Snt02112013

Page 1

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK SUMBAWA ECERAN Rp 3.000

Rp. 50.000 Rp. 55.000

SUARA NTB

SABTU, 2 NOVEMBER 2013

Pengemban Pengamal Pancasila

16 HALAMAN NOMOR 197 TAHUN KE 9 Online :http://www.suarantb.com E-mail: hariansuarantb@yahoo.co.id

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

ARAKNYA pemberitaan mengenai rencana pembentukan Kabupaten Lombok Selatan (KLS) membuat Bupati Lombok Timur (Lotim) H. Moch. Ali Bin Dachlan

H. Moch. Ali BD

(BD) akhirnya angkat bicara. Kepada Suara NTB via ponsel, Jumat (1/11) kemarin, ia meminta semua pihak tidak mempolitisir rencana pembentukan KLS. ‘’KLS jangan dilarikan ke ranah politik,’’ tegasnya.

Menurut Ali, ada sejumlah pihak yang notabene memang wakil rakyat di tingkat pusat yang berasal dari daerah pemilihan (Dapil) NTB, terlalu banyak bicara soal KLS. Bersambung ke hal 5

H.Farouk Muhammad

(Suara NTB/dok)

Pembentukan KLS Jangan Dipolitisir

C.01.08.13

MENEMBAK - Kapolda NTB, Mochammad Iriawan (dua dari kiri) saat menunjukkan kemampuan menembaknya bersama unsur TNI, unsur pemerintah di Lapangan Mako Brimob. Berita selengkapnya di halaman 5.

1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 PEMKAB Lombok Barat (Lobar) sepertinya tidak mau 1234567890123456789012345678901212 disalahkan menyusul adanya pengaduan ke KPK terkait 1234567890123456789012345678901212 dugaan korupsi yang terjadi di lingkup Pemkab Lobar . 1234567890123456789012345678901212 Jumlah laporan korupsi yang kini sudah ditangani di 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 bidang penindakan KPK mencapai 16 kasus. Dari 73 1234567890123456789012345678901212 kasus dugaan korupsi yang masuk ke bidang peninda1234567890123456789012345678901212 kan KPK, terbanyak dari Lobar. 1234567890123456789012345678901212 ‘’Laporan ini merupakan akumulasi, itu semua dosa1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 dosa lama dari masa sebelumnya,’’ungkap Inspektur 1234567890123456789012345678901212 Kabupaten Lobar, Ir. H.Rahmat Agus Hidayat, Jumat (1/ 1234567890123456789012345678901212 11). Ia mengatakan itu dosa lama, karena laporan kasus1234567890123456789012345678901212 kasus tersebut merupakan dosa-dosa lama yang dilaku1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 kan sebelumnya. Karena itu katanya, Pemkab Lobar akan 1234567890123456789012345678901212 terus memperbaiki dan mencegah berbagai kemungki1234567890123456789012345678901212 nan adanya penyimpangan. 1234567890123456789012345678901212 Dikatakan, Pemda tak tahu menahu soal laporan 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 masyarakat yang masuk ke KPK tersebut. Pasalnya, Pem1234567890123456789012345678901212 da sendiri tak mendapatkan pemberitahuan berupa tem1234567890123456789012345678901212 busan dari KPK. Namun demikian, jika dari sekian bany1234567890123456789012345678901212 ak laporan itu adalah salah satunya adalah masalah aset 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 tentu hal ini dilakukan oknum. Karena, berbagai per1234567890123456789012345678901212 soalan aset di Lobar dilakukan oleh oknum. 1234567890123456789012345678901212 Menyadari rentannya tindakan korupsi dilakukan 1234567890123456789012345678901212 oknum, Bupati Lobar, Dr. H. Zaini Arony telah mengambil 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 berbagai langkah stategis bagaimana menekan peny1234567890123456789012345678901212 impangan. Langkah pertama, membuat regulasi terkait 1234567890123456789012345678901212 kebijakan itu. Seperti halnya, penyaluran bantuan social 1234567890123456789012345678901212 (bansos). Bupati telah membuat regulasi bansos di Lo1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 bar. Dalam hal ini, BPK sudah mengetahui perihal regu1234567890123456789012345678901212 lasi tersebut. 1234567890123456789012345678901212 Kedua, terkait penganggaran diupayakan tepat waktu. 1234567890123456789012345678901212 Bersambung ke hal 5 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 (Suara NTB/ars)

Soal Aset dan ADD

Kasus yang Ditangani KPK dari Lobar

Mataram (Suara NTB) Pengaduan dari Kabupaten Lombok Barat (Lobar) mendominasi laporan dari NTB yang masuk ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dari 73 laporan yang masuk ke bidang penindakan, 16 kasus diantaranya dari Lobar. Dua dari 16 kasus yang masuk ke bidang penindakkan diantaranya disinyalir terkait kasus aset dan Alokasi Dana Desa (ADD). Dua kasus ini dilaporkan ke KPK 2012 lalu dan pelapor sudah menerima surat keterangan, bahwa kasus itu ditindaklanjuti.

KEJAKSAAN Tinggi NTB membuktikan keyakinannya terkait penanganan sejumlah kasus korupsi akan ada perkembangan signifikan. Seperti dalam kasus PAUD – NI, Jumat (1/11) kemarin menetapkan satu orang tersangka baru. Kepastian tersangka baru itu disampaikan langsung Kajati NTB, Sugeng Pudjianto, SH, MH kepada Suara NTB, Jumat (1/11) sore kemarin. Bersambung ke hal 5

Sugeng Pudjianto

(Suara NTB/dok)

Ada Tersangka Baru

Kepada Suara NTB, pelapor yang tak ingin identitasnya dipublikasikan menyebutkan, karut marut pengelolaan aset, menjadi dokumen yang disodorkan ke KPK. Setidaknya tiga poin yang ditonjolkan dalam laporan itu, yakni, terkait tukar guling aset berupa tanah yang tidak jelas pemasukannya ke kas daerah. Ada juga persoalan sewa kontrak aset berupa tanah, yang juga tidak jelas pertanggungjawabannya. Paling memprihatinkan menurut pelapor,

penjualan aset yang diduga dilakukan di bawah tangan, alias tanpa prosedur lelang. “Masalah aset ini yang paling menjadi perhatian publik, makanya kami lapor ke KPK,” terangnya. Persoalan lain, yang juga sudah cukup lama menjadi keresahan perangkat desa adalah, tidak tersalurkannya Alokasi Dana Desa (ADD) sejak 2010 sampai tahun 2011. Nilai per desa saat itu, antara Rp 60 juta hingga Rp 100 juta, untuk 88 desa saat itu sebelum dilaku-

kan pemekaran. Dugaan pelapor, dana itu tidak disalurkan, namun dilakukan substitusi (penggantian) dengan dana percepatan pembangunan Indonesia Timur. “Sehingga seolah olah, dana ADD itu sudah disalurkan,” sebutnya. Untuk meyakinkan bahwa laporannya itu ditindaklanjuti, pelapor mengaku sudah menerima surat tanda terima laporan dari KPK. Dimana dalam isi laporan itu, kasus tersebut ditindaklanjuti. Bersambung ke hal 5

PDIP Ingin Mengirim Pesan Mataram (Suara NTB) Ketua DPC PDIP Lombok Tengah (Loteng), Suhaimi, SH, menegaskan pihaknya mencabut dukungan terhadap Bupati dan Wakil Bupati Loteng karena alasan yang bersifat substantif. Namun, sikap politik ini masih dipertanyakan karena dianggap

tidak mengindahkan etika politik. Suhaimi, yang dikonfirmasi Suara NTB, Jumat (1/11) kemarin, menampik komentar sejumlah kalangan yang dilansir Suara NTB sebelumnya. Khususnya, soal pernyataan Ahyar Fadly yang mengaitngaitkan pencabutan dukungan ini dengan keberhasilan –

keberhasilan yang ditorehkan duet Suhaili-Normal selama memimpin Loteng. “Kami tidak pernah bicara soal mereka berhasil atau tidak,” tampik Suhaimi. Ia berharap, publik bisa mencermati alasan di balik pencabutan dukungan yang dilakukan PDIP Loteng ini. Bersambung ke hal 5

Lombok Jadi Salah Satu Destinasi Wisata Syariah Nasional Mataram (Suara NTB) Pemerintah pusat melalui Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) saat ini sedang mempromosikan atau menawarkan sembilan destinasi wisata syariah di Indonesia. Salah satu dari sembilan destinasi wisata syariah tersebut adalah Lombok. Kemudian yang lainnya, Sumatera Barat, Riau, Lampung, Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Timur dan Makassar. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Budpar) NTB, Drs. Muhammad Nasir yang dikonfirmasi membenarkan Lombok merupakan salah satu daerah destinasi wisata syariah yang ditawarkan Kemenparekraf kepada wisatawan muslim dari seluruh penjuru dunia. “Nanti ada juklaknya dari pusat,”katanya ketika dikonfirmasi Suara NTB, Jumat (1/11) kemarin. Dikatakan, Lombok dan NTB secara ke-

seluruhan memiliki potensi wisata syariah yang cukup besar jika dilihat dari keragaman agama dan budaya. Bersambung ke hal 5

Indonesia Lebih Sejahtera Dengan Ekonomi Syariah Grand Launching 5 November 2013 di Taman Sangkareang

C.03.08.13

TO K O H

Pemkab Lobar Sebut Dosa Lama


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.