SUARA NTB 3 APRIL 2013

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK SUMBAWA ECERAN Rp 2.500

Rp. 40.000 Rp. 45.000

SUARA NTB Pengemban Pengamal Pancasila

RABU, 3 APRIL 2013

12 HALAMAN NOMOR 24 TAHUN KE 9 Online :http://www.suarantb.com E-mail: hariansuarantb@yahoo.co.id

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Usut Dugaan SK Honorer Fiktif Praya (Suara NTB) Pemkab Lombok Tengah (Loteng) saat ini tengah menyiapkan langkah untuk menelusuri dan mengusut dugaan Surat Keputusan (SK) pengangkatan tenaga honorer fiktif, dalam proses verifikasi tenaga honorer kategori dua (K2). Tim khusus yang dikomandoi Inspektorat Loteng bersama dengan Badan Kepegawai Daerah (BKD) pun sudah dibentuk untuk mengemban tugas tersebut.

Demikian diungkapkan Asisten I Setda Loteng, Ir. L. Moh. Amin, M.M., saat dikonfirmasi Suara NTB di ruang kerjanya, Selasa (2/4). Ditemuai usai menemui ratusan tenaga honorer Loteng, Amin menjelaskanya, target utama pemerintah daerah saat ini yakni mengusut kebenaran informasi tersebut. “Hari ini (Selasa kemarin,red) tim sudah mulai bekerja,” tegasnya.

Bersambung ke hal 5

Bentrok, Mahasiswa dengan Petugas Kejaksaan Mataram (Suara NTB) Bentrokan antara mahasiswa dengan pegawai Kejaksaan terjadi, Selasa (2/4) siang kemarin. Mahasiswa dari Gerakan Solidaritas untuk Perempuan (GSP) terlibat baku hantam dengan pegawai Kejaksaan, hingga menyebabkan korban luka dari kedua kubu.

Aksi itu masih terkait kriminalisasi terhadap Hj Tina Supiyati yang perkaranya kini sedang disidangkan di Pengadilan Negeri (PN) Mataram.

Aksi yang awalnya berlangsung damai berlangsung pukul 09.00 Wita itu, memanas ketika mahasiswa melakukan aksi bakar ban di depan gerbang Kejaksaan. Aksi yang dijaga puluhan aparat kepolisian itu, disaksikan

TO K O H

dengan ekspresi emosi oleh para petugas Kejaksaan. Apalagi diantara mahasiswa sempat mengeluarkan kata-kata kasar, membuat para pegawai Kejaksaan berang.

Bentrok tak terhindarkan ketika salah seorang mahasiswa bernama Rizal melompat dan naik ke atas mobil dinas Kejaksaan. Aksi itu membuat para pegawai Kejaksaan berhamburan keluar dan mengejar Rizal.

Belasan mahasiswa yang terlibat dalam aksi pun kocar kacir dikejar petugas Kejaksaan ke arah timur melalui Jalan Langko.

Sebagian diantara mereka kabur ke arah gang menuju Lingkungan Pelita. Dua diantaranya masuk ke Kantor Samsat.

Bersambung ke hal 5

SELURUH tim pemenangan pasangan Calon Gubernur/ Wakil (Cagub/Cawagub) NTB, sepakat untuk menurunkan segala atribut kampanye yang banyak terpasang di tempat-tempat umum. Tidak hanya itu, tim pemenangan juga setuju untuk menghentikan iklan kampanye cagub-cawagub di media massa sampai tahapan kampanye mulai dilaksanakan.

Kesepakatan ini lahir dalam rapat koordinasi yang dilakukan oleh KPU bersama dengan seluruh tim pemenangan calon yang berlangsung di gedung KPU NTB Selasa (2/ 04). Ketua KPU NTB Fauzan Khalid, S.Ag,MSi mengatakan, seluruh tim pasangan cagubcawagub sudah sepakat untuk menurunkan semua atribut paling lambat sampai tanggal 5 April mendatang.

Bersambung ke hal 5 Fauzan Khalid

Tiga Petugas Bea Cukai Ditahan gal dari Singapura itu akan bertambah. ‘’Tiga tersangka sudah kami tahan, demi memudahkan penyidikan,’’ kata Kapolda NTB usai pertemuan dengan Komisi III DPR RI, Selasa (2/4). Namun ia enggan menyebut siapa saja tersangka dimaksud.

Bersambung ke hal 5

Diduga Terima Suap Miliaran Rupiah

KO M E N TTAA R

(Suara NTB/dok)

Pengasuh Pesantren Al-Aziziah Gunung Sari Lombok Barat

Penahanan tiga tersangka itu dibenarkan Kapolda NTB, Brigjen Pol. Mochammad Iriawan, SH,MH,MM. Alasan penyidik menahan ke tiga tersangka, demi memudahkan proses penyidikan. Dari pengembangan penyidikan, kapolda memastikan tersangka penyelundupan barang ile-

(Suara NTB/dok)

RIBUAN tenaga honorer yang protes tidak masuk dalam kategori 2 (K2) nampaknya harus gigit jari.

Pasalnya, penetapan tenaga honorer K2 yang diumumkan belum lama ini oleh pemerintah sepenuhnya hasil verifikasinya dilakukan pemerintah pusat. Bahkan kemungkinan, tenaga honorer yang sudah masuk dalam K2 akan terpental dalam uji publik yang segera akan dilaksanakan dalam waktu dekat ini jika tidak memenuhi persyatan.

Kepala BKD dan Diklat NTB, Drs. H. Muh. Suruji mengatakan tidak ada perbaikan atau penambahan jumlah tenaga honorer yang masuk dalam K2. ”Perbaikan mengurangi (honorer K2, Red) ya tetapi kalau menambah tidak,” ujarnya dikonfirmasi Suara NTB, Selasa (2/4).

Bersambung H. Muh. Suruji ke hal 5

TGH. Mustafa Umar

Mataram (Suara NTB) Polda NTB akhirnya menempuh langkah tegas dalam kasus dugaan penyelundupan blackberry (BB)dan iPhone. Tiga diantara tujuh petugas Direktorat Jenderal Bea Cukai Mataram yang ditetapkan sebagai tersangka, akhirnya ditahan.

Perbanyak Sosialisasi

Terancam Terpental

Apa yang patut kita syukuri dari lima tahun pemerintahan TGB? Bagi saya dimulainya pembangunan Islamic Center adalah prestasi yang patut kita syukuri. Pembangunan Islamic Center merupakan pertanda dakwah Islam yang rahmatan lil alamin tetap tegak berdiri di bumi NTB. Saya mendukung TGB untuk menuntaskan pembangunan Islamic Center. Insya Allah penuh barokah.

(Suara NTB/ars)

TERLUKA - Lalu Ardian, ajudan Kajati NTB terluka dan mengusap darah di hidungnya akibat hantaman kayu dari mahasiswa.

PENAHANAN tiga petugas Direktorat Jenderal Bea Cukai Mataram yang bertugas di Bandara Internasional Lombok (BIL), ternyata tidak saja karena diduga terlibat penyelundupan 4.482 BB dan Iphone. Aparat Kepolisian mencium indikasi, para tersangka sudah terlibat kasus serupa sejak Okto-

ber 2012 lalu.

Demikian diungkapkan Kapolda NTB, Brigjen.

Pol.Mochammad Iriawan, SH.MH,MM, Selasa (2/4).

Ada dugaan yang bersangkutan meloloskan penyelundupan itu sudah 20 kali sejak Oktober 2012.

Bersambung ke hal 5

Penyergapan Teroris di NTB

Komisi III Telusuri Indikasi Pelanggaran Densus 88 Mataram (Suara NTB) Kasus penyergapan disertai penembakan lima terduga teroris di Bima dan Dompu 4 – 5 Februari lalu, belum berakhir.

DPR RI masih mempersoalkannya, karena dinilai ada indikasi pelanggaran HAM yang dilakukan aparat Densus 88. Dalam rangka itu, sembilan orang dari Komisi III kemarin bertemu langsung dengan Kapolda NTB, Brigjen Pol Mochammad Iriawan, SH,MH,MM dalam rangka menghimpun

informasi terkait kejadian itu.

Selain soal penggerebekan oleh Densus di Dompu dan Bima, hal lain yang diklarifikasi terkait kasus kerusuhan di Sumbawa Besar, awal Februari lalu dan penanganannya. Hal ketiga adalah, desakan dari Komisi III kepada Polda NTB, secepatnya mengantisipasi konflik komunal, konflik etnis dan terorisme, agar tidak menjadi peristiwa berskala besar.

Bersambung ke hal 5

(Suara NTB/ars)

DENGAR PENDAPAT - Kapolda NTB, Mochammad Iriawan dan rombongan Komisi III DPR RI usai dengar pendapat kemarin.

LANGGANAN Mataram dan sekitarnya Hubungi :

0370-639543

SUARA NTB Rabu, 3 April 2013

SUARA MATARAM

Halaman 2

Lakukan Penertiban KOTA Mataram sebagai salah satu kota yang berkembang, memiliki permasalahan kompleks. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Mataram sendiri merasakan hal ini terutama terkait dengan menjaga ketertiban, kerapian dan keindahan kota.

Kepala Bidang Trantibum Satpol PP Kota Mataram Bayu Pancapati, Selasa (2/4) menegaskan, permasalahan ini merupakan permasalahan utama yang harus segera ditertibkan.

Terutama di kawasan jalan protokol yang kini mulai muncul beberapa Pedagang Kaki Lima (PKL), yang sering tidak berjualan pada tempatnya.

Di samping itu, deretan bangunan liar dan masalah sosial, seperti anjal dan gepeng masih menjadi PR besar Satpol PP Kota Mataram. “Mulai bulan April kita akan laksanakan penertibannya. Termasuk penertiban PKL, bangunan liar yang akan kita tertibkan bersama tim yustisi, serta masalah anjal gepeng dan anak punk yang saat ini semakin marak berkeliaran di jalanan,” tegasnya.

Bayu menjelaskan, saat ini sudah ada belasan bangunan liar yang tidak sesuai dengan aturan. Untuk itu, pihaknya akan turun bersama tim, termasuk melibatkan camat dan lurah akan dilibatkan dalam penertiban. Penertiban ini menurutnya telah sesuai dengan Perda Nomor 19 tahun 1996 tentang kebersihan, keindahan dan ketertiban (K3).

Di akuinya, anjal dan gepeng yang semakin marak berkeliaran di jalan protokol didominasi wajah-wajah baru. Mereka sudah mulai merambah titik yang dulunya tidak termasuk dalam target operasi penertiban.

Pihaknya berharap setelah dilakukan upaya penertiban, akan ada tindakan lanjutan baik dari Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Mataram, Dinas Sosial Kependudukan dan Catatan Sipil NTB dan aparat kepolisian.

“Masyarakat jangan cuek juga, kita bersamasama menjaga kota ini tetap terjaga keindahannya, ketertibannya dan kerapiannya,” ujarnya mengingatkan. (nia)

(Suara NTB/ nia)

TUMPUKAN SAMPAH - Sampah masih menjadi pekerjaan rumah Pemkot Mataram yang belum tuntas hingga sekarang. Di beberapa lokasi, tumpukan sampah masih terlihat. Seperti tumpukan sampah yang berada di samping eks Kantor Bupati Lombok Barat.Tumpukan sampah ini memakan setengah badan jalan dan mengganggu pengguna jalan.

Diduga Bunuh Astuti

Brigadir MRD Ditetapkan sebagai Tersangka

Mataram (Suara NTB) Kondisi luka parah yang dialami Brigadir MRD, oknum Anggota Sat Brimob Polda NTB, tak menghalangi kepolisian untuk terus melakukan pendalaman, terkait tragedi tanggal 25 Maret di Lingkungan Kekalik Jaya. Status kasus ini ditingkatkan dari penyelidikan ke penyidikan. Brigadir MRD pun ditetapkan sebagai tersangka, karena diduga sebagai aktor pembunuhan pacarnya, Astuti (26), asal Desa Tangga Kecamatan Monta Kabupaten Bima.

Bayu Pancapati (Suara NTB/nia)

Meski akhirnya MRD sempat akan bunuh diri, namun penyidik Polres Mataram hanya melihat tindakannya menghabisi nyawa Astuti. “Berdasarkan dua alat bukti, dia (MRD, red) sudah kami tetapkan sebagai tersangka,” kata Kasubag Humas Polres Mataram, AKP Arief Yuswanto dalam keterangan persnya, Selasa (2/4).

Meski sudah ditetapkan sebagai tersangka, MRD belum dimintai keterangan. Namun Arief memastikan, dalam waktu dekat MRD akan diperiksa sebagai tersangka. “Pemeriksaannya seharusnya hari ini

(kemarin, red), tapi karena belum didampingi pengacara, jadi belum diperiksa,” ujarnya.

Ditanya mengenai kronologi sebagai peristiwa yang menjadi dasar penetapan tersangka MRD, Arief belum bersedia mengungkap. Akan tetapi, selain dukungan dua alat bukti dimaksud, sudah ada tujuh saksi dimintai keterangan. Di antaranya warga sekitar TKP jalan Mandalika, rekan satu kos korban, termasuk pemilik kos dan dua anggota Polisi yang membantu mengevakuasi korban.

Sebagaimana dihimpun Suara NTB sebelumnya, MRD

diduga sudah sepakat mati dengan korban. Hal ini dibuktikan dengan surat wasiat yang dibuat untuk dikirim ke istrinya di Mako Brimob. Kronologi kejadian, pelaku diduga menusuk belati ke dada korban, setelah itu menghujam belati yang sama ke dadanya.

Sebelum peristiwa, diawali dengan adanya keributan, diperkirakan pasangan ini sempat cekcok.

Dalam kejadian itu, Astuti akhirnya tewas. Sementara Brigadir MRD berhasil diselamatkan, namun ditetapkan sebagai tersangka. (ars)

(Suara NTB/nia)

Program Penggemukan Sapi MENYUKSESKAN program Bumi Sejuta Sapi (BSS), menjadi fokus perhatian dari SMKN Pertanian Pembangunan (PP) Mataram. Bahkan, tahun ini, SMKN PP Mataram telah membuka jurusan baru, yaitu Agrobisnis Ternak Ruminansia, yang di dalam kurikulumnya berisi tentang program penggemukan sapi.

Wakil Kepala Sekolah Bagian Kurikulum SMKN PP Mataram, Sugiarta, S.Pi, M.Pd, menjelaskan, di dalam spektrum jurusan Agrobisnis Ternak Ruminanasia ini, salah satu kurikulumnya mengajarkan untuk program penggemukan sapi. SMKN PP Mataram saat ini tengah memulai melakukan penggemukan sapi yang nantinya akan dikelola langsung oleh siswa.

“Jadi di samping menjalankan tugas sesuai dengan kurikulum sekolah, nantinya siswa akan dilatih dan diajarkan bagaimana untuk mengembangkan agrobisnis ternak sapi ini,” terangnya pada Suara NTB belum lama ini.

Nantinya, siswa bersama guru melakukan penggemukan sapi ini dengan sistem bagi hasil. Penjualan sapi ini akan dibagi, yaitu, 60 persen untuk pengelola dan siswa, sementara 40 persen lain dikembalikan ke sekolah setelah dipotong biaya harga sapi. Menurutnya, kegiatan ini telah berjalan hampir satu tahun, sekolah pun telah memiliki kandang sendiri yang ada di lingkungan sekolah.

Hingga saat ini, lanjutnya, baru ada 2 kelompok yang akan mengembangkan program penggemukan sapi. Masing-masing kelompok mengelola 5 ekor sapi untuk 1 paket program studi.

Rencananya tahun depan, jumlah sapi akan ditambah.

Sementara itu, saat ini sudah ada satu kelompok yang mengambil kambing untuk program penggemukan kambing. Sama dengan penggemukan sapi, saat ini sudah ada 1 kelompok yang mengelola 10 ekor kambing untuk digemukkan.

Seluruh modal ini bersumber dari sekolah yang dianggarkan dari anggaran kurikulum, yang dialokasikan dari APBN senilai Rp 40 juta sebagai modal awal. ‘’Selain siswa diharapkan bisa berwirausaha, sekaligus bisa memperoleh keuntungan dari apa yang dia kerjakan,’’ harapnya. (nia) Sugiarta

(Suara NTB/fit)

JELASKAN - Beginilah suasana permohonan izin di KPPT Kota Mataram. Nampak beberapa petugas sedang menjeaskan persyaratan pengajuan izin kepada pemohon.

Setahun, Permohonan IMB di Mataram Capai 2.105 Unit Mataram (Suara NTB) – Permohonan IMB (Izin Mendirikan Bangunan) di Kota Mataram dalam setahun terakhir, mencapai 2.105. Tingginya permohonan IMB ini, sebagai dampak pembukaan lahan baru untuk bisnis perumahan di Kota Mataram. Sebab, sebagian besar IMB ini diperuntukkan bagi kompleks perumahan atau BTN. Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT) Kota Mataram, Drs. Cokorda Sudira Muliarsa, kepada Suara NTB di ruang kerjanya, Selasa (2/4) mengatakan, sepanjang tahun 2012 lalu, selain permohonan IMB yang angkanya mencapai 2.105 unit, pihaknya juga menerima permohonan pemutihan IMB sebanyak 342 unit serta ILok atau Izin Lokasi tidak kurang dari 268 uni.

Untuk pemutihan IMB, berlaku bagi bangunan yang sudah berdiri sebelum tahun 2.000. ‘’Nanti ada tim survai yang turun untuk mengecek kebenaran data bangunan yang bersangkutan. Akan dilihat juga dari fisik bangunan, jadi tidak bisa dibo-

hongi,’’ ujarnya.

Ia menegaskan, pemutihan IMB tidaklah gratis, melainkan biayanya lebih murah ketimbang IMB non pemutihan atau sekitar 75 persen dari biaya pengurusan IMB non pemutihan.

Cokorda memastikan, setiap tahun jumlah pemohon izin, untuk semua jenis perizinan mengalami peningkatan.

Untuk tahun 2013, data dari KPPT Kota Mataram menyebutkan dari Januari hingga Maret tercatat jumlah pemohon IMB mencapai 148 orang.

Sedangkan HO (Izin Gangguan) 205 pemohon, TDI enam pemohon, TDP 72 pemohon dan SIUP 66 pemohon. Tingginya angka permohonan izin ini, menurut dia, menunjukkan tingkat kesadaran masyarakat dalam melengkapi diri dengan izin yang dibutuhkan.

Terlebih sejak terbitnya Undang-Undang Nomor 8 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. undangundang tersebut mengatur sembilan jenis izin yang tidak dikenakan biaya retribusi

alias gratis. Sembilan izin dimaksud, enam izin yang dikeluarkan oleh Dinas Koperindag Kota Mataram, masing-masing SIUP, TDP, TDI, TDG, IUI dan IPI. Tiga izin lainnya diterbitkan oleh tiga SKPD. Yakni IUJK (Izin Usaha Jasa Konstruksi) oleh Dinas PU, Izin pariwisata oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dan izin lokasi oleh Dinas Tata Kota dan Pengawasan Bangunan.

Untuk menghindari praktik percaloan, KPPT mengimbau kepada pemohon izin supaya mengurus sendiri izinnya. Terlebih saat pengambilan dan pembayaran retribusi. ‘’Memang pernah ada yang complain ke kita (KPPT, red) kok yang dibayarkan tidak sesuai dengan tarif. Ternyata dia melalui perantara orang lain,’’ terangnya.

Dengan kejadian itu, setiap izin sudah terbit, pihaknya akan mengontak langsung pemohon izin. Kalaupun tidak diambil langsung oleh pemohon izin, pihak KPPT akan memberitahukan tarif resmi yang berlaku sesuai aturan. (fit)

Dewan Desak Pemkot Buat Regulasi Bentor Mataram (Suara NTB) – Hadirnya alat angkutan baru berupa bentor (becak motor) mendapat apresiasi dari kalangan DPRD Kota Mataram. Ketua Fraksi Partai hanura DPRD Kota Mataram, Yeyen Seprian Rachmat, SE., MSi., kepada Suara NTB, Selasa (2/4) mengungkapkan, Pemkot Mataram harus segera menyikapi kemunculan bentor sebagai alat transpotasi baru di Mataram. ‘’Ya mungkin tahap awalnya sebelum dia menjamur, peraturan bisa setingkat Walikota (perwal, red) dululah,’’ ucapnya.

Ke depan, jika aturan ini ingin diperluas, tidak menutup kemungkinan dibuatkan peraturan daerah (perda). Munculnya bentor, diakui Yeyen menambah semaraknya alat transportasi di Kota Mataram, selain alat angkutan yang sudah ada seperti ojek, cidomo dan angkutan kota.

Yeyen menyarankan, beragam alat transportasi yang ada, termasuk bentor, nantinya diatur dalam sebuah regulasi utuh berupa Perda Kota Mataram.

Dewan, lanjut Yeyen, tidak akan melarang, bahkan sangat mendukung tumbuhnya inovasi dan kreativitas yang tumbuh dari masyarakat dalam bidang moda transportasi. ‘’Ini hanya masalah pengaturan saja,’’ cetusnya.

Jika keberadaan bentor segera dibuatkan aturan, Dewan siap membahasnya.

Namun demikian, aspirasi yang resmi terkait hal ini belum masuk ke DPRD

Kota Mataram. Termasuk mengatur jalur-jalur mana saja yang boleh dilalui bentor serta standar keamanan alat transportasi yang baru ini.

Untuk itu, pihak terkait harus menguji spesifikasi dan kelayakan bentor dari segi keamanan. ‘’Karena tugas dari pemerintah adalah bagaimana memberikan keamanan dan kenyamanan terhadap masyarakat, termasuk fasilitas-fasilitas transportasi yang ada di Kota Mataram harus menjamin keamanan,’’ tegasnya.

Larangan pihak kepolisian supaya bentor tidak beroperasi, bukan solusi yang pas. Karena bentor menurut anggota Komisi II DPRD Kota Mataram ini, tumbuh dari inovasi dan kreativitas masyarakat tidak boleh serta merta dimatikan begitu saja. ‘’Yang perlu disegerakan adalah Pemkot Mataram bersikap, berkoordinasi dengan kepolisian,’’ imbaunya.

Pada bagian lain, Yeyen mengatakan, dengan adanya bentor, bukan berarti masyarakat harus meninggalkan angkutan tradisional cidomo yang memang kerap menimbulkan masalah kebersihan, karena kotoran kuda yang sering tercecer di jalan raya.

Karenanya, semua alat angkutan yang ada di Mataram perlu diatur secara utuh. Cidomo misalnya, jalurnya harus diatur karena cidomo ini merupakan alat angkutan warisan nenek moyang yang harus dilestarikan. (fit)

KPU NTB Bantah Gelapkan Dana Verifikasi Calon Perseorangan Mataram (Suara NTB) Ketua KPU NTB Fauzan Khalid, SAg,M.Si, membantah tuduhan Komite Penyelamat Lombok Tengah (KPLT) terkait penggelapan dana verifikasi berkas dukungan calon perseorangan sebesar Rp 3 miliar yang dialamatkan kepada KPU NTB. Menurutnya, dana verifikasi untuk calon perseorangan yang dianggarkan sebesar Rp 1.000 per dukungan.

Sementara jumlah dukungan yang diverifikasi pihaknya sekitar 400 ribu lebih dukungan baik itu tahap pertama dan kedua. Sehingga jika dihitung Rp 1000 dikalikan sekitar 400 ribu jumlah dukungan, maka dana yang dihabiskan sekitar Rp 400 juta lebih.

Terkait penggelapan dokumen dukungan, Fauzan membantah hal tersebut. Ia menyatakan pihaknya sudah memperkirakan sebelumnya, jika akan ada tuduhan semacam itu. Bahkan, dialamatkan pada pihaknya jika calon perseoran-

gan tidak lolos menjadi pasangan calon gubernur-wakil gubernur. “Untuk itu administrasinya benar-benar kami jaga dan kami hitung bersamasama,” ujarnya, seraya menambahkan, dalam penghitungan dilibatkan tim kampanye dari calon perseorangan.

Dalam hearing KPLT ke Bawaslu NTB hari Senin lalu, mereka meminta KPU NTB membuka kepada publik terkait berkas persyaratan para pasangan calon termasuk ijazah, curriculum vitae, LHKPN, dan hasil tes kesehatan.

Dalam hal ini, pihaknya tidak berwenang untuk membuka hal tersebut kepada publik, apalagi hal-hal yang bersifat personal.

“Kecuali ada laporan dan kami diminta untuk membuka. Itupun harus ada izin dari KIP. Itu semata-mata untuk menjaga agar nanti kami tidak dituduh untuk menyebarkan hal-hal terkait dokumen itu,” tandasnya. (yan)

SUARA NTB Rabu, 3 April 2013

SUARA PULAU LOMBOK

S OLUSI

Loteng Kekurangan 1.500 Guru SD

Bangun Kantor di Lotim KABUPATEN Lombok Timur (Lotim) diklaim menjadi gudang Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Dibandingkan dengan kabupaten/ kota lainnya se NTB, sekitar 44 persen lebih jumlah TKI NTB berasal dari Lotim.

Mengingat hal itu, besar harapan Pemkab Lotim layanan Imigrasi bisa membangun kantor di Lotim.

Demikian disampaikan Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Trasmigrasi (STT) Lotim, H. Sirman saat menjawab Suara NTB (Suara NTB/rus) di Selong, Selasa kemarH. Sirman in. Disebutkan, catatannya selama triwulan pertama tahun 2013, penempatan TKI asal Lotim ke sejumlah negara di luar negeri mencapai 6.159 orang.

“80 Persen ke negeri Jiran Malaysia,” sebutnya. Dirata-ratakan dalam satu triwulan sudah mencapai 6.100, maka dalam satu tahun saja Lotim menempatkan TKI sebanyak 25.000 orang lebih. Pelayanan imigrasi di NTB diketahui ada dua tempat. Di Kota Mataram dan Sumbawa. Sebelum tahun 2012 lalu, masyarakat Lotim masih bisa ke Sumbawa mengurus imigrasi. Setelah itu, seluruh yang ada di Lombok dipusatkan di Mataram. Fakta ini dipandang masih belum menjadi solusi bagi masyarakat Lotim yang ingin mengurus imigrasi. Diyakini, pelayanan di Mataram pasti akan menumpuk.

“Imigrasi ini kan lembaga vertikal, besar harapan kita berkantor di Lotim untuk memudahkan pelayanan. Karena kalau di Mataram pastinya akan menumpuk,” imbuhnya.

Niatan agar imigrasi ini berkantor di Lotim juga telah disampaikan Bupati Lotim, H.M. Sukiman Azmy. Pemkab Lotim siap akan melakukan lobi ke pemerintah pusat agar segera perwakilan kantor imigrasi di Lotim bisa terwujud. (rus)

Warga Tolak Pembayaran Pembebasan Lahan PLTU Jeranjang Giri Menang (Suara NTB) Pembangunan PLTU Jeranjang masih menyisakan masalah. Pasalnya, proyek yang menelan biaya ratusan miliar ini dibangun pada lahan yang belum sepenuhnya tuntas pembebasan lahannya. Dari luas lahan yang dipakai untuk pembangunan proyek itu, terdapat sekitar 3 hektar lahan masih belum selesai pembayarannya. Karena empat warga selaku pemilik lahan tersebut sampai saat ini belum mau menerima uang pembayaran dari PLN karena sejak awal tidak setuju dengan harga pembelian yang dipatok PLN. Sehingga akhirnya PLN menempuh jalur hukum melalui konsinyiasi. PLN menyerahkan semua pembayaran lahan itu ke Pengadilan Negeri Mataram.

Namun ketika warga ingin mengambil uangnya, terkendala di pihak panitera pengadilan. Pengakuan Kades Taman Ayu, Junaidi pembebasan lahan itu dimulai sejak tahun 2007 sampai 2008 lalu. Dalam tahap negosiasi, ada sebagian warga setuju dengan standar harga PLN, namun ada juga yang tidak setuju. Warga yang tidak setuju ini, sebut Junaidi, ada empat orang. “Sampai saat ini warga ini belum menerima uang hasil penjualan lahan itu dari PLN, karena mereka tidak setuju standar harga yang dipatok PLN,” ungkap Junaidi, Selasa (2/4).

Pihak PLN sambungnya, menetapkan harga itu berdasarkan hasil negosiasi dan standar oleh tim survai.

Nominal harga yang dipatok PLN berkisar antara Rp 2,2 sampai 2,4 juta per are, tergantung lokasi lahan tersebut. Namun empat warga menolak standar harga itu dan bersikeras menolak mengambil uangnya pada waktu pembayaran. Dari empat orang ini, lahannya seluas 3 hektar dengan nominal pembayaran Rp 1,5 miliar. Adapun dari empat pemilik lahan ini sebut Junaidi antara lain L. Darma dan L. Darwis.

Persoalan ini pun berlarut-larut hingga bertahuntahun belum ada kejelasan, PLN pun bersikeras menolak permintaan warga terkait harga lahan yang ditawarkan warga. Lambat laun, pihak Kades terus memberikan pengertian dan pemahaman kepada warga untuk menerima pembayaran lahan tersebut. Sampai suatu saat, warga mau dibawa ke pengadilan untuk mengambil pembayaran lahannya. “Tapi tersendat di panitera pengadilan,” ujarnya.

Selain bermasalah di lahan proyek PLTU tahap I, pembebasan lahan untuk proyek lanjutan PLTU II juga menuai kendala. Di dalam lokasi pembangunan proyek itu terdapat sekitar 50 are lahan yang belum dibebaskan. Sejak 2012, lalu lanjut Junaidi pihak Desa bersama-sama dengan PLN melakukan negosiasi namun tak kunjung ada kata sepakat. Pemilik lahan itu atas nama Dwi Putrapto Sulaksono. Karena masih terkendala lahan, mengakibatkan pembangunan PLTU tahap II tersebut tersendat.

Junaidi menambahkan, perosoalan lahan ini jangan sampai mengorbankan kepentingan masyarakat banyak. Karena itu, ia berharap PLN segera menuntaskan persoalan ini. “Jangan sampai ini menghambat proyek yang didambakan masyarakat luas,” harapnya. (her)

Praya (Suara NTB) Dunia pendidikan di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) hingga saat ini masih dihadapkan pada berbagai persoalan. Salah satunya ketersedian tenaga pendidik atau guru. Terutama guru untuk Sekolah Dasar (SD). Hal itu diakui Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Loteng, Drs. H.L. Idham Khalid, M.Pd., Selasa (2/4) kemarin.

Dikatakannya, Loteng sampai sekarang ini masih kekurangan ribuan guru SD. Dan, itu tersebar hampir merata di semua sekolah yang ada di Loteng.

Dengan kata, jumlah kebutuhan guru SD Loteng masih belum sebanding dengan jumlah guru yang tersedia saat ini.

“Untuk guru SD sampai

saat ini kita masih kekurangan sekitar 1.500 guru lagi,” ungkapnya. Kekurangan guru, lanjutnya, semakin terasa di sekolah-sekolah pinggiran dan

Halaman 3

daerah terpencil. Sehingga secara tidak langsung mempengaruhi tingkat capaian dunia pendidikan Loteng itu sendiri.

Pemerintah daerah, lanjut Idham, secara terus menerus melakukan berbagai upaya untuk bisa memenuhi kekurangan tenaga guru SD tersebut. Salah satunya melalui pengangkatan tenaga honor untuk guru. Karena kalau hanya mengandalkan dari pengangakatan guru PNS,

masih akan sulit terpenuhi.

Dengan kata lain, peluang tenaga honor guru untuk mengabdi di dunia pendidikan, khususnya sebagai guru masih terbuka lebar. Termasuk untuk guru Taman Kanak-kanak masih sangat kurang. Walaupun jumlahnya tidak sebesar guru SD. “Khusus untuk guru TK, kita masih butuh sekitar 150 guru lagi,” pungkas Idham. (kir)

Tiga Maskapai Internasional Siap Masuk BIL

(Suara NTB/rus)

LAYANAN INTERNET-Mobile layanan internet yang menjadi salah satu bagian dari program kewajiban pelayanan umum (KPU) atau Universial Service Obligation (USO) Kemenkominfo.

Program PLIK di Lotim Belum Maksimal Selong (Suara NTB) Pemerintah kabupaten Lombok Timur (Lotim) sudah lama menjalankan Universial Service Obligation (USO) atau Kewajiban Pelayanan Umum (KPU) lingkup kementerian komunikasi dan informatika (Kominfo). Salah satunya adalah Pusat Layanan Internet Kecamatan (PLIK). Bupati Lotim, H.M. Sukiman Azmy menilai, program PLIK sejauh ini masih belum maksimal.

Ungkapan Bupati itu ia sampaikan pada acara sosialisasi program KPU/USO dari Kementerian Kominfo di Selong, Selasa (2/4) kemarin.

Diungkap Bupati, PLIK di Lotim ini sebagian besar terpasang di sekolah. Akibatnya, sebagian besar masyarakat tidak bisa mengakses.

Selain layanan internet kecamatan, program Desa Berdering di Kabupaten Lotim di-

pandang belum menyentuh ke semua kecamatan se Kabupaten Lotim. Dimana ada 55 unit dipasang hanya di 13 Kecamatan. Masih ada tujuh kecamatan yang belum.

Bupati mengharapkan, program USO di Lotim ini bisa berjalan maksimal. Hasil pemantauannya sejauh ini, sarana internet sangat dibutuhkan masyarakat. Meski demikian, para penikmat internet dimana sebagian besar adalah kalangan muda perlu dipantau.

Berselancar di dunia internet, diingatkan Bupati harus menghidari hal-hal yang berbau pornografi. Ia mengaku sangat mendukung penghapusan ribuan situs-situs porno di internet yang dilakukan Kementerian Kominfo. “Dengan dihapusnya situs porno itu, kebiasaan mengakses yang tidak baik di internet bisa dihindari,” ungkapnya.

Ditambahkan Bupati, pelaksanaan program USO di Lotim harus di lakukan monitoring dan evaluasi. Hal itu dianggap penting agar pemanfaatan program layanan umum itu bisa sesuai dengan harapan dan tujuan program tersebut digelontorkan.

Staf Ahli Menteri Kominfo Bidang Hukum, Budi Priyono dalam pemaparannya menyampaikan dihadirkannya program KPU/USO di Lotim untuk mempermudah akses internet.

Utamanya untuk daerah-daerah tertinggal dan terpencil.

Harapannya, setelah USO hadir kesenjangan sosial bisa diminimalisir. Masyarakat yang berada di daerah terpencil bisa mengakses layanan dunia ketiga dengan baik. Di Lotim, katanya sudah digelontorkan desa berdering, program layanan internet kecamatan dan lainnya. (rus)

Pascamundurnya Najmul Akhyar

DPC PKS KLU Agendakan Rapat Konsolidasi Tanjung (Suara NTB) Pengunduran diri Wakil Bupati KLU, H. Najmul Akhyar, SH. MH., dari jabatan Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Kesejahteraan Sosial (PKS) Kabupten Lombok Utara (KLU) per 1 April lalu tergolong cukup mengejutkan. Kekosongan tampuk Pimpinan di tubuh PKS khususnya di KLU pun dikhawatirkan akan berdampak terhadap kondisi partai.

Kader-kader maupun simpatisan dikhawatirkan akan mengikuti jejak Najmul karena yang bersangkutan notabene salah satu figur sentral di KLU. “Besok sore, kami akan melakukan rapat konsolidai dengan semua struktur di DPD, DPC beserta semua kader-kader PKS yang ada di Lombok Utara,” jawab Samsul Anwar, Lc., salah satu pengurus PKS KLU, Selasa (2/4).

Samsul yang juga Anggota Komisi II DPRD KLU ini, menganggap mundurnya Najmul dari PKS dianggap biasa sebagai warna warni dunia politik. Pengurus maupun Kader PKS KLU pun, eksistensi Najmul selama di PKS tidak lahir dari proses pengkaderan partai, tetapi dari organisasi islam lain. Keputusan yang bersangkutan juga sudah diterima oleh seluruh simpatisan PKS yang ada di KLU. “Ketika dibenturkan pada satu pilihan, ya mau tidak mau Najmul mengambil pilihannya, karena pertarungan pada pilgub tahun ini adalah antara PKS dengan NW,” imbuhnya.

Samsul menilai, di satu sisi Najmul yang dibesarkan oleh Nahdlatul Wathan (NW) harus mendukung langkah Tuan Guru Bajang sebagai gen-

erasi penerus NW sekaligus Calon Gubernur NTB periode 2013-2018. Terlebih dalam perjalanannya, rencana koalisi antara partai pengusung TGB (Partai Demokrat) dengan PKS urung dilakukan.

“Najmul harus memilih, antara TGB dan SJP (Suryadi Jaya Purnama-calon Gubernur NTB dari PKS).” Dirinya juga menghormati langkah Najmul karena mundurnya yang bersangkutan merupakan hak preoregatif dan tak dapat dihalangi oleh siapapun. Pada Pilgub, 13 Mei mendatang, setiap kader PKS mutlak hukumnya untuk memilih paket SJP-Johan (Rosihan).

Syamsul menambahkan, DPD PKS KLU dituntut untuk segera merapatkan barisan untuk menentukan langkah selanjutnya. Di level daerah maupun level nasional, gonjang - ganjing politik semacam ini tidak terjadi kali ini saja, namun potensial terjadi setiap saat dan di partai manapun. (ari)

Praya (Suara NTB) Jumlah maskapai penerbangan yang beroperasi dan melayani penumpang di Bandara Internasional Lombok (BIL) dipastikan bakal semakin ramai. Setelah tiga maskapai internasional menyatakan kesiapan dan kesanggupannya untuk masuk beroperasi di BIL. Ketiganya masing-masing Jet Star Australia, Tiger Airways Singapura serta Cathay Pasific Hongkong.

“Ketiga maskapai internasional ini baru akan masuk bulan depan (Mei, red),” sebut General Manager (GM) PT. AP I BIL, Pujiono, saat memberi keterangan pers di Praya, Selasa (2/4) kemarin. Bahkan, katanya, dari tiga maskapai tersebut ada yang sudah menyatakan akan mulai beroperasi bulan ini.

Ia menjelaskan, rute penerbangan yang dibuka oleh ketiga maskapai internasional tersebut berbeda-beda. Sehingga pilihan penerbangan bagi masyarakat yang hendak keluar negeri bakal lebih banyak. Misalnya, Tiger Air bakal membuka penerbangan langsung ke Singapura. Begitu pula Jet Star yang akan membuka penerbangan langsung ke Australia dan Cathay Pasifik langsung ke Hongkong.

Namun demikian, dari ketiga maskapai tersebut, baru Tiger Air memberikan konfirmasi jadwal penerbangan yakni sebanyak 3 kali dalam seminggu.

Sementara dua maskapai lainya, masih melakukan penjajakan. Tetapi sudah memberikan kepastian untuk membuka rute penerbangan ke BIL. “Jadi sekarang, pilihan penerbangan ke luar negeri sudah semakin komplit,” tambahnya.

Menyinggung jumlah penumpang BIL, pada kesempatan yang sama Pujiono, mengakui kalau perkembangan penumpang BIL dalam setahun terakhir menujukkan grafik peningkatan yang cukup signifikan.

Dimana saat ini, setiap hari BIL melayani sekitar 5.500 penumpang. Baik penumpang domestik maupun luar negeri.

Membaiknya pertumbuhan penumpang BIL, secara tidak langsung memberi dampak pada perkembangan sektor pariwisata dan sektior lainnya. Termasuk dalam hal pendapatan yang diperoleh PT. AP I BILi. “Sekarang ini, tiket pesawat setiap hari hampir selalu ludes terjual,” timpal Pujiono.

Mantan Manager Security PT. AP I Bandara Djuanda Surabaya ini, menjelaskan, guna mengantisipasi peningkatan jumlah penumpang, pihaknya sudah mulai melakukan sejumlah langkah.

Salah satunya terkait penyedia fasilitas bandara. Seperti terminal dan appron bandara.

Dimana khusus untuk aprron bandara, pihaknya sudah mengusulkan untuk pelebaran dari luas yang ada saat ini.

Pasalnya, dengan kondisi yang ada saat ini dan dibandingan tren pertumbuhan penerbangan diyakini tidak akan maksimal. Sehingga dipandang perlu melakukan perluasan. Tapi secara bertahap sesuai kondisi BILi. Saat ini, aprron BIL hany mampu menampung sekitar 10 pesawat dalam waktu yang bersamaan. Namun dengan adanya perluasan nantinya, diharapkan bisa menampung hingga 15 pesawat sekaligus. (kir)

Jalan Penghubung Tiga Dusun di Desa Taman Ayu Rusak Parah Giri Menang (Suara NTB) Sejak bertahun-tahun jalan penghubung tiga dusun, yakni Dusun Taman, Dusun Jeranjang dan Dusun Bongor, rusak parah. Belum ada perhatian pemerintah Lombok Barat untuk segera memperbaiki jalan tersebut. Warga setempatpun mengeluhkan kondisi jalan yang dirasakan sangat mengganggu aktivitas warga. Pasalnya arus transportasi sering terhambat akibat kubangan jalan di mana-mana.

Diakui Kepala Desa Taman Ayu, Junaidi, panjang jalan yang menghubungkan ketiga dusun itu sekitar 3 kilometer dalam kondisi rusak parah. Berkalikali, pihak desa mengusulkan perbaikan namun tak kunjung direspon pemerintah. Sampai, pihak desa meminta bantuan ke DPRD dalam hal ini komisi III dan langsung ke Dinas PU Kabupaten dan Provinsi namun tak juga ada tanggapan.

“Sering kali saya digedor (tuntut) warga untuk segera pebaikan jalan, karena selama

bertahun+tahun kondisi jalan tetap seperti itu (rusak parah),” ungkap Junaidi. Dikatakan, jalan desa penguhung di tiga dusun itu sepanjang kurang lebih hampir 5 km, dari panjang jalan itu sudah diperbaiki sekitar 1,9 km. Akan tetapi yang paling diharapkan warga perbaikan jalan sepanjang 3 km penghubung tersebut. Pasalnya jalan ini banyak digunakan warga mengangkut hasil pertanian, hasil laut dan perkebunan.

Didesa setempat, sebagian besar warganya bermata pencaharian pertanian dan nelayan.

Karena itu, dukungan infrastruktur untuk mendukung kelancaran aktivitas warga sangat diperlukan. Lebih-lebih di daerah itu saat ini, banyak dibuka tambang galian C. Imbasnya, banyak kendaraan yang melebihi tonase melewati jalan tersebut karena mengangkut material galian tambang. Akibatnya, kondisi jalan semakin rusak parah.

Hal senada disampaikan anggota Komisi II, H. M. Ismail SE yang merasakan buruknya kondisi jalan. Ia yang tinggal di Dusun Taman, Edok mengaku sering kali menerima tuntutan dan keluhan serta aspirasi dari warga sekitar untuk meminta agar DPRD ikut membantu.

Dalam hal ini jelasnya, pihak Dewan sudah mengusulkan ke eksekutif untuk perbaikan jalan setempat. Namun hingga saat ini belum direspon.

Diakuinya sebagai putra dan tinggal di dusun setempat, jalan itu memang patut diperbaiki.

Selama bertahun-tahun jalan itu kondisinya rusa parah, bahkan sering menjadi keluhan masyarakat. Lebih-lebih, jelasnya, di daerah itu kini banyak dibuka penambang galian C. Kendaraan berat dan pengangkut material tambang banyak yang keluar masuk daerah itu sehingga mengakibatkan menambah rusak jalan tersebut.

Pihaknya dalam hal ini akan mengusulkan ke eksekutif dan komisi III agar mengupayakan lobi ke provinsi melalui dana aspirasi. Pihaknya sudah berkoordinasi dengan kadus dan kades untuk menindaklanjuti persoalan ini. (her)

SUARA NTB Rabu, 3 April 2013

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 4

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121

PARLEMENTARIA

Kerjasama DPRD Kabupaten Dompu dengan Harian Suara NTB

Terima Kunjungan Komisi II DPRD NTB

DPRD Dompu Curhat Soal Fungsi dan Posisi Tawar (Suara NTB/use)

HIPNOTIS - Korban hipnotis sedang melaporkan kasus yang dialaminya ke polisi, Senin.

Diduga Dihipnotis, Uang Rp 2 Juta Raib Kota Bima (Suara NTB) Bagi anda pemilik ATM atau tengah menggunakan perhiasan berlebih, diingatkan untuk lebih berhati-hati. Pasalnya, modus penipuan dengan cara hipnotis mulai menyasar korban. Seperti yang terjadi pada Selasa (2/4) pagi, seorang wanita bernama Meri Suryanti (40) menjadi korban penipuan bermodus hipnotis oleh orang yang baru saja dikenalnya. Tak ayal, uang sebesar Rp 2 juta raib setelah diperdaya oleh pelaku yang saat ini diburu aparat.

Meri yang ditemui saat melapor ke Sentra Pelayanan Kepolisian (SPK) Polres Bima Kota, Senin siang menuturkan peristiwa yang dialaminya bermula ketika ia tengah duduk di atas motor di Kelurahan Pane Kecamatan Raba.

Tiba-tiba saja, seorang pria yang tak dikenalnya mendekat dan menyapanya. Dengan gaya sok kenal sok dekat, pria yang disebutkan berperawakan tinggi dan berkulit albino tersebut mulai mengajaknya mengobrol.

“Awalnya dia tanya bagaimana kabar papa-mama,” ujar Meri.

Tak berapa lama, si pria pun mulai mengeluarkan jurusnya.

Entah merupakan sebuah ritual atau tidak, pria tersebut mulai menepuk bahu bagian kanannya. Tak berapa lama, masih dengan gaya sok akrab dan masih merupakan keluarga, pria misterius dimaksud menanyakan no rekeningnya dengan alasan, omnya yang tengah berada di Jakarta hendak meminjam uang dan akan dikembalikan dan ditransfer ke rekening korban.

“Dia bilang om di Jakarta sedang butuh uang. Saya tidak tahu om siapa yang dia maksud,” katanya. Hanya saja, korban hendak menanyakan namun bibirnya sulit mengucapkan. Sontak saja, antara sadar dan tidak ia pun menuruti dan menuju ke ATM. Saat dirinya mengendarai sepeda motor, si pria tetap mengikutinya dari belakang. Saat itu ia menuju ke ATM Kelurahan Santi. Namun karena ramai, pria tersebut mengajaknya ke ATM Telkom Bima.

Namun sesampainya di ATM dia bukannya mentransfer, melainkan menarik uang. Sementara pelaku berdiri di luar, di ATM tersebut korban pun menarik uang sebesar Rp 2 juta dan langsung menyerahkannya ke pelaku. Usai menyerahkan uang, korban sempat bingung lantaran menarik uang padahal tadinya pelaku meminta mentransfer uang ke rekening ‘om-nya’ di Jakarta. Namun lagi-lagi niatnya untuk bertanya buyar lantaran mulutnya seperti tak bisa mengucapkan kata-kata.

Setelah menerima uang, pelaku lantas pergi meninggalkannya dan masuk ke dalam areal Pemkot. Sesaat kemudian ia mulai menyadari apa yang telah dialaminya yakni dia baru saja menyerahkan uang ke orang yang tak dikenalnya.

Hingga akhirnya ia pun sadar telah menjadi korban penipuan. Saat itu juga, wanita ini melaporkan peristiwa yang dialaminya ke SPK Mapolres Bima Kota. (use)

Dompu (Suara NTB) DPRD Kabupaten Dompu menerima kunjungan Komisi II DPRD NTB yang menyerap data dan aspirasi untuk pembahasan LKPJ akhir masa jabatan Gubernur NTB. Pertemuan yang ikut dihadiri oleh pimpinan dinas/ Instansi yang membidangi program PIJAR di Dompu ini juga menjadi ajang curhat para legislator dalam menjalankan fungsi kedewanan dan bargaining di pemerintahan. DPRD Dompu merasa kurang dihargai Pemda, khususnya terkait kegiatan dari APBN, APBD Provinsi maupun kehadiran investor.

Ketua DPRD Dompu, Rafiuddin H. Anas, SE di hadapan rombongan Komisi III DPRD Provinsi NTB, Selasa (2/4) mengungkapkan, keberadaan sejumlah investor di Dompu banyak yang tanpa sepengetahuan pihaknya dan tiba-tiba telah memperoleh izin dari pemerintah. Ia mencontohkan izin tambang pasir besi di daerah pelepasan ternak Doroncanga.

“Kita tidak pernah mengelu-

arkan rekomendasi, tapi izinnya justru sudah dikeluarkan pemerintah daerah. Apa memang tidak perlu kita diberitahu atau bagaimana?,” kata Rafiuddin.

Ilham Yahyu, S.Pd anggota Komisi II DPRD Dompu ini juga mengungkapkan praktek yang dilakukan pemerintah terhadap sejumlah program yang bersumber dari dana APBD Provinsi maupun APBN seringkali tidak disampaikan ke DPRD. Ia mencontohkan, untuk program pencetakan sawah baru tahun 2012 dialokasikan melalui APBN seluas 1.200 ha dengan biaya Rp.10 juta/ha. “Kita tidak pernah dilaporkan soal pencetakan sawah baru itu. Pencetakan sawah baru seluas 1.500 ha tahun 2013 ini juga mungkin tidak akan disampaikan juga,” kata Ilham.

Sekretaris Komisi II DPRD NTB, Mori Hanafi yang memimpin rombongan menegaskan, kebijakan kerjasama antara pemerintah daerah dengan investor maupun pihak lain dengan nilai di atas Rp 5 miliar harus mendapat rekomendasi dari Dewan dan itu wajib dilakukan. karena memang itu ketentuan undang-undang. “Kalau

pemerintah mengabaikan Dewan, itu sama halnya dengan bentuk penghinaan terhadap lembaga parlemen,” tegas Mori.

Anggota DPRD NTB dari dapil Bima, Dompu dan Kota Bima ini, juga mengungkapkan, kunjungan pihaknya ini juga terkait permohonan rekomendasi Dewan yang diajukan Gubernur NTB terkait rencana kerjasama Pemprov NTB dengan PT Bali Ceafood yang ingin menggunakan lahan di Sumbawa. Surat permohonan itu oleh Pimpinan DPRD merekomendasikan ke Komisi II untuk membahasnya. “Habis dari kegiatan di Dompu ini, kita berencana mampir ke Sumbawa untuk melihat lokasi,” terangnya.

I Made Slamet, anggota Komisi II DPRD NTB juga menambahkan, kasus yang dihadapi DPRD Dompu hampir mirip dengan dialami oleh DPRD NTB terkait program kegiatan yang bersumber dari APBN. Selama ini pemerintah hanya melaporkan terkait program kegiatan yang dibiayai melalui APBD Provinsi saja.

“Tetapi kami aktif mencari informasi. Ketika melakukan

kunjungan kerja ke pusat, kita mencari informasi program yang diperuntukan bagi NTB di Kementerian yang ada. Selain langsung memperjuangkan sejumlah program di daerah. Dengan cara itu kita bisa melakukan fungsi pengawasan yang ketat terhadap pemerintah,” tambahnya.

Ir. Suprapto, Kabid pada Dinas Pertanian yang hadir dalam pertemuan tersebut mengungkapkan, kedepan DPRD Dompu perlu mengubah pola

evaluasi terhadap Dinas/Instansi. Karena selama ini, surat undangan evaluasi yang diterima Dinas/Instansi berupa evaluasi APBD sehingga data yang disajikan berupa data program yang dibiayai melalui APBD. “Mungkin perlu ditambahkan dalam surat undangannya untuk melakukan evaluasi program yang dibiayai APBD dan non APBD, sehingga bisa langsung disiapkan oleh SKPD,” sarannya. (ula/*)

Belum Maksimal Digarap

Pulau Keramat akan Jadi Bumi Perkemahan

(Suara NTB/use)

LUDES - Petugas pemadam kebakaran tampak memadamkan api pada puing-puing rumah panggung yang hangus dilalap api, Selasa (2/4).

Calon Pengganti Rumah Panggung Ludes Dilalap Api Zaharuddin Dinyatakan Memenuhi Syarat Dompu (Suara NTB) KPUD Dompu akhirnya mengembalikan surat ke Pimpinan DPRD Dompu terkait verifikasi calon pengganti M. Zaharuddin, S.Sos sebagai anggota Dewan dari PKNU. M Iqbal, SH dinyatakan memenuhi syarat oleh KPU Dompu sesuai surat KPU nomor 158/KPU-DPU/ 43387.017/IV/2013 tanggal 29 Maret 2013.

Anggota KPU Dompu, Swaztari HAZ, SH kepada Suara NTB di kantornya, Selasa (2/4) mengatakan, pihakn(Suara NTB/ula) ya telah merampungkan prosSwastari HAZ es verifikasi calon pengganti M. Zaharuddin, S.Sos sebagai anggota DPRD Dompu dari PKNU daerah pemilihan (Dapil) 1 sesuai surat permintaan dari pimpinan Dewan nomor 155.3/179/170 tanggal 18 Maret 2013. Bahkan hasil verifikasinya telah disampaikan ke pimpinan Dewan melalui sekretariat Dewan (Setwan), Selasa kemarin. “Tadi sudah disampaikan ke pimpinan Dewan melalui pihak Setwan,” ungkap Swastari.

Berdasarkan SK KPU Dompu nomor : 270/292/KPU_DPU/V/ 2009, lanjut Swastari, M Iqbal, SH sebagai calon anggota legislatif dari PKNU di dapil 1 urutan ke 10 memperoleh suara terbanyak ke 2 setelah M. Zaharuddin, S.Sos. Sehingga ia dinyatakan memenuhi syarat sebagai calon pengganti M. Zaharuddin.

Swastari mengungkapkan, hingga saat ini baru M. Zaharuddin yang diminta pimpinan DPRD untuk diproses calon penggantinya. Untuk anggota DPRD Dompu lainnya yang disebut-sebut akan pindah partai mengikuti pencalonan anggota legislatif Pemilu 2014 mendatang, belum ada suratnya.

“Sampai hari ini baru M. Zaharuddin yang diminta pimpinan DPRD untuk diproses calon penggantinya,” terangnya.

Peran KPU dalam proses PAW anggota DPRD, lanjutnya hanya memproses calon pengganti dengan batas waktu lima hari kerja. Beda dengan proses PAW anggota Dewan periode sebelumnya yang langsung ke KPU. “Kita sifatnya menunggu dan hanya memproses calon pengganti, bukan PAW-nya,” ungkapnya.

Setelah dilanjutkan oleh KPU, pimpinan DPRD Dompu memiliki waktu selama lima hari kerja untuk melanjutkan proses PAW M. Zaharuddin ke Gubernur NTB melalui Bupati. Setelah menerima surat dari pimpinan Dewan, Bupati juga memiliki waktu untuk menindak lanjutinya ke Gubernur selama lima hari kerja.

Bila Bupati tidak melanjutkannya, Gubernur bisa langsung memproses penerbitan SK PAW selama 14 hari kerja. (ula)

(Suara NTB/ula)

SERAP ASPIRASI - Rombongan Komisi II DPRD NTB yang menyerap aspirasi dan data terkait LKPJ Gubernur NTB saat bertemua dengan anggota DPRD Dompu di ruang kerja Ketua DPRD Dompu, Selasa (2/4).

Kota Bima (Suara NTB) Sebuah rumah panggung dengan enam tiang ludes dilalap api, Selasa (2/4) siang di RT 16 RW 04, lingkungan Oi Mbo, kelurahan Kumbe, kecamatan Rasa NaE Timur, Kota Bima. Diduga peristiwa itu terjadi akibat arus pendek listrik. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut.

Saat kebakaran, rumah tengah dalam keadaan kosong.

Salah seorang warga, Nurdin (45) mengatakan, api baru diketahui setelah membesar. Awalnya, katanya, dia tengah menyemprot tanah sawah tak jauh dari lokasi kebakaran. Saat dia menoleh, ia menyaksikan asap mengepul dan api sudah membesar dari dalam rumah.

Sontak saja, dia yang tengah berlumuran tanah itu mendekat dan berteriak kepada warga. Hanya saja dia dan

warga lainnya tak bisa berbuat banyak karena jarak rumah dan sumber air yang jauh. Hingga akhirnya dia dan warga hanya bisa menunggu mobil pemadam kebakaran. “Sudah tak bisa dibantu, api sudah besar dan datang dari bagian dalam rumah,” terang Nurdin.

Berselang setengah jam, dua unit mobil pemadam kebakaran tiba di lokasi dan langsung melakukan penyemprotan.

Hanya saja, saat mobil pemadam kebakaran datang, rumah sudah rata dengan tanah.

Suami istri pemilik rumah sedang ke Kecamatan Donggo untuk menggarap sawah. Selama empat hari terakhir, rumah hanya ditinggali oleh salah seorang anaknya, Arif, yang sudah SMA. Sementara tiga saudaranya yang masih kecil tinggal di rumah neneknya yang tak jauh dari lokasi.

Arif yang baru saja pulang pengajian di masjid raya, terlihat shock dan menangis saat menyaksikan rumahnya sudah rata dengan tanah dan dikerumuni oleh warga. Diakuinya, saat ditinggali rumahnya dalam kondisi aman dan tak meninggalkan alat masak maupun obat nyamuk dalam kondisi menyala. “Sudah dua hari saya tidak masak di rumah, saya makan di rumah teman terus,” katanya.

Menurut Arif, barangbarang dalam rumahnya yang hangus cukup banyak, antara lain TV, dua lemari dan dipan.

Saat ini, ia hanya bisa menunggu orang tuanya pulang dan tak bisa berbuat banyak.

Sementara itu, berdasarkan dugaan warga api diduga disebabkan oleh arus pendek.

Sebab, api mulai terlihat dari bagian atap. (use)

Anggota KPU Dompu Mengundurkan Diri Mataram (Suara NTB) Maman, SH, anggota Komisi Pemilhan Umum (KPU) Kabupaten Dompu memilih mengundurkan diri menjelang tahapan pendaftaran calon anggota legislatif (caleg) untuk Pemilu 2014.

“Pengunduran diri itu dilakukan sejak akhir Maret 2013, dan kini sedang diverifikasi calon penggantinya,” kata Ketua Divisi Sosialisasi Informasi, Pendidikan Pemilih, dan Pengembangan SDM KPU NTB, Darmansyah, di Mataram, Selasa.

Ia mengatakan, dalam surat pengunduran dirinya, Maman menyatakan hendak fokus pada profesi sebelumnya yakni sebagai pengacara.

Namun, informasi yang berkembang hingga sampai ke telinga pimpinan KPU NTB,

menyebutkan Maman lebih memilih menjadi caleg pada suatu partai politik daripada tetap di KPU hingga akhir masa jabatannya di penghujung 2013.

“Alasan yang tertera di surat pengunduran diri yakni ingin fokus pada bidang hukum sebagai pengacara. Tidak tertulis akan menjadi caleg, namun seperti itu informasi yang berkembang,” ujarnya.

Menurut Darmansyah, kini KPU NTB masih harus mengklarifikasi para calon pengganti yang bersumber dari daftar nominasi calon anggota KPU Kabupaten Dompu hasil seleksi 2009.

Kandidat kuat penggantinya yang menempati nomor terdekat, tergantung hasil verifikasi terhadap para calon kandidat anggota KPU antarwaktu itu.

“Tentu nomor urut yang terdekat yang lebih diprioritas sebagai penggantinya, namun harus tetap diverifikasi apakah masih memenuhi syarat saat proses seleksi beberapa tahun lalu, atau tidak. Jika tidak maka calon di nomor urut berikutnya yang diverifikasi,” ujarnya.

Ia menambahkan, KPU NTB sudah bersepakat akan mencari pengganti anggota KPU Dompu yang mengundurkan diri itu, agar KPU setempat dapat tetap fokus menyukseskan pelaksanaan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB periode 2013-2018.

Proses Pilkada NTB itu tengah bergulir dan saat ini sudah memasuki tahapan menuju kampanye yang diagendakan 26 April hingga 9 Mei 2013, dan tahapan pemungutan suara pada 13 Mei. (ant/bali post)

Sumbawa Besar (Suara NTB) Sumbawa memiliki sekitar 62 pulau-pulau kecil.

Namun keberadannya belum dimaksimalkan. Hanya sebatas potensi saja. Untuk itu, salah satu pulau kecil, Pulau Keramat yang masuk dalam wilayah kecamatan Utan, akan dijadikan bumi perkemahan pramuka. Didukung oleh kondisi pulau yang sangat memungkinkan.

Kepala Dinas Pemuda Olahraga, Budaya dan Pariwisata (Disporabudpar) Sumbawa, Dr. Ikhsan Safitri, kepada Suara NTB, Selasa (2/4) menyebutkan, sebagai sebuah program terobosan di bidang kepemudaan, kini digaraplah pulau Keramat sebagai bumi perkemahan. Sekarang sedang diajukan ke Bupati untuk di-SK-kan. Kalau sudah ada, baru kemudian ditindaklanjuti. “Teknisnya, kita siapkan penerangannya, listriknya. Bagaimana alat transportasinya. Semua kekurangan ini, apakah transportasi, tidak hanya disiapkan oleh daerah.

Kita bisa berkoordinasi dengan provinsi atau pusat,” terangnya.

Kalau hal ini bisa dilakukan, maka bisa dijadikan gerbong untuk menggerakkan sektor yang lain, di antaranya, investasi untuk pengembangan kepariwisataan. Kemudian diikuti dengan menggeliatnya UKM yang ada di sekitar. “Jadi, kita berfikir tidak semata pengembangan konsep kepemudaan, tetapi juga bisa memancarkan pengharuh bagi pariwisata, perdagangan dan sektor lainnya. Ini yang sedang kita lakukan,” terang Ikhsan.

Menurutnya, pulau Keramat sangat memungkinkan bila dilihat dari letaknya yang strategis, hanya ditempuh dengan waktu sekitar 15 menit dari Labuan Padi (Lapade). Dengan hamparan bagus, dan dukungan air bersih, sehingga besar prospek menggaet sektor lainnya. Tentunya, dalam hal ini, Disparpora berkoordinasi dengan Dinas Perikanan dan Kelautan, sebagai pemegang otoritas terhadap pulau-pulau kecil.

Terobosan lain yang kini tengah digagas Disparpora adalah lebih mengoptimalkan destinasi wisata. Orang bijak mengatakan, kalau menginginkan telur, maka ayamnya harus dipelihara. Jadi, kalau menginginkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) atau pajak dari sektor pariwisata, maka destinasinya harus dipelihara. “Kita sendiri kurang fokus untuk memelihara Saliper Ate, Semongkat dan lainnya. Fakta menunjukkan kita kalah bersaing dengan pantai Hj. Etun atau Lapade misalnya yang dikuasai secara pribadi. Buktinya, orang mau satu jam perjalanan ke sana (Lapade),” aku Ikhsan.

Makanya kini sedang difikirkan bagaimana caranya beberapa destinasi wisata yang ada untuk dipihakketigakan. Sebab kalau pemerintah tidak akan kuat mengurusnya sendiri. Dalam hal ini, pemerintah hanya sebagai pengendali. Tinggal sekarang pola kerjasama seperti apa yang akan dibangun dengan pihak swasta. Apakah sistem bagi hasil, kontrak sewa atau lainya. “Kalau tidak seperti itu, maka sulit berkontribusi terhadap PAD. Intinya, ini harus kita tata betul,” jelasnya.

“Pola pikir kita membangun Sumbawa, harus integrated. Berpacu menghasilkan kegiatan. Jangan kita menggunakan kacamata kuda.

Mari kita gunakan kacamata penerjun payung yang bisa melihat semuanya. Sektor lain juga seperti itu. Sebab tak ada satu sektor pun yang bisa mengembangkan dirinya sendiri. Kita berada dalam bumi yang sama,” demikian Ikhsan. (arn)

Newmont Bantah Hambat Pencairan Dana Bedah Rumah Taliwang (Suara NTB) PT Newmont Nusa Tenggara (NNT) akhirnya buka suara terkait tersendatnya proses pencairan dana bedah rumah yang menjadi tanggung jawabnya. Perusahaan tambang asal Negeri Paman Sam ini membantah jika pihaknya sengaja untuk menundanunda pencairan dana program tersebut.

“Tidak benar kami sengaja melakukannya,” tegas

General Manager PT NNT, Rahmat Makasau PT NNT menjawab tudingan sejumlah warga yang hadir dalam acara sosialisasi acara sosialisasi Rencana Kerja Anggaran Biaya (RKAB) 2013 PT NNT di Hotel Grand Royal Taliwang, Selasa (2/4).

Terkait pencairan dana bedah rumah yang menjadi tanggungan PT NNT, Rahmat mengungkapkan, sejak bulan November 2012 PT NNT telah siap menyalurkan dana

tersebut. Namun sejumlah kendala teknis kemudian timbul baik di sisi perusahaan maupun pemerintah, sehingga realisasi penyaluran dana bedah rumah bagi sekitar 3.883 rumah itu tidak dapat dilakukan sesuai jadwal.

Ironisnya sambung dia, kendala-kendala tersebut tidak dapat diselesaikan dengan cepat hingga melampaui batas waktu Perjanjian Kerjasama Operasional (PKO) program bedah rumah yang diprakarsai

Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) tersebut.

“Jadi sampai batas waktu PKO berakhir kita tidak bisa menyelesaikan hambatan teknis itu,” ujarnya sembari menambahkan, PT NNT saat ini tengah berupaya semaksimal mungkin agar program bedah rumah itu dapat terselesaikan dengan cepat.

Sementara itu Sekretaris Daerah (Sekda) KSB, Ir. W. Musyafirin, MM yang turut hadir dalam acara sosialisasi

mengatakan, kesalahan yang menyebabkan tersendatnya pencairan dana bedah rumah dari PT NNT itu bukan dilakukan oleh PT NNT, melainkan oleh pemerintah sendiri. Salah satu yang membuat tersendatnya pencairan dana dari PT NNT itu ungkap Sekda, karena lamanya pemerintah menyediakan rekening di tingkat warga penerima.

Ia mengungkapkan, banyaknya jumlah rekening yang harus dibuka untuk menyalur-

kan dana bedah rumah itu (3.883), banyak pihak perbankan yang tak dapat menganggupinya. Sementara rekening awal (di Bank BRI) yang digunakan untuk menyalurkan dana dari Kemenpera, berdasarkan aturan tidak dapat digunakan lagi untuk menerima dana yang bersumber dari pihak lainnya. “Beruntung kita bisa minta tolong ke Bank BPD (Bank NTB, red) untuk membuka rekening sebegitu banyaknya. Tapi kemudian waktun-

ya ternyata sudah telat dan mempaui PKO program bedah rumah itu,” terangnya.

Sekda menjamin, pemerintah dan PT NNT akan segera menangani persoalan yang menjadi penghambat pelaksanaan program bedah rumah tersebut dalam waktu secepatnya. “Saya harap masyarakat mengerti dengan kondisi yang terjadi. Dan kami dari pemerintah menjamin kalau program ini akan tuntas,” tukas Sekda. (bug)

RAGAM

SUARA NTB Rabu, 3 April 2013

Tiga Petugas Bea Cukai Ditahan Dari Hal. 1 Diungkapkan kapolda, tiga tersangka diduga berperan meloloskan BB dan iPhone dari proses pemeriksaan X-Ray. Bahkan, ketiganya diduga ikut menerima uang dari para pemasok sebagai sogokan (pelican) untuk memuluskan penyelundupan. Dari pemeriksaan, uang yang diterima lebih dari ratusan juta, namun itu untuk enam kali penyelundupan. ‘’Uang ratusan juta itu dugaan uang suap untuk meloloskan barang bukti,’’ tegas Iriawan.

Dikatakan, dari hasil penyidikan lebih mendalam, ternyata tiga tersangka tidak hanya terlibat penyelundupan enam kali, melainkan menembus hitungan hingga 20 kali.

Jika dirangkai dengan nilai uang sogok yang diterima, maka sudah mencapai miliaran rupiah. ‘’Dikalikan saja, mereka sudah 20 kali meloloskan barang. Artinya nilainya (sogokan) sudah miliaran rupi-

ah,’’ tegas Kapolda NTB. Hal ini sudah diperkuat dengan bukti dan pengakuan para tersangka dihadapan penyidik.

Iriawan menduga, penyelundupan ini sudah berlangsung sejak Bandara Internasional Lombok (BIL) beroperasi. Itu diperkuat pengakuan tiga tersangka. Atas dasar itu, selain dijerat dengan pasal gratifikasi dalam UU 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi, juga tersangka dijerat Undang Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Untuk membongkar jaringan penyelundupan ini, pihak kepolisian masih memburu otaknya, salah satunya Rz, direktur PT WII Jakarta. Kuat indikasi, penyelundupan barang elektronik illegal memiliki jaringan kuat melibatkan orang orang tertentu. (ars)

Usut Dugaan SK Honorer Fiktif Dari Hal. 1 Jika memang terbukti benar adanya SK fiktif, pihaknya tidak akan segan-segan menindak tegas pihak-pihak yang terlibat. Walaupun yang terlibat itu ialah oknum pegawai atau pejabat sekaligus.

Justru kalau kemudian ada pegawai atau pejabat yang terlibat, maka bisa saja sanksi yang akan diberikan jauh lebih berat.

Amin mengatakan, tim itu akan bekerja hingga 21 hari ke depan. Dimana hasil kerja dari tim tersebut nantinya bisa menjadi bahan dalam menentukan hasil verifikasi tenaga honorer K2 yang saat ini tengah dilakukan. ‘’Kalau memang benar ada tenaga honorer yang menggunakan SK fiktif, maka secara otomatis tenaga honorer bersangkutan akan digugurkan,” katanya, seraya menambahkan pihaknya tidak mainmain dalam persoalan ini. Karena ini menyangkut kepentingan orang banyak.

Supaya kerja tim bisa lebih efektif, proses verifikasi akan dilakukan di masingmasing Satuan Kerja Pelayanan Masyarakat (SKPM) lingkup Pemkab Loteng. Dimana nantinya, tim bersama SKPM akan melakukan cross chek langsung ke lapangan, terkait keabsahan SK-SK tenaga honorer yang ada tersebut. ‘’Kita ingin proses verifikasi tenaga honor K2 ini benar-benar bersih,” tegas mantan Kepala Bappeda Lotang ini.

Sebelumnya, isu SK pengangkatan tenaga honorer mencuat setelah BKD Loteng mengumumkan daftar nama tenaga honorer yang masuk K2.

Pasalnya, dari 1.600 lebih tenaga honorer K2 yang masuk daftar, terindikasi ada menggunakan SK pengangkatan fiktif. Langkah ini supaya bisa diakomodir sebagai tenaga honorer K2 untuk keperluan pengangkatan calon pegawai negeri sipil (CPNS).

“Yang jelas kita sangat komit untuk mengusut persoalan ini. Supaya persoalan tenaga honorer ini bisa segera tuntas,” imbuh Amin. Polanya nanti, tim bersama SKPM akan meminta langsung SK pengangakatan asli dari tenaga honorer bersangkutan.

Sementara itu, ratusan tenaga honorer lingkup Pemkab Loteng Selasa kemarin, kembali mendatangi kantor Bupati Loteng. Mereka menuntut Pemkab Loteng agar mengakomodir semua tenaga honorer yang tidak keluar namanya, untuk bisa mengikuti verifikasi tenaga honorer K2. Mereka mengaku sudah memenuhi persyaratan yang ditentukan sesuai per-

aturan yang ada.

Atas tuntutan tersebut, Asisten I Sekda Loteng, Ir. L. Moh. Amin didampingi sejumlah pejabat Loteng lainnya berjanji akan memperjuang aspirasi para tenaga honorer tersebut. Untuk itu, pihaknya mempersilahkan kepada para tenaga honorer yang namanya tidak keluar dalam daftar tenaga honorer K2 yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat, supaya menyerahkan kembali berkas dan dokumen pendukung ke instansi masing-masing. Sebagai dasar bagi pemerintah daerah memperjuangkan ke pemerintah pusat.

Tidak Ada SK Fiktif Sementara BKD Lotim menyakini, tidak ada SK fiktif terkait pengangkatan honorer K2. Di Lotim dari 1.862 yang diajukan, lulus hanya 1.179. Kepala BKD Lotim, Hj. Baiq Miftahul Wasli menegaskan, tidak ada data siluman dan bentuk-bentuk sejenis lainnya. Diterangkan, saat pendataan pihaknya telah membentuk tim khusus.

Hasil tim diyakini sudah jelas dan sudah sesuai dengan syarat honorer masuk K2.

“Syarat-syaratnya antara lain, usianya sudah 46 tahun dan SK terakhir 31 Desember 2005,” ungkap Miftahul Wasli. Saat ini, pihaknya tengah melakukan uji publik terhadap 1.179 yang lulus. Dari jumlah itu, diketahui sebanyak 136 orang yang mengajukan laporan ada yang salah data dan persoalan lainnya. Termasuk adanya protes dari honorer yang tidak lulus.

Diterangkan, sebanyak 1.862 orang honorer yang diajukan ke Badan Kepegawaian Nasional (BKN) semuanya diyakini sudah sangat lengkap persyaratannya. Munculnya angka 683 tidak lulus sejauh ini belum diketahui kejelasan dan alasannya dari BKN. Ditempat yang sama, Asisten III Bidang Administrasi Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Lotim, Lalu Suandi menambahkan Pemkab Lotim memiliki perhatian besar kepada tenaga honorer. Sejauh ini pihak Pemkab Lotim tidak mau meraba-raba alasan kenapa ada yang tidak lulus. Pasalnya, dalam pengumuman jumlah yang diluluskan itu tidak disertakan dengan alasan kenapa tidak diluluskan. (kir/rus)

Bentrok, Mahasiswa dengan Petugas Kejaksaan Dari Hal. 1 Apesnya, Rizal yang blusukan di kantor Samsat justru dibogem petugas setempat karena dianggap menganggu aktivitas di kantor tersebut.

Sesaat kemudian, petugas kepolisian yang datang, mengamankan Rizal dari amuk petugas Kejaksaan.

Saat bersamaan, salah seorang pegawai Kejaksaan Lalu Ardian mengeluarkan darah dari hidungnya. Ia mengalami luka patah batang hidung setelah dipukul dengan kayu. “Yang pukul saya korlap aksi, si Firman,” kata Ardian, ajudan Kajati NTB, Nofarida SH, MH sambil mengusap darah yang terus mengucur dari hidungnya.

Bentrokan nyaris berlanjut ketika pegawai Kejaksaan nyaris menghakimi tiga mahasiswa lainnya yang tertahan di gerbang, namun berhasil dilerai aparat.

Bentrok reda setelah petugas Kepolisian memisahkan kedua kubu. Para Jaksa dan pegawai Kejati NTB diminta

masuk gedung, sementara mahasiswa diminta bubar.

Pihak Kejaksaan yang dikonfirmasi terkait kejadian itu mengatakan, sudah menempuh cara cara persuasif untuk melayani pendemo. “Kami sudah jelaskan, bahwa kasus itu tidak lagi di kami penanganannya. Tapi sudah di Pengadilan,” kata Kasi Penkum dan Humas Kejati NTB, Made Sutapa, SH. Aksi yang dilakukan oleh para pegawai Kejaksaan, disebutnya spontanitas karena aksi mahasiswa dianggap melampaui batas etika.

Sementara dari kubu mahasiswa, seorang mahasiswa bernama Imran mengalami luka lengan kanan.

“Kemungkinan tangannya patah,” kata korlap aksi, Firmansyah. Ia sendiri mengalami luka memar di bagian tangan, sementara rekannya Rizal luka bagian hidung. Atas kejadian itu, sikap mereka langsung melaporkan ke Kepolisian atas kasus penganiayaan. (ars)

Halaman 5

Rombongan KKDN Mahasiswa S2 Unhan Kunjungi Korem 162/WB Mataram (Suara NTB) Selasa (2/4) kemarin, Korem 162/WB menerima kunjungan 27 orang mahasiswa S2 Unhan di Aula Korem 162/WB. Kedatangan mereka dalam rangka kegiatan Kuliah Kerja Dalam Negeri (KKDN), sekaligus studi banding untuk lebih mengenal wilayah NTB. Dalam kesempatan tersebut Danrem 162/WB Kolonel Inf Zulfardi Junin yang diwakili Kasi Terrem 162/WB Letkol Inf Arif Dwi Payana menyampaikan ucapan selamat datang kepada rombongan mahasiswa dipimpin Marsda TNI DR.U.H Harahap M.Si.

Ketua rombongan dan para mahasiswa KKDN menerima paparan dari Kasi Opsrem 162/WB Letkol Inf Yansori tentang keadaan secara umum geo, demo, konsos wilayah NTB dan menyampaikan akan membantu semaksimal mungkin kegiatan para mahasiswa KKDN S2 Unhan ini sampai dengan selesai. Pada kesempatan itu juga paramahasiswa Unhan berkesempatan mengadakan dialog dengan para toga, toda, tomas wilayah NTB. Pada kesempatan yang sama Kasi Terrem 162/WB dan Ketua KKDN Mahasiswa S2 Unhan saling bertukar cin-

deramata, Ketua KKDN Mahasiswa S2 Unhan juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada jajaran Korem 162/WB. Para Mahasiswa KKDN S2 Unhan juga berharap apa yang telah diperoleh di Korem 162/WB dapat menjadi bekal dan bahan dalam menyusun tugas-tugas program sehingga pelaksanaan tugas ke depan dapat berjalan dengan baik. (ars/*) Kegiatan KKDN Mahasiswa S2 Unhan di Korem 162/WB, Selasa kemarin.

(Suara NTB/ars)

Hasil Penelitian, Tailing PTNNT Sesuai Baku Mutu Mataram (Suara NTB) Pembuangan tailing PT. Newmont Nusa Tenggara (NNT) ke Teluk Senunu dengan skala 110.000 hingga 120.000 ton per hari menimbulkan banyak kekhawatiran mengenai kemungkinan terjadinya pencemaran air laut. Jika terjadi pencemaran air laut, akan berpengaruh besar terhadap makhluk hidup, seperti ikan, biota laut dan lainnya. Termasuk manusia yang mengkonsumsi ikan yang ditangkap di perairan tersebut.

Namun, dari hasil penelitian yang dilakukan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (PPLHD) dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Badan Penelitian dan Lingkungan Hidup (BLHP) NTB, kondisi air laut di sekitar perairan tersebut tidak ditemukan adanya pencemaran atau sesuai dengan baku mutu atau ambang batas yang sudah ditetapkan.

Kepala BLHP NTB Dr. Ir. H. Syamsul Hidayat Dilaga melalui Kepala Bidang Penataan Lingkungan pada BLHP NTB Drs. Gulam Abbas, MSi, menjelaskan, tim yang diturunkan ke lapangan tidak menemukan adanya pencemaran lingkungan

di beberapa unsur yang menjadi objek penelitian pihaknya. ‘’Biasanya kita menerima laporan mengenai kondisi lingkungan dari PTNNT. Ini menjadi acuan bagi kita untuk turun lapangan melakukan pemantauan,’’ ujarnya pada Suara NTB di ruang kerjanya, Selasa (2/4).

Menurutnya, ada beberapa elemen di PTNNT yang menjadi objek penelitian, seperti air (air permukaan dan air tanah dalam). Selain itu, kondisi udara ambien, cerobong asap PLTU, emisi, lahan reklamasi. Termasuk air laut, seperti kandungan tailing, baik pada sedimen dan air laut itu sendiri. Dalam hal ini, pihaknya melakukan penelitian berdasarkan kondisi di lapangan, khususnya sejauhmana terjadinya kerusakan akibat dari dampak tailing yang dibuang PTNNT ke dalam laut.

Khusus untuk tailing, lanjutnya, pihaknya tidak hanya melakukan pemeriksaan atau penelitian di laut, tapi di sepanjang pipa milik PTNNT di daratan. Pemeriksaan ini bertujuan untuk melihat seperti apa kondisi pipa, apakah ada yang bocor atau tidak. Dari hasil tugas lapangan

ini menjadi referensi pihaknya untuk menentukan hasil seperti apa kondisi infrastruktur atau kinerja PTNNT dalam memperhatikan masalah lingkungan selama ini. ‘’Dari hasil penelitian yang kami lakukan, baik tahun 2011 dan 2012 lalu, kondisi air laut di lokasi tempat pembuangan taling sesuai ambang batas. Tidak ada yang berada di atas baku mutu,’’ terangnya.

Ditegaskannya, penentuan hasil penelitian tidak dilakukan secara sembarangan. Namun, dilakukan di laboratorium yang sudah teruji, yakni Balai Besar Kimia dan Kemasan (BBKK) Kementerian Perindustrian. Artinya, hasil yang disampaikan pihaknya tidak mengada-ada, apalagi membohongi masyarakat mengenai hasil penelitian. Selain itu, dalam melakukan penelitian, pihaknya tidaklah sendiri. Ada tim lain yang juga bersama, yakni dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), tim terpadu dari Universitas Mataram, Kementerian Lingkungan Hidup dan tim dari PTNNT sendiri.

Pihaknya juga memantau dan mengawasi limbah B3 (bahan

BPBD Lobar Tak Punya Dana Tanggap Darurat Giri Menang (Suara NTB) Lambannya penanganan perbaikan rumah korban puting beliung di Desa Gelogor, Kecamatan Kuripan salah satunya dikarenakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Lobar selaku leading sektor tak punya dana. Instansi terkait tak mengelola dana tanggap darurat seperti diatur dalam Perda dan Undang-undang yang mengharuskan BPBD mengelola dana tanggap darurat.

“Ini salah satu penyebab lambannya penanganan rumah korban puting beliung, seharusnya BPBD mengelola dana tanggap darurat. Karena itu amanah undang-undang,” ungkap Komisi II DPRD Lobar, Sulhan Mukhlis, Selasa (2/4).

Dijelaskan, dana tanggap darurat ini bisa digunakan dalam jangka 14 hari selama tanggap darurat. Sejauh ini katanya, bantuan yang diberikan kepada korban sebatas berasal dari BUMN, BUMD dan CSR dari perusahaan. Bantuanpun masih sebatas sembako dan bantuan bangunan lain seperti seng, asbes. Seharusnya, untuk menanggulangi kedaruratan semacam ini BPBD harus mengelola dana tanggap darurat karena itu amanah Perda dan undangundang. Anggaran untuk tanggap darurat sendiri diamanahkan berkisar 1 sampai 5 persen dari total APBD atau sekitar 9 miliar. Akan tetapi nominal ini belum disanggupi dan dialokasikan eksekutif. Pasalnya kemampuan keuangan daerah tak mencukupi.

Dewan, katanya, sudah mengalokasikan dana

tanggap darurat tersebut, namun alasan eksekutif dana itu terlalu besar dan tak sesuai kemampuan daerah. Di APBD ada dana tak terduga, namun dana ini berbeda dengan tanggap darurat. Pasalnya dana tak terduga tidak mesti untuk dana bencana saja.

“Proses pencairannya juga panjang, sedangkan kalau dana tanggap darurat ini cepat,” ujarnya. Menurut rencana jelasnya, ada berupa bantuan senilai Rp 500 ribu kepada 130 korban, namun masih diatur regulasinya apakah akan diberikan dalam bentuk uang tunai atau dalam bentuk barang.

Sementara korban di Gelogor mempertanyakan jumlah bantuan yang akan diberikan, karena awalnya dijanjikan Rp 5 Juta sedangkan yang akan direalisasikan itu hanya Rp 500 ribu per kk.

Hal ini dianggap tak sesuai karena jumlah bantuan itu tak bisa mencukupi biaya perbaikan rumah. Yang paling menyedihkan, korban puting belung ada yang tinggal di kandang kerbau.

Seperti Inaq Salmah, kini terpaksa tinggal di bekas kandang kerbau. Terakhir ia menerima 1 terpal, 15 kg beras, 15 kaleng ikan sarden, 17 botol kecap, 7 botol saos dan 15 bungkus mie instan yang diberikan oleh Dinas Sosial. Saat ini rumah Inaq Salmah itu sudah di perbaiki dengan dana bantuan pinjaman dari salah satu tokoh masyarakat yang ada di Desa Gelogor, sebesar Rp 10 juta. Uang itu untuk memperbaiki dan membangun kembali rumahnya yang rusak. (her)

Perbanyak Sosialisasi Dari Hal. 1 Selain itu KPU berjanji akan memperbanyak sosialisasi empat pasangan cagub/cawagub yang sudah ditetapkan tersebut.

Adapun baliho dan sosialisasi visi-misi masing-masing pasangan calon sedang dalam proses produksi. Dalam beberapa hari ke depan, sosialisasi calon yang dilakukan oleh KPU akan mulai terpasang.

Sebelum muncul sebuah

kesepakatan, antara KPU dengan tim pemenangan calon terjadi perbedaan pendapat terkait dengan atribut kampanye yang terpasang di tempat-tempat umum dan media.

Jika atribut itu sifatnya sebuah sosialisasi, maka diperbolehkan dan tidak melanggar aturan. Namun jika atribut itu masuk dalam kategori kampanye, maka harus dicabut sesuai dengan aturan.

Namun rata-rata atribut

yang terpasang baik di tempat umum maupun di media massa telah masuk dalam kategori kampanye karena sifatnya mengajak untuk memilih,, maka disepakati agar semua atribut itu dicabut sampai masuk waktu kampanye secara resmi. Fauzan Khalid meminta agar pihak terkait seperti Bawaslu dan Bakesbangpoldagri NTB turut serta mencetak atribut untuk sosialisasi Cagub-Cawagub NTB. (yan)

Komisi III Telusuri Indikasi Pelanggaran Densus 88 Dari Hal. 1 Pertemuan berlabel dengar pendapat itu, berlangsung di ruang Rapat Utama Mapolda NTB. Dihadiri Wakapolda Kombes Pol Martono, seluruh Direktur dan Kapolres. Sementara dari Komisi III, dipimpin Faturahman. Pertemuan berlangsung tertutup berlangsung sejak Pukul 09.30 Wita, hingga Pukul 12.00 Wita.

Usai pertemuan, Ketua rombongan Komisi III Catur Saptoedy mengurai dari klarifikasi terkait keberadaan Densus 88. “Kami mendapat laporan dari masyarakat, terkait penanganan oleh Densus 88 ini terindikasi ada kekeliruan. Bahkan ada indikasi pelanggaran HAM didalamnya,” kata Catur Saptoedy, yang juga Ketua Komisi III ini.

Klarifikasi langsung ke Kapolda, dimaksudkan untuk memperkaya data dan keterangan yang dihimpun sebelumnya, demi menindaklanjuti laporan tersebut. Karena tidak menutup kemungkinan, aspirasi untuk membubarkan pasukan khusus anti terror itu

ditindaklanjuti pihaknya. ‘’Sehingga dalam hal ini, perlu pendalaman lebih jauh, sejauhmana pelanggarannya, seberat apa pelanggarannya, ini yang kami cari tahu,’’ tegasnya.

Tidak hanya ke NTB, yang memjadi lokasi penggerebekan terduga teroris, pihaknya akan melanjutkan dengar pendapat itu ke Poso. Sebab daerah itu juga beberapa kali meletus peristiwa penangkapan terduga teroris yang berujung tewasnya warga sipil yang dituding sebagai teroris.

“Setelah dari NTB, kemudian ke Poso, kami akan lanjutkan dengar pendapat dengan Kapolri, dalam rangka membahas terkait keberadaan Densus ini,’’ jelasnya.

Sementara terkait konflik di Sumbawa, pihaknya cukup puas dengan penjelasan Kapolda dan jajarannya. Karena pascakejadian, langsung mendapat penanganan serius. Demikian juga soal antisipasi terhadap potensi gejolak konflik yang akan muncul, pihaknya mengapresiasi Polda NTB karena sejak Maret tidak ada kejadian menonjol. Satu hal yang dite-

kankannya, agar kepolisian tegas dan cepat mengantisipasi, baik kepada keluarga korban jika sudah jatuh korban, juga pendekatan kepada masyarakat yang tidak puas. ‘’Kesimpulan kami sementara, kapolda dan para kapolres sudah bekerja keras meminimalisir konflik, sehingga Februari dan Martet tidak ada kejadian besar,’’ katanya.

Dalam keterangan singkatnya, Kapolda NTB mengaku, sudah memberikan semua informasi yang diminta oleh jajaran Komisi III. Penjelasan disampaikan langsung darinya, jajaran pejabat utama, termasuk Kapolres.

Hanya saja, khusus mengenai penanganan teroris oleh Densus 88, Kapolda mengaku tidak bisa memberi penjelasan detail. “Karena Densus itu bagian tersendiri. Jadi kami di Polda tidak tahu gerakan-gerakan mereka dan penanganannya. Kami hanya back up itu pun jika diperlukan,” sebutnya. Namun apapun yang menjadi pembahasan terkait Densus, pihaknya menyerahkan sepenuhnya ke Komisi III. (ars)

berbahaya beracun), seperti baterai, bekas deterjen, oli dan lain-lain.

Dari hasil pengawasan yang dilakukan, PTNNT sudah melakukan sesuai dengan prosedur. ‘’Bahan-bahan berbahaya ini dibakar di incinerator dengan suhu minimal 900ÚC. Abunya dikumpulkan dan dikirim ke tempat pemusnahan. Upaya ini juga mendapat penghargaan dari Kementerian Lingkungan Hidup,’’ ujarnya.

Mengenai dampak dari pencemaran yang terjadi, seperti ikan tercemar zat berbahaya maupun berkurang, Gulam Abbas tidak melihat indikasi ke arah itu. ‘’Ini tidak bisa dibuktikan. Cara pembuktian tidak memenuhi syarat. Banyak hal yang harus dibuktikan, kalau memang ada ikan yang tercemar. Tidak bisa serta merta, kita memvonis itu tercemar,’’ ujarnya mencontohkan.

Hal senada disampaikan Kepala Departemen Komunikasi PTNNT Rubi Purnomo. Rubi menegaskan, apa yang telah dilakukan pihaknya memenuhi persyaratan lingkungan yang telah ditetapkan pemerintah.

“Kami berkomitmen untuk memenuhi persyaratan lingkungan

yang telah ditetapkan oleh pemerintah, bahkan melebihi persyaratan dengan melaksanakan program-program inisiatif lingkungan,’’ terangnya pada Suara NTB, Selasa (2/4).

Diakuinya, hasil pemantauan lingkungan sejak PTNNT beroperasi hingga kini, menunjukkan sistem penempatan tailing atau DeepSeaTailingPlacement(DSTP) berfungsi sesuai dengan desain dan sesuai prediksi dalam Andal.

Bahkan, tidak berdampak signifikan terhadap lingkungan. Hal ini, lanjutnya, bisa dibuktikan PTNNT telah mendapatkan 3 kali perpanjangan izin dari KLH, karena telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dalam izin tersebut.

Selain itu, dalam melakukan operasi, PTNNT selalu mengedepankan bidang perlindungan lingkungan dan tanggung jawab sosial. ‘’Untuk itu, kami telah memperoleh penghargaan PROPER Hijau dari Kementerian Lingkungan Hidup, enam kali berturut-turut. Pada 2012 lalu kami juga telah mendapatkan penghargaan ADITAMA Emas dari Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral,” tandasnya. (ham)

Bima Pintu Masuk ke Pulau Komodo Kota Bima (Suara NTB) Keberadaan Bima yang dekat dengan Pulau Komodo menjadi salah satu dari 7 keajaiban dunia belum dioptimalkan.

Padahal Bima memiliki sejumlah objek wisata yang bisa menarik banyak wisatawan. Untuk itu, Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) NTB dan Komisi II DPRD NTB menggelar road show untuk menggali potensi wisata Bima yang akan dijadikan sebagai ikon yang bisa mendatangkan banyak wisatawan.

Demikian terungkap dalam diskusi yang digelar BPPD NTB, Senin (1/4) malam. Ketua Komisi II DPRD NTB Ir Misbach Mulyadi mengatakan, banyak potensi yang dimiliki daerah Bima maupun Kota Bima. Hanya saja, belum dioptimalkan.

Untuk itu, pemda harus membentuk badan promosi khusus untuk mempromosikan potensi-potensi yang ada.

“Sehingga nantinya, pelaku wisata lebih aktif untuk mendatangkan wisatawan,” katanya. Menurutnya, untuk mengembangkan dunia pariwisata, hanya dengan promosi. Ia mencontohkan, Malaysia yang tak banyak memiliki potensi wisata mampu menjadi daerah tujuan wisata karena promosi.

Disebutkannya, dana promosi Malaysia dalam satu tahun di atas Rp 40 triliun sementara Indonesia belum mencapai Rp 1 triliun. Namun untuk memulai promosi di Bima tidak perlu diawali dengan hal yang besar

namun bisa dimulai dengan hal yang kecil.

Untuk mengembangkan industri wisata di Bima, katanya, harus ditentukan wisata apa yang akan dijadikan sebagai ikon. Baru kemudian ikon ini bisa dijual untuk mendatangkan wisatawan. Di mana banyak potensi yang bisa menjadi ikon Bima yang terkenal dengan kesultanannya dan wisata gunung yakni Gunung Tambora yang sudah dikenal oleh masyarakat luas termasuk dunia.

Di sisi lain, lanjutnya, keberadaan Bima ini cukup strategis untuk mendatangkan wisatawan. Di mana keberadaan Bima dekat dengan Pulau Komodo yang masuk dalam 7 keajaiban dunia. Banyak wisatawan yang ke Pulau Komodo sebenarnya bisa ditarik terlebih dahulu untuk singgah di Bima satu atau dua malam.

Sementara Kepala Dinas Kebudayaan Pariwisata Kabupaten Bima Drs Nurdin dalam kesempatan tersebut menjelaskan banyak potensi dimiliki Bima yang memiliki nilai jual tinggi. Selain Gunung Tambora dan Kesultanan Bima, terdapat potensi lain yang bisa dikembangkan. Yakni Pulau Kelapa yang berada tak jauh dari Sape yang rencananya akan dijadikan sebagai taman burung dan sarang burung walet dalam gua. Namun ia berharap, untuk mengembangkan dunia wisata di Bima perlu adanya dukungan dari APBD NTB. (use)

Diduga Terima Suap Miliaran Rupiah Dari Hal. 1 Mereka pun diduga menerima suap hingga miliaran rupiah.

Jika dirangkai dengan nilai uang sogok yang diterima, maka sudah mencapai miliaran rupiah. ‘’Dikalikan saja, mereka sudah 20 kali meloloskan barang. Artinya nilainya (sogokan) sudah miliaran rupiah,’’ tegas Kapolda NTB. Hal ini sudah diperkuat dengan bukti dan pengakuan para tersangka dihadapan penyidik.

Iriawan menduga, penyelundupan ini sudah berlangsung sejak Bandara Internasional Lombok (BIL) beroperasi. Itu diperkuat pengakuan tiga ter-

sangka. Atas dasar itu, selain dijerat dengan pasal gratifikasi dalam UU 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi, juga tersangka dijerat Undang Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Bagaimana reaksi pihak Bea Cukai? Saat mendatangi Kantor Direktorat Jendral Bea dan Cukai Mataram di Jalan Yus Sudarso 14 Ampenan, Suara NTB beberapa kali hanya ditemui petugas keamanan. Pejabat Bea Cukai Mataram sampai saat ini belum member klarifikasi atas penetapan tersangka terhadap sejumlah stafnya. (ars)

Terancam Terpental Dari Hal. 1 Dikatakan, dalam penentuan tenaga honorer yang lolos K2 atau tidak sepenuhnya merupakan kewenangan pemerintah pusat. BKD kabupaten/kota dan BKD provinsi hanya melakukan pemberkasan dan selanjutnya dikirim ke pusat.”Untuk maklum, itu pusat yang mengatur, kita hanya

memberkas saja,” jelasnya.

Untuk itu, setelah diumumkan honorer yang masuk K2 maka tahapan selanjutnya adalah melakukan uji publik.

Dalam tahap uji publik ini, diharapkan masyarakat betul-betul mengkritisi dan memberikan masukan sebelum honorer K2 tersebut mengikuti tahapan selanjutnya yakni mengikuti tes. (nas)

OPINI

SUARA NTB Rabu, 3 April 2013

Halaman 6

Pemilukada dan Euforia Demokrasi Verifikasi Ulang Data K2 DATA K2 (Katagori dua) tenaga honorer di Pulau Lombok, seperti benang kusut yang tidak jelas di mana ujungnya. Bagaimana tidak, data K2 yang sudah diumumkan oleh Badan Kepegawaian Daerah (BKD) kabupaten/kota beberapa hari lalu, sontak menimbulkan gejolak. Dari pengumuman itu diketahui, ribuan tenaga honorer yang sebagian besar Guru Tidak Tetap (GTT) di Kabupaten Lombok Timur dan Lombok Tengah tidak masuk K2.

Mereka yang tidak masuk K2 terang saja merasa dirugikan. Bahkan mereka menduga ada indikasi permainan dalam pengusulan honorer K2 ke pemerintah pusat. Indikatornya, banyak GTT yang sudah mengabdi sejak 2005 namun tidak masuk dalam daftar honorer K2. Permainan ini diduga dilakukan oleh oknum-oknum kepala sekolah tertentu untuk mengeluarkan SK fiktif.

Seperti guru yang tidak pernah mengabdi, ternyata masuk K2. Banyak permainan keluarnya SK baru karena unsur kekuasaan. Ini hampir terjadi di seluruh kabupaten/kota.

Jika dilihat dari kriteria tenaga honorer yang bisa diusulkan masuk K2 adalah sudah bekerja sejak tahun 2005 ke bawah. Namun, kenyataannya, banyak honorer K2 yang baru diumumkan oleh pemerintah tersebut yang bekerja di atas tahun 2005. Sebaliknya, yang sudah mulai mengabdi sejak 2003 tidak masuk K2.

Hal ini tentu saja menimbulkan tanda tanya besar di kalangan tenaga honorer yang tidak lolos K2. Tiga kabupaten di Pulau Lombok masing-masing Lombok Timur, Lombok Tengah dan Lombok Barat tercatat ribuan GTTnya tidak masuk honorer K2. Padahal mereka sudah mengabdi sejak tahun 2005. Untuk Kabupaten Lombok Timur, dari 1.862 orang tenaga honorer yang diusulkan menjadi honorer K2 ke pusat, 1.173 orang saja yang ditetapkan. Kabupaten Lombok Tengah dari 2.225 orang yang diusulkan yang masuk data honorer K2, hanya 1.694 orang. Sementara di Lombok Barat, sekitar 700 orang GTT yang diusulkan masuk honorer K2.

Wajar kalau akhirnya K2 yang dikeluarkan oleh Pemda menuai protes di sana sini. Daftar tenaga honorer yang dikeluarkan oleh Pemkab Loteng dianggap tidak valid. Masuknya nama tenaga honorer yang tidak memenuhi persyaratan tersebut, karena ada indikasi permainan. Diduga ada oknumoknum pejabat lingkup Pemkab Loteng yang memalsukan dokumen tenaga honorer. Terutama SK pengangkatannya.

Sehingga seolah-olah tenaga honorer tersebut sudah mulai mengabdi sebelum tahun 2005. Padahal kenyataanya, baru mengabdi setelah tahun 2005. Untuk mengclearkan masalah ini, Pemerintah daerah melakukan verifikasi ulang dan memasukkan nama para tenaga honorer yang memenuhi syarat ke dalam daftar tenaga honorerer K2. Pemerintah daerah mengusut tuntas siapa oknum pejabat yang mempermainkan data tenaga honorer. (*)

B

ERALIHNYA Orde Baru ke era reformasi menjadi titik episentrum perubahan corak berdemokrasi di Indonesia. Kata demokrasi yang selama kekuasaan rezim Orde Baru sebatas slogan dan simbol telah bermetamorfosa menghampiri bilik wacana masyarakat lintas kelas sosial. Wacana demokrasi terus menjadi perbincangan hangat dari waktu ke waktu. Mulai dari gedung parlemen sampai dengan warung kopi.

Perlahan tapi pasti demokrasi terus bergerak mencari bentuk ideal. Atmosfer demokrasi makin terasa sampai lapis terbawah hiruk pikuk kehidupan masyarakat. Suatu gejala yang merupakan ekses dari terbukanya kran kebebasan informasi. Demokrasi dalam wujud barunya di era reformasi bak fenomena baru sebagai manifestasi dari euforia perubahan corak kehidupan bernegara. Tentu tidak berlebihan mengingat selama rezim kekuasaan Orde Baru yang sentralistik, wacana demokrasi hanya dikonsumsi serta dimonopoli oleh sekelompok elit politik di eksekutif dan legislatif. Kini, atmosfer demokrasi telah menjadi sindrom sampai ke daerah-daerah yang jauh dari pusara kekuasaan. Perlahan-lahan penyakit berkiblat ke Jakarta guna dapat mencicipi kue pembangunan menipis seiring adanya kebijakan otonomi daerah. Demokrasi telah memberi suntikan gairah baru bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan daerah dengan segala potensi yang ada.

Penerapan sistem pemerintahan sentralistik di era Orde Baru dianggap gagal melakukan pemerataan akses pembangunan di seluruh wilayah Indonesia.

Sistem pemerintahan sentralistik selama beberapa dekade disinyalir semakin memperlebar jarak ketimpangan pembangunan lintas sektoral. Bukan rahasia jika di masa lalu berkembang istilah pembangunan Jawasentris.

Berbagai gejolak menuntut pembangunan merata dilakukan oleh masyarakat di daerah tertinggal sebagai reaksi atas ketimpangan yang ada. Masyarakat menuntut pembagian kue pembangunan secara adil oleh pemerintah.

Merujuk hal tersebut, tidak berlebihan kiranya isu desentralisasi menjadi salah satu poin penting yang disuarakan saat terjadi gelombang reformasi terjadi tahun 1998.

Keinginan daerah untuk men-

Oleh :

Muh. Fahrudin Alawi (Penulis di NTB)

cicipi kue pembangunan kian menemukan titik terang dengan diberlakukannya kebijakan otonomi daerah. Otonomi daerah dipertegas dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Termasuk di dalamnya mengatur mekanisme pemilihan umum kepala daerah (Pemilukada).

Maka sejak diberlakukanya undang-undang tersebut, di seluruh wilayah Indonesia diadakan pemilihan untuk memilih secara langsung kepala daerah di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

Wilayah Indonesia terdiri atas 33 provinsi dan 497 kabupaten kota (www.ditjen–otda.depdagri.go.id).

Jika dikurangi dengan kabupaten kota di DKI Jakarta yang berstatus daerah administrasi, maka di Indonesia terdapat 524 Pemilukada.

Jumlah ini dipastikan akan terus bertambah seiring kebijakan pemerintah pusat yang terus memberlakukan pemekaran wilayah provinsi dan kabupaten kota. Angka ini mengukuhkan Indonesia sebagai negara dengan intensitas Pemilukada tertinggi di dunia.

Sebuah predikat yang harus dibayar mahal dengan biaya pesta demokrasi menggerogoti Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) di tiap pelaksanaannya.

Ironisnya, tingginya jumlah Pemilukada kadang tidak dibarengi dengan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Pemilukada tidak berbanding lurus dengan kesejahteraan masyarakat.

Nusa Tenggara Barat (NTB) mendapat ‘jatah’ melaksanakan Pemilukada secara langsung pertama kali tahun 2005. Praktis sejak saat itu masyarakat NTB mulai mencicipi pengalaman baru dalam berpartisipasi melaksanakan pesta demokrasi model baru hingga kini. Dalam waktu tidak lama lagi, hajatan demokrasi Pemilukada di NTB tahun 2013 akan kembali digelar. Pelaksanaan pesta demokrasi lima tahunan kali ini memiliki gaung lebih besar. Pasalnya, rakyat NTB tidak sekadar akan memilih gubernur. Tetapi juga akan memilih pemimpin level kabupaten/kota, khususnya di wilayah Kabupaten Lombok Timur dan Kota Bima.

Genderang pesta politik telah ditabuh pertanda kompetisi persaingan menuju singgasana kekuasaan tertinggi di daerah di mulai. Beberapa pasang kandidat yang sudah resmi mendaftarkan diri untuk maju dalam pesta demokrasi lima tahunan ini sudah diverifikasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan sudah mulai

menjalankan kerja-kerja politik guna mendulang suara. Para kandidat mulai memetakan kekuatan dan menggalang dukungan ke masyarakat. Pun demikian dengan parta-partai pengusung calon kepala daerah saling merapatkan barisan. Para elite politik mulai sibuk menyambangi dan mengamankan basis pendukung masingmasing. Tidak ketinggalan pula para pengamat politik dan lembaga-lembaga survei ikut repot melakukan pemetaan elektabilitan calon-calon yang diprediksi akan memenangkan pertarungan di Pemilukada.

Silaturrahim politik dengan berbagai corak bisa dipastikan kian ramai menjelang Pemilukada. Semakin mendekati hari pelaksanaan Pemilukada, suasana politik NTB kian memanas. Perang urat syaraf para elite politik lokal terjadi di media massa. Di kalangan simpatisan pun setali tiga uang. Pendukung fanatik masing-masing kandidat gubernur maupun bupati berdebat tentang calon mereka yang paling unggul. Perdebatan paling seru terutama di jejaring sosial. Bahkan tidak jarang mengarah pada persinggungan soal suku, agama ras, dan antargolongan (SARA).

Situasi semacam ini jelas tidak bisa dielakkan di era demokrasi langsung seperti sekarang ini.

Antisipasi Konflik Pemilukada Ekspektasi tinggi para simpatisan calon kepala daerah akan kemenangan calonnya menunjukkan tingginya semangat masyarakat terlibat aktif dalam pesta demokrasi. Namun di sisi lain fenomena ini patut jadi kekhawatiran akan terjadinya chaos manakala masyarakat tidak dewasa menerima hasil Pemilukada. Sudah jadi rahasia umum jika tindakan anarkis kerap mewarnai momen Pemilukada.

Masyarakat yang kecewa karena calonnya kalah tidak jarang melampiaskan kekecewaannya dengan merusak fasilitas umum seperti kantor KPU, Panitia Pengawas Pemilu, dan lain sebagainya. Bahkan yang paling mengkhawatirkan terjadinya konflik horizontal antarsesama pendukung calon kepala daerah.

Peluang terjadinya kekacauan mewarnai Pemilukada di NTB terbuka lebar. Apalagi mengingat karakteristik segmentasi pemilih yang cenderung terbagi berdasarkan etnis dan jamaah organisasi massa (ormas) keagamaan. Bukan pada tawaran program kandidat calon kepala daerah. Tingkat fanatisme masya-

rakat terhadap calon yang didukung jelas tidak perlu diragukan lagi. Jika tidak dilakukan antisipasi sejak dini, pecahnya konflik Pemilukada yang melibatkan masyarakat tak ubahnya ibarat bom waktu yang siap meledak sewaktu-waktu.

Antisipasi konflik Pemilukada harus dilakukan sejak dini oleh instansi terkait. Komisi pemilihan umum kita harapkan tidak hanya melakukan sosilaisasi terkait teknis pemberian hak suara pada hari pemilihan.

Akan tetapi juga yang tidak kalah penting adalah pemberian pemahaman kepada masyarakat tentang mekanisme penyelesaian sengketa hasil Pemilukada. Dengan demikian mobilisasi massa untuk melakukan tindakan inkonstitusional sebagai cara menyikapi hasil Pemilukada dapat dicegah.

Kita punya pengalaman pahit hampir di seluruh wilayah Indonesia terkait mobilisasi massa untuk melakukan unjuk rasa berujung tindakan anarkis ketika kandidat yang bertarung tidak puas dengan hasil Pemilukada.

Tidak jarang fasilitas umum dirusak sebagai pelampiasan kekalahan. Seyogyanya peristiwa semacam ini tidak perlu terjadi lagi jika kita dewasa menyikapi proses dan hasil Pemilukada.

Daerah dengan jumlah pemilih tinggi disertai keragaman etnis dan fanatisme ormas tertinggi perlu mendapat prioritas pengamanan ekstra. Dan Pemilukada NTB 2013 jelas menjadi momentum pembuktian kedewasaaan masyarakat kita dalam berdemokrasi. Semoga.

‘’Cathay Pacific’’ janji rute Hongkong - BIL terealisasi tahun ini Semoga tidak sekadar janji

*** Usut dugaan SK honorer fiktif Utamakan transparansi

***

STASIUN RADIO

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M.Haeruzzubaidi, M. Nasir, Hari Aryanti, Akhmad Bulkaini, Karnia Septia Kusuma Ningrum. Lombok Barat: Sumada, Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur: Rusliadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami. Dompu : Nasrullah. Bima : M.Yusrin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaluddin, Wahyu W. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 8.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 8.000/mmk. Display F/C : Rp 15.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 5.000./mmk. Iklan 1 kolom (max 100 mmk): Rp 4.000/mmk. Iklan Advertorial : Rp 3.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 450.000/bulan (30 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 150.000/kavling. Iklan Paket (ukuran max 600 mmk), - 5 kali muat Rp 500/mmk, - 10 kali muat Rp 450/mmk, - 15 kali muat Rp 400/mmk. Pembayaran di muka. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 40.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 45.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 2.500. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT Bali Post.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

EKONOMI DAN BISNIS

SUARA NTB Rabu, 3 April 2013

Halaman 7

SARANG WALET Sarang burung walet menjadi bisnis yang menggiurkan. Permintaan tidak saja datang dari dalam negeri, bahkan pesanan tak jarang langsung dari luar negeri. Sarang burung wallet ini untuk campuran produk kecantikan dan obat, harga sekilo untuk yang berkualitas Rp 800 ribu hingga jutaan. Salah seorang penyedia sarang burung walet di Labuhan Haji, Lombok Timur, memperlihatkan sarang-sarang walet yang sudah dipesan dan siap dikirim.

H. Ahmad Rusni

NTB Jajaki Penambahan Frekuensi Penerbangan ke Makassar Mataram (Suara NTB) Untuk meningkatkan frekuensi penerbangan Makassar - Lombok, pemprov NTB akan menjajaki kerjasama dengan pemprov Sulawesi Selatan (Sulsel).

Penjajakan kerjasama dalam bidang perdagangan dan pariwisata tersebut rencananya akan dilakukan pada minggu ini.

Kepala Biro Kerjasama dan Sumber Daya Alam (KSDA), Drs. H. Muhammad Nasir mengungkapkan penjajakan kerjasama antara NTB dengan Sulsel tersebut akan dilakukan pada 8 April mendatang. “Minggu depan kita akan melakukan penjajakan kerjasama ke Makassar,” ujarnya saat dikonfirmasi Selasa (2/ 4) di kantor Gubernur NTB. Dijelaskan, pada tanggal 3 5 Mei mendatang dilaksanakan acara pariwisata di Makassar.

Peluang tersebut akan dimanfaatkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) NTB untuk ambil bagian dalam

pengenalan pariwisata NTB. ”Kalau bisa dari penjajakan ini kita tandatangani di sana Memorandum of Understanding (MoU) nanti dalam acara tersebut,” harapnya.

Nasir menambahkan, kerjasama yang sudah pasti antara kedua daerah yakni antarpelaku wisata yang tergabung dalam Asita NTB dan Asita Sulsel. Tujuan kerjasama ini, lanjutnya untuk menambah atau meningkatkan frekuensi penerbangan Makassar Lombok yang sudah mulai dibuka pada 16 Oktober 2012 lalu. Selain itu, meningkatkan load factor penerbangan lang-

Mataram (Suara NTB) Tim pengkaji dan penilai pemanfaatan aset pemprov NTB masih melakukan penelusuran terhadap kapasitas atau kemampuan dua investor yang akan membangun NTB Convention Center (NCC) di lahan milik daerah seluas 3,2 hektar di Jalan Bung Karno dan Jalan Ismail Marzuki Mataram dengan nilai investasi ratusan miliar. Tim melakukan penelusuran terkait dengan permodalan, alamat kantor dan kemampuan investor.

Dari hasil penelusuran tersebut, pada Juni mendatang sudah ditetapkan investor yang menjadi pemenang beauty contest pada Februari lalu.

Wakil Ketua Tim Pengkaji, Drs. H. Ridwan Hidayat menjelaskan pihaknya perlu melakukan penelusuran terkait dengan syarat teknis yang harus dipenuhi dua investor yang akan membangun NCC tersebut. ”Kita menurunkan tim yang masuk dalam beauty contest itu untuk melihat performance perusahaan itu. Soal kantornya, alamatnya, modalnya, pengalaman dan syarat teknis lainnya yang mendukung memaksimalkan fungsi dan peran mereka dalam melaksanakan komitmennya membangun NCC,” kata Ridwan dikonfirmasi Selasa (2/4)

di kantor Gubernur NTB. Ia mengatakan, dari hasil penelusuran tim tersebut, selanjutnya dilakukan pembahasan lagi sehingga ditargetkan pada awal Juni mendatang hasil beauty contest atau investor yang menjadi pemenang bisa diketahui. “Ini dimaksudkan supaya apa yang dibangun nanti sesuai dengan penawaran yang sudah diekspos,” tandasnya.

Ridwan menambahkan, dalam menentukan siapa pemenang pengelola aset daerah ini pihaknya harus berhati-hati dan belajar dari pengalaman sebelumnya. Pasalnya, sebelumnya sudah ada investor yang akan membangun NCC tersebut tetapi karena investornya mengalami masalah sehingga realisasi pembangunannya tidak jadi. “Kita perlu ekstra hati-hati supaya hasilnya sempurna. Belajar dari sebelumnya sehingga ini benar-benar terwujud,” pungkasnya.

Diketahui, dalam beauty contest yang dilakukan Februari lalu, dua investor masingmasing PT Blitz Property dan PT Lombok Plaza bersaing dalam mendapatkan hak pemanfaatan aset pemprov NTB untuk pembangunan NTB Convention Center (NCC). Dalam masa pendaftaran, sebanyak enam investor yang mengem-

DIREKTORI BISNIS SUARA NTB SPARE PART

sung Makassar - Lombok.

Selain kerjasama dalam bidang pariwisata, katanya, peluang potensi kerjasama NTB dengan Sulsel dalam bidang perdagangan juga cukup besar. Sebagai pintu masuk Indonesia bagian timur, Sulsel dinilai menjadi pasar potensial bagi produk UMKM program Sapi, jagung dan rumput Laut (PIJAR).

“Tujuannya (kerjasama, Red) bagaimana direct flight yang sudah dibuka dari Makassar - Lombok itu menambah lagi frekuensi penerbangannya,” pungkas mantan Sekretaris Disbudpar NTB ini. (nas)

Pemprov Telusuri Kemampuan Dua Investor NCC (Suara NTB/bul)

NAMA PT. Dasar Ilham Sakinah sudah cukup dikenal di kalangan pasar property. Tidak saja di dalam daerah, bahkan di tingkat nasional pengembang ini sudah mulai ikut andil untuk bersaing. Melihat prospek dan perkembangan pasar, khusus di Mataram (NTB), dalam waktu dekat perusahaan ini akan membangun hotel sekaligus mall.

Direncanakan, hotelnya akan dibangun lantai tujuh, dengan 700 kamar. Tentu disiapkan space untuk para pedagang pada area Mall-nya. Terletak di lokasi yang cukup strategis dan mudah dijangkau oleh masyarakat. Dan direncanakan pembangunannya akan dimulai dalam waktu dekat.

“Kita ingin membuka peluang kerja di NTB, dalam waktu dekat sudah mulai peletakan batu pertama. Ada beberapa pihak dari luar sudah siap membangun kerjasama,” kata Direktur PT. Dasar Ilham Sakinah, H. Ahmad Rusni, MM pada Suara NTB, Selasa (2/4).

Membangun hotel ini dipandang karena melihat peluang banyaknya even nasional yang terselenggara di NTB. Apalagi awal tahun 2014, NTB sudah ditetapkan sebagai tempat dilaksanakannya kegiatan HUT Realestate Indoneia (REI), dengan menghadirkan tamu utama sebanyak 8.000 orang. Belum termasuk keluarga dan kerabat yang akan dibawa berkunjung. Kegaiatan tersebut, tambah Bendahara DPD REI NTB ini, akan mendatangkan tidak sedikit pemasukan bagi PAD dan penggerak perekonomian di daerah ini.

Selain itu, untuk saat ini, PT. Dasar Ilham Sakinah sedang fokus merealisasikan pembangunan perumahan, sebanyak 5004 unit, dari type 27 hingga type 100, baik yang komersil maupun subsidi, di wilayah lingkar selatan Mataram. Meskipun yang sudah terbangun sebanyak 1.000-an unit.

Di hampir semua kabupaten/kota di NTB, perusahaan ini sudah merencanakan akan membangun perumahan, guna tersedianya perumahan yang layak huni kepada masyarakat.

Tetapi akan dirampungkan terlebih dahulu, pembangunan perumahan yang saat ini masih terkendala kurangnya tenaga pelaksananya. Ketua Pengurus Provinsi (Pengprov) Tarung Derajat ini menyebut, perumahan yang dalam proses pembangunannya secara bertahap ini cukup beda penawarannya, selain area perumahan yang berada di tengah jalur-jalur utama di kota Mataram, dekat dengan fasilitas umum dan perkantoran lainnya, perumahan yang ditawarkan ini memberikan harga lebih rendah, bahkan selisih harganya lebih rendah Rp 20 jutaan lebih dari yang lainnya.

Meski demikian, jaminan kualitas menjadi utama baginya, apalagi menyediakan perumahan bagi orang banyak, erat kaitannya dengan bisnis kepercayaan. Sehingga bahan-bahan yang digunakan, termasuk rangka bajanya, menggunakan kualitas nomor satu. Demikian pula pada campuran bahan materialnya, disebut lebih dari ketentuan Dinas PU. “Pembangunannya dari awal sampai finish, bisa diawasi langsung oleh konsumen, bahkan untuk gambarnya boleh tergantung keinginan konsumen, kita bebaskan bagi yang punya gambar sendiri, tetapi berlaku bagi pesanan rumah yang belum dibangun pondasi dan fisiknya,” jelasnya.

Untuk konstruksi dasarnya, dibuat dua tingkat, guna mengantisipasi banjir, bahkan ditimbang menggunakan satelit. Selain drainase dan jalan-jalan utamanya cukup lebar, sampai 10 meter. Ruag terbuka hijau menjadi prioritas, karena 30 persen areanya ditanami pohonpohon pelindung dan pohon buah.

“Kami ingin menyediakan perumahan dengan fasilitas yang memadai untuk keamanan dan kenyamanan. Dan kamipun tidak hanya membangun di NTB, tetapi di Yogyakarta sedang dibangun 1.600 unit perumahan dengan konsep yang tak j a u h b e d a ,” ujarnya. (bul)

(Suara NTB/bul)

Akan Bangun Hotel dan Mall

SANGGAR SENAM

ACCESORIES

balikan berkas persyaratan untuk pembangunan NCC, tetapi hanya dua investor yang ikut beauty contest yakni PT Blitz Property dan PT Lombok Plaza. Sementara empat investor lainnya masing-masing PT Surya Pancaran Anugrah, PT Hesper, PT BDMS Telematika dan PT Sinergi Inovasi tidak ikut beauty contest karena tidak datang pada saat dilakukan uji kelayakan oleh tim pengkaji dan penilai pemanfaatan aset pemprov NTB. Dalam beauty contest tersebut, PT Blitz Property menawarkan investasi senilai Rp 300 miliar untuk pembangunan NCC. Dengan nilai investasi sebesar itu, mereka menawarkan akan membangun NCC dengan enam lantai. NCC tersebut nantinya akan dilengkapi dengan convention hall dengan kapasitas 5.000 orang. Selain itu mereka juga akan melengkapi dengan apartemen dan hotel.

Untuk pengerjaan konstruksi mereka berjanji bisa menyelesaikan dalam delapan bulan.

Sementara itu, PT Lombok Plaza menawarkan investasi untuk pembangunan NCC tersebut dengan nilai Rp 360 miliar – Rp 450 miliar. Mereka akan membangun gedung pencakar langit 20 lantai.

NCC ini juga dilengkapi dengan convention hall dengan kapasitas 5.000 orang. (nas)

”Cathay Pacific” Janji Rute Hongkong - BIL Terealisasi Tahun Ini Mataram (Suara NTB) Maskapai penerbangan asal Hongkong, Cathay Pacific akan segera membuka rute penerbangan langsung HongkongBandara Internasional Lombok (BIL) dalam waktu dekat.

Dalam pertemuan dengan jajaran pemprov NTB, pertengahan Maret lalu, Manajer Cathay Pacific Indonesia Region Timur bersama Sales Marketingnya berjanji akan merealisasikan penerbangan langsung Hongkong - Lombok paling lambat enam bulan kedepan.

Demikian dikatakan Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) NTB, Ir. H. Ridwan Syah, MM, M.TP dikonfirmasi Suara NTB, Sabtu (30/3). “Ketika kami tanyakan kapan kirakira penerbangan ini terealisir dijanjikan paling lambat enam bulan. Insya Allah mereka akan datang lagi merealisasikan pembicaraan-pembicaraan yang lebih teknis. Kita juga bertemu dengan Badan Promosi Pariwisata Daerah , Dinas Pariwisata, Angkasa Pura yang kesemuanya itu merespon dan mendukung apa saja yang dibutuhkan oleh maskapai itu untuk terbang langsung ke Lombok,” ujarnya.

Ia mengatakan pada tanggal 18 Maret lalu, Manajer Cathay Pacific Indonesia Region Timur dan Sales Marketingnya datang ke Dishubkominfo. Menurut Ridwan Syah, kedatangan

Jamkrida Jamin Modal Rekanan Pelaksana Proyek Mataram (Suara NTB) PT Jamkrida NTB Bersaing akan melakukan ekspansi usaha ke bidang penjaminan proyek yang dibiayai dari APBD provinsi maupun APBD kabupaten/ kota. Selain memberikan penjaminan kredit bagi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang ada di NTB sebagai fokus utamanya, perusahaan daerah yang terbentuk pada akhir 2012 lalu itu dapat melakukan ekspansi usaha dalam bidang penjaminan lainnya.

Direktur Utama PT Jamkrida NTB Bersaing, Indra Manthica mengatakan sesuai dengan izin dari Menteri Keuangan, selain fokus dalam penjaminan kredit UMKM PT Jamkrida bisa juga dalam penjaminan proyek. “Kami tidak fokus pada penjaminan UMKM saja tetapi bisa juga dalam penjaminan proyek dari APBD 1 dan APBD II. Kami juga bermain pada penjamainan-penjaminan

BATIK

(087 852 525 256)

DIJUAL

TRAVEL

TRUSS

PHOTOGRAFI

087 865 633 888 / 087 861 811 999

EVENT ORGANIZER

menajemen Cathay Pacific tersebut merupakan bentuk respon mereka terhadap surat Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi dan surat dari Dishubkominfo yang meminta pembukaan rute penerbangan langsung Hongkong - Lombok.

“Ini juga sekaligus rupanya bersamaan dengan kunjungan beberapa menteri dan biro perjalanan dan pelaku usaha dari Hongkong beberapa waktu lalu. Intinya mereka sedang melakukan observasi, mengumpulkan keterangan-keterangan termasuk untuk menghitung seberapa besar prospek penerbangan Hongkong - BIL,” tandas Ridwan Syah.

Dari hasil observasi yang dilakukan, lanjutnya mereka mengumpulkan data-data pendukung terkait dengan pembukaan rute penerbangan langsung tersebut. Selain itu, dukungan yang bisa diberikan oleh pemprov NTB dan PT Angkasa Pura.

“Waktu itu kami tegaskan bahwa tidak ada persoalan terkait dengan slot time atau izin terbang atau waktu yang diberikan oleh pihak bandara kepada Cathay Pacific. Artinya pemprov dan Angkasa pura siap,” katanya.

Dari sisi perizinan oleh pemerintah pusat, lanjut Ridwan Syah tidak ada masalah. Mereka tinggal mengurus masalah slot time di negaranya sementara untuk slot time di BIL sudah tidak ada masalah. (nas)

lainnya,” kata Indra saat memberikan penjelasan pada rombongan Badan Legislasi DPRD Jawa Tengah yang sedang belajar tentang pembentukan Jamkrida ke NTB di Ruang Rapat Utama kantor Gubernur NTB, Selasa (2/4).

Disebutkan beberapa tahapan pelaksanaan proyek yang dapat dijaminkan melalui Jamkrida yakni penjaminan tahap penawaran, penjaminan tahap pelaksanaan atau pengerjaan dan penjaminan dalam tahap pemeliharaan. Terkait dengan hal tersebut, pihaknya mengharapkan dukungan sehingga semua penjaminan proyek-proyek yang dibiayai oleh APBD provinsi maupun APBD kabupaten/kota dapat melalui PT Jamkrida. ”Sehingga kami tidak hanya pembinaan UMKM tetapi juga berkontribusi juga pada peningkatan pendapatan bagi daerah,” ujarnya.

Terkait dengan pemberian jaminan kredit kepada UMKM di NTB, lanjut Indra, pihaknya bekerjasama dengan PT Bank NTB sebagai penyalur kredit.

Dikatakan, UMKM selama ini tidak bisa berkembang karena persyaratan mendapatkan modal dari perbankan yang tidak dapat dipenuhi.

“Jumlah agunannya misalnya kurang, tetapi sekarang kita bisa mempunyai agunan senilai Rp 50 juta. Sementara ini, jumlah agunan minimal setara atau minimal 125 persen dari yang diminta oleh bank. (nas)

Halaman 8

SUARA NTB Rabu, 3 April 2013

Spurs Kembali Terjegal Washington San Antonio Spurs kembali terjegal, meski sempat unggul di menit akhir kuarter ke-4, setelah Spurs gagal menjaga guard Memphis Grizzlies, Mike Conley, dalam lanjutan kompetisi Basket Nasional Amerika (NBA), di FedExForum, Memphis, Selasa.

Grizzlies unggul tipis 92-90 atas Spurs, dimana pada pertandingan sebelumnya Spurs juga kalah satu bola dari juara NBA tahun lalu, Miami Heat yang tampil tanpa duo bintangnya LeBron James dan Dwyane Wade, dengan kedudukan akhir 88-86.

Mike Conley menjadi penyelamat Grizzlies di satu menit terakhir, karena mampu membalikkan kedudukan berkat tembakan tiga angka dan sebuah layup. Secara keseluruhan guard bernomor punggung 11 ini mencetak 23 angka dan menghasilkan 11 lemparan dari 17 percobaan lemparannya.

Meskipun guard Spurs, Tony Parker mencetak angka tertinggi dalam pertandingan itu dengan 25 angka, tetapi di-

rinya gagal lagi mengeksekusi lemparan saat kedudukan imbang 90-90 saat waktu tersisa 7,9 detik lagi. Demikian situs resmi NBA.com.

Sementara Conley mampu memanfaatkan waktu sisa dengan melakukan tembakan layup di 0,6 detik dan menutup pertandingan dengan 92-90 untuk Grizzlies.

Di pihak Grizzlies, Jerryd Bayless menambahkan 17 angka, Marc Gasol yang mencetak 16 angka kemudian Zach Randolp dengan 11 angka, 10 rebounds.

Spurs tampil tanpa tiga pemain kunci, Tim Duncan, Manu Ginobili, dan Kawhi Leonard. Parker, Tiago Splitter men-

cetak 13 angka, 11 rebounds, sem e n t a r a Stephen Jackson 12 angka. (ant/bali post)

Persiapan Chris John Capai 90 Persen Semarang (Suara NTB) Persiapan pemegang gelar Super Champion kelas bulu WBA Chris John untuk menghadapi penantangnya, Satoshi Hosono (Jepang) di Senayan, Jakarta, 14 April 2013, sudah mencapai 90 persen.

Pemegang rekor bertarung 48 kali menang (22 di antaranya KO) dan dua kali seri ketika dihubungi dari Semarang, Selasa, mengatakan dirinya masih fokus latihan dengan mitra tanding. “Saya membawa petinju Sasana Herry`s Gym, Matt Garlet, sebagai sparring partner saya selama menjalani latihan lanjutan di Jakarta,” kata petinju dengan julukan The Dragon tersebut.

Menurut suami mantan atlet wushu Jateng Anna Maria Megawati tersebut, dirinya belum tahu jadwal latihan dengan mitra tanding selama di Jakarta ini sampai kapan.

“Saya belum tahu sampai kapan tetapi yang pasti saya masih fokus latihan dengan sparring,” katanya.

Ketika ditanya apakah ada

NTB Siap Gelar Kejurnas Tinju Amatir Mataram (Suara NTB) Kejuaraan nasional (Kejurnas) Tinju Amatir youth, junior dan senior yang akan berlangsung di GOR Selong, 10-13 April mendatang tinggal hitungan hari lagi. Pihak Pertina NTB bersama Pemda Lotim mengaku siap menggelar dan menjadi tuan rumah yang baik.

“Pertina NTB bersama Pemda Lotim sudah siap melaksanakan kejuaraan tinju Zona V. Dan kami pun siap menjadi tuan rumah yang baik,” ucap Wakil Sekretaris Pertina NTB, Ir. Moh Iqbal kepada Suara NTB di Mataram, Selasa (2/4).

Dikatakan Iqbal, salah satu persiapan yang sudah di-

lakukan oleh tuan rumah adalah mempersiapkan arena pertandingan yang standar dengan kompetisi level nasional. Selain itu, armada transportasi dan fasilitas penginapan pun sudah siap menampung sejumlah peserta yang akan ambil bagian di ajang tinju amatir tersebut.

Sementara jumlah peserta yang akan ambil bagian di event bergengsi tersebut dipastikan mencapai 90 atlet, pasalnya masing-masing daerah, yakni Bali dan NTT akan mengirimkan petinjunya sebanyak 30 atlet. Begitu juga tuan rumah NTB telah menyiapkan seban-

yak 30 petinju youth, junior dan senior. “Masing-masing daearah akan menurunkan sebanyak tiga puluh atlet, jadi peserta keseluruhannya mencapai sembilan puluh atlet,” jelasnya.

Di tempat terpisah Ketua Umum KONI NTB, H.MNS. Kasdiono SH, mengingatkan tuan rumah agar mempersiapkan diri dengan baik. Terutama persiapan atlet dan penyelenggaraan harus diutamakan, sehingga tuan rumah tidak dipermalukan dalam ajang bergengsi tersebut. “Sukses penyelenggaraan itu penting, tapi sukses prestasi juga sangat penting,”tuturnya. (fan)

Cole dan Cahill Cedera London Chelsea tidak akan diperkuat pemain bertahan Ashley Cole dan Gary Cahill pada laga amat menentukan yang terprogram dalam 13 hari ke depan.

Cole harus beristirahat kerena mengalami cedera urat kaki dalam laga ulang yang dimenangi mereka 1-0 Senin atas Manchester United pada babak perempat final Piala FA. Sementara Cahill sudah istirahat dua minggu ini, karena didera cedera kaki.

“Masalahnya sekarang Cahill akan absen sekitar 15 hari sejak sejak sekarang dan Ashley mengalami masalah yang sama,” kata pelatih Rafael Benitez kepada wartawan.

Pertandingan Senin merupakan yang kedua bagi Chelsea kurang dari 48 jam, setelah Sabtu kalah 1-2 pada laga Liga Utama di Southampton.

Benitez melakukan tujuh kali pergantian pemain ketika melawan United dan kemungkinan akan melakukan rotasi pemain pada laga Kamis di pe-

DIREKTORI BISNIS SUARANTB DIKONTRAKKAN

rempat final Liga Eropa melawan tim Rusia Rubin Kazan, yang kemudian disusul lagi dengan pertandingan Liga Utama melawan Sunderland.

Chelsea akan berkunjung ke Rubin untuk melakoni laga leg kedua pada 11 April sebelum menjajal kekuatan Manchester City pada laga semi final Piala GA di Wembley tiga hari kemudian. Kemudian mereka bertemu dengan klub tetangga Fulham pada laga Liga Utama Inggris 17 April. “Amat penting bagi siapa pun untuk memenangi laga pada level ini,” kata Benitez. (ant/bali post)

Chris John

kemungkinan berlatih dengan juara dunia kelas bulu IBO Daud Yordan selama masa persiapan di Jakarta, Chris John mengaku belum tahu soal itu. “Kalau berlatih tanding dengan Daud Yordan saya belum tahu tetapi sepertinya tidak,” kata petinju yang terakhir kali mempertahankan gelar saat menang angka atas petinju Thailand Chonlatarn Piriyapinyo di Singapura, 9 November 2012.

Pertarungan melawan petinju Jepang mendatang merupakan ke-18 kali bagi Chris John untuk mempertahankan gelar juara dunia setelah merebutnya dari tangan petinju Kolombia Oscar Leon melalui pertarungan ad-interim di Bali, 26 September 2003.

Daud Yordan yang juga akan bertarung pada partai perebutan gelar melawan petinju Afrika Selatan Simpiwe Vetyaka bersamaan dengan Chris John tersebut juga akan menjalani latihan lanjutan di Jakarta hingga pertarungan mendatang. (ant/bali post)

(ant/bali post)

Danpaspampres Cup

Perbakin Kirim Dua Atlet Mataram (Suara NTB) Dua penembak NTB, Dimas Restu Rindra Putra dan Ni Wayan Yuliarthi didampingi pelatihnya, Andik Budi Harianto bertandang ke Jakarta, Selasa (2/4) kemarin. Kedua penembak remaja NTB itu akan berlaga di Kejuaraan Menembak Danpaspampres Cup yang akan berlangsung di Jakarta 47 April ini.

Pelatih Menembak NTB, Andik Budi Harianto yang dihubungi, Selasa (2/4), menjelaskan, pihaknya hanya menurunkan dua atlet muda di event bergengsi tersebut.

Mereka adalah Dimas Restu Rindra Putra dan Ni Wayan

Yuliarthi yang baru-baru ini dipromosikan sebagai atlet Pelatnas Prima Pratama.

“Kita hanya mengirim dua atlet saja, karena hasil seleksi kami baru-baru ini hanya dua atlet ini yang mampu menembak diangka tertinggi,” terangnya.

Meski dua atlet tersebut tergolong sangat muda, namun Andik optimis dengan kemampuan atletnya. Bahkan Andik optimis kedua atletnya bisa tembus ke babak final.

Selain itu, kedua atlet itu kata Andik telah menjalani pemusatan latihan selama satu bulan, hasilnya selama latihan mereka mengantongi poin tembakan di atas rata-rata. (fan)

(Suara NTB/fan)

POSE - Pelatih Menembak NTB, Andik Budi Harianto (tengah) berpose bersama dua penembak NTB, Dimas Restu Rindra Putra dan Ni Wayan Yuliarthi.

KURSUS Hanya 270.500

SIARAN TV

JUAL MOBIL/MOTOR

CEPAT LAKU SERVICE

Dimuat didua media sekaligus : Harian Suara NTB dan Radio Global FM Lombok PENGOBATAN

Hanya :

SIARAN TV

Rp. 20.000,-/ 1 x muat Rp. 45.000,-/ 3 x muat Rp. 100.000,-/ 7 x muat

(Iklan maksimum 3 (tiga) baris) BOUTIQUE

RUPA-RUPA

AC std Rp. 270.500

Hubungi : Bagian Iklan Suara NTB Jl. Bangau No.15 Tlp. 0370-639543 Cakranegara-NTB

7 hari belum laku (selanjutnya gratis selama 7 kali)

SUARA NTB

Rabu, 3 April 2013

Halaman 9

DIREKTORI BISNIS SUARA NTB SALON

RUMAH MAKAN

KOMPUTER

HP. 081 915 971 761

Menyediakan aneka hidangan & melayani pesanan nasi kotak, snack box dan menerima rantangan

Fax

RUPA-RUPA

TELEVISI

FASHION

HOTEL

PROPERTY

BENGKEL

PENGOBATAN

RUPA - RUPA

PENGOBATAN

RUPA-RUPA

RUPA - RUPA

BANK

RUKO

HOTEL

RUPA - RUPA

BENGKEL

PERAWATAN AC

TRAVEL

SUARA NTB Rabu, 3 April 2013

BUDAYA DAN HIBURAN

Halaman 10

Sempat Minder AKTRIS Acha Septriasa mengaku sempat minder saat harus berperan sebagai anak SMA. Di film terbarunya Bangun Lagi Dong Lupus, dia berakting sebagai Poppie, remaja putri yang disukai Lupus (Miqdad Addausy).

Setelah tampil sebagai peran yang lebih dewasa di film-filmnya yang dulu, aktris berusia 23 tahun itu tertantang saat harus kembali terlihat jadi murid sekolah. “Tadinya minder jadi anak SMA, di film (ant/bali post) Testpack kan saya jadi seAcha Septriasa orang istri. Tapi ini kesempatan saya menunjukkan bahwa dalam berakting tak ada batasan umur ,” kata dia, di Jakarta, Senin.

Kesempatan berakting dengan para pendatang baru yang usianya lebih muda membuat dia merasa “lebih segar”. Tidak hanya itu, dia pun.senang bisa bekerjasama dengan para aktor dan aktris senior seperti Deddy Mizwar dan Ira Maya Sopha.

“Pemain pendukungnya tidak main-main, jadi terpacu berkoordinasi baik dengan pemain lama dan baru,” lanjutnya.

Acha merasa senang bergabung menjadi pemeran film yang dibuat berdasarkan novel karya Hilman Hariwijaya karena dirinya juga salah satu pembaca setia. “Saya baca banget Lupus, saya suka banget Lupus. Adik saya juga baca,” tukas dia. (ant/bali post)

Michelle Yeoh akan Lanjutkan Karir Akting Kuching – Aktris Michelle Yeoh mengatakan dia tetap tetap akan melanjutkan karir akting yang merupakan cinta sejatinya meski penghargaan-pengharaan prestasi seumur hidup telah dia raih. Aktris Malaysia yang kini berbasis di Hongkong itu berharap semua penghargaan prestasi seumur hidup yang ia terima bukan penanda bagi dia untuk pensiun dari dunia akting karena ia mencintai industri hiburan.

“Saya harap semua itu bukan pesan yang mengatakan ‘pulanglah sekarang’, tetapi saya anggap masing-masing sebagai insentif supaya saya bisa berbuat lebih baik - Saya raih ini dan saya akan coba untuk mencapai lebih dari itu,” katanya. “Jadi, ya untuk semua itu, saya sangat aktif karena dunia media apakah film, TV merupakan gairah dan cinta (bagi saya). Saya sangat menikmatinya, ini bukan pekerjaan,” katanya seperti dikutip kantor berita Bernama.

Tentang film terbarunya, Yeoh mengatakan film terbarunya yang disutradarai oleh pembuat film Korea-Amerika, Gina Kim, kini dalam tahap pasca-produksi, dan diharapkan keluar pada musim panas. Yeoh juga mengatakan dia akan meluncurkan program pencarian bakat untuk aktor dan penyanyi baru Asia.

“Kami masih dalam proses perencanaan, ketika siap kami akan mengumumkan kepada Anda, siapa saja yang ingin menjadi seorang aktor, penyanyi, bersiap-siap kami datang kepada Anda,” katanya. (ant/bali post)

Los Angeles – Copy album “Sgt. Pepper`s Lonely Hearts Club Band” yang ditandatangani Beatles, dan sangat langka, telah dijual dengan rekor 290.500 dolar AS atau setara

dengan Rp 2,78 miliar dalam satu lelang, kata The Hollywood Reporter.

Majalah hiburan itu melaporkan pada situsnya bahwa album yang ditandatangani oleh keempat anggota band

terkenal itu, Sabtu, dibeli melalui Heritage Auctions yang berbasis di Dallas oleh pembeli yang tidak disebutkan namanya dari Midwest.

Perkiraan sebelumnya album itu akan terjual sehar-

ga sekitar 30.000 dolar AS, kata majalah tersebut.

The Beatles diyakini telah menandatangani cover album itu sekitar Juni 1967 ketika album ini dirilis.

Menurut The Hollywood

Reporter, rekor sebelumnya untuk sampul album yang ditandatangani Beatles adalah 150.000 dolar AS, yang dibayarkan untuk copy “Meet the Beatles.” (ant/ bali post)

Afgan dan Vidi akan Gelar Konser Spektakuler Duo Jakarta (Suara NTB) – Afgansyah Reza dan Vidi Aldiano akan menggelar konser bersama bertajuk “Konser Spektakuler Duo” di Balai Sarbini, Jakarta, 27 April mendatang.

Dalam konser yang rencananya digelar selama tiga jam itu mereka tampil membawakan lagi sendiri dan berkolaborasi.

“Mereka berdua dipilih karena banyaknya permintaan via Twitter,” kata Direktur PT Melon Indonesia, Budi Setiawan Widjaya, selaku penyelenggara konser, dalam konperensi pers di Jakarta, Senin.

Michelle Yeoh

“Kita coba mengedepankan kolaborasi dalam konser ini, sementara baru ada tiga lagu yang akan dikolaborasikan,” tambahnya.

Afgan dan Vidi juga dipersiapkan untuk tampil bersama penyanyi Karis Alika Islamadina, mantan personel girl band Princess. “Semoga kolaborasi ini bisa memberi warna yang berbeda di konser,” kata Alika. (ant/bali post)

Lupus Baru Tampil Tanpa Jambul Jakarta (Suara NTB) – Lupus, karakter ciptaan Hilman Hariwijaya pada era 1980-an adalah remaja yang terkenal dengan rambut jambul dan permen karetnya, namun dalam film “Bangun Lagi Dong Lupus”, Lupus tampil tanpa jambul.

Eko Patrio, produser eksekutif “Bangun Lagi Dong Lupus” menjelaskan, hi-

langnya ciri khas jambul pada Lupus adalah upaya menyesuaikan diri dengan kondisi sekarang. Dia beralasan, bila ciri khas itu dipaksakan ada, maka Lupus tidak bisa terlihat sebagai remaja masa kini.

“Sudahlah, realistis.

Sekarang anak SMA nggak ada yang gondrong. Nanti terlihat aneh,” kata Eko di Jakarta, Senin. Hilman

Hariwijaya bertugas membuat skenario bersama sutradara Benni Setiawan.

Proses mengadaptasikan kisah yang ditulis era 80-an dan latar belakang masa kini tidak dianggap sulit.

“Nggak sulit, karena masih bergaul dengan anak zaman sekarang. Saya berpikir bagaimana kalau Lupus hidup di zaman sekarang,” kata Hilman.

“Bangun Lagi Dong Lupus” mulai tayang di bioskop 4 April mendatang. Film ini dibintangi Miqdad Addausy, Acha Septriasa, Jeremiah Christiant, Alfie Alfandy, Mela Austen, Fabila Mahadira, Kevin Julio, Deddy Mizwar, Didi Petet, Ira Maya Sopha, Ira Wibowo, Eko Patrio, Epi Kusnendar, Cici Tegal, dan Debby Sahertian. (ant/bali post)

Garin Nugroho akan Tampilkan ’’Selendang Merah’’ Jakarta (Suara NTB) – Sutradara Garin Nugroho akan menampilkan bagian terakhir dari trilogi Opera Jawa yang berjudul “Opera Jawa: Selendang Merah”.

Pertunjukan “Opera Jawa: Selendang Merah” akan digelar di Institut Seni Indonesia (ISI) Solo pada 7 April 2013 dan di Teater Jakarta, Taman Ismail Marzuki, Cikini pada 13-14 April 2013.

“Tema kali ini adalah dunia jungkir balik. Hewan seperti manusia, manusia seperti hewan. Semua tidak pada tempat dan waktu,” kata Garin di Jakarta, Selasa.

Dunia jungkir balik juga menunjukkan perilaku manusia yang tidak dapat dikendalikan lagi membuat kehidupan seperti sirkus, jungkir balik penuh tragedi dan hal yang tidak dapat diduga.

Garin juga menjelaskan makna selendang yang dia pilih menjadi judul bagian akhir trilogi

Seniman tari mementaskan cuplikan adegan “Opera Jawa ”Selendang Merah” di Jakarta, Selasa (2/4).

Opera Jawa. “Ada istilah ketiban sampur (selendang), bisa banyak arti, mendapat malapetaka, mendapatkan peristiwa, dan lain-lain,” katanya. “Opera Jawa: Selendang Merah” bercerita tentang penangkapan monyet oleh kelompok ledhek.

Monyet bernama Hanoman itu mendapat simpati dari Sri Ledhek, penari tayub yang

merupakan istri Tuan Ledhek.

Konflik yang meruncing antara Tuan Ledhek dan Sri Ledhek membuat Sri Ledhek melihat Hanoman lebih manusiawi dari suaminya, yang dianggap kejam dan lupa diri.

Cinta segitiga pun terjadi di dunia yang serba terbalik.

Dalam Bahasa Jawa “Opera Jawa: Selendang

Merah” akan ditampilkan dalam Bahasa Jawa yang biasa digunakan dalam percakapan sehari-hari.

Namun penyelenggara akan menyediakan buku acara dalam Bahasa Indonesia. “Santai saja, dengarkan tembangnya. Nikmati saja seperti nonton karnaval,” seloroh Garin.

Pendukung pertunjukan itu antara lain Sruti Respati (Sri Ledhek), Endah Laras, Heru (Hanoman), Anggono Kusumo (Tuan Ledhek dan Koreografer), Rahayu Supanggah (penata musik), dan Danang Pamungkas (Koreografer).

Garin mengatakan, dibandingkan dua kisah sebelumnya, “Iron Bed” (2008) dan “Tusuk Konde” (2010), karya ketiganya mencakup budaya Jawa Tengah dan Jawa Timur. Harga tiket pertunjukan itu Rp100.000 - Rp500.000 per lembar. (ant/bali post)

KONSER - Afgansyah Reza, Karis Alika Islamadina, dan Vidi Aldiano setelah konperensi pers “Konser Spektakuler Duo” di Jakarta

Angelina Jolie Buka Sekolah Perempuan di Afganistan Los Angeles – Angelina Jolie telah membuka lagi sekolah perempuan di Afganistan dan berencana menambah pendanaan dari penjualan lini perhiasan yang dia ikut rancang pekan ini.

Jolie, Duta Muhibah PBB pada Komisi Tinggi untuk Pengungsi (UNHCR), sudah mendanai sekolah dasar khusus perempuan di luar kota Kabul, kata laman selebriti E! yang dikutip Reuters.

Sekolah itu mendidik 200 sampai 300 anak perempuan. Dalam laporan eksklusifnya, E! menampilkan foto sekolah yang dibuka November lalu dan sebuah papan yang menunjukkan sumbangan Jolie.

Menurut UNHCR, Jolie juga membiayai sebuah sekolah perempuan di bagian timur Afganistan yang dibuka pada 2010. erwakilan Jolie tidak menjawab telepon untuk diminta berkomentar.

Menurut E! TV, Jolie berniat membiayai sekolah l a i n deng a n

menjual perhiasan “Style of Jolie”, lini perhiasan yang dia rancang bersama pembuat perhiasan Robert Procob.

Procop merancang cincin pertunangan y a n g diberikan Brad

Pitt kepada Jolie pada April 2012.

“Selain menikmati kepuasan artistik merancang perhiasan-perhiasan ini, kami juga terinspirasi mengetahui karya kami bermanfaat bagi anakanak yang membutuhkan,” kata Jolie seperti dikutip laman E ! . (ant/ bali post)

Angelina Jolie

SUARA NTB Rabu, 3 April 2013

SUARA NUSANTARA

Halaman 11

DPR Setujui Agus Martowardojo sebagai Gubernur BI Jakarta (Suara NTB) Rapat paripurna DPR RI menyetujui Agus Martowardojo sebagai Gubernur Bank Indonesia (BI) menggantikan Darmin Nasution yang segera mengakhiri masa jabatannya pada Mei mendatang.

(ant/bali post)

GUBERNUR BI - Ketua DPR RI, Marzuki Ali didampingi Wakil Ketua DPR, Pramono Anung memperkenalkan Agus Martowardojo yang resmi disahkan sebagai Gubernur Bank Indonesia pada Rapat Paripurna di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (2/4).

Tidak Mengada-ada PRESIDEN Susilo Bambang Yudhoyono menegaskan pemerintah tidak mengada-ada dalam menyempurnakan kurikulum pendidikan, namun berangkat dari upaya menyesuaikan dengan perkembangan kehidupan nasional dan era globalisasi.

“Pendidikan itu dinamis, termasuk kurikulumnya sehingga tidak bisa dikatakan mengada-ada kebijakan pengembangan kurikulum. Kita sesuaikan dengan perkembangan situasi,” katanya saat membuka rapat kabinet terbatas bidang pendidikan di Kantor Presiden Jakarta, Selasa kemarin.

Meski demikian, kata Yudhoyono, perubahan kurikulum oleh pemerintah juga harus memiliki urgensi dan tujuan yang tepat dan benar. Dia juga meminta pandangan masyarakat, kalangan legislatif dan praktisi pendidikan mesti diperhatikan.

“Di antara pandangan yang disampaikan adalah pandangan jangan sampai perubahan ini karena ganti menteri atau memberikan beban pada orang tua yang kurang mampu untuk siapkan teks buku pelajaran yang baru.

Pandangan itu patut didengar,” katanya. Sembari mengutip laporan Wakil Presiden, Yudhoyono mengatakan kurikulum ini perlu dibahas lagi di tingkat kabinet agar bisa nanti diimplementasikan dengan baik. (ant/bali post) Susilo Bambang Yudhoyono (ant/bali post)

BPK : Negara Rugi Rp 9,72 Triliun Jakarta (Suara NTB) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan potensi kerugian negara senilai Rp 9,72 triliun dari 12.947 temuan kasus, yang terdiri atas kekurangan penerimaan serta ketidakefisienan dalam pengelolaan keuangan negara selama semester II tahun 2012.

“Tentu kita sepakat bahwa nilai temuan tersebut bukanlah jumlah yang kecil, tapi sangatlah besar,” kata (ant/bali post) Ketua BPK RI Hadi PoernoHadi Poernomo mo saat menyampaikan sambutan terkait penyerahan Laporan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2012 di Jakarta, Selasa kemarin.

Hadi mengatakan dari jumlah tersebut, sebanyak 3.990 kasus senilai Rp 5,83 triliun merupakan temuan ketidakpatuhan yang mengakibatkan kerugian, potensi kerugian, dan kekurangan penerimaan. “Rekomendasi BPK terhadap kasus-kasus tersebut antara lain adalah penyerahan aset dan atau penyetoran uang ke kas negara, daerah maupun perusahaan,” katanya.

Kemudian, sebanyak 2.241 kasus senilai Rp 3,88 triliun merupakan temuan ketidakhematan dan ketidakefisienan, sebanyak 4.815 kasus merupakan kelemahan Sistem Pengendalian Intern (SPI) dan 1.901 kasus merupakan penyimpangan administrasi.

“Rekomendasi BPK atas kasus tersebut adalah perlunya perbaikan SPI dan tindakan administratif atau korektif lainnya,” ujar Hadi. Terhadap temuan tersebut, Hadi mengharapkan adanya perhatian dari para anggota DPR RI untuk ikut mengawasi dan mendorong penyelesaian tindak lanjut kasus tersebut.

“Temuan tersebut terus terjadi secara berulang setiap tahun, sehingga jika kita tidak bersama-sama mendorong penyelesaian tindaklanjutnya dan mengatasinya, maka potensi terjadinya kerugian yang lebih besar dapat terjadi,” katanya.

Selama proses pemeriksaan, entitas yang diperiksa telah menindaklanjuti temuan ketidakpatuhan yang mengakibatkan kerugian, potensi kerugian dan kekurangan penerimaan dengan penyerahan aset dan penyetoran uang kepada kas negara, daerah atau perusahaan senilai Rp 124,13 miliar.

Selama semester II tahun 2012, BPK RI telah memeriksa 709 objek pemeriksaan, yang terdiri atas 154 objek pemeriksaan kinerja, 450 objek pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) dan 105 objek pemeriksaan keuangan. (ant/bali post)

“DPR memberikan persetujuan kepada yang terhormat Agus Martowardojo untuk ditetapkan sebagai Gubernur BI,” ujar Wakil Ketua DPR RI Pramono Anung saat memimpin rapat paripurna di Jakarta, Selasa kemarin. Pramono, atas nama pimpinan DPR RI, juga mengucapkan selamat dan mengharapkan Agus Martowardojo dapat menjalankan amanah sebagai Gubernur BI dengan baik.

Selain itu, ia melanjutkan, proses administrasi DPR RI untuk pengangkatan Gubernur BI yang baru segera disampaikan kepada Presiden.

“Semua akan diproses lebih

lanjut dan kami mengucapkan selamat kepada Agus Martowardojo untuk menjalankan amanah dengan sebaik-baiknya,” kata Pramono.

Dalam rapat tersebut, Ketua Komisi XI DPR Emir Moeis sempat membacakan laporan hasil pembahasan calon Gubernur Bank Indonesia terkait proses uji kepatutan dan kelayakan serta pemilihan Agus Martowardojo. Sementara Menteri Keuangan Agus Martowardojo memberikan apresiasi kepada rapat paripurna DPR RI yang telah memberikan persetujuan atas pengangkatannya sebagai Gubernur BI. “Kami berterima kasih

Menag Jamin Penurunan BPIH Tak Ubah Pelayanan Jakarta (Suara NTB) Menteri Agama Suryadharma Ali menjamin penurunan biaya penyelenggaraan ibadah haji 2013 yang telah disepakati oleh DPR RI pada 1 April 2013, tidak akan mengubah kualitas pelayanan terhadap jamaah haji Indonesia.

“Turunnya biaya penyelenggaraan haji tidak berarti turunnya kualitas pelayanan haji. Ini menjadi perhatian kami, kualitas tidak boleh turun,” kata Suryadharma Ali dalam keterangan pers di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa kemarin.

Menteri Agama mengatakan berdasarkan pembahasan dengan DPR RI maka diputuskan penurunan biaya penyelenggaraan ibadah haji 2013 dari rata-rata 3.617 dolar AS pada 2012 menjadi rata-rata 3.527 dolar AS. Menurut dia biaya rata-rata itu diambil dari BPIH dari 12 embarkasi yang ada dengan berbagai variasi biayanya.

Seperti embarkasi Banda Aceh pada 2013 BPIH yang dikenakan sejumlah 3.253 dolar AS, Medan 3.267 dolar

AS, Batam 3.357 dolar AS, Padang 3.329 dolar AS, Palembang 3.381 dolar AS, Jakarta 3.522 dolar AS, Surabaya 3.616 dolar AS dan Lombok 3.582 dolar AS. Penurunan biaya BPIH 2013 dibandingkan 2012 bervariasi untuk sejumlah daerah, meski secara nasional rata-rata 90 dolar AS. “Seperti di Jakarta pada 2013 pada 3.522 dolar AS dibandingkan 2012 ada penurunan 116 dolar AS. Seperti untuk Surabaya pada 2013 3.619 dolar AS dan pada 2012 3.738 dolar AS maka ada penurunan 119 dolar AS,” papar Menteri Agama.

Lebih lanjut Suryadharma Ali mengatakan keputusan DPR RI ini menunjukkan adanya peningkatan subsidi kepada jamaah haji Indonesia. Subsidi tersebut berasal dari setoran awal yang jamaah simpan di Kementerian Agama yang kemudian menghasilkan manfaat atau bunga dalam istilah perbankan konvensional.

“Pada 2010 subsidi yang diberikan sebesar Rp 7,6 juta, pada 2011 sebesar Rp 11 juta

(ant/bali post)

Suryadharma Ali

atau 19 persen dari total BPIH yang harus dibayar saat itu, pada 2012 sebesar Rp 12,9 juta atau 21 persen dari BPIH yang harus dibayarkan dan pada 2013 subsidi yang diberikan Rp 16,1 juta atau 34 persen dari total BPIH yang harus dibayarkan,” ujar Menteri Agama. (ant/bali post)

KLB Tandingan Hanya Emosi Sesaat Surabaya (Suara NTB) Anggota Dewan Pembina Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Soekarwo menilai rencana kader Demokrat yang akan menggelar kongres luar biasa (KLB) tandingan hanya emosi sesaat.

“Rencana kongres luar biasa tandingan hanyalah emosi sesaat usai suksesnya KLB di Bali akhir pekan lalu. Nantinya emosi itu akan surut dan berakhir kok,” ujarnya kepada wartawan di Surabaya, Selasa kemarin. Dia menepis anggapan bahwa setelah KLB yang menetapkan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai ketua umum malah terjadi perpecahan pada internal partai.

“Semua DPC dan DPD ketika disuruh berdiri sebagai tanda setuju, semua berdiri. Sehingga mereka sepakat mendukung keputusan tersebut,” kata Ketua DPD Partai Demokrat Jawa Timur tersebut.

Sebelumnya, mantan Ketua DPC Partai Demokrat Cilacap Tri Dianto menyatakan menggelar KLB tandingan dan mengaku telah menyiapkan dua opsi lokasi KLB tandingan, di Bandung dan Jakarta.

Sebelumnya, Pengurus DPP Partai Demokrat menyambut baik dan mendukung dipilihnya Syarief Hasan sebagai Ketua Harian Partai Demokrat, kata Ketua DPP Partai Demokrat Herman Khaeron. Menurut

Herman, dipilihnya Menteri Koperasi dan UKM itu oleh Ketua Umum Partai Demokrat terpilih hasil Kongres Luar Biasa (KLB) Susilo Bambang Yudhoyono, tentu telah melalui pertimbangan yang matang dari berbagai aspek.

“Tentunya Pak SBY tentu telah membaca dan menelaah siapa yang pantas untuk menduduki ketua harian,” katanya belum lama ini. Karena itu, dia berpendapat penempatan Pak Syarif Hasan tersebut sudah tepat. Wakil Ketua Komisi IV DPR itu menyebutkan Syarif memiliki pengalaman dan seorang yang mampu mengelola partai. “Yang lebih penting itu, loyalitas beliau kepada partai tidak disanksikanlah lagi,” ujarnya.

Syarief Hasan ditunjuk sebagai Ketua Harian DPP Partai Demokrat oleh Ketua Umum terpilih hasil KLB Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono. Selain itu, Ketua DPP Partai Demokrat Umar Arsal menyarankan Syarief Hasan untuk melakukan roadshow ke daerah-daerah. “Pak Syarief harus segera bergerak cepat, melakukan `roadshow` ke DPD dan DPC,” tukasnya.

Umar menilai apa yang pernah dilakukan oleh Anas dengan sering mengunjungi DPD dan DPC terbukti efektif dan mampu meningkatkan kepercayaan kader dan pengurus partai di daerah-daerah. Selain itu,

Soekarwo

(ant/bali post)

roadshow Ketua Harian DPP Partai Demokrat tersebut juga sekaligus untuk memastikan pengurus partai di provinsi, kota dan kabupaten bekerja secara optimal guna menghadapi Pemilu 2014. (ant/bali post)

bahwa di sidang paripurna telah disetujui untuk menjadi Gubernur BI pada Mei untuk menggantikan Darmin Nasution,” ujarnya. Agus Martowardojo terpilih sebagai Gubernur BI periode 2013-2018 melalui hasil penghitungan suara atau voting secara tertutup dengan hasil 46 anggota Komisi XI DPR RI setuju, tujuh suara tidak setuju dan satu suara abstain.

Pemungutan suara dilakukan setelah rapat internal Komisi XI DPR RI tidak menemukan kesepakatan secara bulat atau aklamasi untuk menetapkan Agus Martowardojo sebagai Gubernur BI. Ko-

misi XI DPR RI memberikan 14 catatan kepada Gubernur BI terpilih dalam menjalankan tugas dan fungsinya, antara lain terkait pengendalian inflasi, kestabilan nilai tukar, pengembangan perbankan syariah, asas resiprokal, keberpihakan kepada sektor riil dan menciptakan sistem pembayaran yang efisien.

Sebelumnya, Agus Martowardojo telah memiliki sejumlah pengalaman dan pernah menempati beberapa jabatan strategis dalam lingkungan perbankan, seperti menjadi Ketua Perbanas dan Ketua Himbara. Pada 20 Mei 2010, Agus Martowardojo terpilih sebagai Menteri Keuangan, menggantikan posisi yang ditinggalkan Sri Mulyani Indrawati yang menjadi Direktur Pelaksana Bank Dunia. (ant/bali post)

Pejabat Kemendagri Pertemuan Tertutup dengan Pimpinan Aceh Banda Aceh (Suara NTB) Dirjen Otda dan Dirjen Kesbangpol Kementerian Dalam Negeri mengadakan pertemuan tertutup dengan para pimpinan pemerintahan dan legislatif Provinsi Aceh terkait dengan klarifikasi Qanun tentang Bendera dan Lambang Aceh.

Pertemuan tertutup di Pendopo Gubernuran Aceh di Banda Aceh, Selasa, dihadiri Gubernur Zaini Abdullah, Wakil Gubernur Muzakir Manaf, Ketua DPRA Tgk Hasbi Abdullah, dan Pemangku Wali Nanggroe Malik Mahmud AlHaytar. Pertemuan itu diperkirakan sebagai salah satu bentuk klarifikasi pihak Kemendagri terkait dengan Qanun Nomor 13/ 2013 tentang Lambang dan Bendera Aceh yang telah disahkan oleh DPRA pada 25 Maret 2013.

Qanun itu dinilai prokontra oleh masyarakat dan Pemerintah Pusat karena identik dengan simbol-simbol yang pernah digunakan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) saat

konflik bersenjata di provinsi itu. “Kedatangan kami ke Aceh ini sebagai bentuk klarifikasi terhadap Qanun Bendera dan Lambang Aceh itu,” kata Dirjen Otda Kemendagri Djoehermansyah Johar.

Sementara di luar ruang pertemuan tampak puluhan wartawan media cetak dan elektronik yang ingin mengetahui hasil pertemuan tersebut.

Tidak terlihat Pangdam Iskandar Muda Mayjen TNI Zahari Siregar dan Kapolda Aceh Irjen Pol Herman Effendi dalam pertemuan tersebut.

Sementara sehari sebelumnya, ribuan orang konvoi keliling Kota Banda Aceh sambil mengarak bendera Aceh yang disahkan oleh DPRA dan Gubernur Aceh itu. Pada hari yang sama, ratusan warga Aceh Tengah juga berkonvoi keliling kota Takengon mengarak dan mengibarkan bendera merah putih sebagai sikap penolakan terhadap Qanun Bendera, Lambang dan Himne Aceh. (ant/ bali post)

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Rabu, 3 April 2013

Radang prostat , pembesaran prostat merupakan penyakit pria yang sangat berbahaya , sesuai survey , pasien yang riwayat penyakitnya lewat dari 2 tahun, 43% diantarannya mengalami masalah impotensi, 93% diantaranya mengalami ejakulasi dini, 10% diantaranya bahkan kehilangan fungsi seksual pria secara total ! dari kalangan penderita radang prostat ada sekitar 25,7 s/d 38,3% pada saat bersamaan mengalami masalah kemandulan. Data lain menyatakan bahwa , lebih dari 80% kaum pria yang menderita kemandulan itu timbul akibat radang prostat. Riwayat penyakit penderita radang prostat diatas 10 tahun , ada sekitar 45% mengalami kecenderungan terkena kanker, setiap tahun diseluruh dunia diperkirakan ada sekitar 500 ribu orang pria yang meninggal di karenakan kanker prostat, dan angka tersebut terus meningkat pada setiap tahunnya.

Namun , banyak pria yang bernggapan, rasa tidak nyaman yang timbul pada bagian prostat termasuk penyakit kecil , tidak usah di khawatirkan dan tidak bermasalah, akan segera hilang dengan sendirinya. Justru di karenakan pengetahuan di bidang ini yang tidak mencuk-

upi , ada banyak sekali orang yang terus menunda penyakitnya, kehilangan moment berobat yang palingg tepat dan berharga, mengakibatkan radang prostat terus menerus kambuh, semakin hari semakin parah, pada akhirnya pasti akan sangat tersiksa dan kecewa, karena begitu timbul komplikasi penyakit lainnya , akan semakin sulit di obati dan sebagian besar sudah terlambat.

Hongkong Medistra TCM menerapkan obat herbal TCM yang di ambil intisari zat berkhasiat dan di proses secara higienis dan modern yakni “Wei Bo Zhen Jiu Fa”, berfungsi merehabilitasi kualitas tubuh , merupakan berbagai jenis pengobatan gabungan yang disatukan, sehingga bisa mencapai tujuan mengatasi radang prostat yang sulit di sembuhkan, persentase kesembuhannya tinggi, efektif mengeluarkan racun , membunuh kuman penyakit. Rata-rata dengan pengobatan 3-5 hari di Hongkong Medistra TCM, gejala air kencing pendek , kencing terasa nyeri sakit dan gejala lainnya membaik secara nyata. Rata-rata setelah 5-10 hari , virus alat vital dan kuman penyakit lainnya akan di basmi semua.

Gejala berupa kencing menetes netes , kencing tertunda , sering kencing, kencing terburu-buru, kencing tidak tuntas, dan lainnya akan membaik secara nyata , fungsi seksual juga meningkat. 10-20 hari, penderita tingkatan ringan dan sedang dengan riwayat penyakit di bawah 10 tahun rata-rata akan pulih , kelenjar prostat normal kembali, cairan kencing normal dan lancar , fungsi seksual pria kembali pulih. Set-

elah 30 hari , pasien penderita yang sudah 10 tahun lebih atau yang kondisi penyakit radang prostatnya parah , penderita pembesaran prostat dan lainnya bisa di atasi. Berbagai penyakit komplikasi radang prostat juga teratasi pengalaman klinis telah berhasil mengobati banyak pasien , rata-rata setelah di obati konsultan sinshe TCM dari Tiongkok di Hongkong Medistra TCM , berbagai gejala penyakit menghilang , dalam waktu 3 tahun persentase kambuh tidak sampai 0,15% , mencapai standar pengobatan internasional dan terdepan.

BOS SDN 1 Labuapi

BOS SMPN 2 Batulayar

Seragam Sekolah Siswa Miskin Terakomodir

5 Persen untuk Pengadaan Buku Dinilai Kurang

Mataram (Suara NTB) – Pencairan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SDN 1 Labuapi Kabupaten Lombok Barat telah sesuai jadwal. Sesuai dengan juknis yang baru, sebagian penggunan dana BOS triwulan pertama ini dimanfaatkan sekolah untuk pembelian seragam bagi siswa miskin.

Kepala SDN 1 Labuapi, Sabariah S. Pd Selasa (2/4) kemarin menyebutkan, penyaluran dana BOS ke sekolah dinilai sangat membantu biaya pendidikan terutama untuk membantu siswa miskin. Karena selain mendapatkan Bantuan Siswa Miskin (BSM), mulai tahun ini ada alokasi khusus di dalam anggaran BOS yang diperuntukkan untuk pembelian seragam sekolah bagi siswa miskin yang membutuhkan.

“Untuk pembelian se-

(Suara NTB/nia)

BERMAIN - Suasana bermain siswa SDN 1 Labuapi Kabupaten Lombok Barat. ragam sekolah nggak terlalu banyak, bisa dihitung dengan jari. Tapi seragam sekolah ini sangat membantu,” terangnya. Menurut Sabariah, beberapa siswa yang seragamnya terlihat usang akan didata sekolah. Bagi yang ekonomi

keluarganya benar-benar tidak mampu, sekolah akan membantu pembelian seragam sekolah yang dialokasikan dari dana BOS. Selain digunakan untuk pembelian seragam sekolah, dana BOS di SDN 1 Labuapi

juga dipergunakan untuk menunjang biaya operasional sekolah. Kali ini BOS lebih difokuskan untuk peningkatan mutu dalam proses belajar mengajar di kelas. Selain itu BOS juga diperuntukkan untuk pemeliharaan sekolah, termasuk pemeliharaan sarana IT yang telah dimanfaatkan seluruh siswa.

Sekolah berharap, penyaluran dana BOS oleh pemerintah dapat disalurkan tepat waktu tiba di rekening sekolah agar bisa dimanfaatkan optimal untuk membantu penyelenggaraan operasional sekolah.

Terlebih saat ini tingkat partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan semakin minim.

“Intinya BOS jangan sampai molor sampai ke rekening sekolah. Kadang dulu kita harus menanggulangi dulu untuk membayar ini itu,” pungkasnya. (nia)

BOS SDN 2 Sandik

Pembayaran Gaji Guru Honorer Masih Minim Mataram (Suara NTB) – Pencairan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) telah sesuai jadwal. Namun, sebagian besar sekolah masih mengeluhkan adanya alokasi 20 persen dana BOS yang diperuntukkan khusus untuk pembayaran gaji guru honorer. Jumlah ini dinilai masih sangat minim jika dibandingkan dengan kebutuhan hidup saat ini.

Kepala SDN 2 Sandik Jamaluddin S.Pd, SD belum lama ini mengakui, 20 persen dana yang dialokasikan dari BOS masih minim untuk menggaji guru honor yang mengabdikan diri menjadi tenaga pengajar dan pegawai di sekolah. Dengan jumlah 171 siswa penerima BOS, Jamaluddin mengakui ini bukan

(Suara NTB/nia)

Halaman SDN 2 Sandik kabupaten Lombok Barat. jumlah yang kecil. Akan masih minim.

“Sebetulnya jumlah dana tetapi jika gaji guru dan pegawai honor diambilkan dari BOS tidak kecil dan kita san20 persen alokasi anggaran gat terbantu. Tetapi untuk dana BOS, jumlah ini dinilai gaji guru honor sebesar 20

persen ini masih sangat minim,” terangnya.

Sekolahpun mengaku tidak bisa berbuat banyak karena aturan tersebut telah tercantum dalam Juknis BOS. Dari 11 guru yang ada di SDN 2 Sandik, 5 guru honorer diantaranya masih harus menerima gaji dari 20 persen dana BOS. Namun meski minim, Jamaluddin menyebutkan guru-guru di sekolahnya cukup lapang dada untuk terus mengabdi menjadi tenaga pengajar.

Dengan jumlah 171 siswa, pada triwulan pertama tahun 2013 ini SDN 2 Sandik memperoleh dana BOS sejumlah Rp 99.180.000. Dana BOS ini dicairkan per triwulan dengan alokasi anggaran sejumlah Rp 24.795.000. (nia)

Mataram (Suara NTB) – Seiring dengan dihapuskannya Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Buku yang khusus diperuntukkan untuk pembelian buku, kini pemerintah mengalokasikan 5 persen anggaran BOS untuk pengadaan buku di sekolah. Namun jumlah ini dinilai belum cukup untuk mengakomodir pengadaan buku bagi seluruh siswa yang ada di SMPN 2 Batu Layar Kabupaten Lombok Barat.

Kepala SMPN 2 Batu Layar Kabupaten Lombok Barat Sapril menyatakan, sekolah mengaku kewalahan untuk mengakomodir seluruh kebutuhan buku untuk 160 siswa di SMPN 2 Batulayar.

Menurutnya, penggunaan dana BOS yang selama ini diterima sekolah lebih banyak dipertuntukkan memenuhi kebutuhan ATK dan operas i o n a l sekolah.

Sementara alokasi d a n a BOS unt u k pembel i a n

buku hanya dialokasikan 5 persen dari dana BOS. “5 persen untuk melayani semua kebutuhan buku pelajaran siswa nggak cukup, apalagi pemerintah menargetkan satu siswa satu buku pelajaran,” ungkapnya.

Dengan dana yang terbatas ini, sekolah hanya mampu membeli buku sukses UN y a n g dipe-

runtukkan untuk kelas IX. Sekolah terpaksa memprioritaskan pengadaan buku untuk kelas IX karena Ujian Nasional (UN) tinggal menghitung hari.

Sekolah pun mengaku kesulitan untuk melakukan pengadaan buku pelajaran lain karena alokasi anggaran yang terbatas.

Apalagi kemampuan ekonomi siswa yang bersekolah di SMPN 2 Batulayar, mayoritas di bawah rata-rata.

“Kita harap ada BOS buku seperti dulu. Apalagi menjelang kurikulum baru ini, buku lama tidak akan bisa maksimal dimanfaatkan,” pungkasnya.

Dengan jumlah 160 siswa, pada triwulan pertama tahun 2013 ini SMPN 2 Batulayar memperoleh dana BOS sejumlah Rp 113.600.000. Dana BOS ini dicairkan per triwulan dengan alokasi anggaran sejumlah Rp 28.400.000. (nia)

Sapril (Suara NTB/nia)

AS Kerahkan Kapal Perusak di Korsel Seoul Amerika Serikat menggelar satu kapal perusak di lepas pantai Korea Selatan (Korsel) untuk menangkal kemungkinan serangan peluru kendali, terbaru dalam serangkaian pengerahan kekuatan militer untuk menghadapi ancaman-ancaman Korea Utara (Korut).

Kapal perusak USS Fitzgerald (DDG-62) dikirim ke pantai barat daya Korea Selatan setelah mengikuti pelatihan militer tahunan Foal Eagle, tidak pulang ke pangkalannya di Jepang, kata seorang pejabat pertahan-

an Amerika Serikat yang tidak bersedia namanya disebutkan kepada AFP, Senin.

Penggelaran itu dilakukan beberapa jam setelah satu sidang parlemen Korea Utara yang menyetujui satu undang-

undang yang meresmikan status negara itu sebagai satu negara yang memiliki senjata nuklir.

Semenanjung Korea dilanda ketegangan yang meningkat sejak Korea Utara meluncurkan satu roket jarak jauh

Desember disusul oleh satu uji coba nuklir Februari. Sanksisanksi PBB dan pelatihan militer tahunan Korea SelatanAmerika Serikat digunakan Pyongyang sebagai alasan membenarkan ancaman-anca-

man keras yang meningkat terhadap Washington dan Seoul, termasuk peringatan-peringatan serangan-serangan militer dan perang nuklir.

Dalam hubungan ini penggelaran kapal perusak USS Fitzgerald adalah satu tindakan yang bijaksana, kata pejabat pertahanan Amerika Serikat itu, dan menambahkan hal itu akan memberikan opsi-

opsi pertahanan rudal yang lebih besar seandainya diperlukan.

Senin siang, militer AS mengumumkan pihaknya mengerahkan pesawat-pesawat tempur siluman F-22 Raptor ke Korea Selatan sebagai bagian dari pelatihan militer gabungan tahunan Foal Eagle. Juru bicara Pentagon George Little mengatakan pesawat-pesawat F-22 adalah satu penggelaran pent-

ing dari komitmen Amerika Serikat pada aliansi militernya dengan Korea Selatan.

Korea Utara telah mengancam akan menyerang daratan AS dan pangkalan-pangkalan militer AS di Pasifik untuk menanggapi pengerahan pembom-pembom tempur B-52 dan B-2 yang berkemampuan nuklir dalam pelatihan militer Foal Eagle itu. (ant/bali post)