HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK SUMBAWA ECERAN Rp 3.000
Rp. 50.000 Rp. 55.000
16 HALAMAN
SUARA NTB Pengemban Pengamal Pancasila
RABU, 2 APRIL 2014
NOMOR 26 TAHUN KE 10 Online :http://www.suarantb.com E-mail: hariansuarantb@gmail.com
TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257
Oleh-oleh Studi Banding
Inspirasi dari Pusda NTB untuk Kaltim Mataram (Suara NTB) Pemprov Kalimantan Timur (Kaltim) melalui Badan Perpustakaan Daerah-nya, dari tingkat provinsi hingga kabupaten pada Jumat (28/3) lalu mengadakan studi banding ke NTB dengan tujuan khusus ke Badan Perpustakaan dan Arsif Daerah Provinsi (Pusda) NTB. Hajatannya, mereka ingin mengenal lebih dekat dan menggali program kerja yang dilaksanakan. Mengingat, banyaknya prestasi dan penghargaan yang diraih daerah Bumi Gora ini di tingkat nasional. Tak lama memang waktu yang disiapkan rombongan perwakilan pemerintah Kaltim ini untuk mengenal NTB secara detail. Bersambung ke hal 5
(Suara NTB/bul)
CINDERAMATA - Kepala Pusda NTB, Ir. H. Mokhlis, M. Si menerima cinderamata dari Kepala Badan Pusda Kaltim, Hj. Sri Sulasmi Retno W. Sementara, Ketua BKOW NTB, Hj. Syamsiah Amin dan Istri Sekda NTB, Hj.M.Nur pada kegiatan pengajian di Pusda NTB (kanan).
Alat Pengomprong Tembakau
Kejaksaan Bidik Bantuan di Loteng dan Lotim Mataram (Suara NTB) Satu lagi proyek kakap yang jadi sasaran penyelidikan Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB, masih terkait kebijakan pemerintah dalam penyaluran bantuan untuk rakyat. Kali ini, terkait bantuan alat pengomprong tembakau untuk dua daerah sekaligus, Lombok Timur (Lotim) dan Lombok Tengah (Loteng). Nilai total gelontoran anggaran bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau (DBHCT) berkisar Rp 26 miliar.
Bocoran awal dari pihak Kejaksaan, bantuan alat pengomprong tembakau itu tersebar untuk 2.000 lebih petani di dua daerah tersebut. Spesifikasi bantuan, berupa alat oven tembakau berupa tungku pemanasan. Bantuan itu digel-
ontorkan sebagai konsekwensi berlakunya aturan pemerintah untuk konversi minyak tanah ke batubara, khusus untuk pengeringan tembakau. ‘’Info awalnya, bantuan alat ovennya Rp 5 juta per petani. Bersambung ke hal 5
”Suara NTB” Digugat
Hak Jawab Adalah Amanat Undang-Undang (Suara NTB/ars)
SIDANG - Majelis hakim yang dipimpin Sutarno dalam sidang lanjutan gugatan perdata Giovanni Ardizzon terhadap Harian Suara NTB dengan kuasa hukum, Umaiyah dan Suluh Utomo, Selasa (1/4).
TO K O H Kesamaan Modus PADA proses penyelidikan pekan lalu, tim Kejaksaan menemukan fakta bahwa Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) proyek SPAM Kabupaten Lombok Utara (KLU) dengan SPAM Bima, dijabat oleh orang yang sama. Menindaklanjuti temuan itu, penyelidik kini menelusuri kesamaan modus indikasi penyimpangan dua proyek dengan misi atasi kekeringan itu. Penyelidik dari tim intelijen Kejaksaan Tinggi NTB sebelumnya mendapat data, spesialis untuk PPK proyek SPAM dijabat oleh BE, salah satu kabid di Dinas Pekerjaan Umum (PU) NTB. Bersambung Sugeng Pudjianto ke hal 5 (Suara NTB/dok)
KO M E N TTAA R Semangat yang Menipis BUPATI Lombok Timur (Lotim) H. Moch Ali Bin Dachlan menyatakan semangat gotong royong masyarakat makin menipis. Penurunan semangat gotong royong itu disebabkan desakan semangat individu dan hadirnya sistem pasar bebas. Di mana individu berjuang pertahankan hidup semakin berkembang. Hal ini diungkapkan Bupati Lotim, ketika membuka Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) belum lama ini. Menipisnya semangat gotong royong itu menjadi salah satu fakta yang disadari menjadi penyebab lahirnya kegiatan BBGRM. Ditambahkan, kesadaran kedua, BBGRM ada karena ingin membangun kembali setelah melihat realita bahwa gotong royong adalah penjabaran syariat Islam. Bersambung ke hal 5 H. Moch Ali Bin Dachlan (Suara NTB/dok)
Mataram (Suara NTB) Tim kuasa hukum Giovanni Ardizzon Selasa (1/4) kemarin mengajukan replik terkait eksepsi tergugat Harian Suara NTB. Salah satu poin dalam materi replik, bahwa hak jawab dianggap bukan kewajiban, sehingga dirasa tidak perlu
digunakan penggugat untuk menanggapi pemberitaan Harian Suara NTB terkait berita dugaan bisnis koral ilegal. Dalam poin ke tiga, kuasa hukum Giovanni menyebut pasal 5 ayat 2 dan 3 UU 40 Tahun 1999 Bersambung ke hal 5
Penumpukan Penumpang di Pelabuhan Lembar
Ratusan Kendaraan Terjebak Antrean Giri Menang (Suara NTB) Penutupan penyeberangan lintas Lembar-Padangbai selama 24 jam bertepatan dengan Hari Raya Nyepi yang jatuh pada Senin (31/1), berimbas terhadap penumpukan penumpang di Pelabuhan Lembar. Sejak penyeberangan ditutup, terjadi antrean ratusan kendaraan. Kendati penyeberangan sudah dibuka mulai pukul 03.30 Wita, Selasa (1/4) kemarin, namun antrean kendaraan roda dua dan empat masih terjadi. Hingga sore hari antrean kendaraan hingga ke luar areal pelabuhan mencapai 2 Km.
Pantauan Suara NTB, antrean kendaraan mulai dari perempatan Segenter hingga Pelabuhan Lembar. Kendaraan yang terjebak macet, notabene truk yang mengangkut komoditi pertanian. Sementara di areal pelabuhan, juga penuh dengan antrean truk, roda dua dan penumpang. Seorang sopir truk asal Surabaya, Sunarya mengaku terjebak dalam macet. Ia mengangkut komoditi jagung dari Dompu untuk dikirim ke Sidoarjo, Jawa Timur (Jatim). Jagung ini akan diolah menjadi pakan ayam. Bersambung ke hal 5
ANTRE - Antrean truk tidak saja saja memenuhi areal Pelabuhan Lembar. Tetapi antrean hingga meluber ke keluar areal pelabuhan. (Suara NTB/her)
Catatan DPRD NTB
Jangan Tinggalkan Petani Sendirian Sektor pertanian menjadi salah satu sektor yang menjadi andalan di Provinsi NTB. Sayangnya, kehidupan para petani yang menjadi motor penggerak sektor ini belum telalu menggembirakan. Karena itu, anggota Komisi II DPRD NTB (Bidang Pertanian), M. Hadi Sulthon, S.Sos menyerukan agar pemerintah jangan sampai mengabaikan nasib para petani.
M. Hadi Sulthon (Suara NTB/ist)
SULTHON menyampaikan, selama duduk sebagai anggota DPRD NTB dari Daerah Pemilihan (Dapil) Kabupaten Lombok Barat dan Lombok Utara, ia banyak mendengarkan keluhan dari para petani. Beragam keluhan yang diterimanya,
mulai dari ketersediaan pupuk saat musim tanam tiba, hingga harga komoditas pertanian yang anjlok saat memasuki musim panen. ‘’Setiap memasuki musim tanam, kami selalu mendesak agar pemerintah dan pemerintah daerah memastikan ketersediaan pupuk untuk pet-
ani. Jangan sampai ketika musim panen dinyatakan pupuk siap, tapi ketika mau tanam, pupuk itu hilang,’’ ujar Sulthon. Sudah terbelit kesulitan saat mencari pupuk di musim tanam, ketika sudah mau panen pun, menurut Sulthon, petani seringkali mengeluhkan anjloknya harga komoditas mereka. Sulthon menilai, persoalan ini juga sudah berulangkali disampaikannya dalam berbagai rapat dan pertemuan, khususnya dengan Bulog Divre NTB. ‘’Jangan ditinggalkan petani itu sendiri. Bulog selalu menganggap kualitas padi ini rendah. Bersambung ke hal 5