waktu untuk mengakses Internet.

Para pengembang piranti lunak menciptakan sebuah software chat room, dimana suatu grup atau perorangan dapat melihat serta mengirimkan pesan kepada sertiap orang yang ada pada room tersebut. Penyedia jasa online Quantum Link menawarkan fitur untuk dapat saling berkirim pesan dengan sesama pengguna komputer yang sedang online. Penerapan Instant messaging ini memiliki dasar yang tidak jauh berbeda, yaitu sebuah chat room yang ditujukan untuk dua orang.

Instant messaging ini mulai meledak di Internet pada November 1996, yaitu ketika Mirabilis memperkenalkan ICQ yang merupakan sebuah Instant messaging yang dapat dipergunakan secara gratis bagi setiap orang. Pada tahun 1997, AOL menjadi pioneer dalam komunitas online. Hal ini dikarenakan AOL memberikan kemampuan bagi pengguna untuk dapat melakukan komunikasi dalam waktu yang sama dalam sebuah chat room dan instant messaging. Model ICQ inilah yang kemudian menjadi dasar yang penting dalam penggunaan Instant messaging yang beredar sekarang ini.

Dewasa ini, perkembangan IM telah mengalami kemajuan yang amat pesat. Penggunaan IM yang awalnya hanya dapat diakses oleh para penggunanya melalui komputer, sekarang ini telah dapat diakses melalui telepon genggam. Dengan kemampuan yang dimiliki telepon genggam untuk mengakses internet, maka para pengguna IM dapat mengakses dunia maya kapan saja dan dimana saja.

Di Indonesia sendiri, pengguna IM cukup banyak. Umumnya mayoritas pengguna berasal dari kaum pelajar dan mahasiswa.

Menjamurnya penggunaan ponsel cerdas, semisal BlackBerry yang menjadikan BBM sebagai ikon produk mereka membuat penggunaan layanan pesan instan menjadi begitu populer.

Sejumlah operator seluler besar di Indonesia, seperti telkomsel dan XL pun berlomba – lomba menyediakan fitur khusus kepada para pelanggan mereka untuk ber’IM’. Selain itu ada juga layanan SMS premium seperti chat n’ date, yang iklannya cukup sering beredar di televisi. IM pada chat n’ date berbeda dengan IM lainnya, karena ia berbasis teknologi SMS. Tidak seperti IM lain, yang berbasis koneksi internet. (aan/berbagai sumber)

BLACKBERRY MESSENGER atau yang biasa disebut BBM memang merupakan salah satu layanan pesan instan yang fenomenal. Di Indonesia, cukup banyak kontroversi yang mencuat dari penggunaan layanan pesan instan ini. Mulai dari pembicaraan yang berbau transaksi korupsi, hingga adanya para PSK yang menggunakan layanan ini untuk ‘’menjual diri’’.

Publik tentu masih ingat pembicaraan via BBM antara, Angelina Sondakh, dengan Mindo Rosalina Manullang yang menjadi bukti KPK untuk menjerat dan mengembangkan sejumlah dugaan korupsi yang melibatkan mereka belum lama ini. Pembicaraan itu menjadi heboh tidak saja karena menyinggung sejumlah tokoh lain, namun juga karena menggunakan kode – kode rahasia melalui BBM. Sejak lama, sejumlah kalangan memang mencurigai aktifitas pembicaraan melalui BBM sebagai jalur aman untuk melakukan transaksi – transaksi yang berbau kejahatan. Sinyalemen ini pernah diungkapkan oleh Menkominfo Tifatul Sembiring beberapa waktu yang lalu. Karena itulah, Tifatul ngotot BlackBerry harus membuka server atau mendirikan cabang di Indonesia agar negara bisa melacak pelaku kejahatan yang memanfaatkan layanan pesan instan ini.

“Buka server di Indonesia, sehingga aparat hukum di Indonesia bisa melacak keberadaan pelaku kejahatan, khususnya korupsi,” ujar Tifatul kala itu.

Selain pembicaraan seputar korupsi, sejumlah kontroversi yang melibatkan layanan BBM juga pernah mencuat dan menjadi heboh. Berikut sejumlah kehebohan lain yang berurusan dengan BBM, seperti dikutip dari detik.com : - Dipakai Menyebar Kabar Palsu Banyak hoax alias kabar palsu yang menyesatkan menyebar via BBM. Penyebarnya sudah pasti orang iseng yang tidak bertanggungjawab. Misalnya saja penipuan yang menyatakan bahwa penerima pesan memenangkan hadiah undian yang menggiurkan. Padahal undian tersebut tidak pernah ada.

Atau terkait dengan bencana alam. Di mana terkadang ada pesan yang menyebutkan akan terjadi bencana luar biasa. Padahal keadaan sebenarnya aman-aman saja. Pihak BlackBerry pun beberapa kali mengingatkan agar pengguna tidak masuk dalam perangkap para penipu yang melancarkan aksinya via BBM. - Jadi Favorit Wanita Tuna Susila Para pekerja seks komersial (PSK) tak mau ketinggalan memanfaatkan teknologi untuk menunjang profesinya. Penelitian dari Sudhir Venaktesh, profesor sosiologi di Columbia University di tahun 2011, memaparkan betapa akrab para wanita panggilan dengan BlackBerry.

BlackBerry jadi ponsel favorit bagi pekerja seks untuk berhubungan dengan klien, dengan persentase pemakaian 70%. Di posisi kedua ada iPhone yang dipakai sebanyak 19%. Menurut Venaktesh, BlackBerry banyak dipilih karena memberi citra profesional pada para PSK. Riset “How Tech Tools Transformed New York’s Sex Trade” mendeskripsikan bagaimana pekerja seks memakai perangkat modern agar bisa bekerja lebih aman dan menjadi bos untuk diri sendiri. Penelitian Venaktesh melibatkan 290 PSK yang bermukim di New York, Amerika Serikat.

“Internet dan kebangkitan telepon selular memungkinkan sebagian pekerja seks memperdagangkan diri dengan profesional. Mereka bisa mengontrol image, menentukan tarif, dan mengabaikan keberadaan para germo yang biasa mengeruk uang mereka,” tulis Venaktesh.

MENGHEBOHKAN - Foto Angelina Sondakh dengan perangkat BlackBerry miliknya yang sempat menghebohkan saat transkrip pembicaraan via BBM terkait dugaan korupsi yang diungkap oleh KPK belum lama ini.

- Dimanfaatkan Perusuh Inggris Tahun 2011, BlackBerry Messenger masih populer, termasuk di Inggris. Sayangnya, layanan ini sempat digunakan para perusuh yang ketika itu mengacaukan beberapa kota di Inggris. BlackBerry Messenger (BBM) digunakan para perusuh untuk mengorganisir pengrusakan. David Lammy, anggota parlemen dari Tottenham, wilayah di mana kerusuhan dimulai menilai BBM telah disalahgunakan oleh para perusuh.

“Ini (BBM-red) adalah salah satu alasan mengapa kriminal bisa mengakali polisi. BBM itu berbeda karena layanan ini terenskripsi dan polisi tidak bisa mengaksesnya,” tutur Lammy. Beberapa pihak sempat mengusulkan agar BBM diblokir di Inggris untuk mencegah kerusuhan meluas. Namun kemudian, kerusuhan mereda dan BBM tidak sampai ditutup di negeri kerajaan ini.

- Dipaksa Pemerintah India BlackBerry yang dulu bernama Research in Motion (RIM) sempat berseteru dengan pemerintah India yang mendesak agar bisa mengakses BBM. Desakan ini bermula dari kekhawatiran teroris mungkin menggunakan layanan terenkripsi BBM untuk mengkoordinasikan serangan.

Setelah mendapat ancaman blokir dan sebagainya, BlackBerry akhirnya memenuhi keinginan pemerintah India. Mereka membangun server dan mengizinkan otoritas mengintip pesan BBM. BlackBerry membuka akses bagi pemerintah dan penegak hukum India untuk mengintip BlackBerry Messenger (BBM), email maupun email attachment warganya. Pihak berwenang India juga bisa menyadap fasilitas web browsing.

Adapun keberadaan server BlackBerry diperlukan untuk mendapatkan akses lawful interception alias penyadapan. Akses ini akan dimanfaatkan pihak berwajib di Negeri Bollywood itu untuk memonitor gerak-gerik para teroris yang berkomunikasi melalui sistem BlackBerry.

Bagi India, ini menjadi suatu ‘prestasi’ tersendiri.

Seperti diketahui, negara lain juga ramai-ramai mendesak BlackBerry membangun server di wilayahnya, namun belum berhasil. Tak terkecuali Indonesia. (aan/berbagai sumber)

SUARA NTB Jumat, 1 November 2013

SUARA NUSANTARA

Halaman 15

Mubarok Nilai PPI Pimpinan Anas Tak Ada Apa-apanya Jakarta (Suara NTB) – Perhimpunan Pergerakan Indonesia (PPI) yang dideklarasikan oleh mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum sebenarnya tak ada apa-apanya.

Hal itu dikatakan oleh anggota Dewan Pembina Partai Demokrat Ahmad Mubarok di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Kamis.

“Sebenarnya PPI tak perlu disikapi secara serius, termasuk oleh Ketua Umum PD, Susilo Bambang Yudhoyono.

PPI itu ibarat musik pinggir (ant/bali post) jalan, sesekali enak didengar, Ahmad Mubarok merdu. Tapi kalau disikapi serius, bisa jadi gede. PPI gak ada apa-apanya,” kata Mubarok.

Bahkan, kata Mubarok, dari sisi politik, PPI tak ada artinya. “Apa yang mengkuatirkan dari PPI? Kalau politik gak ada apa-apanya, cuma di rumah, Anasnya gak punya duit,” kata Mubarok.

Ia juga menyayangkan SBY yang terlalu reaktif menyikapi PPI. Tapi dirinya memaklumi sikap SBY itu. Biasanya, kata Mubarok, SBY adalah orang telaten, runut, dan tidak membuat SMS seperti yang beredar.

“Kita maklumi SBY yang reaktif. Yang buat SBY marah adalah yang melaporkan, yang memberikan masukan. Kasihan Pak SBY karena pembisik-pembisik. Pak SBY itu detail, runut. Tapi ketika ada laporan masuk dan saat bersamaan SBY sibuk dengan tugas negara, maka akan terjadi hal reaktif, Saya yakin, SMS itu tidak benar, mungkin ada orang yang bisa buat SMS mirip dengan SBY. Saya gak yakin SBY yang buat,” ungkap Mubarok.

Oleh karena itu, apa yang sudah terjadi akan menjadi pembelajaran penting bagi SBY. “SBY harus jadikan pembelajaran. Bisa disengaja atau tidak oleh pembisik-pembisik. Pembisik itu tak paham dengan apa yang dilaporkan.

Apa perlu hal itu dilaporkan. Seharusnya menteri itu bumper dari presiden. Kalau ada masalah, presiden tak perlu harus ngomong. Ini malah presiden yang ngomong,” pungkasnya. (ant/bali post)

Ribuan Buruh Tangerang Mogok Kerja Nasional Tangerang (Suara NTB) – Ribuan buruh yang berasal dari berbagai aliansi di wilayah Tangerang meliputi Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan, secara serempak menggelar aksi mogok kerja nasional.

Sebanyak 3.787 buruh FSPPMI Kota Tangerang melakukan mogok kerja di Kawasan Industri Kota Tangerang mulai pukul 07.00 WIB. Buruh dari aliansi Kabut Bergerak Kota Tangerang melakukan Konvoi dengan jumlah 300 orang yang mendatangi kawasan Industri Raya Pasir Jaya Jatiuwung dan Kawasan Industri di Jalan Pajajaran Jatiuwung.

Aliansi buruh dari KGNB berjumlah 1.000 orang melakukan konvoi dengan menyisir Pertigaan Jalan Baru, PT Cingluh - Lap bola Curug, Pasar Kemis hingga tol Balaraja.

Sebanyak 500 orang buruh dari DPC Serikat Pekerja Nasional melakukan aksi menuju kantor Bupati Kabupaten Tangerang.

Begitu juga seribu orang dari DPC SBSI yang mendatangi Kantor Wali Kota Tangerang Selatan dengan titik kumpul di Plaza Serpong dan Taman Tekno.

Mogok kerja 3.000 orang FSPMI yang dilakukan di Lampu Merah Pemda Jalan Raya Serang, Cikupa. Kemudian, mogok kerja nasional 300 orang KSBSI Tangerang Raya di Jembatan Tol Bitung, Kawasan Industri Cikupa Mas dan kawasan Industri Milenium Kabupaten Tangerang.

FSBNI/KASBI melakukan Konvoi dengan pembagian selebaran kepada warga dengan rute Perum Mutiara M Toha KM 3,6 Periuk. Panarub.

Koordinator aksi dari Konsolidasi Nasional Gerakan Buruh (KNGB), Koswara di Tangerang, Kamis, mengatakan, tuntutan yang disampaikan dalam aksi kali ini yakni menolak Inpres tentang Upah, upah layak untuk buruh, menurunkan harga kebutuhan pokok.

Lalu, menolak sistem kerja kontrak, menolak Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), menolak Union Busting, menolak privatisasi aset - aset negara.

“Tuntutan yang kami sampaikan merupakan hasil dari aspirasi buruh dan permasalahan yang selama ini ada dan diharapkan dapat diselesaikan,” ujarnya. (ant/bali post)

Hakim dari Parpol Jangan Jadi Ketua MK Jakarta (Suara NTB) – Anggota Komisi III DPR RI Achmad Basarah meminta agar hakim Mahkamah Konstitusi (MK) yang berlatar belakang partai politik untuk menahan diri untuk tidak maju sebagai calon ketua MK. Permintaan itu berkaitan dengan pemilihan Ketua MK yang akan dilakukan besok. Menurut Basarah, saat ini tingkat kepercayaan publik kepada Lembaga MK terus menurun menyusul kasus Ketua MK Akil Mochtar.

“Meskipun semua hakim MK sesuai pasal 24C ayat (4) UUD 1945 dan Pasal 4 ayat (3) UU MK mempunyai hak yang sama untuk dipilih menjadi Ketua MK, namun mengingat traumatisnya masyarakat akan hakim yang berlatar belakang mantan anggota partai politik maka seyogyanya Hakim MK yang berlatar belakang pernah menjadi anggota Parpol agar menahan diri terlebih dahulu untuk tidak maju menjadi Ketua MK,” kata Basarah di Gedung MPR/DPR/ DPD RI, Jakarta, Kamis.

Dia minta para hakim MK dalam memilih Ketua yang baru harus benar-benar mempertimbangkan aspek latar belakang, kapasitas dan prestasi akademik, integritas dan rekam jejaknya selama ini.

“Jangan pilih Hakim MK yang sudah terindikasi terlibat kasus suap dalam menjalankan tugas dan kewenangannya,” kata Wasekjen PDI Perjuangan itu. (ant/bali post)

(ant/bali post)

JAWAB PERTANYAAN - Mantan Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Cilacap Tridianto (kanan) menjawab pertanyaan wartawan setibanya di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (31/10).

Pendukung Anas Penuhi Panggilan KPK Jakarta (Suara NTB) – Pendukung mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum, Tri Dianto, memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus dugaan penerimaan hadiah berkaitan dengan pembangunan Pusat Pendidikan, Pelatihan dan Sekolah (P3SON) di Hambalang dan proyek-proyek lain.

“Hari ini memenuhi panggilan KPK, karena saya janji kalau KPK mengirimkan satu lembar surat ke alamat rumah isteri saya yang nomor satu, saya akan datang memenuhi panggilan dan hari ini saya memenuhi panggilan,” kata

Tri Dianto di gedung KPK Jakarta, Kamis.

KPK sebelumnya memanggil mantan Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat kabupaten Cilacap itu pada Rabu (16/10) namun ia tidak memenuhi panggilan dengan alasan KPK mengirimkan tiga surat ke tiga istrinya sehingga menimbulkan kesalahpahaman kepada para mertuanya.

“Saya sebagai saksi kasus Hambalang, terus terang saya bingung karena sebenarnya tidak tahu apa-apa, nanti akan saya jelaskan pada penyidik bahwa apa yang saya ketahui dan apa yang tidak saya ket-

ahui kepada penyidik,” ungkap Tri Dianto.

Tri juga mengatakan seharusnya Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono dan Sekretaris Jenderal Edhi Baskoro Yudhoyono alias Ibas dipanggil KPK. “Seharusnya panggilan ditujukan untuk Ibas selaku `steering committee` dalam kongres itu, kemudian panggilan yang kedua seharusnya ditujukan kepada SBY, SBY ini selaku dewan pembina Partai Demokrat, beliau adalah penanggung jawab kongres Partai Demokrat di Bandung dan juga jadi tim sukses Andi (Mallarangeng),” jelas Tri

Dianto.

Ia mengaku di Kongres pemilihan ketua umum Demokrat di Bandung pada 2010 itu hanya hadir sebagai ketua DPC dan memberikan suara kepada Anas Urbaningrum.

“Saya tidak tahu (aliran dana) lebih jauh karena saya ini bersih, saya dengar di media-media ada pembagian uang di kongres, saya akan jelaskan nanti ke KPK semuanya,” tambah Tri. KPK juga memeriksa Kepala Cabang Divisi III PT Pembangunan Perumahan (PP) Iswanto A, PT PP diketahui anggota konsorsium pembangunan proyek Hambalang.

Dalam kasus yang sama KPK sebelumnya sudah memanggil Ketua DPR Marzukie Alie dan anggota Komisi I DPR Ramadhan Pohan.

Dalam kasus ini Anas ditetapkan sebagai tersangka pada 22 Februari 2012 berdasarkan pasal 12 huruf a atau huruf b atau pasal 11 UU no 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah menjadi UU no 20 tahun 2001 tentang penyelenggara negara yang menerima suap atau gratifikasi dengan ancaman pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4-20 tahun dan pidana denda Rp200-Rp1 miliar. (ant/bali post)

PKB Pilih JK-Mahfud sebagai Capres dan Cawapres Jakarta (Suara NTB) – Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) lebih memilih mencalonkan Jusuf Kalla dan mantan Ketua MK, Mahfud MD, untuk diusung menjadi capres-cawapres 2014 meskipun ada kemungkinan kandidat lainnya.

“PKB masih menganalisa berbagai kemungkinan terkait pengusungan calon presiden dari PKB. PKB lebih cenderung mengusung JK-Mahfud MD atau sebaliknya meskipun ada kemungkinan JK-Jokowi atau Mahfud MD-Jokowi,” kata Wasekjen PKB, Abdul Malik Haramain di Jakarta, Kamis.

Malik menyebutkan, JK

maupun Mahfud MD merupakan tokoh yang tak diragukan lagi kemampuannya.

“Apalagi di mata Nahdliyin, keduanya sudah tak asing lagi. Keduanya adalah warga Nahdliyin. Jadi tak sulit lagi,” ungkap Malik.

Dia mengatakan, PKB telah melakukan pertemuan dan komunikasi dengan JK.

“Sudah terjadi pertemuan antara JK dan PKB sehingga terjadi pembicaraan ke arah capres Respon JK baik, mengapresiasi dengan niat PKB yang memasukkannya dalam bursa capres,” katanya.

Menurut dia, diusungnya nama-nama tersebut karena PKB juga ingin melihat respon publik.

Fungsionaris Demokrat Jenguk Andi Mallarangeng Jakarta (Suara NTB) – Fungsionaris Partai Demokrat, Wakil Sekretaris Andi Nurpati dan Ketua Pusat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Ulil Abshar Abdala mengunjungi mantan Sekretaris Dewan Pembina partai tersebut Andi Alifian Mallarangeng.

“Saya ke sini untuk membesuk bapak Andi Mallarangeng yang beberapa waktu lalu dilakukan penahanan oleh KPK terkait kasus Hambalang,” kata Andi Nurpati di gedung KPK Jakarta, Kamis. Andi Nurpati datang ke KPK didampingi oleh Ulil Abshar Abdala.

"Saya hadir sebagai pribadi, tidak diutus oleh partai, ini kesadaran dan keinginan saya sendiri untuk membesuk beliau sebagai silaturahmi yang harus terus terjalin komunikasi,” katanya.

Ia mengaku hanya ingin memberikan dukungan moral kepada Andi Mallarangeng dan berharap mantan Menteri Pemuda dan Olahraga itu tetap tegar.

Ia mengaku siapa pun kader Demokrat yang diperiksa terkait kasus Andi maupun mantan ketua umum DPP Demokrat Anas

(ant/bali post)

Andi Nurpati

Urbaningrum, partai mendukung proses hukum tersebut.

“Partai tentu saja sangat mendukung proses yang sedang berjalan, mendukung siapa pun kader partai yang dipanggil KPK untuk memberikan kesaksian pada tersangka, maka semua kader yang dipanggil KPK wajib membantu KPK melakukan penyelesaian proses ini,” kata Andi Nurpati.

KPK menahan Andi Mallarangeng sejak Kamis (17/10) karena kasus dugaan korupsi pembangunan proyek Pusat

Pendidikan, Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) Hambalang, Bogor .

Dalam penyidikan korupsi proyek Hambalang, KPK telah menetapkan tiga tersangka, yaitu mantan Kabiro Perencanaan Kementerian Pemuda dan Olahraga Deddy Kusdinar selaku Pejabat Pembuat Komitmen, mantan Menpora Andi Alifian Mallarangeng selaku Pengguna Anggaran dan mantan Direktur Operasional 1 PT Adhi Karya (persero) Teuku Bagus Mukhamad Noor.

Ketiganya disangkakan pasal Pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 Undang-undang No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah pada UU No 20 tahun 2001 jo pasal 55 ayat ke (1) ke-1 KUHP mengenai perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara; sedangkan pasal 3 mengenai perbuatan menguntungkan diri sendiri, orang lain atau korporasi, menyalahgunakan kewenangan karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan negara. (ant/bali post)

“Sedang dikaji dan sedang diuji publik oleh PKB untuk ketahui acceptabilitynya,” kata anggota Komisi II DPR RI itu.

Yang pasti, imbuh Malik, keinginan PKB mengusung capres karena Pemilu 2014 tak ada partai yang mampu mencapai perolehan suara 20 persen secara nasional. “2014 sulit untuk tidak berkoalisi, PKB juga berkomunikasi dengan partai lain agar terjadi koalisi 2014 dengan PKB. Berapapun suara PKB, tetap diperlukan untuk berkoalisi,” kata Malik. (ant/bali post)

(ant/bali post)

Abdul Malik Haramain

Dua Anggota FPI Dihukum Empat Bulan Penjara Semarang (Suara NTB) – Pengadilan Negeri Semarang menjatuhkan hukuman empat bulan penjara kepada dua anggota Front Pembela Islam dalam kasus bentrok dengan warga di Sukorejo, Kabupaten Kendal.

Vonis yang dijatuhkan Hakim Ketua Sukadi dalam sidang di Pengadilan Negeri Semarang, Kamis, lebih ringan dari tuntutan jaksa.

Jaksa Penuntut Umum menuntut terdakwa Satriyo Yuwono dan Bayu Agung Wicaksono dengan hukuman tujuh bulan penjara.

Menurut majelis hakim, kedua terdakwa tersebut terbukti melanggar pasal 2 ayat 1 UU Daurat Nomor 12 Tahun 1951.

“Menjatuhkan hukuman atas tindak pidana membawa, memiliki senjata tajam tanpa izin,” katanya.

Adapun pertimbangan lain hakim dalam menjatuhkan putusan di antaranya hal yang memberatkan, perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Sementara hal yang meringankan, terdakwa berperilaku sopan selama persidangan, belum pernah dihukum, masih muda serta secara sukarela menyerahkan senjata tajam yang dikuasainya.

Atas putusan tersebut, kedua terdakwa menyatakan menerima, sedangkan jaksa penuntut umum menyatakan pikir-pikir.

Bentrok antara FPI dan warga Sukorejo, Kabupaten Kendal terjadi pada 17 Juli 2013.

Satu orang yang tewas ketika FPI menggelar konvoi menjadi penyebab terjadi peristiwa tersebut. (ant/bali post)

Presiden Berharap Kemandirian Pangan Bisa Tercapai

(ant/bali post)

HAKIM - Dari kanan, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo Zahrul Rabain, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Lampung Eddy Army, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Bandung Sumardijatmo dan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Maruap Dohmatiga Pasaribu bersiap mengucap sumpah jabatan dan dilantik menjadi hakim agung di gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat, Kamis (31/10).

Padang (Suara NTB) – Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berharap kemandirian pangan nasional bisa segera tercapai melalui serangkaian program yang dilaksanakan pemerintah dan didukung oleh semua pihak.

“Pemerintah telah menetapkan rencana aksi, rencana aksi Bukittingi yang akan dilaksanakan mulai tahun ini juga, ini program akselerasi selain yang sudah kita jalankan selain program lain yang ada,” kata Presiden saat memberikan sambutan dalam peringatan Hari Pangan se-Dunia di Padang, Kamis.

Kepala Negara mengatakan kemandirian bisa dicapai dengan kerja sama semua pi-

hak tak hanya pemerintah pusat namun juga pemerintah daerah, kalangan dunia usaha, dan lembaga negara nonkementerian.

“Kita optimistis di tahun mendatang Indonesia semakin mandiri karena ke depan permintaan pangan meningkat bukan hanya pertambahan penduduk yang menuju 250 juta, juga masyarakat menengah dari 50 juta menjadi 130 juta pada 2030 mendatang,” kata Presiden.

Peringatan Hari Pangan seDunia dihadiri oleh kepala perwakilan organisasi pangan dunia untuk Indonesia Dr.Mustafa Amir, Menko Perekonomian Hatta Rajasa,

Mentan Suswono, Ketua DPD RI Irman Gusman dan Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno.

Dalam peringatan itu juga diserahkan sejumlah penghargaan antara lain kepada masyarakat dan pejabat yang dinilai memberikan kontribusi atas peningkatan ketahanan pangan dan juga penghargaan pada pemenang lomba makanan olahan alternatif antar-kelompok penggerak PKK. Usai acara Presiden dijadwalkan bertolak menuju Jakarta pada pukul 13.00 WIB dan tiba di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma Jakarta pada pukul 14.45 WIB. (ant/bali post)

(ant/bali post)

PIDATO - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berpidato, saat peringatan Hari Pangan Sedunia ke-33, di komplek TVRI Padang, Sumbar, Kamis (31/10). Peringatan Hari Pangan sedunia dipusatkan di Padang itu dijadikan momentum untuk meningkatkan pemahaman dan kepedulian masyarakat terhadap pentingnya penyediaan pangan yang cukup dan bergizi, baik bagi masyarakat Indonesia maupun dunia.

SUARA NTB Jumat, 1 November 2013

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Kucuran Dana BOS di SMPN 1 Kota Bima

Siswa ”Drop Out” Nol Kota Bima (Suara NTB) Meski pada umumnya sama, penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) seperti yang tertera dalam pos tentu ada sisi yang lebih diutamakan.

Di SMPN 1 Kota Bima, dana BOS lebih diutamakan untuk sarana dan prasarana siswa, sehingga kini tak ada lagi angka drop out karena alasan tak mampu.

Wakil Kepala Sekolah SMPN 1 Zainul Arifin S.Pd saat ditemui di ruang Kepala Sekolah, Kamis (31/ 10) siang, kehadiran dana BOS cukup membantu.

Kini, katanya, tidak ada lagi siswa yang drop out karena tergolong miskin. Jika ada siswa yang tak masuk selama 3 sampai empat hari, di sekolahnya juga ada yang namannya program home visit. Yakni mengunjungi siswa di rumahnya untuk mencari tahu

alasan siswa tersebut tidak masuk. Program ini pun dianggarkan dari dana BOS. Tentunya, jika siswa tersebut tidak masuk karena alasan tidak mampu pihak sekolah juga mengganggarakan bantuan siswa miskin. Dengan harapan siswasiswa yang terganggu karena tidak ada biaya menjadi minim. “Tidak hanya biaya, baju dan perlengkapan sekolah juga kita berikan kepada siswa. Itu semua dari dana BOS,” katanya. Sehingga tak heran, kehadiran dana BOS ini telah menekan angka drop out siswa.

Untuk program kesiswaan lainnya, dana BOS juga disalurkan bagi pembinaan siswa, trasportasi, pembinaan lomba-lomba akademik maupun olah raga.

Terakhir, pihaknya juga mendapat prestasi dalam gerak jalan yang diadakan Pemkot meski diurutan

kelima. Begitu juga dengan kegiatan Perkemahan. “Semua pembiayaannya dari dana BOS,” terang Arifin.

Sementara itu, dari program lain yang dialokasikan dari dana BOS yakni program remedial dan program memberikan mutu tambahan kepada anak didik seharihari. Program ini untuk memperbaiki jika para murid masih kurang dalam memahami mata pelajaran. Program ramedial ini diberikan setiap selesai ulangan.

Di SMPN 1 Kota Bima sendiri jumlah siswa sebanyak 520 orang. Sementara setiap anak mendapatkan dana sekitar Rp 700 persemester. Sehingga dengan jumlah tersebut SMPN 1 mendapat alokasi sekitar Rp 350 juta pertriwulan. Dari dana ini sesuai dengan pos program dianggarkan juga sebesar 20 % untuk tenaga honor baik guru maupun staf TU. Jumlah tenaga honor guru dan staf TU se-

banyak 46 orang. “Tapi maksimal Rp 70 juta, tidak boleh lebih,” tandasnya.

Hanya saja, Arifin yang menjadi guru dan diangkat sebagai Wakasek sejak 18 tahun lalu ini sedikit memberikan masukan. Sebaiknya, perencanaan program apa yang harus digunakan dengan dana BOS diserahkan langsung ke masing-masing sekolah.

Sebab menurutnya, sekolah yang lebih tahu kondisi internal. Tentunya, penyimpangan juga bisa dihindari sebab setiap akhir semester tentu ada laporan pertanggungjawabannya. “Kan nanti ada pertanggungjawabannya untuk menghindari penyimpangan, itu lebih fleksibel menurut kami,” pungkasnya. (use)

Dana BOS SMAN 2 Kota Bima

Lebih ke Sarana dan Prasarana Kota Bima (Suara NTB) Kucuran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) menjadi tolak ukur meningkatnya mutu pendidikan, dimanfaatkan dengan baik oleh SMAN 2 Kota Bima. Guna peningkatan mutu tersebut, Kepala Sekolah Drs H. Sahbuddin melengkapi sarana dan sarana mengajar termasuk OHP. Ditemui di ruang kerjanya, Kamis (31/10) Sahbuddin menuturkan Dana BOS dirasakan memberi warna berbeda dalam meningkatkan mutu pendidikan tersebut.

Jika sebelumnya, pihaknya mengandalkan dana komite untuk membiayai operasional sekolah, kini dengan adanya kucuran dana BOS yang hadir di sekolahnya sedikit banyak membawa perubahan.

Salah satunya, yakni untuk melengkapi sarana dan prasarana belajar. Dana BOS yang realisasinya baru diterima dalam 2 bulan terakhir sebesar Rp 300 juta lebih antara lain digunakan untuk membeli LCD. Penggunaan LCD ini untuk memudahkan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM). Sehingga pelajaran yang diberikan akan mudah diserap oleh para siswa. Untuk sekarang, LCD yang baru dibeli sebanyak delapan unit. Kedepanpengadaan LCD akan ditambah secara bertahap, sehingga nantinya semua guru menggunakan LCD. “Nanti tak ada lagi guru yang tidak menggunakan LCD,” katanya.

Di samping itu, penggunaan dana BOS ini juga digunakan untuk melakukan rehab fisik gedung sekolah.

Sebab, saat ini gedung sekolah ada juga yang rusak. Namun dana seperti ini, lanjutnya, tak bisa sepenuhnya digunakan untuk membangun gedung baru. Karena alokasi untuk bangun baru sudah ada dari Dana Alokasi Khusus (DAU). Pengadaan buku juga menjadi salah satu agenda dari dana BOS ini. Buku yang diadakan yakni buku dari 17

mata pelajaran. Saat ini yang baru diadakan yakni 47 eksemplar untuk setiap mata pelajaran. “Memang masih belum memenuhi, untuk itu buku akan kita akan adakan secara bertahap. Mestinya untuk satu siswa mendapat 17 eksemplar buku mata pelajaran,” terangnya.

Menurut Sahbudin, dana BOS hakikatnya dialokasikan untuk non personil. Untuk itu dia menghindari penggunaan bagi personil baik itu guru maupun staf Tata Usaha (TU). Sepenuhnya, dana BOS digunakan untuk operasional sekolah, menyangkut 8 standar program yang telah ditentukan. Jika bantuan ini terus bergulir, dia merasa sekolah maupun siswa didik akan cepat meraih akselerasi pencapaian mutu seperti apa yang diharapkan masyarakat dan Pemerintah secara keseluruhan.

Sementara itu, saat ini total siswa SMAN 2 yang ada saat ini sebanyak 1047 orang. untuk para siswa dana BOS dicanangkan sebesar Rp 85 ribu persiswa. Jika diproyeksikan, masingmasing anak mendapatkan dana sebesar Rp 85 ribu sebulan, dengan demikian untuk setengah tahun masH. Sahbuddin ing-masing siswa mendapatkan dana sebesar Rp 523.500.

(Suara NTB/ use)

Sejumlah siswa di SMPN 1 Kota Bima tengah melakukan praktik salah satu mata pelajaran di ruang praktik sekolah.

Sehingga untuk setahun siswa berhak mendapatkan dana sebesar Rp 1 juta lebih. Dan, jika dikalikan dengan seluruh siswa totalnya mencapai Rp 1,047 Miliar.

Nantinya, penggunaan seluruh dana BOS ini akan dilaporkan setiap akhir semester. Hanya saja, berbeda halnya jika para siswa menda-

patkan Rp 100 ribu sebulan, maka dia yakin dana BOS ini bisa memperkecil jumlah anak putus sekolah. Sebab tujuan wajib dari dana BOS yakni mengentaskan wajib belajar 12 tahun. Sekolah akan menjadi sekolah murah sesuai dengan visi dan misi Pemerintah dalam meningkatkan mutu pendidikan. Untuk menutupi kekurangan tersebut, pihaknya menutupi dari dana komite. (use)

Pemilihan Paus di Vatikan Juga Diduga Disadap AS Roma Badan Keamanan Nasional Amerika Serikat (NSA) diduga menyadap para kardinal sebelum konklaf pada Maret untuk memilih paus baru, kata majalah mingguan Italia, Panorama, Rabu.

Satu demi satu kisah dan temuan penyadapan komunikasi di seluruh dunia oleh AS diungkap. Kanselir Jerman, Angela Merkel, sekutu Amerika Serikat di NATO, bahkan jengkel dan meminta penjelasan resmi atas penyadapan telefon genggamnya itu.

“NSA menyadap Paus,” kata majalah tersebut, dengan menuduh AS mendengar-

kan panggilan telepon masuk dan keluar Vatikan, termasuk akomodasi perumahan Kardinal Jorge Mario Bergoglio sebelum ia dipilih menjadi Paus Fransiskus I. Dugaan itu muncul menyusul laporan di laman pengawasan Cryptome yang mengatakan, Amerika Serikat memantau 46 juta panggilan telepon di Italia pada Desember 2012 dan awal Januari 2013.

“Di antara mereka tampak ada juga panggilan dari dan ke Vatikan,” kata Panorama. “Dikhawatirkan, telinga besar Amerika Serikat terus menyadap percakapan para uskup hingga menjelang konklaf. (ant/bali post)