Snt02032015

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK SUMBAWA ECERAN Rp 4.500

Rp. 75.000 Rp. 80.000

SUARA NTB Pengemban Pengamal Pancasila

SENIN, 2 MARET 2015

20 HALAMAN NOMOR 1 TAHUN KE 11 Online :http://www.suarantb.com E-mail: hariansuarantb@gmail.com

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Harga Beras Melambung di Lumbung Pangan Masyarakat, ibu rumah tangga khususnya, kini menjerit. Baru kali ini mereka benar-benar merasakan dampak harga beras yang “menggila”. Harga beras menembus harga Rp 13.000 per kilogram. Instansi teknis yang bertanggung jawab sedang disorot.

Operasi Pasar (OP) yang dihajatkan untuk menekan harga justru tak efektif. OP Bulog ternyata kurang diminati, konon karena kualitas berasnya tak bagus.

Meski ini terjadi secara nasional, tapi banyak pihak menyesalkan mengapa harga beras melambung justru terjadi di daerah lumbung pangan. Apakah ulah spekulan?

MENGHERANKAN memang. Status Provinsi NTB sebagai daerah swasembada pangan dan penyangga pangan nasional, menjadi kontradiktif dengan tak terkendalinya harga beras belakangan ini. Daerah penghasil beras yang selalu surplus, sehingga NTB menjadi salah satu daerah pemasok beras ke daerah lain, justru merasakan dampak mahalnya salah satu kebutuhan pokok ini.

Pemprov NTB diminta mencari letak persoalan yang menyebabkan harga beras yang meroket. Pasalnya, jika melihat status NTB yang menjadi lumbung pangan (beras) nasional seharusnya harga bers yang melambung tinggi tak terjadi. ‘’Beginilah fakta yang kita

dapatkan hari ini. Betapa kita sebagai lumbung pangan tetapi harga beras ini begitu tinggi,” kata Sekretaris Komisi II Bidang Perekonomian DPRD NTB, Yek Agil. Dia menemukan ada dua informasi yang kontras. Diperoleh kabar dari Badan Urusan Logistik (Bulog) NTB, ketersediaan beras masih mencukupi.

Sementara informasi dari para pedagang di pasar, tingginya harga beras karena pada saat ini petani belum panen. ‘’Di sisi lain k e b u t u h a n masyarakat sangat besar. Itulah sebabnya kami sudah koordinasikan dengan pihak Bulog untuk mereka segera turun meminimalisir melambungnya harga beras ini,’’ terangnya.

Bersambung ke hal 19

Pemerintah Resah, Polri akan Bertindak

TO K O H Berantas Mafia Beras MELAMBUNGNYA harga beras, kini bukan hanya jadi masalah masyarakat dan pemerintah. Aparat berwajib sedang mempelajari modus mafia beras, bahkan pihak TNI akan terlibat memberantas, jika ditemukan penjahat di balik mahalnya beras.

TNI ambil bagian mengatasi persoalan beras ini, karena dalam instruksi Presiden RI, Bersambung ke hal 19

(Suara NTB/ist)

Torry Djohar Banguntoro

KO M E N TTAA R

MELAMBUNGNYA harga beras saat ini, diduga ada yang memanfaatkan situasi secara nasional, termasuk kemungkinan di NTB. “Masalah perberasan ini tak murni masalah produksi dan ekonomi. Tapi ndak tahu dimensi-dimensi lainnya. Katakanlah seperti pemberitaan di media, adanya mafia beras,” kata Asisten II Perekonomian dan Pembangunan Setda NTB, Drs. H.L. Gita Ariadi, M.Si. Gita mengatakan, dalam situasi seperti ini dengan harga beras yang menembus angka Rp 12.000-13.000 per kilogram, kemungkinan ada pihak-pihak yang memaksa pemerintah untuk melakukan impor beras. “Pemda khawatir jika ada yang bermain seperti itu,” cetus Gita. ‘’Kalau mafia beras seperti itu, memanfaatkan situasi, menimbulkan kepanikan kepada masyarakat. Itulah yang bersama SKPD kita kampanyekan kondisi beras kita aman,” sambungnya.

Ditanya mengenai beras

Program PLIK Dihentikan KEMENTERIAN Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) telah meminta pemda kabupaten/kota di seluruh Indonesia termmasuk NTB untuk membuat usulan terkait dengan program internet kecamatan.

Kemenkominfo telah menghentikan program Pusat Layanan Internet Kecaamaatan (PLIK) dan Mobile Pusat Layanan Internet Kecamatan (MPLIK) Bersambung ke hal 19

NTB yang dikirim keluar daerah, Gita tak memungkiri. Pasalnya, banyak sekali pintu-pintu masuk ke daerah baik yang legal maupun jalur tikus. Untuk itu, pihaknya melalui dinas terkait terus melakukan pemantauan arus keluar masuk barang dari NTB. Pihaknya meminta kepada aparat jika ada oknumoknum yang melakukan penimbunan beras untuk ditindak sesuai ketentuan yang berlaku. ‘’Kalau ada yang melakukan itu ada tindakan hukum.

Sekarang apa iya, orang berusaha terus seenaknya berusaha melakukan penimbunan,” katanya.

Polisi Pelajari Modus Dugaan ada permainan mafia beras di balik mahalnya harga bahan pokok ini, sedang dipelajari Kepolisian. Subdit I Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Dit Reskrimsus) Polda NTB sedang mengkaji melalui alur distribusi dan modus para mafia.

Bersambung ke hal 19

(Suara NTB/bul)

MELIMPAH - Produksi padi yang melimpah menjadikan NTB sebagai salah satu lumbung pangan nasional. Namun, sebagai lumbung pangan, harga beras melambung dan tak terkendali.

Berkas Alkes Lotim Dilimpahkan

Kejati NTB Bantah Menghambat Mataram (Suara NTB) Setelah cukup lama terkatung-katung, kasus dugaan penyimpangan pengadaan alat-alat kesehatan (alkes) RS. Dr.Sudjono Selong, Lombok Timur memasuki babak baru. Kamis (26/2) lalu, Kejak-

saan Tinggi NTB menerima pelimpahan berkas dari Direktorat Reskrimsus Polda NTB. Saat ini berkas masih diperiksa jaksa peneliti, sekaligus ini sebagai bantahan anggapan Kejaksaan menghambat proses hukum kasus yang sudah meng-

gantung enam tahun itu.

Kajati NTB Fadil Zumhanna, SH, MH memastikan sudah menerima berkas dari kepolisian. ‘’Sudah. Berkasnya sudah masuk. Sedang diteliti jaksa,” kata Kajati.

Bersambung ke hal 19

Suhaili akan Mudah Dapat Dukungan Golkar Mataram (Suara NTB) – Ketua DPD Golkar Lombok Tengah, H. M. Suhaili FT, SH, diperkirakan akan mudah memperoleh dukungan dari Partai Golkar menyusul perkembangan terakhir di DPP Partai Golkar. Hal itu disampaikan Wakil Ketua Departemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah DPP Partai Golkar (versi Agung Laksono), Chris Parangan, SE, yang dikonfirmasi Suara NTB, Minggu (1/3) kemarin.

Chris menegaskan bahwa pihaknya baru saja menggelar pertemuan internal di DPP Partai Golkar untuk mengevaluasi perkembangan di NTB jelang Pilkada tujuh kabupaten/ kota. Hasilnya, menurut Chris, salah satu figur kader Golkar yang diperkirakan akan den-

gan mudah memperoleh tiket dukungan dari Golkar adalah Suhaili.

“Dari tujuh itu, untuk kekuatan calon pemegang tiket besok, enam daerah itu (peluangnya) terbuka merata. Semua calon masingmasing kader merata. Khusus untuk di Lombok Tengah itu ada yang di atas rata-rata, yaitu Suhaili,” sebutnya.

Ia menegaskan, peluang diberikannya dukungan kepada Suhaili menguat setelah mempertimbangkan sejumlah aspek. Mulai dari kepemimpinan di Golkar Lombok Tengah, kepemimpinan sebagai Bupati Lombok Tengah, juga relasi Suhaili dengan sejumlah tokoh berpengaruh di NTB. Bersambung ke hal 19

Harga Beras Melambung

Tengkulak Untung, Petani Tetap Buntung Melambungnya harga beras yang menembus angka Rp 12.000-Rp 13.000 per kilogram juga dikeluhkan oleh petani di daerah ini. Petani merasa tidak diuntungkan oleh kondisi ini. Sementara operasi pasar (OP) yang dilakukan pemerintah di pasar-pasar tak dinikmati masyarakat.

(Suara NTB/dok)

Agung Hartono

M. Firmansyah (Suara NTB/dok)

“SUSAH kane, aji beras mahal (Susah sekarang harga beras sangat mahal),” kata Inaq Her, salah seorang petani di Desa Bengkaung Kecamatan Masbagik ditemui Suara NTB di pinggir pematang sawah, Minggu (1/4) sore kemarin.

Inaq Her merupakan satu dari sekian banyak petani yang sangat merasakan dampak kenaikan

harga beras yang cukup tinggi saat ini. Meskipun ia seorang petani dengan luas lahan terbatas. Meskipun harga beras melambung tinggi, namun ia tetap berusaha mencari pekerjaan sampingan sebagai buruh untuk membuat bata di desanya.

Menurutnya, penghasilan yang didapat petani dari hasil produksi beras selama ini tak sebanding dengan biaya produksi yang dikeluarkan. Ia mencontohkan, ketika musim panen padi tiba, harga gabah petani paling tinggi Rp 350 ribu per kuintal. Jika dihitunghitung, yang untung hanya para tengkulak (pembeli).

“Ndeq man biaya ngaro, nanem , beli raboq (belum biaya mengolah lahan, biaya menanam padi dan membeli pupuk),”ujarnya.

Ia menyebutkan dalam setengah hektar lahan tanaman padi, biaya pengolahan lahan, biaya penanaman padi bisa mencapai stu juta lebih. Belum lagi biaya untuk membeli pupuk yang bisa menghabiskan satu kuintal.

Bersambung ke hal 19

Inaq Her (Suara NTB/nas)

SUARA MATARAM

SUARA NTB Senin, 2 Maret 2015

Fokus Perbaikan Infrastruktur LURAH Cakra Selatan Baru, Zulkarwin mengaku musyawarah pembangunan bermitra masyarakat (MPBM) lebih difokuskan pada peningkatan serta perbaikan infrastruktur di lingkungan. Hal tersebut disesuaikan dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat yang diwakili oleh kepala lingkungan masing – masing. “Kita fokus diperbaikan infrastruktur saja,” kata Zulkarwin dikonfirmasi, Sabtu (28/2).

Diantara beberapa usulan infstruktur tersebut yakni perbaikan sejumlah gang di (Suara NTB/dok) lingkungan Getap Timur. KonZulkarwin disi gang dinilai beberapa bagiannya sudah mulai rusak, sehingga masyarakat (kaling) mengusulkan melalui MPBM agar menjadi perhatian Pemkot Mataram. Terlepas dari itu, warga di lingkungan Getap Barat terus mengeluhkan minimnya penerangan jalan umum. Dikhawatirkan minimnya penerangan dimanfaatkan oleh oknum tidak bertanggungjawab untuk melakukan tindak kejahatan. “Gatep Barat ngusulkan perbaikan gang dan Gatep Timur PJU,” sebutnya.

Sementara khusus di Lingkungan Abian Tubuh Selatan, masyarakat meminta agar segera menambah ketinggian saluran. Pasalnya, setiap tahun selalu menjadi langganan banjir, terlebih setelah ditinggikannya jalan sementara kondisi saluran semakin menyempit. Untuk saluran lanjutnya, tidak menggunakan MPBM melainkan sumber pendanaanya melalui Dana Pembangunan Kelurahan. “Kalau saluran dari DPK,” ujarnya.

Zulkarwin meminta kepada stafnya agar tidak terlalu banyak mengusulkan di MPBM. Maksudnya agar bisa diperhatikan serta usulan tersebut segera direalisasikan oleh Tim Pengelolaan Anggaran Daerah (TAPD). “Saya minta kasi kesos agar yang banyak – banyak, khawatir tidak terealisasi,” katanya.

Dia berharap, aspirasi atau usulan masyarakat terhadap sejumlah perbaikan infstruktur dan lain sebagainya dapat terealisasi, sehingga warga bisa melaksanakan aktifitas serta lingkungan bisa terlihat atau tertata dengan baik. (cem)

Harus Ditindak Tegas DIJADIKANNYA pasar sebagai tempat praktik prostitusi oleh terduga pekerja seks komersil (PSK), harus segera disikapi. Pemkot Mataram ditekankan agar segera bertindak tegas, karena praktik asusila itu sudah mencoreng visi misi kota.

Wakil Ketua DPRD Kota Mataram, Muhtar menyayangkan praktik prostitusi memanfaatkan pasar sebagai lokasi mesum. Artinya, pemerintah (eksekutif) harus segera mengambil tindakan tegas dengan menertibkan (Suara NTB/dok) lapak - lapak tersebut, sehMuhtar ingga tidak mencoreng visi misi kota yang maju,religius dan berbudaya. “Gawat benar, apa yang dicari di sana. Kalau gubuk pasar dipakai ditertibkan saja,” kata Mukhtar dihubungi lewat ponselnya, Jumat (27/2).

Modus memanfaatkan lapak sebagai tempat praktik prostitusi harus disikapi oleh Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag) dengan berkoordinasi dengan Satpol PP untuk membongkar lapak itu.

Selain terkesan kumuh, juga memberikan dampak negatif di tengah masyarakat. “Kalau kumuh dihabisi saja sudah,ketimbang bikin resah saja,” pintanya.

Pengaplikasian visi Kota Mataram kata Muhtar, diketahui oleh publik bahkan SKPD menghargai dengan tidak mengeluarkan izin hiburan. Tetapi, dengan praktik prostitusi di pasar akan dianggap terpengaruh daerah lain bahkan dinilai sebagai lokalisasi baru oleh masyarakat.

Menghindari praktik-praktik seperti itu, dia menyarankan pemerintah khususnya Diskoperindag dan Disosnakertrans membangunkan lapak serta memberikan pembinaan. “Diskoperindag dan Disosnakertrans kan banyak anggaran di sana, iya dibangunkan saja lapak,” ujarnya. Muhtar menegaskan, perilaku atau praktik seperti ini jangan sampai merusak mental generasi serta menciderai visi misi Kota Mataram. Terlepas dari itu, dia mendukung langkah Pol PP yang meresponsif laporan masyarakat.(cem)

Takowasbang Anggap Pertanian Bukan Prioritas Mataram (Suara NTB) – Banyaknya bangunan yang memanfaatkan lahan pertanian sebagai lokasi pembangunan hotel, perumahan maupun toko dianggap sesuatu yang wajar mengingat perkembangan kota yang kian pesat. Dinas Tata Kota dan Pengawasan Bangunan (Takowasbang) mengganggap lahan pertanian sudah bukan menjadi prioritas mata pencaharian masyarakat. Selain itu, lahan pertanian kebanyakan bukan milik masyarakat, melainkan milik investor dan lain sebagainya.

Drs. Lalu Junaedi

“Pertanian sudah tidak jadi prioritas lagi dan kebanyakan sekarang kan lahan pertanian bukan milik masyarakat lagi,” kata Kepala Dinas Takowasbang Kota Mataram, Drs. Lalu Junaedi dikonfirmasi Sabtu (28/2).

Dalam setiap pembangunan yang memanfaatkan lahan pertanian

maupun Ruang Terbuka Hijau (RTH) memerlukan acuan tata ruang. Seperti pembangunan listrik di Tanjung Karang yang memanfaatkan RTH, sebelumnya dilakukan kajian secara mendalam.

Akan tetapi, karena listrik menyangkut kebutuhan masyarakat sehingga pelaksanaan harus tetap berjalan.

Kota Mataram mengandal-

kan sumber pendapatan dari jasa, perdagangan dan pendidikan. Artinya, masyarakat sudah berangsur meninggalkan pekerjaannya sebagai petani. Tetapi kaitannya dengan tata ruang, pembangunan tetap dilakukan pengendalian dengan merujuk pada Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). “Mataram sumber pendapatnya dari jasa perdagangan dan pendidikan, tetapi ingat kita tetap mengacu ke RTRW,” pungkasnya.

Pemerintah kata Junaedi, tidak bisa stagnan terhadap aturan. Aturan menjadi landasan atau batasan bagi masyarakat, tetapi tidak serta merta aturan tersebut harus statis karena perkembangan Kota Mataram sangat pesat dengan tumbuhnya sektor in-

vestasi. Artinya, harus dilihat dari sisi manfaat dan mudarat agar aturan tidak membunuh masyarakat maupun pemerintah. “Jangan sampai aturan itu membunuh kita,” imbuhnya.

Kalau lahan pertanian tidak jadi prioritas, apakah masyarakat tidak akan kehilangan pekerjaan? Kalau berbicara tentang RTRW, kehidupan kota mengharapkan pendapatan dari sektor jasa hotel, perdagangan dan pendidikan. Pendapatan masyarakat lebih banyak dari sektor jasa bukan pertanian. Namun yang jelas, pihaknya tetap melakukan pengendalian maupun mengkaji izin yang dijadikan jika memanfaatkan lahan pertanian maupun RTH. (cem)

(Suara NTB/cem)

Dikelola BPKAD

Satpol PP Bungkam, PMK Tak Mau Pusing Mataram (Suara NTB) Bantuan dana alokasi khusus (DAK) yang diberikan oleh pemerintah pusat yang hajatannya untuk Satpol PP dan PMK (Pemadam Kebakaran) tetap dikelola oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). Terkait hal ini, Satpol PP bungkam sedangkan Kantor Pemadam Kebakaran tidak mau pusing dengan anggaran tersebut.

Bantuan pemerintah pusat yang digelontorkan ke Satpol PP senilai Rp 2,1 miliar dan PMK Kota Mataram Rp 2,85 miliar.

Karena alasan pembangunan kantor akan menjadi aset daerah sehingga pengelolaan diserahkan kepada instansi yang dipimpin oleh Yance Hendra Dirra. Satpol PP meskipun susah payah melobi anggaran ke pusat, terpaksa hanya menyerahkan serta berpatokan pada pernyataan yang disampaikan Sekretaris Daerah. “Itu sudah yang disampaikan Pak Sekda, selama tidak ada masalah,” kata Kasat Pol PP Kota Mataram, Chaerul Anwar meniru pernyataan Sekda ketika dikonfirmasi di ruang kerjanya pekan kemarin.

Pol PP tidak mau berpolemik terkait anggaran dan lain sebagainya, mengenai siapa Pengguna Anggaran maupun

Kuasa Pengguna Anggarannya diserahkan keseluruhannya ke pimpinan. “Saya tidak mau statement apa – apa, tugas saya mengamankan kebijakan statement pimpinan,” pungkasnya. Apakah tidak ada kekhawatiran maupun persoalan ketika ada temuan dan lain sebagainya? Chaerul enggan menjawab hal tersebut, karena pasti sudah ada petunjuk pelaksana (juklak) dan petunjuk teknis (Juknis).

Kepala Kantor PMK Kota Mataram, H. Abdul Kadir mengatakan tidak mau ambil pusing persoalan DAK itu meskipun pengelolaannya salah pintu. Yang paling penting pihaknya menerima bentuk fisik kantornya dan siap untuk digunakan. Kedepan apakah ada permasalahan maupun temuan, PMK tidak mau ikut campur karena anggaran tidak dikelola pihaknya. “Pokoknya kita (PMK) terima jadi sudah,” terangnya.

Mengenai juklak dan juknis pun belum diterima, tetapi dipastikan ada Momerandum of Understanding (MoU) yang dilakukan antara pihak kontraktor dengan sekretariat daerah. Akan tetapi, petunjuk kerjanya tidak jauh dengan Satpol PP Kota Mataram. (cem)

(Suara NTB/ynt)

RUANG RAWAT INAP - Lahan parkir di sebelah selatan RSUD Kota Mataram ini akan dijadikan lokasi pembangunan ruang rawat inap baru. Pembangunan direncanakan mulai bulan Maret ini dan ditargetkan beroperasi pada bulan Agustus-September mendatang.

RSUD Kota Mataram Targetkan Miliki 500 Tempat Tidur Mataram (Suara NTB) RSUD Kota Mataram menargetkan kepemilikan tempat tidur perawatan sampai 500 unit. Untuk memenuhi target tersebut, tahun ini akan dilakukan pembangunan ruang rawat inap di sisi selatan rumah sakit ini. Direktur Utama (Dirut) RSUD Kota Mataram, dr. Lalu Herman Mahaputra menyampaikan pembangunan ruang rawat inap tersebut dianggarkan sebesar Rp 20,5 miliar.

Penambahan tempat tidur perawatan ini disampaikan dr.

Jack, panggilannya dilakukan dalam dua tahap. Pada tahap awal, penambahan tempat tidur ini ditargetkan sekitar 60 sampai 100 unit. Dengan dana Rp 20,5 miliar, jumlah tempat tidur yang akan ditambah se-

kitar 65 unit. “Target ke depan rumah sakit ini bisa memiliki 500 tempat tidur,” ujarnya.

Jumlah tempat tidur yang dimiliki RSUD Kota Mataram saat ini baru 168 unit.

Saat ini rencana pembangunan ruang rawat inap baru sedang dalam persiapan.

Dalam waktu dekat akan dilakukan tender untuk pengawasan. Setelah tender pengawasan rampung, baru kemudian akan dilakukan tender fisik. Jack mengatakan target pembangunan harus rampung tahun ini. Ruang rawat inap baru ditargetkan bisa beroperasi pada bulan AgustusSeptember mendatang. “Insya Allah kalau tidak halangan, lancar semua proses tendernya, Maret ini pembangunan bisa dimulai,” jelasnya.

Dengan bertambahnya tempat tidur dan fasilitas lainnya, Jack berharap rumah sakit yang dikomandaninya bisa memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat.

Fasilitas kesehatan yang ada juga bisa dipertanggungjawabkan. RSUD Kota Mataram juga menjadi pusat studi untuk mahasiswa kedokteran Universitas Al-Azhar (Unizar) Mataram. “Karena disini menjadi pusat belajarnya dokterdokter muda dari Unizar, kita memang mau tidak mau segala sesuatu, sarana dan prasarana harus kita siapkan. Salah satunya adalah tempat tidur yang layak untuk pasien. Kita bisa jadi referensi bagi adikadik yang belajar disini baik dokter muda maupun perawat,” terang Jack. (ynt)

Semarak HUT Ke– 5

RSUD Kota Mataram Gelar ”Fun Bike”

Kesadaran Masyarakat Urus IMB Diklaim Meningkat Mataram (Suara NTB) Kesadaran masyarakat untuk mengurus IMB (Izin Mendirikan Bangunan) di Kota Mataram diklaim meningkat dari tahun ke tahun. Peningkatan ini dilihat dari retribusi IMB yang melampaui target di tahun 2014 lalu. Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMP2T) Kota Mataram, Drs. Cokorda Sudira Muliarsa menyampaikan tahun 2014 lalu target retribusi IMB sebesar Rp 3 miliar dan realisasinya mencapai Rp 5,9 miliar.

“Kalau kita lihat dari perkembangan, kesadaran masyarakat (mengurus IMB) satu tahun lalu lumayan bagus. Itu bisa kita lihat dari jumlah pemohon yang datang mengurus izinnya,” ujarnya.

Dengan mengacu pada jumlah pemohon yang datang mengurus IMB, pihaknya juga melakukan analisa apa penyebabnya.

Menurut Cokorda salah satu hal yang membuat kesadaran masyarakat meningkat adalah karena percepatan pelayanan yang selalu dikedepankan pihaknya. “Kecepatan, itulah yang paling utama. Makin cepat pelayanannya semakin bagus,”ujarnya.

Cokorda menyebutkan, jumlah pemohon yang datang mengurus IMB di tahun 2014 lalu rata-rata sebanyak 368 orang setiap bulan. Tidak semua permohonan izin tersebut diterima, ada juga permohonan izin yang ditolak. Pihaknya juga melakukan evaluasi setiap triwulan. Sementara untuk tahun 2015 ini, pihaknya belum bisa memastikan apakah terjadi peningkatan jumlah pemohon setiap bulannya karena pihaknya belum melakukan evaluasi.

Tiap pekan, BPMP2T juga selalu melaporkan berapa IMB yang dikeluarkan ke Dinas Tata Kota dan Pengawasan Bangunan (Takowasbang). Laporan ini disampaikan secara berkala setiap pekan sehingga Dinas Takowasbang bisa melakukan pengawasan dengan maksimal terhadap bangunan-bangunan liar atau tak berizin di Kota Mataram.

Tahun 2015 ini, target retribusi IMB sebesar Rp 4,5 miliar, naik dibanding tahun sebelumnya. Diharapkan realisasinya nanti bisa melampaui target seperti tahun 2014 lalu.

Untuk itu pihaknya juga tetap mengimbau kepada masyarakat untuk mengurus IMB bagi yang belum memiliki izin. “Mudahan realisasinya bisa melampaui target dan kami tetap bisa memegang teguh kecepatan pelayanan. Kami juga terus memberikan kesadaran kepada masyarakat untuk mengurus izinnya,” jelasnya. (ynt)

Halaman 2

(Suara NTB/cem)

TUNJUKKAN - H. Ahyar Abdullah menunjukkan mutiara yang biasa ditawarkan pada pengunjung hotel.

Penghasilan Berkurang 60 Persen Mataram (Suara NTB) Keluarnya peraturan Menteri Dalam Negeri terkait larangan rapat di hotel bagi pegawai negeri sipil (PNS) sangat dirasakan oleh para pedagang mutiara.

Praktis penghasilan pedagang merosot hingga 60 persen. Hal tersebut dirasakan oleh H. Ahyar Abdullah seorang pedagang mutiara keliling asal Kelurahan Pagutan, Kecamatan Mataram.

Yang menjadi harapan pedagang mutiara akunya, tamu hotel dengan basic pekerjaan PNS yang melakukan rapat di hotel. Kendati mengandalkan tamu domestik atau lain sebagainya dinilai tidak memiliki dampak signifikan terhadap penghasilan sehari – hari. Ia mengaku, sebelum ditetapkannya aturan tersebut sehari bisa mendapatkan Rp 500 ribu hingga 1 juta perhari.

Namun saat ini lebih banyak menganggur daripada menawarkan dagangan. “Dulu

bisa kita dapat Rp 500 sampai 1 juta, sekarang lebih banyak momotnya,” tuturnya.

Modal untuk membeli mutiara saja tambahnya, habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan dan biaya sekolah anak – anaknya. Padahal, tidak ada lagi pekerjaan yang diandalkan untuk biaya sekolah dan memenuhi kebutuhan keluarganya. Menjajakan kerajinan yang menjadi icon Kota Mataram itu, Ahyar harus mencari kerapian mulai dari hotel ke hotel, rapat ke rapat hingga mengejar wisatawan ke pelabuhan bangsal Kabupaten Lombok Utara. Meskipun demikian, dia hanya bisa pasrah dan berpangku tangan, karena penghasilannya tidak sebanding dengan biaya transportasi.

Dia beserta rekan – rekannya berharap, kebijakan rapat di hotel dicabut oleh pemerintah sehingga bisa memberikan kesejahtraan kepada masyarakat khususnya pedagang mutiara. (cem)

Mataram (Suara NTB) Menyemarakan hari ulang tahun (HUT) ke – 5, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Mataram menggelar fun bike yang diikuti oleh seluruh manajemen, perawat serta dokter. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Mataram, dr. Lalu Herman Maha Putra, M. Kes mengatakan, fun yang digelar pertama kali dalam rangka menyemarakan HUT ke – 5 RSUD yang melibatkan seluruh manajemen, perawat serta dokter. Selain itu, lomba lain yang diselenggarakan yakni, lomba cuci tangan, kebersihan dan kerapian karyawan sebagai persyaratan akreditasi.

“Momen itu dimanfaatkan untuk memacu semangat serta menghilangkan kepenatan staf yang tiap hari bekerja dan mengurus pasien. Dan saya lihat baik yang front office, prodipoli dan back office berbaur dan semangat,” kata dr.

Jack sapaan akrabnya. Perayaan itu sama sekali tidak meninggalkan tugas atau pelayanan terhadap pasien.

Pasalnya, perawat maupun dokter secara bergiliran mengikuti lomba. “Alhamdulilah, perawat maupun dokter tidak ada satupun yang tinggalkan tugasnya, begitu selesai ikuti lomba langsung masuk layanan pasien diganti lagi perawat yang istirahat,” tuturnya.

Untuk membangun serta memperkuat network (jaringan) dalam meningkatkan pro-

(Suara NTB/cem)

FUN BIKE - Direktur RSUD Kota Mataram, dr. H. Lalu Herman Maha Putra saat mengikuti fun bike yang diselenggarakan dalam rangka HUT RSUD ke – 5. fesional kerja, pihaknya berencana mengagendakan fun bike tiga bulan sekali untuk memberikan motivasi kerja managemen dan karyawan lainnya, karena dinilai memiliki manfaat selain dari sisi kesehatan juga refreshing.

Meskipun usia RSUD terbilang masih dini kata dr. Jack, tetapi pihaknya terus berinovasi dalam bekerja karena rumah sakit Pemkot Mataram ini dipersiapkan sebagai rumah sakit rujukan di NTB. Salah satu yang menjadi keunggulan yakni inseminasi

yaitu cikal bakal bayi tabung pertama berada di NTB. Pelayanan lainnya seperti pelayanan camber yang dipersiapkan bagi wisatawan. Dia melihat Mataram khususnya dan NTB umumnya menjadi pusat pariwisata, sehingga pelayanan maksimal harus disiapkan bagi wisawatan asing.

Diusia RSUD lima tahun ini, ia mengingatkan serta bertekad kepada seluruh staf agar tidak mudah puas dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat di NTB. (cem)

EKONOMI DAN BISNIS

SUARA NTB Senin, 2 Maret 2015

Mataram (Suara NTB) – Dinas Tata Kota dan Pengawasan Bangunan dan Badan Penanaman Modal dan Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPMP2T) belum berani berspekulasi terkait perubahan izin kantor menjadi tempat usaha komersil yang diajukan restoran cepat saji.

Seperti diketahui, Dinas Tata Kota dan Pengawasan Bangunan merekomendasikan izin restoran cepat saji hanya sebagai izin perkantoran. Hal tersebut sesuai dengan peraturan daerah (perda) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) bahwa wilayah di seputaran Jalan Pejanggik difokuskan sebagai zona perkantoran. Belakangan manajemen restoran cepat saji beberapa kali melakukan lobi ke Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Mataram untuk menjadikan gedung tersebut sebagai tempat usaha drive thru makanan siap saji.

Karena tidak ingin melanggar aturan, Sekda memerintahkan BPMP2T dan Takowasbang untuk studi banding ke Bali.

Kepala Dinas Takowasbang, Drs. Lalu Junaedi mengatakan, pemanfaatan gedung tersebut harus sesuai dengan izin yang

(Suara NTB/bul)

PARA penggagas dan senior organisasi Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Provinsi NTB kian banyak yang angkat bicara. Menyusul belum terlihatnya eksistensi organisasi yang dikomandoi putra Wakil Gubernur NTB, H. Muh. Amin, SH, MH ini dalam menggerakkan pertumbuhan wirausaha di daerah.

“Selaku Dewan Pembina Hipmi NTB, melihat perlu evaluasi kinerja Hipmi di NTB,” kata Zainul Aidi, Sabtu (28/2).

Hipmi sebenarnya patut menjadi perhatian bersama, karena potensi untuk melahirkan wirausaha baru di organisasi ini cukup berpeluang. Hipmi adalah orgasnisasi startegis untuk mencetak kader-kader pengusaha muda, pengusaha pejuang, pejuang pengusaha. Sehingga eksistensinya adalah mendorong karakter bisnis dan karakter pengusaha-pengusaha muda yang ada di NTB. “Saya merasa bertanggungjawab karena saya adalah koordinator komite stering pelaksanaan Musda Hipmi tahun lalu. Kedepan perlu ada upaya serius untuk mendorong kinerja Hipmi. Hipmi tidak lahir untuk konteks mengikuti Munas,” katanya.

Kondisi sekarang belum ada progres pergerakan yang dilihat langsung di kepengurusannya Sultan Kertapati. Padahal pada saat pelantikan, telah dijanjikan program utamanya adalah mendirikan klinik kwirausahaan. Klinik usaha bagi UKM dan melakukan pendampingan bagi para pengusaha pemula.

Mengacu pada pergerakan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) sebelumnya, pernah dibuat konsep rumah realita untuk menggerakkan wirausaha. Bahkan menurut Zainul Aidi, saat itu Kadin mendapat respons yang positif dari pemerintah Jepang. Pemerintah Jepang pun mengundang langsung para pengurus Kadin untuk melihat bagaimana pergerakan organisasi pengusaha di negara tersebut.

Karena peran organisasi pengusaha di negara itu cukup besar, bahkan ada kredit usaha yang dijaminkan oleh pengurus Kadinnya sendiri. Dalam hal ini, Hipmi pun menurutnya bisa melakukan hal yang sama.

“Kalau memang vakum seperti ini, kalaupun ada Musdalub, silakan itu dari sisi politisnya dari BPC. Tapi saya tidak berbicara itu. Tantangan besar itu adalah MEA, apalagi tema pelantikannya seperti itu. Coba kita komunikasikan dengan pengurusnya,” demikian Zainul Aidi. (bul)

Pemkot Mataram Belum Terbitkan Izin Kantor Menjadi Restoran Siap Saji

GULA AREN – Seorang perajin gula aren di Desa Giri Madya, Kecamatan Langko, Lombok Barat, sedang memindahkan adonan gula aren ke cetakan yang terbuat dari tempurung kelapa.

Satu rangkap gula aren dijual antara Rp 15.000 sampai Rp 25.000. Pohon aren yang banyak tumbuh di desa pinggiran hutan tersebut dimanfaatkan warganya untuk membuat gula aren dan minuman tradisional nira (tuak).

Eksistensi Hipmi Dipertanyakan

Halaman 3

Produksi Miras Tradisional Lobar Sulit Dikendalikan Giri Menang (Suara NTB) Produksi minuman keras (miras) tradisional di Kabupaten Lombok Barat masih sulit dikendalikan. Selain belum ada Perda khusus yang mengaturnya, permintaan pasarnya terhitung menjanjikan.

Giri Madya, Kecamatan Langko, Lobar, menjadi salah satu daerah penghasil utama miras tradisional yang dipermentasi dari air nira.

Dalam sehari, ribuan didistribusikan ke Kabupaten/Kota yang ada di Pulau Lombok.

Kepala Desa Giri Madya, Samiuddin tegas mengakui belum dapat mengendalikan produksi miras tradisional di wilayahnya, meskipun alternatif lain yang sebenarnya berkembang sejak lama adalah memproduksi gula merah dari air nira itu.

Desa Giri Madya secara geograrifis berada di kawasan hutan lindung di kawasan setempat.

Pohon yang banyak tumbuh di dataran tersebut adalah po-

(Suara NTB/bul)

Giri Menang (Suara NTB) Para penerima sambungan gratis air bersih dari Australian Agency for International Development (AusAID) melalui PDAM Giri Menang mengeluhkan tingginya tarif air bersih yang diterimanya. Bahkan banyak di antaranya beranggapan, biaya sambungan gratis justru dibebankan melalui pembayaran setiap bulannya.

“Sekarang kita lebih memilih mandi dan mencuci di sumur ketimbang pakai air PDAM, bayarannya mahal sekali, tidak wajar,” aku Ratnisah, salah satu penerima sambungan gratis di Langko, Lombok Barat, Sabtu (28/2).

Mereka mengaku ketidakwajaran pembayaran tersebut setelah membandingan dengan pembayaran bulanan dari pelanggan umum lainnya yang tidak menerima sambungan gratis.

Setiap bulan, tagihan airnya berkisar Rp 80-an ribu hingga Rp 105.000. Besaran tersebut sangat dikeluhakan karena tidak sebanding dengan pemakiannya yang hanya untuk mandi dari kebutuhan masak. Dirasanya sangat berat terlebih tidak menentunya pendapatan keluarga.

Justru menurutnya, harga air jauh lebih mahal dari tarif listrik yang hanya dibayarkan maksimal Rp 50.000/bulan.

“Listrik kenapa lebih murah, lampu semua kamar, lain lagi di luar, lain TV, kita cuma bayar Rp 50.000 paling mahal,” keluhnya Warga lainnya, Sarimin, juga mengeluhkan, tingginya tarif air bersih ini pernah dikeluhkan langsung kepada petugas pembayarannya. Dugaan mereka, ada salah pencatatan dari para petugas. Tetapi justru per bulannya tetap saja pembayarannya mahal bahkan mencapai Rp 196.000/bulan.

“Darimana kita carikan untuk bayar tiap bulan, sambungan gratis tapi mahal sekali,” demikian Sarimin. Mestinya, di daerah yang menjadi sumber mata air bagi PDAM Giri Menang, masyarakat juga digratiskan untuk pembayaran bulanan.

Sementara di Kota Mataram, dua warga Kelurahan Dasan Agung, Iman dan Sahab menyampaikan keluhan yang sama.

Sahab yang sehari-hari berprofesi sebagai kusir becak ini menyebut pembayaran bulannya bahkan mencapai Rp 100.000. atas tingginya tarif tersebut, justru lebih memilih untuk mengurangi menggunakan air dari sambungan gratis PDAM Giri Menang.

Demikian juga dengan Iman, dalam sebulan bisa membayar hingga Rp 250.000. Padahal, penggunaan air diakuinya relatif tidak terlalu banyak. Karena mahalnya tarif air bersih ini, diputuskan untuk tidak menggunakan sama sekali. Tetapi aneh menurutnya, justru tetap ada tagihan masuk antara Rp 25.000 hingga Rp 30.000.

“Tapi saya tetap bayar, karena PDAM ini kami jadikan cadangan kalau sewaktu-waktu listrik mati, pompa air tidak bisa difungsikan,” demikian Iman. Program sambungan gratis tersebut didanai pemerintah Australia melalui program AusAID. PDAM Giri Menang sendiri bertindak sebagai pihak pelaksana.

Diperuntukkan di Kota Mataram dan Lombok Barat.

Direktur Utama PDAM Giri Menang L. Ahmad Zaini, ST, MT pernah menyebutkan total bantuan untuk pemasangan PDAM secara gratis ke dua daerah ini sebanyak 14.500 sambungan. Bantuan diberikan sejak tahun 2013.

Hibah sambungan gratis untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat berekonomi lemah ini untuk Lombok Barat sekitar 8.000 sambungan rumah. Sedangkan di Kota Mataram 6.500 sambungan dengan total anggaran di kota Mataram Rp 18,5 miliar dan di Lombok Barat Rp 23,5 miliar. (bul)

(Suara NTB/bul)

TARIF TINGGI - Salah satu sambungan gratis di Langko, Lombok Barat yang kini dibatasi penggunaannya karena dikeluhkan tingginya tarif pembayaran air bersih.

Warga Keluhkan Tingginya Tarif PDAM

direkomendasikan sebelumnya. Artinya, tidak boleh ada aktivitas usaha. “Yang penting itu izin kantor. Artinya, bahwa fungsi harus sesuai peruntukan,” kata Junaedi yang dikonfirmasi Sabtu (28/2).

Apakah nanti ada perubahan izin? Dia belum berani memastikan dan yang berhak mengeluarkan izin adalah BPMP2T. Sementara itu, Kepala BPMP2T Kota Mataram, Drs. Cokorda Sudira Muliarsa belum berani spekulasi apakah izinnya mau diubah atau tidak, karena masih menunggu hasil kajian atau studi banding dari Diskoperindag, Takowasbang, Budpar dan BPMP2T. “Belum berani saya komentar, karena masih nunggu,” katanya.

Kalaupun ada perubahan terhadap izin dan tata ruang, dipastikan akan ada pengkajian RTRW dari Bappeda Kota Mataram. Sesuai dengan peruntukan yang komersil, yang penting itu izin kantor, artinya bahwa fungsi sesuai peruntukan. Nanti kita lihat, yang penting mau menyimpang artinya kita lihat sementara sekarang taat aturan izin kantor, kita lihat belum berani menuduh, itu ranahnya BPMP2T yang mengeluarkan izin. (cem)

hon aren. Tak heran, produksi air nira dari kawasan tersebut cukup banyak.

Terdapat sebanyak 789 KK di desa tersebut, rata-rata mata pencaharian utama masyarakatnya dari hasil berkebun, dan menjadi produsen gula merah. Dari jumlah KK tersebut, terdapat di antaranya adalah para pengepul air nira yang kemudian dipermentasikan menjadi minuman keras tradisional.

“Satu pengepul sehari memproduksi 40 jeriken berisi 40 liter. Jumlah pengepul juga banyak, sekitar puluhan ribu liter sehari bisa dihasilkan minuman keras tradisional. Itupun karena dicampur dengan air kelapa,” ungkap Samiuddin ditemui dirumahnya, Sabtu (28/2).

Masyarakatnya menganut dua kepercayaan, berbagai langkah dilakukan untuk mengendalikan kebiasaan memproduksi minuman keras tradisional. Bahkan melalui pendekatan sosial agama. Tetapi para pengepul minuman keras tradisional di Giri Madya lebih memilih melakukan permentasi daripada memproduksi gula aren.

Dewantoro Pimpin Asita NTB Mataram (Suara NTB) Kisruh di tubuh DPD Asosiasi Travel Agent (Asita) Provinsi NTB berakhir sudah.

Setelah digelar Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub), Sabtu (28/2), Dewantoro Umba Joka akhirnya terpilih sebagai Ketua DPD Asita selama 14 bulan kedepan.

Dewantora dipilih melalui pemungutan suara (voting), mengungguli dua pesaingnya, Pahrurozi dan Baiq. Dewi Djapa. Ia mendapat suara terbanyak 34 dari 68 suara. Pahrurozi mendapat 24 suara dan Baiq. Dewi Djapa mendapat hanya 10 suara.

Musdalub berlangsung alot dari pukul 15.00 Wita hingga pertengahan malam. Voting dilaksanakan dua kali. Voting pertama, Dewantoro dan Baiq.

Dewi Djapa mendapatkan suara sama. Sehingga keputusan forum, voting dilaksanakan dua kali. Dengan hasil kemarin, Dewantoro selama 1,5 tahun kedepan positif menggantikan Ketua DPD Asita NTB sebelumnya, Agus Mulyadi.

Musdalub DPD Asita NTB ini, digelar berdasarkan pertimbangan Dewan Pengurus Asita Pusat, dengan dikeluarkannya SK DPP Asita No. Kep 38/DPP/XI/2014 tanggal 27 November 2014 tentang Pemberhentian Sementara Kepengurusan DPD Asita NTB periode 2012-2016.

Plt. DPD Asita NTB, Misro Leo Fasilan dalam sambutan kemarin menekankan perlunya saling merangkul dengan semua anggota dan struktural pengurus DPD Asita NTB terjadi pengkotak-kotakan.

Musdalub menurutnya bukan ajang bertanding untuk bersaing, tetapi bersaing untuk bertanding.

Siapapun yang terpilih, tentunya harus merangkul calon lainnya yang tidak terpilih.

Sementara itu, Ketua DPP

Asita Asnawi Bahar dalam kesempatan kemarin menyebut dinamika yang terjadi di tubuh Asita NTB begitu besar.

Bahkan, provinsi-provinsi lainnya di Indonesia yang memiliki anggota cukup besarpun tidak pernah timbul gesekangesekan yang membuat kepengurusannya tidak akur.

“DPP Asita saja dalam sejarahnya tidak pernah sampai ada Musdalub, DKI saja yang anggotanya lebih dari seribuan, tidak terlalu lama untuk menyelesaikan persoalannya. Kenapa di NTB yang anggotanya hanya seratusan kok menyita waktu satu tahun lebih untuk menyelesaikannya. Oleh karenanya ini momentum untuk bersatu,” demikian penekannya.

Asita NTB mestinya patut bersyukur, sebab pemerintah daerah menganggarkan Rp 1 miliar untuk mendukung kegiatan kepariwisataan di NTB. Padahal di hampir seluruh provinsi di Indonesia, bahkan di DPP sendiri, hingga saat ini keberadaannya belum pernah diberikan dukungan anggaran oleh pemerintah.

“Saya berharap NTB adalah daerah kedua pariwisata nasional setelah Bali.perkuat komunikasi dengan semua stakeholders,” demikian pesannya.

Sementara itu, Kepala Disbudpar Provinsi NTB, L. Faozal menyampaikan pesan Gubernur NTB, Dr. TGH. Zainul Majdi menegaskan agar Musdalub menjadi perhatian pengurus Asita NTB untuk membangun lembaran baru untuk bersatu.

Apapun yang menjadi keputusan Musdalub diharapakannya cukup mengakhiri kisruh di tubuh DPD Asita NTB. Sehingga kedepan tidak lagi ada penolakan hasil Musdalub setelah adanya penetapan pemimpin. (bul)

Memproduksi gula aren membutuhkan biaya (kayu bakar), dan proses lama. Sementara untuk minuman tradisional hanya cukup disimpan sehari saja, air nira tersebut akan mengakibatkan reaksi yang menimbulkan alkohol.

“Pengepulnya beli Rp 10.000 per lima liter. Dijual Rp 2.500 per botol tanpa diapa-apain. Berapa keuntungan sehari, sehingga pengepul ini memilih menjual tuak (miras tradisional) daripada membuatnya jadi gula,” tambahnya.

Untuk menekan produksi miras tradisional, Samiuddin mengaku pihaknya sudah melakukan kerjasama dengan Unram untuk menemukan obat pengawet air nira, namun hingga kini belum ada terobosan. Inipun menurutnya perlu dukungan pemerintah untuk memanfaatkan air nira menjadi produksi lain, selain menjadi gula aren.

“Atau mungkin ada bahan pengawet nira, sebab setengah jam saja air nira ini didiamkan, maka akan menimbulkan reaksi alkohol kalau tidak didinginkan dengan es batu.

Makanya pengepul lebih memilih memproduksi minuman keras karena cepat dan tidak banyak proses.

Atau dibuatkan Perda miras tradisional,” demikian Samiuddin. (bul)

Harga Rata-rata Beberapa Bahan Pokok di Pasar Tradisional di KOTA MATARAM Tanggal pemantauan : 28 27/02/2015 Nama Barang No 1 2 3

4

5

6

7

8 9 10

11

12

13 14 15 16 17 18 19

BERAS -C4 Medium/Dolog GULA PASIR MINYAK GORENG -Bimoli Refill Biasa -Tanpa Merk TEPUNG TERIGU - Segitiga Biru - Cakra Kembar - Kunci DAGING -Sapi Murni -Ayam Boiler -Ayam Kampung TELUR -Telur Ayam Broiler -Telur Ayam Kampung CABE MERAH - Kriting - Biasa CABE RAWIT - Hijau - Merah BAWANG MERAH BAWANG PUTIH SUSU KENTAL MANIS - Merk Bendera - Merek Indomilk SUSU BUBUK - Merek Indomilk - Merek Dancow GARAM BERYODIUM - Bata (250g) - Halus KACANG KEDELAI -Ex. Impor -Kedelai Lokal KACANG TANAH KACANG HIJAU INDOMIE KARI AYAM IKAN ASIN TERI IKAN KEMBUNG KETELA POHON JAGUNG PIPILAN KERING (Bukan Untuk Pakan Unggas)

Satuan

KEBON ROEK

PAGESANGAN

MANDALIKA

RATA-RATA

Kemarin

Hari ini

Kemarin

Hari ini

Kemarin

Hari ini

Kemarin

Hari ini

kg kg

10.000 12.000

10.000 12.000

9.000 12.000

9.000 12.000

9.000 12.000

9.000 12.000

9.333 12.000

9.333 12.000

Liter kg

15.000 11.500

15.000 11.500

15.500 11.000

15.500 11.000

15.000 11.500

15.000 11.500

15.167 11.333

15.167 11.333

kg kg kg

10.000 10.000 11.000

10.000 10.000 11.000

12.000 11.000 12.000

12.000 11.000 12.000

9.000 10.000 11.000

9.000 10.000 11.000

10.333 10.333 11.333

10.333 10.333 11.333

kg kg kg

100.000 22.000 60.000

100.000 22.000 60.000

100.000 22.000 45.000

100.000 22.000 45.000

100.000 25.000 60.000

100.000 25.000 60.000

100.000 23.000 55.000

100.000 23.000 55.000

Butir Butir

1.250 2.000

1.250 2.000

1.150 1.800

1.150 1.800

1.300 1.400

1.300 1.400

1.233 1.733

1.233 1.733

kg kg

15.000 15.000

15.000 15.000

16.000 16.000

16.000 16.000

10.000 14.000

10.000 14.000

13.667 15.000

13.667 15.000

kg kg kg kg

9.000 16.000 16.000 14.000

9.000 16.000 16.000 14.000

10.000 15.000 19.000 14.000

10.000 15.000 19.000 14.000

8.000 15.000 13.000 13.000

8.000 15.000 13.000 13.000

9.000 15.333 16.000 13.667

9.000 15.333 16.000 13.667

397gr/kl 390gr/kl

10.000 10.000

10.000 10.000

10.000 9.600

10.000 9.600

9.000 8.500

9.000 8.500

9.667 9.367

9.667 9.367

400 gr/kt 400 gr/kt

41.000 42.000

41.000 42.000

33.000 43.000

33.000 43.000

32.500 42.500

32.500 42.500

35.500 42.500

35.500 42.500

buah kg

0 6.000

0 6.000

0 6.000

0 6.000

0 6.000

0 6.000

0 6.000

0 6.000

kg kg kg kg bungkus kg kg kg kg

11.000 11.000 23.000 20.000 2.000 60.000 30.000 3.500 4.500

11.000 11.000 23.000 20.000 2.000 60.000 30.000 3.500 4.500

10.000 12.000 18.000 18.000 1.900 55.000 22.000 2.500 3.500

10.000 12.000 18.000 18.000 1.900 55.000 22.000 2.500 3.500

10.000 12.000 22.000 18.000 1.850 40.000 30.000 2.500 4.000

10.000 12.000 22.000 18.000 1.850 40.000 30.000 2.500 4.000

10.333 11.667 21.000 18.667 1.917 51.667 27.333 2.833 4.000

10.333 11.667 21.000 18.667 1.917 51.667 27.333 2.833 4.000

Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Barat

RUPA-RUPA

Rp.

%

SUARA NTB Senin, 2 Maret 2015

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 4

Harga Beras Naik Tuntaskan Perda Larangan Nikah Dini LEMBAGA Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kabupaten Lombok Utara (KLU) mendorong dituntaskan rancangan peraturan daerah (raperda) terkait larangan nikah dini oleh SKPD terkait menjadi Perda. Hal ini menyusul kekhawatiran makin maraknya menikah di usia muda di kalangan remaja di KLU. Salah satu pengurus PKK KLU, Otty Beny Nugroho S, Sabtu (28/2), mengungkapkan PKK KLU sejauh ini belum melihat formula paten (Suara NTB/ari) dalam mencegah Otty Beny Nugroho menikah dini pasangan usia remaja. Tidak sedikit, anak-anak yang masih di usia sekolah (SMP dan SMA) yang belum menamatkan studi harus naik ke pelaminan, karena budaya kawin lari.

“Kami belum melihat formula yang paten, termasuk Perda juga belum ada. Studi banding kami di beberapa daerah seperti Jember, mereka sampai mendapat penghargaan Pakarti dari Presiden karena mampu mencegah pernikahan dini,” kata Otty.

Selain mendesak dibahasnya Ranperda Nikah Dini di KLU, PKK sebut Otty, juga mendorong agar Pemda KLU mulai mengikuti jejak Pemprov NTB untuk mengeluarkan memorandum larangan nikah dini. Di mana Pemprov NTB disebutkan telah mengeluarkan Surat Edaran (SE) Gubernur NTB untuk menunda usia pernikahan sampai umur yang disyaratkan terpenuhi.

Menurut istri Kepala Dikes KLU, dr. H. Benny Nugroho S., ini, usia ideal bagi pasangan calon remaja yang menikah yaitu 21 tahun bagi wanita dan 25 tahun bagi laki-laki. Terkait perbedaan batas usia yang dibolehkan untuk menikah dalam UU dan agama, pihaknya meminta seluruh stakeholders memiliki persepsi yang sama dalam menentukan batas usia pernikahan.

“Usia maksimal pernikahan ini menjadi sangat penting berkaitan dengan pemahaman akan rumah tangga, sehingga tidak mudah terjadi KDRT (kekerasan dalam rumah tangga). KLU, KDRT ini seperti gunung es, yang tampak di permukaan sedikit tetapi yang tidak terlihat mungkin lebih banyak,” paparnya.

Menurut dia, walaupun KLU – menurut data dari PKK Provinsi NTB mencatatkan angka KDRT rendah, namun hal itu belum cukup membanggakan. Pasalnya, dikhawatirkan rendahnya KDRT bisa jadi disebabkan enggannya pihak keluarga yang mengalami KDRT melaporkan kasusnya ke pemerintah maupun penegak hukum. Sehingga walaupun terdapat Undang-Undang yang mengatur KDRT, belum efektif mencegah potensi KDRT itu sendiri.

Selain KDRT, hal lain yang perlu dicegah dari nikah dini termasuk keretakan rumah tangga akibat tidak siapnya pasangan memenuhi tuntutan kebutuhan ekonomi.

Dalam hal kesehatan, usia nikah dini sangat berisiko bagi kehamilan dan melahirkan bagi seorang ibu yang masih dalam usia muda. (ari)

Pengurus Karang Taruna Persada Danger Dilantik Selong (Suara NTB) – Pengurus Karang Taruna Persada Desa Danger Masbagik periode 2015-2018 dilantik Kepala Desa Danger, Muhiddin, SHI. Dalam pelantikan ini dihadiri Asisten III Setda Lombok Timur (Lotim) Ir. Abdul Hakim, MM, Sabtu (28/2).

Asisten III dalam sambutannya, menegaskan, karang taruna sebagai organisasi sosial kemasyarakatan mempunyai peran yang sangat penting dalam masyarakat dan merupakan pilar kekuatan di dalam pembangunan, baik di desa/kelurahan terlebih bangsa. ‘’Untuk itu, karang taruna yang merupakan organisasi pemuda yang berkembang di desa dari masyarakat untuk masyarakat dan harus bisa menjadi karang taruna yang andal, terampil, kreatif dan berwawasan luas,’’ pesannya.

Melihat begitu besarnya peran karang taruna dalam suatu pembangunan bangsa, lanjutnya, diharapkan harus bisa berperan aktif dan menjembatani segala kebutuhan masyarakat, terutama di bidang sosial. Oleh sebab itu, terbangunnya komunikasi yang baik dengan semua pihak benar-benar diharapkan. Selain itu, lanjutnya, karang taruna sebagai organisasi terbesar di tingkat desa harus tetap meningkatkan kualitas kelembagaannya dalam meningkatkan kesejahteraan sosial. “Peran pemuda dalam pembangunan bangsa merupakan hal yang sangat nyata dan senantiasa memberikan warna yang khas dalam pembangunan bangsa itu,” terangnya.

Ketua Karang Taruna Kabupaten Lombok Timur (Lotim), Moh.Arjuna,S.Pdi menjelaskan, perkembangan karang taruna khususnya di Lotim terus mengalami kemajuan. Dari 20 kecamatan yang ada di Lotim dan terdiri dari 254 desa/kelurahan, karang taruna yang sudah terbentuk dan aktif sampai sekarang mencapai 169 desa/kelurahan yang tersebar di seluruh Kabupaten Lotim.

Bahkan, sebutnya, karang taruna sering menjadi sorotan di tingkat nasional, tidak terkecuali Karang Taruna Persada Desa Danger. ‘’Dulu, Karang Taruna Persada Desa Danger merupakan salah satu karang taruna yang cukup membawa nama baik karang taruna Kabupaten Lotim di kancah nasional,’’ pujinya.

Meski demikian, Arjuna mengeluhkan kurangnya perhatian dari pemerintah daerah. Padahal. prestasi yang ditoreh oleh karang taruna-karang taruna di Lotim sangat luar biasa dan selalu menjadi sorotan di tingkat nasional. Pihaknya mengharapkan pemda memberikan anggaran kepada karang taruna di masing-masing desa. Karena, peran karang taruna itu mengatasi permasalahan yang mencakup sosial. “Karang taruna di kabupaten lain di NTB memiliki anggaran dari Pemdanya, tapi hanya Lotim yang tidak ada,”kritiknya.

Sementara Majelis Pertimbangan Karang Taruna Desa Danger, Huliyani,S.KH mengharapkan supaya karang taruna yang sudah dilantik supaya terus melakukan program-program yang bermanfaat bagi masyarakat serta melakukan konsolidasi-konsolidasi dengan karang taruna kecamatan, kabupaten bahkan nasional.

Ketua Karang Taruna Desa Danger, Gita Purnadi,SHI, tetap optimis untuk melakukan perubahan-perubahan dan keluar dari keterpurukan yang selama ini terjadi. Untuk itu, prioritas utama untuk dilakukan adalah melakukan pemberdayaan aparatur organisasi. “Infrastruktur seperti sarana dan data juga harus diuatamakan, karena tanpa itu kita juga tidak bisa bekerja dengan maksimal,” tegasnya. (yon)

(Suara NTB/yon)

LANTIK - Kepala Desa Danger Muhiddin melantik pengurus Karang Taruna Persada Desa Danger, Sabtu (28/2).

KLU Harus Siapkan Dana Pengamanan, OP di Lotim Diserbu Tanjung (Suara NTB) Wakil Bupati Kabupaten Lombok Utara (KLU), Dr. H. Najmul Akhyar, MH., merasa prihatin dengan terus melonjaknya harga beras di KLU. Meski tercatat sebagai daerah surplus beras, namun harga beras yang dibentuk oleh mekanisme pasar turut melambungkan harga beras di KLU. Oleh karena itu, menurut Najmul, Pemda KLU harus berani mengambil langkah tegas dalam mengamankan harga beras.

“Harus ada intervensi pemerintah, misalnya dalam bentuk OP (operasi pasar).

Saya juga ingat, semasih di Lombok Barat dulu, saya memperjuangkan dana pengamanan di APBD untuk membeli gabah petani,” kata Najmul, Sabtu (28/2).

Najmul tegas, harga beras tidak harus membebani daya beli masyarakat KLU. Terlebih garis kemiskinan masyarakat KLU tergolong cukup tinggi (tertinggi ketiga di NTB) dibanding daerah lain, yakni Rp 332.073,- per kapita per bulan.

Terlebih lagi, informasi jika Kementerian Pertanian setidaknya telah menangkap 8 orang mafia beras di berbagai daerah di Indonesia, seolah menegaskan sistem perekonomian yang menganut pasar bebas sangat merugikan masyarakat miskin. Ia khawatir, jika harga beras tak bisa dikendalikan, angka kemiskinan KLU (tersisa 34,63 % - 2014) akan sulit dikendalikan atau diturunkan.

“Melalui APBD harus kita siapkan anggaran untuk membeli gabah petani. Gabah itu disimpan di gudang atau di KUD (Koperasi Unit Desa) untuk selanjutnya dijual kembali untuk menormalkan harga yang tidak terkendali seperti sekarang ini,” paparnya.

Kendati demikian, ide bril-

ian Najmul Akhyar tersebut masih harus mendapat tantangan. Misanya dari DPRD dan Kepala SKPD terkait serta mekanisme pelaksanaan di lapangan. DPRD KLU belum seluruhnya memiliki kesepahaman terkait melonjaknya harga beras. Di tataran SKPD pun, harga beras yang kian meninggi seolah hanya menjadi laporan, namun tidak banyak ditindaklanjuti dalam bentuk intervensi.

Menanggapi itu, menurut Najmul penganggaran dana pengamanan pangan tersebut bisa dilakukan asal disiapkan nomenklatur dalam APBD. “Kalau ini tidak kita intervensi, maka akan terus melambung. Pada hal-hal tertentu, pemerintah daerah tidak boleh tinggal diam,” cetusnya.

Ia akan mengupayakan dana talangan bisa terealisasi minimal pada APBD perubahan 2015 mendatang.

Oleh karena itu, SKPD terkait (Perindag, Pertanian bersama Bappeda KLU harus membuat perencanaan matang terkait jumlah gabah pengaman yang harus dibeli dan kisaran dana yang harus disiapkan.

Keyakinannya bahwa Pemda harus membeli gabah petani, tidak lepas dari fenomena harga beras yang mengalami fluktuasi. Namun pada musim tanam petani, harga beras kerap mengalami infla-

(Suara NTByon)

GELAR OP - Warga di Pasar Pancor menyerbu OP beras yang dilakukan Bulog, Sabtu (28/2). Selain di Pancor, Bulog juga menggelar OP di Pasar Paokmotong dan Sakra. si periodik dan berlaku dalam tempo yang cukup lama. “Akibat kenaikan harga BBM beberapa waktu lalu masih dirasakan oleh masyarakat, namun ketika dua kali harga BBM turun, harga—harga komoditas tidak lantas ikut turun,” demikian Najmul.

Untuk diketahui, harga beras di sejumlah kios pengecer beras Sabtu lalu terpantau cukup tinggi. Di sejumlah kios yang ada di Gondang dan Tanjung, harga beras premium dihargakan cukup mahal, yakni Rp 265 ribu per zak (25 kg).

Sementara untuk beras medium, harganya mencapai Rp 235 ribu per zak. “Berasnya

Warga Pancor Digegerkan Penemuan Bayi Selong (Suara NTB) Sekitar pukul 06.30 wita pada hari Sabtu (28/2) lalu, warga Lingkungan Dayen Masjid Kelurahan Pancor Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur (Lotim) digegerkan dengan penemuan bayi yang baru dilahirkan di lingkungan Pekuburan Umum Pancor.

Informasinya, awal mula penemuan bayi yang berjenis kelamin perempuan dengan berat 2,9 kilogram (kg) dan panjang 47 centi meter (cm) dari Sulbiah (55), warga Dayen Masjid. Warga ini berjalan di gang menuju pekuburan keluarga yang terletak tepat di belakang Masjid AtTaqwa Pancor.

Tanpa disengaja, Sulbiah melihat ada sesosok bayi yang menangis tergeletak di lingkungan pekuburan. Bayi yang masih merah itu terbungkus menggunakan kain.

Sulbiah pun langsung mengambilnya melaporkannya kepada aparat pemerintahan kelurahan setempat.

Warga yang mendengar adanya penemuan bayi di kuburan langsung mendatangani TKP, guna menyaksikan dan melihat bayi yang ditemukan tersebut. Ada beberapa warga menggerutu

(Suara NTB/yon)

BAYI DITEMUKAN - Inilah bayi yang ditemukan warga di Pekuburan Umum Pancor, Sabtu (28/2). dan mengutuk tindakan orang tuanya yang telah tega membuang bayi yang tidak berdosa tersebut.

Bayi malang itu kemudian dibawa ke Polindes Kelurahan Pancor. Pengakuan pihak medis Polindes, bayi itu diperkirakan baru lahir dan langsung dibuang oleh orang tuanya. Kelahiran bayi normal. Setelah itu pihak Bidan Polindes merekomendasikan kalau bayi yang ditemukan itu dirawat oleh warga yang pertama kali menemukannya.

Kapolsek Selong, Iptu Zainuddin Basri saat dikonfirmasi membenarkan penemuan

bayi malang itu. Ia mengatakan, pihaknya akan pengembangan penyelidikan guna mengungkap pelaku pembuangan bayi tersebut. Pemeliharaan bayi diserahkan kepada Sulbiah yang menemukan pertama kali sang bayi.

Diduga, bayi malang itu merupakan hasil hubungan gelap dugaan sementara lahir, karena diluar hubungan nikah.

“Lebih lanjut kita akan mengumpulkan bukti-bukti yang dibutuhkan untuk mengungkap pelakunya,” demikian terang mantan Karo Ops Reserse Kriminal (Reskrim) Polres Lombok Timur ini. (rus/yon)

Entaskan 1.000 Rumah Kumuh

KLU Alokasikan Rp 10 Miliar Tanjung (Suara NTB) Pemerintah Kabupaten Lombok Utara (KLU) melalui Dinas Sosial, Tenagakerja dan Transmigrasi (Disosnakertrans) KLU, mengalokasikan sekitar Rp 10 miliar untuk mengintervensi perbaikan rumah kumuh sebanyak 1.000 unit. Anggaran tersebut dialokasikan kepada kepala keluarga (KK) penyandang masalah sosial, khususnya masyarakat miskin yang masih tinggal di rumah tak layak huni yang ada di sejumlah kecamatan.

Kepala Disosnakertrans KLU, Intiha, SIP., melalui Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Disosnakertrans KLU, Wardoyo, S.Pd, Jumat (27/2), mengutarakan tahun ini Pemda KLU kembali mengalokasikan anggaran cukup besar untuk membantu menanggulangi fisik rumah kumuh milik warga kurang mampu. Langkah ini merupakan tindak lanjut dari program sebelumnya yang ber-

jalan dengan sukses.

“Dalam penyaluran dana bantuan rehabilitasi sosial Rumah Tak Layak Huni ini, para penerima manfaat akan menerima masing-masing Rp 10 juta per KK melalui rekening kelompok. Adapun jumlah kelompok beranggotakan 10 orang yang pembentukannya difasilitasi oleh dinas,” kata Wardoyo.

Dijelaskannya, warga kurang mampu yang akan menerima program harus lebih dulu terdaftar dan diajukan oleh pemerintah desa. Adapun ketentuan penerima tidak jauh berbeda dari kriteria yang ditentukan sebelumnya, yakni kondisi rumah beratap daun kelapa, berlantai tanah, dan berdinding bambu. Selain itu, kondisi rumah secara keseluruhan juga tidak layak huni dan tidak sehat untuk rumah tinggal.

Menurut Wardoyo, alokasi anggaran yang diperuntukan sebesar Rp 10 juta per KK ini diharapkan bisa menstimulasi biaya perbaikan rumah warga kurang mampu. Dalam

proses rehab rumah, pihak dinas akan mengawasi sekaligus bertindak selaku pendamping masyarakat bersama gabungan dinas/ SKPD lainnya.

“Dalam 3 tahun terakhir, Dinas Sosial KLU telah mengalokasikan anggaran untuk program RSRTLH lebih dari Rp 20 miliar. Dana ini belum termasuk bantuan stimulan dari Kementerian Sosial untuk membantu merehabilitasi lebih dari 2.800 unit rumah kumuh di KLU,” katanya.

Dari intervensi yang dilakukan Pemda KLU dan pemerintah pusat melalui Dinas Sosial, Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam beberapa tahun terakhir, jumlah rumah kumuh dapat diturunkan.

Namun karena angka absolut rumah kumuh mencdapai 18 ribu unit, maka Pemda KLU masih memerlukan waktu beberapa tahun ke depan untuk menangani persoalan ini secara tuntas. (ari)

beras lokal seputar Tanjung dan Gondang. Tapi harganya cukup mahal karena stok mulai berkurang,” kata pedagang, Ibu Rozi.

Sementara di Lombok Timur (Lotim), Operasi Pasar (OP) diserbu warga. Beras sebanyak 3 ton yang didropkan Sub Divre Bulog Lotim ke masing-masing pasar besar di Lotim dan dijual seharga Rp 7.400 per kilogram habis dalam waktu singkat.

Sipudin dari Bulog, mengatakan jumlah beras yang disiapkan Bulog sebanyak 9 ton dengan kualitas beras medium. OP dilakukan di 3 pasar, yakni Pasar Paokmotong,

Pasar Pancor dan Pasar Sakra.

Namun, ungkapnya, yang menjadi permasalahan yang dikeluhkan kemungkinan adanya pengecer yang memanfaatkan OP itu untuk meraup keuntungan yang lebih besar. Padahal, terangnya, OP untuk beras ini ditujukan kepada masyarakat yang selama ini mengeluhkan harga beras yang melambung tinggi. “Terkadang ada pengecer yang memanfaatkan OP ini untuk meraup keuntungan, caranya itu dengan menyuruh masyarakat untuk membelikannya. Kalau kita ketahui sudah jelas itu tidak diperbolehkan,” tegasnya. (ari/yon)

Pemda KLU Isyaratkan Mutasi Staf Tanjung (Suara NTB) Pemda Kabupaten Lombok Utara (KLU) mengisyaratkan melakukan mutasi staf dalam waktu dekat. Hanya saja, mutasi staf ini tidak dilakukan secara massif melainkan diprioritaskan pada tenaga bendahara.

“Sampai saat ini, jumlah PNS KLU sebanyak 2.660 orang. Angka ini masih kurang dari kebutuhan ideal sebanyak 3 ribu lebih PNS. Dan sudah ada rencana, untuk staf ini akan dilakukan mutasi,” kata Kepala Bagian Kepegawaian Sekretariat Daerah (Setda) KLU, Hj. Titi Hidayati, Jumat (27/2).

Ia menjelaskan, dari jumlah staf yang masih kurang ini menyebabkan penempatan pegawai masih terkesan dipaksakan. Dalam hal ini, untuk kebutuhan bendahara pada satu instansi harus mencomot dari SKPD lain.

“Stafkitamemangkurang.Nah, apakah mutasi ini untuk bendahara kita belum tahu. Sebab untuk bendahara yang jumlahnya sangat terbatas, kadang diambilkan dari dinas lain,” kata dia.

Titi menyebut, umumnya sebelum dilakukan mutasi, para bendahara ini akan disekolahkan sebelum definitif pada jabatan baru. Untuk itulah, pihaknya pada tahap ini tengah merekapitulasi jumlah bendahara SKPD maupun bendahara kesekretariatan secara kese-

luruhan. Sebab tidak sedikit SKPD juga meminta tambahan tenaga bendahara.

“Ada masukan ke kami, misalnya mereka yang sebelumnya di Dinas Pertanian kembali ke Dinas Pertanian.

Sampai saat ini, jumlahnya belum kita rekap secara keseluruhan,” demikian Titi.

Sebelumnya, Bupati KLU, H. Djohan Sjamsu, SH., telah memutasi sebanyak 136 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) pejabat eselon IIdanIIIlingkupPemdaKLUpada pekan terakhir Januari 2015 lalu.

Di mana diketahui dari angka itu, sebanyak 8 orang di antaranya merupakan pejabat eselon II, 36 pejabat eselon III dan selebihnya eselon IV. Sementara di antara 8 orang yang pejabat eselon II yang terkena mutasi, 3 orang di antaranya mendapat promosi.

Tidak hanya itu, Bupati KLU, melalui hasil evaluasi di Dinas Dikbudpora telah melakukan mutasi terhadap jajaran kepala sekolah. Jajaran kepala sekolah di tingkat SD, SMP dan SMA/ SMK akan ikut disegarkan oleh Pemda KLU. Mutasi yang dilakukan kali ini, disinyalir tidak melibatkan seluruh kepsek, melainkan terbatas pada posisi Kepsek yang lowong. Namun demikian, pertimbangan kinerja juga telah menjadi kriteria prioritas Dikbudpora KLU. (ari)

Parkir di Pinggir Jalan, Sepeda Motor Raib Selong (Suara NTB) Apes bagi Fahmi Bagus (20), warga Lingkungan Dende Solah RT. 003. RW 302, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram. Sesaat saja memarkirkan motor di pinggir jalan di seputaran jalan Negara Masbagik, sekitar pukul 17.30 wita Sabtu sore (28/2) lalu, sepeda motor Kawasaki KLX150E Nopol DR 6493 ES raib digondol maling.

Dalam laporannya ke Polsek Masbagik, ia menguraikan, ia memarkir motornya. di pinggir jalan di depan UD Makmur Jaya, Kampung Embung Tampat, Desa Masbagik Selatan.

Kasus ini pun kini sudah ditangani Polsek Masbagik.

Korban yang memulai parkir motor sekitar pukul 08.00 wita ini sudah mewaspadai maraknya aksi pencurian. Ia pun mengunci stang motornya.Namun pada pukul 17.30 wita pelaku datang dengan menggunakan mobil Avanza. Nomor polisi mobil yang diduga mengangkut maling ini sudah dicatat. Para pel-

aku yang turun ini tiba-tiba memegang sepeda motor korban dan memasukkan kunci palsu.

Korban yang melihat ada orang menyentuh sepeda motornya langsung keluar toko. Sempat terjadi saling tarik menarik antara korban dengan pelaku. Pelaku sempat menendang korban sampai terjatuh dan berhasil membawa kabur sepeda motor korban ke arah Paokmotong. Korban mencoba mengejar dan meminta tolong, namun tak berhasil terkejar.

Kapolres Lotim melalui Waka Polsek Masbagik, Iptu I Ketut Kanca saat dikonfirmasi membenarkan aksi curanmor tersebut.

Saat ini, kasusnya masih dalam proses penyelidikan. Berdasarkan informasi yang dicatat polisi, identitas para pelaku sudah diidentifikasi dan siap diincar. “Kami sudah menerima laporan dan sedang lidik,” terangnya. Untuk mengungkap. Kasus ini lebih jauh, Polsek Masbagik terus berkoordinasi dengan pihak Polres Lotim maupun tim yang masuk dalam Ops Jaran tahun 2015. (rus)

SUARA PULAU LOMBOK

SUARA NTB Senin, 2 Maret 2015

Halaman 5

Bundaran GMS Semrawut

Bupati Kembali Tegur Kasatpol PP dan Dishubkominfo Giri Menang (Suara NTB) Bupati Lombok Barat (Lobar) Dr. H. Zaini Arony, MPd, lagi-lagi mengkritik kinerja bawahannya yang dinilai tak mampu bekerja maksimal. Kembali Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) I Nengah Sugiartha, SH, dan Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Lobar, Ahmad Saikhu ditegur. Kedua kepala SKPD dinilai tidak bisa mengatasi kesemrawutan di kawasan bundaran Giri Menang Square (GMS).

Bupati pun mengisyaratkan, kemungkinan Kasatpol PP dipercayakan kepada pejabat asal Gerung agar bisa stand by. “Setiap malam minggu di Bundaran Giri Menang Square

satpol PP dari Gerung saja?” ungkapnya belum lama ini.

Menurutnya penanganan ketertiban di kawasan itu penting, karena sebagai pintu masuk NTB dari udara (BIL)

itu masih saja semrawut, Satpol PP bersama Dishub tidak pernah bisa mengatasinya.

Saya tidak ngerti kenapa begitu? Apa karena Kasatpol PP dari Mataram? Apa perlu Ka-

dan laut (Pelabuhan Lembar).

Jika kawasan ini semrawut akan merusak pemandangan dan image Lobar.

Ia menyarankan, untuk menjaga ketertiban di kawasan itu tidak mesti Kasatpol PP stand by setiap saat memantau, namun ada petugas bertugas bergantian piket di lokasi. Jika pola ini diterapkan, maka tentu pemantauan di kawasan itu bisa maksimal.

Namun di sisi lain, bupati juga mengapresiasi prestasi Satpol PP, yakni mampu

menutup Hotel Warde yang menjadi bahan perbincangan.

Di sisi lain, bupati juga menyoroti tingginya pelanggaran perda. Tahun 2014 lalu pelanggaran yang dicatat dan sudah ditertibkan Satpol PP mencapai 60 kasus. Dari data, persentase penegakan perda dan penyelesaian kasus pelanggaran perda sebanyak 60 kasus (92 persen), ditargetkan sampai akhir tahun 2015 mendatang 48 kasus (94 persen).

“Penegakan perda juga harus menjadi perhatian,” ujarnya.

Anggota DPRD Lobar Khatib Qazwaini menilai kinerja Satpol PP perlu ditingkatkan, sebab beberapa penanganan yang belum maksimal. Seperti penanganan kawasan di bundaran, pengawasan di taman kota yang masih lemah. Padahal kawasan ini tempat umum yang dekat dengan kantor pemda, seperti pengawasan di taman kota, anak-anak remaja kerap keluyuran dan berduaan di tempat ini. “Ini kan seharusnya diawasi. Begitu pula di kawasan bundaran,’’ ujarnya. (her)

(Suara NTB/dok)

H. Zaini Arony

Tidak Lakukan Penggantian PIHAK Dinas Pertanian Peternakan dan Perkebunan (Dispertanakbun) Lombok Barat (Lobar) enggan mengganti tanaman jagung milik petani di Dusun Berambang, Desa Batuputih yang rusak akibat angin kencang beberapa waktu lalu. Dinas terkait tidak memprogramkan untuk mengganti rugi tanaman petani yang rusak, selain itu pemerintah pusat (Suara NTB/dok) tidak memprogramkan ganChaerul Bahtiar ti rugi atau kompensasi seperti tahun-tahun lalu.

“Kami tidak memprogramkan penggantian tanaman yang rusak, karena belum ada juga programnya dari pusat seperti yang dulu-dulu,” ungkap Kepala Dispertanakbun Lobar, Chaerul Bahtiar, belum lama ini.

Menurutnya, UPTD yang ada di Kecamatan Sekotong telah turun ke lokasi untuk mengecek. Dari hasil turun lapangan, ujarnya, luas tanaman yang rusak tidak sampai 20 hektar, namun hanya di beberapa titik. Hal ini disebabkan terjangan angin beberapa waktu lalu di daerah setempat. Ia menambahkan, untuk program penggantian ke depan akan dikembali dilaksanakan pada program berikutnya. “Kami akan re-schedule,” ujarnya.

Ia menyebut luas lahan tanaman ini bantuan KPDT saat itu mencapai 120 hektar. Ia menambahkan, luas tanaman yang terkena puso tahun lalu tidak ada, begitu pula awal tahun ini.

Sementara itu, petani Berambang sangat menyayangkan jika pemda lepas tangan. Menurutnya, petani akan menanggung rugi akibat kerusakan tanaman tersebut. “Pemda seharusnya ikut membantu kami, paling tidak bibit,” katanya.

Ia menambahkan, setelah pemberitaan di media ini, terkait kerusakan tanaman di daerah pihak perusahaan yang menyuplai bibit langsung turun ke lapangan. “Perusahaan saja mau membantu sekadar, tapi masak pemerintah tidak mau bantu rakyatnya,” katanya dengan nada kesal.

Diketahui, taman jagung seluas sekitar 20 hektar di Desa Batu Putih, Kecamatan Sekotong rusak akibat terjangan angin Sabtu (21/2) lalu. Puluhan hektar tanaman jagung ini dipastikan gagal panen sebab batang tanaman ini patah, sehingga tidak bisa diselamatkan.

Ratusan petani pun terancam merugi akibat kejadian tersebut, untuk itu petani setempat berharap agar Dispertanakbun Lobar serta dinas terkait di provinsi memberikan bantuan kompensasi kepada petani yang tanamannya rusak. (her)

(Suara NTB/her)

DERMAGA RUSAK - Jalan menuju proyek dermaga apung di Desa Gili Gede Sekotong senilai Rp 6 miliar rusak. Selain itu, sejumlah ponton yang ada di dermaga terlepas dan sulit dipergunakan masyarakat.

Belum Diserahterimakan

Proyek Dermaga Apung Senilai Rp 6 Miliar Mulai Rusak Giri Menang (Suara NTB) Proyek dermaga apung senilai Rp 6 miliar lebih yang ada di Gili Gede Sekotong disorot.

Proyek yang dibangun tahun 2013 tersebut di beberapa bagian mulai rusak. Pada ruas jalan masuk ke dermaga ini berlubang, begitu pula beberapa ponton yang terapung di air ada yang terputus. Hal ini mengundang pertanyaan besar, sebab proyek ini menelan biaya besar, namun kualitasnya rendah.

Proyek ini semenjak beroperasi setahun lalu belum diserahterimakan ke masyarakat.

Tokoh masyarakat Gili Gede, H. Mufti, pada Suara NTB, Sabtu (28/2), mengaku, proyek yang dibangun tahun 2013 itu tidak banyak diket-

(Suara NTB/dok)

BELUM DIBONGKAR - Inilah talut di Gili Gede yang belum dibongkar. Sementara Bupati Lobar telah menginstruksikan SKPD yang dianggap bertanggung jawab di Lobar, termasuk pemilik talut segera membongkar talut tersebut.

kan ketika air surut dermaga itu tidak bisa dipergunakan.

Beberapa bagian dermaga juga mulai rusak, seperti ponton yang terbuat dari plastik ada yang terputus, sehingga ketika dilalui penumpang justru tidak bisa normal. Di ruas jalan masuk ke dermaga juga rusak, berlubang. Jalan ini hanya terbuat dari campuran semen dan pasir.

Warga juga mempertanyakan, biaya pemeliharaan dari proyek ini. Karena biasanya, setiap proyek memiliki dana pemeliharaan. “Tapi kok tidak ada dana pemeliharaannya?” tanyanya. Ia berharap aparat berwajib dalam hal ini bisa membongkar dugaan kejanggalan pada proyek ini.

Pembangunan Infrastruktur Harus Jadi Skala Prioritas di NTB

Instruksi Bupati Robohkan Talut di Sekotong Diabaikan

nya, kemiskinan muncul dari daerah-daerah yang tidak ada akses jalannya. Orang-orang yang terisolir cenderung susah berubah. Seperti petani yang menanam sayur akan kesulitan menjual hasil panen sayurnya ke pasar, karena tidak ada akses jalan. Begitupun nelayan, ikan hasil tangkapannya sudah rusak baru bisa sampai ke pasar, karena persoalan infrastruktur.

Setelah akses jalan bisa dibuka, maka seluruh daerah-daerah yang sebelumnya terisolir diyakini akan bisa berubah. Kemiskinan secara perlahan akan bisa dikurangi. “Insya Allah kemiskinan akan bisa berubah,” ungkapnya.

Selain jalan di darat, aspek komunikasi harus segera diatasi. Selain dimudahkan dalam transportasi, masyarakat juga bisa mudah berkomunikasi tanpa ada kendala.

Pada kesempatan ini, Fahri Hamzah kembali memuji Bupati Lotim, H. Moch Ali Bin Dachlan. Menurutnya, bupati yang biasa disapa Ali BD ini adalah pemimpin yang bisa terus menerus memberikan inspirasi. Baginya, Ali BD menyampaikan segala sesuatu itu apa adanya dan dianggap sebagai suatu hal yang benar. “Cari pemimpin yang dia katakan dan itulah yang dikerjakan. Karena dengan demikian kemajuan bisa didapat,” ujarnya. (rus) Fahri Hamzah

Selong (Suara NTB) Seluruh Lombok dan NTB pada umumnya dihajatkan ke depan tidak boleh lagi ada daerah terisolir. Semua daerah harus bisa dijangkau. Daerah-daerah yang sebelumnya terisolir diharap segera dimudahkan segala kebutuhan berupa akses infrastruktur jalannya.

Penegasan ini disampaikan Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah, SE, saat berada di areal Bendungan Pandanduri, Minggu (1/3) sore. Menurutnya, pembangunan infrastruktur jalan harus menjadi skala prioritas.

“Kita harus bangun jalan agar Semua daerah terisolir itu dimudahkan,” ujar politisi PKS ini.

Menurut-

(Suara NTB/rus)

Giri Menang (Suara NTB) Pemerintah Lombok Barat (Lobar) terkesan “diam” atas perusakan plang segel penyetopan pembangunan vila dan talut yang ada di wilayah Sekotong Barat dan Gili Gede Kecamatan Sekotong. Padahal, pada kasus yang sama, ketika perusakan plang segel Pemda oleh pihak Hotel Warde justru Pemda mencabut izin Hotel dan Restoran Warde serta mengadukan pihak terkait ke Polres. Namun, dalam kasus perusakan segel di Sekotong, Pemda tidak bertindak apa-apa.

Bahkan hingga saat ini, beberapa SKPD, dalam hal ini Satpol PP, BPMP2T, Badan Lingkungan Hidup dan Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) belum membongkar vila dan talut yang dinilai melanggar aturan tersebut. Padahal, Bupati Lobar Dr. H. Zaini Arony, MPd, beberapa minggu lalu tegas memerintahkan SKPD terkait melakukan pembongkaran.

Bupati Lobar, Dr. H. Zaini Arony, mengaku kecewa dengan jajarannya, sebab dirinya telah memerintahkan Camat, Kades Sekotong Barat dan beberapa SKPD membongkar vila dan talut yang melanggar sempadan pantai. Bahkan, dirinya memberi waktu seminggu, namun sampai saat ini perintah bupati belum dilaksanakan. Bahkan SKPD terkait terkesan saling lempar tanggung jawab. “Padahal sudah saya perintahkan SKPD untuk membongkar talut tersebut, kalau belum nanti dipanggil,” tegasnya.

Sekda Lobar, Drs. H. M. Uzair mengaku belum mengetahui tindak lanjut penanganan talut dan vila yang melanggar ketentuan di Sekotong. Biasanya kata Sekda, per minggu SKPD melaporkan perkembangannya. “Tapi sampai sekarang belum ada laporan,” ujarnya.

Dalam hal ini, dirinya akan memanggil SKPD yang dianggap bertanggung jawab menanyakan perihal penanganan dan tindak lanjut instruksi bupati.

Sementara itu, warga Gili Gede menyayangkan pihak Pemkab Lobar yang lamban menertibkan talud yang ada di desa setempat. Pemda dinilai tak berdaya menangani pentalutan yang diduga melanggar sempadan pantai, padahal sejak awal masyarakat berupaya mendukung pemerintah melakukan upaya penertiban. Akan tetapi, sebaliknya Pemda justru tidak menindaklanjuti pembongkaran talut tersebut. “Pemda tebang pilih menangani pelanggaran di daerah ini,” ujar Pandi warga Gili Gede. (her)

ahui mayarakat. Sebab, masyarakat tidak dilibatkan secara langsung. Saat pengerjaannya pun warga pernah protes, sebab spek pondasi bangunan dermaga yang dinilai kurang pas. Namun, saat itu pihak kontraktor tidak menggubris.

Setelah proyek itu selesai dibangun, kontraktor bahkan meninggalkan tanpa memberitahukan masyarakat. ‘’Seharusnya, sebagaimana proyek yang dikerjakan di daerah diserahterimakan baru setelah itu dioperasikan,’’ ujarnya.

Kondisi saat ini, jembatan apung itu tak banyak dimanfaatkan oleh masyarakat. Saat air pasang saja warga bisa melalui dermaga itu, sedang-

Soal Rekrut Personel

Dewan akan Panggil Kepala Satpol PP Giri Menang (Suara NTB) Dugaan pungutan yang ditarik Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Lombok Barat (Lobar) terhadap 30 personel baru disorot, karena dinilai melanggar ketentuan.

Pasalnya, di dalam perekrutan personel seharusnya biaya pengadaan pakaian anggota baru ditanggung pemda.

Apalagi, biaya yang ditarik terhadap anggota sangat tinggi mencapai Rp 1,5 juta.

Untuk itu, DPRD Lobar dari Komisi I akan menelusuri pemungutan tersebut. Komisi I juga akan memanggil kasatpol PP, I Nengah Sugiartha untuk meminta klarifikasi. “Kami akan telusuri pemungutan biaya terhadap anggota Satpol PP yang baru direkrut. Itu dibenarkan tidak dari segi aturan,” kata Wakil Ketua Komisi I, H. L. Muhammad, Minggu (1/3).

Politisi PDIP ini mengaku,

belum bisa memberikan pernyataan lebih jauh terkait hal ini. Pasalnya dirinya belum tahu persis perihal dugaan pungutan tersebut. Ia menulai tindakan ini, tidak wajar dilakukan, karena anggota dipungut dengan nilai tinggi.

Namun status mereka tidak diakui sebagai tenaga kontrak dan honorer. “Masak hanya sebagai tenaga sukarela, kan kasian,” imbuhnya. Ia berharap hal ini bukan modus bagi pihak terkait untuk merekrut anggota dengan dalih pegawai sukarela.

Terpisah, Anggota DPRD lainnya, Khatib Qazwaini menambahkan, praktik ini sangat disayangkan. Sebab seharusnya tidak mesti dilakukan pemungutan jika ingin merekrut. Menurutnya, Satpol PP seharusnya menunjukkan kinerja bukan malah mencari masalah dengan

merekrut anggota baru dengan dalih tenaga sukarela.

“Kami sangat sayangkan tindakan ini. Apalagi terhadap tenaga berstatus sukarela,” ujar politisi Nasdem ini.

Sementara Kepala Satpol PP Lobar, I Nengah Sugiartha, SH, menampik jika pihaknya memungut sejumlah uang pada personel baru. Namun diakui, perseonel dibebankan biaya untuk membuat pakaian dinas Satpol PP senilai Rp 1,5 juta. “Karena anggaran untuk itu tidak ada di Satpol PP, makanya kami minta untuk biayai sendiri pembuatan pakaian dinas,” akunya.

Terkait status para anggota baru ini, ia menegaskan bukan sebagai tenaga kontrak sebab mereka sebatas renaga sukarela yang diberi uang saku (uang makan minum) Rp 20 ribu per hari diambilkan dari anggaran Satpol PP. (her)

Ketua LPM Desa Gili Gede, H. M. Nur menyatakan, proyek ini dibangun tanpa koordinasi dengan warga namun diam-diam sudah dibangun. Ditambah lagi, bagi warga proyek ini dirasakan tak memiliki azas manfaat sebab tidak banyak dimanfaatkan masyarakat.

Menurutnya, proyek dermaga itu juga sepertinya tak sesuai dengan nilainya. “Masa proyek dermaga seperti itu biayanya Rp 6 miliar lebih? Dermaga itu juga tidak banyak dipergunakan masyarakat,” katanya mempertanyakan.

Dikatakan, dermaga apung itu dibangun tahun 2013 dengan nilai terpampang senilai Rp 6 miliar lebih. Saat ini dermaga

itu tidak banyak difungsikan oleh masyarakat.

Ketua BPD Desa Gili Gede, H. Muksin menyatakan hal serupa. Menurutnya proyek ini diduga bermasalah, karena nilai dengan realisasi proyek sangat tidak sesuai.

Menanggapi hal ini, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Lobar H. Ahmad Subandi, mengaku tidak telalu mengetahui mengenai keberadaan proyek tersebut.

Alasannya, proyek dibangun saat dirinya belum menjabat.

Namun demikian pihaknya akan berupaya mengevaluasi secara menyeluruh proyek pusat yang ada di Lobar. “Kita akan evaluasi menyeluruh nanti,” janjinya. (her)

Dilanjut, Pembangunan Gedung DPRD Loteng Praya (Suara NTB) Pemkab Lombok Tengah (Loteng) memastikan pembangunan gedung DPRD yang baru di Kelurahan Jontlak Praya Tengah, tetap dilanjutkan pada tahun ini. Anggaran sebesar Rp 15 miliar telah disiapkan.

Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) dan ESDM Loteng, H.L. Rasyidi, ST, saat dikonfirmasi Suara NTB, Sabtu (28/2).

Menurutnya, anggaran sebesar itu untuk mendukung pembangunan tahap dua, gedung para wakil rakyat tersebut. Di mana untuk tahap dua kali ini yang akan dibangun di antaranya bangunan utama gedung, seperti ruang sidang utama dewan dan bangunan untuk perkantoran bagi sekretariat, termasuk kantor bagi anggota Dewan.

Selain itu, beberapa bangunan pendukung seperti ruang fraksi dan komisi juga akan dibangun bersamaan, sehingga anggaran yang dibutuhkan memang cukup besar.

“Untuk bangunan dan fasilitas pendukung yang tidak terdanai pada tahun ini, akan dikerjakan tahun 2016 mendatang,” terangnya.

Rasyidi mengatakan, untuk proses pembangunan tahap dua saat ini tengah dalam proses tender, baik tender untuk kontraktor pengawas maupun kontraktor pembangunannya.

Pihaknya memprediksi, paling lambat bulan Mei mendatang proses pengerjaan lanjutan pembangunan gedung DPRD Loteng baru dimulai.

Setelah proses tender bangunan utama selesai, pihakn-

ya akan melakukan tender ulang kegiatan penyelesaian sisa pengerjaan tahap pertama. Berupa pembangunan pondasi gedung yang belum tidak selesai pada tahun 2014 lalu. “Jadi tahun ini ada dua kegiatan. Pembangunan bangunan utama dan penyelesaian sisa pekerjaan tahun 2014 lalu,” paparnya.

Pihaknya mengharapkan tahap pertama dan kedua bisa tuntas tahun ini, sehingga tahun 2016 mendatang, pihaknya tinggal fokus menyelesaikan tahap tiga sekaligus tahap terakhir dari pembangunan gedung Dewan Loteng baru tersebut. Pasalnya, akhir tahun 2016 mendatang gedung Dewan Loteng baru itu ditargetkan sudah selesai dan bisa digunakan.

Disinggung total kebutuhan anggaran pembangunan gedung Dewan Loteng baru tersebut, Rasyidi mengaku sekitar Rp 50 miliar. Sudah termasuk untuk landscape dan fasilitas penunjang lainnya. Dari jumlah tersebut, Rp 6 miliar lebih digunakan untuk pembangunan tahap pertama. Setelah itu, Rp 15 miliar untuk tahap dua, sisanya baru untuk tahap tiga.

Gedung DPRD Loteng baru yang terletak di wilayah Kelurahan Jontlak dibangun dalam format dua lantai. Untuk lantai satu gedung utama, akan dijadikan area parkir kendaraan. Sedangkan untuk lantai dua merupakan ruang sidangnya. Gedung baru itu nantinya akan menggantikan gedung lama yang akan dirobohkan, karena terkena imbas pembangunan kantor Bupati Loteng baru. (kir)

(Suara NTB/kir)

MASIH DITENDER - Kondisi di lokasi pembangunan gedung DPRD Loteng yang baru masih sepi. Belum ada kegiatan berarti di lokasi tersebut, karena proses lanjutan proyek sedang dalam proses tender.

SUARA PULAU SUMBAWA

SUARA NTB Senin, 2 Maret 2015

Halaman 6

PAN KSB Bantah Telah Arahkan Dukungan

(Suara NTB/arn)

Burhanuddin Jafar Salam

Taliwang (Suara NTB) Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Amanat Nasional (PAN) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) membantah telah mengarahkan dukungannya untuk mendukung figur tertentu di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Desember mendatang.

“Saya tegaskan di sini.

Kami secara kepartaian hingga detik ini belum menentukan sikap untuk Pilkada. Terlebih telah mengarahkan dukungan terhadap salah satu bakal calon,” tegas ketua DPD PAN KSB, Umar Mansyur, ST kepada wartawan, Sabtu (28/2).

Menurutnya, dalam mengarahkan dukungan di Pilkada, PAN tidak sembarangan.

Sebab penentuan sikap partai diatur sesuai mekanisme partai. Di mana untuk dukungan di Pilkada, mekanismenya dijalankan secara berjenjang, mulai dari disetujui oleh DPD, berlanjut ke Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) tingkat provinsi dan terakhir mendapatkan persetujuan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) partai yang ditandai dengan diterbitkannya SK dukungan. “Kami menghormati aturan yang berlaku di partai. Dan kami di DPD merasa belum melakukan itu. Makanya saya tegaskan kita belum mengarahkan dukungan apa pun dan kepada siapa pun,” tandasnya.

Lebih lanjut Umar menga-

Sodorkan Nama BJS

Sejumlah Parpol Dekati PAN

Newmont Klaim Sejumlah Lahan di Maluk sebagai HGB Taliwang (Suara NTB) Klaim terhadap sejumlah titik lahan dalam bentuk Hak Guna Bangunan (HGB) oleh PT Newmont Nusa Tenggara (NNT) tak hanya terjadi di kecamatan Sekonglang saja.Di kecamatan Maluk pun, perusahaan tambang yang mengelola blok Batu Hijau ini mengklaim sejumlah titik lahan yang selama ini dimanfaatkan warga berada di bawah kuasa pemafaatannya.

“Di Maluk juga ada beberapa lahan diklaim Newmont adalah miliknya dalam bentuk HGB” kata Camat (Suara NTB/bug) Maluk, Suharno kepada Suharno wartawan, Sabtu (28/2).

Sama seperti di Sekongkang, awal klaim PT NNT di Maluk itu berdasarkan surat masuk ke pemerintah kecamatam setempat. Dalam surat tersebut Newmont meminta pihak kecamatan Maluk untuk menertibkan warga yang saat ini menduduki lahan-lahan yang diklaim sebagai HGB-nya tersebut. Meski ada permintaan, namun pemerintah kecamatan Maluk tak langsung memenuhinya. Menurut Suharno, pihaknya tidak bisa serta merta melakukan penertiban. Pasalnya berapa warga juga melalukan klaim yang sama terhadap lahan-lahan tersebut. “Ada beberapa lahan yang sudah dimanfaatkan warga bertahun-tahun lamanya dan mereka mengklaim menjadi miliknya,” timpalnya.

Untuk menengahi saling klaim tersebut, Suharno mengaku pihaknya telah memfasilitasi warga dengan PT NNT. Beberapa kali dilakukan pertemuan untuk mencari titik temu, tetapi belum juga ada kesepakatan final. Hingga akhirnya pemerintah kecamatan meminta PT NNT untuk menyerahkan bukti kepemilikannya atas lahan tersebut yang disebutkan dalam bentuk HGB. Beberapa bukti yang diminta pihaknya kata Suharno, terutama dokumen-dokumen yang menjadi landasan dasar klaim perusahaan tambang asal Amerika itu. “Setahu kami kalau itu dikuasai Newmont dalam bentuk HGB, pertama mereka tentu punya dokumennya. Seperti misalnya penunjukan kepemilikan, pihak mana yang memberikan kuasa kalau lahan itu milik pemerintah mana bukti penyerahan kuasanya dan kalau lahan warga mana juga buktinya,” urainya.

Sayang permintaan pihak kecamatan itu hingga kini belum dipenuhi oleh PT NNT. Kondisi ini pun membuat Suharno mengaku kecewa. Sebab dokumen-dokumen tersebut sangat dibutuhkan tidak saja sebagai bukti tertulis, tetapi juga dibutuhkan untuk pelayanan kepada masyarakat. “Untuk pelayanan masyarakat misalnya kalau yang mengus sporadik dan lahannya dekat dengan lahan HGB itu, kan tidak bisa diproses karena sulit untuk menetukan batas-batasnya,” cetusnya seraya menambahkan seharusnya perusahaan sekaliber Newmont dapat bekerjasama dengan pemerintah hingga ke tingkat bawah.

“Kami kecewa karena kita sudah beberapa kali meminta agar Newmont menyerahkan bukti-bukti tertulis seperti klaimnya itu. Tapi sampai sekarang tidak ditanggapi juga,” sesal Suharno. (bug)

(Suara NTB/ind)

SAJIAN - Penyajian makanan khas Ponan kepada para tamu dan pengunjung untuk disantap bersama usai berdoa.

Pesta Adat

Warga Padati Bukit Ponan

Sumbawa Besar (Suara NTB) Acara pesta adat Ponan yang mencakup tiga dusun, Poto dan Bekat (desa Poto) dan dusun Malili (Berare) Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa, ramai dipadati ribuan pengunjung dari berbagai wilayah di Kabupaten Sumbawa. Ritual tahunan yang dilakukan usai musim tanam di wilayah setempat.

(Suara NTB/dok)

Sumbawa Besar (Suara NTB) Sejumlah partai politik (parpol) kini tengah membangun komunikasi secara intensif dengan DPD Partai Amanat Nasional (PAN) Sumbawa. Bahkan sebagian besar mereka langsung menyebut nama, menyodorkan Burhanuddin Jafar Salam (BJS) sebagai paket pasangan. Meski sejauh ini PAN belum memutuskan nama yang akan diusung pada Pilkada Desember mendatang. Mengingat konsentrasinya masih di Kongres PAN di Bali.

Ketua DPD PAN Sumbawa, Burhanuddin J. Salam, yang dikonfrimasi Suara NTB, Sabtu (28/2) menyatakan, konsentrasi PAN untuk Pilkada dilakukan setelah kongres PAN di Bali dalam minggu ini. Sepulang kongres nantinya, PAN akan langsung konsentrasi di Pilkada. Dengan membentuk tim Pilkada, setelah itu penjaringan terhadap bakal calon Bupati maupun Wakil Bupati. Baik dari internal maupun eksternal partai. Sebagai partai terbuka, PAN juga terbuka bagi siapapun.

Meksi demikian, sejauh ini PAN juga terus membangun komunikasi politik dengan sejumlah Parpol. Seperti Partai Demokrat, Gerindra, PDIP dan Golkar. Komunikasi ini dibangun secara perlahan, tentunya masih punya waktu dengan tahapan Pilkada. Mengingat pendaftaran calon di KPU baru dibuka sekitar Juli. Kemunculan beberapa nama dari Parpol lain saat ini, seperti H. Saad Abdullah yang diusung Hanura, juga dapat memacu calon lain memunculkan diri. “Ini baik bagi demokrasi. Agar masyarakat segera mengetahui calon yang akan bertarung, sehingga secepatnya bisa menganalisis dan mengetahui rekam jejak calon,” terangnya.

PAN belum memutuskan secara resmi untuk mengusung Bupati ataupun Wakil Bupati. Belum ada nama, jadi masih terbuka bagi siapapun. Sementara ini, ada dua partai yang serius dan riel menjajaki koalisi dengan PAN, yakni Partai Demokrat dan PDI Perjuangan yang sudah langsung mengarah kepada calon. “Komunikasi yang riel langsung pada sebutan nama, si A atau B. Kami terbuka, kami tidak mendikotomikan eksternal maupun internal. Yang penting sosok calon tersebut bisa membawa lompatan bagi pembangunan dan kesejahteraan,” ujar BJS. BJS tak menampik, dua parpol yang kini tengah serius berkomunikasi dengan PAN, langsung menyodorkan nama dirinya untuk dijadikan calon Bupati ataupun Wakil Bupati. Tekait hal ini, pihaknya pun sangat mengapresiasi personal ataupun kelompok yang memberikannya penghargaan untuk maju di Pilkada. Hal ini tentunya akan menjadi pertimbangan partai dalam tahap penjaringan calon. “Ratarata tawaran partai yang berbicara secara riel memang langsung menyebut nama saya. Namun kita masih terbuka dengan pihak manapun, karena kita memilki tahapan penjaringan,” pungkasnya. (arn)

takan, secara pribadi dirinya cukup kaget dengan isu mengenai partainya yang sudah punya “jago” di Pilkada mendatang. Terlebih jika dukungan itu telah diamini oleh DPW. Sebab bagi dia mekanisme partai bagaimana pun tidak bisa dilanggar terlebih oleh orang luar partai. “Kalau ada yang beranggapan cukup lobi ke DPW saja langsung dapat restu DPP, itu salah.

Sebab di PAN mekanismenya jelas, dimulai dari pengusulan DPC baru ke DPW terakhir ke pusat. Itu baku aturan dukungan partai,” bebernya seraya menambahkan jika figur yang melakukan praktik tabrak aturan pada dasarnya tidak cukup baik untuk didukung.

“Model pendekatannya pragmatis dan tanpa mengindahkan aturan,’’ katanya, seraya menjelaskan, figur seperti itu tidak bisa didukung karena memiliki jiwa korup.

Dan bagi PAN, itu sangat tidak pantas dilakukan dalam berpolitik.

Sebagai partai pemenang Pemilu 2014 lalu, PAN menjadi partai yang paling banyak digadang oleh sejumlah figur yang akan maju dalam bursa Pilkada mendatang. Dengan tiga kursi yang dimilikinya di DPRD saat ini, tidak menutup kemungkinan partai matahari biru ini berpeluang besar mendorong figur dukungannya untuk mengejar kursi EA 1 KSB. (bug)

Umar Mansyur

Golkar Didesak Segera Munculkan Bacabup Sumbawa Besar (Suara NTB) Ketua PK Golkar Kecamatan Utan, Berliyan Rayes mendesak DPD Partai Golkar segera memunculkan nama bakal calon bupati (bacabup) yang diusung menjelang Pilkada Sumbawa yang diagendakan pada 16 Desember mendatang.

“Kami dari PK Utan mendesak Golkar segera memunculkan calon. Jangan sampai kalah start dari partai lain,’’ katanya, seraya menambahkan, apalagi Golkar sebagai partai besar mestinya mengajak partai lain. ‘’Golkar bukan mengekor dengan partai lainnya,” kata Berlian kepada Suara NTB, Sabtu (28/2).

Desakan ini menurut Ber-

liyan sangat beralasan. Mengingat partai lain kini sudah memunculkan figur nama calon Bupati, seperti Koalisi Partai Hanura dan Partai Nasdem yang mengusung paket SAYA (H. Saad Abdullah dan Yahya Adam). Tahapan Pilkada pun sudah dimulai Maret mendatang. Pendaftaran calon yang diperkirakan sekitar Juni-Juli.

Dalam hal ini, PK Utan siap menerima siapapun figur yang diusung partai, baik dari internal maupun eksternal partai Golkar. Yang terpenting nama yang diusung memiliki daya jual di masyarakat serta berkomitmen membangun Golkar ketika nantinya terpilih sebagai Bupati ataupun Wakil Bupati. (arn)

Pantauan Suara NTB di lokasi, Minggu (1/3), tampak pengunjung saling berdesakan memadati unter (bukit) Ponan, tempat pelaksanaan kegiatan tersebut. Tampak beriringan di atas pematang sawah hingga menuju lokasi yang persis terletak di tengah persawahan yang jaraknya sekitar 2 kilometer dari desa Poto.

Acara Ponan ini merupakan acara adat istiadat yang dilaksanakan setiap tahun oleh tiga dusun di Kecamatan Moyo Hilir , yaitu Dusun Poto, dusun Bekat (Lengas), dan dusun Malili. Secara turun - temurun digelar berawal dari sejarah H. Batu (sebuah kuburan di atas Bukit Ponan) nenek moyang ketiga dusun. Syukuran kepada Allah SWT setelah selesai tanam padi, dan pada saat padi sudah hamil atau dalam istilah Sumbawa biso tian pade.

Tokoh adat Dusun Poto, Hatta Jamal kepada Suara NTB, Minggu (1/3) menjelaskan, adat Ponan ini berawal dari kisah Haji batu yang dulunya bernama Gafar. Awalnya Gafar pergi ke Makkah, dalam perjalanannya Gafar mengambil air Wudhu hendak mendirikan shalat Sunat. Saat berwudhu, batu menempel di jari tangan kiri Gafar. Sepulangnya dari

Makkah, Gafar langsung tenar dengan nama Haji Batu.

Semasa hidupnya Haji batu berpesan kepada keluarganya, dalam bahasa Sumbawa, “Lamin ku mate mudi, na kubir ku pang deng desa, kubir ku pang bawa pelam po’ nan” atau dalam bahasa Indonesianya, jika Aku mati nanti jangan kuburkan Aku di pinggir desa (makam keluarga di desa bekat) , kuburkan aku di bawah pohon mangga po’. Sehingga disebut Ponan, yang sampai saat ini tetap menjadi ritual adat tiga dusun di wilayah setempat.

Dalam pesta adat ini, masyarakat disajikan penganan khas Ponan yang semuanya bahannya dari beras dan dibungkus daun pisang dan kelapa. Seperti lepat, buras, petikal, dange. Simbol kesyukuran atas usianya musim tanam dan diharapkan mendapat panen yang melimpah. Sekaligus berdoa kepada yang Kuasa agar tanaman padi terhindar dari hama penyakit.

Bupati Sumbawa, H. Jamaluddin Malik dalam sambutannya, mengatakan Ponan yang berada di desa Poto ini merupakan adat Samawa yang perlu dipelihara dan dilestarikan. Menurutnya, Ponan ini bukan lagi aset daerah, tetapi ini merupakan salah satu budaya nasional yang

harus dijaga bersama-sama.

“Adat kita luar biasa, jika kita mengerti adat pasti aman desa darat”, sambungnya.

Adat ponan ini lanjut JM, sapaan akrab Bupati, harus tetap dikelola dengan baik, karena kedepannya diharapkan Ponan ini menjadi destinasi wisata budaya. Objek wisata yang selalu dikunjungi masyarakat. “Kedepannya pesta Ponan ini kita kembangkan untuk lebih meriah lagi, tidak hanya satu hari pelaksanaannya, tapi bisa empat sampai lima hari kita rencanakan, agar masyarakat bisa mendapat penghasilan dari kegiatan tersebut, dengan berdagang di lokasi”, imbuhnya.

Selain itu, Bupati juga berpesan kepada masyarakat, untuk tetap menjaga dan pelihara adat istiadat, terlebih untuk masyarakat tiga dusun pemilik adat Ponan. Menjaga dan memelihara adat istiadat, agar aman desa darat yang nanti bisa mempersatukan masyarakat. “ Yang paling penting, menjalin silaturrahmi dalam pertemuan ini, ponan menjadi momentum yang bisa menyemangati kita untuk bekerja keras,” ungkap JM. Kegiatan Ponan juga dihadiri Perwakilan Dinas Provinsi NTB, Para asisten dan pimpinan SKDP terkait. (ind)

Bedah SKL Diknas Sumbawa

Latih Guru Buat Prediksi Soal UN Sumbawa Besar (Suara NTB) Dinas Pendidikan Nasional (Diknas) Sumbawa telah menggelar bedah Standar Kompetensi Lulusan (SKL) mata pelajaran Ujian Nasional (UN) jenjang SMP, SMA dan SMK, untuk guru-guru selama dua hari (Kamis-Jumat) lalu yang dipusatkan di Hotel Cirebon. Untuk mempersiapkan dan melatih guru dalam membuat soal prediksi UN yang sesuai dengan kisi-kisi soal UN 2014/2015.

Kepala Dinas Pendidikan Nasional (Diknas Sumbawa), Sudirman, S.Pd, ketika membuka kegiatan tersebut menyatakan, kegiatan ini diharapkan mampu menyamakan persepsi dalam menjaga kompetensi agar lebih profesional dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.

Sekaligus menjaga kebersamaan diantara sesama guru.

Paling penting, dalam setiap kegiatan pelatihan ilmu yang diperoleh peserta guru dapat ditransformasikan kepada guru-guru lainnya di sekitar wilayah tugas. Agar mampu diterapkan dengan baik kepada siswa. “Jangan orang-orang (guru) yang itu-itu saja dikirim. Sehingga tidak pernah ada imbasnya kepada guru lainnya yang tidak ikut pelatihan,” cetusnya.

Untuk itulah, Sudirman menekankan pentingnya

(Suara NTB/arn)

Peserta bedah SKL Diknas mengikuti pelatuhan SKL ini secara seksama. Tak hanya sebatas rutinitas agar mendapatkan hasil yang maksimal.

Sebab belum tentu program bagus mendapatlan hasil yang bagus. Tetapi setiap program memiliki proses dan tahapan yang mesti diimplementasikan dengan baik kepada anak didik. Sudah saatnya guru mengabdi dan memberikan manfaat yang luas. Guru yang mampu bersinergi satu dengan yang lain. “Hal ini tidak akan tercapai kalau setengah hati. Saya sendiri punya pengalaman selama 28 tahun menjadi guru. Nikmat sekali, karena kita betul-betul mengabdi,’’ katanya, seraya menambahkan, senantiasa men-

(Suara NTB/arn)

jalin persatuan dengan guru lainnya untuk mendapatkan hasil maksimal.

Sudirman juga menegaskan, semua sekolah sama, sehingga tak ada namanya sekolah pinggiran. Yang terpenting bagaimana guru bermanfaat bagi orang lain dan lingkungan sekitarnya. Tulus didalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Seperti pengalamannya selama ini menjadi Kepala Dinas, sehingga Diknas di bawah kepemimpinan meraih banyak prestasi meski selama ini tak banyak orang tahu. Pendidikan di Sumbawa tidak lagi berbicara di tingkat nasonal, tetapi juga internasional.

Salah satunya leadership ter-

PENGARAHAN - Sudirman didampingi Syahril saat memberikan pengarahan kepada guru-guru peserta bedah SKL. baik secara nasional. Sejumlah siswa juga telah mampu berkompetisi di tingkat dunia. “Teman-teman saya guru, rekan instruktur, pengawas dan guru mata pelajaran mampu bersinergi dalam alur kebersamaan,” harapnya.

Menghadapi UN, sekolah diharapkan mampu merencanakan program dengan bagus. Dengan dana yang minim, justru tertantang mendapatkan hasil yang bagus. Mencari terobosan dalam bedah SKL sebagai awal dari proses bimbingan dan pembinaan guru, agar anak didik mendapatkan hasil.

Kasi Peningkatan Mutu Pendidik Tenaga Kependudukan, S. Syahril, menambahkan,

kegiatan ini terselenggara setiap menjelang akhir semester genap. Dasar pelaksanaannya Permendikbud No. 144 tahun 2014 tentang kriteria kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan dan penyelenggaraan ujian sekolah/madrasah/ pendidikan kesetaraan dan ujian nasional. Dengan tujuan mempersiapkan dan melatih guru dalam membuat soal predikisi UN yang sesuai kisikisi soal UN 2014/2015. Sehingga diharapkan dapat membantu guru. Dilaksanakan di sejumlah tempat. “Kepada para peserta dapat membuat paket-paket soal, yang bisa digunakan dalam menghadapi penyelenggaran UN,” terangnya. (arn/*)

SUARA NTB Senin, 2 Maret 2015

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 7

Kerjasama RSU Dompu dengan Harian Suara NTB

RSU Dompu Komit Tingkatkan SDM untuk Mencapai Layanan Prima Dompu (Suara NTB) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dompu berkomitmen untuk menjadi badan layanan usaha daerah (BLUD) yang dapat memberi pelayanan kesehatan prima dan dipercaya. Menghadirkan lebih banyak dokter spesialis tetap dan meningkatkan keterampilan tenaga para medis lainnya terus dipacu. Pelayanan dan alat medis pun terus ditata serta dibenahi untuk mewujudkan layanan prima.

Direktur RSU Dompu, dr H. Ahmad Faisal, Sp.A kepada wartawan di Dompu, beberapa waktu lalu mengungkapkan, pihaknya terus berbenah dalam rangka meningkatkan kualitas layanan kesehatan. Kerjasama dengan beberapa universitas dan RSU lainnya untuk mendapatkan spesialis juga dilakukan, termasuk dengan RSUP Sanglah Denpasar Bali. “Spesialis penyakit dalam dokternya masih tamu dari Sanglah, sehingga kadang-kadang kosong. Tapi April (2015) yang menetap akan masuk,” kata H. Ahmad Faisal.

Adapun dokter spesialis yang

ada di RSU Dompu saat ini seperti spesialis anak, penyakit dalam, THT, bedah, dan spesialis kandungan. Untuk kandungan, RSU Dompu akan mendapat tambahan satu orang spesialis yang masih sekolah dan akan kembali Juni. “Satu dokter umum kita juga sedang mengikuti spesialis Radiologi,” ungkapnya.

Dengan spesialisasi yang dimiliki, RSUD Dompu selain membuka ruang perawatan untuk kebidanan dan kandungan, bayi, anak, penyakit dalam, penyakit bedah ruang kelas, ruang ICCU dan IGD juga membuka beberapa poli pelayanan. Diantaranya poli umum, poli anak, poli penyakit dalam, poli penyakit bedah, poli kebidanan dan kandungan, poli gigi, poli konsultasi gizi, poli THT, poli mata, dan Fisioterapi.

Status RSU Dompu sebagai BLUD, H. Ahmad Faisal mengungkapkan, pihaknya memiliki keleluasaan dalam pengaturan keuangan. Sehingga berbagaipelatihan untuk meningkatkan keterampilan tenaga kesehatan yang dimiliki bisa terus dilakukan setiap tahunnya. “Setiap

tahun tetap dilakukan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan tenaga perawat maupun bidan,” katanya. Bahkan dengan status BLUD, RSU Dompu lebih fleksibel mengalokasikan untuk pelatihan.

Terkait kasus kekeliruan pengadministrasian hasil laboratorium yang mencuat beberapa waktu lalu, dikatakan H. Ahmad Faisal menjadi pelajaran bagi pihaknya untuk meningkatkan kualitas serta menambah tenaga di laboratorium. “Kita perkuat di-screening pemeriksaan dan administrasinya. Setelah itu ada second opini bila hasilnya meragukan. Kita juga perbaiki sistem administrasi pengambilan. Pendonor dan pihak didonor ada administrasi biar tidak terjadi kekeliruan,” jelasnya.

Selain itu, penambahan tenaga juga telah dilakukan pasca mencuatnya kasus kekeliruan saat labeling donor darah. Karena analis yang dimiliki RSU selama ini hanya dua orang dengan jam kerja lebih dari 12 jam.

“Kita sudah tambah tenaga analisnya,” katanya. (ula/*)

GIZI BURUK - Perbaikan layanan kesehatan menuju layanan prima terus dilakukan pihak RSU Dompu. Tampak kepala ruang perawatan Anak RSU Dompu, Iis Iskanturani, S.ST bersama perawat sedang memeriksa pasien gizi buruk yang dirawat RSU Dompu, Sabtu (28/2).

(Suara NTB/ula)

Bima Butuh Dana untuk Advokasi Anak dan Perempuan Bima (Suara NTB) Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB) Kabupaten Bima mengusulkan dana dekonsentrasi sebesar Rp 335 juta untuk mendukung program advokasi perlindungan anak dan perempuan.

Kepala BPPKB Kabupaten Bima, H. Arifuddin, Sabtu (28/ 2) mengatakan, ada tiga output utama yang diharapkan dari program tersebut, yakni menurunnya kekerasan terhadap anak, meningkatnya pengetahuan anak dan perempuan terhadap hak-hak anak, terpenuhinya 30 indikator kabupaten sayang (Suara NTB/uki) anak. “Kita usul anggaran di deH. Arifuddin kon untuk membiayai program sosialisasi, bimbingan, dan pelatihan. Ada juga dari APBD tapi tidak signifikan,” katanya Selain itu, program SKPD setempat mengoptimalkan partisipasi perempuan dalam pembangunan. Sejumlah program tersebut akan disampaikan dalam rapat kerja daerah (Rakerda). Sebagai bentuk keseriusan pemerintah terhadap advokasi anak dan perempuan ditandai dengan surat keputusan bupati terkait pelaksana program tersebut. Selain BPPKB, pelaksanaan program melibatkan pemangku kepentingan (stake holder), organisasi masyarakat, hingga pemerintah desa. (uki)

Angka Buta Huruf di Dompu Masih Tinggi Dompu (Suara NTB) Tahun 2011 pemerintah Kabupaten Dompu memperoleh Anugrah Keaksaraan Madya dan Utama karena sukses menuntaskan angka buta huruf. Angku buta huruf saat ini menembus 16 ribu jiwa dan itu akibat tidak adanya program berkelanjutan. Minimnya dukungan dana dari APBD, penuntasan angka buta aksara diharapkan dari pusat dan Provinsi.

Sekretaris Dinas Dikpora Kabupaten Dompu, Wahyuddin, S.Sos kepada Suara NTB mengatakan, pada tahun 2010/2011 Dompu berhasil menuntaskan program buta aksara. Kesuksesan Dompu secara program, sehingga Dompu mem(Suara NTB/ula) peroleh penghargaan. “Untuk Wahyuddin penuntasan buta aksara, kita di tahun 2010/2011 kita sudah tuntas. Bahkan kita mendapat penghargaan saat itu,” katanya.

Kepala Bidang Dikluspora Dinas Dikpora Dompu, Drs H. Rifaid, M.Pd mengatakan, tahun 2011 Dompu mendapat dua penghargaan keaksaraan yaitu anugrah Keaksaraan Madya dan Utama. Untuk keaksaraan madya syaratnya angka melek huruf 95 persen dan anugrah keaksaraan utama syaratnya, angka melek huruf 98 – 100 persen. “Dari sisi program, kita sudah tuntas sejak 2010-2011 lalu dengan jumlah peserta 17 ribu orang,” katanya.

Anugrah ini justru menyulitkan bagi Dompu untuk kembali mendapatkan program penanganan buta aksara. Karena pada kenyataannya, 3-4 bulan setelah program ditemukan peserta didik kembali buta aksara. Itu disebabkan tidak terus diasah kemampuan peserta didik untuk baca tulis berhitung (calistung). “Filosofi pendidikan luar sekolah itu, belajar sambil bekerja dan berusaha.

Dengan bekerja dan berusaha, peserta didik dapat terus mengasah kemampuan calistungnya,” terangnya.

Saat ini, lanjut H. Rifaid, angka buta aksara di Dompu sekitar 10 ribu hingga 16 ribu orang dengan usia 15 tahun ke atas. Untuk menuntaskannya, harus diprogramkan kembali. Karena angka buta aksara ini cukup mempengaruhi untuk indeks pembangunan manusia (IPM) pada suatu daerah.

“Tidak bisa dengan program insidentil, tapi program berkelanjutan,” jelasnya.

Tahun 2012 dan 2013, Dompu tidak memperoleh bantuan program penanganan buta aksara. Pada 2014 baru memperoleh 400 orang sasaran dari Provinsi. Sementara untuk 2015, belum ada pembagian dari pusat maupun provinsi untuk penanganan aksara. “Kita tetap ajukan ke Provinsi dan pusat, karena di APBD Dompu tidak mungkin (akibat terbatasnya anggaran),” jelasnya. (ula) H. Rifaid (Suara NTB/ula)

RSU Dompu Kembali Rawat Pasien Penderita Gizi Buruk Dompu (Suara NTB) RSUD Dompu kembali merawat pasien gizi buruk. M. Haikal (10), bocah kelas 3 SD di Simpasai Dompu itu, bahkan hingga saat ini tidak bisa berbicara karena lidahnya yang membengkak.

Eri Kurniati, kakak kandung Haikal kepada Suara NTB, Sabtu (28/2) mengaku, sudah tiga kali adiknya dirawat di RSU Dompu. Awalnya ia dirawat karena lemas dan lehernya tidak bisa tegak. Setelah mendapat penanganan medis, sakit yang dideritanya membaik.

Namun dalam sebulan terakhir, ia sering tidak makan. Kalaupun makan hanya sedikit.

“Karena tidak suka makan, makanya tubuhnya terus menu-

run,” jelas Eri. Namun Haikal kembali dirujuk ke RSU, Selasa (24/2) lalu untuk mendapat perawatan intensif, diakui Eri, karena dalam sepekan terakhir Haikal sering mengeluhkan kaki kiri pada bagian tulangnya mengalami nyeri.

Sakit yang dirasakan bahkan membuat tangan serta jemarinya mengkerut. “Sekarang bahkan lidahnya bengkak dan terlihat pendek. Makanya dia sudah ndak bisa ngomong,” katanya.

Eri Kurniati mengaku, selama ini ia lebih banyak waktu bersama adiknya. Apalagi ibunya sudah beberapa tahun ini merantau ke Kalimantan bekerja di perkebunan sawit. Sementara kakaknya yang pertama tinggal dan bekerja di Mataram.

“Bapak saya hanya sebagai petani di ladang,” ungkap Eri yang masih duduk di kelas 2 SMA ini.

Kepala Zal Perawatan Anak RSU Dompu, Iis Iskanturani, S.ST mengatakan, berdasarkan

hasil diagnose dokter dan riwatnya ia menderita gizi buruk. Dengan usia 10 tahun, mestinya ia memiliki berat normal 25 kg, sehingga ia harus mendapat perawatan yang intens. “Jika pihak keluarga memaksa pulang dalam masa perawatan, sakitnya bisa meningkat menjadi gizi buruk jenis Marasmik,” terangnya.

Namun bila ia dan keluarga tetap bertahan mengikuti pola perawatan medis, Iis merasa yakin, Haikal masih bisa diobati.

Karena sebelumnya beberapa pasien gizi buruk yang sembuh karena tetap bertahan dirawat.

“Rata-rata pasien gizi buruk, keluarganya tidak tahan dan memilih pulang paksa,’’ katanya, dan

hal itu mengakibatkan sakitnya sering kambuh dan semakin parah. ‘’Tapi kita punya pengalaman merawat pasien gizi buruk hingga satu bulan lebih dan ia sembuh,” tambahnya.

Kepala Dinas Kesehatan Dompu, Gatot Gunawan, SKM, MMKes yang dihubungi terpisah mengatakan, pasien gizi buruk yang ditangani pihaknya pada balita dan Haikal sudah masuk kategori anak. Kendati demikian, pihaknya akan berkoordinasi dengan spesialis anak untuk mengetahui penyakit penyertanya. “Nanti petugas gizi yang akan berkoordinasi untuk melihat hasil visite spesialis anak,” katanya. (ula)

Pemkab Bima Diduga Klaim Tanah Warga Bima (Suara NTB) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bima dilaporkan ke Polres Bima karena diduga mengklaim lahan seluas 11,27 hektar milik 19 warga Desa Woro Kecamatan Madapangga. Proses terkait laporan pengklaiman tersebut pun saat ini tengah diselidiki oleh penyidik Sat Reskrim Polres Bima. Bahkan Polres telah memeriksa lima orang pejabat aktif Pemkab Bima.

Kelima pejabat tersebut masing-masing, Sekretaris Daerah (Sekda) Drs H. Taufik HAK, SH, M.Si, Asisten I Abdul Wahab, SH, Asisten III Drs H. Makruf, Kabag Umum Budiman, SH dan Kabag Hukum Rahmatullah, SH. Pemeriksaan ini berlangsung di kantor Pemkab Bima.

Penasehat Hukum pelapor, Syaiful Islam, SH, Sabtu (28/2) menyebutkan lahan yang diklaim sebagai milik Pemkab tersebut tersebar di Do Landa, Do Tolo Woro dan beberapa daerah lainnya di Desa Woro Kecamatan Madapangga. Klaim

oleh Pemkab tersebut berdasarkan alas hak tanah dan terdaftar dalam aset Pemkab pada bulan November 2014.

Lantaran keberatan atas pengklaiman oleh Pemkab ini, Jalaludin Djampake dan kawan-kawan pun menunjuk pihaknya sebagai PH guna melayangkan laporan ke Polres Bima pada 5 Januari 2015. Sebelumnya, selaku PH pihaknya sudah melakukan upaya agar Pemkab mengembalikan lahan tersebut kepada para kliennya.

“Hanya saja, permintaan kami tidak ditanggapi dengan baik oleh para pejabat dimaksud, termasuk Sekda dan Kabag Umum,” terangnya.

Terkait aduan ini, pihaknya meminta penyidik Satreskrim Polres Bima untuk menelusuri dan menyelidiki aset yang diakui di dalam dokumen dan surat aset. Semenara saat ini, pihaknya masih menunggu perkembangan hasil pemeriksaan dan pemberkasan yang dilakukan oleh penyidik saat dijabat

Kasat Reskrim AKP Haris Dinzah, SIK. “Kita masih menunggu perkembangannya, apakah kasus ini layak dinaikan ke tingkat penyidikan atau tidak,” ujar Syaiful seraya menambahkan jika para kliennya mengingikan agar tanah tersebut segera dikembali saat ini juga.

Selain melaporkan, upaya lain sebenarnya juga sudah dilakukan yakni dengan melakukan penelusuran dan konsultasi ke Badan Pertanahan Negara (BPN) Kabupaten Bima. Hanya saja, BPN kemudian memberikan klarifikasi, bahwa dari luas tanah 11, 27 Ha, Pemkab hendak memberikan hanya sekitar 7 Ha kepada warga. Namun niat Pemkab tersebut ditolak oleh warga. Apalagi, Pemkab tak memiliki alas hak menguasai lahan tersebut. Sementara para kliennya merasa sebagai pemilik sah karena mengantongi Surat Keputusan (SK) redistribusi tahun 1967 di Pemkab Bima.

Sementara itu, Kabag Humas dan Protokol melalui Kasubbag Informasi dan

Pemberitaan Suryadin membantah jika Pemkab mengklaim lahan diperkarakan dimaksud, melainkan justru warga yang mengklaim lahan milik Pemkab Bima.

Namun karena perkara ini sudah masuk ke ranah hukum, Pemkab akan mengikuti proses yang tengah berlangsung. Pihaknya akan menyerahkan sepenuhnya ke proses hukum hingga proses pengujian di Pengadilan nantinya.

Bahkan, katanya, saat ini Pemerintah daerah (Pemda) melalui Kabag Hukum sedang mempersiapkan langkah-langkah hukum menghadapi gugatan oleh warga dimaksud. Dari situ akan dilihat kronologi riwayat kepemilikannya seperti apa.

“Nanti di Pengadilan akan diuji sah secara hukum, otentik atau tidaknya dokumen atau bukti kepemilikan yang diajukan oleh pihak yang berperkara,” jawabnya via sms. Ditambahkannya, terkait pejabat aktif yang diperiksa, hanya dimintai keterangan sebagai saksi berdasarkan tugas dan kewenangannya. (use)

Bupati Bima Warga Karamabura Serahkan Serahkan Bantuan Senpi ke Koramil Dompu Korban Bencana Dompu (Suara NTB) Enam pucuk senjata api (senpi) rakitan berpeluru kelereng milik warga Karamabura diserahkan ke Koramil 01 Dompu. Warga berdalih, senjata tersebut digunakan untuk menjaga kebun dari hama babi dan sudah lama mau diserahkan tapi khawatir diproses.

Danramil 01 Dompu, Kapten Inf Soeharjo kepada Suara NTB di Dompu, Sabtu (28/2) mengatakan, enam pucuk senpi rakitan laras panjang tersebut diserahkan secara sukarela oleh Sny warga Karamabura Dompu dan didampingi karang taruna setempat setelah didekati Babinsa. “Dia sebenarnya sudah lama mau serahkan setelah mendengar himbauan, tapi khawatir diproses. Ketika didekati dan diberi pemahaman oleh Babinsanya, ia akhirnya mau menyerahkan secara sukarela,” katanya.

Senpi yang diserahkan,

Jumat pagi tersebut, lanjut Soeharjo, telah diamankan di Kodim 1614/Dompu. Pihaknya terus melakukan pendekatan kepada warga lain agar mau menyerahkan secara sukarela dan tidak akan diproses. Namun bila tidak menyerahkan dan tertangkap saat operasi, pemiliknya bisa diproses sesuai undang-undang darurat. “Kita terus lakukan pendekatan pada warga untuk menyerahkan secara sukarela,” ungkapnya.

Soeharjo mengatakan, senpi rakitan peluru kelereng ini cukup berbahaya. Daya dorongnya bisa menembus hingga tiga lapis seng. Namun warga berdalih, senjata tersebut dibuat untuk menjaga kebun dari serangan hama babi.

“Apapun alasannya, tidak bisa dibenarkan. Apalagi itu cukup berbahaya,” jelasnya.

Soeharjo menduga, senpi peluru kelereng ini kemungkinan masih banyak di tengah masyarakat. Upaya persuasif terhadap warga akan terus dilakukan dan pola pendeka-

(Suara NTB/ula)

Soeharjo

tan pun berbeda-beda antara satu dengan lainnya.

“Kita wilayahnya (Kecamatan) Dompu dan Woja.

Pendekatan antara satu Desa dengan Desa lain, tentu tidak sama. Kita akan terus lakukan pendekatan sebagai upaya persuasif,” katanya. (ula)

Bima (Suara NTB) Bupati Bima, Drs. H. Syafrudin, H.M. Nur, M.Pd menyerahkan bantuan tanggap darurat ke masyarakat Kecamatan Lambu, Jumat.

Bantuan yang diserahkan tersebut berupa 3 ton beras, 200 dus mie isntan dan 24 lembar tarpal. Penyerahan tersebut dilakukan secara simbolis di aula kantor camat Lambu. Bantuan tersebut selanjutnya disalurkan kepada kepala keluarga (KK) di sejumlah desa mulai dari Desa Soro, Sumi, Rato, Lanta, Lanta Barat, Lambu dan Desa Nggelu.

Saat penyerahan bantuan, Bupati Bima, Syafrudin, H.M. Nur, Mpd menyebutkan jika musibah yang dialami warga Kecamatan Lambu dan beberapa kecamatan lainnya merupakan peristiwa alam yang datang tiba-tiba. Di mana akhir-akhir ini curah hujan di wilayah Kabupaten Bima cenderung meningkat disertai dengan angin puting beliung.

Oleh karenanya, Syafrudin menghimbau kepada seluruh warga agar selalu waspada. Pasalnya, sewaktuwaktu terjangan angin puting beliung bisa kembali terjadi. ”Saya berharap agar warga tetap sabar menerima cobaan yang diberikan oleh Allah SWT dan berdoa agar terhindar dari musibah seperti ini di kemudian hari,” ucapnya.

Menyinggung bantuan yang diserahkan, Syafrudin menyebutkan jika hal ini sifatnya tanggap darurat dan untuk menanggulangi segera pemenuhan kebutuhan dasar warga dan memastikan terpenuhinya pangan dan sandang warga di lokasi bencana.

Saat ini Pemda tengah melakukan inventarisasi jumlah kerugian yang dialami warga, baik di sektor pemukiman, pertanian, infrastruktur dan sektor pembangunan lainnya. Hasil inventarisasi ini selanjutnya dilaporkan ke Pemerintah untuk ditindaklanjuti. (use)

SUARA NTB Senin, 2 Maret 2015

POLHUKAM

Kasus Korupsi SMP 3 Gerung

Polres Lobar Tetapkan Dua Tersangka Baru Giri Menang (Suara NTB) Setelah mantan Kepala Sekolah (Kepsek) SMP 3 Gerung MH ditahan terkait kasus dugaan korupsi dana bantuan di sekolah tersebut, Polres Lombok Barat kembali menetapkan dua orang tersangka baru dalam kasus tersebut. Kedua tersangka tersebut adalah bendahara program yang ada di sekolah setempat. Penetapan dua orang bendahara ini sebagai tersangka setelah polisi melakukan serangkaian penyeledikan. Dari hasil penyelidikan itu Polres menemukan dua alat bukti yang cukup untuk menaikkan status kasus ini ke penyidikan dan menetapkan dua orang tersebut sebagai tersangka.

“Hasil pengembangan kasus korupsi SMP3 Gerung, dua orang bendahara program di sekolah itu kami tetapkan sebagai tersangka,” kata Kasatreskrim Polres Lobar, AKP Sidik Priamursita, Sabtu (28/2).

Mantan kepala SMP 3 Gerung telah ditahan Kejaksaan setelah berkas kasusnya dilimpahkan oleh Polres Lobar. Tidak berhenti sampai disitu, Polres pun kembali mengembangkan kasus tersebut. Pihak Polres melakukan penyelidikan, hasil penilaian dari hasil penyelidikan tersebut dilakukan gelar perkara. Lalu dari tahapan itu dinilai memenuhi syarat untuk menaikkan status kasus ini ke penyidikan, atas dasar ditemukan alat bukti yang cukup untuk menaikkan status kasus ini dan menetapkan keduanya sebagai tersangka. Dua alat bukti yang dimaksud, berupa keterangan saksi dan dokumen.

Kedua tersangka ini katanya diduga turut serta membantu tersangka Kepsek untuk melakukan tindak pidana korupsi.

Untuk mengetahui apakah para tersangka ini kecipratan dana hasil korupsi tersebut? Polres akan akan melibatkan BPKP untuk melakukan audit guna menghitung kerugian. ‘’Nanti setelah hasil audit diketahui apakah ada kerugian negara, dan diketahui kemana aliran dana itu,” ujar sidik. (her)

Hitung Kerugian Kasus BSS Banyumulek

Polres Lobar Libatkan Tim Ahli dan BPKP Giri Menang (Suara NTB) Setelah memeriksa pejabat pembuat komitmen (PPK) dan Bendahara Pelaksana pada Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan, terkait dugaan kasus korupsi Bansos program penyelematan sapi bertina produktif Bumi Sejuta Sapi (BSS) pada Kelompok Ternak di Banyumulek. Pemeriksaan Polres kini menyasar para penjual ternak sapi di daerah Lombok Tengah, penjual ternak ini diperiksa (Suara NTB/her) untuk mengorek keterangan AKP Sidik Priamursita terkait pembelian ternak dan spek pengadaan ternak dari kelompok tersebut.

Setelah dilakukan serangkaian pemeriksaan ini, barulah Polres melibatkan tim ahli tata negara dari Unram dan pihak Badan Pengawasan Keungan dan Pembangunan (BPKP).

Pelibatan tim ahli Tata Negara dari Unram untuk mengetahui dan menilai siapa pihak yang paling bertanggung jawab dalam kasus ini, sedangkan BPKP akan melakukan audit untuk mengetahui kerugian negara yng timbul akibat dugaan korupsi tersebut. Hal ini dikatakan, Kasatreskrim Polres Lobar,AKP Sidik Priamursita Sabtu (28/2).

“Kami akan melibatkan tim ahli Tata Negara dari unram dan BPKP untuk mengaudit kerugian negara,” terang Sidik. Lebih jauh dijelaskan dari serangkaian pemeriksaan terhadap Poktan dan SKPD terkait, tim penyidiknya menemukan sejumlah dugaan penyimpangan penggunaan dana bansos senilai Rp 700 juta lebih tersebut. Temuan mencolok terkait masalah peruntukan dana untuk pembelian sapi namun dibelikan untuk yang lain di luar usulan. Selain itu, penyidik menemukan beberapa kejanggalan diduga mengarah pada pelanggaran, salah satunya spek pengadaan sapi.

Setelah memeriksa poktan dan SKPD terkait, kini pihaknya menyasar penjual ternak. Pihaknya telah melayangkan panggilan kepada beberapa pihak sebagai penjual ternak ke Poktan. Para penjual ternak ini rata-rata dari daerah Batu Nyale, Loteng. Sejauh ini belum semua bisa diperiksa, karena belum memenuhi panggilan Polres. Namun dari beberapa penjual ternak yang dimintai keterangan ada beberapa keterangan awal yang diperoleh. Setelah serangkaian pemeriksaan ini dilakukan, barulah pihaknya akan melibatkan tim ahli untuk meminta keterangan dan penilaian pihak mana saja yang bertanggung jawab dalam kasus ini.

Pelibatan tim ahli ini untuk menilai secara hirarki mana pihak yang ikut bertanggung jawab. Selain itu, pihaknya akan melibatkan BPKP untuk menghitung kerugian akibat kasus ini. Pelibatan BPKP ini untuk legalitas bahwa ada kerugian negara yng ditimbulkan, sebab BPKP selaku pihak yang berkompten melakukan audit kerugian negara tersebut. “Bisa saja nanti audit BPKP dulu, baru minta keterangan tim ahli.

Atau bisa saja keterangan ahli dulu baru audit BPKP,” bebernya. Pihaknya sendiri akan bersurat ke pihak Unram minggu depan, selanjutnya siapa yang diutus Unram nantinya tergantung pihak terkait.

Tahapan selanjutnya, dari hasil pemeriksaan dan keterangan ahli serta audit BPKP, pihaknya akan melakukan gelar perkara lagi untuk menentukan tahap selanjutnya. Hasil keterangaan ahli akan ditelusuri lagi untuk mencari pihak yang dinyatakan bertanggung jawab. Begitu pula setelah ada hasil audit dari BPKP akan timbul kerugian negara. ‘’Lalu kami telusuri lagi siapa yang bertanggung jawab atas masalah kerugian ini,” ujarnya. Barulah, dari gelar perkara ini akan ditentukan langkah selanjutnya, apakah ada kenaikan status dari penyelidikan ke penyidikan dan dilakukan penentuan tersangka.

Diberitakan sebelumnya, tim penyidik Polres telah memeriksa pejabat pembuat komitmen (PPK) dan bendahara pelaksana proyek ini pada Dinas Pertanian, peternakan dan perkebunan setempat. (her)

Halaman 8

Sopir Diduga Mengantuk

Mobil Tabrak Pejalan Kaki hingga Tewas Praya (Suara NTB) Sebuah mobil Toyota Rush yang dikemudikan, HL. Ka alias Tuan Lehoq, warga Desa Bonder Praya Barat Lombok Tengah (Loteng), Sabtu (28/2) pagi menabrak seorang pejalan kaki dan pembatas jalan.

Akibatnya, bagian depan mobil ringsek. Sementara pejalanan kaki, Hadijah alias Inaq Mawar, tewas lantaran mengalami luka parah.

Saat kejadian, korban yang juga warga Desa Bonder hendak pergi ke masjid setempat untuk menunaikan ibadah salat subuh. Adapun, sopir beserta mobil dengan nomor polisi B 8373 RP tersebut, kini sudah diamankan Satlantas Polres Loteng untuk keperluan penyelidikan lebih lanjut.

“Kasusnya sedang kita tangani. Untuk itu sopir berserta mobil, kita amankan untuk keperluan penyelidikan,” aku Kasat Lantas Polres Loteng, Iptu L. Ryan Aditya, kepada Suara NTB. Sekaligus untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Karena dikhawatirkan akibat kejadian itu, pihak kelurga korban melakukan tindakan yang tidak diinginkan.

Kecelakaan maut itu berlangsung sekitar pukul 04.30 wita. Waktu itu, mobil yang dikendarai Tuan Lehoq melaju dengan kecepatan cukup tinggi.

Melintas di jalan raya Bonder dari arah Kota Praya menuju Desa Bonder. Sampai di lokasi kejadian, mobil tersebut tibatiba oleng ke arah kiri. Diduga

kuat sopir saat itu mengantuk.

Korban yang kala itu sedang berdiri di pinggir jalan tidak kuasa menghindar. Hingga tabrakan pun tak terhindari.

Akibatnya, tubuh korban sempat terpental beberapa meter.

Usia menabrak korban, sopir berusaha mengendalikan mobil yang dikendarainya. Namun gagal. Sampai akhirnya mobil baru berhenti ketika menabrak pohon besar di pinggir jalan. Benturan keras yang terjadi, membuat bagian depan mobil rusak parah.

Mengetahui ada kecelakaan, warga sekitar yang pun berhamburan keluar. Sedangkan sopir lantas berusaha mengamankan diri dengan meninggalkan mobil tersebut lokasi kejadian. “Begitu tahu telah menabrak orang, sopir langsung mengamankan diri.

Dan, tidak lama kemudian sopir langsung dibawa ke Mapolres Loteng,” terangnya.

Disinggung penyebab kejadian, Ryan mengaku masih dalam penyelidikan. Dugaan awal, sopir mengemudi dalam

(Suara NTB/kir)

DIAMANKAN - Mobil milik pelaku yang menabrak pejalan kaki diamankan di Mapolres Loteng. kondisi mengantuk. Namun proses penyelidikan masih terus dilakukan. Untuk mencari tahun kemungkinan penyebab lainnya. Termasuk apakah ada dugaan pengaruh minuman keras (miras) atau yang lain.

Sementara itu, Tuan Le-

hoq, mengaku sebelum kejadian dirinya baru pulang dari Kota Mataram, untuk urusan bisnis. Sesampai di lokasi kejadian, ia sempat menunduk untuk mengambil handphone di dashbord mobil. Saat itulah, tiba-tiba roda depan mo-

bil sudah turun dari aspal.

Hingga laju kendaraan menjadi tidak terkendalai. Sampai akhirnya terjadi kecelakaan tersebut. “Waktu kejadian saya baru pulang dari kantor, karena ada penawaran yang harus dibuat,” jawabnya. (kir)

Sebulan, Polres Loteng Tilang Ribuan Polres Dompu Bekuk Penjual BBM Subsidi Sepeda Motor Praya (Suara NTB) Hanya dalam hitungan satu bulan, jajaran Satlantas Polres Lombok Tengah (Loteng) telah menjaring ribuan sepeda motor berbagai jenis dan tipe. Kendaraan roda dua tersebut, dijaring dari kegiatan operasi penertiban lalu lintas yang digelar setiap hari. Dihampir semua wilayah kerja Polres Loteng.

“Dalam satu bulan ini, total kita sudah menilang sekitar 2 ribu sepeda motor,” sebut Kasat.

Lantas Polres Loteng, IPTU L. Ryan Aditya, kepada Suara NTB, Sabtu (28/2). Kendaraan-kendaraan tersebut ditilang lantaran diketahui melanggar aturan lalu lintas. Dan, yang paling banyak berupa pelanggaran suratsurat kendaraan. Termasuk melanggar aturan penggunaan helm.

Ia menjelaskan, terhadap pelanggaran lalu lintas tersebut ada kendaraan yang memang ditahan untuk sementara waktu. Sementara bagi kendaraan yang pengendaranya bisa menujukkan surat kendaraan tapi belum lengkap, hanya surat kendaraan saja yang ditahan. Sampai pemilik kendaraan bisa melengkapi kekurangan surat kendaraan dimaksud.

Menurut Ryan banyaknya sepeda motor yang berhasil ditilang tersebut, tentu jadi catatan prestasi tersendiri jajaran kepolisian. Tapi di lain sisi, hal itu justru persoalan besar yang harus dihadapi dan diselesaikan di masa-masa yang akan datang. Pasalnya, banyaknya kendaraan yang ditilang tersebut menunjukkan kalau kesadaraan masyarakat untuk mematuhi peraturan lalu lintas, saat berkendara di jalan raya

(Suara NTB/kir)

HASIL RAZIA - Sepeda motor hasil razia diamanakan di halaman Satlantas Polres Loteng. nyatanya masih sangat rendah.

“Kalau kesadaran hukum berlalu lintas masyarakat kita baik, maka kendaraan yang ditilang tidak akan sebanyak itu,” terangnya. Tapi pada kenyataan justru sebaliknya.

Angka pelanggaran lalu lintas ternyata masih tinggi.

“Jadi kita tidak bangga, berhasil menjaring ribuan sepeda motor. Justru kita prihatin, bahwa kesadaran masyarakat dalam mematuhi peraturan lalu lintas masih rendah,” tambahnya. Persoalan yang tentunya ke depan harus dicarikan solusi penyelesaiannya. Supaya masyarakat bisa semakin melek terhadap aturan hukum berlalu lintas.

Lebih lanjut Ryan menambahkan, awal tahun ini pihakya memang cukup intensif menggelar kegiatan operasi dan razia kendaraan bermotor. Bukan hanya roda dua, tetapi juga roda empat. Bahkan, kegiatan

operasi sendiri tidak digelar sehari satu kali. Tetapi dalam seharinya, operasi bisa dilakukan beberapa kali. Dengan lokasi kegiatan yang berbeda-beda.

Sesuai kondisi dan kebutuhan.

Selain menajaring pelanggaran lalu lintas di jalan raya, pihaknya mengintesifkan operasi juga untuk menekan kasus pencurian sepeda motor. Karena tentunya pelaku bakal berpikir melakukan curanmor, kalau razia secara intensif oleh pihaknya kepolisian. “Hasilnya walaupun belum maksimal, tapi paling tidak aksi kejahatan berupa curanmor perlahan sudah bisa ditekan,” imbuhnya.

Dari sepeda motor yang berhasil dijaring tersebut, pihaknya mengindikasikan beberapa kendaraan merupakan hasil curanmor. Namun yang paling kuat indikasinya sebagai sepeda motor hasil curanmor baru satu.

Dan, itupun sudah dilimpahkan ke Reskrim Polres Loteng. (kir)

Tiga Tahanan Kabur Masih Berkeliaran Praya (Suara NTB) Sepekan lewat, pascakasus kaburnya tahanan di Mapolres Lombok Tengah (Loteng), tiga tahanan masih berkeliaran. Pasalnya, jajaran Polres Loteng baru bisa menangkap kembali satu tahanan. Dari total empat tahanan yang pada Sabtu (21/1) lalu, berhasil kabur. Untuk itu, pengeja-

ran pun makin mengintensifkan pihak kepolisian.

Wakapolres Loteng, Kompol Ferdyan Indra Fahmi, SIK., saat dikonfirmasi Suara NTB, Sabtu (28/2) menegaskan, pihaknya akan terus melakukan pengejaran. Guna menangkap sisa tahanan yang masih kabur. “Pengejaran akan terus kita dilakukan sampai kapan-

pun,” ujarnya. Tentunya dengan mengerahkan seluruh kemampuan dan potensi yang ada. Termasuk melibatkan elemen masyarakat. Sampai seluruh tahanan kabur tersebut berhasil ditangkap kembali.

Saat ini, dari empat tahanan yang sebelumnya kabur, memang baru satu tahanan yang sudah berhasil ditangkap, yakni Usrah warga Lombok Timur (Lotim). Tahanan kasus narkotika. Ia ditangkap saat bersembunyi di rumah salah satu anggota keluarganya di Desa Sukamulia Kecamatan Sukamulia Lotim.

Setelah sebelumnya, pihak kepolisian melakukan penyisiran dilokasi-lokasi yang diperkirakan bakal disinggahi tahanan. Saat ditangkap, Usrah tidak memberikan perlawanan berarti. Sehingga pihak kepolisian bisa membawa tahanan tersebut dengan mudah tanpa harus melumpuhnya.

Sementara tiga tahanan lainnya, masing-masing Kamil alias Kambut, asal Serage Praya Barat Daya, Rane, asal Kute serta Yadi Krisnawan, asal Praya, masih belum ditemukan. “Kita sangat berharap dukungan informasi dari seluruh lapisan masyarakat. Dan, bagi yang mengetahui keberadaan para tahanan kabur tersebut, supaya segera melapor ke aparat kepolisian,” tandas mantan Wakapolres Lotim ini. (kir)

Dompu (Suara NTB) Polres Dompu berhasil mengungkap penyelundupan BBM bersubsidi di Pelabuhan Soro Kempo yang hendak dijual FAH pada kapal barang Mega Pratama II. Sebanyak 21 drum solar yang sedang diisi ke kapal langsung diamankan bersama truknya. Pelaku diduga telah melakukan praktik ilegal hampir 1 tahun dan cukup meresahkan warga nelayan setempat.

Kasat Reskrim Polres Dompu, AKP Herman kepada Suara NTB saat dihubungi, Sabtu (28/ 2) kemarin, mengatakan, penggrebekan dilakukan pihaknya saat FAH sedang mengisikan BBM jenis solar yang diduga subsidi ke kapal barang Mega Pratama II di Pelabuhan Soro Kempo sekitar pukul 02.30 wita, Sabtu (28/2) pagi. Pelaku langsung diamankan bersama AKF (nahkoda), Wsn dan BB (ABK) dengan barang bukti 21 drum solar serta truk di Polres Dompu. “Pelaku langsung kita amankan ke Polres bersama barang bukti,” katanya.

Dikatakan Herman, kapal Mega Pratama II dengan kapasitas mesin GT 670 sudah masuk kategori industri dan tidak memiliki hak untuk mendapatkan BBM bersubsidi. Karenanya, pelaku dikenakan pasal 53 yo 55 undang-undang RI No 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi dengan ancaman hukuman maksimal 6 tahun penjara atau denda 60 M. “Ancaman hukuman maksimal 6

(Suara NTB/dok)

AKP Herman

tahun penjara dan denda Rp 60 miliar,” jelasnya.

Berdasarkan informasi yang berhasil dihimpun Suara NTB, FAH diduga telah melakukan aksi jual BBM subsidi pada kapal GT besar sudah hampir 1 tahun. Padahal kapal ini tidak memiliki hak untuk mendapatkan BBM subsidi karena masuk kategori industri. Tindakan FAH ini cukup merugikan nelayan di Soro yang sering sulit mendapatkan BBM untuk melaut. “Tindakan pelaku cukup meresahkan nelayan selama ini,” ungkap sumber ini.

Selain BBM jenis solar, BBM jenis minyak tanah juga sering diselundupkan dari Dompu untuk dibawa ke Lombok dan industri. Ketatnya pengamanan sehingga minyak tanah di pasar semakin mudah diperoleh, walaupun harganya masih belum sesuai harga eceran tertinggi (HET). (ula)

Hatta Rajasa Klarifikasi Tuduhan Amien Rais Jakarta (Suara NTB) Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) periode 2010-2015 Hatta Rajasa menyampaikan klarifikasi atas pernyataan Amien Rais yang menuduhnya berbohong saat bertemu dengan Presiden Joko Widodo di rumah Surya Paloh pada 1 September 2014. “Saya bertemu Pak Jokowi saat itu untuk mengucapkan selamat,” kata Hatta Rajasa melalui siaran pers dari tim pemenangannya yang diterima, Minggu (1/ 3). Hatta Rajasa mengatakan hal kepada pers di arena Kongres IV PAN, di Nusa Dua, Bali, Sabtu (28/2) malam.

Hatta Rajasa menjelaskan, sebagai calon wakil presiden yang menjadi pasangan calon presiden Prabowo Subianto, setelah mendengar keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memutuskan pemenang pemilu presiden 2014 adalah pasangan Joko Widodo dan Jusuf Kalla, dirinya mengucapkan selamat sebagai bentuk etika dan sikap ksatria.

Setelah pertemuan itu, menurut Hatta, dirinya segera melaporkan hasilnya ke Koalisi Merah Putih KMP. “Respons teman-teman di KMP pada saat itu, mereka membenarkan langkah saya mengucapkan selamat kepada Pak Jokowi. Indikasinya adalah para elit KMP juga melakukan hal yang sama. Hal terpenting,saya tidak sendirian dalam pertemuan tersebut, tapi bersama dengan Zulkifli Hasan dan Edy Yosfi,” jelasnya.

(ant/bali post)

Hatta Rajasa Hatta menjelaskan. dirinya tidak pernah menyempunyikan apapun dari pertemuan itu.

Mantan Menko Perekonomian ini menjelaskan, setelah pertemuan itu dirinya dan Presiden terpilih Joko Widodo ditanya para wartawan. “Saat itu, saya menegaskan, hanya mengucapkan selamat, tidak ada deal apapun. Hal itu juga dibenarkan oleh Pak Jokowi yang menyatakan bahwa saya datang hanya untuk memberikan ucapan selamat. Berita itu sudah dimuat di banyak media,” tegasnya.

Dari karifikasi yang disampaikan Hatta Rajasa, banyak wartawan yang kemudian mempertanyakan ada apa dibalik pernyataan menyerang dari Ketua Majelis Pertimbangan Partai (MPP) PAN Amien Rais kepada Hatta Rajasa. Namun, Hatta enggan memberikan penjelasan dan menjadikan “serangan” Amien Rais itu sebagai polemik. (ant/bali post)

Jelajah

Halaman Halaman14 9

(dok. DKPP KSB)

SUARA NTB Senin, 2 Maret 2015

Menyebut nama Pulau Kenawa, mungkin sudah tak asing lagi di telinga masyarakat Pulau Sumbawa dan NTB pada umumnya. Yah, pulau yang masuk dalam wilayah administrasi Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) ini dalam beberapa tahun terakhir mulai terkenal setelah pemerintah setempat menjadikannya salah satu pusat investasi pariwisata bahari yang terintegrasi dalam kawasan gugusan Gili Balu’.

DIBANDINGKAN pulau tujuan wisata yang ada di NTB, Pulau Kenawa adalah yang termudah ditemukan. Betapa tidak, posisinya yang berada tepat di depan Pelabuhan Poto Tano, pintu masuk Pulau Sumbawa dari arah barat. Membuat Pulau Kenawa seakan menjadi “menu pembuka” atau sajian selamat datang bagi para pelancong yang ingin menikmati keindahan alam Pulau Sumbawa.

Untuk sampai ke pulau ini juga sangat mudah. Berjarak sekitar 1,63 kilo meter dari pulau utama. Wisatawan bisa sampai ke Pulau Kenawa menggunakan sampan nelayan sewa di Desa Poto Tano dengan lama perjalanan penyeberangan sekitar 25 menit saja. Setelahnya wisatawan sudah bisa menikmati keindahan pulau yang menjadi ikon utama gugusan kepulauan Gili Balu’ ini.

Eksotisme pulau dengan luas sekitar 13,80 hektar ini memang sangat memukau. Memiliki garis pantai sepanjang 1,73 kilometer dengan hamparan pasir putihnya akan membuat para pengunjung merasa kedamaian.

Keindahan tak hanya sekadar pantainya, daratannya pun tak kalah indah. Pemandangan daratan Pulau Kenawa hanya dibentuk oleh dua bagian. Sebagian dataran luas dengan hamparan ilalang bak sabana dan di bagian baratnya terdapat pegunungan. Tapi meski begitu, ada keindahan tersebunyi yang bisa ditawarkannya. Sebab

di kala sunrise (matahari terbit) sabana menjadi lokasi terbaik untuk menikmatinya. Sementara waktu sunset (matahari terbenam) lokasi terbaiknya berada di puncak gunung.

Keindahan Pulau Kenawa tak sampai di daratan dan pantainya saja. Panorama bawah lautnya pun lebih menggiurkan. Terdapat beberapa spot (lokasi) snorkeling di Pulau Kenawa di mana ekosistem karang dan biota lautnya terhitung lengkap.

Maka tak heran kemudian jika Pemerintah KSB selain menetapkan Kenawa sebagai lokasi pengembangan pariwisata juga sebagai area budidaya perikanan karena ekosistem bawah lautnya yang masih sangat terjaga.

Karena kesempurnaan keindahannya inilah yang membuat Pulau Kenawa dalam beberapa tahun

Dukungan Pemerintah Minim

(Suara NTB/bug)

Kondisi bangunan dermaga di Pulau Kenawa

(dok. DKPP KSB)

Terumbu karang di perarian Pulau Kenawa

SAMA halnya dengan destinasi wisata lainnya di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), keberadaan Pulau Kenawa pun terhitung masih sangat minim mendapatkan perhatian pemerintah. Meski di sisi promosi terlihat gencar, tetapi daya dukung anggaran untuk penataannya masih jauh dari harapan.

Pada tahun 2015, Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif (Disparekraf) KSB selaku leading sector yang mengurusi kegiatan pariwisata daerah mengakui tidak mengalokasikan anggaran untuk pengembangan Pulau Kenawa. ‘’Untuk tahun ini tidak ada anggaran untuk Kenawa,” terang Sekretaris Disparekraf KSB Ir. M Saleh. M.Si. Ia berdalih, tidak dialokasikannya anggaran bagi Pulau Kenawa sekarang ini karena pulau tersebut masuk dalam gugusan Gili Balu’. Di mana Gili Balu’ adalah gugusan delapan pulau yang ada di Kecamatan Poto Tano dan terhitung tahun 2013 lalu PT. Eco Solution Lombok (ESL) telah bersepakat dengan Pemerintah KSB untuk menjalin kontrak pemanfaatannya.

Pemerintah KSB sendiri sebenarnya bukan tidak pernah menggelontorkan anggaran untuk menata Pulau Kenawa. Sebelum masuk dalam kendali PT.ESL, kurun waktu antara tahun 2008 hingga 2012 pemerintah sempat membangun sejumlah fasilitas. Diantaranya pelabuhan sandar, belasan gazebo (berugaq) yang ditempatkan di sepanjang garis pantai menghadap laut, jogging track (jalan setapak menggunakan paving block), fasilitas air bersih dan sarana sanitasi.

Sayangnya keberadaan fasilitas itu saat ini terbengkalai. Dari pantauan Suara NTB, banyak fasilitas yang sudah tidak dapat digunakan. Salah satu misalnya dermaga sandar Pulau Kenawa.

Dermaga yang terbuat dari kayu itu jangankan untuk dapat digunakan, wujudnya pun hampir tidak terlihat lagi. Hanya tersisa tiang-tiang dermaga sementara bagian atas yang menjadi jembatannya sudah hilang entah akibat alam atau tangan jahil manusia.

Menurut Saleh, sejak PT.ESL membangun kesepakatan bersama Pemerintah KSB nyaris tidak ada lagi sentuhan program ke Pulau Kenawa. Sebab dalam kesepakatan itu, seluruh gugusan Gili Balu’ kecuali Pulau Paserang yang sudah dikelola lebih dulu oleh PT Nusantara Oriental Permai (NOP) menjadi tanggung jawab manajemen PT.ESL. ‘’Karena sudah masuk dalam kendali investor, jadi kita tidak bisa lagi melakukan aktivitas pengembangan di atasnya,’’ imbuhnya.(bug)

terakhir menjadi sangat terkenal. Puluhan backpacker yang berprofesi sebagai blogger telah mendatangi pulau ini dan selanjutnya menuangkan ketakjubannya melalui tulisan yang dirilis di dunia maya.

Maka tak heran sekarang sangat mudah untuk mencari referensi terhadap pulau Kenawa melalui internet (bug)

(dok. DKPP KSB)

Pulau Kenawa Perlu Dibersihkan JIKA Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) beralasan tak mengalokasikan anggaran penataan karena Pulau Kenawa sudah berada di bawah kendali investor. Tapi untuk menunjang pelestarian ekosistem lingkungan pulau, nampaknya pemerintah harus segera turun tangan.

Betapa tidak di Pulau Kenawa sekarang ini kondisinya sangat kotor. Pantauan media ini, di daratan pulau banyak sekali sampah berserakan. Sampah-sampah itu nampaknya hasil dari para pengunjung yang sengaja ditinggalkan. Menurut warga Kecamatan Poto Tano, hampir setiap pekan ada yang datang berkunjung ke Pulau Kenawa, namun tak satu pun yang terlihat membawa sampahnya pulang ke daratan utama. ‘’Saya bisa pastikan semua (sampah) dibuang atau ditinggalkan di sana. Buktinya ketika pulang, mereka hanya membawa peralatan yang masih bisa digunakan saja,’’ kata Rahmat Hidayat warga setempat.

Apa yang dikatakan Rahmat memang tidak salah. Sampah-sampah di Pulau Kenawa memang hasil warga yang datang pelesir ke pulau berpasir putih ini. Mereka mungkin tak sadar, jika sampah yang dibuang atau ditinggalkannya akan membuat keindahan alam pulau terganggu berikut ekosistem di dalamnya.

Tak hanya di daratan, di pesisir pantai dan perairannya pun masih terlihat sampah. Sampah-sampah itu nampaknya adalah sampah yang dibuang oleh warga dari daratan utama yang kemudian terbawa air hingga ke pesisir pantai Pulau Kenawa. Walau demikian, pemerintah bersama masyarakat harus tetap segera turun tangan untuk membersihkan Pulau Kenawa, kareBERSERAKAN na pulau ini tidak akan bisa

membersihkan dirinya sendiri.

Untuk keamanan ekosistem bawah lautnya, Pulau Kenawa dan umumnya gugusan Gili Balu’ masih sangat terjaga. Terlebih dalam beberapa tahun terakhir pemerintah bekerjasama dengan aparat penegak hukum secara berkala melakukan partoli pantai terutama mendeteksi kegiatan destruktif fishing yang sebelumnya kerap terjadi di perairan kecamatan Poto Tano. ‘’Kalau terumbu karang kita di seluruh pulau masih sangat bagus. Terutama di Kenawa, karena kita rutin melakuan pemantauan,’’ jelas Kepala Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan (DKPP) KSB Ir. H Abbas.

Abbas mengaku, kondisi terumbu karang di Pulau Kenawa masih sangat baik. Selain yang tumbuh alami, penambahan volume karang di perairan pulau sempat dilakukan pemerintah bekerjasama dengan PT Newmont Nusa Tenggara (PTNNT) dengan menempatkan reef balls (terumbu karang buatan). ‘’Dengan teknologi itu, luasan terumbu karang di Kenawa bertambah. Dan mudah-mudahan terus meluas perkembangannya dengan begitu rumah bagi ikan-ikan,’’ harapnya.(bug)

(bul/Suara NTB)

- Sampah berserakan di Pulau Kanawa.

Halaman Halaman 14 10

SUARA NTB Senin, 2 Maret 2015

Kerajinan Mutiara Sekarbela

Jadi Ikon Kota Mataram, Diburu Wisatawan Siapa yang tidak mengenal kerajinan mutiara Sekarbela? Salah satu pusat kerajinan yang menjadi ikon Kota Mataram. Kerajinan ini pun tumbuh subur, seiring semakin meningkatnya daya tarik masyarakat untuk mengoleksi atau menjadikan sebagai perhiasan. Bentuknya yang cantik, seolah menjadi magnet bagi para kolektor maupun masyarakat untuk membeli.

ERHITUNG sejak belasan tahun kerajinan ini berkembang dengan penuh tantangan.

Tak jarang perajin kesulitan mengikuti model bahkan permintaan dari pasar.

Dengan alat yang masih bersifat konvensional, perajin terus berinovasi dan menjawab seluruh permintaan masyarakat. Alhasil, ada beberapa perajin bertahan dan ada pula harus gulung tikar akibat minimnnya modal dan tidak mampu bersaing.

Tamrin misalnya, salah seorang perajin mutiara di Lingkungan Pandai Besi Kelurahan Karang Pule Kecamatan Sekarbela mengaku, sudah turun temurun menjalankan bisnis sebagai perajin mutiara. Minimnya modal serta pemasaran menjadi persoalan yang menghantui para perajin. Ia menyadari, hingga kini masih bertahan menggeluti pekerjaan itu, karena terus mengikuti perkembangan pasar. Mulai dari model hingga bentuk yang rumit.

“Saya mulai kerjakan ini sejak kelas 1 SMA. Ini warisan turun temurun,” kata Tamrin ditemui Suara NTB beberapa waktu lalu.

Biasanya Tamrin membuat kerajinan mutiara secara variatif mulai dari cincin, gelang, kalung dan anting, tetapi ada juga dibuat sesuai dengan permintaan pembeli.

Permintaan tersebut paling banyak dari kalangan pengusaha, PNS, TNI dan Polri. Tetapi yang membuat kerajinan mutiaranya laris terjual, ketika ada event atau kegiatan–kegiatan nasional di daerah.

Pasalnya, wisatawan selalu mencari mutiara sebagai oleh–oleh.

Menghasilkan satu buah cincin mutiara, lanjutnya, tergantung dari tingkat kerumitan atau model yang

diinginkan oleh pembeli. Kadang satu cincin dengan 5 gram perak dan mutiara dua gram bisa dikerjakan selama satu atau dua hari. Akan tetapi dengan model biasa–biasa seperti kalung, gelang dan anting bisa menghasilkan 10 hingga 15 buah per hari. “Kadang pembeli maunya seperti pabrikan, itu bikin dia lama,” akunya.

Hal senada dikatakan Fathullah. Ia mengaku, bakatnya itu didapatkan dari turun temurun. Akan tetapi yang menjadi tantangan saat ini adalah, persoalan model dan permintaan pasar. Karena, pembeli menginginkan cincin, gelang dan lain sebagai harus persis dengan pabrikan, sementara peralatan yang dimiliki masih bersifat konvensional. “Kita kan masih kerja manual, jadi kerjakan satu cincin saja lama,” tuturnya.

Diakuinya, cincin menjadi permintaan paling banyak diminati masyarakat. Karena sejalan dengan booming–nya batu akik di masyarakat. Kadang – kadang Fathullah kewalahan melayani pesanan masyarakat. Tetapi, disiasati dengan bekerja hingga larut malam meskipun dengan tenaga manual.

Semakin banyaknya permintaan masyarakat baik wisatawan lokal, domestik maupun mancanegara terhadap mutiara, ia berharap kepada pemerintah agar bisa merealisasikan dan mengembangkan Sekarbela sebagai sentra mutiara di Kota Mataram. Selain itu, harus ada pengembangan serta pelatihan terhadap generasi muda sebagai penerus kerajinan mutiara di Kota Mataram.

Sementara Hamidah, salah satu penjual mutiara memanfaatkan media internet (online) sebagai sarana untuk promosi atau me-

masarkan produknya. Hamidah mengaku, sudah cukup lama menggeluti bisnis mutiara. Awalnya mulai dari berjualan dari hotel ke hotel, membuka grosir hingga memasarkan lewat internet.

Seorang pembeli sedang melihat produk mutiara yang sudah diolah di salah satu toko mutiara di Pagesangan.

Alasan menggunakan media online sebagai media promosi, karena dinilai lebih efektif untuk mempromosikan mutiara kepada calon pembeli yang berada di luar daerah. Tidak jarang pula, masyarakat dari luar Lombok, bahkan luar negeri memesan dalam jumlah banyak. “Dari Jakarta, Bandung sampai Singapura mesan,” akunya.

Dikatakan, den-

gan sistem online lebih banyak mendatangkan keuntungan baik dari segi kuantitas pembeli hingga nilai jualnya. Tapi tidak dipungkiri hasil dari di outlet juga cukup banyak pembeli berdatangan. “Lebih enak lewat internet, kan banyak orang tahu. Kalau tertarik mereka nelpon dan pesannya banyak,” tuturnya.

Pada bagian lain, Hamidah tidak terlalu bergantung dengan kunjungan wisatawan ke hotel dan lebih tertarik menerima pesan langsung, karena lebih kongkrit. “Teman – teman sih ngomong gitu, tapi saya sudah ndak berjualan eceran,” ujarnya.

Ia pun biasa memasarkan

mutiara tergantung dari kualitas mutiara. Apakah menggunakan mutiara laut dan air tawar. Khusus mutiara air tawar sendiri dihargakan mulai Rp 20 ribu hingga Rp 50 ribu.

Sementara mutiara air laut dengan kualitas bagus hingga mencapai puluhan juta. Terkait hasilnya tergantung dari banyaknya orderan. “Ndak bisa kita pastikan, kadang banyak, kadang sedikit,” akunya.

Namun ia berharap, mutiara di Sekarbela khususnya dan Mataram umumnya bisa tetap menjadi sentra serta ikon Kota Mataram, sehingga bisa memberikan dampak bagi kesejahtraan masyarakat. (cem)

Pemkot Mataram membangun tempat pemasaran mutiara khusus di perempatan Pagesangan dengan patung perempuan yang membawa cangkang berisi mutiara.

Inilah produk mutiara yang sudah jadi dan siap dipasarkan.

Seorang perajin mutiara di Sekarbela sedang mengerjakan tempat cincin mutiara.

(Suara NTB/cem)

Kriyapedia

utiara dan Sejarahnya di NTB UTIARA adalah suatu benda keras yang diproduksi di dalam jaringan lunak (khususnya mantel) dari moluska hidup. Sama seperti cangkang-nya, mutiara terdiri dari kalsium karbonat dalam bentuk kristal yang telah disimpan dalam lapisanlapisan konsentris. Mutiara yang ideal adalah yang berbentuk sempurna bulat dan halus, tetapi ada juga berbagai macam bentuk lain.

Mutiara alami berkualitas terbaik telah sangat dihargai sebagai batu permata dan objek keindahan selama berabad-abad. Oleh karena itu, kata “mutiara” telah menjadi metafora untuk sesuatu yang sangat langka, baik, mengagumkan dan berharga.

Dikutip dari Wikipedia, mutiara sangat mahal harganya kalau di jual dan dijadikan perhiasan sangat bagus untuk dunia fashion. Mutiara berharga terdapat di alam liar, tapi dalam kuantitas yang sangat jarang. Mutiara budidaya atau mutiara yang berasal dari tiram merupakan mayoritas dari mutiara-mutiara yang dijual di pasaran.

Tiram mutiara (Familia Pteriidae) adalah penghasil mutiara yang paling umum dibudidayakan untuk mutiaranya. Jenis-jenis tiram mutiara adalah, Pinctada maxima, Pinctada margaritifera, Pinctada fucata dan Pteria penguin. Sementara moluska penghasil mutiara di air tawar dihasilkan oleh beberapa jenis remis, seperti, Margaritifera margaritifera, Hyriopsis cumingii dan Cristaria plicata.

NTB memiliki perairan yang cocok untuk budidaya kerang mutiara. Sirkulasi atau penggantian air dari Samudera Indonesia sangat bagus, sehingga pertumbuhan plankton dan zooplanktonsebagai bahan makanan siput di perairan NTB, tersedia cukup banyak. Jika makanan siput bagus maka mutiara yang dihasilkan nantinya bagus juga.

Tiga selat yang dimiliki NTB Selat Alas, Selat Lombok dan Selat Sape juga menjadi faktor yang sangat potensial sebagai tempat budidaya mutiara, karena terlindung dari gelombang.

Melihat sejarah, budidaya mu-

tiara di NTB awalnya dirintis tahun 1982 oleh Mr. Furuya dan Jonosewojo H. Mereka merintis usaha budidaya mutiara di Tanjung Bero, Sumbawa.

Kegiatan dimulai dengan mengumpulkan dan memelihara kerang alam dengan bekerja sama dengan CV Siput Agung (perusahaan lokal). Usaha ini mendapat dukungan positif dari Gubernur NTB saat itu Gatot Soeherman dan Bupati Sumbawa saat itu Madilaoe.

Pada mulanya usaha ini banyak mendapat kesulitan. Namun, di tengah berbagai kesulitan yang dihadapi, tahun 1985 dilakukan panen mutiara blister/mabe (mutiara setengah bundar) oleh Menteri Pertanian Ir. Achmad Affandi.

Mutiara blister dibuat dengan menempat-

kan benda setengah bulat terbuat dari plastik di kulit kerang mutiara. Kemudian kerang mutiara akan melapisi benda asing tadi dengan lapisan seperti pada kulit kerangnya. Setelah setahun lapisan tersebut cukup tebal dan blister tersebut dipanen.

Tahun 1986 dilakukan panen perdana sebanyak 25 kg oleh Presiden Soeharto dan Ibu Tien Soeharto. Waktu itu, dari mutiara mampu menghasilkan devisa sebesar US $. 600,000.00. Momentum ini menyebabkan terjadinya perubahan yang sangat cepat terhadap pertumbuhan ekonomi di NTB. Semenjak keberhasilan tersebut, budidaya mutiara di NTB waktu itu berkembang hingga saat ini. (berbagai sumber)

Wartan

Jadi Produk Andalan Pemerintah KEPALA Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag) Kota Mataram, Wartan, SH, MH mengatakan kerajinan mutiara di Sekarbela dinilai sebagai produk andalan pemerintah di samping beberapa kerajinan perak, cukli dan lain sebagainya. Sebagai produk andalan, karena dinilai memiliki daya tarik sendiri, sehingga bisa menjadi ikon Kota Mataram. “Ini produk andalan pemerintah,” kata Wartan beberapa waktu lalu.

Pemerintah kata Wartan, sudah sering memberikan pendidikan, pelatihan serta bantuan modal usaha kepada para pengusaha. Tujuannya sebagai modal pengembangan serta menambah pengetahuan untuk berinovasi sesuai dengan kebutuhan pasar. Selain itu, perajin diberikan ruang atau stand khusus untuk mempromosikan produknya. “Pelatihan, modal bahkan stand untuk promosi kita siapkan ketika ada pameran,” ujarnya.

Dikatakan, pasaran kerajinan mutiara tidak hanya di tingkat lokal maupun domestik bahkan ada yang menembus pasar internasional. Tetapi Wartan tidak menyebutkan persentase mutiara yang dipasarkan ke internasional, karena ada yang tidak melalui pemerintah. “Ada yang pasar ke Abu Dhabi, Belanda dan Singapura,” sebutnya.

Untuk menunjang keberlangsungan sentra kerajinan mutiara di Sekarbela, pihaknya sudah membuat road map serta mengusulkan ke Kementerian Perindustrian agar mendapat perhatian khusus ke depan oleh Pemerintah Pusat. (cem)

Halaman Halaman 14 11

SUARA NTB Senin, 2 Maret 2015

Hj Supinah Ali BD

Bekerja untuk Ibadah Menjadi Istri kepala daerah, dianggapnya biasabiasa saja. Meski dalam pandangan orang tugas dan peranan penting seorang istri pejabat setingkat bupati sangatlah berat. Baginya, semua beban yang dilimpahkan kepadanya selaku Ketua Tim Penggerak PKK, Koordinator Kegiatan Kesejahteraan Sosial (K3S) dan ataupun Bunda Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ia nikmati. Bekerja menyukseskan visi-misi pembangunan yang digaungkan sang suami diniatkan semata-mata untuk ibadah.

berbesar hati menerima semuanya. “Kalau saya ini kan sudah biasa juga menghadapi hal-hal sulit,” terangnya. Selanjutnya, di sela-sela tugas pokoknya itu sudah pasti banyak sekali pengharapan yang hadir dari tengah masyarakat.

Tiap hari masyarakat ramai mendatangi pendopo mengadukan masalah kepada Bupati. Hal ini pula menjadi salah satu pembeda antara situasi sekarang dengan yang dulu. Sebagai Istri Bupati, diakui selama ini ia sudah berusaha memberikan masukan demi kebaikan. (rus)

DIALAH Hj. Supinah Ali Bin Dachlan, Istri Bupati Lombok Timur (Lotim). Tugasnya sebagai istri Bupati memang sangat banyak. Sudah pasti akan sangat disibukkan. Dalam menjalankan tugasnya, Hj. Supinah mengaku lebih senang turun langsung melihat kondisi riil di tengah masyarakat. Lihat fakta sosial yang terjadi. Menyaksikan realita kehidupan sosial di panti-panti asuhan, pondok pesantren, asuhan-asuhan keluarga dan lainnya.

Ia ingin program-program bantuan pemerintah yang digulirkan ke tengah masyarakat benar-benar tepat sasaran. Utamanya pada program bantuan sosial. Seperti bantuan kepada para penyandang cacat, anak-anak di pantai asuhan dan orang yang terpapar persoalan sosial lainnya.

“Namanya pogram sosial jadi harus benar-benar sosial,” tegasnya. Prinsip inilah yang dipegang teguh Hj. Supinah.

Karenanya kepada seluruh jajarannya diingatkan untuk tidak pandang pamrih dalam menjalankan tugas sosial. “Jangan karena alasan tidak ada uang untuk honornya lalu tidak jalan programnya,” urainya.

Ditambahkan, aktivitas sering sambang ke tengah masyarakat dikatakan bukanlah politik pencitraan. Akan tetapi semata demi membantu masyarakat. Berangkat dari pengalamannya selama pada priode ini mendampingi Bupati dirasa jauh agak sulit dibandingkan pada periode pertama Ali BD memimpin Lotim.

“Kalau sekarang ini terbentur banyak sekali aturan,” kritiknya. Melihat seabrek persoalan yang ada di Lotim ia memandang akan terasa sulit bisa memajukan Lombok Timur.

Menurutnya, jika kepala daerah tidak dibatasi kewenangannya seperti sekarang, maka intervensi kebijakan untuk memajukan daerah itu bisa lebih cepat. “Kalau dulu itu, jauh lebih bebas, beda dengan sekarang agak sulit,” imbuhnya.

Karena banyaknya aturan memaksa untuk lebih berhati-hati karena jeratan hukum sudah pasti menanti. Akibat dari tuntutan aturan itu, Hj. Supinah mengaku saat ini hanya bisa

Biodata

12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 Nama : Hj. Supinah 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 Tempat Tanggal Lahir : Dusun Montong Desa Jenggala 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 Kecamatan Tanjung Kabupaten Lombok Utara, 1954 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 Suami : H. Moch Ali Bin Dachlan 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 (Bupati Lombok Timur) 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 Anak. : Asrul Tsani 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 Ahmad Zulfikar 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 Cucu : Abada Sipgatullah 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 Abida Almarifah 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 Alauna 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 Aurel Anes 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 Adrin Anes 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012

Politik Itu Baik SELAKU istri pejabat politik, persoalan-persoalan politis menjadi bacaan keseharian. Politik itu dalam pandangannya sebenarnya baik. Karena dengan cara berpolitiklah membuat dunia menjadi hidup dan ramai.

Hanya saja dalam perjalanannya dewasa ini, para politisi begitu mengincar kepentingan kekuasaan. Hal ini digambarkan dengan fakta oknum-oknum politisi yang memainkan peranan kurang baik. Alasan kekecewaan pada partainya yang lama begitu mudah sekarang membuat partai tandingan.

Cara-cara politik tandingan ini dipandang Hj. Supinah kurang baik. Pasalnya, akan banyak waktu terbuang hanya untuk persaingan. Bukan untuk membangun dan menjalankan tugas-tugas pokok sebagai pejabat politik yang sesunguhnya.

Cara-cara berpolitik yang dilakoni para politisi hendaknya mengarah semata untuk kemajuan dan pembangunan bangsa serta daerah yang lebih baik ke depan.

Ditambahkan, dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi semua orang, pejabat ataupun tidak. Polititis ataupun bukan, harus dikedepankan ketakutan kepada sang pencipta.

“Kita itu takutnya hanya kepada Allah, karenanya dalam jalankan tugas itu harus sesuai aturan,” demikian ungkapnya. (rus)

Tidak Intervensi MESKI menyandang status sebagai orang paling dekat dengan Bupati, Hj. Supinah Ali BD mengaku tidak mau mengintervensi semua kebijakan yang diputuskan. Semua kebijakan diserahkan sepenuhnya kepada Bupati. Ia tidak menampik dalam setiap kesempatan ia selalu “begejuh” (perang mulut) dengan sang suami. Begejuh katanya dalam arti positif. Karena kadangkala ada kebijakan Bupati yang dinilainya kurang tepat. Sehingga dipandang perlu memberikan masukan yang konstruktif demi kemajuan Lotim.

Semua kebijakan yang ditelorkan Kepala Daerah diingatkan terus agar sesuai dengan hati nurani. “Kalau saya tulus dan tidak pernah memberikan masukan yang bermuatan politis,” katanya.

Salah satu kebijakan yang sudah dikritisi adalah mutasi pejabat Lotim beberapa waktu lalu. Sarannya dalam memutasi orang hendaknya dilihat faktor utama orangorang tersebut bisa bekerja atau tidak. Diinginkan, para pembantu sang suami ini adalah pekerja keras. Pasalnya, Lotim merupakan barometer bagi NTB dengan realitas jumlah penduduk terbesar mendiami Lotim.

Para pejabat yang dipilih hendaknya bukan karena alasan kedekatan. Bukan karena faktor keluarga dekat, bukan karena ipar, sepupu atau menantu. Akan tetapi benarbenar orang yang bisa bekerja. Pilihan terhadap para pejabat yang ditempatkan di masing-masing posisi harus dengan pertimbangan profesionalisme.

Sebagai contoh katanya di bidang pendidikan. Kritikan Hj. Supinah, mestinya pejabat yang dipilih mengurus pendidikan ini adalah orang-orang yang mumpuni dan pekerja. Pasalnya, khusus pendidikan ini menjadi persoalan paling genting di NTB pada umumnya dan Lotim secara lebih spesifik.

Tugas Bupati sebagai kepala daerah sangat banyak.

Tidak jarang ada yang terlupakan. Disinilah katanya diperlukan orang-orang untuk mengingatkan. Intinya, terhadap para pejabat lingkup Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lotim ini diharapkan bisa benar-benar membantu Bupati dalam menyukseskan visi dan misinya.

Bagi Bupati Ali BD, istrinya ini berwawasan dunia. Dalam menjalankan roda kepemimpinan di Lotim, istri baginya sama saja dengan masyarakat biasa. Karenanya segala kebijakan yang diputuskannya tidak bisa diintervensi oleh sang istri. Aliran pemikiran keluarga katanya ada batasan jelas yang membatasi antara Bupati sebagai kepala daerah dengan Bupati sebagai kepala keluarga.

Dalam kehidupan keluarganya, Hj. Supinah Ali BD merupakan sosok penyayang. Dari dua anaknya saat ini sudah ada lima orang cucu. Prinsip, tidak ada pembedaan antara yang satu dengan yang lain. Semuanya diberikan perhatian yang sama. “Kita tidak beda-bedakan cucu,” paparnya. (rus)

Halaman Halaman 14 12

SUARA NTB Senin, 2 Maret 2015

Puan dan Penyihir yang Iri Annisa Fitriani* Di sebuah desa yang sejuk, di kaki gunung, tinggallah seorang anak kecil bernama Puan dan ibunya. Mereka saling menyayangi meski ayah Puan telah meninggal beberapa tahun lalu. hingga tak ada lagi yang bisa diajak bermain oleh Puan.

Penyihir itu pandai membuat ramuan sihir. Dengan kemampuannya membuat ramuan sihir, ia membuat sebuah bubuk bernama bubuk kesedihan. Setelah ramuannya jadi, ia diam-diam pergi ke desa itu menebarkan bubuk kesedihan di setiap sumur di desa. Hanya sumur milik Puan dan ibunya yang tidak ditaburi bubuk kesedihan.

Para penduduk desa yang meminum air dari sumur-sumur di desa itu, langsung kehilangan kebahagiaan. Mereka akan termenung dan menangis sepanjang hari. Awalnya hanya beberapa orang yang demikian. Namun, lama kelamaan, jumlah penghuni desa yang mengalami kesedihan terus bertambah hingga hampir seluruh penduduk desa hidup dengan kesedihan. Hanya Puan dan ibunya yang tidak merasakannya.

Dalam sedihnya, para pen-

Kenalkan Pakaian Adat Lewat Fashion Show PAUD IT Abata Children Centre Mataram bekerjasama dengan Museum NTB menyelenggarakan lomba busana di Museum Negeri NTB Sabtu (28/2). Acara tersebut sebagai ajang mengenalkan para peserta didik akan indahnya mengenakan pakaian muslim ala Sasak.

Merosotnya nilai-nilai moral memang mempengaruhi cara berpakaian di tengah masyarakat.

Hal inilah yang menjadi latar belakang adanya kampanye kostum muslim adat Sasak. Kampanye tersebut dirangkaikan melalui lomba fashion show yang melibatkan sedikitnya 72 murid TK se-pulau Lombok dan PAUD IT ABATA. Kepala Sekolah PAUD IT ABATA Nurul Hijah mengatakan hilangnya nilai-nilai kepatutan dalam berpakaian tersebut perlu diantisipasi sejak dini dengan mengkampanyekan cara berpakaian muslim. Sebab menurutnya, cara mengembalikan keindahan berpakaian ala muslim Sasak harus diupayakan sejak dini dengan memancing emosi siswa melalui kostum muslim adat

Sasak. “Kalau bukan sekarang kapan lagi,” ujarnya.

Kegiatan ini mendapat apresiasi dari Kepala Museum NTB Drs. Hafid MM, selain sebagai ajang mengkampanyekan cara berpakaian yang indah, kegiatan ini juga bisa menanamkan budaya khas NTB kepada para pesertanya. Bahkan, siswa secara langsung bisa memperoleh gambaran melalui kunjungannya di selasela fashion show.

“Sejauh ini 50 persen pengunjung berasal dari pelajar setiap tahunnya, menjadi nilai tambah ketika kegiatan ini berlangsung di museum. Siswa juga secara langsung akan diberi gambaran terkait pakaian-pakaian adat muslim Sasak yang dipajang di laboratorium budaya,” tuturnya.

Diharapkan juga, tidak hanya dalam kegiatan ini saja peserta didik diajati tentang pakaian muslim. Menurutnya, jika perlu setiap minggu kegiatan semacam ini dipertunjukkan kepada pelajar. “Semakin sering semakin tinggi nilai-nilai budaya yang tertanam dalam dirinya,” ujarnya. (rai)

(Suara NTB/rai)

PAKAIAN MUSLIM SASAK - Para siswa sedang menampilkan pakaian muslim adat Sasak di Museum NTB. Rubrik hadir setiap pekan pada hari Senin. Kirimkan cerpen, cerita anak, dongeng atau artikel hasil kreasi kalian sendiri ke email suarantbbelia@gmail.com suarantbbelia@gmail.com.

duduk desa merasa curiga, Puan telah menjadi penyebab kutukan kesedihan itu. Sambil menangis dan bersedih, mereka beramai-ra○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

PUAN anak yang pandai dan bersahaja sehingga seluruh penduduk desa sangat menyukainya.

Terkadang, Puan pergi ke hutan dan bermain –main dengan binatang-binatang yang hidup di sana.

Para binatang penghuni hutan selalu bergembira jika Puan datang. Mereka mengelilingi Puan dan menyanyikan lagu-lagu gembira sehingga kebahagiaan terpancar di setiap sudut hutan.

Puan senang membantu. Saat bebek dan ayam berebut telur, Puan membantu menemukan mana telur yang menjadi milik bebek dan mana yang merupakan telur ayam. Begitu pula saat seekor anak gajah badannya terjepit diantara dua pohon besar karena terlalu gedut. Bersama ibu gajah, Puan menemani anak gajah selama beberapa waktu sampai perutnya mengempis.

Setelah itu, ia dan ibunya mendorong anak gajah itu keluar dari jepitan pohon. Sudah sangat banyak binatang yang ditolongnya.

Tak heran, binatang-binatang itu semakin menyayangi Puan dari hari ke hari.

Namun, seorang penyihir jahat yang tinggal di atas gunung merasa iri dengan Puan. Ia tak suka melihat Puan dipuja-puja oleh para penghuni desa dan seisi hutan. Ia ingin menghilangkan kegembiraan di wajah mereka se-

kalianlah penyebab kesedihan ini. Ayo, mengaku saja,” ujar salah seorang penduduk desa yang datang. Penduduk desa yang lainnya juga mencurigai Puan sebagai penyebab kesedihan mereka.

Maka mereka pun beramai-ramai mengusir Puan dan ibunya.

Puan dan ibunya tak bisa berbuat apaapa. Merekapun terpaksa mengungsi ke hutan.

Para penghuni hutan sangat kasihan melihat Puan diperlakukan sedemikian rupa.

Kelinci, monyet, ular, macan, kerbau, tupai, burung-burung dan semua jenis binatang, berkumpul dan mencari jalan keluar agar para penduduk desa bisa disembuhkan dan Puan bisa kembali hidup bersama mereka.

Dalam pertemuan itu, seekor tikus dengan su(www.freepik.com) aranya yang melengking langsung angkat bicara. “Aku tahu, ini pasti ulah penyihir jahat itu. Bemai mengepung rumah Puan. berapa hari lalu aku melihat pe“Dari seluruh penduduk desa nyihir itu melintasi hutan ini. ini, hanya kalian yang tidak Karena curiga, aku membuntumerasakan kesedihan. Pasti

tinya. Ia menuju ke desa dan di sana ia memasukkan sesuatu ke sumur penduduk desa,” ujarnya.

“Hmmm, apapun yang dimasukkannya, kita harus mencarikan penawarnya. Penyihir itu pasti menyimpannya di rumahnya di atas gunung sana,” ujar kura-kura yang bijak, dengan suara tenang.

Maka, beramai-ramai para penghuni hutan pergi mendatangi penyihir itu. Melihat begitu banyaknya penghuni hutan yang datang, penyihir tak bisa melawan. Ia pun akhirnya menyerahkan ramuan obat untuk menyembuhkan sihir kesedihan yang melanda warga desa. Setelah mendapatkan ramuan penyembuh, Puan dan para binatang penghuni hutan juga mengambil tongkat sihir dan buku-buku sihir jahat milik penyihir itu, lalu membakarnya. Penyihir itu begitu ketakutan dan akhirnya lari tunggang-langgang.

Dengan obat penangkal kesedihan, Puan kembali ke desanya dan menyembuhkan penduduk desa yang terkena sihir. Para penduduk yang sempat mengusirnya pun meminta maaf dan kembali menerima Puan untuk tinggal di desa itu. Bersama penghuni hutan, mereka pun menggelar pesta yang meriah untuk merayakan kembalinya kebahagiaan di desa itu. (*)

*Pendidik, tinggal di Ampenan

Putri Arifatul Fajriyah dan Kepala SMA Negeri 1 Sumbawa

(Suara NTB/arn)

Juara Dua Nasional, Putri Kritik Tata Kota Sumbawa PUTRI Arifatul Fajriyah (18) siswa kelas 12 SMA Negeri 1 Sumbawa, peraih juara II nasional lomba penataan ruang bidang sketsa kota, berbicara mengenai konsep kota ideal. Menurutnya, penataan kota Sumbawa masih jauh dari kata konsep ideal tersebut.

Ditemui Suara NTB, Sabtu (28/2), di sekolahnya, Putri sapaan akrabnya, baru pertama kali mengiku-

ti kegiatan lomba semacam itu.

Sedikit dipaksa oleh guru pembimbingnya, akhirnya Putri termotivasi dan menjadi juara I tingkat Provinsi untuk sketsa kota.

Tak disangka, tema kota ideal yang digagas anak pasangan Dra. Rodhiyah dan Khaeruddin ini pun kemudian berhasil menjadi terbaik kedua tingkat nasional di TMII September 2014 lalu.

Menurutnya, kota ideal itu adalah kota yang nyaman, aman

dan tentram. Tidak sumpek dan semrawut. Seperti yang dituangkannya dalam gambar sebuah kota vertikal yang terencana dan tertata.

Lalu bagaimana putri melihat penataan kota Sumbawa Besar saat ini? Menurutnya, masih kurang tertata dan terencana, terutama di pusat kota.

Terlihat dari masih adanya bangunan yang tidak tertata dan terlihat sembrawut serta tidak termanfaatkan.

Contohnya, jembatan penyeberangan di depan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sumbawa yang tidak dimanfaatkan.

Begitu pula dengan sejumlah Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang dibangun Pemkab Sumbawa kurang terawat dan dipelihara.

“Bagus ada RTH, namun kurang dipelihara, kering dan banyak jalan berlubang di sekitarnya,” kritik Putri yang akan mengambil jurusan Arsitektur di UGM Yogyakarta nanti. (arn)

SUARA NTB Senin, 2 Maret 2015

Gunakan Manajemen ’’Roah’’ JELANG Ujian Nasional (UN) yang digelar pertengahan April, banyak strategi yang dilakukan sekolah guna mendekati para siswanya agar siap menghadapi UN. Salah satunya yaitu menggunakan pendekatan manajemen roah terhadap siswa seperti yang dilakukan SMAN 7 Mataram.

Kepada Suara NTB, Jumat (27/2), Kepala SMAN 7 Mataram Drs. H. Muzakki mengaku kondisi para siswa jelang UN, cukup rawan baik dari aspek fisik maupun psikis. Dari aspek fisik, misalnya, para siswa mengikuti berbagai kegiatan pematangan menghadapi UN, seperti pengayaan materi dan tryout.

Namun, ujarnya, dengan segala aktivitas yang diikuti siswa di sekolah membuat kondisi fisik mereka terkuras, belum lagi ditambah dengan aktivitas saat di rumah. Sementara itu, dari aspek psikis, para siswa tentu dihadapkan pada situasi yang cukup menegangkan. Di mana mereka harus menargetkan diri mereka untuk lulus dan sukses menghadapi UN. Belum lagi fenomena nikah yang dilakukan para siswa calon peserta UN jelang menghadapi UN lantaran stres. Meski menghadapi para siswa dengan beragam situasi seperti itu, Muzakki tidak merasa khawatir, karena pihaknya sudah mengantisipasinya jauh-jauh hari. Dalam hal ini, pihaknya menggunakan pendekatan dengan manajemen roah. Manajemen ini, ujarnya, dapat membuat siswa yang selama ini tegang bisa jadi lebih relaks dan tidak terlalu terbebani.

Biasanya, selama ini pendekatan komunikasi yang sering digunakan adalah jalur komunikasi struktural. Akibatnya, terjadi ketegangan antara subjek yang melakukan komunikasi.

“Dengan pendekatan emosional seperti ini, para siswa peserta UN siap menghadapi UN dan tidak tegang,” jelasnya.

Sementara itu, Wakil Kepala Kurikulum SMAN 7 Mataram Budi Harto, S.Pd menerangkan, selain pihaknya telah mengupayakan pendekatan kepada siswa melalui jalur komunikasi non struktural, persiapan UN secara formal lainnya yang telah dilakukan yakni berupa pengayaan materi UN dan pelaksanaan try out. Pengayaan materi dijadwalkan berlangsung selama 12 kali selama bulan Januari sampai April. Sementara try out dijadwalkan berlangsung 4 kali, termasuk dari SKPD. “Pengayaan baru 8 kali, sedang try out baru s e k a l i ,” ujarnya m e n jelask a n . (dys) H. Muzakki (Suara NTB/dok)

PENDIDIKAN

Halaman 13

Mahasiswa Bidikmisi Unram Protes Tinggal di Rusunawa Mataram (Suara NTB) Mahasiswa penerima beasiswa bidikmisi Universitas Mataram (Unram) memprotes keras kebijakan pihak kampus yang mengharuskan penerima beasiswa tinggal di asrama mahasiswa bagi mahasiswa dan rusunawa bagi mahasiswi angkatan 2014-2015. Bukan tanpa alasan, mereka yang tinggal di tempat itu protes, karena pihak Unram terkesan melakukan pemaksaan terhadap mereka, di samping mereka juga harus membayar uang sewa per bulannya.

Salah seorang mahasiswa penerima beasiswa bidikmisi , mengaku terpaksa harus tinggal di asrama mahasiswa, karena diwajibkan pihak kampus. Padahal sebelum itu, mahasiswa yang tidak mau disebutkan namanya itu mengaku telah memiliki kos. Akibat kebijakan tersebut, ia harus kembali mengeluarkan uang sewa tempat tinggal, karena sebelumnya telah telanjur membayar uang sewa

kos di tempat lain.

Menanggapi hal ini, Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan Ir. Kertanegara, MP, membantah adanya protes tersebut. Menurutnya, pihak Unram rutin mengadakan pertemuan dengan mahasiswa penerima bidikmisi. Namun dalam pertemuan-pertemuan tersebut, mahasiswa tidak pernah sama sekali menyingung persoalan tersebut. “Kalau mau protes jangan di belakang mengerutu be-

gitu, sampaikan dengan cara baik-baik,” terangnya pada Suara NTB belum lama ini.

Kertanegara membantah jika ada kesan pemaksaan pihak Unram terhadap setiap mahasiswa yang tinggal di tempat itu. Karena jauh-jauh hari sebelum itu, pihak Unram telah merencanakan itu dengan matang dan telah melakukan sosialisasi terhadap mahasiswa. “Sebenarnya bukan pemaksaan tapi diberikan

sedikit kebijakan pada mereka. ya karena mungkin mereka sudah punya kos terlebih dulu, terus diminta untuk pindah,” jelasnya.

Dijelaskannya, salah satu tujuan mereka tinggal di asrama dan rusunawa agar proses sosialisasi antarmahasiswa penerima beasiswa bidik misi mudah dilakukan. Selain itu, pembentukan karakter terhadap penghuni asrama dan rusunawa jadi mudah dilakukan pihak Unram. Karena setiap hari, berbagai kegiatan di asrama dan rusunawa dilakukan dalam rangka membentuk iman, mental dan karakter para mahasiswa.

Misalnya, shalat berjamaah antar penghuni dan ceramah.

Selain itu, untuk semakin

efektifnya proses pembinaan di dalam asrama dan rusunawa, dibentuk ibu asuh dari unsur dosen dan ketua asrama dan rusunawa yang bertugas mengatur jadwal piket di tempat tinggal masingmasing.

Diakuinya, saat ini, kapasitas penghuni di rusunawa berkisar 300 orang dengan jumlah 80 kamar. Tiap kamar dihuni 3 mahasiswa. Sementara itu, jumlah kamar di asrama mencapai 33 kamar dengan kapasitas 2 penghuni per kamarnya. “Mereka nantinya akan rolling selama 5 bulan dengan mahasiswa bidik misi lainnya. Adapun uang sewa asrama diperuntukkan bagi biaya perawatan asrama dan rusunawa,” terangnya. (dys)

Aletheia Gelar ’’Student Conference’’ Mataram (Suara NTB) Yayasan Pendidikan Kristen Aletheia Ampenan terus berkembang. Berbagai inovasi dan kreativitas dalam proses belajar mengajar terus dikembangkan di tempat itu. Terbaru, pihak sekolah mengembangkan model pembelajaran student conference yang melibatkan orang tua masing-masing siswa.

Kepada Suara NTB, Wakil Kepala Kurikulum SD-SMP Kristen Aletheia Anita Theresia Sinaga, SP, menjelaskan jika student conference yang digelar pihaknya dimulai sejak 14 Februari lalu. Klaimnya, model itu lebih baik, karena mampu membuat para siswa aktif dan lebih menguasai setiap materi.

Model student conference ini juga mampu membuat para siswa aktif berhadapan dengan orang tua mereka. Alasannya, menggunakan model pembelajaran display masing-masing siswa menjelaskan setiap materi pelajaran yang diperoleh selama setengah semester lalu di hadapan orang tua.

Setelah itu, orang tua yang menyimak penjelasan anak-

(Suara NTB/dys)

PENJELASAN - Salah seorang siswi Aletheia sedang memberikan penjelasan mengenai mapel yang telah dipelajari di hadapan orang tuanya. anak mereka juga diberikan kesempatan untuk bertanya atau menanggapi materi yang dijelaskan oleh anak mereka.

“Setiap anak diberikan kesempatan menjelaskan ke orang tua mereka selama 45 menit. Baru orang tua bertanya dan menang-

gapi penjelasan anak mereka.

Tapi jika dalam menjelaskan lebih dari 45 menit, dibiarkan terus menjelaskan,” terang wanita berkacamata ini.

Untuk kelas 1 dan 2, lanjutnya, mata pelajaran yang mereka jelaskan di hadapan orang

tua sebanyak 7 mapel. Sementara bagi kelas 3 sampai 5 sebanyak 9 mapel. Sedang kelas 7 dan 8 sebanyak 13 mapel.

Senada dengan itu, salah seorang pengajar, Putu Dadi Susanti L.P, A.Md, mengaku jika model pembelajaran seperti ini

baru pertama kali dilakukan pihaknya. Ke depan, pengembangan student conference akan diperluas ke dalam praktikpraktik yang lebih luas lagi. “Ini inovasi baru di Aletheia, dapat inspirasi ingin kembangkan kurikulum. Dengan model display bersama orang tua ini juga dapat melejitkan kemampuan anak dari tidak hanya kemampuan dalam bentuk tulisan, tapi juga kemampuan lisan, yakni menerangkan kembali mapel yang telah dipelajari ke orang tua mereka,” ujarnya.

Selain itu, orang tua kata Dadi, dengan model seperti ini dapat mengetahui secara langsung perkembangan anak-anak mereka. Termasuk mengontrol terhadap kegiatan anak selama di sekolah. “Display ini jadi alat ukur untuk menilai anak, tiap siswa dinilai dan itu menjadi bagian penilaian secara umum bagi siswa,’’ terangnya.

Tidak hanya guru, orang tua harus memberikan penilaian secara objektif tentang kondisi perkembangan anak agar selanjutnya dikomparasi dengan nilai yang diberikan oleh guru. (dys)

Halaman 14

SUARA NTB Senin, 2 Maret 2015

KETUA Umum KONI NTB, H. Andy Hadianto SH mengatakan fokus penggunaan anggaran olahraga tahun 2015 adalah peningkatan prestasi olahraga di Pekan Olahraga Nasional (PON) XIX di Jabar 2016.

Pasalnya fokus kerja KONI NTB adalah merealisasikan target 15 emas di PON Jabar 2016.

“Target lima belas medali emas bukan hal yang mudah, untuk itu kita akan fokuskan anggaran olahra(Suara NTB/fan) ga tahun 2015 unAndy Hadianto tuk kegiatan peningkatan prestasi atlet di PON Jabar 2016,” ucapnya kepada Suara NTB di Mataram, Sabtu (28/2) lalu.

Penggunaan anggaran di tahun 2015 ini segaja difokuskan oleh KONI NTB pada peningkatan prestasi olahraga di PON. Pasalnya di tahun 2015 ini masing-masing cabor sedang menyiapkan atlet mengikuti Pra-PON. Demikian halnya KONI NTB telah melaksanakan Pelatda Sentralisasi dalam rangka persiapan atlet mengikuti Pra-PON hingga PON Jabar 2016.

Direktur PT. DMB ini menjelaskan anggaran olahraga yang akan direalisasikan Pemprov NTB tahun 2015 sebesar Rp 8,150 Miliar. Sebagian besar dari nominal anggaran itu akan digunakan untuk peningkatan prestasi atlet di PON 2016, diantaranya kegiatan Pelatda Sentralisasi atlet persiapan mengikuti Pra-PON tahun 2015, rehab ringan sarana olahraga pendukung Pelatda dan pengadaan perlengkapan sarana latihan atlet dalam rangka persiapan mengikuti Pra-PON hingga PON Jabar 2016.

“Tidak ada biaya pembangunan, hanya ada rehab ringan sport hall dan perbaikan fasilitas olahraga untuk kegiatan Pelatda sentralisasi,” jelasnya.

Kemudian penghargaan bagi atlet dan pelatih yang sukses membawa atlet berprestasi di kancah nasional juga akan disiapkan oleh KONI NTB. “Kita akan beri apresiasi kepada atlet yang berprestasi di kancah nasional hingga Internasional dalam bentuk uang pembinaan atau tali asih,” jelasnya. Prioritas anggaran untuk peningkatan prestasi itu harus dilakukan agar atlet NTB mampu mempersembahkan 15 medali di PON Jabar 2016.(fan)

KONI NTB Diminta Serahkan Database Atlet

(Suara NTB/ist)

Mataram (Suara NTB) KONI Kabupaten/kota mengingatkan KONI NTB agar menyerahkan database atlet yang berprestasi ke KONI Kabupaten/kota di NTB. Pasalnya sejauh ini pihak KONI kabupaten/kota belum mengetahui secara pasti jumlah atlet kabupaten/ kota yang masuk dalam kategori atlet berpretsasi nasional.

Hal ini disampaikan oleh Ketua Umum KONI Dompu, Yuhasmin kepada Suara NTB usai mengikuti Rapat Anggota KONI di Mataram, Sabtu (28/2) lalu.

“Kita tidak tahu berapa jumlah atlet kita yang berpretsasi di level nasional.

KONI NTB harusnya memberitahukan kepada kami soal jumlah atlet kabupaten Dompu yang berprestasi nasional,” ucapnya.

Pernyataaan itu dilontarkan Yuhasmin setelah mendengar rencana program KONI NTB yang menginginkan adanya dukungan KONI Kabupaten/kota untuk merealisasikan target 15 medali emas di PON Jabar 2016.

Dalam hal ini KONI kabupaten/ kota diminta mendukung dana try out atlet-atlet unggulan NTB yang tengah persiapan mengikuti Pra-PON 2015 hingga PON Jabar 2016. Sebab, dalam meningkatkan kualitas tanding para atlet butuh uji tanding empat kali dalam setahun.

KONI Dompu kata Yuhasmin siap mendukung program KONI NTB dalam merealisasikan target peningkatan prestasi olahraga di kancah nasional. Namun saat ini pihak KONI Kabupaten/kota masih kesulitan mendata nama-nama atlet mereka yang berprestasi nasional.

Dalam hal ini KONI kabupaten/kota membutuhkan data resmi dari KONI NTB terkait namanama atlet mereka yang berprestasi nasional, sehingga mereka bisa mengalokasikan anggaran untuk mendukung kegiatan peningkatan prestasi atlet NTB di PON Jabar 2016.

“Kita bisa bantu dengan dana stimulan untuk atlet kita. Dan kami butuh nama-nama atlet yang berprestasi untuk dapat mengalokasi anggaran atlet,” terangnya. (fan)

Mataram (Suara NTB) Membangun prestasi olahraga tidak cukup dengan program andalan yang dibuat KONI dan pengurus cabor berprestasi. Namun lobi-lobi anggaran di tingkat provinsi juga harus menjadi prioritas KONI NTB. Program-program peningkatan prestasi tidak bisa dilaksanakan tanpa adanya dukung anggaran yang memadai.

Apalagi target NTB meraih 15 medali emas di Pekan Olahraga Nasional (PON) XIX di Jabar 2016 sangatlah berat. Mengingat, semua provinsi memiliki ambisi yang sama, yaitu meningkatkan prestasi olahraga di level PON 2016.

“Program yang dibuat oleh KONI NTB dan pengurus cabor berprestasi harus diikuti dengan lobi-lobi anggaran dari Pemprov NTB. Nonsense bila program yang kita buat tidak didukung oleh anggaran yang memadai,” ucap Dewan Pembina KONI NTB , H. Soekartadji Anwar saat bicara di Rapat Anggota KONI NTB di Gedung Sangkareang Kantor Gubernur NTB, Sabtu (28/2) lalu.

Rapat yang dihadiri 100 lebih peserta dari 56 pengurus organisasi cabor, 10 KONI kabupaten/kota dan 33 anggota kepengurusan KONI NTB itu dibuka Ketua Umum KONI NTB, H. Andy Hadianto SH. Hadir juga Wakil Ketua II KONI NTB, Prayitno Basuki, Sekum KONI NTB, H. Suhaimi dan pengurus harian KONI NTB lainnya.

akan lebih dahulu mengikuti ajang Pra-PON di tahun 2015 guna mencari tiket lolos PON. Bagi cabor-cabor non unggulan yang belum punya atlet masuk dalam Pelatda Sentralisasi, KONI ingin semua cabor ikut berpartisipasi menyiapkan atlet ke Pra-PON tahun 2015. Begitu juga KONI Kabupaten/kota yang memiliki atlet yang disiapkan ke PraPON agar ikut mendukung dana try out atlet. Kerjasama semua pihak kata Andy akan memudahkan langkah KONI NTB meraih target 15 emas.

Andy mengakui, dari puluhan jumlah cabor yang didata KONI NTB, saat ini terdapat delapan cabor yang memiliki atlet berpeluang menyumbangkan 15 medali emas, yakni atletik, tarung derajat, pencak silat, voli pasir, menembak, balap sepeda BMX, tinju dan kempo.

Lanjut Andy, terkait program peningkatan prestasi tahun 2015 pihak KONI NTB telah mengajukan usulan anggaran sebesar Rp 8,150 miliar lebih untuk mendanai program. Jumlah anggaran terse-

Rapat itu membahas program KONI NTB dalam rangka meningkatkan prestasi olahraga NTB di PON XIX Jabar 2016. Lewat rapat tersebut pihak KONI NTB ingin menyamakan visi serta menyatukan tekad dalam rangka mewujudkan target NTB meraih 15 medali emas di PON Jabar 2016 yang ditargetkan oleh Pemprov NTB. Di samping itu, pihak KONI NTB juga melaporan program KONI NTB di tahun 2014 yang sudah menghabiskan anggaran sebesar Rp 10 Miliar lebih untuk kegiatan Porprov NTB, Pelatda Sentralisasi dan lain-lain.

Pada kesempatan itu Andy mengatakan dalam rangka mewujudkan target 15 emas, KONI NTB akan melaksanakan program peningkatan prestasi. Di antaranya melaksanakan Pelatda Sentralisasi yang melibatkan 38 atlet dan 12 pelatih. Sejumlah atlet yang mengikuti Pelatda itu akan digembleng untuk meraih 15 medali emas di PON 2016. Namun, sebelum berlaga di PON, para atlet itu

(Suara NTB/fan)

PIMPIN RAPAT - Ketua Umum KONI NTB, H. Andy Hadianto, bersama Dewan Pembina, H. Soekartadji Anwar, didampingi jajaran pengurus KONI NTB lainnya sedang memimpin rapat anggota KONI NTB di gedung Sangkareang Kantor Gubernur NTB, Sabtu (28/2) lalu. but akan dipakai untuk membiayai 13 item kegiatan, diantaranya biaya Pelatda Sentralisasi 2015 sebesar Rp 5,515 miliar, bantuan pembinaan organisasi Pengprov cabor, Rp 200 juta, biaya belanja barang dan jasa Sekretariat KONI Rp 1,344 Miliar, bantuan dana stimulan kepada atlet berprestasi Rp 300 juta dll.

Namun persoalannya saat ini adalah, anggaran untuk kegiatan peningkatan prestasi olahraga NTB di tahun 2015 belum cair.

Anggaran yang diajukan

oleh KONI NTB itu masih dalam tahap proses pencairan.

Sementara itu Pelatda Sentralisasi sudah berjalan sejak 15 Januari 2015 meskipun dalam pelaksanannya tidak semaksimal seperti yang diinginkan. Pasalnya sampai saat ini masih ada beberapa sarana dan prasarana latihan atlet yang belum lengkap dan harus dibenahi seperti asrama untuk penginapan atlet yang masih harus dibenahi, arena latihan balap sepeda BMX yang belum bisa digunakan karena belum jadi. (fan)

Barcelona Menang Mudah

Di Maria Sedang Beradaptasi

Granada Raksasa Spanyol, Barcelona, menang mudah 3-1 dari tuan rumah G r a n a d a dalam laga lanjutan La Liga pekan ke-25 di Estadio Los Carmenes, Sabtu.

Seperti dilaporkan goal.com, tiga menit pertandingan berjalan, terjadi insiden benturan yang melibatkan Javi Marquez dan Dani Alves saat keduanya berebut bola, namun tim medis dengan sigap memberikan pertolongan.

Neymar memberikan ancaman pertama, melakukan dribble melewari bek di sisi kiri, namun usahanya membuka keunggulan belum membuahkan hasil. Barca tampak kesulitan menembus rapatnya lini belakang tuan rumah hingga memasuki menit 20.

Sebuah peluang emas tercipta melalui serangan yang dibangun Luis Suarez dari sektor kiri.

Penyerang Uruguay berhasil melewati Jean-Sylvain Babin sebelum memberikan umpan kepada Xavi. Sang gelandang senior melepaskan tembakan, sayang bola masih bisa diamankan Oier.

Gol yang dinantikan The Catalans akhirnya tiba. Sebuah umpan sensasional diberikan Jordi Alba kepada Suarez, sang striker kemudian mengarahkan si kulir bundar ke gawang. Oier berusaha menyelamatkan bola, tapi gagal. Clearance tidak sempurna dilakukan Cala, kemudian Rakitic memanfaat-

Manchester Manajer Manchester United Louis van Gaal mengakui Angel di Maria sedang berjuang untuk menyesuaikan diri dengan permainan sepak bola Inggris setelah diganti pada babak kedua dalam pertandingan 2-0 United dengan Sunderland.

Pemain yang mengawali karir menjanjikan di United setelah mencetak rekor nilai transfer 59,7 juta poundsterling atau sekitar 92,2 juta dolar AS dari Real Madrid itu kemudian tenggelam.

Di Maria hanya mencetak satu gol bagi United sejak memulai debutnya pada Oktober 2014 dan ditarik Van Gaal setelah penampilan tidak efektif pada babak pertama melawan Sunderland di Old Trafford pada Sabtu (28/2).

“Ketika seorang pemain tidak berada dalam sebuah pertandingan, saya harus melakukannya,” kata Van Gaal dalam pergantian pemain. “Saya manajernya dan saya tidak dapat menyangkal apa yang saya lihat.”

“Kami harus memberikan Angel waktu lebih banyak untuk beradaptasi dengan Liga Premier, ritme tinggi Inggris. Itu tidak begitu mudah,” kata manajer asal Belanda itu.

Penyesuaian Di Maria untuk hidup di Inggris bertambah berat setelah terjadi usaha pencurian di rumahnya ketika dia, istrinya, dan anak kecilnya berada di rumah.

Klub Manchester United telah mengamankan keluarga Di Maria dan memindahkan mereka ke sebuah hotel, tapi van Gaal mengakui kejadian itu tidak membantu sang bintang sepak bola asal Argentina itu untuk menetap di Manchester.

“Tentu saja. Saya sudah berbicara tentang prinsip dasar manusia sepenuhnya.

Jadi, lingkungannya juga punya pengaruh terhadapnya, juga kepada setiap manusia,” kata Van Gaal.

“Saya, sebagai manajer, saya juga harus mengelola lingkungan itu. Apakah itu menuntut waktu lebih untuknya? Baik, berikan dia tambahan waktu,” ujar pelatih berusia 63 tahun itu.

Mantan manajer Bayern Munchen itu mengatakan kesulitan untuk menyesuaikan diri dalam Liga Premier tidak hanya terjadi pada Di Maria, tapi juga semua pemain dan para pemain juga harus beradaptasi dengan budaya setempat.

“Kami harus memberikan waktu baginya untuk beradaptasi, untuk menaikkan kembali kepercayaan dirinya karena itu juga penting. Dia juga manusia, seperti saya, seperti Anda. Anda dapat melakukan kesalahan. Tapi, dia adalah bintang olahraga dan dia harus mengatasi itu pada periode ini. Semoga,” kata Van Gaal dikutip AFP. Angel di Maria (ant/bali post)

(Suara NTB/ist)

KELABUI KIPER – Luis Suarez sukses mengelabui kiper Granada untuk menggandakan keunggulan Barcelona dalam lanjutan Liga Spanyol, akhir pekan kemarin. kan kesalahan tersebut dengan finishing sempurna.

Kubu Granada melancarkan protes setelah Marc Bartra menjatuhkan salah satu penggawa tuan rumah di kotak terlarang, namun wasit tidak menunjuk titik putih.

Granada mengambil inisiatif serangan saat restart dan nyaris menyeimbangkan kedudukan setelah Mathieu melakukan blunder dengan membuang bola di daerah sendiri. Ibanez mendapatkan bola dan memberikan umpan menyilang untuk Cordoba, tapi Bravo dengan cepat mementahkan peluang.

Tidak butuh waktu lama bagi tim tamu menggandakan keunggulan. Suarez melanjutkan performa impresifnya dengan mencetak gol kedua Barca. Rakitic memberikan umpan matang ke area lawan

dan meski Suarez mendapat kawalan ketat, dia berhasil merobek jala Oier.

Bartra kembali melakukan pelanggaran di area terlarang dengan menjatuhkan Bangoura dan wasit menunjuk titik putih untuk tim tuan rumah.

Fran Rico tanpa celah mengeksekusi penalti untuk memperkecil kedudukan.

Di menit 70, sikap tidak egois Suarez membuahkan gol ketiga bagi Barca. Mantan bintang Liverpool menjangkau bola hasil operan Rakitic dan berhasil mengecoh Oier. Memiliki ruang luas untuk melakukan tembakan langsung, Suarez malah memberinya kepada Messi yang berada di depan gawang. Penyerang asal Argentina tak menyia-nyiakan peluang emas untuk menceploskan bola ke gawang yang sudah kosong. (ant/bali post)

Arena PON 2016 Dilengkapi Tes Doping

(Suara NTB/ist)

Bukan Hal Mudah

Peningkatan Prestasi Harus Didukung Anggaran

Maskot PON 2016

Bandung (Suara NTB) Pengurus Besar Pekan Olahraga Nasional (PB PON) XIX/2016 Jawa Barat menyatakan setiap arena cabang olahraga PON akan dilengkapi dengan titik khusus untuk tes doping atlet sebelum mereka bertanding.

“Setiap arena 43 cabang olahraga harus ada titik untuk pemeriksaan tes doping,” kata Wakil Ketua Harian Pengurus Besar (PB) PON XIX/ 2016, Ahmad Hadadi, di Bandung.

Menurut dia, saat ini pihaknya akan menyiapkan sumber daya manusia seperti tenaga medis dari Dinkes Pemprov Jabar serta kabupaten/kota dan peralatan laboratorium untuk tes doping di setiap arena PON. “Jadi semua yang dibutuhkan untuk penyelanggaran PON maka kami wajib mengadakan. Tes Doping ini wajib karena sudah menjadi ketentuan internasional,” kata dia.

PB PON XIX/2016 sendiri, menurut Hadadi, telah mengusulkan jumlah anggaran yang akan dipakai untuk tes doping tersebut.

“Kemarin kita sudah menggelar rapat dan melalui rapat kemarin itu kami juga usulkan jumlah anggarannya berapa untuk tes doping ini,” ujarnya.

Lebih lanjut ia mengatakan, jika ditemukan atlet yang menggunakan doping sebelum bertanding maka akan dikeluarkan. “Pokoknya setiap mau bertanding kita cek tes doping.

Kalau ada yang ketahuan doping maka dia bisa dikeluarkan,” kata dia. (ant/bali post)

OPINI

SUARA NTB Senin, 2 Maret 2015

OP Beras Belum Menjadi Solusi HARGA beras belakangan ini melambung tak terkendali. Terakhir, di Kota Mataram harga kebutuhan pokok ini menyentuh harga Rp 13.000 per kilogram.

Harga termahal yang pernah terjadi dalam sejarah perberasan di NTB. Mahalnya harga beras menjadi kontradiktif, karena NTB merupakan lumbung padi dan penyangga pangan nasional. Status ini disandang NTB karena produksi padi di daerah ini melimpah dan selalu selalu melampaui target.

Surplusnya produksi beras membuat NTB tidak saja ditetapkan sebagai penyangga pangan nasional. Tetapi juga sebagai salah satu daerah pensuplai beras ke daerah lain. NTT salah satu provinsi yang mendapat pasokan beras dari NTB. Menjadi daerah pemasok kebutuhan pokok tersebut, wajar NTB berbangga. Namun di balik kebanggaan sebagai daerah pemasok beras, justru menjadi ironi bagi masyarakatnya. Kenapa? Karena harga beras di daerah penghasil beras yang melimpah ini sangat mahal.

Logika masyarakat awam, jika sebagai daerah surplus beras, seharusnya mereka tidak membeli beras dengan harga semahal sekarang. Atau jika harga beras mahal karena stok menipis, masih bisa diterima akal sehat. Tetapi, kini stok melimpah dan di beberapa tempat panen sudah mulai, kenapa beras mahal? Ini yang sulit dilogikan masyarakat awam.

Apakah ada spekulan yang bermain? Masyarakat tidak mau tahu apakah mahalnya beras karena permainan spekulan atau apa? Yang mereka harapkan, beras bisa dibeli dengan harga wajar.

Sementara itu, menyikapi melambungnya harga beras, pemerintah memang tidak tinggal diam. Operasi Pasar (OP) telah digelar. Misalnya Badan Urusan Logistik (Bulog) Divre NTB telah menggelar OP beberapa hari lalu di Pasar Kebon Roek, Pagesangan, Mandalika, Cakra dan Sindu. Tetapi OP yang digelar sepi peminat. Kenapa? OP yang digelar tujuannya menstabilkan harga beras, kemudianmeringankan beban masyarakat ternyata tak diminati pembeli.

Kenapa? Ternyata sepinya peminat karena beras yang dijual dalam OP itu, kualitasnya buruk. Pantauan Suara NTB, OP yang digelar di lima titik secara bersamaan Jumat (27/2) lalu, tak diminati pembeli.

Salah seorang warga, Samar ditemui di Pasar Kebon Roek mengaku, enggan membeli beras OP karena kualitasnya tidak layak konsumsi. Beras yang dijual dalam OP, kualitasnya tidak jauh berbeda dengan beras miskin yang diterima dari kepala lingkungan yang belakangan ini juga dikeluhkan karena kualitasnya buruk. “Berasnya hitam sama kayak raskin itu,” kata Samar Jumat (27/2).

Samar membandingkan harga beras dengan kualitas super di pasar sekitar Rp 12.000 hingga 13.000 per kilogram dengan harga beras OP Rp 7.400. Melihat kualitasnya yang buruk, Samar lebih memilih membeli beras kualitas super dengan harga Rp 13.000 per kilogram. “Bedanya cuman Rp 4 ribu, mending beli yang super aja,” katanya.

Reaksi masyarakat terhadap OP, jangan dianggap hal biasa apalagi sepele. Reaksi masyarakat itu, bentuk kekecewaan mereka bahwa upaya pemerintah menekan harga beras dan membantu masyarakat melalui OP tidak membuahkan hasil. Artinya OP belum menjadi solusi terhadap melambungnya harga beras. (*)

Halaman Halaman 14 15

Kantong Budaya dan Arus Pemikiran Kritis Oleh: E K U A T A N masyarakat sipil (civil society), setidaknya dalam kurun waktu satu dekade terakhir, semakin menggeliat. Di Indonesia, bangsa yang cukup lama dikungkung oleh tradisi pembungkaman kebebasan berekspresi, dengan munculnya “kelonggaran” dalam berkumpul dan menyuarakan ide-ide, menjadi perayaan tersendiri. Memang, untuk mendukung perubahan dan perbaikan rakyat, negara harus disokong oleh “civil society” yang kuat dan mengakar. Salah satu yang menyeruak dan menjadi tren “new social movement” adalah gerakan kebudayaan.

Tak bisa dimungkiri, pikiran dan ide yang lahir dari kantong-kantong budaya menjadi salah satu gerakan “perlawanan” dengan cara santun, berjuang lewat pena, dan kreativitas.

Gerakan kebudayaan merupakan super struktur, apabila memakai pisau analisis Antonio Gramsci, seorang postmarxis yang tersohor dengan konsep hegemoni-nya. Disebut superstruktur karena terdiri atas dua unsur, yaitu tatanan institusional dan tatanan kesadaran kolektif. Dengan mengedepankan kesadaran yang menjadi sebuah ideologi, maka gerakan masyarakat sipil menjadi lebih unggul daripada masyarakat politik. Gerakan semacam ini akan melakukan proses hegemonik dan meng-counter atau berjarak dengan dominasi penguasa. Hal ini ditandai dengan perjuangan ideologi yang berusaha membentuk kesatuan antara ekonomi, politik, dan keseimbangan intelektualitas demi kepentingan bersama, bukan hanya kepentingan kelompok tertentu. Kita bisa melihat di daratan Eropa, kekuatan aparatus ideologi lebih hegemonik, melalui media, kantong budaya, dan diskusi kritis. Berbeda halnya dengan Amerika Latin misalnya, yang lebih mengedepankan kekuatan respresif atau militer.

Dari paparan tersebut, dapat dilihat bahwa kebudayaan menjadi jejaring sosial yang mengusung kemerdekaan dalam berpikir kritis. Pada akhirnya, kebudayaan akan mendukung munculnya peradaban yang tinggi. Agaknya kita masih mengingat bahwa dalam sejarah kebudayaan Indonesia modern, ada relasi yang sangat erat antara seni budaya dan politik. Bahkan pada fase tertentu, seni budaya dipandang sebagai produk sebuah proses politik. Fenomena ini dapat ditemukan pada munculnya berbagai lembaga kesenian dan kebudayaan yang berafiliasi dengan partai tertentu. Pada tahun 19501960-an, lembaga kesenian dan kebudayaan partai tumbuh subur, seperti Lembaga Kebudayaan Nasional (LKN/PNI), Lembaga Kebudayaan Rakyat (Lekra/PKI), dan Lembaga Seniman Budayawan Muslimin Indonesia (Lesbumi/NU). Namun, dalam tulisan ini, saya tidak ingin memperdalam konsep kebudayaan yang dianut pada era itu. Namun, ingin memberi gambaran bahwa kantong seni

Nurhikmah

(Alumni Magister Budaya, Pegiat Komunitas Literasi Anorawi)

Perkembangan kantong-kantong budaya kian ditunjang dengan lajur teknologi yang demikian deras. Simak saja banyaknya pertautan pemikiran terjadi di media sosial yang hanya terjadi dalam hitungan detik di berbagai penjuru dunia.

Hal ini menjadi salah satu sinyal perkembangan kehidupan manusia. Teknologi yang semakin maju ini bisa menjadi medium perjuangan gerakan kebudayaan abad kontemporer. dan budaya dirasa penting untuk menegakkan sebuah kepentingan.

Beberapa contoh diatas menunjukkan bahwa pada fase apapun dan di belahan bumi manapun, kebudayaan menjadi tonggak atau “alat” gerakan menuju perubahan. Dalam arus pemikiran kebudayaan-lah, proses untuk melakukan hegemoni dan budaya tanding, mungkin terjadi. Untuk menjalankan proses hegemonik, maka strategi menjadi sangat penting. Kelas pekerja, di era seperti ini, tidak bisa lagi mengisolasi dirinya dalam kelas proletariatnya semata.

Namun sebaliknya, kelas ini harus mencoba menjadi “kelas kebangsaan” yang merepresentasikan dan mengartikulasikan kepentingannya untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas kelompoknya. Gerakan ini akan menyentil “rezim kepastian” di tataran kelas borjuis atau penguasa.

Inilah yang memungkinkannya sebuah konsep Demokrasi Radikal, yang akan mengarah pada revolusi demokrasi sebagai medan artikulasi hegemonik dilihat dalam fenomena gerakan-gerakan sosial baru.

Dalam konteks kedaerahan, kemunculan gerakan kebudayaan, gerakan sosial baru, atau semacamnya, harus memiliki prakondisi setidaknya pada 2 hal, yaitu ruang publik dan komunitas budaya. Pertama, ruang publik menjadi spot yang sangat penting, terutama dalam konteks komunikasi massa. Sejarah mengingatkan kita bahwa gejolak pemikiran yang begitu besar arusnya lahir di ruang publik, dari kegalauan dan keresahan sekelompok orang, yang duduk dalam ruang yang nyata. Gejolak pemikiran yang begitu besar tersebut bisa mengaktifkan kembali ruang publik yang selama ini tidak memiliki “ruh”.

Pembangunan ruang publik dalam bidang kebudayaan menjadi suatu keniscayaan. Berbicara tentang hal itu, saya jadi teringat Abidin Kusno (2009), yang menekankan bahwa ruang publik menjadi sangat penting untuk membangun kebersamaan dalam komunitas karena memberi tempat untuk berinteraksi dan merajut momen-momen yang dapat diingat secara kolektif. Ruang

publik adalah suatu arena bagi politik memori. Dari pernyataan ini, terdapat pemikiran bahwa kehadiran memori kolektif tergantung pada keberadaan ruang publik yang memberi tempat bagi kita untuk merajut ingatan bersama. Maka tak heran, jika kantong-kantong budaya selalu hadir di ruang publik dalam komunikasi yang intens.

Kedua, komunitas budaya. Kelompok orang yang berkumpul menjadi bagian dari proses untuk menggiatkan dan mendaratkan kembali kebudayaan dalam masyarakat. Apabila ruang publik sudah tersedia di satu kota, maka spot itu penting untuk dihidupi oleh komunitas atau kantong budaya. Seno Gumira Ajidarma (2007) pernah menulis bahwa kehidupan budaya adalah perbincangan antara hati dan kepala ketika merenungkan dunia-dalam perbincangan itu berlangsung tarik menarik, antara menyerah, melawan, atau menawar kepada proses kematian budaya.

Tulisnya, “Kalau Anda setiap hari berangkat ke tempat kerja pukul 6 pagi dan pulang pukul 5 sore, dan di rumah menunggu kantuk dengan menonton TV, maka anda telah mengalami kematian budaya. Kalau Anda merasa bahwa selingan yang menggembirakan dalam hidup hanyalah menonton di bioskop, jalan-jalan ke Mall, nongkrong di kafe, maka anda telah mengalami kematian budaya”.

Komentar lebih menohok terhadap kaum yang mengaku “intelektual” adalah pada “Kalau Anda merasa bahwa kehidupan yang beradab, membaca buku-buku berat, mengambil kuliah S3, berdiskusi tentang politik dan agam, tapi memandang sebelah mata pada kesenian pengamen jalanan, maka anda telah mengalami kematian budaya. Atau ketika anda merasa harus menggauli puisi demi mutu hidup anda, atau menulis dan membaca puisi bernilai sastra, maka itu adalah kematian budaya”.

Dua prakondisi ini, termasuk di daerah, menjadi keniscayaan agar kerja-kerja intelektual dan kebudayaan bisa terasa ke setiap elemen masyarakat. Persoalan kritik atau melawan bukanlah sekedar gaya hidup atau ingin gagah-gagahan dalam adu pemikiran, tapi bagaima-

na segala macam kegelisahan itu bisa saling melengkapi untuk menjadi gerakan masyarakat sipil. Menjamurnya komunitas budaya, mulai dari komunitas nonton film, komunitas diskusi dan literer, pecinta alam, komunitas sepeda, dan sebagainya, adalah semacam geliat kebudayaan. Komunitas ini, selaiknya, bukan sekedar penyaluran hobi belaka, tapi ada pesan ideologis yang tersimpan didalamnya. Inilah yang perlu ditekankan agar komunitas budaya tersebut diisi oleh manusia-manusia atau generasi muda yang memahami akar ideologis dalam membangun rasa kebangsaannya, bukan menjadi generasi yang “membebek” atau sekedar ikut-ikutan. Bukan pula generasi yang mengalami kematian budaya.

Perkembangan kantong-kantong budaya kian ditunjang dengan lajur teknologi yang demikian deras. Simak saja banyaknya pertautan pemikiran terjadi di media sosial yang hanya terjadi dalam hitungan detik di berbagai penjuru dunia. Hal ini menjadi salah satu sinyal perkembangan kehidupan manusia. Teknologi yang semakin maju ini bisa menjadi medium perjuangan gerakan kebudayaan abad kontemporer. Gerakan kebudayaan yang tidak hanya untuk “gagah-gagahan” atau sekadar penyaluran hobi, tapi memiliki ruh penyadaran demi perubahan yang lebih baik. Jalan menuju perubahan bukanlah hal yang mudah, bahkan mungkin terjal. Namun, itulah hakikat “melawan”, dengan santun dan kreatif. Kalau seperti kata Nyai Ontosoroh pada Minke, dalam Bumi Manusia-nya PAT, “Kita telah melawan, Nak”.[]

Harga beras melambung di lumbung pangan Selidiki indikasi mafia beras bermain

*** Produksi miras tradisional Lobar sulit dikendalikan Aparat harus bertindak tegas

***

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Hari Aryanti, Akhmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Sahmad Darmi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi, Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur: Rusliadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami. Dompu : Nasrullah. Bima : M.Yusrin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaluddin, Wahyu W. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 15.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 20.000/mmk. Display F/C : Rp 25.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 15.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 10.000/mmk.

Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 450.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 250.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 75.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 80.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 4.500. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT Bali Post.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

SUARA NTB

Senin, 2 Maret 2015

Halaman 16

AS-SALAM

Arabian Restoran

Menyediakan aneka hidangan & melayani pesanan nasi kotak, snack box dan menerima rantangan

Menyediakan: Masakan Khas Timur Tengah: *Nasi Kabuli Kambing/Ayam *Nasi Kasbah/Tomat *Nasi Baryani *Nasi Mandy *Sate Kambing

*Gulai Kambing *Darcah *Malby *Roti Tamis/Darcah

JL. Saleh Sungkar No. 70A Ruko Ampenan (Jalur Senggigi)

Telp.622619, Hp.0818540790

TRAVEL

OTOMOTIF

RUMAH MAKAN ARFATURINDO

TOUR & TRAVEL

Melayani :

TIKET PESAWAT, RENT CAR/100.000 Antar Jemput Bandara/50.000 Paket Tour

Hub : RAMDANI HP.085878805714 atau 087739518019

BTN GRIYA PERMATA Blok H No.2 Sekarbela Mataram Email : staywithus22@gmail.com

RADIO

OTOMOTIF

SUARA NTB

Senin, 2 Maret 2015

RUPA - RUPA

Halaman 17

RUPA - RUPA

gin Belajar n i P ANIMASI ?

SETIAP MINGGU PAGI - SORE DI TAMAN MAYURA

HUBUNGI :

081917002381

COUNTER PAINT ART GALLERY MINIMALIS LUNA MAYA EKAGITT

SALES

RUPA - RUPA

KOMPUTER

RUPA - RUPA

SUARA NTB Senin, 2 Maret 2015

BUDAYA DAN HIBURAN

Halaman 18

Nama Baik Gili Trawangan Diduga Sengaja Dicemarkan Tanjung (Suara NTB) Nama baik Gili Trawangan dihadapan para wisatawan diduga sengaja dicemarkan. Demikian disampaikan Asosiasi Pengusaha Gili Trawangan (APGT) setelah menelisik metode pencemaran yang diduga dilakukan kelompok yang tidak bertanggung jawab.

(Suara NTB/ist)

Dikatakan, pencemaran nama baik objek wisata gili trawangan itu dilakukan melalu jejaring sosial. Meski belum diketahui apa motif pencemaran itu, Ketua APGT meyakini bahwa ada oknum yang sengaja ingin menjatuhkan dan merusak usaha kepariwisataan di gili tersebut. Mereka lantas mengadukan hal tersebut kepada Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Kadisbudpar) NTB demi menyusun pertahanan untuk melawan ancaman – ancaman seperti yang sedang dialami.

Menurutnya, ada salah satu organisasi yang melakukan tindakan itu melalui jejaring sosial. “Kalau kita lihat dari bahasa dan postingan-postingannya di jejaring sosial kami menilai bahwa mereka ingin merusak dan menjatuhkan perkembangan pariwisata kita,” ujar Sam Samba Humas APGT kepada Kadisbudpar NTB H. L. Mohammad Faozal S.Sos., M.Si, Sabtu (28/2) di Bangsal.

Asosiasi pengusaha di Gili Trawangan tersebut merasa keberatan atas tindakan yang dilakukan oleh oknum tersebut.

Mereka meminta agar kelompok organisasi tersebut didatangkan ke Gili untuk menyelesaikan persoalan secara bersama.

Jika tidak disikapi, tindakan mereka akan semakin merugikan sehingga berdampak pada terganggunya usaha kepariwisataan.

“Kami minta agar orang ini didatangkan, kami siap memfasilitasi mereka dalam bentuk akomodasi dan sebagainya di gili. Kami hanya ingin tahu apa niat mereka sehingga sampai melakukan pencemaran melalui jejaring sosial seperti ini,” tambhanya sembari menunjukkan sebuah postingan di internet menggunakan bahasa asing dan bertendensi negatif.

Kepala dinas yang menerima aduan asosiasi pengusaha tersebut mencoba meredam amarah para pelaku usaha. Dirinya meminta agar pelaku usaha itu tidak terlalu reaktif serta memberikan respon yang terlalu jauh terhadap orang – orang seperti itu. Meski demikian, ia berjanji untuk mendukung langkah yang akan diambil oleh pelaku – pelaku usaha tersebut jika memang itu dinilai dapat menutupi pencemaran nama yang telah dilakukan.

“Saya pikir yang begitu-begitu jangan terlalu diresahkan.

Ancaman – ancaman seperti itu memang biasa dalam dunia bisnis dan coba jangan terlalu ditanggapi,” tanggapnya.

Kendati demikian, pelaku usaha yang bernaung dalam APGT tersebut berencana untuk menelusuri pangkal persoalan yang sedang dihadapi itu. Dikatakan oleh Sam bahwa sore itu pihaknya akan langsung menggelar rapat dan mencari solusi atas tindakan oknum yang dinilainya telah mencoreng serta citra pariwisata NTB khususnya Gili Trawangan. Mereka merasa tidak terima lantaran hal tersebut dapat bermuara negatif bagi usaha sehingga pariwisata khususnya di gili terancam tidak bisa bergerak maju. (met)

Ilustrasi Film Animasi

Film Animasi Indonesia Tembus Nominasi Festival Dresden Jakarta (Suara NTB) Film pendek animasi produksi studio animasi Lanting berhasil menembus nominasi di Filmfest Dresden Jerman yang akan berlangsung April 2015 mendatang bersaing dengan 2.300 peserta lainnya yang berasal dari Jerman dan berbagai negara lainnya.

“Alhamdulillah film pendek animasi Lanting, PRET masuk nominasi di Filmfest Dresden Jerman. Out of 2.300 peserta,” kata pemilik studio Lanting sekaligus sutradara film PRET, Firman Widyasmara di Jakarta, Minggu.

Firman yang pernah masuk nominasi Festival Film Indonesia 2015 untuk kategori animasi itu dan meraih penghargaan di Apresiasi Film Indonesia 2014 di Medan, mengatakan PRET masuk bersama 48 peserta kategori “international competition” lainnya. “Senang sekali bisa mewakili Indonesia masuk nominasinya,” paparnya.

Kabar mengenai keberhasilannya masuk ke dalam penilaian kategori “international competition” didapatkan melalui konfirmasi surat elektronik dari panitia festival film pendek tersebut. Bahkan pihak panitia mengatakan telah memberikan notifikasi kepada KBRI di Berlin bahwa ada sineas Indonesia yang film animasinya masuk ke penilaian Filmfest Dresden.

“Surprise saja buat saya, apalagi menjadi satu-satunya perwakilan dari Indonesia, apalagi kita tahu sangat sulit menembus pasar Eropa,” kata Firman.

Saat ini Firman mengatakan tengah menyiapkan versi cinema PRET untuk keperluan penjurian di festival film itu.

Mengenai kepastian keberangkatannya ke Dresden, Firman belum bisa memastikan hal tersebut karena dana yang dibutuhkan cukup besar.

Ia menjelaskan telah menjalin komunikasi dengan sejumlah lembaga pemangku kepentingan di bidang perfilman dan industri kreatif nasional namun hingga saat ini belum ada tindaklanjutnya. “Konfirmasi untuk bisa hadir di acara itu hingga akhir Maret ini. Mudah-mudahan bisa hadir di festival tersebut,” katanya. (ant/bali post)

(ant/bali post)

BELI BURUNG - Presiden Joko Widodo (kedua kanan) melihat berbagai jenis burung yang dijual di Pasar Burung Pramuka, Jakarta Timur, Sabtu (28/2). Presiden Joko Widodo membeli ratusan ekor burung seperti Jalak, Kutilang dan Perkutut serta Tupai untuk dilepas di kawasan Istana Kepresidenan di Jakarta dan Bogor.

Presiden dan Kicauan Burung di Istana Jakarta (Suara NTB) Hampir seluruh Presiden RI selama menjalankan tugasnya menyempatkan diri untuk menikmati suasana Istana Bogor yang asri dan dilingkupi udara sejuk yang dihembuskan dari kawasan Gunung Salak.

Presiden RI ke-7 Joko Widodo juga merasakan keasrian

alam dan udara sejuk yang kerap memberikan inspirasi saat memutuskan langkahlangkah menghadapi masalah bangsa. Namun Presiden merasa perlu menambah kesejukan itu dengan kicauan burung sehingga menambah suasana alam di kompleks Istana Presiden tersebut.

“Burungnya kurang,” kata

Presiden usai meninjau Pasar Burung di Kawasan Jalan Pramuka Jakarta Timur, Sabtu (28/2).

Kepala Negara yang sebelumnya meninjau Pasar Pagi di Rawamangun, mengatakan saat datang ke pasar burung di Jalan Pramuka membeli sejumlah burung yang akan dilepasliarkan di Istana Bogor

Pemenang IFW Dapat Beasiswa Sekolah Mode di Italia London Akademi Mode tertua di Italia, KOEFIA, memberikan beasiswa kepada pemenang pertama kompetisi design Indonesia Fashion Week 2015 yang diselenggarakan di Jakarta Convention Center.

Direktur Kerjasama Eksternal KOEFIA, Bianca Cimiotta Lami, dalam acara pengumuman pemenang Indonesia Fashion Week 2015 (IFW) memberi ucapan selamat kepada pemenang pertama, Andika Lukas berupa beasiswa selama sepuluh bulan di Roma, demikian Minister Counsellor KBRI Roma, Nindarsari Utomo kepada Antara London, Minggu kemarin.

Disamping itu, sebagai kejutan Bianca Lami menyatakan KOEFIA menambah satu lagi beasiswa yang diberikan kepada pemenang kedua bernama Avridya Keumala yang disambut dengan tepuk tangan meriah para hadirin.

Bianca mengatakan harapannya untuk tetap meningkatkan kerjasama antara fashion Italia dengan Indonesia.

Presiden Direktur Indonesia Fashion Week 2015, Ali Charisma mengharapkan kehadiran para penggiat fashion Italia dapat menjadi media promosi bagi fashion Indonesia di Italia dan mengharapkan untuk ke depannya agar Jakarta dapat menjadi salah satu pusat mode di Asia.Turut memberikan dukungan bagi kegiatan IFW 2015 adalah istri Duta Besar RI Roma, Sonya Parengkuan yang khusus datang dari Roma beserta Minister Counsellor Peneran-

dan Jakarta.

“Tadi beli burung Jalak 300 ekor, terus beli burung Cucak (Cucakrowo-red), Ketilang tadi 100 sama 50, jadi 150,” katanya. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu juga membeli burung Perkutut 50 ekor dan burung-burung kecil lainnya. “Mau dilepas di Istana Bogor dan Jakarta,” kata Joko Widodo.

Tak hanya itu, untuk melengkapi ekosistem di Istana Bogor dan Istana Jakarta, Presiden juga membeli tupai yang kabarnya akan segera dilepas di dua Istana Presiden tersebut.

Suasana asri dan alami, memang memberikan keteduhan dan kesejukan termasuk saat membahas sejumlah masalah negara. (ant/bali post)

Potret Penjual Kerajinan Lokal

Pasarkan Hasil Kerajinan Tangan Sampai Keliling Lombok Usia yang beranjak renta ternyata bukanlah suatu alasan bagi Amaq Mariam untuk mengurung semangat dalam bekerja. Pria yang berusia sekitar 56 tahun ini terlihat antusias memikul sejumlah hasil kerajinan tangan berupa Peraras (anak bakul), Songkoq Rereke (Caping), Gegandek (tas tradisional khas Sasak) dan lain – lain ketika ditemui Suara NTB di Pelabuhan Bangsal, Kabupaten Lombok Utara, Sabtu (28/2).

(Suara NTB/ist)

ITANG YUNASZ - Sejumlah model membawakan busana rancangan Itang Yunasz dalam Indonesia Fashion Week (IFW) 2015 di Jakarta Convention Center, Jakarta, Jumat (27/2). Koleksi Itang Yunasz tersebut bertajuk Moshaict. gan Sosial Budaya KBRI Roma, mewakili Duta Besar.

Upaya peningkatan kerjasama fashion Indonesia dengan Italia tidak terlepas dari kerjasama dan dukungan Asosiasi Pengusaha dan Perancang Muda Indonesia dan Ibu Poppy Dharsono sebagai tokoh di bidang fashion yang mengangkat beragam tekstil daerah menjadi suatu karya adibusana Indonesia.

Kerjasama KOEFIA dengan Indonesia telah dirintis dalam empat tahun terakhir untuk meningkatkan Batik sebagai warisan dunia yang diakui oleh UNESCO. Peningkatan kerjasama Indonesia Fashion Week den-

gan KOEFIA dalam satu tahun belakangan juga diawali dengan pemberian beasiswa pertama kalinya, bagi Savira Lavinia Raswari sebagai pemenang pertama IFW tahun 2014.

Beasiswa selama empat bulan yang diterimanya telah ditekuni dengan amat baik sehingga Direktur Utama KOEFIA, Giovani Pasquale mengikutsertakan Savira dalam peragaan tahunan Alta Roma Alta Moda di Roma dan memperpanjang pemberian beasiswa selama satu tahun hal ini membuktikan kemampuan perancang muda Indonesia mendapatkan apresiasi dari Italia. (ant/bali post)

SEJUMLAH hasil kerajinan atau produk lokal di pulau lombok itu akan djualnya secara berkeliling. Amaq Mariam akan menyusuri setiap kampung – kampung yang ada di KLU demi mengais rezeki demi kebutuhan hidup sang keluarga.

Selain berkeliling dari kampung ke kampung di KLU, tak jarang warga Montong Gamang, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah ini juga berkeliling di setiap kampung di Lombok Barat.

“Biasanya kalau di KLU saya sampai dua tiga hari disini. Kadang satu hari kalau semua barang habis laku, ya langsung pulang,” tuturnya sembari mengikat kembali barang yang sudah dibukanya usai diperiksa oleh beberapa pembeli di jalanan.

Dituturkan, bahwa barang – barang yang dipasarkannya itu ternyata bukanlah hasil kreatifitasnya sendiri. Ia harus membeli di tempat lain untuk kemudian dijualnya sehingga mendapat keuntungan.

Penghasilannya tak seber-

apa, dalam setiap barang yang laku dirinya hanya mendapatkan laba yang relatif rendah.

Belum lagi, ia harus menyisihkan ongkos transportasi sebab jarak tempuh dari rumahnya ke tempat berjualan yang sangat jauh.

“Paling dari setiap barang yang laku keuntungannya hanya lima ribu saja. Semua barang – barang ini saya beli di tempat lain istilah sasaknya ini kita nendak (mengepul),” tuturnya lagi.

Lelaki ketuturunan Sasak yang diketahui bernama Salimah ini mengaku berjualan keliling ke seluruh penjuru di Pulau Lombok. Namun ketika tidak ada barang, dirinya membantu mencari pakan untuk ternak sapi yang ada di rumahnya.

“Kalau tidak berjualan pekerjaan sehari – hari saya ya cuma mencari rumput untuk pakan sapi ternak dirumah. Ini adalah pekerjaan sampingan untuk menambah pendapatan dan menutupi kebutuhan keluarga sehari – hari,” tandasnya. (met)

Pemeran Mr.Spock Meninggal Dunia Jakarta (Suara NTB) Generasi ’70-an dan ’80-an pasti tidak asing pada sosok Mr Spock dengan kuping lancip dan suara berat plus rambut lurus berponi serta mimik wajah selalu serius dalam serial Star Trek. Karakter ini dimainkan oleh aktor Leonard Nimoy.

Mr Spock kini sama sekali tiada setelah Leonard Nimoy meninggal dunia pada usia 83 tahun di rumahnya di kawasan elite Bel Air, Los Angeles.

Dalam serial Star Trek yang ikonik itu, Nimoy memerankan perwira pertama pada kapal ruang angkasa penjelajah ruang dan waktu, USS Enterprise, sebagai seorang alien dari Planet Vulkan, yang sangat mengandalkan logika berpikir.

Laman www.nytimes.com, Sabtu ini, menyatakan, istri Nimoy, Susan Bay Nimoy, memastikan kepergian untuk selamanya sang aktor. Tahun lalu Nimoy mengumumkan penyakit serius akibat kebiasaan merokok bertahuntahun. Dia masuk rumah sakit setempat pekan lalu. Dengan kemampuan aktingnya yang memberi roh pada sosok

Mr Spock, dia menjadi ikon penting Star Trek sebagai armada utama Serikat Federasi Planet-planet.

Salam damainya, “panjang umur dan sejahtera” juga sangat khas. Jika diucapkan dalam bahasa Planet Vulkan, maka ucapan itu berbunyi “Diftor heh smusma”, yang diikuti gerakan tangan. Semua kekhasan yang menginspirasi banyak film fiksi ilmiah sejenis, diberi roh dan karakter sangat lukratif oleh Nimoy.

Saat mengikuti uji peran Mr Spock untuk Star Trek pada dasawarsa ’60-an, Nimoy mengajar seni akting Method pada studio pribadinya. Dia mengembangkan dan memberi nalar sendiri pada sosok Mr Spock yang dia akui juga memuat unsur mistik sebagai satusatunya mahluk asing di ruang komando USS Enterprise.

Walau dikenal sangat sukses dengan Mr Spock-nya, Nimoy bersikap ambivalens.

Dua otobiografinya mengungkap hal ini, yaitu dalam “I Am Not Spock” yang diluncurkan pada 1977 dan “I Am Spock” (1995).

Pada otobiografi pertamanya, dia menulis, “Dalam (sos-

ok) Spock, aku akhirnya menemukan hal paling baik dari kedua dunia: diterima secara sangat luas oleh publik dan tetap bisa melanjutkan memerankan sosok alien itu melalui karakter Vulkan.”

Star Trek yang episode perdananya mengudara melalui NBC pada 8 September 1966, mengangkat Nimoy ke kebintangannya. Gene Roddenderry, sang kreator Star Trek, menyebut Nimoy “roh Star Trek”, yang sering menjadi patokan perkiraan apa yang akan terjadi pada masa depan ke dalam wacana sosial masyarakat. Begitu pun dengan efek khusus yang terlihat sangat primitif untuk ukuran masa kini.

Berkat “roh” itu, walau kelanjutan seri-serinya tertunda setelah tiga musim berlalu dengan peringkat rendah, namun ternyata dia membuat fenomena lain.

Terbentuklah komunitas Trekkies atau Trekkers dengan kostum identik dengan pemeran Star Trek dan menggelar banyak sekali aktivitas di luar perfilman, antara lain seminar.

Para penggemar ini sangat fanatik dengan versi televisi

(Suara NTB/ist)

Leonard Nimoy saat memerankan sosok Mr Spock di film Star Trek. seri Star Trek, termasuk juga pada sosok Kapten Kirk (William Shatner), Dr McCoy (DeForest Kelley), Sulu (George Takei), Scott - kepala kamar mesin USS Enterprise (James Doohan), Uhura - kepala komunikasi USS Enterprise (Nichelle Nichols), dan Chekov - navigator (Walter Koenig).

Setelah beberapa dasawarsa, Nimoy kembali muncul dalam “almamater”-nya ini, yaitu pada versi layar lebar,

Star Trek Into Darkness, pada 2013. Saat itu, dia memang berparas jauh lebih tua namun sebagai manusia Planet Vulkan, dia tetap memberi bimbingan dan pertimbangan di luar kemampuan manusia Bumi.

Nimoy tidak akan pernah lagi bisa hadir, baik sebagai dirinya sendiri maupun sebagai Mr Spock. Dia telah melesat dalam dunia baru yang abadi, demikian laman New York Times itu. (ant/bali post)

RAGAM

SUARA NTB Senin, 2 Maret 2015

Harga Beras Melambung di Lumbung Pangan Dari Hal. 1 Melihat kondisi ini, Yek Agil mempertanyakan status NTB yang menjadi daerah lumbung beras nasional. ‘’Satu fakta kita dapatkan bahwa apa yang dicap selama ini bahwa kita sebagai lumbung pangan itu perlu dipertanyakan lagi,’’ kritiknya.

Amati Pengiriman Keluar Pemprov NTB melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) pun mengaku masih sulit mengendalikan harga beras. Sebab, komoditi ini masih termasuk barang bebas.

Adakah mafia beras? Saat ini, Kepala Disperindag NTB, Ir.H.Husni Fahri, MM, selain tetap berkoordinasi dengan Bulog, pihaknya sedang memantau indikasi permainan di tingkat pengusaha. Apakah, ada kecenderungan kenaikan harga ini karena ulah oknumoknum tertentu? “Perdagangan antarpulau kita awasi.

Kami tetap koordinasi dengan Bulog bagaimana OP dilakukan secara berkelanjutan,’’ ujar Husni Fahri.

Koordinasi Disperindag dilakukan dengan Bulog untuk melakukan pengamanan harga. Sebelumnya, ketika menjabat di Dinas Pertanian Provinsi NTB, Husni Fahri mengatakan pernah mendesak Bulog untuk melakukan serapan lebih banyak lagi.

Setidaknya sampai 200.000 ton bisa dipenuhi di gudanggudang penyimpanannya, dari total produksi beras NTB 1,2 juta ton setara beras.

Artinya, dengan ketersediaan beras di Gudang Bulog, stok tetap mencukupi untuk kebutuhan dan harga beras lebih bisa dikendalikan.

Kendati demikian, soal harga beras ini, ditegaskan tidak menjadi kewenangan di dalam daerah untuk mengaturnya.

Kenaikan harga terjadi cenderung karena kebutuhan di beberapa daerah lainnya di Indonesia.

Sehingga bisa saja, ketika daerah lain membutuhkan, pengusaha menjualnya ke daerah yang kurang tersebut. Mungkin saja dengan harga yang lebih tinggi. “Saya sebenarnya setuju, kalau kisaran harga beras di daerah swasembada pangan maksimal Rp 5.000 per kilogram. Tapi sekali lagi, soal harga ini berlaku secara nasional,’’ jelas Husni Fahri.

Berbeda dengan gejolak yang timbul di lapangan, Husni Fahri justru mengatakan kenaikan harga beras masih relatif normal. Karena perkilonya kenaikan rata-rata antara Rp 500 sampai Rp 1.000.

Kalah dengan Spekulan Keberadaan Bulog pun rasanya belum mampu memberikan jaminan dalam menstabilkan harga. Sebab Perum ini masih kalah saing dengan para spekulan. Peran sebagai garda terdepan menjaga stabilitas harga, belum terlihat membuahkan hasil.

Kepala Divisi Regional Bulog NTB, M. Sugit Sutedjo Mulyono mengakui pengusaha masih lebih berani dalam hal urusan penawaran harga beli di lapangan. Mungkin inilah penyebab mengapa harga beras justru tidak pernah stabil, karena terindikasi akibat permainan para spekulan (pengusaha beras).

Terlihat, ketika pihaknya mengambil langkah untuk pengamanan harga dengan menggelar OP, justru masyarakat tidak begitu tertarik. Diperkirakan karena beras yang digunakan di bawah kualitas yang menjadi kebutuhan masyarakat. Atau adakah alasan lain?

Sugit mengurai kemungkinan salah satu faktor penyebab kenaikan harga beras di lapangan karena kepanikan masyarakat akibat isu-isu kenaikan harga beras sebelumnya. Saat ini masyarakat cenderung mengonsumsi beras jenis premium. Sementara Bulog sendiri hanya mampu menyediakan beras jenis medium yang dibeli dari para petani seuai harga pembelian yang dipatok pemerintah Rp 6.600 per kilogram. ‘’Kalau beras premium, memang kita beli dan kita siapkan, tetapi tidak terlalu banyak,’’ katanya. Karena di tingkat petani harganya mahal dan pengusaha lebih berani beli dari Bulog. ‘’Masyarakat sendiri memang terbiasa nampaknya mengonsumsi beras jenis premium,’’ terang Sugit.

Alhasil, serapan Bulog di tingkat petani di tahun 2014 lalu sebanyak 165.000 ton.

Sementara produksi petani setara beras sudah mencapai 1,1 juta ton. Sisanya mungkin saja dikuasai oleh pengusaha selain dari cadangang konsumsi masyarakat.

Apakah mahalnya harga beras di daerah karena banyak beras lokal yang dibawa keluar daerah? Sugit menjelaskan untuk Bulog sendiri memang diakui jumlah beras yang dikirim keluar daerah pada tahun 2014 lalu sebanyak 100.000 ton.

Tahun ini, ditargetkan kemba-

li kiriman keluar daerah sebanyak 100.000 ton, diantaranya ke NTT dan Bali.

Rencananya, pengiriman beras juga dilakukan ke Papua.

Meski ada pengiriman, bukan berarti tidak diperhatikan cadangan kebutuhan dalam daerah. Stok saat ini tersedia sebanyak 55.000 ton jenis medium.

Jumlah tersebut sangat cukup untuk memenuhi kebutuhan selama tujuh bulan ke depan.

Dari pantauannya, untuk harga penjualan di pasar sekarang, beras jenis medium harga jualnya Rp 10.500 per kilogram, medium I Rp 10.000 per kilogram, medium II Rp 9.000 per kilogram dan medium III Rp 7.700 per kilogram.

Kenaikan harga beras saat ini menurut Sugit dilakukan penyeimbangan dengan OP di beberapa pasar tradisional di Kota Mataram. OP akan dilakukan hingga benar-benar dinyatakan harga sudah stabil. Harga penjualannya sesuai dengan kelas beras yang disiapkannya.

Namun OP yang digelar Bulog sepi peminat.

Masyarakat enggan membeli beras OP karena kualitasnya buruk. Salah seorang warga, Samar ditemui di Pasar Kebon Roek mengaku, enggan membeli beras OP karena kualitasnya tidak layak konsumsi. Beras yang dijual dalam OP, kualitasnya tidak jauh berbeda dengan beras miskin yang diterima dari kepala lingkungan yang belakangan ini juga dikeluhkan karena kualitasnya buruk.

“Berasnya hitam sama kayak raskin itu,” kata Samar Jumat (27/2).

Terjebak Informasi Kepala Badan Ketahanan Pangan (BKP) Provinsi NTB, Ir. Hartina, MM punya pandangan berbeda soal kenaikan harga beras saat ini. Dia memberikan gambaran bahwa kenaikan harga beras akibat masyarakat terjebak informasi yang tidak jelas. Melihat ketahanan pangan masyarakat di NTB, idealnya tidak mungkin terjadi kenaikan harga beras.

“Masyarakat terbawa informasi dari media-media nasional. Padahal cadangan kita aman,” katanya kepada Suara NTB. Berkembangnya informasi kenaikan harga beras ini, dalam beberapa hari terakhir, BKP melakukan pemantauan langsung ke masyarakat dan lumbunglumbung pangan yang ada di Lombok Tengah, Lombok Barat, dan Kabupaten Lombok Utara (KLU). Stok pangan menurutnya relative cukup tersedia. Sebab, dari pantauannya hanya beberapa diantaranya yang mengalami kekosongan.

“Ada yang justru mengeluarkan stoknya karena harga penjualan dilihat bagus,’’ katanya. Di beberapa heuler yang dipantaunya langsung, memang hampir semuanya beroperasi tiap hari. Tapi kebanyakan untuk kebutuhan konsumsi mereka. ‘’Jadi cadangan mereka sebenarnya masih ada sampai panen awal tahun ini,’’ demikian Hartina.

Disebutkan, produksi beras di NTB sudah mencapai 1,2 ton per tahun. Sementara untuk konsumsi penduduk di NTB, rata-rata sebulannya hanya berkisar antara 40 ton sampai 45 ton per bulan. Jika dikalikan 12 bulan, konsumsi hanya sebanyak 500 ton sampai 600 ton per tahun.

Dari produksi per tahun, sebenarnya ada sisa (surplus) sebanyak 500 ton. Dilakukan pendataan, dari surplus itu, di masyarakat ternyata masih tersimpan ratarata 2,5 kilogram per Kepala Keluarga (KK) per hari.

Bahkan untuk ke panen mendatang, persiapan masyarakat antara 200 kilogram sampai 600 kilogram per KK. Itu tidak hanya di kawasan areal pertanian. Bahkan stok rumah tangga ini hampir sama dari ujung barat hingga ke ujung timur NTB. Demikian juga untuk daerah-daerah yang kering, lanjut Hartina, masyarakat sangat antisipatif terhadap cadangan berasnya. Bahkan banyak diantaranya yang memiliki ketersediaan jagung, gadung atau komoditi non beras lainnya. Sehingga dipastikan kerawanan pangan itu sebenarnya tidak ada.

Yang mengkhawatirkan sebenarnya masyarakat buruh petani yang tidak memiliki lahan dan pendapatan rutin sama sekali. (nas/bul)

Halaman 19

Waspadai Puting Masyarakat Minta Kelola Potensi Wisata Beliung dan Hujan Es YMW Berpadu Dibentuk

Pandanduri

Selong (Suara NTB) Yayasan Masyarakat Wisata Bendungan Pandanduri (YMW Berpadu) di-launching pembentukannya, Minggu (1/3) kemarin. Pengukuran YMW Berpadu dilakukan Bupati LombokTimur (Lotim) H. Moch Ali Bin Dachlan. Hadir dalam prosesi itu Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah, istri Bupati Lotim, Hj. Supinah, Sekretaris Daerah H. Rohman Farly dan sejumlah pejabat lainnya.

Dalam sambutannya, Bupati menyambut baik rencana pengelolaan kawasan wisata Pandanduri yang digagas masyarakat. “Ada yang mau mengembangkan wisata di Pandanduri ini bagus,’’ katanya.

Peluang wisata di kawasan Pandanduri yang dilirik masyarakat ini diharap tidak membuat orang cepat bosan.

Diceritakan Bupati, bahwa kehadiran Pandanduri dimulai pembebasan lahannya pada masanya pada periode sebelumnya. Pandanduri sebenarnya sejak tahun 1970 silam sudah mulai dibicarakan. Akan tetapi hanya sebatas isu saja. Bupati kemudian mendatangi Menteri Pekerjaan Umum di Jakarta dan menanyakan ketimpangan dalam pembangunan bendungan antara Sumbawa dengan Lombok.

Jawaban menteri di era Presiden Megawati saat itu katanya, terbentur persoalan pembebasan lahan. Bupati Ali BD kemudian tahun 2003 mengawali berani melakukan pembebasan lahan. Ia pun sangat senang dengan dilanjutkannya pembangunan Pandanduri hingga bisa terealisasi sekarang.

Fahri Hamzah dalam sambutannya memberikan dukungan

kepada upaya memajukan pariwisata di daerah. Khususnya Pandanduri, ia mendukung untuk dikembangkan menjadi areal wisata.

Ketua Dewan Pendiri Yayasan Hajar Ibrahim, menguraikan, di wilayah Bendungan Pandanduri ini adalah lima desa yang warganya tenggelam. Yakni Desa Embung Raja, Santong, Pandanduri, Swangi, Montong Baan Selatan. Awalnya sebelum ada BendunganPandanduri, warga bisa bercocok tanam, kini hanya bisa jualan.

Ia berharap ada dibangunkan lapak permanen oleh pemerintah. “Kalau dibiarkan PKL berjualan di sekeliling Pandanduri sangat tidak elok,” katanya.

Sementara itu, Ketua YMW Berpadu TGH Gunawan Ruslan, mengutarakan sekian tahun bermimpi untuk adanya bendungan.

“Alhamdulillah, Ali BD yang memprakarsai bendungan Pandanduri sekarang air sudah ter-

tampung seluas 450 hektar,” ucapnya.

Kawasan wisata Pandanduri ini cukup potensial untuk dikembangkan. Tidak diinginkan masyarakat sekitar Pandanduri yang memang menjadi pemilik lahan yang sudah banyak berkorban jadi penonton. Harapannya, pemerintah tidak mendatangkan investor dari luar yang masuk menguasai pandanduri. “Mohon diterima aspirasi masyarakat untuk mengelola sendiri Pandanduri,” pintanya.

Kepala BWS I NTB, Ir. H. Marsono menyatakan, nilai aset pemerintah di Pandanduri ini mencapai Rp 500 miliar. Harapannya itu bisa dijaga oleh pemerintah. Diminta bisa menjaga keamanan dan ketertiban di sekitar bendungan. Dipesankan pula, saat operasi yayasan ke depan ada hal-hal yang bisa diganggu dan ada yang tidak.

Batasan batasan tersebut hendaknya bisa ditaati. (rus)

Dari Hal. 1

kamah Partai dan juga akan melihat bagaimana reaksi Ketua Umum mereka, Aburizal Bakrie sebelum mengambil sikap.

“Kita taat pada asas. Kita menunggu hasil Mahkamah Partai, lalu bagaimana sikap ARB, itu yang akan kita ikuti. Dalam hal ini, sesuai keputusan Menkumham, yang mengakui sementara ini Munas di Riau yang diketauai ARB. Sehingga NTB tentu mengikuti keputusan partai,” ujarnya.

Soal klaim bahwa Suhaili akan mulus memperoleh tiket dukungan Partai Golkar, Isvie menegaskan bahwa hal itu masih harus menunggu proses yang berjalan di internal Partai Golkar. ‘’Untuk Pilkadanya kan Juni, sekarang masih proses pendaftaran di DPD masing-masing. Dan Lombok Tengah tentu mengikuti apa garis partai. Ketentuan partai tidak bisa mencalonkan satu orang,’’ tegasnya. (aan)

Berantas Mafia Beras Dari Hal. 1 diminta untuk membantu memperjuangkan kedaulatan pangan di semua daerah. Sehingga Pangdam IX Udayana, Mayjen TNI Torry Djohar Banguntoro menegaskan akan memberantas jika memang ada mafia beras, bermain dibalik mahalnya kebutuhan pokok tersebut.

“Ini permainan- permainan yang tidak menguntungkan (masyarakat). Kalau ada mafi-

anya, kita tangkap,” tegas Pangdam belum lama ini.

Dalam konteks ini, pihaknya masuk dalam sistem pengamanan melalui tugas Operasi Militer Selain Perang (OMSP), dalam rangka membantu pemerintah, membantu polisi, baik dalam bencana alam maupun ketahanan pangan. Khusus terkait ketahanan pangan, jika tidak diantisipasi dari mahal atau langkanya kebutuhan pangan, maka Indonesia dipastikannya akan mudah goyah.

‘’Bagaimana kemudian kita bisa melawan, kalau pangan kita tidak kuat,” tegasnya. Apalagi Indonesia, NTB khususnya, 70 persen penghasilan masyarakat dari sektor pertanian sebagai sumber kehidupan. Sehingga pihaknya bersama pemerintah dan kepolisian berkepentingan menjaga situasi ini. ‘’Sekarang, baru kurang dikit saja ribut. Bagaimana kalau pangan kita benar benar langka? Bisa goyah kita,” ujarnya. (ars)

Program PLIK Dihentikan Dari Hal. 1 yang telah habis masa kontraknya dan akan mengganti program tersebbut dengan model lainnya.

“Sudah diajukan dari daerah.

Ada program baru usulan dari masing-masing kabupaten/kota ke Kementerian Kominfo,” kata Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika

Untuk itu BMKG telah menghimbau kepada masyarakat agar berhati-hati terhadap kemungkinan terjadinya puting beliung dan hujan es yang disebabkan oleh awan CB ini. Secara kasat mata awan ini dapat dikenali dengan bentuknya yang khas, yaitu berwarna gelap dan nampak besar seperti bunga kol.

Langkah antisipasi yang dapat dilakukan antara lain dengan merapikan pohon-pohon yang tinggi serta rapuh.

Atap-atap rumah yang mudah terhempas dan berlindung ketika terjadi angin puting beliung.

Ardhi mengatakan, daerahdaerah yang perlu diwaspadai terjadinya puting beliung seperti daerah perbukitan seperti Sembalun. Kemudian daerah selatan Pulau Lombok yang berada di pinggir pantai dan banyak perbukitan-perbukitan. Begitu juga daerahdaerah yang ada di Pulau Sumbawa.

Ditambahkan, saat ini masa siaga darurat bencana banjir dan tanah longsor yang ditetapkan Gubernur telah berakhir 28 Februari. Ardhi mengatakan akan terus berkoordinasi dengan BMKG terkait dengan perkembangan kondisi cuaca NTB ke depan.

Jika kondisi cuaca masih musim penghujan maka bisa saja masa siaga darurat banjir dan tanah longsor itu diperpanjang selama satu bulan mendatang. ‘’Namun kita akan koordinasi dulu dengan BMKG,’’ tandasnya. (nas)

(Suara NTB/rus)

KUKUHKAN - Pengukuhan YMW Berpadu di areal bendungan, Minggu kemarin.

Suhaili akan Mudah Dapat Dukungan Golkar Chris juga mengungkapkan pihaknya saat ini tinggal menunggu keputusan Mahkamah Partai Golkar yang akan disampaikan pada Rabu (4/3) mendatang.

Dikonfirmasi terpisah, Wakil Ketua DPD Partai Golkar NTB, Hj. Baiq Isvie Rupaeda, SH, MH, menegaskan bahwa pihaknya saat ini masih menunggu perkembangan keputusan Mah-

Mataram (Suara NTB) Beberapa wilayah di Indonesia telah melewati puncak musim penghujan. Umumnya setelah periode ini kondisi atmosfer sangat dinamis, dimana perubahan cuaca akan cenderung menjadi lebih cepat.

Bersamaan dengan kondisi tersebut maka keberadaan awan-awan Cumulonimbus ( CB ) masih sangat potensial dan biasanya akan muncul pada siang hingga menjelang malam hari.

Kepala BPBD NTB, Ir. Wedha Magma Ardhi, M.TP mengatakan berdasarkan informasi yang diperoleh dari BMKG bahwa perlu diwaspadai angin puting beliung dan hujan es. Beberapa hari terakhir ini terjadi fenomena puting beliung dan hujan es di beberapa tempat di Indonesia, seperti di Klaten, Jogja, Depok dan Bandung.

Penjelasan dari BMKG, katanya, dari sisi dinamika atmosfer fenomena seperti ini memang mungkin terjadi.

Utamanya ketika ada perbedaan suhu yang mencolok pada pagi dan siang hari. ‘’Salah satu penyebab terjadinya angin puting beliung adalah adanya awan CB,” katanya ketika dikonfirmasi, Minggu (1/4).

Dimana angin ini memiliki pola yang hampir mirip dengan Tornado namun dalam skala kecil. Fenomena puting beliung dan hujan es ini, masih berpotensi terjadi utamanya pada peralihan musim dari musim hujan ke kemarau.

(Dishubkominfo) NTB, Drs. Agung Hartono, M.STr dikonfirmasi di Mataram.

Agung mengatakan, Kemenkominfo melakukan evaluasi terkait program tersebut.

Nantinya, apa bentuk program lanjutan internet kecamatan itu, pihaknya masih meunggu kebijakan dari Kemenkominfo. “Itu sedang dievaluasi.Nanti kita

koordinasi lagi,”imbuhnya.

Agung menyebutkan, terkait dengan program internet kecamatan yang ada di NTB, dari 140 buah PLIK, saat ini hanya 28 buah yang masih beroperasi.

PLIK yang masih aktif itu berada di daerah-daerah produktif.

“Ada 28 PLIK yang masih beroperasi dari 140 buah yang ada di NTB,”sebutnya. (nas)

Berkas Alkes Lotim Dilimpahkan Dari Hal. 1 Dalam sepekan ini, berkas itu akan diperiksa oleh jaksa peneliti untuk memastikan kelengkapannya. Jika masih ada kekurangan, maka berkas akan dikembalikan (P19). Sebaliknya, jika lengkap, berkas akan diterima untuk diproses tahap dua atau P21. Pihaknya akan meneliti secara cermat dan profesional berkas tersebut.

Disinggung soal petunjuk jaksa yang membuat berkas itu bolak balik puluhan kali, dibantah Kajati. Justru dia baru tahu persis ada perkara alkes yang sudah berjalan enam tahun itu, setelah resmi menerima berkasnya. ‘’Selama beberapa bulan saya disini, baru sekarang berkasnya.

(Bahkan) Selama lima tahun ini berkasnya dimana? Saya tidak tahu,” katanya.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga sudah melakukan supervisi kasus itu, juga bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). KPK juga menyoroti, kasus ini terlalu lama. Pada kesempatan itu, dia juga menyampaikan kepada KPK, bahwa berkasnya belum masuk. ‘’Tapi baru terima sekarang berkasnya. Selama lima tahun tidak tahu berkasnya dimana,” katanya.

Tapi tidak ingin mengungkap persoalan sebelumnya, jaksa peneliti di Pidsus kini sedang konsentrasi meneliti berkas dimaksud.

Kalau soal perkara ini sudah berjalan sampai enam tahun,

bagi dia memang waktu yang cukup lama. Tapi jika tujuannya agar berkas lengkap, detail dan cermat, bagi dia tidak jadi soal. Karena tujuan akhir, ketika berkas sudah ditangani JPU, akan mudah disidangkan di Pengadilan.

Bagi dia sebenarnya ini bukan hanya soal waktu yang lama. Tapi juga soal kelengkapan berkas dan terpenuhinya syarat formil dan materil sebuah perkara. ‘’Toh kalau tidak memenuhi syarat, dihentikan saja,” tegasnya.

Selama ini diketahuinya, yang terjadi justru koordinasi, bukan pelimpahan berkas.

Sebab yang disampaikan penyidik Polda NTB hanya sebatas konsultasi. Kemudian jaksa peneliti pun memberi petunjuk lisan atas konsultasi itu. Inilah yang terjadi, sehingga muncul asumsi publik bahwa berkas itu bolak – balik sekitar 20 kali, sejak kasus ini masuk tahun 2009 lalu. ‘’Sesuai Pasal 110, Pasal 138 KUHAP menyerahkan berkas tahap satu itu baru kemarin. Tapi kalau (penyidik) datang ke jaksa ngomong ngomong, itu namanya konsultasi,” paparnya. Sehingga dibantahnya, lamanya proses hukum kasus, bukan pada pihaknya.

Namun pada intinya, Kajati meminta semua pihak mempercayakan penanganan perkara di tingkat pemberkasan ini pada pihaknya.

Jaksa peneliti butuh waktu sekitar dua minggu untuk meneliti. (ars)

Tengkulak Untung, Petani Tetap Buntung Dari Hal. 1 “Ndeq sesuai lekan biaye (tidak sesuai dengan biaya yang dikeluarkan pendapatan yang diperoleh),”tambahnya.

Ia berharap pemerintah segera berbuat untuk menurunkan harga beras. Ditanya OP yang dilakukan pemerintah, itu dinilai tak merata.

Pasalnya, hanya masyarakat tertentu saja yang bisa memperolehnya. Itupun masyarakat berebut untuk mendapatkan satu karung ukuran 15 kilogram dari OP yang dilakukan Bulog di Pasar Paokmotong, Lotim.

Seharusnya, menurut Inaq Her, operasi pasar dilakukan di tiap-tiap desa. Sehingga masyarakat yang susah beli beras, bias mendapat beras dengan harga murah. Ia sendiri mengatakan, harga beras yang mencapai Rp 12.000 lebih sangat tinggi.

Padahal sebelum-sebelumnya, kenaikan harga beras paling tinggi Rp 10.000 per kilogram.

Fungsikan KUD “Saya tidak tahu bagaimana eksistensi KUD (Koperasi Unit Desa) saat ini, harusnya bila KUD berjalan baik persoalan macam ini (harga beras mahal) akan jarang ditemukan. Minimal harga beras tidak menjadi liar (dapat diatur), menjaga stok beras dan obat-obatan,” pemerhati masalak ekonomi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unram, Dr. Firmansyah, SE, M. Si menanggapi tingginya harga beras di NTB yang notabene lumbung pangan nasional.

Ia menjelaskan bahwa persoalan kenaikan harga yang paling fundamental adalah masalah pasokan atau ketersediaan, juga karena ongkos produksi. Ketersediaan itu disebabkan oleh cuaca dan gagal panen. Sementara ongkos poduksi yaitu biaya-biaya yang dikeluarkan dari menanam benih sampai proses penggilangan.

“Bila Bulog selaku otoritas penyetokan beras mengatakan

beras di NTB aman sampai 5 bulan ke depan berarti stok aman,” katanya. Lalu kenapa masih saja naik harganya. ‘’Ada beberapa kemungkinan yang dapat terjadi,” duga Firmansyah.

Dirumuskannya, pertama, secara nasional, stok beras di daerah sumber produksi disalurkan di beberapa kota besar yang terkena dampak banjir.

Katakanlah Jabodetabek yang kebutuhan beras cukup tinggi.

Menyebabkan stok beras di daerah penyangga menipis.

Bila NTB bukan penyangga pangan nasional maka kemungkinan kenaikan harga karena dampak psikologis (mendengar daerah lain naik) atau karena ongkos produksi yang meningkat. Kenaikan harga BBM menyebabkan biaya distribusi beras menjadi meningkat, pada proses penggilingan.

Sehingga, pemilik penggilingan menaikkan ongkos giling padi.

Kedua, petani mengalami gagal panen atau mengalami

keterlambatan dalam menanam menyebabkan ada ekspektasi konsumen bahwa akan terjadi keterlambatan panen beberapa bulan ke depan (saat panen) sehingga beras banyak yang ditahan untuk dijual ke pasar.

Ketiga, di sebagian tempat harga pupuk dan obat-obatan masih tinggi harganya dan bahkan di sebagian tempat mengalami kelangkaan. Sehingga ada padi tumbuh tidak sesuai yang diharapkan. Lagi-lagi akan mempengaruhi ekspektasi konsumen akan jumlah produksi ke depan (mungkin sekitar 1-2 minggu masa panen ke depan).

Secara teori dikemukakan, setinggi apapun harga beras tetap akan mengalami yang namanya titik jenuh, yaitu posisi harga yang tidak mampu lagi dijangkau konsumen. Pada posisi ini produsen juga akan mengalami kerugian bila tetap menetapkan harga tinggi, karena tidak akan banyak beras yang dijual. Namun pemerin-

tah perlu melakukan penetrasi pasar menjalankan operasi jika terjadi gejala kenaikan harga.

Bila karena persoalan biaya produksi: perlu diamati persoalan harga dan ketersediaan pupuk, ongkos penggilingan dan juga biaya transportasi. Pemerintah bisa saja mensubsidi ke tiga unsur itu.

Bila karena faktor ketersediaan, pemerintah segera membentuk sistem informasi ketersediaan (stok) antar daerah.

Bila stok di Bima masih cukup melimpah, dapat disalurkan ke Sumbawa atau-pun sebaliknya.

“Saya berkeyakinan bahwa penyebab harga bukan karena stok, tapi tata niaga di pasar. Dari awal biaya produksi membengkak akibat kenaikan ongkos produksi, maka kenaikan di daerah lain secara psikologis akan semakin memperkuat (justifikasi) menaikan harga beras oleh produsen beras. Walaupun sebenarnya stok masih cukup aman,” demikian Firmansyah. (nas/bul)

Pemerintah Resah, Polri akan Bertindak Dari Hal. 1 ‘’Kami pelajari dulu modusnya seperti apa. Apakah memang ada mafia beras di balik ini,” kata Direktur Reskrimsus Polda NTB melalui Kasubdit I Industri dan Perdagangan (Indag), Kompol Boyke Karel Watimena, SIK, Minggu (1/3).

Pernyataan ini menanggapi harapan pemerintah untuk menindaklanjuti kemungkinan adanya modus kejahatan di balik

mahalnya beras. Tapi tidak cukup harapan. Menurut Kasubdit I, perlu adanya koordinasi langsung terkait ini, karena pemerintah lah yang memahami utuh bagaimana distribusi sampai soal harga beras.

“Dari koordinasi itu, kami bisa mendapat informasi. Dimana letak masalahnya.

Inilah, sehingga kami perlu koordinasi dengan pemerintah daerah,” kata Kasubdit I. Pemprov NTB, khususnya

Disperindag, diharapkan proaktif memberikan informasi jika memang ada indikasi penyimpangan. Dengan itu, menjadi dasar kuat pihaknya untuk bertindak, mengeluarkan sprint penyelidikan.

Tidak hanya dari pemerintah, salah satu sumber informasi berharga lainnya adalah dari masyarakat, karena yang mengalami langsung masalah di lapangan.

“Jadi paling tidak ada lapo-

ran. Setidaknya dengan dasar itu kami akan bertindak di lapangan nantinya,” tegas Kasubdit I. Apalagi ini berkaitan dengan kebutuhan paling pokok dari sederet kebutuhan masyarakat. Jika memang ada indikasi mafia bermain, tanpa tedeng aling-aling, timnya akan bertindak tegas. Sebagaimana proses hukum dalam kasus dugaan pemalsuan pupuk di Lombok Timur.

Pada intinya, pihaknya tidak bisa bekerja sendiri dalam ka-

sus ini. Tidak juga harus saling menyerahkan siapa paling bertanggung jawab. Tapi terpenting menurut dia segera bentuk konsolidasi diinisiasi oleh Pemprov NTB. Dengan begitu, akan ditemukan langkah, baik itu berupa penindakan atau kebijakan berdasarkan rumusan dalam pertemuan. Sehingga masing masing bisa berperan sesuai tupoksinya, termasuk Subdit I dalam hal penegakan hukum. (nas/ars)

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Senin, 2 Maret 2015

NTB Canangkan Gerakan Objek Wisata Bersih PEMPROV NTB mencanangkan Gerakan Objek Wisata Bersih sebagai bagian dari pelaksanaan Sapta Pesona dan upaya menarik minat wisatawan berkunjung ke daerah. Gerakan Objek Wisata Bersih ini dicanangkan langsung Gubernur NTB Dr. TGH. M. Zainul Majdi, dalam acara yang digelar di Pelabuhan Bangsal, Pemenang, Kabupaten Lombok Utara, Sabtu (28/2).

Pencanangan ditandai dengan penyerahan alat-alat kebersihan lingkungan oleh Gubernur NTB kepada Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Kabupaten Lombok Utara (KLU), Pokdarwis Senggigi dan perwakilan Polsek Pemenang. Turut menyaksikan, Bupati Lombok Utara H. Djohan Syamsu yang hadir bersama jajaran, sejumlah pejabat lingkup Pemprov. NTB, tokoh masyarakat, anggota Pokdarwis dan para pelaku wisata.

Gubernur Dr. TGH. M. Zainul Majdi dalam sambutannya mengatakan, Gerakan Objek Wisata Bersih dan Kelompok Sadar Wisata ini merupakan salah satu program strat-

egis Pemerintah Provinsi NTB dalam mengembangkan sektor pariwisata di daerah.

Menurut Gubernur, selain faktor keamanan dan kenyamanan, faktor kebersihan termasuk hal yang sangat penting untuk menarik minat wisatawan. Oleh karena itu, kebersihan harus menjadi perhatian seluruh pihak, karena kebersihan lingkungan adalah bagian dari keindahan dan kekuatan sebuah destinasi.

Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi NTB H.Lalu Muhammad Faozal, S.Sos.M.Si mengatakan, pencanangan Gerakan Objek Wisata Bersih bertujuan mendorong kesadaran masyarakat untuk terlibat aktif dalam menjaga kebersihan, khususnya kebersihan lingkungan di kawasan-kawasan pariwisata.

Gerakan Objek Wisata Bersih diawali dengan melibatkan 143 Pokdarwis yang tersebar di 11 destinasi utama di NTB. Pokdarwis ini akan bekerjasama dengan Pemprov NTB dan kabupaten/kota, untuk menggalakkan kebersihan di seluruh tempat pariwisata di NTB. Selain untuk menarik minat wisatawan, kegiatan ini juga merupakan bagian dari mewujudkan Sapta Pesona Pariwisata, yaitu aman, tertib, bersih, indah, sejuk, ramah dan kenangan. “Hal ini adalah bagian dari upaya menyakinkan para wistawan, bahwa kita siap menghadirkan destinasi yang bersih, aman dan nyaman,” tutur Faozal.

Sementara itu, Bupati Lombok Utara H. Djohan Sjamsu, SH mengatakan, kegiatan semacam ini sangat penting

bagi kemajuan sektor pariwisata, ke depan. Oleh karena itu, ia menyampaikan terima kasih kepada Pemprov. NTB yang telah menginisiasi kegiatan ini. Ia menambahkan, Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Utara baru dibentuk tahun ini dan terpisah dari Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi. Dengan terbentuknya Dinas Pariwisata KLU, maka ia berharap pihaknya bisa lebih berkonsentrasi dalam mengembangkan sektor pariwisata KLU yang memiliki potensi besar ini.

“Saat ini memang kami belum secara utuh memikirkan destinasi pariwisata Kabupaten Lombok Utara. Khususnya di daerah di tiga gili karena Kabupaten Lombok Utara baru berumur 6 tahun. Dan, ke depan kami akan memberikan fokus perhatian pada Destinasi ini. Namun, karena kemampuan pembiayaan kita sangat terbatas, tentu kami berharap perhatian lebih dari Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat,” ujar Bupati.

Kendati demikian, Bupati optimis, kunjungan wisatan ke KLU akan terus bertambah. ‘Kalau NTB menargetkan angka kunjungan sebesar satu juta, Bupati berharap angka itu didapatkan dari KLU. Sebab, tahun lalu jumlah angka kunjungan wisatawan ke KLU mencapai 540.000 orang . ‘’ Wisatawan belum sempurna berwisata ke NTB kalau belum datang ke Gili Trawangan,’’ ujar Bupati. (met/*)

1

Kepala Dinas Budpar NTB H.L.Muhammad Faozal memberikan sambutan.

Gubernur NTB, TGH.M.Zainul Majdi menyerahkan bantuan alat-alat kebersihan kepada perwakilan Pokdarwis.

3

2

Penyerahan bantuan yang sama juga dilakukan Bupati KLU, H.Djohan Sjamsu (1), Asisten II Setda NTB, H.L.Gita Ariadi (2), dan Kepala Dinas Budpar NTB, H.L.Muhammad Faozal (3).

Silaturahmi dan Haflah Al Qur’an Qari - Qariah Nasional/ Internasional Ipqah Provinsi Kepri dengan NTB Selong (Suara NTB) – Sekitar 30 pengurus LPTQ dan Qur’an Center bersama qori – qoriah dan hafidz – hafidzah tingkat nasional dan internasional Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) melakukan silaturahmi dan haflah al qur’an bersama dengan Ipqah Provinsi NTB. Kedatangan para rombongan tersebut sebagai upaya membagi pengalaman dengan Ipqah NTB. Ketua Umum Ipqah sekaligus Direktur Qur’an Center Kepulauan Riau, Mahadi Rahman, SQ, M.Pd.I mengatakan, kedatanganya bersama pengurus Ipqal dan qur’an center serta qori’ – qori’ah dan hafidz - hafidzah Kepulauan Riau dalam rangka menghadiri undangan sekaligus silaturahmi serta haflah al – qur’an dengan LPTQ Kabupaten Lombok Tengah dan Ipqah NTB. Kedatangan rombongan juga dimaksudkan untuk bertukar wawasan atau pengetahuan dengan Ipqah NTB mengingat NTB akan menjadi tuan rumah MTQ Nasional ke 26. “Saya bersama pengurus Ipqal, quran center serta qori’ qoriah tingkat Kepulauan Riau datang untuk silaturahmi sekaligus haflah al qur’an,” kata Mahadi dikonfirmasi, Minggu (1/3).

Mahadi menyebutkan, rata – rata qori – qoriah, hafidz dan hafizah yang bergabung di qur’an center sudah menjadi juara tingkat nasional dan internasional. Diantaranya, Aidil Zakatul Izad memiliki prestasi juara II MTQ nasional tahun 2012 dan di Batam juara I tahun 2014, Julaeha juara I MTQ nasional bidang tilawah qur’an putri, Siska Wulandari cabang tartil alquran juara I tingkat nasional, Mayasari juara I MTQ nasional hafidz alquran dari Kepulauan Riau.

Kemudian Rahman Saputra juara II MTQ nasional, Andika Pangestu juara I MTQ nasional tahun 2013 di Bangka Belitung, Mukhlis prestasi MTQ I nasional di Banten dan juara I nasional tahfidz di tahun 2009 serta juara I tingkat nasional dan juara II MTQ anak tingkat Asean. Dan anak didiknya yang mengharumkan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yakni Hasnah Yulia juara 1 MTQ internasional di Maroko.

Mahadi melihat, NTB dan Kepulauan Riau memiliki kesamaan dan hubungan sangat baik dalam hal mendidik serta mencetak qori – qoriah dan hafidz – hafizdah. Kendati demikian, dengan semangat, pengalaman serta persiapan panjang pihaknya menargetkan merebut kembali juara umum MTQ nasional ke 26 yang diadakan di NTB. Ia menegaskan, tidak ingin ada persepsi bahwa juara umum di MTQ tahun 2014 dinilai tidak adil. “Tekad kami akan merebut juara umum kembali, kami tidak ingin juara umum tahun 2014 lalu dinilai berat sebelah karena kami tuan rumah,” tegasnya.

Prestasi yang didapatkan qori’ – qori’ah, hafidz – hafidzah tidak terlepas dari dukungan penuh dari Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, terutama Gubernur Kepri yang memang memiliki kecintaan terhadap al qur’an. Dia berharap, sosok Gubernur dan Wakil Gubernur Kepri menjadi kebanggaan masyarakat Kepulauan Riau. “Guburnur kami H. Muhammad Sani memang orang yang memiliki kecintaan terhadap al – qur’an, kami berharap beliau Pilkada nanti tetap maju karena menjadi kebanggaan masyarakat Kepri,’’ harapnya. (cem/*)

Save Ahok Lebih Populer dari Save KPK Jakarta (Suara NTB) Perselisihan antara Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jakarta terkait anggaran tahun 2015 mengalahkan konflik yang terjadi beberapa waktu lalu antara KPK dan Polri di jagat Twitter.

Ketua Umum Ipqah yang juga Direktur Quran Center Provinsi Kepulauan Riau, Mahadi Rahman SQ, M.Pd.I dan Wakil Ketua Ipqah, Asril Arif, SQ foto bersama usai mendamping rombongan.

Ketua Umum Ipqah yang juga Direktur Quran Center Provinsi Kepulauan Riau, Mahadi Rahman SQ, M.Pd.I bersama pengurus serta qori’ – qoriah dan hafidz – hafidzah nasional dan Internasinal berfoto bersama saat tiba di Lombok.

Analis data Iwan Setyawan dalam akun Twitternya menyebutkan bahwa tanda pagar Save Ahok memiliki 79.467 kicauan, sementara #SaveKPK hanya 56.798 kicauan.

“Baru tahu, #SaveAhok lebih bergaung daripada #SaveKPK selama 30 hari kebelakang! - #SaveAhok : 79,467 tweets - #SaveKPK : 56,798 tweets,” tulis pemilik akun @Iwan9S10A ini, Minggu, pukul 12.21WIB. Sebelumnya, penulis buku 9 Summers 10 Autumns ini juga menuliskan bahwa perbincangan tentang Ahok tersebut telah melejit di Twitter sejak Jumat (27/2).

“Perbicangan ttg Pak Ahok semakin ramai, dan sudah mencapai 73 ribu dalam 24 jam terakhir! #SaveAhok sendiri sudah mencapai 24 ribu!,” tulisnya.

Kongres PAN Ricuh, Seorang Peserta Alami Luka Nusa Dua (Suara NTB)Kongres PAN yang digelar di Hotel Westin Nusa Dua, Bali, diwarnai kericuhan antar pendukung kedua calon di dalam ruang sidang, akibatnya, seorang peserta dari kubu Zulkifli Hasan mengalami luka di bagian kepala akibat lemparan kursi.

“Tadi di dalam ruang rapat, ada kericuhan dan saling lempar kursi. Seorang peserta pendukung Zulkifli Hasan dari Kabupaten Kaban Jahe, Sumatera Utara mengalami luka bocor di kepala,” kata Wasekjen DPP PAN, Teguh Juwarno di arena kongres, Minggu (1/3). Peserta dari Kaban Jahe tersebut segera dilarikan ke bagian medis yang sudah disediakan di arena kongres.(ant/Bali Post)

Bahkan, dari data hasil analisis Topsy yang ia unggah di akun Twitternya, untuk pertama kalinya perbincangan tentang Guburnur DKI Jakarta mengalahkan presiden

Joko Widodo.

“Wah, perbincangan ttg Pak Ahok melejit di Twitter.

Bahkan untuk pertama kalinya mengalahkan Pak Jokowi :),” kicaunya. (ant/Bali Post)