Snt03032015

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK SUMBAWA ECERAN Rp 4.500

Rp. 75.000 Rp. 80.000

SUARA NTB

SELASA, 3 MARET 2015

Pengemban Pengamal Pancasila

16 HALAMAN NOMOR 2 TAHUN KE 11 Online :http://www.suarantb.com E-mail: hariansuarantb@gmail.com

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Mantan Kadis Pertanian TPH NTB Diperiksa Kejaksaan

”

Jabatannya sebagai kepala dinas waktu proyek itu turun, sekaligus sebagai KPA Made Sutapa

Mataram (Suara NTB) Penyidikan kasus dugaan korupsi pada proyek perencanaan cetak sawah baru di Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura (TPH) NTB berlanjut.

Untuk mendalami dugaan keterlibatan pihak-pihak lain, Senin (2/3) kemarin, Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB memeriksa mantan Kepala Dinas Pertanian TPH NTB, Ir.H.Husni Fahri, MM. Selain mantan Kepala Dinas Pertanian TPH NTB, Kejati juga memeriksa tiga saksi lainnya.

Husni Fahri diperiksa sebagai saksi Senin pagi kemarin, bersama saksi lainnya dari kalangan rekanan.

Husni Fahri menggunakan mo-

bil dinas dikabarkan tiba di Gedung Kejati NTB sekitar pukul 09.00 Wita. Ia kemudian diperiksa tim penyidik Zuliadi, SH hingga siang. Husni Fahri diketahui menjabat sebagai Kepala Dinas Pertanian TPH saat proyek perencanaan

cetak sawah baru itu turun tahun 2014 lalu. ‘’Mantan kepala dinas ini juga merangkap sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA),’’ sebut Juru Bicara Kejati NTB, Made Sutapa, SH Senin sore kemarin.

Selain tanggung jawabnya sebagai kepala dinas, Husni Fahri diperiksa dalam kapasitasnya sebagai KPA. ‘’Jabatannya sebagai kepala dinas waktu proyek itu turun, sekaligus sebagai KPA,” sambung Sutapa.

Permintaan keterangan Husni Fahri ini diakuinya merupakan yang pertama di tingkat penyidikan, Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/dok)

NTB Raih Pemprov Panggil Bulog ’’Government Award’’ Bidang Pariwisata Mataram (Suara NTB) Pemprov NTB memanggil Kepala Divisi Regional (Divre) Bulog NTB terkait dengan melambungnya harga beras di NTB. Pemanggilan itu juga dimaksudkan untuk mengkonfirmasi buruknya kualitas beras dari beberapa pelaksanaan operasi pasar (OP) yang dilakukan seperti di

Kota Mataram.

“Pak Asisten II, Panggil Kadivre Bulog, kita konfirmasi bagaimana operasi pasarnya. Hari ini,” tegas Sekda NTB, H. Muhammad Nur, SH, MH ketika dikonfirmasi Suara NTB usai melaksanakan shalat Zuhur di Masjid Kantor Gubernur, Senin (2/3) siang kemarin.

Pada kesempatan itu, ada

juga Asisten II Perekonomian dan Pembangunan Setda NTB, Drs. H. L. Gita Ariadi, M.Si. Apa langkah yang akan dilakukan Pemprov NTB menyikapi melambungnya harga beras belakangan ini yang sudah menembus angka Rp 12.000-Rp 13.00 per kilogram.

Bersambung ke hal 15

Mataram (Suara NTB) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) NTB mengaku khawatir dengan besarnya Alokasi Dana Desa (ADD) yang dikucurkan pemerintah pusat mulai tahun 2015 ini. BPMPD khawatir, pengelolaan dana yang begitu besar itu nantinya bermasalah. Untuk itu, perlu dilakukan penyiapan Sumber Daya

Manusia (SDM) terkait dengan pelaporan mengenai penggunaan dana tersebut. ‘’Kita juga khawatir. Jadi, memang harus disiapkan betul infrastruktur sumber dayanya.

Sehingga, itu perlunya pendamping,” kata Kepala BPMPD NTB, Drs. Bachrudin, M.Pd dikonfirmasi di Kantor Gubernur, Senin (2/3) siang.

Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/dok)

BPMPD Khawatir Pengelolaan ADD Bermasalah Fathul Gani

Mataram (Suara NTB) Pemprov NTB berhasil meraih penghargaan Government Award tahun 2015 dalam bidang pariwisata. Penghargaan yang diberikan kepada pemerintah daerah baik provinsi dan kabupaten/kota itu terkait dengan kemajuan pembangunan dalam beberapa sektor.

“NTB meraih penghargaan Government Award 2015 dalam bidang pariwisata sebagai provinsi terbaik. Insya Allah Pak Gubernur akan hadir dalam penyerahan penghargaan yang akan diserahkan Mendagri, Tjahyo Kumolo,” kata Kabag Humas dan Protokoler Setda NTB, Drs. Fathul Gani, M.Si kepada Suara NTB, Senin (2/3) siang.

Bersambung ke hal 15

TO K O H

MEMIKAT Kawasan Lombok Tengah (Loteng) bagian selatan, menyimpan begitu banyak destinasi wisata memikat.

Salah satunya Pantai Seger.

Pemkab Loteng terus berupaya melengkapi fasilitas destinasi untuk meningkatkan kunjungan wisatawan.

Salah satu fasilitas yang dibangun adalah jembatan untuk memudahkan pengunjung dari Pantai Seger ke Pantai Kuta, ketika terjadi air pasang.

Ancam Rombak ’’Kabinet’’ BUPATI Lombok Timur (Lotim) H. Moch. Ali Bin Dachlan, menyampaikan kekecewaannya terhadap kinerja pimpinan SKPD Pemkab setempat. Menurut Bupati, kinerja para pimpinan SKPD ini dinilainya banyak yang tidak beres dan tidak sesuai harapan. ‘’Ia saya marah, karena cara kerja pejabat ini landai dan tidak sesuai harapan,’’ tegasnya usai rapat koordinasi dengan seluruh Pimpinan SKPD di Dermaga Labuhan Haji Senin (2/3) kemarin.

Bersambung ke hal 15 H. Moch. Ali Bin Dachlan (Suara NTB/rus)

KO M E N TTAA R Beras ’’Mengalir’’ ke Luar Daerah

Wahyudin (Suara NTB/dok)

BADAN Pusat Statistik (BPS) Provinsi NTB mencatat beras yang diproduksi petani NTB banyak yang dikirim ke luar daerah (diantarpulaukan). Bahkan data terakhir di Januari 2015 lalu, diketahui sebanyak 3.400 ton ‘’mengalir’’ ke luar NTB. “Kita dapat datanya dari Administrator Pelabuhan (Adpel) Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/kir)

Pascakongres

Ali Siap Terima Risiko, PAN NTB Siapkan Muswil Mataram (Suara NTB) Sekretaris DPW PAN NTB, Drs. H. Ali Achmad, mengaku telah siap menerima risiko atas kekalahan calon Ketua Umum Hatta Rajasa yang didukungnya di Kongres PAN. Sementara, kubu pengurus DPW sudah mengambil ancangancang menggelar Muswil untuk mengganti kepemimpinan PAN di NTB. Pemilihan Ketua Umum PAN, yang digelar dalam kongres, Minggu (1/3) akhirnya resmi memilih Ketua Umum baru, yaitu Zulkifli Hasan. Ia terpilih melalui proses penghitungan suara yang ketat dengan meraih 292 suara, sementara Hatta mendapatkan 286 suara.

Hasil ini dipastikan membawa dampak terhadap peta politik di internal PAN NTB. Sebab, Sekretaris PAN

NTB, Drs. H. Ali Achmad merupakan pendukung kubu yang kalah. Menanggapi hasil ini, Ali menegaskan bahwa ia sudah siap dengan konsekuensi yang akan dihadapinya. ‘’Saya sudah antisipasi semua. Kalau memang saya diberikan satu sanksi lantaran saya berdemokrasi, itu saya kira ada langkah-langkah taktis saya sebagai orang politik di situ,” tegas Ali. Menurutnya, perbedaan pendapat dan pilihan dalam berdemokrasi adalah hal yang wajar. “Tapi bukan berarti lantaran kita berdemokrasi atau menegakkan demokrasi lantas kita dibabat. Kalau memang ada pembabatan segala lantaran kita menegakkan demokrasi, saya kira tidak selicik itu orang-orang PAN itu. Apalagi mere-

ka ini para negarawan sejati,” ujarnya.

Ia menilai, akan ada kearifan-kearifan dan pertimbangan-pertimbangan yang diberikan terhadap dirinya mengingat perbedaan sikapnya dengan mayoritas pengurus PAN di NTB adalah sesuatu yang memang wajar.

Ali menilai, kemenangan Zulkifli Hasan memberikan gambaran bahwa program-programnya bisa diterima oleh mayoritas pemilik suara di PAN. Selain itu, ia juga memberikan acungan jempol terhadap strategi politik serta pengaruh yang dimiliki tokoh pendiri PAN, Amien Rais yang sejak awal mendukung Zulkifli Hasan. ‘’Ini membuktikan bahwa beliau masih memiliki pengaruh yang sangat kuat bagi kader PAN,’’ ujarnya.

Sementara itu, pengurus PAN juga tampaknya akan segera bersikap menyusul hasil kongres tersebut. Fungsionaris DPW PAN NTB, Rizali Hadi, S.Pd, mengutarakan, NTB kemungkinan akan menjadi provinsi pertama di PAN yang akan menggelar Muswil. ‘’Jadi di muswil inilah nantinya akan kita ambil keputusan-keputusan strategis partai, posisi orang perorang,’’ ujarnya.

Rizali mengakui sempat pula berkembang wacana untuk menunjuk Pelaksana Tugas (Plt) di kepengurusan PAN. Hanya saja, Rizali sengaja enggan mengutarakan posisi mana di DPW PAN NTB yang akan diganti dengan Plt. Bersambung ke hal 15

SUARA NTB Selasa, 3 Maret 2015

Monitoring Pondokan PARA penghuni kos yang ada di Kelurahan Dasan Agung Baru sering kehilangan barang-barang berharga seperti komputer jinjing maupun sepeda motor. Untuk mencegah hal tersebut dan mengantisipasi kerawanan, Lurah Dasan Agung Baru, Apriadi mengatakan pihaknya tetap melakukan monitoring di rumah-rumah kos yang ada di wilayahnya.

Apriadi mengatakan saat ini ada modus baru pencurian.

Dimana yang melakukan aksi tersebut kerap teman dari penghuni kos dengan modus meminjam kunci kos lalu dibuat kunci duplikatnya. Sehingga yang bersangkutan bebas keluar masuk kamar tersebut.

“Saya bilang ke semua penghuni pondok untuk hati-hati dan jangan terlalu percaya ke teman. Karena ada modus baru, pinjam kunci kos, kuncinya diduplikat dan hilang barangbarangnya,” jelasnya.

Pihaknya juga menekankan kepada para penghuni kos jika ada teman mereka yang akan menginap atau tinggal sementara untuk dilaporkan kepada Ketua RT dengan menyertakan kartu identitas. Karena jika nantinya terjadi hal yang tak diinginkan, bisa mudah untuk dikoordinasikan. Dalam monitoring pondokan ini, pihaknya juga berkoordinasi dengan Babinsa dan Babinmaspol. “Kita koordinasikan dan tetap kita monitoring pondokan karena cukup rawan karena sering terjadi kecurian,” jelasnya.

Sosialisasi Perwal Pondokan juga telah dilaksanakan pihaknya. Disamping itu, penertiban rumah kos juga sering dilakukan untuk mencegah berbagai kegiatan negatif yang dilakukan di rumah kos. Jumlah rumah kos di Kelurahan Dasan Agung Baru lebih dari 200 unit dan terbanyak berada di Lingkungan Lawata dengan jumlah kamar di atas 10.

Dalam sosialisasi tersebut, Apriadi juga mengingatkan pemilik kos untuk tidak menerima penghuni campur antara laki-laki dan perempuan.

Rumah kos harus dihuni oleh laki-laki saja atau perempuan saja. Disamping itu harus juga ada penjaganya walaupun pemiliknya tidak tinggal disana.

“Untuk data pondokan kita sudah punya. Kita sudah cek siapa pemiliknya, sudah kita ketemu dan kita sampaikan dan tinggal kita akan panggil dan sampaikan kepada mereka untuk mengurus izinnya,” jelasnya. (ynt)

SUARA MATARAM

Halaman 2

Kota Mataram Harus Disiapkan sebagai Kota Metro Mataram (Suara NTB) Wakil Ketua DPR RI, H. Fahri Hamzah menyampaikan bahwa Kota Mataram harus disiapkan sebagai kota metro di Indonesia. Sebagai kota metro, Kota Mataram harus disiapkan supaya bisa bersaing dengan kota-kota lainnya yang ada di Indonesia. Untuk itu, semua elemen pemerintahan atau stakeholders di daerah ini harus kompak untuk menyiapkan hal tersebut.

Hal itu disampaikan Fahri saat melakukan kunjungan kerja di Pendopo Walikota Mataram, Senin (2/3).

Fahri mengatakan sebagai kota metro, Mataram nantinya bisa menopang kemajuan NTB secara umum karena Mataram adalah ibukota provinsi. “Jadi infrastruktur yang diperlukan untuk membangun ibukota provinsi yang memadai harus kita siapkan,” ujarnya.

Sebagai salah satu pimpinan DPR RI, Fahri mengata-

kan pihaknya siap memfasilitasi apapun yang dibutuhkan pemerintah daerah dalam rangka menyiapkan Mataram sebagai kota metro. Pihaknya menunggu usulan-usulan dari pemerintah daerah untuk disampaikan kepada pemerintah pusat pada saat pembahasan RAPBN 2016 yang akan berlangsung Bulan Agustus-September mendatang.

“Itu yang kami harapkan.

Silahkan itu nanti disampaikan dan setelah itu nanti kita yakinkan pemerintah pusat

bahwa NTB secara umum dan Mataram secara khusus memerlukan infrastruktur,” jelasnya. Fahri juga berjanji akan memfasilitasi kedatangan pejabat-pejabat pusat seperti menteri untuk datang ke Kota Mataram dan mendengarkan langsung masukan dari para pejabat Kota Mataram. Ruang rapat Pendopo Walikota Mataram juga dinilai Fahri sebagai tempat yang representatif untuk mengadakan pertemuan dan nantinya Pemkot Mataram

(Suara NTB/cem)

JADI TEMPAT PARKIR - Trotoar yang seharusnya dimanfaatkan khusus pejalan kaki beralih fungsi sebagai tempat parkir. Nampak dalam gambar, trotoar di depan Rumah Sakit Bhayangkara Mataram dijadikan tempat parkir.

Lahan Pertanian Sulit Dipertahankan PESATNYA pembangunan di Kota Mataram membuat Pemkot Mataram sulit menahan laju alih fungsi lahan pertanian menjadi bangunan fisik. ‘’Dimana-mana kota, ndak pernah saya lihat yang namanya lahan abadi, tapi yang terpenting adalah penataan,’’ kata anggota Komisi IV DPRD Kota Mataram, Lalu Suriadi, SE., kepada Suara NTB di kantornya, Senin (2/3).

Di Mataram, lahan pertanian tersisa sekitar 2.600 hektar.

Namun dari 2.600 hektar lahan pertanian yang ada, 600 hektar adalah milik pengembang. ‘’Tinggal 2.000. Nah itu sekarang saya yakin juga ke depan akan habis,’’ ujarnya. Hal ini nampaknya sejalan dengan pernyataan Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh yang menyatakan sangat sulit melarang petani menjual sawahnya.

Sehingga, Suriadi berpandangan, pendataan lahan pertanian penting dilakukan bersamaan dengan penataan. Maksudnya, lanjut Suriadi, bagaimana agar ketersediaan RTH (Ruang Terbuka Hijau), sempurna bisa mencapai 30 persen.

Sementara itu mengenai lahan abadi, Pemkot Mataram dinilai tidak mungkin bertahan dengan jumlah luas lahan pertanian yang ada sekarang.

Hal ini mengingat kewenangan pemerintah juga terbatas.

Sebab, rata-rata lahan pertanian bukan merupakan aset daerah, melainkan milik masyarakat. Menyusutnya lahan pertanian juga tidak terlepas dari fenomena ekonomi. ‘’Kita ingin pertumbuhan ekonomi Kota Mataram baik, ya apa boleh buat, pertumbuhan ekonomi kita perkuat yang tentunya melibatkan investor,’’ terang politisi PAN ini.

Menurut Suriadi, kalau orientasi lahan abadi adalah untuk menopang ketersediaan pangan, tidak ansih dengan cara mempertahankan lahan pertanian. Ketahanan pangan bisa dilakukan dengan bekerjasama dengan daerah tetangga untuk memproduk pangan. Mau tidak mau, keberadaan lahan abadi di Mataram sulit dipertahankan. ‘’Ini yang perlu diberi masukan. Jadi ketahanan pangan bukan berarti kita harus punya lahan pertanian untuk berproduksi, tapi bagaimana ketahanan pangan ada di daerah kita. Entah mau kerjasama dengan daerah lain atau apa yang penting ketersediaan pangan terjamin,’’ pungkasnya. (fit) Lalu Suriadi

intah pusat. “Proposalnya harus datang dari bapak-bapak. Saya hanya bisa bicara untuk meyakinkan pemerintah pusat bahwa ini sangat dibutuhkan,” ujarnya.

Sementara itu, Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh menyampaikan kunjungan pimpinan DPR RI tersebut menjadi salah satu kesempatan baik untuk menyampaikan persoalan di daerah. Walikota berharap apa yang disampaikan pihaknya bisa ditindaklanjuti dan difasilitasi untuk disampaikan ke pemerintah pusat. “Saya sudah sampaikan persoalan-persoalan kita di Mataram. Harapan saya apa yang menjadi masalah dan kebutuhan-kebutuhan kita bisa mendapat perhatian,” tandasnya. (ynt)

Walikota Diminta Buat Instrumen Perbolehkan SKPD Rapat di Hotel

Apriadi (Suara NTB/ynt)

bisa memaparkan berbagai programnya ke depan.

“Ruangan ini menarik sebagai tempat untuk mengundang para menteri dan pejabat lainnya biar semakin banyak yang berkunjung ke Kota Mataram. Dan nanti ruangan ini harus dilengkapi layar untuk presentasi,” jelasnya. Politisi PKS ini menyampaikan program revitalisasi eks Pelabuhan Ampenan juga dinilai cukup menarik. Program itu bisa disampaikan secara langsung nantinya kepada pemerintah pusat.

Fahri juga berjanji siap mendatangkan Menteri Pariwisata, Menteri Kesehatan, dan lainnya ke Mataram. Ia pun meminta Pemkot Mataram menyiapkan proposal untuk disampaikan ke pemer-

BPKAD Belum Tuntaskan Persoalan Aset Mataram (Suara NTB) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Mataram belum menuntaskan permasalahan aset yang menjadi temuan dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI tahun 2014. Kepala Badan BPKAD Kota Mataram, Yance Hendra Dirra mengaku masih melakukan cek fisik terhadap sejumlah aset dan persoalan yang paling mendasar mengenai kesalahan administrasi yang dilaporkan oleh masing – masing SKPD. Seperti aset yang tidak tercatat, dobel catat dan lain sebagainya. Pihaknya pun meminta agar lebih cermat dan teliti terhadap aset. “Asetnya

kan dari tahun 2011 sampai 2014, kita minta SKPD untuk meneliti,” kata Yance Senin (2/ 3). Dari laporan tersebut, tidak ada masalah, tetapi langkahnya apakah ada barang yang terdaftar atau tidak di sistem pencatatan.

Artinya, ada dua kemungkinan apakah terdaftar atau tidak. Aset yang ingin dihapus harus ada bukti fisiknya dan tidak bisa serta merta dilakukan penghapusan.

Yance mengakui masih ada tujuh item yang masukan melalui pomsatker yakni soal tanah, kendaraan serta aset lainnya. Penanganannya dibutuhkan ketelitian, sehingga ditargetkan pekan depan bisa terbaca oleh sistem. “Mudah

– mudahan semuanya bisa selesai,” harapnya.

Mengenai beberapa tanah yang belum memiliki sertifikat, masih dilakukan pemilahan tanah mana yang bisa diproses oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) kemudian segera disertifikatkan.

Yang masih menjadi permasalahan yakni mutasi kendaraan, karena kendaraan dibawa oleh SKPD lain setelah pindah ke instansi lain. Aset kendaraan ini memerlukan cek fisik sehingga diperlukan berita acara untuk digunakan. “Kepala dinas A pindah ke Instansi B, mobilnya di bawa. Kita harus buatkan berita acara,” sebutnya. (cem)

17 Paket Proyek Senilai Rp 24 Miliar akan Ditender Mataram (Suara NTB) Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Mataram akan melakukan tender terhadap 17 paket proyek dengan nilai Rp 24 miliar. Salah satu yang diprioritaskan adalah proyek analisis dampak lingkungan (amdal) pembangunan jalan sepanjang pinggir Pantai Ampenan senilair Rp 500 juta.

“Yang paling kita prioritaskan adalah proyek amdal,” kata Kepala Dinas PU Kota Mataram, Ir. H. Mahmuddin Tura dikonfirmasi di Pendopo Walikota Mataram, Senin (2/3).

Sebelumnya, seleksi umum pekerjaan penyusunan dokumen amdal jalan pinggir Pantai Ampenan sempat gagal lelang pada tanggal 22 Desember 2014 lalu. Sehingga, di tahun anggaran 2015 ini pihaknya lebih memprioritaskan amdal karena Detail Engineering Design (DED) sudah dikerjakan. Pembiayaan DED

sebutnya, dikerjakan oleh Balai Jalan Nasional. “DED – nya sudah jadi, tinggal tender saja,” katanya.

Dikatakan, pihaknya saat ini sedang dalam tahap pembentukan dan mengajukan tender di Administrasi dan Pengendalian Pembangunan (APP) dengan sistem online.

Yang paling menyedot anggaran yakni perbaikan jalan senilai Rp 17 miliar. Perbaikan jalan dinilai menjadi unggulan Pemkot Mataram untuk memperbaiki akses jalan di wilayah perkotaan.

Ada tujuh paket pengerjaan jalan hotmix yang tersebar melalui APBD Kota Mataram. Selain itu juga ada Rp 20 miliar perbaikan dan peningkatan jalan yang sumber anggarannya ada di Bidang Cipta Karya. “Tujuh paket itu tersebar dan Rp 20 miliar di bidang Cipta Karya,” sebut Mahmuddin. Dia tidak bisa

(Suara NTB/cem)

Ir. H. Mahmuddin Tura memastikan jadwal tender perbaikan maupun peningkatan jalan tersebut, karena prosesnya dan verifikasinya ada di APP. Yang jelas, pihaknya 17 paket proyek tersebut akan dilakukan di tahun 2015. (cem)

Mataram (Suara NTB) Rapat di hotel yang diselenggarakan oleh lembaga pemerintahan dinilai bukan pemborosan. Menurut Wakil Ketua DPR RI, H. Fahri Hamzah, rapat di hotel justru menjadi bagian atau instrumen untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. “Kalau kita mendorong agar hotel tumbuh di Mataram dengan cara partisipasi pemerintah daerah dalam penyelengaraan rapatrapat adalah bagian dari government spending. Tidak boleh dianggap sebagai pemborosan,” cetusnya, Senin (2/3).

Fahri juga mengatakan Walikota Mataram bisa membuat instrumen atau sejenis surat edaran yang bisa disampaikan ke SKPD bahwa mereka bisa melaksanakan rapat di hotel.

Government spending dan pemborosan menurutnya adalah dua hal yang berbeda. Pemborosan adalah lebih mengacu pada kepentingan pribadi, dimana sesuatu yang tidak perlu diadakan, tapi diadakan. Government spending ini menurut Fahri juga merupakan instrumen negara untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Rapat di hotel ini juga menurutnya tetap bisa dilaksanakan oleh pemerintah daerah, apalagi pemerintah daerah sebagai pemegang anggaran. Jika pemerintah dilarang melaksanakan rapat di hotel, sama artin-

ya dengan menekan pertumbuhan ekonomi. Sejauh ini, pihaknya di DPR RI belum bisa bertindak lebih jauh untuk menghapus pembatasan rapat di hotel tersebut karena belum ada aturannya. Sehingga Fahri mengatakan pihaknya hanya bisa menyarankan saja.

Menanggapi hal ini, Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh menyampaikan pihaknya menunggu aturan tersebut. Ia menyampaikan pendapatan Kota Mataram utama dari jasa, perhotelan, dan perdagangan. Untuk itulah pihaknya berharap hotel-hotel yang ada di Mataram terus berkembang.

“Hotel tidak hanya bisa mengharapkan dari kegiatan pemerintahan. Tapi juga ada upayaupaya yang harus dilakukan dari pihak perhotelan untuk bisa mempromosikan dirinya.

Sehingga dari pihak di luar pemerintahan akan memanfaatkan hotel-hotel itu,” jelasnya.

Pihaknya juga berharap ada ketegasan dari kebijakan yang dikeluarkan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi itu. “Ketegasan tentang kebijakan pemanfataan hotel ini. Kalau sudah tidak ada larangan, tergantung keperluannya. Kalau kita perlu untuk mengadakan rapat di hotel kita akan manfaatkan,” demikian Ahyar Abduh. (ynt)

19 Perda Belum Efektif

SKPD Dideadline Dua Bulan Selesaikan Perwal Mataram (Suara NTB) Banleg (Badan Legislasi) DPRD Kota Mataram mengkaji keberadaan 19 Perda Kota Mataram yang belum efektif berlaku karena belum memiliki Perwal (Peraturan Walikota).

Banleg akan segera memanggil SKPD terkait 19 Perda tersebut. Bahkan Banleg mendeadline SKPD terkait merampungkan penyusunan Perwal dalam waktu dua bulan.

Ketua Banleg DPRD Kota Mataram, Drs. HM. Husni Thamrin, MPd., kepada Suara NTB usai memimpin rapat internal Banleg Senin (2/3) mengatakan, pihaknya akan segera bersurat melalui pimpinan Dewan kepada SKPD. Surat ini meminta klarifikasi dari SKPD terkait belum adanya Perwal yang merupakan turunan dari Perda yang telah diketok beberapa waktu lalu. Termasuk di dalamnya dalam Perda inisiatif DPRD Kota Mataram.

Namun demikian, kata Husni, pihaknya juga cukup memaklumi bahwa tidak gampang menyusun Perwal. ‘’19 Perda ini sangat urgent sehingga harus cepat ada Perwalnya,’’ ujar politisi PPP ini. Dewan dalam hal ini mendorong bagaimana Perwal itu cepat diselesaikan. Buktinya, dalam rapat internal Banleg telah dis-

epakati untuk meminta pimpinan bersurat kepada SKPD yang terkait dengan Perda itu. ‘’Kita berikan waktu dua bulan sejak surat ini dilayangkan untuk menyelesaikan Perwalnya. Baru kemudian nanti akan kita evaluasi,’’ tandasnya. Karena Wakil walikota Mataram, H. Mohan Roliskana baru-baru ini menyatakan, belum adanya anggaran, lemahnya tenaga teknis dan struktur. ‘’Sambil melengkapi itu disiapkan juga anggarannya, nanti lagi dua bulan akan kami evaluasi,’’ cetusnya.

Pada bagian lain, Husni mengungkapkan, pada masa sidang kedua tahun 2015, DPRD Kota Mataram akan mengusulkan delapan raperda kepada pimpinan DPRD Kota Mataram untuk diselesaikan.

Antara lain Perda pengelolaan parkir, pengelolaan RTH, penataan dan pengelolaan PKL, penataan pasar tradisional dan pasar modern, penyelenggaraan usaha waralaba, sistem Kamtibmas danpajak hotel. ‘’Itulah yang kita usulkan kepada pimpinan untuk difasilitasi untuk diselesaikan,’’ terangnya. Disamping mendorong eksekutif merampungkan Perwal yang belum tuntas, Banlegpun tetap fokus menuntaskan 37 Prolegda. (fit)

Puskesmas Dasan Cermen dan Babakan Telan Anggaran Rp 2,1 Miliar Mataram (Suara NTB) Pemkot Mataram mengalokasikan anggaran Rp 2,1 miliar untuk pembangunan dua puskesmas. Masing-masing Puskesmas Dasan Cermen dan Babakan. Kepala Dikes Kota Mataram, dr. H. Usman Hadi menjelaskan, pembangunan puskesmas Dasan Cermen dan Babakan hanya beberapa bagian paket proyek yang didapatkan dari total

APBD Kota Mataram senilai Rp 10 miliar. Khusus pembangunan puskesmas dialokasikan anggaran Rp 2,1 miliar.

Puskesmas Dasan Cermen dibangun karena harus dipindah dengan keberadaan rumah sakit provinsi. Sementara Puskesmas Babakan butuh perbaikan dan lain sebagainya. Anggaran Rp 10 miliar itu juga untuk pembangunan Puskesmas Pembantu (Pustu)

di Kecamatan Cakranegara serta pengadaan obat – obatan melalui e – katalog. “Kalau pustu di Cakranegara aspirasi masyarakat,” sebutnya Senin (2/3).

Proses tender dilakukan yakni pengadaan obat – obatan melalui e – katalog. Itu dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 63 tahun 2014 tentang pengada-

an obat berdasarkan katalog elektronik. Nantinya, katalog elektronik sistem informasi elektronik yang memuat daftar, jenis, spesifikasi teknis, dan harga barang tertentu dari berbagai penyedia barang/jasa pemerintah.

“Nanti kita tahu obat – obat yang kita butuhkan dan harganya,” katanya tapi Usman tidak menyebutkan besaran anggaran untuk pengada-

an obat – obatan melalui e – katalog. Hanya dipastikan, pengadaan itu sedang dalam persiapan. Ditanya soal proses tender puskesmas tersebut? Usman tidak bisa memastikan karena tendernya akan dilakukan melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE). Dan diketahui, tender masih dilakukan proses verifikasi, perencaan dan lain sebagainya. (cem)

SUARA NTB Selasa, 3 Maret 2015

EKONOMI DAN BISNIS

Halaman 3

KUD Tekan Mafia Beras KUD (Koperasi Unit Desa) siap terlibat langsung mengambil peran menekan indikasi adanya permainan mafia beras terkait adanya kenaikan harga beras yang belakangan santer dikeluhkan masyarakat.

Tinggal menunggu instruksi dari Kementerian Koperasi dan UKM RI. Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi NTB, (Suara NTB/bul) Drs. H. Supran, MM, Senin H. Supran (2/3) menegaskan pada prinsipnya KUD tetap ingin kembali ke ruhnya semula, tidak saja menjadi distributor pupuk, tetapi menjadi distributor segala komoditi yang berkaitan dengan pangan.

“Cuma saja, kita belum ada terima surat dari Kementerian Koperasi. Malah kita apresiasi kalau KUD ditunjuk untuk menjadi distributor beras,” katanya.

Bahkan jika ada penunjukan langsung dari Kementerian untuk mempercayakan KUD sebagai mitra penyangga pangan. Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi NTB sendiri akan memanggul semua KUD yang tersebar di semua Kabupaten/Kota melalui Puskudnya untuk dilakukan pembinaan.

Total jumlah KUD di Provinsi NTB sebanyak 134, dari total 3.966 koperasi. Baginya, jumlah ini akan cukup mendukung terdistribusinya beras dengan baik, dan bisa dilakukan kemitraan kembali dengan Bulog.

“KUD tentu siap juga menjadi mitra Bulog, menyerap gabah di masyarakat, bahkan bisa juga mendistribusikan langsung Raskin ke masyarakat,” sebutnya.

“Bahkan kami sangat mengharapkan segera ada rekomendasi dari pemerintah pusat untuk memerankan KUD mendistribusikan beras,” tambahnya. (bul)

PDAM Giri Menang akan Lakukan Investigasi Mataram (Suara NTB) Manajemen PDAM Giri Menang menanggapi cukup serius soal keluhan pelanggan sambungan gratis dari program Australian Agency for International Development (AusAID) tahun 2013-2014 lalu. Terkait mahalnya tarif yang dikeluhkan pelanggan, akan dilakukan investigasi.

“Kita akan dalami secara teknis dan kita akan cek juga di penggunanya sendiri (interen dan ekstern),” kata Direktur Utama PDAM Giri Menang, H. L. (Suara NTB/bul) Ahmad Zaini, ST.,MT di H. L. Ahmad Zaini kantornya, Senin (2/3).

Menurutnya, sangat tidak mungkin sebenarnya ada tagihan bulanan kepada pelanggan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dalam jumlah besar, apalagi jika sampai mendekati angka Rp 200.000. Pengecualian kepada yang memang menggunakan air dalam jumlah besar.

Untuk MBR ini, biasanya berkisar pembayarannya pada Rp 50-an ribu. Bahkan, setelah dirata-ratakan, dari sebanyak 182 pelanggan MBR yang diacak, rata-rata pembayarannya setiap bulan sebesar Rp 31.565/bulan.

“Ada yang di atas Rp 100.000 pembayarannya sebulan, tetapi hanya empat orang dari 182 pelanggan. Itu sesuai dengan kubikasinya yang tinggi,” terangnya.

L. Ahmad Zaini memperkirakan, pelanggan MBR yang membayar cukup besar setiap bulannya, dimungkinkan karena adanya rembesan penggunaan yang secara tidak sengaja tidak disadari. Sebab, melalui program AusAID sudah telah disiapkan subsidi, baik dari pemasangannya langsung tanpa biaya sedikitpun, maupun untuk pembayaran bulanannya.

“Kalau tidak disubsidi setiap bulan, mungkin pembayarannya bisa lebih besar dari yang ada (Rp 50-an ribu keatas),” tambahnya.

Untuk pemasangan gratis ini, sudah terealisasi sebanyak 4.000 pelanggan di Kota Mataram dan 5.000 pelanggan di Kabupaten Lombok Barat. Dari sebanyak 9.000 pelanggan subsidi tersebut, tidak mustahil terdapat sebanyak 5 sampai 10-an yang membayar tagihan dalam jumlah besar.

Tetapi tidak lantas, sebanyak 10-an pelanggan tersebut adalah generalisasi dari semua pelanggan yang mendapat sumbangan gratis tersebut.

“Kalau semuanya yang protes (9.000 pelanggan), itu baru salah, tapi kalau masih ada 5 sampai 10-an orang yang mengeluhkan, tidak bisa menggambarkan kondisi seluruh pelanggan,” demikian dipaparkannya.

Tetapi pada prinsipnya, pihaknya akan tetap melakukan pendalaman pada keluhan-keluahan tersebut. Pendalam ini dengan meninjau kembali secara teknis, tetapi tetap dengan mengecek kembali tingkat penggunaan pelanggan yang mengeluh tersebut. Tetapi pada prinsipnya, berapapun besaran tagihan bulanan kepada pelanggan MBR, sematamata dilihat dari angka meteran di pelanggan.

“Meternya tidak bisa diperintah, dia berjalan sesuai air yang keluar,” HILANG pungkasnya. (bul) HILANG STNK R2 YAMAHA DR6421BD NOKA/NOSIN:HILANG MH328D204AK489481/28D1489225 AN.BAIQ ILDIATI.SH HILANG DI SEKITAR HILANG BPKB R2 HONDA JL.RAYA LEMBAR MENU- DR4640BI NOKA/NOSIN: JU MATARAM. MH1JF21188K093835/ JF21E-1093660 AN.NOFITRI HILANG STNK R2 HONDA AGUSTIN HILANG DISEKIDR3900BC NOKA/NOSI- TAR JL.RAYA GERUNG N : M H 1 F 1 2 1 X 8 K 3 2 7 6 4 4 / MENUJU MATARAM JF12E-1332154 AN.SOENARMI HILANG DI SEKI- HILANG SERTIFIKAT TANTAR KARANG ANYAR PAG- AH HAK MILIK NO.335 AN. ESANGAN MATARAM. NI WAYAN SUPITHA ALAMAT DS. PERAMPUAN LAHILANG STNK R2 HONDA BUAPI LOBAR HILANG DISDR3306BL NOKA/NOSIN- EKITAR CEMARA KOTA : M H 1 J F 1 2 1 0 9 K 7 1 4 8 4 7 / MATARAM SERTIFIKAT INI JF12E1719943 AN.HERRY TIDAK DIJAMINKAN DI NIRWANTO HILANG DI SE- BANK / PIHAK LAIN HUKITAR KOTA MATARAM. B.087865577170

TRAVEL

BURUH TANI Sejumlah buruh tani “Merebu” ( membersihkan rumput liar ) di daerah persawahan tadah hujan Desa Tongo, Kecamatan Sekongkang,Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat. Buruh tani yang kebanyakan berasal dari Pulau Lombok tersebut dalam sehari bekerja mendapatkan upah sebesar Rp.50 ribu/orang.

(Ant/bali post)

Petani NTB Masih Jadi ”Sapi Perah” Mataram (Suara NTB) Meski Nilai Tukar Petani (NTP) di Provinsi NTB mulai menunjukkan progres, namun tidak lantas menjadi jaminan petani dapat menikmati langsung hasil-hasil produksinya. Ada kecenderungan petani hanya jadi “sapi perah”.

Diskusi dengan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi NTB, Drs. Wahyudin dan beberapa Kepala Bidang di BPS, Senin (2/3), digambarkan bahwa contoh kecil saja, gabah yang diproduksi petani justru nilai belinya terhitung rendah oleh pengusaha.

“Yang merasakan dampak kenaikan harga itu sebenarnya pengusaha, bukan petaninya. Bayangkan padi-padi hasil panenan petani sebenarnya sudah diijonkan ke pengusaha. Sehingga pas panen, bukan mereka yang menik-

mati langsung, karena sudah dibiayai duluan oleh pemilik modal,” katanya.

Wahyudin menyebut, bahkan tidak jarang, gabah-gabah dari petani dikirim langsung ke daerah lain, Bali di antaranya.

Jika dibeli dalam bentuk gabah oleh pengusahanya, maka keuntungannya langsung selain beras, ampas gabah yang digiling diambil langsung sebagai dedak untuk pakan ternak.

Artinya, petani tidak merasakan langsung sebenarnya dampak kenaikan NTP. Berdasarkan hasil peman-

Banyak Izin Spa di Senggigi Diduga Kedaluwarsa Giri Menang (Suara NTB) Puluhan Spa yang ada di wilayah Senggigi, Kecamatan Batulayar diduga mengantongi izin kedaluwarsa. Pasalnya, beberapa surat-surat perizinan yang dipegang belum diperpanjang dan masih ditandatangani mantan Bupati Lombok Barat (Lobar), H.M. Izul Islam. Padahal, Izul sendiri melepas jabatan itu sejak 2009 lalu.

Kasat Pol PP Lobar, I Nengah Sugiartha, Senin (2/3) membenarkan hal tersebut.

Karena itu, dalam waktu dekat pihaknya akan menyisir lokasi spa yang diduga menyalahi izin tersebut. “Banyak laporan dan informasi soal spa tak berizin kami terima dari masyarakat,’’ terangnya.

Dijelaskan, terkait jumlah spa yang tak berizin dan mengantongi izin kedaluwarsa pihaknya belum mengetahui secara detail. Pihaknya masih menghimpun, setelah semua terdata barulah pihaknya turun operasi.

Untuk menyisir perizinan spa tersebut, pihaknya berencana akan mengadakan operasi. Terkait hal ini, pihaknya mengaku sudah berkoordinasi dengan pihak kecamatan dan Badan Per-

izinan.

Untuk diketahui, destinasi wisata dari Batulayar hingga Senggigi terdapat puluhan usaha spa yang beroperasi. Namun informasi yang didapatkan Satpol PP Lobar, sebagian besar belum memperpanjang izin operasi bahkan ada juga yang belum mengantongi izin resmi. Dengan operasi tersebut, diharapkan dapat menertibkan para pengusaha bodong ini. ‘’Tapi tujuan utama kami, mereka dapat mengurus izin. Kami akan fasilitasi juga kok,’’ janjinya.

Sementara itu ketika dikonfirasi terkait hal ini, Kepala BPMP2T Lobar, Rusman Hadi enggan berkomentar. ‘’Lain kali wawancaranya,’’ katanya sembari keluar dari ruang rapat bupati, kemarin.

Terpisah, Kabid Pendapatan di Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (DPPKD) Lobar, Musib, S.Sos mengakui beberapa spa di Lobar belum memperpanjang izinnya. Dari data DPPKD hingga akhir 2014, hanya 15 lokasi spa yang berizin.

Jumlah ini berdasarkan data yang dikeluarkan Badan Perizinan Lobar. ‘’Sebenarnya setiap tahun lokasi spa wajib memperpanjang izinnya. Tapi kami belum bisa pastikan yang terjadi di lapangan,’’ terangnya. Terkait tugas mengecek izin spa ini, bukan tugas DPPKD namun menjadi tugas dari BPMP2T. “Kalau kami yang kerjakan nanti melangggar tupoksi kami,” katanya. (her)

Musib

(Suara NTB/her)

RUPA-RUPA

tauan harga-harga perdesaan pada 8 Kabupaten di Provinsi NTB, terjadi NTP yang berfluktuasi setiap bulannya. Pada Februari 2015 NTP Provinsi NTB berada di atas 100 (tercatat 101,97) yang berarti, hasil yang didapatkan petani, lebih besar dibanding total biaya produksi dan kebutuhan konsumsi rumah tangganya yang dikeluarkannya.

NTP bulan Februari 2015 mengalami peningkatan sebesar 0,59 persen bila dibandingkan dengan NTP Januari 2015 yaitu dari 101,38 men-

jadi 101,97. Hal ini disebabkan karena tingkat penurunan indeks harga yang diterima petani sebesar 0,20 persen lebih tinggi daripada penurunan indeks harga yang dibayar petani sebesar 0,78 persen. Dimana Indeks konsumsi rumah tangga juga mengalami penurunan sebesar 1,10 persen sedangkan indeks BPPBM mengalami peningkatan sebesar 0,15 persen.

Secara umum, pada bulan Februari 2015 tercatat Nilai Tukar Petani Padi & Palawija (NTPP) sebesar 100,72, Nilai Tukar Petani Hortikultura (NTPH) 99,41, Nilai Tukar Petani Tanaman Perkebunan Rakyat (NTPR) sebesar 92,20, Nilai Tukar Petani Pe-

ternakan (NTPT) 111,77 dan Nilai Tukar Petani Perikanan (NTNP) 100,24. Selain itu, Nilai Tukar Petani Perikanan (NTNP) dirinci menjadi NTP Perikanan Tangkap (NTN) tercatat 104,10 dan NTP Perikanan Budidaya (NTPi) tercatat 94,04.

Secara gabungan, Nilai Tukar Petani Provinsi NTB sebesar 101,97 yang berarti NTP bulan Februari mengalami peningkatan 0,59 persen bila dibandingkan dengan bulan Januari dengan Nilai Tukar Petani sebesar 101,38.

“Mengapa petani itu masih bertahan, karena banyak remitansi (kiriman TKI) yang mendukung perekonomian mereka,” demikian Wahyudin. (bul)

Loteng Sebaiknya Punya Perda Perlindungan TKI Praya (Suara NTB) Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) saat ini tercatat sebagai salah satu daerah pengirim Tenaga Kerja Indonesia (TKI) terbesar di NTB. Untuk itu, Loteng perlu memiliki Peraturan Daerah (Perda) khusus yang mengatur tentang perlindungan bagi para TKI. Sehingga kedepan, persoalan-persoalan melilit para TKI khusus asal Loteng, bisa diminimalisir.

Hal tersebut disampaikan Executive Director Migrant Care Indonesia, Anis Hidayah, di Praya, Senin (2/3).

Menurutnya, keberadan perda perlindungan TKI tersebut perlu dimiliki Loteng.

Sebagai salah satu acuan dan pedoman bagi pemerintah daerah, dalam memberikan perlindungan sekaligus pelayanan bagi para TKI. Termasuk pedoman dalam menangani persoalan-persoalan TKI yang terjadi.

Ia menjelaskan, peran pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan bagi TKI sangatlah besar.

Paling tidak dalam hal perlindungan awal bagi para calon TKI. Sebelum para TKI tersebut berangkat ke daerah tujuan. Salah satunya yang berkait dengan pelayanan administrasi keberangkatan di daerah asal. Bahwa bagi calon TKI yang akan diberangkatkan, harus sudah memiliki dokumen kependudukan yang sah dan benar.

Dengan begitu, maka calon TKI tersebut sudah ada perlindungan diri sejak awal.

Berupa kelengkapan adminitrasi. Baik itu yang bersifat kependudukan maupun administrasi terkait lainnya.

“Jadi dalam hal pelayanan pemenuhan administrasi kependudukan misalnya, pemerintah daerah jangan mempersulit TKI. Tapi tetap dengan prinsip cermat dan kehatihatian,” terangnya.

Tidak mempersulit dalam hal ini, para calon TKI diberikan perlakuan khusus. Seperti kecepatan waktu pelayanan dan sebagainya. Tetapi juga harus selektif. Dengan tidak membuatkan keteran-

gan administrasi kependudukan secara sembarangan. Tanpa berpedoman pada aturan yang berlaku. Dengan begitu, tidak ada peluang bagi calon TKI untuk melakukan hal-hal yang menyimpang prihal adminitasi kependudukan.

Anis pun berharap, dalam menyusun Perda perlindungan TKI itu nantinya, Pemkab Loteng bisa menggunakan standar aturan internasional. Sesuai UU No. 6 tahun 2012 yang merupakan ratifikasi dari Konvensi PRT ILO 189 dan Konvensi Migran 90. “Di tingkat nasional kita sudah punya regulasi perlindungan TKI. Tinggal sekarang di daerah,” tegasnya.

Terkait hal tersebut, Wabup Loteng, Drs. H.L. Normal Suzana, mengaku sangat mendukung dan merespon hal tersebut. Untuk itu, persoalan tersebut akan segera dikomunikasikan dengan instansi terkait. Termasuk dengan kalangan DPRD. “Kita dukung adanya perda perlindungan TKI tersebut,” ujarnya. (kir)

SUARA NTB Selasa, 3 Maret 2015

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 4

UU 23 2014 Tentang Pemda

Ali BD: Ancam Perlambatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah (Pemda) terkesan makin membatasi kewenangan dari bupati/walikota. Sejumlah urusan yang sebelumnya ditangani oleh kepala daerah tingkat kabupaten/kota itu banyak yang akan ditarik menjadi kewenangan di tingkat provinsi.

IMPLEMENTASI aturan perundang-undang pengganti UU 32 tahun 2004 tentang Pemda itu menimbulkan reaksi dari Bupati Lombok Timur (Lotim) H. Moch Ali Bin Dachlan. Menjawab Suara NTB, Sabtu (28/2) lalu, ia menilai undang-undang baru itu menggiring kembali ke rezim orde baru.

Menurutnya, undang-undang itu merupakan salah satu langkah kemunduran.

Ratusan kabupaten/kota akan terancam mengalami perlambatan ekonomi. Bahkan akan berpengaruh pada perlambatan pertumbuhan ekonomi secara nasional. “Cepat atau lambat, hal ini akan sebabkan perlambatan pertumbuhan ekonomi,” tegasnya.

Otonomi yang dirancang dalam amanah konstitusi sebelumnya itu dipandang sudah sangat tepat. Dapat disaksikan betapa geliat pembangunan di tingkat kabupaten/kota ini sangat besar.

Sejauh ini, aturan otonomi daerah adanya kewenangan penuh di tingkat kabupaten ini sudah sangat tepat. Persaingan antarkabupaten/kota

sangat kompetitif yang memunculkan pertumbuhan ekonomi masing-masing kabupaten/kota yang berdaya saing.

Pemberlakukan regulasi baru itu akan menjadikan gubernur di tingkat provinsi butuh waktu lama untuk belajar dari awal. “Jajaran pemerintah butuh waktu belajar dari alif lagi untuk memulai pembangunan,” kritiknya.

Sudah sangat jelas, katanya, sifat sentralistik kembali akan terjadi. Bagi bupati dan walikota mungkin saja senang dengan makin dibatasinya kewenangan. Namun harus diingat sebagai kata kunci dalam kegiatan pembangunan, otonomi itu merupakan sumber kemajuan dan pertumbuhan.

Diketahui di antara batasan yang akan diambil adalah pengurusan tentang kehutanan, kelautan, pertambangan, pariwisata dan lainnya. Seperti kasus-kasus di Lotim, izin investasi untuk kawasan wisata hutan lindung Sekaroh misalnya ke depannya ini tidak lagi akan menjadi kewenangan bupati.

Semuanya akan diserahkan ke

tingkat provinsi.

Adanya pembatasan kewenangan para Bupati dan Walikota ini diakui Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), yang merupakan salah satu putra daerah NTB ini tidak menampik UU 23 Tahun 2014 itu masih menimbulkan perdebatan.

Regulasi yang sama ruhnya yang dipandang perlu segera diusulkan revisi adalah UU tentang MPR, DPR, DPD, DPRD (MD3). Kepada masyarakat dipersilakan untuk melakukan judicial review terhadap UU tersebut.

“Saya terus terang, tentang UU Pilkada dan UU Pemda ini menilai terlalu banyak insiden,” ucapnya.

Menurutnya, proses perombakan terhadap aturan ini setengah hati. Diperlukan debat yang sangat serius terhadap UU itu ke depan.

Ada upaya sejumlah kalangan di DPR RI juga sudah menutupi lubang-lubang dalam istilah Fahri Hamzah yang bolong. Baru satu lubang yang sudah bisa ditutupi, yakni UU Pilkda. Sedangkan, menyangkut koordinasi pemerintah daerah, dan kemunculan UU desa yang merupakan otonomi tingkat ketiga sejauh ini belum sepenuhnya dikelola.

Pihaknya menjanjikan akan coba mendorong Kemendagri dan Kementerian

(Suara NTB/rus)

ARAHAN - Bupati Lotim H. Moch. Ali Bin Dachlan memberikan arahan pada jajaran pimpinan SKPD Lotim, Senin (2/3).

Hadir juga Wakil Bupati H. Haerul Warisin dan Sekda H. Rohman Farly.

Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi agar membahas proposal ulang metode penataan daerah terkait keberadaan kabupaten/kota dan provinsi. Dalam hal ini, pihaknya tidak setuju kewenangan daerah ini ditarik ke pusat, bahkan dengan adanya desa mestinya mulai percayakan penuh ke desa.

Adanya UU desa, lanjutnya bisa menjadi alasan untuk melimpahkan kewenangan bupati ke ke desa, kewenangan gubernur ditarik di tingkat kabupaten. Kewenangan pemerintah pusat diserahkan ke gubernur. Tidak seperti halnya sekarang ini justru terjadi terbalik. Kewenangan pemerintah di tingkat

bawah ini disedot ke tingkat atas. Kewenangan kabupaten ditarik ke provinsi dan provinsi ditarik ke pusat.

Hal ini jelas merupakan sentralisasi yang tidak bagus.

Ide sentralisasi mestinya hanya diarahkan pada hal-hal prosedural, bukan pada kewenangan dan hak masingmasing pemerintah daerah.

“Kemendagri perlu menata ulang, dan kami akan gunakan hak inisiatif untuk merevisi UU Pemda itu,” ucapnya.

Kepada para kepala daerah di tingkat kabupaten dipersilahkan Fahri untuk melakukan judicial review terhadap UU itu. Pengambilan alih kewenangan kabupaten ke provinsi pun perlu diuji. (rus)

Bank NTB Beri ”Deadline”

Akumulasi untuk Setahun BERDASARKAN catatan terakhir Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (PPKA) Kabupaten Lombok Timur (Lotim) per 31 Desember 2014 lalu, jumlah kerugian daerah yang berhasil dikembalikan Rp 3,825 miliar. Jumlah itu merupakan akumulasi dalam satu tahun dari sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lingkup Pemkap Lotim.

“Ini baru hasil temuan Ins(Suara NTB/rus) pektorat, belum temuan Badan Hasni Pemeriksa Keuagan (BPK),” demikian terang Kabid Angggaran pada Dinas PPKA Lotim, Hasni, Senin (2/3). Jumlah yang dikembalikan itu, ujarnya, merupakan hasil sidang Majelis Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (MTPTGR) yang dikomandoi Inspektur Inspektorat Lotim.

Penuturan Hasni, pihaknya hanya menerima hasil pengembalian sesuai dengan yang telah disidangkan melalui sidang majelis. Pihak yang terindikasi menimbulkan kerugian bagi negara dan daerah maka diwajibkan untuk mengembalikan. Ada surat jaminan pula yang harus dipersiapkan. Berdasarkan diwajibkan bagi pihak yang dituduh telah menimbulkan kerugian untuk membuat surat tanggung jawab mutlak.

Besaran nominal uang yang berhasil dikembalikan tahun 2014 itu terbesar dibanding tahun-tahun sebelumnya. Sebelumnya hanya Rp 1 miliar saja yang bisa dikembalikan. Majelis TPTGR lebih bagus pengembalian. Dalam hal penagihan, maka peranan dari Majelis TPTGR itulah yang menindaklanjuti melakukan penagihan. Adapula pengawasan terhadap yang sudah tersetor.

Sebelumnya inspektur Inspektorat Lotim, Haris mengakui banyaknya kerugian yang ditimbulkan para pejabat di lingkup SKPD. Kerugian berdasarkan hasil temuannya dalam proses audit secara khusus mencapai puluhan miliar. Belum lagi temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Pihaknya, setelah melakukan audit dan menemukan indikasi kerugian buat daerah mengagendakan untuk dilakukan sidang majelis TPTGR. Dalam sidang yang berlangsung terbuka itulah dikedepankan kepada yang tertuduh untuk mengembalikan kerugian negara. Ada pula diberlakukan surat pertanggungjawaban multlak menegaskan kesiapan masing-masing tertuduh untuk mengembalikan. (rus)

Ketua RT Dusun Bebidas Terkena Peluru Nyasar Selong (Suara NTB) Ketua RT 07 Dusun Bebidas Timur, Desa Bebidas, Kecamatan Wanasaba Kabupaten Lombok Timur, Masdaki (39) terkena peluru nyasar. Akibatnya, sang ketua RT ini mengalami luka memar dan lecet di lengan sebelah kiri.

Informasinya, kejadian peluru nyasar ini terjadi sekitar pukul 24.00 Ming(Suara NTB/rus) PELURU NYASAR - Inilah gu (1/3) saat dirinya tertidur pulas di rumahnya. Ka- proyektil peluru yang nyasar ke rumah Ketua RT 07 sus ini pun sudah dilaporDusun Bebidas Timur kan ke aparat kepolisian.

Staf Desa Bebidas, M. Wanasaba Lotim, Senin (2/3).

Habi, mengungkapkan, korban mengetahui adanya peluru nyasar setelah keesokan harinya saat terbangun dari tidur. Masdaki mengaku merasakan sakit di lengan sebelah kiri. Korban melihat di dekatnya juga ada proyektil peluru dan atap genteng rumahnya bolong yang diduga kuat akibat tembusan peluru.

Korban, katanya, hanya merasa kaget dan heran kenapa bisa kena dengan peluru nyasar tersebut. Habi menambahkan tidak lama setelah melaporkan, datang dari unit tim identifikasi Polres Lotim bersama anggota Polsek Aikmel untuk melakukan olah TKP. Seluruh rumah korban juga sudah diperiksa dan langsung membawa membawa proyektil peluru yang ditemukan di rumah korban sebagai barang bukti. Korban pun dibawa ke puskesmas untuk pengobatan.

Kasubag Humas Polres Lotim, AKP I Komang Samia membenarkan kejadian yang menimpa Ketua RT Desa Bebidas itu. Ia mengaku sudah menerima laporan mengenai adanya warga Bebidas yang terkena peluru nyasar. Sampai sejauh ini, ujarnya, polisi masih sedang dalam proses penyelidikan siapa pemilik peluru nyasar tersebut. Barang bukti berupa proyektil sudah diamankan aparat kepolisian guna proses hukum lebih lanjut. (rus)

Penyertaan Modal Rp 10 Miliar Pemda KLU di Ujung Tanduk Tanjung (Suara NTB) Penyertaan modal Pemda Kabupaten Lombok Utara (KLU) kepada PT. Bank NTB, berada di ujung tanduk. Meski dana penyertaan modal sudah disiapkan – termasuk dalam bentuk aset (eks terminal dan kantor yang ditempati Bank NTB saat ini) sudah “ready”, namun payung hukum (Perda) Penyertaan Modalnya belum juga diurus.

Sebaliknya, Direksi Bank NTB memberi deadline kepada eksekutif segera menyelesaikan Perda Penyertaan Modal, sebelum annual RUPS digelar, yakni minggu ketiga Maret 2015 mendatang.

Menerima kunjungan Komisi I DPRD KLU yang membidangi aset, di ruang kerjanya, Senin (2/3), Direktur Utama, PT. Bank NTB, H. Komari Subakir, menekankan penyertaan modal seluruh Pemda akan dilaporkan secara resmi dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tahunan Bank NTB. “RUPS akan kami lakukan pada Minggu ke 4, antara tanggal 23 sampai 27 Maret 2015. Sehingga untuk setoran modal berupa fisik dan nilainya, setelah clear di Pem-

da, akan dibawa ke RUPS untuk dilaporkan di hadapan pemegang saham,” kata Komari.

Dalam hal ini, Komari meminta kepada seluruh pemegang saham, termasuk KLU, untuk segera memproses penyelesaian serah terima aset yang akan disetorkan sebagai modal inti Bank NTB. Jika tidak diselesaikan sebelum RUPS digelar, maka penyertaan modal tidak bisa dicatat sebagai penyertaan modal. “Perdanya bisa dikejar tidak, sebelum Minggu ke 4 Maret ini?” tanyanya kepada jajaran Komisi I. Sebagai gambaran, Bank NTB akan melakukan ekspansi di KLU. Salah satunya, Bank NTB akan membuka kantor baru yang representatif untuk

mendukung kelancaran pelayanan (service excellent) kepada nasabah Bank NTB. Kantor baru itu nantinya sekaligus sebagai wujud peningkatan status Kantor Bank NTB di KLU dari KCP ke KC. Terhadap aset yang diserahkan oleh Pemda KLU ke Bank NTB, merupakan dua lokasi yang berdampingan, yakni Kantor Cabang Pembantu (KCP) yang saat ini masih dalam status pinjam pakai dan eks terminal Tanjung. Untuk KCP, memiliki luas 835 meter persegi dan eks Terminal Tanjung seluas 1.610 meter persegi. Sesuai dengan hasil penaksiran konsultan independen, Punk’s Zulkarnain dan rekan, nilai pasar aset tersebut sejumlah, Rp

Jelang Pilkada KLU

an Hukum, Bagian Ekonomi, Dispenda, Pimpinan Bank NTB - KCP Tanjung, Asisten I serta Sekda KLU segera mengajukan draf raperda. Sebab jika tidak dibahas pada masa sidang pertama, maka dana Rp 10 miliar akan menjadi Silpa. “Pada masa sidang kedua, kami sudah fokus untuk membahas rancangan Perda yang lain yang sudah kami jadwalkan,” katanya.

Ketua Banleg DPRD KLU, Zarkasi, S.Ag., menyambung, pihaknya telah berulangkali mengingatkan eksekutif terkait itu. Selaku penyusun jadwal Prolegda (program legislatif daerah), Zarkasi mengakui tidak mencantumkan jadwal sidang pembahasan penyertaan modal walaupun nilainya telah disepakati.

“Sampai detik ini kami belum dapat itu (draf). Jadi kalau Perda penyertaan modal tidak dibahas, Rp 10 miliar yang kita tuangkan di APBD tidak akan ada artinya,” tandas politisi PKPI ini. (ari)

Rencana Izzul Islam Maju

Nasdem Jaring Bakal Calon Tanjung (Suara NTB) Eskalasi politik Pilkada 2015 yang berlangsung pada Desember 2015 mendatang mulai menghangat. Munculnya pernyataan Izzul Islam melalui media massa, memantik potensi munculnya poros tengah. Hanura menyambut positif kemunculan Izzul. Sebaliknya di kubu Partai Nasional Demokrat (Nasdem) Kabupaten Lombok Utara (KLU), mulai 2 Maret telah membuka pendaftaran atau penjaringan bakal calon Bupati/Wakil Bupati KLU. Ketua Tim Penjaringan Bakal Calon (balon) Bupati/Wabup KLU, Drs. Sengrajib, kepada wartawan, Senin (2/3), mengungkapkan Nasdem KLU secara resmi memberikan peluang bagi kader terbaik daerah mendaftarkan diri sebagai balon bupati dan balon wabup untuk bertarung pada Pilkada 2015.

Nasdem secara organisatoris telah memperoleh SK dari DPP terkait penjaringan calon tersebut.

“Nasdem melalui SK DPP No. 1300-SK/DPP-NasDem/II/ 2015, membuka pendaftaran calon bupati dan calon wakil bupati. SK ini sebenarnya kita terima pertengahan Februari lalu, tetapi dan pendaftaran seharusnya dibuka tanggal 25 Februari, tetapi diundur karena sesuai dan lain hal,” kata Sengrajib.

Menurut anggota DPRD KLU ini, Nasdem telah secara resmi membentuk tim penjaringan calon. Terhitung sejak 2 Maret (kemarin, red) hingga tanggal 12 Maret atau 10 hari ke depan, Nasdem akan menunggu pengajuan dari calon pemimpin terbaik KLU

3,542 miliar atau Rp 1.448.671 per meter persegi.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Komisi I DPRD KLU, Ardianto, SH., menyatakan akan mendesak eksekutif Pemda KLU segera mengusulkan draf Raperda Penyertaan Modal. Karena sejatinya, Banleg DPRD KLU, tidak pernah mencatat penjadwalan pembahasan (sidang) Perda Penyertaan Modal Bank NTB pada Masa Sidang Pertama (Januari - Maret 2014).

“Ada dua hal yang membuat sidang Penyertaan Modal ini dapat dilakukan, pertama karena aturan (PP 58 tahun 2010) diatasnya sudah mengatur itu, dan kedua karena sifatnya penting dan emergency.

Sifat emergency ini yang memungkinkan kami untuk bisa menyisipkan pembahasan pada masa sidang pertama,” kata Ardianto.

Dalam pandangannya, DPRD secara kelembagaan juga dapat mendesak kalangan eksekutif terkait seperti Bagi-

(Suara NTB/ari)

Sengrajib untuk mengisi paket balon Bupati/Wabup KLU. Terhadap keikutsertaan Nasdem sebagai salah satu parpol pengusung calon, apakah Nasdem sudah memikirkan pemenuhan syarat 20 persen suara sah (6 kursi DPRD) untuk diajukan ke KPUD KLU? Menjawab itu, Nasdem dalam penjaringan calon tetap berkomunikasi dengan sejumlah parpol untuk memenuhi syarat tersebut.

Saat ini, jumlah kursi di DPRD yang sudah dijamin adalah 2 kursi milik Nasdem, sedangkan 4 kursi lainnya masih harus diisi dengan syarat koalisi parpol lain. Di KLU sendiri, tercatat beberapa Parpol yang belum menentukan sikap antara lain, Hanura, PAN, PKPI dan PKS. Meski sebelumnya, PAN dan Hanura diklaim telah bergabung dengan koalisi pendukung Najmul – Syarifudin. “Untuk hal-hal teknis menyangkut syarat dan prasyarat pendaftaran nanti bisa langsung ditanyakan kepada Tim penjaringan yang ada di Sekretariat,” ujarnya.

Sebaliknya, Nasdem dalam

proses penjaringan ini tidak akan menunggu antrean pendaftar yang masuk. Apabila dalam prosesnya terdapat 3 orang pendaftar secara individu, maka Nasdem akan langsung memprosesnya untuk diajukan ke lembaga organisasi yang lebih tinggi. Sebaliknya, kemungkinan terburuk apabila tidak ada pendaftar sekalipun, maka melewati tenggat tanggal pendaftaran tersebut, Nasdem secara kepartaian akan menentukan sikap politiknya.

“Kita lihat nanti, kalau memang tidak ada pendaftar sama sekali maka Nasdem akan membahas untuk menentukan langkah koalisi,” katanya.

Terpisah, anggota DPRD KLU dari Partai Hanura, Ardianto, SH., menyambut baik langkah Izzul Islam yang mengisyaratkan ketertarikan untuk berkiprah di Pilkada KLU. Walau yang bersangkutan masih belum menyatakan keputusannya, namun munculnya nama Izzul Islam memunculkan potensi poros tengah.

Meski demikian, ketertarikan Izzul untuk maju pada Pilkada masih harus dibuktikan. Mengacu pada Partai yang dipegangnya saat ini (Perindo) belum tercatat di pemerintah, menjadi beban perjuangan bagi Izzul untuk menarik dukungan setidaknya 3 partai guna memenuhi syarat 6 kursi di DPRD. Sebaliknya menyangkut calon yang mungkin dijadikan pendamping oleh Izzul, Ardianto masih belum dapat meraba. Begitu pun ketika dirinya dijagokan oleh awak media untuk menjadi pendamping Izzul. (ari)

Djohan Sambut Baik, Najmul Yakin Dapat Dukungan Tanjung (Suara NTB) Salah satu tokoh yang disebut akan maju pada Pilkada Kabupaten Lombok Utara (KLU), H. Djohan Sjamsu, SH, menyambut baik niat H. Izzul Islam, mencalonkan diri sebagai salah satu kandidat pesaing bagi dirinya dan juga paket Najmul Akhyar - Syarifudin. Bagi Djohan, kehadiran Izzul di KLU justru akan menambah warna politik dan demokrasi yang ada di KLU. Dikinformasi wartawan, Senin (2/3), Djohan Sjamsu yang juga Bupati KLU ini mengakui tidak memiliki problem dalam upaya mempertahankan kursi kekuasaan KLU 1. Sebaliknya, ia justru menyambut kehadiran Izzul untuk meramaikan pesta demokrasi masyarakat Bumi “Tioq Tata Tunaq” ini.

Djohan berpandangan positif terkait ketertarikan Izzul dalam Pilkada KLU. Menurutnya Izzul akan memberikan alternatif pilihan bagi masyarakat. Pada akhirnya masyarakat akan menentukan pilihan pada calon yang dianggap paling tepat.

Ia berasumsi, apabila dalam Pilkada mendatang paket pasangan calon akan lebih dari 2 paket, maka perjuangan untuk merebut hati dan pilihan masyarakat akan semakin berat. Namun demikian, bagi Djohan dan pasangannya, Mariadi, jumlah paket lebih dari 2 tidak masalah. “Tidak jadi soal untuk kami di paket JADI (Djohan-Mariadi red-). Yang jelas,

paket JADI siap fight dalam Pemilukada KLU Desember mendatang,” tegas Djohan.

Bersama tandemnya saat ini, Mariadi, Djohan juga tidak memiliki alternatif calon lain. Sejak awal, dirinya sudah komitmen. Bahkan saat ini, Paket JADI adalah harga mati dan harus membuktikan sebagai pemenang pada Pilkada nanti.

Terpisah, bakal calon Bupati KLU, Dr. H. Najmul Akhyar, MH., justru memiliki pendapat berbeda terhadap pernyataan Izzul Islam. Najmul meyakini, Izzul Islam justru tidak akan maju pada Pilkada KLU mendatang.

“Sekira maju, itu hak politik beliau (Izzul, red). Walaupun dalam beberapakali pertemuan, dengan tiang, beliau tegaskan tidak akan maju. Kalau kemudian, umpama pikiran beliau berubah, tentu itu hak politiknya,” ungkapnya.

Najmul bahkan berkeyakinan, jika Izzul Islam tidak ikut meramaikan pesta demokrasi KLU. Sebab dari beberapakali komunikasinya dengan Izzul, mantan Wabup Lobar era Iskandar (almarhum) itu berkomitmen memberi dukungan politik kepada dirinya.

“Keyakinan saya, rasarasanya beliau tidak maju.

Menurut yang beliau sampaikan ke saya, dalam beberapa kali pertemuan, tidak mungkin. Dan, Alhamdulillah Pak Izzul sangat mendukung, selaku keluarga, beliau sangat memotivasi,” ujarnya mantap. (ari)

SUARA NTB Selasa, 3 Maret 2015

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 5

Dinilai Lamban Perpanjang ’’Runway’’ BIL PANJANG runway (landasan pacu) Bandara Internasional Lombok (BIL) yang ada saat ini dinilai masih belum memadai untuk bandara bertaraf internasional. Untuk itu, PT.Angkasa Pura (AP) I didesak supaya segera merealisasikan rencana perpanjangan runway BIL supaya bisa memenuhi standar yang ada.

Desakan tersebut disampaikan Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah, saat bertemu dengan Wabup Loteng, Drs. H. L. Normal Suzana dan unsur kepala SKPD lingkup (Suara NTB/her) Pemkab Loteng lainnya, SeFahri Hamzah nin (2/3). Dikatakannya, sebagai bendara bertaraf internasional, BIL sudah seharusnya memiliki runway yang sesuai standar internasional.

Hal itu penting untuk mendukung dan mendorong masuknya penerbangan-penerbangan internasional, sehingga ke depan akan makin banyak penerbangan internasional yang masuk ke BIL. “Kondisi runway di BIL sekarang tidak jauh beda dengan sebelumnya (Bandara Selaparang), masih terasa pendek,” kritiknya.

Ia mengakui, kondisi bandara dalam hal ini runway merupakan salah satu fasilitas pendukung bagi kemajuan suatu daerah, terlebih NTB dan Loteng, khususnya termasuk daerah yang memiliki potensi daerah, terutama pariwisata yang cukup menjanjikan. Jika tidak dukung dengan ketersediaan fasilitas yang memadai, sulit rasanya bagi daerah tersebut untuk bisa mengembangkan potensi-potensi yang ada tersebut.

Fahri pun mengaku sangat mendukung langkah Pemkab Loteng menjadikan sektor pariwisata sebagai sektor unggulan. Pasalnya, dari beberapa sektor lainya, sektor pariwisata lebih menjanjikan dampak positif yang jauh lebih besar dari pada sektor lainnya, seperti pertanian maupun pertambangan.

“Kalau sektor pertambangan yang dikembangkan, dampak negatifnya bagi daerah akan sangat besar. Sementara kalau pariwisata, dampak positifnya jauh lebih banyak. Dan, itu menyentuh hampir semua lini ekonomi,” terangnya.

Terlebih pada saat diresmikan dulu, ujarnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sudah menginstruksikan supaya runway BIL segera diperpanjang. Namun, hingga kini PT AP I belum melakukan perpanjangan runway. (kir)

Pastikan Tak Bermasalah

Komisi III akan Cek Fisik Buku dan Alat Peraga Tanjung (Suara NTB) Jajaran Komisi III DPRD Kabupaten Lombok Utara (KLU) telah merencanakan untuk mengecek fisik buku dan alat peraga yang diadakan oleh Dinas Dikbudpora KLU senilai Rp 9 miliar. Pengadaan barang dan jasa dilakukan tahun 2014 lalu, hanya saja, hingga kini belum diketahui apakah buku dan alat peraga yang diadakan dari dana APBN itu tepat jumlah dan tepat (Suara NTB/ari) sasaran.

Adam Malik “Saya bersama jajaran anggota Komisi III yang lain memliki rencana untuk turun ke lapangan, melihat secara riil buku dan alat peraga yang diadakan tahun 2014 lalu itu. Apakah buku serta alat peraga senilai Rp 9 miliar itu diterima oleh sekolah ataukah tidak,” ungkap Ketua Komisi III DPRD KLU, Adam Malik, Senin (2/3).

Menurut Politisi PKB ini, DPRD yang mengemban fungsi kontrol harus dapat memaksimalkan perannya. Terlebih sebelum ini, pihaknya juga mendapat desakan dari anggota dewan pada Komisi yang berbeda, agar buku dan alat peraga senilai Rp 9 miliar itu sudah diterima sekolah dalam jumlah yang tertera dalam pengajuan.

Hanya saja, jajaran Komisi III DPRD KLU sejauh ini belum mengetahui juklak dan jukni pengadaan sebagaimana yang dituangkan dalam regulasi pemerintah. Idealnya, Komisi III sebelumnya telah memegang juklak/juknis pengadaan beserta spesifikasi yang ditentukan oleh pusat. Bahkan data keseluruhan dari pusat seharusnya dimilikii oleh Komisi dalam upayanya untuk membuktikan pengadaan ini tepat dan benar.

Sebelumnya, Ketua Komisi I DPRD KLU, Ardianto,SH., mendorong jajaran Komisi I agar lebih proaktif untuk memantau pelaksanaan program pengadaan buku dan alat peraga di Dinas Dikbudpora KLU. Pengadaan yang dilakukan oleh Bidang Dikdas ini dikhawatirkan tidak sesuai dengan harapan, menyangkut kualitas dan spesifikasi buku dan alat peraga dimaksud.

Terpisah, sejumlah sekolah yang dikonfirmasi mengakui keberadaan bantuan buku dan alat peraga dari DAK tahun 2014 tersebut. Kepala Sekolah SMP 3 Gangga, Sudiarta, misalnya, mengakui sekolahnya memperoleh alokasi dari Dikbudpora Kabupaten. hanya saja, ia tidak bisa merinci bantuan dimaksud. (ari)

Data Tak Valid

ITDC Harus Serahkan Pengelolaan Kawasan Mandalika ke Daerah Praya (Suara NTB) Wakil Ketua DPR RI, H. Fahri Hamzah, SE, meminta kepada pihak Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC), supaya menyerahkan pengelolaan dan pengembangan kawasan Mandalika Resort.

Menyusul ketidakjelasan dan lambannya proses pengembangan kawasan tersebut oleh pihak ITDC. “ITDC tidak mampu mengembangkan kawasan ini, serahkan saja ke daerah,” ujarnya di hadapan Wabup Loteng, Drs. H. L. Normal Suzana dan kepala SKPD lingkup Pemkab Loteng lainnya, Senin (2/3).

Dengan begitu, pengembangan kawasan Mandalika Resort bisa lebih cepat dan efektif, karena dikelola langsung oleh pemerintah daerah. Ia pun mengaku baru tahu ada persoalan di kawasan pariwisata Mandalika Resort. Untuk itu, pihaknya berjanji segera mengkomunikasikan persoalan pembangunan di kawasan tersebut dengan kementerian terkait, termasuk dengan presiden.

Fahri mengatakan sangat mendukung penuh rencana pengembangan kawasan Mandalika Resort sekaligus pihaknya akan berupaya mendorong percepatan pengembangan kawasan tersebut, sehingga kawasan Mandalika Resort

bisa cepat terbangun dan masyarakat segera merasakan manfaat dari pembangunan kawasan. “Jadi nanti saya akan komunikasikan persoalan Mandalika Resort ini ke presiden,” tegasnya.

Pihaknya yakin presiden akan sangat respek terhadap persoalan pembangunan di kawasan Mandalika Resort.

Apalagi rencana pembangunan kawasan tersebut sudah lebih dari 31 tahun, tanpa ada kepastian yang jelas.

Namun sebelum itu, pihaknya perlu berkomunikasi lebih intens terlebih dahulu dengan pihak terkait, termasuk dengan pemerintah daerah guna mencari tahu persoalan apa yang sebenarnya terjadi, sehingga membuat pengembangan kawasan tidak kunjung terwujud. “Saya sendiri juga belum tahu, orangorang yang mengurus pengembangan kawasan tersebut.

Mereka juga perlu diajak berkomunikasi. Sehingga apa yang jadi kendala dan persoalan yang menghambat pengembangan kawasan Mandalika Resort, menjadi

Bangun Infrastruktur Pendukung

Lobar Harapkan Bantuan Pemerintah Pusat Giri Menang (Suara NTB) Untuk membangun sejumlah infastuktur pendukung pengembangan sektor basis yang ada di Lombok Barat (Lobar), bantuan dari pemerintah pusat sangat diharapkan.

Adanya wakil rakyat yang duduk di DPR RI diharapkan mampu memperjuangkan aspirasi daerah.

Hal ini terungkap dalam pertemuan antara Wakil Ketua DPR RI, H. Fahri Hamzah, SE, dengan Bupati Lobar Dr. H. Zaini Arony, MPd, dan sejumlah SKPD di aula Kantor Bupati Lobar, Senin (2/3).

Bupati Lobar Dr. H. Zaini Arony, mengungkapkan beberapa potensi yang bisa dikembangkan di Lobar, terutama sektor pariwisata dan pertanian serta kelautan dan perikanan. Sektor pariwisata Lobar masih membutuhkan banyak revitalisasi untuk menjamin kepuasan wisatawan berkunjung ke Lobar.

Sementara di sektor pertanian, ujarnya, Lobar termasuk salah satu lumbung pangan nasional, namun lahan pertanian terus mengalami penyempitan akibat dampak dari pembangunan, sehingga perlu dilakukan cetak sawah baru. “Cetak sawah baru ini membutuhkan irigasi yang memadai dan kita butuh anggaran pusat untuk membangun,” ungkapnya.

Sementara di sektor kelautan dan perikanan, wilayah perairan Lobar masuk dalam kawasan ALKI II Zona 7. Selain itu, wilayah

perairan Lobar dilintasi oleh The Golden Triangle Tourism yakni Bali, Pulau Komodo dan Tana Toraja. Tidak hanya itu, wilayah Lobar selain masuk dalam kawasan MP3EI koridor V dan sebagai pintu gerbang pariwisata dan pendukung pangan nasional Lobar juga menjadi pintu masuk ke NTB, baik melalui jalur laut di Lembar maupun jalur udara.

Bupati juga menyinggung masalah perbedaan devisa yang dihasilkan dari pengiriman TKI Lobar dengan penerimaan wisatawan. PDRB Lobar tahun 2014 dari sektor pariwisata sebanyak Rp 418 juta per orang per hari sementara remitensi TKI Rp 245 juta per orang per hari. “Perbedaannya 2 kali lipat lebih besar pariwisata, tapi dua sektor itu tetap kita kembangkan,” tukasnya.

Hal senada disampaikan Kepala Dinas Pariwisata Lobar Ispan Junaidi, SPd, MEd. Menurutnya, potensi pariwisata Lobar sangat banyak dan saat ini wisatawan semakin betah tinggal di Lobar dari biasanya hanya 2-3 hari menjadi 4 hari dengan standing rate 1, 2 juta setahun. “Semakin lama tinggal semakin banyak income yang kita dapatkan,” tandasnya sembari mengatakan dunia pariwisata sangat menjanjikan. Ispan mengibaratkan 10 ribu wisatawan hasilnya sama dengan 10 hektar sawah dalam setahun.

Permasalahannya, kata Ispan di konektivitas. Perlu dibangun akses yang memadai agar wisatawan mudah mengetahui dan menjangkau Lombok. Selain itu, Ispan juga menyampaikan pihaknya telah mengirim proposal ke Ke-

Dinas PPKD Tidak Bisa Tarik Pajak 70 Vila di Lobar Giri Menang (Suara NTB) Badan Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMP2T) Lombok Barat (Lobar) belum memliki data valid dan rinci jumlah vila yang memegang izin komersial dan vila pribadi. Pasalnya dari data 75 jumlah vila yang diserahkan ke Dinas Pengelolaan Pendapatan Keuangan Daerah (PPKD) belum jelas perincian yang termasuk vila komersial dan pribadi.

Menurut Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan pada Dinas PPKD Lobar Musib, data vila yang diserahkan tersebut hanya yang memegang IMB. Hal ini menyebabkan Dinas PPKD tidak bisa menagih pajak dari pengelola vila, sebab Dinas PPKD bisa menarik pajak atas dasar izin operasional tidak bisa menggunakan dasar IMB. “Kami tanya soal berapa jumlah vila komersial dan pribadi. Badan Perizinan belum tahu rincian izin yang telah dikeluarkan. Kami surati juga belum dibalas,” katanya, Senin (2/3).

Dinas PPKD, ungkapnya, telah melayangkan surat dengan perihal permintaan data tertanggal 16 Februari lalu.

Surat dengan Nomor 800/83/DPPKD/2015 ditujukan kepada Kepala BPMP2T Lobar. Surat yang ditandatangani langsung Kepala Dinas PPKD H Mahyudin berisi permohonan bantuan data vila yang sudah diterbitkan izin usahanya, seperti SITU, SIUP, TDP, HO dan Izin Operasional. Permintaan data itu diperlukan sebagai dasar penetapan wajib pajak daerah dan dapat diterbitkan NPWPD. Mengenai jumlah pajak per bulan dari vila, Musib menegaskan tergantung dari kualitas kamar (kelas kamar) dan hunian atau pengunjung. Pajak vila ditarik 10 persen dari omzetnya. Sementara, Kepala BPMP2T Rusman Hadi masih belum bersedia berkomentar. Suara NTB yang coba mengkonfirmasi mengenai jumlah vila sama sekali tidak digubris.”Saya belum mau ngomong” katanya pendek. (her)

(Suara NTB/bul)

LAMBAN - Pembangunan kawasan Mandalika Resort dinilai masih lamban. Pihak DPR RI meminta agar pengelolaan kawasan diserahkan ke pemerintah daerah.

menterian Perhubungan agar dibuat stasiun pengisian bahan bakar untuk kapal pesiar yang melewati Selat Lombok serta fasilitas pendukung lainnya.

Pasalnya, saat ini kapalkapal pesiar mengisi BBM ke Singapura, karena hanya Singapura yang memiliki pengisian bahan bakar standar untuk kapal pesiar itu. “Potensi Lobar untuk dijadikan stasiun pengisian BBM untuk kapal pesiar itu sangat memungkinkan seperti di Gili Gede Sekotong,” ungkapnya.

Menjawab itu, Fahri Hamzah mengaku siap membantu Kabupaten Lobar untuk menarik pembangunan-pembangunan yang dibiayai oleh anggaran pemerintah pusat ke Lobar, seperti pembangunan infrastruktur pariwisata dan lainnya. “Sebagai putra NTB saya siap membantu,” tandas Fahri Hamzah.

Ia mengatakan Lobar salah satu tujuan wisata di Indonesia dan dirinya yang saat ini menjadi legislator siap membantu. Bantuan yang akan dilakukan selain anggaran juga akan menggunakan kewenangannya untuk mengarahkan menteri membangun atau menggelontorkan anggaran tersebut ke Lobar.

Pihaknya akan mem-follow up usulan dari Kepala Dinas Pariwisata terkait usulan membuat stasiun pengisian bahan bakar kapal pesiar. Ia mengaku telah bertemu dengan Menteri Kemaritiman, jika ada peluang untuk menindaklanjuti usulan tersebut. (her)

jelas,” terang Fahri.

Untuk itu, politisi asal PKS ini juga meminta dukungan dari pemerintah daerah supaya bersama-sama mendorong percepatan pengembangan ka-

wasan tersebut. Baginya, yang paling penting pemerintah daerah juga harus berani dan komit mendorong penyelesaian persoalan di dalam kawasan Mandalika Resort. (kir)

Maiq Meres Jilid II

Bupati Katakan Pasti, Wabup Belum Jelas Praya (Suara NTB) Dalam beberapa kali kesempatan, Bupati Lombok Tengah (Loteng), H.M. Suhaili FT, memastikan bakal kembali berpasangan dengan Wakil Bupati (wabup) Loteng, Drs. H.L. Normal Suzana, pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) mendatang. Di satu sisi, Wabup Loteng justru mengaku belum ada kejelasan terkait kepastian dirinya bakal maju kembali pada Pilkada Loteng 2015 ini. Artinya, kepastian pasangan Maiq-Meres jilid II masih belum jelas.

Mengingat kata Wabup Loteng, Drs. H.L. Normal Suzana, saat dikonfirmasi wartawan, Senin (2/3) kemarin, dirinya masih menimbang beberapa hal. Sebelum memutuskan untuk tetap maju pada pilkada mendatang atau tidak. “Peluang untuk saya maju kembali dengan tidak, masih 50:50. Karena itu tadi, banyak hal yang perlu dipertimbangkan,” tegasnya.

Ia mengaku salah satu hal yang menjadi pertimbangan utama dirinya adalah terkait aturan kepegawaian. Di mana bagi PNS yang mau maju sebagai calon kepala daerah diharuskan mengundurkan diri atau melepas status PNS-nya.

Walaupun di aturan pilkada tidak mesti mundur.

“Kalau dulu, PNS kan hanya cuti sementara. Tapi sekarang, PNS harus mundur kalau mencalonkan diri sebagai kepala daerah. Hal itulah yang masih cukup berat untuk diputuskan. Sehingga seperti apa keputusan nantinya, belum ada kepastian sampai sekarang,” akunya.

Disinggung apakah sudah ada komunikasi politik dengan Bupati Loteng, Normal mengaku belum ada. Kecuali komunikasi sebagai kepala daerah

saja dalam hal pembangunan.

Kalau khusus masalah rencana politik pada pilkada kali ini belum ada. Hanya saja, dari beberapa isyarat yang diberikan Bupati Loteng, kemungkinan besar memang akan maju kembali dengan pasangan yang sama. “Tapi bagi saya itu belum pasti,” ujarnya.

Dirinya berjanji bakal segera mengambil keputusan terkait rencana pencalonan pada Pilkada Loteng 2015 ini, sebelum pendaftaran pasangan bakal calon kepala daerah dibuka oleh KPU Loteng. “Ditunggu saja tanggal mainnya.

Yang jelas pasti akan keputusan,” pungkas mantan Camat Pujut Loteng ini.

Jika keputusan akhir tidak mencalonkan diri kembali, Wabup mengaku sudah berkomunikasi dengan Gubernur NTB, untuk membuka peluang pindah tugas menjadi staf di provinsi. Ia pun membantah, dirinya sudah diberikan jatah posisi atau jabatan di provinsi jika memutuskan tetap menjadi PNS dan pindah tugas ke provinsi.

“Beberapa hari yang lalu saya sudah bicara dengan Pak Gubernur NTB perihal rencana pindah tugas sebagai PNS, jika tidak mencalonkan diri sebagai kepala daerah. Dan, nyatanya Pak Gubernur juga merespons positif keinginan itu,” ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, Normal juga membantah kabar adanya komunikasi politik yang dibangun dengan sejumlah partai politik (parpol), seperti Partai Demokrat maupun dengan PKB dan beberapa parpol lainya. “Masalah komunikasi politik dengan parpol, saya pastikan belum ada sampai sejauh ini,” pungkas pria yang terakhir menjabat Sekretaris Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Loteng ini. (kir)

Rumah Rusak, Korban Angin Puting Beliung di Lobar Telantar Inaq Mail (55), warga Madak Beleq Desa Cendi Manik yang rumahnya rusak berat akibat bencana angin beberapa waktu lalu mengeluhkan lambannya bantuan dari pemerintah. Pasalnya, hampir dua minggu pascakejadian angin menerjang rumahnya belum ada bantuan dari pemerintah berupa makanan dan bahan-bahan untuk memperbaiki rumahnya. Akibatnya, ia pun terpaksa tidur di luar rumah dengan kelengkapan seadanya.

(Suara NTB/her)

TUNGGU BANTUAN - Inaq Mail bersama suaminya sedang membereskan rumahnya yang rusak akibat angin kencang pada hari Sabtu (21/2) lalu. Namun, setelah seminggu berlalu, belum ada bantuan dari pemerintah daerah.

DIRINYA tidak bisa memasak, karena dapurnya ambruk akibat terjangan angin.

Bahkan, ia terpaksa tidak bisa beraktivitas membuat garam, sebab tempat pembuatan garamnya terkena angin tersebut. “Kami butuh bantuan pemda, tapi sampai saat ini kok belum ada bantuan bahan untuk memperbaiki rumah kami?” keluh nenek paruh baya ini saat ditemui Suara NTB belum lama ini.

Diakuinya, saat angin menerjang rumahnya ia sangat

ketakutan, karena rumah berukuran 5 x 6 meter terbuat dari seng, asbes serta bambu.

Saat itu ia bersama suaminya keluar menyelamatkan diri, karena takut jadi korban.

Saat ini karena rumahnya yang rusak ia tidak nyaman.

Bahkan ia tidak bisa tidur nyenyak ketika malam, karena takut hujan dan angin datang lagi. Ditambah lagi ia tidak bisa mencari uang, karena tempat pembuatan garamnya rusak. Ia sangat berharap bantuan Pemda, baik itu berupa makanan

dan bahan untuk memperbaiki rumahnya. “Hanya sekali kita dikasih mie,” ujarnya.

Anggota DPRD Daerah Pemilihan Sekotong, Abdul Basir yang tinggal tak jauh dari lokasi itu mengakui saat ini banyak korban yang mengeluhkan lambannya bantuan. Pihaknya telah turun seminggu setelah kejadian itu, sebab saat kejadian ia berada di luar daerah. Akan tetapi pihaknya telah membantu sekadar ke para korban.

“Kami berharap mereka segera dibantu,”katanya. (her)

SUARA NTB Selasa, 3 Maret 2015

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 6

TKI Asal Sumbawa Dihukum Cambuk di Malaysia (Suara NTB/arn)

KUNJUNGAN - Kunker Pansus I DPRD NTB ke Disnakeswan Sumbawa, Senin (2/3).

Kunker Pansus I DPRD NTB

Kendalikan Pemotongan Ternak Betina Produktif Sumbawa Besar (Suara NTB) Pansus I DPRD NTB melakukan kunjungan kerja ke Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakeswan) Sumbawa, Senin (2/3). Penyerapan aspirasi terkait Raperda tentang pengendalian pemotongan ternak ruminansia besar betina produktif.

Rombongan Pansus yang beranggotakan 11 orang dipimpin Yek Agel dengan anggota diantaranya, Baiq Isvi Rupaedah, Busroh Hasan, Made Slamet dan lainnya. Menyertakan pula Dinas Peternakan Provinsi, dengan mengundang seluruh Dinas Peternakan se-Pulau Sumbawa. Mengawali diskusi, Yek menyampaikan maksud kunjungan terkait penerapan aspirasi Raperda dimaksud dari Kabupaten/Kota se-pulau Sumbawa. Sebagai bahan pengayaan Pansus nantinya dalam membahas Raperda ini. “Ini sebagai bahan kita nantinya, agar content Raperda lebih berisi. Makanya kita butuh masukan,” terangnya.

Tujuan Raperda, pengendalian pemotongan ternak sapi dan kerbau betina produktif dimaksudkan untuk memperkuat fondasi budidaya ternak melalui ketersediaan bibit ternak yang berkualitas secara mandiri. Berkelanjutan dan pengembangan sumberdaya lokal. Sekaligus mempertahankan Provinsi NTB sebagai gudang ternak nasional. Serta memantapkan koordinasi dan singkronisasi dalam pelaksanaan pengendalian pemotongan ternak dan kerbau betina produktif.

Disnakeswan Sumbawa yang diwakili Sekretaris, drh.

Zainal Muttaqin, memberikan sejumlah catatan tekait isi dari draf Raperda. Yakni, masih tingginya angka pemotongan betina produktif di Pulau Sumbawa, karena adanya disparitas harga betina dan jantan. Rendahnya harga sapi betina ketimbang jantan sehingga jagal lebih memilih betina untuk dipotong, terutama pemotongan di luar Rumah Potong Hewan (RPH). Ketersediaan barang (jantan) yang relatif terbatas, karena banyak yang dikirim ke luar daerah.

“Satu sisi ingin menerapkan aturan (UU. No. 18 tahun 2009) tentang peternakan dan kesehatan hewan) untuk tidak memotong ternak betina produktif, namun kenyataannya di lapangan sulit terkontrol,” cetusnya.

Apalagi, lanjut Zainal, pertumbuhan dalam pertambahan populasi ternak seperti sapi juga lamban hanya sekitar 5 persen. Bahkan kerbau relatif menurun. Disebabkan program seperti BSS dari provinsi, hanya perpindahan lokasi ternak.

Jadi, nyaris tak ada ketambahan bibit dari luar. “Hanya memindahkan dari satu lokasi ke lokasi lainnya,” ujarnya.

Perwakilan dari Disnakeswan Kabupaten lainnya di Pulau Sumbawa, juga hampir sama. Masih tingginya pemotongan betina produktif. Sulit terkontrol apalahi di luar RPH. Apalagi kalau berhadapan dengan kepentingan ekonomi masyarakat yang membutuhkan uang mendesak untuk kebutuhannya.

Pansus I pun tak banyak menanggapi berbagai masukan tersebut. Hanya sebatas menampung untuk kemudian menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan Raperda. Termasuk soal pembiayaan dan sanksi bagi masyarakat yang memotong ternak betina juga banyak akan dibahas dalam Raperda. (arn/*)

DPRD Minta Pembangunan RSUD Taliwang Dilanjutkan Taliwang (Suara NTB) Rencana Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) untuk menunda pembangunan lanjutan proyek pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) sementara waktu dengan dalih anggarannya yang minim, ditanggapi dingin oleh Komisi III DPRD setempat.

Komisi yang salah satunya mengurusi bidang infrastruktur ini menyatakan ketidaksetujuannya dengan rencana tersebut. Sebab (Suara NTB/dok) anggaran untuk kelanjutan Dinata Putrawan pembangunan fasilitas kesehatan itu telah ada.

“Kenapa harus ditunda? Kan anggarannya sudah ada,” cetus ketua Komisi III DPRD KSB, Dinata Putrawan, ST kepada media ini, Senin (2/3).

Menurut Dinata, tidak ada alasan bagi Dinas PU un tuk menunda kelanjutan pembangunan RSUD saat ini. Terlebih anggaran pembangunannya telah disediakan pemerintah melalui APBD 2015. Persoalan yang timbul karena adanya anggapan anggaran yang disediakan minim bukanlah sebuah alasan yang fundamental.

“Penetapan anggaran sebesar Rp 2,5 miliar untuk RSUD itu jelas melalui mekanisme APBD yang kita setujui bersama. Artinya tidak ada alasan bagi Dinas PU untuk seenaknya menghentikan walau hanya sementara,” tandas politisi dari Partai Amanat Nasional (PAN) ini.

Ia mengungkapkan, munculnya anggaran sebesar Rp 2,5 miliar untuk kelanjutan pembangunan RSUD KSB merupakan kesepakatan bersama dengan Dinas PU. Dalam pembahasan APBD 2015, Komisi III meminta penjelasan Dinas PU untuk anggaran minimal yang dibutuhkan RSUD agar bisa segera dioperasikan. “Sebelumnya memang muncul angka Rp 5 miliar. Tapi kita minta kebutuhan minimalnya dulu sehingga disetujui Rp 2,5 miliar di APBD,’’ katanya. Anggaran itu untuk pengadaan fasilitas AC (air conditioner) dan akses jalan dalam lingkungan RSUD. Kalau kemudian PU minta ditunda dulu, bagi Dinata, hal itu sama saja menyalahi menakanisme APBD karena hanya memutuskan sepihak saja.

Dinata berjanji, munculnya rencana penundaan kelanjutan pembangunan RSUD itu pihaknya akan segera memanggil Dinas PU. Ia menegaskan, Dinas PU harus memberikan klarifikasi terkait rencananya tersebut karena sejauh ini keinginan itu hanya sepihak saja. “Mereka tidak bisa menghentikannya secara sepihak sebab itu menyalahi aturan. Toh juga sebelumnya anggaran Rp 2,5 miliar itu kita setujui bersama di APBD,’’ tambahnya.

Sebelumnya kepala Dinas PU KSB, Amir, ST menyebutkan, berencana untuk menunda kelanjutan pembangunan RSUD KSB yang telah dianggarkan sebesar Rp 2,5 miliar di APBD 2015. Adapun alasan penundaannya karena anggaran yang dialokasikan minim dan untuk memenuhi seluruh kebutuhan fisik RSUD, Dinas PU pun berencana mengajukan tambahan anggaran di APBD Perubahan. (bug)

Sumbawa Besar (Suara NTB) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Sumbawa masih menunggu kejelasan dari pemerintah pusat dalam proses hukum yang dijalani TKI asal Sumbawa Besar yang bermasalah di luar negeri. Salah satunya terhadap proses hukum yang dijalani Andi Ruslan asal Desa Sebasang Kecamatan Moyo Hulu, yang akan menjalani sisa hukumannya dengan dihukum cambuk.

Kabid Penta Disnakertrans, Nurhikmah kepada Suara NTB, Senin (2/3) mengatakan, kasus terhadap TKI bermasalah masih dalam penanganan, mengingat saat ini belum ada informasi ter-

kait hal tersebut dari Kementerian Luar Negeri.

Untuk diketahui, dalam kasusnya, Andi Ruslan, TKI asal Sumbawa ini, divonis empat tahun penjara dan hukuman cambuk sebanyak 500

kali, atas tuduhan mencuri barang berharga milik majikannya bersama empat orang temannya yang dilakukan pada 2009 silam. Saat ini yang bersangkutan sudah menjalani hukuman penjara sela-

ma empat tahun, tinggal menjalani hukuman cambuk. Pihak kemenlu sedang melakukan langkah pendampingan terhadap yang bersangkutan.

Menurut informasi dari Kemenlu, sambung Nurhikmah, hakim yang memvonis hukuman terhadap TKI ini, masih cuti. Sehingga hukuman selanjutnya belum dilakukan. “Waktu itu belum dilakukan oleh pengadilan sana. Sekarang belum ada informasi,” imbuhnya.

Selain itu dalam upaya ka-

sus TKI bermasalah ini Disnakertrans sudah berkali-kali melayangkan surat sejak vonis yang bersangkutan. Pihak pemerintah tetap bersurat ke pihak pemerintah pusat. Terakhir bulan November melayangkan surat ke Presiden yang ditembuskan ke Menteri Luar Negeri.

Bahkan pihak pemerintah meminta kalau bisa dibebaskan, dan dukungan pendampingan advokasi dari pihak Kemlu itu terhadap TKI yang bermasalah di sana. “Kami akan tetap berupaya,” tukasnya. (ind)

Potensi Jumlah Pemilih di KSB Mencapai 91.113 Jiwa

(Suara NTB/bug)

LANDASAN PACU - Inilah landasan pacu (run away) Bandara Sekongkang yang telah diperbaiki pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) pada tahun 2014 lalu. Meski demikian hingga kini belum ada kejelasan kapan bandara tersebut akan mulai dioperasikan.

PBB akan Koalisi dengan PAN di Pilkada KSB Taliwang (Suara NTB) Partai Bulan Bintang (PBB) memastikan diri akan berkoalisi dengan Partai Amanat Nasional (PAN) pada pencalonan bupati KSB. Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PBB NTB, Dr. KH. Zulkifli Muhadli, SH., MM., Senin (2/3) menyebutkan, sejauh ini partainya dalam rangka Pilkada KSB telah menjalin komunikasi dengan sejumlah partai. Terutama dengan PAN yang akan diajak menjadi tandemnya untuk mengusung calon di Pilkada KSB. “Yang sudah pasti (koalisi) kami dengan PAN,” katanya.

Komunikasi penyatuan dua partai ini nampaknya sudah sangat dalam. Pasalnya pembicaraan yang sudah dibangun telah sampai pada tataran figur bakal calon bupati dan wakil bupati yang akan diusungnya.

Karenanya menurut Zulkifli partainya tidak akan membuka

pendaftaran bakal calon untuk umum seperti partai lainnya.

“Kita sudah ada beberapa nama yang akan diusung dan sekarang sudah hampir final.

Baik itu yang akan kita usung di posisi calon bupati maupun wakilnya,” sebut Zulkifli yang akrab disapa Kyai Zul ini tanpa merinci siapa saja kedua figur yang akan disandingkannya dalam koalisi PBB dan PAN itu.

“Sebenarnya baik di tingkat DPC maupun DPW calon ini belum final. Tapi siapa orangnya sudah hampir kita finalkan. Maka dari itu koalisi ini tidak akan membuka ruang lagi untuk pendaftaran calon lainnya,” sambungnya.

Kyai menyatakan, komposisi figur yang akan diusung untuk calon bupati berasal dari PAN sementara figur asal PBB akan mengisi calon wakil bupati. Adapun nama-nama figur yang bakal disiapkan oleh koalisi ini dari PAN ada nama

Muhammad Natsir, ST sekretaris DPC PAN KSB yang saat ini menjabat Ketua DPRD KSB, Fud Syaifuddin ST dari PBB yang kini menjabat sebagai wakil ketua DPRD KSB serta Ustad Amir Ma’ruf Husen yang juga politisi PBB. “Tiga nama itu yang sekarang sudah kita siapkan. Makanya kita tidak buka pendaftaran untuk umum,” timpal Kyai Zul yang juga bupati KSB ini.

Meski hampir memfinalkan paket yang akan diusungnya, Kyai Zul menyebutkan pihaknya tetap membuka keran koalisi bagi Parpol yang ingin ikut bergabung. Karena itu, sejauh ini komunikasi tetap dilancarkan pihaknya ke sejumlah Parpol seperti misalnya dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Hanura dan partai lainnya. “Kita tetap berkomunikasi dengan partai lain untuk menggalang dukungan,” imbuhnya. (bug)

Investasi Pertambangan di KSB Mulai Sepi Taliwang (Suara NTB) Minat investor untuk berinvestasi di sektor pertambangan di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) nampaknya mulai surut. Ini terlihat mulai sepinya investor yang masuk ke daerah menyatakan keinginannya mengelola sumberdaya alam yang tak dapat diperbaharui itu.

Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan (BPMPPT) KSB, Drs. Hajamuddin, Senin (2/3) mengatakan, saat ini sudah tidak ada lagi investor yang datang menyatakan minatnya untuk mengelola sektor tambang di daerah dalam beberapa tahun terakhir. “Sampai sekarang ini sudah tidak ada lagi,” jelasnya.

Selain PT Newmont Nusa Tenggara (NNT) berdasarkan data BPMPTT terdapat sejumlah perusahaan yang saat ini sudah memegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) baik eksplorasi maupun operasi produksi. Perusahaan tersebut selain memegang izin penambangan emas ada pula penambangan mangaan dan penambangan non logam mineral.

BPMPPT sendiri tidak mengetahui secara pasti mengenai turunnya ketertarikan investor terhadap sumberdaya tambang daerah. Hanya saja Hajamuddin menyatakan, laju

(Suara NTB/dok)

Hajamuddin investasi di daerah tetap mengalami peningkatan namun dengan trend berbeda. Yakni bukan lagi di investasi pertambangan tetapi bergeser ke segmen investasi pariwisata. “Sekarang yang masuk lebih banyak di sektor pariwisata,” timpalnya.

Melajunya tingkat minat invetasi bidang pariwisata di daerah saat ini diyakini Hajamuddin, salah satunya sebagai hasil promosi yang dilakukan pemerintah dalam beberapa tahun terakhir.

Setidaknya hal ini dibuktikan, untuk beberapa lokasi pariwisata yang ada saat ini kebanyakan dilirik oleh investor asing. Terutama lokasi-lokasi yang berada di dekat pantai.

“Andalan pariwisata kita memang masih wisata bahari.

Karena banyak lokasi-lokasi

yang kita miliki panoramanya tak kalah indah dengan daerah lainnya. Dan ini yang menjadi ketertarikan investor ke daerah kita ini,” klaimnya.

Meski mengaku gembira dengan mulai banyaknya investor yang ingin mengembangkan sektor pariwisata daerah, di sisi lain pemerintah KSB punya tantangan dalam hal ini. Terutama terhadap investor asing di mana saat ini praktik kepemilikan lahan dengan perjanjian nominee kerap terjadi, di mana kepemilikan lahan yang akan dijadikan lokasi wisata atas nama masyarakat lokal namun dalam pengelolaannya menggunakan modal asing.

Untuk persoalan ini Hajamuddin mengaku pihaknya akan secara selektif dalam memberikan izin dengan menggandeng seluruh stakeholder. Menurut dia, bagaimana pun aturan harus menjadi hal yang didahulukan tanpa harus menutup ruang investasi yang ingin mengelola sumberdaya alam yang dimiliki daerah. “Sekarang ini hampir semua lahan di pesisir pantai kita dimiliki asing atas nama warga lokal. Nah banyak dari mereka itu berniat membangun untuk lokasi pariwisata. Tapi kita tetap awasi mereka dengan tanpa menutup ruang investasinya,” pungkasnya. (bug)

Taliwang (Suara NTB) Jumlah pemilih sementara yang akan menunaikan hak politiknya di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) Desember mendatang mencapai 91.113 jiwa.

Data pemilih sementara itu sesuai berdasarkan Daftar Penduduk Pemilih Potensial Pemilu (DP4) yang diserahkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) KSB kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat beberapa waktu lalu. “Data DP4 sementara untuk keperluan Pilkada kita sudah serahkan ke KPU,” jelas kepala Disudkcapil KSB, Drs. Alwi, Senin (2/3).

Menurutnya, jumlah DP4 mencapai 91.113 jiwa itu didapatkan pihaknya dari total Daftar Agregat Kependudukan Kecamatan (DAK2) sebanyak 132.200 jiwa penduduk KSB saat ini. “Kita peroleh angka itu dari DAK2 sehingga sifatnya masih data sementara,” terangnya.

Karena masih bersifat sementara, sejauh ini Disdukcapil tetap melakukan validasi data sebelum akhirnya diserahkan ke KPU sebagai daftar devinitif DP4. Demikian pun dengan angkanya Alwi mengatakan, potensi terjadinya perubahan bertambah atau berkurang masih terbuka. “Namanya juga sementara kalau saya ditanya apakah seperti itu jumlahnya nanti, tidak bisa saya jamin.

Tapi yang jelas saya menjamin agar datanya valid, kami terus bekerja (melakukan validasi, red),” cetusnya.

Potensi berkurangnya jumlah pemilih berdasarkan DP4 sementara selalu terbuka. Alwi mengatakan, salah satu penyebabnya bisa dikarenakan dobel data kependudukan yang masuh dalam dokumen DP4 sementara.

“Ada banyak cara terjadinya dobel data penduduk. Salah satunya misalnya, penduduk bersangkutan terdaftar di dua tempat berbeda karena mobilisasinya yang tinggi.

Tapi nanti pasti bisa ketahuan saat validasi di lakukan,” paparnya seraya menyatakan, untuk penambahan pemilih kebanyakan disebabkan perpindahan penduduk dan pemilih pemula yang baru menginjak usia 17 tahun.

“Kalau bertambah, saya kira jelas alasannya. Dan potensi itu besar karena masih ada rentan waktu sebelum data pemilih didefinitifkan. Selain itu juga karena pernikahan di bawah umur juga menjadi penyebab lainnya bertambahnya jumlah pemilih,” sambung Alwi.

Ia memperkirakan validasi data DP4 oleh pihaknya akan berlangsung hingga bulan April mendatang. Sebab di bulan Mei rencananya, pihaknya sudah diharuskan menyerahkan DP4 definitif kepada KPU setempat selaku penyelenggara Pilkada. “Validasi data, kita sesuaikan dengan database kependudukan yang ada di pusat dan provinsi juga,” imbuhnya. (bug)

Sumbawa Pacu Potensi Pendapatan Daerah Sumbawa Besar (Suara NTB) Pemerintah kabupaten Sumbawa melalui BPM-PD menggelar Pelaksanaan Forgab SKPD Tahun 2015 yang dilanjutkan dengan Pra Musrenbang RKPD Tahun 2016, yang dimulai Senin (2/3).

Sekda Kabupaten Sumbawa, Drs. H. Rasyidi dalam arahannya menyampaikan harapannya agar forum ini dapat memberikan gambaran kepada semua peserta tentang rencana pembangunan yang akan dilaksanakan.

Musrenbang kecamatan yang telah dilaksanakan agar dibicarakan untuk memulai rencana pembangunan tahun 2016. Perencanaan pembangunan di tahun 2016 harus dilakukan agar terbentuk perencanaan pembangunan jangka panjang tingkat kabupaten dan tingkat nasional.

Kepada para peserta agar serius mengikuti dan memberi masukan agar pembangunan di Kabupaten Sumbawa lebih baik dari tahun sebelumnya. Para peserta yang datang diharapkan membawa 90% aspirasi dari masyarakat. Aparatur Sipil Negara (ASN) diharapkan agar mengatur anggaran daerah. Sekda Sumbawa menghimbau agar aparat bisa mengatur keseimbangan belanja langsung dan tidak langsung. Menurut Sekda, yang harus dilakukan agar belanja langsung dan tidak langsung bisa seimbang adalah dengan meningkatkan porsi pendapatan

daerah dengan porsi riil atau dengan meningkatkan potensi – potensi yang dari penampakan – penampakan dana dalam bentuk belanja. ”Misalnya dengan menciptakan potensi baru dalam sektor perdagangan misalnya dengan membangun pasar. Bagaimana pendapatan asli daerah bisa ditingkatkan pada SKPD pengelola pendapatan daerah dengan melakukan pengkajian di masing – masing SKPD, dengan meningkatkan kepedulian misalnya bagaimana memberikan biaya operasional yang cukup untuk teman – teman yang berusaha untuk menggali dan memasukkan anggaran asli daerah,” katantya.

Diharapkan PAD yang biasanya 5% bisa ditingkatkan menjadi 10% dibanding dana perimbangan. Sekda Sumbawa mengharapkan bagaimana menganggarkan biaya tertentu yang akan memberi daya ungkit. Untuk lima tahun kedepan, Pemerintah Kabupaten Sumbawa akan berkonsentrasi pada pembangunan untuk mengelola sektor ketahanan pangan dengan pola agribisnis. Oleh sebab itu, diminta kepada Kepala SKPD agar semua aspirasi yang tidak mampu dibiayai oleh APBD Sumbawa agar dapat didanai oleh pemerintah Provinsi dan pemerintah Pusat.

Dalam pertemuan tersebut diharapkan didiskusikan mana yang harus ditampung di APBD 2016, mana yang harus dibiayai dengan APBD Perubahan, dan mana yang harus diprogramkan di tahun 2017. (arn)

Masih Banyak Produk Ilegal Beredar di Sumbawa Sumbawa Besar (Suara NTB) Meski ada kenaikan harga beras secara nasional, namun sejauh ini harga beras di Sumbawa relatif stabil. Hingga belum dibutuhkan operasi pasar.

Namun disisi lainnya, masih banyak ditemukan produk ilegal beredar di Sumbawa, yang ma-

suk lewat perdagangan antarpulau, seperti alat kosmetik.

Kabid Perdagangan, melalui Kasi Perdagangan Dalam Negeri Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag) Sumbawa, Lang Rudi, S.H, Senin (2/3), dari pantauan terakhir, harga beras di Sumbawa masih stabil di ang-

ka Rp 10.000/kg untuk beras super. Meski di daerah lain terutama di pulau Jawa harga beras menembus angka Rp 14.000/kg. “Kita belum butuh operasi pasar, karena belum ada kenaikan harga. Operasi pasar baru dilakukan ketika ada kenaikan harga di atas 10 persen,” terangnya.

Terkait peredaran barang ilegal, Kasi Perlindungan konsumen, Agus Salim menyatakan, segera membentuk tim terpadu pengawasan barang dan jasa. Mengawasi barang kedaluwarsa dan barang yang tidak memenuhi standar nasional Indonesia, sesuai bidang tugas instansi terkait. Penga-

wasan juga dilakukan untuk produk pangan secara umum.

Saat ini, yang masih jadi persoalan, banyak produk ilegal yang beredar, terutama kosmetik tanpa izin BPOM, yang masuk lewat perdagangan antarpulau. Termasuk obat-obatan seperti jamu BKO (dicampur bahan kimia obat. (arn)

SUARA NTB Selasa, 3 Maret 2015

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 7

Polisi Amankan 76 Pucuk Senpi Dompu (Suara NTB) Kapolres Dompu, AKBP Brurry Sukoco, SIK menyatakan, pihaknya akan melakukan sweeping senjata api (senpi) di daerah itu.

Selama penyuluhan dan sosialisasi dilakukan, ada 76 pucuk senjata yang diamankan.

“Kalau nanti ditemukan, kita akan langsung melakukan penindakan.

Batas waktu sosialisasi dan penyuluhan, sudah kita lakukan. Akan kita jerat dengan undang-undang (darurat),” kata Kapolres Dompu, AKBP Brury Sukoco, SIK kepada wartawan di Mapolres Dompu, Senin (2/3).

Tindakan sweeping, lanjut Brury, bakal dilakukan (Suara NTB/ula) pihaknya bila telah mengiBrury Sukoco dentifikasi kepemilikan senpi rakitan di tengah masyarakat. Karena upaya sosialisasi telah 1 bulan dilakukan hingga 1 Maret.

Selama waktu sosialisasi dan penyuluhan dilakukan, diakui Brury, sebanyak 76 pucuk senpi rakitan peluru kelereng berhasil diamankan. Ia mensinyalir, masih banyak senpi rakitan di tengah masyarakat yang enggan diserahkan. “Dugaan kami masih banyak,” akunya. (ula)

IKM di Bima Dibantu Peralatan

Balon Bupati Diwajibkan Pilih Kader PKS sebagai Pendamping Bima (Suara NTB) Proses pendaftaran bakal calon (balon) Bupati Bima di DPD Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Bima sudah ditutup. Saat ini, kader PKS tengah melakukan sosialisasi guna memperkenalkan ke masyarakat siapa figur yang akan diusung. Terlepas dari siapa pun yang lolos, DPD PKS Kabupaten Bima memberikan syarat, jika figur yang lolos tersebut harus memilih kader PKS sebagai pendamping atau sebagai Wakil Bupati.

Demikian diungkapkan Ketua DPD PKS Kabupaten Bima, Ilham Yusuf saat dikonfirmasi, Senin (2/3). Seperti yang telah dia sebutkan sebelumnya jika PKS siap berdampingan dengan siapa pun, dengan catatan bakal calon tersebut hadir di PKS dengan mendapat dukungan dari Partai Politik lain. Kedua, lanjutnya, bakal calon yang diusung ini bersedia menjadikan kader PKS sebagai Wakil Bupati. “Poin yang kedua ini merupakan suatu keharusan,” ujar Ilham.

Hal ini, katanya, karena dia merasa sudah saatnya PKS menjadi bagian pengambil kebijakan dalam Pemerintahan khususnya Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Bima.

Sejauh ini, pihaknya sudah membangun komunikasi dengan seluruh bakal calon. Dari seluruh bakal calon yang mendaftar tersebut tentunya juga berkeinginan menjadikan kader PKS sebagai Wakil. Apalagi, rasa optimis PKS ini membulat lantaran pada pemilihan legislatif lalu, PKS mejadi partai dengan nomor urut ke-5 dalam perolehan suara.

“Kita tahu diri karena kita merupakan pemenang Nomor lima perolehan suara di Kabupaten Bima,” tutur Ilham.

Untuk saat ini, tambahnya, PKS tengah melakukan sosialisasi terkait bakal calon yang sudah mendaftar. Rencananya waktu sosialisasi yang akan berakhir, akan diperpanjang demi memberi kesempatan kepada masyarakat lebih mengenal bakal calon yang akan dipilih. (use)

Pembunuh Anak Kandung Divonis 19 Tahun Penjara Kota Bima (Suara NTB) Abdul Khalid (32), terdakwa pembunuh anak kandung akhirnya divonis 19 tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Raba Bima. Putusan 19 tahun penjara ini lebih ringan satu tahun dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang menuntut terdakwa 20 tahun penjara.

Proses pembacaan putusan tersebut berlangsung pada Senin (2/3). Ketua PN melalui Humas, Fatchu Rokhman, SH menyebutkan, vonis yang dibacakan Ketua Majelis Syafrudin, SH, MH memutus terdakwa dengan pidana 19 tahun penjara. Putusan tersebut karena dari fakta persidangan terdakwa terbukti melakukan pembunuhan terhadap anak-anak dalam hal ini anak kandungnya sendiri. Putusan ini sekaligus membantah jika saat melakukan tindakannya tersebut terdakwa dalam kondisi gila. “Inti putusannya kan ada dua pendapat, gila atau tidak. Bahwa putusannya bisa dipertanggungjawabkan secara hukum,” ujar Fatcu Rokhman.

Sementara itu, PH terdakwa, Muhajirin, SH yang dikonfirmasi menyebutkan jika terkait putusan ini pihaknya akan mengajukan banding. Sebab, mereka tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim. Di mana, majelis hakim tidak sependapat dengan adanya pledoi dari pihaknya dengan alasan surat visum bukan sebagai bukti yang kuat. Pasahal, pada fakta persidangan oleh Jaksa surat itu juga dijadikan sebagai bukti. “Kami keberatan, yang jelas kami akan mengajukan banding,” sebutnya.

Apalagi, pihaknya juga mempertanyakan kenapa majelis hakim tidak melihat dari fakta persidangan yang ada. Di situ, pihaknya menunjukkan jika Khalid tak bisa dimintai keterangan. (use)

(Suara NTB/ula)

PELAKU PENEMBAKAN - Kasat Reskrim Polres Dompu, AKP Herman (kiri) memperlihatkan ketiga pelaku (membelakangi kamera) yang diduga terlibat dalam penembakan Arjuna, Sabtu (28/2) malam sekitar pukul 22.00 Wita.

Perkelahian di Dompu

Dua Pemuda Tertembak

Dompu (Suara NTB)-

Arjuna (16) warga Ncera Simpasai Dompu harus dirawat intensif di RSU Dompu karena menderita luka tembak pada acara pertunjukan musik organ tunggal di Desa Dorebara. Tiga pelaku penembakan berhasil dibekuk aparat Polres Dompu di kebun warga Mpungga Mbawi setelah berusaha melarikan diri. Salah seorang di antaranya terpaksa ditembak polisi.

Kapolres Dompu, AKBP Brury Sukoco, SIK kepada wartawan di Mapolres Dompu, Senin (2/3) mengungkapkan, kasus penembakan ini berawal dari motif balas dendam antarpemuda.

RNI (16) warga Mpunda selaku eksekutor ditemani oleh Br (16) pemilik sepeda motor dan Ad (15) pemilik senjata api (senpi) rakitan jenis pistol. RNI dibonceng Br dan Ad, langsung mengeluarkan tembakan. “Setelah

mengeluarkan tembakan, ketiganya langsung melarikan diri menggunakan sepeda motor,” katanya.

RNI semula hendak menembak Sf warga Dorebara yang sedang duduk di lokasi acara hiburan malam itu di desanya. Namun peluru tersebut justru mengenai Arjuna yang duduk disamping Syaiful.

“Tadi pagi kita berhasil menangkapnya ketiga pelaku

yang sedang bersembunyi dari di kebun warga Mpunda (Desa Mbawi),” ungkapnya.

RNI bahkan dilumpuhkan kaki kanannya dengan timah panas saat berusaha melarikan diri. Ia ditangkap sekitar pukul 03.00 Wita, Senin (2/3) pagi bersama dua rekannya Br dan Ad. Ketiganya diamankan bersama barang bukti senjata api rakitan jenis pistol dan sepeda motor jenis Supra Fit dengan

nomor Polisi EA 2685 LA warna hitam. “Kita kenakan undang-undang darurat dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara,” tegasnya.

Kasat Reskrim Polres Dompu, AKP Herman menambahkan, pelaku menggunakan pistol rakitan dengan peluru tajam.

Bahkan selongsong peluru diduga masih bertahan dalam pistol. Peluru tersebut memiliki ukuran 5,56 mm. “Selongsong pelurunya masih nyangkut di dalam. Kita akan bawa untuk dilakukan uji forensik untuk memastikannya,” katanya.

Sementara kepada wartawan, RNI mengaku, dirinya tidak memiliki masalah dengan Arjuna, korban penemba-

kan. Ia hanya memiliki masalah dengan Sf warga Dorebara yang pernah menganiaya dirinya. “Saya menembak Sf dengan jarak 3 meter.

Ternyata peluru itu justru mengenai Arjuna yang ada di samping Sf,” aku RNI. Senjata jenis pistol itu, diakui RNI diperoleh dari Ad rekannya. Namun Ad mengaku, senjata tersebut diperoleh dari Gs warga Ragi Mbawi Dompu. pistol tersebut dititipkan kepadanya untuk disimpan sejak sebulan lalu. sementara peluru tajam didapat dari rumahnya sejak bertahun-tahun. “Pistol itu saya diminta pinjam oleh RNI malam itu,” jelas Ad. (ula)

RSUD Dompu Rawat Pasien Gejala DBD

(Suara NTB/ars)

SAKSI - Kepala Dinas PU Kabupaten Bima, Ir. Nggempo (saksi kiri) saat didengar kesaksiannya di Pengadilan Tipikor Mataram, Senin.

Empat Kepala Sekolah di Bima Diadili di Pengadilan Tipikor Mataram (Suara NTB) Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Bima, Ir. Nggempo dihadirkan di Pengadilan Tipikor Mataram, Senin (2/3). Dia diperiksa sebagai saksi untuk empat orang tersangka kepala sekolah di Kecamatan Langgudu, Kabupaten Bima.

Nggempo dicecar soal kapasitasnya sebagai Kepala Dinas PU dan fungsi pengawasannya terhadap empat proyek sekolah, yang kini diketahui bermasalah.

Saat ditanya oleh hakim ketua Tri Hastono, SH soal tanggungjawab pengawasan, Nggempo mengaku tidak terlalu paham utuh. Dia berkelit, bahwa proyek sekolah itu menjadi tanggungjawab penuh Satker terkait, yakni Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Kabupaten Bima. “Saya tidak paham. Saya tidak terima SK untuk pengawasan.

Tapi kalau mengeluarkan rekomendasi untuk tim PTP, iya,” kata Nggempo. PTP adalah tim Pelaksana Tek-

nis Proyek yang fungsinya diutus untuk mendampingi rehabilitasi setiap proyek, termasuk di Dikpora. Dalam pengawasan terhadap empat sekolah itu, dia merekomendasikan stafnya bernama Sakri. Nggempo pun yakin, stafnya itu sudah bekerja dengan maksimal sesuai dengan tupoksinya.

Empat terdakwa itu, MM, J, M, dan AA, yang ditetapkan sebagai tersangka sebelumnya oleh penyidik Polres Bima Kota, dalam kasus rehab sekolah di Langgudu. Sumber dananya APBN tahun 2012, senilai Rp 1,2 miliar dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Dalam penyidikan, berdasarkan hasil audit investigatif terhadap empat sekolah tersebut, disimpulkan negara dirugikan sebesar Rp 627 juta.

Mereka dijerat dengan pasal 2,3 dan 8 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), sebagaimana diubah UU nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Sementara saksi Sakri yang dihadirkan secara bersamaan, mengaku, tidak hanya empat sekolah itu yang diperiksa. Tapi dalam surat tugas yang diterimanya, dia memeriksa 72 sekolah. Pada dasarnya, dari hasil evaluasi atas rehabilitasi sekolah itu, kondisinya relatif baik. Hanya saja ketika hakim anggota Fathur Rauzi mempertanyakan khusus empat sekolah yang dipimpin para terdakwa, diakuinya kondisinya tidak beres. Ditanya lebih jauh soal kondisi tidak beres dimaksud, dia tidak bisa menjelaskan. Akan tetapi dia baru tahu empat sekolah itu benar benar bermasalah, setelah diproses hukum Polres Bima Kota.

Dalam rangkaian sidang, keempat terdakwa kepala sekolah itu didampingi kuasa hukumnya, Deny Nur Indra, SH. Sementara JPU Reza Safetsila. Sidang masih akan berlanjut pekan ini, dengan agenda pemeriksaan saksi saksi lanjutan. (ars)

Dompu (Suara NTB) penurunan trombosit pada Dua orang pasien yang darah. “Besok kita cek ke dirawat di RSU Dompu din- RSU. Mungkin dia masih deyatakan suspek (gejala) men- mam dengue,” janjinya. derita demam berdarah denDikatakan Gatot, hingga gue (DBD) dan satu diant- saat ini wilayah NTB belum aranya masih dirawat. Dinas ada yang menderita DBD. Kesehatan (Dikes) berjanji Karena lewat penderita inilah, akan menelusurinya karena nyamuk DBD menyalurkan hingga saat ini belum ada ka- penyakit pada orang lain. Kesus DBD di Dompu dan bah- tika tidak ada penderita DBD, kan di NTB. Lingkungan di walaupun ada nyamuk DBD, sekitar penderita suspek tidak akan bisa menyebar DBD juga bakal di-fogging pada orang lain. “Saya koordiuntuk mematikan nyamuk nasi dengan Dikes Provinsi, di DBD dewasa.

NTB tidak ada daerah yang Tata, warga Simpasai ada pasien positif DBD, bahDompu kepada Suara NTB kan di Bali. Yang ada sampai mengaku, berdasarkan diag- di Jawa Timur,” katanya. nosa pihak RSU Dompu dirinNamun Gatot berjanji akan ya dinyatakan positif mender- melakukan fogging fokus pada ita DBD. Diagnosa dokter ber- lingkungan di sekitar tempat dasarkan hasil laboratorium tinggal pasien yang dinyataini menyerupai gejala yang di- kan suspek (gejala) DBD setealaminya. “Setelah saya turun lah dilakukan cek lapangan. melakukan monitoring lapan- “Nanti akan kita fogging fokus gan di Wera, saya langsung untuk mematikan nyamuk meriang,” cerita Tata. dewasa,” jelasnya. (ula) Selain Tata, sebelumnya ada warga Potu yang juga dirawat di RSU Dompu dan diduga menderita suspek DBD. Hanya saja, keluarga pasien tidak terima divonis menderita DBD berdasarkan penurunan trombositnya. Pasiennya kini telah pulang dan kondisinya sudah membaik.

Kepala Dinas Kesehatan Dompu, Gatot Gunawan, SKM, MMKes yang dihubungi Suara NTB, Minggu (1/ 3) malam, menduga kedua pasien tersebut baru menderita demam dengue dan belum masuk kategori demam berdarah dengue (DBD).

Tapi keduanya memiliki gejala Gatot Gunawan yang mirip dari

(Suara NTB/ula)

Bima (Sura NTB) Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag) Kabupaten Bima menyiapkan anggaran Rp 387 juta lebih untuk membantu kebutuhan Industri Kecil Menengah (IKM).

Anggaran tersebut disalurkan dalam bentuk peralatan.

Kepala Disperindag Kabupaten Bima, Drs H. Dody Suwandi kepada Suara NTB, Senin (2/3), menyebutkan bantuan peralatan yang akan disiapkan dari anggaran tahun 2015 sama seperti tahun-tahun sebelumnya, seperti bantuan peralatan untuk usaha bengkel, konveksi, dan industri pangan.

Melalui bantuan itu, IKM dalam masyarakat semakin berkembang dan bisa bersaing dengan industri di daerah lain. “Selain itu tahun ini, sebagai sarana pendukung percepatan akan dibangun pasar di Sanggar. Sumbernya dari anggaran DAK,” katanya Dikatakannya, selain menyiapkan bantuan peralatan, Disperindag memprogramkan pelatihan bagi IKM untuk mendorong pengembangan usaha perdagangan dalam masyarakat. Program lain yakni pasar murah menjelang idul fitri. “Umumnya program kita didominasi upaya pengembangan atau pemberdayaan masyarakat melalui bantuan yang disalurkan kepada IKM,” katanya.

Dody menjelaskan, bila dibandingkan tahun 2014 lalu, jumlah anggaran di SKPD setempat berkurang. Tahun 2014 lalu mencapai Rp 4,8 miliar, namun kini berkurang menjadi Rp 3,5 miliar. (uki)

Selasa, 3 Maret 2015

SUARA NTB

Halaman Halaman14 8

Selasa, 3 Maret 2015

SUARA NTB

12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 Percepatan Pemantapan Infrastruktur (Rp) 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 Lanjutan pembangunan Jalan provinsi 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 242,92 miliar 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 Penanganan air bersih perkotaan dan pedesaan 29,82 miliar 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 Lanjutan Pembangunan Islamic Center 58 miliar 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 34,89 miliar Pengembangan sumberdaya air 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 20 miliar 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 Pembangunan 800 unit Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 Percepatan Pembangunan Pendidikan (Rp) 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 3,65 miliar Program Pendidikan Anak Usia Dini 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 7,99 miliar Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 8,73 miliar 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 Program Pendidikan Menengah dan Pendidikan Tinggi 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Teknologi 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 3,10 miliar 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 Percepatan Pembangunan Kesehatan (Rp) 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 Penyelesaian pembangunan RSU Mataram 118,27 miliar 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 Pengadaan alat-alat kesehatan 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 25,33 miliar 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 Peningkatan pelayanan dan penanggulangan 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 22,30 miliar masalah kesehatan 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 RSU Mataram yang sedang dibangun 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 Percepatan Pembangunan Pertanian, Perkebunan, 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 Perikanan, Peternakan dan Ketahanan Pangan (Rp) 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 4,73 miliar Program peningkatan kesejahteraan petani 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 5,52 miliar Program peningkatan ketahanan pangan 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 Program peningkatan produksi pertanian 3,50 miliar 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 5,68 miliar Pembangunan gudang fermentasi tembakau rajangan 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 1,80 miliar Pengembangan budidaya rumput laut Eucheuma 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 Percepatan Pembangunan Pariwisata (Rp) 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 Percepatan Pembangunan Pariwisata Pembangunan pabrik kosmetik berbahan baku rumput laut 1,62 miliar 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 Penataan destinasi wisata di 10 kabupaten-kota 1,42 miliar Pembangunan rumah ikan untuk pemulihan stok sumberdaya 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 Pagelaran seni budaya di 10 kabupaten-kota Penguatan pemberdayaan kelompok ternak 3,08 miliar 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 Revitalisasi Taman Budaya dan Museum Bantuan bahan material untuk pemberantasan NTRM 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 7,03 miliar 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 kepada petani tembakau virginia Promosi (BPPD & Budpar) target 1,7 juta wisatawan 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 Pantai Kuta Lombok Tengah 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 Sumber: Biro Keuangan Setda Provinsi NTB 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567

Halaman 9

Foto by: Qwadru

Belanja Pembangunan Daerah

8,25 miliar 5,66 miliar 1 miliar 6,73 miliar

PENDIDIKAN

SUARA NTB Selasa, 3 Maret 2015

UJIAN PRAKTIK - Siswa SMKN 1 Sikur sedang melaksanakan praktik di ruang Laboratorium Multimedia, Sabtu (28/2).

Tangani Dua Sekolah SMAN 1 Masbagik merupakan salah satu sekolah favorit dari beberapa sekolah unggulan yang ada di Lombok Timur (Lotim). Pasalnya, pada setiap penerimaan siswa baru, sekolah yang terletak tidak jauh dari pasar baru tradisional Masbagik itu selalu kebanjiran siswa.

Untuk menjawab kebutuhan masyarakat akan sekolahsekolah yang mampu berdaya Andap saing. Saat ini telah berdiri SMAN 2 Masbagik yang terletak tepat di belakang pasar hewan Masbagik.

Pelaksana Harian Kepala SMAN 2 Masbagik yang juga Kepala SMAN 1 Masbagik H. Andap, M.Pd, Senin (2/3) mengatakan, Keberadaan SMAN 2 Masbagik itu salah satunya ditujukan untuk menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus untuk menjawab tantangan yang ada di SMAN 1 Masbagik. Alasannya, setiap penerimaan siswa baru di SMAN 1 Masbagik selalu kebanjiran siswa, sehingga banyak masyarakat yang ingin mengeluarkan uang lebih kepada pihak sekolah asalkan anak didiknya bisa menimba ilmu di SMAN 1 Masbagik.

“Jadi sekolah ini dibangun untuk menjawab tantangan di SMAN 1 Masbagik akan kebutuhan masyarakat, bahkan tidak sedikit masyarakat yang ingin mengeluarkan uang lebih supaya anaknya bisa masuk di sana. Padahal, itu sangat-sangat tidak diperbolehkan dalam dunia pendidikan,” tegasnya.

Mengacu pada adanya pengeluaran uang lebih yang ingin diberikan oleh oknum masyarakat kepada pihak sekolah asalkan bisa menimba ilmu di SMAN 1 Masbagik dan itu tidak diperbolehkan. Keberadaan SMAN 2 Masbagik diharapkan nantinya bisa menjawab tantangan di SMAN 1 Masbagik. Karena dari segi sarana dan tenaga pengajar SMAN 2 Masbagik cukup memadai. Hanya saja, buku referensi dan laboratorium fisika, laboratorium bahasa berserta peralatannya yang belum ada.

Namun jika dibandingkan dengan beberapa sekolah yang ada di Lotim. Ia meyakini SMAN 2 Masbagik akan cepat berkembang terutama dari segi kualitas pendidikannya. “Kita sangat berharap, melalui dana DAK itu, nantinya kekurangan-kekurangan yang masih ada bisa terfasilitasi satu persatu sebagai penunjang dalam menumbuhkan keterampilan dan prestasi siswa,” terangnya.

Disebutkannya, jumlah siswa kelas 10 yang merupakan siswa perdana dari SMAN 2 Masbagik saat ini mencapai 109 siswa yang terdiri dari 3 kelas. Saat ini, akunya, jumlah RKB yang ada di SMAN 2 Masbagik sebanyak 6 rombel.

“Sekarang kita sudah memiliki RKB sebanyak 6 rombel, mudah-mudahan penambahan 3 rombel lagi bisa terealisasi tahun 2015 ini,” harapnya. (yon)

SMKN 1 Sikur Lotim Ukur Keahlian Siswa Selong (Suara NTB) Sebagai salah satu sekolah kejuruan, SMKN 1 Sikur Lombok Timur (Lotim) berusaha mengukur keahlian siswanya. Salah satu caranya, menggelar ujian praktik selama 2 minggu, khususnya bagi Jurusan Multimedia.

Kepala SMKN 1 Sikur Lalu

Rusbin, SPd, pada Suara NTB di ruang kerjanya, Sabtu (28/ 2), ujian praktik tersebut bertujuan memberi kematangan pada siswa dalam menghadapi ujian dalam waktu dekat ini.

Di sisi lain, para guru tidak ragu-ragu terhadap kemampuan siswanya. “Makanya kami program khusus selama

dua minggu,” terangnya.

Sementara Kepala Laboratorium Multimedia M. Candra Handika, S.Com menilai, selama dua minggu melakukan praktik khusus, siswa difokuskan praktik pada program Adobe Primer untuk mengedit video, Adobe Photoshop mengedit foto , animasi plus, menjadi

Sekolah Belum Terakreditasi

Siswa Madrasah Tetap Diizinkan Ikut UN

SMA di Lotim Laksanakan UN dengan Kurikulum 2006 Selong (Suara NTB) – Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) sudah menetapkan tanggal Ujian Nasional (UN) khusunya untuk tingkat SMA. Pelaksanaan UN untuk jenjang SMA dilakukan tanggal 13 April 2015 mendatang. Adapun kurikulum yang digunakan dalam pelaksanaan tahun 2015 ini adalah tetap menggunakan kurikulum 2006, sehingga muatan materi ujian nasional 2015 adalah masih sama dengan UN 2014 atau periode-periode sebelumnya.

Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) Kabupaten Lombok Timur, H. Andap, M.Pd, Senin(2/3) mengatakan, semua SMA di Lotim rata-rata melaksanakan UN dengan tetap menggunakan kurikulum 2006, baik untuk SMA negeri maupun swasta. Akan tetapi, pada ujian berikutnya, kemungkinan kurikulum yang digunakan adalah kurikulum 2013.

Selaku Ketua MKKS Lotim, pihaknya, mengharapkan supaya siswa bisa lulus dan tuntas, karena Jika tidak, para siswa akan belajar kembali di tahun berikutnya dan itu sangat sulit, karena sudah masuk dalam kurikulum 2013. “Jika begitu salah satu solusinya adalah siswa itu pindah k etempat yang tetap melaksanakan kurikulum 2006, atau tetap disekolah sebelumnya dengan siap mengikuti pembelajaran yang baru. Karena, dari mata pelajaran sampai nilai rapor akan berbeda,” terangnya.

Untuk mengantisipasi kemungkinan itu terjadi, MKKS Lotim jauh-jauh hari sudah membangun komunikasi dengan semua kepala sekolah tingkat SMA di Lotim baik negeri maupun swasta. Supaya, masing-masing sekolah terus melakukan sosialisasi, motivasi serta pembinaan kepada siswa khususnya untuk kelas 12 yang sebentar lagi menghadapi puncak kelulusan.

Kendati demikian, ujarnya, sekolah sudah melakukan uji coba kepada siswa. Di mana, uji coba yang dilakukan oleh sekolah-sekolah yang tergabung dalam MKKS Lotim melakukan uji coba selama 3 kali. “Yang paling penting dipersiapkan mendekati UN ini adalah mempersiapkan siswa secara materi, psikologis dan keterampilannya, supaya siswa terbiasa dan tidak stress ketika menjawab soal UN,”paparnya. (yon)

Kepsek Diminta Segera Pelajari SOP UN Mataram (Suara NTB) Setelah beredarnya Standar Operasional Pelaksanaan (SOP) Ujian Nasional (UN) dan Ujian Sekolah (US) melalui website Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) NTB, Kepala Dinas Dikpora Kota Mataram H. Sudenom meminta semua kepsek di Kota Mataram segera mempelajari SOP. Kepada Suara NTB, Senin (2/3), Sudenom mengharapkan, dalam pekan ini konsep pembentukan panitia UN dan pembahasan pelaksanaannya secara teknis ditargetkan rampung, sembari menunggu SK kepanitiaan dari Walikota Mataram.

Berdasarkan SOP yang telah diterima Dinas Dikpora, pelaksanaan UN akan berlangsung pada tanggal 13 sampai 15 April mendatang. Sementara persiapan dalam pembentukan panitia pelaksanaan UN di wilayah Mataram sampai saat ini belum terbentuk.

Sudenom meminta agar pihak sekolah yang akan menggelar UN menguasai SOP yang telah tersebar sambil menunggu administrasi secara lengkap dari pusat.

Untuk penyusunan konsep pelaksanaan UN, ujarnya, semua kepsek diharapkan mampu menguasai SOP yang baru.

Sebab pelaksanaan Ujian tahun ini akan sedikit berbeda dengan tahun. Alasannya, standar kelulusan siswa sudah tidak bergantung pada UN. “Kalau sudah baku, nanti akan saya panggil,” katanya.

Sudenom berharap dalam pelaksanaan UN maupun US semua pihak terkait, agar betindak secara objektif pada berlangsungnya UN, khususnya US. Mengingat sistem ujian dan pemberlakuan standar kelulusan tidak lagi bergantung pada UN. “Jadi dijaga saja sikap dan tanggung jawab moralnya,” ujarnya mengingatkan. (rai)

(Suara NTB/rai)

Mataram (Suara NTB) Sejumlah madrasah yang ada di Kota Mataram masih belum terakreditasi.

Meski demikian, siswa yang belajar di madrasah bersangkutan tetap diizinkan ikut Ujian Nasional (UN), asalkan tetap melaporkan catatan administrasi sekolah ke pihak berwenang.

(Suara NTB/rai)

(Suara NTB/rai)

Halaman 10

Demikian penegasan Kepala Kementerian Agama (Kemenag) Kota Mataram Drs. H. Burhanul Islam pada Suara NTB di ruang kerjanya, Senin (2/3). “Tetap bisa mengikuti, hanya saja nantinya kami akan suruh pihak sekolah melaporkan secara tertulis terkait potensi sekolahnya, atau catatan masalah kenapa belum terakreditasi?” terangnya.

Menurutnya, dari data yang ada dipihaknya, beberapa madrasah yang belum terakreditasi yakni, Madrasah Ibtidaiyah sebanyak 4 madrasah, MTs satu madrasah dan tiga M a d r a s a h Aliyah (MA).

Dari beberapa sekolah yang belum ter-

akreditasi tersebut, dikatakan oleh Burhanul islam dikarenakan rata-rata tingkatan kelas 3 baru dicetus. “Jadi mereka tidak sempat mengajukan akreditasi,” terangnya.

Dalam pelaksanan UN, bagi sekolah yang tidak memenuhi standar jumlah siswa akan digabungkan dengan sekolah yang sama tarafnya. “Misalkan sekolah MTs yang jumlah di bawah 30 nanti akan bergabung dengan sesama MTsnya,” tuturnya.

Ia berharap, sembari menunggu pelaksanaann UN, orang tua siswa harus ikut serta dan berperan aktif dalam mengontrol siswa, terutama pembinaan secara keagamaan. “Jangan hanya berharap kontrol dari sekolah saja,” tutupnya.(rai)

Pusat Bimbingan Belajar Ganesha Operation Gelar ’’Try Out’’ di KLU Mataram (Suara NTB) Sebagai bentuk ikut serta meningkatkan mutu pendidikan di tiap wilayah, Ganesha Operation (GO) Cabang Lombok menggelar kompetisi try out secara teknis untuk SD tiga kecamatan di wilayah Kabupaten Lombok Utara (KLU) yakni, Tanjung, Gangga dan Pemenang. Acara yang berlangsung di SMP Negeri 1 Tanjung Minggu (1/3) diikuti 1.100 siswa. Hadir juga perwakilan UPTD Dikpora di masing-masing tiga kecamatan.

Ganesha Operation yang beralamat di Jalan Raya Tanjung depan SMAN 1 Tanjung, memberikan pelatihan secara teknis kepada siswa SD di tiga kecamatan di KLU. Pelaksanaan try out dilaksanakan secara dua sesi, siswa sebelumnya diberi pembahasan terkait soal yang di kompetisikan.

Beberapa soal isesuaikan dengan kurikulum yang berlaku dan yang akan diberlakukan.

Setelah diberi pembahasan soal, siswa melakukan pengisian soal dengan standar Lembar Jawaban Komputer (LJK).

Tujuannya untuk mengetahui dan melatih penguasaan dan kemampuan siswa-siswa dalam mengisi LJK, terutama identitas.

Kepala Cabang Ganesha Operation Lombok Noto Raharjo, S.Pd, mengatakan hasil pelatihan tersebut siswa masih banyak yang akan dibenahi.

Salah satunya kemampuan dalam mengisi LJK di bagian identitas. “Sebenarnya masih banyak yang kurang, terutama di kolom identitas, siswa kadang lupa, mengisi tanggal lahir. Padahal itu yang paling krusial,” terangnya pada Suara NTB di Kantor Ganesha Operation di Mataram, Senin (2/3).

Pihak Ganesha Operation

juga memberi seminar pendidikan kepada orang tua siswa.

Menurutnya, tidak bisa bergantung dengan bimbingan yang diberikan oleh Ganesha Operation sendiri. “Diharapkan orang tua siswa juga sadar ternyata masih banyak kelemahan bagi anaknya, dan masih banyak yang belum maksimal dalam mengisi LJK,” tuturnya.

Acara yang bekerja sama dengan UPTD Tanjung, Pemenang dan Gangga tersebut menjadi salah satu program alternatif untuk memediasi siswa-siswi dalam meningkatkan kualitas diri, sehingga tidak hanya bergantung pada pendidikan formal yang berlaku di sekolah-sekolah.

Bahkan dalam acara tersebut siswa diberi penghargaan bagi yang juara. Penghargaan tersebut berupa trofi dan sertifikat.

“Paling tidak akan menjadi motivasi bagi siswa untuk belajar

lebih giat lagi,” harapnya.

Kepala UPTD Kecamatan Pemenang Mukrim, S.Pd, menjelaskan, adanya program yang dicetus Ganesha Operation itu disambut siswa, bahkan orang tua siswa. Menurutnya, dalam hal ini tidak hanya siswa yang diperhatikan. Bahkan orang tua siswa juga terlihat antusias dengan paparan programnya menarik perhatian para wali dari siswa. “Sangat positif untuk perkembangan siswa dan pemahaman orang tua siswa dalam mengontrol dan membimbing anaknya,” ungkapnya pada Suara NTB via telepon.

Diharapkan pada program yang dicetus Ganesha Operation tersebut, bagi orang tua semakin sadar akan kekurangan pada anak, jika para siswa masih membutuhkan banyak bimbingan belajar dalam memahami soal-soal ujian, bahkan pengisian LJK. (rai/*)

(Suara NTB/ist)

FOTO BERSAMA - Kepala Cabang Ganesha Operation Lombok Noto Raharjo, S.Pd, (kiri) foto bersama Wira Kelana, S.Pd, Kepala UPTD Kecamatan Tanjung, orang tua peserta try out kelas 5 SD yang menerima doorprize dan Eko Widiyanto (Pengawas SMP-SMA).

fokus program yang diujikan.

Untuk melihat kemampuan siswa, 28 siswa diberi waktu untuk mempresentasikan keahliannya terhadap program-program yang diujikan. Dari situlah akan diketahui kemampuan personal siswa. “Di sela-sela praktiknya, kami juga menyisipkan ilmu keagamaan, guna meman-

tapkan perubahan sikap dan pola hidup untuk menghadapi persaingan ujian nasional dan sekolah,” tambahnya.

Pihaknya berharap peserta bisa mengerjakan semua soal dengan baik, karena nilai yang diperoleh juga akan menjadi penentu kelulusan para siswa, terutama ujian sekolah pada tahun ini. (rai)

Guru Dituntut Ciptakan Sekolah Bebas Asap Rokok Selong (Suara NTB) – Merokok tidak lagi mengenal usia. Sekarang ini, konsumen setia rokok mulai dari anak-anak SD hingga orang dewasa. Harus diakui, anak-anak sekolah yang merokok dipengaruhi oleh orang yang merokok di sekitarnya, termasuk oleh guru. Dalam hal ini, guru harus memberikan contoh yang baik pada siswa dengan tidak merokok di lingkungan sekolah.

Kepala Seksi (Kasi) Kesehatan Institusi dan Pendayagunaan Tenaga Kesehatan Bidang Promkes pada Dinas Kesehatan (Dikes) Lombok Timur, Lalu Bagus Wikrama, SKM, MPH, Senin (2/3), menegaskan, penyalahgunaan rokok di sekolah harus segera ditanggulangi agar dampak yang ditimbulkan tidak banyak.

Untuk mencegah generasi penerus bangsa agar tidak terjerumus menggunakan rokok yang bersifat ketergantungan bagi pemakainya itu. Maka ada baiknya pihak sekolah melakukan upayaupaya dalam menanggulanginya.

“Dari hasil survai PHBS di 98 SD/ MI di Lotim, guru tidak merokok di sekolah itu hanya 41,76%. Oleh sebab itu, kita harapkan guru bisa menciptakan kawasan tanpa asap rokok di sekolahnya,” harapnya.

Artinya, kata dia, selain melakukan sosialisasi kepada siswa khususnya kepada siswa kelas 4 SD sampai SMA, Dikes Lotim melakukan sosialisasi kepada guru di masing-masing sekolah di Lotim. Alasannya, guru merupakan salah satu orang yang mudah ditiru siswa.

“UKS itu sasarannya umur 6 sampai 19 tahun (SD-SMA), tapi untuk pembagiannya SD itu lebih banya PHBS-nya, yakni dari kelas 1 sampai kelas 3 SD. Sedangkan, mulai dari kelas 4 SD, SMP sampai SMA itu rasa ingin tahu siswa sangat tinggi yang bisa merujuk kepada seks bebas dan penyalahgunaan narkoba,” terangnya.

Terkait hal ini, kegiatan sosialisasi-sosialisasi terus digalakkan, karena perilaku seperti itu bisa berpengaruh kepada prestasi siswa. Terkadang, siswa melakukan hal seperti itu, karena tidak mengetahui dampak dari barang maupun tinda-

kan yang ia perbuat. Untuk itu, peran semua pihak dalam menjaga generasi muda yang merupakan sebuah investasi masa depan itu sejak dini harus diberikan pembekalan.

Selain itu, lanjutnya, penetapan kawasan tanpa rokok juga perlu dilakukan di tempat-tempat umum, termasuk lingkungan sekolah. Tujuan dari kawasan tanpa merokok adalah untuk mewujudkan lingkungan yang bersih, sehat, aman dan nyaman serta melindungi generasi muda dari penyalahgunaan narkoba.

“Penanggulangan masalah rokok bukan saja menjadi tanggung jawab sektor kesehatan, melainkan tanggung jawab semua masyarakat, termasuk sekolah,”imbuhnya.

Pada bagian lain, untuk menciptakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) pada siswa, beberapa waktu terakhir ini Dikes Lotim telah menjalin koordinasi dengan pihak puskesmas di masing-maing kecamatan.

Koordinasi itu dilakukan untuk melakukan sosialisasi-sosialisasi ke sekolah-sekolah guna menciptakan PHBS di setiap sekolah yang ada di Lotim, karena, sekarang ini sedang marakmaraknya zat-zat berbahaya yang terkandung dalam makanan hingga menyebabkan makanan itu tidak layak dikonsumsi.

Oleh sebab itu, kegiatan sosialisasi kesehatan kepada sekolah-sekolah dengan melibatkan puskesmas itu bertujuan untuk menciptakan generasi yang ada pada saat ini menjadi individu yang sehat agar dapat menjadi investasi bangsa dalam membangun masa depan yang lebih cerah dan sejahtera.

Dengan demikian, melalui kegiatan itu, Dikes Lotim terus berupaya menanamkan pengetahuan kepada siswa di setiap sekolah tentang nilai-nilai perilaku hidup bersih dan sehat kepada seluruh masyarakat.

“Melalui program UKS diharapkan dapat menanamkan nilai-nilai kesehatan sejak dini kepada siswa. Karena, generasi muda itu harus dijadikan sebagai sebuah investasi dan bukan menjadi beban,” imbuhnya. (yon)

SMPN 3 Mataram Bina Karakter Siswa Melalui LDK Mataram (Suara NTB) Latihan Dasar Kepemimpinan (LDK) merupakan wahana pembentukan karakter bagi para siswa. Di dalam LDK, para siswa mendapatkan banyak materi yang berkaitan dengan pengembangan diri.

Kepala SMPN 3 Mataram Lalu Suwarno, SPd, MPd, mengaku kegiatan LDK merupakan program kerja pengurus OSIS SMPN 3 Mataram. Para siswa yang mengikuti LDK tidak terbatas dari pengurus OSIS melainkan setiap siswa dapat mengikuti kegiatan LDK, karena dilaksanakan setiap tahun.

Dijelaskannya, materi LDK ini diberikan untuk membina mental kepemimpinan para siswa. Dengan modal kepemimpinan ini, nantinya para siswa mampu menjadi penggerak bagi orang lain, baik secara perseorangan maupun kelompok di dalam suatu organisasi.

Harapannya bisa meningkat-

kan keinginan dan kemampuan siswa melakukan suatu dalam mencapai tujuan organisasi.

Baginya, pengetahuan dasar mengenai pola-pola kepemiminan ini penting diketahui siswa sejak dini, karena ke depannya dapat berfungsi sebagai piranti penggerak, moto atau motivator sumber daya yang ada dalam organisasi. Sehingga peran kepemimpinan diharapkan mampu mendinamisasikan organisasi dalam mencapai tujuan.

Lalu Suwarno menjelaskan, tujuan dari kegiatan LDK ini antara lain mampu meningkatkan dan memantapkan mutu kepemimpinan, meningkatkan kemampuan berorganisasi siswa sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab serta memberikan kesempatan belajar bagi peserta didik dalam pengelolaan sebuah organisasi yang baik dan terarah. (dys)

Halaman 11

SUARA NTB Selasa, 3 Maret 2015

Juarai Capital One Cup

Rafael Nadal

(Suara NTB/ist)

Chelsea Jaga Peluang Treble London Chelsea diyakini akan meraih tiga piala musim ini setelah mengalahkan Tottenham Hotspurs 2-0 pada final Piala Capital One (Piala Liga Inggris) di Stadion Wembley.

Nadal Akhiri Puasa Gelar Buenos Aires Rafael Nadal mengakhiri sembilan bulan tanpa gelar usai merebut piala pertamanya musim ini setelah mengalahkan Juan Monaco pada ajang Argentina Terbuka di Buenos Aires.

Mantan petenis nomor satu dunia itu mengalahkan Monaco 6-4 dan 6-1 dalam waktu 86 menit untuk mengangkat Piala Argentina Terbuka untuk pertama kalinya. “Saya benar-benar ingin menang di sini dan misi itu selesai,” Nadal dilansir dari Marca, Senin.

“Saya sangat senang karena orang-orang di sini telah menunjukkan dukungannya kepada saya. Saya akan pulang membawa kenangan yang tak terlupakan dan saya berjanji untuk kembali”, kata pria kelahian Manacor, Spanyol itu.

Argentina Terbuka menjadi piala ke-65 Nadal setelah memenangi turnamen Roland Garros kesembilan kalinya berturut-turut tahun lalu melewati delapan kemenangan yang dipegang Bjorn Borg dan Pete Sampras. Dari 65 piala yang dimiliki Nadal, 46 diantaranya diperoleh dari lapangan tanah liat. (ant/bali post)

(Suara NTB/ist)

DIMENANGI LIVERPOOL – Pelatih Manchester City, Manuel Pellegrini didekati Pelatih Liverpool Brendan Rodgers, di akhir laga yang dimenangkan Liverpool.

City Kalah, Taktik Pellegrini Dikritik Liverpool Manchester City kembali dipecundangi Liverpool di ajang Liga Inggris. Kekalahan dengan skor 2-1 di Anfield, Minggu malam mencuatkan kritik atas pilihan taktik yang diambil oleh pelatih Manuel Pellegrini.

Kritik itu disampaikan mantan bek Liverpool, Jamie Carragher. Carragher mempertanyakan pilihan Pellegrini untuk memainkan dua striker yang berimbas pada keroposnya lini tengah mereka. “Memainkan system (4-4-2) di laga besar adalah sangat naif. Sangat memalukan bagi seorang manajer sekelas itu yang bermain melawan Barcelona dua tahun berturut-turut dan mengulanginya lagi di Anfield seperti ini,” ujar Carragher.

Ia juga menilai dengan kekalahan ini harus ada perubahan yang dilakukan oleh Manchester City. “Ada sesuatu yang salah dengan City dan harus ada perubahan di akhir musim ini,” sarannya.

Gelandang serang kreatif Philippe Coutinho, menjadi penentu kemenangan Liverpool berkat golnya pada menit 75. Coutinho melakukan hal serupa, musim lalu kala kedua tim bertemu dan Liverpool menang 3-2 atas City di Anfield.

Gol Coutinho membawa Liverpool meraih tiga poin, setelah gol pembuka dari Jordan Henderson pada menit 11 disamakan oleh penyerang City Edin Dzeko pada menit 26. Berkat kemenangan tersebut, Liverpool kini mengemas 48 poin dan menggeser Southampton (46) dari peringkat lima klasemen sementara.

Kehadiran Coutinho dan Henderson, jelas berpengaruh besar terhadap lini tengah Liverpool, sesuatu yang sempat hilang kala mereka ditundukkan Besiktas 0-1 sekaligus tersingkir dari Liga Europa setelah kalah dalam adu penalti di Istanbul tengah pekan lalu.

Sementara, strategi Pellegrini mengganti pencetak gol penyama kedudukan mereka, Dzeko, dengan James Milner di menit 58 ternyata menjadi bumerang. Lini serang City menjadi timpang karena mengandalkan Aguero sendirian.

Pellegrini tampak menyadari kesalahannya dan kembali memainkan dua penyerang dengan menurunkan Wilfried Bony. Namun terlambat, sebab di sisi lain, Brendan Rodgers juga menambah daya gedornya dengan memasukkan Daniel Sturridge menggantikan Lazar Markovic, sembari mempertebal pertahanan dengan mengirimkan Kolo Toure menggantikan Alberto Moreno. Kombinasi pertahanan yang tebal dan upaya menahan penguasaan bola, terbukti menjadi formula manjur untuk mempertahankan kemenangan.

Liverpool bahkan memiliki beberapa kesempatan untuk memperbesar keunggulan, namun tendangan Coutinho pada menit 85 berhasil dihalangi Vincent Kompany dan sepakan Sturridge masih menyamping tipis di sisi kiri gawang Joe Hart. (ant/bali post)

Chelsea juga semakin jauh memimpin di Liga Utama Inggris setelah Manchester City dipermalukan Liverpool 1-2. The Blues unggul lima poin dengan satu pertandingan tersisa dan masih berpeluang melaju ke depalan besar Liga Champions setelah imbang 1-1 dengan Paris Saint-Germain di leg pertama 16 besar.

“Saya pikir mereka bisa.

Mereka memiliki segala kualitas yang diperlukan untuk memenangkan tiga gelar,” kata mantan penyerang Arsenal, Thierry Henry kepada Skysports, Senin kemarin.

“Saya bersemangat melihat pertandingan melawan Paris Saint-Germain. Itu laga besar. Jika mereka mengalahkan PSG, mereka harus mungkin bertemu Bayern Munchen, Real Madrid dan Barcelona. Waktu yang akan menjawab. Tapi melawan PSG akan menjadi tugas besar mereka,” kata mantan pesepakbola timnas Prancis itu.

Kemenangan atas Spurs juga menambah rekor Mour-

(Suara NTB/ist)

JUARA – Jose Mourinho bersama para pemain Chelsea merayakan keberhasilan meraih juara Capital One 2015, Senin dini hari kemarin. inho yang mampu memenangi 10 dari 12 laga final. Henry mengaku terkesan taktik Mourinho melawan Spurs, yang pernah mengalahkan Chelsea 5-3 di Liga Utama Inggris dua bulan yang lalu.

“Dia (Mourinho) datang untuk melakukan pekerjaan dengan timnya dan mereka melakukannya,” katanya.

“Mereka (Chelsea) hidup untuk bermain bertahan,

Ditahan Villareal, Madrid Gagal Jaga Jarak Jakarta (Suara NTB) Dua tim teratas di klasemen sementara Liga Utama Spanyol, Real Madrid dan Barcalona, kembali bersaing ketat setelah Madrid hanya bermain imbang 1-1 melawan tim tamu Villarreal pada pertandingan Minggu sementara Barca menaklukan tuan rumah Granada 3-1 satu hari sebelumnya.

Madrid yang memang sepanjang laga menguasai betul jalannya permainan baru mampu mencetak gol pada menit 52, itu pun dari titik penalti.

Cristiano Ronaldo dilanggar oleh Eric Bailly kala berusaha menyambut umpan silang, dan penyerang asal Portugal itu sukses menjadi algojo serta membawa Madrid unggul sekaligus mengemas gol ke-39 di La Liga miliknya musim ini.

Ronaldo hampir menggandakan keunggulan namun penjaga gawang Sergio Asenjo yang sepanjang laga tampil cukup disiplin dan responsif, sukses mengantisipasi upaya

penerima anugerah Ballon d’Or itu menyelesaikan umpan terobosan Gareth Bale.

Tim tamu justru mencetak penyama kedudukan pada menit 64 lewat penyelesaian cantik dari Gerard Moreno. Usai kedudukan menjadi seimbang 1-1, Madrid terus berusaha meraih poin penuh dari laga ini, namun kombinasi pertahanan yang cukup solid dan penampilan gemilang Asenjo sukses membuat Villarreal mencuri satu poin dari Santiago Bernabeu.

Kedua tim sebetulnya kurang diuntungkan dari satu poin yang mereka dapat dari laga itu, Madrid kini memiliki 61 poin namun posisi mereka di puncak klasemen sedikit terancam sebab selisih yang mereka punya dari pesaing terdekat Barcelona (59) berkurang menjadi dua poin saja.

Sedangkan Villarreal (45) gagal mengkapitulasi kesempatan merebut peringkat lima dari Sevilla (46) yang sudah lebih dulu bermain imbang 11 melawan Atletico Madrid (54). (ant/bali post)

kalian bisa melihatnya. Itulah alasan mengapa mereka bisa bermain sampai ke final dan memenangkannya,” kata Henry.

Chelsea kini telah lima kali menjuarai Piala Liga dan terakhir kali mereka meraih trofi tersebut pada musim 2007 silam. Kala itu di musim terakhir periode pertama kepelatihan Jose Mourinho di Chelsea, yang

selain menjuara Piala Liga mereka juga memenangi Piala FA. Pada pertandingan final kali ini, kemenangan Chelsea disokong oleh gol yang dicetak oleh John Terry di pengujung babak pertama yang kemudian berhasil memperoleh keunggulan ganda setelah bek Tottenham Kyle Walker melakukan gol bunuh diri pada menit 56.

Tottenham yang sempat agresif di babak pertama justru menurun penampilannya di paruh kedua. Puncaknya ketika pada menit 56 Cesc Fabregas menyodorkan umpan manis yang disambar oleh Diego Costa, sebelum bola membentur Walker dan malah mengarah ke gawang sendiri dan dianggap sebagai gol bunuh diri bek berusia 24 tahun itu. (ant/bali post)

45 Tahun Melatih Anggar USIA boleh saja tua, namun semangat Nico H. Walian dalam hal melatih atlet tak bisa diremehkan. Di usianya yang sudah menginjak 77 tahun, dia ternyata masih aktif melatih atlet. Saat ini dia fokus mempersiapkan atlet mengikuti Pra-PON akhir tahun 2015.

Untuk diketahui, di dekat pria kelahiran 5 Desember 1938 ini, waktu dua jam terasa sangat singkat, apalagi bila membicarakan pembinaan atlet anggar, dunia yang digelutinya selama ini. Dia akan menceritakan semua pengalamannya melatih atlet, serta kesuksesannya menjadi atlet peraih medali perak di PON tahun 1960-an dan kesuksesannya membawa atlet anggar saat meraih medali emas maupun perak di PON tahun 70-an lalu.

Nico yang merupakan mantan atlet anggar NTB ini ternyata sudah 45 tahun menjadi pelatih anggar. Sebelum menjadi pelatih, dia juga sudah merasakan pengalaman menjadi atlet anggar, bahkan dia pernah mempersembahkan medali perak di PON tahun 1960-an dulu.

Diakuinya, di tahun 60-an hingga 90-an lalu atlet anggar NTB sangat diperhitungkan di kancah nasional hingga PON. Namun kejayaan cabor anggar perlahan menghilang.

Apalagi setelah adanya

peraturan pertandingan menggunakan landasan elektrik membuat prestasi atlet anggar NTB semakin menurun dan lambat laun tenggelam.

Pasalnya cabor anggar tak mampu mendatangkan landasan elektrik.

Prestasi anggar NTB terakhir berjaya di PON tahun 1990-an, dimana atlet anggar NTB Rita Fery meraih satu emas. Namun setelah itu tak ada lagi atlet anggar NTB yang mengharumkan nama NTB di level nasional.

Terakhir NTB hanya mampu meloloskan atlet PON Riau 2012 lalu dengan prestasi 10 besar. Sayangnya, atletnya saat itu justru tak bisa berpartisipasi lantaran tak mendapat rekomendasi dari kantor.

Menurut Nico cabang olahraga anggar sebenarnya memiliki segudang atlet potensial yang dapat ditingkatkan prestasinya di kancah nasional. Sayangnya, potensi atlet anggar NTB saat ini tidak didukung dengan sarana dan fasilitas latihan yang berstandar nasional.

Akibatnya prestasi atlet anggar NTB t a k

mampu bersaing di kancah nasional.

“Atlet anggar sebenarnya punya potensi meraih medali di event nasional. Namun sayangnya pembinaan atlet anggar di NTB belum didukung fasilitas latihan berstandar nasional. Sampai saat ini kita tak punya landasan elektrik sehingga prestasi atlet NTB hanya mentok di peringkat 10 besar nasional,” ucap Nico saat ditemui Suara NTB di Mataram belum lama ini. (fan)

Nico H. Walian

Pelaku Olahraga NTB Kecewa Penahanan Tiga Atlet (Suara NTB/ist)

SAMAKAN KEDUDUKAN – Pemain Villareal Gerard Moreno merayakan gol penyama kedudukan yang dicetaknya saat timnya menahan imbang Real Madrid, 1-1 di Santiago Bernabeu.

Mataram (Suara NTB) Penahanan tiga atlet Dompu, Abdul Razak, Najmah dan Mega Mustika membawa luka mendalam bagi pelaku olahraga di NTB. Para atlet dan pelatih mengaku sangat kecewa dengan sikap pihak Pemkab dan KONI Dompu yang membawa persoalan tersebut ke ranah hukum.

Menurut mereka, ketiga atlet itu merupakan korban dari tidakberesnya kinerja KONI Dompu dan Pemda Dompu dalam pencairan bonus atlet.

Sehingga atlet menjadi korban.

“Mereka (atlet) melakukan pengerusakan itu karena bonus mereka tidak dicairkan tepat waktu. Kalau atlet sampai berbuat kerusakan itu bukan saja kesalahan atlet namun kesalahan Pemda dan KONI Dompu yang menunda pencairan bonus untuk atlet,” sesal Pelatih Menembak, Andik Budi Hariono kepada Suara NTB di Mataram, Senin (2/3) kemarin.

Pelatih Pelatnas Program Indonesia emas (Prima) Pratama ini mengatakan aksi pengerusakan kantor KONI Dompu tahun 2014 lalu dilakukan oleh puluhan atlet (bukan tiga atlet) karena pencairan

bonus mereka (atlet Dompu) peraih medali di Porprov NTB saat itu ditunda sebanyak tiga kali. Itu artinya pengerusakan kantor KONI Dompu itu dipicu ketidakberesan kinerja KONI Dompu dan Pemda Dompu dalam pencairan bonus.

Menurutnya kejadian pengerusakan aset KONI Dompu itu tidak saja melibatkan atlet, namun pihak pengurus KONI Dompu maupun Pemkab Dompu juga ada kaitannya dengan pengerusakan Kantor KONI Dompu itu.

“Mereka mengulur-ngulur pencairan bonus atlet, akibatnya atlet khilaf dan melakukan pengerusakan,” tegasnya.

Sebagai pelaku olahraga di NTB Andik menyayangkan penahanan ketiga atlet itu, apalagi Abdul Razak adalah atlet unggulan NTB yang dipersiapkan mengharumkan nama NTB di kancah nasional. Rasa kecewa itu juga disampaikan oleh Kabid Pemudan dan Olahraga Dinas Dikpora NTB, Anang Zulkarnain.

“Apa pun alasanya Razak adalah staf saya di Dinas Dikpora NTB. Saya sangat kecewa mendengar kejadian ini,” tegas.

Menurut Anang kejadian

pengerusakan Kantor KONI Dompu tahun 2014 lalu tidak boleh dilimpahkan kesalahannya kepada atlet. Sebab, di balik pengerusakan itu ada aktor intelektual. Dalam hal ini Razak bersama dua atlet lainnya yang ditahan adalah korban. “Saya tidak mau ada Razak lain lagi yang menjadi korban. Jangan sampai untuk kepentingan pribadi atlet dikorbankan,” tegasnya.

Menenggapi hal itu Ketua Umum KONI Dompu, Yuhasmin mengatakan bahwa pihaknya juga menyayangkan kejadian pengerusakan Kantor KONI Dompu dan penahanan tiga atlet itu, pihaknya sudah berusaha membantu dan menyelesaikan persoalan itu. Namun demikian tiga atlet itu tetap ditahan karena diduga melakukan tindakan pidana umum. Saat ini pihak KONI NTB hanya bisa berharap ketiga atlet diringankan hukumannya.

“Saya sudah datang ke Ketua KONI NTB meminta bantuan. Namun proses hukumnya tetap berjalan, kami berharap ketiga atlet itu diperingankan hukumannya,” ucapnya di Mataram belum lama ini. (fan)

SUARA NTB

Selasa, 3 Maret 2015

Halaman 12

AS-SALAM

Arabian Restoran

Menyediakan aneka hidangan & melayani pesanan nasi kotak, snack box dan menerima rantangan

Menyediakan: Masakan Khas Timur Tengah: *Nasi Kabuli Kambing/Ayam *Nasi Kasbah/Tomat *Nasi Baryani *Nasi Mandy *Sate Kambing

*Gulai Kambing *Darcah *Malby *Roti Tamis/Darcah

JL. Saleh Sungkar No. 70A Ruko Ampenan (Jalur Senggigi)

Telp.622619, Hp.0818540790

OTOMOTIF

RUMAH MAKAN ARFATURINDO

TOUR & TRAVEL

Melayani :

TIKET PESAWAT, RENT CAR/100.000 Antar Jemput Bandara/50.000 Paket Tour

Hub : RAMDANI HP.085878805714 atau 087739518019

BTN GRIYA PERMATA Blok H No.2 Sekarbela Mataram Email : staywithus22@gmail.com

RADIO

OTOMOTIF

SUARA NTB

Selasa, 3 Maret 2015

RUPA - RUPA

Halaman 13

RUPA - RUPA

gin Belajar n i P ANIMASI ?

SETIAP MINGGU PAGI - SORE DI TAMAN MAYURA

HUBUNGI :

081917002381

COUNTER PAINT ART GALLERY MINIMALIS LUNA MAYA EKAGITT

SALES

RUPA - RUPA

KOMPUTER

RUPA - RUPA

OPINI

SUARA NTB Selasa, 3 Maret 2015

Halaman Halaman 14 14

Cemas karena Beras Kabar yang paling dicemaskan oleh para ibu rumah tangga adalah naiknya harga beras. Itu pertanda kuantitas makan sehari-hari harus diirit. Jatah mesti dikurangi dan sebagian hal lain harus ditunda dulu realisasinya. Bukan cuma ibu rumah tangga sebenarnya, tapi juga bapak-bapak rumah tangga. Setidaknya kabar itu bisa jadi alasan untuk marah-marah dan mempersoalkan hal-hal yang sebelumnya tidak terlalu dipersoalkan.

Jangan hanya Jadi ’’Macan Kertas’’ UPAYA pemerintah menata kehidupan masyarakat dengan membuat produk hukum berupa perda, patut dihargai.

Masyarakatpun banyak yang merasa terayomi dengan adanya perda ini dan itu. Hanya saja, dalam praktiknya di lapangan, tidak sedikit Perda yang hanya menjadi ‘’macan kertas’’, mubazir hingga tak bermanfaat.

Banyak faktor yang melatarbelakangi mengapa perda yang telah disusun dengan susah payah justru tidak ubahnya coretan di atas kertas yang tak mampu berbuat apa-apa. Kondisi ini mungkin terjadi di banyak daerah di Indonesia. Termasuk pula NTB. Seperti diungkapkan kalangan DPRD Kota Mataram baru-baru ini. Bahwa di Kota Mataram sendiri, dari 310 Perda Kota Mataram yang telah diundangkan dalam lembaran negara terkesan dilepas begitu saja.

Mestinya Pemda harus cepat menyusul Perda-perda yang telah diproduksi dengan aturan yang menjadi turunannya yakni Perwal (Peraturan Walikota). Tetapi kenyataannya, di Kota Mataram sendiri banyak Perda yang telah lama diketok, sampai saat ini belum ada Perwalnya. Wakil Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana menurut Ketua Banleg DPRD Kota Mataram, Drs. HM. Husni Thamrin, MPd., pernah menyampaikan alasan mengapa Perwal belum menyertai perda-perda yang telah dibuatnya, karena nihilnya anggaran dan lemahnya tenaga teknis.

Mestinya, ketika perda telah diketok, tidak ada lagi alasan ini dan itu untuk tidak membuat perwal. Anggaran, tenaga, pikiran maupun tenaga teknis merupakan konsekuensi logis dari penyusunan Perda. Artinya, sebelum Perda disusun, harus sudah ada anggaran yang disiapkan untuk membuat turunan dari perda tersebut.

Pasalnya, Perda Kota Mataram yang telah diterbitkan dua tahun terakhir, ternyata banyak yang belum dilaksanakan. Belum dilaksanakannya perda-perda tersebut karena belum dibuatkan perwal. Karenanya, Dewan akan mengevaluasi 310 perda yang ada di Kota Mataram, agar tidak mubazir dan berlaku efektif di masyarakat. Karenanya eksekutif harus didorong melakukan menginventarisir dan mengevaluasi keberadaan perda-perda di Kota Mataram. Perda-perda yang belum ada aturan teknisnya harus segera ditindaklanjuti dengan menyusun perwal.

Kalau dibiarkan tanpa Perwal, perda-perda tersebut tentu menjadi tidak bermakna. Dari tiga jenis perda, masingmasing berkaitan dengan retribusi, pajak dan kelembagaan, kelihatannya eksekutif hanya semangat menyusun perda yang berhubungan dengan retribusi dan pajak. Bisa jadi, lambannya Perwal mengikuti Perda-perda yang telah terbentuk karena beberapa faktor. Pertama memang karena lemahnya koordinasi antar SKPD. Sebab, Perwal biasanya berhubungan dengan perda. Artinya, kalau Perda dan Perwal dikelola secara bersama-sama, yang mana Perda itu lahir dari SKPD, maka SKPD tentu akan mengejar target selesainya Perwal dan aturan teknis lainnya.

Wajar kalau akhirnya Banleg menduga, banyak raperda tidak dikoordinasi dengan SKPD. Contohnya ada satu raperda yang sudah selesai seperti upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup, kembali diajukan eksekutif. (*)

Ada ”Country” di Santika Mataram (Suara NTB) Program santika musik corner edisi 8 Maret 2015 mendatang akan diisi dengan Country Night alias malam country. Bintang tamu yang akan dihadirkan dalam pentas di Hotel Santika tersebut adalah Musisi Balada Ary Juliyant & Folk dan Piepiet Tripitaka. General Manager (GM) Hotel Santika Reza Bovier menegaskan, program tersebut merupakan salah satu upaya pihaknya dalam mengakomodir musisi di Kota Mataram. Menurutnya, hotel harus siap memberikan ruang kreatifitas bagi seniman, budayawan, musisi dan masyarakat lokal untuk mengekpresikan karyanya.

Selain mengangkat nama hotel, upaya tersebut juga dapat dinilai sebagai langkah memajukan industri pariwisata dan industri kreatif di daerah ini.

“Santika Musik Corner edisi minggu ini bertema Country Night. Genre musik ini merupakan satu dari dua genre musik yang masih jarang ditampilkan di Mataram. Selain itu, genre musik yang jarang ditampilkan adalah orkestra atau musik dengan biola,” jelasnya sembari melirik Ary Juliyant dan dua musisi dari Lombok Light Orkestra Forum Gesek Mataram. Dalam kesempatan itu, Ari Juliyant yang duduk bersebelahan dengan Owner Yankees Advertising and Entertainment Bambang Kusmayanto. Menurutnya, selama ini, baru Hotel Santika saja yang memberikan kepedulian terhadap salah satu varian musik yang kerap dilantunkannya. Ia berharap, apa yang dilaksanakan hotel tersebut di saat ini dapat berjalan dengan konsisten serta mengakomodir seluruh musisi – musisi lain terutama talenta muda.

“Country itu merupakan bagian dari Musik Folk kalau dimaknai secara luas. Saya ingin mengedepankan musik country dengan gaya khas daerah kita. Tujuannya untuk menambah varian – varian musik country yang ada.

Di Amerika, Jerman dan negara – negara luar itu ternyata terdapat banyak sekali varian musik ini,” tuturnya. Menurutnya, Indonesia juga memiliki musisi legendaris yang telah memainkan country dengan gaya khas varian Indonesia. Sebut saja Iwan Fals yang menurut Kang Ary di era 80-an yang silam, telah memainkan country dengan gaya khasnya sendiri sehingga menambah varian musik tersebut dalam belantika musik.

“Gaya – gaya Iwan Fals di tahun 1980-an itu kan adalah country yang khas ke-Indonesiaan. Dan justru yang seperti itu harus dikedepankan sehingga varian –varian musik country ini juga lahir dari tataran lokal seperti di daerah ini,” tandasnya. Bambang Kusmayanto menyatakan sikap untuk tetap mendukung dan menampilkan potensi – potensi lokal yang ada. Dengan demikian, ia yakin industri keratif di daerah ini berhasil mendongkrak perekonomian masyarakat. “Yankees siap mendukung dan menampilkan potensi – potensi kelokalan, sehingga segala situs dan kebudayaan di daerah ini dapat terekpose dan dikenal oleh masyarakat secara meluas,” tandasnya. (met)

(Suara NTB/met)

KONFERENSI PERS- GM Santika Reza Bovier (paling kanan) dengan musisi saat menggelar konferensi pers.

pa boleh buat, tak ada yang lebih penting di negara yang makanan pokoknya beras, selain beras itu sendiri. Beras bisa jadi ukuran untuk kebutuhan yang lain-lain. Tentu saja tidak sedikit orang yang tidak bermasalah dengan naiknya harga beras. Tetapi itu bukan berarti bahwa orang-orang yang kesulitan akan terangkat kesulitannya. Konsep berbagi tidak akan menjadi konsep yang otomatis, naluriah maupun instingtif. Lantaran kita tahu, hidup adalah persaingan meraih kesempatan-kesempatan.

Dulu, orang mungkin tidak akan sampai membayangkan bahwa harga beras akan semelonjak hari-hari belakangan ini. Pengalaman swasembada pangan, citra daerah sebagai sumber pangan membuat pikiran tentang harga beras dapat segera disingkirkan.

Masalahnya, ada mekanisme yang mengontrol pasar, ada metoda-metoda yang diterapkan dalam mengelola distribusi atas ketersediaan dan harga yang harus dibayarkan. Karena itu melonjaknya harga beras menunjukkan bahwa mekanisme itu berada di sebuah rel yang mengabaikan orientasi akan keterjangkauan daya beli masyarakat.

Ketika situasi yang mengkhawatirkan itu sudah terjadi, tak ada yang bisa dilakukan masyarakat kecuali menerima, sambil menggerutu dan mengetatkan ikat kepala. Masyarakat tidak berdaya menghadapi permainan pasar yang kaitannya itu jauh ke belakang, dimana sumber pangan tersebut bahkan juga mengalami bentuk-bentuk tekanan tertentu.

Sebagai negara agraris, kemana sebenarnya arah perhatian terhadap pertanian?

Pertanian dibenturkan dengan bentuk pembangunan yang lain, yakni industri. Kita bisa lihat bahwa pertanian bukan sesuatu yang mandiri berada di tangan petani.

Bahkan esensi pertanian sebagai bagian dari kebudayaan, telah tergeserkan sebagai aktifitas komoditi. Pasar adalah tuan yang sebenarnya. Nilai beras ditukar dengan nilai uang, yang berarti bahwa uang berada di atas ke-

Oleh:

Kiki Sulistyo (Penulis Lepas)

beradaan pangan. Hanya dengan uang orang bisa memenuhi kehidupan yang pantas. Dan ukuran pantas ini diberlakukan secara general. Tidak peduli orang hidup di kota atau jauh di dusun sana. Kearifan menyimpan gabah untuk dikonsumsi sendiri pada masa-masa paceklik sudah tergerus oleh pikiran akan keinginan, yang seolaholah merupakan kebutuhan. Kenyataan bahwa kita tidak bisa memakan uang seperti tidak menjadi bahan renung yang cukup.

Sebagai kebutuhan pokok, perhatian terhadap melonjaknya harga beras ini hanya menunjukkan tipikal dari apa-apa yang sudah terjadi sebelumnya. Sekadar basa-basi, kepanikan yang dibuat-buat untuk memuluskan suatu rencana yang berada di belakangnya. Kita adalah bagian dari suatu masyarakat yang benar-benar meletakkan kebiasaan sebagai pedoman. Jika rasa sakit kita alami untuk pertama kali, dan kita mengeluh karenanya, maka pada kesempatan-kesempatan selanjutnya kita tidak lagi mempersoalkan rasa sakit itu lantaran kita sudah terbiasa.

Kalau harga beras sudah naik, dia tidak akan turun lagi. Kalaupun turun, tak mungkin lebih rendah dari harga sebelumnya.

Artinya kita hanya coba dibiasakan dengan keadaan itu. Lamalama, kalau sudah biasa, kita segera menganggap itu bukan persoalan lagi. Bukan situasi dan kondisi yang harus disesuaikan dengan keadaan kita, tapi kitalah yang harus menyesuakan diri dengan situasi dan kondisi tersebut.

Barangkali saat ini kita akan menganggap kurang masuk akal pikiran yang mengatakan bahwa kelak beras akan menjadi barang mewah yang tak sembarang orang bisa mencicipinya. Tetapi melihat kenyataan makin tergerusnya lahan pertanian serta terus melonjaknya harga beras, bayangan itu sungguh bukan hal yang tidak mungkin. Secara global laporan-laporan internasional bahkan sedang melihat akan terjadinya krisis pangan.

Pertanian harus dikembalikan sebagai aktifitas budaya.

Dan di dalam aktifitas budaya itu, unsur ekonomi tidak akan hilang, dia hanya dikembalikan pada esensinya, yakni untuk meletakkan segala sesuatu pada tempat yang seharusnya. Sangat ironis jika di lumbung pangan muncul persoalan yang menyangkut kesulitan memperoleh pangan. Kalau ada seleksi atas keajaiban dunia, barangkali kenyataan itu bisa kita masukkan sebagai kandidat. Belum lagi jika kita melihat persoalan kualitas beras yang kita makan sehari-hari. Beras-beras bagus hanya bisa dimakan oleh orang-orang yang kaya dan berpangkat. Sedangkan yang dimakan oleh masyarakat umum adalah beras-beras kelas dua. Tak cukup sampai disitu ada juga ‘beras miskin’ yang kelasnya tak lebih tinggi dari telapak kaki. Tapi masyarakat harus menerima saja, tidak usah ribut-ribut dan cukuplah dengan menggerutu saja.

Kalau mengurus persoalan beras saja, pemerintah tidak becus, bagaimana kita berharap pada hal-hal lainnya. Bisa kita katakan sebenarnya pemerintah tidak memiliki kerisauan yang sungguh-sungguh terhadap persoalan mendasar di masyarakat.

Para aparatur pemerintah disibukkan oleh terlalu banyak urusan yang sebenarnya tidak ada kaitannya dengan kesejahteraan masyarakat. Jangankan harga beras yang sudah benar-benar melonjak, sebenarnya munculnya situasi sehingga hal itu bisa terjadi saja sudah merupakan persoalan besar. Dimana koordinasi pihak-pihak terkait untuk mencegah terjadinya hal itu?

Persoalannya sederhana, aparatur pemerintah, terutama mereka yang berada di papan atas, tidak akan merasakan efek dari naiknya harga beras. Mereka aman-aman saja. Hidup mereka beres. Tentu saja persoalan

naiknya harga beras bukan persoalan buat mereka. Sementara masyarakat di bawah jungkir balik menghadapi kenyataan, mereka sibuk menghabiskan waktu untuk kesibukan politik yang tidak menyentuh persoalan bawah. Jika persoalan harga beras kita urai sekarang, bisa saja kita menemukan simpul persoalannya. Tapi bukan itu masalahnya. Pertanyaannya, apakah sebelumnya sudah ada antisipasi terhadap itu? Jika tidak, percayalah persoalan itu akan terulang lagi nanti.

Beras bagi masyarakat bawah adalah barometer persoalan. Jika persoalan beras sudah aman, kita akan cukup punya jatah pikir dan kerja untuk persoalan-persoalan lain. Percuma saja sebenarnya jika jargon-jargon aman, relijius, berbudaya, sejahtera, bersaing, maju dan jenis-jenis semacam itu tercetak di baliho-baliho dengan desain buruk, jika persoalan pangan yang sangat pokok itu tidak bisa dibereskan. Semuanya bagaikan ceramah soal sorga di depan orang yang sedang kelaparan.

Percuma dan tak ada gunanya.

Mulai meresahkan, polisi razia geng motor Tindak tegas, sebelum sulit dikendalikan

***

BPMPD NTB khawatir pengelolaan ADD bermasalah Antisipasi dini cegah penyelewengan

***

Warga Tionghoa Rayakan Imlek Bersama di Gedung Hakka Mataram (Suara NTB) Warga Tionghoa di Mataram menggelar perayaan Imlek bersama di Gedung Hakka Narmada, Minggu (1/3) Pagi. Perayaan Imlek bersama itu dirangkai dengan pembagian ang pao kepada lansia. Perayaan tersebut dilaksanakan sebagai upaya pengenalan budaya dan tradisi mempertahankan kebersamaan.

Ketua Paguyuban Sosial Masyarakat Tionghoa Indonesia (PSMTI) Kota Mataram Bing Hamidy ketika diwawancara Suara NTB, Senin (2/3) siang menjelaskan, pembagian ang pao kepada kaum lansia wajib dilakukan sebagai bentuk penghormatan terhadap mereka. Selain itu, ketua PSMTI yang juga menjadi ketua panitia dalam kegiatan tersebut menilai perayaan Imlek bersama itu merupakan satu upaya mempertahankan tradisi dan kebudayaan yang dimiliki kelompoknya.

“Kami membagikan ang pao kepada lansia, karena kita memang harus menghormati dan menghargai orang tua kita.

Selain demikian, perayaan ini merupakan upaya kami dalam melestarikan serta mewariskan tradisi dan kebudayaan kepadaanakcucuataugenerasikamiagar selalu mempertahankan kebersamaan,” tuturnya. Selain itu, saat perayaan Imlek itu pihaknya menampilkan berbagai situs tradisi dan kebudayaan khas Tionghoa. Tarian Barongsai merupakan satu ikon tari tradisi masyarakat Tionghoa yang kerap ditampilkan saat perayaanperayaan hari besar khususnya menyambut tahun baru Imlek.

“Kita juga menampilkan tarian serta berbagai atraksi seni budaya yang dimiliki oleh marga Tionghoa. Kami berharap, ke depan semua itu dapat dijaga serta dilestarikan oleh generasi penerus mendatang,” jelasnya.

Saat itu, warga Tionghoa tidak

(Suara NTB/ist)

FOTO BERSAMA - Ketua PSMTI Kota Mataram Bing Hamidy foto bersama dengan anggota pada perayaan Imlek bersama, Minggu (1/3) yang lalu. melaksanakan prosesi keagamaan berupa sembahyang dan sebagainya. Kegiatan yang dilaksanakan saat itu lebih tepat disebut sebagai ajang silaturahmi antar keluarga dan kelompok masyarakat Tionghoa.

“Kalau sembahyang cukup dilak-

sanakan di kelenteng, kalau kemarin tidak ada prosesi sembahyangan. Kegiatan yang kemarin itu semacam silaturahmi dan bertemu untuk merekat kembali kebersamaan antar warga Tionghoa yang selama ini telah terjalin dengan baik,” tandasnya. (met)

Film ”Merariq”, Upaya Jernihkan Persepsi Pernikahan di Lombok Mataram (Suara NTB) Film Merariq yang diproduksi Peskia Film di bawah pimpinan Indra J. Abidin dinyatakansebagaisebuahpenjelasantentang prosesi adat pernikahan suku Sasak di Lombok kepada seluruh masyarakat di nusantara. Hal itu disampaikan oleh CoProduser yakni Mohammad Hamzah dalam pemutaran perdana film tersebut di GedungGrahaBhaktiPrajakantorGubernur NTB, Minggu (1/3) malam.

Dikatakannya, persepsi masyarakat luar khususnya di Jakarta tentang prosesi pernikahan di Pulau Lombok seringkali bertendensi negatif. Berangkat dari pemahaman yang dinilainya keliru itu, tim produksi tersebut bertekad mengemas sebuah cerita tentang pernikahan. Film tersebut bercerita dari sebuah pertemuan dua orang tokoh utama yang akhirnya bertemu di pelaminan.

“Melalui film ini, kami ingin menceritakan kepada masyarakat di nusantara tentang bagaimana sejatinya prosesi pernikahan di Lombok ini.

Masyarakat luar, khususnya di Jakarta beranggapan bahwa peristiwa merarik di Lombok ini merupakan suatu hal yang bermakna negatif. Para lelaki dianggap sebagai pencuri padahal sebetulnya tidak,” jelasnya malam itu.

Film yang melibatkan sejumlah lakon utama itu yakni Widare dan Wire Jagad itu digarap selama beberapa bu-

(Suara NTB/met)

PEMUTARAN PERDANA – Pemutaran perdana film Merariq di Gedung Graha Bhakti Praja, Minggu malam lalu. lan terakhir. Lokasi syuting sengaja wisata (Kadisbudpar) NTB H. L. Momenggunakan spot dan destinasi wisa- hammad Faozal S.Sos, M.Si saat memta di NTB. Di samping menambah kek- berikan sambutan sebelum dimulainentalan aroma lokal film, tim produksi ya pemutaran film dan nonton bersajuga bertekad mempromosikan objek ma menyatakan dirinya memberikan apresiasi yang lebih atas terciptanya pariwisata melalui sarana hiburan.

“Kita syuting untuk gambar film ini film itu. Ia berterimakasih kepada tim dilakukan di 10 pantai di Pulau Lombok. produksi yang telah mengangkat keariSaya rasa belum ada destinasi wisata di fan lokal daerah ini. Ia berharap, usai dunia ini yang mampu mengalahkan film Merariq tersebut produksi – eloknyapemandangandiLombokini.Dan produksi film yang berbau lokal khususkami berharap, film ini dapat menjadi nya NTB juga dapat bermunculan sehsarana promosi pariwisata keluar sana,” ingga seluruh kearifan tradisi dan bututur Co-Produser yang memerankan daya di daerah ini semakin terangkat.

“Dinas kebudayaan dan Pairwisata tokoh Wire Jagad dalam film tersebut.

Kepala Dinas Kebudayaan dan Pari- memberikan apresiasi terhadap keber-

hasilan penggarapan film ini sehingga dapat kita nikmati sekarang. Bulan September mendatang film ini siap tayang dalam episentrum di Jakarta serta siap memasuki pangsa pasar nasional,” ujarnya ketika memberikan sambutan.

Secara terpisah, Asisten II Setda NTB H. L. Gita Ariadi M.Si memberikan apresiasi yang senada dengan Kadisbudpar. Meski demikian, dirinya sempat memberikan semacam kelakar yang menyangkut isi dari film tersebut.

Dirinya menilai bahwa film tersebut memiliki dua persepsi yang berbeda.

“Tinggal sedikit sekali tadi malam saya hampir menemukan jawaban tentang isi yang ingin disampaikan film ini. Mari kita saksikan apakah film akan menjelaskan kepada orang tentang Merariq atau mempromosikan agar orang segera Merariq,” ujarnya.

Lepas dari konteks tersebut, lanjutnya, dirinya mengajak agar semua masyarakatyangmenyaksikanfilmtersebut agar memberikan apresiasi yang positif. Dibeberkan, bahwa film dengan pemeran utama Ardiana Rasti dan aktor Ben Prihartono serta Mohammad Hamzah alias B’Jah tersebut awalnya telah diputar dalam dalam forum terbatas. Menurut rencana, film tersebut dalam waktu dekat ini akan ditampilkan dalam agenda pentas keliling di beberapa kabupaten kota di pulau Lombok. (met)

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Hari Aryanti, Akhmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Sahmad Darmi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi, Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur: Rusliadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami. Dompu : Nasrullah. Bima : M.Yusrin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaluddin, Wahyu W. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 15.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 20.000/mmk. Display F/C : Rp 25.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 15.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 10.000/mmk.

Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 450.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 250.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 75.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 80.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 4.500. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT Bali Post.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

RAGAM

SUARA NTB Selasa, 3 Maret 2015

Mantan Kadis Pertanian TPH NTB Diperiksa Kejaksaan Dari Hal. 1 atau sejak Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Ir.HM, M.Si ditetapkan sebagai tersangka.

Sebelumnya Husni Fahri sudah dipanggil di tingkat penyidikan, dengan kapasitas sebagai saksi, namun tidak hadir. ‘’Sehingga ini pemeriksaan pertamanya sebagai saksi di tingkat penyidikan,’’ sebut Sutapa. Pemeriksaan KPA katanya masih ada kaitan dengan penguatan bukti untuk tersangka HM. Waktu yang hampir bersamaan, tim penyidik Pidsus juga meminta keterangan saksi lainnya dari PT. TTU. Rekanan inilah yang memenangkan tender perencanaan cetak sawah baru yang dalam kontraknya senilai Rp 1,810 miliar dengan judul proyek Survey Investigasi dan Desain (SID). Ada tiga saksi diperik-

sa penyidik Zuliadi, SH. ‘’Tiga saksi dari rekanan pelaksana,’’ sebutnya, namun enggan membeberkan tiga nama saksi dimaksud.

Dipastikan Sutapa, keterangan saksi ini sangat krusial karena berkaitan dengan pekerjaan desain perencanaan cetak sawah baru dengan sasaran , Lombok Barat, Lombok Tengah dan Lombok Timur. Sedangkan di Pulau Sumbawa, untuk Kabupaten Sumbawa Barat, Bima dan Dompu.

Para saksi ini diperiksa, juga berkaitan dengan upaya tim Pidsus mendalami keterangan mereka terkait perkerjaan terindikasi bermasalah itu. ‘’Tiga saksi juga diperiksa seputar memperkuat keterangan tersangka yang sudah ada,’’ pungkasnya. (ars)

Pemprov Panggil Bulog Dari Hal. 1 Sekda mengatakan, ia akan menanyakan kepada Bulog, kenapa kualitas beras OP tersebut buruk. Jika kualitasnya buruk maka harus diganti dengan yang lain, layak konsumsi. ‘’Bulog itu perusahaan negara, kalau jelek (berasnya) ganti, ada dananya. Yang salah itu, kalau rusak (kualitas buruk) tak mau diganti,’’ imbuhnya.

Muhammad Nur mengatakan, pihaknya sudah menginstruksikan Bulog untuk melakukan OP untuk mentralisir melambungnya harga beras saat ini. Tujuannya, untuk memastikan ketersediaan beras di titik-titik distribusi terpenuhi. Selain itu, supaya alur distribusi menjadi lancar sehingga harga menjadi stabil (normal) kembali. ‘’Sementara saya belum dapat laporan rincinya. Belum terjadi turbulensinya yang mengakibatkan instabilitas ekonomi,’’terangnya.

Ditanya harga beras yang masih tinggi meskipun dilakukan operasi pasar, Sekda mengatakan, itulah maksud dirinya memanggil Bulog. Hal itu untuk memastikan langkahlangkah yang dilakukan Bulog selama ini untuk menekan melambungnya harga beras.

Mengenai OP beras yang dilakukan di pasar-pasar yang dinilai tak terlalu efektif, Sekda mengatakan hal itu nantinya akan dipertimbangkan sebagai masukan kepada Bulog dalam menggelar OP. Efektivitas, daya jangkau dan jelajah OP itu akan menjadi bahan pertimbangan Bulog ke depan jika melakukan OP. ‘’Yang penting, jangan sampai karena ada spekulan masyarakat susah dapat beras. Operasi pasar itu tujuannya penetrasi pasar. Supaya kondisi menjadi pulih,’’

pungkasnya.

Di tempat yang sama, Asisten II Perekonomian dan Pembangunan Setda NTB, Drs. H. L. Gita Ariadi, M.Si menambahkan informasi dari Bulog bahwa jatah beras di NTB masih aman untuk beberapa bulan ke depan. Kemudian, sebentar lagi akan memasuki musim panen.

Lantas kenapa harga beras melambung cukup tinggi sementara stok masih tersedia cukup? Gita mengatakan tidak menutup kemungkinan ada oknum-oknum tertentu yang memanfaatkan situasi melambungnya harga beras secara nasional. “Secara nasional sudah di sebut ada praktik mafia beras. Apa tujuannya, sebagaimana praktik-praktiknya selama ini. Mempreasure pemerintah memanfaatkan situasi, supaya melakukan impor beras,’’ katanya.

Ditanya apakah ada rencana pemprov melakukan sidak ke pemasok-pemasok beras di daerah ini?

Gita mengatakan sidak itu akan dilakukan. Saat ini juga, aparat hukum sedang menelisik kemungkinan adanya oknum-oknum yang melakukan penimbunan beras.

“Apakah ada orang bermain-main seperti itu.

Melakukan penghilangan beras di pasaran. Kita lihat saja,’’ katanya, seraya menambahkan bahwa ada tim terpadu Bulog, pemprov melalui SKPD dan lain sebagainya serta aparat kemananan. ‘’Ini menyangkut hajat hidup orang banyak. Maka ini, negara harus hadir,”pungkasnya. (nas)

Ancam Rombak ’’Kabinet’’ Dari Hal. 1 Gerak cepat Bupati dan Wakil Bupati menjalankan roda pemerintahan untuk menggapai harapan pembangunan cepat menurutnya, tidak bias diikuti para pembantunya. Justru para pembantunya berjalan lambat dan mengecewakan. Kepada Pimpinan SKPD itu, Bupati member waktu hingga enam bulan ke depan. Jika tidak ada perubahan, maka Bupati mengancam akan melakukan perombakan ulang komposisi pejabat (‘’kabinet’’) di lingkup Pemkab Lotim. ‘’Apakah kita akan menurunkan harapan kita. Itu kan tidak bisa karena harus tetap tinggi,’’ tegasnya. Dalam semua aspek kinerja, para pimpinan SKPD ini dinilai Bupati belum ada yang menggembirakan. Jika kondisi ini masih terjadi setelah enam bulan nanti, ia pun akan mencari sosok-sosok yang bisa membantunya.

Katanya, semua orang bisa jadi kepala dinas. Ia pun mengaku gregetan melihat banyak hal yang seharusnya sudah tercapai namun tak kunjung ada hasil. Diantara persoalan yang disinggung Bupati adalah, pembebasan lahan di sejumlah pasar baru yang akan dibangun sampai sekarang belum ada yang dipatok batasnya. Jawaban dari instansi terkait ketika melapor ke Bupati hanya mengatakan, segera-segera saja.

Begitupun sejumlah kepala dinas lain, dalam laporan hanya bisa mengatakan besok-besok saja. Sebagai penanggung jawab dalam setiap aspek pembangunan di Lotim, Ali BD mengaku sudah tidak tahan lihat cara kerja para pejabat yang diangkatnya. ‘’Saya lari kencang, tapi anda ketawa-ketawa di belakang saya. Saya anggap anda telah megolokolok saya,’’ ungkapnya.

Kondisi sekarang, katan-

ya semua ingin jadi pejabat. Tapi menjadi pertanyaan besar apa sebenarnya visinya? Terhadap yang baru dilantik beberapa waktu lalu diingatkan jangan terlalu lama. Diminta segera belajar dan memahami tugas pokok dan fungsinya.

Tidak diinginkan Ali BD, para pejabat itu hanya bagus laporannya. Tetapi tidak sesuai fakta di lapangan. ‘’Cara berpikir saya cepat, karena itu semua harus kerja cepat,’’ imbuhnya. Antara kepala dinas dan kepala bidang di masing-masing SKPD diingatkan pula agar tidak saling menyalahkan.

Bupati juga mengingatkan, kepala bidang tidak boleh menyandera proyek lagi. Ia menduga, ada sejumlah kepala bidang yang mencoba bermainmain. Ada kabid yang seakan-akan jadi penguasa karena merasa sebagai pelaksana. Ada kabid yang menyandera proyek dengan mengharuskan membayar. ‘’Hal itu jelas merupakan tindakan korupsi yang kotor. Itulah katanya yang membuat pembangunan di Lotim terhambat karena anda bermain semua,’’ duganya.

Ketika dilantik, Bupati dalam perkiraan awalnya akan banyak ada perubahan. Akan tetapi, pandangannya salah. Pasalnya, Ia harus memulai lagi dari nol. Padahal dalam benaknya, sekembalinya jadi Bupati akan terasa jauh lebih mudah mengatur birokrasi. ‘’Saya merasa bersalah membiarkan orang pemalas,’’ katanya.

Ali BD tidak ingin, ada pejabat di lingkup Pemkab Lotim hanya bisa baca koran. Ia mengistilahkan kadis yang bisanya momot meco sangat ia tidak senangi. (rus)

Halaman 15

Rencana Pembangunan Gasak Harta Korban Senilai Rp 700 Juta ”Global Hub” akan Dibawa ke Rapat Kabinet Tiga Perampok Ditangkap

Mataram (Suara NTB) Tiga perampok yang terkenal ganas setiap aksinya, akhirnya tidak bisa berkutik setelah ditangkap tim Subdit III Jatanras, Dit Reskrimum Polda NTB. Pelaku masing – masing AS ( 39), SN (28) dan SR (33). Mereka diciduk di kediamannya masingmasing di Lombok Tengah pekan lalu. Bersamanya polisi juga menyita barang bukti tiga unit motor, handphone dan senjata tajam.

Sebelum kawanan rampok ini ditangkap, mereka beraksi di sebuah tambak udang di Pujut, Lombok Tengah, November 2014 lalu.

“Kawanan ini menggasak uang tunai hasil usaha tambak itu, sebesar Rp 700 juta,” kata Kasubdit III Jatanras, AKBP Eka Fathurrahman, SIK, Senin (2/3). Pelaku men-

ghunus senjata tajam dan mengancam korban bernama Rakib akan dibunuh jika melawan.

Atas kejadian itu, Rakib yang menjadi korban melapor kepada pihak kepolisian telah dirampok.

Korban juga mengaku uang tunai Rp 700 juta dibawa kabur pelaku.

Saat itu korban mengaku tidak bisa berbuat apa-apa selain pasrah hartanya diambil, karena istrinya juga diancam dibunuh. Sebelum beraksi para pelaku berkumpul di rumah AS untuk menyusun rencana. Setelah target dipasang, mereka berangkat dengan mobil pick up pada pukul 22.00 Wita. Dalam aksinya AS, SN, dan SR bertugas berjaga-jaga di depan rumah korban. Sementara sembilan orang temannya masuk secara bersamaan untuk mencegah

perlawanan dari korban.

Sementara menurut pengakuan SR, salah satu pelaku, hanya mendapat bagian Rp 60 juta sebagai upahnya terlibat dalam perampokan dimaksud.

Bahkan uang itu diakuinya dipakai untuk merehab rumah. “Sudah saya pakai renovasi rumah,” akunya. Parahnya, uang itu juga dipakai membeli handphone dan beberapa ekor sapi. Mereka kini harus meringkuk di jeruji besi sambil menunggu sembilan rekannya ditangkap. “Kami sedang kembangkan kasus ini, sembilan anggota kawanan mereka akan sedang kami kejar,” terangnya.

Atas perbuatannya, mereka dikenakan pasal 365 KUHP dengan ancaman 12 tahun penjara. (ars)

Mulai Meresahkan, Polisi Razia Geng Motor Mataram (Suara NTB) Gerombolan pengendara yang kerap membuat onar atau dikenal dengan sebutan geng motor, ternyata mulai muncul di Mataram. Tren gaya hidup pengendara kalangan muda yang terjadi di kota – kota besar ini, mulai mengkhawatirkan di Mataram. Minggu (1/3) malam lalu Operasi yang dipimpin Wakapolres Mataram itu, melibatkan 284 personel gabungan Sat Sabhara, Satlantas, Sat Reskrim, dengan titik sasaran di Jalan Majapahit dan Jalan Bung Hatta Mataram.

Ada puluhan motor disita, kebanyakan dari remaja yang berkelompok – kelompok. “Operasi ini kami lakukan karena memang banyak keluhan ulah komunitas motor ini,” kata Kabag Ops Polres Mataram, Ko-

mpol Mujahidin. Senin (2/3).

Selain motor, mereka juga mengamankan besi karat, yang diduga digunakan senjata oleh oknum pemuda tersebut.

Dari laporan yang diterima pihaknya, aksi mereka saat di jalan sudah masuk tahap meresahkan. Bahkan dalam kejadian beberapa waktu lalu, salah seorang anggota polisi dihadang dan dianiaya sekelompok pemuda, yang diduga komunitas geng motor. Pelaku pemukulan dan perusakan kendaraan aparat itu, hingga kini masih dalam pengejaran.

Masih kaitan dengan operasi geng motor itu, para pemuda yang kedapatan tidak membawa kelengkapan kendaraan, diberikan pembinaan. Sayangnya sebagian banyak yang kabur berhamburan menyadari apar-

at datang mendekati mereka.

Sementara motornya langsung diamankan. “Kami bekerjasama dengan Satantas dan Sateskrim untuk memeriksa semua motor mereka yang diamankan,” tegas Mujahidin, dalam rangka mengecek, apakah sepeda motor itu ada yang masuk dalam laporan kehilangan. Jika memang ada indikasi kearah pidana, maka mereka akan diproses.

Sementara menindaklanjuti operasi kemarin, masih akan tetap dilakukan razia, maupun patroli umumnya, khususnya patroli untuk kasus tiga C (Curat, curas, curanmor). Kegiatan ini masih ada kaitannya dengan operasi bersandi Jaran Gatarin 2015, yang akan berlangsung hingga tanggal 7 Maret mendatang. (ars)

Rehabilitasi RTLH Butuh Rp 50 Miliar Mataram (Suara NTB) Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) NTB, Drs. Bachrudin, M.Pd mengatakan, tahun 2015 ini, Pemprov akan merehabilitasi sebanyak 2.000 Rumah Tak Layak Huni (RTLH). Jumlah anggaran yang dibutuhkan sekitar Rp 50 miliar.

Sementara, dalam APBD murni 2015, Pemprov hanya menganggarkan sebesar Rp 205 miliar. Untuk itu, akan kembali dilakukan pengajuan anggaran rehabilitasi RTLH dalam pembahasan APBD Perubahan 2015. “Kita akan mulai di APBD Perubahan. Totalnya Rp 50 miliar untuk rehabilitasi 2.000 unit kalau saya lihat secara keseluruhan,” sebut Bachrudin.

Ia menjelaskan, untuk program rehabilitasi RTLH itu, ada dua pola yang akan diterapkan Pemprov NTB. Yakni pembangunan rumah baru dan rehabilitasi RTLH dengan sistem stimulan. Untuk pembangunan baru RTLH, berdasarkan hasil hitung-hitungan Dinas PU, anggaran yang dibutuhkan sekitar Rp 25 juta sampai Rp 30 juta per unit. Sementara untuk rehabiltasi RTLH dengan sistem stimulan sebesar Rp 7,5 juta per unit.

“Kalau PU itu bangun baru sekitar Rp 25

juta, kalau itu pihak ketiga yang kerjakan.

Mungkin 60 persen bangun baru dan 40 persen bantuan stimulan. Kita akan usulkan 2.000 unit tahun ini rehabilitasi RTLH,” terangnya.

Dalam rehabilitasi RTLH ini, lanjut mantan Kepala Disosdukcapil NTB ini, ada sharing anggaran dari pemerintah kabupaten/kota.

“Yang ditangani provinsi tak lagi ditangani kabupaten. Dia memperbanyak unit yang akan direhabilitasi. Supaya jangkauannya lebih besar. Kabupaten memilih sasaran sendiri, provinsi sendiri untuk menghindari doublenya pembiayaan,” pungkasnya.

Ditambahkan, dalam rehabilitasi RTLH ini, Pemprov NTB akan bekerjasama dengan TNI. Direncanakan, setiap satu desa ada satu TNI yang mengawasi proses pembangunan RTLH itu. Sehingga, proses pembangunan rumah bagi warga miskin itu dikerjakan sesuai peruntukannya.

Untuk rehabilitasi RTLH dengan pola stimulan, dananya langsung ditransfer ke kelompok penerima yang jumlah anggotanya 10 orang. Namun, sebelum bantuan itu diberikan, pihaknya akan memverifikasi kelayakan penerima bantuan tersebut. (nas)

Mataram (Suara NTB) Pemerintah pusat memiliki program untuk membangun tol laut di sejumlah daerah di Indonesia. NTB menangkap peluang itu dengan mengajukan pembangunan “Global Hub” atau Kota Bandar Internasional Kayangan di Lombok Utara dalam Musrenbang Regional Jawa, Bali dan Nusa Tenggara akhir 2014 lalu. Rencananya, usulan pembangunan global hub itu akan dibawa ke rapat kabinet.

“Untuk program global hub di Kayangan yang boleh dikatakan program ambisiuas maka nanti akan diputuskan di rapat kabinet.

Konsepnya di Kayangan itu, membangun Singapura Besar,” kata Kepala Bappeda NTB, H. Chairul Mahsul, SH, MM saat sarasehan pembangunan NTB tahun 2016 di Mataram, belum lama ini.

Ia mengatakan, Pemprov NTB mencoba mennagkap peluangpeluang program yang terdapat dalam RPJMN 2015-2019 di bawah pemerintahan Jokowi-JK. Pembangunan global hub itu, lanjutnya, nantinya menjadi kawasan terpadu/terintegrasi. Ada pelabuhan peti kemas, pelabuhan laut, kawasan industri, pemukiman, pariwisata dan kawasan konservasi.

“Lahan yang dibutuhkan itu sekitar 10 ribu hektar. Ini perlu kita jaring, kita tangkap. Bahwa pak Jokowi JK itu adalah program tol laut. Provinsi mencoba mennagkamenangkap peluang yang ada di pemerintah pusat,” imbuhnya.

Pemprov NTB melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) sedang menyiapkan review Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2013-2018. Review RPJMD itu dimaksudkan untuk menyesuaikan dengan RPJMN 2015-2019 pemerintahan Jokowi-JK. “Kami di provinsi sedang mempersiapkan review RPJMD 2013-2015 dan akan melihat hubungannya apakah kuat dengan RPJMN pemerintahan Jokowi – JK,” katanya.

Terpisah, Bupati Lombok Utara, Djohan Sjamsu, SH mengatakan pembangunan global hub itu saat ini sedang dalam proses. Terkait dengan studi kelayakan pembangunan Kota Bandar Internasional itu sudah dilakukan. “Kita tinggal tunggu waktu, audiensi dengan Presiden. Jadi perlu provinsi dan KLU menjelaskan ke presiden. Mudah-mudahan nanti dengan dikeluarkan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), global hub itu pasti jadi,” katanya. (nas)

IPM NTB Rendah karena Pemda Kurang Kompak Mataram (Suara NTB) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) NTB masih rendah, berada di urutan ke-33 dari 34 provinsi di Indonesia. Wakil Ketua DPR RI, H. Fahri Hamzah menyampaikan NTB masih kalah dengan NTT dan Papua Barat. Salah satu penyebabnya menurut politisi PKS ini karena pemerintah daerah (pemda) kurang kompak.

Untuk meningkatkan kualitas IPM ini, ia menyarankan kepada Gubernur NTB yang menjadi koordinator pembangunan di NTB untuk lebih banyak berbicara dengan para pemangku kepentingan (stakeholders) baik di tingkat pusat maupun di daerah. Dengan demikian, semua pihak memiliki pandangan yang sama tentang hal apa saja yang harus dibangun dan ditingkatkan dalam mendongkrak IPM NTB. “Sehingga punya kesamaan pandangan tentang apa yang mesti dibangun dan apa yang mesti diprioritaskan dan sebagainya.

Jangan sendiri-sendiri, sebab nanti bisa-bisa tidak didukung oleh yang lain,” sarannya.

Fahri mengatakan kelemahan

NTB dibandingkan provinsi tetangga, NTT sehingga IPM-nya lebih tinggi karena keaktifan pemda NTT dalam memanfaatkan pejabat pusat yang ada di berbagai lembaga baik itu Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, Kementerian Pekerjaan Umum, dan lainnya.

“Sehingga diam-diam mereka melakukan pembangunan dan bisa melampaui kita,” cetusnya.

Untuk urutan IPM, NTB baru bisa mengalahkan Papua. “Dengan Papua Barat pun kita kalah,” sesalnya. Menurutnya hal ini menjadi pukulan kemunduran yang luar biasa. Rendahnya IPM NTB ini menurutnya sangat terasa ketika berbicara di daerah-daerah pesisir atau pinggiran.

Anggota DPR RI daerah pemilihan (Dapil) NTB ini menegaskan bahwa semua pihak harus mengedepankan kekompakan untuk meningkatkan kualitas IPM NTB ke depan. Pihaknya juga siap memfasilitasi dan berkoordinasi dengan pemerintah pusat dalam rangka menampung kepentingan daerah. “Ini perlu kekompakan. Kompak artinya kita diam, datang dengan proposal yang sama, tidak perlu ribut-ribut,” demikian Fahri Hamzah. (ynt)

BPMPD Khawatir Pengelolaan ADD Bermasalah Dari Hal. 1 Untuk itu, katanya, dalam pengelolaan dana desa itu, pemerintah telah menyiapkan bekas tenaga pendamping Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) untuk menjadi pendamping desa. Para pendamping ini, lanjut Bachrudin akan diberikan pelatihan men-

genai pelaporan yang baik mengenai penggunaan anggaran.

“Pendamping menyampaikan ke desa bagaimana pembukuannya. Satu pendamping itu akan mendampingi 10-15 desa,”sebutnya.

Mengenai ADD ini, kata Bachrudin, sampai saat ini belum ada petunjuk teknis (juknis) dari pemeirntah pusat yang diterima se-

cara tertulis. Namun, AD yang diterima masing-masing desa tahun ini bervariasi antara Rp 700 juta sampai Rp 1,4 miliar per desa.

Bachrudin mengatakan, pertanggungjawaban penggunaan ADD itu mengikuti pola penggunaan aturan perbendaharaan negara. Hal itu sama seperti pertanggungjawaban penggunaan dana SKPD/dinas. Pen-

gawasannya juga ketat oleh BPKP, BPK dan Inspektorat.

Ditanya mengenai desa pemekaran yang belum memiliki nomor registrasi, yang terancam tak bisa dapat ADD? Ia belum mengetahui perkembangan selanjutnya. Namun, itu nantinya menjadi kebijakan pemerintah kabupaten/kota, apakah anggarannya berasal dari desa induk.

Di seluruh NTB, terdapat 60 desa pemekaran terancam tak akan mendapatkan Alokasi Dana Desa (ADD). Pasalnya, 60 desa pemekaran tersebut belum memiliki kode wilayah. Sebanyak 60 desa pemekaran itu tersebar di Lombok Tengah 15 desa, Bima 23 desa dan Dompu 18 desa. Jumlah desa di NTB sebanyak 995 desa. (nas)

NTB Raih ’’Government Award’’ Bidang Pariwisata Dari Hal. 1 Dikatakan, penghargaan itu merupakan kali ketiga dilaksanakan atas kerjasama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dengan Majalah Sindo Weekly. Menurut Fathul, NTB berhasil mengalahkan Provinsi Bangka Belitung dalam pengembangan pariwisata sehingga mendapatkan penghar-

gaan itu. ‘’Pak Gubernur akan hadir menerima penghargaan itu tanggal 19 Maret 2015. Penghargaan itu diberikan, salah satunya NTB berhasil meningkatkan angka kunjungan wisatawan. Tahun sebelumnya Raja Ampat yang dapat. Kita bersaing kemarin dengan Provinsi Bangka Belitung,’’ sebutnya.

Terkait dengan angka kun-

jungan wisatawan baik domestik dan mancanegara ke NTB terus mengalami peningkatan.

Tahun 2014 lalu, sesuai dengan data yang dikeluarkan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) NTB, total angka kunjungan mencapai 1,6 juta orang wisatawan lebih. Angka tersebut meningkat dibandingkan tahun 2013 yang mencapai 1,3 juta wisatawan.

Tahun 2013, total kunjungan ke NTB tercatat sebanyak 1.357.602 wisatawan. Sementara, pada tahun 2014 wisatawan yang datang berkunjung ke Lombok dan Sumbawa kurang lebih mencapai angka 1,6 juta orang lebih Total angka kunjungan wisatawan ke NTB tahun 2014 sebanyak 1.629.122 orang. Rinciannya, wisatawan mancanegara sebanyak 752.306 orang

dan wisatawan domestik sebanyak 876.816 orang. “Peningkatan kunjungan ini cukup signifikan,” terangnya.

Sementara itu, pada tahun 2015 ini, Pemprov NTB terus berupaya mendongkrak tingkat kunjungan wisatawan ke daerah ini. Sesuai RPJMD NTB 2014-2018, target angka kunjungan tahun 2015 ini sebanyak 1.705.400 orang. (nas)

Beras ’’Mengalir’’ ke Luar Daerah Dari Hal. 1 di Pelabuhan Lembar dan Pelabuhan Badas. Bisa jadi kenaikan harga akibat dari banyaknya beras kita yang dikirim keluar daerah,” kata Kepala BPS Provinsi NTB, Drs. Wahyudin, MM, Senin (2/3) di Mataram.

Bahkan pada Desember 2014 lalu, dicatat sebanyak 4.000-an ton yang dikirim juga oleh pengusaha melalui dua pelabuhan tersebut. Ini melalui pelabuhan resmi, pengiriman melalui pelabuhan-pelabuhan jalur tikus (pelabuhan tradisional) dipastikan tidak terpantau BPS. Beras telah menjadi penyumbang terbesar inflasi, khususnya

di Kota Mataram. Bahkan sumbangannya sebesar 0,14 persen.

Berbeda halnya dengan Kota Bima yang justru harga berasnya turun dan tidak begitu besar memberikan andil inflasi.

Ia mengakui, bahwa harga beras saat ini relatif lebih tinggi, bahkan dari hasil tinjauannya langsung di beberapa pasar tradisional untuk saat ini beras kelas super memang sedang mengalami kekurangan stok. Sehingga harganya bisa mencapai Rp 12.500/Kg. “Yang ada hanya beras medium, bahkan kami juga meninjau langsung di penggilingan, harganya memang 11.000 dari penggilingan,” katanya menjawab mengapa daerah lum-

bung beras harga berasnya di pasar meroket.

Wahyudin kemudian memberikan gambaran data umum, Angka Sementera (Asem) Produksi Padi dan Palawija Provinsi NTB tahun 2014. Berdasarkan angka sementara tahun 2014 luas panen padi tercatat sebesar 433.712 hektar, yang terdiri dari 371.604 hektar padi sawah dan 62.108 hektar padi ladang. Dibandingkan dengan tahun 2013, angka luas panen padi ini menurun sebanyak 4.345 hektar.

Penurunan terjadi pada luas panen padi sawah, yaitu dari 382.840 hektar pada tahun 2013 menjadi 371.604 hektar pada tahun 2014. Sedangkan untuk

padi ladang, terjadi peningkatan luas panen dari 55.217 hektar pada tahun 2013 menjadi 62.108 hektar pada tahun 2014.

Seiring dengan penurunan luas panen padi, produktivitas padi juga mengalami penurunan, yaitu dari 50,08 kuintal/ ha pada tahun 2013 menjadi 48,80 kuintal/ha tahun 2014. Pada tahun 2014, produktivitas padi sawah dan padi ladang mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2013.

Produktivitas padi sawah pada tahun 2013 sebesar 51,44 kuintal/ha, turun0,38 persen pada tahun 2014 menjadi 51,24 kuintal/ha. Sedangkan padi ladang pada tahun 2013 sebesar 40,65 kuintal/ha, turun

15,82 persen pada tahun 2014 menjadi 34,22 kuintal/ha.

Dengan data luas panen dan produktivitas seperti yang disebutkan diatas, dapat dihitung angka sementara produksi padi tahun 2014 adalah sebesar 2.116.637 ton gabah kering giling, yang terdiri dari 1.904.110 ton padi sawah dan 212.257 ton padi ladang.

Berdasarkan angka tersebut, berarti terjadi penurunan produksi dibandingkan tahun 2013 sebesar 3,51persen atau sebanyak 77.061 ton. Penurunan ini terjadi selain karena produktivitas yang menurun, juga disebabkan menurunnya luas panen padi. (bul)

Ali Siap Terima Risiko, PAN NTB Siapkan Muswil Dari Hal. 1 “Kalau kemudian itu akan mempersulit proses Muswil dan segalanya, ya pakai Plt. Ada itu dari pihak DPP, wacana itu yang memberikan masukan. Tapi kita tetap mau arif. Kita biarkan berjalan apa adanya, tidak akan melakukan itu dan ini,” ujarnya.

Ia menegaskan, rekan-rekan-

nya di kepengurusan DPW PAN NTB tentu nanti akan melihat kader-kader PAN yang sebelumnya bersikap terlalu keras sebelum kongres digelar.

Ia juga menyindir pendukung Hatta Rajasa, bahwa sangat wajar jika hasil kongres ini akan menghadirkan mimpi buruk bagi kans mereka untuk tampil di Pilkada. “Boleh dibilang itu menjadi

nightmare bagi mereka. Orang-orang itu, ya sudahlah, nightmare.”

Terpisah, Ketua PAN Kabupaten Lombok Utara, Hasbullah Muis, mengakui adanya sejumlah kader yang melakukan tindakan-tindakan yang mengarah pada perpecahan di internal partai menjelang kongres kemarin. Karenanya, ia menegaskan, perlu adanya eval-

uasi di setiap jenjang kepengurusan PAN terhadap pengurus yang bersikap demikian. ‘’Apabila ada kader yang selama ini bertindak, dan berperilaku kemudian menyampaikan statemen-statemen yang sudah memprovokasi partai, yang sudah kemudian menyerang institusi partai, maka partai harus bertindak tegas. Tentu mekanisme tinda-

kan tegas itu harus ada di dalam partai. Itu berlaku menyeluruh.

Tidak memandang jenjang, tapi berbicara tentang kader secara nasional,” tandasnya.

Menurutnya, bentuk tindakan tegas adalah dengan menjatuhkan sanksi, mulai dari memberikan teguran hingga pemecatan sebagai bentuk sanksi terberat. (aan)

Selasa, 3 Maret 2015

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

(ant/Bali Post)

SATU JUTA AL-QURAN DIGITAL BRAILLE - Imam Besar Masjidil Haram Syekh Adel Al Kabani (kedua kiri) didampingi Wakapolri Komjen Pol. Badrodin Haiti (kiri)secara simbolis memberikan Al Quran kepada penyandang tuna netra pada peluncuran Al-Quran Digital Braille dan doa bersama di Zam-zam Restaurant, Kemang, Jakarta, Minggu (1/3). Imam Besar Masjidil Haram itu selain memberikan satu juta Al-Quran Braille kepada penyandang tuna netra, juga mendukung adanya hukuman mati di Indonesia terutama terhadap pengedar narkoba.

KPK Mengaku Kalah dalam Kasus BG Jakarta (Suara NTB) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku kalah dalam penanganan kasus dugaan tindak pidana korupsi terkait transaksi-transaksi mencurigakan dengan tersangka Kepala Lembaga Pendidikan Polri Komisaris Jenderal Pol Budi Gunawan (BG).

Zulkifli Hasan Pastikan Tidak Ada Perpecahan di PAN (ant/Bali Post)

KETUM PAN - Ketua Umum PAN Terpilih Zulkifli Hasan (kanan tengah) memeluk Ketua Umum PAN periode 20102015 Hatta Rajasa (kiri tengah) usai pemilihan ketua umum PAN periode 2015-2020 pada Kongres IV Partai Amanat Nasional (PAN) di Hotel Westin, Nusa Dua, Bali, Minggu (1/ 3). Zulkifli Hasan unggul enam suara dari Hatta Rajasa dalam pemungutan suara pemilihan ketua umum PAN.

Nusa Dua (Suara NTB) Ketua Umum DPP PAN terpilih, Zulkifli Hasan, memastikan tidak ada perpecahan sama sekali pascapemilihan ketua umum PAN yang berlangsung semalam di Hotel Westin, Bali.

“Saya akan mempersatukan kembali semua untuk bersama-sama untuk membesarkan partai. Tidak ada yang disingkirkan, semua bersama-sama,” kata Zulkifli di Hotel Westin, Nusa Dua, Bali, Senin (2/3).

Bahkan, Zulkifli akan mengajak Hatta Rajasa untuk menyusun kepengurusan partai lima tahun kedepan.

“Habis ini saya dan Pak Hatta akan duduk sama-sama. Kita bicarakan mesin pengurus bersama-sama. Jadi tidak ada yang ditinggalkan. Kita bersama-sam, tidak ada copot mencopot,” tegas Ketua MPR RI itu.

Ketika ditanya, apakah jabatan sebagai Ketua MPR RI akan dilepas, Zulkifli mengatakan, dirinya tidak akan melepas jabatan tersebut.

“MPR dan Ketum sejalan saja. Kalau MPR tugasnya melantik dan memberhentikan Presiden dan itu sudah. Tidak masalah,” kata dia. (ant/Bali Post)

“Liga pemberantasan korupsi harus berjalan. Untuk satu kasus ini, kami KPK terima kalah, tapi tidak berarti harus menyerah. Masih banyak kasus di tangan kami,” kata Pelaksana Tugas (Plt) Ketua KPK Taufiequrachman Ruki dalam konferensi pers di gedung KPK Jakarta, Senin (2/3).

“Masih ada 36 kasus yang harus diselesaikan, kalau terfokus pada kasus ini yang lain jadi terbengkalai belum lagi prapredilan-praperadilan yang diajukan,” katanya dalam konferensi pers bersama pemimpin KPK yang lain serta Jaksa Agung HM Prasetyo, Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Tedjo Edi Purdijatno, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H Laoly, Wakil Kepala Polri Komisaris Jenderal Pol Badrodin Haiti.

Jaksa Agung menyatakan kasus Budi Gunawan akan dilimpahkan ke Kejaksaan Agung dan terbuka kemungkinan untuk diserahkan ke Badan Reserse Kriminal Polri karena Polri sudah pernah melakukan penyelidikan terhadap kasus tersebut.

“Kasus Komjen BG yang ditangani KPK dan dinyatakan tidak sah oleh pengadilan diserahkan ke Kejaksaan.

Kejaksaan akan melanjutkan ke Polri karena dinilai penangannya akan lebih efektif karena sudah pernah menangai kasus ini sebelumnya,” kata Prasetyo.

Ruki mengatakan pimpinan KPK

harus bisa mengatur sumber daya di KPK agar dapat tetap memberantas korupsi dan tidak hanya terfokus pada kasus itu saja.

“Pak Jaksa Agung dan dan Pak Kapolri punya tangung jawab hukum menangani kasus dengan baik dan proper karena jalan (pelimpahan) ini bukan penanganan yang berada di luar hukum,” katanya.

“Pertemuan kami sangat teknis antara KPK, Polri dan Kejaksaan Agung, dan kami mengerucut untuk memutuskan kalau hal ini harus diselesaikan dan tidak boleh keluar dari jalur hukum,” tambah Ruki.

Pelimpahan kasus Budi Gunawan ke Kejaksaan yang membuka kemungkinan penyerahan penanganan kasus itu ke Polri, menurut KPK bukan berarti KPK tidak melalukan upaya hukum apapun terkait putusan hakim tunggal Sarpin Rizaldi dalam praperadilan 16 Februari 2015.

Keputusan itu menyatakan surat perintah penyidikan No.03/01/01/2015 tanggal 12 Januari 2015 yang menetapkan Komisaris Jenderal Pol Budi Gunawan sebagai tersangka oleh KPK tidak sah dan tidak berdasar hukum karenanya penetapan perkara tak punya kekuatan hukum mengikat.

“Jangan diartikan bahwa yang dilakukan ini KPK belum melakukan upaya hukum apapun. Kesimpulan perkara ini dilimpahkan ke Kejaksaan

sudah melalui proses sebelumnya yang kami sebut melakukan langkah hukum,” kata Plt Wakil Ketua KPK Johan Budi.

“Putusan praperadilan menyatakan BG bukan subjek hukum yang bisa ditangani KPK sesuai pasal 11 UU No. 30 tahun 2002 tentang KPK, KPK menghormati proses hukum itu,” tambah dia.

KPK pun sudah mengambil langkah untuk mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA) tapi pengajuan kasasi itu ditolak karena tidak memenuhi syarat formal.

“KPK juga mengirim surat ke MA. Saya belum tahu jawaban MA, sementara situasi di KPK tidak nyaman karena ada panggilan-panggilan (ke Mabes Polri). Langkah ini harus cepat diambil, tapi langkah ini harus firm yang dilakukan sesuai normanorma hukum bukan keluar dari norma-norma hukum,” katanya.

Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Tedjo Edi menyatakan pelimpahan penanganan perkara tersebut bukan merupakan barter kasus.

“Saya tidak melihat ada barter, antara KPK, Kejaksaan dan Polisi. Dukungan kami terhadap eksistensi KPK juga menjelaskan komitmen pemerintah atau Bapak Presiden terhadap pemberantasan korupsi,” kata Tedjo. (ant/Bali Post)

KPK Limpahkan Kasus BG ke Kejaksaan KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) melimpahkan kasus dugaan tindak pidana korupsi terkait transaksitransaksi mencurigakan dengan tersangka Komisaris Jenderal (Komjen) Pol BudiGunawan(BG)keKejaksaanAgung.

“Kasus Komjen BG yang ditangani KPK dan dinyatakan tidak sah oleh pengadilan diserahkan ke Kejaksaan. Kejaksaan akan melanjutkan ke Polri karena dinilai penangannya akan lebih efektif karena sudah pernah menangani kasus ini sebelumnya,” kata Jaksa Agung HM Prasetyo dalam konferensi pers di gedung KPK Jakarta, Senin (2/3).

Konferensi pers itu dilakukan bersama dengan Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Tedjo Edi Purdijatno, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H Laoly, Wakil Kepala Polri Komisaris Jenderal (Komjen) Pol Badrodin Haiti, serta lima pimpinan KPK yaitu Taufiquerachaman Ruki, Johan Budi SP, Indriyanto Seno Adji, Zulkarnain dan Adnan Pandu Praja.

“Supaya lebih efektif, saya sebagai Jaksa Agung akan menyerahkan ber-

kas perkara dari Kejaksaan dan akan diserahkan ke Polri untuk diselesaikan sebagaimana mestinya,” kata Prasetyo.

Menurut Prasetyo, Mabes Polri memang sudah pernah melakukan penyelidikan terkait dugaan rekening gendut Budi Gunawan pada 2010 dan berdasarkan hasil penyelidikan Badan Reserse Kriminal Polri menilai rekeningnya wajar.

Ia menjelaskan setelah ada putusan hakim praperadilan yang menyatakan penetapan Budi Gunawan sebagai tersangka oleh KPK tidak sah penanganan perkara itu harus ditinjau ulang.

“Persoalannya, KPK sesuai UU No.30 tahun 2002 tentang KPK tidak mungkin menghentikan perkara yang disidik KPK sendiri, sementara putusan pengadilan adalah final dan mengikat dan harus dipatuhi dan dilaksanakan,” kata Prasetyo.

Solusinya, menurut Prasetyo, adalah KPK menyerahkan kasus penanganan tersebut ke Kejaksaan.

“Atas dasar kesepakatan rapat kami bersama, karena KPK tidak mungkin menghentikan penyidikannya, KPK menyerahkan penanganan perkara Budi Gunawan kepada Kejaksaan Agung,” katanya.

KPK, menurut dia, akan menyerahkan berkas-berkas hasil penyelidikan dan penyidikan terkait kasus Budi Gunawan ke Kejaksaan Agung disertai catatan KPK bahwa kepoli-

sian pun sudah pernah menangani kasus tersebut.

“Kami akan kaji, Kejaksaan akan mempelajari, dan bagaimana tindak lanjut penanganannya ini untuk kasus BG,” tambah Prasetyo. Tujuan pelimpahan kasus tersebut, menurut Prasetyo, hanya demi kepraktisan dan efektivitas kerja KPK, Polri dan Kejaksaan.

“Jadi tidak perlu ada kecurigaan dan sebagainya. Kami percayakan, kalau pun Kejaksaan melanjutkan ke Polri untuk dipelajari, kita percayakan untuk menyelesaikan kasus sebaik-baiknya,” katanya.

Apalagi, menurut Prasetyo, penanganan kasus itu di KPK belum maksimal.

“KPK pun dalam menangani perkara-perkara BG belum maskimal. Saksi-saksi belum berhasil dipanggil dan diperiksa, sementara ada putusan prapreradilan penetapan sebagai tersangka tidak sah, sehingga tidak akan melanjutkan perkara.

Sementara KPK tidak mungkin menghentikan perkara sendiri sehingga alurnya diserahkan ke Kejaksaan Agung,” jelas Prasetyo.

Badan Reserse Kriminal Polri, yang pernah mengani kasus Budi Gunawan dalam surat bernomor R/1016/Dit Tipideksus/X/2010/Bareskrim, menyatakan Budi Gunawan bersih dari kasus transaksi keuangan mencurigakan.

Surat bertanggal 20 Oktober 2010 itu ditandatangani oleh Direktur Khusus Badan Reserse Kriminal Polri saat itu, Kombes Arief Sulistyanto, yang kini menjadi Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Barat.

Penyidikan tersebut merupakan hasil laporan hasil penyelidikan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) terhadap rekening Budi Gunawan, yang menemukan ada anaknya, Hervianto, yang pada 2005 berusia 19 tahun mendapat pinjaman dari PT Pasific Blue senilai 5,9 miliar dolar AS. Dari keseluruhan pinjaman itu Rp57 miliar diberikan dalam bentuk tunai dan Rp32 miliar di antaranya disetorkan ke rekening Budi Gunawan. (ant/Bali Post)