Snt02022016

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.75.000 SUMBAWA Rp.80.000 ECERAN Rp 4.500

SUARA NTB

SELASA, 2 FEBRUARI 2016

Pengemban Pengamal Pancasila

16 HALAMAN NOMOR 273 TAHUN KE 11 Online :http://www.suarantb.com E-mail: hariansuarantb@gmail.com

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257 (Suara NTB/ars)

Usut Proyek Gedung Evakuasi Bencana di KLU

Polda dan Ahli Konstruksi Lakukan Uji Lab Mataram (Suara NTB) Januari 2016, penyelidikan proyek gedung evakuasi bencana di Kecamatan Pemenang Kabupaten Lombok Utara (KLU) berlanjut. Ahli konstruksi bahkan sudah menguji lab atas sampel yang sudah diambil dari gedung senilai Rp 21 miliar itu.

Dilanjutkannya penyelidikan proyek ini ditandai dengan berangkatnya tim penyidik ke kampus Institut Teknologi Surabaya (ITS) awal Januari lalu. Tepat tanggal 14 Januari, tim Subdit III Tipikor Ditreskrimsus Polda NTB yang menangani kasus ini, menyaksikan langsung proses uji lab. “Tanggal 14 Januari itu, tim ahli konstruksi melakukan uji ketahanan beton di laboratorium ITS,” kata Kabid Humas Polda NTB, AKBP Dra. Hj.Tribudi Pangastuti, MM kepada Suara NTB Senin (1/2).

Uji ketahanan fisik beton sampel itu disebutnya, tidak hanya disaksikan oleh penyidik Krimsus. Proses yang sama disaksikan juga oleh rekanan pemenang tender proyek, PT. Waskita Karya (Persero), berikut pengawas proyek dan perwakilan Kementerian PU, sekaligus menghadirkan pengawas proyek.

Bersambung ke hal 15

CEK FISIK - Tim dari Polda NTB dan ahli konstruksi melakukan cek fisik pada bangunan evakuasi bencana di Kecamatan Pemenang, KLU beberapa waktu lalu.

(Suara NTB/nas)

Reposisi Pejabat Sesuai Kemampuan dan Kompetensi

TO K O H Tidak Dipilih dan Memilih DANREM 162/WB, Kol. CZI. L. Rudy Irham Srigede, ST M.Si disebut-sebut akan maju dalam pemilihan Gubernur NTB 2018 mendatang. Terkait informasi tersebut, Danrem dengan tegas membantah.

Menurutnya ia saat ini masih aktif menjadi anggota TNI, untuk itu ia tidak boleh untuk ikut berpolitik praktis. ‘’Saya ini masih anggota aktif TNI. Jadi tidak boleh berpolitik praktis, dan tidak boleh memilih dan dipilih. Sekali lagi, saya masih memakai baju hijau, sehingga tidak boleh untuk memilih dan dipilih,’’ ujarnya di Mataram, Bersambung L. Rudy Irham Srigede ke hal 15 (Suara NTB/dok)

H.Muh.Amin

Mataram (Suara NTB) Wakil Gubernur NTB, H. Muh. Amin, SH, M.Si mengatakan, ia belum menerima laporan hasil kerja Tim Evaluasi Kinerja Pimpinan Tinggi Pratama yang dibentuk awal tahun ini. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, bisa saja pimpinan SKPD yang dievaluasi digeser (reposisi) ke SKPD lain sesuai kemampuan dan kompetensinya.

“Hasil

evaluasi itu, tidak selamanya seorang pejabat begitu dievaluasi disanksi. Bisa saja dia digeser dalam eselon yang sama misalnya. Bisa jadi digeser ke yang lain sesuai kemampuan dan kompetensi mereka. Ndak selamanya dikenakan sanksi,” kata Amin dikonfirmasi usai melantik Penjabat Bupati Sumbawa, Senin (1/2) sore kemarin.

Tim Evaluasi Kinerja Pimpinan SKPD yang diben-

Dipulangkan, Warga NTB Eks Gafatar Bingung DUA warga NTB eks Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) dipulangkan, Senin (1/2) dari Boyolali, Jawa Tengah. Mereka adalah Sanggar Yamin (38), warga Sleman, Yogyakarta kelahiran Bima dan Topan Prahara (29), warga Ampenan Utara, Mataram. Mereka sejatinya sudah mewakafkan hidupnya untuk melanjutkan hidup di Desa Sukamaju, Kecamatan Ketapang, Kalimantan Barat dengan bertani di lahan seluas 38 hektar yang dibeli dari hasil swadaya anggota.

Sanggar Yamin mengungkapkan, ia hidup bersama 80 kepala keluarga lain eks Gafatar di lahan pemukiman dan pertanian dalam mengikuti program kemandirian dan ketahanan pangan yang dilakukan kelompok kontroversial itu. “Kelompok kami sudah menggarap lahan di sana, ditanami padi dan sayuran. Karena dipulangkan ini, terpaksa lahan itu ditinggalkan,” terangnya saat ditemui di Rumah Perlindungan Trauma Center Dinas Sosial Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi NTB, Senin (1/2).

Ia mengaku, keikutsertaan-

MA PhD. Tak ada unsur internal Pemprov di dalam tim tersebut supaya mereka benar-benar objektif melakukan evaluasi dan penilaian. Hal itulah yang diinginkan Gubernur NTB supaya tim evaluasi kinerja ini benar-benar mampu bersikap objektif. Evaluasi ini dilakukan tim selama bulan Januari. Tim sudah mendapatkan SK dari Gubernur NTB pada tanggal 4 Januari 2016.

Bersambung ke hal 15

Hentikan Reklamasi Teluk Benoa

Senator Asal NTB dan Bali Sepakat Surati Presiden

(Suara NTB/why)

PULANG – Dua warga eks Gafatar yang dipulangkan ke NTB, Sanggar Yamin (kiri) dan Topan Prahara sesaat setelah tiba di RPTC Disodukcapil Provinsi NTB, Senin (1/2). nya dalam program sosial dari kelompok Gafatar itu adalah tanpa paksaan, murni untuk bertani. Hingga akhirnya masyarakat dihebohkan dengan ajaran diduga menyimpang yang dilakukan oleh anggota Gafatar dan memicu kontroversi sehingga mereka dipulangkan ke daerah asal masing-masing.

Sementara di daerah Kalimantan itu diakuinya tidak menda-

tuk Gubernur NTB bekerja profesional. Sehingga, dalam tim tersebut semuanya berasal dari akademisi dari sejumlah perguruan tinggi di NTB seperti Universitas Mataram, IKIP Mataram dan IAIN Mataram. Tim tersebut diketuai oleh Prof. Tatok Asmoeni dan Sekretaris, Dr. Basuki Prayitno. Keduanya merupakan akademisi Unram. Sementara tiga orang anggota tim lainnya adalah Rektor IKIP Mataram, Prof H. Toho Cholik Mutohir

pat penolakan seperti di tempat lain seperti di Mempawah, Kalimantan Barat.

Kepulangannya ini, kata Yamin, menyisakan ketidakpastian dalam masa depannya. Pasalnya ia sudah meniatkan diri untuk melanjutkan hidup untuk mengurusi lahan pertanian di Ketapang tersebut. Ia mengaku, Bersambung ke hal 15

Mataram (Suara NTB) Rencana pengerukan pasir laut di perairan Pulau Lombok oleh dua investor untuk mereklamasi Teluk Benoa, Bali mendapat penolakan dari senator asal NTB dan Bali. Usai kunjungan kerja membahas pelaksanaan UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI asal NTB dan Bali mengatakan akan menyurati Presiden untuk meminta Reklamasi Teluk Benoa dihentikan.

“Masa orang Bali saja keberatan kemudian kita serta merta mengizinkan (pengambilan pasir laut). Bahkan kami anggota DPD RI dapil NTB maupun DPD RI dari Bali akan bersurat ke Presiden.

Untuk supaya, Reklamasi Te-

luk Benoa ini dihentikan,” kata Anggota DPD RI Dapil NTB, Hj. Robiatul Adawiyah, SE dikonfirmasi di sela-sela kunjungan kerja Komite I DPD RI di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur, Senin (1/2) siang kemarin.

Pihaknya juga akan mengonfirmasi kepada Pemprov NTB yang mengeluarkan izin eksplorasi pengerukan pasir laut di wilayah Lombok Barat dan Lombok Timur. Melihat penolakan yang begitu massif dilakukan masyarakat Bali atas rencana reklamasi Teluk Benoa, para senator asal NTB ingin melihat sikap Pemprov NTB. Penolakan mengenai rencana reklamasi Teluk Benoa juga disampaikan senator asal Bali, I Gede Pasek Suardika. Menurutnya, NTB harus mampu menjaga keseimbangan lingkungan dalam pengembangan sektor pariwisata.

Bersambung ke hal 15

Tersangka Kasus SPAM KLU Ditahan Mataram (Suara NTB) Dua tahun tertahan sejak penetapan tersangka, pengusutan proyek Sistem Perpipaan Air Minum (SPAM) Kabupaten Lombok Utara (KLU) berlanjut lagi. Tersangka berinisial BES, akhirnya ditahan Senin (1/ 2). Proses penahanan sempat alot, karena tersangka menolak menandatangani berita acara penahanan.

BES datang ke Kejati NTB sekitar pukul 13.00 Wita, didampingi kuasa hukumnya, Edy Rahman, SH, MH. Mereka bertemu Ketua Tim Penyidik Thailani, SH, dan jaksa penuntut Budi Tridadi Wibawa,SH. Satu jam kemudian tersangka menolak menandatangani berita acara penahanan yang disodorkan penyidik.

Dikonfirmasi soal sikap kliennya ini, Edy Rahman tak membantah. Alasannya, tersangka ingin mempelajari detail seluruh isi berkas penyid-

ikan kasus SPAM KLU senilai Rp 12,5 miliar yang ditangani Kejati NTB sejak 2013 itu.

“Beliau ingin pelajari detail berkasnya, jadi sementara ndak mau ditahan,” kata Edy. Reaksi dari tersangka itu tak membuat jaksa bergeming dengan sikapnya. Penyidik merespon penolakan dari tersangka dengan membuatkan berita acara berbeda.

“Tadi penyidik membuatkan berita acara penolakan penahanan,” kata Juru Bicara Kejati NTB, Made Sutapa, SH. Dalam surat itu, tersangka diminta menandatangani bahwa menolak untuk ditahan dengan beberapa alasan yang dicantumkan. Meski menolak ditahan, Kejaksaan tetap melakukan penahanan terhadap tersangka. “Surat penolakan penahanan itu kan hak dia (tersangka). Tapi kami tetap menjalankan protap penahanan,”kata Sutapa.

Akhirnya upaya tersangka untuk menolak ditahan tak berhasil. Oleh tim penyidik Pidsus dan tim penuntut umum, BES digiring ke Kejari Mataram untuk persiapan administrasi penahanan. Kejari Mataram mengeluarkan surat perintah penahanan nomor Print-14./P.2.10/Ft.1/02/ 2016 tanggal 1 Februari 2016.

BES dalam proyek SPAM yang terletak di Kecamatan Gangga, KLU ini, diketahui menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

Dia ditetapkan sebagai tersangka sejak kasus ini naik ke penyidikan 2013 lalu.

Hasil perhitungan kerugian negara oleh BPKP dalam kasus ini, mencapai Rp 1,5 miliar lebih. Indikasi tindak pidana pada proyek ini, disebutnya, berkaitan dengan spek proyek yang diduga tidak sesuai ketentuan.

Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/ars)

ALOT – BES (tengah) saat menuju Kejari Mataram untuk dilakukan penahanan. Tersangka sempat menolak ditahan.

SUARA NTB Selasa, 2 Februari 2016

SUARA MATARAM

Halaman 2

Pemkot Normalisasi Sungai Unus Satu Petugas Per Lingkungan SAMPAH masih menjadi persoalan di Kota Mataram. Untuk mengatasi hal ini, Pemkot Mataram mulai tahun ini fokus pada penanganan masalah sampah yang dimulai dari kelurahan. Terkait pengelolaan sampah di Kelurahan Tanjung Karang Permai, Kecamatan Sekarbela, di setiap lingkungan disiapkan satu petugas sampah. Petugas inilah yang mengumpulkan sampah dari rumah warga dan dibawa ke tempat pembuangan sementara (TPS).

“Di sini masing-masing lingkungan dibuat panitia atau petugas penanganan sampah. Sampah setiap hari diambil di setiap rumah warga dan diangkut ke TPS,” jelas Lurah Tanjung Karang Permai, Syamsudi, S.Adm kepada Suara NTB di kantornya, Senin (1/2).

Petugas sampah ini dibayar dengan iuran yang dikeluarkan warga. Jumlah iuran yang dikeluarkan warga ini ditetapkan atas kesepakatan bersama. Kemudian sampah yang diangkut petugas ke TPS ini setiap hari diangkut kendaraan Dinas Kebersihan Kota Mataram sehingga dipastikan tidak ada sampah yang menumpuk setiap hari.

Dengan adanya kenaikan anggaran untuk kelurahan mulai tahun ini, Syamsudi mengatakan anggaran tersebut juga akan difokuskan untuk penanganan kebersihan dan sampah di wilayahnya. Tahun ini anggaran untuk kelurahan naik menjadi Rp 250 juta, sementara di tahun-tahun sebelumnya hanya sekitar Rp 165 juta.

Syamsudi mengatakan pihaknya akan menambah sarana untuk pengangkutan sampah seperti gerobak sampah yang akan dibagikan untuk setiap lingkungan. Saat ini gerobak sampah yang ada di lingkungan sudah uzur sehingga harus diganti dengan yang baru. “Gerobak sampah yang ada sekarang ini sudah lama dan rusak,” ujarnya. Selain itu pihaknya juga akan menganggarkan untuk pengadaan bak sampah dari besi sehingga lebih awet.

Bak sampah ini rencananya akan ditempatkan di setiap RT. Dengan demikian sampah bisa terkumpul lebih mudah dan pengangkutan menjadi lebih efisien. “Kita juga usulkan kereta dorong ukuran kecil. Kemudian alat-alat kebersihan lainnya seperti cangkul, sekop dan lainnya yang bisa dimanfaatkan pada saat gotong royong bersama masyarakat,” ujarnya. Alat-alat ini juga akan disumbangkan untuk lingkungan dan bisa digunakan saat kerja bakti membersihkan lingkungan. (ynt) Syamsudi (Suara NTB/ynt)

Panggil Diskoperindag KOMISI II DPRD Kota Mataram berencana memanggil jajaran Dinas Koperindag (Koperasi Perindustrian dan Perdagangan) Kota Mataram dalam waktu dekat ini. Pemanggilan itu menyusul maraknya dugaan jual beli aset yang baru-baru ini menerpa PT. PCF (Pasifik Cilinaya Fantasi) sebagai pihak yang menempati aset Pemkot Mataram.

Pemanggilan ini, kata Ketua Komisi II DPRD Kota Mataram, Drs. HM. Zaini yang ditemui usai memimpin rapat kerja dengan PT. PCF, BPKAD (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah) dan Bagian Hukum Setda Kota Mataram, guna mengklarifikasi keberadaan ruko-ruko yang ada di sebelah barat Mataram Mall. Karena seperti diketahui ruko-ruko itu tidak termasuk dalam item yang dikelola PCF. Saat ini ruko-ruko itu dimanfaatkan sebagai rumah makan dan tempat berjualan souvenir. Ruko-ruko di sebelah barat Mataram Mall tidak ada sangkut pautnya dengan PCF. ‘’Itu lain urusannya,’’ cetus Zaini. Karenanya, Komisi II berencana memanggil Dinas Koperindag untuk mengklarifikasi keberadaan ruko-ruko itu. Termasuk tiga ruko dalam kompleks Mataram Mall (Global Elektronik, Dedi Kaset dan Heron) yang baru diketahui Dewan bahwa itu bukan bagian dari Mataram Mall. ‘’Itu juga masih misteri. Dari pihak Pemkot tidak tahu, dari pihak PCF juga tidak tahu,’’ katanya. Penyebabnya, karena pihak ketiga ini tidak pernah dihubungi dan pihak Pemkot Mataram juga tidak pernah menarik royalti. Zaini berjanji Komisi II akan turun ke lapangan untuk melihat secara langsung kondisi di sana.

Pada bagian lain, politisi Demokrat ini mengatakan, terhadap beberapa tempat yang dicurigai ada dugaan jual beli aset, ternyata tidak terbukti. Karena, dulunya dalam perjanjian tahun 1996 bahwa ada kewenangan pihak kedua untuk melakukan sewa kepada pihak lain. ‘’Itu sudah dilakukan,’’ imbuhnya.

Pihaknya ingin menjelaskan bahwa berapa luas lahan yang tersisa dari yang awalnya 39.000 meter persegi. Sebetulnya, lanjut Zaini, secara hukum tidak ada persoalan. Tinggal sekarang komisi yang membidangi masalah keuangan ini ingin mengetahui berapa luas lahan Mataram Mall yang sesungguhnya. (fit) HM. Zaini

Mataram (Suara NTB) Setelah menerjukan pasukan biru Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Mataram, Jumat (29/1), Pemkot Mataram kembali menurunkan alat berat untuk menormalisasi Sungai Unus di Lingkungan Batu Ringgit Kelurahan Tanjung Karang Kecamatan Sekarbela.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Mataram Ir.H. Mahmuddin Tura menjelaskan, untuk normalisasi saluran tersebut Penjabat Walikota meminta bantuan eskavator dari PT. Metro.

Normalisasi dilakukan dari pertigaan Kali Bernyok, Unus hingga muara di Loang Baloq. Ditargetkan pekerjaan ini tuntas dalam waktu satu minggu. “Target kita ini selesai selama seminggu,” katanya Senin (1/2).

Memang yang ditemukan banyak penyempitan akibat sedimentasi. Pihaknya bersyukur masyarakat meminta agar sedimentasi itu dibuang ke lahan mereka. Kendalanya, banyak bangunan di sempadan kali sehingga dikoordinasikan dengan camat dan lurah.

Camat dan Lurah diminta mengecek sertifikat warga. Jika ditemukan tidak sesuai sertifikat, pihaknya koordinasi untuk melakukan pembongkaran.

“Dampaknya sangat besar terhadap genangan di Batu Ringgit,” terangnya.

Penjabat Walikota Mataram Dra. Hj. Putu Selly Andayani, M.Si., menyebutkan bukan saja dinormalisasi melainkan Sungai Unus dilebarkan sekitar enam meter. Sebab, terjadi penyempitan oleh sedimentasi dan bangunan. “Dilebarkan sekitar 6 meter dan pengerukan hingga dasar.

Sedimentasi diangkat,” kata Selly.

Masalah bangunan itu, akan dikomunikasikan dengan warga. Lahan digunakan itu masuk daerah aliran

(Suara NTB/cem)

NORMALISASI - Pemkot Mataram menggunakan alat berat menormalisasi Sungai Unus di Lingkungan Batu Ringgit Kelurahan Tanjung Karang. sungai. Malah dikhawatirkan dijadikan lapak liar untuk konsumsi minuman keras. Setelah dinormalisasi,

akan dibuatkan bronjong supaya rapi.

Setelah pengerukan selama seminggu ini, paling tidak bisa meminimalisir

banjir yang selama ini terjadi di Batu Ringgit. “Mudah - mudahan saja tidak banjir lagi,” harapnya. (cem)

Walikota dan Wakil Walikota Mataram Dilantik di Istana Presiden Mataram (Suara NTB) Walikota dan Wakil Walikota Mataram terpilih rencananya akan digelar di Istana Presiden, Jakarta. Kabag Pemerintahan Setda Kota Mataram I Nyoman Suandiasa menjelaskan, isu pertama yang perlu diluruskan terkait jadwal pelantikan Walikota dan Wakil Walikota terpilih. Rencananya pelantikan dilakukan sekitar Bulan Februari dan Maret bagi daerah Pilkadanya tidak bermasalah.

Sedangkan, daerah yang Pilkadanya bermasalah digelar Bulan Juni.

Kepastian tanggal berapa pelantikan, dalam rapat bersama Kepala Biro Pemerintah se - Indonesia yang langsung dipimpin Direktur Fasilitas Kemendagri tidak disebutkan. “Sampai sekarang belum ada kepastian.

Karena, yang berkepentingan tidak hanya Mendagri. Tapi

harus mencocokan waktu Presiden,” ujarnya Senin (1/2).

Sementara, skenario pelantikan kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih berdasarkan Undang - Undang Pilkada bahwa yang bertanggungjawab adalah Pemerintah Provinsi. “Akan ada semacam serahterima jabatan.

Apakah ada pesta rakyat atau tidak, nanti kita akan atur skenarionya,” jawabnya Melihat dinamika perkembangaan saat ini, pelantikan Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota terpilih rencananya diambil alih oleh Pemerintah Pusat. Suandiasa me-

nambahkan, pelantikan berdasarkan amanat undang - undang nomor 1 tahun 2014 tentang Pilkada Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Gubernur dan Walikota/Wakil Walikota dilakukan oleh Mendagri. Oleh Pemerintah Pusat sedang disiapkan Peraturan Presiden. “Melihat dinamika saat ini. Jika pelantikan di Istana Presiden. Pemerintah Pusat harus mengganti undang undang,” terangnya.

Pemkot Mataram lanjutnya, sudah menyiapkan dokumen serah terima jabatan serta Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Sejauh ini, telah rampung 50 - 60 persen. Sebab, lap-

Tegaskan Tidak Ada Jual Beli Aset

Komisi II Panggil BPKAD dan PCF Mataram (Suara NTB) Komisi II DPRD Kota Mataram, Senin (1/2) kemarin memanggil BPKAD (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah), PT. PCF (Pasifik Cilinaya Fantasi) dan juga Bagian Hukum Setda Kota Mataram. Pemanggilan ini untuk mengklarifikasi isu jual beli aset Pemkot yang kini sedang dikelola oleh PCF. Dalam rapat kerja yang dipimpin Ketua Komisi II DPRD Kota Mataram, Drs. HM. Zaini baik Pemkot Mataram yang diwakili oleh BPKAD dan Bagian Hukum, maupun PCF menegaskan, tidak ada jual beli aset seperti yang marak diberitakan media beberapa pekan terakhir ini. Yang terjadi adalah PCF menyewakan kembali sejumlah ruko kepada pihak ketiga.

Dalam perjanjian yang ada saat itu, apa yang dilakukan PCF dengan memindahkan hak guna pakai kepada pihak ketiga, dibenarkan. Kepala BPKAD Kota Mataram, Yance Hendra Dirra, SE., mengungkapkan, berkurangnya luas lahan Pemkot di sana, karena adanya kekeliruan mengambil ukuran.

Karena ternyata ada tiga toko (Global Elektronik, Dedy Kaset dan Heron) tidak termasuk dalam lahan Pemkot Mataram. ‘’Terhadap tiga toko ini, kami juga baru tahu tepatnya sebulah yang lalu. Yaitu setelah Tim Penelusuran turun untuk melakukan pengamanan aset Kota Mataram,’’ aku Yance.

Tiga toko ini, sebagaimana diakui Manajer Mataram Mall, Teddy Saputra, sudah ada sebelum Mataram Mall dibangun. Pengakuan ini diperkuat dengan dokumen berupa fotofoto yang ditunjukkan Teddy dalam rapat kerja itu.

(Suara NTB/fit)

RAPAT KERJA - Rapat kerja Komisi II dengan PCF, BPKAD dan Bagian Hukum Setda Kota Mataram.

Waktu Pemkot membuat MoU dengan PCF, semua item, termasuk tiga toko itu dimasukkan dalam perjanjian itu. ‘’39.900 meter persegi itu termasuk tiga toko itu. Jalanpun juga ikut,’’ tambah Yance. Setelah jalan dikeluarkan dalam perhitungan luas aset Pemkot Mataram menjadi 34.000 meter persegi lebih. Setelah adanya pengakuan PCF bahwa tiga toko itu tidak termasuk dalam pengelolaan mall, Pemkot Mataram akan melakukan revisi perjanjian dengan PCF. Pengakuan Yance ini menyulut reaksi anggota Komisi II, I Wayan Wardana, SH. ‘’Dalam perjanjian tahun 1996 atau sekitar 20 tahun yang lalu, sampai saat ini Pemkot Mataram belum tahu keberadaannya dan kemana royaltinya, saya pikir bukan sesuatu yang bisa kita terima dengan akal sehat,’’ sesalnya.

Mestinya ketika membuat perjanjian, PCF sudah mengetahui bahwa tiga toko itu bukan bagian dari mereka.

Komisi II, katanya, ingin mengetahui perjanjian tiga toko itu, sehingga bisa berdiri di sana. ‘’Kalau kemarin atau dua

hari yang lalu kejadiannya, kita mungkin masih bisa memakluminya. Bapak sebagai pengelola di sana tentu kalau bukan hak bapak mengelola, bapak melaporkan. Bukan didiamkan dalam 20 tahun. Itu tidak lucu bagi kami,’’ tegasnya.

Ketua Komisi II, Drs. HM. Zaini menganggap komunikasi antara PCF dengan Pemkot Mataram masih lemah. Kabag Hukum Setda Kota Mataram, Mansur, SH., MH., mengatakan, sesungguhnya dugaan jual beli aset tidak perlu terjadi. Karena dalam pasal 9 ayat 7 perjanjian Pemkot Mataram dengan PCF menyebutkan bahwa pengalihan aset (hak guna bangunan) kepada pihak ketiga, sepengetahuan pihak kedua dalam hal ini PCF. Manajer Mataram Mall, Teddy Saputra menambahkan, pengalihan HGB kepada pihak ketiga diperbolehkan sepanjang dalam masa perjanjian 50 tahun yang disepakati dengan Pemkot Mataram. Terkait tiga ruko itu, lanjutnya, akan diclearkan terlebih dahulu dengan Dewan dan Pemkot Mataram. ‘’Baru kita tahu kalau itu (tiga ruko) bisa ditarik. Nanti kita pikirkan,’’ pungkasnya. (fit)

oran akuntabiltas harus menunggu laporan dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dan Bappeda.

Untuk sertijab, Penjabat Walikota Mataram Dra. Hj. Putu Selly Andayani, M.Si., akan membacakan memori sertijab saja. Apabila pelantikan dilakukan pada Bulan Februari. Sedangkan, LKPD akan diparipurnakan melalui sidang Paripurna DPRD. Dalam Pilkada serentak 9 Desember lalu, pasangan AMAN (H. Ahyar Abduh - H. Mohan Roliskana) ditetapkan sebagai Walikota dan Wakil Walikota Mataram. (cem)

Bantuan Kapal

DPKP Verifikasi Proposal Kelompok Nelayan Mataram (Suara NTB) Dinas Pertanian, Kelautan, dan Perikanan (DPKP) Kota Mataram mulai melakukan verifikasi proposal kelompok nelayan yang akan mendapatkan bantuan kapal.

Verifikasi ini dilakukan secara ketat sehingga kelompok yang akan menerima bantuan kapal ini benar-benar layak. “Proposal yang masuk cukup banyak dan sekarang sedang dilakukan verifikasi,” jelas Kepala DPKP Kota Mataram, Ir. H. Mutawalli kepada Suara NTB, Senin (1/2).

Salah satu syarat agar bantuan kapal ini bisa cair, kelompok tani harus memiliki badan hukum. Jika tidak, maka bantuan tak bisa dicairkan. Syarat itu disampaikan Mutawalli merupakan syarat langsung dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI. Selain melakukan verifikasi terhadap proposal yang masuk, DPKP Kota Mataram juga akan membuatkan para kelompok nelayan badan hukum. Karena banyak kelopok nelayan yang belum memiliki badan hukum, maka DPKP akan membantu pengurusan pembentukan badan hukum kelompok nelayan yang ada di Mataram. “Kita lagi buatkan badan hukum untuk kelompok-kelompok nelayan karena syaratnya harus berbadan hu-

kum. Kelompok nelayan diarahkan agar berbadan hukum agar bantuannya bisa cair,” jelasnya.

Jumlah bantuan kapal ini sebanyak empat unit yang berasal dari DAK KKP RI dengan total anggaran Rp 2,8 miliar yang peruntukannya khusus untuk perikanan dan di Kota Mataram akan digunakan untuk perikanan tangkap. Karena itulah kementerian telah memberi izin DAK tersebut digunakan untuk membeli kapal yang akan diberikan kepada kelompok nelayan. Mutawalli mengatakan bantuan kapal ini diperkirakan akan terealisasi pada triwulan kedua.

Spesifikasi kapal yang akan dibeli ini kategori kapal kecil atau kapal dengan kapasitas di bawah 5 GT (Gross Tonage). Bantuan kapal ini akan menyasar kelompok nelayan yang ada di pesisir Ampenan baik utara, tengah, dan selatan. Tiap tahun Pemkot Mataram selalu mendapatkan kucuran DAK perikanan dari Kementerian KKP. Tapi tiap tahun penggunaan anggaran tersebut berbeda. Untuk 2015, DAK perikanan sebanyak Rp 2,1 miliar dan digunakan untuk membeli peralatan tangkap seperti jaring, pembuatan keramba besi, boks penyimpanan ikan, freezer, dan berbagai peralatan pengolahan hasil tangkapan. (ynt)

123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 Mataram (Suara NTB) hal ini, Kepala Dinas Pertanian, wilayah itu. Banyak lahan per- tan diindikasikan paling parah berapa luasnya. “Belum ada lapo- Kota Mataram. Mutawalli men- si disampaikan Mutawalli 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 Pekan lalu, saat hujan Kelautan, dan Perikanan (PKP) tanian yang dialihfungsikan dibandingkan wilayah lainnya. ran,” ujarnya. Tahun ini kembali gatakan semua diserahkan ke juga telah dipegang di Bidang 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 melanda Kota Mataram Kota Mataram, Ir. H. Mutawal- menjadi perumahan dan per- Saluran irigasi yang mengala- akan dilakukan perbaikan salu- Dinas PU Kota Mataram yang Irigasi Dinas PU Kota Mat123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 dalam beberapa hari bertu- li kepada Suara NTB menyam- kantoran. “Penyempitan (salu- mi kerusakan di Kota Mataram ran irigasi dengan Dana Alokasi lebih paham soal teknis. “Ada aram. “Karena semua 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 rut-turut menyebabkan tak paikan penyebab tergenangnya ran irigasi) terjadi di depan As- sepanjang 55 ribu meter atau Khusus (DAK) sebesar Rp 4,3 mil- DAK, tapi dialihkan ke PU untuk sekarang diserahkan ke PU. 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 hanya banjir dan genangan di kawasan pertanian di lingkar se- rama Haji dan kantor BP4K ke 55 kilometer dan pada tahun iar. Fokus perbaikan saluran iri- perbaikan saluran tersier dengan Semua (perbaikan saluran iri123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 pemukiman, tapi lahan per- latan tersebut karena penyem- barat, makanya air di saluran lalu saluran irigasi yang berha- gasi tahun ini juga akan dilaksan- anggaran Rp 4,3 miliar. Karena gasi) dijadikan satu,” ujarnya.

123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 tanian juga ikut tergenang. pitan saluran irigasi. ini naik menggenangi lahan per- sil diperbaiki hanya 10 persen. akan di kawasan lingkar selatan. ini sangat teknis, agar tidak tum- Tahun lalu, Dinas PKP Kota 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 Akibatnya tanaman padi Namun untuk pengerjaan per- pang tindih biar PU sekalian yang Mataram memperbaiki saluTerkait sawah yang tergenang, Penyempitan saluran irigasi tanian,” jelasnya, Senin (1/2).

123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 para petani yang baru ditan- ini salah satunya disebabkan ran irigasi dengan DAK sebeSejak tahun lalu, kerusakan Mutawalli mengatakan pihaknya baikan saluran irigasi tahun ini mengerjakan,” jelasnya.

123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 am terancam rusak. Terkait maraknya pembangunan di saluran irigasi di lingkar sela- belum menerima laporan resmi tak lagi dilaksanakan Dinas PKP Data kerusakan saluran iriga- sar Rp Rp 4,7 miliar. (ynt) 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 (Suara NTB/dok)

Sawah Tergenang karena Penyempitan Irigasi

SUARA NTB Selasa, 2 Februari 2016

EKONOMI DAN BISNIS

Halaman 3

Tahun 2015, ’’Remittance’’ TKI Mencapai Rp 1,7 Triliun Mataram (Suara NTB) Selama tahun 2015, TKI asal NTB telah berkontribusi besar mendukung perekonomian daerah. Tercatat, nilai kiriman uang atau remittance selama tahun 2015 mencapai Rp 1,7 triliun.

Angka ini menurut Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi NTB, Drs. Wahyudin, MM, merupakan angka terbe-

sar dalam delapan tahun terakhir. Data pengiriman terbesar didapat dari Kantor POS sebesar Rp 1,3 triliun lebih.

’’

Wahyudin

Ini angka terbesar dalam delapan tahun terakhir.

Inilah yang membantu ekonomi petani.

(Suara NTB/bul)

Awasi Jalur Tikus KEPALA Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakeswan) Provinsi NTB, Ir. Hj. Budi Septiani mengatakan , akan berkoordinasi dengan beberapa pihak terkait untuk mengawasi jalur-jalur tikus masuknya unggas ilegal.

Baru-baru ini, seperti diketahui pihak Karantina Lembar melakukan penangkapan ribuan unggas yang akan masuk ke NTB secara ilegal. Unggasunggas tersebut hingga kini masih ditahan dan akan dilakukan pemusnahan. Dipastikan tidak boleh satupun dikonsumsi oleh manusia, karena dikhawatirkan menjadi perant(Suara NTB/dok) ara penularan penyakitHj. Budi Septiani penyakit unggas berbahaya.

Budi memastikan pemusnahan dilakukan secepatnya.

Pihaknya telah mendapat undangan resmi dari Balai Karantina untuk melakukan pemusnahan bersama-sama.

Seperti yang menjadi kekhawatiran akademisi, masuknya unggas ilegal berpotensi membawa penyakit berbahaya yang ditularkan sesama unggas maupun kepada manusia. Apalagi masuknya unggas-unggas itu tidak dengan prosedur yang resmi. ‘’Kami akan koordinasi juga dengan Badan Ketahanan Pangan, untuk memantau ke luar masuknya komoditas peternakan juga dicatat melalui pos pemantauan yang ada di pelabuhan. Kita memang belum masuk di tim itu,’’ kata Budi terkait pengetatan jalur masuk melalui pintu resmi.

Kepada Suara NTB di Mataram, Senin (1/2) kemarin, disebutkan juga, peternak-peternak unggas yang sudah ada akan dilibatkan sebagai pemberi informasi terhadap kemungkinan masuknya unggas-unggas dari luar daerah.

“Peternak yang sudah ada ini biasanya memberikan kita informasi kalau ada unggas masuk. Ini yang coba kita akan intensifkan,’’ katanya. Pemerintah daerah katanya, berusha mencegah masuknya unggas secara ilegal masuk. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga kekhawatiran virus berbahaya masuk NTB. (bul)

PKL Lingkar Selatan Protes Direlokasi Mataram (Suara NTB) Sejumlah pedagang kaki lima (PKL) di bundaran jalan lingkar selatan protes direlokasi. Mereka menuntut pemerintah untuk menyiapkan lokasi.

Penertiban oleh Satpol PP Kota Mataram dilaksanakan sekitar pukul 20.30 Wita, Jumat (29/1) lalu. Petugas memasang spanduk larangan berjualan, namun spanduk tersebut dicabut oleh oknum tak bertanggung jawab.

Kepala Bidang Trantibum Satpol PP Kota Mataram Bayu Pancapati mengatakan, penertiban tersebut bekerjasama dengan Dinas Pertamanan Kota Mataram. Sebab, jalan by pass - Mataram telah digunakan. Namun, pedagang sempat menolak direlokasi dan menuntut pemerintah menyiapkan lokasi. ‘’Dulu kan masih ada plang. Sekarang by pass sudah digunakan, ‘’ kata Bayu, Senin (1/2).

Dikhawatirkan keberadaan PKL mengganggu kendaraan dan membahayakan mereka. Kasus di Jakarta misalnya, PKL berjualan dipinggir kemudian ditabrak. Di samping itu, Dinas Pertamanan ingin memasang lampu hias, sehingga tidak mungkin ada pedagang di lokasi tersebut. ‘’Sekarang apakah kita mau lihat rapi atau tidak,’’ ujarnya.

Dijelaskan, Perda Kota Mataram Nomor 11 Tahun 2015 tentang trantibum, bahwa di jalur hijau dan badan jalan tidak boleh dijadikan tempat berjualan. Pedagang enggan pindah dengan faktor ekonomi dianggap alasan klasik. Setelah didata ternyata sebagian besar merupakan masyarakat luar Kota Mataram.

Namun tuntutan tersebut, Pol PP tidak memiliki kewenangan dan menyerahkan ke camat dan lurah. Berdasarkan Perda Kota Mataram Nomor 22 Tahun 2013 tentang pelimpahan sebagian kewenangan ke camat dan lurah. Artinya, permasalahan PKL dan kos - kosan jadi kewenangan camat dan lurah. ‘’Kalau urusan relokasi itu bukan urusan kami. Dan kami serahkan ke camat dan lurah,’’ jelasnya. (cem)

Sementara data yang diterima dari Bank Indonesia Kantor Perwakilan Provinsi NTB (data gabungan dari semua bank), tercatat sebesar Rp 396,3 miliar. ‘’Ini angka terbesar dalam delapan tahun terakhir. Inilah yang membantu ekonomi petani,’’ kata Wahyudin di kantornya, Senin (1/2) kemarin.

Dipaparkan, tahun 2008 lalu, kiriman TKI hanya sebesar Rp 853,4 miliar lebih, menyusul tahun 2009 sebesar Rp 1,01 triliun lebih. Sementara tahun 2010 tercatat sebesar Rp 1,2 triliun lebih, lalu tahun 2011 sebesar Rp 1,4 triliun lebih, tahun 2012 sebesar Rp 1,1 triliun lebih, tahun 2013 sebesar Rp 1,4 triliun lebih dan tahun 2014 sebesar Rp 1,4 triliun lebih.

Kiriman TKI dari Januari hingga 31 Desember 2015, tercatat paling besar berasal dari

Arab Saudi sebesar Rp 190 miliar lebih, menyusul Uni Emirat Arab sebesar Rp 17,1 miliar lebih. Sementara dari Kuwait sebesar Rp 7,3 miliar lebih; Kemudian kiriman dari Malaysia sebesar Rp 20,5 miliar lebih. Tambahannya dari beberapa negara lain, Qatar, Jordan, Korea Selatan, Brunei Darussalam, Filipina, Hongkong, Jepang, Singapura, dan lainnya.

Dari keseluruhan kiriman berdasarkan data Bank Indonesia, terbesar masuk di perbankan yang ada di Kabupaten Lombok Barat, menyusul Kabupetan Sumbawa, Kabupaten Bima, Kabupaten Lombok Tengah, Dompu dan Lombok Timur.

Sementara dari data Kantor POS sebesar Rp 1,3 triliun lebih, paling besar masuk ke Lombok Timur, Lombok Tengah, Sumbawa, Bima, Lombok Barat, Kota Mataram dan Lombok Utara. “Belum yang dikirim langsung melalui TKI yang pulang. Juga banyak, cuma tidak bisa didata,’’ demikian Wahyudin. (bul)

Merosot, Pendapatan Petani Perkebunan

Mataram (Suara NTB) Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi NTB merilis pendapatan petani melalui penghitungan Nilai Tukar Petani (NTP).

Pemerintah daerah terkait musti melakukan langkah-langkah strategis agar petani tak terusterusan merugi.

Demikian disampaikan Kepala BPS Provinsi NTB, Drs. Wahyudin, MM di kantornya, Senin (1/2) kemarin. Gembaran secara umum NTP di Provinsi NTB pada bulan Januari 2016 terdiri dari, Nilai Tukar Petani Tanaman Pangan (NTPP) sebesar 106,56 , Nilai Tukar Petani Hortikultura (NTPH) 97,01 , Nilai Tukar Petani Tanaman Perkebunan Rakyat (NTPR) 93,51 .

Nilai Tukar Petani Peternakan (NTPT) sebesar 116,44 dan Nilai Tukar Petani Perikanan (NTNP) 100,33. Nilai Tukar Petani Perikanan (NTNP) dirinci menjadi NTP Perikanan Tangkap (NTN) tercatat sebesar 106,05 dan NTP Perikanan Budidaya (NTPi) tercatat 91,07.

Secara gabungan, NTP NTB sebesar 105,53. Berarti NTP bulan Januari 2016 mengalami penurunan 0,65 bila dibandingkan dengan NTP bulan Desember 2015 dengan NTP sebesar 106,22. ‘’Penghitungan NTP ini sudah menggunakan tahun dasar terbaru. Di mana harga saat ini telah disesuaikan,’’ katanya. NTP merupakan hasil bagi antara biaya yang dikeluarkan oleh petani dengan biaya yang didapatkan dari hasil produksi. Jika NTP-nya 100, berarti pendapatan yang diterima petani sebanding dengan

biaya yang dikeluarkan. Jika nilainya di bawah 100, berarti biaya produksinya lebih tinggi dibandingkan dengan penghasilan dari hasil produksinya.

Di satu sisi, pada pada bulan Januari 2016, terjadi inflasi (kenaikan harga barang) di daerah perdesaan di NTB sebesar 1,07 persen. Inflasi disebabkan karena terjadinya peningkatan indeks konsumsi rumah tangga pada enam kelompok pengeluaran, yaitu kelompok bahan makanan (2,18 persen), makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau (0,89 persen), perumahan (0,32 persen), kesehatan(0,15 persen), pendidikan, rekreasi dan olahraga (0,12 persen), sandang (0,11 persen).

Sedangkan kelompok transportasi dan komunikasi mengalami penurunan indeks sebesar 1,21.

Dihubungi terpisah, Kepala Dinas Perkebunan Provinsi NTB, Ir.Budi Subagio mengatakan, baru-baru ini telah melakukan pertemuan dengan pemerintah pusat. Program yang didukung oleh APBD dan APBN,akan dilakukan percepatan pengembangan intensifikasi kakao, kopi, kelapa, termasuk tembakau.

Melorotnya pendapatan petani, salah satunya lantaran komoditas kakao mengalami kerusakan akibat serangan penyakit dan perawatan petani yang sangat kurang. ‘’Tapi kalau dari awal kemarin bagus, cuma diakhir-akhir banyak serangan penyakit,’’ katanya.

Untuk peningkatan nilai tukar petaniperkebunan,kedepankakao dan tebu masuk sebagai program prioritas Upaya Khusus (Upsus), dan efektif tahun 2017. (bul)

Perpres Turun, Bulog Beli Jagung Mataram (Suara NTB) Bulog telah mempersiapkan diri menyerap sebanyak-banyaknya jagung produksi petani di NTB. Ini menjadi kabar baik, sebab perusahaan pelat merah ini tidak hanya fokus menyerap gabah dan beras petani.

“Kita siap akan membeli jagung, Perpresnya sudah turun, cuma saya belum terima,” kata Kepala Bulog Sub Divre Bima, R. Guna Dharma.

Saat ini Bulog sedang melakukan pemantauan daerah yang menjadi sentra-sentra komoditas jagung yang menjadi slah satu program unggulan di provinsi ini. Rencananya, setidaknya dapat diserap sebanyak 20.000 ton jagung petani, bahkan sebanyak-banyaknya jika memungkinkan.

Diperkirakan, pembelian efektif bulan Maret-April, saat musim panen sedang berlangsung. ‘’Kalau sudah ada Perpres, berarti uangnya sudah disiapkan. Kalau bisa ekspor, kita ekspor langsung,’’ kata Awang sapaan R. Guna Dharma kepada Suara NTB di Mataram, Senin (1/2) kemarin.

Bulog akan bergerak melakukan pembelian tidak menggunakan patokan harga seperti tahun sebelumnya. Harga pembelian akan disesuaikan dengan harga yang berlaku di pasaran. Dengan terlibatnya langsung Bulog membeli jagung, akan banyak pilihan bagi petani saat menjual.

Disinggung soal gabah, Awang kepada media ini mengatakan

tingkat serapannya cukup bagus di tiga kabupaten/kota, Kabupaten Dompu, Kabupaten Bima dan Kota Bima. Bahkan stoknya saat ini cukup untuk memenuhi kebutuhan selama tiga bulan kedepan.

Awang mengatakan, sejauh ini belum ada gejolak harga di lapangan. Bahkan Bulog menyerap masih menggunakan Perpres tahun 2015 dengan harga pembelian Rp 7.300/Kg. Justru ia mempertanyakan sulitnya menyerap beras/gabah petani di Pulau Lombok menggunakan standar pembelian menggunakan Perpres tahun lalu.

“Saya ndak tahu bagaimana bisa sulit melakukan penyerapan di Pulau Lombok. Harga beras premium saat ini di Bima Dompu Rp 8.000/kilogram maksimal.

Sehingga kita dalam melakukan serapan, tidak kesulitan menggunakan acuan HPP tahun lalu,’’ demikian Aw a n g . (bul)

R. Guna Dharma (Suara NTB/bul)

(Suara NTB/bul)

PRIMADONA - Kuliner ayam Taliwang menjadi primadona bagi wisatawan yang berkunjung ke NTB. Peluang ini menjadi kesempatan besar para peternak ayam. Pada usia tiga bulan, panen dilakukan untuk memenuhi banyaknya permintaan. Salah satu peternak ayam kampung sedang membawa pesanan ke salah satu rumah makan di Kota Mataram.

Telkomsel Apresiasi Pelanggan Setia Mataram (Suara NTB) Sebagai bentuk apresiasi kepada pelanggan setianya, di awal tahun ini Telkomsel menyelenggarakan Program Digilife Festival (DIGIFEST), yaitu sebuah program berhadiah dengan jalan mengakses UMB *500*80# dan melakukan pembelian layanan Digital Lifestyle di dalam UMB tersebut.

Setiap pembelian layanan akan mendapatkan kupon yang nantinya diundi, lalu pelanggan yang beruntung sebagai pemenang undian akan mendapatkan hadiah yang telah disediakan oleh Telkomsel. Program ini berlangsung mulai tanggal 11 Januari 2016 hingga 11 April 2016 dan hanya berlaku di wilayah Bali, Nusa Tenggara, Jawa Timur, Jawa Tengah dan Yogyakarta.

Dalam rilis yang diterima Suara NTB, Senin (1/2) kemarin, Manager Market & Customer Development Telkomsel Endra Diputra memaparkan, program DIGIFEST merupakan salah satu bentuk apresiasi Telkomsel atas loyalitas pelanggan, khususnya di wilayah Bali dan Nusa Tenggara, baik pengguna kartuHalo, simPATI, Kartu As atau LOOP, yang telah menggunakan beragam layanan digital Telkomsel selama ini.

“Ke depannya kami akan terus melakukan inovasi dan meningkatkan kualitas baik

SENIN, 1/02/2016

(Suara NTB/ist)

SOSIALISASI - Customer Service Telkomsel GraPARI Denpasar sedang melakukan sosialisasi Program DIGIFEST ke pelanggan setia Telkomsel. terkait produk, jaringan maupun kualitas layanan demi menjaga kenyamanan pelanggan baik dalam berkomunikasi maupun dalam menikmati layanan data dan layanan digital Telkomsel,” ujarnya.

Beberapa layanan yang tersedia dalam program DIGIFEST antara lain, NSP (Nada Sambung Pribadiku), Voucher Games dan Langit Musik MP3. Sedangkan beberapa hadiah menarik yang bisa didapatkan oleh pelanggan yang menjadi pemenang undian nantinya yakni, 2 Yamaha Nmax, 1 buah Samsung Galaxy S6 Edge, 1 buah kamera Fuji

XM1, 4 buah Samsung Galaxy A5 dan 3 buah Xiaomi Mi4.

Jika pelanggan ingin melakukan cek kupon undian dalam Program DIGIFEST, caranya sangat mudah, cukup mengakses UMB *500*80# dan memilih menu cek kupon. Setelah itu jumlah kupon DIGIFEST akan dikirimkan notifikasinya ke pelanggan melalui SMS dengan sender 777. Untuk informasi lebih lanjut mengenai program ini, pelanggan bisa menghubungi 133 (kartuHalo) atau 188 (simPATI, Kartu As dan LOOP). Selain itu, info lengkapnya bisa dilihat melalui link http://tsel.me/ digifest. (bul)

SUARA NTB Selasa, 2 Februari 2016

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 4

Kisruh Penyedotan Pasir Laut

(Suara NTB/rus)

KASUS Demam Berdarah Dengue (DBD) selama sebulan terakhir ini menjadi momok di Lombok Timur (Lotim).

Di mana, temuan kasus makin meningkat. Salah satunya di Puskesmas Selong dalam sebulan terakhir ini sudah terdapat 4 kasus DBD. Kepala Puskesmas Selong, Lalu Ihsan kepada Suara NTB, Senin (1/2), mengungkapkan, jika kegiatan fogging selama ini ternyata tidak bisa menyelesaikan masalah.

Nyamuk Aedes aegypti sebagai dalang utama penyebar penyakit DBD, karena gigitannya ini tidak bisa dibasmi dengan semprotan asap fogging.

Ia menjelaskan, yang paling dikedepankan agar bisa terhindar dari nyamuk DBD ini adalah menjaga kebersihan dan jaga pola hidup bersih dan sehat. Munculnya nyamuk DBD ini tidak hanya karena musim hujan. Akan tetapi saat musim kemarau pun utamanya di dekat perkebunan banyak kasusnya.

Seperti kasus di Kelurahan Sanbudaya Kecamatan Selong ini ditemukan 2 kasus. Hal ini karena lokasi Sandubaya yang dekat dari perkebunan. Nyamuk Aedes aegypti menggigit siang hari, yakni di atas pukul 10.00 dan bisa terbang sejauh 200 meter.

Diakuinya, temuan kasus DBD di Puskesmas Selong terbilang cukup tinggi. Pada tahun 2015, temuan kasusnya mencapai 35 kasus. Menurutnya, rata-rata kasus merupakan kasus kiriman. ‘’Tergigit di Mataram lalu pulang dirawat di puskesmas,’’ akunya.

Menurutnya, cara ampuh yang bisa mengatasi tumbuh kembang nyamuk ini antara lain dengan abatesasi. Menaruh serbuk obat ke dalam bak mandi. Kepada seluruh warga diingatkan setidaknya dalam waktu sepekan sekali bak mandi harus dikuras. Berikutnya dapat dilakukan kapurisasi. Tabur di bak mandi atau di sumur. “Kata kuncinya sebenarnya adalah jaga kebersihan diri dan kebersihan lingkungan,” imbuhnya.

Sementara itu, se Kabupaten Lotim berdasarkan catatan Dinas Kesehatan Lotim selama kurun waktu sebulan terakhir ini sudah ditemukan sedikitnya 55 kasus DBD yang tersebar di 20 kecamatan.

Penanganan dilakukan di 29 puskesmas. Temuan terbanyak di Puskesmas Terara sebanyak 22 kasus.

Kepala Dinas Kesehatan, drg.

Asrul Sani mengatakan sejauh ini Lotim belum ditetapkan dalam kondisi Kejadian Luar Biasa. Temuan-temuan tersebut sudah bisa langsung ditangani masingmasing puskesmas. (rus)

DPRD Isyaratkan Kantor Bupati Tetap di Tanjung Tanjung (Suara NTB) Wacana pembangunan pusat pemerintahan Kabupaten Lombok Utara (KLU) di Kecamatan Gangga mendapat respons dari kalangan DPRD. Versi DPRD, keberadaan Kantor Bupati, Wakil Bupati, dan DPRD Lombok Utara tetap di Tanjung dengan tetap memanfaatkan lokasi lahan milik Pemda.

“Membeli lahan lain (di Gangga) tentu butuh biaya besar, kalau tetap berada di sini kita hanya akan mnyediakan biaya pembangunan gedungnya saja tanpa harus membeli lahan baru. Sehingga kita bisa menghemat biaya,” ungkap anggota Banggar DPRD KLU, Ardianto, SH., Senin (1/2).

Menurutnya, di lokasi yang ada sekarang sudah berdiri beberapa bangunan, antara lain, RSUD Tanjung, Pol PP, sedangkan beberapa bangunan yang masih bersifat sementara seperti Kantor Bupati/Wakil Bupati, Setda, Setwan, dan Bappeda Lombok Utara. Perkantoran ini berpeluang untuk dikembangkan karena di bagian belakang kantor tersedia lahan milik pemda.

Terhadap areal sawah yang diklaim produktif, bagi Ardianto, tidak bisa dijadikan kendala untuk melanjutkan pembangunan. Sebab lahan sawah tanah milik Pemda sejatinya disiapkan untuk pembangunan fisik.

“Kita tidak bisa mempertahankan sawah ini, ini adalah konsekuensi dari pembangunan wilayah. Di sisi lain, untuk memantapkan pembangunan infrastruktur jalan yang kabarnya baru mencapai 85 persen, ini juga masih membutuhkan anggaran besar,” jelasnya.

Ardianto juga meminta, agar TAPD segera merencanakan pembangunan Kantor Bupati dan Kantor DPRD tahun ini, untuk dapat diusulkan anggarannya pada RAPBD 2017.

Menyusul kondisi perkantoran yang ada untuk pejabat daerah tidak representatif. Sebagaimana Bupati, Wakil Bupati dan DPRD sering dikunjungi oleh pejabat luar daerah, maka penting bagi eksekutif dan legislatif menyiapkan anggaran fisik untuk kantor dinas yang sepadan.

“Kita tidak bisa maksimal kalau bekerja di ruangan dengan berdesak-desakan, kita harus sesuaikan luas ruangan dengan isinya,” demikian Ardianto.

Diberitakan sebelumnya, Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan (Bappeda) KLU, Ir. H. Nanang Matalata, M.Si., mewacanakan lokasi center city pemerintahan Lombok Utara di Kecamatan Gangga. Meski Pemda sebelumnya telah mengkaji pusat kantor pemerintahan di Dusun Montong Mojet, Desa Jenggala, Kecamatan Tanjung, namun lokasi tersebut ditengarai masih belum ideal.

Menurutnya, syarat lokasi tempat dibangunnya pusat kantor pemerintahan harus luas, di atas 5 hektar.

“Areal untuk lokasi central city harus di atas 5 hektar, sedangkan di lokasi sekarang ini hanya 3,5 hektar. Pak Sekda memang menginginkan supaya kantor pemerintahan dimaksimalkan di sini, tetapi konsekuensinya bangunan Rumah Sakit harus direlokasi. Jadi agak sulit untuk melakukan itu,” ungkap Nanang.

Ia menjelaskan, di pusat kantor pemerintahan tidak hanya identik dengan fisik perkantoran saja, tetapi juga mendukung sarana dan prasarana sosial. Untuk itu, Bappeda berencana akan mengkaji ulang areal pusat kota pemerintahan KLU ini, salah satunya dengan mencari lokasi alternatif di Kecamatan Gangga.

Nanang mengklaim, bahwa lokasi perkantoran ibu kota tidak identik dengan Tanjung. Sebab dalam road map tata ruang wilayah, perkantoran pemerintah atau ibu kota pemerintah membentang dari Tanjung, ke Utara hingga Desa Genggelang Kecamatan Tanjung.

“Yang disebut Ibu Kota Tanjung itu, tidak harus berada di Desa Tanjung, tapi sampai ke Genggelang. Ini yang akan kita kaji lagi, tetapi tetap harus duduk bersama dengan DPRD supaya jika disepakati, langsung dituangkan dalam Perda. Tetapi syarat yang lain, lokasi kantor pemerintah ini haruslah tanah tidak produktif,” demikian Nanang. (ari)

Ketua Dewan : Akan Selesai Setelah Presiden Bersikap Selong (Suara NTB) Ketua DPRD Lombok Timur (Lotim), H. M. Khaerul Rizal menilai, kisruh dari rencana penyedotan pasir laut untuk reklamasi Benoa Bali akan selesai jika Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersikap, yakni mencabut Peraturan Presiden (Perpres) No 51 tahun 2014 tentang Reklamasi Benoa.

Menurutnya, perpres itu sebagai kunci dari persoalan kisruh rencana penyedotan. Pemerintah di tingkat daerah, seperti di Bali maupun di NTB semua mengacu kepada Perpres tersebut. Termasuk perintah dari pembuatan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) yang saat ini sedang digodok Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Diketahui, rencana penyedotan pasir laut PT Tirta Wahana Bali Internasional (TWBI) di perairan Lombok Timur sebanyak 15 juta meter kubik dari total 25,5 juta meter kubik kebutuhan untuk renovasi Benoa. Pasir-pasir laut ini akan dibawa ke Benoa Bali ini akan diperuntukkan untuk membuat 12 buah pulau, dengan luas sekitar 658 ha.

Produk Perpres itu sendiri diakui keluar pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Menurutnya hal ini lah yang selama ini diperjuangkan para pejuang lingkungan, baik yang ada di Lombok maupun di Bali. “Bali dengan NTB saat ini sama posisinya,” ucapnya.

Disoal mengenai sikap dari para wakil rakyat Lotim ini, Khaerul Rizal mengatakan atas nama wakil rakyat suaranya sama dengan tuntutan rakyat. Menolak rencana penyedotan pasir atau pengerukan pasir untuk reklamasi Benoa. “Kita sama dengan rakyat,” tegasnya. (rus)

METODE Berikut ini salah satu metode penyedotan pasir laut di Lotim yang disampaikan dalam sebuah presentasi beberapa waktu lalu.

(Suara NTB/rus)

Tidak Selesaikan Masalah

Hari Ini, DPRD KLU Gelar Sidang Paripurna Penetapan Bupati Terpilih Tanjung (Suara NTB) DPRD Kabupaten Lombok Utara (KLU) dijadwalkan menggelar sidang paripurna istimewa Penetapan Bupati Terpilih hasil Pilkada 9 Desember 2015, Selasa (2/2).

Sidang ini termasuk yang terbelakang di NTB, di mana kabupaten lain sudah menggelar hal serupa dan telah menyerahkan risalah sidang ke Mendagri melalui Gubernur.

“Hanya KLU yang belum melaksanakan sidang istimewa. Sementara, kabupaten/kota lainnya di NTB ini sudah selesai. Setelah rapat Badan Musyawarah, akhirnya diputuskan sidangnya digelar Selasa besok, (hari ini, red),” ungkap Wakil Ketua DPRD KLU, Sudirsah Sujanto, S.PdB, Senin (1/2).

Ia mengungkapkan, keterlambatan sidang ini dikarenakan Surat Edaran Mendagri

untuk menetapkan Bupati terpilih melalui sidang DPRD baru masuk pada 19 Januari.

Sedangkan Dewan KLU, sejatinya telah bersurat ke Mendagri terkait hasil Pilkada melalui gubernur pada 6 Januari. Hanya saja, Surat DPRD ke KLU tersebut dilayangkan tidak melalui proses sidang sebagaimana arahan SE Mendagri.

Politisi Partai Gerindra KLU ini mengungkapkan, dalam hasil sidang dan risalah sidang nantinya, pihaknya akan meminta pelantikan bupati/wakil bupati terpilih dilakukan segera. Dengan kepastian pelantikan kepala daerah baru, setidaknya menjadi jaminan bahwa program kerja eksekutif dapat berjalan dengan lebih baik. “Harapan kami, Pemprov juga mempercepat usulan pelantikan ke pusat,” imbuhnya.

Sebelumnya, Sekretaris

DPRD KLU harus bersurat ke Gubernur NTB untuk mempertegas surat penetapan kepala daerah terpilih yang dilayangkan DPRD KLU, menyusul adanya SE Mendagri yang turun belakang hari. Menjadi pertimbangan, apakah surat yang terlanjur dikirim akan ditarik untuk kemudian DPRD menggelar sidang paripurna istimewa penetapan kepala daerah terpilih.

“20 hari sejak kami menerima penetapan paslon terpilih dari KPU, kami di DPRD sudah menindaklanjuti ketentuan penetapan pasangan calon (paslon) terpilih. DPRD memang tidak menetapkan paslon melalui sidang paripurna, karena sudah sesuai dengan amanat UU Nomor 8 tahun 2015, tentang perubahan UU No 1 tahun 15 tentang penetapan PP pengganti Undang-undang. Jadi apa yang kami lakukan sudah

benar,” sebut Ketua Komisi l DPRD KLU, Ardianto.

Persoalannya kemudian muncul manakala Mendagri melalui SE, meminta DPRD di daerah melakukan penetapan paslon pascaDPRD bersurat ke Mendagri melalui gubernur terkait penetapan dimaksud.

Menurut Ardianto, SE hanya sekadar imbauan, namun seharusnya Mendagri lebih menitikberatkan amanat UU Nomor 8 tahun 2015 melalui Peraturan Pemerintah. Hanya saja, termasuk DPRD KLU hingga saat itu belum melihat PP yang menegaskan mekanisme sebagaimana diamanatkan UU tersebut.

Ia menjelaskan, dalam ketentuan UU Nomor 8 tahun 2015, mekanisme penetapan telah diatur pada pasal 160, 160 a, sampai pasal 163. Intinya dari pasal-pasal tersebut, pengesahan paslon bupati dan wakil bupati terpilih dilaku-

kan oleh Mendagri yang disampaikan oleh KPU, dan dilakukan berdasarkan penetapan paslon yang disampikan oleh DPRD melalui gubernur.

Dalam hal DPRD tidak menyampaikan pengesahan paslon terpilih, maka pengangkatan paslon oleh Mendagri dilakukan atas usul KPU Provinsi melalui gubernur.

Dalam pasal selanjutnya, disebutkan pula hal-hal lain menyangkut pengesahan diatur melalui peraturan pemerintah.

“Sampai kita tetapkan dan surat kita kirim ke Gubernur pada 6 Januari lalu, PP belum kita terima. Tapi sesuai mekanisme, pengesahan paslon oleh DPRD sudah sah. Apakah nanti petunjuk gubernur meminta kita mengesahkan melalui paripurna, ya kita enjoy saja karena memang risalah sidang itu juga dibutuhkan sebagai lampiran,” demikian Ardianto. (ari)

Bayi Laki-laki di Lotim Diduga Polres akan Berikan Penghargaan Ditelantarkan Orang Tuanya pada Personel Berprestasi Selong (Suara NTB) – Diduga terhimpit faktor ekonomi, sesosok bayi laki-laki yang diperkirakan berusia dua minggu harus jadi korban penelantaran orang tua kandungnya. Saat ditemukan di pinggir jalan Dusun Gelumpang Desa Suralaga Kecamatan Suralaga. Kondisi bayi dalam keadaan sehat yang terbungkus kain dan selimut. Di samping bayi, ada selembar surat wasiat dan satu kotak susu.

Informasi yang dihimpun Suara NTB, Senin (1/2), awal mula penemuan sesosok bayi berjenis kelamin laki-laki itu ketika salah satu warga atas nama Inaq Unawir (60) warga Dusun Tana’ Tampat, Desa Suralaga berolahraga pagi di Jalan Jurusan Tumbuh MuliaSuralaga. Jalan ini, merupakan jalurnya jalan-jalan usai menjalankan ibadah Shalat Subuh sekitar pukul 05.30 Wita. Seketika, Inaq Unawir mendengar tangisan sosok bayi yang menyita perhatiannya.

Merasa penasaran, ibu paruh baya yang berprofesi sebagai petani ini terus mencari sumber dari tangisan tersebut.

Tak berapa lama kemudian, Inaq Unawir terkejut setelah menemukan sesosok bayi yang hanya terbungkus kain dan selimut. Di samping bayi itu, ditemukan juga satu kotak susu dan wasiat dari orang tua bayi. Dalam kertas itu bertuliskan jika nama bayi malang itu bernama M. Ruslan. Selain itu, bagi siapapun yang menemukan bayi itu dengan kondisi masih hidup supaya menjaga dan merawatnya dengan sebaik-baiknya agar kelak bisa menjadi anak yang berguna dan bermanfaat.

Di lembaran kertas itu juga tertulis, orang tua tega menelantarkan anaknya, karena tidak sanggup merawat sang bayi, karena terhimpit faktor ekonomi.

Dikonfirmasi di Mapolres Lotim, Kasat Reskrim Polres Lotim, AKP. Haris Dinzah, SH, SIK, membenarkan adanya kasus penemuan bayi oleh salah satu masyarakat di Desa Sural-

(Suara NTB/ist)

DITELANTARKAN - Bayi jenis kelamin laki-laki yang ditemukan oleh salah warga di Desa Suralaga Kecamatan Suralaga Lotim. aga. Untuk mengungkap siapa orang tua dari bayi yang bersangkutan aparat kepolisian sedang melakukan proses penyelidikan mengenai siapa orang tua bayi yang sebenarnya. Sampai berita ini dikonfirmasi, Haris mengatakan jika bayi tersebut masih dirawat di puskesmas desa setempat untuk mendapatkan perawatan medis. (yon)

Selong (Suara NTB) – Kapolres Lombok Timur (Lotim) AKBP. Karsiman, SIK, MM menyatakan siap akan memberikan penghargaan kepada aparat kepolisian yang menjalankan tugasnya dengan baik dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).

Langkah pemberian penghargaan kepada personel, merupakan salah satu program rutin yang dilakukan atas prestasi dan dedikasi yang dilakukan, baik tingkat polres maupun polsek. Adanya, pemberian penghargaan terhadap personel yang aktif dan berprestasi harus berdasarkan penilaian dari masing-masing Kapolsek maupun Kasat.

“Kita rutin memberikan penghargaan kepada personel yang berprestasi dan paling berperan dalam menjaga kamtibmas. Sehingga, tentu kita harapkan pada Kapolsek dan Kasat supaya melakukan penilaian dengan baik kepada personel yang dalam menjalankan tugasnya dengan baik,” ujarnya dalam serah

(Suara NTB/yon)

SERTIJAB - Proses sertijab sejumlah kapolsek di Gedung Dharma Bhayangkara Polres Lotim, Senin (1/2). terima jabatan kapolsek dan pejabat lingkup Polres Lotim, Senin (1/2).

Selain itu, lanjut Kapolres, memberikan penghargaan kepada personel itu sangat penting dilakukan apabila personil dapat menjalankan tugas dengan baik. Sebaliknya, jika kewenangan dan tanggung jawabnya dia manfaatkan untuk melakukan di luar kewenanga-

nnya, maka personel tersebut harus dihukum dan dikenakan sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Adapun nama pejabat struktural yang dilantik adalah Kapolsek Suralaga, Kapolsek Selong, Kapolsek Sakra Timur, Kapolsek Sukamulia, Kapolsek Wanasaba, Kapolsek Pringgabaya dan Kapolsek Sambelia. (yon)

Jumlah TKI Meninggal Asal Lotim Masih Belum Jelas Selong (Suara NTB) – Tenggelamnya kapal pengangkut calon Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di perairan Malaysia beberapa waktu lalu hingga saat ini masih simpang siur terkait berapa jumlah TKI asal Lotim yang meninggal. Informasi yang berkembang, kedua calon TKI asal Lotim sebelumnya dikabarkan satu meninggal dan satu selamat. Sementara, informasi terbaru mengatakan jika kedua calon TKI asal Lotim yang ikut dalam rombongan meninggal.

Demikian disampaikan Kepala Bidang Bina Pelatihan dan Produktivitas Penempatan Naker (BPPN) pada Disosnakertrans Lotim, H. M. Supriyadi pada Suara NTB, Senin (1/2).

Berdasarkan informasi yang diterima dari Konsulat Jenderal RI di Johor Baru Malaysia, dari 38 calon TKI yang ikut dalam rombongan itu, 16 diantaranya

sudah berhasil diidentifikasi. Dari ke 16 jenazah, dua calon TKI asal Lotim, yakni Mukhlis alamat Rensing kelahiran 6 Desember 1974 dan Mustadi alamat Lenting Daya Kecamatan Sakra Timur kelahiran 16 Maret 1990 masuk dalam daftar nama calon yang menjadi korban meninggal. ‘’Kabarnya masih simpang siur terutama berapa jumlah korban meninggal asal Lotim. Karena sebelumnya Mustadi dikabarkan selamat dari insiden itu. Tapi dari SMS yang masuk dari Konjen RI, kedua masuk dalam daftar nama korban yang meninggal,” paparnya.

Dikatakannya, semua calon TKI yang menjadi korban tenggelamnya kapal di perairan Malaysia itu saat ini masih berada di hospital Sultan Ismail di Johor Baru Malaysia untuk dilakukan proses identifikasi. Dari 38 korban yang ada, 16 diantaranya sudah berhasil diidentifikasi yakni, Siti Mayadi asal Dasan Gunung,

Mukhlis asal Rensing Lotim-NTB, Rusli asal Lampung, Mustadi asal Lenting Daya, Lotim-NTB. Korban lainnya atas nama Sudar asal Tanjung Perak, Murti asal Lumajang dan sejumlah korban dari Lombok Tengah (Loteng) dan beberapa daerah di Indonesia.

“Kemarin pihak keluarga korban mengatakan jika Mustadi selamat dari insiden itu karena sempat menelpon. Namun sekarang informasi terbaru mengatakan jika keduanya meninggal setelah dilakukan proses identifikasi. Ini yang membuatnya simpang siur,”jelasnya.

Atas kondisi ini, lanjutnya, pihak dari Disosnakertrans Lotim terus menjalin koordinasi terkait berapa jumlah TKI yang meninggal dalam insiden itu khususnya korban yang meninggal asal Lotim. “Kita terus melakukan koordinasi baik secara vertikal, horizontal maupun diagonal,” pungkasnya. (yon)

SUARA PULAU LOMBOK

SUARA NTB Selasa, 2 Februari 2016

Halaman 5

Penyelesaian LHP BPK Molor Siapkan Perda Inisiatif SETELAH berhasil melahirkan dua peraturan daerah (perda) inisiatif pada tahun 2015 lalu, tahun ini DPRD Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) berencana menyiapkan perda inisiatif lebih banyak lagi. Tidak tanggung-tanggung, ada 11 perda inisiatif yang telah disiapkan kalangan wakil rakyat ini dan sudah masuk dalam Program Legislasi Daerah (Prolegda) tahun 2016.

“Dari 23 raperda yang masuk dalam Prolegda tahun ini, (Suara NTB/dok) 11 di antaranya merupakan H.L. Arif Rahman Hakim perda inisiatif dari Dewan,” ungkap Ketua Badan Legislasi (Banleg) DPRD Loteng, H. L. Arif Rahman Hakim, SE., kepada Suara NTB, Senin (1/2).

Namun, karena proses penyusunan, pembahasan hingga pengesahan perda inisiatif tersebut cukup panjang, maka Dewan tidak mau memasang target muluk-muluk. Semua perda inisiatif harus bisa ditetapkan tahun ini. Tapi paling tidak setengah dari yang sudah masuk dalam Prolegda.

Menurutnya, menyusun perda inisiatif bukan persoalan mudah.

Tahapan yang harus dilalui cukup panjang, sehingga butuh waktu dan proses panjang pula. Pasalnya, dalam menyusun perda inisiatif butuh konsultasi dengan berbagai pihak. Termasuk melakukan public hearing dan lainnya, sehingga walau sudah masuk dalam Prolegda, belum tentu semuanya bisa diselesaikan tahun ini. Tapi yang pasti, pihaknya tetap akan berupaya semaksimal mungkin, agar semua rencana perda inisiatif bisa terwujud.

Disinggung perda inisiatif apa saja yang diajukan, Arif mengaku lupa rincianya. Namun yang pasti, prosesnya saat ini tengah disusun masing-masing komisi. Setelah itu, baru dilanjutkan ke tahap selanjutnya. “Masih sangat panjang prosesnya.

Masalah perda inisiatif apa saja, yang jelas bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat di daerah ini,” tandasnya.

Lebih lanjut Ketua DPC PBB Loteng ini menambahkan, keberadaan perda-perda inisiatif dari DPRD Loteng diharapkan bisa memenuhi kebutuhan dan tuntutan masyarakat. Terkait regulasi daerah yang selama ini mungkin belum bisa ditangani oleh pemerintah daerah. Mengingat, masih banyak ruangruang di masyarakat yang belum memiliki payung hukum.

Dihubungi terpisah, Sekretaris DPRD Loteng, H. Awaludin, S.H.M.H., menambahkan, saat ini sudah ada 5 raperda inisiatif yang tengah dalam proses penyusunan di tingkat komisi. Dan, diharapkan draf dari raperda inisiatif ini segera dituntaskan penyusunannya, sehingga bisa segera dibahas dan ditetapkan. (kir)

Mahasiswa Lobar Tolak Pengambilan Pasir untuk Reklamasi

Sekda Lobar Kecewa Kinerja Belasan Pimpinan SKPD Giri Menang (Suara NTB) Sekda Lombok Barat (Lobar), H. M. Taufiq mengaku sangat kecewa dengan kinerja belasan pimpinan SKPD yang belum merampungkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK. Pasalnya, penyelesaian LHP BPK ini molor, sehingga diperpanjang. Sekda mengingatkan belasan SKPD “lelet” supaya segera menuntaskan temuan BPK. SKPD diberi deadline lima hari ke depan untuk menuntaskannya.

“Saya sangat kecewa, temuan LHP BPK baru selesai 50 persen (15 SKPD). Karena itu kami beri waktu tambahan sampai lima hari ke depan bagi SKPD untuk menyelesaikannya,” tegasnya saat ditemui di Gedung DPRD Lobar, Senin (1/2).

Dari hasil evaluasi yang dilakukan pihaknya, dari 32

SKPD baru 15 SKPD yang menuntaskan temuan LHP 100 persen. Sedangkan sisanya, sekitar 17 SKPD belum menuntaskan. Dijelaskan, penyelesaian LHP ini molor dari seharusnya dalam waktu dekat ini. Pihaknya memperpanjang penyelesaian LHP sampai lima hari ke depan, yakni tanggal 5-6

Februari dari target BPK tanggal 31 Januari 2016.

Pihaknya akan mengevaluasi proses penyelesaian LHP BPK pada SKPD yang belum tuntas. Jika dalam jangka waktu toleransi 5 hari yang diberikan SKPD tidak mampu menuntaskannya, maka tentunya akan ada evaluasi ter-

(Suara NTB/kir)

Polres Loteng Rombak Komposisi Pejabat

(Suara NTB/her)

TOLAK - Mahasiswa dari Front Mahasiswa Lobar menggelar aksi menolak pengambilan pasir di Kantor Bupati Lobar, Senin (1/2).

Praya (Suara NTB) Perombakan komposisi pejabat di lingkup Polres Lombok Tengah (Loteng) kembali berlangsung. Sejumlah perwira yang sebelumnya menduduk jabatan strategis di Polres Loteng, dirotasi. Hal ini ditandai dengan serah terima jabatan dipimpin langsung Kapolres Loteng, AKBP Nurodin, SIK, MH, di Aula Mapolres Loteng, Senin (1/2).

Para pejabat yang dimutasi diantaranya Kasat Lantas, dari AKP L. Ryan Aditya diisi oleh AKP Pratiwi Noviani, SH, Kapolsek Kopang, Kompol Ahmad Mansyur, S.Ag diganti Kompol Marbaiyono Kasat Binmas, dari AKP Dahlan diganti

Iptu Suwarti dan Kapolsek Kuta dari Iptu Sulhan kepada Iptu Muh. Fatoni, SH. Adapun Iptu Sulhan digeser sebagai Ps. Kanit Intelkam Polsek Kopang. Sementara posisi Kapolsek Praya Barat Daya yang ditinggalkan Iptu Muh Fatoni, S.H., dipercayakan kepada Ipda Suprayanto. “Dalam mutasi kali ini ada perwira yang pindah tugas ke luar Loteng.

Ada juga yang tetap di Loteng, tapi bergeser posisi saja,” sebut Kapolres Loteng, AKBP Nurodin, SIK.M.H. Ia menjelaskan, mutasi jabatan merupakan kebutuhan organisasi dalam rangka meningkatkan kinerja organisasi

agar tetap mampu menampilkan performance yang optimal dalam menghadapi setiap tantangan tugas dan tuntutan masyarakat yang semakin hari semakin kompleks.

Sebagai seorang pemimpin pada setiap level, para perwira diharapkan mampu menjadi suri tauladan bagi bawahannya dan, dapat menjamin kualitas kinerja, menjadi penggerak revolusi mental dan tertib sosial di ruang publik. “Saya yakin dan percaya hal ini tentunya telah dilaksanakan oleh pejabat lama yang telah menyerahkan tugas dan tanggung jawab jabatan kepada pejabat baru pada saat ini,” tambahnya. (kir)

Dampingi Fauzan Khalid

Tim Pemenangan Zaini Arony Siapkan Nauvar Giri Menang (Suara NTB) Tim Pemenangan H. Zaini Arony – H. Fauzan Khalid (AZAN) memastikan akan mem-back up putra semata wayang H. Zaini Arony, Nauvar Farinduan sebagai calon pendamping H. Fauzan Khalid, SAg, MSi, di sisa masa jabatannya ke depan. Pertimbangannya, tak ingin agar suara pendukung AZAN sekitar 61 persen lebih pada Pilkada lalu yang didominasi suara Zaini Arony pecah, karena salah memilih calon wakil bupati.

Demikian disampaikan mantan Sekretaris Tim Pemenangan AZAN, Muazzam Fadli kepada wartawan, Senin (1/2). Dijelaskan lebih jauh, terkait pengusungan calon wakil bupati tetap kuncinya pada parpol pengusung dan pada bupati. Namun dari tim pemenangan AZAN akan tetap menjaga soliditas dan kekompakan dari suara yang diperoleh AZAN sebesar 61 persen pada Pilkada lalu.

Tak bisa dinapikan, lanjut-

nya, suara 61 persen lebih ini didominasi oleh suara Zaini Arony. Karena itu menurutnya, sebagai representasi dari suara Zaini Arony, maka wakil bupati harus mengusung putra Zaini Arony, yakni Nauvar Farinduan. Pertimbangan representasi suara pendukung ini penting untuk keamanan dan kondusivitas daerah ke depan.

Sebab bagaimanapun pemilih tersebut dominan dari suara Zaini Arony. “Hampir semua suara dari Zaini,” klaimnya.

Untuk menjaga soliditas suara masyarakat itu agar tetap mendukung, maka tentunya sebagai personifikasi dari suara Zaini Arony ada pada sosok Nauvar Farinduan. Hal ini, jelasnya, bukan berbicara masalah dinasti, namun masalah pertimbangan pendukung suara.

Menurutnya, jika salah mengambil wakil maka tentunya suara pendukung sebanyak 61 persen ini akan terpecah.karena itu ia selaku tim pemenangan AZAN, di

mana di dalamnya mengusung Fauzan Khalid berharap tetap kompak ke depan. Jika berbicara pengalaman kata Muazzam, tentunya sosok Nauvar Farinduan berpengalaman di birokrasi. Jika dibandingkan sosok calon wakil bupati yang disebut-sebut di media.

Adanya penolakan dari tokoh masyarakat terhadap Nauvar Farinduan, jelasnya, hal lumrah. Hal itu bisa diselesaikan dengan jalur komunikasi dengan lawan politiknya. Ia mengklaim, beberapa tokoh tuan guru yang ditemui bukannya menolak sosok Nauvar Farinduan, namun mereka berharap supaya lebih matang ke depan.

Terkait dukungan parpol pengusung seperti Golkar, menurutnya tidak masalah jika partai utama tak mendukung Nauvar Farinduan. Sebab Golkar tidak bisa berdiri sendiri, artinya kalaupun Golkar tidak mendukung, ada parpol pengusung lain yang akan diupayakan mendukung penuh. (her)

Kasus BSS Banyumulek

Polres Koordinasi dengan BPKP Soal Kerugian Negara Giri Menang (Suara NTB) Polres Lombok Barat (Lobar) berkoordinasi dengan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk menghitung kerugian negara dalam kasus program penyelamatan sapi betina produktif tahun 2010 senilai Rp 740 juta yang menyasar Kelompok Ternak Dusun Dasan Tawar Desa Banyumulek Kecamatan Kediri. ‘’Setelah muncul kerugian negara, barulah polres melakukan gelar perkara untuk menetapkan tersangka,’’ ungkap Kasatreskrim Polres Lobar, AKP Joko Tamtomo kepada wartawan Senin (1/2).

Dijelaskan, sejauh ini penanganan kasus ini belum pada ta-

hap penyidikan atau penetapan tersangka. Sebab sejauh ini, belum ada hitungan kerugian negara dari lembaga sah seperti BPKP. Karena itu, pihaknya pun berkoordinasi dengan BPKP terkait penghitungan kerugian.

Setelah hasil perhitungan kerugian negara keluar, barulah pihaknya melakukan gelar perkara untuk menentukan langkah selanjutnya, apakah kasus ini dinaikkan ke penydidikan atau tidak. “Belum ada penetapan tersangka sejauh ini, karena hasil audit BPKP belum ada,”terang Joko Tamtomo.

Dalam penanganan perkara ini, jelasnya, pihaknya mengedepankan prinsip kehati-hatian untuk menghindari

menyelesaikan perihal temuan administrasi dan aset serta temuan keuangannya.

Sementara itu, Plt Bupati H Fauzan Khalid juga mengingatkan belasan SKPD yang belum merampungkan LHP BPK. Sebab berdasarkan data yang diterima Plt Bupati H Fauzan Khalid dari 32 SKPD ditambah 10 kecamatan di Pemkab Lobar baru 15 SKPD saja yang sudah menyelesaikan temuan BPK yang bersifat administratif menyangkut aset dan keuangan. Sedangkan sisanya sebanyak 39 SKPD belum menuntaskan temuan. (her)

Mahasiswa Keluhkan Asrama di Mataram Mangkrak

SERAH TERIMA - Kapolres Loteng Nurodin memimpin serah terima jabatan sejumlah perwira lingkup Polres Loteng, Senin (1/2).

Giri Menang (Suara NTB) Puluhan mahasiswa dari Front Mahasiswa Lombok Barat (Lobar) mendatangi Kantor Bupati Lobar, Senin (1/2). Aksi ini sebagai bentuk penolakan mahasiswa terhadap rencana pengambilan pasir di wilayah Sekotong. Mereka juga menyoroti mangkraknya bangunan asrama mahasiswa Lobar di Mataram.

Koordinator aksi, Ahmad Jayadi menilai, pengambilan pasir laut di Sekotong sangat bertentangan dengan kondisi alam di wilayah Sekotong sebagai kawasan wisata. Hal ini dinilai sangat ironis, seharusnya Pemda mendorong wisata Sekotong maju, namun pemerintah justru mengambil pasir lautnya.

“Karena itu kami mahasiswa Lobar dengan tegas menolak pengerukan pasir di Lobar, terutama di Sekotong karena itu akan mengancam kawasan wisata Sekotong,” ungkapnya.

Ia sangat menyayangkan ketika proses perizinan bergulir di Pemprov, justru Pemda tidak bersikap tegas menolak. Padahal diketahui, aktivitas itu akan menyebabkan masyarakat rugi dan sengsara. Pihaknya juga mengkritik bentuk pengawasan dan kontrol yang dilakukan anggota DPRD Lobar.

Tak lama berorasi, Kabag Ops Polres Lobar, AKP Fauzan mengarahkan agar mahasiswa masuk ke kantor Dewan untuk berdialog dengan jajaran dewan dan Pemda. Mahasiswa pun masuk ke Kantor Pemda, menuju kantor DPRD. Mereka diterima Ketua DPRD Lobar, Hj. Sumiatun, Wakil Ketua Multazam dan Nursaid bersama sejumlah anggota. Selain itu ada juga dari jajaran Pemda antara lain Sekda, HM Taufiq, Asisten III Setda Lobar Drs. H. Fathurrahim, Kepala Dinas Dikbud, H. Ilham dan Kepala Distamben Lobar Budi Darmajaya.

Pada kesempatan ini, , Sekda Lobar H. M. Taufiq menyatakan masalah asrama belum bisa ditempati, lantaran masalah adanya penolakan masyarakat sekitar. Pihak pemda akan berupaya bernegosiasi dengan masyarakat sekitar untuk mengoperasikannya. “Itu akan kami terus negosiasi dengan masyarakat sekitar asrama supaya mahasiswa bisa tempati,” ujarnya.

Hal senada dikatakan ketua DPRD Lobar, Hj. Sumiatun, ia berjanji kalau asrama itu akan kembali menjadi asrama mahasiswa bukan perumahan pemda. Ia juga akan terus mengawal masalah ini, hingga tuntas.

Terkait pengerukan pasir di Sekotong, Kepala Distamben, Budi Darmajaya menegaskan perihal izin bukan wewenang lagi di Pemkab Lobar. Sebab berlakunya UU Nomor 23 tahun 2014 melimpahkan kewenangan tersebut ke provinsi. (her)

hadap SKPD terkait. “Kalau dalam jangka waktu itu tidak selesai, maka itu akan jadi bahan evaluasi,”imbuhnya.

Diakuinya, kendala yang dihadapi SKPD menyelesaikan LHP BPK ada SKPD terlalu besar. Artinya memiliki UPT dan UPTD yang banyak, sehingga memerlukan waktu. Seperti halnya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) dan Dinas Kesehatan (Dikes). Dikbud memiliki UPT di masingmasing kecamatan, selain itu ada sekolah. Begitu pula Dikes memiliki puskesmas 17 unit yang perlu ditangani. Hal ini jelasnya perlu waktu untuk

adanya celah dipraperadilkan.

Sehingga pihaknya berupaya untuk melengkapi bukti pada proses penyelidikan hingga dinaikkan ke penyidikan.

Terkait kasus ini, saat ini pihaknya terus mengembangkan dugaan penyimpangan bantuan BSS dengan nomenklatur bantuan sosial penyelamatan sapi betina produktif Rp 740 juta yang mengalir ke Kelompok di Desa Banyumulek.

Dalam proses penyidikan, Polres sendiri telah melakukan pemeriksaan terhadap para saksi baik dari pengurus kelompok ternak, penjual dan dari instansi pemda.

Diketahui, dana bantuan BSS ke kelompok tani ternak

Dasan Tawar Mandiri di Dusun Dasan Tawar Desa Banyumulek, Kecamatan Kediri tahun 20102011 senilai Rp 740 juta lebih diduga tidak jelas, karena ternak sapi yang seharusnya dibeli dari dana itu mengacu RAB tidak sesuai dengan jumlah yang ada di lapangan.

Data yang diperoleh Koran ini, mengacu rekapitulasi rencana usaha kelompok (RUK) kelompok tani Dusun Dasan Tawar seharusnya ternak yang dibeli 103 ekor terdiri dari 75 sapi betina produktif dan 28 ekor sapi siap potong dengan total dana Rp 700 juta.

Sisanya dana Rp 40 juta untuk pembuatan kandang, obat-obatan dan penyediaan

HMT. Namun faktanya, poktan hanya membeli ternak 78 ekor, sehingga ada 25 ekor belum dibeli. Sedangkan dana yang lain diperuntukkan untuk pembelian lahan untuk kandang, membeli lahan dan mendirikan koperasi.

Dalam berkas RUK, dana Rp 740 juta ini terbagi Rp 490 juta untuk pembelian sapi betina produktif 75 ekor, Rp 210 juta untuk pembelian ternak siap potong 210 juta. Sedangkan dana sisa 40 juta diperuntukkan antara lain Rp 5 juta untuk pembuatan kandang jepit, Rp 25 juta untuk perluasan kandang, penyediaan obatobatan dan penyediaan HMT masing-masing Rp 5 juta. (her)

Giri Menang (Suara NTB) Mahasiswa asal Lombok Barat (Lobar) mengeluhkan bangunan asrama yang berdiri megah di daerah Lawata Gomong Mataram mangkrak sejak selesai dibangun tahun 2013 lalu. Padahal dana untuk membangun asrama tiga tahap ini sangat besar. Namun, mahasiswa belum bisa menempati karena persoalan teknis antara masyarakat. Pemda dinilai lamban menyelesaikan masalah ini, sehingga penggunaan asrama terkatung-katung.

Sekretaris Front Mahasiswa (FM) Lobar, M Yunus menyatakan, berdirinya bangunan berlantai III itu berkat perjuangan mahasiswa Lobar yang ingin mendapatkan pelayanan asrama. Mahasiswa memperjuangkan sejak tahun 2009, sehingga pemda membangun tahun 2010 lalu. Pembangunan asrama ini berlanjut selama tiga tahun (20102013) dengan memakan anggaran miliaran rupiah.

Sebelum dibangun, jelasnya, mahasiswa menawarkan dua lokasi tempat dibangunnya asrama, yakni di dekat kantor museum diajukan pertama oleh mahasiswa, namun Pemda justru menyiapkan tempat lain yakni di lahan aset milik Pemda di Lawata Gomong. Masyarakat yang ada di sekitar waktu itu menolak pembangunan. Namun saat itu Pemda mampu mengatasi, sehingga dibangunlah asrama selama 3 tahun.

Namun setelah selesai dibangun, mahasiswa tidak tahu jika bangunan itu bukan asrama, namun dialihkan namanya menjadi rumah dinas Pemda. Mahasiswa sampai sekarang belum bisa menempatinya. Bahkan ketika itu ada upaya mahasiswa menempati asrama itu selama seminggu, namun diusir oleh masyarakat, lantaran tak diz-

inkan. Hal ini katanya sangat ironis, membangun asrama yang ditolak oleh masyarakat.

Menjawab keluhan mahasiswa, Sekda Lobar, HM Taufiq, menyatakan, Pemda membangun asrama itu bertahap dari tahun 2010-2013 selesai. Saat mulai membangun, masyarakat di lingkungan sekitar protes. Sehingga pemda pun berupaya dengan merubahnya menjadi wisma pemda Lobar. Menurutnya, murni permasalahan asrama itu terkait izin masyarakat.

Jika tidak ada benturan dari masyarakat, maka pemda akan mengerahkan semua mahasiswa menempatinya.

Hal senada disampaikan Kadis Dikbud Lobar, H Ilham, M.Pd bahwa memang Pemda menganggarkan untuk pembangunan asrama beberapa tahap, mulai tahun 2011 hingga tahun 2013 selesai dibangun.

Namun setelah selesai dibangun, ada kendala lapangan, sehingga warga menghentikan pembangunan asrama. Saat itu, Pemda sulit memperoleh izin membangun, karena tidak ada persetujuan dari masyarakat sekitar. Penolakan masyarakat ini karena yang dibangun adalah asrama, sehingga untuk dapat persetujuan masyarakat guna menerbitkan IMB, karena itu dikeluarkan kebijakan dialihkan dari asrama menjadi mess Lobar, sehingga masyarakat pun mengizinkan.

Setelah selesai dibangunkan bangunan ini sempat ditempati oleh mahasiswa, namun ada penolakan dari warga sehingga diminta keluar dari asrama. Ia pun selaku Kadis Dikbud tahun 2015 mencoba melakukan pendekatan dengan masyarakat sekitar yang masih menolak. Namun sampai saat ini, warga setempat masih belum menerima. (her)

(Suara NTB/ist)

TIDAK DITEMPATI - Bangunan asrama mahasiswa Lobar yang dibangun megah di Lawata Gomong Mataram tidak difungsikan, karena masyarakat sekitar menolaknya.

Mutasi Setelah Pelantikan Bupati Definitif Giri Menang (Suara NTB) Mutasi jilid II di lingkup Pemkab Lombok Barat (Lobar) kemungkinan akan digelar setelah pelantikan bupati defintif bulan ini atau bulan Maret.

Pasalnya, saat ini pemda masih fokus menyelesaikan laporan pertanggungjawaban dan LAKIP serta LHP BPK. ‘’Jika dilakukan mutasi, maka dikhawatirkan mengganggu kinerja SKPD. Selain itu, pemda juga tengah fokus menunggu proses pengusulan bupati definitif ke Kemendagri.

Tapi soal kapan itu tergantung Pak Plt Bupati. Apakah selesai pelantikan bupati definitif juga kemungkinan saja, tergantung pimpinan,’’ ujar Sekda Lobar H. M. Taufiq di Kantor DPRD Lobar, Senin (1/2).

Dijelaskannya, tim baperjakat tengah mempersiapkan mutasi yang akan digelar dalam waktu dekat ini. Tim baperjakat sedang menggodok nama-nama pejabat yang akan dimutasi oleh Plt Bupati. Pada mutasi ini

diperkirakan akan besar-besaran, sebab tidak saja pejabat eselon IV dan III saja yang akan digeser, namun jajaran eselon II juga akan terkena mutasi.

Sedangkan terkait jabatan eselon II yang lowong akan ditunggu untuk pembentukan pansel. Sementara waktu jabatan kosong ini akan diisi oleh pejabat pelaksana tugas (Plt).

Mutasi dilakukan setelah semua laporan masalah LAKIP dan LHP BPK selesai supaya kinerja SKPD dalam menuntaskan laporan tidak terganggu.

Terkait pengusulan bupati definitif, ia menampik jika pemda melakukan pembiaran, artinya membiarkan Fauzan tanpa pendamping. Dalam hal ini, jelasnya, kewenangan pemda mengambil putusan inkracht lalu menyerahkan ke DPRD. Nanti DPRD lah yang memprosesnya ke provinsi. Setelah itu berbicara wakil bupati, tentunya bukan kewenangan pemda.

“Bukan berarti kami lakukan pembiaran,” tukasnya. (her)

SUARA NTB Selasa, 2 Februari 2016

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 6

Jadi Penjabat Bupati Sumbawa

Supran Diminta Jaga Iklim Investasi Mataram (Suara NTB) Berdasarkan SK Menteri Dalam Negeri Nomor 132.52-155 tahun 2016 tentang pemberhentian Bupati Sumbawa, Wakil Gubernur NTB, H. Muh. Amin SH, MSi melantik Drs. H. Supran MM sebagai Penjabat Bupati Sumbawa. Wagub meminta Supran untuk menjaga iklim investasi yang kondusif dan melakukan akselerasi program pembangunan di Sumbawa.

“Lakukan akselerasi, percepatan program-program itu.

Seperti realisasi anggaran yang harus segera dilakukan di awal tahun. Menjaga iklim investasi yang paling penting bagi daerah. Pulau Sumbawa masih kadang ada hal-hal yang menggangggu iklim investasi seperti ketertiban, menonjolnya halhal kecil yang berimbas pada

iklim investasi,” kata Amin ditemui usai melantik Penjabat Bupati Sumbawa di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur, Senin (1/2) sore kemarin.

Amin mengatakan, potensi Pulau Sumbawa sangat luar biasa. Mulai dari potensi perikanan, kelautan, pariwisata, pertanian dan pertambangan.

Bahkan, Wagub mengatakan,

fasilitas akomodasi pariwisata seperti hotel dan restoran masih minim di Sumbawa.

Dengan menciptakan iklim investasi yang kondusif, kata pria asal Sumbawa ini, maka akan dapat menarik minat investor untuk menanamkan investasinya di Sumbawa.

“Sumber daya alam kita di Sumbawa melimpah. Baik

kekayaan perikanan, kelautan karenaktapunyaTelukSalehmaupun tambang, kita punya sumber dayamineral.Inilahkalautakdikelola dengan baik sumber daya alam ini maka tak akan bermanfaat bagi masyarakat. Baik dari sisi regulasi maupun kebijakan-kebijakan ataupun juga pemberdayaan masyarakat,” imbuhnya.

Amin menjelaskan, pelantikan Penjabat Bupati Sumbawa ini dinlai cukup penting mengingat kewenangan yang dimiliki Pelaksana Harian (Plh) Bupati yang dijabat Sekda terbatas. Pasalnya, saat ini Pemkab Sumbawa sedang membahas Perda tentang

penyertaan modal bersama dengan DPRD Sumbawa.

“Makanya keberadaan Penjabat segera harus diisi.

Kemudian Penjabat melanjutkan yang sudah dilakukan Bupati sebelumnya. Tingkatkan koordinasi dan komunkasi dengan DPRD,” pesannya.

Masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa, Drs. H. Jamaluddin Malik dan Drs. H Arasy Muhkan berakhir pada Minggu, 17 Januari 2016. Namun, SK Penjabat Bupati Sumbawa yang diusulkan Gubernur ke Menteri Dalam Negeri (Mendagri) tak kunjung turun sampai berakhirnya masa ja-

batan kepala daeah itu.

Untuk mengisi kekosongan kepala daerah, Pemprov NTB melalui Gubernur menunjuk Sekda Sumbawa sebagai Pelaksana Harian (Plh) Bupati Sumbawa sampai dilantiknya Penjabat Bupati Sumbawa.

Pilkada Sumbawa dilakukan serentak pada 9 Desember 2015 bersama enam kabupaten/kota lainnya di NTB. Pilkada Sumbawa dikuti oleh tiga pasangan calon. Pelantikan kepala daerah terpilih direncanakan serentak pada Juni mendatang. KPU Sumbawa telah menggelar rapat pleno rekapitulasi hasil perhitungan suara

tingkat Kabupaten pada Pilkada Sumbawa.

Dari hasil rekapitulasi suara tersebut, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 3, H. M. Husni Djibril, B.Sc - H. Mahmud Abdullah unggul dari dua pasangan lainnya dengan perolehan suara 117.458.

Diikuti oleh pasangan nomor urut 2 H. Asaat Abdullah - Candra Wijaya Rayes, S.T dengan perolehan 86.359, disusul pasangan nomor urut 1, Jack Morsa, H. Abdullah, S.Adm - H. Irwan Rahadi, ST dengan perolehan 41.602 suara. Total suara dari ketiga pasangan calon 245.419. (nas)

Pemda KSB akan Lakukan Penyesuaian NJOP Bangunan Taliwang (Suara NTB) Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) melalui Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan Daerah (DPPKD) setempat, terhitung tahun 2016 ini akan mulai melakukan penyesuaian Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) bangunan.

Kepala Bidang (Kabid) Pendapatan DPPKD KSB Nurullah menyebutkan, penyesuaian NJOP bangunan pada tahap awal ini akan menyasar seluruh ibukota kecamatan. Di mana selama ini bangunan-bangunan di area tersebut masih menggunakan perhitungan NJOP pusat.

“Kan sekarang kewenangan Pajak Bumi dan Bangunan (Suara NTB/bug) (PBB) ada di tangan daerah.

Nurullah Makanya kita butuh penyesuaian NJOP,” terangnya kepada Suara NTB, Senin (1/2).

Menurut dia, NJOP bangunan yang diberlakukan sejauh ini terhitung rendah karena masih menggunakan standar pusat.

Padahal jika melihat di lapangan perkembangan pembangunan di daerah oleh masyarakat sudah tidak relevan lagi dengan NJOP yang masih diberlakukan.

“Lihat saja sekarang bangunan-bangunan masyarakat nilainya banyak yang meningkat. Nah harusnya pajaknya juga naik,” timpalnya.

Nurullah mengaku, untuk tahap awal ini pihaknya sengaja menyasar kawasan ibukota kecamatan. Pertimbangannya bangunan-bangunan dalam kota rata-rata yang paling banyak mengalami perubahan. Selain itu para pemiliknya pun dapat dipastikan adalah orang kaya yang harusnya patuh membayar pajak sebagai warga negara.

“Selama ini mereka masih menikmati membayar pajak yang minim. Makanya sekarang ini kita berupaya supaya mereka membayar pajak sesuai dengan nilai bangunan yang dimilikinya,” tuturnya.

Penyesuaian NJOP bangunan ini menurut Nurullah, pihaknya tidak akan serta merta menaikkan angkanya hingga ke nilai maksimal. Sesuai dengan saran pemerintah pusat, agar daerah dalam menyesuaikan NJOP melalukannya secara bertahap agar tidak memberatkan masyarakat.

“Sekarang saja ada yang masih protes kenapa kemudian begitu ditangani daerah pajaknya naik. Padahal kenaikan itu belum seberapa dari standar pusat sebelumnya. Makanya kita hati-hati supaya tidak memberatkan masyarakat, terutama yang miskin,” tukasnya.

Sejauh ini penerapan NJOP baru untuk bangunan baru berlaku di sepanjang jalur Kemutar Telu Center (KTC) pusat perkantoran Pemda KSB. Nurullah mengatakan, untuk kawasan tersebut pemerintah sengaja langsung menerapkan NJOP teranyar karena sebagai lokasi pemukiman baru.

“Lahan di sepanjang jalur itu masuk dalam standar kelas satu. Dengan begitu nilai NJOP-nya juga tinggi,” urainya.

Untuk penyesuaian NJOP bangunan tersebut, kini DPPKD tengah menyiapkan sumber daya manusianya. Nurullah menyebutkan, pihaknya akan meminta bantuan Dinas Pekerjaan Umum (PU) untuk melakukan penaksiran terhadap tiap bangunan yang akan menjadi obyek pajak.

“Ilmu perhitungan nilai bangunan itu ada di Dinas PU. Makanya kita akan minta bantuan PU untuk menurunkan personilnya dalam proses ini,” sebutnya.

Sementara itu ditanya soal penyesuaian NJOP tanah lahan.

Nurullah mengaku, sejauh ini pihaknya masih melakukan pendataan dan penataan wilayah. Selama ini terjadinya pemekaran wilayah desa/kelurahan membuat data administrasi tahan/lahan belum sempurna.

“Terutama dalam kota masih banyak masyarakat yang belum sadar kalau akibat pemekaran wilayah, lokasi mereka saat ini sudah bukan di alamat dulu. Nah kita sekarang sedang tata dulu. Dan kalau tidak ada halangan tahun depan untuk tanah kita mulai penyesuaiannya,” imbuhnya. (bug)

(Suara NTB/ist)

PENJABAT BUPATI - Wakil Gubernur NTB, H. Muh. Amin melantik H. Supran sebagai Penjabat Bupati Sumbawa, di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur, Senin (1/2) sore kemarin.

Perusahaan Pengelola Limbah B3 PTNNT Harus Kantongi Izin Pemda KSB Taliwang (Suara NTB) Terhadap kondisi tersebut, Mashur menyebutPemerintah Kabupaten Sumbawa Barat kan, pemerintah telah menyampaikannya kepa(KSB) akan mengharuskan setiap perusahaan da otoritas PTNNT. Agar perusahaan yang menyang mengelola limbah Bahan Beracun Berba- gelola limbah B3-nya saat ini dan ke depan mehaya (B3) PT Newmont Nusa Tenggara (PTNNT) laporkan diri untuk memperoleh izin dari pemermemperoleh izin rekomendasi dari pemerintah intah setempat sebelum beroperasi. “Perusahaan setempat. yang sekarang kita sudah minta Newmont untuk Selama ini perusahaan pengelola limbah B3 melaporkan diri,” ujarnya. perusahaan tambang asal Amerika itu ternyata Selain meminta perusahaan yang saat ini tidak pernah melaporkan diri kepada Pemda melaporkan diri, Pemda KSB juga telah meminKSB. Padahal sesuai ketentuan, pengelola lim- ta PTNNT agar dalam proses tender pengelola bah B3 perusahaan tambang multi nasional se- limbah B3-nya turut mensyaratkan izin dari Pemlain mengantongi izin dari kementerian terkait da KSB tersebut. Dengan begitu setiap perusadi tingkat pusat, juga harus memperoleh reko- haan yang akan ikut dalam tender terlebih dahumendasi serta izin dari pemerintah setempat di lu memperoleh izin dari Pemda KSB selaku pemana ia beroperasi. merintah setempat.

“Aturannya seperti itu untuk pengelolaan lim“Kita tidak tahu berapa tahun durasi kontrak bah B3. Tapi faktanya pihak ketiga yang men- pengelolaan limbah B3 Newmont. Nanti kita akan gelola limbah B3 Newmont tidak pernah melapor- tanya dan dalam tender berikutnya supaya izin kan diri ke kita (Pemda KSB),” ungkap Asisten II dari Pemda ini harus masuk dalam klausul syarPemda KSB H. Mashur Yusuf, ST. at perusahaan yang akan ikut tender,” tandas Ia mengatakan, kemungkinan selama ini Mashur. perusahaan pengelola limbah B3 PTSelanjutnya Mashur menyampaikan, NNT hanya mengantongi izin dari kenantinya Pemda KSB akan menugaskan menterian terkait dalam hal ini KeBadan Lingkungan Hidup (BLH) untuk menterian Kehutanan dan Lingkunmengkaji dan mengevaluasi pengelolaan gan Hidup (Kemenhut-LH). Namun limbah B3 PTNNT. Termasuk juga, BLH izin tersebut tidak cukup sebab seakan menangani proses pengkajian terharusnya pemerintah setempat di hadap perusahaan yang akan mengelola mana perusahaan beroperasi limbah B3 PTNNT sebelum akhirnya juga harus mengetahui kepemerintah menerbitkan izinnya. beradaan perusahaan “Perangkatnya nanti ada di bersangkutan.

BLH semuanya. Mengevalu“Harusnya sebeasi limbah B3 Newmont lum berkerja tertermasuk menilai laik lebih dahulu meretidaknya perusahaan ka mendapatkan yang bisa diberikan izin dari Pemda izin untuk menKSB. Bukan gelola limbah dari pusat B3 itu,” saja,” tegaspungkasnya.

Mashur Yusuf nya. (bug)

Jaksa Lakukan Evaluasi Dalami DBHCHT Awasi Dana Desa, Jaksa Peringatkan Kades Kabupaten Sumbawa (Suara NTB/bug)

Sumbawa Besar (Suara NTB) Sejumlah saksi sudah diklarifikasi Kejaksaan Negeri (Kejari) Sumbawa dalam melakukan pengumpulan data terkait Kasus Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) Kabupaten Sumbawa. Guna mendalami kasus tersebut, pihak Kejaksaan masih memerlukan rapat evaluasi tim guna menelusuri dugaan penyimpangan dana dimaksud.

Kajari Sumbawa melalui Kasi Intel, Erwin Indrapraja yang dikonfirmasi Suara NTB, Senin (1/2) kemarin mengatakan sejauh ini dari pengumpulan bahan keterangan (Pulbaket) dan Pengumpulan Data (Puldata) yang dilakukan persentasenya mencapai 80 persen. Terhadap data yang sudah diperoleh pihaknya akan melakukan pendalaman terhadap kegiatan dari DBHCHT tersebut.

“Kami akan mendalami DBHCHT ini dan melakukan evaluasi,” imbuhnya. Menurutnya, hampir semua saksi dari instansi terkait sudah dimintai keterangan. Hanya saja pihaknya belum memintai keterangan dari saksi yang menganggarkan dana tersebut.

“Kita masih akan melakukan rapat evaluasi tim untuk menganalisa bagaimana perkembangannya. Kalau nanti ada memang ada perbuatan melawan hukum, ya kita jalan terus,” tukas Erwin.

Seperti diberitakan sebelumnya, penanganan kasus ini berdasarkan laporan dari masyarakat. Diduga terjadi penyelewengan dalam penggunaan dana DBHCHT Kabupaten Sumbawa tahun 2014 sebesar Rp 7,3 miliar. (ind)

Sumbawa Besar (Suara NTB) Dana Desa yang akan disalurkan kepada tiap-tiap desa cukup besar. Guna mengantisipasi terjadinya penyelewengan, Kejaksaan Negeri (Kejari) Sumbawa akan mengawasi pelaksanaan dalam penggunaan dana tersebut.

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Sumbawa melalui Kasi Intelejen, Erwin Indrapraja, SH, MH, Senin (1/2) kemarin mengatakan pihaknya bertindak melakukan monitoring dan pengawasan terhadap penggunaan dana tersebut. Hal ini akan diawasi secara detail penggunaannya sesuai atau tidak. Sehingga nantinya dalam penggunaannya tidak terjadi penyelewengan.

“Kita akan mengawasi secara detail dana tersebut. Jangan sampai dana besar ini di-

(Suara NTB/ind)

Erwin Indrapraja gunakan tidak sesuai peruntukannya. Apalagi menjadi ajang foya-foya bagi kepala desa. Atau dananya besar dilakukan mark-up,” imbuhnya.

Untuk itu pihaknya mengingatkan semua Kepala Desa

untuk tidak menyepelekan hal tersebut. Apabila terjadi penyimpangan dalam penggunaan dana desa, pihaknya akan melakukan tindakan tegas.

Dalam hal ini, pihaknya mengharapkan partisipasi masyarakat, baik Sumbawa maupun Sumbawa Barat untuk membantu dalam melakukan pengawasan. Dan memberikan informasi apabila dalam penggunaan dana tersebut tidak sesuai dengan ketentuan. “Kalau seandainya terjadi penyimpangan dan tidak sesuai ketentuan undang-undang, maka akan kita tindak tegas,” ujar Erwin.

Disebutkan Erwin, dalam waktu dekat pihaknya juga akan melakukan sosialisasi penyuluhan hukum terkait penggunaan dana desa tersebut. Supaya penggunaannya efektif, efisien, dan bermanfaat bagi masyarakat. (ind)

Disparekraf KSB Masih Usulkan Anggaran Program Ekraf Taliwang (Suara NTB) Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Disparekraf) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) ternyata masih mengalokasikan anggaran untuk program bidang Ekonomi Kreatif (Ekraf) di tahun 2016 ini.

Sekretaris Disparekraf KSB Ir. M. Saleh, M.Si mengatakan, pihaknya sengaja tetap mengajukan anggaran untuk program bidang Ekraf karena sejauh ini bidang tersebut masih masuk dalam nomenklatur Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Disparekraf.

“Memang aturannya ada perubahan kewenangan.

Tapi sampai sejauh ini kan belum ada penetapan. Jadi saya kira tidak salah kalau kita tetap usulkan dalam program dinas tahun ini,” cetusnya kepada wartawan, Senin (1/2) kemarin.

Ia mengaku mengetahui kebijakan perubahan kewenangan bidang Ekraf tersebut. Namun demikian, menurutnya, tidak ada salahnya selama belum ditetapkan untuk sementara waktu pelaksanaannya masih di Disparekraf.

“Nanti kalau nomenklaturnya sudah berubah. Kan anggarannya tinggal digeser saja ke SKPD yang diberikan kewenangan mengelolanya.

Jadi saya kira tidak ada persoalan sampai belum ditetapkan,” tegasnya.

Saleh menjelaskan, program yang diusulkan untuk dilaksanakan tahun 2016 tidak berbeda dari tahun anggaran sebelumnya. Sebab tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) bidang Ekraf sangat jelas, yakni melaksanakan kegiatan berbasis media, desain dan Iptek, serta berbasis seni dan budaya.

“Program yang dilaksanakan tidak keluar dari Tupoksi yang diamanatkan,” katanya tanpa merinci bentuk kegiatan riilnya di lapangan.

“Kalau bentuk programnya secara rinci saya kurang paham. Itu yang bisa menjelaskan bidangnya langsung. Yang pasti kegiatan lebih banyak pada pelatihan dan pembinaan kepada masyarakat yang menjadi pelaku kreatif,” sambung Saleh.

Pada kesempatan itu Saleh menyampaikan harapannya, kepada masyarakat agar terus meningkatkan kemampuannya dalam berkreasi karena dengan begitu masyarakat bisa membuka peluang usaha yang bisa menjadi mata pencaharian dan lapangan kerja baru.

“Kami dari pemerintah siap untuk membantu kelompok masyarakat atau perorangan yang memiliki kreatifitas, baik dalam bentuk seni, budaya maupun kemampuan produksi kerajinan,” pungkasnya.

Ia mengaku, sejauh ini program-program di Disparekraf antar bidangnya belum tersinkronisasi secara utuh. Padahal pengembangan pariwisata harusnya mampu memicu masyarakat untuk kreatif, sebab pariwisata menjadi salah satu lahan pasar untuk memasarkan hasil kreatifitas masyarakat.

“Kita memang masih fokus untuk mengembangkan pariwisata.

Dan mudah-mudahan kita bisa paralelkan supaya hasilnya bisa kita lihat terutama masyarakat b i s a merasak a n nya,” harapnya. (bug)

M. Saleh (Suara NTB/bug)

SUARA NTB Selasa, 2 Februari 2016

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 7

Pengerjaan Kantor Bupati Bima Diduga Asal-asalan Bima (Suara NTB) Beberapa anggota DPRD Kabupaten Bima menyorot pekerjaan pembangunan kantor Bupati Bima di Desa Dadibou Kecamatan Woha. Diduga proyek tersebut dikerjakan asal-asalan. Akibatnya, sejumlah tembok bangunan itu sudah mulai retak.

Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Bima, Drs. H. Mustahid H. Kako MM, Kepada Suara NTB, Senin (1/2) mengaku, dugaan tersebut setelah, pihaknya melakukan Monitoring dan Evaluasi (Monev) beberapa waktu lalu.

“Kami sudah meninjau langsung. hasilnya banyak sekali, yang tidak beres,” ucapnya.

Ia mencontohkan, dalam pengerjaan tembok aula pertemuan di kantor itu tidak dipasang tiang tengah. Akibat-

nya, tembok bangunan setempat retak. Tidak hanya itu, struktur yang dipasangan sebagai penguat tembok dengan tiang menggunakan kawat yang berukuran kecil. “Tembok tidak bisa bertahan lama.

Apalagi tidak ada tiang tengah. Terbukti, belum dibangun tembok bangunan sudah retak,” katanya.

Selain itu, lanjutnya campuran semen dalam bangunan tersebut disinyalir tidak tepat sehingga menyebabkan beber-

apa tembok mudah retak dan rubuh. Hal tersebut dapat dilihat dari kondisi sejumlah tembok bangunan yang ada dalam ruangan kantor tersebut yang mudah retak.

“Kami melihat, tidak dipasang tiang kotak praktis di setiap pintu ruangan. Padahal sesuai bestek, kotak praktis itu harus ada di setiap pintu,” terangnya.

Menurut dia, sejumlah tembok yang ada dalam ruangan kantor tersebut harus dibobol

kembali. Terutama temboktembok yang sudah retak, untuk dipasang tiang tengah.

“Kalau itu tidak dilakukan, maka bangunan itu, nantinya dapat membahayakan pegawai,” katanya.

Terkait temuan tersebut pihaknya, akan memanggil Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Bima bersama pihak kontraktor poroyek untuk klarifikasi. Sekaligus memintai pertanggungjawaban terhadap proses pekerjaan yang telah dilakukan itu. “Kami menilai, banyak pekerjaan itu yang tidak sesuai, untuk itu kita akan lakukan klarifikasi dengan pihak terkait,” katanya.

Sementara itu, Anggota DPRD Kabupaten Bima, Edy

Muklis, S.Sos mengutarakan dalam proyek tersebut memang ditemukan sejumlah indikasi penyimpangan. Hal tersebut akan disikapi dan direkomendasikan ke ranah hukum agar diproses.

“Sebelum Monev, kita sudah sepakat untuk melaporkan setiap temuan ke hukum.

Itu kesepakatan bersama anggota Komisi III,” ujarnya.

Dengan demikian, maka masalah tersebut juga harus direkomendasikan untuk diproses hukum. Diakui, selama ini, hasil Monev hanya disampaikan melalui paripurna saja. hal itu sama sekali tidak memiliki akhir. “Saya berharap semua anggota Komisi III tetap berkomitmen apa yang telah

disepakati itu,” harapnya.

Terpisah, Kabid Cipta Karya Dinas PU Kabupaten Bima, Dadang Erawan membantah tudingan anggota dewan tersebut. “Semuanya tidak benar, pekerjaan telah sesuai dengan bestek,” katanya.

Ia menjelaskan, keretakan didinding tembok lantai dua kantor Bupati bukan karena salah campuran. Hanya saja disebabkan kecelakaan kerja.

“Tembok itu retak karena benturan dangan alat berat. Kita sudah tahu dan akan meperbaikinya,” terangnya.

Dia menjelaskan, proyek pekerjaan kantor Bupati Bima tahun 2015 sudah diperiksa BPK. Tidak ada temuan bahkan dinilai bagus.

“Cara pemeriksaan BPK tidak asal-asalan, hasilnya penilaian lebih. Sebab BPK menggunakan alat untuk melihat kualitas campuran,” jelasnya.

Meski demikian, Dadang mengaku, tetap akan memperhatikan kritikan anggota DPRD Kabupaten Bima. Dia akan lebih meningkatkan pengawasan pembangunan kantor tersebut. “Kita akan memperbaiki semua temuan DPDR dan Kontraktor juga siap bertanggungjawab,” katanya.

Disamping itu dia juga meminta, agar semua elemen bersama mendukung percepatan pembangunan kantor Bupati Bima. Sehingga proses pemindahan ibukota Kabupaten Bima cepat dilakukan. (uki)

Perangi Narkoba, Polres Bima akan Gelar Operasi Kota Bima (Suara NTB) Dalam rangka memberantas penyalahgunaan dan peredaran narkoba, Polres Bima Kota akan menggelar razia di beberapa titik di wilayah hukum Polres setempat. Operasi tersebut akan digelar secara besar-besaran dalam waktu dekat ini.

“Kami sudah agendakan akan menggelar operasi untuk memerangi narkoba. Dan Insya Allah, akan digelar pada awal bulan Februari ini,” ucap Kapolres Bima Kota, AKBP Ahmad Nurman, S.IK menjawab Suara NTB belum lama ini.

Kata dia, dalam operasi tersebut akan melibatkan dan mengerahkan seluruh jajaran di Polres setempat. Dengan menyisir wilayahwilayah yang dicurigai tempat beredarnya barang haram itu.

Hanya saja, Nurman enggan menjelaskan wilayah yang dicurigai itu. Sebab dia tidak ingin operasi tersebut bocor terlebih dahulu. “Yang jelas wilayah untuk dijadikan target operasi sudah kita ketahui,” katanya.

Dia menjelaskan, selain operasi dalam rangka memberantas penyalahgunaan dan peredaran narkoba. Pihaknya juga akan merazia kos-kosan di wilayah hukum hukum setempat, yang dicurigai menjadi tempat tindakan asusila.

Nurman berharap dalam pelaksanaan operasi atau razia tersebut, ada dukungan dari masyarakat. Dengan cara melaporkan ke pihaknya bilamana ada tindakan yang melanggar hukum. “Semua tempat belum bisa dijangkau secara luas. Namun kami tetap berharap masyarakat mengambil bagian pada operasi ini,” harapnya.

Sementara itu salah seorang aparat Kepolisian Polres Bima Kota mengaku operasi pemberantasan penyalahgunaan akan mulai digelar pada tanggal 1 hingga 14 Februari 2016. “Mulai Senin ini sampai dua minggu kedepan,” pungkasnya. (uki)

Kejaksaan Beri Pemahaman Siswa Terkait Narkoba dan Korupsi Sumbawa Besar (Suara NTB)Dalam waktu dekat pihak Kejaksaan Negeri Sumbawa berencana melakukan sosialisasi ke sekolah sekolah. Hal ini guna memberikan pemahaman kepada siswa terkait bahaya narkoba dan korupsi.

Sebagaimana disampaikan Kajari Sumbawa melalui Kasi Intel, Erwin Indrapraja, SH, MH, Senin (1/2) kemarin. Menurutnya kegiatan tersebut rencananya akan dilakukan pada 10 Februari mendatang. Dengan sasaran siswa SMA baik di Sumbawa maupun Sumbawa Barat. Dimana di Kabupaten Sumbawa sebanyak 18 sekolah, dan KSB sebanyak 19 sekolah.

Dalam mekanisme pelaksanaan kegiatan ini, pihaknya akan membagi lokasi pelaksanaan yaitu zona Barat, Timur, dan tengah. Dengan setiap sekolah akan diambil sepuluh sampai lima belas siswa. “Untuk Sumbawa, kita agendakan tanggal 10 Februari ini,” ujarnya.

Disebutkannya, sosialisasi ini sangat penting, terutama masalah narkoba. Mengingat di Sumbawa dan Sumbawa Barat penyalahgunaan akan narkoba cukup tinggi dan dari tahun ke tahun semakin meningkat. Hal ini sebagai upaya antisipasi supaya hal tersebut tidak semakin parah. Selain itu juga terhadap tindak pidana korupsi. Dalam hal ini siswa harus diberikan pemahaman kaitan dengan korupsi. Karena bukan hanya merugikan diri sendiri, tetapi merugikan orang banyak.

“Selain siswa, kami juga akan melakukan sosialisasi terhadap guru pendidik. Tidak hanya masalah narkoba, tetapi juga tentang pendidikan,” tukas Erwin.

Ia berharap pihak sekolah dapat memfasilitasi agar kegiatan yang direncanakan dapat berjalan dengan lancar, efektif, dan bermanfaat bagi siswa. Sesuai dengan harapan dari pihak Kejaksaan, dengan adanya kegiatan tersebut masyarakat lebih sadar hukum. (ind)

REKONSTRUKSI - Proses rekonstruksi kasus penganiayaan Dafid hingga korban meninggal dunia di depan Polres Dompu, Senin (1/2) kemarin.

(Suara NTB/ula)

Rekonstruksi Kematian Dafid

Diduga Ada Upaya Lindungi Tersangka Lain Dompu (Suara NTB) Kasus penganiayaan yang menyebabkan Dafid warga Nata Desa Lepadi Kecamatan Pajo meninggal dunia 7 Januari 2016 lalu direkonstruksi ulang di depan kantor Polres Dompu. Hasil rekonstruksi terlihat ada upaya perlindungan tersangka lain oleh pelaku utama penganiayaan. Terhadap dua tersangka yang masih buron, polisi berkomitmen untuk tetap memburunya.

Rekonstruksi kasus penganiayaan yang menyebabkan Dafid meninggal dunia oleh lima orang tersangka ini meng-

hadirkan empat orang saksi, Senin (1/2) sore kemarin. Kasat Reskrim Polres Dompu, AKP Herman dan Kasi Pidum Kejari Dompu bersama para jaksanya juga terlihat hadir menyaksikan rekonstruksi kejadian penganiayaan. Proses rekonstruksi dilakukan mulai dari korban mendatangi Dusun Lepadi Desa Lepadi mencari MA yang diduga menganiaya adiknya. Korban sempat mendorong MA yang sedang duduk dengan FM menggunakan kakinya dari belakang.

Insiden itu justru memicu kemarahan MA dan rekan-re-

FM sempat berusaha melindungi rekan-rekannya ikut bersamanya mencari Dafid. Ia berkilah bahwa hanya dirinya bersama Abd alias Cinta yang menganiaya korban hingga koma dan meninggal dunia di RSUD Dompu pada 7 Januari 2016.

“Yang memukul dia hanya saya dan Cinta,” aku FM. “Saya berani bersumpah tidak pernah memukul karena saya lihat dia (korban) sudah pingsan. Saya juga dipegang (saksi) agar tidak memukul,” tambah Srm alias Digon.

Bantahan para tersangka ini bertolak belakang dengan

keterangan saksi. Bahwa ketujuh pelaku ikut terlibat dalam penganiayaan korban.

Gunawan yang sempat melarikan diri kembali menyelamatkan korban bersama M Guntur ketika para pelaku telah melarikan diri.

“Kelihatannya tersangka berusaha melindungi tersangka lainnya. Karena dia (FM) dan dia (Srm) itu bersaudara.

Tapi kita tidak terpengaruh, karena kita menggunakan keterangan para saksi dan hasil visum menguatkan para pelaku yang hadir ikut melakukan penganiayaan,” ungkap Herman. (ula)

Penjabat Bupati dan HBY Bicarakan Kondisi Daerah

TNI dan KPH Kembali Amankan Kayu Diduga Hasil Pembalakan Liar Sumbawa Besar (Suara NTB)Tim gabungan Unit Intel Kodim 1607 Sumbawa bersama KPHP Batulanteh intens dalam melakukan operasi gabungan terkait pembalakan liar. Setelah mengamankan sepuluh batang kayu gelondongan di kawasan hutan desa Olat Rawa kecamatan Moyo Hilir, tim kembali mengamankan sekitar 54 batang (5 kubik) kayu gelondongan jenis Sonokeling di wilayah dusun Luk A, desa Luk kecamatan Rhee.

Pengamanan kayu tersebut dilakukan Minggu (31/1) malam yang dipimpin langsung Komandan Unit Intelejen Kodim 1607 Sumbawa, Lettu Inf Zainul Fahri. Informasinya, sekitar pukul 15.30 Wita aparat TNI mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya kayu gelondongan jenis sonokeling yang diduga hasil pembalakan liar, dan siap muat. Atas informasi tersebut Komandan Unit Intel Kodim 1607 Sumbawa berkoordinasi dengan ketua KPH Batu Lanteh Julmansyah utk melaksanakan pengecekan ke lokasi setempat. Tim pun berangkat sekitar pukul 18.00 Wita untuk mengecek adanya temuan kayu tersebut.

Setiba di lokasi setempat, terdapat sekitar 54 batang (5 kubik) kayu gelondongan dugaan hasil pembalakan liar yang siap untuk dimuat. Kayu-kayu tersebut kemudian dibawa ke Dinas Kehutanan Sumbawa menggunakan tiga kendaraan dari KPH Batulanteh yakni 1 unit truk, 1 unit pick up, dan 1 unit Hilux untuk diamankan.

Dandim 1607 Sumbawa, Letkol Inf. Agus Supriyanto,Senin (1/2) kemarin membenarkan diamankannya kayu jenis sonokeling tersebut. Pihaknya intens bekerjasama dengan KPH dalam melakukan pengawasan guna menjaga lingkungan hidup terutama terhadap aksi pembalakan liar yang kian marak. “Kami berkomitmen menjaga hutan yang ada di Sumbawa. Baik itu hutan lindung maupun kawasan konservasi,” imbuhnya.

Disebutkan Dandim, hutan lindung dan kawasan konservai harus diamankan. Mengingat menanam pohon membutuhkan waktu bertahun-tahun sehingga dapat tumbuh. Hanya dalam waktu sekejap karena aksi pelaku pembalakan liar, hutan menjadi gundul. Hal inilah yang nantinya berdampak pada timbulnya bencana, seperti kekeringan, banjir, dan tanah longsor.

Untuk itu pihaknya mengajak semua pihak dalam menjaga lingkungan terutama kawasan hutan lindung. Jangan sampai terjadi adanya keinginan untuk menjarah ataupun pembalakan liar untuk kepentingan pribadi.

“Mari kita jaga hutan ini secara bersama-sama. Kalau bukan kita yang menjaga siapa lagi,” tukas Dandim. (ind)

kannya. Ia bersama FM dan Ad mengumpulkan rekan-rekannya untuk mencari korban di kampungnya Dusun Nata Desa Lepadi, Senin (4/1) malam. Gunawan yang sedang duduk bersama Hermanto dan Dafid sempat dianiaya FM hingga ia melarikan diri. Dafid yang sempat berdiri kemudian dianiaya FM dan rekanrekannya kemudian memukul korban menggunakan batu serta kayu hingga tejatuh pingsan. Sementara Hermanto tetap duduk karena ia sempat diancam pelaku menggunakan parang.

Dalam proses rekonstruksi,

(Suara NTB/ist)

KERAMAIAN - Suasana Keramaian di TKP, usai warga menghakimi dua terduga pencuri di kelurahan lewirato Kota Bima, Senin (1/2).

Kepergok Mencuri, Dua Pemuda Dihajar Massa Kota Bima (Suara NTB) Dua pemuda, inisial S (25) dan SB (21) babak belur diamuk massa. Keduanya tertangkap basah, saat hendak melalukan pencurian di sebuah rumah mewah di Kelurahan Lewirato Kecamatan Mpunda Kota Bima, Senin pagi (1/2) sekitar pukul 09.00 wita.

Informasi yang dihimpun Suara NTB, kedua pelaku itu, berinisial S (25) warga Nggaro Kumbe dan SB (21), warga Lewi Loa Kelurahan Rabadompu Kecamatan Rasanae Timur Kota Bima.

Sebelum dihajar warga, keduanya kepergok memasuki rumah tersebut yang diketahui ditinggal kerja penghuninya.

Saat itu, salah seorang pelaku masuk dengan cara meloncati pagar. Sementara satu orang lainnya tengah menunggu di depan rumah dengan menggunakan sepeda motor.

Curiga dengan aksi pelaku yang diketahui bukan warga

asli setempat, salah seorang warga sontak meneriaki maling. Mendengar ada teriakan tersebut wargapun berdatangan dan langsung menghajar pelaku beramai-ramai.

Beruntungnya nasib kedua pelaku yang sudah babak belur itu, diselamatkan oleh aparat Polres Bima Kota yang datang di tempat kejadian perkara (TKP).

Kabag Ops Polres Bima Kota Kompol H. Nurdin SH yang konfirmasi membenarkan adanya kejadian tersebut. Kata dia, Kedua pelaku masing - masing inisial S (25) dan SB (21). “Warga menghajar pelaku karena keduanya diduga hendak mencuri di rumah mewah di kelurahan Lewirato,” ucapnya.

Nurdin mengaku, saat ini keduanya sudah diamankan dan tengah dilakukan pemeriksaan untuk diambil keterangan. “Masih dalam tahap pemeriksaan dan kami akan kembangkan kasusnya,” pungkas Nurdin. (uki)

Dompu (Suara NTB) Bupati Dompu terpilih, Drs. H. Bambang M. Yasin (HBY) menggelar pertemuan dengan penjabat Bupati Dompu, Dr. M. Agus Patria, SH, MH di kantor Pemda Dompu. Tidak ada yang khusus dibicarakan dalam pertemuan tersebut, tapi hanya bersilaturahmi dan membicarakan kondisi daerah.

Bambang terlihat hadir ke kantor Pemda Dompu, Senin (1/2) siang kemarin mengenakan kemeja putih, celana hitam dan sepatu pantopel khasnya sejak menjadi Bupati lalu. Kehadirannya di kantor Pemda Dompu ini merupakan pertama kali pasca terpilih kembali sebagai Bupati Dompu hasil Pilkada serentak 9 Desember 2015 lalu untuk periode 2016 – 2021.

Kunjungannya ini pun luput dari perhatian media, sehingga usai pertemuan keduanya melakukan santap siang di rumah makan Sate Soto Pemuda didampingi beberapa pejabat di lingkup pemerintah Kabupaten Dompu.

Kepada Suara NTB di selasela santap siang bersama HBY, Agus Patria yang didampingi beberapa jajarannya mengaku, hanya melakukan silaturrahmi biasa. Tidak ada persoalan khusus yang dibicarakan dalam pertemuan dengan Bupati terpilih, tapi hanya seputar persoalan dan potensi daerah. “Ini hanya pertemuan silaturrahmi biasa,” kata M. Agus Patria.

Sementara HBY menceri-

(Suara NTB/ula)

SANTAP SIANG - Penjabat Bupati Dompu, M. Agus Patria, santap siang bersama H. Bambang M Yasin selaku Bupati terpilih di Dompu, Senin (1/2). takan kenangannya masuk dalam peraih penghargaan 5 Bupati terbaik se-Indonesia dari salah satu media nasional Januari 2016 lalu. Ia pun sempat mempertanyakan kriteria dan waktu penilaian sehingga dirinya terpilih sebagai Bupati terbaik.

“Karena dikupas dalam pemberitaan, ketika ke Padang saya sempat ditanya pegawai hotel yang ingin memastikan dirinya seperti yang diberikan media,” ceritanya bangga.

HBY juga mengaku mendapat pesan singkat dari rekannya di Jambi yang membaca media ekonomi nasional terkait prestasi Dompu yang berhasil menghadirkan investasi

perkebunan tebu dan gula hingga ratusan milyar. Prestasi ini dipidatokan langsung oleh Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu di Solo.

“Tidak salah tahun 2013 lalu Dompu masuk kategori 10 Kabupaten/Kota ramah investasi,” kata H. Bambang M. Yasin mengenang.

Terkait rencana pelantikan Bupati terpilih, HBY mengaku, hingga saat ini dirinya juga belum mendapat kepastian jadwal dari pemerintah.

Ia pun akan menunggu keputusan pemerintah terkait jadwal pelantikan, karena itu menjadi ranahnya pemerintah. “Iya memang belum ada kepastian jadwal pelantikannya,” ungkap HBY. (ula)

POLHUKAM

SUARA NTB Selasa, 2 Februari 2016

Halaman 8

Dugaan Pelanggaran Penerbitan IUP Timah Hitam di Dompu

Sekda dan Mantan Kadis Diperiksa

Sampaikan Hasil Evaluasi

Mataram (Suara NTB) Penyidik Polda NTB mengorek keterangan Mantan Kadisperindagtamben Kabupaten Dompu, KI, Senin (1/2) mengenai proses penerbitan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Mineral Timah Hitam PT Anugrah Mitra Graha. Di tempat yang sama, Sekretaris Daerah Kabupaten Dompu, AB, juga turut dimintai keterangan.

ANGGOTA DPRD NTB mengkritik pimpinan dewan yang tidak memberitahukan kepada anggotanya, terkait hasil evaluasi Kementerian dalam negeri terhadap APBD 2016.

Seharusnya, hasil evaluasi oleh Kementerian dalam negeri itu, juga harus disampaikan kepada anggota. Sehingga semua anggota bisa mengetahui dan dijadikan evaluasi pada pembahasan APBD berikutnya.

Kritik itu disampaikan Sekretaris Komisi I DPRD NTB, H. Rumaksi, SJ SH. Menurutnya, pimpinan dewan seharusnya juga memberitahukan pada anggotanya hasil evaluasi Kemendagri terhadap APBD 2016. Sehingga dewan tidak hanya menjadi tukang ketok, karena tidak mengetahui apa yang menjadi kekurangan dalam APBD. “Seharusnya diberitahukan pada anggota juga hasil evaluasi itu, sehingga kita tidak hanya mengesahkan saja, lalu selesai. Kan kita tidak tahu jadinya apa saja yang perlu diperbaiki. Buktinya ini kita tidak tahu kalau ternyata banyak anggaran yang sebelumnya kita sudah setujui, tapi dihilangkan oleh Kemeterian,” ujar politisi Hanura itu.

Menurut Rumaksi, ia sangat menyayangkan beberapa mata anggaran yang tidak disetujui oleh Kementerian dalam negeri, yang akhirnya dihilangkan. Sementara ia tidak mengetahui alasan mata anggaran itu tidak disetujui. Untuk itu ia meminta pimpinan Dewan memberitahukan anggotanya.

Salah satu mata anggaran yang tidak disetujui adalah anggaran untuk pembangunan infrastruktur jalan. Hal itu sangat disayangkan oleh Rumaksi, mengingat NTB masih membutuhkan pembangunan infrastruktur jalan. “Seperti anggaran pembangunan infrastruktur jalan yang kabarnya juga ikut dikurangi, tapi kita tidak tahu itu ternyata dicoret. Padahal menurut kita, hal tersebut sangat penting. Mengingat NTB masih sangat butuh pembangaunan infrastruktur jalan,” ujarnya. (ndi)

Kepala Subdirektorat VI Tindak Pidana Tertentu Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda NTB, AKBP Jon Wesly Arianto, SIK, menerangkan, pemeriksaan tersebut dilakukan untuk menguak runutan dari proses penerbitan izin tersebut, dari mulai pejabat di bawah hingga ke atas. “Proses bagaimana SK tersebut keluar. Kan ada parafnya dari Kadis melalui pejabat lainnya sampai tanda tangan oleh Bupati,” jelasnya.

Materi pemeriksaan, kata Jon Wesly, juga untuk menilik alasan yang mendasari penerbitan SK Bupati Dompu nomor 546/351/Disperindagtamben/2014 tentang Persetujuan Perpanjangan Izin Usaha Per-

tambangan Eksplorasi Mineral Logam Timah Hitam di Kecamatan Pajo seluas 4.624 Ha kepada PT Anugrah Mitra Graha tertanggal 31 Desember 2014. Dalam penyelidikannya, akan ditelaah perihal kesesuaian dasar hukumnya terkait undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang mengatur kewenangan kepala daerah provinsi dan kabupaten/kota dalam penerbitan IUP. Pantauan Suara NTB, KI dan AB Senin (1/2) kemarin tengah dicecar pertanyaan oleh penyidik di salah satu ruangan Kanit II Subdit IV Tipiter Ditreskrimus Polda NTB. Sementara klarifikasi Bupati Dompu terpilih, diagendakan hari ini,

Selasa (2/2) di tempat yang sama dengan materi pemeriksaan mengenai proses penerbitan sejak dilakukannya pengajuan oleh pihak perusahaan.

Klarifikasi yang dimaksud adalah mengenai dugaan pemalsuan dokumen dalam penerbitan Surat Keputusan Bupati Dompu nomor 546/351/ Disperindagtamben/2014 tentang Persetujuan Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Mineral Logam Timah Hitam di Kecamatan Pajo seluas 4.624 Ha kepada PT Anugrah Mitra Graha tertanggal 31 Desember 2014.

Dalam pengusutan kasus berdasarkan laporan Forum Solidaritas Petani (Fortani) Dompu yang kini sedang pada

tahap penyelidikan itu, polisi juga akan memanggil pihak perusahaan untuk diklarifikasi terkait hal yang sama.

Pekan lalu, Polda NTB menerjunkan tim penyidik ke Dompu untuk mengumpulkan bahan keterangan dari sejumlah pihak. Salah satunya pengelola Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Pajo terkait klasifikasi tata kelola kawasan hutan tersebut.

“Apakah kegiatan pertambangan itu IUP-nya masuk kawasan hutan. Kita temukan bahwa memang masuk kawasan hutan, tetapi hingga kini belum ada kegiatan (pertambangan) di sana. Akan kita cek dan dalami lagi mengenai Izin Pinjam Pakai dari Menteri Kehutanan untuk kegiatan pertambangan di dalam kawasan hutan,” ungkap Jon Wesly.

Dalam laporan Fortani Dompu disebutkan adanya dugaan tumpang tindih penerbitan surat keputusan Bupati

Dompu tentang IUP eksplorasi mineral timah hitam PT Anugrah Mitra Graha dengan IUPHkm yang sebelumnya telah diberikan kepada warga Desa Ranggo, Kecamatan Pajo, Dompu yang tertuang dalam SK Bupati nomor 298 tahun 2012 tentang IUPHKm kepada Gapoktan HKm Desa Ranggo tertanggal 27 Juni 2012.

Sementara belakangan terbit pula, SK bupati tentang persetujuan perpanjangan IUP Eksplorasi Mineral Logam Timah Hitam di Kecamatan Pajo tersebut. Fortani Dompu juga menduga adanya tindak pidana kehutanan atas kegiatan kawasan hutan tanpa izin pinjam pakai dari Menteri Kehutanan.

Selain itu disebutkan pula mengenai dugaan adanya penyalahgunaan wewenang oleh Pemerintah Dompu dalam proses perpanjangan IUP itu. Sebab, persetujuan perpanjangan IUP Eksplorasi bukan lagi menjadi wewenang bupati. (why)

Enam Siswa Terjaring Razia Saat Bermain ’’Playstation’’ Mataram (Suara NTB) Enam siswa SMP di Kota Mataram terjaring razia Satpol PP Kota Mataram saat tengah asyik bermain playstation di Jalan Pemuda Kelurahan Gomong Kecamatan Selaparang.

Keenam siswa tersebut yakni, Mulyadi Azmi, M. Danang Samudra, Joko Susanto saat ini duduk di kelas III SMP Muhammadiyah Mataram. Sementara, Taufik Irfansyah dan Agum Dani kelas II di SMAN 3 Mataram. Dan satu siswa berasal dari SMAN 7 Mataram, Rizki Andri Gunawan. Mereka tidak berkutik ketika petugas mengamankan dan menggiringnya ke mobil patroli. Tak hanya itu, pemilik playstation sempat diberikan peringatan serta diminta menunjukan izin. Petugas mengancam menutup usaha tersebut, jika tidak mengantongi izin.

Kepala Seksi Bidang Kerjasama Satpol PP Kota Mataram, H.M. Gazali mengatakan, penertiban sejumlah pelajar berdasarkan laporan masyarakat. Keenam siswa ini terjaring saat tengah ber-

(Suara NTB/dok)

Tertibkan Administrasi Warga Asing

main playstation. “Ini laporan masyarakat yang sudah resah melihat anak mereka berada di luar sekolah saat jam belajar,” ujarnya Senin (1/2).

Setelah didata, mereka diserahkan ke sekolah masing masing. Pihak sekolah diharapkan memberikan pembinaan kepada siswa mereka.

Perda 11 Tahun 2015 tentang ketertiban umum Pasal 27 ayat 3 point b, menyebutkan pengusaha agar tidak menerima pengunjung menggunakan seragam sekolah, PNS, TNI dan Polri kecuali kepentingan kedinasan. “Meskipun urusan dinas harus menunjukan surat tugas dari kantor,” tegasnya.

Kepala Bidang Trantibum Satpol PP Kota Mataram, Bayu Pancapati menambahkan, pihaknya telah mengimbau melalui selebaran bahwa pengusaha playstation dan warnet. Agar tidak menerima siswa saat jam sekolah.

Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan SMA 3 Mataram Dwi Sunarto menegaskan, dua siswanya yang tertangkap akan dipanggil orang-

(Suara NTB/cem)

DIJEMUR - Enam Siswa di Kota Mataram terjaring razia. Mereka dijemur sambil mengangkat kaki sebelah dan kedua tangan di Kantor Satpol PP Kota Mataram.

Artinya, orangtua akan mengetua mereka dan diberikan sank- surat pernyataan,” terangnya.

Pada jam pertama dan ked- tahui anak mereka berada di si. Sanksi dimaksud bisa dalam bentuk teguran dan lain se- ua, sekolah mengecek semua sekolah atau tidak. Terkait siswa bagainya. “Kita panggil orang- siswa. Jika absen, maka Guru ini suka membolos atau tidak, tua mereka. Lalu kita buatkan BK menghubungi orangtua. Dwi akan mengecek ke BK. (cem)

Seleksi Komisioner KI Palsukan Ijazah, di DPRD NTB Makin Tak Jelas Siswa SPN Polda NTB Dipecat

NTB yang semakin menggeliat dalam kepariwisataan mendorong warga luar negeri berbondong-bondong menanamkan investasinya, baik investasi langsung maupun investasi tidak langsung berupa sarana pendukung.

Namun, para warga asing yang datang tersebut tak jarang tersangkut kasus izin tinggal dan izin kerja. Penegakan aturan diharapkan tetap diterapkan dengan memperhatikan konsekuensi keberlangsungan investasi.

“Yang berkaitan dengan usaha dan pariwisata perlu langkah strategis dalam penegakan hukumnya. Karena ini terkait dengan citra investasi di NTB ini,” kata Ketua Bidang Kesenian dan Budaya Persatuan Advokat Indonesia (Peradi) NTB, Imam Sofian, SH, kepada Suara NTB, Senin (1/2).

Ia menambahkan, para warga asing yang datang ke NTB harus diberi informasi yang tepat dan jelas mengenai aturan-aturan keimigrasian. Pihak pemerintah pun diminta agar maksimal dalam memberikan pelayanan di bidang tersebut karena keimigrasian adalah pintu gerbang dari citra suatu daerah. Pengurusan izin sangat berhubungan terhadap cara pandang warga asing terhadap suatu negara.

Ia mencontohkan mengenai ditangkapnya belasan orang warga Tiongkok karena diduga tak lengkap dokumen keimigrasiannya. Meski belakangan, hasil penyelidikan menunjukkan bahwa paspor para tenaga ahli yang bekerja di pembangunan PLTU Sambelia itu sedang digunakan dalam proses perpanjangan izin tinggal.

“Artinya mereka tahu prosedurnya. Menurut saya, kalau warga asing yang datang agak banyak, kecil kemungkinan melakukan pelanggaran masalah administrasi. Apalagi mereka di bawah suatu perusahaan,” ujar Imam.

Berdasarkan pengalamannya menangani sejumlah kasus terkait keimigrasian, memang ada beberapa warga asing yang menggunakan dalih wisatawan demi menutupi tujuannya menjalankan usaha di NTB. Atas dasar itu, mereka kerap berurusan dengan hukum.

Meski demikian, ia berpendapat bahwa upaya preventif perlu dilakukan terlebih dahulu dibanding dengan serta merta langsung menerapkan upaya represif berupa penangkapan. Sebab, hal itu berkaitan dengan iklim investasi yang akan terbangun nantinya.

“Dalam membangun usaha di sini, warga asing tidak langsung datang dengan segala sumber dayanya. Pengurusan administrasi juga sering molor ada yang enam bulan bahkan ada juga yang sampai delapan bulan, sehingga sembari menunggu itu, mereka memberikan pelatihan kepada karyawannya,” jelas Imam. (why)

Mataram (Suara NTB) Seorang siswa Sekolah Polisi Negara Polda (SPN) NTB Belanting, Nasution, diberhentikan dari lembaga pendidikan pencetak Bintara polisi tersebut. Ia yang pada akhir Februari mendatang dijadwalkan selesai menjalani proses pendidikan itu kedapatan memalsukan ijazah sekolahnya demi lulus seleksi administrasi pada proses penerimaan awal calon siswa.

“Dia merekayasa identitas yang tercantum di ijazah SD, SMP, dan SMA-nya. Tahun kelahirannya 1993, tetapi di

ijazah diubah jadi 1995,” terang Kepala Bidang Humas Polda NTB, AKBP Dra Tri Budi Pangastuti, MM kepada wartawan saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (1/2).

Temuan itu, lanjutnya, berawal dari pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti oleh Dewan Pendidikan dan Latihan SPN yang langsung berkordinasi dengan sejumlah sekolah asal siswa dan Dinas Pendidikan Pemuda Olahraga Kota Bima. Rekomendasi yang dihasilkan, Nasution dikeluarkan dari proses pendidikan SPN.

“28 Januari lalu upacara pelepasan dari lembaga pendidikan untuk dikembalikan kepada orangtuanya,” ujarnya. Dalam aturan administrasi penerimaan calon siswa SPN, ditetapkan batas umur atas yaitu 21 tahun.

Nasution yang tahu bakal tak lulus, kemudian nekat memalsukan tahun kelahirannya.

Walaupun akhirnya ketahuan juga. Sial bagi Nasution, aksinya dibeberkan masyarakat setelah menjalani 75 persen proses pendidikan di SPN hingga akhirnya diberhentikan akhir Januari lalu. (why)

(Suara NTB/ist)

Demi Kado, Dua Siswa Nekat Mencuri Mataram (Suara NTB) Dua orang remaja pelajar SMP teman sepermainan, AN (17) dan ER (17) nekat mencuri demi membelikan hadiah perkawinan kawannya. Aksi mereka di salah satu toko elektronik di Jalan Irigasi, Ampenan Minggu (31/ 1) sore itu kemudian dipergoki. Menghindari amuk massa, mereka kemudian diamankan polisi.

Kapolsek Ampenan, AKP Kiki Firmansyah Efendi, SIK menerangkan, para pelaku mengambil kipas angin yang dipajang sebagai etalase di depan toko. Aksi mereka kemudian dipergoki korban. “Dikejar oleh korban tetapi keduanya terjatuh. Diketahui warga sekitar dan ditangkap.

Untuk menghindari amukan massa, mereka dievakuasi ke Mapolsek,” ujarnya, Senin (1/2).

Berdasarkan pemeriksaan sementara, pelaku yang bersekolah di salah satu SMP Negeri di Mataram itu mengaku, uang hasil mencuri itu sedianya untuk digunakan membeli hadiah perkawinan kawannya.

Sementara barang bukti berupa kipas angin senilai Rp 300 ribu dan sepeda motor matik Mio yang diduga digunakan pelaku untuk melancarkan aksinya itu kini diamankan di Mapolsek Ampenan.

Kedua pelaku tersebut kemudian dilimpahkan ke Pol-

Mataram (Suara NTB) Seleksi komisioner Komisi Informasi (KI) NTB, oleh Komisi I DPRD NTB semakin tidak jelas. Janji Komisi I akan melaksanakan uji kelayakan dan kepatutan terhadap 15 calon anggota KI tersebut, selesai pada Januari tidak terbukti. Pasalnya, sampai memasuki Februari, tidak ada tanda-tanda bahwa komisi I akan segera menggelar pemilihan komisioner KI. Ketua Pokja KIP (Kelompok Kerja Keterbukaan Informasi Publik) NTB, Dwi Aries Santo, SH., kepada Suara NTB, Senin (1/2) kemarin mengatakan Pokja KIP NTB berencana hearing ke pimpinan dewan. Mereka mendesak Komisi I segera menyeleksi 15 calon komisioner KI tersebut. Mengingat KI NTB saat ini sedang dalam keadaan vakum, karena tidak ada perpanjangan masa jabatan komisioner KI demisioner.

Dikonfirmasi terpisah, Ketua Panitia seleksi KI dari Komisi I, L. Darma Setiawan, SH menga-

takan, uji kelayakan dan kepatutan 15 calon komisioner KI tersebut belum bisa dilaksanakan. Jadwal kerja di DPRD NTB saat ini masih sangat padat.

Informasi yang diperoleh Suara NTB, Ketua Komisi I, Ali Ahmad, SH masih berada di luar daerah. Surat tugas panitia seleksi yang sudah dibentuk, belum bisa ditandatangani, sehingga belum bisa bekerja.

Sedangkan menurut Wakil Ketua DPRD NTB, TGH. Mahali Fikri, Komisi I kesulitan menseleksi 15 calon komisioner KI yang diajukan pansel.

Karena untuk memilih lima dari 15 orang sangat sulit. Untuk itu ia sangat menyangkan pansel yang menyerahkan nama terlalu banyak ke DPRD. “Pansel menyerahkan terlalu banyak nama. Sehingga kita kesulitan untuk memilih lima orang itu. Sementara DPRD ini kan dipandang oleh masyarakat dengan mata curiga, sehingga dikira ada permainan dalam proses ini,” ujarnya. (ndi)

Spesialis Pembobol Rumah Kosong Dibekuk Polisi

(Suara NTB/ist)

BABAK BELUR - Dua remaja pelaku pencurian, AN dan ER babak belur dihajar massa sebelum kemudian diamankan ke Mapolsek Ampenan, Minggu (31/1). res Mataram untuk ditangani di Unit PPA Satreskrim untuk proses lebih lanjut. Terutama terkait upaya diversi, karena menurut catatan kepolisian, para pelaku disebutkan baru satu kali melakukan aksi pencurian tersebut.

Kapolres Mataram, AKBP

Heri Prihanto, SIK di Mapolres Mataram seusai pelimpahan pelaku dari Mapolsek Ampenan menyebutkan, pihaknya akan bekerja sama dengan Lembaga Perlindungan Anak dalam melakukan pembinaan, karena para pelaku masih di bawah umur. (why)

Praya (Suara NTB) Dua orang spesialis pembobol rumah kosong yang selama ini kerap beraksi di wilayah Praya, dibekuk tim Opsnal Polres Lombok Tengah (Loteng). Keduanya ditangkap setelah aparat kepolisian melakukan penyelidikan selama tiga hari. Para pelaku pun kini meringkuk di sel tahanan Mapolres Loteng untuk keperluan penyelidikan lebih lanjut.

Kedua terduga pelaku masing-masing IKM (18) warga Kampung Surabaya Kelurahan Tiwu Galih Praya dan LSR (30) asal Praya. LSR diketahui merupakan mantan anggota TNI yang dipecat. Lantaran kasus disersi tahun 2011 lalu. “Kasusnya masih terus kita kembangkan,” ungkap Kapolres Loteng, AKBP Nurodin, SIK., MH., melalui Kaur. Bin Ops. Sat Reskrim Polres Loteng, Iptu Ery Armunanto, Senin (1/2) kemarin.

Penangkapan kedua terduga pelaku pembobol rumah kosong tersebut, bermula dari laporan kasus pencurian pada tanggal 27 Januari lalu. Mendapat laporan tersebut, polisi kemudian melakukan penyelidikan. Dan, akhirnya berhasil mengungkap

identitas salah satu pelaku.

Setelah melakukan pengintaian, polisi akhirnya berhasil menangkap IKM di jembatan Sri Gangga Praya. Saat ini, pelaku tengah melintas saat dicegat oleh tim Opsnal Polres Loteng. Dari hasil keterangan pelaku IKM, polisi berhasil mengungkap identitas pelaku lainnya. Yakni LSR, yang tidak lain ipar IKM. Berdasarkan petunjuk IKM, pelaku LSR akhirnya bisa ditangkap hari itu juga.

Saat menjalani pemeriksaan di Polres Loteng, kedua terduga pelaku mengaku sudah beraksi lima kali. Masing-masing di Kos-kosan di Kampung Amen Praya tiga kali. Sisanya di BTN Bonter Praya. Dari aksinya tersebut, kedua pelaku berhasil membawa lari puluhan barang elektronik. Seperti TV, HP, kamera digital hingga setrika listrik. Ada juga uang dollar dan ringgit Malaysia.

Namun dari sekian banyak barang bukti curian para pelaku, sebagian besar diantaranya sudah dijual. Dan, sebagian lagi masih dipergunakan oleh kedua pelaku. (kir)

SUARA NTB Selasa, 2 Februari 2016

BUDAYA DAN HIBURAN

Halaman 9 (Suara NTB/lin)

RUSAK - Beberapa wahana bermain di TWLB sudah rusak dan berkarat.

Idoop Hotel dan ’’Pop Arts’’ IDOOP Hotel yang berada di Jalan Swaramahardika 883 Kota Mataram ini merupakan hotel dengan ciri khas tampilan pop arts yang menarik. Ini terlihat ketika memasuki lobi hotel dan beberapa area hotel yang menyuguhkan gambar wajah dengan warnawarna menarik. Bukan itu saja, di tiap ruangan hotel ini pun dilengkapi dengan pop arts yang unik dan menarik.

“Ini yang membedakan Idoop Hotel dengan hotel lain.

Kami menampilkan pop arts dengan tampilan wajah-wajah dengan berbagai warna yang menarik. Pelanggan kami juga kebanyakan anak muda, karena menyukai pop arts ini,” kata Manajer Idoop Hotel Mansur Karto kepada Suara NTB di Mataram, Senin (1/2) kemarin.

Menurutnya, selama ini masih sangat jarang hotel menampilkan pop arts untuk desain tampilan ruangannya. Sehingga, itu dianggap sebagai upaya untuk menyenangkan pelanggannya dengan berbagai macam art yang dipasang di dinding-dinding kamar dan lobi hotel. Hotel ini memiliki 96 kamar yang terdiri dari tiga kelas. Superior sebanyak 80 kamar, deluxe sebanyak 12 kamar dan suite sebanyak 4 kamar.

“Harga sewanya kita berikan untuk superior Rp 400 ribu, deluxe Rp 500 ribu dan suite Rp 600 ribu. Dari pintu hingga kamar-kamarnya dilengkapi dengan pop arts, tidak jarang juga pelanggan yang datang sekalian foto-foto,” kata laki-laki yang sudah 25 tahun bergelut dengan dunia perhotelan ini.

Untuk pekerja di hotel ini 90 persen menggunakan pekerja lokal yang berasal dari Pulau Lombok. Koki hotel ini pun berasal dari mayarakat lokal. Hotel seluas 138 meter persegi dengan enam lantai ini pada tahun 2014 mendapatkan penghargaan sebagai hotel terbaik dari Booking.com.

“Kita berdiri sejak 1 Juli 2014, baru dua tahun dan sudah mendapatkan penghargaan merupakan suatu kebanggan bagi kami,” kata Mansur. Namun yang menjadi catatan dari Mansur yaitu terkait masalah kebersihan di Kota Mataram. Menurutnya NTB terutama Kota Mataram memiliki peluang pasar yang cukup besar.

Namun masih terkendala masalah kebersihan. Padahal itu merupakan hal yang paling utama yang dilihat oleh pengunjung, terutama pengunjung yang berasal dari luar daerah. (lin)

Mansur Karto Suara NTB/lin)

’’Kung Fu Panda 3’’ Dominasi Box Office Los Angeles – “Kung Fu Panda 3” menunjukkan kekuatannya di box office dengan pendapatan penayangan perdana pada akhir pekan 41 juta dolar AS dari 3.955 bioskop. “Kung Fu Panda 3,” yang didistribusikan oleh Fox untuk DreamWorks Animation, akan menyelesaikan akhir pekan pertamanya mendekati pendapatan “Kung Fu Panda 2” (2011) yang menghasilkan 47,7 juta dolar AS pada penayangan perdananya di Amerika Serikat untuk mencapai pendapatan 162,5 juta dolar AS. Film kartun itu juga membantu mengangkat box office Amerika Serikat ke capaian yang pantas setelah akhir pekan yang suram karena badai salju besar yang melanda Pantai Timur menghantam kegiatan bisnis. “The Revenant” masih solid dengan menempati peringkat kedua pada pekan keempat setelah peluncurannya berkat lusinan nominasi Oscar dan kekuatan bintang DiCaprio.

Film itu mengakhiri akhir pekan dengan pendapatan 12,4 juta dolar AS di 3.330 lokasi, hanya turun 25 persen, dan sekarang memperoleh pendapatan domestik mengesankan 138,2 juta dolar AS. “Star Wars: The Force Awakens” dari Disney memimpin sisa gerombolan dengan pendapatan 10,8 juta dolar AS di 2.566 lokasi, menambah rekor pendapatan totalnya menjadi 895,4 juta dolar AS. Sementara petualangan Penjaga Pantai “The Finest Hours” dari Disney hanya mendapat hasil konservatif 10,3 juta dolar AS dari 3.143 tempat, mengungguli “The Revenant” dan “Star Wars: The Force Awakens” di pekan ketujuhnya. Film Universal “Ride Along 2” pada pekan ketiganya menempati posisi kelima dengan 8,4 juta dolar AS dari 2.412 tempat, menambah pendapatan total 17 harinya menjadi mendekati 71 juta dolar AS, demikian seperti dilansir kantor berita Reuters. (ant/bali post)

(ant/bali post)

ADEGAN - Salah satu adegan dalam film animasi ‘’Kung Fu Panda 3’’

Mataram (Suara NTB) Saat ini Pemkot Mataram menjadikan Taman Wisata Loang Baloq (TWLB) sebagai salah satu destinasi unggulan di Kota Mataram. Namun hal itu tidak sejalan dengan tampilan taman ini yang terkesan kurang dirawat.

Pantauan Suara NTB, nampak semua wahana bermain anak di TWLB sudah rusak. Sehingga tidak dapat digunakan lagi. Belum ada upaya untuk memperbaiki atau mengganti dengan yang baru. Padahal salah satu ciri khas taman adalah adanya wahana bermain bagi anak.

“Kita ini masih keroyokan mengurus Taman Wisata Loang Baloq. Ada dinas PU, Dinas Pertamanan dan Kelurahan Tanjung Karang. Untuk wahana bermain itu bukan kita yang punya kewenangan,” kata Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Mataram H. Abdul Latif Nadjib kepada

Suara NTB, di Mataram, Senin (1/2) kemarin.

Bukan hanya taman bermain, terlihat rumput-rumput yang tumbuh liar tanpa perawatan. Hal itu mengurangi keindahan TWLB. Padahal setiap hari, taman ini dikunjungi paling tidak oleh 200 orang. “Setiap hari karcis kita habis sekitar 100 lembar. Itu untuk satu motor, jadi kalau boncengan bisa mencapai 100 orang pengunjung,” kata Ryan, petugas pengelola TWLB. Selain itu, alat salat di Musala taman ini juga terkesan kurang layak. Terlihat mukenah yang sudah lusuh dan terlihat seperti tidak pernah

dicuci. “Itu kan ada kotak amal, setiap yang masuk kamar mandi bayar amal. Harusnya oleh pengelola (Kelurahan Tanjung Karang) membelikan yang baru dengan uang amal itu. Itu (perlengkapan salat) harus diperhatikan,” kata Abdul Latif Nadjib.

Bukan hanya itu saja, Suara NTB juga menemukan banyaknya sampah yang berceceran di berugak (gazebo, red) yang dibangun di tiap-tiap sudut taman. Tidak ada yang datang membersihkan sisa-sisa sampah yang ditinggalkan pengunjung. Sehingga TLWB terkesan kotor dan kurang terawat.

Menurut petugas pengelo-

la, saat ini pengunjung mulai berkurang. Ia memperkirakan bahwa hal itu karena sudah memasuki musim hujan. Begitupula dengan pedagang yang berada di TLWB. Sutiah, salah satu pedagang asal Sekarbela mengaku bahwa pendapatannya berkurang sebulan terakhir. Menurutnya, itu karena jumlah pengunjung yang semakin berkurang akibat memasuki musim hujan.

“Kalau dulu kita bisa dapat Rp 100 ribu setiap hari.

Tapi sekarang kalau dapat Rp 50 ribu. Lokasi yang dibuatkan oleh pemda juga kurang tepat. Jadi kita tidak pernah jualan di belakang itu, meskipun sudah dibuatkan tempat,” kata Sutiah.

Di TWLB telah disediakan lokasi berjualan untuk pada Pedagang Kaki Lima (PKL).

Namun tidak terpakai, terli-

hat warung-warung yang telah dibangun kosong dan tidak ditempati oleh para pedagang.

Padahal itu disediakan agar para PKL dapat berjualan degan baik dan penataan TWLB menjadi lebih rapi.

“Kita ndak bisa jualan di belakang itu, karena pengunjung agak malas datang. Jadi kita ndak pernah pakai. Paling kalau hujan, kita taruh jualan di sana biar ndak basah,” kata Sutiah.

Semrawutnya pengelolaan TWLB juga disesalkan oleh Abdul latif Nadjib. Padahal selama ini ia mengaku telah sering melakukan rapat koordinasi antar SKPD. “Kita sudah lakukan rapat koordinasi. Makanya perlu ada pengelolaan khusus. Pengelola di sana juga harus perhatikan fasilitas umum dan kebersihannya,” pesannya. (lin)

Lady Gaga Pembuat Film ”Surat dari Praha” Pamer Cincin Tunangan Somasi Balik Yusri Fajar Jakarta (Suara NTB) – Visinema Pictures, yang membuat film “Surat dari Praha”, mensomasi balik Yusri Fajar, penulis cerpen “Surat dari Praha” yang menuduh mereka menjiplak karyanya. Sutradara “Surat dari Praha” Angga Dwimas Sasongko mengatakan tuduhan plagiat itu telah mencemarkan nama baik pembuat film serta rekanan lain yang membantu terciptanya film tersebut.

“Visinema Pictures telah mengirim somasi balik yang belum mendapat respons dari Yusri Fajar,” kata Angga di Melawai, Jakarta, Senin (1/2). Somasi pertama dikirim pada 22 Januari, sementara yang kedua dan dikirim pada 29 Januari 2016 dan telah diterima langsung oleh yang bersangkutan, kata Angga seraya memperlihatkan kertas bukti tanda terima.

Angga mengatakan pihaknya ingin Yusri menggelar konferensi pers untuk menyampaikan permintaan maaf, juga menghapus data dan pemberitaan digital yang telah menyudutkan Visinema Pictures. “Kami ingin meluruskan reputasi yang tercemar,” kata Angga.

Yusri sebelumnya mengklaim telah melayangkan somasi ke Visinema Pictures karena perusahaan itu menggunakan ide dan tema besar yang sama dengan cerpen karyanya dalam film yang dibintangi oleh Julie Estelle dan Tyo Pakusadewo. Namun somasi itu sama sekali tidak ditanggapi oleh Visinema Pictures.

Angga membantah klaim itu, mengatakan bahwa sama sekali

(ant/bali post)

BUKTI - Sutradara “Surat dari Praha” Angga Dwimas Sasongko memperlihatkan bukti pendaftaran paten judul “Surat dari Praha” ke Ditjen HKI Kemenkumham dalam konferensi pers klarifikasi tuduhan plagiarisme di Jakarta, Senin (1/2) tidak ada somasi resmi yang disampaikan oleh Yusri. Dia juga membeberkan perbedaan isi film dan cerpen “Surat dari Praha”.

Kesulitan Cari Buku Yusri Fajar Angga mengaku kesulitan mencari buku kumpulan cerpen karya Yusri Fajar ketika mengetahui cerpenis itu melayangkan dugaan plagiarisme kepada Visinema Pictures berdasarkan tulisan miliknya.

“Kita obrak-abrik toko buku dan enggak ada, ketemunya di Kaskus,” kata Angga. enurut Angga, penerbit Aditya Media Publishing yang menerbitkan buku kumpulan cerpen “Surat dari Praha” mengatakan buku itu hanya dicetak sekali dan didistribusikan secara terbatas. “Bukan buku populer sehingga kami skip dan tidak tahu ada

buku tersebut,” ujar Angga.

Penulis skenario “Surat dari Praha” Irfan Ramli menegaskan tidak pernah membaca buku Yusri Fajar sebelum menggarap skenario film yang tayang 28 Januari 2016 itu. “Saya belum permah baca sampai ada pemberitaan itu (tuduhan plagiarisme),” kata dia. Proses penggarapan skenario “Surat dari Praha” telah dimulai saat dia menulis film “Cahaya dari Timur”. Selain itu, tema eksil 1965 yang disajikan “Surat dari Praha” bukanlah hal baru.

“Film ini juga didasari keinginan mengapresiasi 20 tahun berkarya Glenn Fredly,” imbuh dia. Riset untuk skenario berdasarkan hasil wawancara langsung dengan para mantan mahasiswa ikatan dinas di Praha yang menolak Orde Baru sehingga kehilangan kewarganegaraan. (ant/bali post)

Roma – Lady Gaga bersama dengan tunangannya Taylor Kinney berencana menggelar pernikahan di Italia dalam tahun ini juga. Kedua sejoli itu telah mengikat tali pertunangan pada Hari Valentine 2015.

Warta itu menyita perhatian di Italia. Sebuah sumber yang dekat dengan sang bintang sebagaimana dikutip dari The Sun menulis, “Ia (Lady Gaga) ingin merayakan hari bersejarah itu, dengan begitu mereka memilih tempat di Italia. Ia ingin menggelar pernikahan yang besar bergaya Italia.”

Jelang datangnya hari yang bersejarah itu, keduanya tinggal menentukan tanggal yang mereka anggap cocok. Sebuah sumber menambahkan, “Mereka masih menikmati masa-masa tunangan, dengan begitu mereka tinggal menentukan waktu yang tepat. Mereka belum sepenuhnya membuat rencana itu.”

Lady Gaga dan Taylor mengumumkan pertunangan mereka pada Februari lalu. Keduanya bahkan memposting sebuah foto yang impresif dengan cincin bermotif hati berhias berlian lewat media Instagram, sebagaimana dikutip dari laman Capital FM. Gaga kemudian mengirim pesan kepada fansnya, “Ia memberi aku sebuah cincin Valentine, dan saya mengatakan YA!”

Gaga, yang bernama asli Stefani Germanotta, juga menyembunyikan segala rincian mengenai cincin pertunangan itu. Cincin pertunangan itu didesain oleh Lorraine Schwartz.

Caption dari foto yang diposting lewat media Instagram, “Ini bagian dari cincin tunangan saya. Taylor dan Lorraine ditulis dengan ‘T [berbentuk hati] dan S’ dalam baluran permata. Ia selalu memanggil saya dengan nama kelahiran. Sejak kami kali pertama berkencan. Saya senang bertunangan dengan dia. Saya tidak akan berhenti tersenyum.”. (ant/bali post)

Lady Gaga (ant/bali post)

SUARA NTB Selasa, 2 Februari 2016

PENDIDIKAN

Halaman 10

Tidak Ikuti UNBK

Sekolah di Lotim Khawatirkan Prestasi Siswa Anjlok Selong (Suara NTB) Tahun 2016 ini tercatat hanya 6 sekolah di Kabupaten Lombok Timur (Lotim) setingkat SMA/SMK yang siap mengikuti Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK). Sebagian besar tidak siap. Diduga, ketidaksiapan sekolah ini karena khawatir akan prestasi siswa yang akan anjlok.

(Suara NTB/dys)

Andika Rizki Hermawan

Asah Kemampuan HOBI bermain olahraga bulu tangkis tak disangka telah membuatnya mahir mengolah raket. Dengan tangan mungilnya, Andika Rizki Hermawan menyulap hobi menjadi peluang dan prestasi membanggakan.

Iya, bagi Andika panggilan akrabnya, bermain olahraga bulu tangkis awalnya hanya sekadar hobi, namun setelah diasah kemampuannya mengolah raket menjadi-jadi. Kini menjadi atlet bulu tangkis bahkan menjadi tujuan Andika menapaki setahap demi setahap perjalanan hidup.

Siswa kelas VII SMPN 11 Mataram ini mengaku hobi bermain olahraga bulu tangkis sejak dirinya duduk di bangku kelas 3 SD. Saat itu, tidak pernah terbersit dalam pikiran Andika menjadi seorang pemain bulu tangkis.

Tapi setelah lama-kelamaan, ia pun gemar berlatih dan tumbuh menjadi pemain andalan di sekolahnya saat ikut bertarung dalam sejumlah kejuaraan.

Belum lama ini di tahun 2015 lalu, ia mengikuti ajang lomba yang digelar Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia (PBSI) Tingkat Kota Mataram.

Siswa kelahiran Kekalik Kijang 14 Oktober 2002 silam ini berhasil membuktikan jika ia berkualitas, meski berasal dari sekolah pinggiran. Ia menyabet juara tiga untuk lomba yang ia ikuti kali pertama di tingkat Kota Mataram itu.

Kini ia tengah fokus berlatih untuk mempersiapkan diri mengikuti berbagai kejuaraan di tahun 2016. Ia pun berharap agar keinginannya untuk menjadi seorang atlet pebulutangkis dapat terwujud. (dys)

Demikian disampaikan Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMK, H. Hamzah kepada Suara NTB, Senin (1/2).

Menurut H. Hamzah yang juga Kepala SMKN Pringgasela ini, Lotim hanya 6 sekolah yakni SMAN 1 Aikmel, SMKN 1 Selong, SMKN 2 Selong, SMKN Sakra, SMKN Pringgabaya, SMKN Sikur dan SMKN Pringgasela sendiri.

“Yang lain mungkin karena belum berani, takut prestasi anak-anak anjlok,” urainya.

Diakuinya, mengikuti

UNBK memang perlu persiapan. Anak-anak calon peserta UNBK ini harus dipersiapkan secara psikologis. Di mana, tidak ada istilah bantu-membantu siswa dalam hal menjawab soal. UNBK mengedepankan proses cepat dan tepat.

Soal tersaji secara online. “Kalau terlambat, soal tidak akan bisa dibuka,” urainya.

Dijelaskan, UNBK ini menggunakan komputer dan dijawab langsung secara online. Di masing-masing siswa berhadapan langsung dengan komputer. pelaksanaannya

persis sama dengan Uji Kompetensi Guru atau uji UKG, atau Uji Kompetensi Kepala Sekolah.

Di hadapan masing-masing siswa ada komputer online.

Tidak ada pengawas dari sekolah karena yang mengawasi langsung adalah Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) yang dilaksanakan secara online pula. ‘’Ujian nasional berbasis komputer ini jelas tidak pakai kertas-kertas lagi,’’ ujarnya.

H. Hamzah menambahkan, tidak semua sekolah tidak da-

(Suara NTB/dys)

Dikbud Rencanakan Relokasi SDN 2 Gerung Utara Giri Menang (Suara NTB) Adanya rencana pelebaran jalur dari simpang lima Masjid Baital Atiq Gerung menembus ke Kuripan yang menghubungkan ke jalur Lombok International Airport (LIA) berimbas terhadap dua sekolah yang ada di jalur tersebut. Yang paling terkena dampak adalah SDN 2 Gerung Utara, karena persis berada di pinggir jalan. Sedangkan SDN 1 Babbusalam hanya terkena temboknya saja jika terjadi pelebaran jalan.

Terkait hal ini, Dikbud Lobar pun mulai ancang-ancang merelokasi SDN 2 Gerung. Namun sejauh ini, dinas terkait belum mendapatkan kepastian dari kantor aset perihal pelebaran jalur Gerung. Dinas terkait akan berkoordinasi dengan Kantor Aset Daerah terkait kepastian rencana ini.

“Kami (Dikbud, red) belum dapat informasi resmi terkait pelebaran jalan apakah kena atau tidak sekolah itu. Kalau sudah oke, maka tentunya harus direlokasi,” kata Kepala Dinas Dikbud Lobar, H. Ilham, M.Pd, Senin (1/2).

Dijelaskan, pihaknya belum diberitahu oleh Kantor Aset Daerah terkait rencana pelebaran jalan di jalur itu, sehingga pihaknya pun belum tahu persis berapa areal yang terkena di lahan sekolah itu. Jika sekolah itu terkena imbas lanjutnya, maka tentunya perencanaan relokasinya harus masuk dalam program pelebaran jalan. Termasuk anggaran untuk membangun sekolah di tempat lain.

Menurutnya, jika jalan itu dibangun jalur dua maka tentunya sekolah itu direlokasi. Untuk membangun di tempat lain perlu dianggarkan oleh Dinas Dikbud, selain itu lokasi juga harus disiapkan. Kemungkinan yang bisa jadi lokasi, jelasnya, bisa saja dipindah ke Lapangan Mareje. Di lahan itu nanti bisa dibangun sekolah dan perumahan warga yang terkena imbas pembangunan jalan. “Untuk itu penting, jika Dikbud diberi informasi terkait hal ini,” imbuhnya.

Mengenai adanya rencana pembangunan jalur ini menyebabkan pihaknya tidak menganggarkan untuk memperbaiki dan menambah ruang kelas di SD. Sebab jika dilakukan pembangunan ruang kelas baru, namun selang setahun direlokasi, maka mubazir.

Sedangkan di SDN 1 Babussalam juga akan terkena imbas, namun tidak sampai direlokasi. Pasalnya, kemungkinan yang terkena adalah tembok sekolah, karena gedung sekolah itu sendiri berada sangat dalam, sehingga tidak terkena imbas. (her)

(Suara NTB/her)

AKAN DIRELOKASI - Inilah SDN 2 Gerung Utara yang rencananya akan direlokasi, jika pelebaran jalur GerungKuripan dilakukan.

mungkin karena khawatir kali ya,” imbuhnya. Khusus SMK, tahun 2017 mendatang seluruhnya yang ada di Lotim ini diharapkan bisa UNBK. Karena tahun 2018 semua sekolah sudah UNBK. Sebelumnya, Ketua DPRD Lotim H. M. Khaerul Rizal mengatakan cukup prihatin dengan kondisi sekolahsekolah yang dibilang tidak lolos untuk mengikuti UNBK. Termasuk sejumlah sekolah favorit di Selong.

Menurut Rizal, sekolahsekolah SMA yang ada di Selong ini kalah dengan sekolah yang ada di pinggiran, sehingga dinilai cukup memalukan. Terlebih dikatakan sekolahsekolah yang ada di Selong ini sebagai barometer pendidikan yang ada di Lotim. (rus)

Dikpora Minta Pelaksanaan ’’Try Out’’ Tidak Diremehkan

PRAKTIK - Siswa Jurusan Tata Rias SMKN 4 Mataram sedang praktik di sekolahnya. Keberadaan mereka banyak diminati pemilik usaha setelah tamat.

Imbas Pelebaran Jalan

pat mengikuti UNBK, karena kemungkinan belum memenuhi syarat. Syarat utamanya adalah kualitas daya jaringan internet di sekolah bersangkutan, khususnya fasilitas internet inilah yang paling utama. ‘’Server minimal dua unit.

Jumlah komputer pun minimal sepertiga dari jumlah siswa. Jika jumlah siswa 300, maka jumlah komputer minimal 100 unit,” teranggnya.

UNBK di Lotim tahun 2016 ini akan menjadi catatan sejarah. Di mana untuk kali pertama digelar. Di tingkat SMK dari 10 yang negeri, terbilang sudah 60 persen yang sudah.

Hanya saja sebagian besar sekolah swasta belum. “Terpenting juga kemampuan moril dari guru dan kepala sekolah, kalau yang belum

Jurusan Tata Rias SMKN 4 Mataram Stop Siswa Laki-laki Mataram (Suara NTB) Peminat Jurusan Tata Rias di SMKN 4 Mataram cukup banyak, tak hanya berasal dari kalangan perempuan, namun juga dari kalangan laki-laki.

Hanya saja, pihak sekolah kini tak lagi berani menerima siswa laki-laki lantaran setelah masuk Jurusan Tata Rias banyak di antara mereka yang tidak sesuai harapan.

Kepada Suara NTB, Senin (1/2), salah satu guru Jurusan Tata Rias Hj. Zaedarrahmin, mengaku pihaknya tak lagi berani menerima siswa lakilaki dikarenakan setelah masuk Jurusan Tata Rias kepribadiannya berubah.

“Sudah empat murid kita waktu masuk ke sini laki sudah punya pacar dari rumah.

Itu dulu ada namanya Jamal, sekarang namanya Jimmy,” terangnya.

Meski kata dia, ada orang tua siswa yang merengek minta agar anaknya dapat diterima masuk pada Jurusan Tata Rias, namun pihak sekolah tetap kukuh tidak menerima siswa laki-laki.

“Kemarin ada yang mau laki, biar dia nangis sama bapaknya ngak kita kasih. Jadi tak terima laki-laki, semua pakar kecantikan juga tidak ada yang kawin,’’ ujarnya.

Berbagai keahlian diajarkan pihak sekolah kepada siswa mulai dari keahlian tata rias kulit, rias wajah, proton kulit, merias sanggul mulai dari pemangkasan, rebonding dan berbagai keahlian lain diajarkan semua. Hal itu membuat Jurusan Tata Rias selalu dilirik masyarakat setiap tahun. Saking banyaknya peminat, pihak sekolah banyak yang menolak apalagi setiap tahunnya jumlah siswa yang diterima hanya dua kelas saja.

Selain itu, siswi lulusan Jurusan Tata Rias masih berpeluang besar di pangsa pasar.

Bahkan banyak alumninya sudah mandiri dan membuka salon seperti Salon Hendri, Salon Soul, Salon Bridal, Salon Edelweis, Salon Vera sampai salon-salon yang terdapat di kawasan Senggigi. Tak hanya itu, banyak dunia usaha dan

dunia industri (DU/DI) yang menjadi tempat siswi-siswi Jurusan Tata Rias melakukan Praktik Kerja Industri (Parekrin) mengantre mendapatkan tenaga dari siswa SMKN 4 Mataram.

“Hubungan kita dengan DU/ DI sudah dari dulu bahkan mereka mengantre untuk ambil anak-anak kita, biasanya setelah mereka parekrin langsung mereka diambil kerja di sana,” klaimnya.

Sementara itu, Kepala SMKN 4 Mataram H. Hudri Achmad, S.Pd., MM., mengaku profil lulusan yang diharapkan dari siswi lulusan Jurusan Tata Rias, adalah dapat memiliki kompetensi, sehingga dapat diterima di dunia kerja.

Apalagi Jurusan Tata Rias merupakan jurusan dengan tingkat kedekatan berdasarkan kebutuhan di tengah masyarakat sangat dekat, seperti dapat merias saat pengantin saat ada yang menikah dan lain-lain. “Peluang kerja mereka sangat luas, kan tiap minggu ada yang nikah, bisa dipakai,” pungkasnya. (dys)

Antisipasi Listrik Padam saat UNBK Mataram (Suara NTB) Mengantisipasi pemadaman listrik saat berlangsungnya Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK), sejumlah sekolah mulai mengantisipasinya dengan menyediakan generator set (genset) seperti yang dilakukan SMKN 4 Mataram.

Ditemui Suara NTB, Senin (1/2), Kepala SMKN 4 Mataram H. Hudri Achmad, S.Pd., MM., mengaku khawatir jika saat UNBK berlangsung terjadi pemadaman listrik oleh PLN. Apalagi, kata dia, pelaksanaan UNBK merupakan kali pertama digelar, sehingga merupakan pengalaman baru bagi sekolah-sekolah di Kota Mataram.

Sebagai salah satu skolah yang akan melaksanakan UNBK, mati listrik merupakan ancaman sukses tidaknya pelaksanaan UNBK secara teknis. Untuk itu, pihaknya beberapa waktu lalu telah membeli genset sebagai langkah antisipasi.

“Persiapan internal sudah kita siapkan, antisipasi terkait dengan pemadaman listrik dengan membeli satu genset untuk mencukupi empat ruangan yang akan digunakan sebagai ruang pelaksanaan UNBK agar bisa berjalan,” ujarnya.

Ditambahkan H. Hudri

Achmad bahwa persiapan lain yang telah dilakukan pihaknya ialah dengan menggelar latihan UNBK guna melihat sejauhmana kesiapan 338 siswa calon peserta UNBK, termasuk juga operator komputer yang akan mengawal jalannya proses ujian.

“Saat uji coba pertama tentu ada kendala teknis dari gangguan server untuk Kota Mataram itu merata, cuma sinkronisasinya itu agak sedikit terlambat”.

Untuk memastikan rasio antara siswa dengan jumlah komputer terpenuhi, pihak sekolah telah menyediakan sebanyak 100 unit komputer setelah sebelumnya mendapat kucuran dana tambahan untuk pembelian 25 unit komputer.

“Kita senantiasa terus memperkenalkan teknik ujian tersebut kepada siswa agar tidak ada kendala dalam melak-

H. Hudri Achmad

sanakan ujian nanti, hanya itu yang bisa dilakukan,’’ akunya.

Sementara disinggung mengenai peningkatan kompetensi untuk para operator/teknisi komputer, hingga kini pemerintah belum menggelar pelatihan apapun terhadap para operator komputer. “Untuk pelatihan dari Dinas belum ada informasi, belum ada surat,” tutur mantan Kepala SMAN 3 Mataram ini. (dys)

Selong (Suara NTB) Senin (1/2), semua Sekolah Menengah Atas (SMA) baik negeri maupun swasta di Kabupaten Lombok Timur (Lotim) melakukan try out pertama, khususnya bagi siswa kelas XII yang akan mengikuti Ujian Nasional (UN) pada bulan April 2016 mendatang.

Pelaksanaan try out, merupakan salah satu tolak ukur untuk melihat persiapan siswa. ‘’Sehingga, pihak dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Lotim meminta supaya pihak sekolah terlebih siswa untuk tidak meremehkan pelaksanaan try out yang rutin digelar menjelang pelaksanaan UN,’’ ungkap Kepala Bidang Pendidikan Menengah (Dikmen) pada Dinas Dikpora Lotim, Wirno Bambang Karmeda, SPd, Senin (1/2).

Menurutnya, pelaksanaan try out bagi siswa kelas XII yang akan mengikuti UN pada bulan April 2016 akan dilakukan selama tiga hari. Dalam try out itu, katanya, dilakukan secara manual dengan para siswa dihadapkan pada soalsoal layaknya UN. Khusus bagi try out ketiga, nilai try out akan langsung masuk dalam ujian semester genap.

“Try out ini akan kita lakukan selama tiga hari dan tiga kali yakni mulai dari sekarang, akhir Februari dan pada bulan Maret nanti yang diikuti oleh semua SMA di Lotim sebanyak 62 SMA baik negeri maupun swasta. Try

out ini memiliki peran yang sangat besar, sekolah bisa mempersiapkan segala kekurang sebelumnya UN. Termasuk melihat bagaimana cara penyajian guru terhadap siswa,” ujarnya.

Selain itu, dalam pelaksanaan try out secara akademik dapat melatih siswa untuk bagaimana mendalami pemahaman tiap indikator dan sekaligus dapat mempersiapkan mental siswa sebelum menghadapi UN. “Secara mental kegiatan ini akan memberikan kontribusi positif bagi mental siswa,” sambungnya.

Terkait dengan sekolahsekolah setingkat SMA/SMK yang akan melaksanakan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK ) pada bulan April mendatang di antaranya, SMAN 1 Aikmel, SMKN 1 Selong, SMKN 2 Selong, SMKN Pringgasela dan SMKN 1 Pringgabaya. Selain itu, dua sekolah yang menjadi tambahan lagi yakni SMKN 1 Sakra dan SMKN 1 Sikur. Sehingga, ia mengimbau kepada sekolahsekolah yang sudah terdaftar dalam peserta UNBK untuk terus mematangkan persiapan dan mempersiapkan segala kekurangan-kekurangan yang ada sejak dini.

“Kalau try out untuk SMK nanti belakangan, bagi sekolah yang melaksanakan try out dengan sistem komputer juga tidak masalah. Terutama yang sudah terdaftar sebagai peseta UNBK,” sarannya. (yon)

UN Berbasis Online Tergantung Perangkat Sekolah Tanjung (Suara NTB) Pelaksanaan Ujian Nasional (UN) berbasis online sangat tergantung dari kelengkapan perangkat komputer yang dimiliki pihak sekolah. Tahun 2016, tercatat baru 3 sekolah yang pelaksanaan UN onlinenya diterima pemerintah pusat, antara lain, SMAN 1 Tanjung, SMKN 1 Tanjung dan SMPN 1 Tanjung.

“Kemendikbud sudah menyetujui 3 sekolah yang kita rekomendasikan untuk melaksanakan UN online pada 2016 ini. Ke depan akan lebih banyak sekolah lagi yang direkomendasikan untuk melaksanakan UN online, seiring dengan semakin lengkapnya fasilitas komputer di masing-masing sekolah,” ungkap Kepala Dinas Dikbudpora KLU, Drs. Suhrawardi, M.Pd., Senin (1/2).

Dijelaskannya, ketiga sekolah tersebut memiliki fasilitas komputer dan server yang cukup lengkap untuk melaksanakan UN online.

Terhadap kemungkinan kekurangan unit komputer, ia meminta pihak sekolah untuk melengkapi kekurangan tersebut dengan perangkat laptop Bagi sekolah-sekolah yang belum melaksanakan UN online, maka sekolah-sekolah harus tetap melaksanakan UN secara manual atau pengisian manual di kertas seperti yang biasa dilakukan. Untuk

hal ini, tentunya pelaksana UN baik online ataupun manual diyakini tidak akan memiliki kendala. Satu-satunya yang menjadi ancaman kendala, adalah kemungkinan listrik padam saat berlangsungnya UN online.

“UN 2016 sama dengan tahun 2015, tidak mempengaruhi kelulusan siswa di sekolah. UN hanya menjadi tolak ukur kemampuan siswa dalam penyelenggaraan pendidikan selama ini,” sambungnya.

Meski tidak menentukan kelulusan, tetap akan menjadi ukuran penerimaan siswa tersebut di jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Setidaknya, peserta UN Online dinilai peka akan teknologi informasi.

Dikatakan Suhrawardi, yang prioritas perhatian dalam menyelenggarakan UN online adalah menyangkut kesiapan mental para siswa. Mengingat untuk siswa Kelas lll selaku peserta, dituntut untuk memahami alur atau petunjuk pengerjaan secara terkomputerisasi. Oleh sebab itu, penting bagi para guru di tiga sekolah tersebut untuk melatih siswanya.

“UN online merupakan hal baru bagi siswa khususnya di KLU. Kami di dinas sudah mensosialisasikan UN online ke tiga sekolah percontohan tersebut,” demikian Suhrawardi. (ari)

Halaman 11

SUARA NTB Selasa, 2 Februari 2016

Jadwal Pertandingan Sepak Bola Liga Premier Inggris Rabu, 3 Februari 2016 03:45 Leicester City vs Liverpool @beIN Sport 1 03:45 Sunderland vs Manchester City @beIN Sport 2 04:00 Manchester United vs Stoke City @beIN Sport 3 Kamis, 4 Februari 2016 03:45 Watford vs Chelsea @beIN Sport 3 03:45 Everton vs Newcastle United @beIN Sport 1

London Kapten Chelsea John Terry berencana meninggalkan Stamford Bridge di akhir musim kompetisi setelah Chelsea memutuskan untuk tidak memperpanjang kontraknya.

Bek tengah yang telah berusia 35 tahun itu menghabiskan sepanjang keriernya di Chelea. Ia membawa The Blues meraih gelar untuk kali keempat Premier League pada Mei lalu.

Ia mengatakan, “Saya telah mengatakan pekan lalu sebelum melakoni laga melawan Arsenal dan itu (kontrak saya) ternyata tidak juga diperpanjang. Ini bukan akhir layaknya cerita dongeng. Saya tidak akan pensiun di Chelsea.”

Chelsea melewati masa penuh perjuangan ketika bersama dengan manajer Jose Mourinho untuk kali kedua pada Desember. Kini pelatih berjuluk The Special One itu hengkang dari Stamford Bridge.

Memang, ada secercah harapan bagi masa depan Terry di Chelsea jika Mourinho masih melatih klub itu, sebagaimana dikutip dari laman The Irish News.

Terry menambahkan, “Idealnya, saya memang tetap berada di sini, hanya saja klub punya pertimbangan yang berbeda.”

“Saya perlu mengetahui sekarang mengenai apa yang saya lakukan setiap Januari, dan perlu beberapa bulan untuk mengambil langkah lanjutan.

Disayangkan bahwa hal itu tidak terjadi. Mereka mengatakan, kalau saja manajer baru datang, maka segala sesuatunya dapat berubah. Hal ini tidak lagi menunggu. Tinggal beberapa bulan lagi segala sesuatunya selesai sudah.”

Terry, yang tampil sebanyak 696 laga bagi Chelsea, tidak punya rencana untuk merapat ke klub Inggris. Hanya saja ia masih mencari klub baru setelah hengkang dari Chelsea.

Ia mengatakan, “Saya tidak akan bermain untuk klub Premier League lainnya. Saya tidak tahu dimana dan saya bersiap meninggalkan seluruh fans klub ini.”

Mantan kapten timnas Inggris ini, yang sejak berusia 14 tahun bergabung ke Chelsea, menambahkan, “Klub akan jalan terus. Tidak ada pemain yang lebih besar dibandingkan dengan klub, dan saya ingin melihat klub ini berjalan baik.” (ant/bali post)

Waktu siaran berdasarkan zona Waktu Indonesia Tengah (WITA), sesuai dengan di NTB dan sekitarnya. Jadwal dapat berubah sewaktu-waktu, sesuai kebijakan stasiun televisi.

Hasil Pertandingan Sepak Bola FA Cup Minggu, 31 Januari 2016 01:30 Liverpool 0 vs 0 West Ham United 21:30 Carlislie United 0 vs 3 Everton 24:00 MK Dons 1 vs 5 Chelsea La Liga Spanyol Minggu, 31 Januari 2016 23:00 Valencia 0 vs 1 Sporting Gijon Senin, 1 Februari 2016 03:30 Real Madrid 6 vs 0 Espanyol Serie A Italia Minggu, 31 Januari 2016 01:00 Atalanta 1 vs 1 Sassuolo 03:45 Roma 3 vs 1 Frosinone 19:30 Chievo Verona 0 vs 4 Juventus 22:00 Genoa 0 vs 0 Fiorentina Senin, 1 Februari 2016 03:45 Milan 3 vs 0 Inter Milan

Ellyas Pical Naik Ring Tinju Eksibisi Jakarta (Suara NTB) Petinju Indonesia yang pertama kali menyandang predikat juara dunia, Ellyas Pical, siap naik ring tinju lagi pada pertandingan eksebisi sebelum pertandingan resmi antara Daud Yordan melawan Yoshitaka Kato di Balai Sarbini, Jakarta, Jumat (5/2).

Ellyas mengaku siap menunjukkan kemampuannya meski saat ini sudah tidak muda lagi dan berharap tinju Indonesia bangkit lagi untuk memunculkan petinju-petinju potensial.

“Saya siap aja. Ini hanya untuk memberi motivasi dan semangat kepada petinju Indonesia yang bertanding,” kata juara dunia IBF kelas bantam junior 1985 pada persiapan pertandingan Daud Yordan melawan Yoshitaka Kato.

Pada pertandingan eksebisi dua ronde ini, Ellyas akan menghadapi mantan petinju Feras Taborat. Keduanya sudah cukup dikenal dan kemampuannya tidak diragukan.

“Saya dulu bermain dengan dia (Feras Taborat).

Bahkan dia menjadi sparing partner saya saat saya menjadi juara dunia,” kata petinju kidal itu.

Petinju kelahiran Ullath, Saparua, Maluku Tengah itu adalah salah satu petinju terbaik yang dimiliki Indonesia yang mengharumkan nama Indonesia.

Mantan petinju yang saat ini mengabdi di Kantor Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Pusat akan berusaha memberikan yang terbaik. “Hanya mainmain saja. Keluarga juga mendukung untuk kembali turun ring,” kata Ellyas.

Promotor pertandingan dari Mahkota Promotion, Raja Sapta Oktohari mengatakan, pertandingan legenda petinju Indonesia adalah untuk meningkatkan kembali pertinjuan Indonesia.

“Popularitas tinju saat ini memang menurun. Kami berharap dengan kehadiran Ellyas Pical di ring mampu membangkitkan pamor tinju nasional,” kata Raja.

Selain Ellyas melawan Feras, pada laga kelas ringan antara Daud Yordan melawan Yoshitaka Kato itu tampil juga partai tambahan petinju nasional maupun dari selebritis. (ant/bali post)

John Terry (Suara NTB/ist)

Dua Atlet Atletik Bakal Dicoret dari Pelatda Mataram (Suara NTB) Sebanyak dua atlet atletik bakal dicoret dari Pelatda Rinjani 2016. Hal itu menyusul surat dari PB PASI yang menjelaskan PASI NTB hanya mendapat jatah 17 atlet yang lolos. Sementara jumlah atlet atletik yang masuk dalam SK Pelatda sebanyak 19 orang. Itu artinya terdapat dua atlet yang bakal dicoret dari kegiatan Pelatda PON cabor atletik.

Ketua Satgas Panitia Pelatda Rinjani NTB, Wibowo Budi Santoso yang dikonfirmasi Suara NTB di Mataram, Senin (1/2) kemarin membenarkan bahwa jumlah atlet atletik di Pelatda bakal dikurangi. Hal itu menyusul turunnya SK dari PB PASI yang menyatakan PASI NTB

mendapat jatah 17 atlet yang akan mengikuti PON XIX di Jawa Barat (Jabar), 19 September 2016.

“Kemungkinan PASI NTB mendapatkan jatah 17 atlet yang lolos PON. Itu artinya ada dua atlet atletik yang akan dicoret dari Pelatda Rinjani,” ucapnya.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, jumlah atlet atletik yang masuk dalam Pelatda Rinjani 4 Januari lalu sebanyak 19 atlet. Jumlah atlet itu ditetapkan oleh KONI NTB berdasarkan hasil Pra-PON atletik tahun 2015 dan hasil rekomendasi pihak PASI NTB. Namun belakangan muncul

Messi Ingin Bantu Bocah Afghanistan Berkostum Plastik (Suara NTB/ist)

si Suara NTB via ponselnya, Senin (1/2) kemarin belum bisa dihubungi. Namun informasi di lapangan menjelaskan bahwa dua atlet yang bakal dicoret itu bisa saja berasal dari nomor tim atau nomor estafet atletik. Pasalnya aturan dari PB PASI untuk nomor tim tidak menggunakan cadangan atlet. Itu artinya bila sebelumnya nomor estafet bisa diwakili lima atlet, yakni empat pelari inti dan satu cadangan.

Maka di PON Jabar 2016 nanti tidak ada lagi pelari cadangan, hanya diwakili empat pelari saja. (fan)

Daud Yordan Siap Melawan Yoshitaka Kato

(Suara NTB/ist)

Ellyas Pical

informasi dari PB PASI yang menyatakan jatah atlet atletik NTB yang lolos PON sebanyak 17 atlet.

Bila PASI NTB benar-benar mendapatkan jatah 17 atlet yang dikirim ke PON, maka pihak KONI NTB dalam waktu dekat ini akan mencoret dua nama atlet yang ada di pelatda Rinjani. Belum tahu siapa dua atlet yang akan dicoret dari pelatda PON, pasalnya pihak Panitia Pelatda Rinjani masih menunggu rekomendasi dari PASI NTB. Ketua Umum PASI NTB, H. Suhaimi, SH yang dikonfirma-

Barcelona Bintang Barcelona Lionel Messi berharap dapat bersua dan “berbuat sesuatu” bagi bocah Aghanistan yang tertangkap kamera sedang menggunakan jersey bermotif garisgaris biru yang terbuat dari plas-

tik tas bekas, kata federasi sepak bola Kabul, Senin kemarin.

Bocah berusia lima tahun itu bernama Murtaza Ahmadi. Ia mengidolakan Messi dan mengenakan jersey pemain favoritnya itu meski ia berasal dari keluarga miskin di provinsi Ghazni, dekat Kabul, sebagaimana dikutip dari laman National Sport.

Kakak tertuanya, Homayoun yang kini berusia 15 tahun membuatkan sehelai kostum berwarna garis-garis biru yang terbuat dari plastik. Di kostum bagian belakangnya tertera nama Messi yang ditulis dengan menggunakan spidol. Ia kemudian mengirim foto Murtaza dengan kostum plastiknya itu via Facebook pada pertengahan Januari.

Jorge Messi, ayah dari Messi berkata pada Sabtu, bahwa sang bintang sepak bola asal Argentina itu merasa tersentuh dengan foto itu kemudian mengirim respons lewat media sosial dan “ingin berbuat

sesuatu” bagi bocah itu.

Federasi sepak bola Afghanistan ((AFF) menyebut pada Senin, Messi ingin sekali bertemu dengan Murtaza secepat mungkin, meski tanggal atau tempatnya belum ditentukan lebh lanjut.

“Messi telah menjalin komunikasi dengan federasi untuk menggelar pertemuan bersama dengan bocah itu,” kata juru bicara AFF, Ali Kazemi kepada AFP. “Kami sedang berusaha agar Messi bersedia datang ke Aghanistan atau bocah berusia lima tahun itu datang ke Spanyol atau mereka bertemu di negara lainnya.”

Kedutaan besar Spanyol di Kabul menyatakan ada kemungkinan pertemuan itu digelar di sebuah negara Eropa. Ayah Murtaza, seorang petani miskin di distrik Ghazni Jaghori menyebut bahwa ia tidak mampu membelikan replika jersey bagi putranya itu. (ant/ bali post)

Jakarta (Suara NTB) Petinju Indonesia Daud Yordan sudah menyiapkan diri untuk melawan Yoshitaka Kato di pertandingan kelas ringan WBO “Road to The World Champions” di Balai Sarbini, Jakarta, Jumat (5/2).

Demi bisa mengalahkan Kato, petinju yang akrab disapa Cino itu berlatih di Bali kurang lebih satu setengah bulan di bawah asuhan pelatih asal Australia yang sebelumnya melatih Chris John, Craig Christian.

“Program fisik dan taktik sudah saya selesaikan.

Sekarang tinggal menjaga kondisi,” kata petinju dari Sasana Kayong Utara itu di Jakarta, Senin kemarin. Selain berlatih, dia juga mempelajari cara bermain petinju asal Jepang yang akan menjadi lawannya.

Cino mengatakan Kato punya pukulan luar biasa dan pantang menyerah karena itu dia akan waspada. “Cara bermain dan tipikalnya sudah saya ketahui. Sekarang kita tinggal menunggu di atas ring,”

katanya. Petinju asal Kalimantan Barat itu akan berusaha menutup peluang Kato untuk menang.

“Target menang itu pasti.

Itu mutlak demi karir saya kedepan. Saya tidak menjanjikan KO, tapi kalau ada kesempatan tidak akan saya lewatkan,” katanya. Tapi Kato juga datang ke Indonesia untuk menang.

“Saya sudah tahu style Yordan. Saya banyak belajar dari video. Kalau ditanya kenapa saya mau bertemu dengan Yordan, karena dia petinju yang keras. Kemenangan akan saya bawa ke Jepang,” katanya.

Promotor pertandingan dari Mahkota Promotion, Raja Sapta Oktohari, mengatakan “Road to The World Champions” tidak akan hanya menghadapkan Daud Yordan dan Yoshitaka Kato.

Termasuk di antaranya laga antara Defry Palulu dan petinju Filipina Rey Juntilla, Ellyas Pical dan Feras Taborat. Acara itu juga akan menampilkan laga tinju antar selebritis. (ant/bali post)

(Suara NTB/ist)

DAUD YORDAN - Petinju Indonesia Daud Yordan (kiri) dan Petinju Jepang Yoshitaka Kato (kanan) saat konferensi pers menjelang pertandingan bertajuk Road to the World Champions di Jakarta, Senin (1/2).

SUARA NTB

Selasa, 2 Februari 2016

Jaksa Agung Bisa Hentikan Perkara Novel Jakarta (Suara NTB) Pimpinan KPK menilai bahwa Jaksa Agung punya kesempatan untuk menghentikan kasus Novel Baswedan agar tidak berlanjut ke pengadilan. “Menurut pasal 144 KUHAP, dimungkinkan ada upaya lain kalau seandainya Jaksa Agung berpikir ada beberapa hal yang harus diperbaiki termasuk tidak melanjutkan kasus ini,” kata Wakil Ketua KPK Laode M Syarif di gedung KPK Jakarta, Senin (1/2).

Novel rencananya akan disidang pada 16 Februari di Pengadilan Negeri Bengkulu dalam kasus dugaan penaniayaan berat terhadap pelaku pencurian sarang burung walet di Bengkulu pada 2004.

Sedangkan pasal 144 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) berbunyi (1) Penuntut umum dapat mengubah surat dakwaan sebelum pengadilan menetapkan hari sidang, baik dengan tujuan untuk menyempurnakan maupun untuk tidak melanjutkan penuntutannya. (2) Pengubahan surat dakwaan tersebut dapat dilakukan hanya satu kali selambat-lambatnya tujuh hari sebelum sidang dimulai.

Laode juga mengaku sudah berkomunikasi dengan Kejaksaan Agung terkait masalah ini.

“Alhamdullilah responsnya baik, kami sedang bekerja untuk melakukan hal itu. Kami tidak perlu mendetailkan apa yang dibicarakan Pak Agus dan kami berlima dengan lembaga penegak hukum lain, tapi kami berharap kesempatan ini bisa dimanfaatkan KPK, Kejaksaan dan Kepolisian,” tutur Laode.

Apalagi Laode mengaku bahwa saat awal menjabat pada Desember 2015 lalu, KPK sudah melakukan audiensi untuk menjaga harmonisasi lembaga penegak hukum.

“Waktu kami audiensi di semua lembaga penegak hukum, kami menyampaikan dalam rangka memperbaiki hubungan lembaga Kejaksaan, kepolisian dan KPK, maka KPK berharap tidak dibebani lagi kasus-kasus lama, mengenai caranya kami serahkan kepada Kejaksaan dan Kepolisian. Jadi kami berlima kaget juga pada Jumat (29/1) sore dapat kabar bahwa kasus ini telah dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Bengkulu,” tambah Laode.

Namun Laode menolak mundur bila kasus Novel tetap berlanjut ke pengadilan.

“Tidak ada kaitannya pimpinan mundur atau tidak mundur dalam kasus ini, tapi kalau pilihan terburuk Novel disidangkan maka kami akan support teknis dan non-teknis untuk hal itu, karena Novel itu sebagai aset dari KPK Sebelumnya, Jaksa Agung Prasetyo mengatakan agar jangan semua masalah terkait Novel dilimpahkan ke Kejaksaan.

“Jaksa hanya melaksanakan tugas dengan menerima berkas kemudian menelitinya dan melimpahkan ke pengadilan. Tentunya setelah diteliti dan semua proses dilalui semua,” kata Prasetyo.

Apalagi, menurut Prasetyo, bukan Kejaksaan yang melakukan penyidikan.

“Dari awal kami menerima berkas saja dan menelitinya.

Silakan saja misalnya dari pengacara ingin membuktikan dalil-dalilnya kan nanti bisa di pengadilan. Itu kan di pidana umum dan yang menangani juga dari kejaksaan negeri, kita lihat lah nanti seperti apa,” tambah Prasetyo.

Dalam perkara ini, Novel diduga melakukan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat dan atau seseorang pejabat yang dalam suatu perkara pidana menggunakan sarana paksaan, baik untuk memeras pengakuan maupun untuk mendapat keterangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 351 ayat (2) KUHP dan atau pasal 422 KUHP Jo Pasal 52 KUHP yang terjadi di Pantai Panjang Ujung Kota Bengkulu tanggal 18 Februari 2004.

Ia dituduh pernah melakukan penembakan yang menyebabkan tewasnya seseorang pada 2004. (ant/Bali Post)

Halaman 12

Sepanjang Januari 2016

Demam Berdarah Ditemukan 209 Kasus di NTB Mataram (Suara NTB) Dinas Kesehatan (Dikes) NTB mencatat, jumlah kasus Demam Berdarah Dengue (DBD) sepanjang Januari lalu sebanyak 209 kasus. Kasus DBD paling banyak ditemukan di Lombok Timur, Kota Mataram dan Kota Bima.

Demikian dikatakan Kepala Dikes NTB, drg. Eka Junaidi dikonfirmasi Senin (1/2) siang kemarin. Eka menyebutkan 209 kasus DBD tersebut masingmasing Lombok Timur 60 kasus, Kota Mataram 53 kasus, Bima 51 kasus, Dompu 8 ka-

sus, Sumbawa 18 kasus. Kemudian Loteng 6 kasus, KLU 4 kasus, Lobar 7 kasus dan Kota Bima 2 kasus.

“Tahun 2015 lalu sampai seribuan kasus. Itu kan sampai bulan Desember. Data ini kan memang awal, sampai akhir

Januari. Memang meningkat tapi tidak sampai KLB (Kejadian Luar Biasa),”ucapnya.

Eka menambahkan suatu kejadian disebut KLB jika jumlah kasusnya meningkat dua kali lipat. Yang cukup mneingkat awal tahun ini,

kata Eka yakni Lombok Timur dan Kota Bima. Sementara untuk Kota Mataram memang selalu banyak tiap tahun. Untuk mencegah kass DBD ini, lanjutnya, peran serta masyarakat sangat penting.

“Jangan sampai terlambat jika ada gejala panas. Harus segera dibawa ke puskesmas atau rumah sakit. Masyarakat untuk segera memeriksakan diri. Karena memang pada saat ini waspada,”imbuhnya.

Eka mengimbau masyarakat jangan menunggu sakitnya parah baru ke puskesmas atau rumah sakit. Kondisi hujan yang dapat menjadi penyebab demam berdarah ini, kata Eka diprediksi sampai Maret mendatang. “Biasanya sampai bulan Maret. Makanya kesadaran masyarakat yang penting. Makanya kesehatan lingkungan masing-masing menerapkan PHBS (Prilaku Hidup Bersih dan Sehat),”tandasnya. (nas)

PADAM Pemadaman bergilir yang dilakukan oleh PLN menyebabkan Trafic Light di simpang empat jalan Sriwijaya dekat kantor Partai Golkar NTB ikut padam, pada Senin (1/2).

Hal ini mengganggu lalu lintas, dan rentan menyebabkan kecelakaan.

(Suara NTB/ron)

Dikes Kota Mataram Lakukan ’’Fogging’’ di Sekolah Mataram (Suara NTB) – Dinas Kesehatan (Dikes) Kota Mataram telah melakukan fogging (pengasapan) di sekolahsekolah yang ada di Kota Mataram untuk mencegah berkembangbiaknya nyamuk penyebab Demam Berdarah Dengue (DBD). Selama inipenderitaDBDterbanyakmerupakan warga berusia di bawah 20 tahun. Sehingga Dikes mengambil inisiatif untuk melakukan fogging di sekolah-sekolah sebagai langkah antisipasi.

“Kita sudah lakukan pengasapan sejak November lalu hingga sekarang. Sebagai langkah anti-

sipasi kita, karena penderita ini banyak yang usianya belasan tahun yang masih berada di bangku sekolah,” kata Kepala Dikes Kota Mataram dr. Usman Hadi kepada Suara NTB, di Mataram, Senin (1/2) kemarin.

Dengan upaya itu, penderita DBD dapat berkurang jika dibandingkan dengan Januari tahun lalu yang menacapai 75 penderita yang terjangkit. Januari tahun ini berkurang dan mencapai 53 penderita yang terjangkit.

“Setelah dilakukan pemeriksaan ternyata di sekolah-sekolah itu banyak ditemukan jentik-jen-

HILANG HILANG STNK R2 DR3712BL YAMAHA JUPITER NOKA/NOSIN MH32560059K548769/256-549026.F8833056.0 AN. TAFKIN, SH HILANG DISEKITAR JL.MAJAPAHIT. HILANG STNK R2 HONDA DR5555FA NOKA/NOSIN : MH1JF12126K025665/ JF12E-1024794 AN. PT. KRIDA DINAMIKA AUTONUSA HILANG DISEKITAR KAMPUS 2 IAIN MATARAM. HILANG BPKB R4 DAIHATSU DR 1875 S NOKA/NOSIN : MHKV1BA2JAK080965/ D658312 AN.HAERUDIN HLG DISKTR DUSUN KEKERAN KEL. BATULAYAR KEC. BATULAYAR.

tik nyamuk. Meskipun kita tidak tahu apakah itu nyamuk DBD atau bukan, yang jelas jentik.

Akhirnya kita melakukan pengasapan di tiap-tiap sekolah,” kat Usman Hadi.

Saat ini Dikes telah bekerjasaman dengan Dinas Pendidikan dan Olahraga agar mengimbau pihak sekolah memerhatikan kebersihan lingkungan sekolah. Sebab besar kemungkinan bahwa nyamuk banyak berkembang biak di lingkungan sekolah yang kurang bersih, selain dari lingkungan rumah siswa.

Usman Hadi berharap pihak sekolah dapat membersihkan lingkungan sekolah agar anak didiknya tidak terangkit oleh DBD. Tidak tanggung-tanggung, akibat dari penyakit ini dapat berujung pada kematian. Sehingga perlu perhatian ekstra, apalagi pada saat musim hujan melihat NTB merupakan daerah endemis.

Masyarakat juga harus tahu gejala-gejala awal DBD agar tidak terlambat membawa penderita ke rumah sakit atau puskesmas. Gejala-gejala awal yang dimaskud adalah mendadak panas tinggi selama 2 - 7 hari, tampak lemah lesu suhu badan antara 38-40 derajat celcius atau lebih. Selain itu juga tampak bintik-bintik merah pada kulit dan jika kulit direnggangkan bintik merah itu tidak hilang.

“Masyarakat juga harus tetap menajga kebersihan. Jika ada gejala segera bawa ke rumah sakit atau puskesmas terdekat,” imbaunya. (lin)

PMI Kecewa hanya Diberi Anggaran Rp 300 Juta Mataram (Suara NTB) – Palang Merah Indonesia (PMI) NTB mendapatkan anggaran operasional tahun 2016 sebesar Rp 300 juta. Pasalnya, jumlah itu masih sangat kurang dibandingkan dengan banyaknya kebutuhan PMI. Tahun sebelumnya juga PMI diberikan anggaran dengan jumlah yang sama. Hal itu menyebabkan PMI mengalami defisit anggaran hingga Rp 200 juta.

“Saya kecewa hanya diberikan anggaran Rp 300 juta. Padahal PMI punya banyak kebutuhan, belum lagi harus memenuhi target jumlah darah yang harus dipersiapknan. Dan biaya ini itu,” kata Ketua PMI NTB H. Mesir Suryadi, SH kepada Suara NTB, di Mataram.

Menurutnya jumlah itu masih sangat jauh dari jumlah yang dibutuhkan PMI. Apalagi menyiapkan kebutuhan darah merupakan kegiatan kemanusiaan, namun dalam operasionalnya membutuhkan anggaran untuk membeli kantong dan biaya perawa-

tan. Apalagi PMI harus membeli kantong darah yang diimpor. Untuk menyediakan kantong darah itu perlu dana yang cukup besar agar dapat menyediakan kebutuhan akan darah bagi masyarakat NTB. ‘’Kita sudah ajukan lebiih dari itu, ya sesuai dengan kebutuhan kita. Tapi Pemda hanya bisa memberikan segitu. Kami tidak bisa apa-apa, hanya bisa berharap,” ungkapnya dengan penuh kecewa.

PMI ditargetkan menyediakan 4.000 kantong darah dalam sebulan. Namun saat ini hanya dapat menyediakan sebanyak 3.000 kantong saja. Meski demikian, jumlah itu meningkat jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang hanya mencapai 2.200 kantong.

Tahun ini PMI mengajukan permohonan bantuan dana sebanyak Rp 750 juta.

Namun hasilnya masih sama saja dengan tahun lalu. “Kalau dibilang kecewa, ya kecewa karena itu jauh dari harapan kami.

Tapi mau bagaimana lagi,’’ katanya pasrah. (lin)

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Hari Aryanti, Akhmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Sahmad Darmi, M. Yusrin Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi, Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur: Rusliadi, Yoni Ariadi.

KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah. Bima : Rafiin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaludin, Muhammad Kasim. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 15.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 20.000/mmk. Display F/C : Rp 25.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 15.000./ mmk. Iklan Advertorial : Rp 10.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 450.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 250.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 75.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 80.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 4.500. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

SUARA NTB

Selasa, 2 Februari 2016

Halaman 13

RUPA-RUPA

RUPA-RUPA

MENU : NASI KELOR, NASI LEBUI, BEBALUNG, SOTO, PELECING, RUJAK, ES KELAPA MUDA TEMAT & MENERIMA PESANAN NASI KOTAK, SNACK KANTOR. HUBUNGI IBU IDA AHMADI HP 081907415439

gin Belajar n i P ANIMASI ?

SETIAP MINGGU PAGI - SORE DI TAMAN MAYURA

HUBUNGI :

081917002381

COUNTER PAINT ART GALLERY MINIMALIS LUNA MAYA EKAGITT

Menyediakan aneka hidangan & melayani pesanan nasi kotak, snack box dan menerima rantangan

Penjualan dgn Fee 3% Tanpa dikenakan biaya & tidak mengikat

Rp. 995 Jt

BEKAM

SUARA NTB

Selasa, 2 Februari 2016

Kerjasama Sekretariat DPRD Provinsi NTB dengan Harian Suara NTB

(Suara NTB/ist)

PARLEMENTARIA

Halaman Halaman 14 14

Rangkaian prosesi pelantikan yang diawali pengambilan sumpah janji tiga Pengganti Antar Waktu anggota DPRD NTB, atas nama Firman, Lalu Wirajaya dan H. Abdul Talib, S.Sos dipandu oleh Ketua DPRD NTB, H. Umar Said, S.Ag dan didampingi Rohaniawan (kiri atas). Dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara (kanan atas), penyematan pin/lencana jabatan (kiri bawah) dan ucapan selamat dari Ketua DPRD NTB, Senin (1/2).

Dewan Gelar Rapat Paripurna Istimewa

Pelantikan Pengganti Antar Waktu Tiga Anggota DPRD NTB TIGA Pengganti Antar Waktu anggota DPRD NTB DPRD Provinsi NTB, Senin (1/2) kemarin resmi dilantik melalui Rapat Paripurna Istimewa yang digelar di ruang rapat utama Sekretariat DPRD Provinsi NTB. Rapat paripurna istimewa tersebut dipimpin oleh Ketua DPRD NTB, H. Umar Said, S.Ag beserta tiga Wakil Ketua DPRD NTB, TGH. Mahalli Fikri, Mori Hanafi, SE, M.Comm dan H. Abdul Hadi, SE, MM. Hadir pula puluhan anggota DPRD NTB. Wakil Gubernur NTB, H. Muh. Amin, SH, M.Si bersama turut hadir dalam rapat paripurna istimewa tersebut bersama para pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lingk-

Wakil Gubernur NTB, H. Muh. Amin, SH, M.Si

up Pemprov NTB. Para pejabat FKPD, utusan dari pemerintah kabupaten/kota di NTB, tokoh agama, tokoh masyarakat juga hadir dalam rapat paripurna istimewa tersebut. Tiga anggota DPRD NTB yang telah melepas jabatannya dan digantikan oleh anggota DPRD NTB yang baru juga hadir. Mereka adalah H. M. Husni Djibril, B.Sc dari PDIP, Sarifudin, SH dari Partai Gerindra dan Lalu Fathul Bahri, SP dari Partai Gerindra.

Dalam sambutannya di awal rapat paripurna, Ketua DPRD NTB, H. Umar Said, S.Ag, M.Si menyebutkan tiga anggota DPRD NTB pengganti antar waktu yang dilantik.

Pertama, Firman dari PDIP. Ia dilantik sesuai dengan keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indone-

sia nomor 161.52-42 tahun 2015 tanggal 20 November 2015 tentang pengangkatan Pengganti Antar Waktu anggota DPRD Provinsi NTB menggantikan H. M. Husni Djibril, B.Sc. Kedua, Lalu Wirajaya, dari Partai Gerindra. Ia dilantik sesuai keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 161.5242 tahun 2016 tanggal 8 Januari 2016 tentang pengangkatan Pengganti Antar Waktu anggota DPRD Provinsi NTB menggantikan Lalu Fathul Bahri, SP. Ketiga, H. Abdul Talib, S.Sos, dari Partai Gerakan Indonesia Raya. Ia dilantik sesuai keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 161.52-43 tahun 2016 tanggal 8 Januari 2016 tentang Pergantian Antar Waktu ang-

Ketua DPRD NTB, H. Umar Said, S.Ag

Wakil Ketua DPRD NTB, TGH. Mahalli Fikri

Para anggota DPRD NTB dari berbagai fraksi mengikuti Rapat Paripurna Istimewa Pelantikan Pengganti Antar Waktu Tiga Anggota DPRD NTB.

Pimpinan SKPD Lingkup Pemprov NTB.

gota DPRD Provinsi NTB menggantikan H. Irwan Rahadi, ST. “Sesuai pasal 12 ayat 5 peraturan DPRD Provinsi NTB, nomor 1 tahun 2014, tentang tata tertib DPRD Provinsi NTB, dinyatakan bahwa anggota DPRD Pengganti Antar Waktu sebelum memangku jabatannya, mengucapkan sumpah dan janji yang dipandu Ketua DPRD dalam rapat paripurna istimewa,” ujar Umar Said.

Setelah pembukaan oleh Umar Said, Sekretaris DPRD NTB, Mahdi Muhammad, SH, MH kemudian tampil membacakan surat keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia mengenai pemberhentian para anggota DPRD NTB yang tampil sebagai calon kepala daerah/ wakil kepala daerah di Pilkada 2015

dan pengangkatan tiga Pengganti Antar Waktu anggota DPRD NTB. Usai pembacaan surat keputusan tersebut, tiga Pengganti Antar Waktu anggota DPRD NTB itu pun diambil sumpahnya dengan dipandu oleh Ketua DPRD NTB dan didampingi rohaniawan. Proses pengambilan sumpah menurut Agama Islam ini berjalan lancar dan diikuti dengan penandatanganan berita acara pelantikan serta penyematan pin tanda jabatan anggota DPRD NTB untuk ketiganya. Selanjutnya, tiga anggota DPRD NTB yang baru itu dipersilakan menempati kursi anggota DPRD NTB. Sebelum menutup rapat paripurna istimewa tersebut, Umar Said menyampaikan mengingatkan bahwa pengambilan sumpah/janji menurut agama yang kita yakini merupakan

Wakil Ketua DPRD NTB, Mori Hanafi, SE, M.Comm

Sekretaris DPRD NTB, Mahdi Muhammad, SH, MH membacakan SK Mendagri.

Wakil Gubernur NTB, H. Muh. Amin, SH, M.Si memberikan ucapan selamat kepada tiga anggota DPRD NTB yang baru dilantik.

ikrar yang lahir dari lubuk hati yang paling dalam yang sarat dengan makna dan pesan moral.

“Hal ini mengandung konsekuensi bahwa tugas dan pengabdian yang akan dijanjikan kelak akan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, kepada diri sendiri kepada bangsa dan negara dan lebih khusus lagi kepada sang pencipta, Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa,” ujarnya.

Umar menegaskan harapan semua pihak agar momentum pelantikan itu dapat dijadikan daya dorong dan motivasi untuk melaksanakan tugas sebagai anggota dewan. “Khususnya kepada saudara-saudara bertiga yang baru saja mengucapkan sumpah,” tandasnya. (*)

Wakil Ketua DPRD NTB, H. Abdul Hadi, SE, MM

Tiga anggota DPRD NTB yang telah melepas jabatannya, Lalu Fathul Bahri, SP, H. M. Husni Djibril, B.Sc dan Sarifudin, SH.

Danrem 162/WB, Kolonel Czi Lalu Rudy Irham Srigede, ST, MSi dan para tamu undangan lainnya dari unsur FKPD.

RAGAM

SUARA NTB Selasa, 2 Februari 2016

Berkurang, Kuota Pupuk Dompu 2016 Dompu (Suara NTB) Dampak kekeringan yang melanda sekitar seribuan hektar tanaman kedelai dan jagung di Dompu mulai kembali normal pascadiguyur hujan dalam hampir dua pekan terakhir. Kondisi tanaman yang membutuhkan pupuk ini justru berbanding terbalik dengan ketersediaan kuota pupuk Dompu yang kembali berkurang tahun 2016.

Kepala Bidang Tanaman Pangan Dinas Pertanian Kabupaten Dompu, M Syahroni, SP, MM kepada Suara NTB saat dihubungi di ruang kerjanya, Senin (1/2) kemarin, mengatakan, intensitas hujan mulai stabil dan rata di wilayah Kabupaten Dompu berdampak positif bagi tanaman. Hasil monitoring yang dilakukan pihaknya di beberapa titik yang terkena dampak kekeringan beberapa waktu lalu justru kini kondisi sudah kembali normal. Karena di wilayah Riwo yang menanam kedelai sudah kembali menanam dengan bibit swadaya. “Di Riwo ada yang menanam dua kali dan bahkan ada yang tiga kali (menanam di lokasi yang sama akibat kekeringan beberapa waktu lalu),” kata Roni.

Diakui M Syahroni, akibat kekeringan beberapa waktu lalu sebagian petani menunda pemupukan. Hal ini mungkin akan berdampak pada produktivitas jagungnya. Tapi ia berharap dengan kondisi hujan yang merata dan pemupukan yang dilakukan petani, bisa mengembalikan produktivitas hasil pertanian. “Kalau dilihat dari perkembangan pertanaman sudah normal kembali, tapi mungkin imbasnya akibat keterlambatan pemupukan,” katanya.

Sementara untuk kuota pupuk bersubsidi, M Syahroni mengaku, berdasarkan SK Gubernur NTB nomor : 521.34.905 tahun 2015 tertanggal 29 Desember 2015, Kabupaten Dompu hanya mendapat alokasi pupuk urea 10.961 ton turun dibandingkan tahun 2015 sebanyak 11.525 ton. “Untuk tahun lalu, kita masih diuntungkan dengan adanya tambahan pupuk dari program PJI (pupuk non subsidi program swasembada padi) dan pupuk non subsidi untuk program bantuan benih jagung hibrida,” kata Syahroni.

Berdasarkan kebutuhan riil pupuk di Dompu, dikatakan M Syahroni, sebanyak 17 ribu ton. Kebutuhan ini sudah termasuk untuk kebutuhan petani perkebunan tebu dan lainnya serta kebutuhan perikanan.

“Memang ada komitmen pemerintah pusat melalui Kementrian Pertanian, kita tidak boleh ada kekurangan pupuk. Bila terjadi kekurangan, kabupaten/kota segera mengajukan tambahan alokasi. Pola ini kita tidak bisa jamin, karena membutuhkan proses yang cukup lama. Makanya kita berharap bisa ada tambahan kuota pupuk,” harapnya.

Begitu juga dengan kuota pupuk untuk SP36 sebanyak 116 ton dari sebelumnya 407 ton, pupuk Zet A sebanyak 254 ton dari 670 ton sebelumnya, NPK sebanyak 182 ton dari sebelumnya 3.881 ton tahun 2015. “Kondisi ini bukan hanya untuk Dompu, tapi karena terjadi kekurangan kuota untuk NTB dari sebelumnya 145 ribu ton jadi 129 ribu ton tahun 2016,” sebutnya. (ula)

Reposisi Pejabat Sesuai Kemampuan dan Kompetensi Dari Hal. 1 Kemudian pada 5 Januari 2015, mereka mulai bekerja dengan menyurati 12 SKPD yang dievaluasi. Permintaan bahan-bahan dari 12 SKPD ini dilakukan selama dua minggu, nantinya pada minggu ke tiga Januari ini tim akan memanggil satu persatu pimpinan SKPD untuk presentasi, wawancara dan mengecek kebenaran laporan capaian yang diberikan.

Informasi yang diperoleh Suara NTB, 12 SKPD yang dievaluasi adalah Biro Umum, Biro Administrasi Kesra, Dishubkominfo, Disosdukcapil, Disnakeswan. Selanjutnya, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Kehutanan, Badan Ketahanan Pangan (BKP), Sekretariat Bakorluh, BP3AKB, Badan Perpusatakaan dan Arsip dan Sekretraist Dewan Pengurus Korpri.

Sementara itu ditanya terkait pernyataan Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Ma-

jdi yang menyebutkan ada pejabat yang tak berintegritas? Wagub mengatakan gubernur yang paling mengetahui siapa pejabat tersebut. Amin hanya tersenyum ketika ditanya apakah dirinya juga pernah mendapakan laporan menganai adanya indikasi pejabat atau pimpinan SKPD Pemprov NTB yang tak berintegritas.

“Pak Gubernur paling tahu beliau. Artinya integritas itu penting. Melekat pada diri seseorang. Saya kira bukan hanya kepada pimpinan SKPD, kepada semua orang. Di situ ada kejujuran, moral. Kalau saya, penilaian atau yang kita miliki itu harus prinsip bagi pimpinan. Karena pimpinan di situ kelebihannya harus mampu memberikan contoh bagi yang lain. Kalau sudah bisa memberikan contoh maka itu artinya memberikan teladan,’’pungkasnya. (nas)

Tersangka Kasus SPAM KLU Ditahan Dari Hal. 1 Sejumlah item yang diperiksa, instalasi perpipaan, reservoir, mesin pembangkit, gardu jaga.

Proyek itu berupa pengadaan atau pemasangan instalasi pengolahan air kapasitas 2 x 20 liter/detik dan pembangunan reservoir kapasitas 1000 m3, jaringan pipa serta bangunan pelengkap, Tahun Anggaran 2013. BES adalah Ke-

pala Satker Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum Dinas PU Propinsi NTB. Kerugian Negara atas dugaan tindak pidana korupsi tersebut sebesar 1.521.542.076, berdasarkan hitungan audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). (ars)

Tidak Dipilih dan Memilih Dari Hal. 1 Senin (1/2) kemarin.

Ditanya terkait kemungkinan ke depan dirinya akan maju? L. Rudy hanya menjawab singkat. ‘’Kalau besok, ya besok kita ngomong,’’ jawabnya. Begitu soal informasi ia akan dijagokan PDIP dan disadingkan dengan kadernya?

Danrem mengatakan bahwa ia tidak bisa diklaim oleh siapapun, termasuk PDIP. Menurutnya, sebagai anggota TNI ia siap untuk menggandeng seluruh lapisan masyarakat demi kemajuan bangsa dan negara, khususnya masyarakat NTB. “Saya tidak bisa dikatakan akan digandeng oleh siapa.

Kalau saya, semuanya akan saya gandeng, termasuk partai politik. Karena partai politik itu juga aset negara yang

sangat penting. Intinya, untuk kesejahteraan masyarakat NTB, saya akan mengandeng seluruh elemen, termasuk partai politik,” ujarnya.

Lebih lanjut dikatakan oleh L. Rudy bahwa ia akan tetap menggandeng partai politik dalam membangun masyarakat NTB. Karena bagaimanapun tidak bisa dipungkiri bahwa partai politik memiliki peran yang sangat besar untuk membangun masyarakat.

“Terutama soal anggaran, partai itu memiliki kekuatan untuk mengarahkan pembangunan itu pada masyarakat. Sebagai contoh misalnya, kita dibantu untuk program pembuatan jamban untuk masyarakat,” ujarnya. (ndi)

Halaman 15

Terkait Rekomendasi KASN

Dewan Segera Panggil Penjabat Bupati Loteng

Praya (Suara NTB) Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) berencana memanggil Penjabat Bupati Loteng Ibnu Salim, SH, MSi, terkait tindak lanjut rekomendasi Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Pemanggilan ini terkait rekomendasi untuk mereposisi kembali tujuh pejabat lingkup Pemkab Loteng yang dimutasi pada akhir masa jabatan Bupati Loteng, H. M. Suhaili FT, Juni 2015 lalu.

“Surat (pemanggilan,red) sudah kita siapkan dan akan segera dilayangkan,” sebut Ketua Komisi I DPRD Loteng, M. Samsul Qomar, kepada wartawan, Senin (1/2).

Ia mengakui, pihaknya merasa perlu untuk memanggil Penjabat Bupati Loteng beserta jajaranya, mengingat, sampai saat ini belum ada respons atau tanggapan yang diberikan oleh Pemkab Loteng terhadap rekomendasi KASN. Sementara dalam aturanya,

rekomendasi yang diberikan KASN terkait pengaduan ASN bersifat mengikat dan wajib ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah. “Di dalam isi rekomendasi KASN tersebut, Pemkab Loteng diminta mengembalikan tujuh pejabat lingkup Pemkab Loteng ke posisi semua atau posisi lain yang eselonnya sama dengan posisi sebelum dimutasi,” terangnya.

Namun ternyata sampai sekarang, Pemkab Loteng belum ada sikap, sehingga pihaknya merasa perlu untuk

mengklarifikasi kepada Pemkab Loteng, terkait alasan sampai saat ini belum menindaklanjuti rekomendasi KASN. “Jadi kita klarifikasi dulu. Baru setelah ini, kita tentukan sikap,” ujar politisi Partai Demokrat ini.

Ia mengaku, pihaknya sempat mendapat informasi kalau Pemkab Loteng akan menunggu pelantikan Bupati Loteng definitif dulu. Baru kemudian akan menindaklanjuti rekomendasi KASN atas pertimbangan stabilitas birokrasi. Namun bagin-

ya, tidak ada alasan bagi pemerintah daerah untuk menundanunda rekomendasi KASN. Pasalnya, rekomendasi KASN sendiri sudah jelas segera mereposisi jabatan beberapa pejabat yang dimutasi pada mutasi terakhir tahun 2015 lalu.

Terpisah, Kabag.Humas dan Protokol Setda Loteng, Drs. L. Herdan, M.Si., mengatakan pemerintah daerah bukan tidak mematuhi rekomendasi dari KASN. Apa yang menjadi rekomendasi KASN, pasti akan ditindaklanjuti. Tetapi pemerintah masih harus menungguwaktuyangtetap.Karena untuk menggelar mutasi guna mengakomodir rekomendasi KASN, dinilai belum tepat.

“Terkait sikap ini, kita pemerintah daerah juga sudah bersurat ke KASN. Untuk memberi penjelasan alasan belum bisa menindaklanjuti rekomendasi KASN

dimaksud. Namun sampai sekarang pihak KASN juga belum memberi jawaban,’’ akunya.

Sebelum dalam surat bernomor : B.1333/KASN/11/2015., tertanggal 24 November 2015, KASN merekomendasikan agar tujuh pejabat lingkup Pemkab Loteng dipulihkan status dan jabatannya.

Masing-masing mantan Camat Praya, L. Nikman Buhari, Suranto, SP, mantan Camat Batukliang, Nurhayati, SH, mantan Sekcam Batukliang Utara dan Ir. Nurmawan, mantan Kabid.

Pengembangan SDM Penyuluh.

Kemudian ada Dewa Putu Antara, S.P., mantan Kabid Perhutanan Sosial, L. Khalid Ari, mantan Kabid Pengawasan Sumber Daya Kelautan, Perikanan dan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir serta mantan Kabid Pembinaan Ketahanan Pangan, Drs. Widian Sucipto, M.M. (kir)

Pemprov NTB Bangun Gedung Berlantai Empat (ant/Bali Post)

KPK SIAP KAWAL PROSES HUKUM NOVEL BASWEDAN - Ketua KPK Agus Rahardjo (kanan) bersama Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif (kedua kanan) bersiap memberikan keterangan kepada wartawan terkait kasus yang menjerat penyidik KPK Novel Baswedan di gedung KPK, Jakarta, Senin (1/2). Dalam keterangannya KPK akan turut serta mengawal segala proses hukum yang akan dijalani oleh Novel Baswedan.

Fenomena Gafatar, Efek Kondisi Perkembangan Masyarakat Modern Mataram (Suara NTB) Dalam kasus Gafatar, secara sosiologis pada dasarnya tidak dapat dilihat sebagai permasalahan hitam putih keagamaan. Seperti sesat atau tidak, maupun menyimpang atau tidak. Lebih jauh dari itu, kasus Gafatar harus disikapi sebagai sebuah fenomena sosio-religius yang cukup mendasar.

Menurut Dosen Sosiologi Universitas Mataram, Dwi Setiawan Chaniago, S.Sos, M.A ., Senin (1/2), permasalahan mendasar tersebut adalah kondisi perubahan sosial masyarakat secara umum yang turut menerpa fenomena keagamaan.

“Hal tersebut yakni kondisi masyarakat modern yang cenderung semakin permisif

dalam menyikapi suatu permasalahan dan cenderung mengalami kemunduran dalam ikatan sosial keagamaan,” katanya.

Jika dilihat dari awal mula organisasi keagamaan Gafatar yang lahir di perkotaan yakni Jakarta. Menjadi sangat kontekstual dikatakan sebagai fenomena melemahnya kontrol sosial keagamaan. Sebagai dampak dari perubahan masyarakat modern yang membatasi diri dalam persoalan sosial masyarakat.

Hal tersebut didukung pula dengan fakta bahwa kasus Gafatar muncul ke publik setelah adanya berita penculikan.

Dan hilangnya beberapa orang yang teridentifikasi bergabung ke dalam kelompok Gafatar.

“Itu kembali memperteg-

as bahwa ikatan sosial keagamaan terindikasi semakin melemah, bahkan pada level keluarga, mengingat anggota keluargapun tidak sadar bahwa salah satu anggota keluarganya bergabung pada kelompok sosial keagamaan yang belakangan telah di larang,” ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, tiga orang warga NTB dipulangkan dari markas Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) di Kalimantan Barat.

Dua dari tiga orang warga NTB eks anggota Gafatar ini dijemput langsung oleh Dinas Sosial Kependudukan dan Catatan Sipil (Disosdukcapil) NTB di Jawa Tengah.

Sementara, satu orang dibawa pulang ibunya ke Sleman Yogyakarta. (ron)

Dipulangkan, Warga NTB Eks Gafatar Bingung Dari Hal. 1 keikutsertaannya dalam kelompok Gafatar tidak menuai masalah dengan keluarganya.

“Belum ada kontak dengan keluarga di Bima sejak saya sampai di Lombok ini. Tapi komunikasi saya sebelumnya mereka tidak ada masalah (ikut Gafatar),” ungkapnya. Ia bercerita, keberangkatannya pada 2011 karena ada ajakan program kemandirian pangan. Ia menuju Kalimantan Barat bersama seorang anaknya, Ahmad Kevin Aprial, dari seorang istri yang saat berangkat sudah diceraikannya. Ketika dipulangkan, anaknya tersebut ia serahkan pengasuhannya kepada mantan istrinya. “Dicari ibunya, jadi saya serahkan ke dia,” katanya lirih.

Ia berpendapat, respons masyarakat terlalu berlebihan terhadap eks anggota Gafatar.

“Saya merasa terlalu berlebihan, kami ini bukan teroris.

Bahkan apa yang diopinikan di media itu sama sekali tidak benar. Kami tidak pernah

melakukan dakwah seperti yang disebutkan,” kilahnya.

Namun, ia mengapresiasi upaya pemerintah dalam menanggapi permasalahan ini karena sudah menfasilitasi pemulangannya.

“Rencana selanjutnya saya belum tahu, karena memang kami berniat hidup di sana,” ungkap Yamin. Senada dengannya, Topan Prahara yang bergabung dengan kelompok Gafatar sejak 2011 itu mengaku mengikuti program kemandirian pangan itu karena seusai dengan jiwa sosialnya sehingga ketika diajak ia menyanggupi dengan senang hati.

Pada saat bergabung, ia saat itu tengah menjalani perkuliahan semester akhir di salah satu universitas di Yogyakarta jurusan Teknologi Informasi. “Saya kuliah di Jogja, sempat pamit ke orang tua untuk bekerja di Kalimantan. Orang tua tidak mempermasalahkan. Rindu juga.

Sudah lama saya gak pulang ke Lombok,” kenangnya.

Ia menceritakan, ketertarikannya bergabung dengan

Gafatar karena menurutnya kerja-kerja kelompok tersebut seusai dengan dirinya yang berjiwa sosial. Awalnya ia diajak untuk bergotong-royong bersih sungai hingga akhirnya memutuskan berangkat ke Ketapang untuk mengikuti program kemandirian pangan Gafatar tersebut.

Ketika ditanyai mengenai ritual keagaman yang diduga dilakukan secara menyimpang oleh kelompok Gafatar, ia memilih menjawab diplomatis. “Ada beberapa agama dan aliran kepercayaan yang juga ikut bergabung, bukan ranah saya menjawab itu.”

“Yang diajarkan itu nilainilai universal,” kata Yamin menimpali. Topan melanjutkan, meski kini ia belum menghubungi orang tua sekembalinya ia ke Lombok, namun ia sudah berniat menceritakan secara detail perihal keikutsertaannya dengan Gafatar. Dengan harapan ia dapat menyambung dan mempererat kembali silaturahim dengan keluarganya. (why)

Polda dan Ahli Konstruksi Lakukan Uji Lab Dari Hal. 1 Menurut Tribudi, setelah uji lab, tidak langsung hasilnya diketahui. Butuh proses untuk mengetahui volume, bahan, kualitas berdasarkan uji sampel itu. Saat ini, posisi tim menunggu hasilnya. “Penyidik Ditreskrimsus menunggu hasil lengkap tertulis. Diperkirakan akan ada hasilnya bulan ini (Februari),” pungkasnya.

Proyek itu disebut gedung Tempat Evakuasi Sementara (TES) , dikerjakan 2014 lalu.

Mulai diusut sejak pertenga-

han 2015. Tim penyidik lantas melakukan cek fisik dan pengambilan sampel melibatkan tiga ahli dari ITS, Desember 2015 lalu. Ada 10 balok sampel yang diambil pada 10 titik, diantaranya pada tangga, tiang, dinding dan lantai.

Masing masing titik ada yang diambil dua sampel.

Sebelum cek fisik, sejumlah pihak yang berkaitan langsung dengan proyek ini sudah dimintai keterangan. Diantaranya pejabat Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (PUPR) bersama den-

gan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya. Dua pihak inilah yang bertanggung jawab atas berdirinya bangunan tersebut.

Selain itu, pihak ketiga PT Waskita Karya juga diklarifikasi, termasuk pengawas.

Diketahui, proyek gedung empat lantai dengan daya tampung mencapai 3.000 jiwa itu, mulai dibangun pada bulan Agustus 2014. Anggaran yang dikucurkan pemerintah pusat senilai Rp 21 miliar direalisasikan melalui APBN. (ars)

Mataram (Suara NTB) Pemprov NTB mengalokasikan anggaran puluhan miliar rupiah untuk pembangunan gedung perkantoran lantai empat di kompleks Kantor Gubernur tahun ini.

Pembangunan gedung perkantoran ini dinilai sudah layak dilakukan mengingat kondisi Kantor Gubernur yang sudah berusia puluhan tahun.

“Pembangunan atau rehabilitasi kantor sudah pantas, selayaknya. Kantor Gubernur ini dibangun tahun 1977, sekarang sudah berapa tahun.

Bayangkan jumlah pegawai pada saat itu tahun 1977.

Sekarang ini sudah hampir 1.000 orang pegawai,” kata Wakil Gubernur NTB, H. Muh. Amin, SH, M.Si dikonfirmasi usai melantik Penjabat Bupati Sumbawa, Senin (1/2) sore kemarin.

Wagub mengatakan, untuk menampung jumlah pegawai yang begitu banyak dalam rangka peningkatan kinerja maka memerlukan tempat yang memadai. Kemudian memerlukan ruang yang nyaman untuk bekerja. Diungkapkan, sering dirinya melihat pada suatu ruangan di kompleks Kantor Gubernuran adanya penumpukan berkas-berkas.

“Belum lagi keamanan listrik. Bisa saja kabel-kabel itu konslet karena sudah lama, sudah lapuk, sudah dimakan rayap. Pembangunan ini bukan sekadar gagah-gagah, kantor besar, bukan. Tapi itu sudah kebutuhan. Tapi kalaupun kita lakukan pembangunan, secara bertahap,”terangnya.

Sebelumnya hal senada dikatakan Asisten III Administrasi Uum dan Kesra Setda

NTB, Drs. H. L. Syafi’i, MM. Pemprov NTB mengalokasikan anggaran sekitar Rp 40 60 miliar untuk membangun gedung perkantoran lantai empat di areal sekretariat daerah, tepatnya di Kantor Satpol PP NTB. Untuk sementara, Satpol PP akan berkantor di eks gedung RSUD Provinsi NTB, yang berada di sebelah kantor gubernur.

“Lahan RSUP yang lama ini sementara kita pakai untuk kantornya Satpol PP. Karena gedung yang di belakang ini akan dibangun gedung perkantoran sekretariat daerah lantai empat,” ujarnya.

Dikatakan, pembangunan gedung perkantoran sekretariat daerah itu ditargetkan rampung akhir tahun ini. Sehingga, dalam waktu dekat sudah dilakukan lelang melalui Unit Layanan Pengadaan (ULP). “Ini sebentar lagi mau mulai makanya dia harus pindah Satpol PP ke sana,”imbuhnya.

Gedung Sekretariat daerah, kata Syafi’i, ke depannya dibuat blok-blok. Gedung pertama yang dibangun ini adalah blok A, menyusul blok B, C dan seterusnya pada tahun berikutnya. Nantinya, gedung sekretariat daerah pada lantai I khusus untuk ruang lobi yang dilengkapi dengan CCTV.”Jadi kalau bisa pelayanan tamu itu tak boleh di ruangan. Kita pasangkan CCTV, sehingga tak ada bisikbisik,”imbuhnya.

Untuk pembangunan gedung perkantoran blok A itu sedikitnnya telah dialokasikan anggaran sebesar Rp 4060 miliar tahun 2016 ini.

“Desember mendatang ditargetkan sudah selesai ini. Karena tahun depannya gedung B, gedung C,”pungkasnya. (nas)

Senator Asal NTB dan Bali Sepakat Surati Presiden Dari Hal. 1 Dalam pengembangan sektor pariwisata, katanya, harus dilakukan dengan konsep pengembangan tiga kawasan yakni Bali, NTB dan NTT. Sehingga, lama tinggal wisatawan menjadi lebih lama.

Ia melihat isu paling besar saat ini adalah rencana reklamasi Teluk Benoa. Di mana, tanah dan pasir yang digunakan untuk mereklamasi Teluk Benoa sekitar 30-40 juta meter kubik diambil dari Lombok. Dalam perspektif pengembangan pariwisata Bali, katanya, mungkin itu menguntungkan. Karena akan ada destinasi wisata baru yang lokasinya juga cukup bagus.

Namun, dalam perspektif pengembangan pariwisata di tiga kawasan tidak akan jalan.

Menurutnya, jika investor ingin membangun destinasi wisata maka seharusnya membangun di Lombok, karena di Bali sudah begitu penuh dengan pembangunan sejumlah fasilitas pariwisata. Untuk itu, ia menanyakan bagaimana sikap Pemprov NTB terkait dengan pengerukan pasir laut untuk reklamasi Teluk Benoa tersebut.

Dua investor yang berencana melakukan pengerukan pasir untuk mereklamasi Teluk Benoa Bali itu masingmasing PT. Dinamika Atria Jaya dan PT. Timur Sukses Bersama. Dalam pengajuan izin, PT. Dinamika Atria Jaya

berencana akan melakukan pengerukan pasir di perairan Lotim sebanyak 60 juta meter kubik selama lima tahun sesuai dengan umur tambang.

Setiap tahunnya, mereka berencana akan melakukan pengerukan pasir sebanyak 12 juta meter kubik. Dari hasil survei yang dilakukan, cadangan pasit laut di Selat Lombok Timur pada blok 1 sebanyak 49,980 juta meter kubik.

Sedangkan pada blok 2 sebanyak 20,615 juta meter kubik.

Sehingga total cadangan pasir laut di Lotim sebanyak 70,595 meter kubik.

Sementara itu, PT Timur Sukses Bersama, akan menambang pasir laut di Lobar sekitar 10 juta meter kubik.

Karena lokasinya berada sekitar 6 Km dari bibir pantai atau alur pelayaran maka akan menggunakan kapal yang ukurannya relatif kecil.

Jika memperoleh izin maka umur pengerukan pasir laut di daerah tersebut sekitar 1,5-2 tahun.

Dari hasil kajian Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) NTB, ke dua investor tersebut hanya diberikan wilayah pengerukan masing-masing seluas 1.000 hektar. PT. Dinamika Atria Jaya semula mengajukan permohonan wilayah pengerukan seluas 4.000 hektar. Sementara PT. Timur Sukses Bersama mengajukan wilayah pengerukan pasir laut sekitar 3.000 hektar. (nas)

Selasa, 2 Februari 2016

suarantb

suarantb

suarantb

http://facebook.com/suarantb

http://twitter.com/suarantb.com

http://instagram.com/suarantb.com

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Peletakan Batu Pertama Pembangunan Masjid di Saribaye Lingsar

Plt Bupati Sumbang Dana, SKPD Bantu Ratusan Sak Semen H. Fauzan Khalid dan Istri

tersebut dibanjiri masyarakat Giri Menang (Suara NTB) - dari tiga dusun yakni Sandongan, Plt Bupati Lombok Barat Sandongan Timur dan Sandongan (Lobar) H. Fauzan Khalid Presak. Warga dari tiga dusun ini menghadiri peletakan batu berswadaya membangun masjid pertama pembangunan tersebut. Peletakan batu pertama Masjid Al-Muhajirin, Dusun itu dihadiri pula oleh TGH. Musa Sandongan, Desa Saribaye, Abdullah, pemuka masyarakat, Kecamatan Lingsar. Plt Bu- tokoh agama dan pemuda desa sepati didaulat meletakkan batu tempat.

Kepala Desa Saribaye, Saripertama masjid tersebut. man menyampaikan apresisaFauzan Khalid pada kesempatan itu menyum- si atas keberanian dan kekobang dana, di samping itu mpakan masyarakat untuk SKPD, pihak kecamatan, membangun masjid. MenurutPDAM dan jajaran desa se- nya, hal ini tanda eratnya perKecamatan Lingsar kompak satuan dan kesatuan untuk bermemberi bantuan ratusan juang. Ia berharap semua elesak semen untuk pemban- men masyarakat setempat mendukung pembangunan gunan masjid tersebut.

Peletakan batu pertama masjid supaya berjalan lancar. ‘’Masjid ini ditargetkan 2 tahun selesai, karena itu butuh dukungan s e m u a masyarakat supaya bisa terwujud,’’ ujarnya. Ia berjanji jika bangunan masjid rampung, pihaknya akan kembali mengundang Fauzan Khalid untuk meresmikan masjid tersebut yang ditargetkan pada tanggal 1 Plt Bupati Lobar, H Fauzan Khalid saat Februari 2018.

Ia mengaku memberikan sambutan pada acara peletakan batu pertama pembangunan Masjid optimis pemAl-Muhajirin Dusun Sandongan Desa b a n g u n a n masjid di SanSaribaye Kecmatan Lingsar.

H. M. Taufik

dongan Desa Saribaye tersebut selama dua tahun. “Biasanya tar- diharapkan masyarakat. Namun menyemangati. akan rampung tepat waktu se- getpalingtidakkurangdari5tahun, katanya, perlu diketahui keberFauzan juga mengajak sesuai harapan jika didukung tapi ini berani ditarget 2 tahun sele- hasilan suatu pembangunan mua SKPD yang hadir untuk 50 sak, Diskop dan UMKM masyarakat. Di hadapan Plt Bu- sai. Saya sangat bangga,”ujar Plt harus dengan dua syarat yakni ikut memberikan dukungan sebanyak 25 sak, Bagian masyarakat harus bersatu dan untuk menyumbang. Dalam Kesra 25 sak, ditambah 10 pati, Kades juga mengajak Bupati.

Menurutnya, jika masyara- bersama-sama. Sesulit apapun kesempatan itu, Plt Bupati sak dari Kecamatan Lingmasyarakat untuk mendukung program pemerintah di bawah kaat setempat beramai-ramai kendala yang dialam di dunia ini, langsung memberikan secara sar, 5 sak dari Sekcam dan kepemimpinan H. Fauzan Kha- dan kompak membangunan jika masyarakat bersatu maka simbolis sumbangan kepada 5 kepala desa dari Kecamamasjid ini, Fauzan optimis pem- pasti bisa diatasi. Syarat kedua panitia pembangunan masjid. tan Lingsar masing-masing lid ke depan.

Ketua Panitia Pembangunan bangunan masjid bisa selesai 2 lanjutnya, masyarakat harus me- Selain itu ada juga bantuan 5 sak sehingga total bantuMasjid, Abdurrahman, menyam- tahun. Fauzan berharap agar miliki jiwa berkorban baik harta dari PDAM 100 sak semen, Di- an semen tersebut sebanypaikan anggaran untuk pemban- pembangunan masjid berjalan benda dan tenaga. “Perjuangan nas PU 50 sak semen, Disper- ak 340 sak semen (Dedy gunan masjid akan menelan biaya lancar, cepat selesai sesuai yang butuh pengorbanan,”katanya indag 50 sak smen, Dukcapil Suhirman/Humas Lobar) sekitar Rp 3,5 milliar dan untuk dana yang sudah terkumpul sejumlah Rp 293 juta lebih. Dana tersebut berasal dari swadaya masyarakat yang tergabung dari tiga dusun, di samping itu ada juga donatur atau sumbangan yang berasal dari dusun tetangga yang ikut menyumbang memberikan infaq-nya untuk pembangunan masjid tersebut.

Sementara itu, Plt TGH Musa Abdullah saat memimpin doa Peletakan batu pertama masjid oleh Plt Bupati Lobar berikan sambutan pada saat Bupati Lobar, H.FauzanKhalidmen- sebelum peletakan batu pertama masjid. Plt. Bupati Lobar, H Fauzan Khalid. peletakan batu pertama masjid. yatakan, rasa bangganya menghadiri peletakan batu pertama pembangunan masjid tersebut. Ia mengaku bangga menyaksikan antusiasme masyarakat yang berbondong-bondong menyaksikan pembangunan masjid. Ia jugamengapresiasi,optimisme masyarakat untuk menuntaskan Jajaran SKPD yang hadir saat Warga yang hadir saat peletakan batu Warga yang menghadiri peletakan batu pertapembangunan masjid peletakan batu pertama masjid. pertama masjid. ma tampak antusias dan semangat.

Masyarakat Harus Rangkul Eks Gafatar Mataram (Suara NTB) Terkait kedatangan sejumlah warga eks anggota Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) ke NTB, masyarakat dan pemerintah diminta untuk merangkul dan membina mereka. Agar kerukunan antarumat beragama di NTB tetap kondusif.

Demikian yang disampaikan oleh Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) NTB, Drs. H. Syahdan Ilyas, yang dikonfirmasi Senin (1/2). Menurutnya, kedatangan warga eks anggota Gafatar akan dibina oleh organisasi agama.

Seperti yang diberitakan sebelumnya,tiga orang warga NTB dipulangkan dari markas

Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) di Kalimantan Barat.

Dua dari tiga orang warga NTB eks anggota Gafatar ini dijemput langsung oleh Dinas Sosial Kependudukan dan Catatan Sipil (Disosdukcapil) NTB di Jawa Tengah. Sementara, satu orang dibawa pulang ibunya ke Sleman Yogyakarta.

Syahdan Ilyas mengatakan,

warga anggota eks Gafatar yang kembali ke NTB akan dibina oleh lembaga agama. Supaya tidak mengarah ke paham-paham yang tidak tepat dengan arahan Majelis Ulama Indonesia (MUI).

“Pemerintah juga mengarah ke sana, membina mereka.

Karena bagaimanapun mereka (warga anggota eks Gafatar)

masyarakat kita,” ujarnya.

Syahdan Ilyas juga mengimbau agar masyarakat tetap menjaga keurukunan dalam berhubungan dengan warga anggota eks Gafatar.Agar kondusivitas kerukunan antarumat tetap terjaga. ‘’Masyarakat sendiri sudah kita arahkan supaya tetap menjaga kerukunan, keamanan, ketenteraman, dan kenyamanan, untuk menjaga kehidupan kerukunan umat beragama,” ujarnya.

Warga eks anggota Gafatar dari NTB itu dipulangkan dari Kalimantan Barat ke Jawa bersama ratusan eks anggota Gafatar lainnya. (ron)

Mengambang, Seleksi Komisioner KI oleh DPRD NTB Mataram (Suara NTB) Seleksi komisioner Komisi Informasi (KI) NTB, oleh Komisi I DPRD NTB semakin tidak jelas.

Janji Komisi I akan melaksanakan uji kelayakan dan kepatutan terhadap 15 calon anggota KI tersebut, selesai pada Januari tidak terbukti. Pasalnya, sampai

memasuki Februari, tidak ada tanda-tanda bahwa Komisi I akan segera menggelar pemilihan komisioner KI. Menyikapi lambannya proses seleksi komisioner KI , Kelompok Kerja Keterbukaan Informasi Publik (Pokja KIP) NTB berencana akanmelakukanhearingkeDPRD NTB untuk mendesak agar Komisi I segera menyeleksi 15 calon komisioner KI tersebut. Mengingat KI NTB saat ini sedang dalam keadaan vakum, karena tidak ada

perpanjangan masa jabatan terhadap komisioner KI demisioner. ‘’Besok hari Rabu (3/1) kita akan hearing ke pimpinan dewan, kita akan minta agar Komisi I segera untuk menseleksi 15 calon komisioner KI itu. Mengingat KI saat ini sedang vakum dan banyak sangketa informasi yang diajukan akhirnya tidak bisa ditangani, karena komisionernya tidak ada,’’ ujar Ketua Pokja KIP NTB, Dwi Aries Santo, SH pada Suara NTB, Senin (1/2) kemarin.

Dikonfirmasi terpisah, Ketua Panitia Sseleksi KI, L. Darma Setiawan, SH kepada Suara NTB mengatakan bahwa uji kelayakan dan kepatutan terhadap 15 calon komisioner KI tersebut belum bisa dilaksanakan oleh Komisi I. Pasalnya, jadwal kerja di DPRD NTB saat ini masih sangat padat. “ Kita masih banyak tugas dalam waktu dekat ini, sehingga kita belum bisa melaksanakan fit and proper test itu. Pak Ketua (Ali Ahmad) juga masih di luar daerah, jadi kita belum bisa mulai bekerja.

Karena pimpinan belum bisa bekerja, jadi menunggu dulu,’’ ujarnya.

Dari informasi yang didapatkan Suara NTB, Ketua Komisi I, Ali Ahmad, SH kabarnya masih berada di luar daerah. Sehingga surat tugas panitia seleksi yang sudah dibentuk belum bisa ditandatangani, sehingga belum bisa bekerja. ‘’Surat tugas itu betul belum ditandatangani oleh ketua, kan karena beliau masih berada di luar. Tapi secepatnya akan kita selesaikan. Dan terkait dengan KI yang saat ini sedang vakum.

Kan bisa saja diperpanjang masa jabatannya. Kalau mau tidak ada masalah menurut saya,” kata Darma Setiawan.

Sedangkan menurut Wakil KetuaDPRDNTB,TGH.MahaliFikri, yang dikonfirmasi Suara NTB mengatakan, Komisi I merasa kesulitan untuk menseleksi 15 calon komisioner KI yang diajukan oleh pansel.Karenauntukmemilihlima dari 15 orang sangat sulit. Untuk ituiasangatmenyayangkanpansel yang menyerahkan nama terlalu banyak ke DPRD. (ndi)