Snt02122015

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.75.000 SUMBAWA Rp.80.000 ECERAN Rp 4.500

SUARA NTB

16 HALAMAN NOMOR 223 TAHUN KE 11

Online :http://www.suarantb.co.id E-mail: hariansuarantb@gmail.com

RABU, 2 DESEMBER 2015

Pengemban Pengamal Pancasila

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Perda No. 1 Tahun 2015

Lindungi Peternak dan Pertahankan Keberlanjutan Program BSS Keberadaan Perda No. 1 tahun 2015 tentang Pengendalian Pemotongan Ternak Ruminansia Besar Betina Produktif dinilai mempunyai urgensi yang sangat kuat terhadap pembinaan dan perlindungan para peternak sapi dan kerbau di NTB. Selain itu, keberadaan Perda itu juga dalam upaya mempertahankan NTB sebagai penghasil sapi di Indonesia.

“YANG jelas menurut saya Perda itu punya urgensi yang sangat kuat terhadap pembinaan dan perlindungan peternak. Ada kebiasaan-kebiasaan selama ini yang dilakukan pemotongan sembarangan.

Nah, mencermati ini, kita adalah daerah penghasil sapi melalui program Bumi Sejuta Sapi (BSS) maka Rusman, SH, MH

harus kita pertahankan program itu dengan Perda ini,” kata Kepala Biro Hukum Setda NTB, Rusman, SH, MH ketika dikonfirmasi Suara NTB, Selasa (1/12) siang kemarin.

Dikatakan, pembuatan Perda tentang Pengendalian Pemotongan Ternak Ruminansia Besar Betina Produktif tersebut tak lain tujuannya sebagai bentuk keberpi-

hakan pemerintah daerah kepada para peternak di daerah ini. Dalam Perda itu sejumlah hal diatur seperti ternak yang boleh dipotong, umur ternak yang boleh dipotong serta tempat pemotongan ternak tersebut yang memenuhi standar kesehatan. ‘’Kembali lagi maknanya adalah untuk keberlangsungan peternakan sapi itu sendiri,’’ imbuhnya.

Menurut Rusman, selama ini ada pemotongan ternak ruminansia besar betina produktif di masyarakat. Sehingga, jika tak dilakukan pengendalian maka akan mengancam populasi ternak yang ada.

Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/dok)

Soal Pengelolaan APBN di NTB

Kementerian Perlu Diminta Pertanggungjawaban Mataram (Suara NTB) Adanya sejumlah proyek dari APBN yang tidak dilaksanakan di NTB tahun 2015 ini mendapat respons dari DPD RI. Wakil Ketua DPD RI, Prof. Farouk Muhammad menegaskan akan memintai pertanggungjawaban Kementerian Perhubungan dan sejumlah kementerian atau lembaga terkait yang tidak melaksanakan proyek yang sudah dianggarkan untuk NTB dalam APBD 2015.

Farouk mengakui bahwa saat ini pihaknya memang lebih fokus dalam mengawal pelaksanaan kegiatan atau pengelolaan anggaran berupa dana transfer dari pemerintah ke NTB. Sementara, anggota DPR RI dari NTB fokus mengawal proyek APBN. Meski tidak bersifat mutlak, pola pengawasan yang dibagi antara dua lembaga ini memang bisa saja dibenahi.

Mengetahui adanya proyek senilai puluhan miliar yang tidak dilaksanakan hingga memasuki akhir tahun ini, Farouk mengaku terkejut.

Telebih, salah satu proyek itu, yaitu pembangunan fasilitas di Pelabuhan Lembar, nilainya cukup besar mencapai Rp 25 miliar. ‘’Khusus untuk ini saya akan minta pertanggungjawaban Kementerian Perhubungan,’’ujar Farouk.

Ia menambahkan, fenomena ini membuktikan perlunya dikembangkan mekanisme pengawasan terhadap proyek APBN yang dilaksanakan oleh kementerian/lembaga di NTB. “Saya rasa ini masukan yang baik sekali. Saya akan gunakan untuk memperbaiki mekanisme kerja kami ke depan, kami memang fokus kepada dana transfer tapi juga menyoroti belanja pusat yang ada pada K/L. Kementerian lembaga yang dialokasikan ke daerah-daerah itu,” ujarnya.

Kepala Bappeda NTB, H. Chairul Mahsul, SH, MH, mengakui masih perlunya penguatan dalam proses pengawasan terhadap pelaksanaan proyek atau kegiatan yang dikelola oleh kementerian/lembaga di NTB. Bersambung ke hal 15

KPK Supervisi Sejumlah Kasus Korupsi di NTB Mataram (Suara NTB) KPK mensupervisi sejumlah kasus dugaan korupsi di NTB. Salah satunya dugaan penyimpangan pengadaan alat alat kesehatan (Alkes) RSUD Dr. Soedjono Selong, Lombok Timur (Lotim), jadi salah satu atensi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kegiatan koordinasi dan supervisi (Korsup), Selasa (1/12).

Perkara ditangani Ditreskrimsus Polda NTB ini

sudah diputus di Pengadilan Tipikor. Sebelumnya, di tingkat penyidikan jadi atensi KPK karena sempat terkatung-katung enam tahun.

Tim KPK beranggotakan tiga orang melakukan pertemuan dengan tim Ditreskrimsus Polda NTB, untuk supervisi kasus lama dan kasus baru, baik yang ditangani 2010 sampai 2015. Salah satunya terkait kasus Alkes Lotim.

Bersambung ke hal 15

TO K O H Perbaiki yang Lemah BERDASARKAN hasil kajian Kementerian Ketenagakerjaan dan Badan Pusat Statistik (BPS), peringkat daya saing NTB pada tahun 2010 menempati posisi 21 secara nasional. Sementara itu, hasil kajian National University of Singapore (NUS) tahun 2013, daya saing NTB berada pada peringkat 25 secara nasional.

Bersambung ke hal 15 TGH. M. Zainul Majdi (Suara NTB/dok)

KO M E N TTAA R

(Suara NTB/aan)

KEBANJIRAN PROTES - Direktur Dana Perimbangan Kementerian Keuangan RI, Rukijo, menanggapi protes keras dari sejumlah pejabat pemerintah provinsi dan kabupaten/kota di NTB, dalam Rapat Sinkronisasi Aspirasi Daerah yang digelar DPD RI di Mataram, Selasa (1/12).

BIL Lampu Kuning

Satpol PP NTB Gelar Rakor Penanganan dan Penyelesaian Aset Bermasalah Mataram (Suara NTB) Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) NTB menggelar Rapar Koordinasi (Rakor) penan-

Umar Septono

(Suara NTB/why)

PENINGKATAN kewaspadaan di Bandara Internasional Lombok(BIL) dilakukan Polda NTB menyusul ditingkatkannya kondisi keamanan bandara dari hijau menjadi kuning oleh Ditjen Perhubungan Udara, Kementerian Perhubungan.

Bersambung ke hal 15

Penegakan Perda No. 8 Tahun 2007

ganan dan penyelesaian aset yang bermasalah milik Pemprov NTB. Maksud dilakukannnya rakor ini untuk

mewujudkan tertib pemanfaatan aset sesuai ketentuan Peraturan Daerah (Perda) dan peningkatan Pendapatan Asli Daer-

ah (PAD). Rakor yang melibatkan sejumlah SKPD terkait itu dilaksanakan pada Rabu, 25 November 2015 lalu di Gedung Sangkareang Kantor Gubernur.

Kepala Satpol PP NTB, Ibnu Salim, SH, M.Si mengatakan la-

tar belakang dilakukannya rakor penanganan dan penyelesaian aset yang bermasalah tersebut antara lain penerimaan daerah dari pemanfaatan aset pemda masih belum optimal.

Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/polppntb)

RAKOR - Kepala Satpol PP NTB, Ibnu Salim, SH, M.Si dalam Rakor Penegakan Perda No. 8 tahun 2007 tentang pengelolaan barang milik daerah di Mataram, Rabu (25/11) lalu.

SUARA NTB Rabu, 2 Desember 2015

SUARA MATARAM

Halaman 2

MANGKRAK - Keramba budidaya lobster di Pantai Penghulu Agung, Ampenan yang masih mangkrak sampai saat ini

(Suara NTB/dok)

Wanti-wanti Anggota Dewan WAKIL Ketua DPRD Kota Mataram, I Wayan Sugiartha, angkat bicara soal kenaikan dana program aspirasi Dewan. ‘’Saya pikir bukan persoalan naik atau tidak. Ini juga untuk mengakomodir apa yang menjadi aspirasi pada saat kita melakukan reses,’’ terangnya kepada Suara NTB di DPRD Kota Mataram, Selasa (1/12).

Bisa dikatakan bahwa program aspirasi itu merupakan jawaban dari reses yang dilaksanakan oleh anggota Dewan. Di sejumlah titik, banyak ruas jalan yang baru selesai setengahnya. Ini akibat anggaran yang terbatas. ‘’Contohnya program aspirasi saya untuk jalan yang di Sweta, itu baru jadi setengahnya. Jadi tahun ini dilanjutkan lagi sisanya,’’ kata Wayan Sugiartha.

Justru kalau berbicara nominal, meskipun sudah ada kenaikan nilai dana program aspirasi Dewan dari Rp 600 juta per anggota Dewan menjadi Rp 800 juta, tetap saja belum mencukupi tuntutan masyarakat. Namun demikian, kebutuhan masyarakat yang tidak terakomodir melalui program aspirasi Dewan, masih ada sumber anggaran lain di pemerintah.

Pasalnya, begitu banyak aspirasi masyarakat yang harus diakomodir. Tidak saja aspirasi yang telah disampaikan dalam reses tapi juga dalam kegiatan MPBM (Musyawarah Pembangunan Berbasis Masyarakat) dan program yang berasal dari SKPD itu sendiri. ‘’Makanya terkadang kita juga combine, misalnya di lingkungan A minta diaspal, ternyata dari dinas sudah ada, berarti sudah selesai tertangani. Sehingga kita bisa mengalihkan ke tempat lain,’’ demikian Wayan Sugiartha.

Dengan catatan, itu belum ditangani dinas dan tidak masuk dalam program MPBM. Politisi PDIP ini menjamin bahwa kegiatan yang didanai dari dana program aspirasi Dewan, tidak akan tumpang tindih dengan program yang dilaksanakan Dewan.

Wayan Sugiartha mengaku setuju dengan pernyataan Penjabat Walikota Mataram, bahwa SKPD yang telah mendapat titipan dana program aspirasi Dewan, agar anggarannya dikurangi.

Hal ini, katanya, tidak terlepas dari kondisi minimnya anggaran yang tersedia di Kota Mataram. Untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan dalam program aspirasi itu, pimpinan Dewan telah mewanti-wanti agar anggota Dewan tidak mencampuri eksekusi program aspirasi itu. ‘’Karena itu domainnya eksekutif, ’’cetusnya. (fit)

(Suara NTB/fit)

Mataram (Suara NTB) Alat keramba budidaya lobster yang ada di Pantai Penghulu Agung, Ampenan hingga saat ini masih mangkrak dan tidak dimanfaatkan oleh nelayan setempat. Keramba ini tidak dimanfaatkan sejak setahun yang lalu dan kini masih mangkrak di tepi pantai. Dikonfirmasi Suara NTB, Kepala Dinas Pertanian, Kelautan, dan Perikanan (PKP) Kota Mataram, Ir.H. Mutawalli mengakui memang alat keramba untuk

lobster tersebut masih mangkrak hingga saat ini.

Mutawalli menyampaikan keramba tersebut sempat dimanfaatkan kelompok nelayan untuk budidaya lobster.

Namun pihaknya tidak bisa terus menerus memberikan bantuan untuk pengadaan bibit lobster, apalagi harga bibit lobster cukup mahal.

Untuk itu pihaknya mengarahkan nelayan untuk memanfatakan keramba itu untuk memelihara ikan-ikan kecil hasil tangkapan.

“Jadi gini kita nggak ada anggaran karena mahal untuk udang lobster itu, terus kita arahkan nelayan-nelayan kalau tangkap ikan itu dipakai untuk arena pembesaran, dapat ikan kecil jangan langsung dijual.

Lepas saja disitu, toh juga makanannya alami, kalau sudah besar baru dijual,” jelasnya.

Namun arahan yang diberikan kepada nelayan tersebut tak bisa berjalan. Para nelayan ingin terus menerus diberikan bantuan bibit oleh Dinas PKP. Mutawalli menyampai-

kan memang kelompok nelayan pernah berhasil memanfaatkan keramba tersebut, tapi setelah panen dan mendapatkan keuntungan, uangnya tidak digunakan untuk membeli bibit, tapi dibelanjakan.

Sementara bibit mereka minta lagi bantuan Dinas PKP. “Seperti ini kan tidak bagus.

Kita inginnya berputar disitu, kita berikan sekali dan keuntungan jualnya digunakan untuk beli bibit tahun depan, tapi dibelanjakan lagi,” ujarnya.

“Jadi seperti ini yang terjadi

sekarang dan tidak jalan. Sekali panen untung besar langsung hilang, untuk kedua kali minta lagi bantuan,” sambungnya.

Namun permintaan bantuan bibit untuk kedua kali tak bisa dipenuhi pihaknya karena keterbatasan anggaran.

Keramba tersebut merupakan bantuan dari APBN dan telah ada sebelum Mutawalli diangkat menjadi Kepala Dinas PKP Kota Mataram. Agar tidak mangkrak, Mutawalli mengatakan ingin memanfaatkan keramba tersebut. (ynt)

Dana Program Aspirasi Dewan Naik

Somasi Minta Akuntabilitas dan Transparasi Penggunaan Anggaran Mataram (Suara NTB) Dana program aspirasi 40 anggota DPRD Kota Mataram, pada APBD tahun 2016 naik menjadi Rp 32 miliar. Masing - masing anggota DPRD diberikan jatah Rp 800 juta dari sebelumnya Rp 600 juta. Kenaikan ini menuai kritikan dari beberapa kalangan, termasuk pemerhati anggaran. Solidaritas Masyarakat untuk Transparasi (SOMASI) NTB, meminta agar pengelolaan dana aspirasi tersebut mengedepankan akuntabilitas dan transparasi. Demikian ditegaskan, Divisi Riset dan Anggaran, Hendriadi Djamal via ponsel, Selasa (1/12).

Hendri tidak menekankan pada kenaikan dana aspirasi tersebut. Tetapi lebih disorot bagaimana pemanfaatan dan akuntabilitas serta siapa yang punya peran besar terhadap penggunaan anggaran itu. Istilahnya, program - program itu tidak akuntabel jika dilihat dari aspek politik. “Kalau soal be-

sarnya relatif, riilnya nanti pada penerapannya,” tandasnya.

Yang menjadi kekhawatiran kata Hendri, adalah anggaran itu bukan dimanfaatkan kepada konstituen melainkan untuk kepentingan elit politik dan partai. Kecenderungan dana program aspirasi dititipkan ke SKPD diberikan

secara personal dan kelembagaan dekat dengan anggota DPRD dan partai politik.

“Kita harapkan segi pemanfaatan benar - benar mencerminkan masyarakat bukan kepentingan elit partai,” tandasnya.

Kedua, sisi akuntabilitas maupun penganggaran dana program aspirasi benar - be-

nar dijaga akuntabilitasnya.

Karena saat mungkin terjadi, intervensi anggota DPRD yang dititipkan ke SKPD, baik proses implementasi akuntabilitas diabaikan.

Kaitannya apakah dana aspirasi ini dirasakan langsung oleh konstituen, dia mengaku belum punya tesis apakah dirasakan langsung atau tidak. Dana program aspirasi ini adalah wilayah abu - abu untuk konstituen yang dititipkan ke SKPD. Berbicara soal konteks keuangan sebenarnya, dana program aspirasi itu adalah anggaran SKPD. Karena ada rekomendasi dari Dewan maka disebut aspirasi. Misal-

nya, pembangunan jalan dan modal usaha, atas dasar rekomendasi itu maka disebut dana aspirasi. Yang penting ada kesesuaian rencana di SKPD dan aspirasi sinkron.

Problemnya kata Hendri, banyak pembelajaran akuntabiltas dan pelaporan masih lemah dari sisi administrasi.

Dia berharap kenaikan ini ada azas keadilan bagi masyarakat yang dititipkan ke anggota DPRD. Disamping itu, DPRD harus ada budaya transpran dalam pelaksanaan program.

“Untuk itu anggota DPRD menggunakan anggaran harus jelas.

Jangan diberikan ke keluarga Dewan,” sindirnya. (cem)

Banyak Rumah Kos Tak Punya Perbaikan Irigasi Hanya Induk Semang Tertangani 10 Persen Mataram (Suara NTB) Sesuai Perda Nomor 2 tahun 2005 tentang Izin Penyelenggaraan Pondokan yang ditindaklanjuti dengan petunjuk pelaksana melalui Peraturan Walikota (Perwal) Nomor 06 Tahun 2014, setiap pondokan atau rumah kos di Kota Mataram harus memiliki penanggung jawab atau induk semang. Tapi masih banyak rumah kos yang tidak memiliki penanggung jawab. Dengan demikian, penghuni kos tak bisa diawasi.

Demikian disampaikan Kepala Satpol PP Kota Mataram, Chaerul Anwar.

“Kos-kosan harus ada induk semang atau penanggung jawab.

Itu yang penting. Tapi banyak (rumah kos) yang tidak punya penanggung jawab,” cetusnya. Ia mengatakan kebanyakan yang memiliki rumah kos tinggal di luar kelurahan atau bahkan di luar Kota Mataram. “Kebanyakan pemilik kos tidak ada di lokasi itu. Kalau tidak di lain kelurahan, bahkan di luar kota dia.

Itu persoalannya,” ujarnya.

Chaerul menegaskan bahwa aturan dalam Perwal tersebut harus ditaati oleh para pemilik rumah pondokan.

Jika ada hal yang terjadi di lapangan, maka bisa langsung dikoordinasikan dengan Satpol PP Kota Mataram agar dilakukan penertiban.

Pihaknya mengapresiasi Kelurahan Pagesangan yang tetap berkoordinasi dengan pihaknya. “Seharusnya ditaati semua aturan dalam Perwal itu. Kelurahan Pagesangan tetap berpedoman dengan Perwal itu. Sehingga kalau ada laporan dari warga cepat turun dan kita ditelepon untuk merapat,” jelasnya.

Sejauh ini kelurahan yang akan melakukan razia rumah kos juga kerap melibatkan pihaknya. Sejak disahkannya Perwal Pondokan tahun lalu, beberapa kelurahan gencar melakukan razia ke rumah kos untuk memeriksa para penghuni kos.

“Jadi setiap mau penertiban atau razia kos-kosan itu melibatkan kita sebagai tim di mas-

(Suara NTB/dok)

Chaerul Anwar ing-masing kelurahan,” ujarnya.

Chaerul mengatakan kondisi rumah kos di Mataram belum bisa dikatakan rawan, namun di beberapa kelurahan memang kerap terjadi gangguan. Ada beberapa hal sering ditemukan di rumah kos yaitu penghuni baru yang tidak melapor ke RT setempat dan penghuni menerima tamu di luar jam yang diberlakukan. (ynt)

Dana Kapitasi Diverifikasi Akhir Tahun Mataram (Suara NTB) – Dana kapitasi yang diberikan kepada 11 Puskesmas di Kota Mataram tidak melalui Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD) terlebih dahulu. Namun Kepala Dinas Kesehatan Kota Mataram dr.

Usman Hadi mengatakan bahwa itu sudah sesuai dengan aturan. Sehingga mekanisme yang dilakukan sudah jelas. Sementara untuk evaluasi penggunaan dana akan dilakukan pada akhir tahun oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Mataram.

Sebanyak Rp 13,5 miliar dana yang bersumber dari pusat diterima langsung oleh masing-masing puskesmas. Hal ini sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang pengelolaan dan pemanfaatan dana kapitasi jaminan kesehatan nasional pada fasilitas kesehatan tingkat pertama milik pemerintah daerah. Seh-

ingga meskipun tidak melalui APBD Kota Mataram tidak menjadi masalah.

Hal senada juga diungkapkan oleh Kepala BPKAD Kota Mataram Yance Hendra Dira.

Menurutnya pemberian secara langsung kepada tiap-tiap puskesmas jauh lebih efektif.

Karena dapat digunakan langsung sebagai dana operasional. Namun saat ditanya tentang laporan pertanggungjawaban yang diberikan Yance mengaku belum melakukan verifikasi. Sehingga belum dapat diketahui laporan tersebut bermasalah atau tidak.

“Kami akan melakukan verifikasi tanggal 20 Desember ini.

Nanti baru kita bisa tahu bagaimana laporan pertanggungjawaban yang diberikan selama ini.

Sebenarnya sama saja, hanya saja mekanismenya yang beda.

Dana itu tetap masuk dalam lingkaran APBD,” ungkapnya.

Usman hadi mengaku mem-

berikan laporan pertanggungjwaban setiap bulan sebelum tanggal 10. “Dana kapitasi itu diberikan langsung agar pelayanan dapat dilakukan dengan maksimal.

Jadi meskipun APBD belum disahkan, puskesmas tetap mendapatkan dana dan dapat menggunakannya melalui dana kapitasi itu,” jelasnya.

Penggunaan dana itu meliputi 60 persen untuk jasa pelayanan dan 40 persen untuk operasional puskesmas. Setiap puskesmas mendapatkan dana yang berbeda-beda tergantung wilayah kerjanya. Jasa pelayanan meliputi pembayaran terhadap petugas yang bekerja di puskesmas. Sementara operasional seperti pembelian obat dan lain-lainnya.

Jika harus menunggu APBD pada tiap tahunnya, dikhawatirkan tidak cair tepat waktu. Sehingga dengan penggunaan langsung tanpa melalui APBD ini, pada awal tahun dana itu sudah dapat digunakan. (lin)

Mataram (Suara NTB) Tahun ini Pemkot Mataram mendapatkan Dana Alokasi Khusus (DAK) Rp 4,7 miliar untuk perbaikan saluran irigasi yang dikelola Dinas Pertanian, Kelautan, dan Perikanan (PKP). Saluran irigasi yang rusak di Kota Mataram cukup panjang sekitar 55 ribu meter atau 55 kilometer yang tersebar di semua wilayah.

Namun dana tersebut tak dapat memperbaiki semua saluran irigasi di Kota Mataram.

Menurut Kepala Dinas PKP Kota Mataram, Ir.H. Mutawalli kepada Suara NTB, saluran irigasi yang bisa tertangani tahun ini hanya 10 persen.

“Dengan uang Rp 4 miliar itu kurang 10 persen yang bisa diperbaiki atau ditata dari seluruh saluran irigasi di Kota Mataram,” ujarnya.

Perbaikan saluran irigasi tahun ini telah rampung dilaksanakan dan tinggal penyelesaian administrasi. “Sekarang sudah selesai. Alhamdulillah selesai semua,” imbuhnya. Perbaikan irigasi yang dilakukan tahun ini juga untuk melanjutkan saluran irigasi yang dilaksanakan sebelumnya.

“Tahun ini nyambung, kemarin ada yang terpotong. Di satu lokasi misalnya baru dapatnya 200 meter sampai 300 meter, jadi kita selesaikan. Untuk tahun depan disamping lokasilokasi yang kemarin tinggal disambung juga prioritas di beberapa titik yang kemarin tidak dapat,” ter-

angnya.

Pada 2016 mendatang Kota Mataram akan kembali mendapatkan DAK dengan jumlah yang sama dengan tahun ini untuk perbaikan saluran irigasi. Namun disampaikan Mutawalli yang banyak dikucurkan anggaran adalah yang dikelola Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Mataram. Ia pun mengatakan dengan dana tersebut, tahun depan saluran irigasi yang bisa tertangani sama dengan tahun ini, sekitar 10 persen.

“Pelan-pelan kita perbaiki, sedikit-sedikit. Tahun ini 10 persen dan mungkin tahun depan 10 persen,” imbuhnya.

Dengan perbaikan irigasi ini berdampak pada terselamatkannya lahan pertanian di Kota Mataram dari fuso. Jika tidak ada program perbaikan irigasi, maka banyak lahan pertanian yang terancam gagal panen.

“Kita terselamatkan kemarin dari fuso gara-gara perbaikan irigasi. Untung ada itu. Kalau nggak ada itu mungkin kita kena fuso juga seperti daerah lain,” jelasnya. (ynt)

(Suara NTB/dok)

MESKI Dinas Pendapatan (Dispenda) Kota Mataram, secara resmi menutup gebyar pajak bumi dan bangunan, namun, di kelurahan tetap menggenjot realisasi PBB dengan mencari potensi pajak kecil yang belum tertagih. Dari beberapa kelurahan diakui memang masih banyak belum mencapai 100 persen, tapi di Kelurahan Karang Pule realisasi PBB paling besar dibandingkan kelurahan lain di Kecamatan Sekarbela. Hal tersebut disampaikan, Lurah Karang Pule, H. Taufiqqurahman dikonfirmasi, Selasa (1/12).

Taufiq menyebutkan, realisasi PBB diperoleh di tahun 2015 yakni 100,23 persen dari target Rp 135 juta. Jumlah ini dinilai sangat fantastis dibandingkan tahun sebelumnya. Dari wajib pajak 1.265 ini dimaksimalkan untuk menggali potensi pajak kecil, sehingga diakui bisa melampui. “Alhamdulillah, realisasi kami lebih besar di Kecamatan Sekarbela,” akunya.

Selain menggali potensi yang ada, Taufiq melihat rupanya masyarakat mulai menyadari pentingnya membayar pajak.

Sebab, sektor pembangunan berupa infrastruktur dan lain sebagai yang dirasakan oleh masyarakat bersumber dari pajak. Pihaknya berulangkali mensosialisasikan serta memberikan pemahaman, agar masyarakat dengan sukarela membayar pajak. “Kami terus sosialisasikan ke bawah, berikan pandangan dan lain sebagainya,” tandasnya.

Pencapaian saat ini menurutnya, akan berusaha dipertahankan bahkan berjanji akan ditingkatkan. Meskipun diakui, banyak tantangan akan dihadapi di lapangan. Namun demikian, pihaknya akan menggali potensi pajak yang belum tertagih dengan melakukan pendekatan - pendekatan kepada masyarakat. Meski nilai pajaknya kecil, berpengaruh besar terhadap realisasi, sehingga ini akan terus disisir. “Harapannya ini bisa dipertahankan bahkan kami ingin meningkatkannya lagi,” imbuhnya.

Selain petugas pungut pajak, kaling bahkan RT diminta membantu menggali potensi pajak dan memberikan motivasi kepada masyarakat.

Dengan harapan, realisasi PBB di tahun 2016 lebih besar lagi dibandingkan tahun sebelumnya. Taufiq secara teknis menambahkan, tidak ada persoalan teknis ditemukan di lapangan. Hanya saja, para wajib pajak ketika ditagih tidak berada ditempat. Namun petugas terus berusaha mengejar target yang telah ditentukan Dispenda. (cem)

(Suara NTB/ynt)

Gali Potensi Pajak

SUARA NTB

Rabu, 2 Desember 2015

Halaman 3

Digelar, Lomba Cerdas Cermat

Kebanksentralan Tingkat SMA Se Pulau Lombok DALAM rangka Dedikasi untuk Negeri, Bank Indonesia Provinsi NTB turut berpartisipasi dan berkontribusi dalam peringatan HUT Provinsi NTB Tahun 2015 ke-57 dan HUT Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Tahun 2015 ke-70 melalui penyelenggaraan program Lomba Cerdas Cermat (LCC) Kebanksentralan Tingkat SMA se-Pulau Lombok.

Lomba ini bertujuan untuk mensosialisakan pengetahuan, wawasan dan pemahaman yang utuh kepada kalangan pelajar SMA se-Pulau Lombok tentang fungsi dan peran Bank Indonesia sebagai Bank Sentral Republik Indonesia dalam memajukan perekonomian Indonesia dan menegakkan kedaulatan Rupiah.

Selain itu, lomba ini mengangkat tema khusus yaitu “Kebanksentralan” pada babak penyisihan dan semifinal serta tema “Kebanksentralan dan Budaya NTB” pada babak Final LCC Kebanksentralan.

LCC Kebanksentralan tingkat SMA Se-Pulau Lombok ini diikuti oleh 99 SMA baik negeri maupun swasta dari lima kabupaten/kota di Pulau Lombok. Lomba ini diawali dengan pelaksanaan seminar loka karya bagi seluruh Kepala Sekolah dan Guru Ekonomi Tingkat SMA se-Pulau Lombok yang telah diselenggarakan pada Senin, 26 Oktober 2015 di KPwBI Provinsi NTB. Pada seminar loka karya kebanksentralan ini, para guru ekonomi dibekali wawasan dan informasi terkait peran dan fungsi Bank Indonesia selaku Bank Sentral Republik Indonesia. Selain itu, acara seminar ini juga dirangkaikan dengan kegiatan diseminasi informasi terkait LCC Kebanksentralan.

Babak demi babak penyisihan pun dilaksanakan mulai tanggal 16 – 19 November 2015 di tiap kabupaten/kota, dengan diawali oleh Kota Mataram dan dilanjutkan secara berurutan Kabupaten Lombok Tengah, Lombok Timur dan Lombok Barat yang dilaksanakan berbarengan dengan Kabupaten Lombok Utara.

Peserta yang lolos pada babak penyisihan sebagai juara I, juara II dan juara III berjumlah 14 SMA baik negeri maupun swasta yang secara otomatis akan mewakili Kabupaten/Kota masing-masing untuk melaju ke babak semifinal LCC Kebanksentralan.

Adapun ke-14 semifinalis tersebut adalah : Kota Mataram : SMAN 1 Mataram, SMAN 8 Mataram dan SMAK Kusuma Mataram Kabupaten Lombok Tengah : SMAN 2 Praya, SMA Islam Al-Ma’Arif Pandan Indah, SMA Al-Ma’Arif Nu Al-Mashuriyah Kabupaten Lombok Timur : SMAN 1 Selong, SMAN 2 Selong, dan SMAN 1 Aikmal Kabupaten Lombok Utara : SMAN 1 Tanjung dan SMAN 1 Pemenang Kabupaten Lombok Barat : SMAN 1 Kediri, SMAN 1 Gerung dan SMAN 1 Lembar, Sementara itu, pada 28 November 2015 bertempat di Ruang Serbaguna – Lt.II Gedung Kantor Bank Indonesia Provinsi NTB, lomba secara resmi dibuka oleh Prijono selaku Kepala Perwakilan Kantor Bank Indonesia Provinsi NTB bersama Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi NTB Dr.H.Bapak Rosyadi Sayuti.

Acara tersebut dihadiri pula oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga serta Dinas Kebudayaan dan Pariwisata di Kota dan Kabupaten se Pulau Lombok.

Pada babak semifinal dan final, materi yang dilombakan selain kebanksentralan juga mengandung unsur pengenalan kebudayaan dan pariwisata di NTB sebagai bentuk dukungan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTB terhadap kelestarian budaya dan pengembangan sektor pariwisata di daerah ini.

Selain itu, seluruh semifinalis juga diwajibkan untuk mengenakan pakaian adat khas NTB yang nantinya dipilih sebagai peserta dengan kostum adat terbaik sebagai juara “The Best Traditional Costume Team” yang akhirnya dimenangkanoleh SMAN 1 Selong.

Kegiatan ini juga dimeriahkan oleh lomba Stand Up Comedy yang mengusung tema “Rupiah Ku Kuat Indonesia Ku Jaya” dimana setiap sekolah akan diwakili oleh satu perwakilan baik dari kalangan kepala sekolah, guru maupun siswa. Adapun pemenangnya adalah dari SMAN 1 Aikmal.

Selain itu, ada juga penghargaan yang diberikan kepada supporter termeriah sebagai juara “The Best Supporter Team” yang dimenangkan oleh SMAK Kusuma Mataram di peringkat 1, SMAN 1 Gerung di peringkat 2 dan SMAN 1 Mataram di peringkat 3 Sementara Lomba Cerdas Cermat Kebanksentralan Tingkat SMA se-Pulau Lombok Tahun 2015 adalah : Juara I SMA Negeri 1 Selong : Score 64 Juara II SMA Kusuma Cakaranegera : Score 30 Juara III SMA Negeri 1 Lembar : Score 16 ‘’Semoga melalui program LCC Kebanksentralan ini memberikan manfaat dan faedah bagi semua pihak khususnya para pelajar SMA se-Pulau Lombok dalam peningkatan wawasan Kebanksentralannya.

Selain itu,kegiatan ini walau baru pertama kali dilaksanakan di Pulau Lombok dapat menginspirasi banyak pihak untuk turut serta dalam mencerdaskan kehidupan bangsa utamanya pelajar di Pulau Lombok”, papar Prijono dalam mengakhiri sambutannya. (adv)

SUARA PULAU LOMBOK

SUARA NTB Rabu, 2 Desember 2015

Halaman 4

Bank NTB Terus Meningkatkan Penyaluran Kredit Produktif Mataram (Suara NTB) Bank NTB sebagai bank milik pemerintah daerah terus melakukan penyempurnaan dan penguatan untuk mendukung dan mendorong perekonomian daerah. Upaya tersebut terus dilakukan sesuai dengan misi yang ke 5 yaitu mendorong pertumbuhan perekonomian daerah.

Demikian disampaikan Sekretaris Perusahaan (Sekper) Bank NTB, Febrianto Budi Cahyono, Selasa (1/12) menanggapi kritikan Bupati Lombok Timur (Lotim) H. Moch Ali Bin Dachlan yang menyebutkan Bank NTB hanya memberikan kredit yang bersifat konsumtif, yakni kepada pegawai-pegawai negeri. (Suara NTB, 27 November 2015).

Sesuai dengan yang telah disampaikan Bapak Bupati Lombok Timur katanya, pihak Bank NTB tentu merasa berterima kasih karena hal itu merupakan input bagi Bank NTB untuk terus melakukan inovasi dan penyaluran kredit

kepada sektor-sektor produktif dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian. Untuk meningkatkan kredit produktif, katanya, Bank NTB telah melakukan beberapa upaya, sehingga dapat diakses oleh pelaku usaha antara lain melalui kerjasama dengan kementerian terkait untuk penyaluran kredit program yaitu KUPS, KKPE dan KUR. ‘’Kerjasama tersebut dimaksudkan agar pelaku usaha dapat memperoleh fasilitas kredit dengan suku bunga yang yang disubsidi oleh pemerintah,’’ jelas Febrianto Budi Cahyono.

Suku bunga kredit KUPS

yang ditetapkan oleh pemerintah saat ini sebesar 13,75 persen per tahun dengan subsidi sebesar 8,75 persen per tahun dan suku bunga kepada peternak sebesar 5 persen per tahun.

Sedangkan untuk KKPE, suku bunga sebesar 13,75 persen per tahun dengan subsidi sebesar 8,5 persen per tahun dan suku bunga kepada petani sebesar 5,25 persen per tahun.

Fasilitas kredit KUPS telah diberikan kepada pelaku usaha yang tersebar di beberapa Kabupaten yaitu Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Lombok Tengah dan Kabupaten Sumbawa. Sedangkan untuk KKPE saat ini masih

terkonsentrasi pada Kabupaten Dompu dan Sumbawa yang merupakan sentra penanaman komoditas jagung.

Penyaluran kredit Bank NTB terus mengalami peningkatan dan khusus kredit produktif mengalami penurunan dengan posisi saat ini mencapai sebesar atau sekitar 14 persen dari total kredit . Hal ini disebabkan sejak pergantian pemerintahan/kabinet terdapat beberapa kebijakan terkait dengan program pemerintah untuk sementara dihentikan, sehingga pihaknya tidak dapat menyalurkan beberapa fasilitas kredit yang merupakan program pemerintah.

Adapun fasilitas kredit yang tidak bisa disalurkan, yakni penyaluran KUR dihentikan sejak bulan Januari 2015, sehingga outstanding kredit KUR mengalami penurunan akibat secara umum pengembalian

kredit melalui angsuran dan terdapat pelunasan kredit.

Selain itu, Bank NTB telah menyalurkan KUR sejak tahun 2010 dan saat ini terus melakukan koordinasi melalui Asosiasi Bank Daerah (Asbanda) untuk dapat menyalurkan KUR kembali dan direncanakan penyaluran KUR tahun 2016 akan dilaksanakan kembali oleh seluruh BPD yang sebelumnya telah menyalurkan KUR mengingat alokasi KUR oleh pemerintah pada tahun 2016 cukup besar. Sementara, penyaluran KUPS juga dihentikan sejak Januari 2015, sehingga outstanding KUPS juga mengalami penurunan sebagai akibat pembayaran dengan sistem angsuran. Hal lain, ujarnya, realisasi kredit yang bersifat musiman (KKPE) yaitu pembiayaan kepada petani jagung dengan outstanding tinggi pada saat mulai penanaman sampai dengan

Baleg DPR RI Rancang UndangUndang Penjaminan bentuk undang-undang sangatsangat diperlukan mengingat UMKMK merupakan salah sumber suburnya perekonomian masyarakat di Indonesia.

“UMKMK ini merupakan tulang punggung perekonomian bangsa ini. Sehingga sudah sepatutnya akses permodalannya dipermudah melalui UndangUndang Penjaminan tersebut, yakni pemberian fasilitas kredit dari lembaga penjamin. Dan untuk saat ini, pembahasan UU Penjaminan tersebut sudah hampir final dan terus dilakukan sosialisasi,” jelas anggota DPR RI Dapil NTB ini.

Untuk mendukung pengembangan UMKMK di Indonesia yang merupakan ketahanan perekonomian nasional, kata Politisi dari Partai Demokrat ini, diharapkan masing-masing kabupaten/kota di Indonesia tidak terkecuali di NTB mendirikan Jaminan Kredit Daerah (Jamkrida) yang akan melindungi penjaminan untuk kredit UMKMK. Pendirian Jamkrida, untuk menjamin risiko pemberi kredit pada UMKMK jika terjadi halhal yang tidak diinginkan.

Karena, salah satu usaha kecil menengah yang terbukti bertahan di saat krisis ekonomi tahun 1998 silam adalah UMKM. Untuk itu, kelangsungan UMKMK harus diperkuat melalui UU Penjaminan ini. (yon/*)

H. M. Syamsul Luthfi

KLU Terancam Tanpa TPA Tanjung (Suara NTB) Pemda Kabupaten Lombok Utara (KLU) sedang resah menyikapi persoalan sampah di KLU. Pasalnya, hingga awal Desember ini, salinan putusan resmi MA untuk mengeksekusi lahan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Dusun Jugil, Desa Samik Bangkol, belum turun.

Kepala Bagian Hukum, Setda KLU, Raden Eka Asmarahadi, kepada wartawan Selasa (1/ 12), tak menyangkal hingga kini belum menerima salinan putusan MA. Pihaknya sudah tiga kali bersurat ke MA mempertanyakan sekaligus meminta putusan dimaksud sebagai alas untuk melakukan aktivitas di lahan seluas 4 hektar tersebut.

“Dari tiga surat yang kita kirimkan, hanya sekali dibalas oleh MA, sekitar bulan September lalu. Jawaban MA saat itu, salinan putusan itu masih berproses,” ungkapnya.

Raden Eka menerangkan, salinan putusan MA biasanya sudah diterima 6 bulan sejak ditetapkan. Namun untuk salinan TPA ini, KLU belum memperolehnya dari MA. “Lampiran putusan MA yang memenangkan Pemkab Lombok Utara sudah kita lihat di website resmi MA, tapi itu todak bisa dijadikan acuan ke Pengadilan Negeri untuk mengajukan permohonan penggunaan lahan,” sambungnya.

Menjaga kemungkinan putu-

sindikasi dengan BPD Bali dan Kalimantan Selatan.

Langkah strategis lainnya yang dilakukan Bank NTB untuk meningkatkan penyaluran kredit produktif adalah melalui kerjasama dengan dinas/instansi terkait di Provinsi NTB seperti Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, Dinas Kelautan dan Perikanaan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan serta Perwakilan BKKBN yang telah dilaksanakan pada tanggal 4 November 2015.

Kerjasama tersebut dimaksudkan untuk mensinergikan antara mitra binaan dinas yang mempunyai usaha produktif dan layak dibiayai yang membutuhkan modal perbankan dalam melakukan kegiatan usahanya dan Bank NTB akan melakukan pembiayaan kepada mitra binaan dinas yang memenuhi syarat bank teknis. (tim)

Taati RTRW

(Suara NTB/yon)

Selong (Suara NTB) – Untuk mempermudah akses permodalan bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Koperasi (UMKMK) yang ada di Indonesia, Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat (Baleg-DPR) RI saat ini telah menyusun Rancangan Undang–Undang Penjaminan (RUU Penjaminan). RUU ini untuk mengatasi persoalan yang saat ini tengah dihadapi oleh UMKMK terkait sulitnya akses permodalan di bank. ‘’Rancangan itu pada bulan Desember 2015 ini diharapkan sudah bisa disahkan menjadi undang-undang mengingat pelaku UMKMK yang ada di Indonesia sudah lama menanti-nantikan undang-undang ini,’’ ujar Anggota Baleg DPR RI, H. M. Syamsul Luthfi, Selasa (1/12) siang.

Dengan disahkannya RUU Penjaminan itu, maka ke depan akan bisa menjawab segala persoalan-persoalan yang dialami oleh UMKMK yang ada Indonesia, terutama dalam mencari akses permodalan, termasuk perbankkan tidak lagi mempersulit akses permodalam para pelaku UMKM di Indonesia.

Pasalnya, keberadaan UMKMK yang ada di Indonesia memiliki potensi dan peran yang sangat penting. Berdasarkan latar belakang ini, regulasi terkait dengan penjaminan untuk memberikan kepastian hukum kepada penjamin, terjamin dan penerima jaminan dalam

panen (bulan Desember sampai dengan Maret) dan outstanding akan turun/kredit lunas setelah penjualan hasil panen. Sementara pemberian fasilitas kredit kepada kontraktor yang akan lunas setelah pembayaran termin terakhir selesai .

Diakuinya, beberapa kredit yang cukup besar yang termasuk ke dalam kredit produktif yang telah dibiayai oleh Bank NTB. Pertama, pemberian fasilitas kredit infrastruktur daerah kepada pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat dan peningkatan penyediaan air bersih kepada PDAM Giri Menang. Pemerintah Kabupaten Lombok Barat saat ini sedang menikmati fasilitas kredit infrastruktur yaitu sebesar Rp 50 miliar, sedangkan kepada PDAM Giri Menang sebesar Rp 45 miliar melalui pembiayaan secara

san tidak juga turun, Bagian Hukum kata dia, akan segera menemui Sekda KLU untuk membahas masalah ini. Entah untuk menjemput langsung ke Jakarta atau membahas alternatif lain.

Namun demikian, untuk diketahui bersama Banggar DPRD KLU sampai saat ini belum menyinggung adanya dana untuk menyewa lahan TPA, karena tidak diusulkan oleh TAPD. Meski demikian, Raden Eka optimis, lahan TPA Jugil akan dapat digunakan oleh instansi terkait.

“Kita optimis surat putusan MA itu akan diterima pada bulan Desember ini,” imbuhnya.

Sebagaimana diketahui Kepala Kantor Pertamanan dan Kebersihan KLU, I Dewa Gede Purwa, berharap banyak agar TPA Jugil dapat segera digunakan.

Mengingat lokasi lahan sewa yang ada saat ini, mustahil disewa kembali. Selain dekat perkampungan, biaya sewa juga tidak dianggarkan oleh TAPD. Hingga saat ini di Lombok Utara, jumlah sampah yang dihasilkan didaratan Lombok Utara mencapai 48 kubik per hari. Jika ditambah sampah yang dihasilkan 3 Gili, maka ketiadaan TPA akan menjadi masalah besar bagi KLU. “Kita sangat berharap lahan TPA Jugil ada kejelasan sehingga kita tidak bibgung dengan lokasi, karena memang tidak ada tempat lagi untuk membuang sampah,” ujar Purwa. (ari)

(Suara NTB/rus)

MELIMPAH - Kondisi gabah milik petani yang disimpan di gudang. Meski hasil panen melimpah, Lotim dari sisi peta kerawanan pangan masuk zona merah.

Masuk Zona Merah

BKP Lotim Minta Indikator Rawan Pangan Diperbaiki Selong (Suara NTB) Secara nasional berdasarkan peta kerawanan pangan, Lombok Timur (Lotim) masih berada pada zona merah muda.

Tergolong dalam proses penanganan prioritas ketiga. Kondisi ini dinilai Kepala Badan Ketahanan Pangan (BKP) Lotim, H. Sapirin ada yang kurang tepat, sehingga ia meminta indikator daerah disebut rawan pangan itu diperbaiki.

Kepada Suara NTB Selasa (1/12), Sapirin menjelaskan pangan Lotim sebenarnya sangat aman. Akses masyarakat terhadap pangan ini sangat bagus. Data di lumbung-lumbung pangan Lotim sangat surplus. Karena itu, tidak ada alasan Lotim disebut masih rawan pangan.

Melihat peta, Lombok ini diapit oleh Pulau Bali dan Sumbawa. Sebagian besar Bali sudah menunjukkan warna hijau. Begitupun Sumbawa sudah

sebagian besar juga hijau. Akan tetapi, di Lombok termasuk Lotim masih merah semua.

Indikator yang digunakan dalam penyusunan peta ada tiga macam, aman, waspada dan rawan. Tidak ada katagori sangat aman, atau sebutan surplus. Seperti Lotim yang sudah sangat surplus mencapai ratusan ribu ton tiap tahunnya. Namun saat dipetakan masih menyisakan masalah berat.

Titik kesalahannya diduga Sapirin ada pada proses pendataan. Hal ini, katanya, dilihat saat meminta melakukan pendataan untuk akses pangan masyarakat. Data yang tersaji, katanya. sangat tidak memuaskan, ia pun meminta untuk dibuat ulang. Data tersebut tidak dipercayai, ada warga Lotim usia 36 tahun, makannya hanya dua kali dalam sehari.

Data askes pangan itu, lan-

jutnya, akan jadi gong dari program pembangunan. Pasalnya, soal pangan ini menjadi urusan paling esensial. Data ini sangat penting. Karenanya bagi rakyat Amerika itu, saat Menteri Pangannya yang bicara di televisi semua diam dan menyimak.

“Ibarat orang perang juga, yang dilihat itu juga stok pangannya,” ungkap Sapirin mengibaratkan.

Kondisi di Lotim, lanjutnya sangat aman dari semua kategori yang didata. Peta kerawanan pangan harus diperbaiki.

Ditambahkan, angka kemiskinan 19,7 persen yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) juga ingin dibuktikan kebenarannya di tengah masyarakat. Bicara akses pangan itu tidak saja orang miskin yang didata. Dapat dilihat perbandingan nantinya antara kaya dengan miskin dalam melakukan akses terhadap pangan. (rus)

Ancaman PTUN

Dinas PU Sebut CV. Multi Paketindo Salah Sasaran Tanjung (Suara NTB) Dinas Pekerjaan Umum Energi dan Sumberdaya Mineral, Kabupaten Lombok Utara (KLU), menanggapi dingin ancaman gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang dilayangkan CV. Multi Paketindo. Dinas PU justru menuding Unit Layanan Pengadaan (ULP) di bawah komando Bagian Pembangunan pada Sekretariat Daerah (Setda) KLU yang harus bertanggung jawab atas kemungkinan “kerugian” yang diderita kontraktor.

“Saya kira mereka salah alamat kalau menggugat PU, mestinya yang digugat pihak ULP dalam hal ini Bagian Pembangunan KLU,” ungkap Kadis PU Tamben KLU, Drs. H. Raden Nurjati, Selasa (1/12).

Ia mengaku sudah mengetahui rencana kontraktor memPTUN-kan Dinas PU setelah dinas memperoleh surat somasi dari kontraktor. Namun Nurjati merasa tidak perlu menanggapi atau membalas surat tersebut, karena baginya, somasi tersebut lebih pantas dialamatkan ke ULP. Mengapa Nurjati dengan en-

teng menuding ULP yang lebih pantas digugat? Kadis PU menerangkan, proyek yang dimenangkan oleh CV. Multi Paketindo yakni paket saluran irigasi Sindang Gila, Kecamatan Bayan, sejatinya belum berproses. Sebelum ditayangkan oleh ULP - Bagian Pembangunan, Pejabat Pembuat komitmen (PPK) sudah beberapa kali mengirimkan surat permohonan penundaan penayangan item proyek tersebut. PPK bahkan menyertakan hasil konsultasi ke LKKPP pusat.

Permohonan penundaan proses lelang sudah diajukan PPK sesuai surat No. 027/lelang pengairan/DPU-ESDM/ 218/2015 tertanggal 7 Agustus 2015 dan surat permohonan penundaan proses lelang kedua, melalui surat No.surat 027/lelang pengairan DPU-ESDM/223/2015 tanggal 12 Agustus 2015.

Hanya saja, kata dia, Kabag Pembangunan ngotot meneruskan proses lelang proyek tersebut hingga ULP mengumumkan CV.Multi Paketindo, sebagai pemenang salah satu dari 8 proyek yang akan dilelang secara bersamaan. Atas kronolo-

gi inilah, Dinas PU masih santai menanggapi pemberitaan di media menyangkut tuntutan ganti rugi kontraktor sebesar Rp 440 juta.

Sebagaimana diketahui, terdapat 8 proyek di bidang Pengairan Dinas PU dengan total pagu Rp 3,8 miliar. Proyek tersebut masih dalam proses di PPK untuk dilelang ke publik.

Hingga PPK proyek tersebut disebutkan lebih memilih mundur daripada menandatangani proses lelang yang sama sekali belum memenuhi syarat di ULP. Namun kini, proses lelang ke dua setelah dibatalkan pertama sudah mulai berjalan dan sudah mulai dikerjakan.

Menyikapi ancaman PTUN kepada salah satu SKPD Pemda KLU, Kepala Bagian Hukum Setda KLU, Raden Eka Asmarahadi, mengaku belum menerima surat ataupun lampiran Somasi dan PTUN dari rekanan yang digagalkan itu.

Kendati demikian, ia sudah mendengar kemungkinan PTUN dari salah sau kontraktor. “Saya baru mendengar ini, namun menurut saya itu baru rencana saja,” ujar Kabag Hukum singkat. (ari)

DALAM melaksanakan kegiatan pembangunan sangat penting mentaati aturan Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) suatu daerah. Karena itu, Bupati Lombok Timur (Lotim) H. Moch Ali Bin Dachlan mengaku sudah memiliki rancangan strategis dalam menata daerah. Salah satunya disebut Pringgabaya sebagai daerah industri, karena merupakan daerah tandus. Sedangkan selatan tetap menjadi areal pertanian.

Hal ini, katanya, dimaksudkan agar ada yang ditemukan oleh anak cucu atau generasi muda di masa mendatang.

Semua tanah tidak habis dibangun. Disebut Pringgabaya, karena daerah tersebut tidak memiliki sumber air. Sangat berbeda dengan di selatan yang bisa didatangkan air untuk mengairi sawah-sawah. Sawah-sawah yang produktif ini harus diselamatkan agar tidak ditanami dengan bangunan.

Pembangunan-pembangunan fasilitas umum, seperti halnya masjid disarankan bupati bertingkat dan tidak dengan memperluas lahannya. “Bangun masjid itu harus bertingkat, jangan lagi ada yang melebar,” demikian katanya kepada media di ruang kerjanya, Selasa (1/12). Semuanya, katanya, dimaknai agar lahan ini tidak habis.

Diketahui, muncul penilaian-penilaian terhadap adanya pembangunan fisik yang tidak sesuai dengan tata ruang. Seperti diungkap oleh Harian Suara NTB dalam edisi lipsus Senin lalu. Menyebut pembangunan Pasar Terapung di atas Bendungan Jenggik. Terhadap hal ini dinilai bupati, bukan bangunannya yang salah. Tapi bendungannya juga salah, karena terlalu dangkal dan kecil.

Termasuk larangan buat keramba di atas Bendungan Pandanduri, bupati mengaku tidak setuju dengan larangan dari Balai Wilayah Sungai (BWS) yang melarang warga membuat keramba jaring apung untuk kegiatan budidaya ikan di atas Bendungan Pandanduri. Ia menilai bukan alasan tata ruang.

Akan tetapi lebih pada aspek manfaat yang diberikan kepada masyarakat sekitar.

Keberadaan keramba sangat baik karena warga bisa melakukan budidaya ikan yang bermanfaat untuk perekonomian.

Soal terjadinya pengendapan itu kaitannya dengan pemeliharaan DAM. Harusnya Dam bendungan itu dilakukan pengerukan. (rus)

H.Moch. Ali Bin Dachlan (Suara NTB/dok)

Kasus HIV-AIDS di Lotim Terus Bertambah Selong (Suara NTB) Kasus HIV-AIDS di Kabupaten Lombok Timur (Lotim) terus bertambah. Jumlah warga Lotim yang terpapar virus mematikan itu sejak kali pertama ditemukan 2003 lalu mencapai 202 orang. Catatan dua tahun terakhir 2014 ditemukan 8 kasus HIV dan 23 kasus AIDS. 2015 ditemukan 2 kasus HIV dan 13 kasus AIDS. Terpapar dari TKI diduga kuat membawa virus ini, sehingga paling diwaspadai.

Hal ini diungkapkan Kepala Bidang Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan (P2PL) Dinas Kesehatan Kabupaten Lotim, Jamali. Kepada Suara NTB, Selasa (1/12) Jamali menjelaskan, dalam kurun waktu dua tahun terakhir ini jumlah terpapar AIDS yang sudah meninggal sebanyak 14 orang.

Terbanyak tahun 2014 lalu 10 orang, dan tahun 2015 hingga bulan Oktober lalu dicatat 4 orang terpapar yang meninggal.

Diakuinya, TKI diduga kuat membawa virus HIV/AIDS dari luar negeri. Dari sisi jenis kelamin juga terbesar selama ini dari kaum hawa. Kecurigaannya tidak saja, karena gonta-ganti pasangan, tapi akibat penggunaan jarum suntik yang tidak steril.

Dikes Lotim dalam melakukan pemantauan terhadap pada terpapar HIV AIDS ini bekerjasama dengan Global Fund. Ada juga dengan Lembaga-Lembaga Swadaya Masyarakat. Identifikasinya, TKI menjadi hal yang perlu digarap serius penanganannya. Di mana, Lotim sebagai kantong TKI. Fakta lainnya yang mencengangkan, sebaran virus HIV AIDS ini bersarang di tubuh ibu-ibu rumah tangga (IRT).

Penularan kepada IRT ini diduga kuat juga dari pasangannya yang mantan TKI. Guna mencegah terjadinya sebaran virus hingga ke bayi, kepada seluruh ibu hamil diprogramkan untuk tes HIVAIDS. Hal ini sudah mulai dilakukan di puskesmaspuskesmas dan pada pihak yang sudah terinfeksi sudah dibentuk kelompok kunci. (rus)

SUARA NTB Rabu, 2 Desember 2015

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 5

Lantik Pejabat Eselon II Terkendala Proses Hukum PEMERINTAH Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) dalam hal ini Dinas Pertanian dan Peternakan (Dispertanak) Loteng, sampai sekarang belum bersedia mengoperasikan Rumah Potong Hewan (RPH) Barabali Kecamatan Batukliang. Kendati RPH Barabali sudah selesai dibangun hampir setahun yang lalu. Selain dikarenakan belum adanya kejelasan terkait penyerahan aset tersebut dari Dinas Perternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakeswan) NTB (Suara NTB/dok) ke Pemkab Loteng. PembanNasrun gunan RPH juga tengah bermasalah secara hukum, sehingga rencana pengoperasian RPH Barabali sendiri molor sampai sekarang.

Plt. Kepala Dispertanak Loteng, Ir. Nasrun, MM, saat dikonfirmasi Suara NTB, Selasa (1/12), menjelaskan, kondisi fisik RPH Barabali sudah rampung. Hanya masih ada kendala pada persoalan jaringan listriknya. Di mana belum ada instalisasi listrik yang masuk ke RPH tersebut.

Pihaknya pun, kata Nasrun, sudah menyiapkan anggaran untuk memasang instalasi listriknya sesuai dengan kebutuhan RPH. Namun tidak tahun ini. Tapi pada APBD Loteng 2016 mendatang. “Tahun depan, RPH Barabali akan kita pasangkan instalasi listrik. Supaya bisa dioperasikan,” sebutnya.

Itu pun tergantung proses hukumnya. Jika proses hukumnya belum ada kejelasan, tentunya masih akan dipertimbangkan untuk pengoperasiannya. “Terus terang tim kita di bawah, belum berani menerima penyerahan RPH Barabali, lantaran khawatir tersangkut hukum,” jelasnya.

Pasalnya, walaupun kemudian pihak provinsi mengklaim pembangunan RPH tersebut sudah rampung. Tapi secara hukum masih bermasalah. Sehingga khawatirnya jangan sampai kemudian, karena mau menerima penyerahan RPH disaat masih bermasalah dengan hukum, tim jadi ikut-ikutan tersangkut hukum. “Inilah yang dikhawatirkan oleh tim kita. Sehingga belum berani mengoperasikan RPH tersebut,” tandasnya. (kir)

Pengacau Pilkada Bakal Berhadapan dengan TNI Praya (Suara NTB) Jajaran TNI menegaskan bakal mengawal ketat proses pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak di NTB, sehingga berjalan sukses. Bagi siapapun yang mau mengacaukan, apalagi sampai menghambat pilkada akan berhadapan dengan TNI. Demikian ditegaskan Danrem 162/WB, Kol. CZI L. Rudy Irham Srigede, ST, MT, kepada wartawan saat ditemui di Makodim 1620/Lombok Tengah (Loteng), Selasa (1/12).

Pihaknya tidak akan segan-segan menindak tegas oknum maupun lembaga tertentu yang ingin mengganggu maupun menghentikan proses pilkada tanpa terkecuali. Karena itu bertentangan dengan tujuan negara. “Jadi siapapun yang mau mengganggu dan menggagalkan jalannya pilkada akan berhadapan dengan TNI,” tegasnya.

Meski demikian, diakuinya, pihaknya belum melihat ada upaya-upaya mengganggu pilkada. Dengan kata lain, proses pilkada masih tetap berjalan sesuai rencana yang sudah ada. Kalaupun ada kejadian-kejadian berupa konflik di tengah masyarakat, itu di luar konteks politik yang tengah berjalan sekarang ini.

Meski begitu, konflik yang terjadi wajib untuk diredam dan diantisipasi supaya tidak terjadi kembali, khususnya menjelang pelaksanaan pilkada seperti sekarang ini. Karena dikhawatirkan, kasus-kasus ini ditunggangi oleh pihak tertentu yang mau mengganggu atau menggagalkan gelaran pilkada.(kir)

BPMP2T Minta Pemberian Izin ke Investor Dilonggarkan Giri Menang (Suara NTB) Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BMP2T) Lombok Barat (Lobar) meminta kelonggaran dalam hal persyaratan pemberian izin terhadap investor yang masuk. Seperti halnya persyaratan batas roi jalan dan sempadan pantai. Artinya, jangan terlalu ekstrem mematok batas, sebab hal ini justru menghambat investasi masuk ke Lobar.

Di samping itu, BPMP2T juga mengeluhkan belum adanya RDTR di Lobar, sehingga hal ini menyebabkan pihak terkait was-was dalam menerbitkan izin. “Kami sering dikeluhkan oleh investor kaitan dengan persyaratan batas roi jalan, apa tidak bisa dikurangi? Hal ini justru menghambat. Selain itu, belum ada data RDTR,” jelas Sekretaris BPMP2T Lobar, H. Adiyatma, Selasa (1/12).

Ia mencontohkan di Kota Mataram, banyak bangunan yang dekat dengan roi jalan justru tidak dipersoalkan. Ia mengusulkan agar persyaratan ini dipermudah, supaya investor gampang memenuhinya.

Kendala lainnya, belum ada RDTR di Lobar. Terkait hal ini, pihaknya kerap kali kesulitan memetakan di mana saja lokasi investasi di Lobar, sehingga kerap kali was-was dalam memberikan izin. Disamping itu, belum ada data potensi industri dan kegiatan sektor ekonomi yang jelas dari masing-masing bidang SKPD. Seperti halnya, Disperindag apa saja sektor unggulan yang bisa ditawarkan kepada investor. “Kalau itu diberikan maka kami bisa sampaikan ke investor,”ujarnya.

Ia juga mengeluhkan tidak adanya biaya promosi untuk mempromosikan potensi daerah Lobar ke luar daerah. Di dalam anggaran badan, katanya, tidak ada anggaran kegiatan promosi di luar daerah. Untuk mengembangkan investasi ke depan, pihaknya akan menerapkan pelayanan secara elektronik. Hal ini untuk memudahkan pelayanan investasi di Lobar.

Dikatakan, satu-satunya kecamatan yang sudah menerapkan sistem ini adalah Labuapi. Ke depan jika anggaran lebih banyak, semua kecamatan akan menerapkan sistem elektronik. Pihaknya juga akan berharap produk hasil Lobar, bisa masuk ke pasar modern. Sejauh ini produk ini tidak bisa masuk karena tidak punya legalitas, sehingga pasar modern tidak mau menerima produk tersebut.

Menanggapi hal ini, Kepala Bappeda, Dr. H. Baehaqi menampik jika tata ruang menghambat perizinan. Kaitan dengan itu, pihaknya sudah melakukan sinkronisasi. Kaitan dengan investasi yang menyebabkan konversi lahan, maka kewajiban dari Dispertanakbun melakukan kajian. Begitu pula SKPD lain. “Beberapa bulan lalu sempat dikeluhkan, tapi tidak menghambat karena ada aturan UU, Permen dan PP,”ujarnya.

Ia mengkritisi, adanya keluhan tata ruang menghambat disebabkan SKPD lain tidak membaca aturan yang ada dalam UU dan Permen tersebut. Seperti kaitan dengan konversi lahan, jika pemda belum memiliki Perda tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LPPB). Menurutnya kaitan dengan ini, tidak ada yang dilanggar, karena belum ada perda. Mengacu UU nomor 27 tahun 2006 dan PP nomor 15 tahun 2010 termasuk Permentan nomor 81 tahun 2013, membolehkan membuka lahan.

Hal ini juga telah dikonsultasikan ke BPKP, bahwa beberapa indikator hamparan luas lahan tertentu boleh dikonversi. Di dalam tata ruang juga beri ruang, tidak mesti menunggu RDTR rampung, jika mau membangun perumahan skala menengah di semua kecamatam diperbolehkan.

Akan tetapi terkait dimana yang boleh harus perlu analisis dari SKPD masing-masing. (her)

Plt Bupati Akui Banyak Tekanan Giri Menang (Suara NTB) Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Lombok Barat (Lobar), H. Fauzan Khalid, SAg, MSi, melantik 10 pejabat eselon II lingkup Pemkab Lobar, Selasa (1/12).

Dari 10 pejabat yang dilantik, Plt Bupati mengganti Sekda yang sebelumnya dijabat Drs. H. M. Uzair dengan H. M. Taufiq, mantan Asisten III Setda Lobar.

Sedangkan pejabat lain yang dimutasi, tiga di antaranya promosi untuk mengisi jabatan lowong dan tujuh pejabat dirotasi pada jabatan setingkat.

Dalam sambutannya, Fauzan mengaku, pelantikan 10 pejabat ini sangat spesial di tengah tingginya tekanan terhadap dirinya. Ia juga berbahagia, karena mantan Sekda Lobar, H. M. Uzair turut hadir saat pelantikan. Hadir pula Ketua DPRD Hj. Sumiatun menyaksikan pelantikan tersebut.

“Pelantikan ini terasa sangat spesial, di tengah tekanan yang begitu tinggi. Selain itu juga Sekda ikut hadir dalam pelantikan ini bersama ibu ketua DPRD” aku Plt Bupati dalam arahannya.

Menurutnya, pengisian jabatan ini mengacu pada UU nomor 5 tahun 2014 tentang ASN dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan RB Nomor 13 tahun 2014 tentang tata cara pengisian jabatan pimpinan tinggi secara terbuka di instansi pemerintah.

Sebelum pelantikan dilakukan jelas Fauzan, pihaknya melalui tahapan mekanisme mulai dari permohonan reko-

mendasi ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) untuk melakukan seleksi dan evaluasi. Lalu dilakukan pembentukan panitia seleksi, dilanjutkan pengumuman lowongan dan pelaksanaan seleksi serta evaluasi. Lalu hasil seleksi ini ditetapkan tiga besar dilaporkan ke KASN dan gubernur.

Dalam proses seleksi ini, ujarnya, pansel memberi ruang kepada dirinya memberikan nilai, namun ia menolak. Bahkan khusus izin ke gubernur ia langsung bertatap muka untuk meminta izin dan restu terhadap proses pengisian dan pelaksanaan evaluasi jabatan tinggi pratama yang dilakukan di Lobar. Untuk itu, ia berharap pelaksanaan pelantikan pejabat ini mendatangkan sesuatu yang lebih baik dan lebih menjanjikan serta memberi harapan bagi daerah Lobar.

Terkait pengisian sejumlah jabatan yang lowong sepeninggalan pejabat yang dilantik menduduki jabatan eselon II, antara lain Camat Sekotong,

Pergantian Sekda Sesuai Aturan PELAKSANA Tugas (Plt) Bupati Lombok Barat (Lobar), H. Fauzan Khalid, SAg, MSi, akhirnya mengganti Sekda Lobar, Drs H. M. Uzair setelah dua kali perpanjangan di masa pemerintahan Dr. H. Zaini Arony-Mahrip, lalu berlanjut sampai saat ini.

Posisi sekda dipercayakan kepada mantan H. M. Taufiq yang sebelumnya sebagai Asisten III Setda Lobar.

Terkait pergantian sekda, Fauzan menampik telah melanggar aturan atau tidak sesuai prosedur yang berlaku.

Menurutnya, pergantian jabatan sekda telah mengacu pada UU ASN. “Jadi sudah sesuai prosedur sesuai aturan baru (UU ASN) lewat pansel, bukan lagi melalui mekanisme penyerahan tiga nama calon lalu dites di provinsi,” kata Fauzan menampik sinyalemen pelantikan sekda tidak melalui prosedural, Selasa (1/12).

Menurutnya, aturan lama prosedur pengangkatan sekda perlu pengajuan tiga nama calon ke provinsi. Lalu tiga nama ini dilakukan tes dan fit and proper test. Selain itu ada perseujuan dari DPRD. Mengacu UU ASN, mekanisme tersebur tidak lagi berlaku.

Pengangkatan sekda sesuai UU ASN cukup melalui seleksi oleh pansel. Ia memahami adanya pertanyaan terkait hal ini karena jabatan sekda ini berbeda dengan kepala dinas dan kepala badan di kabupaten/kota, karena eselon II B, sementara sekda jabatannya eselon II A. Menurutnya, waktu membentuk pansel pihaknya secara paralel melapor ke Komisi ASN pansel ini tugasnya dua, seleksi calon pejabat untuk mengisi kekosongan, kedua melakukan evaluasi terhadap semua kepala SKPD. Hasil evaluasi itulah, konsekuensinya tiga, pejabat bisa terkena rotasi, promosi dan demosi (penurunan jabatan dan non job).

Dalam proses seleksi dan evaluasi tersebut, semua pejabat juga dievaluasi. Evaluasi yang dilakukan terhadap pejabat dengan seleksi pejabat untuk mengisi jabatan lowong hampir sama mekanismenya, ada proses wawancara dan assessment.

Setelah dilakukan seleksi dan evaluasi tersebut, hasilnya dilaporkan ke KASN dan meminta izin termasuk terhadap penggantian sekda. Bahkan permintaan izin ini sendiri lebih, karena bukan saja lewat surat, namun lebih dari itu.

“Di samping bersurat, saya langsung menghadap minta restu. Bahkan kami minta jawaban tertulis,” terangnya.

Sebelum mutasi ini pun pihaknya memberitahukan ke KASN terkait hal ini, lalu berkirim surat ke gubernur untuk meminta izin. Bahkan ia sendiri bertemu langsung dengan gubernur. Proses dan mekanisme inilah yang dilalui pihaknya sebelum dilakukan pelantikan sekda dan pejabat eselon II lainnya.

Dengan digantinya sekda ini, jelasnya secara otomatis bersangkutan pensiun sebagai pejabat di Lobar.

Ditanya kenapa sekda saja diganti? Fauzan menjawab ini adalah hasil penilaian pansel. Tentunya, pergantian sekda mengacu pada hasil penilaian tersebut.

Ditanya terkait komitmen mengangkat pejabat Lobar menduduki jabatan strategis di Pemkab Lobar seperti Sekda, Fauzan mengaku sangat berkomitmen. Selama jarak jabatan terlalu jauh , ia pasti akan mengutamakan pejabat Lobar dengan satu syarat ia memiliki kewenangan.

Sementara itu, Ketua DPRD Lobar, Hj. Sumiatun menyatakan, pihaknya mendukung komitmen plt bupati untuk mengambil pejabat asli Lobar menduduki jabatan penting di Lobar, seperti sekda. Menurutnya, hal ini sangat wajar mengingat selama tiga kali pemerintahan tidak pernah pejabat Lobar dipercayakan sebagai sekda.

Berbeda dengan Anggota DPRD, H Ahmad Zenuri justru menyoroti komposisi jabatan kepala SKPD di Pemkab Lobar. Menurutnya, banyaknya jabatan kepala SKPD diisi pejabat bukan asli Lobar. Bahkan ia memperkirakan, komposisinya 40 persen pejabat asli Lobar sebagian besar 60 persen dari luar Lobar. “Sekitar 60 persen pejabat SKPD dijabat orang luar Lobar, ini perlu jadi perhatian,” kritiknya. (her)

(Suara NTB/her)

LANTIK - Plt Bupati Lobar H. Fauzan Khalid melantik dan mengambil sumpah 10 pejabat eselon II lingkup Pemkab Lobar, Selasa (1/12).

Nama-nama pejabat yang dilantik

Kepala Kesbangpol dan Sekretaris Dinas Tata Kota Pertamanan dan Kebersihan. Plt

Bupati akan menggelar mutasi gelombang II. Mutasi ini tidak saja akan mengisi jaba-

tan lowong, namun akan merombak sejumlah jabatan eselon III di Pemkab Lobar. (her)

Polsek Kediri Limpahkan Kasus TKW ke Polres Giri Menang (Suara NTB) Setelah mengamankan tiga oknum yang diduga pelaku yang terlibat dalam proses pemberangkatan korban Nursehan (35), Tenaga Kerja Wanita (TKW) asal Dusun Karang Bedil Selatan, Desa Kediri Induk Kecamatan Kediri. Polsek Kediri langsung melimpahkan kasus dan ketiga pelaku ke polres untuk diproses lebih lanjut.

Kapolsek Kediri, AKP Nuraini menyatakan pihaknya sudah mengamankan tiga orang diduga petugas lapangan yang diduga memproses pemberangkatan korban. Oknum ini masing-masing berinisial, WH asal Kediri, AY warga Cakranegara dan SB warga Kuripan.

Namun sejauh ini pihaknya belum berani memastikan ketiga orang ini sebagai pelaku, pihaknya perlu melakukan penyelidikan lebih lanjut. “Kami limpahkan ke polres, ketiga pelaku diamankan disana,”jelas Nuraini.

Kasus ini dilimpahkan ke polres, karena kasus ini termasuk menonjol. Selain itu, kasus ini melibatkan antara negara.

Menurutnya, hasil interogasinya terhadap ketiga pelaku, mereka mengaku sebagai PL dan teman korban. Dari keterangan ketiga orang ini, korban sebelum berangkat mencabut dokumennya di PJTKI yang akan memberangkatkan. Terkait keterlibatan ketiganya dengan PJTKI sejauh ini belum ada.

Sementara itu, Komisi Perlindungan TKI (KPTKI) Lobar Nurazaini menelusuri dugaan pelanggaran pemberangkatan korban Nursehan oleh oknum calo dan tekong. Pihak calo dan tekong ini mesti bertanggung jawab.

Sesuai UU nomor 39 tahun 2004 tentang penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri, pada salah satu pasal menyatakan melarang orang atau perseorangan menempatkan

WNI untuk bekerja di luar negeri. Jika ini dilanggar maka oknum calo dan tekong ini bisa terancam pidana.

Untuk menelusuri kasus ini, pihaknya akan meminta penjelasan pihak keluarga korban untuk menanyakan perihal pemberangkatan dan kasus meninggalnya korban. “Apakah korban berangkat secara resmi atau tidak, tapi meskipun berangkat resmi atau tidak tetap dari sisi aturan dilindungi,” tegas Nurzaini.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Lobar, Sulhan Mukhlis menyatakan pemda dalam hal ini Dinas Sosial harus memfasilitasi dan mengadvokasi pihak korban untuk mendapatkan haknya. “Pemda harus bersurat ke Kementerian Tenaga Kerja dan wakil pemerintah Indonesia di Malaysia untuk membantu memenuhi hak korban yang belum terpenuhi,” sarannya. (her)

Kader Bela Negara Kodim Loteng Mulai Digembleng Praya (Suara NTB) Tidak kurang dari seratus kader bela negara Kodim 1620/ Lombok Tengah (Loteng) mulai menjalani penggemblengan. Kader yang mengikuti bela negara ini dilepas langsung secara resmi Danrem 162/WB, Kol. CZI L. Rudy Irham Srigede, ST, MT, di Makodim 1620/Loteng, Selasa (1/12).

Para kader bela negara yang merupakan anggota Pekrame Dise Gagak Hitam NTB ini bakal menjalani penggemblengan fisik dan mental selama tiga hari di area Bendungan Pengga Desa Plambik Kecamatan Praya Barat Daya. “Pelatihan bagi kader bela negara ini merupakan yang pertama yang digelar di tingkat kabupaten. Sebelumnya, dilaksanakan di tingkat provinsi di Korem 162/WB,” ungkap Danrem usai pelepasan.

Selain akan digembleng secara fisik, para kader bela negara nantinya akan diberikan wawasan kebangsaan dalam rangka menumbuhkan rasa cinta tanah air, patriotisme serta semangat bela negara. Hal ini, sebagai penjabaran dari UUD 1945, jika setiap warga negara berhak dan berkewajiban untuk bela negara.

Disinggung latar belakang peserta pelatihan bela negara, Rudy mengaku cukup beragam.

Namun yang paling diutaman-

(Suara NTB/kir)

BELA NEGARA - Danrem 162/WB, L. Rudy Irham Srigede memberikan semangat kepada para kader bela negara Kodim 1620/Loteng sebelum mulai digembleng, Selasa (1/12). ya ialah masyarakat yang belum memiliki pekerjaan, para mantan preman dan mantan pelaku-pelaku kejahatan. Karena bagaimanapun juga, mereka merupakan bagian dari masyarakat yang tentunya tetap butuh perhatian.

Soal target peserta pelatihan bela negara di NTB, ia mengaku sebanyak-banyak. Karena dari pemerintah pusat menargetkan dalam lima tahun ke depan, ada 100 juta kader bela negara yang sudah digembleng. “Para peserta bela negara ini juga cukup

seleksi. Dari sisi kesehatan, mereka harus benar-benar sehat,” tandas Rudy.

Di tempat sama, Dandim 1620/Loteng, Letkol Inf. Arie Tri Hedhianto, menambahkan, usai gembleng, para kader bela negara nantinya akan tetap dibina. Pihaknya juga sudah mencoba mencari peluang bagi para kader bela negara ini untuk bekerja. “Kalau ada perusahaan yang butuh tenaga pengamanan, kita usahakan para kader bela negara ini nantinya bisa diberdayakan,” imbuhnya. (kir)

Lalu Rudy Tegaskan Tidak Maju di Pilgub Praya (Suara NTB) Gelaran Pemilihan Gubernur (Pilgub) dan Wakil Gubernur NTB tinggal tiga tahun lagi.

Namun isu siapa saja yang akan maju dan bertarung pada Pilkada NTB ini sudah mulai beredar di tengah masyarakat.

Salah satunya yang disebut-sebut bakal maju adalah Danrem 162/WB saat ini, Kol. CZI L. Rudy Irham Srigede,S.T.M.T. Saat dikonfirmasi wartawan usai melepas peserta pelatihan bela negara di Makodim 1620/Lombok Tengah

(Loteng), Selasa (1/12), isu ini langsung dibantah L. Rudy Irham Srigede.

“Saya tegaskan itu tidak benar. Saya tidak akan maju pada Pilgub NTB mendatang (tahun 2018),” bantahnya.

Menurutnya, masa pengabdiannya sebagai anggota TNI masih cukup panjang, sehingga dirinya belum berpikir untuk maju pada Pilgub NTB mendatang. Baginya, mengabdi kepada masyarakat dan daerah, baik itu melalui jalur sipil maupun militer sama saja. Tidak

ada perbedaan. Tinggal bagaimana kemudian, keseriusan untuk mau mengabdikan diri secara sungguh-sungguh.

“Jadi sampai sekarang, saya masih menjadi Danrem 162/ WB. Dan, fokus perhatian saya sekarang bagaimana menyelesaikan apa yang menjadi tugastugas yang ada,” ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, putra mantan Bupati Loteng ini, juga membantah kabar kalau dirinya mendukung salah satu calon kepala daerah yang bertarung pada Pilkada Loteng

tahun ini. Ia pun mengaku, sudah sejak lama dirinya tidak bertemu dengan para calon kepala daerah yang akan bertarung pada Pilkada Loteng.

“Hampir semua calon kepala daerah pada Pilkada Loteng tahun ini, sempat minta bertemu. Tapi saya yang tidak mau. Walaupun mereka itu keluarga dan sahabat saya,” tegasnya.

Mengingat situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan. Khawatirnya bisa munculnya persepsi yang berbeda

di tengah masyarakat.

Karena bagaimana pun juga, sebagai anggota TNI, netralitas merupakan harga mati. Toh, walaupun tidak pernah bertemu isu perihal dukungannya ke salah satu pasangan calon kepala daerah tetap saja muncul. Apalagi kalau sampau sempat bertemu. “Ini yang sebenarnya saya antisipasi. Sehingga saya katakan kepada para calon kepala daerah di Pilkada Loteng, nanti kita bertemu setelah pilkada selesai,” ujar Rudy. (kir)

SUARA NTB Rabu, 2 Desember 2015

Parlementaria

SUARA PULAU SUMBAWA

12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012

Kerjasama DPRD KSB dengan Harian Suara NTB

Dua Unsur Pimpinan DPRD KSB Dilantik Taliwang (Suara NTB) Jabatan dua unsur pimpinan DPRD Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) akhirnya terisi. Melalui rapat paripurna istimewa yang digelar Selasa (1/12), anggota yang ditunjuk untuk mengisi dua posisi unsur pimpinan lembaga penyerap aspirasi rakyat itu diambil sumpah jabatannya.

Berdasarkan Surat Keputusan (SK) Gubernur NTB Nomor 171-784 Tahun 2015 tentang perubahan atas keputusan Gubernur Nomor 171-597 Tahun 2014 tentang peresmian pimpinan DPRD KSB masa jabatan 2014-2019. Dalam surat keputusan itu memutuskan dan meresmikan pimpinan DPRD KSB, masing-masing, H. Amir Ma’ruf Husein, S.Pdi, MM dari Partai Bulan Bintang (PBB) sebagai wakil ketua dan Mustafa HMS dari Partai Gerindra juga sebagai wakil ketua. Keduanya menggantikan masing-masing Fud Syaifuddin, ST dan Iwan Panjidinta, SE yang mundur dari keanggotaan DPRD KSB karena maju dalam Pilkada.

Prosesi pengambilan sumpah jabatan terhadap keduanya dipimpin langsung ketua Pengadilan Negeri (PN) Sumbawa Hj. Sri Sulastri, MH. Turut hadir

(Suara NTB/bug)

SUMPAH JABATAN - Amir Ma’ruf Husein dan Mustafa HMS saat melakukan pengucapan sumpah jabatan sebagai pengganti antarwaktu (PAW) anggota DPRD KSB, Selasa (1/12). dalam acara itu ketua DPRD KSB, Muhammad Nasir, ST, Penjabat Bupati KSB Dr. Ir. H. Abdul Hakim, MM jajaran muspida dan tamu undangan dari kalangan masyarakat.

Ketua DPRD KSB, Muhammad Nasir, ST dalam sambutannya menyampai-

kan selamat kepada dua unsur pimpinan yang baru dilantik. Keduanya diharapkan agar segera menyesuaikan diri dengan posisi barunya sehingga dapat menjalankan tugasnya demi kelancaran kerja lembaga. “Hari ini kita bersama saksikan pelantikan dua unsur pimpi-

nan yang baru. Dan saya harap bersama-sama bisa menjalankan tugas kelembagaan,” timpalnya.

Sementara itu penjabat bupati, Dr. Ir. H. Abdul Hakim, MM dalam sambutannya mengatakan, keberadaan pimpinan DPRD memiliki posisi sentral sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, DPRD. Pada prinsipnya, anggota Dewan bekerja secara kolektif dan kolegial, sehingga tidak mungkin memperjuangkan aspirasi dan kehendak rakyat secara sendiri-sendiri. “Di sini keberadaan pimpinan menjadi sangat penting dan strategis dalam fungsi kolegial tersebut,” ujarnya.

Ia pun berharap lengkapnya seluruh unsur pimpinan, masing-masing oleh H. Amir Ma’ruf Husain, S.Pd,I.,MM, dan Mustafa HMS dapat memberikan angin segar perubahan bagi DPRD sebagai institusi legislatif. Terlebih untuk memastikan seluruh anggota Dewan sebagai wakil rakyat benar-benar menjalankan fungsinya sesuai ketentuan yang berlaku. “Akhirnya saya ucapkan selama kepada saudara Amir Ma’ruf dan saudara Mustafa. Semoga dalam menjalankan tugasnya bisa selalu amanah,” imbuhnya. (bug/*)

Halaman 6

Harta Kekayaan Paslon

H. Asaat Abdullah Terbesar, H. Mo Terkecil Sumbawa Besar (Suara NTB) KPU mengumumkan secara sesmi daftar kekayaan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa tahun 2015, Selasa (1/ 12), setelah menerima dari KPK. Harta paling besar atas nama calon Bupati, H. Asaat Abdullah dengan total kekayaan mencapai Rp 10,1 miliar lebih dan nilai terkecil atas nama Cawabup, H. Mahmud Abdullah dengan nilai Rp. 830 juta lebih.

Untuk calon lainnya, Jack Morsa total kekayaan Rp 7,8 mil(Suara NTB/arn) iar lebih, H. Irwan Rahadi Rp 1,8 miliar. Kemudian harta kekayaan chandra Wijaya Rayes Rp 1,8 miliar. Serta H. M. Husni Jibril Rp 2,6 miliar. Harta kekayaan dimaksud berupa harta bergerak seperti alat transportasi, peternakan dan lainnya. Harta tidak bergerak seperti tanah dan bangunan. Berikutnya, giro dan setara kas lainnya serta piutang.

Ketua KPU Sumbawa, Syukri Rakhmat, S.Ag, juga mengingatkan kepada pasangan calon untuk penyerahan laporan penerimaan dan penggunaan dana kampanye paling telat 6 Desember. “Jangan sampai lewat, kalau lewat kami tidak terima. Makanya kami tekankan ke pasangan calon untuk tidak sampai melewati batas akhir,” katanya mewanti wanti paslon. (arn)

Penjabat Bupati KSB Penuhi Panggilan Panwaslu Taliwang (Suara NTB) Penjabat (Pj) bupati Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) Dr. Ir. H. Abdul Hakim, MM, Selasa (1/12) mendatangi kantor Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) setempat. Kehadiraannya itu memenuhi undangan Panwaslu dalam rangka memberikan keterangan seputar dugaan tindakan pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ditudingkan terhadap dirinya.

Abdul Hakim datang ke kantor Panwaslu KSB di lingkungan Telaga kelurahan Telaga Bertong, sekitar pukul 13.30 Wita.

Menggunakan kendaraan dinas bupati, sebelum dimintai keter-

angan, ia langsung diterima oleh ketiga komisioner Panwaslu. Abdul Hakim pun mengikuti proses pemberian keterangan hampir selama 2,5 jam di ruang ketua Panwaslu KSB dengan 15

item pertanyaan yang langsung ditangani oleh ketua Divisi Hukum dan Penindakan Panwaslu KSB, Unang Silatang, S.Kom. Usai memberikan keterangan, Abdul Hakim kepada war-

tawan mengatakan, kehadirannya dalam rangka menjalankan kewajibannya sebagai warga negara yang baik. “Saya taat asas dan menghargai yang dilakukan Panwas. Saya dipanggil maka saya datang menenuhi undangannya sebagai warga negara yang baik,” cetusnya.

Hakim mengaku tak mempersoalkan dugaan yang saat ini tengah ditudingkan terhadap dirinya dalam kapasitasnya sebagai aparatur. Di mana saat menerima kehadiran Gubernur NTB, Dr. TGH M. Zainul Majdi pekan lalu, turut hadir salah satu Pasangan Calon (Paslon) yang kebetulan didukung oleh Partai Demokrat (PD), partai yang dipimpin Gubernur saat ini.

Menurut dia, jika demikian tudingan yang disangkakan terhadap dirinya, maka ia terlibat dalam kegiatan ketiga Paslon peserta Pilkada KSB. Sebab dalam beberapa kesempatan sebelumnya, tim sukses dua Paslon lainnya sempat bertemu dengan dirinya dalam kapasitasnya sebagai Pj Bupati. “Jurkam (juru kampanye) dua calon lainnya juga ketemu saya sebelumnya. Artinya dalam kapasistas itu, saya tidak saja terlibat dengan salah satu calon, tapi ketiganya,” timpalnya.

Dijelaskannya, kehadiran Zainul Majdi di KSB pekan lalu dalam kapasitasnya sebagai ketua Pengurus Besar (PB) Nahdlatul Wathan (NW) untuk memenuhi undangan warga NW yang berada di KSB. Meski

(Suara NTB/bug)

PENUHI PANGGILAN - Penjabat Bupati KSB, H. Abdul Hakim, saat dimintai keterangan oleh wartawan usai memberikan keterangan di Panwaslu KSB, Selasa (1/12). demikian, statusnya sebagai gubernur tidak dapat dipisahkan dan karenanya ia sebagai penjabat bupati KSB mendampingi kehadiran gubernur. “Beliau sebagai ketua umum PBNW, juga gubernur NTB. Jadi saya diminta atau tidak, punya kewajiban untuk mendampingi dan menjaga keamanan beliau selama berada di sini,” tegasnya.

Mengenai kehadiran salah satu Paslon peserta Pilkada dalam agenda kunjungan Tuan Guru Bajang (TGB) selaku ketua PB NW itu, Abdul Hakim mengaku tak mengetahuinya sama sekali sejak awal. Ia meng-

atakan, kehadiran Paslon tersebut bahkan ketika gubernur diterima di pendopo bupati tanpa ada undangan dari pihaknya selaku penjabat bupati. “Kehadiran Paslon itu kami tidak undang. Dan saya rasa tidak etis kalau saya melakukan pengusiran,” cetusnya.

Sementara itu ketua Panwaslu KSB Unang Silatang, S.Kom mengatakan, pihaknya belum bisa menyampaikan apa saja materi yang ditanyakan kepada penjabat bupati. “Kami masih terus kembangkan kasus ini karenanya seluruh hal yang menyangkut kasus itu belum

bisa kita publikasi,” ujarnya.

Ia pun mengatakan, pihaknya masih akan memanggil sejumlah pihak untuk dimintai keterangan. Termasuk Gubenur NTB TGH Zainul Majdi yang terkait dalam kasus dugaan pelanggaran indisipliner ASN oleh penjabat bupati itu. “Undangan ke gubernur sudah kita sampaikan hari ini. Tapi sejauh ini belum ada konfirmasi apakah beliau bersedia hadir besok (hari ini, red) atau tidak,” paparnya.

“Masih ada beberapa pihak yangakankitapanggil.Selaingubenur tentu pihak pelapor juga akan kita panggil,” imbuhnya. (bug)

Golkar Kubu AL Menilai Laporan ke Polisi sebagai Persaingan Tak Sehat Sumbawa Besar (Suara NTB) Ketua DPD Partai Golkar Sumbawa kubu Agung Laksono (AL), Drs. A. Rahman Alamudy, M.Si, merasa nama baiknya telah dicemarkan atas pelaporan dirinya ke polisi oleh tiga orang yang mengaku sebagai pengurus Golkar. Dia berencana melaporkan balik ketiga orang dimaksud ke polisi.

“Laporan tiga orang ini, karena masalah politik. Semata - mata karena persaingan tidak sehat, jadi faktor politiknya sangat kental. Apalagi sepengetahuan kami, tiga orang ini bukanlah pengurus Partai Golkar dan tidak lagi masuk kepengurusan DPD

Kabupaten. Ini hanya karena persaingan politik. Makanya saya ada rencana melapor balik atas pencemaran nama baik,” tandas Abi Mang, panggilan akrabnya, kepada Suara NTB, Selasa (1/12).

Seperti diberitakan harian ini sebelumnya, Abi Mang dipolisikan Senin (30/11), terkait dugaan pemalsuan tanda tangan dan penggunaan keuangan partai secara fiktif.

Kapolres Sumbawa, AKBP Muhammad, SIK yang dikonfirmasi mengakui sudah menerima laporan tersebut dalam bentuk tertulis. Pelapor atas nama Muhammad Naim, S.Sos, Kadir Tayib, dan Cindruang,

yang mengaku sebagai pengurus Golkar.

“Kami sudah terima laporannya secara tertulis terkait adanya dugaan pemalsuan tanda tangan dan penggunaan keuangan Partai Golkar secara fiktif,” imbuhnya.

Terhadap laporan tersebut sambung Kapolres, nantinya pihaknya akan melakukan penyelidikan, dengan memanggil semua pihak terkait yang dilaporkan. Dalam hal ini terlebih dahulu akan dipanggil saksi-saksi atau pelapor untuk menyampaikan secara langsung dengan membuat laporan polisi. “Ini kan hanya tertulis saja, perihalnya laporan pengaduan,” pungkasnya. (arn/ind)

SUARA NTB Rabu, 2 Desember 2015

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 7

PAN dan Gerindra Tolak Pengesahan APBD Dompu Dompu (Suara NTB) Dua fraksi di DPRD Kabupaten Dompu menyatakan menolak pengesahan RAPBD tahun 2016 menjadi APBD, dengan alasan proses pembahasannya dilakukan di bawah tekanan pemerintah pusat. Selain itu, APBD dipandang tidak pro kepentingan rakyat.

(Suara NTB/ula)

TUMPUKAN SAMPAH - Tumpukan sampah di salah satu sudut pasar kota Dompu, Selasa (1/12).

Tumpukan sampah juga terdapat di hampir setiap sudut Kota Dompu, menyusul belum dibukanya tempat pembuangan akhir (TPA) Bara yang lahannya saat ini masih dalam sengketa.

Polisi Gerebek Tempat Judi Togel Kota Bima (Suara NTB) Tim gabungan Polsek Rasanae Timur Kota Bima, menggerebek sebuah rumah yang diduga dijadikan tempat judi togel, di lingkungan Rade Kelurahan Rabangodu Utara Kecamatan Raba, Senin (30/11) malam. Dalam penggerebekan itu, tiga orang pelaku diamankan dan salah satunya merupakan oknum Aparatur Sipil Negara (ASN).

Kapolsek Rasanae Timur Iptu

Hasnun dikonfirmasi, Selasa (1/ 12) membenarkan penggerebekan itu. Kata dia, penggerebekan dilakukan setelah menerima laporan dari masyarakat yang mengaku resah dengan adanya aktivitas perjudian. ”Saat terima laporan ini, kita langsung bergegas ke tempat kejadian perkara (TKP),” ucapnya.

Menurut dia, saat digerebek tiga orang tengah melakukan aktivitas perjudian togel di rumah

warga berinisial UM (53). Kata dia, oknum UM ini merupakan pengecer judi togel yang kerap diamankan oleh pihaknya.

Selain mengamankan UM, pihaknya juga mengamankan dua orang lainnya yakni SF (51) dan TF (40). “Oknum TF ini, merupakan ASN di salah satu SKPD Pemkot Bima,” tutur Kapolsek.

Kapolsek menyebutkan, barang bukti yang berhasil dia-

mankan oleh pihaknya, yakni uang sebesar Rp 955 ribu, dua unit telepon seluler, dua lembar kertas rekapan judi togel, dan satu unit kalkulator. “Pelaku dan BB saat ini sudah diamankan di Mapolsek Rasanae Timur untuk proses lebih lanjut,” katanya.

Ia menambahkan, pelaku terancam akan dikenakan pasal 303 dengan ancaman hukuman penjara kurang lebih 10 tahun penjara. (uki)

Kendati menolak, kedua fraksi ini justru meminta pengalihan sejumlah belanja untuk renovasi bantaran sungai dan pembelian mobil pemadam kebakaran. Penolakan dua fraksi ini langsung ditanggapi Bupati yang tidak akan berkompromi pada urusan yang melanggar termasuk untuk program aspirasi Dewan.

“Saya suka dengan gaya kritik yang keras. Di Mataram saya menjadi tutor untuk pembekalan hukum bagi teman – teman (pimpinan birokrasi) dalam rangka perlindungan hukum bagi mereka,” tegas penjabat Bupati Dompu, Dr. M. Agus Patria, SH, MH menanggapi interupsi ketua Fraksi PAN dan ketua Fraksi Gerindra ketika Ketua DPRD Dompu, Yuliadin, S.Sos hendak meminta kesepakatan anggota atas Raperda APBD 2016 dan beberapa Perda lainnya pada paripurna DPRD Dompu, Senin (30/11) malam.

Ditegaskan Agus Patria, sebelum pembahasan APBD 2016 bersama badan anggaran Dewan (Banggar), dirinya telah menegaskan kepada tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) agar mengikuti proses pembahasan dan memenuhi permintaan Dewan selama bisa dipenuhi serta tidak bertentangan dengan aturan hukum. Sebelum paripurna, dirinya juga memanggil Kepala Dinas PPKAD dan Kepala Bappeda menanyakan proses pembahasan RAPBD. “Kompromi bisa dilakukan selama tidak bertentangan dengan aturan hukum,” tegasnya.

“Untuk program aspirasi Dewan sekalipun ketika bertentangan dengan aturan di Provinsi, saya minta agar tidak dilaksanakan. Karena saya tidak ingin, mereka (Dewan) menikmati angin segarnya, tapi teman – teman (birokrasi) yang dapat basahnya,” tambah Agus Patria menegaskan.

Sebelumnya, dua dari sembilan fraksi DPRD Kabupaten Dompu menyatakan menolak untuk mengesahkan rancangan perda APBD 2016 yaitu fraksi PAN dan Fraksi Gerindra Berkarya. FPAN dalam pandangan fraksinya yang dibacakan oleh Ketua Fraksinya, Ikhwayuddin AK mengatakan, pembahasan rancangan APBD tahun 2016 dilakukan dalam waktu yang singkat sehingga tidak ada ruang bagi pihaknya untuk mengoreksi berbagai program kegiatan yang ada. “Ini APBD cepat saji. Pembahasan APBD ini dilakukan di bawah tekanan ancaman pemerin-

(Suara NTB/ula)

PENGESAHAN APBD - Ketua DPRD Dompu, Yuliadin, S.Sos (PAN) menandatangani berita acara kesepakatan bersama pengesahan APBD 2016 didampingi wakil Ketua DPRD Dompu, M. Amin, S.Pd (PKB) bersama penjabat Bupati Dompu, Dr. M. Agus Patria, SH, MH., Senin malam tah pusat yang mengharuskan APBD disahkan paling lambat 30 November,” tegas Ikhwayuddin.

Selain itu, dalam struktur belanja juga tidak mencerminkan kebutuhan masyarakat.

Karena dampak kemarau yang berkepanjangan yang mengancam gagal tanam bagi petani, upaya revitalisasi mata air yang menjadi kebutuhan mendesak tidak tergambar dalam program belanja daerah. Namun ia meminta anggaran Rp 500 juta yang disisihkan dari Setda agar digunakan untuk melakukan renovasi bantaran sungai Soa dan sungai Silo. “Untuk itu fraksi PAN menyatakan menolak dan tidak bertanggungjawab terhadap APBD yang ada,” tegas Ikhwayuddin.

Ketua Fraksi Gerindra Berkarya, H. Didi Wahyuddin, SE juga menyoroti terkait pembahasan APBD yang dikejar waktu dan ini diakibatkan dari keterlambatan pemerintah menyampaikan KUA/ PPAS. Dalam ketentuan PP No 58 tahun 2005, pengajuan KUA/PPAS mestinya diajukan pada Juni sebelum tahun anggaran. Tapi pemerintah daerah (Pemda) justru mengajukan pada pekan kedua November 2015.

“APBD ini berdasarkan keinginan, bukan kebutuhan. Ini dibuktikan dari persoalan penanggulangan banjir di Wawonduru yang menjadi langganan setiap tahun tidak dianggarkan, persoalan ketahanan pangan. Masalah lain seperti sampah sudah jadi isu politik yang harus disosialisasikan pemerintah dan ini merugikan bagi kami yang mengusung calon (calon Bupati incumbent),” tegas H. Didi. Karenanya, fraksi Gerindra Berkarya

menolak untuk mengesahkan APBD 2016.

Fraksi Gerindra Berkarya sebagai fraksi gabungan antara partai Gerindra (3 kursi) dan Partai Golkar (2 kursi) ini mendapat tanggapan dari partai Golkar. Drs. M. Satria Irawan anggota DPRD Dompu dari partai Golkar menegaskan, penolakan pengesahan APBD tahun 2016 yang dibacakan H. Didi Wahyuddin selaku ketua fraksi tidak dibicarakan sebelumnya. “Kami Golkar tidak menolak, tanggapan tadi tidak dibahas bersama,” kata Satria Irawan melalui pesan singkatnya.

Penolakan Fraksi PAN dan Fraksi Gerindra Berkarya ini akhirnya dianulir kembali setelah ditanggapi Bupati Dompu. Kedua fraksi akhirnya sepakat untuk mengesahkan APBD 2016. Namun H. Didi tetap meminta agar dana penyertaan modal yang semula direncanakan untuk PDAM dan PT Bank NTB diarahkan untuk tambahan beli mobil pemadam kebakaran Rp 500 juta serta Rp 3 miliar untuk program kebutuhan masyarakat lainnya. Sehingga penyertaan modal hanya Rp 1,5 miliar untuk PDAM. Sementara tujuh fraksi lain yang menerima pengesahan APBD 2016 yaitu fraksi PPP, PKB, Nasdem, PKS, PDIP, PBB, dan fraksi Nurani Demokrat. Bahkan fraksi PBB dalam tanggapan akhir fraksinya disampaikan secara singkat dan terkesan menyindir. “Orang bijak tidak menggunakan hawa nafsu dalam mengambil keputusan. Orang bijak juga bilang, memanfaatkan waktu sedini mungkin,” kata Syafruddin yang mendapat giliran sekitar pukul 23.30 wita tersebut. (ula)

Diancam dengan Pisau, Seorang Ayah Laporkan Anaknya ke Polisi Kota Bima (Suara NTB) Salah seorang ayah, inisial ND (60), warga lingkungan Lewi Loa Kelurahan Rabadompu Timur Kecamatan Raba Kota Bima, melaporkan anak kandungnya sendiri, inisial FM (18) ke Polisi. Pasalnya, oknum Pensiunan TNI ini diancam oleh anaknya itu dengan menggunakan pisau.

Kapolsek Rasanae Timur, Iptu Hasnun, Selasa (1/12) mengatakan, saat itu korban tengah berbaring di dalam kamar rumahnya. Namun tiba - tiba mendengar adu mulut antara anak dengan istrinya di ruangan tamu, membahas soal motor.

Setelah itu, korban langsung keluar dari kamar dan menanyakan kepada anaknya tentang motor tersebut. Karena motor yang dibahas itu diketahui telah digadai oleh anaknya. “Bapaknya menanyakan keberadaan hingga alasan kenapa motor digadai,

” kata Kapolsek mengutip laporan korban.

Namun anaknya itu, tidak menerima pertanyaan dari bapaknya tersebut. Kemudian pelaku berontak dan hendak memukul ayahnya tersebut.

Sembari mengeluarkan pisau dari pinggang sebelah kanannya dengan mengarahkan ke tubuh pelapor. Aksi itu, cepat

dilerai oleh tetangga. “Karena terancam, dia langsung melaporkan ke Polsek Rasanae Timur,” jelasnya.

Kapolsek menegaskan laporan itu saat ini tengah ditangani Reskrim Polsek Rasanae Timur. “Sudah ditangani.

Saat ini, kita masih kumpulkan alat bukti dan keterangan dari saksi,” pungkasnya. (uki)

POLHUKAM

SUARA NTB Rabu, 2 Desember 2015

Salman Terbanyak, Jana Paling Sedikit Mataram (Suara NTB) KPU Kota Mataram mengumumkan laporan hasil kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota Mataram.

Berdasarkan LHKPN yang dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi dan diumumkan oleh KPU Kota Mataram. Kekayaan yang dimiliki oleh Calon Walikota, H. Ahyar Abduh dari lima tahun sebelumnya total kekayaannya Rp 331.170.000. Total kekayaan ini melonjak drastis pada lima tahun terakhir atau saat menjadi Walikota Mataram pada 23 Juli Rp 1.865.467.897.

Total kekayaan yang dimiliki oleh H. Ahyar Abduh ini berupa harta tidak bergerak dan bergerak. Untuk harta tidak bergerak atau kepemilikan tanah, pada tahun 2010 hanya berkisar Rp 205.000.000, meningkat di tahun 2015 menjadi Rp 1.236.846.000. Kepemilikan lahan/tanah ini tersebar di Lombok Tengah dan Lombok Barat dengan luas bervariasi.

Sedangkan harta bergerak lainnya dengan total Rp 211.000.000, berupa kepemilikan tiga unit mobil merk Suzuki Swift, Ford dan sepeda motor merk TVS. Sementara logam mulia di tahun 2010 hanya Rp 125 juta, pada posisi lima tahun menjadi Rp 220.700.000. H. Ahyar Abduh juga memiliki harta berupa giro dan setara kas lainnya di tahun 2010 hanya berkisar Rp 1.170.000, pada lima tahun terakhir Rp 197. 921.897.

Pengalaman dibirokrasi, Ahyar Abduh sejak tahun selama 11 tahun atau dari 1994 hingga 2005 duduk sebagai anggota DPRD dan puncak kariernya menjadi Ketua DPRD tahun 2004 - 2005.

Tahun 2005 - 2010 menjadi Wakil Walikota dan 2010 2015 menjadi Walikota Mataram.

Sementara pendampingnya, H. Mohan Roliskana catatan di Maret 2010 sebelum menjadi Wakil Walikota, total kekayaan dimiliki Rp 1.087.198.267. Lima tahun terakhir terjadi perubahan menjadi Rp 1.331.416.147. Sama halnya dengan H. Ahyar Abduh. Mohan juga memiliki harta tidak bergerak berupa tanah yang didapatkan dari hasil sendiri dan penghapusan data karena dihibahkan yang berada di Kota Mataram dan Kabupaten Lombok Barat, senilai Rp 404.298.000, dari sebelumnya di tahun 2010 hanya memiliki aset tidak bergerak Rp 267.440.000.

Untuk aset bergerak berupa kendaraan dimiliki berupa sepeda motor honda vario, mobil merk Honda Odyssey dan mobil Nissan Terrano. Total nilai aset bergerak di tahun 2010 hanya Rp 35.250.000, pada lima tahun terakhir Rp 230.000.000.

Mohan memiliki giro dan setara kas lainnya pada posisi tahun 2010 sebesar Rp 444.508.267, ditahun 2015 Rp 600.118.147.

Kekayaan ini berasal dari hasil sendiri dan dan warisan.

Sementara, H. Salman yang merupakan calon Walikota berpasangan dengan Jana Hamdiana atau disebut SAHAJA. Memiliki kekayaan Rp 2.701.774.800. Jumlah kekayaan ini berupa kepemilikan tanah yang tersebar di sepuluh titik di Kota Mataram, dengan prediksi nilai Rp 421.774.800. Salman memiliki beberapa aset kendaraan dengan merk berbeda dengan total Rp 1.740.000.000,-. Sedangkan, kepemilikan giro dan setara kas lainnya Rp 540.000.000,Pendampingnya, Jana Hamdiana memiliki total kekayaan baik aset bergerak dan tidak bergerak sebesar Rp 877.234.092.

Untuk aset tidak bergerak berupa tanah didapatkan dari hasil sendiri dan warisan yang berada di Kota Mataram dan Lombok Tengah sebesar Rp 705.878.000,-. Aset bergerak dimiliki masuk kategori peternakan, perikanan, perkebunan, pertanian, kehutanan, pertambangan dan usaha lainnya Rp 108.000.000,. Untuk giro dan setara kas lainnya Rp 63.355.092.

Komisioner KPU Kota Mataram, Paizah, S.Ag dikonfirmasi, Selasa (1/12) mengatakan, pengumuman LHKPN itu sesuai PKPU 9 pasal 73. Dimana, pasangan calon harus melaporkan hasil kekayaan negara yang dimiliki. Akan tetapi, apabila berhalangan paslon bisa memberikan kuasa kepada KPU untuk mengumumkan. “Hari ini kita sudah fasilitas dan umumkan ke publik,” kata Paizah.

Pada prinsipnya, tidak ada persoalan terkait LHKPN tersebut. Sebab aturan, paling lambat paslon mengumumkan dua hari sebelum pemungutan suara. (cem)

Kasus Cetak Sawah Baru Bidik Dua Calon Tersangka Mataram (Suara NTB) Ada dua calon tersangka baru yang dibidik penyidik Kejaksaan Tinggi NTB dalam kasus dugaan korupsi proyek cetak sawah baru. Ini sebagai tindaklanjut dari penerapan Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, sebagai penyertaan dari penetapan tersangka sebelumnya, Ir. HM selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

Dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejati NTB, diurai HM selaku PPK yang menjabat Kepala Seksi Pengelolaan Air pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura (TPH) NTB, secara bersama sama melakukan perbuatan tindak pidana korupsi dengan dua pihak lainnya. Dimana disebutkan, pihak yang diduga terlibat itu adalah rekanan pemenang tender

proyek Survei Investigasi dan Desain (SID), HS, SE Direktur PT. TT dan Ir. NY yang mengkoordinir tenaga ahli.

“HM selaku PPK, telah melakukan dan turut melakukan dengan HS (inisial) selaku Direktur PT. TT dan Ir. NY yang penuntutannya diajukan terpisah, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi yang

dapat merugikan keuangan negara,” kata juru bicara Kejati NTB, Made Sutapa, SH, Selasa (1/12), mengulas isi dakwaan JPU. Namun demikian, meski sudah diurai di dakwaan JPU, untuk penetapan tersangka baru disebutnya akan melalui proses penyidikan lagi. Sejalan dengan itu, fakta-fakta dalam persidangan yang akan mendudukkan HM sebagai terdakwa akan dipertimbangkan sebagai bah-

(Suara NTB/dok)

Selong (Suara NTB) Aparat Polres Lotim kembali mengamankan puluhan sepeda motor di arena perjudian sekitar pukul 03:00 Wita. Kali ini, tim Buru Sergap (Buser) Polres Lotim mengamankan 58 sepeda motor serta lima ayam kena taji di Desa Selebung Ketangga Kecamatan Keruak Kabupaten Lombok Timur (Lotim).

Informasi dihimpun Suara NTB, pengamanan puluhan sepeda motor itu bermula keti-

ka masyarakat setempat mengadakan salat minta hujan (istisqo’) di salah satu lapangan desa setempat dan sudah mendapatkan izin dari aparat kepolisian. Namun, setelah dilakukan aktifitas tersebut, tibatiba masyarakat melakukan aksi perjudian baik sabung ayam, bola adil dan lainnya.

“Kejadiannya pada hari Minggu kemarin, dan mereka mengaku sudah mendapatkan izin dari aparat kepolisian.

Namun setelah kita cek, izin

mereka hanya untuk melakukan salat itu saja,” jelas Kaur Bin Ops (KBO) Satuan Reskrim Polres Lotim, Ipda I Made Sutama, Selasa (1/12).

Ironisnya, masyarakat yang diperkirakan berjumlah 300 di lapangan tersebut tidak hanya berasal dari Lotim. Akan tetapi, masyarakat Loteng maupun Lobar juga ikut nimbrung. Namun, pada saat dilakukannya penggerebekan, ratusan masyarakat tersebut langsung berhamburan kabur dan mening-

tor yang diduga bodong atau hasil curian juga dengan sendiri akan diketahui.

“Silahkan saja masyarakat datang mengambil sepeda motornya, asalkan bisa menunjukkan dokumen-dokumen kepemilikannya. Sementara, untuk sepeda motor yang tidak memiliki plat dan lainnya, nanti akan lebih jelas ketika pada proses tersebut apakah mereka mampu menunjukkan bukti kepemilikan atau tidak,” ungkapnya. (yon)

Inspektorat Temukan Kerugian Negara

(Suara NTB/cem)

LOGISTIK - Logistik pemilihan calon Walikota dan Wakil Walikota mulai didistribusikan. KPU menggunakan kendaraan bak terbuka untuk mendistribusikan ke masing - masing PPK.

KPU Mulai Kirim Logistik ke PPK Mataram (Suara NTB) Proses pengepakan logistik baik surat suara, hologram, tinta, formulir C7 dan lain sebagai sudah tuntas. Komisi Pemilihan Umum (KPU) mulai mengirim sebagian kebutuhan logistik ke Panitia Penyelenggara Kecamatan (PPK).

Ditemui, Selasa (1/12) Komisioner KPU Kota Mataram, Sopan Sopian Hadi menjelaskan, semua logistik telah disiapkan dan proses pengepakan surat suara sudah selesai dan kemudian akan dikirim ke gudang untuk persiapan di masukan ke kotak suara. Sedangkan yang dikirim ke PPK saat ini, adalah formulir C7, formulir model A, daftar pasangan calon dan biodata, visi misi calon serta program, salinan DPT dan DPTb-1, tanda pengenal, lem perekat, ballpoint dan spidol. “Keperlu-

an yang di luar kotak kita kirim hari ini (kemarin, red) secara bertahap ke PPK,” kata Sopian.

Formulir C7 nantinya, diminta PPS mengkroscek data pemilih yang ada di TPS. Selanjutnya, tanggal 2 - 3 Desember formulir C6 sudah dibagikan ke warga.

Sedangkan, keperluan logistik lainnya seperti surat suara, tinta, paku, segel, sampul, formulir C1 hingga C5, alat bantu tuna netra dan lain - lain akan dikirim ke TPS H - 1. Pengiriman ini sesuai aturan dan mengantisipasi kemungkinan - kemungkinan yang terjadi.

Pengepakan logistik berupa surat suara dan lain - lain, KPU akan melibatkan Panwaslu dan pengamanan dari aparat kepolisian. Secara teknis semua kekurangan sebelumnya sudah terpenuhi. “Pendistribusian ada dua macam. Luar kotak suara

Satpol PP Kerahkan 186 Anggota mas ini bertujuan untuk mendukung terlaksananya Pilkada Kota Mataram agar berjalan lancar dan kondusif. Sementara untuk tim terpadu disampaikan Chaerul dikoordinir oleh Bakesbangpol Kota Mataram. Anggota Satpol PP Kota Mataram juga akan tergabung dalam tim terpadu yang dibentuk Bakesbangpol.

Selain linmas yang dikoordinir oleh Satpol PP atau linmas inti, Chaerul mengatakan ada juga anggota linmas yang bertugas di setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS). Linmas yang bertugas di TPS ini direkrut langsung oleh KPU Kota Mataram.

“Disamping linmas inti, ada lin-

galkan sepeda motornya.

“Sekitar 300 lebih jumlah masyarakat di sana dan tidak hanya berasal dari Lotim saja.

Namun ada juga dari luar daerah seperti Loteng dan Lobar,” sebutnya.

Terkait dengan pengembalian sepeda motor tersebut, aparat kepolisian Polres Lotim mengimbau kepada pemilik sepeda motor untuk menunjukkan dokumen-dokumen kepemilikannya. Dengan demikian, sepeda-sepeda mo-

Audit Gedung Serba Guna

Amankan Pilkada

Mataram (Suara NTB) Satpol PP Kota Mataram mengerahkan 186 anggota linmas untuk pengamanan Pilkada pada tanggal 9 Desember mendatang. Seluruh anggota ini akan disebar di semua kelurahan di Kota Mataram.

Demikian disampaikan Kasat Pol PP Kota Mataram, Chaerul Anwar, Selasa (1/12).

“Kalau yang dari Pol PP yang 186 anggota untuk pengamanan secara keseluruhan di masing-masing kecamatan dan kelurahan. Nanti dialah yang akan menjemput, mengawal dan mengantar kotak suara atau logistik,” jelasnya.

Pengerahan anggota lin-

hektar. Sementara Kabupaten Sumbawa menolak di lakukan survei karena sudah ada anggarannya dari APBD. Namun demikian oleh PPK tetap dilakukan pembayaran sebesar Rp 96.600.000. Selain untuk biaya Survei, terhadap kegiatan sama untuk di Kabupaten Sumbawa ternyata dilakukan pembayaran juga terhadap ahli sebesar Rp 336.0000. “Jadi untuk kegiatan SID di Sumbawa dianggap fiktif, karena tidak ada kegiatan, namun tetap dilakukan pembayaran,” sebut Sutapa. Dua pembayaran itu diakumulasi menjadi kerugian Negara, dengan total Rp 432.600.000. (ars)

DIAMANKAN - Sepeda motor yang diamankan oleh Polres Lotim ketika menggereber arena perjudian di salah satu lapangan di Keruak, Lotim.

Polisi Tetapkan Tersangka Upal Mataram (Suara NTB) – Polres Mataram menetapkan SA sebagai tersangka pada kasus uang palsu yang diungkap Jumat (27/11) lalu di BTN Pepabri, Kelurahan Pagesangan, Mataram.

Kapolres Mataram, AKBP Heri Prihanto, SIK mengatakan bahwa SB sedang menggunting uang diduga palsu pada saat dilakukan penggerebekan. “Kita pastikan jadi tersangka satu orang. Saat penggerebekan, temannya yang lain baru datang, baru melihat dia sedang bekerja. Dia (SA) sedang menggunting merapikan uang. Tersangka menggunting uang dengan upah Rp 150 ribu,” ujarnya saat ditemui Selasa (1/12), seusai menghadiri Penandatangan Pokok-pokok Pemahaman tentang UU Mata Uang dan UU Transfer Dana antara Polda NTB dengan Bank Indonesia di aula Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTB. SB diketahui adalah warga Brang Biji, Sumbawa Besar.

Saat ini pihaknya masih melakukan pengembangan lebih lanjut mengenai flash disk dan alat cetak yang digunakan untuk menggandakan uang palsu tersebut. Sebelum penggerebekan itu, kata Kapolres, memang sudah pernah dicetak sejumlah uang melebihi daripada jumlah uang yang disita sebagai barang bukti.

Seusai penggerebekan, Rumah kontrakan milik Wayan Wenten sudah diberi garis polisi. “Pemilik kos kabur,” ungkapnya.

Polisi mengamankan sejumlah barang bukti dari empat tersangka, SA (32), OAK (20), FA (22), dan WK (29) asal Sumbawa, yaitu uang palsu pecahan Rp 100 ribu siap edar sejumlah Rp 19 juta, 38 lembar kertas cetakan Rp 100 ribu dan satu lembar kertas cetakan Rp 50 ribu saat penggerebekan pada Jumat (27/11) malam lalu oleh tim opsnal Polsek Mataram. Juga diamankan peralatan yang diduga digunakan untuk mencetak uang palsu, yaitu satu unit printer yang masih terdapat satu lembar cetakan Rp 100 ribu di dalamnya, parang, sangkur, panah, kendaraan roda dua, dan sepeda. (why)

an penyidikan. “Penetapan tersangka baru akan berkembang di penyidikan selanjutnya, masih dalam rangkaian kasus ini. Sambil mencermati fakta dalam persidangan,” sebutnya.

Dibidiknya dua calon tersangka baru itu, tidak lepas dari hasil penyidikan yang menemukan ketidaksesuaian pembayaran tenaga ahli oleh PPK dengan rekanan, melibatkan koordinator tenaga ahli.

Dimana, disebutkannya, lokasi kegiatan SID hanya dilakukan di empat daerah lokasi tujuan, yakni Lombok Utara seluas 250 hektar, Lombok Timur seluas 250 hektar, Dompu 4.500 hektar dan Bima 200

(Suara NTB/yon)

KPU Umumkan LHKPN Paslon

Halaman 8

mas yang memang bertugas di TPS. Tiap TPS ada dua orang linmas dari masyarakat yang direkrut KPU,” ujarnya.

Dalam rangka menjaga keamanan wilayah pada saat pelaksanaan Pilkada Kota Mataram, Penjabat Walikota Mataram, Dra.Hj. Putu Selly Andayani, M.Si meminta kepada camat, lurah, sampai kepala lingkungan (kaling) untuk mengurangi jam tidur dan memaksimalkan waktunya untuk memantau wilayah masing-masing.

“Bapak-bapak kurangi jam tidur untuk menjaga lingkungan masing-masing. Camat dan lurah juga harus kurangi jam tidur,” jelasnya. Selly juga akan

mengajak camat, lurah maupun kaling untuk turun memantau kondusivitas di Kota Mataram menjelang pelaksanaan Pilkada.

Selly mengatakan kaling merupakan ujung tombak untuk menjaga kondusivitas Kota Mataram. Ia pun meminta kepada seluruh kaling, lurah, dan camat untuk bersatu dalam menjaga kondusivitas daerah. “Bantu saya untuk mengamankan lingkungan,” katanya. Ia pun mengingatkan kepada kaling jika terjadi percikan konflik di wilayahnya agar segera melapor ke lurah maupun camat.

Jangan sampai melapor setelah konflik meluas. (ynt)

dan dalam surat suara. Dan semua keperluan logistik sudah terpenuhi,” ujarnya.

Sopian memastikan tidak ada kendala terkait pendistribusian logistik. Sebab, melihat akses dan luas Kota Mataram tidak terlalu luas, sehingga dipastikan H - 2 keperluan logistik sudah ada di 50 PPS se - Kota Mataram. “Insya Allah ndak ada, karena kan TPS yang tersebar kan tidak terlalu jauh,” ujarnya.

Pantauan Suara NTB, pendistribusian logistik oleh KPU dilakukan sekitar 09.00 Wita, menggunakan mobil pick up.

Pengiriman dimulai ke Kecamatan Cakranegara, Selaparang dan seterusnya. (cem)

Mataram (Suara NTB) Inspektorat telah merampungkan hasil pemeriksaan komprehensif terhadap Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Mataram. Salah satu item diperiksa berkaitan pembangunan gedung serba guna di Kantor Lurah Kekalik, yang sumber anggarannya berasal dari program aspirasi Dewan sekitar Rp 200 juta.

Gedung serba guna itu dibangun persis di belakang Kantor Lurah Kekalik. Dan bangunan tidak bisa dimanfaatkan, karena hanya bagian pondasi dan tiang saja. Program aspirasi Dewan yang dikerjakan melalui penunjukan langsung (PL) itu, dinilai tidak cukup sehingga akan dianggarkan kembali.

Inspektur Inspektorat Kota Mataram, H. Makbul Ma’shum mengungkapkan, hasil audit gedung serba guna itu sudah diserahkan ke Penjabat Walikota Mataram bersama LHP lima SKPD lainnya. Selain memeriksa dugaan penyimpangan lainnya, tim juga memfokuskan pemeriksaan terhadap dana program aspirasi Dewan Rp 200 juta tersebut. “Sudah diserahkan bersama LHP SKPD lainnya,” kata Makbul di ruang kerjannya, Selasa (1/12).

Pemeriksaan proyek fisik itu, terindikasi ada dugaan kerugian negara. Makbul enggan menyebutkan berapa nilai kerugian

negara yang ditimbulkan akibat program aspirasi Dewan tersebut. “Tidak hafal jumlah kegiatan yang saya ingat ada kerugian negara,” terangnya.

Secara spesifik disampaikan, dalam DPA di Dinas PU tidak terlihat mana program aspirasi dan yang dikerjakan SKPD teknis. Namun demikian, hasil temuan tersebut kemudian direkomendasikan untuk pengembalian kerugian negara. Inspektorat lanjutnya, sesuai aturan memberikan waktu 60 hari untuk mengembalikan. Proses pengembalian ini akan dikawal hingga instansi teknis benar - benar mengembalikan ke kas daerah. “Jangankan hasil pemeriksaan Inspektorat. Pemeriksaan BPK dan BPKP akan kita kawal hingga pengembalian negara bisa tuntas,” tegasnya.

Kabarnya, kasus ini juga sedang diatensi oleh kepolisian?

Makbul menyampaikan, pemeriksaan institusi oleh Inspektorat pada mengingatkan serta melakukan pembinaan kepada SKPD. Tapi, pihaknya tidak bisa menghalangi aparat penegak hukum (kepolisian dan kejaksaan) untuk mengusut hal tersebtu. Sejauh ini, tidak pernah ada komunikasi atau permintaan data. “Pemeriksaan institusi mengingatkan SKPD. Insya Allah tidak diserahkan ke APH,” ujarnya. (cem)

SUARA NTB Rabu, 2 Desember 2015

EKONOMI DAN BISNIS

Halaman 9

Polda NTB Antisipasi Pembiayaan Teroris Via Transaksi Valas Mataram (Suara NTB) Kepolisian Daerah (Polda) NTB akan memperketat pengawasan money changer, menyusul adanya kekhawatiran valuta asing (valas) cukup rawan dijadikan alternatif pembiayaan terorisme. Setelah penandatanganan MoU dengan Bank Indonesia Kantor Perwakilan Provinsi NTB di Mataram, Selasa (1/12), Kapolda NTB Brigjen Pol Umar Septono mengungkapkan, pengawasan transaksi melalui valas untuk mengantisipasi kemungkinan pembiayaan teroris secara global. Valasdalam pandangannya sangat mempermudah pembiayaan internasional untuk memperlancar kegiatan terorisme.

Pengawasan intensif itu dilakukan mengingat banyaknya kegiatan teroris dibiayai secara global. Peluang pembiayaan dengan memanfaatkan valas cukup besar, termasuk di wilayah NTB yang selama ini mendapat perhatian khusus dari Polri terhadap perkembangan terorisme. Transaksi kebutuhan teroris melalui valas harus diwaspadai sejak awal,

apalagi NTB menjadi salah satu daerah di Indonesia yang perkembangan sektor pariwisatanya cukup pesat.

Dengan demikian, banyaknya wisatawan yang memanfaatkan valas akan memberikan peluang kepada donatur maupun teroris untuk menggunakan fasilitas tersebut. Kerjasama dengan Bank Indonesia juga dinilai Kapolda NTB akan meningkat-

kan tanggung jawab Kepolisian dalam mengawasi distribusi keuangan maupun sistem pembayaran dan moneter.

“Perlu adanya kerjasama dari semua pihak terutama pengelola valas untuk melaporkan jika ada transaksi mencurigakan, terutama yang mengarah pada kebutuhan terorisme,” demikian Kapolda harapkan.

Sejauh ini, transaksi men-

curigakan khususnya untuk kebutuhan teroris melalui valas belum ditemukan di NTB. Namun dalam hal ini, pihaknya akan memberikan atensi khusus.

Kapolda juga mengungkapkan, akan melakukan pengawasan ketat transaksi hotel dengan menggunakan dollar.

“Setelah MoU kita akan intensifkan pengawasan,” demikian Kapolda. (bul)

Bank Indonesia Perkokoh Kerjasama dengan Polda NTB SEBAGAI perusahaan manufacturing dan distribusi komponen mobil dan motor terbesar dengan jaringan terluas di Indonesia, PT Astra Otoparts, Tbk kembali menambah daftar kepercayaan yang diberikan oleh brand otomotif kelas dunia di mana kali ini meraih kepercayaan dari Pirelli Tyre S.p.A. berupa pembangunan pabrik ban sepeda motor secara joint venture yaitu PT Evoluzione Tyre yang sudah mulai berproduksi sejak semester kedua 2015.

Demikian Supervisor CV Karya Kencana, Hery Purnomo dalam pres rilisnya, Selasa (1/12). Berlokasi di Subang, Jawa Barat dengan luas 30 hektar, pembangunan pabrik PT. Evoluzione Tyre yang menelan dana investasi sekitar Rp 1,3 triliun ini direncanakan untuk produksi awal sekitar 2 juta unit di tahun 2015. Sementara untuk total produksi yang ditargetkan berada di angka 7 juta unit per tahun di mana 4 juta unit produksi untuk produksi ban motor Pirelli untuk pasar domestik dan ekspor dan sisanya 3 juta unit produksi untuk PT Astra Otoparts, Tbk dengan merek ban Aspira Premio yang juga untuk pasar domestik dan ekspor.

PT Astra Otoparts,Tbk sendiri dipastikan akan membantu terjadinya peningkatan penjualan serta membawa produk ban motor Pirelli dan Aspira Premio menjadi pilihan konsumen, khususnya di NTB. Dengan dukungan jaringan distribusi yang kuat dan luas, PT Astra Otoparts,Tbk akan menjadikan produk ban motor Pirelli dan Aspira Premio mudah ditemui di seluruh dealer penjualan, baik di Lombok maupun Sumbawa.

Selain tersedia di seluruh jaringan distribusi yang dimiliki, PT Astra Otoparts,Tbk juga menjalankan strategi penjualan yang agresif untuk ban motor Pirelli dan Aspira Premio dengan melebarkan jaringan ke toko-toko tire specialist, modern retailer, speed shop, serta berpartisipasi dalam beragam event exhibition nasional, akan membuat produk Pirelli dan Aspira Premio semakin dekat dengan konsumen.

Aspira Premio ini tersedia untuk semua jenis kendaraan sepeda motor, mulai dari skutik, bebek dan sport; baik itu jenis tubetype maupun tubeless.

Aspira Premio memiiliki keunggulan jika dibandingkan dengan merk lokal lainnya di pasar Indonesia, karena diproduksi dengan standar tinggi dari Pirelli Tyre S.p.A. dan mengaplikasikan teknologi terkini yang di pakai di ban sepeda motor Pirelli, sehingga menghasilkan produk dengan kualitas superior.

Karena itu PT Astra Otoparts, Tbk sangat yakin Aspira Premio dapat memberikan pengalaman berkendara terbaik dengan performa dan kualitas kelas dunia di Indonesia. (bul)

(Suara NTB/bul)

MoU - Kepala Perwakilan BI NTB, Prijono dan Kapolda NTB, Brigjen Pol Umar Septono menandatangani naskah MoU, Selasa (1/12).

dana Terhadap Uang Rupiah.

Pedoman Kerja antara Deputi Gubernur Bidang 6 dengan Kakorbrimob pada tanggal 23 Februari 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengamanan Bank Indonesia dan Pengawalan Barang Berharga Milik Negara.

Pedoman Kerja antara Deputi Gubernur Bidang SP dengan Kabaharkam pada anggal 26 Februari 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan terhadap Badan Usaha Jasa Pengamanan yang Melakukan Kegiatan Usaha Kawal Angkut Uang dan Pengolahan Uang Rupiah.

MoU kemarin, menurutnya merupakan sinergi Bank Indonesia untuk senantiasa mengambil langkah dan kebijakan yang diperlukan, di antaranya melalui penerbitan ketentuan, pengawasan, pembinaan, serta penegakan hukum melalui kerjasama dengan Polri. Dengan adanya kerjasama ini, diharapkan potensi kriminalitas dalam sistem pembayaran dan mata uang rupiah dapat ditekan melalui penanganan terhadap dugaan tindak pidana secara intensif. Koordinasi dan konsolidasi yang kuat antar otoritas dan penegak hukum diharapkan dapat mence-

gah dan meminimalisir berbagai kejahatan di bidang sistem pembayaran dan mata uang rupiah. Selain itu, pengenaan sanksi yang tegas dapat memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan tersebut.

Usai penandatanganan PPK, acara dilanjutkan dengan sosialisasi UU No.3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana dan UU No.7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, dan ketentuan turunannya yang diterbitkan oleh Bank Indonesia dalam bentuk Peraturan Bank Indonesia dan Surat Edaran Bank Indonesia. (bul)

PT. Jamkrida Jamin Pinjaman Modal untuk Koperasi, UMKM dan BPR Mataram (Suara NTB) PT. Jamkrida NTB Bersaing, pada 13 November 2015 telah secara resmi mengukuhkan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) dalam hal penjaminan pinjaman. Tentu kerjasama tersebut sekaligus menjadi kabar baik bagi para pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), Koperasi dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR).

Dengan demikian pula, otomatis perusahaan daerah yang terhitung seumur jagung ini akan menjadi penjamin bagi pinjaman kredit UMKM, Koperasi dan BPR di NTB. Menurut Direktur Utama PT. Jamkrida NTB Bersaing, Indra Manthica,

sektor yang dijaminkan kreditnya di LPDB mencakup semua sektor, baik kredit di sektor perdagangan, Perindustrian, Peternakan, Perikanan, Kelautan dan Maritim, Perkebunan, Transportasi dan lainlainnya. Tentu yang paling utama dijaminkan di LPDB adalah kredit untuk pengembangan Produk unggulan daerah (Pijar) dan produk berorientasi ekspor.

“Silakan, manfaatkan kesempatan ini. Kredit yang dikucurkan kepada UMKM, Koperasi dan BPR oleh LPDB, Jamkrida yang menjadi penjaminnya. Atau silakan saja minjam di LPDB, kami yang merekomendasikan,” terang Indra Mathica kepada Suara NTB di ruang kerjanya, Selasa (1/12).

Beberapa syarat untuk mendapatkan pinjaman di LPDB di antaranya, sudah pernah mendapatkan pembinaan teknis maupun administrasi dari dinas/instansi pembina (rekomendasi dari dinas/intan-

Selasa, 01/12/15

si pembina). Memiliki badan usaha dan legalitas usaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Usaha sudah berjalan minimal dua tahun.

Lanjut Indra Manthica, memiliki laporan keuangan yang terstruktur minimal dua tahun terakhir dengan keuntungan positif. Untuk pinjaman di atas Rp 1 miliar, harus memiliki laporan yang sudah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP). Memiliki kantor dan lokasi usaha yang jelas dan tetap, memiliki agunan/collateral minimal 30 persen dari nilai pinjaman baik dalam bentuk cash collateral maupun aset. Layak diberikan pinjaman maupun penjaminan berdasarkan penilaian kelayakan yang dilakukan oleh LPDB-KUMK maupun PT. Jamkrida NTB Bersaing, serta bersedia dilakukan pembinaan dan pengawasan oleh SKPD lingkup Pemprov NTB. Ketentuan lain, kata Indra Man-

(Suara NTB/bul)

Pirelli Gebrak Pasar

Mataram (Suara NTB) Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPBI) Provinsi NTB, Prijono dan Kepala Kepolisian Daerah Provinsi NTB, Brigjen Polisi Umar Septono, Selasa (1/12), menandatangani MoU tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Dalam Rangka Mendukung Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Bank Indonesia di daerah ini.

Garis besar MoU tersebut mencakup penanganan dugaan tindak pidana di bidang sistem pembayaran dan KUPVA, penggunaan rupiah, pengawalan barang berharga milik negara, dan pengawasan jasa kawal angkut uang.

Bertempat di Gedung Serba Guna KPBI Provinsi NTB, hadir langsung pejabat dari Kejaksaan Tinggi, Pengadilan Tinggi, Korem 162/WB, Lanal Mataram, Lanud, Detasemen Polisi Militer dan Kepala BINDA, jajaran Polda NTB, SKPD, Perbankan, Asosiasi, penyelenggara kegiatan usaha penukaran valuta asing (money changer, travel agent), perhotelan dan beberapa stakeholder terkait.

Dalam kesempatan tersebut, Prijono menyampaikan, sebelumnya telah ditandatangani Nota Kesepahaman antara Gubernur Bank Indonesia dan Kapolri pada tanggal 1 September 2014 tentang Kerja Sama Dalam Rangka Mendukung Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Bank Indonesia dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Sebagai pelaksanaan dari Nota Kesepahaman tersebut, telah ditandatangani Pedoman Kerja antara Deputi Gubernur Bidang SP dengan Kabareskrim pada tanggal 24 September 2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penanganan Dugaan Tindak Pidana di Bidang Sistem Pembayaran dan Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing.

Pedoman Kerja antara Deputi Gubernur Bidang SP dengan Kabareskrim pada tanggal 20 November 2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penanganan Dugaan Pelanggaran Kewajiban Penggunaan Uang Rupiah di wilayah NKRI dan Dugaan Tindak Pi-

thica, jumlah pinjaman untuk UMKM adalah maksimal Rp 10 miliar. Jumlah pinjaman untuk lembaga keuangan seperti BPR atau “tanpa limit”. Suku bunga pinjaman ditentukan oleh LPDB. Jangka waktu pinjaman adalah maksimal lima tahun untuk keperluan modal kerja, dan maksimal sepuluh tahun untuk keperluan investasi.

Pengajuan permohonan pinjaman (proposal), dapat dilakukan langsung ke LPDBKUMKM di Jakarta atau dapat melalui PT. Jamkrida NTB bersaing di Jalan Pendidikan No. 72 Mataram, Telephon (0370) 639304, 639305, Fax : 639307 atau di email : Jamkrida-NTB@yahoo.co.id .

Secara rinci dikemukakan lagi, PT. Jamkrida NTB Bersaing dapat memberikan rekomendasi “kelayakan” kepada LPDB-UMKMK. Tarif imbal jasa penjaminan disesuaikan dengan jangka waktu penjaminan/pinjaman dan jumlah collateral yang dijadikan jaminan.

Isi proposal pengajuan kredit mencakup company profile, akta pendirian dan perubahannya, legalitas usaha (izin usaha), identitas Direksi / Pengurus Koperasi, struktur organisasi, laporan keuangan. Selain itu dilampirkan daftar aset dan fotokopi legalitas aset, daftar rekanan bisnis, dokumen pendukung lainnya, studi/analisis kelayakan usaha, rencana penggunaan dana (business plan). Rekomendasi dari SKPD pembina.

Bila diperlukan, LPDB/Jamkrida dapat meminta tambahan dokumen pendukung.

Perjanjian kerjasama penjaminan kredit oleh PT. Jamkrida yang kemungkinan besar akan terealasi di Desember ini di antaranya Bank Bukopin, BPD Bali, selain mitra utamanya Bank NTB. “Sekali lagi ini kesempatan, yang mau minjam kredit di LPDB, Bank NTB, mungkin juga di Bukopin dan BPD Bali, Jamkrida akan menjadi penjaminnya,” demikian Indra Manthica. (bul/*)

SUARA NTB Rabu, 2 Desember 2015

Gagal Bersaing LOMBA Kepala Sekolah Berprestasi tingkat Nasional sudah selesai digelar di Jakarta tanggal 17-25 November lalu. Semua utusan Provinsi NTB dari Kota Mataram tak ada satupun yang berhasil menjadi juara, termasuk Kepala SMPN 7 Mataram, H. Sibawaih, S.Pd. Ditemui Suara NTB, Selasa (1/12), Sibawaih mengaku telah berusaha semaksimal mungkin bertarung di ajang bergengsi kepala (Suara NTB/dys) sekolah berprestasi itngkat H. Sibawaih nasional itu. Hanya saja, usaha yang dilakukan belum membuahkan hasil.

“Alhamdulillah kita sudah berupaya semaksimal mungkin, tapi ya namanya itulah penilaian kita harus banyak belajar dari teman-teman Jawa Tengah,” akunya.

Diakuinya, dari 24 kategori lomba, 22 di antaranya disabet oleh utusan Jawa Tengah. Keunggulan mereka, kata Sibawaih, terletak pada aspek pendampingan yang diberikan Pemprov Jawa Tengah selama satu tahun sebelum mengikuti lomba, seperti pendampingan membuat karya tulis ilmiah dan menyusun buku-buku.

Kondisi tersebut jelas tak sebanding dengan kontingen NTB yang hanya memperoleh pendampingan Dikpora selama tiga hari. “Kita kalah di portofolio, pendampingan yang gak ada, di samping kesibukan di masing-masing sekolah, belum maksimal kita persiapkan di daerah. Di bandingkan dengan Jawa Tengah, jauh-jauh hari sudah ada pendampingan,” aku Sibawaih.

Kalau dari sisi wawancara dan persentasi power point, Sibawaih mengaku sepadan dan tak kalah dengan wakil dari berbagai daerah. (dys)

Sekolah Dilatih Kelola Anggaran BOS Selong (Suara NTB) Sebanyak 600 peserta dari berbagai sekolah tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kabupaten Lombok Timur (Lotim) mengikuti Pelatihan Tata Kelola Pelaksanaan Anggaran Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Pelatihan ini dilaksanakan selama tiga hari yang dilaksanakan pada sembilan klaster di 9 kecamatan di Lotim.

Kepada Suara NTB, Selasa (1/12), Kepala Bidang Pendidikan Dasar (Dikdas) pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Lotim, Drs. M. Zaini, mengatakan, selain melibatkan 600 guru dengan masing-masing sekolah terdiri dari kepala sekolah, bendahara dan komite sekolah.

Pelatihan ini diikuti Dinas Dinas Dikpora Lotim, pengawas, tim manajemen BOS, pengawas dan Inspektorat dengan narasumber sebanyak 15 orang. Dengan dilakukannya pelatihan ini, lanjut Zaini, pihaknya menginginkan supaya program-program BOS yang dimasukkan sesuai dengan petunjuk teknis (juknis) BOS. Selain itu, dengan dilakukannya pelatihan ini dijuga diharapkan memberikan pemahaman kepada pihak sekolah untuk lebih melakukan penataan soal aset. Sehingga, masalah inventarisir aset bisa jalan dan ke depan bisa mengurangi beban pemerintah daerah dalam penataan aset itu.

“Kegiatan ini serempak dilaksanakan di sembilan klaster itu. Kegiatan ini juga sebagai bahan untuk memberikan pemahaman kepada pihak sekolah untuk melakukan penataan aset,”ungkapnya.

Adapun, lanjutnya, dalam pelatihan ini anggaran yang dihabiskan sebesar Rp 513 juta dari APBN dengan masingmasing klaster akan mendapatkan, Rp 2.700.000 per sekolah sebagai lokasi pelaksananaan pelatihan tata kelola anggaran BOS. (yon)

SMAN 2 Narmada Kekurangan Ruang Kelas Giri Menang (Suara NTB) Meski masih tercatat sebagai sekolah baru, minat siswa untuk bersekola di SMAN 2 Narmada Lombok Barat (Lobar) cukup tinggi. Hal ini terlihat adanya penambahan siswa yang masuk di sekolah tersebut setiap tahunnya. Hanya saja, penambahan siswa ini menghadapi kendala, yakni kurangnya ruang KBM (Kegiatan Belajar Mengajar).

Hal ini diungkapkan Kepala Sekolah (Kepsek) SMAN 2 melalui Wakil Kepala Sekolah (Wakasek) Bidang Sarana Drs. Eddy Batubara, M.Pd, beberapa waktu lalu. Menurut Eddy, sekolah tersebut masih banyak mengalami kekurangan baik dalam bidang sarana maupun prasarana. Terutama ruang KBM untuk para murid. Untuk sementara ini ruang KBM yang kurang sebanyak 2 kelas.

Disebutkan Eddy, minat siswa yang masuk ke SMAN 2 terbilang cukup tinggi. Untuk tahun ini saja pihaknya menerima murid baru sebanyak 3 kelas. Adanya penambahan ini pun berdampak, lantaran kurangnya ruang KBM. Untuk menyiasati agar para siswa bisa belajar, pihaknya pun menggunakan ruang perpustakaan sebagai KBM. Menurut Eddy, meski tercatat baru berjalan tiga tahun tepatnya berdiri sejak tahun 2013, idealnya sarana dan prasarana sekolah sudah lengkap. Namun selain ruang KBM, saat ini masih banyak kekurangan. Mulai dari wc untuk para siswa yang direncanakan sebanyak 4 unit. Yang lebih utama lagi adalah tembok pagar sekolah yang sama sekali belum ada. Hal ini pun memberikan kerawanan bagi sekolah di bidang keamanan. Akibat belum adanya tembok, sejumlah sarana seperti bohlam untuk penerangan pun mulai dicuri. “Yang mendesak ini pagar, karena masalah keamanan. Ini lampu pada hilang,” tuturnya.

Baru-baru ini pihaknya baru mendapatkan anggaran untuk satu kelas. Itu pun anggaran dari DAK tahun 2015 ini digunakan untuk membangun laboratorium fisika. Sementara secara keseluruhan, untuk ruang KBM saja terdapat 7 kelas.

Rencanannya, jika tahun depan belum mendapatkan kelas tambahan, maka pihaknya akan mensiasati dengan menggunakan ruang aula. Ditambahkan Eddy sebenarnya pihaknya sudah mengajukan tambahan KBM tersebut ke Dikpora Kabupaten Lombok Barat. “Kita tiap tahun diminta menganalisa kebutuhan, sudah kita kirim,” pungkas Eddy.(use)

(Suara NTB/use)

TUNJUKKAN - Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarana SMAN 2 Narmada Eddy Batubara menunjukkan kondisi sekolah yang masih kekurangan kelas.

PENDIDIKAN

Halaman 10

Buku di Perpustakaan Masih Banyak Koleksi Lama Mataram (Suara NTB) Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi NTB memiliki tugas besar dalam upaya meningkatkan minat baca masyarakat. Untuk itu, koleksi buku dari berbagai macam ilmu pengetahuan, baik lama maupun terbaru harus terus ditambah, sehingga minat baca masyarakat semakin besar.

Meski demikian, sebagai perpustakaan terbesar di NTB, koleksi buku di perpustakaan ini masih minim. Bahkan di beberapa etalase terlihat koleksi buku sudah banyak yang lusuh.

Prihara Gaffra (24) mahasiswa di salah satu perguruan tinggi di Mataram ini terlihat sibuk membolak-balik buku yang ada di etalase. Sudah dua jam, namun Gaffra tidak menemukan buku yang dicari. “Saya mau cari buku untuk bahan skripsi saya, tapi tidak ada.

Saya lihat di sini buku-buku lama saja,” kata Gaffra kepada Suara NTB, belum lama ini.

Sebagian besar mahasiswa menjadikan Pusda sebagai tempat mencari bahan untuk menyelesaikan tugas dan karya ilmiahnya. Namun terlihat buku-buku di Badan Per-

pustakaan dan Arsip masih kurang up to date, sehingga tidak jarang pengunjung keluar dengan perasaan kesal.

Bagaimana tidak, pembaca sangat berharap ketika tidak menemukan buku yang dimaksud di tempat lain atau di toko buku, mereka berharap dapat menemukannya di perpustakaan. Namun hal itu tidak dapat terwujud, sebab perpustakaan kekurangan koleksi buku baru.

Keluhan senada disampaikan Lily (20), pengunjung lainnya. Menurutnya, koleksi buku yang masih hanya buku-buku lama membuat dirinya malas ke perpustakaan. “Kadang ini yang bikin malas ke perpustakaan, buku yang dicari seringnya tidak ada. Saya tidak tahu apa masih dipinjam atau me-

mang tidak ada. Jadi daripada saya susah, saya ambil alternatif lain dengan mencari di google dan ya copy paste,” keluhnya.

Saat ditanya terkait koleksi buku, Kepala Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah NTB Drs. H. Imhal lewat pesan singkat masih belum menanggapi. Namun, Imhal berjanji akan memberikan informasi soal koleksi buku yang ada di Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah NTB saat HUT NTB ke 57 tanggal 17 Desember mendatang. (lin) CARI BUKU - Seorang pengunjung di ruang koleksi buku pada Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah NTB. Mereka mengeluhkan minimnya koleksi buku yang ada.

(Suara NTB/lin)

Dikpora Kota Mataram Klaim Siap UN CBT

(Suara NTB/ist)

NIKMATI MUSIK - Gubernur NTB TGH. M. Zainul Majdi didampingi Ketua TP PKK NTB Hj. Erica Zainul Majdi dan Wakil Ketua TP PKK NTB Hj. Syamsiah Muh. Amin memberikan dukungan pada anak penyandang disabilitas yang memainkan alat musik pada puncak BBKS, HKSN dan HDI di Seganteng Mataram, Selasa (1/12).

Gubernur Berbagi Bersama Anak Penyandang Disabilitas Mataram (Suara NTB) Momen puncak acara Bulan Bhakti Kesetiakawanan Sosial (BBKS), Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional (HKSN) dan Hari Disabilitas Internasional (HDI), Selasa (1/12) kemarin dimanfaatkan dengan baik jajaran Pemprov NTB dan Pemkot Mataram. Pemprov dan Pemkot Mataram bersama pihak lain berbagi bersama dengan anak penyandang disabilitas.

Kegiatan yang digelar di depan Masjid Jami’ Qubbatul Islam Seganteng ini dihadiri langsung Gubernur NTB Dr. TGH. M. Zainul Majdi, Ketua TP PKK NTB Hj. Erica Zainul Majdi, Wakil Ketua TP PKK NTB Hj. Syamsiah Muh. Amin, Penjabat Walikota Mataram Dra. Hj. Putu Selly Andayani, MSi, Sekda Kota Mataram Ir. H. L. Makmur Said, MM. Pada acara ini, gubernur menyerahkan langsung sumbangan dari Alfamart berupa 5.000 alat bantu disabilitas, bantuan untuk penyandang dis-

abilitas produktif berupa mesin las, bantuan untuk anak yang membutuhkan perlindungan khusus sebesar Rp. 60.000.000 untuk 60 anak se-Kota Mataram, sumbangan dari BNI ’46 untuk sarana prasarana dan beasiswa untuk SMPN 1 Mataram. Selain itu, sumbangan dari APBD Provinsi NTB Tahun Anggaran 2015 untuk 286 anak dalam Binaan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak se-Kota Mataram sebesar Rp 313.170.000 dan sumbangan dari Kementerian Sosial RI sebesar Rp 20.000.000 untuk kelompok usaha bersama.

Di sela-sela acara, gubernur dan rombongan menikmati pertunjukan musik dari anak penyandang disabilitas.

Bahkan, bersama Ketua TP PKK Hj. Erica Zainul Majdi dan Wakil Ketua TP PKK Hj. Syamsiah Muh. Amin, naik ke atas panggung memberikan dukungan moral pada anak.

Dalam sambutannya, gubernur mengingatkan agar se-

mua pihak sama-sama meningkatkan kepedulian dan kesetiakawanan sosial kepada sesama. Secara konstitusional, kepedulian dan kesetiakawanan sosial sudah diatur dalam Pancasila Sila kelima. Selain itu, ujarnya, pada tahun 1998 Indonesia disebut sebagai macan Asia, karena ekonomi Indonesia berada di puncaknya. Namun, yang terjadi adalah kerusuhan di mana-mana.

Gubernur mengharapkan pada seluruh perangkat pemerintah,termasuk BUMN dan BUMD memastikan seluruh program kepedulian sosial atau CSR dapat bermanfaat dan dirasakan oleh semua lapisan masyarakat. Jangan sampai hanya dinikmati oleh segelintir orang saja. “Kita harus menjaga jangan sampai rasio kesenjangan masyarakat meningkat, kalau bisa bulan bhakti sosial ini harus dilaksanakan selama sebulan penuh untuk berbagi kepada masyarakat yang membutuhkan,” ujarnya. (ham)

Tingkatkan Kecerdasan Emosional

Guru SMPN 11 Mataram Kunjungi Panti Sosial Mataram (Suara NTB) Memiliki kecerdasan emosional diklaim sebagai kunci sukses manusia abad ini. Bahkan berdasarkan hasil penelitian, sukses ternyata lebih banyak ditentukan oleh aspek kecerdasan emosional seseorang bila dibandingkan dengan kecerdasan intelektual. Untuk itu, guna menumbuhkan kecerdasan emosional, belum lama ini puluhan guru SMPN 11 Mataram berkunjung ke Panti Sosial Tresna Werda NTB. Ditemui Suara NTB, Senin (30/11), Kepala SMPN 11 Mataram, H. Zohriah, SPd, MH, mengaku tujuan utama kunjungan ke Panti Sosial Tresna Werda adalah melatih kepedulian sosial warga sekolah terhadap warga panti sosial terutama para orang tua penghuni Panti Sosial Tresna Werda.

Selain berkunjung dan melihat secara langsung kondisi

panti sosial, guru-guru juga membagikan sejumlah makanan dan keperluan sehari-hari kepada para penghuni panti.

“Yang dibagi berupa sarung, baju koko, mukenah, biskuit, mie, kue, minyak goreng dan lain-lain,” ujar Zohriah.

Diakuinya kunjungan ke panti sosial juga merupakan rangkaian memperingati HUT guru, karena selama ini perayaan selalu digelar dengan seremonial belaka, seperti apel pagi setelah itu tidak ada dampak yang dirasakan.

“Ini tumben biasanya apel pagi saja, masing-masing guru nyumbang dalam bentuk barang, tumben ini yang pertama,” terangnya.

Ia mengklaim, untuk melatih tingkat kecerdasan emosional seseorang, kunjungan ke panti bisa jadi salah satu cara efektif melatih kepekaan sosial warga sekolah.

Hanya saja, ia menyayangkan sikap keluarga para penghuni panti sosial yang mengaku sengaja membawa keluarga dan orang tua mereka lantaran tidak cukup dari sisi ekonomi.

Padahal jika dibandingkan dengan pengorbanan dan jasa yang telah diberikan orang tua, jauh lebih besar dan tak seorang pun yang akan mampu membalasnya.

“Ada orang telantar, tidak punya keluarga, ada keluarga tapi tidak mampu. Saya menyayangkan sikap keluarga yang menitipkan orang tua mereka. Tergantung tingkat bakti ke orang tua, padahal seberapa sih yang dimakan sama orang tua,” ujarnya.

Untuk itu, Zohriah mengajak semua warga sekolah merawat orang tua mereka dengan cara baik dan tidak menelantarkannya. “Mari tunjukkan bakti kita ke orang tua, karena itu perintah agama”, jelasnya. (dys)

Mataram (Suara NTB) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Kota Mataram memastikan pelaksanaan Ujian Nasional (UN) tahun 2016 mendatang akan digelar dengan menggunakan sistem Computer Base Test (CBT).

Ditemui Suara NTB, Sekretaris Dinas Dikpora Kota Mataram, H. Isin, mengklaim pihaknya siap seratus persen melaksanakan UN sistem CBT. Isin mengklaim, Dikpora Kota Mataram sudah siap UN dengan sistem CBT atau online pada pelaksanaan UN tahun lalu. Hanya saja, dari sejumlah sekolah yang diusulkan ke pusat, tak ada satupun sekolah yang lolos, karena kuota yang dibatasi oleh pusat.

“Tahun lalu sudah diajukan, tapi dibatalkan pusat, pusat sudah tentukan sekian sekolah,” ujar Isin belum lama ini.

Adapun sekolah-sekolah

yang diusulkan melaksanakan UN online adalah SMPN 2 Mataram, SMPN 6 Mataram, Yayasan Pendidikan Aletheia, SMAN 1 Mataram, SMAN 2 Mataram, SMAN 3 Mataram dan SMAN 5 Mataram. Sama dengan tahun lalu, UN mendatang juga tak jauh beda dari sekolah-sekolah yang diusulkan tersebut.

Isin mengklaim kesiapan pihaknya menggelar UN online dibuktikan dengan saat mid semester lalu digelar dengan sistem online. “Persiapannya yakni saat mid semester pakai sistem CBT,” tuturnya.

Sementara bagi sekolah yang masih kekurangan jumlah komputer, pihaknya telah mengantisipasinya dengan cara meminjamkan komputer ke sekolah lain. Misalnya jenjang SMP kekurangan jumlah komputer, maka akan dipinjamkan ke SMA. (dys)

Tangani Anak Telantar dan Putus Sekolah

PSAA Harapan Kekurangan Pekerja Sosial Mataram (Suara NTB) Banyaknya masalah sosial dan jumlah penyandang masalah sosial di Indonesia saat ini tak sebanding dengan jumlah pekerja sosial. Padahal sebagai ujung tombak atas persoalan sodial, seperti menangani anak telantar dan putus sekolah, keberadaan pekerja sosial sangat penting.

Sebagai contoh, kekurangan pekerja sosial juga terjadi di Panti Sosial Asuhan Anak (PSAA) Harapan Mataram. Sudah bertahun-tahun PSAA Harapan Mataram mengalami kekurangan jumlah pekerja sosial. Dari 80 jumlah penghuni panti, hanya ada tiga pekerja sosial. Jumlah tersebut jelas belum memenuhi rasio ideal yakni 1:10, sehingga untuk memenuhi rasio tersebut dibutuhkan tambahan 5 pekerja sosial lagi.

“Kalau panti pengembangan 10 klien ditangani 1 pekerja sosial, kalau panti rehabilitasi 5 berbanding 1. Kita ini bertiga tangani 80, jelas kurang,” terang Suaeb salah seorang pekerja sosial pada PSAA Harapan, Mataram, Selasa (1/12).

Lebih jauh Suaeb menyebut kekurangan jumlah pekerja sosial pada Dinas Sosial Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) saat ini memprihatinkan mengingat tak sebandingnya jumlah penghuni panti yang harus diurus bertiga. Bersama dua pekerja sosial lainnya, yaitu Ismu Paralaya dan Halifah.

Dalam hal ini, pihaknya

mendesak pemerintah agar membuka formasi untuk jabatan pekerja sosial sebagai antisipasi agar terjadinya regenerasi bagi jabatan pekerja sosial. “Saya pensiun 5 tahun lagi, ini tinggal 7 tahun,” ujarnya.

Pekerja sosial lainnya, Ismu Paralaya mengemukakan selain belum adanya formasi pada penerimaan CPNS untuk jabatan pekerja sosial, sarjana lulusan kesejahteraan sosial tidak tertarik bekerja sebagai pekerja sosial. Padahal setelah sekolah, harusnya mereka balik dan bekerja sebagai pekerja sosial.

Sementara itu, Kepala PSAA Harapan Mataram pada Dinas Sosial dan Kependudukan Catatan Sipil (Disosdukcapil) Provinsi NTB, Nuryanti, SE mengaku kekurangan tenaga pekerja sosial disebabkan minimnya sarjana lulusan ilmu sekolah sosial yang merupakan syarat seseorang menjadi pekerja sosial. Kondisi tersebut berkorelasi dengan minimnya jurusan Kesejahteraan Sosial di perguruan tinggi di NTB. Persoalan lain sedikitnya tenaga pekerja sosial yaitu tidak adanya formasi jabatan fungsional pada penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) setiap tahunnya. Padahal jika dibuka, tak menutup kemungkinan sarjana lulusan Kesejahteraan Sosial yang belum terdeteksi dapat keluar mengikuti seleksi. (dys)

(Suara NTB/dys)

TERBATAS - Kepala PSAA Mataram Nuyanti bersama tiga pekerja sosial yang dimiliki PSAA Harapan Mataram. Mereka berharap pemerintah mengakomodir untuk menerima pekerja sosial yang sangat terbatas.

Halaman 11

SUARA NTB Rabu, 2 Desember 2015

Dua Pesilat NTB Kembali Dipanggil Pelatnas Mataram (Suara NTB) Sukses meraih medali emas di Pra-PON Pencak Silat di Samarinda Kalimantan Timur (Kaltim) belum lama ini membuat kedua pesilat NTB, Mariati dan Milasari kembali dipanggil mengikuti Pelatnas jangka panjang persiapan SEA Games 2017 dan Asian Games tahun 2018.

Pelatih Pencak Silat NTB, Dedi S. Darere yang dikonfirmasi Suara NTB di GOR 17 Desember Turide Mataram, Selasa (1/12) kemarin membenarkan kedua atlet silat NTB Mariati dann Milasari dipanggil Pelatnas jangka panjang.

Menurutnya, dua pesilat yang diproyeksikan dapat menyumbangkan medali emas NTB di PON Jabar 2016 itu sudah bertandang Pelatnas, Selasa (1/12) kemarin.

“Mereka sudah berangkat ke Jakarta tadi pagi untuk mengikuti Pelatnas jangka panjang persiapan mengikuti SEA Games 2017 dan Asian Games 2018,” ucap Dedi.

Pelatih berambut gondrong itu menjelaskan keikutsertaan dua atlet NTB mengikuti Pelatnas jangka panjang itu sebenarnya sudah berjalan sejak bulan September lalu.

Namun karena pada bulan itu Mariati dan Milasari sedang dalam persiapan menghadapi Pra-PON Pencak Silat di Samarinda bulan November lalu membuat kedua atlet itu memilih mundur dari pelatnas.

Namun, setelah Mariati dan Milasari sukses menyumbangkan masing-masing satu medali emas di Pra-PON pencak silat belum lama ini membuat kedua atlet itu kembali dipanggil mengikuti Pelatnas untuk persiapan mewakili Indonesia di ajang Internasional. Kedua atlet NTB itu pun bertandang ke Jakarta, Selasa (1/12) kemarin karena pihak PB IPSI menginginkan kedua atlet itu untuk masuk pelatnas 1 Desember.

Keikutsertaan kedua pesilat NTB mengikuti pelatnas jangka panjang itu diharapkan membawa kemajuan bagi prestasi kedua pesilat putri asal NTB itu. Pasalnya kedua atlet itu diproyeksikan dapat menyumbangkan medali emas di PON Jabar 2016. Namun apabila tidak ada kemajuan, maka pihak IPSI NTB akan menarik kembali atletnya untuk mengikuti pelatda sentralisasi terpusat di NTB saja. (fan)

Kejurnas Tinju Amatir Piala Wapres IV

Endang dan Jubaitul Berjaya, Huswatun Kandas Mataram (Suara NTB) Dua petinju putri NTB, Jubaitul dan Endang berjaya di Kejurnas Tinju Amatir Elite Piala Wakil Presiden (Wapres) IV di Jambi, Senin (30/11) malam.

Kedua petinju putri NTB itu mengalahkan lawan-lawannya di hari pertama pertandingan.

Pelatih Sasana Tinju Notorius KSB, Indah Dugi Cahyono yang dikonfirmasi Suara NTB via ponselnya, Selasa (1/12) kemarin mengatakan pihaknya menurunkan empat petinju di kejurnas tersebut. Namun demikian di hari pertama pertandingan kontingen

NTB baru menurunkan tiga wakilnya, yakni Huswatun, Jubaitul dan Endang. Sementara satu petinju lagi, Saputra Samada bertanding pada Selasa (1/12) malam.

“Hasil dari pertandingan hari pertama, terdapat dua atlet yang berhasil menang,

yakni Jubaitul dan Endang.

Sementara Huswatun kalah angka,”ucapnya.

Endang yang turun di kelas 48 Kilogram (kg) mengalahkan petinju Papua, Sirly Manimbo dengan kemenangan angka, sementara Jubaitul di kelas 54 Kg putri mengahkan petinju

asal Medan. Sayangnya keberhasilan kedua petinju putri tidak diikuti Huswatun. Petualangan petinju peraih medali emas di Pra-PON di Kupang itu (Huswatun-red) harus berakhir setelah dikandaskan oleh petinju asal Papua.

Lanjutnya, keberhasilan Endang dan Jubaitul memenangkan pertandingan hari pertama membawa kedua atlet itu lolos ke babak selanjutnya. Kabarnya kedua petunju putri asal NTB itu akan bertanding lagi, Rabu (2/12)

malam. Endang akan melawan petinju asal Jabar dan Jubaitul akan menghadapi petinju DKI Jakarta.

Menurut Dugi, kekalahan Huswatun di hari pertama kejurnas itu akan dijadikan pelajaran berharga bagi Huswatun. Itu artinya menghadapi PON Jabar 2016, petinju NTB harus tampil lebih baik lagi. Dirinya selaku pelatih akan tetap mengevaluasi kelemahan atletnya, sehingga menghadapi event selanjutnya petinju NTB akan tampil lebih baik lagi. (fan)

Pelatih Harus Lewati ”Fit And Proper Test”

Seleksi Atlet Porwanas NTB Diundur Mataram (Suara NTB) Rencana pihak SIWO PWI NTB menggelar seleksi atlet Pekan Olahraga Wartawan Nasional (Porwanas), Minggu (29/11) lalu gagal. Pihak PWI SIWO NTB terpaksa mengundur kegiatan seleksi atlet Porwanas hingga, Sabtu (5/ 12) lantaran tim seleksi yang beranggotakan PWI NTB saat itu berkonsentrasi pada kegiatan Ujian Kompetensi Wartawan (UKW) yang digelar PWI Cabang NTB di Mataram, 28-29 November lalu.

Sekertaris PWI NTB, Nasrudin Zain, yang dikonfirmasi Suara NTB di Mataram, Senin (30/11) membenarkan bila kegiatan seleksi atlet Porwanas sebelumnya dijadwalkan, Minggu (29/11). Namun karena panitia seleksi saat itu sedang berkonsentrasi di kegiatan UKW mengakibatkan panitia tidak bisa melaksanakan kegiatan seleksi tepat waktu.

“Kita akan agendakan lagi seleksi atlet Porwanas. Kita berharap Sabtu (5/12) depan kita bisa melaksanakan seleksi atlet Porwanas. Semua wartawan yang sudah mengikuti UKW bisa ambil bagian,” ucapnya.

Dikatakannya, salah satu persyaratan wartawan yang dapat mengikuti seleksi atlet Porwanas adalah wartawan yang telah lulus UKW. Itu artinya bagi wartawan yang belum memiliki kartu UKW tidak diperkenankan mengikuti seleksi atlet.

Menurut Nasrudin, cabang olahraga yang akan dipertandingkan dalam seleksi atlet Porwanas yang digelar terpusat di Mataram oleh PWI NTB nantinya adalah caborcabor yang dipertandingkan di Porwanas XIIdi Bandung, Jawa Barat (Jabar) tahun 2016. Diantaranya adalah atletik, bulutangkis, futsal, tenis meja, tenis lapangan dan beberapa cabor lainnya. (fan)

(Suara NTB/ist)

NILAI JUAL CITY – Skuad Manchester City yang dihuni para pemain bintang menjadi salah satu nilai jual klub tersebut. Sebanyak 13 persen saham Manchester City akan berpindahtangan ke investor asal Cina dengan nilai 400 juta dolar AS.

PM Prancis Kritik Benzema Paris Perdana Menteri Prancis Manuel Valls mengkritik penyerang Real Madrid dan timnas Prancis Karim Benzema pada Selasa, dengan menyebut bahwa atlet hebat semestinya memberikan teladan moral.

“Atlet hebat semestinya memberikan contoh teladan.

Begitu banyak anak-anak, begitu banyak pemuda... menjadikan para olahragawan sebagai teladan,” kata Valls kepada radio Europe 1.

“Oleh karena itu - atlet ini — dan ini berlaku bagi Karim Benzema atau yang lain — harus menjadi teladan. Dan jika tidak, maka ia semestinya tidak berada di tim Prancis.”

Masa depan internasional Benzema berada dalam bahaya ketika ia menghadapi persidangan untuk dugaan keterlibatannya dalam kasus pemerasan terkait video rekaman seks rekan setimnya di timnas Prancis Mathieu Valbuena.

Valls mengatakan jika seorang menteri menghadapi persidangan, ia akan harus meninggalkan pemerintahan.

“Pada satu jalan, itu merupakan hal yang sama. Ketika Anda mengambil tanggung jawab, ketika Anda berada di tim Prancis, Anda harus memberikan contoh,” kata sang perdana menteri.

Salah satu kondisi hukum yang tercantum dalam kasus ini adalah bahwa Benzema dilarang menemui Valbuena, sehingga kurang dari setahun sebelum Prancis menjadi tuan rumah Piala Eropa 2016, mereka tidak dapat berlatih bersama.

Beberapa sumber investigasi mengatakan Benzema (27) menawarkan untuk bertindak sebagai perantara bagi teman masa kecilnya, dengan mendekati Valbuena atas nama pemegang rekaman video seksnya untuk berupaya mendapatkan uang darinya.

Demikian laporan AFP. (ant/ bali post)

(Suara NTB/ist)

Mataram (Suara NTB) Ketua Umum KONI NTB, H. Andy Hadinato SH. MH. MM, mengatakan Pemusatan Latihan Daerah (Pelatda) Sentralisasi tahap III akan digelar terpusat di GOR 17 Desember Turide Mataram, 1 Januari 2016. Pelatda sentralisasi tahun 2016 dipastikan akan dilaksanakan lebih baik lagi. Pasalnya sejumlah pelatih yang dipasang di Pelatda Sentralisasi nanti akan diseleksi melalui rangkaian “fit and proper test”.

Demikian disampaikan H. Andy Hadianto saat dikonfirmasi Suara NTB di Mataram, Selasa (1/12) kemarin. “Pelatda Sentralisasi persiapan PON Jabar 2016 akan kita gelar 1 Januari 2016. Semua pelatih yang masuk dalam pelatda tahun 2016 akan kita seleksi lewat serangkaian uji kompetensi atau fit and proper test,” ucapnya.

Menurut Direktur PT. DMB NTB itu, rencana Pelatda Sentralisasi KONI NTB tahun 2016 sudah disosialisasikan oleh pihaknya lewat berbagai kegiatan KONI NTB, salah satunya lewat kegiatan road show KONI di kabupaten/kota di Pula Sumbawa belum lama ini. Dia pun berharap kepada kabupaten/kota di NTB bisa ikut mendukung kegiatan Pelatda Sentralisasi tersebut, pasalnya kabupaten/kota diharapkan bisa memberikan kontribusi medali emas di PON Jabar 2016, sehingga target NTB meraih 15 emas di PON bisa diwujudkan.

Sebagaimana diketahui Pelatda sentralisasi KONI NTB tahun 2015 kata Andy sudah dilaksanakan dengan baik, meskipun terdapat keluhan beberapa pelatih soal minimnya fasilitas peralatan latihan, namun demikian pelatda sentralisasi tahun 2015 berjalan lancar. Terbukti 99 persen atlet peserta Pelatda Sentralisasi sukses meraih tiket PON 2016, kecuali atlet silat Faudin dan dua atlet tinju, Yogi Muhdar dan Hari Budianto yang tidak lolos PON. Sementara 36 atlet lainnya lolos PON. Seperti diberitakan sebelumnya , Pelatda Sentralisasi persiapan Pra-PON tahun 2015 lalu diikuti sebanyak 39 atlet dan 12 pelatih, sementara jumlah atlet yang masuk Pelatda Sentralisasi tahun 2016 dipastikan bertambah dua kali lipat. Pasalnya, terdapat 120 atlet yang resmi meraih tiket PON, selain itu masih terdapat satu cabor yang belum mengikuti Pra-PON, yakni cabor renang.

Sebanyak 120 atlet yang lolos PON itu berasal dari cabor ungggulan, potensial dan harapan. Diantara cabor-cabor unggulan, potensial dan harapan yang dinyatakan lolos PON itu adalah atletik, tarung derajat, pencak silat, voli pasir, kempo, tinju, menembak, balap sepeda BMX, dansa, karate, motor, taekwondo dan cabor lainnya yang tak bisa disebutkan satu persatu.

Ditegaskan Andy, pelatda sentralisasi tahun 2016 akan dilaksanakan tepat waktu. Pasalnya Pelatda tahun 2016 merupakan program prioritas KONI NTB dalam merealisasikan target 15 emas di PON Jabar 2016. Di Pelatda tahun 2016 nanti pihak KONI NTB akan lebih selektif lagi memilih pelatih. Bahkan agar mendapatkan pelatih yang berkualitas pihak KONI NTB akan melakukan serangkaian uji kompetensi pelatih lebih dulu. Hal ini dilakukan KONI NTB agar pelatih yang melatih atlet benar-benar pelatih yang berkualitas. (fan)

Karim Benzema

Investor Cina Beli Saham Manchester City Manchester Investor China sepakat membeli 13 persen saham Manchester City dengan nilai 400 juta dolar AS. Ini kali pertama perusahaan di luar Inggris berkiprah di Premier League.

Konglomerat media Li Ruigang dari China Media Capital (CCM) akan bergabung bersama dengan dewan induk pemilik klub papan atas Premier League itu, sebagaimana dikutip dari laman South China Morning Post.

Kesepakatan itu akan mengikutsertakan para investor CMC Holdings dan City Football Group (CFG) sebagai perusahaan pemilik Manchester City, New York City, Melbourne City, dan saham minoritas di Yokohama F Mari-

nos, dan sejumlah bisnis yang berkaitan dengan sepak bola.

Dalam pernyataan yang dirilis kemarin, beberapa pihak itu menyebut bahwa “kesepakatan dicapai setelah sejumlah pihak terlibat dalam diskusi untuk mencapai model strategi kerjasama dan kemitraan di antara mereka.”

Nilai kesepakatan CFG mencapai 3 milyar dolar AS. Sheikh Mansour membeli City senilai 210 juta pound pada 2008.

Sebelum tercapai kesepakatan, Abu Dhabi United Group, perusahaan investasi yang dimiliki konglomerat Uni Emirat Arab, Sheikh Mansour merupakan pemegang saham mayoritas dalam CFG. Li Ruigang, ketua CMC, akan bergabung ke dalam badan

CFG. “Sekarang sepak bola demikian menarik dan menjanjikan dalam perkembangan China,” katanya dalam pernyataan yang dikeluarkan.

Dikenal sebagai “Rupert Murdoch-nya China”, Li merupakan salah satu konglomerat media di China daratan.

Pekan lalu, direktur komersial CFG Omar Barrada mengatakan kepada Post bahwa kelompok bisnisnya memiliki rencana besar di China.

Presiden Xi Jinping berkunjung ke sejumlah fasilitas yang dimiliki Manchester City beberapa waktu lalu dalam lawatannya ke Inggris. Pada Oktober, CMC mengeluarkan dana sebanyak 8 milyar yuan untuk memperoleh hak siar bagi Liga China selama lima tahun. (ant/bali post)

Tono Suratman Teruskan Program Lama KONI Jakarta (Suara NTB) Tono Suratman yang barubaru ini kembali terpilih sebagai Ketua Umum KONI Pusat bertekad akan melanjutkan program-program yang sebelumnya telah dicanangkan oleh KONI, termasuk persiapan untuk Olimpiade 2016, SEA Games 2017 dan Asian Games 2018.

“Sudah ada dihadapan kita Olimpiade, SEA Games dan Asian Games, dan saya yakin pekerjaan itu bisa dilakukan melalui kerjasama dengan pemerintah, dan sangat diperlukan dukungan dari pemerintah.” kata Tono Suratman yang akan kembali menahkodai organisasi olah raga nasional itu untuk periode 2015 - 2019, di Jakarta, Selasa kemarin.

“Bagaimanapun KONI tidak bisa bekerja sendiri, KONI harus didukung penuh oleh pemerintah berdasarkan

sejarah sejak berdirinya KONI pada 1938, KONI tidak pernah lepas dari pemerintah.

Sementara itu untuk olah raga yang berskala nasional, Tono juga tetap akan menjalankan Pekan Olah raga Nasional (PON) dan juga PON Remaja.

“Ke depan bagi atlet-atlet muda akan diadakalan pembinaan yang sifatnya kompetisi dan berjenjang, tadinya PON Remaja yang sedianya akan digelar tiap empat tahun sekali akan menjadi dua tahun sekali, untuk persiapan atlet menuju PON,” tambah Ketua Umum KONI Pusat.

Ketua Umum KONI Pusat juga mengatakan dirinya juga akan melanjutkan program-program yang telah ditangani satlak prima. “Namun untuk menjalankan itu semua diperlukan anggaran, karena anggaran ini penting sebagai upaya terciptanya

prestasi,” katanya.

“Kami berharap nantinya pencairan anggaran bisa dilakukan di awal tahun, bukan di akhir seperti yang sudah-sudah, kalau seperti ini PB/PP tidak bisa jalan karena mereka tidak memiliki dana talangan,” tambah Tono yang juga Ketua Dewan Pelaksana Prima itu.

Namun Tono juga mengakui setahun terakhir ini sudah mulai ada perbaikan tentang pencairan anggaran.

“Anggaran sudah mulai tersalur ke prima, peralatan juga cepat datang,” tambahnya.

Tono Suratman kembali memimpin Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) untuk masa bakti empat tahun mendatang, 2015-2019, setelah terpilih secara aklamasi dalam Musyarawah Olahraga Nasional (Musornas) XII KONI di Kota Jayapura, Papua, Minggu, (29/11) malam. (ant/bali post)

SUARA NTB DPD RI Dorong Peningkatan Pendidikan Swasta

Halaman 12

Rabu, 2 Desember 2015

(Suara NTB/ndi)

PELATIHAN - Peserta sedang mendengarkan materi jurnalisme warga yang diselenggarakan atas kerjasama Dishubkominfo KLU dengan Literasi NTB.

Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Melalui Jurnalisme Warga Giri Menang (Suara NTB) Partisipasi masyarakat dalam pembangunan semakin dibutuhkan, terutama pembangunan di tingkat Desa. Mengingat desa memiliki anggaran yang cukup besar, maka tanpa keterlibatan masyarakat untuk ikut mengawasi, dana desa yang besar tersebut dikhawatirkan akan sia-sia. Karena pembangunan tidak menyentuh apa yang menjadi kebutuhan masyarakat.

Untuk itu salah satu upaya dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan di desa masingmasing, maka dibutuhkan suatu instrumen untuk masyarakat sehingga bisa menjaga pengunaan angaran yang besar, agar digunakan dengan cara terbuka dan transparan adalah jurnalisme warga.

Demikian diungkapkan oleh Peneliti dari Lembaga Riset Kebudayaan dan Arus Komunikasi (Literasi) NTB, Satria Efendi dalam acara pelatihan jurnalisme warga di Tanjung, Kabupaten Lombok Utara, yang diselenggarakan berkat kerjasama Dishubkominfo KLU dengan Literasi NTB. Menurut Satria, jurnalisme warga adalah instrumen yang paling efektif untuk mengontrol jalannya pembangunan. Sehingga pembangunan dilaksanakan dengan transparan dan terbuka pada masyarakat. Untuk itu maka jurnalisme warga harus digerakkan oleh masyarakat dan harus mendapat dukungan dari pemerintah.

“Dengan perkembangan teknologi yang sudah canggih, maka masyarakat harus memanfaatkannya dengan baik untuk menyebarkan karya jurnalisme warga.”

Di tempat yang sama, Kepala Dishubkominfo KLU, Sinar Wugiyarno, SH, mengatakan bahwa pihaknya sangat mendukung pengembangan jurnalisme warga di KLU. Dengan jurnalisme warga, diharapkan masyarakat mampu menyebarkan segala bentuk informasi yang baik sehingga masyarakat dan pemerintah bisa mengetahui perkembangan wilayahnya secara jelas.

Tambah Sinar, bahwa ia sangat berharap dengan peserta yang mendapatkan pelatihan jurnalisme warga bisa membantu pemerintah daerah dalam menyukseskan agenda pembangunan, terutama ditingkat desa. (ndi)

Mataram (Suara NTB) Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Farouk Muhammad dengan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengadakan dialog “Mencari Solusi Atas Permasalahan Pendidikan Swasta di NTB, Problematika Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis Agama” di Mataram, NTB (30/11). Hadir juga dalam kesempatan itu Anggota DPD RI daerah pemilihan (Dapil) NTB Baiq Diah Ratu Ganefi dan Rabiatul Adawiyah.

“Kegiatan ini digagas untuk, mendengar masukan dari para pemangku kepentingan tentang pemasalahan pendidikan swasta dan mengidentifkasi sejumlah masalah di seputar penyelenggaraan pendidikan di NTB, untuk dijadikan bahan acuan kebijakan pendidikan bagi pemerintah.” Disampaikan Farouk Muhammad dalam sambutannya di hadapan pengelola pendidikan swasta se-provinsi NTB di Mataram.

Senator asal NTB ini menambahkan, forum dialog untuk mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi,

baik jangka pendek, menengah dan panjang. Kemudian, sejalan dengan itu diharapkan komunikasi dan pertemuan yang dilakukan mampu memformulasikan solusi komprehensif yang melibatkan peran lembaga-lembaga pendidikan swasta agar dapat ikut secara efektif mewujudkan tujuan pendidikan nasional, khususnya di wilayah Provinsi NTB. Mantan Kapoda NTB ini menegaskan, bahwa kebutuhan akan ketersediaan lembaga pendidikan dasar dan menengah sangatlah mendesak jika kita menengok jumlah anak usia wajib sekolah (06-18 tahun) yang di NTB mencapai sekitar 1 juta lebih (Angka Partisipasi Kasar tahun 2013). Data tersebut menunjukkan bahwa NTB saat ini membutuhkan kurang lebih 400 sekolah (Dasar dan Menengah) yang didasarkan pada rasio 30 orang per kelas.

Di NTB dewasa ini tercatat jumlah siswa sekolah dasar dan menengah mencapai 457 ribu orang yang 62 % di antaranya menuntut ilmu di sekolahsekolah swasta berbasis agama (Islam). Sebuah pencapaian

yang tentu harus diiringi dengan peningkatan kualitas lembaga pengelolaan pendidikan.

“Kami sadari bahwa proses pengelolan pendidikan tidak sepenuhnya hanya bisa bertumpu kepada pemerintah, namun juga perlu peran serta swasta. Namun seperti kita ketahui bersama pendidikan swasta memiliki beberapa kendala sperti sumber dana pembiayaan pendidikan yang masih sangat terbatas, kualitas pendidikan seperti fasilitas tenaga pendidik, sarana, bahan ajar, dan manajemen sekolah masih sangat rendah.” Pungkasnya.

Dalam kesempatan itu juga, Menteri Agama Lukman Hakim Saifudin Menag menyampaikan apresisasinya kepada masyarakat melalui organisasi kemasyarakatan, seperti Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Nahdlatul Wathan, dan lainnya yang telah memainkan peran besar dalam perluasan dan pemerataan akses pendidikan.

“Tanpa kontribusi mereka, tentu kondisi akses pendidikan bagi semua warga masyarakat

(Suara NTB/ist)

SAMPAIKAN ASPIRASI – Ratusan tokoh agama dan tokoh masyarakat pengelola pendidikan swasta se-provinsi NTB menyampaikan aspirasinya dalam dialog “Mencari Solusi Atas Permasalahan Pendidikan Swasta di NTB” yang digelar DPD RI di Mataram, Senin (30/11). tidak akan bisa optimal seperti sekarang ini”. Kata Menag.

Perhatian terhadap mutu penting, lanjut Menag, karena kondisi masa depan bangsa sangat tergantung dan dipengaruhi oleh mutu layanan pendidikan yang diterima generasi mudanya. Jika sekarang mereka memperoleh layanan pendidikan yang terjangkau dan bermutu, maka mereka

akan menjadi “generasi emas bangsa” yang mempunyai kompetensi yang berdaya saing.

“Saya ingin mengajak semua pihak terutama para penyelenggara pendidikan madrasah bahwa saatnya kita tidak hanya bicara akses pendidikan, tetapi juga harus bicara mutu pendidikan. Saatnya kita concern terhadap akses pendidikan yang bermutu,” jelasnya. (aan/*)

Perolehan Dana Pusat Anjlok, Gubernur Surati Presiden Mataram (Suara NTB) Pagu definitif Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Insentif Daerah (DID) yang diperoleh Pemprov NTB tahun 2016 dinilai ada ketidaktepatan formulasi penghitungan berdasarkan ketentuan perundangundangan. Akibatnya, dana pusat yang diperoleh NTB tahun 2016 turun dibandingkan tahun sebelumnya, terutama penurunan DID yang mencapai Rp 19 miliar lebih. Melihat hal ini, Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi telah bersurat ke Presiden RI, Ir. H. Joko Widodo (Jokowi).

“Surat pak Gubernur telah dikirim tanggal 18 November lalu. Ditujukan langsung kepada Presiden,” kata Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) NTB, H. Chairul Mahsul, SH, MM dikonfirmasi Suara NTB, kemarin.

Surat Gubernur tersebut dengan No. 050/3108/01/Bappeda perihal pagi defenitif DAU dan DID tahun 2016. Pemprov NTB menilai ada terdapat ketidaktepatan formulasi penghitungan

berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berdampak pada pengurangan hak-hak fiscal masyarakat NTB yang pada ujungnya akan menurunkan pencapaian tingkat kesejahteraan masyarakat.

Dalam surat tersbeut dijelaskan, DAU selama ini ditujukan dengan maksud untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah. Dari tren penerimaan DAU Pemprov NTB selama lima tahun sejak 2011 sam-

pai 2015, peningkatannya berkisar antara 5,79 persen sampai 20,13 persen dengan kenaikan DAU rata-rata sebesar 12 persen per tahun.

Khusus untuk penerimaan DAU tahun 2016, Pemprov NTB mengalami kenaikan terendah yaitu sebesar Rp 2,60 persen. Kenaikan ini dinilai sangat jauh dari prediksi sebesar 15 persen dengan mengasumsikan tren kenaikan rata-rata 10 persen per tahun ditambah perhitungan berdasarkan masuknya indikator baru yakni provinsi bercirikan kepulauan. Karena NTB termasuk tujuh provinsi yang tergabung dalam Badan Kerjas-

ama Provinsi Kepulauan.

Merujuk UU Nomor 23 tahun 2014 tentang pemda, dalam pasal 29 ayat (1) secara jelas dinyatakan bahwa pemerintah pusat dalam menyusun perencanaan pembangunan dan menetapkan kebijakan DAU dan DAK harus memperhatikan daerah provinsi yang berciri kepulauan. Dalam pasal 29 ayat (2) juga dinyatakan bahwa dalam rangka mendukung percepatan pembangunan di daerah provinsi yang bercirikan kepulauan, pemerintah pusat dapat mengalokasikan dana percepatan di luar DAU dan DAK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3).

Terkait penurunan DID, Chairul mengatakan Pemprov NTB memenuhi semua kriteria.

Yaitu kriteria utama dan alokasi minimum sebesar Rp 5 miliar karena berhasil memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK selama empat tahun berturut-turut sejak 20112014. Serta menetapkan APBD

Provinsi selalu tepat waktu.

Ditambah kriteria lainnya, yakni kinerja kesehatan fiskal dan pengelolaan keuangan daerah.

Dimana rasio PAD terhadap pendapatan daerah yang membaik, rasio realisasi pendapatan APBD terhadap target mencapai target.

Kemudian kinerja pelayanan publik dasar seperti pendidikan, kesehatan dan pekerjaan umum. Dimana, APK SD sederajat dan APK SMP/sederajat melampaui 100 persen.

Mengurangi jarak IPM dengan IPM nasional sejak lima tahun terakhir NTB menempati peringkat kedua terbaik dan the best movers untuk IPM Indonesia. Penurunan angka kematian ibu melahirkan terbaik pertama nasional dan penurunan angka kematian bayi yang menurun signifikan.

Kemudian, tingkat kemantapan jalan provinsi juga mengalami kenaikan hingga mencapai 70 persen dalam kondisi mantap. (nas)

RUPA-RUPA

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Hari Aryanti, Akhmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Sahmad Darmi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi, Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur: Rusliadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami. Dompu : Nasrullah. Bima : M.Yusrin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaludin, Muhammad Kasim. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 15.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 20.000/mmk. Display F/C : Rp 25.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 15.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 10.000/ mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 450.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 250.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 75.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 80.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 4.500. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

SUARA NTB

Rabu, 2 Desember 2015

Halaman 13

RUPA-RUPA

RUPA-RUPA

MENU : NASI KELOR, NASI LEBUI, BEBALUNG, SOTO, PELECING, RUJAK, ES KELAPA MUDA TEMAT & MENERIMA PESANAN NASI KOTAK, SNACK KANTOR. HUBUNGI IBU IDA AHMADI HP 081907415439

gin Belajar n i P ANIMASI ?

SETIAP MINGGU PAGI - SORE DI TAMAN MAYURA

HUBUNGI :

081917002381

COUNTER PAINT ART GALLERY MINIMALIS LUNA MAYA EKAGITT

Menyediakan aneka hidangan & melayani pesanan nasi kotak, snack box dan menerima rantangan

081 917 475

Penjualan dgn Fee 3% Tanpa dikenakan biaya & tidak mengikat

Rp. 995 Jt

RUPA-RUPA

BEKAM

SUARA NTB

Rabu, 2 Desember 2015

Mataram (Suara NTB) Empat Anggota DPD RI dari NTB, menggelar Rapat Sinkronisasi Aspirasi Daerah di Mataram, Selasa (1/12) kemarin. Melalui Rakor tersebut para anggota DPD RI dari NTB menjelaskan berbagai capaian yang telah mereka torehkan sekaligus melakukan sinkronisasi aspirasi daerah untuk mereka perjuangkan.

Hadir dalam kesempatan tersebut, Wakil Ketua DPD RI, Prof. Farouk Muhammad, Anggota DPD RI, Hj. Baiq Diyah Ratu Ganefi, Drs. H. Lalu Suhaimi Ismy dan Hj. Robiatul Adawiyah, SE. Hadir pula Direktur Dana Perimbangan Kementerian Keuangan RI, Rukijo, SE, MM. Sejumlah pejabat, pemprov dan kabupaten/kota di NTB juga hadir, Sekda NTB H. M. Nur, SH dan jajarannya. Hadir pula Wakil Walikota Bima, H. A. Rahman H. Abidin.

Kesempatan tersebut dimanfaatkan Farouk Muhammad untuk menyampaikan sejumlah upaya yang telah mereka tempuh selama ini untuk memperjuangkan aspi-

rasi yang berkembang di tengah masyarakat NTB. Farouk dalam sambutannya menuturkan, beberapa waktu lalu ia tak sungkansungkan langsung menemui Presiden RI Joko Widodo untuk memintanya datang ke NTB dan melihat langsung daerah ini. Upaya ini berhasil membujuk Jokowi yang akhirnya memang datang ke NTB dan menyampaikan komitmennya untuk mengalokasikan anggaran sebesar Rp 1,8 triliun untuk pembangunan fasilitas dasar di Kawasan Mandalika.

Farouk menegaskan, meskipun janji tersebut belum terealisasi, ia belum berhenti mengawal janji tersebut. “Begitu tidak masuk APBN, kita undang semua. Kenapa bisa terjadi begitu, dijawab, oke nanti kami (BUMN) akan keroyok.’

Jadi semua BUMN kita akan disuruh turun ambil bagian di Mandalika. Misalnya, apa yang bagian bangun jalan. Bangunlah jalan itu, yang listrik bangunlah listrik,” ujar Farouk.

Ia menambahkan, meski

sudah mendapatkan garansi dari BUMN, namun menurutnya rakyat NTB perlu melihat langsung anggaran itu benarbenar direalisasikan melalui APBN. Karena itulah ia kini memberanikan diri langsung menyurati Presiden RI untuk menagihnya. “Suratnya ini sudah mulai nakal. Jadi senator dari NTB itu tidak takut,” tegas Farouk. Dalam surat tersebut, Farouk tidak saja menagih janji tersebut namun juga membeberkan sejumlah persoalan dalam pengelolaan Kawasan Mandalika yang perlu dibenahi.

Menurut Farouk, dirinya dan tiga rekannya yang samasama menjadi anggota DPD RI dari NTB selalu menyambut dengan terbuka aspirasi yang disampaikan oleh pemerintah dan masyarakat di NTB. Ia juga memaklumi jika sejumlah pihak memang masih memandang sebelah mata kewenangan yang dimiliki oleh DPD RI. Namun, menurutnya, hal itu tidak menghalangi mereka untuk tetap memperjuangkan aspirasi daerahnya. (aan/*)

Halaman 14

(Suara NTB/aan)

Wakil Ketua DPD RI, Prof. Farouk Muhammad (kanan) didampingi rekannya sesama Anggota DPD RI, Drs. H. Lalu Suhaimi Ismy membacakan suratnya untuk Presiden RI, Joko Widodo. Surat itu merupakan bagian dari upaya DPD RI dalam memperjuangkan aspirasi menyangkut pengelolaan Kawasan Mandalika.

(Suara NTB/aan)

(Suara NTB/aan)

Wakil Walikota Bima, H. A. Rahman H. Abidin dan Ketua Ombudsman Perwakilan NTB, Adhar Hakim.

(Suara NTB/aan)

Para pejabat lingkup Pemprov NTB yang tampak aktif berdiskusi dan memberikan masukan terkait kebijakan pemerintah dalam kesempatan tersebut.

Suasana Rapat Sinkronisasi Aspirasi Daerah. (dari kiri) Anggota DPD RI, Hj. Robiatul Adawiyah, SE, Baiq Diyah Ratu Ganefi, Drs. H. Lalu Suhaimi Ismy dan Wakil Ketua DPD RI, Prof. Farouk Muhammad. Sekda NTB, H. M. Nur, SH, Direktur Dana Perimbangan Kementerian Keuangan RI, Rukijo, SE, MM dan Akademisi Universitas Mataram, Dr. Iwan Harsono

RAGAM

Rabu, 2 Desember 2015

Kementerian Perlu Diminta Pertanggungjawaban Dari Hal. 1 Karenanya, ia sependapat dengan masukan terkait perlunya membangun semacam instrumen khusus untuk memonitor progres dari dana APBN di NTB seperti yang sudah dikembangkan melalui TEPPA APBD. ‘’Artinya ada instrumen pengendalian juga untuk melihat realisasi dan serapan,’’ ujarnya.

Ia menegaskan, selama ini pihaknya memang tidak memiliki akses yang cukup untuk melakukan pemantauan karena data menyangkut kemajuan realisasi anggaran tersebut berada di Kantor Wilayah Perbendaharaan Provinsi NTB atau Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara di Mataram.

Kami juga merekonsiliasinya ke KPKN. Kalau proses koordinasi, untuk teknisnya KPKN,” ujarnya.

Menurutnya, KPKN bisa membuka fasilitas serupa yang dilakukan Pemprov NTB melalui TEPPA APBD. ‘’Jadi di KPKN bisa buat semacam itu untuk APBN. Tinggal nanti kita ketahui di mana yang serapannya terendah, mana yang sudah on going, mana yang serapannya bagus,’’ ujarnya.

Tuntut Keadilan Anggaran Sementara itu, dalam Rapat Sinkronisasi Aspirasi Daerah yang digelar DPD RI di Mataram kemarin, Direktur Dana Perimbangan Kementerian Keuangan, Rukijo, SE, MM dihujani protes keras dari para pejabat Pemprov NTB dan pemerintah kabupaten/kota di NTB. Pasalnya tak lain dan tak bukan adalah kebijakan pemerintah pusat terkait Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Insentif Daerah (DID) yang dianggap tidak mencerminkan azas keadilan untuk tahun 2016 mendatang.

Terkait ini, Chairul Mahsul menegaskan, jika dikaji secara urutan waktu, kenaikan DAU NTB tahun 2016 adalah kenaikan terendah yang pernah diperoleh di NTB sejak 2001. Menurutnya, sejak 2001, NTB pernah memperoleh kenaikan DAU tertinggi yaitu sebesar 20,13 persen.

Sementara kenaikan terendah di tahun-tahun berikutnya adalah 5,79 persen.

Tahun ini, jika memasukkan sejumlah indikator dan variabel baru seperti perhitungan DAU yang menyertakan kriteria provinsi bercirikan kepulauan, perhitungan penduduk yang bersumber dari data administrasi kependudukan, maka kenaikan DAU 2016 hanya mencapai 2,6 persen.

Sementara terkait DID, Chairul mempertanyakan acuan teoritis yang digunakan pemerintah pusat dalam menentukan besaran DID untuk NTB. DID NTB turun dari Rp 24 miliar lebih tahun ini menjadi hanya Rp 5 miliar di tahun 2016 nanti. Chairul menyoroti penggunaan kriteria opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI sebagai kriteria utama yang sangat jelas tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Provinsi NTT yang hanya mendapatkan Wajar

Dengan Pengecualian (WDP) tahun ini kebagian Rp 33,8 miliar DID, sesuatu yang menurut Chairul menjadikan opini WTP untuk NTB seperti kehilangan nilainya.

“Apa istimewanya daerah atau entitas pemerintahan daerah yang memperoleh WDP ketimbang WTP. Apa istimewanya WTP? Tidak memiliki kebanggaan, tidak memiliki marwah, tidak memperoleh itu kalau sekadar WDP-nya,” cecarnya.

Perbandingan serupa juga sempat disampaikan Sekda NTB, H. M. Nur, SH, yang berbicara lebih dulu.

Nur juga menyampaikan protes keras terkait kebijakan DID antara NTT dan NTB di tahun 2016.

Berbeda dengan pejabat Pemprov NTB yang mengecam keras kebijakan pemerintah pusat, Kepala BPKAD Kota Mataram, Yance Hendradira memberikan apresiasi terhadap kebijakan DID dari pemerintah. ‘’Dengan adanya WTP, kami mendapatkan alokasi DID itu terbesar nomor lima di Indonesia, yaitu Rp 42,6 miliar. Dan termasuk kami yang kaget di situ Pak. Jadi tidak kami menyangka-nyangka, pertama kali kami mendapatkan WTP, langsung Rp 42,6 miliar,’’ ujarnya.

Menanggapi kondisi ini, Wakil Walikota Bima, H.Rahman H.Abidin pun merasa upaya pemerintah daerah seolah tidak dihargai pemerintah pusat. “Paling tidak itu ada penghargaan, Pak Direktur, kami berusaha memperbaiki kinerja dari tahun ke tahun, mendorong bagaimana supaya lebih baik lagi. Langkah dari teman-teman dihargai juga,’’ ujarnya.

Menanggapi hujan kritik tersebut, Rukijo menegaskan bahwa penentuan besaran DID menggunakan dua kriteria utama, yaitu adanya opini WDP dan Perda APBD tepat waktu. “Itu kalau sudah dipenuhi berarti dapat Rp 5 miliar. Tahun ini dapat Rp 3 miliar,’’ sebutnya.

Selain syarat tersebut, pihaknya juga menyertakan 11 indikator. Tujuh diantaranya merupakan indikator kinerja pelayanan dasar publik sementara untuk empat indikator adalah terkait aspek ekonomi dan kesejahteraan. ‘’Nah, semua elemen indikator tadi itu datanya tidak kami ambil dari daerah langsung kalau memang daerah nggak ada. Kalau dari sisi indikator pelayanan dasar ekonomi, itu datanya dari BPS pak,’’ ujarnya.

Ia menegaskan, pihaknya siap membuka data perhitungan tersebut karena data-data yang digunakan sebagai rujukan itu pun diaudit oleh BPK RI. “Jadi tidak ada indikator lain.

Karena kami khawatir nanti dimaknai seolah-olah ada indikator lain. Semua kami lakukan dengan transparan,” pungkasnya. (aan)

Lindungi Peternak dan Pertahankan Keberlanjutan Program BSS Dari Hal. 1 Untuk itulah, keberadaan Perda ini akan mengendalikan pemotongan ternak sapi maupun kerbau betina produktif. Sehingga populasi sapi maupun kerbau di NTB tetap terjaga.

Dalam konteks hukum, Rusman menjelaskan pentingnya keberadaan Perda ini. Dikatakan, hukum bertindak sebagai alat pemaksa dan pengubah prilaku yang kurang baik menjadi prilaku baik. “Perda No. 1 tahun 2015 itu punya maksud seperti itu. Namun manakala ada hal-hal yang sifatnya emergency, misalnya hanya itu yang dia punya dan punya acara, Perda ini mengaturnya,”terangnya.

Bagi masyarakat yang tak memiliki pilihan untuk memotong sapi atau kerbau betina besar produktif, lanjut Rusman, nantinya ternak tersebut akan diambil alih atau dibeli oleh pemda kepada pemiliknya. Sehingga ternak betina produktif tersebut tetap terlindungi. “Ada kompensasinya diberikan kepada peternak.

Pemerintah daerah membelinya ditampung pada suatu tempat,”ujarnya.

Demikian juga mengenai pemotongan ternak, kta Rusman juga telah diatur dalam Perda tersebut. Hal ini dimaksudkan untuk menjamin ternak yang dipotong dalam kondisi sehat serta daging hewan yang dipotong higienis. Pemotongan ternak dilakukan di rumah potong hewan atau tempat pemotongan hewan yang telah memenuhi standar.

Disebutkan, dalam Perda tersebut juga ada pengecualian terhadap pemotongan ternak ruminansia besar produktif. Yakni

ternak betina produktif yang cacat sejak lahir, ternak yang mengalami kecelakaan dan membahayakan manusia.

Perda ini kata Rusman, disosialisasikan selama satu tahun sejak diundangkan awal tahun ini. Artinya, penegakan Perda ini sudah mulai efektif dilakukan pada tahun 2016 mendatang dilengkapi dengan peraturan pelaksanaannya.

Selain telah ada Perda tentang pengendalian pemotongan ternak ruminansia besar produktif di tingkat provinsi, Pemprov NTB juga mengharapkan Pemda kabupaten/kota yang menjadi sentra pengembangan ternak sapi dan kerbau untuk membentuk Perda serupa. Menurutnya, Perda serupa di tingkat kabupaten kabupaten/kota cukup penting mengingat penerapan Perda itu berada di kabupaten/kota.

“Memang selama ini seringkali ketika dia berlebel Perda provinsi maka rasa menggigitnya untuk pelaksanaan di kabupaten/kota belum begitu terasa. Maka jalan terbaik adalah mengacu perda provinsi itu untuk diterbitkan perda serupa di kabupaten/kota,”imbuhnya.

Dijelaskan, pembentukan Perda No. 1 tahun 2015 tentang Pengendalian Pemotongan Ternak Ruminansia Betina Besar Produktif mengacu UU No. 18 tahun 2009 tentang peternakan dan kesehatan hewan. Kemudian, Peraturan MenteriPertanianNo.35tahun 2011 tentang Pengendalian Pemotongan Ternak Ruminansia Betina Produktif. (nas/*)

Halaman 15

Alfamart Bagikan Kursi Roda DPRD Anggap Wajar Puluhan Miliar APBN Tak Terpakai

PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk. (Alfamart) kembali menjalankan aksi sosialnya dengan memberikan 60 alat bantu bagi penyandang disabilitas di Kota Mataram. Penyerahannya dilakukan secara simbolis oleh Kepala Cabang Alfamart NTB, Yudi Sobari kepada Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi, Rabu (1/ 12) di salah satu rumah penyandang disabilitas di Seganteng.

“Ini sebagai bentuk kepedulian kami terhadap penyandang disabilitas dan komitmen kami dalam menyalurkan dana donasi pelanggan,” terang Yudi.

Dari total bantuan yang diberikan Alfamart, di antaranya berupa 50 kursi roda dan 10 kruk.

Untuk alokasinya dipercayakan kepada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kota Mataram.

Kepala Dinsosnakertrans Kota Mataram Ahsanul Khalik menyambut gembira bantuan dari Alfamart tersebut. “Kami memang sangat membutuhkan kursi roda karena banyak penyandang disabilitas yang memerlukan sedangkan stok di kami sangat terbatas sekali,” katanya.

Program sosial tersebut tak terlepas dari peran serta pelanggan Alfamart dalam menyumbangkan uang sisa kembalian belanja. Pen-

(Suara NTB/bul)

KURSI RODA - Gubernur NTB, TGH. M. Zainul Majdi, Rabu (1/ 12) memberikan bantuan kursi roda kepada penyandang disabilitas di Seganteng, Kota Mataram. gumpulan uang kembalian ini dinamakan Donasiku Alfamart dan setiap periodenya Alfamart bekerja sama dengan Yayasan kredibel untuk penyalurannya.

Untuk bulan November dan Desember2015,Alfamartmenggandeng Yayasan Berani Bhakti Bangsa (BBB) dalam penyaluran dana Donasiku untuk program 5.000 alat bantudisabilitasdanpembangunan taman ramah anak di seluruh Indonesia. Program ini juga mendapat dukunganpenuhdariKemensosRI.

KotaMatarammerupakanKota pertama yang dipilih untuk menjalankan program tersebut. Oleh karenanya, Yudi berharap masyarakat Mataram khususnya danNTBpadaumumnyadapatberperanlebihaktiflagiuntuksalingberbagi melalui kasir-kasir Alfamart.

“Rp 100 dan Rp 200 rupiah yang masyarakat sumbangkan melalui Donasiku Alfamart sangat berarti bagi mereka penyandang disabilitas di Indonesia,” pungkasnya. (bul)

Membaca, Gerbang Masa Depan Mataram (Suara NTB) Pendidikan merupakan hal penting bagi kehidupan manusia, terlebih bagi generasi yang akan jadi pemimpin di masa yang akan datang. Salah satu manfaat terbesar pendidikan adalah merubah pola pikir seseorang akan hidup dengan segala permasalahannya. Namun, untuk mencapai hal tersebut, genarasi saat ini harus banyak membaca agar menjadi genarasi cerdas.

“Membaca adalah gerbang masa depan.Apapun cita-cita kita, pintunya harus banyak membaca dan berdo’a,” pesan Ketua TP PKK Provinsi NTB, Hj. Erica Zainul Majdi didampingi Wakil Ketua TP PKK NTB Hj. Syamsiah Muh. Amin dan Ketua TP PKK Kota Mataram di hadapan siswa PAUD AISHA, saat melakukan Roadshow ke Kelurahan Monjok Barat Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, Selasa (1/12).

Saat itu, Hj. Erica Zainul Majdi menyampaikan bahwa masa depanbangsainibergantungpenuh bagaimana generasi saat ini, terutama segi wawasan.”Mau jadi polisi, tentara atau gubernur harus banyak membaca,” ungkapnya.

Sebelum berkunjung ke PAUD, istri Gubernur NTB ini beserta rombongan tersebut menghadiri

pertemuan dengan seluruh kader PKK dan masyarakat di kelurahan untuk mengevaluasi sepuluh program utama PKK. Selain itu, Ketua TP PKK NTB menyerahkan bantuan berupa sembako kepada lansia.

Dalam kesempatan itu, Hj. Erica mengingatkan, jika program yang sedangkan digalakkan TP PKK NTB saat ini harus disukseskan dengan keterlibatan semua pihak. Karena, sejatinya program PKK adalah perpanjangan tangan program pemerintah.

“Membantu Program PKK sama

halnya dengan membantu pemerintah,” ungkapnya.

Selain meminta dukungan stakeholder terkait, HJ. Erica Zainul Majdi juga menyampaikan bahaya kanker serviks dan payudara bagi wanita. Menurutnya, kanker yang dialami oleh kebanyakan wanita tersebut sebenarnya bisa dihindari dengan melakukan deteksi dini. “Kanker ini merupakan pembunuh nomor satu di dunia,” ujarnya, seraya menambahkan, kaum wanita selalu mendeteksi segala penyakit berbahaya bagi mereka agar selalu sehat. (r)

(Suara NTB/ist)

BERBINCANG - Ketua TP PKK NTB Hj. Erica Zainul Majdi saat berbincang dengan siswa PAUD AISHA di Kelurahan Monjok Kota Mataram, Selasa (1/12).

KPK Supervisi Sejumlah Kasus Korupsi di NTB Dari Hal. 1 “Agenda mereka (KPK) melakukan pemutakhiran data penanganan kasus tipikor,” kata Kasubdit III Tipikor Ditreskrimsus Polda NTB, AKBP Andy Hermawan, SIK, usai pertemuan.

Sebagai catatan, kasus untuk kasus Alkes Lotim, lima terdakwa sudah divonis Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Mataram. Ke limanya, Agus Trias Yatmoko, I Nyoman Adiwijaya, AkhdiyatFurqondanDedyIrawan, selaku panitia pengadaan dan Utun Supria selaku PPK. Mereka terbukti bersalah dalam dakwaan subsidair pasal 3 juncto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Karena ada pihak lain yang turut bertanggung jawab dalam kerugian negara, hakim

menerapkan juncto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Andi Hermawan mengatakan, kasus Alkes ini juga menjadi salah satu atensi dalam supervisi tersebut, yang dalam catatan penanganannya sudah tuntas di pihaknya. Selain kasus Alkes, di supervisi juga kasus Terminal Haji Bandara Internasional Lombok (BIL), kasus penyelundupan ribuan Blackberry dan iPhone oleh oknum petugas Bea Cukai Mataram, termasuk kasus gedung Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Mataram.

Disebut Andi, ada 21 kasus yang sudah tuntas penanganan perkaranya disupervisi KPK. Termasuk ada tiga tunggakan kasus yang belum tuntas. ‘’Itu di luar yang sedang kami tangani saat ini,’’ sebutnya.

Dijelaskan juga, tujuan supervisi itu sebagai bentuk akselera-

si percepatan penyelesaian kasus korupsi yang ditangani, tidak hanya di tingkat Ditreskrimsus Polda NTB, juga di tingkat Polres jajaran. Setiap ada persoalan dalam penanganan sebagaimana ganjalan yang ditemukan penyidik, akan di-back up oleh KPK. Secara umum disebutnya, kendala yang dihadapi berdasarkan hasil supervisi itu akan ditindaklanjuti KPK dalam bentuk bantuan ahli. Termasuk bantuan teknis lainnya. Sehingga setelah Korsup ini, akan ada intensifikasi koordinasi antaran KPK dengan aparat penegak hukum, khususnya Polda NTB. ‘’Dalam perjalanan penanganan perkara ke depan, ketika kami menemukan kendala, akan di back up oleh KPK. Baik dalam bentuk bantuan ahli, atau pun bantuan teknis penyelidikan dan penyidikan lainnya,” pungkasnya. (ars)

BIL Lampu Kuning Dari Hal. 1 “Sekarang ada rekan-rekan dari TNI dan juga kita dari Polri di bandara untuk menertibkan situasi,” terang Kapolda NTB, Brigjen Pol Drs. Umar Septono, SH, MH, Rabu (1/12), seusai Penandatangan Pokok-pokok Pemahaman tentang UU Mata Uang dan UU Transfer Dana antara Polda NTB dengan Bank Indonesia, di aula Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTB. Peningkatan pengamanan di BIL tersebut, kata Kapolda, dilakukan dalam bentuk patroli bersama di kawasan bandara secara berkala. “Ada penempatan personel di sana. Gabung dengan rekan-rekan TNI juga ada pengamanan internal Angkasa Pura. Rekan-rekan bisa lihat disana,” jelas Kapolda.

Daya dukung bandara yang dibuka pertama kali pada 1 Oktober 2011 silam itu juga menjadi atensi Kapolda, berkaitan dengan pembenahan standar keamanan bandara. Ia mengakui bahwa umur pengoperasian bandara yang terhitung masih baru sehingga dalam pembenahannya dilakukan secara bertahap dan terpadu. Ia berharap pembenahan tersebut mampu meningkatkan standar bandara sehingga sejajar dengan bandara internasional lainnya di Indonesia.

Pekan lalu, Kementerian Perhubungan melalui Ditjen Perhubungan Udara menerbitkan Instruksi Dirjen Perhubungan, INST 5 tahun 2015 tentang Peningkatan Kondisi Keamanan Penerbangan dari Kondisi Hijau Menjadi Kondisi Kuning Pada Bandar Udara.

Disebutkan, bahwa dengan se-

makin meningkatkanya ancaman keamanan penerbangan sipil dipandang perlu meningkatkan kondisi keamanan dari kondisi hijau menjadi kondisi kuning. Hal itu terkait sejumlah ancaman terorisme yang melanda Prancis beberapa waktu lalu. Pun adanya masukan dari pihak Intelijen negara kepada Kementerian Perhubungan untuk meningkatkan kewaspadaan.

Beberapa poin dalam instruksi tersebut diantaranya, meningkatkan kegiatan patroli keamanan secara intensif, mengupayakan kerjasama dengan TNI dan/atau Polri dalam kegiatan patroli pada sisi udara namun tetap berpegang teguh pada prinsip-prinsip dasar keamanan penerbangan, dan menambahkan pemeriksaan keamanan bagasi dengan menggunakan anjing pelacak. (why)

Mataram (Suara NTB)Puluhan miliar dari total Rp 10,94 triliun anggaran pusat untuk NTB yang tidak terpakai dianggap wajar oleh kalangan DPRD NTB. Karena dalam setiap pembangunan tidak mungkin akan bisa terealisasi 100 persen. Sehingga puluhan miliar yang tidak terpakai tersebut merupakan angka yang masih wajar.

Demikian disampaikan oleh Wakil Ketua DPRD NTB, Mori Hanafi, SE, M.Com, pada Suara NTB, Senin (30/ 12), di Mataram. Menurut Mori, bahwa angka puluhan miliar dari seluruh total anggaran pusat tersebut bukanlah suatu angka yang cukup besar. Karena menurutnya, suatu hal yang wajar jika anggaran pusat tersebut tidak terpakai seluruhnya. ‘’Memang betul bahwa dari total puluhan triliun dana pusat ke NTB itu sekitar puluhan miliar tidak bisa dipakai. Tapi menurut saya itu merupakan suatu hal yang wajar. Karena tidak mungkin juga dari 100 persen itu seluruhnya terealisasi karena ada kendala-kendala,” ujarnya.

Menurut Mori, bahwa meskipun dana pusat tersebut masih cukup banyak yang tidak bisa terpakai, karena berbagai kendala-kendala.

Namun Mori menganggap

bahwa realisasi dana pusat di NTB tersebut sudah cukup bagus, jika dibandingkan dengan keseluruhan dana pusat tahun 2015 di NTB. Mori mengatakan adapun kendala untuk DPRD NTB sendiri dalam melakukan pengawasan karena proyekproyek di NTB yang dibiayai dari APBN tersebut tersebar di banyak tempat. Sehingga DPRD NTB tidak bisa untuk melakukan pengawasan sepenuhnya. Namun sekali lagi ditegaskan oleh Mori, jika dibandingkan dengan total dana pusat tersebut, maka yang tidak terealisasi mungkin hanya satu persen.

Terpisah, Wakil Ketua Komisi III, DPRD NTB, Drs. H. Muzihir yang coba dikonfirmasi Suara NTB, terkait dengan puluhan miliar dana pusat yang tidak bisa digunakan di NTB, mengaku tidak mengetahui hal tersebut karena itu bukan kewenangan dari DPRD NTB untuk mengawasinya.

Sebelumnya disampaikan oleh Kepala Kantor Perbendaharaan Negara Provinsi NTB, Taukhid, mengatakan harapannya bahwa jangan sampai ada dana pusat yang dialokasikan untuk NTB sampai tersendat karena menurutnya sangat disayangkan, karena sudah dianggarkan dalam APBN. (ndi)

Raibnya UP Dikbudpora KSB, Kejari Kantongi Calon Tersangka Sumbawa Besar (Suara NTB) Kejaksaan Negeri (Kejari) Sumbawa terus melakukan penyelidikan terkait kasus dugaan raibnya Uang Persediaan (UP) Dikbudpora KSB. Saat ini jaksa sudah mengantongi satu calon tersangka yang belum bisa disebutkan inisialnya.

Kajari Sumbawa, Sugeng Hariadi, SH, MH yang didampingi Kasi Pidsus, Iwan Kurniawan, SH, Selasa (1/12) mengakui sudah mengantongi calon tersangka dalam kasus tersebut. Yang bersangkutan merupakan pihak yang terkait di dalam kasus itu dan saat itu pernah menjabat di dinas setempat. “Sudah ada calon tersangka, dia yang terkait. Dia saat itu sebagai pejabat di dinas setempat,” imbuhnya.

Untuk sementara, pihaknya masih mengantongi satu calon tersangka. Di mana sebelumnya yang bersangkutan sudah dua kali dilakukan klarifikasi. Dalam waktu dekat pihaknya juga kembali akan melakukan pemanggilan terhadap calon tersangka untuk dimintai keterangan.

Kajari belum mengetahui apakah UP tersebut sudah dikembalikan atau tidak oleh yang bersangkutan. Nantinya

kalaupun dikembalikan ke Pemda, perlu ada laporan kepada Kejaksaan, baik itu rekomendasi dari PPK ataupun lainnya. Kalaupun belum, diminta membuat pernyataan di Kejaksaan. Meskipun ada pengembalian, tidak menghapuskan proses pidana, sesuai dengan Pasal 4 Undang-undang 31 tahun 1999 yang menyebutkan pengembalian kerugian negara tidak menghapuskan penuntutan. Dan siapapun yang menghalangi penyelidikan, penyidikan, penuntutan, eksekusi tindak pidana korupsi bisa dijerat dengan pidana. “Meski nanti uangnya dikembalikan, kita tetap jalan,” pungkas Kajari.

Dalam kasus ini, Kejari sudah melakukan pemanggilan terhadap sejumlah saksi termasuk Kepala dan Sekretaris Dinas Dikbudpora KSB. Selain itu empat pejabat lainnya seperti kepala bidang juga telah dimintai keterangan.

Bahkan calon tersangkapun sebelumnya juga pernah dilakukan pemanggilan.

UP di Dikbudpora KSB diduga digelapkan oknum bendahara. Dana tahun 2014 itu sekitar Rp 800 juta. Kasus ini sudah ditingkatkan dari pengumpulan data ke penyelidikan. (ind)

Perbaiki yang Lemah Dari Hal. 1 Menyikapi persoalan ini, Pemprov NTB bakal membenahi aspek-aspek pernghitungan daya saing yang masih lemah. ‘’Iya, nanti kita lihat di mana hal-hal yang lemah di dalam aspek penilaian daya saing itu apa saja. Itu yang kita benahi,” kata Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi dikonfirmasi Suara NTB usai shalat zuhur di Masjid Kantor Gubernur, Selasa (1/ 12) siang kemarin.

Gubernur mengaku belum mengetahui perkembangan daya saing NTB tersebut sehingga belum bisa berkomentar banyak. Untuk itu, ia akan menanyakan kepada BPS yang mengeluarkan hasil kajian tersebut. “Cuma saya masih belum dengar. Mestinya Kepala BPS juga menyampaikan kepada saya. Nanti kita tanya dia,”ucapnya.

Berdasarkan hasil kajian yang dilakukan BPS, indeks daya saing wilayah di NTB tahun 2014 rata-rata 3,36.

Kota Mataram merupakan

wilayah dengan tingkat daya saing tertinggi dengan indeks 5,37. Disusul Sumbawa Barat 3,72, Kota Bima dan Kabupaten Sumbawa masingmasing 3,59 dan 3,56. Sementara enam kabupaten memiliki indeks daya saing di bawah rata-rata provinsi yakni Lombok Barat 3,24, Lombok Utara 2,97, Lombok Tengah 2,88, Dompu 2,85, Kabupaten Bima 2,75 dan Lombok Timur 2,68.

Indeks daya saing wilayah dilihat dari empat pilar atau input dengan 26 indikator. Orang nomor satu di NTB ini menjelaskan, seluruh program-program yang dilaksanakan selama ini tujuannya untuk meningkatkan daya saing. Baik itu program prioritas, progam unggulan maupun program lainnya yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) NTB 20132018 tujuannya untuk meningkatkan daya saing daerah.

“Semua yang kita lakukan untuk meningatkan daya saing,”tandasnya. (nas)

Satpol PP NTB Gelar Rakor Penanganan dan Penyelesaian Aset Bermasalah Dari Hal. 1 Kemudian adanya pihak ketiga yang belum memenuhi kewajiban dalam pemanfaatan aset. Serta upaya pendataan berkelanjutan atas keberadaan aset pemda untuk mencegah dan meminimalisir penyimpangan dalam pemanfaatannya.

Dijelaskan, dasar hukum pelaksanaan kegiatan tersebut UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Kemudi-

an PP No. 6 tahun 2010 tentang Satpol PP, Permendagri No. 54 tahun 2011 tentang standar operasional prosedur Satpol PP. Selanjutnya, Perda Provinsi NTB No. 8 tahun 2007 tentang pengelolaan barang milik daerah. Serta Pergub No. 8 tahun 2011 tentang tata cara penghunian rumah dinas.

Ibnu mengatakan tujuan pelaksanaan kegiatan tersebut untuk memanggil PNS/masyarakat dan badan hukum yang belum

memenuhi kewajiban pemanfaatan aset pemda. Melakukan pemanggilan penagihan dan pendataan PNS atau pihak ketiga yang memanfaatkan aset pemda berupa rumah dinas/gedung dan aset lainnya.

Hasil yang diharapkan dari kegiatan rakor tersebut yakni tersedianya update data PNS penunggak sewa rumah dinas/ aset pemda sebagai laporan. Kemudian, adanya pernyataan pelunasan atas tagihan sewa dan/

atau kesediaan pemotongan gaji oleh bendahara untuk pelunasan sewa rumah dinas/aset pemda.

Selain itu, terlaksananya pelunasan pembayaran penyewaan aset pemda.

Dalam kegiatan rakor tersebut menghadirkan nara sumber dari sejumlah SKPD. Yakni Kasatpol PP NTB, Ibnu Salim, SH, M. Si memberikan materi tentang pengawalan dan penegakan Perda aset. Pejabat dari BKD dan Diklat NTB menyam-

paikan materi tentang pembinaan PNS dalam rangka tertib pemanfaatan aset pemda. Kemudian dari Inspektorat NTB dengan materi tindaklanjut temuan atas pelanggaran pemanfaatan aset oleh PNS. Serta narasumber terakhir dari pejabat BPKAD NTB yang memberikan materi tentang mekanisme pemotongan gaji PNS untuk percepatan pelunasan tunggakan sewa rumah dinas/aset pemda. (nas/*)

Rabu, 2 Desember 2015

suarantb

suarantb

suarantb

http://facebook.com/suarantb

http://twitter.com/suarantb.com

http://instagram.com/suarantb.com

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Sosialisasi di Loteng

Perda No.1 Tahun 2015

Perkuat Fondasi Budidaya Ternak di NTB Perda No. 1 Tahun 2015 Amankan Sumber Genetik Ternak Ruminansia NTB termasuk daerah kedua di Indonesia setelah Jawa Timur yang mengatur pengendalian pemotongan ternak ruminansia betina produktif. Melalui Perda No.1 tahun 2015, Pemprov NTB mengatur jenis ternak yang dibolehkan untuk dipotong, jenis yang dilarang serta pengenaan sanksi bagi mereka yang melanggar.

Ketua Tim Sosialisasi Perda, yang juga Kabid Keswan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB, drh. H. Ratmoko, Kamus (19/11) lalu di Aula Dinas Pertanian (PPKKP) KLU, mengatakan Perda yang dikeluarkan Pemprov NTB ini bertujuan untuk mempertahankan ketersediaan bibit, mempertahankan Provinsi NTB sebagai gudang ternak nasional, serta bermaksud memperkuat fondasi budidaya ternak melalui ketersediaan bibit yang berkualitas secara mandiri, kontinyu dan pengembangan sumberdaya lokal. Dalam ketentuannya, ternak betina produktif ditentukan berumur kurang dari 8 tahun, lebih dari 8 tahun tetapi bunting, serta merupakan jenis ternak yang melahirkannya kurang dari 5 kali. ‘’Dengan adanya Perda ini, artinya pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, berkewajiban dalam menjaring ternak betina produktif untuk menghasilkan bibit, melindungi usaha pembibitan, membentuk kawasan pembibitan dan budidaya, serta menginventarisasi dan dokumentasi sumber daya lokal hewan yang ada,’’ ungkap Ratmoko.

Dijelaskannya, perbibitan ternak ruminansia besar dilakukan melalui tiga kegiatan, meliputi identifikasi status reproduksi ternak, penyeleksian dan penjaringan ternak betina yang dibolehkan untuk dipotong. Ternak betina produktif hanya boleh dipotong apabila tidak mencakup ketentuan yang diatur, termasuk dalam keadaan patah, sakit, fungsi organ reproduksi tidak normal, serta tidak memenuhi unsur kesehatan hewan.

Pada tahap seleksi ternak, diperlukan untuk memperoleh

(Suara NTB/ari)

SOSIALISASI - Suasana sosialisasi Perda No 1 Tahun 2015 di Aula Dinas Pertanian (PPKKP) KLU. ternak bibit berkualitas sesuai Lombok Utara, pemotongan terkriteria bibit pada rumpun, umur nak betina produktif sudah terkdan kesuburan. Hasil seleksinya endali. Dinas bersama kelompok selanjutnta akan dibudidayakan. ternak maupun RPH dan TPH, Selanjutnya, ternak hasil sele- tetap berkoordinasi satu sama ksi dijaring melalui pemeriksaan lain untuk menghindari pemountuk mengidentifikasi dokumen tongan betina produktif. ‘’Alhamdulillah, sampai kepemilikan ternak, surat keterangan kesehatan hewan serta saat ini di KLU belum ada terperforma ternak sesuai keteran- nak betina produktif yang dipogan dari pengawas. Dalam pen- tong di TPH ataupun RPH, karejaringan ini, melibatkan pengelo- na koordinasi kita dengan pedala RPH, kelompok ternak,dan in- gang, jagal dan kelompok cukup bagus,’’ ungkapnya. stansi terkait di daerah.

Di KLU, data populasi ter‘’Sebagai bentuk pengendalian, diatur bahwa setiap pe- nak sampai 31 Desember 2015 milik ternak yang akan memo- tercatat sebanyak 84.613 ekor, tong ternak wajib melaporkan dengan rincian ternak betina sekepada petugas. Sebelum dipo- banyak 56.665 ekor dan ternak tong, harus dilakukan pemerik- jantan sebanyak 27.948 ekor. saan lebih dulu dengan dikandan- Menurut wilayah, populasi tergkan di RPH paling singkat 1 hari, banyak berada di Kecamatan Bayan, Kayangan, Tanjung, paling lama 3 hari,’’ sebutnya.

Terhadap berbagai ketentu- Gangga dan terendah di Kecaan yang diatur, yang apabila di- matan Pemenang.

“RPH di KLU baru 1, yaitu langgar, Ratmoko mengatakan terdapat konsekuensi. Perda da- di Tanjung, sedangkan TPH ada pat mengenakan sanksu ad- 2, di Nayan dan Kayangan. Dari ministratif seperti teguran, tempat pemotongan itu, jumlah tidak memperoleh kayanan pemotongan per hari rata-rata kesehatan hewan dari pemerin- antara 6 sampai 7 ekor. Sedantah, penghentian sementara gkan pemotongan betina yang kegiatan dan pencabutan izin. tidak produktif per bulannya Sedangkan pada konteks sank- rata-rata 5 ekor,’’ sebutnya.

Untuk diketahui, sosialisasi si pidana, pelanggar baik perorangan atau badan dapat kemarin melibatkan stakeholddikenakan ancaman pidana ku- er dari kalangan jagal, pengusarungan paling lama 6 bulan dan ha jual beli ternak, kelompok denda paling banyak Rp 50 juta. tani, UPTD Dinas Pertanian Sementara, Kabid Peterna- hingga Bakorluh, Satpol PP dan kan pada Dinas Pertanian, Pe- perwakilan Kepolisian. Bersaternakan, Kehutanan, Kelautan ma Dinas DPPKKP, lintas inPerikanan dan Perkebunan (DP- stansi tersebut masuk ke dalam PKKP) KLU, Adi Wibawa, S.Pt, Satgas yang dilibatkam dalam mengklaim hingga saat ini di pengawasan ternak potong. (ari)

Dewan Kritik Bantuan Pusat Tidak Tepat Sasaran Mataram (Suara NTB) DPRD NTB mengkritisi berbagai bentuk bantuan pusat ke NTB yang yang pada akhirnya hanya menjadi sia-sia. Hal tersebut karena bantuan yang diterima masyarakat NTB dari pemerintah pusat tidak bisa dimanfaatkan oleh masyarakat.

Salah satu bantuan yang tidak bisa dimanfaatkan adalan bantuan kapal besar penangkap ikan pada nelayan yang sampai saat ini tidak beroprasi. Menurut anggota Komisi II, DPRD NTB, Hamja, di Mataram, Selasa (1/12) bahwa bantuan pusat dalam bentuk kapal nelayan tersebut terlalu dipaksakan. Padahal nelayan tidak terlalu membutuhkannya. Karena dipaksakan kata Hamja akhirnya menjadi sia-sia. ‘’Bantuan dari pusat itu terlalu dipaksakan pada masyarakat. Sehingga sekarang lihat, bantuan kapal itu akhirnya mangkrak, tidak bisa dimanfaatkan,’’ katanya.

Pemerintah pusat dalam memberikan bantuan pada masyarakat seharusnya terlebih dahulu berkoordinasi dengan pemerintah daerah.

Sehingga bantuan yang menghabiskan anggaran besar tersebut dapat bermanfaat bagi masyarakat. Menurut Hamja, nelayan di NTB belum membutuhkan kapal tangkap besar. Karena para nelayan belum memiliki kemampuan untuk siap mengoperasikannya. Kemampuan operasi baik dari segi modal dan sumber daya manusia (SDM). ‘’Yang tidak diinginkan nelayan tidak diberikan. Justru yang diberikan yang sama sekali tidak dibutuhkan. Nelayan kita belum siap untuk mengoperasikan kapal sebesar itu. Belum siapnya seperti siap modal untuk biaya operasinya, SDM-nya juga belum siap,” ujarnya.

Saran Hamja, jika bantuan apapun yang akan diberikan pada masyarakat, seharusnya mengikuti apa yang

dibutuhkan. Sehingga bisa dimanfaatkan sebesar-besarnya. Tidak Bisa Dimanfaatkan Selain bantuan pemerintah pusat yang sia-sia, Hamja juga mengkritisi pembangunan cold storage di Kebon Roek, Ampenan.

Bantuan yang menggunakan dana dari APBD NTB tersebut sudah lima tahun mangkrak.

Mangkraknya cold storage tersebut diduga karena menyalahi spek yang sudah ditentukan.

Cold storage terlalu besar dan melebihi bangunan gedungnya.

Untuk itu, DPRD NTB meminta pada pemerintah untuk segera mengganti mesin cold storage tersebut sehingga bisa dimanfaatkan.

Anggota Komisi II ini mengatakan bahwa apa yang dibuat oleh pemerintah terse-

but akhirnya tidak bisa dimanfaatkan. Karena pembangunannya cold storage asalasalan, tidak sesuai dengan spek-nya. ‘’Apa yang dibuat pemerintah itu asal bangun, asal jadi saja. Akhirnya mangkrak sekarang, karena itu dibangun tidak sesuai dengan spek-nya.’’

Menurut Hamja, pembangunan cold storage kesalahannya ada pada arsitekturnya.

Karena mesin cold storage tidak cocok dengan ruangannya. Akibat kesalahan itu juga, sehingga kekuatan temboknya menjadi lemah. ‘’Kesalahannya berawal dari arsiteknya yang tidak menyesuaikan kekuatan bangunan dengan mesinnya.’’

Untuk itu Hamja mengusulkan agar cold storage bisa dimanfaatkan , maka satusatu caranya adalah dengan mengganti mesinnya, jika tdak maka akan tetap tidak bisa digunakan. ‘’Itu harus diganti mesinnya, baru akan bisa digunakan. Kalau tidak maka akan tetap mangkrak, itu proyek dari provinsi.’’ (ndi)

UNTUK menjaga dan menjamin populasi ternak ruminansia (sapi dan kerbau khususnya), berbagaiupayadilakukanPemprovNTB melaluiDinasPeternakandanKesehatan Hewan. Adalah Perda No 1 tahun 2015 tentang Pengendalian Pemotongan Ternak Ruminansia Besar Betina Produktif, regulasi yang telah dibuat dan saat ini sedang dalam tahap sosialisasi. ‘’Melalui Perda ini, diharapkan dapatmenekanpemotonganternak betina produkif yang merupakan sumberdayagenetikuntukpengembangbiakan dan menjaga kelestariannya,’’ ujar Kabid Kesmavet Dinas Peternakan dan Kesehatan Provindi NTB, Aminurahman, M.Si

didampingi Muhammad Nur, M.Si, Kasubbag Program dan Pelaporan danlaBidang DinasPeternakandan KesehatanHewanNTB,dalamkegiatan sosialisasi perda ini di Dinas PertaniandanPeternakanKabupatenLomboktengah(Rabu(11/11)lalu.

Hadir dalam sosialisasi itu, Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Lombok Tengah yang diwakili, drh. Nuriza, para jagal, petugas rumah potong, pengusaha sapi potong, kelompok tani ternak, dan lainnya.

DijelaskanbahwaProvinsiNTB dikenalsebagaiwilayahgudangternak ruminansia besar untuk memenuhikebutuhanpangandangizi hewani. Untuk mempertahankan

(Suara NTB/ist)

SOSIALISASI : Suasana sosialisasi di Dinas Pertanian dan PeternakanKabupaten Lombok Tengah, Rabu (11/11) lalu. bibit serta julukan NTB sebagai jakdinidilakukan.‘’Denganadanya Bumi Sejuta Sapi, maka pengen- Perda No 1 Tahun 2015 ini menjadi dalian pemotongan ternak sapi dan pegangan dalam menyelamatkan kerbau betina produktif harus se- ternak betina produktif,’’ ujar . (*)

Sosialisasi di Lotim

Masyarakat Dukung Perda No. 1 Tahun 2015 NTB merupakan gudang ternak nasional. Untuk menjaga dan terjaminnya populasi ternak sapid an kerbau khususnya, berbagai upaya dilakukan Pemprov NTB melalui Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan. Salah satu upaya yang dilakukan saat ini adalah membuat regulasi yang tujuannya berupaya mengendalikan pemotongan sapi dan kerbau betina produktif.

Adalah Perda No 1 tahun 2015 tentang Pengendalian Pemotongan Ternak Ruminansia Besar Betina Produktif, regulasi yang telah dibuat dan saat ini sedang dalam tahap sosialisasi. Melalui Perda ini, diharapkan dapat menekan pemotongan ternak betina produkif yang merupakan sumber daya genetik untuk pengembangbiakan dan menjaga kelestariannya.

Demikian disampaikan, Fungsionaris Medik Veteriner Dinas PeternakandanKesehatanHewan NTB, drh. Wahyu Setiawan mewakili Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakeswan) NTB, Ir. Hj. Budi Septiani dalam sosialisasi Perda No. 1 Tahun 2015 di Aula Dinas Pertanian dan Peternakan (Distannak) Kabupaten Lombok Timur (Lotim), Rabu (11/11) lalu. Hadir

dalam sosialisasi itu, para jagal, petugas rumah potong, pengusaha sapi potong, kelompok tani ternak, kepolisian, Pol PP, BP4K dan kepala desa/kelurahan.

Dalam kesempatan itu, Wahyu Setiawan menjelaskan, Provinsi NTB dikenal sebagai wilayah gudang ternak ruminansia besar untuk memenuhi kebutuhan pangan dan gizi hewani.

Untuk mempertahankan bibit serta julukan NTB sebagai gudang ternak nasional. Maka pengendalian pemotongan ternak sapi dan kerbau betina produktif harus sejak dini dilakukan. Pasalnya, pemotongan terhadap ruminansia besar betina produktif dikhawatirkan akan berdampak pada jumlah bibit ruminansia besar serta akan mengganggu pengembangbiakan ternak (sapid an Kerbau). ‘’Dengan adanya Perda No 1 Tahun 2015 ini menjadi pegangan dalam menyelamatkan ternak betina produktif,’’ ujar Wahyu Setiawan.

Selain itu, lanjutnya, dari jumlah populasi ternak NTB pertanggal 11 November 2015 mencapai 1.013.000 ekor. Dengan jumlah pemotongan betina secara keseluruhan sebanyak 15 persen dan 3 persen diantaranya betina produktif. Adapun, sapi yang tidak boleh dipotong sesuai

(Suara NTB/yon)

SOSIALISASI - Kegiatan sosialisasi Perda No 1 Tahun 2015 tentang Pengendalian Pemotongan Ternak Ruminansia Besar Betina Produktif Tahun 2015 di Lotim, Rabu (11/ dalam ketentuan adalah ternak11).Keswan dan Kesmavet Distanruminansia besar betina produk- nak Lotim, drh. Heru Rachmadi tif atau ternak sapi dan kerbau meminta kepada para jagal, peyang melahirkan kurang dari 5 ternak dan lainnya untuk tidak kali atau berumur di bawah 8 takut terhadap Perda yang tahun. Bahkan, sapi dan kerbau sudah di tetapkan tersebut. Heru yang tidak boleh dipotong juga Rachmadi mengajak masyayang berumur lebih tua namun rakat untuk mendukung perda ini. Heru Rachmadi juga menedalam keadaan bunting. ‘’Sapi dan kerbau betina gaskan bahwa sapi betina bukan produktif ini harus menjadi fokus berarti tidak boleh dipotong. utama kita. Karena sapi betina Tetapi ada aturan dan ketentuibarat mesin induk. Kalau dihi- annya seperti yang tertuang langkan maka habislah ternak dalam Perda No. 1 Tahun 2015. kita. Sehingga, marilah kita jaga ‘’Jadi, tidak usah takut terhadap dan pelihara sapi dan kerbau bet- Perda itu. Namun marilah kita taati Perda yang sudah ditetapina produktif itu,’’ ajaknya.

Sementara Kepala Bidang kan tersebut,’’ ajaknya. (yon)

Narapidana Kabur

Lapas Mataram Akui Kecolongan Mataram (Suara NTB) Pihak Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Mataram mengakui ada kelalaian petugas sehingga kecolongan dalam kasus kaburnya narapidana Frenky Ardianto (30), Sabtu (28/11) lalu.

Petugas piket itu sudah dijatuhi sanksi. Sementara sistem pengamanan pintu masuk dan keluar lapas semakin diperketat.

“Kita akui ada kelalaian, sehingga kecolongan, sampai ada narapidana kabur,” kata Kepala Lapas Mataram, Hanibal Bc.IP, SH dikonfirmasi wartawan, Selasa (1/12). Petugas piket tidak selektif dan memperketat pengawasan ketika Frenky keluar untuk memperbaiki instalasi listrik di tembok depan. Karena petugas jaga saat itu mengetahui Frenky telah dipercaya sebagai Tahanan Pendamping (Taping), karena diberi kepercayaan membantu memperbaiki instalasi listrik.

Rupanya situasi itu dimanfaatkan Frenky.Setelah melewatipintu piket,kemudianberpurapuramemperbaiki instalasi listrik di Koperasi Lapas, di pojok kiri bagian luar ge-

(Suara NTB/ars)

BURON - Kalapas Mataram, Hanibal saat menunjukkan foto Frenky Ardianto (30), narapidana yang kabur dari sel Sabtu lalu dan kini berstatus buron. dung. “Rupanya si napi ini sudah mempersiapkan diri untuk kabur.

Saatkeluarmemangmemakaibaju tahanan. Tapi sampai di luar, baju tahanan dicopot. Rupanya dia bawa baju lapis untuk kabur,” beber Kalapas didampingi Kepala PengamananLembagaPemasyarkatan(KPLP) Mataram, Purniawal, SH. Seharusnya, kata Kalapas,

petugas menanyakan ke komandan jaga dan petugas lainnya, apakah yang bersangkutan memang statusnya tahanan pendamping dan sudah bisa dipercaya, sebagaimana taping lainnya.

“Tapi itu tidak dilakukan. Dikasih keluar begitu saja,” sesalnya.

Kini timnya sedang memburu Frenky ke tempat kelahiran-

nya, Desa Obel – Obel Kecamatan Sambelia Lombok Timur.

Diketahui desa itu tempat tinggal istri dan orang tua Frengky.

Namun sampai dengan pencarian Selasa kemarin, belum ada tanda tanda ditemukan.

Tercatat, Frengky adalah narapidana dalam kasus penggelapan dengan vonis satu tahun dan empat bulan penjara. Dia terlibat dua kasus sekaligus. Selain kasus penggelapan sepeda motor, juga penahanannya diakumulasi dengan tindak pidana yang dilakukan berikutnya, yakni kasus penipuan, dengan hukuman dua tahun dan 10 bulan penjara.

Jika tertangkap lagi, maka hukuman berat menanti napi kabur tersebut. “Dia akan disanksi karena melanggar tatib Lapas ,”tambah Purniawal. Dalam tatib itu diatur, tahanan yang kabur akan di sel khusus selama dua minggu, selain itu akan dicabut semua hak haknya. Mulai dari hak dijenguk keluarga, hak mendapat remisi, hak mendapat PB (pembebasan bersyarat). “Jadi cukup berat sanksinya,” tegas Purniawal. (ars)