SUARA NTB 3 MEI 2013

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK SUMBAWA ECERAN Rp 2.500

Rp. 40.000 Rp. 45.000

SUARA NTB Pengemban Pengamal Pancasila

JUMAT, 3 MEI 2013

12 HALAMAN NOMOR 51 TAHUN KE 9 Online :http://www.suarantb.com E-mail: hariansuarantb@yahoo.co.id

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Jangan Bereaksi Emosional CALON Gubernur incumbent, Dr. TGH. M. Zainul Majdi, menyerukan larangan kepada seluruh pendukungnya untuk bereaksi berlebihan atau emosional dalam menyikapi beredarnya selebaran gelap yang berisi fitnah. Menurutnya, tindakan emosional pendukung justru akan menjadi beban bagi kandidat yang mereka dukung.

Imbauan itu disampaikan Cagub yang akrab disapa TGB itu saat menggelar konferensi pers sesaat sebelum ia menghadiri kampanye rapat umum di Lapangan Sangkareang, Mataram, Kamis (2/5). “Saya mencermati beberapa hari terakhir, khususnya pascadebat kandidat, banyak sekali beredar selebaran di mana – mana, khususnya di Mataram dan di beberapa daerah,” ujarnya.

Bersambung ke hal 5

Dominan ke Infrastruktur

Minim, Anggaran Peningkatan Mutu Pendidikan Mataram (Suara NTB) Pemerintah daerah saat ini lebih dominan menganggarkan pendidikan dalam bentuk pembangunan infrastruktur seperti gedung, laboratorium dan perpustakaan. Sementara anggaran untuk peningkatan mutu pendidikan seperti peningkatan kompetensi guru, pengawalan terhadap standar isi dan kurikulum masih belum signifikan. Padahal, pengawalan terhadap standar kurikulum dan standar isi merupakan dua hal yang sangat substantif dalam dunia pendidikan.

TO K O H Prestasi Masyarakat NTB

“Belum signifikan penganggarannya, anggaran untuk infrastruktur, sarana prasarana itu juga penting tetapi sedikit banyak yang mesti mengarah kepada pergeseran penanggaran itu untuk peningkatan kompetensi guru, bagaimana pengawalan terhadap standar isi dan standar kurikulum yang memang masih jauh dari apa yang diharapkan,”kata Kepala Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) NTB, Drs. Muh. Irfan,

GUBERNUR NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi, enggan mengklaim keberhasilan Provinsi NTB yang meraih predikat terbaik secara kumulatif dalam pencapaian target MDGs sebagai keberhasilannya. Menurutnya, keberhasilan itu merupakan prestasi milik seluruh masyarakat NTB. Dengan kata lain, prestasi itu juga menandakan terjadinya pembangunan yang melibatkan seluruh elemen masyarakat NTB. Penegasan itu disampaikannya, Kamis (2/5) saat menanggapi penghargaan yang diberikan kepada Provinsi NTB dalam ajang Musyawarah Rencana Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) 2013 yang dibuka Presiden SBY di Kompleks Bidakara Jakarta (30/4).

Bersambung TGH. M. Zainul Majdi ke hal 5

MM ditemui disela-sela peringatan Hardiknas di Kantor Gubernur NTB, Kamis (2/5).

Seharusnya, kata Irfan, pemerintah daerah kabupaten/kota tinggal mengalokasikan anggaran pendidikan di daerah masing-masing untuk pemenuhan lainnya seperti peningkatan mutu pendidikan. “Seperti peningkatan kompetensi guru, pengawalan terhadap standar kurikulum, Bersambung ke hal 5

”Perangi” Sekolah Tak Layak SELAIN pembiayaan untuk meningkatkan mutu pendidikan yang dibutuhkan, sebenarnya biaya untuk meningkatkan kualitas infrastruktur pendidikan juga sangat mendesak. Karena tak dipungkiri, jumlah sekolah di NTB yang tak layak pakai.

Karena itu, menurut Kepala Dinas Dikpora NTB, Drs. H. L. Syafi’i, MM, Pemprov NTB berupaya tidak ada sekolah yang tak layak pakai di NTB. Untuk itu, se-

mua pihak diminta jika menemukan sekolah yang tak layak pakai yang ada di kabupaten/kota di NTB supaya melaporkannnya ke pihak terkait. Karena Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) telah menyediakan anggaran dalam bentuk Dana Alokasi Khusus (DAK) yang bisa dipergunakan sewaktu-waktu jika ditemukan ada sekolah yang kondisinya tidak layak.

Bersambung ke hal 5

TAK HIGIENIS - Kualitas rumput laut yang ditanam petani di NTB diakui pasar. Namun menjadi ‘’cacat” karena penanganannya yang tidak bersih (tidak higienis), mengakibatkan kualitasnya turun. Seperti tampak dalam gambar, rumput laut dijemur bercampur pasir. Karena itu, butuh pembinaan lebih intensif dari pihak terkait sehingga produk yang menjadi salah satu program unggulan Pemprov NTB kualitasnya terjamin.

(Suara NTB/dok)

(Suara NTB/bul)

KO M E N TTAA R Butuh Bukti Tambahan KEJAKSAAN rupanya belum mampu merampungkan penyidikan kasus Bansos Lombok Barat (Lobar) 2009 jilid II dengan tersangka Agung Purnomo Nugroho.

Butuh alat bukti tambahan, masih berkaitan dengan amburadulnya pencairan dana bansos senilai Rp 68 miliar itu.

Kasi Penkum dan Humas Kejati NTB, Made Sutapa SH yang sebelumnya sempat meyakinkan berkas kasus itu akan segera rampung, mendapat informasi dari Pidsus, bahwa penyidikan masih terus berlanjut.

Dari hasil evaluasi atas pemeriksaan tersangka Agung, saksi -saksi tambahan, juga barang bukti ribuan proposal, dipastikan masih butuh bukti tambahan.

Bersambung Made Sutapa ke hal 5 (Suara NTB/dok)

Dua Maskapai Asing Segera Layani BIL Mataram (Suara NTB) Dua maskapai penerbangan asing yakni Jetstar dan Tiger Airways segera

melayani rute penerbangan ke Bandara Internasional Lombok (BIL), yang dijadwalkan Juli 2013.

“Tiger Airways dijadwalkan awal Juli nanti layanan rute ke BIL, dan Jetstar dijadwalkan pekan ketiga Juli,” kata Kepala

Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) NTB, Ir. Ridwan Syah, MTP di Mataram, Kamis (2/5),

usai berkoordinasi dengan General Manager PT Angkasa Pura I BIL Pujiono.

Bersambung ke hal 5

Oknum Guru Dilaporkan Aniaya Siswa Mataram (Suara NTB) Khidmat pelaksanaan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas), tidak hanya terusik dengan unjuk rasa protes bobroknya sistem pendidikan, juga insiden di SDN 15 Ampenan, Rabu (2/5). Oknum guru berinisial WGW, dilaporkan siswanya Baiturrahman (9) ke Polsek Ampenan. Korban mengaku dilempar dengan potongan bata oleh WGW beberapa saat sebelum upacara Hardiknas. Akibatnya, wajah korban luka luka.

Ada dua versi terkait keja-

dian ini. Satu pihak menyebut, WGW saat itu sedang membersihkan halaman sekolah dari kerikil dan potongan bata.

WGW yang memungut potongan bata, kemudian melempar ke pinggir halaman. Korban yang saat itu berlari, terkena lemparan hingga lebam di wajah kiri dan mengeluarkan darah. Satu sisi informasi, WGW diduga melempar korban karena nakal saat upacara akan dimulai.

Korban yang terkena batu kemudian pulang ke kediamannya, mengadu ke orang

tuanya Halil dan Kasdiah.

“Aku te emper sik guru (saya di lempar oleh guru),” demikian penuturan Kasdiah, mendengar pengakuan anaknya. Kepada wartawan di Mapolsek Ampenan, Kasdiah mengaku sangat shock melihat anaknya dalam kondisi berdarah di bagian wajah.

Laporan anaknya itu membuat Kasdiah dan suaminya berang kemudian mendatangi sekolah di Jalan Salahuddin Batu Dawa itu. Kehadiran orang tua korban membuat sekolah panik.

Bersambung ke hal 5

(Suara NTB/ars)

LUKA - Baiturrahman (tengah) siswa SDN 15 Ampenan melapor ke Polsek Ampenan. Korban mengaku dilempar gurunya dengan bata hingga terluka di wajahnya.

LANGGANAN Mataram dan sekitarnya Hubungi :

0370-639543

SUARA MATARAM

SUARA NTB Jumat, 3 Mei 2013

Halaman 2

Diduga Banyak Titipan

Dewan akan Telusuri Tenaga Kontrak di Sejumlah SKPD Masyarakat Sadar Pajak

Cetak Siswa Berprestasi SEBAGAI salah satu sekolah kejuruan di Kota Mataram, SMKN 2 Mataram telah membuktikan keunggulannya dalam mencetak siswa-siswa berprestasi.

Bahkan dalam satu tahun terakhir, SMKN 2 Mataram telah menyabet puluhan penghargaan.

Kepala SMKN 2 Mataram Drs. Sahnan menyebutkan, sedikitnya 22 prestasi berhasil diraih SMKN 2 Mataram dalam satu tahun terakhir. Mulai dari tingkat sekolah, tingkat kota, tingkat provinsi hingga berhasil (Suara NTB/nia) menduduki 10 besar naSahnan sional dalam Lomba LKS Program studi keahlian AKT. “Total ada 22 penghargaan yang berhasil diraih dalam satu tahun pelajaran,” tegasnya.

Beberapa perlombaan baik di bidang akademis ataupun non akademis telah diraih SMKN 2 Mataram. Mulai dari Lomba futsal antar pelajar, cerdas-cermat, English contest, lomba LKS di berbagai bidang keahlian, perjusami, olimpiade computer, Festival cipta lagu hijau hingga try out akbar SBM. Seluruh prestasi yang telah diraih ini menurut Sahnan bukan hanya karena faktor kebetulan. Sekolah dalam hal ini terus melatih dan membimbing siswanya melalui kegiatan ekstrakurikuler.

Termasuk pembinaan LKS yang terus dievaluasi dan diperbaiki, hingga kini bisa berbuah prestasi. “Kita bimbing terus siswa kita, untuk bisa maju dan berprestasi,” pungkasnya. (nia)

”

Pengangkatan tenaga kontrak ini harus selektif, jangan ada istilah titipan. Kita akan cross check hal ini ke beberapa SKPD sih. Setelah ditelusuri, ternyata pegawai honor tersebut adalah anak pejabat. “Pengangkatan tenaga kontrak ini harus selektif, jangan ada istilah titipan. Kita akan cross check hal ini ke beberapa SKPD,” pungkasnya.

Mengenai honor yang diterima oleh tenaga kontrak itu, Nyayu berjanji akan terus memperjuangkannya. “Kita akan perjuangkan lewat ang-

garan belanja tambahan (ABT),” imbuhnya seraya menambahkan, dengan beban kerja yang berat, sudah selayaknya honor yang diperoleh sesuai dengan tenaga yang dikeluarkan.

Nyayu menegaskan, ada sedikit kejanggalan dalam pengusulan penambahan tenaga kontrak di SKPD tersebut.

Saat ini, kata dia, jumlah tenaga kontrak yang ada di SKPD

(Suara NTB/smd)

DENGAR - Ketua Komisi II DPRD Kota Mataram, Nyayu Ernawati, S.Sos saat mendengarkan keluh kesah beberapa tenaga kontrak di Dinas PKP Kota Mataram. itu berjumlah 6 orang, sementara tenaga yang dibutuhkan sebanyak 11 orang. “Parahnya, Dinas justru mengajukan delapan orang tenaga kontrak, sementara yang dibutuhkan lima orang lagi. Artinya kan lebih tiga orang,” ungkapnya.

Sebagai lembaga yang bersifat pengawasan, disinilah fungsi lembaga dewan untuk mengantisipasi booming-nya pengangkatan tenaga kontrak.

“Tak hanya di satu SKPD, kita juga akan pantau di SKPD lainnya,” tandasnya. (smd)

Pegawai BPSK Lima Bulan Belum Digaji

(Suara NTB/bul)

GANGGU ARUS LALU LINTAS - Gelombang unjukrasa memperingati Hari Pendidikan Nasional di perempatan Bank Indonesia, Kamis (2/5) kemarin mengganggu arus lalu lintas.

MCC Memprihatinkan

Dewan Minta Pemkot Lakukan Revitalisasi Mataram (Suara NTB) Keberadaan MCC (Mataram Craft Center) yang dihajatnya menjadi sentra penjualan mutiara oleh Pemkot Mataram, kondisinya kini memprihatinkan. Bangunan berlantai II itu, tidak banyak dimanfaatkan. Bahkan toko yang ada di lantai II, semuanya kosong. Selain itu, plafon MCC sudah banyak yang jebol.

Menanggapi kondisi tersebut, Ketua Fraksi Partai Hanura DPRD Kota Mataram, Yeyen Seprian Rachmat, SE., MSi., yang ditemui Suara NTB di Sekretarian DPD Hanura Provinsi NTB, Kamis (2/5) mengatakan, sebenarnya permasalahan MCC sudah lama menjadi sorotan dan perhatian Dewan. Hanya saja tindaklanjutnya, sejauhmana upaya Pemkot Mataram untuk men-

dayagunakan lagi bangunan itu. ‘’Initinya revitalisasi MCC dengan kondisi seperti saat ini, bagi Fraksi Hanura adalah keharusan,’’ tegasnya.

Anggota Komisi II DPRD Kota Mataram ini sangat menyayangkan ada suatu areal yang sangat strategis letaknya di pusat Kota Mataram tapi tidak termanfaatkan dengan baik. Oleh karena itu, ia berharap Pemkot Mataram melalui Walikota bisa menginstruksikan SKPD terkait untuk melakukan revitalisasi. Apapun yang dibutuhkan terkait revitalisasi MCC, lanjutnya, Dewan akan sangat mendukung. ‘’Tapi apa langkah-langkah itu, belum terlihat sampai saat ini,’’ imbuh Yeyen. Pemkot Mataram harus mempunyai kajian dan analisis mengapa perajin enggan masuk ke MCC. ‘’Apakah layout bangunanya atau apa,’’ ujarnya. Karenanya, kajian serta analisis mutlak perlu dilakukan sebelum revitalisasi itu terlaksana.

Yeyen pun tak heran ketika sekarang kondisi MCC banyak plafonya yang jebol dan kerusakan di bagianbagian yang lain. Sebab, katanya, manakala bangunan itu tidak termanfaatkan maka akan rusak dengan sendirinya karena tidak ada perawatan. Karenanya, langkah cepat Pemkot Mataram untuk melakukan revitalisasi itu

sangat dinanti.

Dari revitalisasi nantinya bisa diketahui, apakah MCC akan digunakan kembali untuk tempat penjualan mutiara atau bahkan pusat oleh-oleh. Hal ini harus dikomunikasikan dengan para penyewa. Sebab keberadaan MCC sebetulnya memudahkan. Sedangkan Kampung-kampung mutiara yang ada, bukan masalah dan tidak bakal bersinggungan dengan MCC. Kampung mutiara tersebut memang sudah lama ada sebagai identitas turun temurun di Sekarbela.

Selama MCC produktif, Dewan akan mendukung. Dewan saat ini menunggu kemauan baik dari Pemkot Mataram untuk melakukan revitalisasi. Ia menyarankan, untuk merencanakan nasib MCC ke depan, harus melibatkan para perajin setempat. ‘’Apa yang menjadi aspirasi dari bawah, itu yang harus didengar. Konsep mereka seperti apa, dikombinasi dengan konsep Pemkot Mataram. Selera itu harus berangkat dari bawah,’’ terang Yeyen.

Bagaimanapun, Pemkot sangat berkepentingan terhadap kemajuan kerajinan mutiara di Kota Mataram. Ada kepentingan yang lebih besar untuk mempromosikan mutiara secara lebih profesional. Sehingga wisatawan akan mudah mengakses tempattempat perbelanjaan, khususnya kerajinan mutiara. (fit)

(Suara NTB/ist)

MCC - MCC harus direvitalisasi. Tampak jejeran toko yang berada di lantai II, kosong.

Mataram (Suara NTB) Puluhan pegawai BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen) Kota Mataram mengeluh. Terhitung sejak Januari hingga Mei 2013 ini, mereka lima bulan belum menerima honor. Sehingga, untuk operasional sehari-hari terpaksa ditalangi dari kocek pribadi.

Kepala Sekretariat BPSK Kota Mataram, Sayudi Effendi, BA., kepada Suara NTB di Dinas Koperindag Kota Mataram, Kamis (2/5) kemarin, mengatakan, hingga Bulan Mei, anggaran BPSK tidak kunjung turun. Ia mengaku, sumber anggaran untuk operasional BPSK berasal dari hibah Pemkot Mataram. Namun demikian, jumlahnya diklaim sangat minim. Bagaimana tidak, sejak terbentuk 24 Juni 2010 lalu, operasional BPSK Kota Mataram hanya dianggarkan Rp 100 juta per tahun.

Termasuk untuk membayar honor pegawai BPSK dan kepentingan BPSK lainnya.

Tidak heran kalau BPSK kurang dikenal masyarakat secara luas. Padahal, wilayah kerja BPSK Kota Mataram bisa dikatakan se-NTB, kecuali KLU yang telah membentuk BPSK sendiri. Ini, kata dia, tidak terlepas dari masih banyaknya kekurangan di internal BPSK. Terutama minimnya anggaran yang dimiliki BPSK Kota Mataram. Selama hampir tiga tahun usia BPSK Kota Mataram, lembaga ini baru satu kali mengadakan sosialisasi. Itupun masih terbatas di kalangan pejabat. ‘’Memang masyarakat banyak yang min-

ta tapi kita belum mampu,’’ cetusnya. Padahal, masyarakat sangat berkepentingan mengetahui keberadaan BPSK serta mengetahui bagaimana cara berperkara di BPSK. Jumlah personel BPSK 20 orang. Mengenai anggaran ideal, kata Yudi, sebetulnya memang sangat tergantung dari daerah masing-masing. Ia mencontohkan Sukabumi mengalokasikan Rp 800 juta lebih untuk BPSK disana. Sedangkan KLU yang baru saja membentuk BPSK telah menganggarkan Rp 300 juta. Akibat minimnya anggaran yang dimiliki BPSK Kota Mataram, ia mengaku banyak program BPSK yang tidak bisa dilaksanakan. ‘’Kita mau mengadakan seragam BPSK, atribut BPSK, mau berkunjung ke BPSK yang paling maju di Indonesia seperti Medan, jelas tidak bisa,’’ keluh Yudi. Untuk sementara ini, untuk biaya penyelesaian sengketa, pihaknya harus ikhlas mengeluarkan anggaran pribadinya. Seperti untuk menggelar sidang penyelesaian sengketa, dimana satu kasus ditangani oleh tiga majelis. ‘’Paling tidak kita harus sediakan mereka makan, karena sidangnya sampai sore,’’ ujarnya.

Demikian pula dengan fasilitas lainnya seperti sepeda motor, nihil. Padahal sarana transportasi tersebut sangat dibutuhkan demi kelancaran tugas BPSK. Ia berharap anggaran operasional BPSK segera cair dengan nominal yang tidak lagi hanya Rp 100 juta, tetapi setidaknya menyamai anggaran BPSK KLU. (fit)

FLS2N Dinilai Kurang Persiapan Mataram (Suara NTB) Kurangnya persiapan para penampil di ajang Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) menjadi catatan tersendiri pengamat budaya Jalalluddin Arzaki. Pasalnya di hampir setiap tahun pelaksanaannya, mepetnya waktu persiapan pelaksanaan lomba menjadi menjadi alasan klasik.

“Yang menjadi kendala dan selalu menjadi alasan adalah selalu soal waktu. Mesti waktunya mendadak-mendadak, sehingga menjadi sesuatu yang terkesan tidak berjalan matang,” jelas Jalalluddin Arzaki.

Menurut Arzaki, semestinya karena ini merupakan program tahunan, maka persiapannya pun harus matang.

Rentang waktu yang diberikan kepada sekolah cukup, sehingga sekolah bisa mempersiapkan pertunjukkannya secara matang. Sekarang ini menurutnya, sekolah memiliki kecenderungan baru berlatih kalau ada lomba.

Inilah yang semestinya dihapus. Harusnya sekolah tidak seperti itu, karena ada atau tidak ada lomba harus tetap melakukan latihan rutin di sekolah ataupun di kegiatan ekstrakurikuler. “Sekarang ini ndak, kegiatan ekstrakurikuler hampir tidak ada yang mempersiapkan diri ketika tidak ada apa-apa. Ini yang harusnya dihindari,” tandasnya.

Ia berharap di tahun-tahun yang akan datang, manajeJalalluddin Arzaki

men dan pelaksanaan kegiatan FLS2N bisa lebih teratur dan sempurna. Selain itu, Jalalluddin Arzaki juga mengkritisi masalah dewan juri penilai yang diturunkan pada pelaksanaan FLS2N. Jalalludin Arzaki menilai bahwa kecenderungan yang selama ini terjadi adalah juri yang juga menjadi pelatih seni cenderung tidak lagi objektif.

“Kita harap ada rambu-rambu untuk juri, sehingga bisa terlaksana lebih baik” terangnya.

Ia menilai kegiatan Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) yang diselenggarakan kota Mataram merupakan kegiatan yang positif. Sangat mendukung karena bisa mengenalkan seni budaya daerah pada generasi muda, terutama pada seni dan budaya di tingkat sekolah. (nia)

(Suara NTB/nia)

Ida Wayan Putra Ekantara

Kamis (2/5) kemarin, Nyayu menuturkan, dalam sidak yang dilakukannya bersama rekan-rekannya di Komisi II, dia sempat berkomunikasi dengan beberapa orang tenaga kontrak di Dinas PKP Kota Mataram. Dalam komunikasi itu, dia menarik kesimpulan bahwa tenaga kontrak terkesan dipaksa untuk melakukan kerja rodi dengan upah atau honor yang minim.

“Bayangkan saja, honor yang mereka terima Rp 300 ribu per bulan. Artinya dalam sehari hanya mendapat upah Rp 10 ribu. Kasihan mereka,” katanya.

Disatu sisi, dia juga memperoleh informasi bahwa ada pegawai honor yang posisinya lebih bagus dengan ditempatkan di lokasi kerja yang ber-

(Suara NTB/smd)

MEMUPUK kesadaran masyarakat akan kewajiban membayar pajak memang suatu langkah yang sulit. Namun, hal itu nampaknya tak berlaku bagi Lurah Cilinaya Ida Wayan Putra Ekantara, SSTP, Mataram yang nampaknya tidak menemui kendala terkait penagihan pajak.

Ditemui di Hotel Santika, Kamis (2/5) kemarin, Ekantara mengatakan, untuk Kelurahan Cilinaya sebenarnya memiliki tiga program unggulan yang saat ini terus digenjot. Ketiga program itu antara lain, program sadar keamanan, sadar kebersihan dan sadar bayar pajak.

Khusus untuk sadar membayar pajak, warga Kelurahan Cilinaya nampaknya sadar betul akan kewajibannya. Dikatakan Lurah Cilinaya itu, setidaknya 85 persen warga Kelurahan Cilinaya berprofesi sebagai penyedia jasa, baik itu jasa pertokoan maupun jasa perhotelan. “Mengacu itu, program awal yang kita terapkan adalah sadar keamanan. Dengan adanya rasa aman, maka kesadaran membayar pajak akan muncul dengan sendirinya,” pungkas Ekantara.

Untuk tahun 2012 lalu, penghasilan pajak untuk Kelurahan Cilinaya mencapai Rp 1,2 miliar dari sektor pajak bumi dan bangunan (PBB). “Setiap tahunnya, pajak yang berhasil dihimpun terus mengalami peningkatan bahkan mencapai persentase 100 persen,” ungkapnya berbangga.

Mengenai kiat-kiat kesuksesan menyadarkan masyarakat akan kewajiban membayar pajak, Ekantara menjelaskan, pada dasarnya tidak ada yang sulit dalam upaya penagihan pajak tersebut. Pasalnya, sebagian besar warga Kelurahan Cilinaya memiliki tingkat SDM yang cukup bagus. Selain itu, sistem penagihan yang dilakukan jajarannya adalah door to door dengan pendekatan yang baik.

“Kendati ada tunggakan, tapi nilainya tidak terlalu signifikan,” ungkapnya.

Bagaimana mengatasi wajib pajak yang bandel? lulusan STPDN itu mengatakan, petugasnya memiliki trik tersendiri. “Kalau ada wajib pajak yang nakal, kita ada perlakuan khusus. Semua kita lakukan untuk terus memupuk kesadaran masyarakat untuk membayar pajak,” tandasnya. (smd)

Mataram (Suara NTB) Usai menggelar inspeksi mendadak (sidak) ke Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan (PKP) Kota Mataram, Rabu (1/5), ada satu persoalan yang nampaknya masih mengganjal di pikiran Ketua Komisi II DPRD Kota Mataram, Nyayu Ernawati, S.Sos. Persoalan tersebut adalah, munculnya indikasi pengangkatan tenaga kontrak di beberapa SKPD yang terkesan tidak selektif dan ada istilah titip menitip.

SUARA NTB

Jumat, 3 Mei 2013

Halaman 3

Warga Mataram Janjikan Kemenangan TGB-Amin Satu Putaran

(Suara NTB/aan)

TGB didampingi oleh Amin dan sejumlah tokoh masyarakat dan tokoh politik memperagakan cara mencoblos pasangan nomor urut satu, TGB-Amin.

KAMPANYE monologis pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur NTB nomor urut satu, TGB Dr. H. M. Zainul Majdi, MA – H. M. Amin, SH, M.Si (TGB-Amin) di Lapangan Umum Sangkareang, Mataram, Kamis kemarin dibanjiri oleh puluhan ribu pendukung. Massa yang tumpah ruah dari berbagai daerah di NTB itu kompak menyatakan kebulatan tekad untuk memenangkan TGB-Amin dengan satu putaran pada Pilkada NTB 13 Mei 2013 mendatang.

Kampanye dihadiri oleh para pimpinan parpol dan tokoh masyarakat pendukung TGB-Amin serta dimeriahkan oleh band lokal kebanggaan NTB, Amtenaar. Kampanye didahului dengan pembacaan izin kampanye oleh Ketua Tim Kampanye TGB-Amin, TGH. Mahally Fikri.

Setelah berdoa yang dipimpin oleh TGH. Husnuddu’at dan dilanjutkan dengan iringan lagu dari band lokal yang mengiringi kampanye, sejumlah tokoh politik pendukung TGB-Amin kemudian didaul-

at untuk berpidato.

Mereka yang berpidato antara lain, Ketua DPD PDIP NTB, H. Rachmat Hidayat, SH, Anggota DPR RI dari Partai Demokrat Dapil NTB, Ir. H. Nanang Samodra KA, M.Sc, Wakil Ketua DPD Partai Golkar Kota Mataram, H. Didi Sumardi, Anggota DPR RI dari Partai Demokrat Dapil NTB, I Wayan Gunastra, Ketua DPD Partai Gerindra NTB, H. Willgo Zainar, SE, MBA, Ketua DPW PPP NTB, Dra. Hj. Wartiah, M.Pd dan Sekretaris DPW PKB NTB, Ahmad Tauhid Rifa’i.

TGB, dalam pidatonya menegaskan bahwa selama lima tahun terakhir, banyak kemajuan yang sudah diraih dan dirasakan oleh masyarakat NTB. Salah satu contohnya adalah pertambahan jumlah kendaraan bermotor yang sangat signifikan. “Artinya masyarakat kita sekarang ekonominya semakin bagus, semakin banyak orang yang bisa beli motor,” ujarnya yang disambut gemuruh dukungan penggemarnya.

Dalam kesempatan tersebut, TGB juga menyinggung soal banyaknya selebaran berisi fitnah yang kini tersebar di masyarakat.

Dalam bahasa sasak, TGB menegaskan, pelaku penyebaran selebaran tersebut sepertinya sudah kehabisan cara. “Tidakkah ada visi misi yang disampaikan dibandingkan menyebarkan selebaran, fitnah yang Insya Allah tidak akan berhasil,” sindir TGB. TGB juga menyerukan agar masyarakat NTB tetap membangun kebanggaan terhadap NTB meski ada sejumlah kalangan yang kerap mempropagandakan keburukan – keburukan tentang NTB. Ia juga menginformasikan soal adanya penghargaan untuk masyarakat NTB yang baru – baru diterima dari pemerintah pusat. “NTB dianggap sebagai daerah yang paling cepat penurunan kemiskinannya. Begitu juga peningkatan di sektor

pendidikan dan kesehatan. Itu semua ikhtiar kita bersama. Lanjutkan ikhtiar,” pungkasnya.

Sementara, Cawagub H. M. Amin, SH, M.Si, menegaskan dalam pidatonya bahwa dia bersama TGB telah bersepakat untuk melanjutkan capaian demi capaian yang telah diraih selama lima tahun terakhir. “Banyak yang dirasakan baik oleh masyarakat di Pulau Sumbawa dan Pulau Lombok,” ujar politisi asal Sumbawa ini. “Insya Allah kami akan memimpin di 10 kabupaten kota di NTB ketika Allah SWT mentakdirkan kami dan dengan dukungan saudara – saudara semua,” pungkas Amin. (aan/*)

(Suara NTB/aan)

TGB-Amin duduk bersama tokoh masyarakat dan pimpinan parpol pendukungnya.

(Suara NTB/aan)

(Suara NTB/aan)

Pidato TGB

Ribuan pendukung TGB-Amin kompak mengacungkan satu jari sebagai pertanda dukungan untuk pasangan nomor urut satu, TGB-Amin.

TGB tengah membagikan pin TGB-Amin kepada para pendukungnya.

(Suara NTB/aan)

(Suara NTB/aan)

TGB-Amin kompak mengacungkan satu jari dihadapan pendukungnya.

(Suara NTB/aan)

Ketua DPD PDIP NTB, H. Rachmat Hidayat, SH, tengah berorasi menyampaikan dukungannya kepada TGB-Amin.

(Suara NTB/aan)

Pidato Amin

(Suara NTB/aan)

Pengurus PB NW, TGH. Husnudduat, membacakan doa untuk keutuhan masyarakat dan kemenangan TGB-Amin di Pilkada 13 Mei 2013.

(Suara NTB/aan)

Anggota DPR RI, Ir. H. Nanang Samodra KA, M.Sc, bersama pimpinan parpol lainnya ikut serta menyuarakan dukungan kepada TGB-Amin.

(Suara NTB/aan)

TGB memberikan applaus usai mendengarkan masukan dari pendukungnya.

SUARA NTB Jumat, 3 Mei 2013

SUARA PULAU SUMBAWA

Siswa Asal KSB Wakili NTB di OSN

Naskah Soal UN SD di KSB Dinyatakan Lengkap Taliwang (Suara NTB) Naskah Ujian Nasional (UN) untuk tingkat SD/MI di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) dinyatakan telah lengkap.

Kepala Seksi (Kasi) Sekolah Dasar (SD) Dinas Dikbud KSB, Maladi, S.Pd kepada wartawan, Kamis (2/4) mengatakan, saat ini seluruh soal UN SD/MI itu telah pihaknya distribusikan ke Mapolsek terdekat dari masing-masing sekolah pelaksana UN atau di Kantor Cabang Dinas (KCD) Dikbud di tingkat kecamatan. “Semua berkas soalnya kami sudah distribusikan,” terangnya.

Sebelum menyalurkannya ke Mapolsek atau ke KCD terdekat, Maladi menyebutkan, pihaknya telah melakukan pemeriksaan secara seksama terhadap seluruh berkas soal tersebut. Pemeriksaan tersebut dilakukan untuk menjamin kondisi berkas soal dalam keadaan aman untuk menghindari kemungkinan kebocoran. “Selama berada di Mapolsek atau kantor KCD juga kami pastikan selalu berada di bawah pengawasan sampai nanti dibagikan ke siswa saat hari pelaksanaan UN,” cetusnya.

Meski memastikan seluruh berkas soal telah diterima dan didistribusikan, Maladi meminta kepada para petugas KCD agar lebih teliti saat pendistribusian ke sekolahsekolah. Sebab berkas-berkas soal tersebut tidak mencantumkan peruntukannya kepada sekolah-sekolah tertentu (alamat). “Nah kepada petugas kami minta teliti karena jangan sampai saat sampai di sekolah, soal-soal itu kurang atau berlebih antara satu sekolah dengan lainnya,” katanya.

Sementara itu kepala Dikbud KSB Drs. Mukhlis sangat bersyukur distribusi soal UN untuk tingkat SD/MI tidak bernasib sama dengan soal UN SMA dan SMP yang sebelumnya sempat membuat jajaran dinas dan seluruh sekolah kalang kabut. “Alhamdulillah soal-soal UN untuk SD sudah didistribusikan, semuanya dan tidak ada persoalan,” klaimnya.

Ia berharap pelaksanaan UN untuk tingkat SD/MI itu berjalan lancar tanpa adanya kendala berarti. Sementara bagi siswa yang akan menjalani ujian ia berharap dapat mengikuti sesuai jadwal yang ditetapkan, yakni tanggal 6 Mei mendatang. “Buat para orang tua juga agar bisa mempersiapkan anak-anaknya sebaik mungkin di hari pelaksanaan nanti,” tukasnya.

Pada tahun ini, jumlah siswa tingkat SD/MI yang akan mengikuti UN sebanyak 2.265 siswa. Jumlah itu tersebar di 94 sekolah baik negeri maupun swasta. (bug)

Batas Wilayah Sumbawa - Dompu Kembali Dibahas Sumbawa Besar (Suara NTB) Polemik yang tersisa satu titik batas antara Kabupaten Sumbawa dengan Kabupaten Dompu kembali dibahas di Mataram. Difasilitasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk dituntaskan penyelesaiannya.

Camat Tarano, Abdul Haris, S.Sos, kepada Suara NTB, Kamis (2/5) menjelaskan, pertemuan dalam dua hari ke depan dengan Pemkab Dompu untuk mencari jalan keluar dari persoalan batas ini. Sementara ini, kedua daerah tetap bersikukuh pada pendapat masing-masing tentang garis batas.

Dalam hal ini, Pemkab Sumbawa tetap konsisten dengan garis batas di punggung bukit Panobu desa Maci Tarano sesuai peta Rupa Bumi Indonesia (RBI). Sementara Dompu dengan alasan yang tidak jelas, mengklaim batas sampai sungai dekat pemukiman Panobu. Seingatnya, pertemuan kali ini sudah yang keempat kalinya. Jadi diharapkan ada penyelesaian yang riel. Kalaupun nanti tidak ada penyelesaian, maka diserahkan kepada Kemendagri. “Kalau keputusan pusat tak bisa diterima, maka silakan menggugat,” cetus Haris.

Diketahui, dari 10 titik batas kedua Kabupaten, sembilan titik di antaranya sudah tuntas. Bahkan, konsultan yang ditunjuk Kemendagri kini sedang memasang pal batas di wilayah batas.

Kasubag Pertanahan, Bagian Pemerintahan Setda Sumbawa, Budi Sastrawan menambahkan, pertemuan untuk membahas hal ini akan berlangsung dalam dua hari kedepan. Pihaknya sudah kesal dengan sikap Dompu yang dinilai tidak konsisten dan main klaim. (arn)

Halaman 4

(Suara NTB/ula)

KAREKU KANDEI – Bupati Dompu (kanan) Drs. H. Bambang M. Yasin beserta Muspida dan ibu-ibu melakukan tradisi Kareku Kandei, sebuah tradisi yang hidup dan berkembang hingga saat ini di tengah warga Dompu, saat menerima tim panilai lomba kelurahan tingkat nasional yang menilai Kelurahan Karijawa, Kamis (2/5).

Taliwang (Suara NTB) Dunia pendidikan Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) kembali dapat berbangga hati.

Pasalnya seorang siswa SMPN 1 Taliwang atas nama Fadillah Dwi Prameswari Rayes dinyatakan berhak mewakili provinsi NTB di ajang Olimpiade Sains Nasional (OSN) tahun 2013 ini.

“Kami sangat bangga karena tahun ini kita bisa menyumbangkan satu siswa untuk mewakili NTB di ajang bergengsi untuk siswa tingkat SMP itu,” jelas kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) KSB Drs. Mukhlis kepada wartawan di ruang kerjanya, Kamis (2/5).

Fadillah sendiri ditunjuk bukan tanpa melalui perjuangan.

Sebelum meraih tiket mewakili NTB, Fadillah mengikuti sejumlah seleksi mulai dari tingkat sekolah, kabupaten hingga akhirnya dinyatakan sebagai yang terbaik di tingkat provinsi pada ajang yang sama. “Jadi sama seperti wakil NTB untuk bidang pelajaran lainnya, Fadillah mengikuti sejumlah rangka-

ian seleksi hingga ke tingkat provinsi,” kata Mukhlis.

Ada pun bidang pelajaran yang akan diikuti Fadillah di OSN yang rencananya akan diadakan pada tanggal 15 sampai 21 Mei mendatang di Batam, yakni bidang pelajaran Biologi.

Mukhlis berharap, selama berkompetisi dengan kompetitornya yang berasal dari seluruh provinsi di Indonesia, Fadillah mampu memberikan yang terbaik bagi NTB dan KSB khususnya.

Selanjutnya Mukhlis menyampaikan, kesuksesan Fadillah tersebut ke depan dapat menjadi contoh bagi siswa-siswi lainnya. Tak harus dengan bidang pelajaran yang sama, karena setiap siswa memiliki minat dan kemampuan yang berbeda-beda. “Banyak hal yang bisa dijadikan siswa sebagai ajang berprestasi. Dan kami mewakili pemerintah tentu akan terus memberikan support bagi siswa yang berprestasi seperti Fadillah melalui sekolah, baik langsung maupun tidak langsung,” ujarnya. (bug)

Aktivis Pemuda Buka Paksa Segel Kantor DPRD Dompu Dompu (Suara NTB) Penyegelan kantor DPRD Dompu oleh oknum anggota Dewan yang menolak paripurna pelantikan M. Iqbal, SH sebagai anggota DPRD Dompu menggantikan M. Zaharuddin, S.Sos, menuai kontroversi. Aksi itu pun mendapat kecaman dari warga maupun aktivis Dompu. Ditengarai aksi penyegelan itu sebagai bentuk kepanikan oknum anggota Dewan karena akan hilangnya dana bantuan sosial (Bansos) sebesar Rp 300 juta per anggota Dewan dan tunjangan fasilitas lainnya.

Aksi penyegelan kantor DPRD Dompu ini yang dilakukan oleh oknum anggota Dewan, Rabu (1/5) malam itu berlanjut Kamis (2/5) siang kemarin untuk ruang rapat paripurna Dewan dan ruang kerja Kepala Bagian Perundang-undangan dan Hukum Setwan. Namun berselang sekitar tiga jam, segel kantor DPRD Dompu dengan dipalangi papan kayu ini akhirnya dibuka secara paksa oleh Supratman serta Rangga dan rekan-rekannya dari Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) Dompu.

Supratman kepada Suara NTB usai membuka segel kantor Dewan, Kamis kemarin, menyesalkan aksi penyegelan kantor oleh oknum anggota Dewan. Sebagai wakil rakyat, tidak sepantasnya mereka menyegel kantor rakyat. Karena dampak dari sikap oknum anggota Dewan ini, aktivitas perkantoran dan penyerapan aspirasi masyarakat tidak bisa dilakukan di kantor. “Ketika mengetahui kantor Dewan disegel, kami langsung me-

PENGURUS GERAKAN MASYARAKAT CINTA DAMAI (GEMA CITA NTB)

Sekretariat: Jl. Raya Pejanggik Kota Mataram

HIMBAUAN PEMILUKADA DAMAI : DENGAN PERSATUAN DAN KESATUAN, KITA MAMPU MEWUJUDKAN PEMILUKADA DAMAI, BERKUALITAS, DAN DEMOKRATIS. MARI GUNAKAN HAK PILIH ANDA MEMILIH PEMIMPIN YANG TERBAIK DEMI UNTUK KESEJAHTERAAN KITA BERSAMA. MEWUJUDKAN PEMILUKADA DAMAI BUKAN HANYA TANGGUNG JAWAB PENYELENGGARA (KPU, PANWASLU DAN APARAT), TETAPI TANGGUNG JAWAB KITA BERSAMA UNTUK MEMILIH PEMIMPIN YANG BERKUALITAS DAN BERMARTABAT, TANPA POLITIK UANG”.

INGAT, PEMILUKADA 13 MEI 2013!!!

GERAKAN MASYARAKAT CINTA DAMAI (GEMA-CITA NTB)

mutuskan untuk membuka segel. Jangan sampai karena persoalan internal, Dewan mengorbankan kepentingan rakyat banyak,” ingat Suherman.

H. Didi Wahyuddin, SE anggota DPRD Dompu dari Partai Merdeka yang kini menjadi caleg lewat Partai Gerindra kepada wartawan mengatakan, aksi penyegelan dilakukan sebagai bentuk protesnya atas kebijakan Ketua DPRD Dompu yang dinilai otoriter dalam menggantikan M. Zaharuddin sebagai anggota Dewan. “Ini sebagai bentuk protes kami kepada Ketua Dewan,” katanya.

Menurut H. Didi, sikap Ketua Dewan dalam memproses PAW untuk M. Zaharuddin sebagai sikap yang seolah membunuh dari belakang. Walaupun PAW itu dilakukan atas dasar pengunduran diri M. Zaharuddin sebagai anggota PKNU, tetapi pengunduran diri yang sama dilakukan oleh Dina Imayanti, S.Tp (anggota DPRD dari PKNU) juga tidak diberlakukan sama. “Kami bukan mau mencampuri urusan partai lain. Bu-

kan juga karena takut di-PAW. Karena kami sadar, ketika kami pindah partai untuk pencalonan anggota legislative dari partai lain, makanya kami siap untuk mundur,” kata H. Didi.

Selain itu, H. Didi menegaskan, penyegelan yang dilakukan pihaknya juga untuk meminta agar surat keputusan Gubernur yang meresmikan pengunduran diri M. Zaharuddin ditinjau ulang. Karena proses pengajuan PAW itu dinilai cacat hukum, lantaran pengusulan tidak melalui proses rapat pleno atau rapat pimpinan Dewan. Bahkan tidak pernah diinformasikan kepada anggota Dewan. “Kami tidak tahu (ada proses PAW).

Kami justru baru tahu setelah ada undangan paripurna pelantikan besok,” sambut Kurnia Ramadhan, SE anggota DPRD dari PPRN yang kini menjadi caleg lewat Partai Gerindra ini.

Namun aksi penyegelan yang dilakukan oleh oknum anggota Dewan ini dinilai sebagai bentuk kepanikan oknum anggota Dewan. Pasalnya, masing-masing anggota Dewan memiliki

banyak fasilitas dan tunjangan.

Seperti jatah dana bantuan sosial Rp 300 juta per anggota Dewan, dana aspirasi dalam bentuk program Rp 500 juta per anggota Dewan, dana reses sekitar Rp 21 juta setiap kali reses dan biaya perjalanan dinas serta gaji. “Kalau saya lihat, aksi yang dilakukan oleh oknum anggota Dewan ini sebagai bentuk ketakutan mereka hilangnya dana bansos dan dana reses,” tuding Anwar Yusuf, salah seorang aktivis Dompu.

Tetapi, lanjutnya, apapun alasannya tidak bisa dibenarkan anggota Dewan menyegel kantor. Sebagai wakil rakyat, mestinya anggota Dewan memberikan contoh yang baik.

Karenanya, Anwar mengingatkan masyarakat Dompu untuk tidak memilih politisi busuk

yang melakukan penyegelan kantor rakyat. “Saya menghimbau rakyat Dompu untuk tidak memilih mereka ini. karena apa yang dilakukan ini sebagai bentuk kejahatan. Terhadap gedung rakyat saja mereka menyegel seperti ini, apalagi memperjuangkan nasib rakyat,” katanya.

Sejak penyegelan kantor Dewan, Rabu malam, kantor DPRD Dompu dijaga aparat Kepolisian. Karena tidak ada yang melaporkan, sehingga pihak kepolisian tidak memprosesnya secara hukum. Terlebih pelaku penyegelan oleh oknum anggota Dewan. ”Kita tidak mau terlibat dalam konflik internal mereka, kecuali dilaporkan ke Kepolisian baru kita proses,” kata Wakapolres Dompu, Kompol Dewa Made Sidan, SIK di kantor Dewan. (ula)

(Suara NTB/ula)

SEGEL DIBUKA - Suasana kantor DPRD Dompu setelah segel ruang paripurna dibuka, Kamis (2/5).

Pengelolaan Keuangan

Bupati Tandatangani Polisi Periksa Kasus Dugaan Korupsi MoU dengan BPK

Sumbawa Besar (Suara NTB) Bupati Sumbawa, Drs. H. Jamaluddin Malik menandatangani Keputusan Bersama Petunjuk Teknis Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi untuk akses data pada Pemerintah Kabupaten Sumbawa. Dalam rangka pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dengan BPK RI Perwakilan NTB. Penandatanganan tersebut dilakukan di lantai tiga Kantor Bupati Sumbawa, Kamis (2/5). Dihadiri Ketua DPRD, Wakil Bupati Sumbawa, staf ahli Bupati, Kepala SKPD, serta Kepala Bagian pada Setda Sumbawa. Keputusan bersama yang ditandatangani dengan Nomor : 08/KB/XIX.MTR/ 05/2013, Nomor : 715 Tahun 2013. Dalam sambutannya, Bupati menjelaskan, ini adalah upaya strategis mewujudkan Pemerintah yang lebih baik, lebih bersih. Pemacu semangat untuk mewujudkan pemerintahan yang tidak kolusi, korupsi dan nepotisme.

Untuk masa sekarang, pemeriksaan keuangan masih menggunakan sistem manual. Makanya ke depan bisa dilakukan secara elektronik, karena selain memonitor keuangannya juga memonitor orangnya. Kerjasama ini juga upaya meningkatkan kinerja Pemerintah dengan adanya perubahan akses data. “Ketika kerjasama dilakukan maka temuannya akan menjadi nol, agar pengelolaan keuangan menjadi semakin baik,” terang JM. Keputusan bersama ini merupakan tindak lanjut dari nota kesepahaman yang telah ditandatangani sebelumnya.

Untuk memberikan informasi yang jelas mengenai prosedur

atau langkah-langkah pengelolaan sistem informasi untuk akses data dalam rangka pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara dan menentukan batasan tanggung jawab para pihak yang berperan dalam pengelolaan sistem informasi untuk akses data tersebut.

Bupati berharap agar petunjuk teknis ini dapat digunakan sebagai panduan bagi para pelaksana BPK RI dan SKPD lingkup Pemerintah Kabupaten Sumbawa dalam melakukan pengelolaan Sistem Informasi untuk akses data sehingga ke depan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara/Daerah dapat berjalan secara lebih efisien, efektif dan transparan dan opini BPK RI atas laporan keuangan Pemerintah daerah dapat meningkat. “Ini awal yang baik, akan benar-benar aplikatif untuk mewujudkan Good Governance dan Clean Government dalam mengejar ketertinggalan,” harap JM. Bupati juga meminta kepada pimpinan SKPD lingkup Kabupaten Sumbawa selaku pengguna anggaran untuk meningkatkan pengawasan dan pengendalian internal serta ketaatan/ kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta menindaklanjuti seluruh rekomendasi BPK RI demi perbaikan dan penyempurnaan sistem pengelolaan keuangan Daerah di Kabupaten Sumbawa.

Sementara itu, Kepala BPK RI Perwakilan NTB, Edi Mustafa S.H., M.H,menyampaikan visi BPK RI adalah agar BPK berperan aktif dalam mendorong tata kelola keuangan yang akuntabel dan transparan, untuk mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang lebih baik. (arn)

DAK di Bima

Kota Bima (Suara NTB) Setelah memintai keterangan Kepala Dinas Dikpora Kabupaten Bima, Drs Zubaer Har dan Kabid Dikmen, H. Dahlan serta puluhan Kepala Sekolah, giliran panitia pengadaan barang dan jasa yang dipanggil untuk dimintai keterangan. Pemanggilan ini untuk mengetahui proses pelaksanaan penggunaan dana alokasi khusus (DAK) tahun 2012 senilai total Rp 25 miliar bidang pendidikan yang dilaksanakan di sana.

Pemanggilan para pihak ini dilakukan sejak Senin lalu. Panitia yang dipanggil berjumlah dua orang.

Namun tampaknya, hingga Rabu pemeriksaan masih berlangsung. “Sekarang kita masih nunggu yang perempuan,” terang Kapolres Bima Kota, AKBP Kumbul KS, SIK, SH, ditemui Rabu (1/5). Dengan demikian, hingga kemarin pihak yang dimintai keterangan berjumlah puluhan. Hanya saja, pihaknya belum menyimpulkan hasil permintaan keterangan dimaksud.

Sementara itu, di sisi lain, pemberitaan kasus ini di sejumlah media cetak sejak beberapa minggu lalu memunculkan permasalahan lain. Sejumlah orang yang mengaku orang suruhan Zubaer merasa keberatan dan mengingatkan jurnalis untuk tidak melanjutkan

pemberitaan. Hingga pada akhirnya, oknum yang mengaku suruhan berinisial Op asal Desa Ngali Kecamatan Belo Kabupaten Bima terlibat kasus penganiayaan dengan salah satu wartawan lokal Rafidin.

Saat itu, karena suatu permasalahan pembayaran karaoke, Op menantang Rafidin untuk mendatanginya. Ketika didatangi, Op langsung mendekati Rafidin dan memukul di bagian pipi kiri hingga jatuh tersungkur.

Kebetulan, saat itu sejumlah pemuda asal Kecamatan Donggo yang mengenal Rafidin berbalik menganiaya Op hingga wajahnya lebam.

Belakangan, Op yang ingin menunjukkan kekerasan mencoba bermain lembut dengan meminta perlindungan hukum dari aparat Polres Bima Kota.

Op melaporkan Rafidin atas dugaan penganiayaan. Sementara Rafidin yang merasa keberatan lantaran tak pernah menganiaya bahkan dialah yang menjadi korban penganiayaan berbalik menganiaya. Berdasarkan laporan tersebut kedua-duanya mengaku dipukul. Terkait laporan ini, katanya, pihaknya akan transparan dan memproses apa adanya. “Dua-duanya saling lapor dan sekarang masih dalam proses,” terang Kumbul. (use)

RAGAM

SUARA NTB Jumat, 3 Mei 2013

Minim, Anggaran Peningkatan Mutu Pendidikan Dari Hal. 1 penggalangan terhadap standar isi. Maksud kami pengawalan terhadap yang dua ini adalah yang substansi. Kalau guru hanya bisa mengajar saja kemudian standar isi dan kurikulum tidak dipahami dengan sebaik-baiknya maka anak didik kita mau dibawa kemana,”katanya.

Menurutnya, 20 persen APBD yang dialokasikan untuk pendidikan setiap tahunnya oleh masing-masing daerah setidaknya 50 persen untuk pembangunan infrastruktur pendidikan dan 50 persen untuk peningkatan mutu pen-

didikan. Ia melihat anggaran untuk peningkatan mutu pendidikan masih belum berpihak.

“Kita belum berpihak kepada peningkatan mutu itu, karena kecenderungan dari pembuat kebijakan sekarang ini adalah kalau tidak membangun monumen, kalau tidak terlihat maka itu bukan suatu keberhasilan.Kalau guru dan siswaya tidak memahami kompetensi , standar isi dan kurikulum mana mungkin satuan pendidikan itu menghasilkan anak didik yang bermutu dan baik,”pungkasnya. (nas)

Prestasi Masyarakat NTB Dari Hal. 1 Seperti diketahui, NTB menjadi provinsi terbaik dari sisi kategori pengurangan kedalaman kemiskinan 2009-2011, predikat terbaik kategori laju kinerja pencapaian sasaran MDGs tahun 2008-2011 dan terbaik dalam pencapaian kumulatif hingga 2012.

Menurut gubernur yang akrab disapa TGB ini, prestasi ini cukup mengejutkan alias tidak disangka – sangka. “Kemarin tanpa dis-

angka – sangka kita mendapat apresiasi dari pemerintah pusat sebagai provinsi yang terbaik dalam upaya mencapai target – target MDGs,” ujarnya.

TGB berharap proses pembangunan dengan melibatkan semua elemen untuk mendongkrak sektor – sektor pendorong IPM seperti kemiskinan, kesehatan dan pendidikan terus dipacu. “Termasuk di sektor gender dan lain – lain,” pungkasnya. (aan)

Jangan Bereaksi Emosional Dari Hal. 1 Menurut TGB, tindakan menyebar selebaran tersebut tidak akan mencerdaskan masyarakat dan justru akan membodohi masyarakat.

Menurut TGB, sesungguhnya masih banyak jalan lain yang bisa dilakukan untuk memenangkan sebuah suksesi kepemimpinan seperti Pilkada NTB saat ini.

“Satu sama lain lebih baik mengeksplorasi sisi – sisi kebaikan masing – masing daripada menghabiskan energi untuk kampanye negatif,” ujarnya. Menurut TGB, masyarakat NTB justru akan merugi dengan beredarnya selebaran semacam itu. Pelakunya pun, menurutnya akan mendapat cap buruk dari masyarakat.

TGB juga mengimbau kepada semua pihak yang terlibat, khususnya kepada tim suksesnya agar menahan diri dan tidak merespon beredarnya selebaran semacam itu dengan emosional. Sebab, jika pendukung melakukan tindakan yang buruk, tentu hal itu akan berimbas kepada citra pasangan calon yang mereka dukung. Dengan kata lain, bertindak emosional hanya akan merugikan pasangan ca-

lon itu sendiri.

“Kalau pada saat kampanye kita melakukan hal – hal destruktif, saya pikir akan menjadi beban bagi pasangan calon meskipun dia menang,” ujarnya.

Karenanya, secara tegas ia menyatakan melarang keras seluruh keluarga besar, pendukung maupun elemen pemenangan untuk melakukan tindakan apapun yang bersifat destruktif. “Saya melarang seluruh pendukung TGBAmin melakukan itu. Biarpun one single accident, saya melarang keras,” tegasnya.

Menurut TGB, siapa yang akan menjadi pemenang di Pilkada 13 Mei sesungguhnya sudah ditentukan oleh Allah SWT. Kalaupun ada penyebar selebaran fitnah yang tertangkap tangan, menurutnya tindakan yang paling tepat dilakukan adalah dengan menyerahkannya ke penegak hukum untuk ditindak sesuai hukum yang berlaku.

“Law enforcement harus dilakukan agar masyarakat tahu mana yang boleh dan tidak boleh,” harapnya. (aan)

Oknum Guru Dilaporkan Aniaya Siswa Dari Hal. 1 Aparat Babinsa dan Babinkamtibmas juga datang ke lokasi. Agar tidak terjadi keributan, pihak sekolah dan orang tua siswa diarahkan ke Mapolsek Ampenan.

Di Mapolsek, orang tua korban meminta kasus tersebut diusut. Sementara Baiturrahman dengan kondisi wajah masih menyisakan darah yang sudah mengering, mulut masih jontor. Korban yang belum bisa berbahasa Indonesia yang duduk di bangku kelas dua ini hanya menuturkan, ia dilempar oknum gurunya itu. “Aku te emper pas ku pelai (saya dilempar saat lari,” ujarnya polos.

Korban didampingi orang tuanya yang terlanjur malaporkan kasus itu, kemudian diminta dilakukan visum di RS Bhayangkara.

Sementara WGW yang didampingi Kepala Sekolah SDN 15 Ampenan, Made Teken mengklarifikasi tuduhan itu. WGW dengan tegas membantah dirinya sengaja melempar. “Saya tadi pagi sebelum upacara membersihkan lapangan itu. Karena memang lapangan itu banyak material berupa batu dan potongan bata, karena sedang ada pembangunan,” ujarnya. Melanjutkan ceritanya, dengan santai ia memungut potongan material bata dan batu itu kemudian melemparnya ke pinggir halaman sekolah.

Saat melempar bata, ia tidak menyadari salah satu bongkahan bata itu mendarat di wajah korban. “Saya benar benar tidak sengaja.

Saya membuang batu itu ke pinggir, tidak menyangka anak itu kena. Karena anak ini saat itu sedang lari dikejar temannya,” tutur WGW. Melihat ada yang terkena lemparan, WGW kemudian membawa anak itu ke ruang UKS untuk diberikan perawatan. Setelah memastikan korban sudah diberi perawatan, ia kembali beraktivitas sebagai guru. Namun tidak

menyangka korban pulang sendiri ke rumahnya di Lingkungan Batu Ringgit Selatan. “Saya tidak tahu dia pulang,” katanya, ketika ditanya alasannya tidak mendampingi korban pulang.

Sementara Kepsek Made Teken juga dengan tegas membantah staf pengajarnya itu sengaja melempar. Ia yakin guru itu tidak salah dan siap membelanya. ‘’Saya tegaskan, tidak ada pelemparan. Dia hanya membuang bata yang ada di areal upacara dan secara tidak sengaja mengenai anak itu,” tegas Teken.

Ia juga ingin kejadian itu tidak dipelintir, apalagi sampai ada yang terus menyebut telah terjadi pelemparan siswa secara sengaja oleh WGW. “Kalau ada yang bilang guru ini sengaja melempar, saya akan cari dan usut,” tandasnya.

Di tempat yang sama, Kapolsek Ampenan Kompol Eko Supriadi menjelaskan bahwa kasus itu akan diproses sesuai laporan korban. Apa yang menjadi motif kejadian, apakah ada unsur kesengajaan atau tidak, akan didalami penyidiknya.

“Sekarang kami minta keterangan korban dan pelaku,” kata Eko. Ia juga menyita barang bukti berupa potongan bata yang diduga mengenai wajah korban.

Pihaknya sementara ini belum bisa menyimpulkan apakah guru tersebut ditetapkan sebagai tersangka atau tidak, akan diteliti dari motif pidana yang kemungkinan terjadi. Yang jelas, kata Eko, kasus itu akan diusut sesuai laporan, didukung hasil visum korban. “Kalau pun ada perdamaian dari kedua pihak, kami sangat mendukung. Tapi kasus ini jalan terus,” terangnya. (ars)

Halaman 5

Biayai Kuliah, Oknum Mahasiswa Curi Laptop Mataram (Suara NTB) Demi membiayai kuliahnya, Jul alias Soen (24), oknum mahasiswa salah satu perguruan tinggi di Mataram terpaksa mencuri. Namun belum sempat menjual barang bukti berupa laptop dan sebuah HPyang dicurinya, Soen diciduk polisi.

Aksi pelaku berlangsung Selasa (1/5) siang lalu. Ia menyelinap

masuk ke dalam kamar kos korban, bernama Halis, yang tidak lain tetangga kosnya di Jalan Teluk Bayur Lingkungan Kekalik Jaya.

Pelaku memaksa masuk, padahal pintu kos dalam keadaan terkunci. “Tersangka mengaku masuk dengan menggunakan kunci cadangan yang diambil dari pos penjaga kos,” kata Kapolsek Ampenan, Kompol Eko Supriadi ke-

pada wartawan, Rabu (2/5).

Setelah mencuri, pelaku membawa barang bukti laptop ke kediaman temannya di Dasan Agung.

Namun tidak langsung dijual, tapi dititip untuk di instal.

Polisi yang mendapat laporan, langsungmelakukanolahTKP.Dari pengecekan kamar kos itu, sama sekali tidak ada kerusakan, jika memang dibobol paksa. Akhirnya

polisi mendapat petunjuk dari saksi yang melihat ada pelaku melintas di depan kamar. Setelah mendalami petunjuk, akhirnya mengarah kepada pelaku. “Dia langsung ditangkapdikositujuga,”sebutnya.

Tersangka langsung digelandang ke Polsek Ampenan. Di depan penyidik, oknum mahasiswa semester X tersebut mengaku hasil curian laptop dan HP

itu akan dijual. Selain untuk biaya kuliah, juga rencana dipakai untuk belanja selama tinggal di Mataram. “Tersangka sekarang diproses hukum, apapun alasannya, tetap kami tindaklanjuti kasus ini,” terang Kapolsek. Tersangka dalam kasus ini dijerat dengan Pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan. (ars)

Wagub Letakkan Batu Pertama Pembangunan Gedung D3 Kesehatan UMM Mataram (Suara NTB) Inovasi terus dilakukan Universitas Muhammadiyah Mataram (UMM). Guna melengkapi sarana dan prasarana, Rabu (2/5) kemarin dilakukan peletakan batu pertama gedung Diploma III (D3) Kesehatan. Peletakan batu pertama itu dilakukan Wagub NTB Ir. H Badrul Munir MM, bersama Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Prof Dr Dadang Kahmad, Msi, Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Syamsudin Anwar.

Hadir Rektor UMM Drs Mustamin dan jajaran pejabat rektorat dan dekan.

Di gedung lantai enam itu, merupakan ruang kuliah DIII Kebidanan, DIII Farmasi dan laboratorium fakultas lain.

Dalam sambutannya, Wagub yang didampingi sejumlah pejabat SKPD Provinsi NTB, memuji yang dilakukan civitas akademika

UMM. “Muhammadiyah seperti lambangnya, matahari. Menyinari semua. Tidak butuh disinari. Seperti pembangunan saat ini, sebagai bagian dari proses menyinari,” ujar wagub berfilosofi dalam pidatonya.

Pembangunan gedung berlantai enam itu, menurut Wagub, bermakna bahwa fasilitas pendidikan harus memenuhi standar demi kualitas. Ia kembali berfilosofi, bahwa peningkatan IPM sebuah daerah harus ditunjang dengan kualitas kesehatan. Demi kualitas kesehatan, tidak cukup dengan hanya mengobati orang sakit. Tapi memberi pendidikan, memberi ilmu, dan meningkatkan kualitas sarjana kesehatan. “Nah, inilah yang sedang saya lihat tengah dilakukan kampus Muhammadiyah ini,” kata wagub.

Sementara Dadang Kahmad menambahkan, pihaknya sangat mendukung kegiatan pemban-

gunan yang sedang dilakukan UMM. Sejalan dengan cita cita KH Ahmad Dahlan pendiri organisasi Muhammadiyah, bahwa cita cita pemersatu bangsa itu harus dilakukan melalui pendidikan. “Itulah yang sedang kita lakukan, termasuk dilakukan UMM melalui salah satu amal usahanya ini,” sebut Dadang.

Ia kelak berharap, Muhammadiyah Mataram termasuk diantara kampus terkenal lainnya yang keluar akreditasinya dari Badan Akreditasi Nasional (BAN). Dimana, terbaru, BAN mengeluarkan akreditasi untuk 5 kampus negeri dan swasta nasional. “Tiga diantaranya kampus amal usaha Muhammadiyah, diantaranya Universitas Muhammadiyah Malang, Universitas Muhammadiyah Jogjakarta, dan Universitas Islam Indonesia. Saya berharap UMM ini segera menyusul,” harapnya.(ars/*)

Peringatan Hardiknas

Tiga Gelombang Demonstran Datangi DPRD NTB Mataram (Suara NTB) Memperingati Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas), tiga gelombang demonstran yang berasal dari organisasi berbeda mendatangi Kantor DPRD NTB untuk menyuarakan aspirasi mereka, Kamis (2/5). Rombongan pertama yang berdemonstrasi adalah Ikatan Mahasiswa Bima Mataram, rombongan kedua Ikatan Pelajar Muhammadiyah NTB dan ketiga berasal dari gabungan berbagai organisasi kemahasiswaan di Kota Mataram.

Ikatan Mahasiswa Bima Mataram melalui koordinator lapangan, Yesmin menyampaikan momentum Hardiknas digunakan untuk mendorong perubahan di bidang pendidikan yang lebih ideal khususnya di NTB. Mereka pun membacakan pernyataan sikap diantaranya; pemerintahan SBY-Boediono dinilai gagal menyelamatkan pendidikan, Mendikbud sebaiknya dipecat, dan segera hapus UN. Sementara untuk di NTB, mereka meminta untuk segera diterapkan pendidikan gratis, perjelas penggunaan APBN dan APBD satu periode oleh Dinas Dikpora NTB dan tangkap Kepala Dinas Dikpora Kabupaten Bima terkait dugaan penyalahgunaan DAK 2012.

Sekretaris Komisi IV (Bidang Pendidikan) Dra. Hj. Endang Yuliati yang menemui mereka menyampaikan hal yang perlu ditingkatkan adalah kualitas pendidikan. Untuk itu di tahun ini pihaknya akan mengusulkan Perda tentang kualitas pendidikan yang akan mengatur dari perekrutan guru sampai kualifikasi pendidikan.

Dengan demikian diharapkan dapat meningkatkan kualitas pendidikan di NTB. “Saat ini IPM NTB masih di peringkat 32 dari 33 provinsi.

Dengan data-data yang akurat semoga tahun ini akan menurun. Kalau bisa ke peringkat 27 sehingga ada upaya yang dilakukan oleh pemprov,” terangnya.

Terkait dugaan korupsi Kadis Dikpora Kabupaten Bima, Endang menyampaikan jika memang dugaan tersebut mempunyai bukti yang jelas,

serahkan saja ke pihak berwajib. Sehingga bisa dilakukan penyelidikan lebih lanjut.

Tak jauh beda dengan tuntutan Ikatan Mahasiswa Bima Mataram, rombongan kedua dari Ikatan Pelajar Muhammadiyah NTB juga menuntut penghapusan UN dan pencopotan Muhammad Nuh sebagai Mendikbud.

Koordinator aksi, Adi Gunawan menilai penundaan UN yang terjadi tahun ini menunjukkan kebobrokan dan carut marut dunia pendidikan.

UN menurutnya tidak mampu menjadi solusi bagi pendidikan di Indonesia.

“Kami menuntut UN dihapus. UN menunjukkan bahwa pemerintah tidak serius dengan dunia pendidikan. Kami Ikatan Pelajar Muhammadiyah NTB meminta UN dihapuskan. UN hanya merusak mentalitas para pelajar. Kami meminta Muhammad Nuh turun dari jabatannya,” orasinya.

Anggota DPRD NTB dari Fraksi Partai Demokrat, M. Maliki yang menemui mereka berjanji akan memperjuangkan aspirasi para pelajar. Ia pun menyatakan ketidaksetujuannya dengan UN. Walaupun berasal dari sekolah swasta, anakanak Ikatan Pelajar Muhammadiyah diminta untuk tidak berkecil hati. “Jangan berkecil hati walaupun adik-adik dari sekolah swasta. Saya sendiri

lulusan SMA Muhammadiyah.

Insya Allah adik-adik akan duduk menggantikan kami disini. Kami akan memperjuangkan aspirasi adik-adik,” ujarnya.

Sementara itu Endang Yuliati menyampaikan pihaknya juga sangat kecewa dengan amburadulnya pelaksanaan UN. “Kami akan berkunjung ke Kemendikbud untuk diskusikan hal tersebut. Penghapusan UN juga akan kami suarakan bagaimana agar pelaksanaannya dikelola di masing-masing provinsi sehingga bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya,” terangnya.

Terkait program Bina Lingkungan (BL) yang juga diprotes para pelajar, politisi PDI Perjuangan ini menyampaikan hal tersebut bukan kewenangan pemerintah provinsi tetapi kewenangan pemerintah kabupaten/kota. Namun ia berjanji untuk menyuarakan hal tersebut ke Dinas Dikpora NTB. Rombongan ketiga yang menyambangi kantor DPRD NTB adalah ratusan mahasiswa yang tergabung dalam berbagai organisasi kemahasiswaan. Mereka berasal dari SMI Unram, PMII Kota Mataram, LMND, Ikatan Mahasiswa Dompu Mataram, BEM UMM, dan lainnya. Masing-masing pimpinan organisasi menyampaikan orasinya.

Demonstrasi dalam rangka Hardiknas ini dijaga ketat aparat kepolisian. (yan)

(Suara NTB/yan)

AKSI - Anggota Fraksi Partai Demokrat M.Maliki dan anggota Fraksi PDI-P, Endang Yuliasi menemui demonstran yang menggelar aksi ke DPRD NTB, kemarin.

”Perangi” Sekolah Tak Layak Dari Hal. 1 Menurut Syafi’i, setiap ditemukan sekolah jelek, termasuk yang diketahui media itu langsung ditindaklanjuti. ‘’Untuk itu, semua pihak kita ajak untuk ‘’memerangi” sekolah jelek (tak layak) ini. Jadi siapapun yang mendapatkan sekolah jelek, mungkin KCD Dikpora , camat marilah kita sama-sama cari.

Mumpung anggarannnya ada dari kementerian,”ujarnya.

Dijelaskan, untuk rehab SD yang dinilai tidak layak pakai hampir sudah 90 persen diperbaiki. Termasuk juga untuk sekolah tingkat SMP, sedangkan untuk tahun 2014 mendatang pemerintah pusat sudah mulai melirik sekolah tingkat SMA/SMK yang kondisinya tidak layak pakai.

“Pada kabupaten/kota oleh pemerintah pusat menyiapkan DAK, semacam saving yakni anggaran yang disimpan dan dapat dicairkan ketika akan dipergunakan untuk memperbaiki sekolah tak layak pakai tersebut, jika ada ditemukan sekolah jelek itu maka langsung diperbaiki,”terangnya.

Di bagian lain, untuk meminimalisir angka drop out di NTB setiap satuan pendidikan di NTB sudah mulai intens memberikan perhatian kepada siswa yang rentan drop out. Penyelenggara pendidikan baik itu guru, kepala sekolah dan orang tua semakin sadar tentang pentingnya melanjutkan pendidikan. ”Jadi orang tua, guru sadar dan kepala sekolah kalau ada DO ditempatnya itu dianggap

suatu malapetaka. Sekarang kita arahkan kepada masingmasing satuan pendidikan. Jadi posko-posko anti DO itu sesungguhnya ada di sekolah-sekolah.

Karena kami setiap bulan meminta laporan ada siswa yang DO atau tidak,”ungkapnya.

Syafi’i menambahkan, data jumlah siswa setiap satuan pendidikan akan berpengaruh terhadap jumlah dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang akan diterima pada triwulan berikutnya. Pasalnya, penghitungan besarana dana BOS yang diterima setiap satuan pendidikan dihitung berdasarkan jumlah murid yang ada di suatu sekolah.“Kalau bertambah siswanya maka ditambah lagi BOS nya pada triwulan berikutnya,”tandasnya. (nas)

Butuh Bukti Tambahan Dari Hal. 1 ”Yang jelas penyidik masih harus bekerja keras. Bukti tambahan itu masih diusahakan, berkaitan dengan dokumen pencairan dana bansos oleh tersangka,” kata Sutapa menjawab Suara NTB, kamis (2/5).

Namun tidak diurai kemana saja akan dicari dan detail

dokumen yang diperlukan itu.

“Yang jelas, alat bukti tambahan ini cukup menentukan kemantapan penyidikan kasus ini, juga pendukung untuk membuktikan perbuatan tersangka Agung,” tegasnya.

Sebagai gambaran, Agung diduga melakukan perbuatan pidana berlanjut dalam pengelolaan dana Bansos 2009,

setelah ia sebelumnya divonis 2 tahun 6 bulan penjara dalam kasus Bansos 2008. Sebab Agung sebelumnya juga pernah menjabat bendahara pada Bansos 2009, kemudian diganti Juandi Setiawan yang kini menjadi terdakwa bersama mantan Kepala DPPKAD, H Ranu SH dan Ahmad Solihan di PN Tipikor Mataram. (ars)

(Suara NTB/ars)

PELETAKAN BATU- Peletakan batu pertama oleh Wagub NTB H Badrul Munir bersama Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Dadang Kahmad, Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Syamsudin Anwar, gedung lantai enam DIII Kesehatan.

Soal Pertumbuhan Ekonomi

Eksekutif-Legislatif Beda Sudut Pandang Mataram (Suara NTB) Munculnya polemik terkait catatan yang diberikan Panitia Khusus (Pansus) LKPJ DPRD Kota Mataram coba didinginkan Wakil Ketua DPRD Kota Mataram, H. Didi Sumardi. Dia berharap, polemik soal catatan Pansus LKPJ itu, dihentikan.

Ditemui Kamis (2/5) kemarin, H. Didi Sumardi mengatakan, sebenarnya polemik yang itu tidak perlu diperpanjang lagi. Pasalnya, data yang dipegang eksekutif dan hasil pansus memang berbeda sudut pandang, namun keduanya sama-sama benar. “Kami merasa data itu tidak membingungkan kalau semua pihak memahami substansinya,’’ ujarnya meluruskan.

Dia mengatakan, kalangan legislatif, menyampaikan data-data yang valid bukan dibuat-buat, hal yang sama juga dilakukan pihak eksekutif. Data tersebut, lanjutnya bersumber dari data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS). Jika kemudian muncul perbedaan, itu lebih disebabkan karena adanya perbedaan perspektif dalam mengemukakan data. “Dimana data yang Pansus menyoroti tingkat pertumbuhan ekonomi dikaitkan dengan perpindahan bandara ke BIL serta tutupnya bandara Selaparang,” imbuhnya.

Didi menyampaikan, eksekutif tidak menyertakan sektor pengangkutan khususnya pemasukan dari bandara ke dalam indikator pertumbuhan ekonomi. “Namun itu bukan merupakan tingkat pertumbuhan ekonomi secara makro. Karena pertumbuhan secara makro menurut BPS sesuai data yang disampaikan wali kota, yakni sebesar 10,52 persen,’’ tambahnya.

Mengenai sikap reaktif Walikota dalam melakukan klarifikasi terhadap catatan pansus itu, Didi mengatakan, Walikota dalam hal itu hanya memberikan konfirmasi terhadap point yang disampaikan Pansus LPKJ. “Kami rasa konfirmasi itu lumrah dan dilakukan setelah sidang selesai. Itupun setelah mendapat persetujuan unsur pimpinan,’’ tandasnya.

Diberitakan sebelumnya, Walikota Mataram H. Ahyar Abduh memprotes catatan yang diberikan Pansus LKPJ DPRD setempat terkait menurunnya laju pertumbuhan ekonomi di Kota Mataram. Dalam sidang paripurna Senin (29/4) lalu, Ketua Pansus LKPJ DPRD Kota Mataram, H. Taufiqurrahman AB menyampaikan beberapa catatan dari hasil kerja LKPJ dewan. Salah satu catatan dari Pansus LKPJ tersebut adalah terjadinya penurunan laju pertumbuhan ekonomi dari tahun 2011 sebesar 7,67 persen menjadi 4,04 persen di tahun 2012 terutama dari sektor angkutan dan komunikasi.

Mengacu atas catatan yang diberikan Pansus LKPJ itu, Walikota Mataram H. Ahyar Abduh langsung memberikan klarifikasi dengan menyatakan bahwa laju pertumbuhan ekonomi di Kota Mataram sudah mencapai 10,52 persen. Walikota menduga ada kesalahan pengetikan yang terjadi dalam catatan Pansus LKPJ tersebut. (smd)

Dua Maskapai Asing Segera Layani BIL Dari Hal. 1 Ia mengatakan, maskapai Tiger Airways sudah siap layani penerbangan ke Lombok, dan kini tengah menunggu kedatangan pesawat jenis Airbus yang dipesan dari pabriknya.

Sedangkan Jetstar juga telah dipastikan akan melayanai rute penerbangan ke Lombok, meskipun belum berselang beberapa pekan kemudian.

“Kalau Tiger Airways rute Singapura-Lombok, dan Jetstar rute Pert (Australia) ke Lombok yang dijadwalkan tiga kali seminggu,” ujarnya.

Pemprov NTB, lanjut Ridwan, akan meningkatkan koordinasi dengan manajemen kedua maskapai penerbangan asing itu, akan rencana pelayanan pada rute BIL dapat terealisasi sesuai rencana.

Sementara itu, General Manager PT Angkasa Pura I BIL Pujiono yang dihubungi terpisah mengatakan, pihakya tengah mempersiapkan berbagai hal yang dibutuhkan terkait pembukaan rute baru dua maskapai penerbangan asing itu.

“Tiger sudah ancang-ancang, dan akan disusul Jetstar, karena sudah ada survei lokasi di BIL. Tentu kami siapkan berb-

agai hal yang dibutuhkan,” ujarnya.

Pujiono berharap, rencana penerbangan langsung dari Australia dan Singapura ke Lombok itu terealisasi sesuai harapan berbagai pihak, dan akan sangat mendukung kemajuan pariwisata di wilayah NTB. Ia mengatakan, jumlah penumpang yang berangkat menggunakan berbagai maskapai penerbangan dari BIL terus meningkat semenjak bandara internasional itu beroperasi 1 Oktober 2011. Saat ini rata-rata mencapai 2.500 orang setiap hari.

“Jumlah itu akan bertambah jika dua maskapai penerbangan asing itu sudah melayanai rute ke Lombok,” ujarnya.

Jumlah maskapai penerbangan yang beroperasi di wilayah NTB juga bertambah, yakni selama 2009 mencapai delapan unit perusahaan, yang kemudian bertambah menjadi 13 unit perusahaan di 2010 hingga kini.

Frekwensi penerbangan domestik maupun internasional yang ditargetkan sebanyak 18 kali/hari pada 2009 telah terealisasi menjadi 23 kali/hari pada 2010 dan meningkat menjadi 26 kali/hari pada tahun 2011, dan kini sudah 27 kali/ hari. (ant/Bali Post)

OPINI

SUARA NTB Jumat, 3 Mei 2013

Pendidikan sebagai ”Vaksin” Sosial DALAM kehidupan sosial bermasyarakat, terdapat tiga penyakit sosial yang memiliki dampak negatif. Ketiga penyakit tersebut yakni kemiskinan, ketidaktahuan dan keterbelakangan dalam peradaban. Untuk mengatasi ketiga penyakit tersebut, pendidikan berperan sebagai ‘’vaksinnya”.

Pernyataan Menteri Pendidikan Nasional dan Kebudayaan (Mendikbud), M.Nuh yang disampaikan pada peringatan Hardiknas Kamis (2/5), memang tidak keliru. Pendidikan merupakan ‘’obat” mujarab untuk menaikkan daya tahan agar terhindar dari ketiga macam penyakit sosial tersebut.

Selain berperan sebagai ‘’vaksin”, pendidikan juga bisa menjadi elevator sosial dalam meningkatkan status sosial masyarakat. Sehingga dengan ‘’vaksin” dana elevator sosial ini, ketiga penyakit sosial berupa kemiskinan, ketidaktahuan dan keterbelakangan dalam peradaban, walaupun tidak bisa dientaskan, minimal jumlah (yang menderita penyakit itu) bisa ditekan.

Tak terbantahkan bahwa akses pendidikan dipengaruhi berbagai factor. Mulai dari ketersediaan satuan pendidikan dan keterjangkauan dari sisi pembiayaan. Pemerintah secara berkelanjutan memang telah menyiapkan ketersediaan satuan pendidikan yang layak termasuk penyediaan guru yang mengajar di daerah tertinggal, terpencil dan terluar.

Namun untuk di wilayah NTB, berbagai fasilitas itu harus diakui masih belum memadai. Sebut saja guru untuk di wilayah tertinggal dan terpencil Belum banyak tenaga guru yang rela ditugaskan di tempat terpencil dan juga daerah tertinggal. Kalau pun ada, jumlahnya tidak banyak.

Soal dana BOS yang dihajatkan untuk membantu pembiayaan untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah. Kucuran dana BOS tak dipungkiri memang sangat membantu biaya operasional sekolah. Namun di NTB, masih ada sekolah khususnya di bawah Departemen Agama dana BOSnya belum cair. Akibatnya, para guru tidak tetap serta pegawai tidak tetap lainnya yang bertugas di sekolah tersebut mengeluh belum menerima honor.

Memang masih banyak persoalan yang dihadapi dunia pendidikan kita khususnya di NTB. Namun dengan perbaikan yang dilakukan secara terus-menerus, diyakini akan mampu menghasilkan model pendidikan yang lebih baik. Artinya pendidikan bisa dinikmati masyarakat tanpa terkecuali, sehingga seperti yang diharapkan Mendikbud, M.Nuh, pendidikan bisa menjadi ‘’vaksin” dan juga elevator dalam meningkatkan status sosial masyarakat.

Selamat Hardiknas 2013. (*)

Halaman 6

Slogan Politik Bukan Sekadar ”Lipstik” Pemilihan Gubernur (Pilgub) NTB kian mendekat, dilaksanakan 13 Mei mendatang. Gegap gempati politik kian terasa mewarnai ruangruang publik. Para pasangan calon gubernur (cagub) sibuk kampanye memperkenalkan diri kepada masyarakat dengan berbagai strategi yang dimiliki. Penyelenggara Pilgub (KPUD NTB) sibuk mempersiapkan segala logistik pendukung. Petugas pengamanan seperti Kepolisian, TNI, dan Bangkesbangpol, sibuk mengatur strategi untuk mengamankan Pelaksanaan Pilgub. Masyarakat tidak tinggal diam untuk ikut serta dalam gegap gempita politik Pilgub. Pada kontek ini, masyarakat dibagi menjadi tiga kategori yakni sebagai pemilih dan tim sukses pasangan cagub, pemilih dan pengamat atau pemerhati, dan pemilih murni.

B

ERBAGAI unsur di atas disebut sebagai elemen penting dalam mewujudkan kesuksesan pelaksanaan pesta demokrasi termasuk pelaksanaan Pilgub NTB. Karena itu, unsur-unsur tersebut menjadi sebuah keharusan untuk ikut menjaga kenyaman, kestabilan, dan kedamaian Pilgub NTB. Kendati demikian, makna demokrasi (Pilgub) tidak dapat dinilai sebatas kenyamanan dan kedamaian pelaksanaan Pilgub, namun jauh dari hal tersebut, yakni mewujudkan kehidupan masyarakat yang makmur dan sejahtera. Demokrasi tidak dapat dipandang hanya sebatas proses namun harus dipahami secara komprehensif termasuk dampak dari pesta demokrasi (pelaksanaan Pilgub). Ada tiga variabel yang harus diperhatikan untuk menjadikan Pilgub sebagai proses menuju NTB yang berkemajuan, yaitu menjadikan Pilgub sebagai arena kontrak sosial, memaknai slogan politik dalam tindakan nyata, dan perlu adanya pemilih rasional.

Pilgub adalah Kontrak Sosial Diharapkan para pasangan cagub, masyarakat, KPUD, dan elemen-elemen lain di NTB menjadikan Pilgub sebagai erena mem-

Oleh :

Salahudin, S.IP. (Dosen Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Muhammadiyah Malang)

perkuat ikatan sosial (kontrak sosial) dalam mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran bersama terutama untuk kepentingan masyarakat sebagai elemen terpenting dalam negara demokrasi.

Demokrasi adalah arena negara (para pasangan cagub) dan masyarakat untuk melakukan kontrak sosial. Menurut John Locke, didalam kontrak sosial, negaramasyarakat memiliki komitmen untuk mewujudkan kepentingan bersama. Karena itu, diharapkan para calon dalam menentukan visi dan misi harus berdasarkan pertimbangan rasional sehingga ketika menjadi sebagai pemenang Pilgub dapat direalisasikan. Sebaliknya, masyarakat sebisa mungkin memahami dan mengerti visi-misi terutama track record para cagub sehingga kontrak sosial yang dilakukan penuh dengan kesadaran bersama. Kesadaran bersama menciptakan sense of responsibility dalam menjalankan kontrak sosial yang telah dilakukan.

Kita tidak jarang melihat para pasangan cagub dan masyarakat memandang pesta demokrasi hanya sekadar rutinitas politik, tidak bermakna bagi kehidupan yang lebih luas. Para pasangan cagub memandang pesta demokrasi sebagai sarana untuk mencari dan mendapatkan kekuasaan semata, sedangkan masyarakat memandang pesta demokrasi sebagai kesempatan untuk mendapatkan keuntungan sesaat. Diharapkan para calon dan masyarakat NTB memiliki kesamaan persepsi untuk menjadikan Pilgub sebagai sarana kontrak sosial menuju NTB yang lebih baik.

Slogan, Janji untuk Ditepati Slogan politik menjadi bagian penting untuk mencapai kemenangan politik. Empat pasangan cagub yang ikut kompetisi dalam Pilgub NTB mengusung slogan berbedabeda. TGH Zainul Madji-M. Amin, pasangan incumbent mengusung slogan “Melanjutkan Ikhtiar” bermakna melanjutkan, memperkuat, dan mengoptimalisasikan program-program yang telah dan belum dijalankan. Suryadi Jaya Purnama - Johan Rosihan, pasangan yang didukung PKS mengusung slogan “NTB Beriman, Setara, dan Mandiri”, secara umum bermakna masyarakat dibangun dalam sua-

sanan keimanan, keadilan, dan tidak tergantung kepada pihak-pihak lain. H. Harun Al RasyidH.Lalu Muhyi Abidin mengusung slogan “One for All” bermakna kepemimpinan kepala daerah NTB harus mampu mengayomi semua suku yang ada didalamnya. KH. Zulkiflimuhadli-Muhammad Icksan mengusung slogan “Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Rukun Tetangga”, bermkna membangun NTB harus menjadikan rukun tetangga sebagai subyek dan obyek pembangunan. Tampaknya slogan yang diusung para pasangan cagub sangat menjanjikan dalam menjadikan propinsi NTB yang maju, berdaya saing, makmur, damai, sejahtera, beriman, cerdas, dan berkualitas, yang kesemuannya bermuara pada terciptanya peradaban NTB yang berkemajuan.

Pada praktinya, slogan politik (bukan hanya di Pilgub NTB) hanya dijadikan sebagai lipstick para cagub untuk memperindah retorika politik sehingga diharapkan pemilih tergoda untuk memilih. Slogan yang diusung, dibuat tanpa melalui pertimbangan matang sehingga tidak bermakna positif untuk pembangunan. Penetapan slogan hanya didasari irama kata yang dianggap enak didengar. Ironisnya, para cagub tidak memahami slogan yang diusung. Diharapkan empat pasangan cagub yang maju pada Pilgub NTB benar-benar memahami dan menjiwai atas slogan yang diusung.

Satu hal yang terpenting adalah bagi pasangan pemenang Pilgub sedapat mungkin merealisasikan slogan yang dimiliki sehingga masyarakat NTB dapat merasakan makna positif dari pelaksanaan pesta demokrasi (Pilgub).

Butuh Pemilih Rasional Pemilih rasional adalah pemilih diasumsikan memiliki preferensi politik yang tidak berubah berdasarkan pertimbangan keuntungan tertentu. Pemilih rasional menentukan sikap politik harus berdasarkan pada kemampuan professional, intelektualitas, dan pengalaman nyata yang dimiliki pasangan calon. Pemilih rasional tidak menjadikan hubungan emosional, uang, dan jabatan sebagai dasar menentukan sikap politik. Pemilih rasional sangat dibutuhkan untuk mewujudkan kepemimpinan NTB yang bertang-

gungjawab atas visi,misi, dan slogan yang diusung para cagub sehingga menjadi sebuah kenyataan (bukan sekedar lipstick). Masyarakat NTB sebisa mungkin memilih pemimpin berdasarkan pertimbangan rasional, bukan petimbangan hubungan patronage, sukuisme, primodialisme, dan fulusisme (uang). Apabila masyarakat menggunakan keempat hal yang terakhir sebagai pertimbangan, maka diyakini NTB tidak akan mengalami kemajuan menuju peradaban politik, ekonomi, dan budaya yang lebih baik.

Para pasangan cagub dan masyarakat NTB diharapkan memiliki kesadaran bersama untuk menjadikan Pilgub 13 mei mendatang sebagai awal untuk membangun NTB yang lebih baik di dalam segala aspek. Para pasangan cagub sebisa mungkin menjadikan Pilgub sebagai kesempatan untuk mendapatkan kekuasaan sebagai alat untuk merealisasikan visi-misi dan slogan politik yang diusungkan. Disamping itu, masyarakat diharapkan menjadikan Pilgub untuk menentukan kepemimpinan dengan pertimbangan rasional sehingga melahirkan pemimimpin visioner dan bertanggung jawab untuk mewujudkan NTB yang berkemajuan. Semoga!

Diduga banyak titipan,Dewan akan telusuri tenaga kontrak di sejumlah SKPD Pegawai harus penuhi kualifikasi

*** Dua maskapai asing segera layani BIL Pertanda NTB semakin berkembang

***

STASIUN RADIO

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M.Haeruzzubaidi, M. Nasir, Hari Aryanti, Akhmad Bulkaini, Karnia Septia Kusuma Ningrum. Lombok Barat: Sumada, Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur: Rusliadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami. Dompu : Nasrullah. Bima : M.Yusrin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaluddin, Wahyu W. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 8.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 8.000/mmk. Display F/C : Rp 15.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 5.000./mmk. Iklan 1 kolom (max 100 mmk): Rp 4.000/mmk. Iklan Advertorial : Rp 3.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 450.000/bulan (30 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 150.000/kavling. Iklan Paket (ukuran max 600 mmk), - 5 kali muat Rp 500/mmk, - 10 kali muat Rp 450/mmk, - 15 kali muat Rp 400/mmk. Pembayaran di muka. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 40.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 45.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 2.500. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT Bali Post.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

SUARA NTB Jumat, 3 Mei 2013

EKONOMI DAN BISNIS

Halaman 7

Pertamina akan Tindak Agen Elpiji Nakal Izin Investasi Sulit SEBAGIAN pengusaha dari luar daerah, hingga saat ini masih menahan keinginannya untuk berinvestasi di NTB. Pasalnya, mereka menganggap proses perizinan masih berbelit-belit dan memakan waktu yang cukup lama.

Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Lombok Barat, Saiful Ahyar ditemui di kantornya, Kamis (2/5) menyebutkan, di tingkat pusat berkembang pembahasan tentang sulitnya proses berinvestasi di daerah ini. Penerbitan perizinan memakan waktu lama.

Padahal prospek investasi di daerah ini dianggap cukup bagus, dan berkembang dibanding beberapa daerah-daerah lainnya di Indonesia. Hanya saja, keinginan investasi pengusaha luar masih dibenturkan birokrasi yang panjang. “Padahal, proses-proses yang berbelit dan memberatkan tersebut bagi pengusaha sangat dihitung. Kalau saja hal ini berlangsung terus menerus, pengusaha luar akan berbelok ke daerah lain,” terangnya.

Selain itu, ada kecenderungan pemberatan kepada pemilik modal, khususnya dalam prizinan dan sertifikat tanah. Di beberapa lokasi investasi diketahui pembebanan biaya cukup besar, mencapai Rp 200 juta. Hal itu disebut akan berpengaruh terhadap nama NTB di mata nasional.

“Untuk berinvestasi, ada cost yang sangat memberatkan bagi pemilik modal. Belum lagi untuk biaya pelayanan dan pertemuanpertemuan tertentu dengan birokratisnya, meskipun nilainya kecil tetapi intensitasnya tetap. Semuanya dihitung oleh pengusaha,” terangnya lagi.

Melihat hal itu, Saiful Ahyar menyebutkan kesan yang berbeda dengan daerah-daerah lainnya, di mana segala proses investasi dukung dan dipermudah oleh pemerintah daerahnya. Kondisi ini disebut akan berpengaruh terhadap kelambanan investasi di NTB. Pemerintah daerah diharapkan bisa bersikap dan melakukan identifikasi, di mana saja titik-titik kekurangan yang berakibat pada perlambatan.

Padahal, terbukanya peluang investasi tidak kecil dampak ekonomi daerah yang akan muncul, tentunya akan berimbas pada kesejahteraan masyarakat secara luas.

Meski demikian, diharapkan ada keberpihakan juga oleh pemerintah daerah untuk mendukung perkembangan pengusaha dalam daerah. Tentunya setiap peluang usaha yang bisa dilaksanakan, agar tidak melibatkan sepenuhnya pengusaha dari luar. (bul)

Saiful Ahyar (Suara NTB/bul)

HILANG STNK R2 HONDA VARIO DR5483CA NOKA/NOSIN: MH1JF8110CK5441820/ JF81E-1542043 AN.AGUS SISNANDI HILANG DISEKITAR PASAR KEBON ROEK MENUJU RUMAH

Mataram (Suara NTB) Pihak Pertamina mulai merespon adanya penjualan elpiji 12 kg yang melebihi ketentuan harga yang diberlakukan. Bahkan, Petamina meng ancam akan mengambil langkah tegas terhadap agen nakal yang mempermainkan harga.

(Suara NTB/dok)

Walid Akbar

Kenaikan harga yang terjadi di beberapa daerah sebenarnya bertumpu pada keinginan pemerintah pusat untuk menaikkan harga BBM dan elpiji Mei ini. Hal itu kemudian dijadikan acuan oleh agenagen tertentu untuk menerapkan harga tinggi lebih awal.

“Harga masih relatif normal dari Pertamina, baik yang elpiji12 kg maupun yang 3 kg.

Tidak ada perubahan dan kendala apapun. Kalau ada yang menaikkan harga, agennya kita akan berikan sanksi tegas, kami harus tahu dulu siapasiapa saja agen-agen nakal

tersebut,” tegas SR Elpiji Depo Ampenan, Walid Akbar dikonfirmasi Suara NTB di Mataram, Kamis (2/5).

Walid tidak memastikan akan melibatkan langsung pihak Kepolisian, tetapi terlebih dahulu akan melakukan penelusuran, terkait kondisi penjualan di lapangan, sehingga tidak menyebabkan kerugian bagi para konsumen.

Seperti diketahui, spesifik di Lombok Barat, adanya rencana kenaikan BBM dan Elpiji berdampak terhadap kenaikan harga elpiji tabung isi 12 kg non subsidi, yang mencapai

Rp 100 ribu ke atas. Diduga, ulah dan permainan agen dan distributor elpiji untuk meraup keuntungan lebih besar.

Kenaikan harga inipun sudah dibenarkan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Lombok Barat, Joko Wiratno. Di mana berdasarkan hasil pantauan pihaknya di lapangan, sejumlah agen memang menaikkan harga elpiji 12 kg pada kisaran 10 sampai 30 persen setara dengan Rp 100 ribu ke atas.

Persiapan kontrol dan monitoring kegiatan di lapangan pun dilakukan, agar tidak terjadi kenaikan harga signifikan melebihi standar Pertamina. Meski demikian, untuk mengendalikannya tidak bisa dilakukan sepenuhnya, karena menyangkut mekanisme pasar be-

bas. Tetapi tetap sebatas mengawasi sampai tingkat agen.

Diketahui jumlah agen elpiji di Lombok Barat mencapai ratusan, baik yang resmi maupun yang tidak resmi, sehingga berdampak pada rentannya permainan harga di tingkat lapangan, yang tak bisa dideteksi.

Beberapa pengusaha elpiji mengakui adanya rencana menaikkan harga oleh pemerintah menjadi kesempatan besar bagi oknum-oknum tertentu. Tetapi kecenderungan naiknya harga mencapai Rp 100-an ribu ini karena rantai distribusi yang panjang. Mengingat, di NTB sendiri pada bahan bakar jenis ini belum memiliki infrastruktur pendukungnya dan masih bergantung di depo pengisian di Bali. (bul)

Sensus Pertanian

BPS Dibantu Petugas dari SKPD Mataram (Suara NTB) Untuk menjamin keakuratan data dalam sensus pertanian yang berlangsung 1 - 31 Mei 2013, 6.000 petugas sensus yang diterjunkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) akan dibantu oleh petugas dari SKPD, dalam hal ini Dinas Peternakan.

Pasalnya, selain melakukan sensus terkait dengan pertanian, BPS juga mendata jumlah populasi ternak petani.

Demikian dikatakan Kepala BPS NTB, H. Soegarenda, MA ditemui di sela-sela menghadiri upacara peringatan Hardiknas di kantor Gubernur NTB, Kamis (2/5). ”BPS menerjunkan 6.000 petugas sensus ke seluruh desa-desa di NTB. Kalau desanya besar, bisa sampai tiga tim dalam satu desa. Kemudian ada petugas yang mem-back up dari Dinas Peternakan yang nanti membantu BPS untuk mengawal supaya BPS ini bekerja sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP),” ujarnya.

Untuk memperoleh data yang benar-benar akurat, kata Soegarenda, pihaknya menerapkan teknik-teknik pendaataan dengan membagi wilayah sensus menjadi blok-blok. Setiap desa dibagi menjadi beberapa blok, tergantung jumlah rumah tangga yang akan disensus. Semakin banyak rumah tangga di suatu desa, katanya, maka tim sensus yang diterjunkan pada desa tersebut juga akan dibagi dalam beberapa tim.

Bahkan, tambahnya, setiap

petugas dilengkapi dengan peta masing-masing desa yang akan disensus. “Petugas dibekali peta untuk mengenali wilayah, supaya tidak terlewati. Itulah paling tidak mencegah ketidakakurasian data tersebut. Kemudian supaya rumah tangga ini memberikan jawaban yang benar dan jelas,” jelasnya.

Hal-hal yang disensus kata Soegarenda antara lain rumah tangga tani, luas lahan, jumlah pohon, jumlah ternak dan jumlah kapal yang dimiliki nelayan. ”Ini merupakan data pokok,” pungkasnya.

Sebelumnya, Pemprov NTB berharap data statistik dari hasil sensus pertanian yang akan dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) di daerah ini benar-benar akurat dan tidak tumpang-tindih.

Pasalnya, data sensus pertanian tersebut nantinya akan digunakan sebagai acuan dalam pembangunan sektor pertanian di NTB. “Data-datanya kita harapkan benar-benar akurat sehingga dengan data tersebut Insya Allah dalam membuat perencanaan pembangunan sektor pertanian itu akan lebih terarah,” kata Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura (Distan TPH) NTB, Ir. H. Husni Fahri, MM kepada Suara NTB. Kegiatan pendataan di lapangan harus dilakukan koordinasi antarlembaga, baik di tingkat kabupaten, kecamatan,

(Suara NTB/bul)

KONVENSIONAL - Sensus Pertanian yang telah dimulai dan akan berakhir pada 31 Mei 2013 mendatang, akan secara komprehensif menghimpun data pertanian, perikanan dan perternakan. Petugas sensus akan mendata luas areal lahan pertanian, proses panen dengan peralatan konvensional hingga modern, bahkan hingga pemasaran hasil panen. Beberapa petani di kecamatan Aikmel, Lombok Timur, tengah merontokkan bulir padi dengan peralatan konvensional. kelurahan, dan desa maupun sistem koordinasi dengan tokoh masyarakat dan lain-lain. Karena itu, diharapkan data yang dihasilkan benar-benar objektif, akurat dan terhindar dari data yang tumpang-tindih. Dengan sistem dan metode pendataan yang semakin baik, data yang

akan dihasilkan di lapangan benar-benar dapat dipertanggung jawabkan.

Mantan Sekretaris Bappeda NTB ini mengungkapkan dengan adannya sensus pertanian ini pemerintah daerah akan terbantu terkait dengan data-data komoditi hortikul-

tura dan data lainnya. Sesuai dengan rencana pemerintah pusat yang akan membuat hortipark di NTB. “Ini sangat positif bagi kami ketika kita ingin pemilahan komoditi seperti yang kita rencanakan akan kita buat seperti hortipark itu,” jelasnya. (nas)

HARI PENDIDIKAN NASIONAL

Ribuan Pelajar Ikuti Pemeriksaan Mata Gratis di Alfamart HUB. 085792598281

Dalam rangka memerangi gangguan penglihatan di Indonesia, Alfamart bekerjasama dengan Yayasan Lions Indonesia, Persatuan Dokter Spesialis Mata Indonesia (PERDAMI) dan Gabungan Pengusaha Optik Indonesia (GAPOPIN) meng-gelar program sosial bertajuk “Mataku Sehat”.

Dalam program sosial tersebut, Alfamart dan Lions Indonesia menargetkan dapat menyalurkan 7000 buah kacamata kepada Pelajar Tingkat SD/

SMP di seluruh Indonesia. Guna mencapai target tersebut, dibutuhkan belasan ribu anak untuk diperiksa. Oleh karena-nya, Kamis (2/5), bertepatan dengan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas), Panitia Pelaksana dari Alfamart, Lions dan PERDAMI secara se-rentak menggelar pemeriksaan mata gratis di 23 Lokasi Rumah Albi (Ruang Komunitas di Toko Alfamart) yang tersebar di 19 Kota di seluruh Indonesia.

Corporate Communication

General Ma-nager Alfamart, Nur Rachman, mengatakan, 19 kota tersebut tersebar di Pulau Sumatera (Medan, Palembang dan Lampung), Jawa (Tangerang, Jakarta, Bekasi, Bogor, Depok, Bandung, Cimahi, Cirebon, Purwokerto, Semarang, Sukoharjo, Mojokerto, Jember, Sidoarjo), Bali (Mataram), dan Sulawesi (Makassar).

“Dari 19 kota tersebut ada beberapa kota yang pemeriksaannya dilakukan di 2 titik Rumah Albi yakni Jakarta,

DIREKTORI BISNIS SUARA NTB BATIK

ACCESORIES

FINANCE ANDA PERLU DANA TUNAI HARI INI * * * *

Beli Mobil Biaya Pendidikan Modal Usaha Renovasi Rumah, DLL

HUBUNGI : Intensife Multi Finance Intensif Multi Finance Jl. Selaparang No 71 B Cakranegara Telp. 0370 - 621526, 642267

DIJUAL

SANGGAR SENAM

PELATIHAN

PETS SHOP

TRUSS

JUAL MOBIL

TRAVEL

(Suara NTB/bul)

FOTO BERSAMA - Siswa dan para guru serta petugas Alfamart usai pemeriksaan mata gratis di Mataram kemarin.

Bogor, dan Sidoarjo. Masingmasing titik akan memeriksa sedikitnya 100 anak yang telah terdeteksi gangguan penglihatan,” katanya.

Menurut Willy S. Dharma, Ketua Umum Yayasan Lions Indonesia, sekolah yang dipilih akan mendapatkan pemeriksaan mata di 23 Rumah Albi Alfamart. Jika diantara mereka ada yang harus memakai kacamata maka kacamata akan kami serahkan di sekolah masing-masing paling lambat 1 bulan setelah pemeriksaan.

Sementara itu, Prof. DR. Dr. Nila Moeloek, SpM. selaku Ketua Umum PERDAMI, me-ngatakan aksi sosial seperti itu sangat dibutuhkan mengingat masih banyak anak-anak di Indonesia yang mengalami gangguan penglihatan.

“Di Indonesia masih banyak masyarakat khususnya anakanak sekolah yang kesulitan untuk mendapatkan kacamata.

Ini dikarenakan adanya keterbatasan ekonomi sehingga para orang tua kurang peduli terhadap kesehatan mata anakanaknya. Kami menyadari program ini baik, karena dengan memperbaiki pengihatan anak melalui pemberian kacamata bagi anak tidak mampu akan meningkatkan kecerdasan mereka dalam masa pendidikan. Kita perlu generasi muda yang cerdas.” katanya.

“Kami mengucapkan terima kasih atas kerjasamanya kepada Pengurus Lions Club, PERDAMI dan juga GAPOPIN yang menyumbangkan 1.000 frame kacamata serta konsumen Alfa-

mart yang telah berpartisipasi dalam donasi Mataku Sehat selama periode 7 Maret sampai 30 April 2013,” kata -Solihin, Corporate Affairs Director Alfamart.

Pada pelaksanaan di Alfamart Ade Irma Mataram yang melibatkan 10 SD terdekat, Walikota Mataram, melalui Kepala Diskoperindag Kota Mataram, Wartan, SH, MH mengatakan Alfmart meskipun bergerak dibidang bisnis, tetapi tetap fokus menjalankan program sosialnya, salah satunya dengan memberikan layanan periksa mata gratis, sekaligus memberikan kacamata gratis, dianggap akan memberi manfaat yang besar dalam menunjang proses belajar .

Rabun jauh dan dekat disebutkan meningkat di usia anak sekolah, oleh karena itu harus diatasi dengan cepat untuk pembangunan SDM. Sementara itu, Kepala Dikpora Kota Mataram, Ruslan Efendi menegaskan, saat ini ada 2000 lebih siswa SD yang membutuhkan kacamata. Bahkan jika digabung dengan SMP dan SMA, jumlahnya jauh lebih besar.

Dari jumlah 2000 yang membutuhkan tersebut, hanya 1000 kacamatan bantuan yang sudah diterima siswa, mengingat minimnya keterlibatan pengusaha. Oleh karenanya, kegiatan yang dilaksanakan Alfamart, dianggap akan sangat membantu keberadaan para siswa, dengan harapan perusahaan-perusahaan yang lain, akan ikut berkontribusi sama. (bul/*)

Halaman 8

SUARA NTB Jumat, 3 Mei 2013

Hadapi Kejurnas, Pertina Panggil Atlet Mataram (Suara NTB) Pertina NTB segera memanggil petinju yang menjadi juara di Kejuaraan Tinju Amatir Nasional Zona C di GOR Selong Lombok Timur (Lotim) beberapa waktu lalu.

Mereka dipersiapkan mengikuti Kejurnas Tinju Amatir Nasional di Medan Juli mendatang.

Wakil Sekretaris Pengprov Pertina NTB, Ir. Moh. Iqbal, kepada Suara NTB di Mataram, Kamis (2/5), mengakui, sejumlah atlet yang sukses meraih prestasi di kejuarnas tinju yang digelar di Selong baru-baru ini agar tetap fokus menjalani latihan desentral-

isasi di daerah masing-masing.

Mereka nanti akan dipanggil untuk memperkuat tim NTB di kancah nasional.

Menurutnya, pada pertengahan tahun ini akan ada kejurnas di Medan. Rencananya Pertina NTB juga akan mengirim atlet di event bergengsi tersebut. Namun untuk memastikan jumlah petinju yang akan dipersiapkan, Pertina NTB akan melakukan rapat internal yang akan digelar di Mataram Sabtu (4/5) mendatang.

Untuk pembinaan atletnya, seperti biasa pihak Perti-

na NTB akan bekerjasama dengan Pengcab kabupaten/kota dan pemerintah di daerah untuk melakukan pembin a a n ter-

Madrid Gol Arjen Robben pada menit 48 benar-benar menghancurkan mental para pemain Barcelona yang berubah bermain kurang bergreget menghadapi Bayern Muenchen pada babak kedua dalam laga leg kedua semifinal Liga Champions di stadion Camp Nou.

hadap a t l e t yang berprestasi, sehingga pembinaan atlet di daerah akan terus bejalan. (fan)

Mental anak-anak Barca semakin hancur setelah Gerard Pique menciptakan gol bunuh diri yang merupakan gol kedua Bayern Muenchen, setelah dia gagal membuang umpan silang Frank Ribbery.

Malapetaka ketiga menimpa Barca setelah lagi-lagi Frank Ribbery menusuk dari sisi kanan permainan Barcelona untuk memberi umpan matang tepat di mulut gawang Barca yang dijaga Victor Valdes, lalu disambut sundulan Thomas Muller yang berbuah gol ketiga Bayern.

Gol pertama Bayern tercipta oleh Robben pada menit 48 setelah menerima umpan menyilang dari sektor kiri permainan Bayern.

Robben menggocek bola dan memperdaya barisan pertahanan Barca, untuk kemudian melepaskan tendangan yang tak bisa dibendung Victor Valdes.

Tiga gol ini membuat Barcelona hancur dengan kalah agregat 70 dan memupus harapannya untuk berada di final Liga Champions, sekaligus menjuarai lagi turnamen ini setelah tahun lalu direnggut Chelsea.

Bermain tanpa kehadiran Lionel Messi sungguh membuat Barcelona tampak seperti tim lain, hilang ketajamannya dan tidak kreatif, sementara lawannya Bayern menjadi tampil lebih percaya diri.

Bayern berulang kali meladeni permainan umpan-umpan pendek Barcelona, selain berulangkali menusuk ke front depan untuk menjebol pertahanan Barca, terutama pada babak kedua. Barcelo-

Tim Voli Pantai Gagal Raih Target Mataram (Suara NTB) Target tim putri Indonesia yang diperkuat dua atlet voli pantai putri NTB meraih peringkat empat besar di kejuaraan Voli Pantai Asia Pasifik yang berakhir di Kompleks Jakabaring sport city Palembang 22 April lalu gagal total. Tim asuhan pelatih nasional Agus Salim itu hanya mampu bertahan di peringkat lima besar.

Menurut Ketua Umum Pengprov PBVSI NTB, Drs. H. Surya Bahari, Putu Dini Jasita dan Dita Juliana yang memperkuat tim voli pantai Indonesia I (satu) masih membutuhkan pengalaman bertanding. Mereka kalah dengan skor 1-2 pada pertandingan penyisihan grup

saat melawan tim Australia Justine Mowen-Jordan Mowen.

Mereka sempat unggul di set pertama, namun tak berapa lama lawan mampu menemukan solusi dengan menyuguhkan permainan tipu. Meski perebutan angka semakin ketat, namun pasangan unggulan Indonesia harus mengakui kehebatan lawan.

Kedua atlet tersebut, lanjutnya, sudah bermain maksimal. Namun, lawan mereka adalah pemain yang tidak mudah dikalahkan. Kedua pemain Australia tersebut memiliki keunggulan dari segi fisik dan pergerakan yang cukup lincah.

Pihaknya berharap, kekala-

han tersebut menjadi pelajaran yang berharga bagi pasangan Putu Dita, sehingga di event selanjutnya mereka akan tampil lebih baik lagi.

Pada bagian lain, ungkapnya, selain memiliki tim unggulan Putu dan Dita, Pengprov PBVSI NTB juga telah mempersiapkan tiga pasang pemain muda berbakat. Ketiga tim itu akan dipersiapkan untuk meneruskan perjuangan tim senior yang sudah mampu berbicara di kancah nasional.

Untuk itu pada kejuaraan nasional hingga PON yang akan datang diharapkan akan muncul pemain-pemain muda yang memiliki skill yang mumpuni. (fan)

Penderita Kanker Tantang Klitschko Mannheim Penantang belum terkalahkan dan penderita kanker, Francesco Pianeta, bersumpah akan tampil mengejutkan bagi juara kelas berat dunia, Vladimir Klitschko, saat keduanya naik ring Sabtu malam dalam perebutan empat gelar yang disandang petinju asal Ukraina itu.

Petinju berusia 37 tahun, Klitschko, akan mempertahankan gelar versi WBA, WBO, IBF dan IBO di Mannheim, barat daya Jerman, melawan petinju keturunan Jerman-Italia, Pianeta dari Gelsenkirchen. Francesco divonis menderita kanker kandung kemih tiga tahun lalu, yang memiliki rekor tanding 28 kali menang dan sekali seri.

“Saya akan berjuang keras meraih semua versi tinju itu. Saya yakin setiap orang bisa dikalahkan,” kata Pianita yang berusia 28 tahun, yang memiliki tato bertuliskan kata kondang dari Julius Cesar, “vini, vidi, vici” “Saya datang, Saya lihat, Saya taklukkan”.

Klitschko mengincar kemenangan ke-60 dalam karirnya dan sudah melakukan mitra tanding 143 ronde sebagai persiapannya dan mengatakan ia sudah siap naik ring. “Saya siap naik ring seperti sebagaimana persiapan saya sebelumnya tetapi saya tidak berani meremehkan lawan saya,” kata Klitschko, yang pernah menggunakan Pianeta sebagai mitra latih selama beberapa tahun dan memiliki rekor 59 kali menang, 50 menang

KO dan tiga kali kalah.

“Ini merupakan kesempatan besar dalam hidup ini dan lawan saya sudah berjuang keras mengatasinya, karena ia berhasil mengalahkan kanker,” katanya. (ant/ bali post)

Francesco Pianeta (ant/bali post)

Arjen Robben

na tetap mendominasi penguasaan bola dengan 60 persen, sedangkan Bayern 40 persen.

Dengan demikian Bayern melenggang ke Wembley di Inggris untuk menghadapi rekan senegaranya Borussia Dortmund dalam final Liga Champions yang disebut sebagai pertama terjadi final sesama Jerman dalam Liga Champions.

Bek Barcelona Gerard Pique mengakui gol pertama Bayern Muenchen pada babak kedua yang diciptakan Arjen Robben telah meruntuhkan semangat timnya. “Pada babak pertama kami sungguh telah berupaya namun ketika mereka menciptakan gol pertama kami merasa tertekan.

Kami harus menyelamati Bayern yang memang superior,” kata Pique usai laga leg kedua semifinal Liga Champions antara Barcelona melawan Bayern Munich di Camp Nou, dalam laman uefa.com.

Bek Barca ini berusaha mengambil hikmah dari tersisihnya Barcelona dari final Liga Champions dengan memulai berpikir untuk musim selanjutnya. Dia juga menepis ketidakhadiran Lionel Messi telah mengubah permainan Barca.

Sementara Presiden Barcelona Sandro Rossell mengakui Bayern saat ini adalah tim terkuat di Eropa, tapi dia menolak menyebutkan sepakbola Spanyol mengalami kemunduran. ”Saya tak menganggap tim-tim Spanyol tampil buruk di kompetisi musim ini. Kini kami harus menanti musim berikutnya dan melihat apa yang bakal terjadi,” katanya. (ant/bali post)

(ant/bali post)

Sheikh Salman Terpilih sebagai Ketua AFC

Kuala Lumpur Tokoh dari Bahrain Sheikh Salman bin Ebrahim Al Khalifa terpilih sebagai ketua baru Konfederasi Sepak Bola Asia (AFC), Kamis, menggantikan bekas ketua yang dipecat Mohamed bin Hammam.

Sheikh Salman mengalahkan saingannya dari Uni Emirat Arab Yousef Al Serkal dan Worawi Makudi dari Thailand pada putaran pertama pemungutan suara, ketika ia mendapat 33 suara dari 46 suara pemilih, sehingga ia dinyatakan unggul dengan memiliki dua pertiga suara.

Pemungutan suara itu berlangsung ramai dengan terjadinya klaim lawan klaim termasuk adanya campur tangan dari pihak luar dan masuknya pengaruh Dewan Olimpiade Asia menyebabkan terjadi lobi atas nama Sheikh Salman.

Sedangkan FIFA menyatakan keprihatinan mereka atas tuduhan campur tangan pihak luar itu, termasuk bin Hammam yang masih aktif di belakangan layar, kendati ia sudah dihukum seumum hidup dari semua aktivitas sepak bola.

Mantan calon dari Arab Saudi, Hafez Ibrahim Al Medlej, yang mundur sebelum acara pemungutan suara, Rabu, juga menyarakan agar FIFA mengeluarkan pengaruhnya demi baiknya proses pemilihan itu.

Grup hak azasi manusia menuduh Sheikh Salman mengabaikan para pemain dan ofisial sepak bola negara itu, ketika terjadi kerusuhan protes pro-demokrasi di Bahrain pada 2011.

Sheikh Salman akan menyelesaikan sisa waktu kepemimpinan bin Ham-

mam yang seharusnya usai hingga 2015. Orang Qatar itu mundur dari posnya tahun lalu setelah lama berjuang melawan tuduhan penyuapan yang dilakukannya serta kesalahannya mengatur keuangan organisasi itu.

Ketika hasil pemungutan suara diumumkan, terdengar sorakan merayakan kemenangan dalam bahasa Arab dari para peserta pemilihan, sedangkan proses pemilihan berlangsung cepat di salah satu hotel di ibukota Malaysia Kuala Lumpur, demikian AFP. (ant/bali post)

DIREKTORI BISNIS SUARANTB RUMAH MAKAN Hanya 272.500 Menyediakan aneka hidangan & melayani pesanan nasi kotak, snack box dan menerima rantangan

KURSUS

JUAL MOBIL/MOTOR

CEPAT LAKU DIKONTRAKKAN

Dimuat didua media sekaligus : Harian Suara NTB dan Radio Global FM Lombok PENGOBATAN

Hanya :

SIARAN TV

Rp. 20.000,-/ 1 x muat Rp. 45.000,-/ 3 x muat Rp. 100.000,-/ 7 x muat

(Iklan maksimum 3 (tiga) baris) BOUTIQUE

RUPA-RUPA

AC std Rp. 250.000

Hubungi : Bagian Iklan Suara NTB Jl. Bangau No.15 Tlp. 0370-639543 Cakranegara-NTB

7 hari belum laku (selanjutnya gratis selama 7 kali)

SUARA NTB

Jumat, 3 Mei 2013

Halaman 9

DIREKTORI BISNIS SUARA NTB SALON

KURSUS/BIMBEL

KOMPUTER

HP. 081 915 971 761

RUMAH MAKAN

Fax

RUPA-RUPA

TELEVISI

FASHION

HOTEL

PROPERTY

SPARE PART

BENGKEL

PENGOBATAN

RUPA - RUPA

RUPA - RUPA

RUKO

EVENT ORGANIZER

RUPA - RUPA

PHOTOGRAFI

087 865 633 888 / 087 861 811 999

PENGOBATAN

SERVICE

RUPA-RUPA

BANK

BENGKEL

PERAWATAN AC

TRAVEL

SUARA NTB Jumat, 3 Mei 2013

Optimis Peringkat Satu BUPATI Lombok Barat (Lobar), Dr. H. Zaini Arony, MPd, mengaku Lobar optimis meraih peringkat satu pada pengumuman Ujian Nasional (UN) tahun ini. Meski pelaksanaan UN kali ini, ungkapnya, tidak memuaskan akibat naskah soal yang kurang dan terlambat, sehingga menghambat pelaksanan tidak terlalu berpengaruh terhadap hasil ujian.

“Kami tentu targetkan (Suara NTB/dok) lebih baik dari sebelumH. Zaini Arony nya, supaya bisa menembus peringkat satu kelulusan UN,” ungkapnya di Kantor Bupati Lobar, Kamis (2/5).

Tahun lalu, ungkapnya, kelulusan Lobar mencapai 99 persen. Bahkan dengan pencapaian itu, Lobar menjadi kabupaten dengan peringkat teratas dalam kelulusan ujiannya. ia menyatakan, ujian kali ini jangan hanya naik kelas, namun dari sisi pretasi kelulusan harus lebih bagus dari sebelumnya. Harapan ini jelas Bupati bukan isapan jempol atau retorik, namun realistis berdasarkan berbagai upaya yang telah dilakukan untuk mempersiapkan anak didik dalam pelaksanaan UN. Menurutnya, kebijakan anggaran Pemkab sudah 20 persen. Namun terjadi perbedaan menghitung apakah itu diluar gaji dan biaya operasional pegawai atau dengan biaya yang sifatnya langsung. Akan tetapi secara substansial sudah mampu sentuh 20 persen.

Dikonformasi terpisah, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dikbud Lobar, Drs. H. Fathurrahim menyatakan, pelaksanan UN SMA di 19 sekolah berjalan lancar. Ia membantah adanya kelonggaran dalam pengawasan dalam pelaksanaan ujian susulan dibanding ujian pertama.

Khusus untuk SMA, sebanyak 300 lebih pelajar mengikuti ujian susulan sekitar tanggal 29 April lalu, sedangkan untuk SMP sebanyak dua orang akan melaksanana ujian susulan sesuai jadwal yang dtetapkan. (her)

SUARA PULAU LOMBOK

Merosot, Prestasi Pendidikan Loteng Praya (Suara NTB) Segudang prestasi di bidang pendidikan pernah dicapai Kabupaten Lombok Tengah (Loteng). Namun dalam kurun waktu dua tahun terakhir, prestasi tersebut justru merosot tajam. Di mana praktis, belum ada prestasi yang cukup prestisius yang mampu diukir Loteng, baik di tingkat nasional maupun internasional.

“Kita akui memang prestasi pendidikan Loteng dalam dua tahun terakhir, menurun dari tahun-tahun sebelumnya,” ungkap Wakil Bupati (Wabup) Loteng Drs. H.L. Normal Suzana, saat memberikan keterangan pers seusai upacara Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) tahun 2013, Kamis (2/5).

Meski demikian, ujarnya, bukan berarti, pemerintah daerah selama dua tahun terakhirnya berdiam diri begitu saja tanpa ada usaha. Upaya pembinaan terus dan akan terus dilaksanakan. Hanya saja memang, upaya pemerintahan dalam kurun waktu

tersebut dirasa belum maksimal, sehingga prestasi pendidikan Loteng terkesan jalan di tempat.

Di satu sisi, ungkapnya, daerah lain justru melakukan pembinaan dengan lebih baik dari Loteng. Akibatnya, Loteng kemudian disalip oleh daerah lain dalam hal prestasi. “Dulu kita yang mengejar daerah lain. Tapi sekarang, justru terbalik. Kita yang dikejar oleh daerah lain,” ungkapnya.

Untuk itu, mulai tahun ini pihaknya berjanji akan melakukan evaluasi secara menyeluruh dan total. Guna mengetahui apa penyebab menurunnya prestasi pendid-

ikan Loteng, sehingga pemerintah daerah nantinya bisa mengambil kebijakan dan langkah-langkah seperti apa yang mesti dilakukan. Untuk bisa menggenjot kembali prestasi pendidikan Loteng yang dulu pernah begitu membanggakan.

Alasannya, maju atau tidaknya pendidikan suatu daerah termasuk dalam hal ini Loteng, tidak ditentukan oleh satu indikator saja. Tetapi banyak indikator lain. Bisa berupa anggaran, kualitas tenaga pendidikan, kualitas sarana dan prasarana pendukung pendidikan. Sampai persoalan regulasi-regulasi yang berkaitan

(Suara NTB/rus)

Selong (Suara NTB) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset (PPKA) Lombok Timur (Lotim) mulai menyalurkan hibah tahun 2013 ini. Tahap pertama pencairan mencapai Rp 3,7 miliar. Pencairan dana hibah ini katanya menjawab aspirasi para anggota DPRD Lotim.

Demikian disampaikan Kepala Bidang Anggaran Dinas PPKA Lotim, Hasni di Selong, Kamis (2/5). Menurutnya, Pemkab Lotim telah menganggarkan dana hibah pada tahun 2013 ini sebesar Rp 48,4 miliar. Angka itu terhitung hibah yang sebelumnya diberikan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lotim sebanyak Rp 21,9 miliar yang akan diperuntukkan bagi pelaksanaan Pilkada Lotim.

Di luar KPU dan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT) yang masuk juga dalam daftar hibah, total hibah Lotim mencapai Rp 18 miliar lebih. Dijelaskan, hibah diberikan kepada lembaga atau untuk pembangunan tempat ibadah, seperti masjid, mushalla dan lainnya.

Selain mencairkan hibah, PPKA Lotim juga mencairkan bantuan sosial (bansos). Adapun total untuk bansos setahun ini sebanyak Rp 37,7 miliar. Bansos ini juga terkait permintaan dari para wakil rakyat Lotim yang sebelumnya menggelar reses.

Bansos, lanjutnya, diberikan kepada kelompok masyarakat miskin dengan nominal Rp 4 miliar. Bansos sebagai bentuk sharing Pemkab Lotim terhadap program nasional pemberdayaan masyarakat (PNPM). Sebanyak Rp 1,6 miliar untuk PNPM Mandiri Pedesaan. Rp 1,75 miliar untuk PNPM Mandiri Perkotaan. ‘’Sisanya, PNPM Advance Rp 850 juta dan DBH CHT Rp 14 miliar lebih,’’ terangnya.

Mekanisme pencairan, masyarakat yang diarahkan membuat proposal yang ditujukan ke Bupati. “Jika bansosnya di bawah Rp 5 juta, langsung kita berikan tunai. Jika di atas Rp 5 juta pencairannya melalui rekening,” demikian Hasni. (rus) Hasni

Dilimpahkan, Berkas Kasus Pembunuhan Sudirman Praya (Suara NTB) Berkas kasus penyelidikan pembunuhan sadis yang dialami Sudirman, warga Desa Langko Janapria yang menyeret sembilan orang anggota salah satu Pam Swakarsa di Lombok Tengah (Loteng), kini sudah dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Praya. Pihak Kejari pun kini tinggal selangkah lagi menuntaskan berkas kasus tersebut untuk kemudian dilimpahkan ke Pengadilan Negeri (PN) Praya untuk disidangkan.

“Terakhir status berkas penyelidikan sudah P19. Artinya masih ada yang perlu dilengkapi. Untuk kemudian bisa diselesaikan dan dilimpahkan untuk disidangkan,” ungkap Kajari Praya, Subri, S.H, M.H, kepada Suara NTB, di kantor Bupati Loteng, Kamis (2/5).

Saat ini, lanjutnya, berkas kasusnya belum bisa dilimpahkan karena masih ada beberapa kekurangan yang harus dipenuhi. Supaya berkas kasusnya benar-benar mantap untuk dilimpahkan ke proses persidangan. “Berkasnya masih harus dimatangkan dulu. Sebelum kita limpahkan ke proses persidangan,” sebutnya.

Dijelaskannya, semua tersangka tidak semuanya ditempatkan dalam satu berkas. Tetapi di-split (dibagi) menjadi tiga berkas. Sesuai keterkaitan dan keterlibatan masingmasing tersangka. Hal itu dilakukan, supaya mempermudah proses pemeriksaan dan saat persidangannya nanti.

Kasus pembunuhan Sudirman itu sendiri sempat membuar geger masyarakat Loteng. Pasalnya, para pelaku diduga merupakan anggota Pam Swakarsa yang selama kini cukup disegani keberadaannya. Kasus itu pun kian mendapat perhatian publik, setelah aparat kepolisian mencium adanya indikasi ketelibatan petinggi daerah dan pengurus tinggi salah satu partai politik penguasa di Loteng.

Sejumlah barang bukti yang mengarah adanya keterlibatan petinggi daerah di Loteng pun sudah diamankan. Bahkan sesuai berita yang dimuat koran ini sebelumnya, polisi sendiri juga sudah menetapkan salah seorang pengurus tinggi parpol penguasa tersebut, sebagai tersangka. (kir)

dengan pendidikan itu sendiri.

“Indikator-indikator inilah yang akan kita evaluasi. Di mana titik lemahnya. Baru kemudian kita bisa menentukan langkah seperti apa yang bisa diambil,” tegasnya.

Hal senada disampaikan Asisten I Setda Loteng, Ir. L. Moh. Amin. Menurutnya, ada lima indikator yang mempengaruhi merosotnya prestasi pendidikan Loteng. Di antaranya kualitas tenaga pendidikan yang masih belum memadai, termasuk ketersedian sarana dan prasana pendukung pendidikan itu sendiri.

“Salah satu faktor utama pendorong prestasi pendidikan yakni kualitas tenaga pendidikan. Dan, itu yang masih jadi persoalan,” jelasnya.

Selain itu, ujanya, banyak tenaga pendidik Loteng yang dulunya mampu memberikan prestasi, saat ini sudah banyak yang pensiun. Sementara

proses regenerasi tenaga pendidikan sendiri, justru terkesan lamban.

Di samping itu juga, daya dukungan masyarakat dan pihak swasta dalam hal pembangunan pendidikan di Loteng, tidak sebaik di daerah lain. Padahal peran serta masyarakat dan pihak swasta bagi kemajuan prestasi pendidikan, sangat dibutuhkan.

Sementara Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Loteng Drs. H. L. Idham Khalid, mengharapkan ada proses evaluasi secara menyeluruh yang melibatkan semua stakeholder terkait.

Supaya nantinya bisa ditemukan titik lemah dari proses pembangunan pendidikan itu sendiri. “Terobosan dan inovasi baru dalam upaya membangun prestasi pendidikan juga perlu dan harus ada,” tambahnya. (kir)

Kondisi Bupati Belum Jelas

Pemda Proses Surat Alih Kewenangan

Penuhi Aspirasi Dewan

PPKA Lotim Cairkan Hibah Rp 3,7 Miliar

Halaman 10

(Suara NTB/rus)

AMBULAN DESA - Bupati Lotim, H.M. Sukiman Azmy sedang test drive ambulan desa yang mulai didistribusikan ke sejumlah desa di Lombok Timur, Kamis (2/5).

Hardiknas, Mahasiswa Tuntut UN Dihapus Giri Menang (Suara NTB) Puluhan mahasiswa dari Front Mahasiswa Lombok Barat (Lobar), Kamis (2/5) mendatangi Kantor Bupati Lobar. Aksi yang bertepatan dengan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) itu diwarnai agar Ujian Nasional (UN) dihapus.

Masa yang berjumlah sekitar 30 orang melakukan aksi jalan kaki dari Lapangan Mareje Gerung yang berjarak tidak jauh dari kantor Bupati setempat. Di sepanjang jalan mahasiswa melakukan aksi damai dengan membagikan bunga kepada pengendara.

Sekitar pukul 9.30 lebih, masa tiba di kantor bupati.

Masa sempat merangsek masuk ke halaman kantor bupati khususnya ke kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, namun aparat melarangnya, karena pada saat bersamaan, Bupati, Dr. H. Zaini Arony, MPd, sedang meresmikan Taman Kota Giri Menang.

Dalam orasinya, Koordinator Lapangan Ahmad Baidowi mengharapkan momentum Hardiknas ini dijadikan waktu untuk mendesak kembali pemerintah untuk menghapus UN. Mereka menilai, pelaksanaan ujian nasional beberapa waktu lalu amburadul dan bukti tidak seriusnya pemerintah terhadap dunia pendidikan.

Sementara Bupati Lobar, H. Zaini Arony menyatakan peringatan Hardinas ini diharapkan agar semua jajaran pendidikan di Lobar harus bekerja dan belajar keras. Apalagi sekarang ini sedang berada di era kompetisi global. Apalagi antar jenjang pendidikan juga harus berkualitas.

Di Lombok Timur (Lotim) Persatuan Rakyat Lombok Timur (PR-Lotim) meminta pemerintah meninjau pelaksanaan.

Koordinator aksi Imam Pahlevi Aosa menyatakan, penolakannya terhadap hasil UN, karena pelaksanaan UN dipandang tidak sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Penundaan UN pada tahun 2013 di 11 provinsi di Indonesia yang diakibatkan telatnya distribusi soal UN ke sekolah-sekolah merupakan masalah berat.

Mereka menilai, mundurnya pelaksanaan UN menunjukkan keteledoran penyelenggara.

Analisanya, UN 2013 ini bisa divonis gagal demi hukum. Faktanya, aturan perundang-undangan banyak yang dilanggar.

Disebutkan, Peratuan Badan Standar Nasional Pendidikan

(BSNP) Nomor 00020/P/BSNP/ 1/2012 tentang ketentuan teknis dan operasional pelaksanaan UN. Termaktub jelas dalam aturan tersebut, pelaksanaan UN harus dilakukan serentak secara nasional. Di samping itu, UN harus dilaksanakan secara jujur dan adil.

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga (Dikpora) Lotim, H.M. Syamsuhaidi menyampaikan terjadinya kekacauan pelaksanaan UN tahun 2013 cukup mengganggu psikis peserta didik. Ia hanya berharap, tidak berdampak pada hasil UN. Ia menyatakan, angka kelulusan UN Lotim setidaknya sama dengan tahun lalu. Target Dikpora Lotim angka kelulusan 100 persen. “Harapan kita lulus semua atau paling tidak, tidak ada yang sampai tidak lulus,” ucapnya. (rus)

(Suara NTB/rus)

TOLAK UN - Persatuan Rakyat Lotim, menggelar aksi penolakan terhadap hasil UN pada peringatan Hardiknas, Kamis. (2/5).

Jadi Caleg, Sembilan Anggota DPRD KLU Belum Urus Surat PAW Tanjung (Suara NTB) KPUD Kabupaten Lombok Utara, mengkonfirmasi terdapat sembilan orang anggota DPRD KLU yang belum melengkapi berkas verifikasi pencalonan legislatif dengan SK Pergantian Antar Waktu (PAW) Parpol masing-masing individu.

Menyusul ke sembilan orang itu, mencalonkan diri lagi namun melalui partai lain.

Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan, KPUD KLU, Algas, AR, menyebut ke sembilan orang itu masing-masing, Bagiarto dari PKPI, M. Turmuzi dari Partai Kedaulatan, L. Harianto dari PNI Marhaenis, M. Yusuf dari Partai Demokrasi Pembaruan. Kemudian Ruhaiman dari Partai Karya Perjuangan, Zarkasi dari Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia - PKPI, M. Nasahar dari Partai Karya

Peduli Bangsa, Sukirma dari Partai Matahari Bangsa, Sudirsah Sujanto dari Nasional Banteng Kerakyatan Indonesia, serta Ardianto, dari Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN).

“Tapi dari sembilan orang, ada dua orang yang sudah mengajukan berkas, saya lupa orang-orangnya. Yang tujuh orang ini, harus segera mengajukan kalau ingin maju lagi dan ditetapkan sebagai DCT (Daftar Calon Tetap),” ungkap Algas.

Dikatakannya, batas verifikasi berkas calon anggota DPRD dari daftar Caleg Sementara (DCS) tinggal 5 hari lagi atau berlaku sampai dengan tanggal 7 Mei mendatang. Apabila dalam jangka waktu itu, SK pemberhentian anggota DPRD KLU belum diterima KPU atas ke sembilan orang yang sudah

mendaftar dari partai yang berbeda itu, maka KPU berhak mencoret nama-nama caleg tersebut dari bursa calon legislatif 2014 mendatang.

“Kalau kita di KPU, hanya punya waktu 5 hari untuk memproses. Jadi kalaupun sampai hari ini kita belum terima berkas ke sembilan orang ini, bisa dipastikan mandeknya di lembaga DPRD,” ujarnya.

Algas menambahkan, bahwa dari ke sembilan orang yang diwajibkan melengkapi pemberkasan dengan SK PAW ini, diketahui partainya tidak lulus verifikasi KPU. Caleg-caleg ini harus loncat untuk mencari bendera parpol lain. Sayangnya, sampai dengan batas waktu yang kurang dari seminggu, mereka toh belum mengajukan berkas ke KPUD KLU. (ari)

Praya (Suara NTB) Kondisi Bupati Lombok Tengah (Loteng) H. M. Suhaili FT, SH, hingga saat ini masih simpang siur. Setelah sebelumnya dikabarkan sakit dan harus menjalani pengobatan di Singapura, orang nomor satu di Bumi Tatas Tuhu Trasne ini pun hingga kini belum juga kembali ke daerah.

Bahkan Pemkab Loteng sendiri saat ini tengah memproses surat pengalihan kewenangan bupati kepada Wakil Bupati (Wabup) Drs. H. L. Normal Susana.

Hal itu diakui Asisten I Setda Loteng, Ir. L. Moh. Amin, saat dikonfirmasi Suara NTB, di kantornya, Kamis (2/5). Diakuinya, setelah bupati dikabarkan mengalami gangguan ginjal dan sempat meminta izin berobat ke Singapura, kondisi Bupati Loteng sampai sekarang belum juga ada kejelasan. “Bagaimana kondisi beliau, kita belum tahu persis,” sebutnya.

Selama menjalani pengobatan, banyak agenda dan urusan daerah yang terpaksa harus ditunda. Terutama persoalan-persoalan yang membutuhkan kebijakan bupati. Sehingga supaya agenda dan urusan daerah tidak terus-terusan ditunda, maka

saat ini pemerintah daerah tengah memproses surat pengalihan kewenangan. Supaya nantinya, seluruh kewenangan yang melekat pada bupati bisa dialihkan ke Wabup Loteng.

Harapannya, semua agenda dan urusan daerah bisa segera diselesaikan, karena tidak semua kewenangan Bupati bisa langsung diambilalih oleh Wabup begitu saja. “Ada mekanisme untuk alih kewenangan. Dan, hal itu yang kini tengah kita proses,” tandas mantan Kepala BPMD Loteng ini.

Sebelumnya tersiar kabar kalau Bupati Loteng tidak sakit.

Tetapi tengah menjalani proses hukum lantaran diduga terlibat pelanggaran hukum, di Mabes Polri di Jakarta. Kabar itupun sudah menyebar luas kepada masyarakat. Terkait kabar tersebut, Amin menegaskan kalau kabar tersebut tidak benar. Selain sumbernya tidak jelas, bukti pendukung kalau Bupati Loteng tengah menjalani proses hukum juga tidak ada. “Yang kami tahu Bupati Loteng tengah menjalani pengobatan karena sakit. Jadi kalau ada kabar yang mengatakan kalau Bupati tengah menjalani proses hukum, hal itu tidak benar,” bantahnya. (kir)

Tuntaskan Buta Aksara

Dikpora Loteng Gandeng TNI Praya (Suara NTB) Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) sampai saat ini menjadi salah satu daerah di NTB yang belum berhasil menuntaskan angka buta aksara. Bahkan jumlah warga tak melek huruf yang masih tersisa terbilang cukup tinggi, yakni sekitar 22 ribu orang.

Berbagai upaya dan terobosan pun terus dilakukan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Dikpora) setempat menuntaskan angka buta aksara. Salah satu yang sedang dilakukan adalah menjalin kerjasama dengan pihak TNI. Kesepakatan kerjasama antara Dikpora Loteng dengan TNI tersebut ditandai dengan penandatangan Memorandum of Understanding (MoU), bertepatan dengan peringatan Hari Pendidikan Nasional dilapangan kantor Bupati Loteng, Kamis (2/5) pagi.

“Kerjasama ini sebagai bentuk nyata, peran serta TNI dalam membantu pemerintah menuntaskan angka buta aksara,” sebut Kepala Dikpora Loteng, Drs. H.L. Idham Khalid, M.Pd. Adanya kerjasama tersebut, lanjutnya, anggota TNI yang ada di bawah akan secara pro aktif turun membantu pemerintah, sehingga diharapkan, target penuntasan buta aksara di Loteng pada tahun ini bisa tercapai. “Kita optimis dengan bantuan berbagai pihak di daerah ini, Loteng bisa bebas buta aksara tahun 2013 ini juga,” sebutnya.

Terkait anggaran program, Idham mengakui kalau program

pengentasan buta aksara akan diintervensi dari tiga sumber dana, yakni APBD Loteng, APBD NTB dan APBN dengan total anggaran lebih dari Rp 1 miliar.

Sementara, khusus untuk anggaran yang bersumber dari APBD Loteng sendiri, nanti akan difokuskan pada program pengentasan buta aksara di Kecamatan Praya Tengah. Sedangkan yang bersumber dari APBD provinsi maupun APBN, akan diarahkan untuk enam kecamatan lainnya. “Saat ini masih ada tujuh kecamatan yang belum tuntas buta aksara. Sehingga fokus penanganan pengentasan buta aksara hanya pada tujuh kecamatan tersebut,” tandas Ketua Harian KONI Loteng ini.

Di tempat yang sama, Dandim 1620 Praya, Letkol Inf. Gatot Heru Buana, menegaskan pihaknya sangat siap dan mendukung penuh program pengentasan buta aksara di Loteng. Apa yang dilakukan, lanjutnya, merupakan wujud nyata peran TNI dalam pembangunan. Dan, seluruh personel TNI siap ditempatkan di posisi manapun.

Ia menjelaskan, dalam kerjasama ini nantinya para anggota TNI akan lebih diperankan sebagai motivator. Dengan membantu memberikan pemahaman dan pengertian kepada masyarakat yang memang belum sadar. Supaya mau dan lebih giat lagi untuk belajar. “Bahkan kalau memang anggota kami dibutuhkan sebagai tenaga pengajar, kita siap sepenuhnya,” tegasnya. (kir)

(Suara NTB/kir)

TANDATANGANI - Dandim 1620 Praya Gatot Heru Buana, menandatangani surat kerjasama pengentasan buta aksara, disaksikan Wabup Loteng, H.L. Normal Suzana, usai peringatan Hardiknas di Halaman Kantor Bupati Loteng, Kamis (2/5).

Halaman 11

SUARA NTB Jumat, 3 Mei 2013

Wiranto Jadi Jurkam Surat Suara Rusak Pasangan Harum Selong (Suara NTB) Ketua Umum Partai Hanura, H. Wiranto menjadi juru kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur NTB, Drs. H. Harun Al Rasyid, M.Si dan H. L. A. Muhyi Abidin (Harum) yang digelar di Lapangan Nasional Selong, Kamis (2/5) kemarin.

Barisan pendukung pasangan kandidat calon pemimpin itu riuh dan tampak memeriahkan kampanye pasangan calon.

Hadir Ketua Pengurus Besar NW di Anjani, Hj. Sitti Raehanun ZAM, H. Lalu Wiratmaja mantan Bupati Lombok Tengah (Loteng), TGH. Lalu Gde Zainuddin Atsani dan sejumlah tokoh lainnya yang siap memperjuangkan kemenangan bagi pasangan Cagub/Cawagub Harum. Terlihat pula pasangan Cabup/Cawabup H. Abdul Wahab dan Hj. Lale Yaqutunnafis (Waly).

Dalam orasi politiknya, Wiranto mengarahkan masyarakat Lotim untuk memilih Cagub/Cawagub NTB. Pasangan Harum yang siap melakukan perubahan menuju yang lebih baik.

Menurutnya, pasangan Harum merupakan pemimpin yang memiliki banyak pengalaman. Komposisi pasangan Harum cukup lengkap, selain telah berpengalaman, pasangan ini sudah dibekali pengetahuan, akhlak, merakyat dan amanah. “Serahkan kepemimpinan pada ahlinya, jangan salah pilih,” ucapnya.

Harun menyampaikan ia hadir kembali untuk memimpin NTB. Ia menyatakan dirinya berdiri di atas semua golongan.

Ia pun mengajak masyarakat Lotim yang hadir dalam kampany itu untuk memilih calon pemimpin yang bisa mementingkan semua golongan. Sejumlah tawaran konsep perubahan siap diterapkan saat pasangan nomor urut tiga ini nantinya terpilih menjadi Gubernur NTB. Muhyi sendiri menyampaikan, era kepemimpinan Harum ke depan diyakinkan akan bisa memberikan kesejahteraan bagi masyaratakat NTB. Honorer dan para guru bantu akan diperhatikan. “Harum menjanjikan yang terbaik bagi NTB,” ucapnya.

Persoalan yang melanda petani dan nelayan , antara lain persoalan bahan bakar siap akan diberikan solusi terbaik. (rus)

KPU Kabupaten/Kota Diminta Segera Melapor

Mataram (Suara NTB) Jika dalam distribusi surat suara ditemukan ada surat suara yang rusak, KPUD kabupaten/kota diminta segera melaporkan hal tersebut ke KPU NTB paling lambat tanggal 5 Mei. “Kita minta paling lambat tanggal 5 Mei sudah dilaporkan ke KPU Provinsi berapa yang kurang, berapa yang rusak,” ujar Ketua KPU NTB,

Vokalis Band Amtenaar tengah menyanyikan salah satu hitsnya yang sangat akrab di telinga masyarakat NTB, dalam kampanye pasangan TGBAmin di Mataram, Kamis kemarin.

Di musim kampanye seperti ini, band – band seperti Amtenaar cukup banyak memperoleh tawaran manggung untuk menghibur pendukung pasangan calon.

(Suara NTB/aan)

Kampanye Pilkada Kota Bima

Feri Sofyan Jadi ’’Bang Toyib’’ Kota Bima (Suara NTB) Ribuan pendukung pasangan calon Feri Sofyan, SH -

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BIMA

HIMBAUAN NOMOR :

tidak hanya kerusakan dan kekurangan jumlah surat suara yang dilaporkan, tetapi juga semua jenis logistik yang mengalami kerusakan dan

ga kerusakan tersebut bisa segera diganti.

Diberitakan sebelumnya, hasil penyortiran surat suara untuk Pilkada NTB ditemukan beberapa kertas suara yang rusak. Kertas suara yang rusak tersebut karena kotor dan beberapa sobek akibat lipatan. (yan)

AMTENAAR –

Pengelola Lokasi Kampanye Harus Dimintai Izin Mataram (Suara NTB) Salah satu syarat penggunaan lokasi untuk kampanye baik kampanye dalam bentuk rapat umum maupun dialogis harus seizin dari pemilik tempat. Bukan hanya izin dari pihak kepolisian. Demikian disampaikan oleh Ketua KPU NTB, Fauzan Khalid, S.Ag.,M.Si. Penentuan tempat atau lokasi kampanye yang terdaftar di dalam SK KPU merupakan hasil identifikasi KPUD kabupaten/kota. “Prosedurnya KPU NTB bersurat ke KPUD kabupaten/kota se-NTB untuk meminta identifikasi tempat atau lapangan yang bisa dipakai untuk rapat umum dan gedung yang bisa dipakai untuk kampanye dalam bentuk lain,” terangnya, Kamis (2/5).

Setelah itu KPU kabupaten/kota merekomendasikan tempat-tempat yang selanjutnya ada di SK KPU tentang jadwal kampanye. Syarat untuk kampanye harus mendapatkan izin terlebih dulu dari pihak kepolisian yang ditembuskan ke KPU NTB. Waktu mengajukan surat izin ke Polda, juga harus dilampirkan surat izin dari pemilik tempat.

Terkait Lanud Rembiga dimana sebelumnya pasangan Zul-Ichsan tak diizinkan berkampanye disana, menurut Fauzan hal tersebut akibat miskomunikasi antara KPU dengan tim kampanye pasangan tersebut. Menurutnya, tim Zul-Ichsan mengira semua izin termasuk izin lokasi sudah diurus oleh KPU NTB. “Mereka menganggap begitu tempat tersebut ditaruh di SK KPU sudah otomatis tanpa izin dari pemilik lokasi,” ujarnya.

KPU NTB telah memberikan kesempatan kepada masing-masing pasangan calon untuk melakukan satu kali kampanye rapat umum di 10 kabupaten/kota di NTB. Sehingga mereka mendapatkan 10 kali jatah kampanye rapat umum. Sementara untuk kampanye dialogis setiap hari diperbolehkan. (yan)

Fauzan Khalid, S.Ag.,M.Si menanggapi adanya temua surat suara yang rusak di Kabupaten Dompu, Kamis (2/5).

Fauzan menyampaikan

jumlahnya yang kurang segera dilaporkan.

Setelah KPU NTB menerima laporan dari kabupaten/ kota, Fauzan menambahkan pihaknya akan segera melakukan komunikasi dengan pihak ketiga yang mendapatkan proyek pengadaan surat suara dan logistik Pilkada. Sehing-

/KPU-Kota-017.433903/2013

Berdasarkan ketentuan BAB VIII LARANGAN DALAM KAMPANYE Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 53 ayat (5) dan Pasal 54 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan KPU Nomor 69 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2010, dan sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bima Nomor : 11/Kpts/KPU-Kota017.433903/2013 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bima Nomor 21/Kpts/KPU-Kota-017.433903/2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bima Tahun 2013, bahwa tahapan kampanye dilaksanakan mulai tanggal 26 April 2013 sampai dengan 9 Mei 2013.

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, dengan ini Komisi Pemilihan Umum Kota Bima menghimbau kepada Pasangan Calon dan Tim Kampanye serta Setiap Orang memperhatikan dan mengindahkan hal-hal sebagai berikut : 1. Pasangan Calon dan Tim Kampanye serta Setiap Orang dilarang melakukan kegiatan kampanye pada masa : a. sebelum dimulai masa kampanye; b. dalam masa kampanye, yaitu apabila di luar jadwal yang telah ditentukan untuk pasangan calon; c. 3 (tiga) hari sebelum tanggal dan hari pemungutan suara.

2. Segala kegiatan pasangan calon, termasuk tim kampanye dan pelaksana kampanye yang dilakukan sebelum tanggal dimulainya kampanye, antara lain ulang tahun, kegiatan sosial/kebudayaan, perlombaan, olah raga, kegiatan keagamaan, dan kegiatan lain dengan nama apapun yang bersifat mengumpulkan masa di suatu tempat dapat dikategorikan kampanye.

3. Pasangan calon dilarang melibatkan Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai peserta kampanye dan juru kampanye dalam pemilihan.

4. Pejabat Negara, Pejabat Struktural dan Fungsional dalam jabatan negeri serta Pegawai Negeri lainnya dilarang mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Bima Tahun 2013 sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan atau pemberian barang kepada Pegawai Negeri dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga dan masyarakat.

MARI KITA WUJUDKAN BERSAMA Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Bima yang JUJUR, ADIL, DAMAI dan BERMARTABAT.

Kota Bima, 5 April 2013 Ketua, TTD Dra. Nurfarhati, M.Si. Alamat : Jalan Gajah Mada Kel. Penatoi Kec. Mpunda Kota Bima, Kode Pos 84113 Telp. (0374) 44865, Fax. (0374) 43074 E-mail: kpu_kobi@yahoo.com, Website: www.kpu-bimakota.go.id

H Iskandar Zulkarnain MM (Feri-Anang) memadati lapangan Amahami Kota Bima Kamis (2/5) siang. Tak seperti biasanya, kampanye akbar tersebut hanya diisi dengan lagu dangdut. Bahkan, Feri Sofyan pun menyanyikan lagu berjudul ‘Bang Toyib’ untuk lebih merakyat dengan pendukung dan simpatisannya.

Sontak saja, ketika mendengarkan lagu yang dinyanyikan calon Walikotanya tersebut, para pendukung berjoget ria sambil mengangkat tangan, bendera dan spanduk. Para pendukung ini pun tak henti-hentinya berjingkrak hingga akhir lagu.

Sejak awal kampanye akbar ini hanya diisi dengan musik dangdut. Ribuan, pendukung dan simpatisan pun terlihat puas meski dibawah terik sinar matahari.

Mendekati akhir acara, Feri menuturkan bahwa pihaknya sengaja mengisi kegiatan tersebut dengan musik dangdut. Ini dimaksudkan untuk mendekatkan diri dengan rakyat. “Kami sengaja tidak menyampaikan visi misi, karena sore ini adalah milik kita semua,” tuturnya.

Hanya saja, dalam kesempatan tersebut dia sempat mengingatkan bahwa hari pemilihan sudah dekat. Calon Walikota yang memiliki nomor urut 6 inipun meminta agar pendukungnya tidak terpancing oleh hal-hal yang tak diinginkan. Dia pun mengajak untuk menyatukan tekad dan hati untuk memilih sesuai dengan hati nurani.

Sementara itu, pagi harinya pasangan incumbent HM Qurais H Abidin-H A Rahman H Abidin SE (Qurma Manis) menggelar tatap muka di Kelurahan Penaraga Kecamatan Raba.

Dalam tatap muka tersebut, pasangan yang memiliki nomor urut 3 ini lebih memaparkan kesuksesan pembangunan yang dia lanjutkan selama kepemimpinannya. Untuk itu, dalam kesempatan tersebut dia mengajak melanjutkan pembangunan dalam lima tahun kedepan. (use)

TGB-Amin Tak Agendakan Kampanye Terbuka di KSB Taliwang (Suara NTB) Pasangan Cagub-Cawagub Dr. TGH. M Zainul Majdi, MA – M Amin, SH (TGB-Amin) tidak akan memanfaatkan jadwal kampanye terbukanya di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) yang disedianya akan digelar pada tanggal 8 Mei mendatang.

Tim Sukses (Timses) pasangan petahana ini menyatakan, kegiatan kampanye untuk wilayah KSB hanya akan dilakukan dalam bentuk kampanye dialogis serta bentuk kampanye lainnya yang sesuai aturan berlaku. “Untuk di KSB pasangan TGB-Amin tidak akan mengambil jadwal kampanye terbuka itu,” jelas Mustakim Patawari salah satu punggawa Timses pasangan TGB-Amin untuk wilayah KSB kepada media ini, Kamis (2/5) kemarin.

Pilihan untuk tidak memanfaatkan jadwal kampanye

terbuka tersebut, disebutkan Mustakim berdasarkan hasil pertimbangan Timses dengan melihat berbagai kemungkinan di lapangan. “Kami lihat kondisi juga di lapangan kurang stabil jika melakukan kegiatan kampanye terbuka,” timpalnya.

Ketimbang melakukan kampanye terbuka, pasangan TGB-Amin untuk di wilayah KSB akan lebih fokus menjalankan kegiatan kampanye dialogis. Untuk agenda tersebut, Timses pasangan yang diusung oleh sejumlah partai besar ini sudah menjadwalkan kegiatan kampanye dialogisnya di KSB. Mustakim menguraikan, kampanye dialogis pertama pasangan TGB-Amin akan dilangsungkan pada, Jum’at 3 Mei (hari ini, red).

Dalam kamapnye dialogis itu, seluruh kader partai pengusung simpatisan dan masyarakat umum akan di-

udang untuk mendengarkan penyampaian pasangan TGBAmin. “Kegiatannya di Taliwang tepatnya di gedung pertemuan Graha Sudirman,” terang Mustakim yang juga ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat KSB itu.

Selain pasangan TGBAmin, pasangan lainnya yang tidak memanfaatkan jadwal kampanye terbukanya di KSB adalah pasangan Suryadi jaya Purnama, ST – Johan Rosihan, ST (SJP-Johan). Pasangan yang diusung oleh tiga Partai Politik (Parpol) ini seharunya disediakan waktu pada tanggal 30 April lalu.

Tetapi ketimbang melakukan kampanye dialogis dengan mengumpulkan massa, pasangan SJP-Johan melalui mesin partainya memilih melakukan kampanye simpatik dengan mengerahkan sekitar 300 kadernya menyasar warga dari rumah ke rumah. (bug)

Masyarakat Ampenan Harapkan Pilkada Damai Mataram (Suara NTB) Suksesi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur periode 2013 - 2018, menjadi bagian dari pesta rakyat. Karena ambil bagian dalam kompetisi demokrasi ini, sebagian masyarakat menaruh asa agar pilkada damai sejak awal sampai penentuan pemenang nanti.

Harapan itu dilontarkan Lalu Supratman, salah satu tokoh masyarakat Ampenan, yang mengaku ambil bagian aktif dalam pemilukada ini.

Ia yang menjadi pengurus Partai Golkar Kota Mataram sekaligus menjadi tim sukses TGB - Amin di wilayah Ampenan, mewakili masyarakat dan pemuda disana agar semua pihak yang berpartisipasi aktif, mampu menjaga kondusifitas.

“Saya mewakili pemuda dan masyarakat Ampenan, berharap tidak ada kampanye hitam, tidak ada diskredit terhadap pasangan atau tim sukses lain. Mari kita sukseskan Pilgub ini dengan sama sama Menjaga Kota Mataram khususnya agar tetap kondusif,” kata pria yang akrab disapa Mamik Su ini.

Tidak hanya mengajak,

(Suara NTB/ars)

Lalu Supratman saat memimpin massa ke lokasi kampanye, di Penghulu Agung Ampenan, kemarin tapi ia juga komit untuk membantu memperjuangkan pilkada damai sesuai harapan.

Masyarakat Ampenan, khususnya pendukung TGB Amin di Ampenan diyakinkannya, memberi jaminan bahwa Mataram tetap aman.

Ia berulangkali menyerukan kepada massanya agar

mendengarkan instruksi, baik dari KPU sebagai penyelenggara, Panwas sebagai pengawas, juga aparat keamanan yang bertanggungjawab terhadap kondusifitas daerah. “Dengan menjaga kedamaian, berarti kami membantu aparat dan pemerintah,” terangnya. (ars)

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Jumat, 3 Mei 2013

Ribuan Pendukung Zul-Ichsan Padati Lapangan Supersemar Tanjung Tanjung (Suara NTB) Ribuan orang pendukung pasangan Calon Gubernur; Dr. KH. Zulkifli Muhadli dan Calon Wakil Gubernur, Prof. Dr. Muhammad Ichsan, memadati Lapangan Supersemar Tanjung. Kampanye monologis Kamis (2/ 5) sore dimeriahkan oleh hadirnya artis nasional, Hamdan ATT. Sementara dari petinggi Parpol, hadir Ketua DPC PBB Lobar, sekaligus Wakil Bupati Lobar, H. Mahrip, SE, MM., Ketua DPC PBB KLU, H. Junaidi Arif.

Pasangan Calon No Urut 4 dalam Pilkada Gubernur Wakil Gubernur di NTB Periode 2013-2018 ini, mengusung kebijakan pro rakyat. Hal ini dapat dilihat dari program dan kebijakan yang akan diusung saat terpilih memimpin NTB nantinya. Bahkan,

artis sekaliber Hamdan ATT pun, merasa haru begitu mengetahui keberpihakan Kyai Zul dan Prof. Ichsan yang membela kepentingan rakyat miskin.

“Saya datang ke sini, karena harus berada di tempat yang benar. Jangan sampai orang NTB menjadi yang termiskin di dunia seperti saya,” seloroh Hamdan yang Populer dengan Lagu Dangdut Berjudul “Termiskin di Dunia” itu.

Lantas Hamdan pun mengajak warga KLU untuk memilih pemimpin yang benar menjalankan roda pemerintahan. Versi Hamdan, bahwa Pemimpin dimaksud adalah yang memiliki visi dan misi yang berpihak pada rakyat.

“Pemerintah hanya mementingkan pembangunan, padahal kemakmuran bukan diukur karena gedungnya, tapi terpenuhinya kehidupan se-

cara layak,” tandasnya.

Kyai Zul - demikian sapaan Akrab Zulkifli Muhadli, menegaskan di hadapan pendukung dan simpatisan bahwa paket No urut 4, akan berikhtiar untuk mengubah NTB. Dari jargon NTB yang identik dengan Nasib Tidak Baik menjadi Nasib Ternyata Baik. Dirinya bersama Prof.

Ichsan, siap mengabdi untuk kemaslahatan dan kemakmuran masyarakat NTB. Mengawali kampanyenya, Kyai Zul langsung mengeluarkan selembar kartu sebesar KTP, yang ia sebut Kartu NTB Sehat (KNS). Satu kartu ini akan diberikan cuma-cuma kepada seluruh warga NTB yang dinyatakan tidak mampu, untuk memperoleh hampir semua pelayanan dengan secara cuma-cuma.

“Cukup daftar di RT, tidak berbelit-belit. Dengan kartu ini, warga kurang mampu akan

sakit di Bima atau melahirkan di Bima, cukup tunjukkan Kartu NTB Sejahtera, maka akan dilayani di RSUD Bima,” janji Kyai Zul dengan programnya.

memperoleh fasilitas pendidikan gratis, pelayanan kesehatan gratis, hingga memperoleh asuransi meninggal dunia (Rp 1 juta). Ibu-ibu dari KLU kalau jalan ke Bima, apabila

Tidak itu saja, Kyai Zul juga menyampaikan ikhtiar bahwa NTB akan dibebaskan dari Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).

KSB Insya Allah di tahun 2013 ini akan menjadi kabupaten

pertama yang bebas dari rumah tidak layak huni. Kami ingin, suatu saat NTB akan terbebas dari RTLH,” tandas Kyai disambut riuh tepuk simpatisan. (ari/*)

Sapa warga saat kampanye

Ketua DPC PBB Lobar - Mahrip

Mahrip dan Istri Cagub-Cawagub

Hamdan ATT

Hamdan ATT dan Zul- Ichsan

Dekat dengan Warga dan Anak Yatim

Kartu NTB Sehat

Massa kampanye memadati Lapangan Supersemar Tanjung

Pelaku Mutilasi Ibu dan Anak Divonis Hukuman Mati (Suara NTB/ist)

BENTROK - Bentrok Hardiknas sejumlah mahasiswa Universitas 45 Makassar melempar ke arah polisi saat terjadi bentrok

Peringatan Hardiknas di Makassar

Mahasiswa Bentrok dengan Polisi Makassar (Suara NTB) – Peringatan Hari Pendid-

ikan Nasional (Hardiknas) di Makassar, Sulawesi Se-

latan, diwarnai bentrokan antara mahasiswa dengan aparat kepolisian di depan Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Kamis.

Dalam insiden itu polisi mengamankan enam mahasiswa yang diduga sebagai provokator sehingga terjadinya bentrokan.

Diketahui puluhan mahasiwa juga terluka akibat terkena lemparan batu dari polisi dibantu pegawai dan Satpol PP ketika melakukan perlawanan dari mahasiswa.

Berdasarkan pantauan, awal kejadian bermula saat salah satu mahasiwa Univeristas 45 Makassar bernama Wawan melakukan orasi di atas mobil truk yang berada persis depan kantor tersebut.

Kemudian secara tiba-tiba ada oknum yang sengaja melempari polisi, pegawai, serta Satpol PP yang sudah berjaga-jaga dengan batu. Selang beberapa saat polisi kemudian merangsek dan membubarkan mahasiswa dan merusak satu motor. (ant/bali post)

Jakarta (Suara NTB) – Mahkamah Agung (MA) menjatuhkan hukuman mati terhadap Rahmat Awafi (26) yang melakukan pembunuhan terhadap seorang ibu dan anaknya dengan cara mutilasi dan dimasukkan ke dalam koper di daerah Koja, Jakarta Utara.

“Diputus dengan suara bulat pada 30 April 2013,” kata Hakim Agung Gayus Lumbuun, saat dihubungi di Jakarta, Kamis. Gayus mengatakan vonis ini lebih berat dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang sebelumnya hanya menuntut Rahmat dijatuhi pidana maksimal seumur hidup, sesuai Pasal 340 KUHP tentang Pembunuhan Berencana.

“Banyaknya pembunuhan sadis yang direncanakan akhirakhir ini perlu disikapi dengan hukuman berat agar masyarakat tidak mudah melakukan kejaha-

tan seperti itu lagi,” katanya.

Perkara ini teregistrasi dengan nomor 254 K/PID/2013 dan mulai diadili pada 30 April 2013 dengan majelis kasasi yang diketuai Timur Manurung dan anggota Dr Dudu D Machmuddin serta Prof Dr Gayus Lumbuun.

Di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Utara dan Pengadilan Tinggi (PT) Jakarta, Rahmat bahkan hanya divonis 15 tahun penjara. Kemudian jaksa mengajukan Kasasi ke MA dan majelis hakim kasasi sepakat menjatuhkan vonis mati.

“Putusan bulat, tidak ada perbedaan pendapat (dissenting opinion),” kata Gayus.

Rahmat menghabisi nyawa Hertati dengan cara membekapnya hingga korban lemas pada 14 Oktober 2011, kemudian anak korban, ER, juga meregang nyawa di tangan Rahmat setelah melihat ibundanya tewas.

Mayat kedua korban pun kemudian dimasukkan ke dalam koper dan kardus dan dibuang di dua lokasi yang berbeda, yaitu di Jalan Kurnia, Gang D, Koja, Jakar-

(Suara NTB/ist)

Gayus Lumbuun

ta Utara dan di kawasan Cakung, Jakarta Timur. (ant/bali post)

DPR Perjuangkan Rp 1 Miliar Per Desa Jakarta (Suara NTB) – AnggotaKomisiIIDPRBudiman Sudjatmiko mengatakan dalam Rancangan Undang-Undang Desa, diusulkan enam persen dari APBN dialokasikan untuk desa.

“Kami perjuangkan enam persen dari APBN, jika dibagi 72 ribu desa di Indonesia, diperoleh Rp 1 miliar setahun per desa,” kata Budiman di Jakarta, Kamis.

Dari total dana Rp1 miliar itu menurut dia, 30 persen dialokasikan untuk pemerintahan dan mekanisme demokrasi. Sedangkan sisanya, menurut Budiman sebesar 70 persen digunakan un-

tuk pembangunan desa.

“Selama ini uang yang diterima desa banyak jalurnya sehingga yang menetes diterima desa sedikit,” ujarnya.

Menurut dia, pengelolaan dan pengeluaran dana tersebut dari satu jalur yaitu di Provinsi sehingga terjadi prosesnya berjalan dengan transparan. Namun menurut Budiman, pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten/ Kota tidak bisa mengutak-atik dana tersebut karena Desa yang berhak menggatur dan menggunakannya.

“Penggunaannya dirumuskan

melalui Musyawarah Pencana Pembangunan Desa (musranbengdes).Orangpikirakanadarajaraja kecil, saya kira tidak karena jsutru nanti ada musranbengdes terdiri dari perwakilan desa, perwakilan masyarakat, nelayan, buruh agamawan,” katanya.

Budiman mengatakan musranbengdes ini akan mengontrol setiap pengeluaran dana tersebut dengan pembekalan pendidikan anti korupsi sebelumnya.

Dia menjelaskan, musranbengdes ini akan menyusun agenda strategis pembangunan desa selama satu tahun kedepan. Di

dalamnya, menurut dia akan dibicarakan mengenai regulasi dan semua perencanaan untuk dilaksanakan di desa tersebut.

Budiman mengatakan, tidak perlua dikhawatirkan adanya penyelinap yang masuk dalam sebuah desa untuk mengutak-atik konsep pembangunannya. Karena menurutdia,masyarakatdesadirepresentasikan sudah diorganisir sehingga tidak ada yang otoritatif.

“Representasi masyarakat desa dalam partisipasi perencanaan pembangunan dan anggaran partisipasi kelompok bukan individu,” ujarnya. (ant/bali post)