Snt03022016

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.75.000 SUMBAWA Rp.80.000 ECERAN Rp 4.500

SUARA NTB

RABU, 3 FEBRUARI 2016

Pengemban Pengamal Pancasila

16 HALAMAN NOMOR 274 TAHUN KE 11 Online :http://www.suarantb.com E-mail: hariansuarantb@gmail.com

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Bekerjasama dengan Bapertarum-PNS

Bank NTB Siapkan Kredit Rumah Subsidi untuk PNS Mataram (Suara NTB) Angin segar bagi PNS di daerah ini datang dari Bank NTB. Bank milik masyarakat NTB ini, secara resmi telah mengukuhkan kerjasama dengan Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan (Bapertarum)-PNS untuk menyiapkan fasilitas kredit rumah subsidi. Kerjasama ini bahkan didukung penuh oleh Kementerian PU dan Perumahan Rakyat (PU-PERA).

Penandatangan kerjasama dilaksanakan di Hotel Lombok Plaza, Selasa (2/2) kemarin.

Kerjasama ditandatangani langsung oleh Direktur Utama Bank NTB, H. Komari Subakir dan Direktur Utama BapertarumPNS, Heroe Soelistiawan.

Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/bul) (Suara NTB/bul)

KERJASAMA: Dirut Bank NTB H. Komari Subakir (kiri) menyepakati kerjasama dengan Dirut Bapertarum, disaksikan Sekda NTB dan pejabat Kementerian PU-PERA.

BANTUAN: Sekda NTB H.M.Nur (ke dua dari kanan), menyerahkan secara simbolis menyerahkan Bantuan Tabungan Perumahan (BTP) dan Bantuan Uang Muka (BUM) Bank NTB kepada salah satu PNS.

Dugaan Penyimpangan di BKD dan Diklat

Jaksa Tingkatkan ke Penyelidikan Mataram (Suara NTB) Pengusutan dugaan penyimpangan penggunaan dana diklat pada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dan Diklat Provinsi NTB bergulir. Dokumen yang sudah diperoleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB sedang dikaji. Bahkan status kasus sudah dinaikkan ke penyelidikan.

(Suara NTB/dok)

Juru Bicara Kejati NTB, I Made Sutapa, SH mengatakan, pengumpulan data (Puldata), pengumpulan bahan keterangan (Pulbaket) masih terus berlangsung untuk memperdalam bukti dan keterangan saksi. Laporan dari masyarakat itu dianggap pihaknya masih perlu pembuktian, dengan mendalami bukti dan keterangan saksi. ‘’Setelah pengumpulan data dan

Made Sutapa

keterangan, sementara dinaikkan ke penyelidikan,’’ kata Sutapa, Selasa (2/2).

Bahkan informasinya, Kepala BKD dan Diklat NTB, Drs.H. Muh. Suruji diagendakan dimintai klarifikasi. Hanya saja, hingga kemarin tidak ada tanda-tanda permintaan keterangan saksi dimaksud.

“Sampai hari ini tidak ada saksi yang dimintai keterangan,’’ jawab Sutapa.

Setelah diproses sebulan penuh, kasus yang ditangani Pidsus Kejati NTB ini terus memperkuat bukti dan keterangan saksi.

Bersambung ke hal 15

’’

Setelah pengumpulan data dan keterangan, sementara dinaikkan ke penyelidikan

Kasus SPAM KLU Berpeluang Ada Tersangka Baru Mataram (Suara NTB) Penyidik Pidsus Kejati NTB menerapkan pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dalam kasus dugaan penyimpangan proyek Sistem Perpiaan Air Minum (SPAM) KLU, terkait penetapan tersangka BES, selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Ini menandakan ada perbuatan penyertaan pihak lain. Sehingga dalam kasus tersebut, berpeluang ditetapkan tersangka baru.

Senin (1/2) lalu, penyidik Pidsus menahan BES setelah berkasnya dinyatakan

lengkap, sehingga dilakukan pelimpahan tahap dua. BES dijerat dengan Pasal 2 dan Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang – Undang 30 Tahun 1999 sebagaimana diubah Undang – Undang 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Juru Bicara Kejati NTB, Made Sutapa, SH mengakui, penerapan pasal 55 ini membuka peluang diikutsertakan pihak lain sebagai tersangka dalam kasus ini.

Bersambung ke hal 15

TO K O H Kritik Pansel Sekda KOMPOSISI anggota Panitia Seleksi (Pansel) Seleksi Terbuka Sekda NTB yang hanya diisi oleh kalangan pemerintahan menuai kritik dari masyarakat. Dikhawatirkan, proses seleksi yang dilakukan Pansel kurang objektif lantaran kurangnya keterlibatan unsur luar dari sistem pemerintahan dalam Pansel tersebut. Hal inilah yang dapat memicu kesankesan miring dari masyarakat mengenai kinerja Pansel.

Hal tersebut dikatakan Akademisi Universitas Mataram, Prof. Dr. H. IdrusAbdullah, SH kepada Suara NTB, Selasa (2/2) ke(Suara NTB/nas) H. Idrus Abdullah marin. Idrus mengapresiasi langkah Gubernur NTB yang membentuk Pansel untuk menyeleksi Sekda NTB baru. Namun, ia melihat pelibatan unsur eksternal dalam Pansel itu tidak ada. ‘’Selaku akademisi, menurut saya lebih ideal kalau Pansel itu diisi oleh orang-orang yang berada di luar pemerintahan.

Ini kan semuanya anggota Pansel orang-orang yang berada dalam sistem pemerintahan,’’ ujarnya.

Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/ist/uki)

JALAN PUTUS - Jalan terputus akibat banjir bandang di Kecamatan Tambora, Kabupaten Bima, Minggu (31/1) lalu. Berita selengkapnya di halaman 7.

Tiga Calon Gugur

Enam Pejabat Perebutkan Kursi Sekda NTB Mataram (Suara NTB) Tiga orang pejabat Pemprov NTB yang mencalonkan diri sebagai calon Sekretaris Daerah (Sekda) NTB dinyatakan gugur.

Pasalnya, sejumlah persyaratan tak mampu dipenuhi hingga batas waktu yang ditentukan. Saat ini tersisa sebanyak enam orang calon yang akan adu kuat untuk memperebutkan kursi orang nomor satu dijajaran birokrasi Pemprov NTB itu.

Kepala Biro Humas dan Protokol Setda NTB, H. Yusron Hadi, ST, MUM yang dikonfirmasi Suara NTB, Selasa (2/2) sore kemarin mengatakan, Pansel Penjaringan Sekda NTB telah melakukan rapat pleno penetapan calon yang lulus seleksi adminsitrasi pada Selasa (2/2) siang kemarin. Dari hasil pleno tersebut dinyatakan enam orang calon Sekda NTB

lolos ke tahap berikutnya.

Yusron mengatakan, jumlah pendaftar calon Sekda NTB secara online sebanyak 13 orang. Dari 13 orang itu, sebanyak sembilan orang yang menyampaikan berkas-berkas pendaftaran. Kemudian,

setelah diverifikasi oleh Pansel, dari sembilan orang itu gugur sebanyak tiga orang.

Tiga pendaftar yang gugur antara lain, Asisten III Administrasi Umum dan Kesra Setda NTB, Drs. H. L. Syafi’i, MM, Bersambung ke hal 15

Enam Calon Sekda NTB yang Lolos Syarat Administrasi 1. Dr. H. Abdul Hakim, MM (Asisten I Tata Praja dan Aparatur Setda NTB) 2. Drs. H. L. Gita Ariadi, M.Si. (Asisten II Perekonomian dan Pembangunan Setda NTB) 3. Indrajaya. (Kepala Bappeda Kabupaten Bima) 4. Drs. H.Muh. Suruji (Kepala BKD dan Diklat NTB) 5. Dr. H. Rosiady Sayuti, M.Sc (Kepala Dinas Dikpora NTB) 6. Ir. H. Ridwan Syah, MM (Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu NTB)

Fraksi Golkar Terancam Pecah Mataram (Suara NTB) Rencana DPD Partai Golkar NTB kubu Aburizal Bakrie (ARB) merombak Fraksi Partai Golkar di DPRD NTB dianggap bisa mengancam keutuhan fraksi partai berlambang beringin. Perpecahan akan sulit dielakkan dengan pembentukan fraksi berlatar belakang afiliasi ke masing-masing kubu di kepengurusan Golkar.

Hal itu disampaikan oleh Anggota DPRD NTB dari Fraksi Partai Golkar, H. Lalu Darma Setiawan, SH, kepada Suara NTB. ‘’Akan terjadi perpecahan di fraksi, nanti ada fraksi kepengurusan (Munas) Riau, ada kepengurusan (Munas) Bali dan sebagainya. Bisa saja terjadi seperti itu kalau dipaksakan. Oleh karena itu jangan tergesa-gesa,’’ ujar Darma Setiawan.

Darma Setiawan merupakan salah satu politisi Golkar yang tidak tercantum dalam kepengurusan DPD Partai Golkar NTB kubu Aburizal Bakrie. Ia terpental dari posisi Wakil Ketua Bidang Kaderisasi yang dijabatnya saat Golkar NTB masih dipimpin duet Dr. H. Zaini Arony dan H. Muh. Amin, SH, M.Si. Posisinya sebagai Wakil Ketua Fraksi Golkar juga terancam hilang jika mengacu pada usulan perombakan fraksi yang tengah disiapkan Golkar NTB kubu ARB. Mencium adanya gelagat buruk, Darma Setiawan pun tegas menolak rencana ini. Ia menilai, saat ini belum tepat waktunya untuk melakukan pergantian dalam susunan kepengurusan Fraksi Golkar ini.

Bersambung ke hal 15

SUARA NTB Rabu, 3 Februari 2016

SUARA MATARAM

Halaman 2

Warga Miskin Pesisir

Jadi Buruh Bangunan Saat Suami Tak Melaut

(Suara NTB/dok)

HUJAN tak hanya merendam dua lingkungan di Tanjung Karang dan Pagutan Timur, tapi juga beberapa titik lainnya.

Hal ini karena terjadi penyempitan saluran.

Lurah Pagutan Barat Cahya Samudra menjelaskan, dua titik terjadinya genangan yakni Jalan Batu Bolong dan Pantai Senggigi. Dua lokasi ini dipicu rendahnya jembatan. Sehingga air meluber ke pemukiman warga. “Ndak tinggi - tinggi sekali banjirnya cuma sampai mata kaki saja,” katanya kemarin.

Kondisi ini sudah disampaikan ke Dinas Pekerjaan Umum, melalui musyawarah pembangunan bermitra masyarakat (MPBM) sejak beberapa tahun lalu. Kendati demikian, usulan warga hingga kini belum didengar. “Itu menyebabkan aliran tidak lancar,” ujarnya.

Warga tetap bergotong royong. Rupanya, sampah di saluran merupakan kiriman dari wilayah lain. Dia memperhatikan saluran dari Lingkungan Karang Buaya Pagutan Timur ke Pagutan Barat. Mengalami penyempitan oleh pembangunan proyek irigasi itu sendiri. “Bukan proyek pembangunan. Tapi proyek irigasi sendiri yang buat begini. Petani jadi senang,” terangnya.

Keluhan ini telah disampaikan ke Walikota Mataram H. Ahyar Abduh, ketika kegiatan jalan sehat tahun lalu. Dan diusulkan agar dilakukan peninggian jembatan. Walikota saat itu akunya, merespon bahkan meminta PU mengintervensi. Logikanya, peninggian jembatan ini sangat penting dan warga mengeluhkan. Entah terkendala anggaran dan lain sebagainya, hingga kini jembatan belum ditinggikan.

Pembangunan talud sekitar 200 meter oleh Dinas Pekerjaan Umum. Dikerjakan hanya sisi timur saja, sedangkan sisi baratnya dibiarkan. Kepala lingkungan mempertanyakan ke pemborong, tapi pekerjaan talud itu berdasarkan permintaan dinas. “Pak Kaling saya sempat nanya kok hanya sebelah saja ditalud. Pekerja bilang hanya ini disuruh oleh dinas,” katanya meniru penyampaian kaling.

Keinginan warga agar Pemkot Mataram membebaskan lahan untuk crossing di Pesongoran.

Artinya, aliran sungai akan dipecah sehingga tidak bisa dibebankan ke satu titik saja. Upaya seperti ini ditanggapi oleh pemerintah. Sehingga banjir Kota Mataram tidak meluas. (cem)

TWLB Mengecewakan

(Suara NTB/fit)

ANGGOTA Komisi IV DPRD Kota Mataram, H. Azhar Ansori mengaku prihatin dengan kondisi TWLB (Taman Wisata Loang Baloq) yang tidak terurus. Tidak saja wahana bermain yang rusak, kebersihan objek wisata itu juga kurang mendapat perhatian. ‘’Untuk yang di Loang Baloq ini kita memang sedang melakukan pembenahan terkait masalah pengelolaan maupun infrastruktur fisiknya,’’ tuturnya kepada Suara NTB di DPRD Kota Mataram, Selasa (2/2).

Azhar Ansori mengaku cukup sering berkunjung ke TWLB dan anggota Dewan dari dapil Mataram – Sekarbela ini tidak menyangkal bahwa kondisi TWLB sangat mengecewakan.

Karena apa yang sesungguhnya menjadi tanggungjawab Disbupar (Dinas Kebudayaan dan Pariwisata) Kota Mataram, ternyata tidak seperti apa yang dibayangkan komisi yang membidangi masalah pariwisata ini.

Menurut Azhar Ansori, tidak hanya TWLB Loang Baloq, tetapi banyak taman-taman di Kota Mataram tidak menjadi sesuatu yang membanggakan. Katanya, karena pengelolaan TWLB dilakukan oleh pihak ketiga, maka kewenangan untuk itu juga dilimpahkan kepada pihak Kecamatan Sekarbela. ‘’Dari pihak kecamatan ini yang belum kita lihat secara jelas bagaimana mekanisme dan pemeliharaannya sampai sekian tahun Loang Baloq itu dioperasionalkan,’’ ucap politisi PKS ini. Sementara, anggaran yang ada di Disbudpar Kota Mataram, belum diarahkan ke sana (penataan TWLB, red). Azhar Ansori mengatakan perlu ditarik benang merah dari kondisi TWLB yang memprihatinkan itu.

Supaya, lanjutnya, ada kejelasan terkait pengelolaan berikut penataan. Karena dari hasil rakor dengan Disbudpar Kota Mataram belum lama ini, SKPD pimpinan Abdul Latif Nadjib ini mengaku, pihaknya tidak punya tempat wisata yang dikelola langsung oleh Disbudpar Kota Mataram. ‘’Kok aneh. Disbudpar sendiri tidak tahu lahan-lahan wisata yang harus dia kelola. Bahkan kita minta program unggulannya saja dia (kadis, red) tidak bisa menjawab,’’ sesalnya.

Sebagian besar anggota Komisi IV, kata Azhar Ansori, kecewa akan hal itu.

Meskipun anggaran pemeliharaan TWLB tidak ada di Disbudpar, namun paling tidak Disbudpar Kota Mataram harus pro aktif untuk melihat dari dekat bagaimana tata kelola tempat-tempat wisata yang ada di Kota Mataram.

Pasalnya Mataram menjadi garda terdepan masuknya wisatawan ke NTB. ‘’Makanya sekarang kita ndak mau kecewa lagi.

Kalau Disbudparnya angkat tangan, apalagi yang lain-lain,’’ pungkasnya. (fit)

Cahaya matahari tertutup daun rindang pepohonan di sepanjang jalan berkerikil menuju kawasan pesisir Lingkungan Bagek Kembar, Kelurahan Tanjung Karang Permai. Di jalan itu, melintas seorang perempuan paruh baya, Suminah sambil memanggul seikat kayu di atas kepalanya. Kayu-kayu itu diambilnya dari sisa pembangunan tempat ia bekerja sebagai buruh, sekitar 500 meter dari rumahnya.

Ia pun melepas kayu yang dipanggulnya di depan dapurnya.

“Saya ambil di sana, tempat saya kerja untuk masak karena saya ndak punya kompor gas,” cetusnya kepada Suara NTB. SUMINAH tinggal di sebuah rumah sangat sederhana di pesisir Bagek Kembar. Rumah tersebut hanya setengahnya yang ditembok dengan batu bata, dan selebihnya menggunakan bedek bambu dan beratap asbes. Ia mengatakan beberapa tahun lalu ia mendapatkan bantuan perbaikan rumah tak layak huni dari Pemkot Mataram. Rumah tersebut bersisian dengan dapurnya yang dipenuhi kayu bakar.

Saat musim angin seperti sekarang ini, Suminah mengatakan ia dan keluarganya tetap khawatir akan ancaman ombak yang pasang. Jika ombak pasang sampai mencapai rumah warga, mereka akan memasang tenda di kebun yang jaraknya sekitar 300 meter dari rumahnya. “Di kebun itu ada tenda, kalau ada apa-apa langsung ke

(Suara NTB/ynt)

SEDERHANA - Suminah di rumahnya yang sangat sederhana di Lingkungan Bagek Kembar, Kelurahan Tanjung Karang Permai, Sekarbela. sana,” ujarnya. Saat musim angin barat, biasanya mereka tak bisa tidur nyenyak karena khawatir sewaktuwaktu ombak pasang bisa menerjang.

“Kadang kalau malam ndak berani tidur,” cetusnya. Namun ia bersyukur dalam beberapa tahun terakhir ini belum pernah terjadi ombak pasang.

Suminah, perempuan asal Pemenang, Lombok Utara tersebut te-

lah bertahun-tahun tinggal di rumah dua kamar tersebut bersama suami dan empat orang anaknya. Suaminya bekerja sebagai nelayan dan ia membantu suaminya bekerja dengan menjadi buruh bangunan. “Saya kerjanya jadi peladen (pengaduk bahan material bangunan). Kalau ada yang mengajak mroyek, saya ikut. Kalau ndak ada ya nganggur,” cetusnya.

Sebagai buruh bangunan, ia dibayar Rp 35 ribu per hari dan upahnya diterima setiap pekan. Suaminya saat ini telah sekitar sepekan tak melaut, jika tak melaut maka suaminya tak ada pekerjaan lain. Dan penghasilannya sebagai buruh bangunan itulah yang diandalkan untuk kebutuhan hidup sehari-hari dan membiayai tiga anaknya yang bersekolah. (ynt)

BPKAD Serahkan Dokumen Aset ke Kejaksaan Mataram (Suara NTB) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Mataram, telah menyerahkan sejumlah dokumen ke Kejaksaan Tinggi. Dokumen diserahkan berupa adendum atau kontrak kerjasama antara Pemkot Mataram dengan PT. Pasifik Cilinaya Fantasi mulai tahun 1997, 2002 hingga 2007. “Kalau tidak salah sebulan lalu kami berikan dokumen itu,” sebut Kepala BPKAD Kota Mataram, Yance Hendra Dirra Selasa (2/2).

Katanya, sertifikat dari 53 aset milik Pemkot Mataram diduga dijual oleh Mataram Mall, baru didapatkan 15 sertifikat. Sedangkan, sisanya belum diserahkan oleh Mataram Mall. “Mungkin orangnya berada di luar daerah ma-

kanya belum diserahkan,” ujarnya.

Yance enggan mengomentari 16 titik aset diusut oleh Kejaksaan. Pasalnya, dia tidak mengerti dan bagian apa yang jadi temuan Kejaksaan. Secara teknis disampaikan, re-

daksi dalam sertifikat mengatakan jual beli. Dia meluruskan bahwa sebenarnya jual beli atas hak guna bangunan sesuai sisa kontrak, bukan jual beli lahan. Namun demikian, dia tidak mengerti bahasa hukum. “Kalau hukum

saya tidak tahu. Secara ekonomi jual beli atas hak saja,” cetusnya.

Jual beli atas hak guna bangunan menurutnya, tidak jadi masalah. Sesuai kontrak kerjasama PT. PFC hingga tahun 2026.

BPKAD dan Mataram Mall kata Yance, sudah dipanggil oleh Komisi II DPRD Kota Mataram.

Semua dokumen disampaikan apa adanya. Manajer Mataram Mall juga menyampaikan tidak ada jual beli.

Dugaan jual beli aset milik Pemkot Mataram Mall ini mencuat sejak tahun 2015 lalu.

Pemkot Mataram telah membentuk tim khusus untuk mengusut dugaan jual beli aset tersebut. Tapi tim khusus kewalahan menghimpun data.

Penjabat Walikota Mataram, Dra. Hj. Putu Selly Andayani.M.Si., rupanya geram dengan sikap PT. PFC tidak kooperatif. Aparat penegak hukum diminta turun mengusut hal tersebut. Dua institusi penegak hukum, yakni Polres Mataram dan Kejati NTB, mengambil langkah cepat dengan mengusut dugaan penjualan aset tersebut. (cem)

Tak Ada Lahan untuk Jam Operasional Warnet dan ’’Playstation’’ akan Dibatasi Pembangunan TPU Mataram (Suara NTB) Penjabat Walikota Mataram Dra. Hj. Putu Selly Andayani, M.Si., menegaskan akan membatasi jam operasional warung internet dan playstation di Kota Mataram.

Kedua tempat ini jadi tempat bersembunyi siswa saat jam sekolah. Dan dijadikan tempat judi online. “Saya minta semua warnet dan playstation buka sampai jam 22.00 wita,” tegas Selly dikonfirmasi terkait terjaringnya enam siswa oleh Satpol PP, Senin (1/2).

Dia mengapresiasi tindakan tegas dilakukan Pol PP. Sebab, siswa adalah generasi penerus bangsa. Pihak sekolah kata Selly, juga harus memperketat pengawasan terhadap siswa mereka, karena jadi tanggungjawab sekolah. “Kalau sudah di sekolah itu tanggungjawab sekolah. Di rumah

itu baru orangtua. Sekolah juga harus cek siswanya masuk atau tidak,” ujarnya.

Enam siswa yang tertangkap yakni tiga dari SMP Muhammadiyah, dua siswa SMAN 3 Mataram dan SMAN 7 Mataram satu orang.

Selly menyesalkan hal tersebut. Seharusnya, siswa - siswa ini diharapkan jadi penerus, bukan membolos. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, harus memberikan pembinaan dan pengawasan ke semua sekolah. “Mereka ini yang akan menggantikan kami.

Kalau mereka bolos, gimana jadinya negara ini,” sesalnya.

Dikonfirmasi terpisah, Kepala Dikpora Kota Mataram H. Sudenom mengatakan, sedang turun ke beberapa sekolah. Hal ini dimaksud agar sekolah lebih ketat dalam pengawasan dan absensi siswa.

Divisi Advokasi Lembaga Perlindungan Anak (LPA) NTB, Joko Jumadi, MH., mengatakan, kenakalan anak (siswa, red) seperti membolos saat jam sekolah, diindikasi lemahnya komunikasi sekolah.

Dia sepakat siswa terlambat diberikan sanksi, tapi bukan tidak diberikan masuk belajar.

Sanksi bersifat edukatif misalnya, siswa dibebankan membuat resume dan laporan lainnya. “Saya pikir ini akan lebih mendidik, ketimbang gerbang dikunci kemudian siswa pergi kemana,” ujarnya.

Penindakan oleh aparat misalnya, hanya bertitik pada pelaku atau siswa saja. Tetapi, tidak pernah menyasar ke pengusaha playstation atau warnet. Paling penting menurutnya, komunikasi sekolah dengan orangtua harus kembali dibangun. (cem)

Tanggul Dasan Cermen Mulai Diperbaiki Mataram (Suara NTB) Dinas Pekerjaan Umum Kota Mataram mulai memperbaiki tanggul di Dasan Cermen yang sempat ambruk.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Mataram, Ir. H. Mahmuddin Tura mengatakan, kerusakan tanggul mencapai 50 meter. Hal ini akibat debit air besar sehingga menggerus dataran Sungai Unus.

Dia membantah kerusakan itu akibat buruknya kualitas bangunan. “Bukan kualitas.

Dan ndak bisa kita lawan alam ini,” terangnya di temui Suara NTB, Selasa (2/2).

Sebenarnya satu konstruksi cukup bagus menggunakan beton seperti pembuatan kanal. Tapi anggarannya cukup besar dan anggaran Pemkot

Mataram tidak mampu menggunakan konstruksi tersebut.

“Sebenarnya bisa kita gunakan konstruksi seperti kanal. Tapi anggaran kita ndak cukup,” ujarnya.

Untuk kerusakan tanggul seperti ini, pihaknya memiliki dana sporadis di masing masing bagian. Anggaran perbaikan tanggul diambil dari dana sporadis Seksi Sungai dan Pantai. Dia menyebutkan, perbaikan tanggul Dasan Cermen Rp 25 juta. Pekerjaannya dilakukan secara swakelola.

“Karena tidak dikerjakan secara kontraktual. Anggarannya hanya Rp 25 juta,” sebutnya.

Mahmuddin membantah, tanggul Sungai Unus di Dasan Cermen dikerjakan tahun 2014. Melainkan proyek lima

tahun yang lalu. Masa pemeliharaan kontraktor telah habis. Otomatis pemeliharaan dan perbaikan jadi tanggungjawab pemerintah.

Penjabat Walikota Mataram, Dra. Hj. Putu Selly Andayani, M.Si sebelumnya, meminta Dinas Pekerjaan Umum Kota Mataram segera memperbaiki tanggul tersebut. Dikhawatirkan kerusakan tanggul akan meluas, jika tidak segera diperbaiki. Senada dengan Kadis PU. Selly mengatakan kerusakan bukan dipicu kualitas proyek, tetapi debit air tinggi.

Pekerjaan fisik kata Selly, sudah diperiksa oleh Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI perwakilan NTB dan tidak ada permasalahan. (cem)

Mataram (Suara NTB) Pemkot Mataram berencana membangun tempat pemakaman umum (TPU) dan membentuk UPTD khusus untuk pemakaman di bawah Dinas Pertamanan Kota Mataram. Tapi rencana pembangunan TPU tersebut saat ini terkendala lahan. Menurut Kepala Dinas Pertamanan Kota Mataram, H. M. Kemal Islam kepada Suara NTB bahwa pihaknya belum menemukan lahan untuk pembangunan TPU tersebut. “Belum ada, mana ada tanahnya. Belum ada tanah dan sekarang tanah di kota mahal sekali,” cetusnya.

Penyediaan lahan pemakaman umum oleh pengembang sampai saat ini juga disampaikan Kemal belum ada titik temu antara Pemkot Mataram dengan para pengembang. Padahal hal ini telah dibahas sejak beberapa tahun lalu. “Makanya itu yang kita minta sama pengembang sekarang untuk mereka mau berembuk bersama-sama untuk menyiapkan lokasi pemakaman umum untuk warga yang tinggal di komplek-komplek yang dibangun oleh pengembang,” jelasnya.

Kemal meminta kepada

(Suara NTB/ynt)

Penyempitan Saluran

para pengembang untuk pro aktif membahas persoalan ini. Pihaknya pun ingin kembali duduk bersama dengan para pengembang bagaimana menyiapkan lahan pemakaman. “Kalau mereka ndak diundang, mereka ndak ada inisiatif. Sedangkan kita sudah minta mereka berembuk bagaimana maunya, apa sih solusinya,” ujarnya.

Para pengembang disampaikan Kemal wajib menyerahkan lima persen fasilitas sosial (fasos) dan fasilitas umum (fasum) untuk lahan pemakaman dari 30 persen fasos dan fasum yang harus disiapkan pengembang. “Lima persen itu yang sekarang kita tuntut bagaimana mereka berembuk sesama pengembang,” cetusnya. Ia pun menyarankan agar para pengembang mengeluarkan anggaran bersamasama untuk membeli tanah yang dimanfaatkan sebagai TPU dan diserahkan kepada Pemkot Mataram.

Pada tahun 2014 lalu, para pengembang juga pernah dikumpulkan oleh Wakil Walikota Mataram waktu itu dan diharapkan agar para pengembang ini mengambil langkah-langkah terkait persoalan ini. “Tapi sampai saat ini belum ada titik temu,” cetusnya. Kemal mengatakan secara pribadi, ia tetap menanyakan hal ini kepada pengembang yang ada di Mataram termasuk kepada pengurus R E I (Real Estate Indonesia). (ynt)

Rabu, 3 Februari 2016

Cara Bank Indonesia Menjaga Stabilitas Inflasi NTB Mataram (Suara NTB) Koordinasi antara Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPBI ) Provinsi NTB dengan pemerintah daerah terus ditingkatkan dalam pengendalian inflasi daerah. Bank Indonesia tergabung dalam Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID), koordinasi antar anggota TPID intens dilakukan, bahkan hingga level provinsi dan kabupaten/kota.

Koordinasi dilakukan untuk memastikan ketersediaan pasokan komoditas-komoditas strategis yang dapat menyumbang inflasi. Operasi pasar-pun telah dilakukan oleh Bulog Divre NTB untuk menjaga stabilitas harga beras. TPID juga telah menyusun program kerja yang bersifat strategis untuk menjaga stabilitas harga komoditas serta mendukung pencapaian inflasi NTB tahun 2016 berada dalam sasarannya.

Untuk informasi, tekanan inflasi di bulan Januari 2016 meningkat dibandingkan bulan sebelumnya.

Pada bulan Januari 2016 laju Indeks Harga Konsumen (IHK) di NTB tercatat inflasi sebesar 1,16 persen (mtm), meningkat dibanding inflasi bulan sebelumnya 0,92 persen (mtm).

Inflasi IHK NTB tersebut lebih tinggi dibandingkan inflasi IHK nasional bulan Januari 2016 yang tercatat sebesar 0,51persen (mtm).

Inflasi NTB pada bulan Januari 2016 bersumber dari kenaikan harga tomat sayur, bawang merah, dan cabai rawit. Inflasi NTB bulan Januari 2016 menempati peringkat ketiga tertinggi setelah Sulawesi Tenggara (1,4persen mtm) dan Sulawesi Selatan (1,2persen mtm).

Laju inflasi tahunan NTB bulan Januari 2016 juga meningkat mencapai 4,11persen (yoy), lebih tinggi dibandingkan bulan sebelumnya yang sebesar 3,41persen (yoy) maupun inflasi tahunan nasional yang sebesar 3,62persen (yoy).

Kelompok volatile food tercatat mengalami inflasi yang cukup tinggi, mencapai 3,85 persen (mtm) atau 5,64 persen (yoy). Tomat sayur, bawang merah, dan cabai rawit merupakan komoditas utama yang menyumbang inflasi volatile food di bulan Januari 2016.

Tingginya curah hujan ditengarai memberikan dampak pada produksi tanaman hortikultura tersebut.

Sedangkan kelompok administered price pada bulan Januari 2016 mengalami deflasi sebesar 0,11persen (mtm) atau inflasi 3,72persen (yoy).

Dipengaruhi penurunan harga BBM dan gas elpiji.

Sementara kelompok inflasi inti menunjukkan peningkatan dibanding bulan sebelumnya, namun relatif terkendali jika dibandingkan kelompok inflasi volatile food. Inflasi kelompik inti tercatat sebesar 0,43persen (mtm) atau 3,59persen (yoy). Peningkatan tersebut didorong oleh meningkatnya tarif tukang bukan mandor, baik di Kota Mataram maupun Kota Bima.

Tahun 2016 diperkirakan masih terdapat tekanan inflasi, terutama dari kelompok volatile food.

Dampak lanjutan fenomena El Nino yang diperkirakan masih berlanjut di tahun 2016 yang kuat menjadi resiko utama yang perlu diwaspadai.

Fenomena El Nino diperkirakan akan mempengaruhi jadwal panen di awal tahun 2016 dan produksi komoditas beras. Anomali cuaca lainnya yang perlu diwaspadai adalah adanya fenomena Madden Julian Oscillation (MJO) yang berdampak pada cuaca NTB memasuki fase basah di awal tahun 2016 ini.

Fenomena tersebut berdampak pada tingginya curah hujan sehingga dapat mengganggu produksi tanaman hortikultura. Risiko inflasi lainnya berasal dari kelompok administered price, yaitu: (i) penyesuaian harga elpiji 3 Kg sebesar Rp 1.000/Kg, (ii) risiko inflasi yang bersumber dari pengalihan pelanggan listrik dengan daya 900 VA ke daya 1.300 VA yang rencananya akan dilakukan pada Agustus 2016. Namun, risiko administer price tersebut dapat diminimalisir apabila pemerintah konsisten dalam penyesuaian harga BBM seiring dengan tren harga minyak dunia.(bul/Humas Bank Indonesia NTB)

Prijono

SUARA NTB

Halaman 3

SUARA NTB Rabu, 3 Februari 2016

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 4

Kejari Bentuk TP4D Dukung Rumah Sakit Islam BADAN Amil Zakat Daerah (Bazda) Kabupaten Lombok Timur (Lotim) menghibahkan dana sebesar Rp 5 miliar untuk mendukung pembangunan Rumah Sakit Islam Kita. Lokasi pembangunan rumah sakit ini adalah di Labuhan Haji.

Ketua Bazda Lotim, H. Rawitah Asyari kepada Suara NTB Selasa (2/2), menjelaskan, pihaknya sudah ketemu langsung dengan Sekda Lotim H. Rohman Farly yang (Suara NTB/bul) juga Ketua Yayasan Rumah H. Rawitah Asyari Sakit Islam Kita.

Sesuai petunjuk dari Bupati Lotim, H. Moch Ali Bin Dachlan, katanya, alokasi anggaran rumah sakit ini tahap pertama ini sebagian besar bersumber dari Badan Amil Zakat. Saat ini proses pembangunan Rumah Sakit Islam Kita ini sedang dalam proses melengkapi syarat-syarat administrasi. “Mulai dari aspek perizinan, dan syarat administrasi lainnya sedang dilengkapi,” katanya.

Termasuk urusan gambar desain gedung rumah sakit sedang dalam peroses pembuatan. Tahun 2016 ini rencananya pembangunan fisik rumah sakit akan mulai dikerjakan. Belum diketahui kontraktor mana yang nantinya akan dipakai.

Diketahui alokasi anggaran disiapkan untuk tahap pertama pembangunan sebesar Rp 7.5 miliar. Selain dari Bazda, anggaran sebesar Rp 2,5 miliar bersumber dari hibah Pemerintah Kabupaten Lotim.

Bangunan rumah sakit ini dihajatkan bisa sampai lantai empat. Namun untuk tahap petama ini mulai dibangun sampai lantai dua atau sampai lantai tiga. Adapun para tenaga nantinya yang akan dipekerjakan di Rumah Sakit Islam Kita ini semuanya berasal dari Lotim.

“Sudah kita mulai pikirkan, apabila sudah tuntas pembangunannya maka kita akan cari sumber dayanya yang ada di Lotim. Baik tenaga dokter, perawat maupun bidan serta tenaga medis lainnya,” ucapnya. (rus)

Diharapkan Pejabat Tak Takut pada Jaksa Selong (Suara NTB) Kejaksaan Negeri (Kejari) Selong Lombok Timur (Lotim) telah membentuk Tim Pengawal Pengaman Pemerintahan Pembangunan Daerah (TP4D). Tim yang dikomandoi Kepala Seksi (Kasi) Intelijen ini berperan membantu pemerintah daerah dalam mengawal pelaksanaan pembangunan. Mereka siap menjadi mitra jajaran pemerintah daerah, sehingga diharapkan pejabat tidak takut dengan kejaksaan.

Kasi Intelijen Kejari Selong, Jeffry Lokopessi, pada Suara NTB belum lama ini, menegaskan, adanya TP4D ini akan bisa meminimalisir tindakan pelanggaran hukum dari proses pelaksanaan pembangunan di tingkat daerah.

Menurut Jeffry, selama ini kebanyakan kesalahan di bidang administrasi yang muncul. Kehadiran kejaksaan sebagai mitra ini bisa membantu meluruskan segala indikasi kesalahan. Pembentukan TP4D, katanya, merupakan amanah dari Kejaksaan

Agung (Kejagung). ‘’Prinsip para penegak hukum termasuk kejaksaan tidak serta merta menjerat. Namun turut serta dalam melakukan pembinaan hukum,’’ ujarnya.

Kejaksaan sebagai bagian dari lembaga penegak hukum mendukung setiap proses keberhasilan pembangunan di daerah. “Kita bertugas mendampingi pemerintah, mulai perencanaan, pengawalan, termasuk cegah dini timbulnya kerugian negara,” imbuhnya.

Pembentukan TP4D in diakui Jeffry baru sebulan terakhir

diberlakukan. Karena itu belum ada jajaran Pemerintah Kabupaten Lotim yang memahami tugas pokok dan fungsi dari TP4D Kejaksaan Negeri Selong.

“Komunikasi dengan jajaran dinas ini belum kita lakukan secara secara resmi,” ucapnya.

Dalam melaksanaan tugas pokok dan fungsinya ini, TP4D Kejari ini siap memberikan penerangan hukum kepada pejabat di lingkup SKPD. Termasuk yang akan dilakukan, berkunjung ke sekolah-sekolah untuk memberikan pendidikan hukum kepada para peserta

Bagian Kesra Tingkatkan Koordinasi dengan Pengawas Selong (Suara NTB) Tahun 2016 ini, Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Timur (Lotim) kembali mengelola sejumlah anggaran bantuan sosial (bansos). Terbesar dari dana untuk paket lebaran bagi kaum miskin, yakni besarannya Rp 21 miliar. Belum lagi dari anggaran-anggaran lainnya. ‘’Dalam merealisasikan dana bansos itu, Bagian Kesra ini mencoba meningkatkan koordi(Suara NTB/rus) nasi dengan pengawas internal, Cucu Mansur seperti Inspektorat. Termasuk Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP),’’ ujar Kabag Kesra Setda Lotim, Cucu Mansur kepada Suara NTB di Selong, Selasa (2/2).

Disebut selain dana untuk paket lebaran dana-dana dimaksud adalah penanggulangan gizi buruk Rp 503 juta, bantuan untuk pengadaan semen Rp 700 juta dan lainnya. Pengawas internal, seperti Inspektorat katanya tidak saja melakukan pengawasan, tapi juga melakukan pembinaan. “Kita pinginnya berjalan dengan baik. mudahan ke depan ini tidak ada persoalan,” ucapnya.

Diketahuinya selama dua periode terakhir ini, pencairan bansos berupa pemberian sembako kepada 50 ribu masyarakat miskin pada tahun 2014 dan 80 ribu sembako paket lebaran tahun 2015 lalu sempat dibidik aparat penegak hukum. Pada pelaksanaan tahun 2016 ini tidak diinginkan lagi menjadi bahan bidikan aparat penegak hukum, baik kepolisian maupun kejaksaan.

Karenanya, untuk alokasi paket lebaran uang memiliki alokasi anggaran terbesar pihaknya cukup hati-hati. Rencananya ke depan, realisasinya akan lebih cepat dari sebelumnya. Hal ini dimaksudkan agar lebih lama prosesnya. “Rencana awal April sudah kita beraksi,” katanya.

Dalam pelaksanaannya tetap melibatkan rekanan. Jika ada kualitas yang tidak sesuai spesifikasi dan ditemukan oleh hasil pemeriksa barang, maka kewajiban dari rekanan untuk mengembalikan.

Sementara itu, untuk pengadaan bantuan-bantuan semen dengan anggaran Rp 700 juta nantinya juga akan ditender. Targetnya dari anggaran itu bisa disediakan menjadi 12 ribu zak semen. Semen-semen ini akan disalurkan melalui mekanisme proposal. “Siapa masyarakat yang butuh, ajukan proposal dan kita akan berikan,” ujarnya. (rus)

Jeffry Lokkopessi

Talud Dua Kali Rusak

Inspektorat Minta Kontraktor Manfaatkan Masa Pemeliharaan

Sekda KLU Lewati Batas Waktu

Realisasi Bansos

mengedepankan pencegahan daripada penindakan. “lakukan tindakan preventif dulu, lakukan pembinaan, Tapi bukan berarti tidak disikat jika sudah jelas kesalahannya. Intinya lebih mengedepankan pengembalian kerugian negara. Jangan sampai kerugian besar, kembalikan segera ke jalan yang benar,” tandasnya. (rus)

(Suara NTB/rus)

Sesuai UU ASN Tanjung (Suara NTB) Jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Lombok Utara (KLU) dinilai sudah “uzur”, karena melebihi batas waktu yang diatur regulasi sesuai Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (ASN), yakni 5 tahun. Menyikapi hal itu, Komisi l DPRD KLU pun mengakui, eksekutif perlu memberi klarifikasi ke publik menyangkut hal itu.

Ketua Komisi l DPRD KLU, Ardianto, SH, kepada wartawan di ruang kerjanya, Selasa (2/2) mengatakan, eksekutif harus muncul memberi penjelasan perihal pertanyaan publik menyangkut jabatan Sekda, yang masih dijabat Suardi, SH. Sebagaimana Undang - Undang No. 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), tertuang dalam Pasal 19 ayat (1) huruf c dan Pasal 115 ayat (1), menegaskan jabatan sekda memiliki jangka waktu hingga 5 tahun.

Sementara, Suardi, diketahui menjabat sejak Desember 2010, sehingga masa jabatannya berakhir pada Desember 2015 lalu.

“Persoalannya, apakah ketika habis masa jabatan Sekda, diperpanjang atau bagaimana? Banyak pertanyaan ke kami, masa jabatan Sekda harusnya sudah berakhir. Perlu ada penjelasan eksekutif, kapan sebenarnya masa jabatannya berakhir,” tanya Ardianto.

Keberadaan Sekda dalam masa jabatannya sudah berakhir, patut dicermati. Mengingat Sekda merupakan jabatan tertinggi di PNS. Sekda juga kerap mendapat disposisi oleh Bupati (Penjabat) untuk menghadiri sidang - sidang atau rapat resmi lainnya. Artinya, pada posisi tersebut, keberadaan Sekda akan berdampak pada produk yang dihasilkan. “Dalam situasi ini, maka akan berpengaruh terhadap keabsahan produk yang dihasilkan,” imbuhnya.

Di sisi lain ia menilai, kinerja Suardi cukup bagus, walaupun selama 5 tahun keberadaanya, yang bersangkutan diklaim stagnan dalam proses koordinasi dan komunikasi multi pihak (eksekutif - legislatif, eksekutif - masyarakat).

Contohnya sebut Ardianto, beberapa program pembangunan yang berlarut - larut dan tidak berjalan dengan baik, begitu pula kisruh misalokasi atau penyimpangan realisasi bantuan sosial yang tidak bisa dijelaskan Sekda ke publik.

Menyikapi persoalan itu, pihaknya di Komisi l akan memanggil eksekutif dalam waktu dekat. Pemanggilan ini semata-mata untuk memperjelas kepada DPRD, kapan Sekda dilantik dan kapan pula jabatannya berakhir.

“Tidak ada maksud politis kalangan DPRD ingin mengetahui batas waktu Sekda. Intinya DPRD hanya ingin tahu batas waktu dari tahun berapa hingga berapa. Kalau memang masa jabatan sudah habis dan ingin diperpanjang, ya mekanismenya harus dilantik lagi,” cetus Ardianto. (ari)

didik. ‘’Tanamkan sikap sejak dini ketaatan terhadap aturan hukum dan memberikan pendampingan hukum,’’ terangnya.

Hal senada disampaikan Kasi Pidana Khusus, Iwan Gustiawan, menegaskan, kejaksaan tidak diinginkan lagi ada kesan sebagai pemadam kebakaran. Menurutnya, kebijakan anggaran sekarang beda, lebih

(Suara NTB/ari)

RUSAK - Inilah proyek talud yang masih dalam pemeliharaan. Meski sudah dua kali diperbaiki, tapi masih rusak.

Tanjung (Suara NTB) Proyek talud Dusun Bagek Kembar yang diketahui 2 kali mengalami kerusakan hingga kini masih diperiksa Inspektorat Kabupaten Lombok Utara (KLU). Sejauh ini, belum dihitung besaran kerugian negara dari proyek yang ada di ruas jalur Jalan Lokok Rangan - Santong ini, mengingat proyek tersebut masih dalam masa pemeliharaan.

Kepala Inspektorat KLU, H. Zaenal Idrus, SH., Selasa (2/2) mengakui, telah menurunkan tim untuk mengecek lokasi proyek talud di Desa Kayangan. Sebelum menghitung kerugian negara yang timbul akibat kerusakan, pihaknya akan memastikan lebih dulu bahwa kontraktor melakukan perbaikan selama masa pemeliharaan.

“Kerugian negara belum kita tetapkan. Lagi pula, proyek itu masih menjadi tanggung jawab kontraktor karena masih dalam masa pemeliharaan,” ujar Zaenal Idrus.

Alangkah baiknya menurut Idrus, agar kontraktor memiliki komitmen untuk memperbaiki dalam 6 bulan masa pemeliharaan. Sebab jika tetap rusak dan melewati batas masa pemeliharaan, maka pihaknya akan menghitung kerugian negara yang harus dikembalikan oleh kontraktor.

Terpisah, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan

Pertambangan dan Energi (PUPE) KLU, Drs. H. Raden Nurjati, menjelaskan tim pengawas proyek sudah melaporkan kondisi kerusakan talud.

Baginya, dalam kondisi musim penghujan sekarang ini akan sangat sulit bagi kontraktor untuk memperbaiki. Pasalnya, proyek talud ini sendiri sudah diperbaiki pascakerusakan pertama. Namun perbaikan yang dilakukan kembali jebol lantaran kondisi cuaca yang tidak mendukung.

Baginya, kontraktor pemegang proyek memiliki inisiatif untuk memperbaiki.

Terbukti, talud yang rusak pada musim penghujan usai dikerjakan pada November 2015 lalu itu, telah diperbaiki oleh kontraktor. Hanya saja, pekerjaan hasil perbaikannya kembali rusak lantaran cuaca yang tidak mendukung serta diduga akibat beban air yang cukup besar.

Nurjati mengklaim, proyek talud merupakan proyek pembangunan pelengkap jalan Lokok Rangan-Santong, satu paket dengan proyek rabat jalan di Ancak Senaru. Total anggarannya sekitar Rp 1,4 miliar.

“Proyek talud ini sudah diPHO (Provisional Hand Over) atau serah terima pertama pada November 2015, dan FHO (Final Hand Over) dilakukan setelah masa pemeliharaan selama dalam 6 bulan,” demikian Nurjati. (ari)

Tolak Penyedotan Pasir Laut

Masyarakat Pesisir Lotim akan Surati Presiden Selong (Suara NTB) Terkait rencana penyedotan pasir laut yang salah satunya dilakukan di perairan Lombok Timur (Lotim) oleh PT Tirta Wahana Bali Internasional (TWBI) melalui perusahaan rekanannya PT. Dinamika Atria Jaya (DAR) masih jadi polemik di Lotim. Sebagai bentuk penolakan terhadap rencana penyedotan pasir laut itu, masyarakat pesisir Lotim bersama DPRD Lotim bertekad melayangkan surat ke Presiden Ir. Joko Widodo untuk mencabut Perpres No 51 Tahun 2014 Tentang Reklamasi Teluk Benoa itu.

Dalam hearing yang dilakukan di Gedung DPRD Lotim, Selasa (2/2), perwakilan masyarakat, Amin Aminullah, menegaskan, jika penyedotan pasir laut akan sangat mengancam kelangsungan hidup bagi masyarakat pesisir yang menyandarkan hidupnya hanya dengan melaut.

Dengan demikian, tindakan itu sudah jelas, jika pemerintah berencana melakukan proses pemiskinan kepada masyarakat secara tersistematis terhadap rakyatnya sendiri. Maka dari itu, ia meminta kepada DPRD Lotim membantu masyarakat agar rencana penyedotan pasir laut khususnya di perairan Lotim tidak kunjung dilakukan.

Menanggapi hal ini, Wakil Ketua DPRD Lotim, Daeng Paelori menjelaskan jika salah satu pertimbangan dalam Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) adalah didengarnya aspirasi rakyat apakah menyatakan setuju atau tidak terkait rencana penyedotan pasir laut. Selain itu, salah satu langkah yang dilakukan untuk mencegah untuk dilakukannya pengerukan pasir laut itu adalah dengan menyurati presiden agar segera menentukan sikap terkait persoalan yang saat ini

dinilainya sudah sangat meresahkan masyarakat.

Sementara, Ketua DPRD Lotim, H. M. Khaerul Rizal, mengaku tidak punya kewenangan dalam konteks penambangan pasir. Dari awal sampai saat ini kisruh rencana penyedotan pasir semakin berkembang.

DPRD Lotim tidak pernah menerima sehelai suratpun untuk pemberian izin untuk dilakukan penyedotan pasir laut itu. “Berbicara mengenai Amdal itu urusan pusat. Kita tidak pernah terlibat, apalagi dimintai rekomendasi,” klaimnya.

Sementara, perwakilan dari Badan Lingkungan Hidup dan Penanaman Modal (BLHPM) Lotim, Mariani, yang ikut dalam rapat tekhnis pengkajian Amdal di Bali beberapa waktu lalu mengaku jika saat ini proses Amdal sedang dilakukan. Dalam pengkajian Amdal itu, katanya, salah satu syaratnya harus ada persetujuan dari masyarakat. (yon)

(Suara NTB/yon)

TOLAK - Masyarakat pesisir di Lotim kembali mendatangi DPRD setempat. Kedatangan mereka untuk meminta dukungan dari DPRD Lotim dalam menyuarakan aspirasinya menolak penyedotan pasir laut.

(Suaras NTB/yon)

ANTRE - Sejumlah masyarakat saat mengantre di Disosnakertrans Lotim untuk mengurus persyaratan pembuatan kartu BPJS Kesehatan, Selasa (2/2).

Disosnakertrans Dekatkan Pelayanan ke Masyarakat Selong (Suara NTB) Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disosnakertrans) Kabupaten Lombok Timur (Lotim) mengharapkan kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) untuk membuat Unit Pelaksana Tekhnis (UPT) tingkat kecamatan. Pihak Disosnakertrans memandang jika langkah itu dilakukan akan lebih efektif, terutama dalam mendekatkan pelayanan kepada masyarakat.

Dikonfirmasi di ruang kerjanya, Selasa (2/2), Kepala Bidang BO-BS pada Disosnakertrans Lotim, Muhammad Sabrun mengatakan, alasan Disosnakertrans Lotim mengharapkan kepada BPJS Lotim untuk membuat UPT di tingkat kecamatan untuk lebih mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Terlebih, Kabupaten Lotim merupakan daerah yang memiliki jumlah penduduk terbanyak, yakni sekitar 1,3 juta jiwa serta luas daerah yang cukup signifikan.

Pasalnya, dengan pelayanan hanya dilakukan di dalam kota

baik yang mengurus di kantor BPJS, Disosnakertrans sangat merugikan masyarakat terutama yang berasal dari kecamatan yang jauh dari pusat kota seperti Sambelia, Sembalun, Jerowaru dan beberapa kecamatan lainnya. “Sebaiknya BPJS buka UPT di tingkat kecamatan, itu lebih efektif untuk mendekatkan masyarakat dengan pelayanan. Sehingga, masyarakat juga tidak kelimpungan bolak-balik mengurus ini itu jika ada kekurangankekurangan persyaratan yang ia bawa dari rumah, biaya transportasi juga harus dipertimbangkan,”harapnya.

Selain itu, ia juga berharap kepada BPJS untuk mengaktifkan langsung kartu BPJS masyarakat yang terutama sekali yang sangat membutuhkan, seperti masyarakat sakit yang saat itu kartu BPJS sangat dibutuhkan. “Selama ini kan, masyarakat harus menunggu 14 hari baru bisa aktif. Selama dia sakit di waktu 14 hari itu, mereka yang tanggung sendiri pengobatannya,”jelas Sabrun. (yon)

SUARA PULAU LOMBOK

SUARA NTB Rabu, 3 Februari 2016

Halaman 5

Tetapkan Satu Calon Tersangka

Karantina Pertanian Musnahkan Ayam Ilegal Giri Menang (Suara NTB) – Barang bukti berupa ratusan ekor ayam ilegal yang ditangkap di perairan Mapak Mataram dan Malimbu Kabupaten Lombok Utara (KLU) dimusnahkan oleh Balai Karantina Pertanian kelas I Mataram. Selain melakukan pemusnahan barang bukti, pihak karantina juga terus memproses kasus ini. ‘’Dalam penanganan kasus ini, pihak Karantina berkoordinasi dengan Polda NTB. Sejauh ini, kasus ini sudah naik ke tahap penyidikan di mana sudah ada calon tersangka dari pihak penerima ayam ilegal,’’ ujar Kepala Balai Karantina Pertanian Kelas I Mataram, drh.

Putu Tarunanegara di sela-sela pemusnahan ayam ilegal, Selasa (2/2).

Menurutnya, jumlah ayam yang dimusnahkan sebanyak 494 ekor sisa dari 2.150 ekor ayam yang diamankan dari dua kali penangkapan. Sedangkan sisa ayam yang diamankan tersebut telah mati. Bahkan

dalam proses penangkapan hingga diturunkan di Karantina Wilker Lembar, ada 1.000 ekor yang mati.

Menurutnya, pemusnahan barang bukti ini salah satu tindakan Karantina, jika ayam tersebut ilegal.

Ribuan ayam ini ilegal dimusnahkan, lantaran pengiriman ayam tidak dilengkapi dokumen karantina dari daerah asal. Pengiriman ayam ini ilegal, karena masuk melalui pelabuhan yang belum ditetapkan.

Dijelaskannya, pengiriman ayam ilegal ini sudah sering terjadi. Bahkan pihaknya lama melakukan penyelidikan. Namun pihaknya agak

sulit melakukan penangkapan, karena keterbatasan personel. Selain itu pelaku sengaja melakukan pengiriman waktu Subuh di mana saat itu kondisi sepi. Modusnya, para pelaku mengirim melalui lokasi yang berubah-ubah, sehingga sulit dideteksi.

Penanganan kasus ini, lanjutnya, tetap berjalan. Saat ini kasus ini telah masuk ke penyidikan. Di mana satu orang selaku penerima ayam tersebut sebagai calon tersangka.Terkait penanganan kasus ini, pihaknya bekerjasama dengan Polda NTB. “Kalau ada bukti-bukti cukup baru ditetapkan tersangka,” ujarnya. (her)

(Suara NTB/her)

MUSNAHKAN - Pihak Karantina Lembar memusnahkan ribuan ekor ayam ilegal yang masuk ke NTB melalui jalur ilegal, Selasa (2/2).

Dampak UU Desa

Ketimpangan Desa dan Kelurahan Kian Lebar

Benahi Sistem Layanan SIM USAI ditunjuk sebagai Kasat Lantas Polres Lombok Tengah (Loteng) yang baru, AKP Pratiwi Noviani, SH, langsung bergerak cepat. Dengan fokus utama melakukan pembenahan di internal Satlantas Polres Loteng, terutama pada sistem dan pola pelayanan pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM). Mengingat, proses pembuatan SIM di Satlantas Polres Loteng sempat menjadi sorotan publik.

“Pembenahan kita mulai dari internal dalam hal ini personel Satlantas Polres Loteng. Baru kemudian kepada sisten dan pola pelayanannya. Mulai dari layanan SIM, pengurusan lakalantas dan urusan lainnya,” terangnya pada Suara NTB, Selasa (2/2).

Diakuinya, khusus untuk sistem pelayanan pembuatan SIM sudah sangat bagus. Standar pelayanannya pun sudah mengikuti standar nasional. Mengingat, Satlantas Polres Loteng merupakan salah satu Satlantas di NTB yang menjadi pilot project standar layanan pembuatan SIM, sehingga semua prosedur layanan sudah sesuai dengan standar yang ada. “Tapi pembenahan tetap harus dilakukan. Supaya pola dan sistem layanan pembuatan SIM ke depan, bisa lebih baik lagi dari sebelum-sebelumnya,” tegasnya.

Pasalnya, kendati semua prosedur dan standar layanan sudah sesuai dengan standar yang ada bukan berarti tanpa kekurangan. Adanya persoalan dan sorotan dari masyarakat, menunjukkan kalau pola dan sistem layanan pembuatan SIM belum sepenuhnya sesuai dengan harapan masyarakat.

Walaupun standarnya sudah dibuat sesuai standar yang ada.

Untuk menuju ke sana, maka harus diawali dari internal Satlantas Polres Loteng. Dalam arti, pembenahan personel mutlak dilakukan, sehingga personel yang ada benarbenar siap menjalankan tugas dan sesuai tuntutan dan kebutuhan masyarakat.

Karena pada prinsipnya, kata alumnus Akpol tahun 2009 ini, polisi merupakan abdi masyarakat, sehingga menjadi satu kewajiban bagi aparat kepolisian, khususnya lagi personel Satlantas Polres Loteng memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat. Jangan sampai ada masyarakat yang kecewa dengan kualitas pelayanan yang diberikan personel Satlantas Polres Loteng.

“Untuk mewujudkan harapan tersebut, bukan persoalan mudah.

Butuh kemauan yang kuat dari seluruh personel yang ada,” ujar mantan Kasat Lantas Polres Bima ini. (kir)

tersebut ada,” ujar anggota DPRD Loteng, H.L. Arif Rahman Hakim, S.E, kepada Suara NTB, Senin (1/2).

Sehingga wajar jika kemudian muncul aspirasi dari sejumlah kelurahan yang di Loteng untuk kembali statusnya menjadi desa. Karena ternyata, dengan berstatus desa perhatian yang diberikan oleh pemerintah begitu besar. Jauh berbeda dengan perhatian yang diberikan oleh pemerintah terhadap kelurahan. Alasannya, di undang-undang yang baru khusus mengatur desa, sementara kelurahan tidak masuk di dalamnya.

Padahal dari sisi beban tugas

dan tanggung jawab, desa dan kelurahan sama-sama memiliki tanggung jawab besar dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Ia menjelaskan, salah satu ketimbangan yang begitu terasa yakni dari sisi keberpihakan anggaran. Di mana desa begitu dimanjakan dengan kucuran anggaran besar. Baik itu dari Alokasi Dana Desa (ADD) dari kabupaten maupun dari Dana Desa (DD) pusat. “Sedangkan kelurahan, alokasi anggaran yang diberikan sangat jauh dari memadai. Padahal tugas dan tanggung jawab sama dengan desa,” ungkapnya.

(Suara NTB/kir)

Awasi Penggunaan ADD/DD

Inspektorat Loteng Gandeng Kepolisian dan Kejaksaan

Hanya saja bedanya, kalau kelurahan berada di wilayah perkotaan. Sementara desa berada di wilayah luar perkotaan, tapi menanggung beban dan tanggung jawab yang sama. “Hal inilah yang tampaknya luput dari perhatian pemerintah saat mengeluarkan undang-undang desa yang baru tersebut,” tandas Ketua DPC PBB Loteng ini.

Begitu pula dari sisi, ketersedian sarana dan prasarana pendukung pelayanan masyarakat. Kalau di desa, hampir semua fasilitas tersedia. Sedangkan di kelurahan penuh dengan keterbatasan.

Bisa dilihat dari sisi bangunan

kantor lurah yang ada. Beberapa di antaranya justru masih berstatus pinjam pakai dengan instansi lain.

Persoalan itulah yang ke depan diharapkan bisa menjadi perhatian pemerintah.

Karena kondisi kelurahan di kota-kota yang sudah maju jelas jauh berbeda dengan kota-kota kecil, seperti Kota Praya. Sehingga jelas harus tetap ada perhatian yang diberikan kepada kelurahankelurahan yang berada di kotakota kecil. “Dalam hal ini, kita juga mendorong DPRD Loteng mau memberikan perhatian lebih besar kepada kelurahan,” imbuhnya. (kir)

Polisi Intensifkan Pemberantasan Peredaran Miras dan Narkoba

(Suara NTB/her)

TUNJUKKAN - Kapolsek Lembar, Sugeng Aristo menunjukkan dua pelaku yang diduga terlibat pemalakan di daerah wisata Cemara, Selasa (2/2).

Pratiwi Noviani

Praya (Suara NTB) Besarnya Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) yang dikelola oleh desa-desa yang ada di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) memunculkan kekhwatiran akan banyak kepala desa yang tersandung hukum terkait pengelola ADD dan DD. Untuk itu, guna melakukan pembinaan sekaligus pengawasan terhadap pengelolaan dana desa, Pemkab Loteng menggandeng pihak kepolisian dan kejaksaan.

“Jadi untuk proses pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan dana di desa, sekarang kita libatkan kepolisian dan kejaksaan,” ujar Inspektur Inspektorat Loteng, L. Aswatara, kepada Suara NTB, Selasa (2/2).

Adanya keterlibatan dua lembaga penegak hukum ini, diharapkan proses pembinaan dan pengawasan terkait pengelolaan dana desa bisa benar-benar maksimal, terutama dari sisi hasilnya. Karena kalau kemudian, hanya mengandalkan Inspektorat Loteng semata, jelas tidak akan bisa maksimal hasilnya.

Kalau proses pembinaan dan pengawasan sudah maksimal, maka diharapkan potensi terjadinya pelanggaran dalam pengelolan dana di desa bisa diminimalisir. Bahkan bila perlu, tidak ada lagi desa-desa di Loteng yang harus terjerat persoalan lantaran keliru dalam mengelola dana desanya.

Diakuinya, selama ini cukup banyak desa-desa di Loteng yang harus berurusan dengan aparat penegak hukum, karena terindikasi melakukan penyimpangan dana desa.

Selain untuk urusan pembinaan dan pengawasan, khsusus untuk audit penggunaan dana desa Inspektorat Loteng juga menggandeng BPKP Perwakilan NTB. Sehingga nantinya, proses audit tidak hanya oleh Inspektorat Loteng saja. Tetapi bisa juga dilakukan oleh BPKP perwakilan atau audit secara bersamaan.

Jika ada desa yang ditemukan terindikasi melakukan penyimpangan, pihaknya tidak bisa berbuat apa-apa. Karena kalau untuk urusan ini sudah menjadi kewenangan aparat penegak hukum. Pihaknya tidak punya kewenangan untuk mencampuri proses penegakan hukum. (kir)

Praya (Suara NTB) Lahirnya Undang-Undang Desa Tahun 2014 lalu nyatanya menimbulkan ekses negatif. Berupa kian melebarnya ketimpangan antara desa dan kelurahan. Tidak terkecuali di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng). Di mana ketimpangan antara desa dengan kelurahan begitu terasa makin lebar, pasca lahirnya undangundang tentang desa yang baru tersebut.

“Dulu sebelum undang-undang desa yang baru ini ada, ketimpangan antara desa dan kelurahan sudah terasa. Tapi kini semakin terasa lebar, setelah undang-undang desa

Jaringan Pelaku Pemalak di Pantai Cemara Diringkus Giri Menang (Suara NTB) – Dua pelaku yang diduga jaringan pemalak di kawasan wisata Pantai Cemara Lembar dibekuk oleh aparat Polsek Lembar. Kedua pelaku masing-masing inisial LS dan LSB warga Dusun Cemara Desa Lembar Selatan ini diduga kerap beraksi di kawasan pantai wisata dengan sasaran para pengunjung.

Dalam aksinya, para pelaku tak segan mengancam korbannya. Bahkan menyuruh korban berhubungan badan di depannya. Akibat kelakuan para pelaku ini meresahkan warga setempat. ‘’Kini kedua pelaku mendekam di tahanan Mapolsek Lembar untuk diproses hukum,’’ ungkap Kapolsek Lembar, Iptu Sugeng Aristo kepada wartawan, Selasa (2/2).

Kronologi penangkapan keduanya berawal pada hari Minggu (31/1) lalu sekitar pukul 16.00 Wita. Saat itu korban Bohri asal Sekotong dan Siadah dari Dusun Tongkek Praya Tengah Loteng berkunjung ke daerah wisata Cemara. Mereka tengah asik duduk berpacaran di pinggir Pantai Cemara. Namun tibatiba dua pelaku datang menghampiri mereka. Pelaku mengancam korban dengan dalih berbuat mesum.

Pelaku pun mengancam korban akan menyerahkan ke masyarakat untuk dinikahkan, jika tidak memberikan uang dan barang mereka. Karena takut diancam para pelaku saat itu, korban pun saat itu menyerahkan uang Rp 20 tibu dan HP merk Samsung dan

Nokia. Tidak sampai di situ pelaku yang tak puas memaksa kornan yang perempuan telanjang lalu keliling di sekitar Pantai Cemara.

Namun korban saat itu menolak, sehingga akhirnya korban dipaksa berhubungan intim lalu direkam oleh pelaku sebagai bukti bahwa mereka berbuat intim.

Akhirnya, karena dibawah tekanan para pelaku, koban pun mengikuti keinginan pelaku. Korban saat itu sempat membuka celana, namun tidak sampai berhubungan intim. Setelah itu, para pelakupun pergi meninggalkan korban. Korban pun melaporkan kejadian itu ke warga sekitar, bernama H. Muslim. Korban melaporkan perihal pengancaman yang dilakukan para pelaku. Setelah mendengar laporan dari korban, masyarakat setempat pun geram dan mencari pelaku.

Sebab menurut warga, pelaku kerap kali melakukan tindakalan pemalakan terhadap pengunjung di pantai. Namun saat dicari warga, para pelaku kabur melarikan diri ke Lembar. Masyarakat lalu melaporkan kejadian itu ke Polsek Lembar. Setelah menerima laporan, aparat polsek langsung terjun ke lokasi melakukan pencarian terhadap pelaku. Namun pelaku yang dicari sudah kabur.

Aparat pun melakukan penyelidikan dan pencarian terhadap korban. Lalu pada Senin (1/2) sekitar pukul 09.00 pagi, memperoleh laporan dari masyarakat bahwa pelaku ada di rumahnya. Aparat pun mendatangi rumah pelaku,

namun lagi-lagi pelaku bisa kabur meloloskan diri. Namun pelarian pelaku berakhir, karena pada Senin (1/2) malam harinya sekitar pukul 20.00 Wita mereka berhasil ditangkap di wilayah Desa Labuan Tereng.

Mereka ditangkap di tempat persembunyian merek di Dusun Lendang Andus. Pada saat penangkapan, aparat yang diterjunkan 5 personel dipimpin langsung Kanit Reskrim Polsek Lembar, Aipda Gusti Erwata. Saat ditangkap para pelaku tidak melakukan perlawanan.

Mereka pun langsung digelandang ke Mapolsek untuk diproses secara hukum.

Dari pengakuan kedua pelaku, mengaku perbuatannya.

Namun mareka menyangkal melakukan pemalakan berkali-kali. Akan tetapi polisi akan terus mengembangkan kasus ini, sebab dari informasi masyarakat mereka kerap beraksi. Diduga mereka ini jaringan dan memiliki bos besar, sehingga mereka berani melakukan tindakan tersebut. Atas perbuatannya, kedua pelaku disangkakan pasal 368 ayat 1 KUHP tentang pemerasan dan pengancaman dengan ancaman hukuman maksimal 9 tahun penjara.

Ia menambahkan, tertangkapnya para pelaku berkat partisipasi dan dukungan masyarakat. Untuk diketahui tambahnya, pencurian di daerah itu selama tahun 2015 lalu terjadi pencurian ternak sebanyak dua kali melalui jalur laut.

Pencurian pertama 5 ekor, lalu kedua 3 ekor. Selain itu ada juga pencurian mesin kapal. (her)

Praya (Suara NTB) Jajaran Polres Lombok Tengah (Loteng) mulai bulan ini bakal mengintensifkan kegiatan-kegiatan berupa operasi dan razia, khusus untuk peredaran narkoba serta minuman keras (miras). Hal ini sebagai upaya untuk menekan dan meminimalisir peredaran kedua barang haram ini.

Demikian disampaikan Kasubag Humas Polres Loteng, AKP Made Suparta, Selasa (2/2). Ia menjelaskan, dalam kegiatan atau operasi pemberantasan narkoba dan miras, Polres Loteng tidak akan pandang bulu. Siapapun yang terlibat, bakal ditindak tegasnya. Tidak peduli itu anggota polisi sendiri.

“Dalam rapat persiapan operasi sebelumnya, sudah ditetapkan oleh Kapolres Loteng bahwa siapapun yang terlibat peredaran miras, lebih khusus narkoba harus ditindak tegas. Termasuk jika yang terlibat anggota polisi, bakal ditindak tegas,” ujarnya.

Terkait kegiatan operasi,

seluruh jajaran Polres Loteng diinstruksikan untuk bergerak. Termasuk pula jajaran di tingkat polsek tanpa terkecuali, semua sudah diingatkan untuk mengintensifkan kegiatan-kegiatan yang mengarah pada upaya pemberantasan peredaran miras dan narkoba.

Hasilnya sejauh ini sudah mulai terlibat. Beberapa polsek sudah mulai bergerak.

Seperti Polsek Praya, sudah menggerebek dua pangkalan peredaran miras, masingmasing di kompleks pertokoan lama Praya serta Gubuk Bali Praya. Dalam operasi ini, polisi berhasil mengamankan miras tradisional, jenis tuak dan brem dengan total sebanyak 131 botol. Dalam operasi ini, beberapa warga yang tengah menegak miras juga sempat diamankan. “Seluruh barang bukti miras, hasil operasi sekarang sudah diamankan. Untuk selanjutnya nanti akan dimusnahkan. Setelah operasi usai digelar,” tegas Suparta. (kir)

Respons Keluhan Petani

Tim Kementan Janji Ganti Benih di Sekotong Giri Menang (Suara NTB) Tim Kementerian Pertanian (Kementan) didampingi Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura NTB dan Lombok Barat (Lobar) turun ke lokasi lahan pertanian milik petani yang gagal tanam akibat kekeringan di daerah Berambang Desa Batu Putih Kecamatan Sekotong beberapa waktu lalu. Tim Kementan menjanjikan subsidi benih kepada petani untuk mengganti tanaman padi yang gagal.

“Setelah diberitakan di media soal keluhan petani di dusun kami terkait gagal tanam, tim Kementan pusat bersama provinsi dan kabupaten turun memeriksa lahan. Kementan janjikan subsidi benih mengganti tanaman padi yang rusak,” ungkap Ketua Gapoktan Dusun Berambang, Ihsan saat dikonfirmasi di Sekotong.

Diakuinya, setelah keluhan petani yang mengalami gagal panen diberitakan lewat media, langsung direspons pemerintah pusat. Selang beberapa

hari, tim Kementan didampingi Dinas Pertanian provinsi dan kabupaten turun ke lokasi lahan warga yang rusak. Tim ini memeriksa kondisi lahan warga yang gagal tanam.

Saat itu, tim dari Kementan sempat menjanjikan akan memberikan sumbangan subsidi benih untuk mengganti lahan pertanian milik petani yang rusak. Kementan juga meminta kepada dinas di provonsi dan kabupaten memberi perhatian kepada petani. ‘’Namun sampai saat ini, janji itu belum juga terealisasi. Petani mengunggu bantuan itu, karena petani segera menanam lagi ini,” ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, ratusan hektar lahan pertanian di daerah setempat mengalami gagal tanam. Hampir semua bibit padi yang sudah ditanam petani di lahan pertanian saat hujan di awal tahun lalu semuanya tidak tumbuh. Akibat gagal tanam tersebut, petani pun harus menanggung kerugian mencapai puluhan juta. (her)

SUARA NTB Rabu, 3 Februari 2016

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 6

Sumbawa Mesti Proaktif Membangun Pariwisata Sumbawa Besar (Suara NTB) Dalam mendukung target tiga juta wisatawan di NTB pada 2017, keterlibatan daerah di Pulau Sumbawa sangat penting, agar tidak hanya menumpuk di Pulau Lombok. Dengan catatan, Sumbawa harus proaktif berbenah menata destinasi dan infrastruktur pendukung dalam membangun industri pariwisata di daerah. Jangan hanya mengandalkan Provinsi dan Pusat.

Otokritik tersebut dilontarkan Wakil Gubernur NTB, H. Muh. Amin, S.H, M.Si, menjawab Suara NTB, terkait disparitas pembangunan pariwisata di Pulau Lombok dan Sumbawa, usai pelantikan Penjabat Bupati Sumbawa.

Mengingat objek wisata di Pulau Sumbawa khususnya di Kabupaten Sumbawa juga tidak kalah menarik dengan yang ada di Lombok, terutama potensi dan keindahan pulaupulau kecilnya. Namun, tidak

pernah digarap secara serius.

“Dari dulu saya suarakan, di samping kabupaten/kota menyiapkan regulasi, harus proaktif penataan destinasi. Jangan hanya mengandalkan Provinsi, jangan hanya mengandalkan pusat. Nanti kalau destinasi ini sudah dieksplor, baru intervensi pemerintah provinsi untuk ikut menata dan juga kita seleksi dalam infrastruktur. Artinya, harus ada kemauan dari bawah dulu, mana yang harus ditata, mana kelembagaan yang

harus diperkuat. Mana provinsi tahu potensi peluang. Yang paling mengetahui adalah kepala daerah di situ,” cetus Wagub.

Selanjutnya, yang paling penting menjaga kondusivitas daerah. Sebab bagaimana orang mau berinvestasi di bidang industri pariwisata kalau hotelnya dirusak. Kalau keamanannya tidak terjaga, termasuk kebersihan dan kenyamanan. Bagaimana menuju wisata MICE, kalau untuk pertemuan besar dan datang

tamu dari luar, tak ada hotel yang layak di Sumbawa. Termasuk akses transportasi juga ditata. “Ini otokritik bagi kita. Ketika ada kecemburuan teman-teman Sumbawa wajar. Tetapi kita bedah benar-benar mencermati ada apa sesungguhnya, ternyata permasalahannya di kita. Kita belum siap. Umpamanya hari ini kita ingin ada seratus kamar hotel di Sumbawa, siap gak kita? Kalau kuliner barangkali sudah cukup memadai restorannya. Itupun juga restoran juga harus benarbenar banyak pilihan. Ada kuliner tradisional, ada yang internasional,” ujar Wagub.

Membangun industri pariwisata ini sangat penting, sebagai salah satu sektor yang

bisa mengatasi persoalan ekonomi. Menjadi pintu masuk bagi pengembangan ekonomi lain, karena mampu memberikan efek ganda. Hal ini pun sudah mulai dirasakan. Setelah penataan destinasi, promosi harus terus dilakukan daerah bersama

”

Bagaimana menuju wisata MICE, kalau untuk pertemuan besar dan datang tamu dari luar, tak ada hotel yang layak di Sumbawa

Iwan Kurniawan (Suara NTB/ind)

potensi besar, seperti perairan Teluk Saleh.

Kalau ini digarap secara serius, lihat saja besok, NTB termasuk Sumbawa akan lebih h e b a t , ” pungkasnya. (arn)

H. Muh. Amin

Jaksa Dalami Kasus PPKK Disnakertrans Sumbawa Sumbawa Besar (Suara NTB) Kejaksaan Negeri (Kejari) Sumbawa kembali melakukan pemeriksaan terhadap saksi dugaan penyimpangan Proyek Perluasan Kesempatan Kerja (PPKK) Disnakertrans Kabupaten Sumbawa. Saksi dimaksud, yakni Adet Kadarusman selaku Sekretaris Panitia Pemeriksa Barang yang juga pegawai Disnakertrans dan Hasanuddin warga Desa Krekeh yang ikut bekerja dalam pembangunan.

Kajari Sumbawa melalui Kasi Pidsus, Iwan Kurniawan, SH, Selasa (2/2) menyatakan, keduanya diperiksa sebagai saksi atas tersangka DH. Dimana panitia pemeriksa barang dimintai keterangan seputar apakah barang-barang sudah diadakan sesuai dengan kontrak atau tidak. Sedangkan warga ini, pernah ikut bekerja pada saat pembangunan.

Disebutkannya, sehari sebelumnya pihaknya juga melakukan pemeriksaan terhadap tiga orang saksi. Yakni Edi selaku Ketua panitia pemeriksa barang dan dua orang juru bayar. Ketiganya merupakan pegawai di Disnakertrans Sumbawa. Terhadap juru bayar, tugasnya membayar sesuai dengan data yang ada dari Petugas Lapangan (PL) kepada masyarakat yang mengerjakan pekerjaan. “Jadi mereka kami mintai keterangan kaitan dengan proyek di Krekeh. Sesuai dengan tupoksi masing-masing,” jelas Iwan.

Sejauh ini pihaknya belum melakukan pemeriksaan terhadap tersangka DH. Mengingat masih ada sejumlah saksisaksi yang akan dimintai keterangan.

Dalam kasus ini, sebelum DH Kejaksaan juga telah menetapkan tersangka yakni INW selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam proyek yang sudah ditahan di Lembaga Pemasyarakatan (LP) Sumbawa. Saat ini Jaksa tengah melengkapi berkas-berkasnya untuk dilimpahkan ke Pengadilan.

Disnakertrans Sumbawa melaksanakan program PPKK tahun 2013 lalu. Program yang bersumber dari APBN ini bernilai Rp 750 juta dan dilaksanakan di tiga lokasi. Yakni desa Krekeh, kecamatan Unter Iwes, kecamatan Maronge dan kecamatan Buer. Dari tiga lokasi ini, hasil penyelidikan Kejaksaaan yang diduga bermasalah di desa Krekeh, kecamatan Unter Iwes. (ind)

Provinsi. “Jangan raguragu. Makanya mulai sekarang penting komunikasi itu koordinasi kabupaten/kota meningkatkan daya saing daerah. Produk lokal, IKM, UMKM. Kita (Sumbawa) juga punya

Jaksa Tolak Penangguhan Penahanan Tersangka Rumah Adat KSB

(Suara NTB/ind)

DIAMANKAN - Truk yang bermuatan sekitar 117 balok kayu hutan yang diamankan Sat Reskrim Polres Sumbawa, Selasa (2/2).

Polres Sumbawa Cegat Truk Pengangkut Kayu Hutan Sumbawa Besar (Suara NTB) Aparat kepolisian mengamankan sebuah truk yang mengangkut sekitar 117 batang kayu hutan, Senin (1/2) sekitar pukul 23.30 Wita.

Truk pengangkut kayu jati itu diduga mengangkut kayu hasil pembalakan liar (illegal logging).

Kapolres Sumbawa melalui Kasat Reskrim, AKP Tri Prasetiyo, Selasa (2/2) menerangkan, pengamanan dilakukan berdasarkan informasi masyarakat akan adanya truk yang hendak membawa kayu dari kawasan hutan Olatrawa.

Atas informasi tersebut pihaknya turun ke jalan untuk melakukan pengecekan. “Kami amankan karena informasi dari masyarakat, kayu tersebut dari kawasan hutan,” imbuhnya.

Diakui Tri, saat melakukan pencegatan, memang pengangkut kayu (sopir) dapat menunjukkan surat-surat.

Namun perlu dicek apakah kayu-kayu tersebut berasal dari kebun atau hutan. Makanya pihaknya tengah melakukan pemeriksaan terhadap sopir, truk dan kayu tersebut.

Selanjutnya akan dilakukan pemeriksaan terhadap pemilik kayu. Hal ini mengingat ter-

kait kayu perlu dicek lacak balak. “Balaknya awalnya dari mana, apakah dari kebun atau hutan,” pungkasnya.

Intinya yang menjadi acuan perlu diketahui dari mana kayu tersebut berasal. Kalau berasal dari kebun meskipun tidak ada dokumen yang melengkapi, larinya ke administratif.

Tetapi kalau kayu tersebut berasal dari kayu hutan, sama sekali tidak diperbolehkan. Kalaupun nantinya dari hasil pemeriksaan, kayu-kayu tersebut berasal dari kawasan hutan lindung, maka akan diproses.

“Insya allah akan kami proses,” tukas AKP Tri. (ind)

Sumbawa Besar (Suara NTB) Permohonan penangguhan penahanan atas tersangka YS dalam kasus dugaan korupsi pembangunan rumah adat KSB ditolak Kejari Sumbawa. Kejari ingin agar proses penyidikan berjalan lancar dan masih ada keterangan yang masih dibutuhkan dari tersangka.

“Sampai sekarang belum bisa dikabulkan permohonannya. Tergantung nanti bagaimana pertimbangan penyidik.

Karena penyidik masih membutuhkan untuk mempermudah dalam proses penyidikan,” kata Kajari Sumbawa melalui Kasi Pidsus, Iwan Kurniawan, SH kepada Suara NTB, Selasa (2/2).

Menurutnya, masa penahanan tersangka YS yang sebelumnya selama 20 hari sudah habis.

Penahanan tersebut diperpan-

jang kembali selama 40 hari.

Perpanjangan ini dilakukan karena masih ada yang perlu digali dalam proses penyidikan. Sehingga apabila tersangka masih ditahan, akan mempermudah pihaknya untuk melakukan pemanggilan manakala masih ada keterangan-keterangan yang diperlukan. Untuk lebih mendalami kasus ini, nantinya pihaknya masih akan melakukan pemeriksaan saksi-saksi maupun tersangka.

Selain itu pihaknya juga masih menunggu hasil audit dari BPKP dalam hal perhitungan kerugian negara. Mengingat sebelumnya BPKP sudah turun untuk mengumpulkan data-data dan melakukan klarifikasi pihak terkait. “Kami masih menunggu hasil perhitungan kerugian negaranya. “Kami harap bisa secapatnya, supaya prosesnya berjalan cepat,” pungkas Iwan. (ind)

Dugaan Korupsi PLTS Labangka

Penyidik Periksa Pejabat Kementerian ESDM Sumbawa Besar (Suara NTB) Penyidik Tipikor Sat Reskrim Polres Sumbawa terus mendalami dugaan mangkraknya proyek Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terkoneksi Jaringan 1 MWp di Kecamatan Labangka. Dalam hal ini melakukan pemeriksaan terhadap lima orang dari Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM).

Mereka adalah tiga orang Panitia Pelelangan, yakni Ezron M.D. Tapparan (Ketua Pelelan-

gan tahun 2012 yang juga PPK tahun 2013), Suondo Ari Prayogo dan Aris Sudarto selaku anggota. Dua orang lainnya yakni Ajeng Irfi, MT dan Marni Wahyuni selaku Panitia Penerima Hasil Pekerjaan. Kelimanya dimintai keterangan Senin (1/ 2) dari pukul 11.00 Wita hingga pukul 15.00 Wita.

Informasinya lima orang ini masih diperiksa sebagai saksi.

Terhadap Panitia pelelangan dimintai keterangan mengenai tugas dan tanggung jawab selaku panitia pelelangan, kronologis pelelangan mulai dari jumlah yang memasukkan penawaran hingga menetapkan pemenang tender yakni PT AZ Surya Lestari. Begitu pula terhadap panitia penerima, selain dimintai keterangan mengenai tugas dan tanggung jawab sebagai panitia penerima hasil pekerjaan, juga dimintai keterangan bagaimana cara melakukan pemeriksaan fisik dengan spesifikasi yang ada.

Kapolres Sumbawa yang dikonfirmasi melalui Kasat Reskrim, AKP Tri Prasetiyo, Selasa (2/2) menyebutkan, kelima orang dari Kementerian ESDM masih berstatus sebagai saksi guna dimintai keterangan.

“Mereka kita mintai keterangan sebagai saksi terkait PLTS Labangka,” ujarnya.

Seharusnya ada enam orang yang dimintai keterangan. Namun satu orang tidak hadir yakni Satrio selaku Ketua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) pada saat itu. Kabarnya orang tersebut sudah pensiun pada 2013 lalu dan saat ini tengah berada di Yogyakarta.

Pihaknya akan mencari tahu alamat yang bersangkutan untuk kembali bersurat guna dimintai keterangan.

Disebutkannya, dari keterangan saksi, mereka sudah melakukan tugas sesuai prosedur, dan sesuai dengan spesifikasi. Meskipun demikian, pihaknya akan terus mendalami kasus ini dengan memintai keterangan saksi-saksi terkait. “Kami akan terus mendalami kasus ini dengan memintai keterangan saksi-saksi terkait,” tukas Tri. Sejauh ini sudah sekitar lima belasan saksi dimintai keterangan pihak kepolisian. Di antaranya pegawai Distamben Sumbawa, perwakilan Perusda Sumbawa, mantan Kadistamben, Kontraktor Pelaksana yakni Direktur PT AZ Surya Lestari dan PLN Sumbawa. Termasuk Kepala Desa Labangka 1 sudah dimintai keterangan.

Sebelumnya proyek pusat yang nilainya Rp 31 miliar tahun anggaran 2012-2013 ini, dari 70 unit PLTS yang dikerjakan hanya 38 unit yang bisa berfungsi. (ind)

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 7

(Suara NTB/uki)

SUARA NTB Rabu, 3 Februari 2016

TERPUTUS - Jembatan di salah satu ruas jalan di Kecamatan Tambora yang terputus akibat terjangan banjir (kanan) dan satu ruas jalan yang nyaris putus akibat longsor.

Banjir Terjang Tambora

Jalan dan Jembatan Terputus Bima (Suara NTB) Banjir menggenangi beberapa desa di Kecamatan Tambora, Kabupaten Bima, akibat hujan besar mengguyur wilayah setempat sejak Senin (1/2). Meskipun tidak ada korban jiwa, namun beberapa jembatan dan ruas jalan terputus.

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bima, H. Sumarsono, SH, MH kepada Suara NTB, Selasa (2/2) mengatakan, banjir menggenangi sebagian

wilayah Tambora, lantaran luapan air hujan datang dari arah pegunungan sehinga meluap ke pemukiman dan masuk ke dalam rumah warga. “Hingga saat ini, status di Tambora

Dompu Kirim Ternak ke Kalimantan

Pengurusan Izin Usaha di Bima Dipermudah

(Suara NTB/uki)

Bima (Suara NTB) -

Mempermudah mengurus izin usaha, Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT) Kabupaten Bima, mulai tahun 2016 ini tidak akan membebankan biaya survei kepada masyarakat yang mengurus izin usahanya.

Pasalnya Pemerintah Daerah telah mengalokasikan anggaran sebanyak Rp 270 juta.

Kepala Kantor KPPT Kabupaten Bima, Sudirman, SE kepada Suara NTB, Selasa (2/2) mengatakan, mulai tahun 2016, pihaknya tidak akan lagi membebankan biaya survei kepada masyarakat yang mengurus izin. “Tidak akan lagi dikenakan biaya, kami akan gratiskan,” ucapnya.

Kata dia, hal tersebut untuk mempermudah masyarakat untuk mengurus izin usahanya. Lagipula Pemkab Bima telah mengalokasikan anggaran sebanyak Rp 270 juta khusus untuk biaya survei. “Anggaran dari APBD tahun 2016,” katanya.

Menurut Sudirman, pada saat survei, KPPT membebankan biaya bagi warga yang mengurus izin. Biaya itu, tergantung jarak dan wilayah yang akan disurvei.

Misalnya lanjut dia, biaya survei di Kecamatan Palibelo, Belo dan Woha tidak sama di Kecamatan Ambalawi, Sape dan Wawo. “Semua wilayah berbeda biaya surveinya. Namun kini biaya itu sudah ditiadakan,” tuturnya.

Meskipun begitu, KPPT tetap menarik retribusi setiap bulan dan diwajibkan kepada usaha yang mengurus izin tersebut. Sembari berharap masyarakat yang memiliki usaha untuk segera mengajukan perizinan agar memiliki legalitas yang jelas. (uki)

kami belum menghitung keseluruhan kerugian materi akibat banjir ini,” sebutnya.

Terkait kerusakan jalan dan jembatan tersebut, BPBD setempat telah berkoordinasi dengan SKPD terkait yakni Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Bima untuk melakukan identifikasi kerusakan agar segera diperbaiki dan dibangun kembali.

“Sudah kami laporkan ke PU agar disikapi. Jika tidak diantisipasi cepat, akan menjadi kendala serta membahayakan warga setempat,” tuturnya.

Terpisah, Pj Bupati Bima, Drs. Bachruddin, M.Pd mengaku pihaknya telah meminta bantuan ke pemprov NTB melalui BPBD, kawat bronjong sebanyak 800 meter. “Kawat ini untuk membuat penyangga

di sekitar kikisan pinggir sungai di Kawinda Na’e,” akunya.

Dia juga menghimbau agar warga setempat mewaspadai penyakit pasca terjadinya banjir seperti diare dan DBD. Serta meningkatkan perilaku hidup sehat bersih lingkungan.

“Mengenai bencana banjir ini, pemerintah daerah akan menyikapinya dengan serius,” pungkasnya. (uki)

Polres Bima Tangkap Bandar Narkoba Eksplorasi Tambang Mineral

(Suara NTB/ula)

Dompu (Suara NTB) Harga beli ternak oleh Bulog dinilai rendah, sehingga tidak memberikan keuntungan bagi petani maupun pengusaha lokal.

Pengusaha pun lebih memilih menjual ternaknya ke Kalimantan ketimbang ke Bulog.

H. Sanusi, anggota komisi II DPRD Dompu yang juga pengusaha ternak kepada Suara NTB, Selasa (2/2) mengaku, upaya pemerintah pusat untuk membeli langsung ternak ke daerah melalui Bulog tidak memberikan keuntungan bagi rakyat. Harga yang ditawarkan kepada pengusaha dengan sistem berat hidup ternak di atas kapal cukup rendah dari harga yang bisa diterima pengusaha bila menjual ke tempat lain.

“Kapal pengangkut ternak sempat mau masuk ke Bima. Tapi harganya terlalu rendah. Kita baru bisa mendapatkan keuntungan kalau harga berat hidup di atas kapalnya Rp 40.000 per kg.

Sementara harga yang ditawarkan Bulog di atas kapal Rp 28.000 per kg. Itu hasil yang saya konsultasikan ke Kementrian Pertanian RI di Jakarta beberapa waktu lalu,” ungkap H. Sanusi.

Daerah tujuan pengiriman ternak Dompu selama ini diakui H. Sanusi, ke wilayah Lombok, Kalimantan, DKI dan Sulawesi. Namun untuk kerbau biasanya banyak dikirim ke Sulawesi. Pada hari – hari biasa, pengusaha banyak mengirim ke Kalimantan. Selain harganya yang dapat memberikan keuntungan lebih besar, jarak tempuh ke daerah ini lebih cepat ketimbang ke DKI. Tapi untuk kebutuhan hari besar tertentu, di DKI jauh lebih besar harga jualnya. “Kalau pada hari – hari biasa, antara DKI dan Kalimantan selisihnya bisa di atas Rp 300.000 per ekor, selain faktor jarak tempuh yang lebih pendek ke Kalimantan,” jelas Sanusi.

Kendati demikian, kuota pengiriman ternak keluar daerah yang terbatas belum mampu memenuhi permintaan pasar di luar daerah. Kuota pengiriman ternak keluar Dompu tahun 2016 hanya 7.000 ekor sapi dan 1.000 ekor lebih untuk kerbau. “Sebenarnya kita masih bisa mengirim lebih banyak lagi dari kuota ini, karena populasi ternak kita sudah lebih dari 100.000 ekor. Tapi ini ditetapkan pemerintah provinsi untuk Dompu,” kata H. Sanusi. (ula)

masih siaga,” ucapnya.

Kata dia, wilayah yang terkena banjir yang cukup parah, antara lain Desa Labuhan Kananga, Kawina nae dan Kawinda To’i. “Ketiga desa ini merupakan

desa terpencil yang berbatasan dengan Kecamatan Sanggar Kabupaten Bima,” katanya.

Akibat banjir tersebut, saluran air sepanjang 50 meter dan jembatan kecil di Desa Kawinda Nae rusak parah.

Sementara di desa Kawinda To’i jembatan kecil terputus.

Tidak hanya itu, tiga titik jalan juga terputus akibat terkena longsor. “Sejauh ini,

Bima (Suara NTB) Satuan Resnarkoba Polres Bima dan Resmob Subden A Bima berhasil menangkap kurir narkoba jenis Sabu dan Ganja, NDI (45). Setelah dikembangkan, aparat gabungan tersebut kemudian menciduk IMD (32) dan dua orang bandar narkoba, BD dan ES. Para pelaku ditangkap ditempat yang berbeda, Senin (1/2) malam.

Kapolres Bima melalui Kasat Resnarkoba, AKP Prayit Haryanto, SH, kepada Suara NTB, Selasa (2/2) mengaku, tertangkapnya pelaku tersebut, dalam rangka operasi antik Gatarin 2016 upaya pemberantasan dan penyalagunaan narkoba, yang sedianya digelar mulai 1 hingga 14 Februari mendatang. “Di hari pertama operasi, tim mengamankan empat pelaku. Dua kurir dan dua orang lainnya bandar,” ucapnya.

Kata dia, keempat pelaku ditangkap di tempat yang berbeda.

Satu pelaku ditangkap di wilayah Kabupaten, setelah dikembangkan, tiga pelaku lainnya ditangkap di wilayah Kota Bima.

Prayit menceritakan, berawal ditangkapnya seorang kurir inisial NDI (45) di salah satu hotel di wilayah Kabupaten Bima. Barang bukti yang disita dari warga desa Tente Kecamatan Woha ini, yakni satu poket narkoba jenis sabu, satu unit motor dan uang tunai senilai Rp 1,2 juta. “Setelah ditangkap, kemudian kita kembangkan,” katanya.

Hasil dari pengembangan, lanjutnya, mengarah ke wilayah Kota Bima. Setelah dipancing, satu kurir berhasil diciduk, inisial IMD (28). Warga Kelurahan Lewarito Kecamatan Raba Kota Bima ini ditangkap

di Hu’u Masuki Babak Baru

(Suara NTB/uki)

NARKOBA – Barang bukti kasus narkoba yang disita Polres Bima, Selasa (2/2), dan (insert) Prayit Haryanto.

di jalan raya belakang kantor Pemkot Bima. “BB yang disita dari tangan pelaku ini, dua buah pipet, satu plastik klip bekas bungkus sabu dan satu unit motor,” tuturnya.

Prayit mengaku, usai tertangkapnya kurir itu, pengembangan terus dilakukan. Hasilnya, dua orang pelaku yang merupakan bandar langsung dibekuk tanpa perlawanan, yakni DH (38) dan ES (27), keduanya merupakan warga Kelurahan Melayu, Kecamatan Asakota, Kota Bima. “Dua bandar ini ditangkap dikos - kosannya di

Kelurahan setempat,” tuturnya.

Selain itu, pihaknya melakukan penggeledahan. Hasilnya sejumlah BB ditemukan, di antaranya tiga poket sabu, satu paket ganja, satu buah bong dan uang tunai Rp 3,4 juta. “BB yang disita di semua pelaku, empat poket sabu seberat sekitar 4,30 gram, ganja kering seberat 1,34 gram, uang tunai Rp 4,7 juta, dan dua kendaraan roda dua,” sebutnya.

Prayit menegaskan, keempat pelaku diperiksa dan dilakukan tes urine. Hasilnya, ketiga pelaku positif mengandung zat Amphethamine.

Sementara satunya, NDI negatif. “Para pelaku terancam hukuman penjara seumur hidup,” pungkasnya. (uki)

Pemkot Matangkan Rencana Pelayanan Kantor Imigrasi di Bima Kota Bima (Suara NTB) Walikota Bima, H. M. Qurais H. Abidin, melakukan pertemuan dengan pihak Kemenkum dan HAM RI untuk mematangkan operasi kantor Imigrasi di Kota Bima. Qurais langsung diterima oleh Menteri Yasonna Laoly, di ruang kerjanya, Selasa (2/2).

Menurut Kabag Humas dan Protokol Setda Pemkot Bima, Ihya Ghazali, S.Sos, pada pertemuan tersebut, Yasonna mengatakan, jika kantor imigrasi Kota Bima akan beroperasi dan mulai melakukan pelayanan kepada masyakarat pada bulan Maret mendatang. “Yang penting kantor dan sarana serta prasarana telah siap. Untuk jadwal peresmian, bisa diatur,” ujar Ghazali.

Dalam pertemuan tersebut, Walikota mengajak Mr. Roy Timmer dari Y-Consultancy Kerajaan Belanda. Diskusi ber-

lanjut mengenai program penataan sanitasi Kota Bima. Langkah itu mendapat apresiasi dari Menteri Yasonna Laoly.

Beberapa waktu yang lalu Pemkot Bima menerima piagam penghargaan dari Kementerian setempat, atas komitmen memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, salah satunya kebutuhan air bersih dan sarana sanitasi. “Pembangunan kantor imigrasi juga merupakan upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat, khususnya untuk pengurusan paspor bagi para calon jemaah haji. Dan keberadaan kantor imigrasi di Kota Bima merupakan salah satu kebutuhan mendasar,” katanya.

Menurut Menteri, lanjut Ghazali, kantor imigrasi Bima akan menjadi kantor imigrasi kelas III. Secara umum, berfungsi pokok mengatur lalu lintas, status keimigrasian dan pengawasan dan peninda-

kan keimigrasian. “Kegiatan pada bidang lalu lintas keimigrasian yakni pemberian izin tinggal bagi warga negara asing (WNA),” katanya.

Disamping itu, memberikan izin masuk dan keluar dengan fasilitas keimigrasian lainnya, melakukan pemberian surat perjalanan Republik Indonesia (SPRI) bagi WNI dan memberikan izin keberangkatan dan kembali ke wilayah Indonesia.

Sementara itu, kegiatan bidang pengawasan dan penindakan. keimigrasian cakupannya melakukan pengawasan dan penindakan keimigrasian yang dilakukan oleh seksi Wasdakim, terhadap keberadaan dan kegiatan WNA yang berada di Wilayah kerja imigrasi setempat. “Memberikan juga tindakan Keimigrasian terhadap WNA yang melakukan pelanggaran Keimigrasian,” pungkasnya. (uki)

Dompu (Suara NTB) Hasil eksplorasi PT Sumbawa Timur Mining (STM) terhadap kandungan tembaga dan galian pengikut lainnya di wilayah Hu’u Dompu memasuki babak baru. Hasil eksplorasi menunjukkan prospek yang cukup besar sehingga bisa dinaikkan ke tahap studi kelayakan.

April 2016, PT STM menargetkan akan membuat laporan final hasil eksplorasinya. Pemerintah daerah (Pemda) Dompu pun mendorong PT STM untuk menyiapkan SDM lokal mulai 2016.

Kepala Dinas Koperasi Perindustrian Perdagangan Pertambangan dan Energi Kabupaten Dompu, Muhammad, ST, M.Si kepada Suara NTB di Dompu, Selasa (2/2) mengungkapkan, hasil rapatnya di Kementerian ESDM RI pekan kemarin untuk membahas rencana kegiatan dan anggaran biaya PT STM tahun 2016, disampaikan pada April 2016 ditargetkan untuk membuat laporan final eksplorasi. “PT STM menargetkan pada April 2016 membuat laporan final eksplorasi sehingga statusnya akan ditingkatkan ke studi kelayakan,” kata Muhammad.

Ada dua titik prospek yang ditemukan PT STM hasil eksplorasinya selama ini dengan titik bor hingga 70-an titik yaitu di wilayah Wadu Bura dan Oi Bonto Kecamatan Hu’u Dompu.

Selama studi kelayakan dilakukan, juga akan tetap melakukan pemboran pada titik yang dicari potensinya. “Studi kelayakan-

nya sendiri membutuhkan waktu 2 – 3 tahun,” ungkapnya.

Pada masa studi kelayakan, kata Muhammad, juga akan melihat lapisan tanah pada kedalaman 400 meter. Ini penting, karena sistem pertambangan sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan terbaru menggunakan sistem tertutup dengan mnggali terowongan.

Untuk kegiatan CSR dari PT SMS yang selama ini diberikan kepada peningkatan ketrampilan masyarakat dan bantuan lainnya, pada tahun 2016 ini kata Muhammad, dirinya mendorong agar memberikan pelatihan pada warga dalam rangka meningkatkan ketrampilan sehingga bisa digunakan perusahaan pada masa produksi. “Kalau selama ini pelatihan diarahkan seperti kursus menjahit dan lainnya.

Mulai 2016 ini saya mendorong agar dilakukan pelatihan kepada masyarakat sehitar sehingga ketrampilan tersebut bisa kembali dimanfaatkan perusahaan nantinya,” katanya. “Kemarin mereka menyanggupi usulan itu,” tambahnya.

Selain itu, Muhammad juga meminta PT STM untuk melakukan mendahulukan amdal saat studi kelayakan dilakukan. Ini dilakukan untuk mempercepat proses menuju masa produksi dan memberikan pemahaman pada masyarakat sekitar. “PT STM juga berkomitmen untuk pengelolaan hasil tambangnya dalam negeri sesuai ketentuan undang – undang,” katanya. (ula)

Merasa Terancam, Terdakwa Terpaksa Membunuh Korban Kota Bima (Suara NTB) Pengadilan Negeri Raba Bima, Selasa (2/2) kembali menggelar sidang Kasus pembunuhan warga Desa Tangga Kecamatan Monta, Anwar (32).

Sidang tersebut mengagendakan mendengarkan kesaksian terdakwa pelaku pembunuhan, Sahlan (27) warga Kelurahan Tanjung Kota Bima.

Sidang majelis hakim yang dipimpin oleh Dedi Haryanto itu, mempertanyakan seputar kejadian pembunuhan yang terjadi di Desa Tangga pada bulan September 2015 lalu. Dalam persidangan terdakwa sempat ditanya cara menghabisi nyawa korban.

Pelaku menjawab dengan cara menusukkan pisau ke perut korban. Usai menusuk perut korban, dia langsung kabur dan mengamankan diri ke rumah mertuanya. Bahkan pelaku mengaku tidak berniat untuk membunuh.

Namun beberapa saat setelah kejadian tersebut, dirinya dijemput oleh anggota Polres Bima untuk diamankan. Kabar tewasnya korban pun ia ketahui setelah berada di sel tahanan polisi.

Diakuinya, sebelum kejadian pembunuhan itu korban dalam keadaan sehat. Sehingga kematian korban bisa dipastikan karena luka tusukan yang dilakukan oleh pelaku. Sementara untuk motif pembunuhan tersebut, karena pelaku merasa terancam.

Terdakwa menyatakan tidak ada dendam di antara mereka, sebab tidak pernah juga berselisih paham. ‘’Saya hanya merasa terancam, karena saat kami berkelahi korban juga memegang senjata tajam,” jelasnya.

Majelis hakim meminta keluarga korban untuk tidak bertindak anarkis. Karena akan memicu munculnya kasus baru.

“Yang jelas siapapun yang bersalah akan diberikan hukuman sesuai perbuatannya. Jika tidak terbukti bersalah, maka akan kita bebaskan,” tegasnya.

Rupanya hal itu tidak dihiraukan keluarga korban. Usai sidang pelaku terus berteriak. Bahkan pelaku sempat dievakuasi dan dibawa kembali ke Rutan Bima.

Sebab keluarga korban nyaris merusak kendaraan tahanan yang ditumpangi pelaku. (uki)

EKONOMI DAN BISNIS

SUARA NTB Rabu, 3 Februari 2016

POPULASI MENINGKAT - Populasi ternak besar di Pulau Sumbawa, belakangan ini semakin meningkat. Di Kabupaten Dompu, seorang pengusaha malah langsung mengapalkan sapi dan kerbaunya ke Kalimantan dan Sulawesi. Terlepas dari teknik penggembalaan dan peternakan oleh beberapa konsumen dinilai kurang pas, namun ternak dari NTB kian diminati konsumen luar daerah. Gerombolan sapi dan kerbau sedang diternakkan penggembala di dusun Senayan, desa Poto Tano, Kabupaten Sumbawa Barat.

BPR di NTB Digabung SELURUH pemegang saham di kabupaten/kota telah sepakat, delapan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) milik Pemprov NTB digabungkan menjadi satu (merger). Selanjutnya adalah proses perubahan status dari Perusahaan Daerah (PD) menjadi Perseroan Terbatas (PT).

Kesepakatan ini tertuang dalam berita acara yang ditandatangani oleh sepuluh perwakilan pemegang saham kabupaten/kota, yang hadir langsung pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB), Selasa (2/2).

RUPS dipimpin oleh Kepala Biro Perekonomian Setda NTB, Dr. Ir. H. Manggaukang Raba, MM selaku Kuasa Pemegang Saham Mayoritas Pemerintah Provinsi NTB. Secara umum, lima poin yang menjadi kesepakatan bersama RUPS-LB kemarin, di antaranya pertama, alasan perubahan bentuk badan hukum dari PD menjadi PT, yakni amanat Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 pasal 334 ayat (2).

Kedua, menjadi keputusan/persetujuan RUPS mengenai perubahan badan hukum dari PD ke PT. Ketiga, keputusan persetujuan RUPS mengenai perubahan badan hukum daerah. Keempat, komposisi kepemilikan saham pemerintah Provinsi NTB sebesar 51 persen, dan pemerintah Kabupaten/Kota 49 persen dari modal dasar sebesar Rp 500 juta. Kelima, disepakati mengenai namanya menjadi PT. Bank BPR NTB. “Delapan BPR dimerger jadi PT. Bank BPR NTB, dan perubahan status dari PD menjadi PT yang akan kita proses,” demikian H. Manggaukang usai RUPS-LB. Setelah kesepakatan tersebut, selanjutnya pengajuan Raperda yang draftnya sudah disiapkan sebelumnya. Menurutnya, tahun ini seluruh proses perubahan status akan rampung. Kantor pusat BPR tetap di Mataram, sementara kantor BPR yang tersebar di delapan tempat di NTB akan menjadi kantor cabang, termasuk penambahan dua kantor cabang untuk memenuhi layanan di sepuluh kabupaten/kota di NTB. Dengan perubahan status dari PD menjadi PT, H. Manggaukang katakan, keunggulannya tentu BPR akan lebih mandiri, modal dasar akan lebih besar dan dianggarkan setiap tahun hingga memenuhi Rp 500 miliar selama lima tahun kedepan. Saat ini modal dasar BPR hanya Rp 153 miliar.

Keunggulan selanjutnya, PT. Bank BPR NTB dipastikan akan mampu bersaing dengan bank-bank umum lainnya.

Tinggal yang akan disepakati, menentukan jajaran Direksi PT. Bank BPR NTB. Saat ini, masing-masing pemegang saham diberikan kewenangan untuk mengajukan calon.

“Tapi yang kita prioritaskan, mereka yang telah merintis dan membangun BPR di masing-masing. Kita berikan tenggat waktu seminggu sejak RUPS-LB ini untuk pengajuan masing-masing pemegang saham,” tambahnya.

Calon-calon yang masuk namanya, akan diserahkan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk fit and proper test. “Kami pastikan, tidak boleh ada unsur politis yang masuk di jajaran Direksi.

Diutamakan pejabatpeneglola BPR yang sudah punya kapasitas sesuai hasil tes,” tandasnya. (bul)

(Suara NTB/ars)

UMK Kota Mataram Rp 1,5 Juta Mataram (Suara NTB) Disosnakertrans Kota Mataram menetapkan upah minimum kabupaten (UMK) di Kota Mataram sebesar Rp 1.550.000. Penetapan UMK ini, berdasarkan surat keputusan Gubernur NTB nomor 561 - 725 tahun 2015.

Kepala Disosnakertrans Kota Mataram, H. Ahsanul Khalik, Selasa (2/2) menjelaskan, kenaikkan UMK Kota Mataram ini sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (3) Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Disamping itu, surat Penjabat Walikota Mataram Nomor 560/265.b/Sosnakertrans tanggal 27 Oktober 2015, telah diusulkan besarnya upah minimum Kota Mataram tahun

Mataram (Suara NTB) Real Estate Indonesia (REI) Provinsi NTB sedang melobi Pemprov NTB, terkait kemudahan izin membangun perumahan subsidi. Terutama di Kota Mataram dan Lombok Barat yang selama ini dinilai berat.

REI Provinsi NTB mengutus Sekretarisnya, L. Anas Amrullah untuk membangun komunikasi dengan pemerintah daerah, guna menyukseskan program satu juta rumah subsidi bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Setelah program rumah murah dicanangkan Presiden Jokowi pada pertengahan tahun 2015 lalu, menurut Ketua REI Provinsi NTB, Miftahuddin Ma‘ruf, SH mengatakan, anggota REI NTB telah siap menyukseskan program tersebut. Bahkan rencananya, tahun 2016 ini target membangun rumah subsidi diharapkan tembus 4.000 unit. Dari tahun 2015 lalu yang tercapai hanya 1.500 unit.

Sebanyak 4.000 unit perumahan subsidi ini, rencananya akan disebar pembangunannya di seluruh kabupaten/kota di Provinsi NTB. Hanya saja, dua daerah yang perizinannya sangat berat didapatkan, yakni Kabupaten Lombok Barat karena adanya penyesuaian lahan pertanian. Demikian juga di Kota Mataram yang harga tanahnya sedemikian tinggi, sehingga tidak memungkinkan dibangun rumah subsidi yang harganya Rp 133,5 juta setelah pemotongan PPn. “Kita masih mempertimbangkan bagaimana menyiapkan rumah subsidi di Kota Mataram. Apakah menggunakan rumah vertikal (apartemen) dengan harga tanah yang cukup mahal. Cocoknya Kota Mataram ini hanya untuk rumah komersil, ini yang sedang dibahas dengan Pemprov bagaimana agar perizinan-perizinan dipermudah,” demikian Ma`ruf ditemui di Mataram, Selasa (2/2).

Ia mengaku bisa memenuhi target membangun rumah subsidi sebanyak 4.000 unit di NTB. Sebab, anggotanya dianggap sudah cukup siap, sejak dicanangkannya program rumah subsidi ini. Bahkan, banyak di antaranya yang sudah menyiapkan lahan.

“Tipe rumah subsidi ini mulai dari tipe 21 sampai 36. Harganya tetap sama, Rp 133,5 juta, hanya saja yang membedakan tipenya tergantung lokasi pembangunannya,” demikian diterangkan.

Seiring perkembangan setiap lokasi daerah tanpa terkecuali terjadi kenaikan harga jual rumah semakin tinggi, dan nominal angsuran bulanan pun otomatis naik.

Solusinya, pemerintah membuka program rumah bersubsidi. Melalui program ini disiapkan fasilitas Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi, yaitu suatu kredit yang diperuntukkan kepada masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah dalam rangka memenuhi kebutuhan perumahan atau perbaikan rumah yang telah dimiliki.

Secara umum batasan yang ditetapkan oleh pemerintah dalam memberikan subsidi adalah penghasilan pemohon dan maksimum kredit yang diberikan. (bul)

2016. Kenaikan UMK Rp 1.550.000 ini, telah disepakati oleh Asosiasi Pekerja dan Serikat Pekerja dengan pemerintah. “UMK ini berlaku awal Januari. Dan perusahaan harus bayar sesuai UMK yang baru,” kata Khalik.

Kenaikan UMK sekitar 9 persen ini, sudah dibahas bersama akademisi, statistik dan serikat pekerja. Mereka mempertimbangkan harga kebutuhan dan barang mahal. Serta

pertumbuhan ekonomi di Kota Mataram relatif bagus, sehingga perusahaan memiliki keuntungan. “Wajar kemudian UMK dinaikkan,” cetusnya.

Khalik mengaku, salah satu perusahaan melaporkan kondisi finansial perusahaannya dan meminta pembayaran gaji seperti sebelumnya.

Namun demikian, sisa gaji tersebut akan dirapel pada bulan Maret. Pemkot akan menurunkan pengawas

ketenagakerjaan untuk mengecek, apakah perusahaan sudah membayar sesuai UMK baru atau tidak. “Pengawas ketenagakerjaan akan turun ke perusahaan - perusahaan,” imbuhnya.

Dia menyarankan tenaga kerja atau karyawan melaporkan apabila perusahaan membayar gaji tidak sesuai dengan UMK. Laporan ini kemudian ditindaklanjuti. Ketika perusahaan membayar dibawah UMK, tentu perusahaan akan diproses sesuai aturan. “Kita koordinasikan dengan Disnaker Provinsi. Sanksinya bisa dipidana,” terangnya.

Khalik tidak memungkiri

ada perusahaan membayar gaji karyawannya di bawah UMK. Tapi tidak disebutkan perusahaan bergerak dibidang apa. Disampaikan, telah dikomunikasikan apapun alasannya perusahaan wajib memberi upah pegawai sesuai UMK. Lalu bagaimana dengan pegawai toko? Dalam undang - undang ketenagakerjaan tidak membedakan toko atau perusahaan. Pemerintah daerah akan melihat sejauh mana besarnya usaha toko tersebut. Seperti di mall, gaji karyawan tetap sesuai UMK, kecuali pengusaha kecil itu disesuaikan dengan kondisi keuangan perusahaan. (cem)

Budidaya Udang di Poto Produk NTB Berpeluang Diekspor ke Tiga Negara Tano Diserang Penyakit

(Suara NTB/dok)

Izin Pembangunan Rumah di Mataram Dinilai Berat

Halaman 8

Taliwang (Suara NTB) Pengelola tambak udang di Poto Tano, Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), mengeluh lantaran udang budidayanya diserang penyakit. PT Bumi Harapan Jaya (BHJ), perusahaan yang mengelola itu, cemas lantaran belasan kolam budidayanya terserang penyakit White Feses Disease (WFD) sehingga membuat mereka merugi.

Humas PT BHJ, Iman Susila, Selasa (2/2) menyebutkan, jenis penyakit ini sangat ditakuti kalangan pembudidaya udang terutama jenis vaname.

Penyakit ini menyebabkan udang tidak bisa berkembang maksimal dan cenderung dapat menyebabkan kematian sehingga harus dipanen sebelum waktunya.

“Bisa menyebabkan gagal panen.

Dan kita sudah pernah mengalaminya baru-baru ini,” katanya kepada wartawan.

Menurut dia, penyebab merebaknya virus penyakit tersebut dikarenakan kondisi air perairan laut sekitar tambak terjadi pencemaran. Untuk di wilayah perairan Poto Tano, Iman menduga pencemaran dikarenakan aktivitas tambak lain yang tidak menerapkan sterilisasi limbah air bekas kolam budidaya pascapanen. “Mereka kemungkinan langsung membuang air bekas kolamnya.

Padahal itu harusnya diolah dulu sampai steril baru di buang ke laut,” cetusnya.

Ia mengatakan, sejauh ini ada beberapa tambak udang di sekitar perairan Poto Tano yang dikelola secara tradisional. Dari sanalah ia menduga asal pencemaran perairan Poto Tano terjadi sehingga

menyebabkan risiko penyebaran virus penyakit WFD itu.

“Ini baru dugaan kami sementara. Karena ada beberapa tambak yang memang dikelola secara tradisional tanpa memperhatikan lingkungan,” tuding Iman.

Terhadap kondisi yang mengancam budidaya udangnya tersebut, Iman mengatakan, PT BHJ berharap pemerintah KSB agar segera turun melakukan penyelidikan. Termasuk juga memberikan sosialisasi kepada masyarakat sekitar untuk menjaga lingkungan perairan sekitar Poto Tano dalam rangka menjamin keberlangsungan investasi di daerah. “Kalau di tempat kami persoalan pengolahan air bekas kolam pascapanen selalu kami sterilisasi. Dan pengawasannya langsung dilakukan oleh tim yang memiliki lisensi,” klaimnya.

Sementara itu kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) KSB, H. Usman. HI yang dikonfirmasi terpisah mengatakan, telah mendengar informasi tersebut. Hanya saja pihaknya tidak bisa menjamin apakah bisa melakukan pengujian kondisi perairan Poto Tano yang diduga tercemar tersebut karena tidak memiliki anggaran. “Kita belum bisa pastikan apakah bisa melakukan pengujian untuk membuktikan kecurigaan tersebut karena LH sendiri tidak punya anggaran khusus. Kalau SDM kita punya,” ungkapnya, Selasa (2/2).

Kendati demikian, untuk pemantauan dan pengawasan pihaknya berjanji akan turun lapangan. (bug)

Wagub NTB Dorong Penyertaan Modal di Daerah Sumbawa Besar (Suara NTB) Wakil Gubernur NTB, H. Muh. Amin S.H, M.Si, optimis pada akhir 2016 ini, modal inti PT. Bank NTB bisa masuk ke BUKU 2. Untuk itulah, mulai sekarang membangun komitmen yang sama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota sekaligus dengan lembaga DPRD Kabupaten untuk mendorong penyertaan modal ini.

“Kita minta agar akhir 2016 ini harus BUKU 2. Dan kita optimis bisa tercapai.

Saat ini sudah 99 persen dari target. Makanya sekarang buat komitmennya sama Pemerintah Kabupaten/Kota sekaligus pula dengan DPRD nya juga. Beberapa waktu

yang lalu saya minta juga kepada Direksi Bank NTB agar setiap ada pembahasan RUPS libatkanlah pimpinan DPRD walaupun bukan sebagai jajaran direksi, tetapi DPRD ini yang memberikan persetujuan anggaran bagi anggaran penyertaan modal. Jadi mereka (DPRD) harus mendapat progres ketika RUPS,” kata Wagub, usai pelantikan Penjabat Bupati Sumbawa.

Termasuk Sumbawa, kata Wagub dengan penunjukan Penjabat ini, ada Perda penyertaan modal yang harus diselesaikan. “Makanya harus segera dilantik Penjabat Bupati ini. Karena kalau Plh itu tidak bisa melakukan,” tandasnya. (arn)

Mataram (Suara NTB) Produk hasil kerajinan dan kekayaan alam dalam bentuk jadi dari NTB mendapat angin segar. Tiga negara menjadi sasaran ekspor sesungguhnya membuka peluang pasar yang cukup besar. Tiga negara tersebut di antaranya Afrika Selatan, Belanda dan Cina.

Peluang-peluang tersebut didapatkan melalui kegiatan Desiminasi Informasi oleh Kementerian Perdagangan RI bekerjasama dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi NTB melalui Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Balai Pengembangan, Pelatihan dan Promosi Ekspor Daerah (BP3ED).

Perwakilan Indonesia melalui Indonesia Trade Promotion Center (ITPC) dan Atase Perdagangan (ATDAG) di tiga negara tersebut memberikan pemahaman kepada pelaku usaha Industri Kecil Menengah (IKM) dan para eksportir lokal serta dinas terkait di salah satu hotel di Meninting Senggigi, Lombok Barat, Selasa (2/2).

Dandy Iswara, ATDAG di Beijing mengatakan, Tiongkok adalah pasar paling potensial bagi Indonesia. Terutama untuk mutiara dan produk kerajinan kayu, di samping produkproduk berbahan dasar susu yang paling diminati.

Sementara Pontas Tobing dari ITPC Johannesburg Afrika Selatan menyebutkan, ada satu juta komunitas Indonesia yang menjadi potensi pasar luar

Selasa, 2/02/2016

DESIMINASI - Para eksportir lokal dan SKPD terkait pada Desiminasi Informasi negeri di negara mayoritas kulit cokelat itu. Afrika Selatan menurutnya sangat berminat terhadap produk kerajinan Indonesia, bahkan pihaknya siap mengirim pengusaha dari Afrika Selatan ke NTB. Selain itu, komoditas yang memiliki pasar potensial lainnya yakni kopi dan kopera, bahkan kerajinan Indonesia mendominasi ketiga setelah Cina dan India.

“Afrika Selatan juga sangat meminati kain tenun motif-motif natural, sesuai karakter tenun yang ada di NTB,” katanya.

Rinaldi Agung Adnyana, ITPC yang ada di Den Haag Belanda menyebutkan negaranegara Eropa, termasuk Italia masyarakatnya lebih konstan dan tidak mudah berubah. Misalnya dari desain produk tidak mudah berubah. NTB bisa memanfaatkan peluang adanya festival tahunan di Belanda un-

tuk mempromosikan produkproduk kerajinan di NTB. Kepala Disperindag Provinsi NTB, Ir. H. Husni Fahri, MM tidak memungkiri peluang tersebut. Hanya saja tinggal apakah dimanfaatkan atau tidak oleh pelaku usahanya.

Bahkan, SKPD lain yang memiliki binaan IKM-pun harus mendorong binaannya memanfaatkan peluang tersebut.

NTB memiliki sebanyak 88.000 pelaku IKM. Dari jumlah tersebut, sekitar 10 persen berorientasi ekspor. Kementerian Perdagangan bahkan mendorong pelaku usaha lokal untuk ikut pameran produk di Afrika Selatan.

“Kementerian Perdagangan mendorong kita dengan memberikan fasilitas-fasilitas pendukung untuk kegiatan ekspor,” kata H. Husni Fahri didampingi Kepala BP3ED, Taufik. (bul)

SUARA NTB Rabu, 3 Februari 2016

(Suara NTB/ist)

BUDAYA DAN HIBURAN

Kota Mataram Perlu Segera Miliki Perda Ripparda Mataram (Suara NTB) Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kota Mataram, Drs. H. Abdul Latif Nadjib, MM, menilai Kota Mataram perlu segera memiliki Peraturan Daerah (Perda) Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (Ripparda) sehingga pengembangan dan pengelolaan pariwisata di kota ini bisa lebih fokus dan terarah.

Golden Tulip Usung Arsitektur Modern-Tradisional DI Kota Mataram saat ini terdapat 119 hotel, salah satunya yaitu Hotel Golden Tulip yang berada di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 40, Rembiga. Hotel ini menyajikan suasana perkotaan dengan pemandangan hijau namun tetap mengusung budaya dan etnik lokal yang terlihat dari berbagai desain interiornya.

“Hotel Golden Tulip ini merupakan hotel bertaraf internasional, namun tetap mengusung budaya lokal. Kita menggunakan berbagai interior lokal yang cukup menarik,” kata Direktur Pemasaran Hotel Golden Tulip Mataram Selvi Allo kepada Suara NTB, di Mataram, Selasa (2/2) kemarin.

Hotel ini dikelola oleh Louvre Hotel Group yang merupakan jaringan hotel bertaraf internasional yang telah berkembang baik di dalam maupun luar negeri. Hotel Golden Tulip juga menyerap 80 persen tenaga kerja lokal. Sehingga dapat memebantu pemerintah dalam penyerapan tenaga kerja di NTB. Rencananya hotel ini akan resmi dibuka melalui soft opening pada akhir Februari mendatang. Tamu yang datang dapat menikmati keindahan Pulau Lombok yang dapat terlihat dari setiap lantai hotel ini. Hotel dengan 12 lantai ini memiliki 164 kamar dengan tiga tipe. Yaitu deluxe dengan biaya penginapan dalam semalam sebanyak Rp 1.100.000. Sementara untuk deluxe disable seharga Rp 2.200.000 permalam, dan suite seharga Rp 4.250.000 permalam. Tamu juga dapat menikmati sarapan dengan dua menu sekaligus, yaitu Indonesian Food dan International Food.

Fasilitas lainnya berupa Anjani Lounge, Malimbu Restaurant, Meeting Room termasuk Ballroom, Wellnes Center, kolam renang dengan fasilitas Jacuzzi, Room Service selama 24 jam, Inhouse Laundry dan berbagai fasilitas lainnya. Hotel ini memadukan semua interior pada tiap ruangannya dengan desain lokal yang elegan.

“Kita punya ballroom dengan kapasitas 600 orang. Ini indoor dan outdoor. Karena kita juga punya roof garden yang sekaligus bisa menjadi lokasi meeting bagi tamu kita,” kata Selvi.

Dari tiap lantai, tamu dapat menikmati pemandangan–pemandangan, baik itu pemandangan Gunung Rinjani dan pemandangan perkotaan. Sangat cocok dijadikan referensi untuk penginapan bagi wisatawan, baik domestik maupun internasional. Sebab hotel bertaraf internasional ini menjanjikan pelayanan yang memuaskan bagi setiap tamunya. (lin)

Disbudpar Kota Mataram pun telah mengajukan Raperda Ripparda ke DPRD Kota Mataram. “Sangat mendesak.

Kita Pulau Lombok dan NTB umumnya bukan hanya primadona lagi, tapi wisatawan berlomba-lomba untuk datang ke daerah ini,” jelasnya kepada Suara NTB, Selasa (2/2).

Latif mengatakan pentingnya Perda Ripparda ini karena Kota Mataram sendiri tidak memiliki potensi wisata alam seperti kabupaten lainnya di NTB. Ripparda ini nantinya bisa menjadi penguat pihaknya dalam melakukan pengelolaan dan pengembangan potensi wisata yang ada di Mataram. Dalam konsep Raperda Ripparda tersebut, telah ditetapkan langkah jangka panjang dan menengah

terkait pengembangan pariwisata di Kota Mataram.

“Kita berharap Ripparda ini akan memberikan penguatan terhadap potensi yang kita miliki terkait kepariwisataan.

Tidak hanya objek wisata, tapi daya dukung pariwisata seperti sumber daya manusia (SDM) dan lainnya. Paling tidak ada payung hukum dalam rangka pengembangan dan pengelolaan terhadap potensi yang kita miliki,” terangnya.

Walaupun Kota Mataram tidak memiliki potensi wisata alam seperti kabupaten lainnya, Latif mengatakan ada empat hal yang ingin diperkuat pihaknya yaitu sebagai kota jasa pariwisata, wisata kuliner, wisata budaya dan religi, serta pusat oleholeh. Hal ini menurutnya cuk-

up menjanjikan, apalagi Kota Mataram juga menjadi salah satu destinasi wisata MICE (meeting, incentive, conference, exhibition) di Indonesia.

Konsep Raperda Ripparda ini disampaikan Latif telah diajukan pihaknya ke DPRD Kota Mataram sejak akhir tahun lalu. Ia berharap Raperda ini segera dibahas anggota Dewan.

“Harapannya Dewan segera membahas sehingga arah kita jelas dalam pengembangan pariwisata ke depan.

Karena Mataram tidak punya (potensi wisata) alam, itu yang akan kita kembangkan dengan manajemen dan pengelolaan yang benar dengan melibatkan berbagai potensi yang ada,” demikian Abdul Latif Nadjib. (ynt)

Awanadi Beberkan Pembelian Rumah ASITA Mataram (Suara NTB) Setelah diungkapkan berbagai kalangan sebagai pihak yang bertanggungjawab atas keberadaan rumah ASITA, pengusaha Awanadi Aswinabawa akhirnya angkat bicara.

Mantan Ketua ASITA sekaligus BPPD NTB ini menyebutkan harga tanah sebagai lokasi pembangunan kantor bersama itu senilai Rp 75 juta.

Luas lahan yang diperuntukkan sebagai lokasi pembangunan rumah atau kantor bersama Association of Indonesia Tour & Travel Agencies (ASITA) tersebut hanya 1,5 are. Awanadi tak menampik tanah yang dibeli oleh ASITA secara kelembagaan itu memang aset pribadinya. Tanah atas nama kepemilikan Awanadi Aswinabawa tersebut kemudian diserahkannya ke ASITA untuk dikelola secara kelembagaan.

“Dulu tanah itu saya beli dan memang merupakan aset pribadi saya. Kemudian, ASITA bercita-cita punya rumah sendiri sebagai kantor bersama,” jelasnya ketika dikonfirmasi Suara NTB, Selasa (2/2).

Berangkat dari kondisi tersebut, dirinya mengaku rela melepas asetnya untuk dimiliki ASITA. Ia menjual tanah asetnya ke ASITA dengan harapan, lahan tersebut bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya.

“Tugas saya hanya membuka jalan. Tanah itu saya jual seharga tujuh puluh lima juta. Saya justru rela mengorbankan aset pribadi saya waktu itu, dengan harapan ASITA memiliki kantor bersama yang bisa dimanfaatkan oleh generasi-generasi selanjutnya,” tegas pengusaha jasa perjalanan wisata ini.

Dikatakan, anggaran yang dipakai ASITA untuk membeli tanah tersebut bersumber dari sumbangan berbagai kalangan.

Anggaran yang bersifat dana hibah untuk ASITA itulah yang kemudian diambilnya sebagai

pembayaran aset tanah miliknya. Sebab, proses jual beli tanah tersebut dilakukan semasa dirinya sedang menjabat sebagai Ketua ASITA. Sebelumnya, Awanadi membantah bila rumah ASITA yang berlokasi di Lingkungan Tinggar, Kawasan Rembiga, Kota Mataram tersebut tidak berani ditempati. Menurutnya, saat ini, ASITA telah membentuk tim yang akan melanjutkan proses pembangunan rumah sebagai kantor bersama itu.

“Sekitar dua bulan yang lalu ASITA telah menyelenggarakan rapat. Jadi sekarang sudah ada tim pelaksana pembangunan yang akan melanjutkan pembangunan rumah ASITA tersebut,” katanya.

Ketua ASITA NTB, Dewantoro Umbu Joka, SH yang dikonfirmasi secara maraton mengaku, rumah ASITA tersebut belum ditempati lantaran belum direnovasi. Menurutnya, rumah tersebut masih setengah jadi sehingga belum layak untuk dihuni.

“Bangunannya masih setengah jadi, makanya belum kita tempati. Rumah itu dibangun kalau tidak salah sejak 2012 atau 2013, saya sedikit lupa,” tanggapnya meraba-raba ingatan.

Beberapa waktu terakhir, pembangunan rumah ASITA yang dilakukan Awanadi Aswinabawa semasa menjabat sebagai Ketua Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) NTB sekaligus Ketua ASITA NTB ini sempat dipersoalkan.

Rumah yang diharapkan menjadi kantor bersama itu dipersoalkan oleh sejumlah pemilik usaha jasa transportasi pariwisata yang tergabung sebagai anggota ASITA. Ironisnya, Mantan Sekretaris ASITA NTB saat itu, Agus Mulyadi mengaku tidak tahu menahu mengenai persoalan yang membelit dalam tubuh lembaga asosiasi para pelaku pariwisata tersebut. (met)

Hadapi MEA, AHM Gencar Lakukan Pelatihan Tenaga Kerja

Selama 2015 Disbudpar Berikan 10 Hibah Senilai Rp 2,76 Miliar Mataram (Suara NTB) Tahun 2015 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) NTB telah memberikan bantuan berupa hibah fisik kepada 10 desa yang menjadi lokasi unggulan destinasi wisata.

Total anggarannya senilai Rp 2.763.253.600. Tahun ini Disbudpar berencana akan memberikan tujuh paket hibah untuk dapat dimanfaatkan kepada masyarakat. Jumlah itu lebih rendah dibandingkan dengan tahun lalu.

“Pemerintah sudah membangunkan tempat agar dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Kita berharap itu dapat dijaga, dirawat bersama sehingga dapat meningkatkan perekonomian warga,” kata Kepala Disbudpar NTB H.L. Moh Faozal, S.Sos., M.Si kepada Suara NTB, di Mataram, Selasa (2/2) kemarin.

Dari sepuluh paket hibah fisik itu, delapan diantaranya telah diserahkan kepada Ketua Pengelola Wisata Benang Stokel senilai Rp 198.927.000. Kemudian Kepala Persatuan Wisata Aik Nyet di Sesaot Narmada senilai Rp 770.434.000. Lurah Tiwu Galih untuk pemagaran Makam Montong Sari Srigangge Tiwugalih Praya senilai Rp 199.750.000. Ketua Kelompok Sadar Wisata Nyiur Melambai berupa speed boat senilai Rp 347.600.000. Kepala Desa Sendang Gile untuk Air Terjun Sendang Gile senilai Rp 496.905.000. Kepala Desa Sori Tatangan untuk pembangunan jalan tracking Doroncanga Gunung Tambora senilai Rp 464.888.000. Kepala Desa Oi Bura untuk jalan Tracking Kebun Kopi Gunung Tambora senilai Rp 433.186.000. Dan Kepada Kepala Desa Sekaroh untuk pembangunan prasarana wisata Pantai Pink Jerowaru senilai Rp 198.816.000.

Semua itu berbentuk fisik baik berupa toilet , kios cinderamata , jembatan, area pemandian, papan nama, gazebo, pintu gerbang, perbaikan jalan dan lainnya. Semuanya telah dibantu oleh Disbudpar. Yang menjadi permasalahan yaitu hanya pada kesadaran masyarakat untuk menjaga semua bantuan yang telah diberikan itu.

“Kami akan tetap lakukan evaluasi, tetap akan kami awasi. Memang sebagian sudah berjalan. Kita sudah siapkan tempat, sudah kita bantu bangunkan terus tidak dijaga ini kan masalah. Jadi kami berharap itu dapat dimanfaatkan dengan baik dan dijaga,” kata Faozal mengingatkan.

Sementara itu untuk tujuh paket yang akan diberikan tahun ini masih menunggu DIPA untuk kemudian dilakukan proses tender. Beberapa diantaranya berada di Gili Air, Jalan Lingkar, Gili Trawangan, Gunung Tambora dan tempat lainnya. “Untuk tahun ini kita lebih fokus pada pembenahan jalan,” tutupnya. (lin)

Halaman 9

(Suara NTB/ynt)

SEGERA DIBANGUN - Di kawasan RTH Pagutan ini akan segera dibangun Balai Kebudayaan oleh Disbudpar Kota Mataram.

Anggaran Pembangunan Balai Kebudayaan Tak Cukup Mataram (Suara NTB) Tahun ini Pemkot Mataram melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) akan membangun balai kebudayaan di ruang terbuka hijau (RTH) Pagutan.

Anggaran pembangunan balai kebudayaan berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Kementerian Pariwisata sebesar Rp 2,4 miliar. Tapi menurut Kepala Disbupar Kota Mataram, Drs. H. Abdul Latif Nadjib, MM, anggaran tersebut tak mencukupi untuk membangun balai kebudayaan secara menyeluruh.

Dengan dana tersebut, menurut Latif paling tidak yang bisa dibangun adalah gedung utama atau bencingah saja. Latif mengatakan tahun lalu pihaknya mengajukan usulan ke pemerintah pusat sebesar Rp 10 miliar untuk pembangunan balai kebudayaan, tapi yang direalisasikan hanya Rp 2,4 miliar.

“Untuk pembangunan secara menyeluruh dana itu belum mencukupi. Dana yang kita ajukan Rp 10 miliar dan

yang terealisasi hanya Rp 2,4 miliar,” ujarnya kepada Suara NTB, Selasa (2/2).

Meski demikian, pembangunan akan tetap dilaksanakan tahun ini karena anggarannya telah turun dari pusat.

Agar pembangunan balai kebudayaan ini bisa menyeluruh, maka kemungkinan akan digunakan anggaran dari APBD Kota Mataram. Latif mengatakan untuk pembangunan balai kebudayaan secara menyeluruh tak bisa selesai dalam tahun ini dan rencananya akan dilaksanakan secara bertahap.

“Kalau ada penambahan fasilitas pendukung tahun depan tidak ada persoalan (pembangunan dilanjutkan).

Minimal dengan dana Rp 2,4 miliar, gedung utama atau bencingah dulu kita prioritaskan agar bisa dimanfaatkan untuk kegiatan masyarakat,” jelasnya.

Tahun ini adalah tahun pertama Disbudpar Kota Mataram mendapat DAK dari Kementerian Pariwisata. Sebelumnya Disbudpar hanya

mendapatkan dana pembantuan dari pemerintah pusat.

Saat ini pembangunan balai kebudayaan sedang dalam proses persiapan. Petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) telah diterima Disbudpar Kota Mataram dari pemerintah pusat.

Setelah itu pihaknya akan melakukan persiapan tender dalam beberapa bulan ke depan. Diharapkan pembangunan balai kebudayaan dapat rampung sebelum HUT Kota Mataram pada bulan Agustus mendatang.

“Segera akan kita mulai dan harapan kita kegiatan ini dapat diresmikan dalam rangka HUT Kota Mataram nanti.

Bagus juga momentumnya,” jelasnya.

Menurut mantan Kepala BNN Kota Mataram ini, RTH Pagutan cukup potensial menjadi lokasi pembangunan balai kebudayaan. Apalagi saat ini telah disiapkan akses yang cukup bagus menuju ke lokasi tersebut. “Aksesnya sudah ada tinggal dibuka ruang untuk aktivitas reguler,” ujarnya. (ynt)

Mataram (Suara NTB) Asosiasi Hotel Mataram (AHM) gencar melakukan pelatihan tenaga kerja untuk karyawan yang bergerak pda bidang perhotelan. Hal itu dilakukan untuk menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN yang kini sudah mulai terdengar gaung pergerakannya di NTB, terutama Kota Mataram.

“Yang harus kita lakukan pertama kali adalah peningkatan kualitas SDM (Sumber Daya Manusia). Sebab kita akan menghadapi MEA, jadi AHM melakukan pelatihan atau training kepada karyawan seperti waiter, supervisor dan lain sebagainya,” kata Ketua AHM yang sekaligus sebagai General Manager Hotel Santika Mataram Reza Bovier kepada Suara NTB, di Mataram, Selasa (2/2) kemarin.

Menurutnya suatu hal yang paling penting yaitu meningkatkan keterampilan tenaga kerja dalam bidang apapun. Sebab semua tenaga kerja saling bersinergi satu sama lain. Sehingga keterampilan khusus dalam pengelolaan sebuah hotel dianggap sagatlah penting.

“Yang menjadi cita-cita

AHM adalah bagaimana caranya setiap tamu itu mendapatkan standar pelayanan yang sama di setiap hotel meskipund dengan fasilitas yang berbeda. Sehingga setiap tamu merasa nyaman dilayani di setiap hotel manapun di Kota Mataram ini,” kata Reza.

Selama ini setiap tamu yang menginap di hotel, kesan pertama yang akan dibicarakan yaitu pelayanan. Sebab pelayanan menurut Reza merupakan ujung tombak baik atau tdiaknya suatu hotel di mata masyarakat, baik itu domestik maupun mancanegara.

“Yang kita jual itu adalah pelayanan, kalau masalah fasilitas itu nomor dua,” tandasnya.

Di Kota Mataram saat ini terdapat 119 hotel, namun yang terdaftar dalam keanggotaan AHM hanya sebagian kecil. Untuk meningkatkan mutu pelayanan AHM yang terdiri dari 31 hotel ini membuat lima program.

Beberapa diantaranya yaitu mengadakan pelatihan tingkat supervisor dalam semua bidang.

Kemudian melakukan pelatihan SDM yang terfokus pada profesi seperti F and B, Housekeeping, FO, Engineering, Sales dan lainnya. Selain itu juga akan dilakukan promosi berdasarkan data pengunjung yang berasal dari berbagai daerah.

Selain itu juga melakukan kunjungan rutin terhadap setiap hotel yang terdiri dari berbagai klasifikasi. Dan yang paling penting yaitu penguatan organisasi AHM agar dapat terus melakukan peningkatan mutu pelayanan dan peningkatan kualitas tenaga kerja.

“Untuk menghadapi MEA ini yang paling penting kita harus tetap bersemangat. Semangat dalam berkompetisi dan bersaing dengan cara yang baik,” pesannya. (lin)

SUARA NTB Rabu, 3 Februari 2016

PENDIDIKAN

Halaman 10

Manfaatkan Sampah Bekas

Kurang Koordinasi dan Sosialisasi SAAT ini, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Kabupaten Lombok Timur (Lotim) mencatat sebanyak 7 sekolah di Lotim positif terdaftar di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) sebagai sekolah yang akan menyelenggarakan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) 2016. Sementara, tidak terdaftarnya sejumlah sekolah favorit menjadi pe(Suara NTB/dok) serta UNBK itu dikarenakan Wirno Bambang Karmaeda kurangnya koordinasi yang dilakukan pihak sekolah serta singkatnya waktu sosialisasi.

Demikian disampaikan Kepala Bidang Pendidikan Menengah (Dikmen) pada Dinas Dikpora Lotim Wirno Bambang Karmaeda, saat dikonfirmasi Suara NTB di ruang kerjanya, Selasa (2/2). Menurutnya, tujuh sekolah setingkat SMA/SMK yang positif menjadi peserta UNBK 2016 ini di antaranya, SMAN 1 Aikmel, SMKN 1 Selong, SMKN 2 Selong, SMKN 1 Pringgasela dan SMKN 1 Pringgabaya. Selain itu, dua sekolah yang menjadi tambahan lagi, yakni SMKN 1 Sakra dan SMKN 1 Sikur.

“Kenapa sekolah favorit yang ada di dalam kota itu tidak masuk, karena kurangnya koordinasi yang dilakukan oleh pihak sekolah. Sosialisasi juga sangat singkat, sehingga banyak sekolah yang tidak memahami UNBK itu secara utuh,” ujarnya.

Selain itu, Bambang juga menegaskan jika penilaian terhadap sekolah jangan hanya dilakukan dari luar, apakah dia itu sekolah favorit atau tidak baik yang berada di dalam maupun di luar Kota Selong. Namun, penilaian harus dilakukan secara menyeluruh mulai dari luar sampai di dalam lingkungan sekolah. “Sekarang dia sekolah favorit, namun setelah dicek, sejumlah sarananya seperti komputer banyak yang tidak aktif atau rusak. Jadi anggapan tidak ikuti UNBK karena takut nilai siswa anjlok itu sangat salah. Karena saat ini dunia pendidikan harus bisa mengikuti perkembangan zaman,” kritiknya.

Terkait dengan pelaksanaan UNBK itu, lanjut Bambang, hal yang paling mendasar dipersiapkan oleh siswa dari segi sarana itu ada empat komponen, yakni adanya komputer, server, genset dan gedung. Khusus untuk ruangan, satu ruangan maksimal 40 siswa untuk satu server.

Dalam pelaksanaan UNBK itu, lanjutnya, pihak sekolah sebenarnya tidak harus bergantung pada jumlah komputer yang ada di sekolah yang bersangkutan. Melainkan, asalkan sekolah itu siap melaksanakan UNBK, namun terbatas sarana. Siswa juga bisa diarahkan membawa laptop atau meminjam fasilitas sekolah lain jika ingin melaksanakan UNBK. Oleh sebab itu, ke depan ia berharap kepada pihak sekolah untuk lebih memahami dan menguasai konsep pelaksanaan UNBK sesuai dengan peraturan yang ada. Karena, ia juga mengaku sangat menyayangkan sejumlah sekolah favorit di Lotim banyak yang tidak masuk menjadi peserta UNBK ketika ada peluang seperti sekarang. (yon)

Rumah Cerdas Sumbang Alat Belajar di Pesisir Sekotong PEMERINTAH perlu memberi perhatian lebih besar terhadap pendidikan di daerah terpencil yang ada di daerah pelosok pesisir. Pasalnya, banyak di antara anak-anak usia sekolah di daerah ini putus sekolah hanya gara-gara masalah biaya dan akses pendidikan yang minim.

Untuk membantu anak-anak pesisir tersebut, Sanggar Belajar Rumah Cerdas pun berinisatif mengadakan bakti sosial di wilayah pesisir Teluk Gok Dusun Medang Desa Sekotong Barat.

Anak-anak pesisir yang masih sekolah dibantu alat tulis, buku dan perlengkapan lain untuk menunjang pendidikan mereka.

“Hal ini yang melatar belakangi kami menggelar baksos di daerah pesisir, sasarannya anak-anak pesisir yang banyak putus sekolah,” jelas Ketua Sanggar Belajar Rumah Cerdas Evi Febriana, M.Pd. Ia mengaku, anak-anak pesisir ini memerlukan perjuangan berat dan bersiko untuk menuju ke sekolah. Hal ini, jelasnya, menyebabkan minim pengembangan diri karena jarak dan medan yang ditempuh ke sekolah.

Kegiatan ini jelasnya juga sebagai bahan pembelajaran, bagi peserta didik rumah ceras untuk belajar dari anak-anak pesisir bagaimana perjuangan menuntut ilmu. Selain itu mengajarkan agar anak-anak bisa melakukan kegiatan bermanfaat bagi masyakarat, terutama anak anak. Dalam kegiatan ini, anak-anak diajak menelusuri pantai. Mereka juga membagikan peralatan sekolah, jas hujan dan susu kepada anak anak yang ada di dua dusun. “Kegiatan ini sangat edukatif bagi anak didik sanggar rumah cerdas,” ujarnya.

Untuk menuju ke daerah ini perlu perjuangan, bisa melalui jalur darat dan laut. Jika menenpuh jalur darat memakan waktu lama, karena medan yang dilalui berat. Jalur ini tidak bisa dilalui kendaraan roda 4 dan hanya bisa di lalui oleh kendaraan roda dua. Sedangkan jika menggunakan speed boat bisa ditempuh waktu 20-30 menit.

Menurutnya, keberadaan daerah pesisir ini tak banyak dijamah pemda. Di sektor pendidikan misalnya, banyak anak-anak di daerah ini putus sekolah. Karena di samping tidak ada biaya, jarak SMP jauh. Bagi warga yang mampu, memilih memondokkan anaknya ke luar. Sedangkan yang tidak mampu justru memilih putus sekolah. “Bahkan kebanyakan mereka memilih kawin kalau putus sekolah,” ujarnya.

Hal ini katanya ironis. Karena daerah Sekotong sendiri memiliki gili-gili yang menjadi kwasan wisata. Namun, keberadaan daerah pesisir ini luput dari perhatian pemda. Justru, katanya, lebih banyak terekspose gili-gili, padahal ada masyarakat pesisir lain dekat gili yang kehidupannya miris baik dari isi aspek pendidikan, kesehatan. “Mirisnya mereka minum air payau,” ujarnya.

Sementara itu, warga sekitar mengaku sangat senang karena merasa terbantu dengan apa yang diberikan oleh sanggar rumah cerdas. Karena menurut warga, tidak pernah ada satupun dari pemerintah yang datang memberikan bantuan kepada anak anak sekolah yang ada di daerah setempat, terkecuali pada momen pemilu atau jelang suksesi pemilihan kepala daerah, para caleg ramai di datang untuk meminta dukungan suara.

Babinkamtibmas Polair, Brigadir I Nengah Sukardi Yasa,SAdm. wilayah ini memang daerah terisolir dan kurang mendapatkan perhatian. Karena itu diharapkan pemerintah daerah Kabupaten Lombok Barat lebih memperhatikan warganya mengingatkan warga di dua dusun desa di Kecamatan Sekotong ini berada di sekitar wilayah wisata dan objek vital nasional, yakni Pelabuhan Lembar. (her)

(Suara NTB/her)

SUMBANG - Sanggar Belajar Rumah Cerdas menyumbangkan buku dan alat tulis kepada anak pesisir di Sekotong.

Siswa Diajarkan Berpikir Kreatif Mataram (Suara NTB) Sampah merupakan masalah serius bagi Pemkot Mataram, bahkan hingga kini persoalan tersebut belum bisa teratasi. Membutuhkan partisipasi seluruh warga Kota Mataram agar masalah sampah tak berlarut dan kian menjadi beban pikiran pemerintah.

Menyadari pentingnya penyelesaian masalah ini, siswa-siswi SMKN 4 Mataram senantiasa berusaha memanfaatkan berbagai macam sampah bekas makanan untuk diolah menjadi barang berharga dan bernilai ekonomis tinggi.

Melalui mata pelajaran Seni Budaya dan Kesenian (SBK), mereka diajar untuk berpikir kreatif dan menjadi problem solver atas permasalahan sampah yang sebenarnya lahir dari mereka sendiri.

Kepala SMKN 4 Mataram H. Hudri Achmad, S.Pd, MM, mengemukakan sampah dapat teratasi jika seleuruh elemen masyarakat dapat mengambil peran dengan baik. Tak hanya menghasilkan sampah setiap hari, namun juga mampu mengolah sampah yang

mereka lahirkan sendiri.

Diakui pula persoalan sampah sangat serius lantaran dari tahun ke tahun pemerintah dianggap belum berhasil mengatasi problem tersebut. Jika persoalan dapat dianggap mampu terpecahkan dengan adanya mesin pengolah sampah, namun biaya untuk membuat mesin pengolah sampah sangat mahal. Oleh sebab itu, solusi lain yang bisa dilakukan ialah dengan memanfaatkan barang-barang bekas tersebut menjadi bahan berguna.

Di sekolah kata H. Hudri Achmad, siswa sudah diajarkan keterampilan membuat berbagai pernak-pernak olahan dari botol bekas minuman dan aneka plastik yang dapat di daur ulang. Produk yang dihasilkan pun sangat beragam mulai dari tas, bros, pin, ingke, piring, vas bunga dan lain sebagainya.

Meski apa yang dilakukan para siswa belum mampu diproduksi secara masal hingga mendatangkan uang, setidaknya apa yang dilakukan merupakan hal positif yang mampu mengurangi persoalan di tengah-tengah mereka. (dys)

(Suara NTB/dys)

TUNJUKKAN - Kepala SMKN 4 Mataram H. Hudri Achmad sedang menunjukkan hasil keterampilan siswa dari bahan bekas.

Hindari Paham Radikal

Anak Harus Dibimbing Pilih Buku Mataram (Suara NTB) Hal-hal yang bersifat radikal akan sangat berpengaruh bagi perkembangan anak. Apalagi jika paham radikal tersusupi ke wilayah pendidikan, karena dapat merusak jiwa anak. Dan berpengaruh bagi kehidupan keberagaman di NTB. Hal itu disampaikan oleh Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) NTB, Drs. H. Syahdan Ilyas, Senin (1/2) lalu.

Sebelumnya, ada beberapa daerah ditemukan buku pelajaran yang berisi paham radikalisme. “Jadi hal-hal yang radikal itu berbahaya.

Buku itu jangan sampai tersebar, dan harus diusut tuntas.

Karena dapat berpengaruh bagi perkembangan pemahaman siswa,” ujarnya.

Hal yang senada juga disampaikan oleh pemerhati permasalahan sosial yang juga Dosen Sosiologi Universitas Mataram, Dwi Setiawan Chaniago, S.Sos, M.A, Senin (1/2). Menurutnya, penyebaran buku-buku radikalisme dalam

buku teks pembelajaran di lingkungan sekolah tidak boleh diremehkan. Dan harus diantisipasi sedini mungkin.

“Penyebaran ideologi radikal belakangan memiliki pola penyebaran yang lebih persuasif dan mengandalkan berbagai media, seperti buku teks, e-book, hingga propaganda yang dibalut dengan ajaran radikalisme yang disebar melalui sosial media,” ujarnya.

Hal tersebut mengindikasikan kelompok-kelompok radikal berusaha mempengaruhi ideologi, dan pemikiran dengan cara persuasif. Bertujuan agar pemahaman yang disebarkan dapat diterima dengan mudah oleh masyarakat.

Menurutnya, penyebaran

buku-buku radikalisme dalam buku pelajaran dapat dikatakan sebagai bentuk mediated ideology atau ideologi yang termediasi melalui teks buku yang telah diberi pemahamanpemahaman radikal.

“Hal tersebut merupakan bentuk hasil intervensi kelompok-kelompok radikal secara sengaja dalam menyebarkan ideologinya untuk mempengaruhi pembaca pada tataran ideologis,” katanya.

Dijelaskan, keberadaan buku teks pembelajaran maupun buku pengayaan wawasan yang memiliki muatan radikalisme akan membawa pengaruh tidak langsung bagi para pembaca. Pengaruh tersebut tidak dirasakan segera.

Namun lebih seperti rintisan

jalan bagi kelompok radikal untuk menyebarkan doktrindoktrin lanjutan berupa tindakan radikal.

Dalam kondisi tersebut, minimal akan berimplikasi pada pemahaman dan perilaku pelajar yang bersifat permisif terhadap bentuk-bentuk kekerasan. Dan bahkan secara ekstrem akan berdampak pada pemahaman dan perilaku yang kompromis terhadap cara-cara radikal.

Buku, kata Dwi, adalah salah satu sumber dari pembentukan kumpulan pengetahuan (stock of knowledge) bagi individu. Secara sosiologis, stock of knowledge adalah salah satu sumber preferensi dalam melakukan suatu tindakan.

“Artinya ketika pemahaman radikal sudah terbentuk, akan lebih mudah terjerumus pada tindakan radikalisme,” katanya.

Menurut Dwi, sudah sewajarnya semua pihak peduli dan turut proaktif dalam

MAN Selong Juara 1 Olimpiade Kimia Tingkat SMA/MA Se-NTB Selong (Suara NTB) Siswa Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Selong Lombok Timur (Lotim) M. Zamharir Muzakki meraih juara 1 Olimpiade Kimia tingkat SMA/SMK/MA se-NTB di FKIP Universitas Mataram (Unram), Sabtu (30/1). Keberhasilan MAN Selong sebagai juara satu Olimpiade Kimia tingkat NTB ini merupakan buah prestasi yang membanggakan bagi MAN Selong.

Demikian disampaikan Kepala MAN Selong, Drs. H. Silmi, M. Pd.I ketika menyampaikan amanat pada upacara bendera di depan ratusan siswa MAN Selong, Senin (1/2) lalu.

Menurutnya, keberhasilan MAN Selong menjadi juara Olimpiade Kimia pada tingkat SMA SeNTB ini membuktikan MAN Selong adalah madrasah yang unggul dan memiliki daya saing yang tinggi dengan sekolah-sekolah umum yang dikatakan favorit khususnya di NTB. “Ini membuktikan kita adalah madrasah yang memiliki daya saing yang tinggi dan bisa menjadi terdepan mengalahkan sekolah-sekolah ternama di NTB, selain itu prestasi yang menggembirakan juga bahwa MAN Selong pernah melaju hingga tingkat nasional pada bidang Olimpiade Kimia tahun 2015 yang lalu di Malang,’’ ungkapnya dalam siaran pers yang diterima Suara NTB, Selasa (2/2).

Keberhasilan siswa MAN Selong menjadi juara 1 Olimpiade Kimia Se-NTB mendapat apresiasi dari berbagai kalangan, terlebih bagi guru yang akrab dipanggil guru Seneng (M. Nurul Wathoni, M. Pd).

Guru ini, adalah Wakil Kepala

PKL Lingkar IAIN Minta Gerbang Barat Kampus Dibuka

(Suara NTB/ist)

POSE BERSAMA - M. Zamharir Muzakki berpose bersama dengan salah guru Baiq Eli Herawati.

Bidang Kurikulum MAN Selong yang telah banyak mencetak generasi MAN Selong menjadi orang yang berprestasi dalam bidang akademik.

Beliau menyampaikan bahwa keberhasilan M. Zamharir Muzakki siswa kelas XII IPA 2 dalam olimpiade Kimia merupakan kebanggan bagi kami, karena hal ini membuktikan bahwa MAN Selong memiliki potensi yang tinggi dalam bidang akademik.

“Potensi MAN Selong dalam bidang akademik sudah sanggat membanggakan, berbagai prestasi telah ditorehkan baik di tingkat kabupaten, provinsi, dan hingga nasional.” Ungkap M. Nurul Wathoni, M. Pd. Sementara itu, Pembina Studi

mencegah munculnya fundamentalis radikalisme pemikiran melalui buku-buku teks pembelajaran. Jika pahampaham tersebut termuat dalam buku pembelajaran di sekolah, pemerintah selaku regulator harus lebih selektif dalam sistem regulasi percetakan sebuah tulisan.

Ia juga menyarankan, orang tua juga harus pro-aktif mengawasi buku bacaan yang sifatnya pengayaan pengetahuan bagi anaknya. Sebab buku bacaan yang dipilih merupakan representasi minat dan motivasi seseorang anak.

“Selain itu, unsur-unsur masyarakat seperti tokoh agama dan tokoh masyarakat harus mampu berperan dalam deradikalisasi masyarakat dengan memberikan pemahaman agama dan ideologi yang holistik, utuh dan otentik agar dapat meminimalisir penyebaran tindakan radikalisme,” pungkasnya. (ron)

Klub Kimia, Baiq Eli Herawati, S. Pd, M.Si, mengungkapkan keberhasilan ini tidak lepas dari kerja keras dan pembinaan yang matang sebelum mengikuti berbagai macam lomba. MAN Selong sudah memiliki persiapan jauh-jauh hari yang berupa latihan rutin setiap minggunya. Keberhasilan ini juga tidak lepas dari dukungan kepala sekolah, wakil kurikulum, dan wakil kesiswaan yang selalu memberi semangat kepada anak-anak.

Sedangkan, M. Zamharir Muzakki ketika diwawancarai pada Senin, 1 Februari 2016 yang lalu mengaku bangga dengan torehan prestasinya, karena mampu membanggakan madrasah tercinta dan orang tua yang susah payah membesarkannya dari sejak kecil. (r)

Mataram (Suara NTB) Keberadaan para Pedagang Kaki Lima (PKL) yang terdapat di lingkar kampus Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Mataram memberi dampak perekonomian bagi masyarakat Kota Mataram. Hanya saja, mereka meminta agar gerbang sebelah barat kampus dibuka secara luas agar mahasiswa IAIN khususnya dapat leluasa berbelanja.

Ditemui Suara NTB, Selasa (2/2), Satinah, salah seorang pedagang mengaku bersyukur memperoleh lapak jualan yang letaknya strategis di belakang kampus IAIN Mataram. Pembelinya pun tidak hanya berasal dari mahasiswa IAIN Mataram, tapi juga dari mahasiswa lain yang ada di sekitar, seperti Unram dan IKIP Mataram.

Diakuinya, jika dilihat dari jumlah persentase pembeli yang setiap hari mampir di warung miliknya, yang terbanyak menurut Satinah adalah mahasiswa yang berasal dari Unram dan IKIP. “Yang banyak itu dari Unram dan IKIP, kalau mahasiswa IAIN jarang,” terangnya.

Satinah menduga minimnya mahasiswa IAIN Mataram yang mampir ke warungnya lantaran gerbang barat kampus yang sering ditutup. Meski tak setiap hari ditutup, tapi berpengaruh terhadap tingkat kunjungan mahasiswa IAIN Mataram. “Kalau dulu sebelum ditutup sebelah barat itu, lumayan ramai yang berkunjung,” tuturnya.

Ia pun berharap agar pihak kampus membuka gerbang barat seperti sebelum-sebelumnya.

Ditemui di tempat yang sama, Walid mahasiwwa Jurusan Pendidikan Bahasa Arab (PBA) IAIN Mataram membenarkan situasi tersebut. Walid mengaku dulunya sangat rajin mampir ke para pedagang yang ada di lingkar kampus. Hanya saja akibat gerbang barat jarang dibuka, terpaksa mahasiswa yang mau makan dan minum harus keluar lewat pintu depan dan itu cukup merepotkan buat mahasiswa. Padahal jika terus di buka, gerbang barat akan memudahkan mahasiswa dalam mencari berbagai kebutuhan seperti makan, minum dan lain sebagainya. (dys)

Usia Empat Tahun, Masa Tepat Belajar Baca dan Hitung Jakarta (Suara NTB) Pakar neurosains dari Komunitas Neuronesia Amir Zuhdi mengatakan usia empat tahun ke atas adalah waktu tepat bagi anak untuk belajar baca tulis hitung.

“Di bawah empat tahun akan mempengaruhi perkembangan otak anak,” kata Amir dalam seminar neurosains di Jakarta belum lama ini.

Anak berusia empat tahun ke bawah belum tepat untuk belajar baca tulis hitung karena “fasilitas” otak belum sem-

purna. “Yang ada orang tua malah emosi karena anak lamban dalam menangkap informasi,” kata Amir.

Menurut dia, pada usia nol hingga 13 tahun, anak paling tepat diajari mengenali emosi dirinya.

Melatih kontrol diri, kesabaran, kerja sama, empati dan karakter baik lainnya, lebih mudah dilatih dan tertanam kuat dalam otak anak dari pada kegiatan baca tulis hitung. “Kematangan emosi menjadi fondasi

kuat untuk kesuksesan anak pada masa datang,” katanya.

Orang tua sebaiknya memberikan stimulasi rasional, sedangkan aktivitas fisik semakin menyehatkan otak anak.

Anak yang berotak sehat memiliki ketangguhan dalam menghadapi tantangan hidup, cerdas dalam menentukan pilihan dan santun dalam berinteraksi sosial.

Pengasuhan anak yang baik hendaknya berbasis perkembangan otak, karena otak anak

berkembang bertahap. Pengasuhan yang baik menjadi stimulasi bagi perkembangan otak anak.

Pada otak terdapat sirkuit saraf otak yang mengatur sistem pengasuhan. Sirkuit tersebut bernama “otak pengasuhan” yang terdiri dari Sistem Limbic, Cortex PreFrontal, Lobus Parietalis, Lobus Temporalis, Lobus Temporalis, Lobus Occipithalis, dan Cerebellum serta Batang Otak.

Masing-masing “otak pengasuhan” itu berkembang secara bertahap dan mengasuh

sesuai dengan perkembangan otak anak. “Anak yang berusia nol sampai 13 tahun, harus diasuh pada pengasuhan emosi.

Anak seusia tersebut telah mengenal berbagai jenis emosi seperti marah, sedih, cemas, gembira dan cinta,” jelas dia.

Orang tua, lanjut dia, harus memahami cara dasar penanganan emosi yang muncul pada anak. Jika tidak, ketidakmampuan mengelola emosi akan mengganggu prestasi hidup anak. (ant/bali post)

Halaman 11

SUARA NTB Rabu, 3 Februari 2016

Dua Atlet Tak Masuk PON, NTB Klarifikasi PB PASI

Jadwal Pertandingan Sepak Bola Liga Premier Inggris Kamis, 4 Februari 2016 03:45 Watford vs Chelsea @beIN Sport 3 03:45 Everton vs Newcastle United @beIN Sport 1 Serie A Italia 03:45 Inter Milan vs Chievo @beIn Sport 2 Waktu siaran berdasarkan zona Waktu Indonesia Tengah (WITA), sesuai dengan di NTB dan sekitarnya. Jadwal dapat berubah sewaktu-waktu, sesuai kebijakan stasiun televisi.

Mataram (Suara NTB) Pengprov PASI NTB membenarkan bila dua atlet atletik NTB, Kokom S dan Nurhasanah tak tercantum dalam Surat Keputusan PB PASI terkait hasil babak kualifikasi peserta PON Atletik 2016. Namun demikian pihak PASI NTB tidak akan terima serta-merta keputusan PB PASI itu. PASI NTB berencana melakukan klarifikasi ke PB PASI terkait hal itu.

Demikian disampaikan oleh Ketua Umum PASI NTB, H. Suhaimi SH, ketika dikonfirmasi Suara NTB di Mataram, Selasa (2/2) kemarin.

“Terkait surat PB PASI itu kami akan melakukan klarifikasi ke PB PASI. Kita belum tahu dasar mereka (PB-PASI)

tidak memasukan dua nama atlet kami sebagai peserta PON 2016, karena menurut kami dua atlet itu telah lolos limit PON,” ucapnya.

Klarifikasi yang dimaksud Suhaimi itu, yakni mempertanyakan alasan PB PASI tidak memasukan dua nama atlet

NTB sebagai peserta yang lolos PON 2016. Pasalnya menurut Pengprov PASI NTB kedua atlet itu telah sukses melampaui limit lolos PON 2016.

Sementara itu, Ketua Satgas Panitia Pelatda Rinjani 2016, Wibowo Budi Santo, yang dikonfirmasi Suara NTB

di Sekretariat KONI NTB, Selasa (2/2) kemarin menjelaskan bahwa merujuk dari Surat PB PASI yang diterima pihak KONI NTB dan Pengprov PASI NTB, Selasa (2/2) kemarin, terdapat dua nama atlet atletik NTB yang tak masuk dalam SK PB PASI. Mereka adalah Kokom S dan Nurhasanah. “Kedua atlet itu (Kokom dan Nurhasanah-red) tidak masuk dalam SK PB PASI,” ucapnya.

Dijelaskan Bowo, keputusan hasil kualifikasi peserta PON Jabar 2016 yang disampaikan

Ketua Umum PB PASI, Mohammad Hasan, melalui SK PB PASI Nomor : 066/PB.PASI/ St.M/I/2016 tertanggal 21 Januari terdapat 17 atlet yang dinyatakan lolos PON Jabar 2016.

Dari jumlah 17 atlet itu tidak dicantumkan nama Kokom S dan Nurhasanah.

Atas dasar surat PB PASI itu KONI NTB menyimpulkan kedua atlet itu tidak masuk dalam peserta PON Jabar 2016. Oleh karena itu KONI NTB beralasan akan memulangkan kedua atlet itu ke Pengprov PASI NTB. (fan)

(Suara NTB/fan)

LATIHAN - Murni (kanan) menjalani latihan di Padepokan Silat GOR 17 Desember Turide Mataram, Selasa (2/2). Saat itu dia dilatih oleh pelatih wushu NTB, Master Ahmad Muhassin.

Murni Coba Peruntungan di Wushu Mataram (Suara NTB) Murni, atlet yang pernah menyumbang medali emas di Kejurnas Tinju di Aceh tahun 2007 itu ternyata sudah lama meninggalkan olahraga tinju. Saat ini dia mencoba peruntungan dengan menekuni olahraga beladiri Wushu. Hasilnya tidak sia-sia, dia berhasil menjadi satu-satunya atlet wushu NTB yang berhasil meraih tiket PON. Dan dia akan memperkuat kontingen NTB di PON XIX, 19 September di Jabar 2016.

Murni yang ditemui Suara NTB di sela-sela menjalani latihan di GOR 17 Desember Turide Mataram, Selasa (2/2) kemarin mengatakan alasan dia hijrah ke cabor wushu karena dia tidak lagi berprestasi di tinju. Maklum kepindahannya ke NTB selalu dipersoalkan oleh Pertina DKI Jakarta. Akibatnya ketika di tampil di kejurnas tinju selalu diprotes oleh Pertina DKI Jakarta, dan hal itu berdampak pada prestasinya di tinju anjlok. Dia mengaku tidak bisa lagi berprestasi tinju sehingga harus banting setir menjadi atlet wushu.

“Saya awalnya atlet tinju. Saya pindah ke cabor wushu karena tidak bisa berprestasi di tinju, ini karena kepindahan saya ke NTB selalu dipersoalkan oleh Pertina DKI Jakarta,” ucapnya.

Diakuinya, prestasinya di tinju sempat bersinar. Dimana pada tahun 2007 lalu dia pernah mennyubang medali emas untuk DKI Jakarta di Kejurnas Tinju di Aceh tahun 2007 lalu. Namun dia tidak lama di Jakarta, karena setelah sukses mengukir prestasi di kejurnas tinju di Aceh dia buruburu pindah menjadi atlet tinju NTB. Alasan dia pindah ke NTB karena di telah diterima sebagai PNS di Dinas Dikpora NTB. Namun kepindahannya di NTB selalu dipersoalkan oleh Pertina DKI Jakarta. Karena selalu diprotes Pertina DKI Jakarta setiap kali tampil kejurnas, Murni pun balik haluan ke cabor wushu.

Keputusan Murni pindah ke Wushu membuahkan hasil, terbukti dia berhasil lolos PON dengan meraih prestasi delapan besar nasional dari 34 provinsi yang ikut di kelas tarung 48 Kg putri.

Menurut Murni tidak gampang mempelajari wushu, karena dia harus beradaptasi lagi. Namun berbekal tekad yang kuat, dia pun sukses menekuni olahraga beladiri Wushu.

Dengan persiapan satu bulan Murni mengaku berhasil meraih tiket PON setelah berhasil meraih peringkat delapan besar di kelas tarung 48 Kg di Pra-PON Wushu tahun 2015 lalu. Di sisa waktu delapan bulan ini, Murni akan terus berlatih dan berharap bisa mempersembahkan medali untuk NTB di PON XIX Jabar 2016. (fan)

Menpora Bekali Evan Dimas Sarung Sebelum ke Spanyol

(Suara NTB/ist)

Jakarta (Suara NTB) Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi membekali pemain muda Indonesia yang akan berlatih di Spanyol yaitu Evan Dimas dengan kain sarung dengan harapan pemain asal Surabaya kembali ke Tanah Air dengan kemampuan yang lebih baik.

Sarung berwarna hijau itu bahkan disematkan secara langsung oleh Menpora Imam Nahrawi kepada pemain dengan nama lengkap Evan Dimas Darmono di Media Center Kemenpora, Jakarta, Selasa kemarin.

“Kenapa harus sarung? Supaya nantinya kembali ke Tanah Air dengan kemampuan yang lebih baik lagi,” kata pria yang akrab dipanggil Cak Imam itu.

Menpora juga berpesan kepada pemain yang sebelumnya memperkuat klub Surabaya United itu menunjukkan kemampuan terbaiknya selama di Spanyol. Berlatih di klub Espanyol B selama empat bulan diharapkan pula mampu mengambil teknik dan taktik bermain sepak bola.

Keberangkatan Evan Dimas ke Spanyol, kata dia, diharapkan pula menjadi motivasi bagi pemain Indonesia lainnya untuk terus berlatih agar bisa mendapatkan kesempatan untuk mencoba kemampuan di kancah internasional.

“Saya berpesan selama berlatih di sana bisa menunjukkan kemampuan terbaiknya. Selain itu juga harus mempersiapkan hati agar lebih siap,” kata Menpora menambahkan.

Selain itu, Menpora juga berpesan kepada mantan pemain timnas Indonesia U-19 itu tidak lupa sujud syukur seperti yang dilakukan selama memperkuat klub maupun timnas.

“Jangan lupa sujud syukur. Yang jelas kami hanya bisa memberikan motivasi dan semangat agar semuanya berjalan dengan baik,” kata pria asal Bangkalan Madura itu.

Sementara itu, Evan Dimas mengaku sudah siap untuk menjalani pelatihan di Spanyol. Bahkan, restu dari keluarga sudah didapat untuk berlatih dengan durasi yang cukup lama di Negeri Matador itu. “Saya akan berusaha memberikan yang terbaik. Ini adalah kesempatan saya,” katanya di media center Kemenpora.

Evan Dimas ke Spanyol t i d a k sendiri, namun ditemani oleh karibnya yaitu Fugo.

Bahkan, teman dari kecilnya juga siap memberikan pendampingan selama menjalani pelatihan di salah satu klub besar di Evan Dimas Spanyol itu. (ant/bali post)

(Suara NTB/ist)

GANTIKAN PELLEGRINI - Pep Guardiola (kiri) akan menggantikan Manuel Pellegrini sebagai pelatih Manchester City mulai musim depan.

Ambisi City, Pembuktian Guardiola Manchester Manchester City resmi merekrut Pep Guardiola terhitung mulai musim depan.

Keputusan ini dianggap membuktikan besarnya ambisi City untuk mendominasi sepakbola Inggris. Sementara bagi Guardiola, melatih City bisa menjadi pembuktian untuk kualitas kepelatihannya.

Selama karirnya sebagai pelatih, Pep Guardiola dianggap belum cukup memberikan bukti terhadap kualitasnya untuk masuk eselon atas dalam daftar pelatih dunia. Ia memang telah meraih banyak gelar dengan melatih Barcelona dan

Bayern Munchen. Namun, pencapaian itu dianggap tidak bisa menjadi justifikasi untuk kualitas dirinya secara pribadi.

Barcelona terbukti baikbaik saja sepeninggal Guardiola. Bagaimana dengan Bayern Munchen? Bagi banyak kalangan, Bayern dianggap sebagai penguasa tunggal Bundesliga, Jerman dan siapapun pelatihnya, klub itu terbukti selama bertahun-tahun tetap mendominasi.

Fakta itu membuat keputusan melatih Manchester City menjadi semacam pembuktian untuk Guardiola secara pribadi. Siapapun tahu,

Liga Inggris adalah liga paling kompetitif. Musim ini saja, Chelsea yang menjadi kampiun bisa terperosok hingga mendekati zona degradasi.

Sementara, tim kejutan, Leicester City bisa memimpin klasemen hingga paruh musim kedua ini. Meski City memiliki skuad yang berkualitas, namun iklim kompetisi di Liga Inggris jelas akan Guardiola tidak lagi berada dalam zona nyamannya.

Bahkan, belum resmi melatih City, Guardiola sudah mulai ‘diusik’ oleh pendapat agen Yaya Toure, yang tak lain merupakan pemain Manches-

ter City sendiri. Seperti dilansir Goal Indonesia, Dimitri Seluk, agen dari Yaya Toure, melempar kritikan kepada Pep Guardiola dan cenderung menyepelekan pencapaian yang telah diukir sang pelatih.

Menurutnya, Guardiola tidak perlu dibesar-besarkan dalam gelimang prestasi yang diraih Barcelona. Sebab, Luis Enrique pun terbukti mampu melakukannya. Sang agen juga menganggap Guardiola kurang jantan mengambil keputusan meninggalkan Camp Nou usai kalah bersaing dari Real Madrid asuhan Jose Mourinho dalam perbu-

ruan titel La Liga 2011/2012.

“Dalam opini saya, semua orang yang memiliki nyali harus bertahan dalam sebuah tim tidak cuma ketika mereka sukses, tetapi juga ketika situasinya sulit,” ungkap Seluk kepada The Sun. “Barcelona juara karena itu seperti keluarga besar dan struktur mereka adalah teladan untuk semua orang.”

“Jadi ini bukan soal perorangan. Luis Enrique telah melakukan hal yang sama seperti Guardiola [treble].

Tidaklah mungkin untuk selamanya mengatakan itu tim Guardiola.” (ant/bali post)

Nasrudin Terus Tingkatkan Stamina dan Fisik Mataram (Suara NTB) Atlet tinju NTB, Nasrudin terus memantapkan latihan teknik dasar di GOR 17 Desember Turide Mataram, Selasa (2/ 2) kemarin. Latihan itu dalam rangka meningkatkan staminan dan fisik guna persiapan menghadapi PON XIX di Jawa Barat (Jabar), 19 September 2016.

Nasrudin yang dihubungi Suara NTB di sela-sela menjalani latihan mengatakan, latihan peningkatan stamina dan daya tahan itu merupakan latihan persiapan umum sebelum melangkah kepersiapan khusus.

Selama persiapan umum dia akan meningkatkan kekuatan stamina dan fisik lebih dahulu setelah itu latihan ke tahap persiapan khsusus. “Untuk saat ini saya masih menjalani latihan persiapan umum dulu, ini dilakukan untuk peningkatan stamina dan fisik dulu, setelah tiga bulan baru masuk pada persiapan khusus,” ucapnya.

Pantauan Suara NTB, Nasrudin dilatih Pelatih Tinju NTB, Idris Abas. Idris Abas adalah pelatih senior NTB yang akan mempersiapakan Nasrudin hingga mengikuti PON Jabar, 19 September 2016. Menurut Idris, Nasrudin akan dipersiapkan untuk tampil di kelas 91 Kg putra. Tampil di kelas berat bukan yang pertama bagi Nasrudin, pasalnya di Pra-PON di Kupang 2015 lalu, Nasrudin juga sukses meraih medali emas di kelas yang sama.

Tak sampai disitu, Nasrudin juga meraih medali emas di kelas 91 Kg pada Kejurnas Sarung Tinju Emas (STE) di Bogor, Desember 2015 lalu.

Hasil manis yang ditorehkan Nasrudin di beberapa even nasional membuat sang atlet dan pelatih percaya diri.

Idris mengaku Nasrudin menjadi salah satu dari lima petinju NTB yang ditargetkan medali emas untuk NTB di PON Jabar 2016. “Peluang emas ada, namun kita tak boleh takabur. Yang bisa atlet lakukan saat ini adalah berlatih sungguh-sunguh, karena atlet lain tidak tidur,” jelas Idris.

Di tempat yang sama, Nasrudin mengaku tak ingin sesumbar. Meski demikian dia mengaku peluang dirinya untuk meraih medali emas di PON cukup besar, hal itu dikatakannya berdasarkan hasil prestasinya di Pra-PON tinju di Kupang dan STE tahun 2015 lalu dimana dia berhasil meraih medali emas di dua kejuaraan nasional itu. “Peluang meraih medali emas pasti ada, dan mudahmudahan saya bisa,” harapnya.

Untuk diketahui, Nasrudin bukanlah atlet pendatang baru, namun dia sudah dua kali tampil di kejuaraan level PON. Di PON Kaltim 2008 dan PON Riau 2012 lalu di mempersembahkan medali perunggu.

Harapannya di PON jabar 2016 dia bisa mempersembahkan medali emas. (fan)

(Suara NTB/fan)

STAMINA DAN FISIK - Atlet tinju NTB Nasrudin (kanan) bersama pelatih tinju NTB, Idris Abas sedang menjalani latihan peningkatan stamina dan fisik di GOR 17 Desember Turide Mataram, Selasa (2/2) kemarin.

POLHUKAM

SUARA NTB Rabu, 3 Februari 2016

Halaman 12

TNI Angkatan Laut tidak akan mengampuni siapa saja yang terbukti melakukan penangkapan ikan secara ilegal dengan menggunakan bom ikan di wilayah perairan NTB. Sebab, dari beberapa perkara yang pernah ditangani dan diputus pengadilan, sejumlah masyarakat tidak juga jera.

Melalui kerjasama dengan Polri dan pemerintah, praktik ilegal yang mengancam ekosistem laut tersebut bisa ditekan.

“Tidak akan kenal ampun berkaitan dengan bom ikan.

Kita sudah beri contoh dengan mengirim ke pengadilan. Tetapi tidak juga membuat mereka jera. Ini menjadi utang saya kepada masyarakat,” kata Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut (Danlanal) Mataram, Kolonel Marinir Rachmat Djunaedy, saat ditemui usai serah terima jabatan Danlanud Rembiga di Mataram, Selasa (2/2).

Ia menjelaskan, bahwa pihaknya sudah melakukan pemetaan terhadap kerawanan penangkapan ikan dengan menggunakan bom tersebut. Beberapa bom diantaranya dibuat dari bahan Potassium Sianida. Selain itu, kini para pelaku sudah beralih modus demi menghindar dari upaya aparat penegak hukum.

“Ada yang pernah kita temukan, mereka beraksi dengan menggunakan dua kapal. Satu kapal yang ngebom, satunya lagi datang ngambil ikannya. Jadi mereka gunakan cara itu untuk berkilah,” ujarnya. Bahkan, para pelaku tesebut ketika melaut juga kerap menaruh curiga kepada sesama kapal nelayan, terlebih jika yang melintas adalah kapal milik TNI AL. Oleh karena itu, saat ini sedang dirancang strategi khusus operasi pengamanan laut yang akan semakin digalakkan dengan menggandeng Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) serta fungsi kepolisian perairan Polda NTB. Ia mengungkapkan bahwa daerah rawan terjadinya pengeboman ikan didominasi di wilayah perairan sekitar Pulau Sumbawa.

“Ngebom di sana, jualnya di Lombok,” ungkapnya. Terkait itu, saat ini pihaknya juga tengah membidik penadah ikan diduga hasil pengeboman untuk memutus mata rantai tindak pidana tersebut.

Untuk mendukung itu, Lanal Mataram saat ini dibekali dengan dukungan Kapal Cepat Rudal KRI Terapang-648 yang rutin melakukan patroli keamanan laut untuk menjaga perairan NTB dan NTT. (why)

Perlu Regulasi

(Suara NTB/ist)

DIAMANKAN - Razia pengunjung oleh tim Penindakan BNN NTB di salah satu kafe di Senggigi, Lombok Barat. Delapan PS diamankan dalam operasi ini.

BNN Amankan Delapan ”Partner Song” Mataram (Suara NTB) Badan Narkotika Nasional (BNN) Bidang Penindakan mulai menyisir tempat hiburan untuk mengidentifikasi pengguna narkoba. Dalam razia Senin (1/2) lalu, sedikitnya delapan Partner Song (PS) diamankan. Mereka diduga positif pengguna narkoba.

Operasi BNN dimulai sekitar pukul 17.00 Wita. Tim yang dipimpin Kabid Penindakan AKBP Bunawar, SH, membawa rombongan ke arah utara menuju Senggigi. Tim BNN mulai melakukan pemeriksaan di sebuah kafe di Kecamatan Batu Layar, kawasan wisata Senggigi, Lombok Barat. Di kafe ini, tim mengumpulkan belasan PS di mess khusus yang disediakan oleh pemilik kafe. Hasil pada kafe pertama menunjukkan tidak ada PS yang positif

menggunakan narkoba.

Tidak jauh dari kafe tersebut, tim terus bergerak ke arah utara.

Beberapa kilometer dari lokasi pertama, tim menghentikan laju mobilnya pada sebuah kafe di pinggir jalan utama Senggigi.

Lantas tim yang lain masuk ke aula band dan mess kafe tersebut. Di dalam mess itu ditemukan sejumlah PS dan langsung dilakukan tes urine. Hasilnya, tiga orang didapati positif narkoba.

Padahal di dalam kafe ini tertera larangan membawa maupun mengkonsumsi narkoba.

Operasi yang masih berlangsung hingga Pukul 22.00 Wita itu berlanjut pada beberapa kos-kosan yang ada di Kawasan Senggigi. Di sebuah kos-kosan, tim masuk dan memeriksa semua penghuni kos. Ditemukan lima orang positif menggunakan narkoba. “Totalnya ada delapan orang,” kata AKBP Bunawar. Selanjutnya delapan PS itu dibawa ke Kantor BNN di Jalan Lingkar Selatan, guna dilakukan assessment untuk memastikan layak tidaknya dilakukan rehabilitasi. (lin/*)

TREN perkembangan penderita HIV-AIDS di NTB yang menunjukkan peningkatan. Komisi V DPRD NTB yang membidangi masalah kesehatan merasa sangat miris dengan hal itu. Untuk itu, saatnya pemerintah memberikan perhatian yang lebih serius. Jika tidak, HIV-AIDS akan terus menyebar dan mengancam generasi emas NTB 2025.

“Kita sangat miris, dan sangat sedih dengan apa yang disampaikan oleh Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) NTB tadi.

Padahal banyak sekali ibu-ibu yang sangat setia menjaga, tapi ditularkan dari bapaknya. Akibatnya anak juga menjadi korban,” ujar anggota komisi V, TGH. Muammar Arafat, SH., MH., saat menerima KPA NTB di ruangannya.

Menurut Arafat, mengenai masalah AIDS ini, seharusnya pihaknyalah yang paling utama untuk memperhatikan hal tersebut. Karena selain masalah AIDS merupakan bidang Komisi V, dalam masalah kesehatan, juga berkitan langsung dengan bidang lainnya seperti perlindungan perempuan dan anak. Untuk itu, Arafat berjanji Komisi V akan lebih serius menangani permasalahan itu.

Lebih lanjut dikatakan Arafat, bahwa masalah AIDS itu tidak bisa diberantas hanya dengan pendekatan Agama saja, tapi perlu suatu regulasi khusus yang mengaturnya. Didalam regulasi itu, tidak saja hanya akan mengatur masalah pendampingan tetapi juga akan mengatur mengenai upaya pencegahannya.

“Selain dengan pendekatan Agama, tidak kalah penting perlu ada regulasi yang mengatur untuk tidak sekedar bagaimana penanganannya. Tapi juga bagaimana upaya pencegahan.

Misalnya dengan memberlakukan aturan di setiap hotel, bahwa bagi para pengunjung wajib untuk menujkkan identitas kartu nikahnya,” cetus Arafat.

Lebih-lebih kata Arafat, seiring dengan perkembangan zaman yang semakin maju dan teknologi yang semakin canggih, akan menjadi penyumbang AIDS. Oleh karena itu, saatnya pemerintah mulai berpikir bagaimana upaya pencegahan. “Sudah saatnya kita berbicara upaya pencegahan yang berkelanjutan, bukan lagi bagaimana untuk menanganinya saja,” ujarnya. (ndi)

TNI AU Atensi Keamanan Teritorial Udara dan Laut NTB HILANG HILANG STNK R2 HONDA DR6727HQ NOKA/NOSIN:MH1JFD231EK2844343/ JFD2E-3294761 AN. MISROH MULIANINGSIH HILANG DISEKITAR JL. SRIWIJAYA SANDUBAYA KOTA MATARAM

Mataram (Suara NTB) – Hilir mudik wisatawan yang menuju NTB mengakibatkan padatnya jalur penerbangan sebagai salah satu pintu masuk daerah. Kesungguhan TNI dalam memainkan perannya sangat dibutuhkan demi terciptanya suasana yang aman bagi NTB sebagai daerah tujuan wisata. Peran itu dimantapkan dengan keberadaan Air Weapon Range (AWR) di Pangkalan Udara (Lanud) Rembiga.

Demikian diungkapkan Panglima Komando Operasi Angkatan Udara II, Marsekal Muda TNI Dody Trisunu dalam sambutannya pada upacara serah terima jabatan Komandan Pangkalan TNI Angkatan Udara Rembiga, di Mataram, Selasa (2/2). “Tentunya hal itu dapat terwujud melalui kerjasama yang harmonis antara institusi TNI dan Polri serta institusi sipil lainnya,” tegasnya.

Adapun sertijab tersebut meliputi pergantian komando kepemimpinan Lanud Rembiga dari Letkol Pnb Ardi Syahri, ST, MM, MA, kepada Kolonel Pnb Bambang Gunarto, ST. Danlanud yang baru ini merupakan lulusan Akademi Angkatan Udara (AAU) 1993 dan seorang penerbang pesawat VVIP/VIP dan per-

(Suara NTB/why)

SALAM KOMANDO - Danlanud Rembiga, Bambang Gunarto (kiri); Pangkoopsau II, Dody Trisunu (tengah); dan Ardi Syahri melakukan salam komando seusai serah terima jabatan Danlanud Rembiga, Selasa (2/2). nah menjabat sebagai komandan Skadron Udara 17 Kereta Kencana Lanud Halim Perdana Kusuma, Kadispers Lanud Halim Perdana Kusuma, dan Kasubdisminjurit Disminpersau Mabes AU. Lanud Rembiga, kata Dody, memiliki peran strategis dalam menjaga teritorial Indonesia.

Diantaranya, komando operasi TNI AU melalui Lanud Rembiga dengan AWR-nya tersebut dapat memaksimalkan kegia-

tan latihan antar satuan maupun tingkat Komando Utama (Kotama) operasi TNI, khususnya angkatan udara.

Ia menambahkan daya dukung itu menjadi modal utama dalam upaya TNI AU mengoptimalkan perannya sebagai ujung tombak pelaksana operasi udara untuk mendukung operasi penerbangan sipil di Lombok International Airport (LIA). “Dampak peningkatan pengamanan op-

erasional bandara mempunyai pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di NTB. Keberadaan Lanud Rembiga harus dapat memberikan manfaat dalam ikut serta mempercepat pembangunan daerah ini,” jelas Pangkoopsau II. Ia menambahkan, sejumlah peran strategis itu dipertegas dengan ditingkatkannya status Lanud Rembiga dari Lanud tipe C menjadi tipe B. Hal itu tertuang dalam Peraturan Kasau nomor 30 tahun 2015 tertanggal 23 Oktober 2015. Dalam penerapannya, Lanud Rembiga dipimpin oleh seorang perwira menengah TNI berpangat kolonel. Ke depannya, jumlah personel dan sarana prasarana pendukung juga akan ditambah seiring peningkatan status Lanud tersebut.

Selain kawasan udara, keamanan laut di wilayah NTB juga menjadi atensi khusus TNI AU. Apalagi Selat Lombok yang ditetapkan sebagai Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II, yang mana merupakan alur untuk pelayaran dan penerbangan yang dapat dimanfaatkan oleh kapal atau pesawat udara asing diatas laut tersebut untuk dilaksanakan pelayaran dan penerbangan damai dengan cara normal. (why)

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Hari Aryanti, Akhmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Sahmad Darmi, M. Yusrin Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi, Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur: Rusliadi, Yoni Ariadi.

KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah. Bima : Rafiin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaludin, Muhammad Kasim. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 15.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 20.000/mmk. Display F/C : Rp 25.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 15.000./ mmk. Iklan Advertorial : Rp 10.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 450.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 250.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 75.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 80.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 4.500. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

(Suara NTB/dok)

(Suara NTB/why)

Tak Ada Ampun bagi Pelaku Bom Ikan

SUARA NTB

Rabu, 3 Februari 2016

Halaman 13

RUPA-RUPA

RUPA-RUPA

MENU : NASI KELOR, NASI LEBUI, BEBALUNG, SOTO, PELECING, RUJAK, ES KELAPA MUDA TEMAT & MENERIMA PESANAN NASI KOTAK, SNACK KANTOR. HUBUNGI IBU IDA AHMADI HP 081907415439

gin Belajar n i P ANIMASI ?

SETIAP MINGGU PAGI - SORE DI TAMAN MAYURA

HUBUNGI :

081917002381

COUNTER PAINT ART GALLERY MINIMALIS LUNA MAYA EKAGITT

Menyediakan aneka hidangan & melayani pesanan nasi kotak, snack box dan menerima rantangan

Penjualan dgn Fee 3% Tanpa dikenakan biaya & tidak mengikat

Rp. 995 Jt

BEKAM

Rabu, 3 Februari 2016

SUARA NTB

Halaman Halaman 14 14

12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345

Kerjasama Humas Pemkab Sumbawa dengan Harian Suara NTB

Dilantik sebagai Penjabat Bupati

H. Supran Siap Bekerja untuk Sumbawa Drs. H. Supran M.M, resmi dilantik dan diambil sumpahnya sebagai Penjabat Bupati Sumbawa oleh Wakil Gubernur NTB, H. Muh. Amin SH, M.Si, Senin (1/2), berdasarkan SK Menteri Dalam Negeri (Mendagri) No. 131.52-156 Tahun 2016. Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi NTB ini pun siap melanjutkan pemerintahan di Kabupaten Sumbawa, menyusul telah berakhirnya masa jabatan Drs. H Jamaluddin Malik—Drs. H. Arasy Muhkan (JM-Arasy) pada 16 Januari 2016 lalu.

PELANTIKAN yang berlangsung di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur NTB di antaranya dihadiri Ketua DPRD NTB H. Umar Said S.Ag, Bupati Sumbawa terpilih, H. M. Husni Djibril B.Sc, mantan Bupati Sumbawa Drs. H. Jamaluddin Malik, Sekda Sumbawa Drs. H. Rasyidi yang sebelumnya sempat menjadi Plh. Bupati, Pimpinan DPRD Sumbawa, Ketua Budi Suryata S.P dan tiga Wakil Ketua, Drs. A. Rahman Alamudy S.H M.Si, H. Ilham Mustami S.Ag dan Kamaluddin S. T M.Si. Juga hadir Asisten Pemerintahan Dr. H.M. Ikhsan M.Pd, Asisten Perekonomian Drs. H. Muhammading, Anggota DPRD Sumbawa Agus Salim, sejumlah pejabat Pemprov NTB dan pimpinan SKPD Sumbawa, seperti Kepala DPPK, H. Baharuddin S.Sos, Kepala Inspektur Inspektorat, Arahim S.Sos termasuk Kabag Humas dan Protokol Setda Sumbawa, Rachman Ansori M, SE. Dalam sambutannya, Wakil Gubernur (Wagub) NTB. H. Muh. Amin SH M.Si menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada JM—Arasy atas dedikasi dan pengabdian selama bertugas sebagai Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa. Banyak keberhasilan dan prestasi yang telah diraih, seperti adanya peningkatan perekonomian, menurunkan angka kemiskinan dan lainnya. Meski banyak juga yang harus diselesaikan Bupati selanjutnya. Karena itu, Wagub berharap pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Sumbawa harus tetap berjalan lancar dengan dukungan dan partisipasi semua pihak.

Menjalin koordinasi dan kemitraan terutama dengan DPRD Sumbawa. “Budayakan koordinasi maupun komunikasi yang baik dan berkualitas. Tanpa dukungan mustahil tugas pemerintahan bisa berjalan dengan baik. Untuk itu kepada semua pihak dapat menerima dan mendukung penjabat Bupati maupun Bupati terpilih nantinya,’’ pesan Wagub.

Penjabat Bupati Sumbawa, Drs. H. Supran M.M, yang ditemui usai dilantik mengatakan, penunjukannya ini wujud kepercayaan dari pimpinan. Setelah dilantik, langsung ke Sumbawa melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan baik dari segi aspek pembiayaan maupun regulasi.

Beberapa langkah strategis segera dilakukan dimulai dengan mengundang TAPD dan berkoordinasi dengan seluruh SKPD. Untuk mengevaluasi program 2015 dan kesiapan tahun 2016.

Untuk mengidentifikasi permasalahan dan upaya apa yang akan dilakukan sebagai tolok ukur pembangunan ke depan. Mengingat APBD 2016 sudah ditetapkan sehingga tinggal menyiapkan perjalanan dan pelaksanaan pembangunan untuk dilakukan percepatan. Agar di akhir 2016 nanti tidak terjadi penumpukan kegiatan. “Saya punya keyakinan, Kabupaten Sumbawa adalah kabupaten yang luar biasa dan tidak ada masalah. Yang pasti adalah seluruh regulasi sudah disiapkan oleh Pemda dan jika ada hal-hal yang belum, di situlah tugas saya untuk menggiring supaya regulasi itu segera kita susun dalam waktu dekat, sehingga kegiatan-kegiatan tidak lagi bersifat seremonial tapi untuk kepentingan masyarakat yang kita utamakan,”ujar suami dari Hj. Zakiah ini.

Pria kelahiran Lombok Timur, 31 Desember 1959 ini pun optimis selama melaksanakan tugas sebagai Penjabat tidak akan menemui kendala berarti. Pengalamannya yang pernah bertugas di Sumbawa dalam waktu yang cukup lama seperti di Bappeda, Biro Perlengkapan dan Pengelolaan Aset, lalu Dispenda (sekarang DPPK), menjadi modal awal untuk membangun bersama masyarakat Sumbawa. Apalagi Sumbawa didukung potensi yang harus digarap secara serius. Agar Sumbawa menjadi daerah nomor satu di NTB dibandingkan dengan kabupaten lain. “Tidak ada istilah sebentar atau lama menjadi Penjabat. Berapa lama pun, saya siap berbuat yang terbaik untuk Sumbawa,”tukas ayah lima orang anak ini.

Sementara itu, Bupati terpilih Sumbawa, H.M. Husni Djibril B.Sc, mengatakan banyak hal yang bisa diperbuat Penjabat. Harapannya tentu saja dengan Penjabat ini Sumbawa bisa lebih baik. Terkait pelantikan Bupati dan Wakil Bupati terpilih sampai saat ini belum ada kejelasan. Maka sebagai kewajiban undang-undang, pelantikan penjabat Bupati harus dilakukan. “Kalau untuk pelantikan yang definitif, saya belum dapat informasi pasti. Cuma UU mengatur paling lambat Juni,”pungkasnya. (arn/*)

Wagub NTB saat pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan Penjabat Bupati Sumbawa

Penandatanganan pelantikan dan sumpah jabatan

Wagub memasang tanda lencana pada Penjabat Bupati

Sekda Sumbawa yang sebelumnya menjadi Plt Bupati, menyerahkan cinderamata kepada Penjabat Bupati Sumbawa didampingi Istri

Penjabat Bupati beserta istri tampak akrab dengan Bupati Sumbawa terpilih H.M. Husni Djibril

Wagub bersama Ketua DPRD NTB (paling kiri) saat pelantikan Penjabat Bupati

Penjabat Bupati dan Istri bersama Asisten Pemerintahan dan Asisten Perekonomian didampingi Kabag Humas Protokol, Kabag Pemerintahan dan Kabag Umum Setda Sumbawa

Wakil Gubernur NTB H. Muh. Amin

Bupati terpilih dan mantan Bupati Sumbawa bersama sejumlah pimpinan DPRD Sumbawa

RAGAM

SUARA NTB Rabu, 3 Februari 2016

Halaman 15

Jaksa Tingkatkan ke Penyelidikan Dari Hal. 1 Bahkan diketahui telah ditingkatkan ke tahap penyelidikan sejak 2015 lalu. Ini ditandai dengan diterbitkannya surat perintah penyelidikan (Sprintlid) oleh Kajati NTB Martono, SH, MH. Sprintlid berwarna merah muda itu terbit Nomor : Print 09/P.2/Fd.1/ 09/2015. Dikeluarkan Kajati pada 10 September 2015.

Made Sutapa menambahkan, kasus tersebut sudah ditingkatkan ke tahap penyelidikan setelah sejumlah pihak terkait telah dimintai klarifikasi seputar penggunaan anggaran Diklat tersebut. Namun nominal anggaran dimaksud, enggan disebutkan karena masih harus diperkuat dengan bukti-bukti.

Penyelidikan ini sudah berlangsung sejak tahun 2015. Tim Pidsus menelisik indikasi penyimpangan anggaran Diklat bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) sejak Kepala BKD NTB. Selain mengagendakan akan memanggil Kepala BKD dan Diklat NTB, sebelumnya sudah dilayangkan panggilan juga terhadap Kabid Diklat NTB. Terkait dana diklat yang didalami itu, Sutapa mengaku belum tahu pasti termasuk tahun pagu anggaran itu dikucurkan. Tapi, informasi yang didapat dari ketua tim penyelidik, sambung Sutapa, anggaran yang diusut itu sejak pergantian Kepala BKD dan Diklat NTB yang baru. (ars)

Bank NTB Siapkan Kredit Rumah Subsidi untuk PNS Dari Hal. 1 Disaksikan Direktur Bina Sistem Pembiayaan Perumahan Kementerian PU-PERA, Rifaid M. Nur dan Sekda NTB, H. Muhammad Nur, SH, MH. Dari unsur undangan, hadir juga Ketua Real Estate Indonesia (REI) Provinsi NTB dan beberapa developer, pegawai lingkup Pemprov NTB dan BKD Provinsi NTB serta kabupaten/kota. Dengan kerjasama tersebut, otomatis Bank Pembangunan Daerah (BPD) ini menjadi bank utama di daerah yang menyiapkan kredit rumah subsidi bagi PNS. Sekda NTB, H. Muhammad Nur mengatakan, sebanyak 13.712 PNS di NTB yang belum memiliki rumah. Kerjasama yang dilakukan oleh Bank NTB sekaligus menjawab kebutuhan tersebut, guna terpenuhinya dan teratasinya problema PNS. Problema PNS dikemukakan tiga hal. Pertama persoalan perumahan, ke dua pendidikan anak dan ke tiga kesehatan. ‘’Bagi mereka yang menghadapi persoalan dengan perumahan, sekarang telah disiapkan rumah subsidi di Bank NTB. Dan BKD harus pastikan PNS yang belum memiliki rumah untuk memanfaatkan fasilitas ini,’’ pesannya.

Sementara itu, Direktur Bina Sistem Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPERA, Rifaid M. Nur dalam kesempatan tersebut mengatakan, pemerintah memberikan kemudahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dalam bentuk bantuan untuk menurunkan suku bunga melalui Fasilitas Liquiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Penerimanya hanya membayar bunga KPR sebesar 5 persen/tahun efektif selama jangka waktu kredit.

Melalui Kementerian PU PERA, telah digulirkan sebesar Rp 21 triliun untuk mendukung subsidi bagi MBR. Rencananya, tahun ini akan digulirkan kembali sebesar Rp 9 triliun secara nasional. Pemerintah juga mendukung masyarakat mengakses rumah subsidi dengan membebaskan PPn (sebesar 10 persen). Uang muka juga diberikan sebesar Rp 4 juta/user, serta dukungan dalam bentuk sarana dan prasarana umum dalam bentuk biaya penyediaan jalan lingkungan sebesar Rp 6,250 juta/unit rumah. ‘’Semua fasilitas bantuan tersebut, bisa didapatkan melalui pengajuan mendapatkan rumah subsidi melalui Bank NTB,’’jelasnya.

Eko Suhendratma, S.Si. MA, Kepala Subdirektorat Perencanaan dan Pelaporan pada Kementerian PU-PERA juga mengemukakan, selama ini fasilitas kredit perumahan biasanya melalui Bank BTN. Bank NTB menurutnya telah menyambut peluang itu, guna menyediakan fasilitas

kredit perumahan bagi masyarakat.

“Kita mendorong BPD (Bank NTB) untuk mendukung program satu juta rumah subsidi. Kita juga mendorong lembaga keuangan (bank) lainnya,” ujarnya.

Sementara Direktur Utama Bapertarum-PNS, Heroe Soelistiawan merinci, kerjasama dengan Bank NTB, ada beberapa kemudahan yang diberikan kepada PNS. Di antaranya disiapkan tambahan uang muka sebesar Rp 1,2 juta sampai Rp 1,8 juta, uang tambahan sebesar Rp 4 juta dan tambahan-tambahan lain. Total dukungan yang diberikan antara Rp 9,5 juta hingga Rp 9,8 juta/PNS. BPD menurutnya sangat ideal untuk menyalurkan dukungan tersebut kepada PNS. Sebanyak 13.712 PNS yang belum memiliki rumah di NTB diharapkan mengakses dukungan tersebut melalui Bank NTB. Syarat pengajuannya, belum memiliki rumah, masa kerja sudah lima tahun.

Direktur Utama Bank NTB, H. Komari Subakir mengatakan, kerjasama yang dikukuhkan dengan Bapertarum dan Kementerian PU-PERA dalam rangka memberikan kemudahan kepada PNS untuk memiliki rumah.

Pihaknya telah membangun kerjasama dengan enam developer di NTB, termasuk Perumnas. Beberapa proyek perumahan subsidi yang akan dibiayai melalui dukungan fasilitas pemerintah tersebut diantaranya, 249 unit dan 1.058 rumah yang akan dibangun di Kabupaten Sumbawa Barat, 150 unit di Masbagek, Lombok Timur, 200 unit di Kabupaten Lombok Utara (KLU), 200-an unit di Lombok Barat, menyusul Bima dan Dompu. ‘’Bank NTB ingin seperti supermarket. Dengan kerjasama ini, semua model pembiayaan kita siapkan. Masyarakat bisa kita fasilitas kreditnya, bagi yang mengambil rumah melalui developer yang sudah menjadi mitra kerjasama kita,’’ ujarnya.

Bank NTB juga membuka peluang bagi developer-developer lain yang menyiapkan perumahan subsidi bagi masyarakat.

Akan tetapi, harus dipastikan bahwa rumah yang dibangun benar-benar berkualitas.

Dalam kesempatan tersebut, Sekda NTB secara simbolis menyerahkan Bantuan Tabungan Perumahan (BTP) dan Bantuan Uang Muka (BUM) Bank NTB kepada salah satu PNS. (bul/*)

(Suara NTB/kir)

LAPUK - Aset bangunan milik Pemprov NTB berupa eks PTPN yang ada di Desa Puyung , Jonggat, Lombok Tengah (Loteng), kondisinya kini sudah sangat memprihatinkan. Nyaris tidak ada perhatian dari pemerintah daerah terhadap aset yang dulu pernah menjadi pusat pengolahan kapas terbesar di NTB tersebut. Akibatnya, banyak bagian gedung yang sudah mulai rusak. Termasuk atap gedung sudah hancur, lantaran lapuk termakan usia.

Cegah TKI Ilegal

Imigrasi Harus Selektif Terbitkan Paspor Pelancong Mataram (Suara NTB) Pihak Imigrasi Mataram harus selektif dalam menerbitkan paspor pelancong bagi warga di daerah ini. Pasalnya, paspor pelancong yang diperoleh masyarakat sangat rawan digunakan untuk menjadi TKI ilegal seperti kasus yang muncul belum lama ini.

“Tolong dipilah-pilah dong.

Masa kita tak bisa membedakan orang yang melancong dan orang yang akan bekerja,” kata Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) NTB, Drs. H. Wildan dikonfirmasi di Kantor Gubernur, Selasa (2/2) siang kemarin.

Wildan mengatakan, bagi setiap warga NTB yang akan bekerja di luar negeri menjadi TKI, ada surat rekomendasi dari Layanan Terpadu Satu Pintu (LTSP) jika mereka

Sebagaimana diketahui, Pansel Seleksi Terbuka Sekda NTB itu diklaim oleh Pemprov berasal dari unsur internal dan eksternal. Jumlah anggota Pansel sebanyak lima orang.

Unsur luar Pemprov NTB itu dantaranya berasal dari Direktur IPDN NTB, Direktur Intelkam Polda NTB dan Kepala BPKP NTB. Sementara unsur internal Pemprov NTB yakni Sekda NTB, H. Muhammad Nur, SH,MH dan Pelaksana Tugas (Plt) Asisten I Tata Praja dan Aparatur Setda NTB, Drs. H. Wildan.

Menurut Dosen Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Mataram ini, kursi Sekda adalah jabatan struktural administratif.

Artinya, jabatan Sekda bukanlah jabatan politik. Untuk manjaring Sekda yang kredibel, menurutnya, anggota Pansel Sekda juga harus berasal dari unsur luar pemerintahan. ‘’Sekarang orang-orang

yang berada di Pansel semuanya ada di dalam sistem semua,’’ imbuhnya.

Selain kurang mengakomodir orang-orang di luar sistem pemerintahan dalam Pansel, Idrus juga mengkritik pembatasan usia calon Sekda NTB, yang maksimal berumur 56 tahun saat pendaftaran. Menurutnya, pembatasan umur ini menutup kesempatan bagi calon lainnya yang berumur di atas 56 tahun. “Justru masih banyak orang-orang yang cerdas, lebih mampu di luar batasan umur itu,”ucapnya.

Dalam seleksi Sekda, lanjutnya, sistem kedaerahan harus disingkirkan.

Artinya, jabatan Sekda bukan untuk “jatah” Sasak, Samawa atau Mbojo. Dikatakan, Sekda NTB ke depan harus punya kemampuan dan kompetensi. Yakni orang yang mampu menghadirkan sistem pemerintahan yang lebih kuat lagi di NTB. (nas)

LTSP, supaya PPTKIS ini bertanggung jawab,”imbuhnya.

Menurut Wildan, jika PPTKIS yang mengurus calon TKI maka dipastikan mendapatkan rekomendasi dari LTSP untuk pembuatan paspor. Untuk itu, kata Wildan, pihaknya terus mendesak pihak Imigrasi ada di LTSP. Paslanya sudah ada Memorandum of Understanding (MoU) antara Pemda dengan Imigrasi untuk melayani pembuatan paspor calon TKI di kantor LTSP.

pu menekan TKI ilegal. Meskipun tak menjamin 100 persen tak ada TKI ilegal. Namun, jika pihak Imigrasi berada di Kantor LTSP maka akan mempermudah calon TKI mengurus atau membuat paspor. Sehingga, warga NTB yang akan ke luar negeri gampang dikontrol.

“Kalau tak ada rekomendasi dari LTSP mengenai pembuatan paspor berarti itu (TKI) gelap. Mestinya, Imigrasi itu jangan menerima yang tak pakai rekomendasi. Biar saja Imigrasi nanti dipanggil Pak Gubernur, ndak apa-apa. Saya sudah ketat itu semua. Kok masih ada yang nyelonong di situ (Imigrai membuat paspor),”tandasnya. (nas)

Diprediksi Februari, Puncak Musim Hujan Mataram (Suara NTB) Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Stasiun Klimatologi (Staklim) Kediri memprediksi puncak musim hujan terjadi di bulan Februari.

Di puncak musim hujan, curah hujan akan sangat tinggi yang disertai dengan angin kencang.

Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Seksi Data dan Informasi BMKG Staklim Kediri, Wan Dayantolis, M.Si., yang dikonfirmasi Selasa (2/2). Menurutnya terjadi pergeseran puncak musim hujan, sebelumnya puncak musim hujan diprediksi terjadi pada bulan Desember-Januari 2015.

“Tapi karena ada fenomena el nino menyebabkan puncak musim hujan

berubah ke bulan Februari 2016. Saat ini tren curah hujan sedang mengalami peningkatan,” ujarnya.

Curah hujan yang terus meningkat ini disebabkan terus menguatnya angin baratan yang membawa suplai uap air pembentuk awan hujan. Dan siklus Madden-Julian Oscillation (MJO) yang sudah memasuki wilayah Benua Maritim Indonesia (BMI).

Selain itu, menurut Wan Dayantolis, terbentuknya daerah pertemuan massa udara di sekitar wilayah NTB, membuat peluang pembentukan awan hujan di wilayah NTB semakin tinggi.

“Ada pola konvergen atau pengumpulan massa udara, uap air mengumpul di-

Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara,” katanya.

Curah hujan di puncak musim hujan mencapai 150 mm sampai 200 mm. Wan Dayantolis mengatakan curah hujan lebih rendah dari rata-rata, tapi menjadi puncak dari musim hujan. “Ini karena el nino belum luruh. Di bulan Maret tren curah hujan akan menurun,” ujarnya.

BMKG Staklim Kediri juga memprediksi pada awal bulan Februari 2016, di Pulau Lombok dan Sumbawa bagian Timur (Bima-Dompu dan sekitarnya), curah hujan diperkirakan akan terjadi lebih tinggi dari klimatologisnya. Sedangkan untuk Pulau Sumbawa bagian Barat (Kab. Sumbawa dan KSB) diperkirakan curah hujan akan sama dengan kli-

matologisnya.

BMKG mengimbau dengan memperhatikan potensi hujan masyarakat diminta mewaspadai potensi terjadinya bencana banjir dan tanah longsor. “Untuk kondisi saat ini, berdasarkan data base yang ada, sering terjadi bencana banjir dan longsor di Bima, Dompu, Sumbawa, termasuk juga Lombok,” kata Wan Dayantolis.

Selain itu, yang perlu diwaspadai adalah adanya potensi hujan disertai angin kencang dan putting beliung yang bisa membahayakan. “Kami imbau untuk mewaspadai. Hujan yang terbentuk akan disertai angin kencang,” pungkasnya. (ron)

Kasus SPAM KLU Berpeluang Ada Tersangka Baru Dari Hal. 1 ‘’Ini artinya ada peranan orang lain dalam satu tindak pidana yang disangkakan pada tersangka sebelumnya,” kata Sutapa kepada wartawan, Selasa (2/2).

Alasannya, perbuatan tindak pidana korupsi tidak bisa

berdiri sendiri, melainkan ada keterlibatan pihak lain yang turut bertanggung jawab merugikan keuangan negara.

Tapi tidak serta merta dilakukan penetapan tersangka.

Menurut Sutapa, setelah berkas BES dinyatakan lengkap, pengembangan perkara ini

akan dilanjutkan dengan pemanggilan saksi-saksi. Lantas bisa menohok kepada penetapan tersangka baru.

“Siapa tersangka itu? Saya masih menunggu perkembangan dari penyidik,” jawabnya.

Sementara pelimpahan berkas BES dilakukan setelah

semua persyaratan pelimpahan tahap dua tuntas. Salah satunya terkait kerugian negara. Di mana, berdasarkan hasil hitung kerugiannegara oleh BPKP, ditemukan kerugian negara Rp 1,5 miliar lebih, dari total pagu anggaran Rp 21 miliar bersumber dari

APBN tahun 2013.

Tunggakan kasus ini sejak 2014 lalu. Agar tidak berlarut, Sutapa memastikan, tim langsung tancap gas setelah BES ditahan dan segera disidangkan. ‘’Mengenai bagaimana hasilnya, nanti kita lihat dari tim penyidik,’’ tegasnya. (ars)

Fraksi Golkar Terancam Pecah

Kritik Pansel Sekda Dari Hal. 1

membuat paspor. Disinyalir, para TKI ilegal yang belakangan muncul ketika ada kasus kematian seperti yang terjadi belum lama ini, mereka mengurus paspor tanpa ada rekomendasi dari LTSP. “Kalau dia kelihatan kumuh pakai sarung, apa iya mau melancong. Mestinya di sana (Imigrasi) jangan diberikan paspor pelancong. Mestinya ada batasan-batasan. Makanya jangan dia mengeluarkan (paspor) itu. Arahkan dia ke

Namun, hingga saat ini belum ada tindak lanjut dari MoU tersebut. Padahal, kata Pelaksana Tugas (Plt) Asisten I Tata Praja dan Aparatur Setda NTB ini, pihaknya sudah menyiapkan tiga buah loket di Kantor LTSP NTB untuk melayani pembuatan paspor bagi calon TKI. “Tapi nyatanya MoU dipotong dari sana, dari pusatnya. Imigrasi mengatakan dari kementerian. Dianggap tidak efisien (kalau ada di LTSP) padahal sangat efisien. Kita sudah siapkan tempat, dia yang tidak. Bahkan untuk BNP2TKI sudah membantu itu,”terangnya.

Wildan menambahkan keberadaan pihak Imigrasi dKkantor LTSP sebenarnya akan mam-

Dari Hal. 1 Menurut politisi yang terpilih dari Dapil Kota Mataram ini, kepengurusan DPD Golkar NTB yang dibentuk melalui Musda di Lombok Tengah belum lama ini bahkan belumlah sah. ‘’Tapi kan belum (sah).

Saya rasa belum pas mengambil keputusan itu. Saya rasa belum bisa.’’

Menurut Darma Setiawan, keputusan Menkumham yang memberikan

pengesahan kepada kepengurusan DPP Partai Golkar hasil Munas Riau selama enam bulan bisa berpengaruh cukup besar. Menurutnya, jika pengesahan itu berlaku secara menyeluruh untuk kepengurusan Golkar dari DPP hingga ke daerah, maka secara otomatis itu akan mengaktifkan kembali kepengurusan Golkar NTB di bawah kendali duet Zaini Arony – Muh. Amin. “Kalau itu berlaku sampai di daer-

ah, berarti saya kembali menjadi Wakil Ketua Bidang Kaderisasi,” ujarnya.

Terkait ini, fungsionaris Partai Golkar, H. Muh. Amin, SH, M.Si juga menyarankan semua pihak agar menahan diri. “Saya sarankan untuk semuanya cooling down dulu.

Sambil menunggu keputusan lebih lanjut dari DPP kaitannya dengan berlakunya (kepengurusan) Munas Riau.

Ini saja masih perlu kita sosialisasikan,” ujarnya.

Menurutnya, adanya perombakan atau tidak merupakan murni persoalan internal Partai Golkar sehingga ia tidak akan melakukan intervensi dengan memanfaatkan posisinya sebagai Wakil Gubernur NTB dalam mempengaruhi sikap Sekretariat DPRD NTB jika usulan disampaikan.

Ia menegaskan, saat ini lebih baik jika semua pihak menyatukan pandangan terlebih dulu sehubungan dengan

berlakunya SK Kemenkumham yang memberikan pengesahan kepada kepengurusan DPP Partai Golkar hasil Munas Riau. ‘’Apa keterangan Menkumham itu yang kita pegang dulu sementara. Kalau kembali ke Munas Riau berarti semuanya berpedoman atau mengacu pada hasil Munas Riau pada 2009 yang lalu. Dan itu menjadi pedoman dalam rangka menjalankan roda organisasi,’’ pungkasnya. (aan)

Enam Pejabat Perebutkan Kursi Sekda NTB Dari Hal. 1 Kepala Badan Ketahanan Pangan (BKP) NTB, Ir. Hj. Hartina, MM dan Inspektur Inspektorat NTB, Dr. M. Agus Patria, SH, MH. “Dari 13 pendaftar itu lulus pertama sembilan orang.

Kemudian sembilan orang yang menyampaikan berkas.

Setelah diverifikasi panitia, gugur tiga orang. Karena tak

lengkap persyaratan,” kata Yusron Disebutkan, enam orang calon Sekda NTB yang dinyatakan lolos ke tahap berikutnya antara lain Kepala Dinas Dikpora NTB, Dr. H. Rosiady Sayuti, M.Sc, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (BKPMPT) NTB, Ir. H. Ridwan Syah, MM, M.TP dan Asisten I Tata Praja dan

Aparatur Setda NTB, Dr. H. Abdul Hakim, MM. Selanjutnya, Asisten II Perekonomian dan Pembangunan Setda NTB, Drs. H. L. Gita Ariadi, M.Si, Kepala BKD dan Diklat NTB, Drs. Muh. Suruji dan Kepala Bappeda Kabupaten Bima, Indrajaya. Dikatakan Yusron, tahapan selanjutnya bagi calon yang lulus seleksi administrasi adalah mengikuti uji

kompetensi dan psikotes mulai tanggal 4 Februari 2016.

Berdasarkan jadwal yang disusun Pansel, pendaftaran secara online dilakukan mulai 15-28 Januari 2016.

Penyerahan berkas persyaratan administrasi 16-29 Januari 2016. Seleksi administrasi dilaksanakan mulai tanggal 17-31 Januari 2016. Pengumuman hasil seleksi administrasi, 1-3

Februari 2016.

Tes kompetensi manajerial atau psikologi 4-9 Februari 2016. Selanjutnya, penulisan makalah pada 10 Februari, presentasi dan wawancara, 1116 Februari, penelusuan rekam jejak 9-16 Februari, penetapan hasil seleksi 17-19 Februari dan penyampaian laporan hasil pansel kepada Gubernur pada 20-22 Februari. (nas)

Rabu, 3 Februari 2016

suarantb

suarantb

suarantb

http://facebook.com/suarantb

http://twitter.com/suarantb.com

http://instagram.com/suarantb.com

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

NTB Mantapkan Persiapan

21 Dubes dan Perwakilan Negara Sahabat Pastikan Hadiri HPN 2016

Mataram (Suara NTB) Pemprov NTB memantapkan persiapan pelaksanaan Hari Pers Nasional (HPN) 2016. Hingga saat ini, sebanyak 21 Duta Besar (Dubes) dan perwakilan negara sahabat memastikan akan hadir dalam acara Forum Investasi serangkaian kegiatan HPN 2016 di NTB. “Total Dubes yang akan hadir sebanyak 21 negara. Terdiri dari 14 Dubes dan tujuh perwakilan negara sahabat. Inilah yang akan hadir di Forum Investasi dan ada yang hadir di acara puncak HPN tanggal 9 Februari nanti,” kata Kepala Biro Humas dan Protokol Setda NTB, H. Yusron Hadi, ST, MUM usai rapat pemantapan persiapan HPN 2016 di kantor Gubernur, Selasa (2/2) siang kemarin.

Disebutkan, 14 Dubes yang memastikan akan hadir natara lain Dubes Portugal, Filipina, Malaysia, Laos, Slovakia, Ukraina, Irak, Vietnam, Pakistan, Jepang, Cina, India, Prancis dan Yordania. Sementara perwakilan Dubes atau perwakilan Negara sahabat yang hadir antara lain Jerman, Australia, Amerika Serikat, Singapura, Korsel dan Taiwan.

Dalam kesempatan itu, kata Yusron, Dubes Cina se-

cara khusus akan meminta bertemu dengan Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi. Pertemuan itu terkait dengan investasi di NTB. ‘’Dalam kesempatan kunjungan para Dubes ini khusus Dubes Cina meminta pertemuan khusus dengan pak Gubernur. Membahas tentang investasi. Kemudian ada juga Menteri Komunikasi dan Informasi Malaysia, Datuk Sri Dr. Saleh Said Keruak. Dia membawa 43 rombongan,”sebut Yusron.

Kegiatan Forum Investasi yang dihadiri para Dubes dan perwakilan negara sahabat itu rencananya akan dilaksanakan di Mataram pada 8 Februari

mendatang. Dalam kegiatan itu, gubernur akan menjadi pembicara tentang peluang investasi di NTB. Seperti pembangunan Global Hub Kayangan Lombok Utara, Samota di Pulau Sumbawa dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika.

Acara puncak peringatan HPN 2016, lanjut Yusron akan dilaksanakan di KEK Mandalika, Kuta Lombok Tengah (Loteng). Acara yang rencananya dihadiri Presiden RI, Ir. H. Joko Widodo ini akan dirangkaian sejumlah kegiatan. Diantaranya, setiba di Bandara Internasional Lombok (BIL) atau Lombok International Airport (LIA), Presiden direncanakan langsung meninjau lokasi penghijauan di areal LIA. Setelah itu menuju RSUD Praya meninjau operasi katarak. Selanjutnya bertolak ke KEK Mandalika menghadiri puncak HPN 2016. (nas)

(Suara NTB/nas)

RAPAT - Suasana rapat pemantapan persiapan HPN 2016 di Kantor Gubernur, Selasa (2/2) siang kemarin.

BPBD NTB Tetap Siaga Hadapi Bencana Mataram (Suara NTB) Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana (BPBD) NTB Ir. H. Azhar, MM, berharap, tidak ada dampak ekstrem dari cuaca ekstrem yang terjadi sekarang ini. Namun, pihaknya tidak bisa menghindar, jika ada bencana alam yang terjadi akibat cuaca yang harus diwaspadai.

Untuk itu, BPBD NTB bersama pemerintah kabupaten/ kota tetap siaga dalam mengantisipasi kemungkinan bencana yang terjadi.

Pada wartawan di KantorGubernur NTB, Selasa (2/ 2), Azhar mengaku, belakangan ini, bencana alam terjadi di sejumlah daerah, seperti di Kabupaten Lombok Utara (KLU) yang menyebabkan puluhan rumah rusak akibat tertimpa pohon. Belum lagi, di Kabupaten Dompu, ada jembatan putus, namun sudah berhasil ditangani. ‘’Semua teman-teman di kabupaten sudah siap siaga dalam menghadapi bencana.

Kita juga berharap, tidak ada

dampak ekstrem dari cuaca ekstrem ini. Di KLU sudah ditangani, Kota Mataram juga sudah ditangani. Kemudian Dompu jembatan putus, kita sudah tangani,’’ ujarnya.

Namun, untuk perbaikan jembatan putus, Azhar mengaku, pihaknya sudah menyerahkan pada pihak yang berwenang menangani infrastruktur. Pihaknya berharap infrastruktur yang rusak segera diperbaiki, sehingga akses masyarakat tidak terganggu.

Mengenai longsor, Azhar

mengaku semua daerah di NTB berpotensi terjadi. Namun, yang paling rawan terjadinya longsor adalah di Lombok Barat. Beberapa waktu lalu, ujarnya, ada kejadian longsor di Gunung Sari, sehingga perlu diwaspadai semua pihak. Begitu juga dengan kawasan-kawasan lain di NTB juga tetap harus diwaspadai, sehingga tidak ada korban jiwa. ‘’Sementara kalau di Pusuk hanya tumbang pohon yang menyebabkan aktivitas terhambat, tapi hanya beberapa jam, sekarang sudah normal lagi,’’ ujarnya.

Sekarang ini, ujarnya, kondisi cuaca di NTB seperti disampaikan BMKG berpotensi terjadi hujan ringan dan sedang dan belum ada hujan berat. Namun, masyarakat harus tetap waspada, karena kemungkinan terjadinya bencana bisa terjadi setiap saat. (ham)

Kesehatan

Emosi Orang Tua Pengaruhi Prestasi Anak PAKAR Neurosains dari Komunitas Neuronesia Dr Amir Zuhdi mengatakan emosi orang tua dalam proses pengasuhan sangat mempengaruhi perkembangan otak anak serta prestasinya di masa depan.

“Lingkungan yang destruktif seperti emosi orang tua dapat menghambat perkembangan otak anak. Oleh karenanya diperlukan keterampilan orang tua dalam mengelola kemarahan dalam proses pengasuhan anak,” ujar Amir dalam seminar di Jakarta.

Pengasuhan anak yang baik hendaknya berbasis perkembangan otak karena otak anak tersebut berkembang bertahap. Pengasuhan yang baik menjadi stimulasi bagi perkembangan otak anak.

Pada otak terdapat sirkuit saraf otak yang mengatur sistem pengasuhan. Sirkuit tersebut bernama “otak pengasuhan” yang terdiri dari Sistem Limbic, Cortex PreFrontal, Lobus Parietalis, Lobus Temporalis, Lobus Temporalis, Lobus Occipithalis, dam Cerebellum serta Batang Otak.

Masing-masing “otak pengasuhan” itu berkembang secara bertahap dan mengasuh sesuai dengan perkembangan otak anak.

“Anak yang berusia nol sampai 13 tahun, harus diasuh pada pengasuhan emosi.

Anak seusia tersebut telah mengenal berbagai jenis emosi seperti marah, sedih, cemas, gembira, dan cinta,” jelas dia.

Orang tua, lanjut dia, harus

memahami cara dasar penanganan emosi yang muncul pada dirinya. Jika tidak, maka ketidakmampuan mengelola emosi akan mengganggu prestasi hidupnya.

“Mengasuh anak dengan melibatkan seluruh panca indra dapat mempengaruhi kualitas penyerapan informasi yang terproses dalam otak anak.”

Anak pada usia tersebut juga harus diberi berbagai macam stimulan yang baik.

Lingkungan yang kaya dan variatif dengan permainan membuat otak anak berkembang pesat.

Selain itu, pemberian makanan dengan kualitas gizi yang baik merupakan amunisi penting bagi otak anak tersebut. (ant/Bali Post)

Kejar-kejaran, Anggota PJR Tangkap Jambret Mataram (Suara NTB) Menangkap penjahat tidak selamanya dilakukan anggota Reserse Kriminal (Reskrim).

Aksi heroik ditunjukkan anggota Satuan Patroli Jalan Raya (PJR) Polda NTB yang berhasil membekuk pelaku penjambretan di jalur bypass Desa Labulia Kecamatan Jonggat, Lombok Tengah.

Kejadian Senin (1/2) lalu, sekitar pukul 14.40 Wita. Saat itu korban Indah Dwi Minarni (20) melintas di jalur tersebut menggunakan sepeda motor. Tanpa disadari mahasiswa salah satu universitas di Mataram ini, dibelakangnya ada dua orang berboncengan membuntuti korban. Pelaku diketahui KS (19) asal Benumbang Desa Pengengat Kecamatan Pujut dan u Sum (21), warga Dusun Bulurue desa yang sama.

Pelaku menggunakan sepeda motor Nopol DR 5095 DK warna hitam lis biru, tiba tiba

memepet dan seketika pelaku yang dibonceng menarik tas milik korban dan langsung kabur.

Menyadari jadi korban jambret, korban langsung berteriak sambil meminta pertolongan warga sekitar, sembari korban mengejar pelaku. Bripka I Gede Aris Chandra, anggota PJR Polda NTB yang kebetulan sedang parkir tanpa pikir panjang langsung tancap gas.

Aksi kejar-kejaran terjadi.

Bripka I Gede Aris Chandra menceritakan, pengejaran berlangsung hingga jarak sekitar 15 kilometer, mulai dari jalan di depan SPBU Labulia sampai ke Jalan Waker Ketapang Desa Penujak Praya Barat. “Waktu itu saya dan dua anggota PJR lain sedang patroli melakukan pengecekan di pos pantau Labulia Lombok Tengah. Tiba-tiba ada yang berteriak minta tolong dijambret,” akunya.

Awalnya mereka mengaku bingung menentukan pelaku yang dikejar, karena situasi lalulintas dalam keadaan ramai. Rotator mobil pun dia nyalakan sambil memperhatikan pengendara di sekitarn-

(Suara NTB/ist)

KEJAR KEJARAN – I Gede Aris Chandra Anggota PJR Polda NTB saat menyelamatkan pelaku dari amukan massa.

Pelaku penjambretan itu ditangkapnya dalam aksi kejar kejaran di Jalan Bypass BIL. ya. Betul saja, pengendara yang berboncengan persis berada di depannya terlihat kaget dan langsung ngebut menghindarinya.

“Sempat beberapa kali kita pepet namun bisa lolos lagi karena memang mudah baginya untuk melakukan manuver dan menghindar” lanjutnya.

Sampai di jalan yang agak sepi di sekitar daerah Penujak,

sepeda motor penjambret itu bisa disalip, lantas Bripka Aris memutar balik arah mobil dan berhadapan langsung dengan sepeda motor penjambret.

Aksi berani dari anggota PJR Polda NTB ini menjadi perhatian masyarakat, langsung membantu mencokok pelaku. Bahkan pelaku sempat dihakimi massa, namun dihalangi anggota PJR. Sementara pelaku dan barang bukti diserahkan ke Polres Lombok Tengah.

Kaur Bin Ops Sat Reskrim Polres Loteng, Iptu Ery Armunanto menjelaskan, dari tangan pelaku, barang bukti yang berhasil diamankan diantaranya satu unit sepeda motor, tas warna coklat, uang sejumlah Rp.275.000,power bank,dompet, serta surat kendaraan, semua milik korban.

“Dari hasil pengembangan oleh tim opsnal Res Loteng bahwa ke dua pelaku total melakukan penjambretan di delapan TKP yang berbeda,” kata Ery kepada Suara NTB, kemarin.

Dari delapan TKP itu, aksi dilakukan dalam kurun waktu sejak 2015 hingga awal 2016.

Sejumlah barang bukti diamankan pelaku yang tergolong residivis kambuhan ini, seperti tas, HP dan uang. “Hampir semua aksinya dilakukan di jalan bypass BIL,” sebutnya.

Sementara TKP lainnya masih dikembangkan. (ars)