Snt01112014

Page 1

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK SUMBAWA ECERAN Rp 3.000

Rp. 50.000 Rp. 55.000

16 HALAMAN

SUARA NTB Pengemban Pengamal Pancasila

SABTU, 1 NOVEMBER 2014

NOMOR 199 TAHUN KE 10 Online :http://www.suarantb.com E-mail: hariansuarantb@gmail.com

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Pencarian Pesawat Jatuh

Tim Temukan Kaca pesawat dan Jaket Pelampung HINGGA Jumat (31/10) kemarin, pencarian pesawat latih yang hilang dan diduga jatuh di sekitar perairan Teluk Saleh atau sekitar Pulau Moyo, masih terus dilakukan oleh tim gabungan dari Basarnas, TNI/Polri dan BPBD Sumbawa. Dari Sejauh ini, tim menemukan sejumlah benda yang diduga berasal dari pesawat latih dimaksud. Seperti tabung pemadam kebakaran, penutup kaca pesawat dan jaket pelampung . Bersambung ke hal 5

(Suara NTB/arn)

PENYISIRAN - Tim gabungan masih terus melakukan penyisiran di perairan mencari pesawat yang hilang. Tampak tim gabungan dari Basarnas dan Polres Sumbawa.

Tak Dibahas dalam APBD

Alokasi CSR Ditetapkan Tanpa Sepengetahuan Dewan TO K O H Bisa Diproses Hukum HILANGNYA pesawat latih register PK-LLC di sekitar Pulau Moyo, Sumbawa mengagetkan banyak pihak. Polda NTB kini mengatensi kasus tersebut. Bahkan jika ada unsur kelalaian, dari pihak terkait yang terlibat dalam peraturan penerbangan, akan dilakukan proses hukum. Kapolda NTB Brigjen Pol. Srijono saat ini sedang meminta tim dari Dit Polair menelusuri keberadaan pesawat. Tim Polair memaksimalkan pencarian, bergabung dengan tim dari Search and Rescue (SAR) dan Tim Reaksi Cepat BPBD. Sementara proses pencarian dilakukan, upaya penegakan hukum juga memungkinkan. ‘’Kalau memang ada kelalaian, ya kami akan lidik,’’ kata Kapolda di Gedung Sasana Dharma Polda NTB, Jumat (31/10) kemarin. Gambaran awal disampaikan Kapolda, penyelidikan akan mengarah pada kemungkinan pihak – pihak yang berhubungan dengan penerbangan. Apakah sudah layak pesawat itu mengudara, kemudian faktor cuaca apakah mendukung atau tidak. Bersambung ke hal

(Suara NTB/dok)

5

Mataram (Suara NTB) Besaran alokasi penggunaan dana Corporate Social Responsibility (CSR) yang dikeluarkan oleh perusahaan-perusahaan yang beroperasi di NTB masih misterius bagi sejumlah anggota DPRD NTB. Sebab, tiap tahunnya anggaran itu ternyata tidak pernah dibahas dalam dokumen APBD NTB yang digodok bersama DPRD NTB. ‘’CSR ini ndak pernah nampak di dalam KUA-PPAS, kalau menurut saya ndak pernah saya lihat itu,’’ ujar Anggota Badan Anggaran DPRD NTB, Drs. Noerdin H. M. Yacub, yang dikonfirmasi Suara NTB, Jumat (31/10) kemarin. Noerdin sebelumnya juga merupakan Ketua Pansus di DPRD NTB yang membahas Peraturan Daerah (Perda) Provinsi NTB Nomor 6 tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perseroan. Menurut Noerdin, dengan adanya Perda tersebut, maka seluruh dana CSR yang dikeluarkan oleh perseroan untuk pembangunan di NTB haruslah masuk dalam APBD NTB dan menjadi sumber pendapatan daerah, tepatnya di pos lain-lain pendapatan daerah yang sah dalam dokumen APBD NTB. Sebagai bagian dari item pendapatan daerah, sudah barang tentu anggaran ini dibahas bersama DPRD NTB. Sayangnya, kenyataannya tidak demikian. Ia menambahkan, jika CSR tersebut berupa hibah uang, maka besaran uang yang dihibahkan oleh perseroan yang mengeluarkan CSR itu harus di-

catat dalam lain-lain pendapatan daerah yang sah. Selanjutnya, anggaran itu nantinya bisa dibelanjakan dalam bentuk belanja langsung atau tidak langsung. ‘’Itu terserah,’’ ujarnya. Namun, jika hibah CSR tersebut berupa barang, maka nilai barang yang dihibahkan itu nantinya harus dicatat di lain-lain pendapatan daerah yang sah. Kemudian, besaran dana yang senilai dengan barang itu juga harus dicatat di belanja modal. ‘’Jadi debet kreditnya kan begitu. Tetap nilai hibah yang diberikan itu, tetap dicatat di lain-lain pendapatan daerah yang sah, kemudian sejumlah itu juga harus tercatat di belanja modal,’’ ujarnya. Noerdin menyarankan, sebaiknya alokasi CSR ini memang dicantumkan dalam dokumen APBD NTB. Jika tidak, harus dicatat di dokumen APBD Perubahan atau realisasi anggaran tahun bersangkutan. Bersambung ke hal 5

Pemda Usulkan Program, Penyaluran CSR Wewenang Perusahaan KEPALA Dinas Sosial Kependudukan dan Catatan Sipil (Disodukcapil) NTB, Drs. Bachruddin, M.Pd mengatakan pemerintah daerah tak bisa masuk terlalu jauh terkait dengan dana Corporate Social Responsibility (CSR) atau tanggung jawab sosial perusahaan-perusahaan yang beroperasi di daerah ini. Pasalnya, yang menyalurkan dana CSR itu adalah perusahaan itu sendiri, sementara pemerintah daerah hanya mengusulkan program-program pengentasan kemiskinan yang bisa diintervensi oleh mereka. “Dalam Perda CSR yang sudah disahkan, polanya penyaluran CSR itu kita harus membentuk satu badan otonom untuk mengelola dana yang bersumber dari CSR. Cuma lemahnya di dalam peraturan pemerintah pusat itu, dia non pajak CSR itu. Jadi kita tidak punya kewenangan yang kuat untuk mengaudit, kamu harus keluarkan CSR sekian,” terang Bachruddin kepada Suara NTB, Jumat (31/10) siang kemarin. Bersambung ke hal 5 Bachruddin

Kadisbudpar Loteng Diperiksa Dua Jam sebagai Tersangka Mataram (Suara NTB) Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Lombok Tengah (Kadisbudpar Loteng), LP akhirnya memenuhi panggilan penyidik Polda NTB. LP diperiksa sebagai tersangka terkait kasus dugaan pengerusakan hotel, kafe dan sejumlah fasilitas pariwisata lainnya di kawasan Pantai Kuta, Loteng. LP hadir Kamis (30/10) lalu, di ruang penyidik Subdit I Ditreskrimum Polda NTB. “Kadisbudpar kami periksa dua jam, sebagai tersangka,” kata Kasubdit I Ditreskrimum Polda NTB, AKBP I Made Yasa kepada Suara NTB, Jumat (31/ 10) kemarin. Dalam pemeriksaan itu, LP didampingi tim

dari Bagian Hukum Pemda Loteng. Ia dicecar seputar bukti – bukti dan keterangan saksi yang mengarah pada dugaan tindak pidana yang dilakukannya, terkait perusakan hotel di kawasan Pantai Kuta. Dalam keterangannya, sebagaimana diulas I Made Yasa, LP membantah melakukan perusakan, melainkan menjalankan tugas sebagai kepala dinas dalam menegakkan aturan terkait larangan membangun di roi pantai. Sementara dari pihak pemilik hotel, mengaku sudah mengantongi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang merupakan produk dari pemda setempat. Sehingga tindakannya justru

dianggap melanggar hukum. ‘’Tapi apapun bantahannya, kita hargai sebagai pembelaan. Tapi bukti dan keterangan saksi sudah cukup untuk menetapkannya sebagai tersangka,’’ terang Made Yasa. Sebab dari keterangan saksi, LP memerintahkan langsung petugas Satpol PP dan bawahannya meratakan bangunan sekitar pantai dengan exavator. LP kemudian dilaporkan pemilik hotel akibat tindakannya yang dianggap perbuatan pidana. Made Yasa menambahkan, sudah banyak saksi di TKP dan saksi korban yang dimintai keterangan. Keterangan tersangka dalam pemerik-

saan kemarin, dalam rangka menguatkan alat bukti dan perbuatan pidana yang disangkakan. Mengenai kemungkinan saksi lain yang di-

panggil, belum dipastikannya. Tapi dalam waktu dekat, perkara ini akan segera dilimpahkan ke Jaksa Penuntut Umum. (ars)


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.