Snt03072014

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK SUMBAWA ECERAN Rp 3.000

Rp. 50.000 Rp. 55.000

SUARA NTB Pengemban Pengamal Pancasila

KAMIS, 3 JULI 2014

16 HALAMAN NOMOR 98 TAHUN KE 10 Online :http://www.suarantb.com E-mail: hariansuarantb@gmail.com

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

NGABUBURIT- Menunggu waktu berbuka puasa (ngabuburit), berbagai kegiatan dilakukan warga. Salah satunya memancing, seperti yang dilakukan warga di Pantai Tanjung Karang, Kota Mataram.

(Suara NTB/ars)

Kejaksaan Lirik Dugaan Penyimpangan BSS ”

Fadil Jumhanna

Newmont Adu Kuat

KH. Zulkifli Muhadli

KEPUTUSAN PT Newmont Nusa Tenggaa (PTNNT) dan para pemegang saham mayoritasnya mengajukan gugatan arbitrase internasional terhadap pemerintah Indonesia terkait larangan ekspor yang telah mengakibatkan dihentikannya kegiatan produksi di proyek pertambangan Batu Hijau, Kecamatan Sekongkang, ditanggapi Bupati Sumbawa Barat (KSB), Dr. KH. Zulkifli Muhadli, SH, MM Bupati KSB, khawatir, jika langkah hukum yang diambil Newmont tersebut akan menjadi kontra produktif dengan berbagai upaya Bersambung ke hal 5

KO M E N TTAA R Target 100 Persen

(Suara NTB/nas)

Andi Lakipadadah

04:59

05:09

12:22

Keinginan menelusuri kaus BSS itu disampaikan Kajati NTB, Fadil Jumhanna, SH, MH, Rabu (2/7). Dalam pernyataan singkatnya, ia menyatakan bahwa kasus BSS cukup menarik perhatiannya untuk ditelusuri. ‘’Nanti coba

saya teliti kasusnya dan saya minta Aspidsus (Asisten Tindak Pidana Khusus) mengumpulkan data awal,” katanya.

Jika memungkinkan, pihaknya akan berkoordinasi dengan Inspektorat NTB untuk meminta data awal ter-

kait indikasi penyimpangan bantuan bibit sapi pada program BSS ini. Atau bisa jadi pihaknya tidak memerlukan data inspektorat. “Kami juga bisa cari sendiri datanya,” tegas Kajati.

Bersambung ke hal 5

(Suara NTB/ars)

TO K O H

(Suara NTB/bug)

Nanti coba saya teliti kasusnya dan saya minta Aspidsus (Asisten Tindak Pidana Khusus) mengumpulkan data awal.

Mataram (Suara NTB) Setelah mencuat ke publik, indikasi penyimpangan dana bantuan Bumi Sejuta Sapi (BSS) di Kabupaten Sumbawa, Bima dan Dompu, mulai dilirik penegak hukum. Berbekal informasi dari media, pihak Kejaksaan Tinggi NTB memastikan akan menelisik indikasi penyimpangan pelaksanaan bantuan di lapangan.

PT. PLN Wilayah NTB menjanjikan PLTU Jeranjang yang memiliki kapasitas pembangkit sebesar 75 MW akan beroperasi 100 persen pada tahun 2015 mendatang. Sementara itu, pemadaman listrik pada waktu beban puncak di bulan Ramadhan ini masih tak terelakkan karena pembangkit III dengan kapasitas 25 MW masih dalam perbaikan.

Hal tersebut dikatakan General Manajer PLN Wilayah NTB, Ir. Andi Lakipadadah disela-sela sidak yang dilakukan Wakil Gubernur NTB, H. Muh. Amin, SH, M.Si di PLTU Jeranjang, Rabu (2/7) siang kemarin.

Bersambung ke hal 5

15:42

18:11

19:25

Gubernur Perintahkan Inspektorat dan Disnakeswan Uji Lapangan MENINDAKLANJUTI dugaan penyimpangan bantuan sapi tahun 2013 yang terindikasi ditemukan di Kabupaten Sumbawa, Bima dan Dompu, Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi telah memerintahkan Inspek-

torat dan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakeswan) NTB untuk melakukan uji lapangan. Hasil uji lapangan tim Inspektorat bersama tim dari Disnakeswan menemukan bahwa memang ada indikasi penyimpangan seperti di

Kabupaten Bima.

“Jadi itu sudah dilakukan uji lapangan oleh tim dari Inspektorat sesuai arahan dari Bapak Gubernur pada saat rapat pimpinan (rapim) beberapa waktu lalu.

Bersambung ke hal 5

Butuh Lompatan Tekan Angka Kemiskinan Mataram (Suara NTB) Pemprov NTB tampaknya membutuhkan lompatan dalam menekan angka kemiskinan.

Sebab, pola menekan angka kemiskinan dengan tingkat pengurangan yang kurang signifikan akan sulit bisa mengubah posisi NTB di tingkat nasional.

Data yang dihimpun Suara NTB dari dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi NTB tahun 2013 – 2018 mem-

perlihatkan bahwa penurunan angka kemiskinan sejak 2004 hingga 2012 tidak memperlihatkan adanya penurunan dalam jumlah yang signifikan tiap tahunnya.

Dari 25,26 persen pada tahun 2004, angka kemiskinan turun menjadi 18,63 persen pada 2012. Artinya, dalam kurun waktu 2004 – 2012, angka kemiskinan hanya turun sebesar 6,63 persen.

Bersambung ke hal 5

Pemprov Arahkan Program SKPD ke Daerah Terdampak Kekeringan Mataram (Suara NTB) Mengantisipasi kemungkinan meningkatnya angka kemiskinan akibat bencana kekeringan tahun ini, Pemprov NTB mengarahkan seluruh sumber daya yang dimiliki untuk penanganan daerah-daerah yang terkena dampak bencana kekeringan.

Salah satunya, dengan mengarahkan seluruh program SKPD terkait ke daerahdaerah yang masyarakatnya menjadi korban (terdampak) bencana kekeringan.

Hal tersebut dikatakan Wakil Gubernur NTB, H. Muh. Amin, SH, M.Si, Rabu (2/7) ketika dimintai tanggapannya terkait upaya yang dilakukan Pemprov NTB mengantisipasi kemungkinan bertambahnya angka kemiskinan akibat menurunnya produksi padi petani akibat gagal panen.

Bersambung ke hal 5

H. Muh. Amin (Suara NTB/nas)

Kajati Akui Didatangi Anggota DPR RI

Bantah Penangguhan Penahanan karena Intervensi Mataram (Suara NTB) Dugaan intervensi terhadap Kejaksaan Tinggi NTB soal penangguhan penahanan terhadap tersangka kasus Dermaga Labuhan Haji, Lombok Timur ( Lotim), dibantah keras Kajati NTB Fadil Jumhanna, SH, MH. Ia hanya mengakui ada anggota DPR RI yang mendatangi gedung Kejati NTB, tapi tidak untuk intervensi. ‘’Azis Syamsudin memang datang, tapi untuk kepentingan rancangan Undang Undang Advokad. Dia selaku mitra kerja datang ke sini, emang ada masalah?,” Kajati balik bertanya ketika

memberi klarifikasi terkait penangguhan penahanan tiga tersangka kasus Dermaga Labuhan Haji, Rabu (2/7) kemarin.

Azis menurutnya datang sebagai panitia kerja penyusunan UU Advokad. “Saya tak membantah, dia memang datang ke sini. Tapi ingat, saya tidak akan terpengaruh dengan sikap seperti itu (intervensi),” tegasnya.

Menjelaskan terkait pengalihan penahanan, Kajati meyakinkan bahwa pihaknya tidak salah langkah. Usulan Kajari Selong yang menjadi tim JPU untuk persidangan kasus itu sudah yuridis. Menurutnya, pengali-

han penahanan ini semata - mata ada alasan dari JPU bahwa untuk kelancaran persidangan yang bersangkutan perlu berobat. Jika dipaksakan ditahan, justru mengkhawatirkan tersangka sakit sehingga tidak bisa disidangkan. Lagi pula kasus ini sudah selesai penyidikan dan sudah masuk tahap penuntutan. ‘’Sehingga dengan Aspidsus saya menyetujui surat Pidsus Kejari Selong (mengalihkan penahanan). Karena sudah selesai penyidikan, ngapain ditahan lagi?,” ujarnya dengan nada tinggi.

Kasus ini pun sudah masuk tahap

dua, pelimpahan berkas dan tersangka. Berkas dan tersangka juga sudah menjadi kewenangan Pengadilan Tipikor. Kajati menyebut, “bola” saat ini ada di Pengadilan Tipikor. ‘’Nanti silahkan pengadilan yang menentukan.

Mau ditahan atau tidak, itu selanjutnya kewenangan di sana,” terangnya.

Kajati kemudian menjelaskan secara normatif soal aturan – aturan yang membolehkan pengalihan penahanan.

Bahwa soal penanggunan atau pengalihan itu menurutnya bukan lah sebuah hal yang tabu.

Bersambung ke hal 5

SUARA MATARAM

SUARA NTB Kamis, 3 Juli 2014

Halaman 2 (Suara NTB/cem)

Buat Pos Jaga PENGALAMAN kebakaran rumah salah satu warga di lingkungan Majeluk beberapa tahun lalu, menjadi catatan penting untuk dilakukan pengawasan terhadap penjualan petasan selama bulan ramadhan. Pengawasan ini pun dilakukan dengan peningkatan kewaspadaan serta mengintensifkan koordinasi dengan kepala lingkungan, RT, tokoh masyarakat dan tokoh agama.

Selain, itu, kelurahan juga membentuk pos jaga untuk meminimalisir keberadaan petasan. Demikian disampaikan Lurah Pejanggik, Bq Baktiyanti saat dikonfirmasi di ruang kerjanya, Rabu (2/7). Hal tersebut dilakukan berdasarkan imbauan atau surat edaran yang dilayangkan Walikota Mataram kepada kelurahan, untuk melakukan pemantauan terhadap masyarakat yang membunyikan petasan, sehingga berpotensi mengganggu ibadah ramadhan.

Dia menegaskan, selalu melakukan pendekatan persuasif kepada masyarakat, juga setiap masjid diminta mengimbau masyarakat. “Memang ada imbauan Walikota, kemudian kita langsung tindaklanjuti dengan intensifkan koordinasi dengan toga dan toma,” ungkapnya.

Baktiyanti menekankan, orangtua juga memberikan masukan kepada anak – anak tentang bahaya mercon, selain membahayakan orang lain juga ada sanksi tegas yang akan diberikan oleh aparat keamanan. “Karena oknumnya akan ditangkap, diharapkan orangtua juga memberikan nasihat atau masukan kepada anak – anaknya,” pintanya.

Terkait pembuatan pos jaga, rencananya dilakukan usai pemilihan presiden (Pilpres) mendatang. Pasalnya, pengamanan dipusatkan pada pengamanan pemilihan presiden. Sementara waktu sambungnya, pihaknya melakukan patroli di lingkungan – lingkungan bersama Linmas dan Babinmaspol.

Sedangkan, rumah makan, restoran atau lain sebagainya, pihaknya juga meminta agar menutup sementara dagangannya di jam – jam puasa, sehingga tidak mengganggu ibadah puasa umat muslim. Kalaupun ditemukan, Baktiyanti meminta agar masyarakat melaporkan kepada Linmas, Babinmaspol dan Pemerintah Kelurahan agar ditindaklanjuti.

Dia mengimbau, masyarakat tetap menjaga ketertiban, kenyamanan dan kondusivitas hidup bermasyarakat, agar tidak terjadi letupan atau sesuatu yang berbahaya bagi masyarakat. (cem) Bq. Baktiyanti (Suara NTB/cem)

Lebih Baik Gunakan Silpa BELUM cairnya pinjaman daerah di PIP (Pusat Investasi Pemerintah) mengundang berbagai reaksi di kalangan Dewan. Termasuk dua opsi yang pernah ditawarkan Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh dalam sebuah rapat paripurna beberapa waktu lalu, menyikapi belum jelasnya nasib pinjaman Rp 60 miliar di PIP itu.

Anggota Komisi III DPRD Kota Mataram, Lalu Putra Wangsa, ST., kepada Suara NTB di kantornya, Rabu (2/7) kemarin mengaku, dirinya lebih setuju pada opsi menggunakan Silpa (Sisa lebih perhitungan anggaran), ketimbang meminjam di Bank NTB. Lagipula, Silpa dari APBD Kota Mataram, lumayan besar.

Apalagi saat ini, Pemkot Mataram juga sudah mulai menganggarkan perbaikan jalan rusak dalam APBD perubahan Kota Mataram. Pengerjaannya nanti, menurut Putra Wangsa, bisa dilakukan secara bertahap dengan memprioritaskan jalan rusak berat terlebih dahulu. Ia menyayangkan tak kunjung cairnya pinjaman daerah di PIP. Apalagi saat ini Perda pinjaman daerah itu sudah jadi.

Ia tidak menampik proses peminjaman anggaran perbaikan jalan rusak di PIP sudah keliru sejak awal. ‘’Seharusnya diajukan dulu baru kemudian Perdanya dibuat. Tapi di kita (Mataram, red), Perdanya sudah jadi, tapi pinjamannya belum jelas kapan cairnya,’’ demikian Putra Wangsa.

Ia mempertanyakan mengapa baru sekarang PIP beralasan bahwa Mataram merupakan satusatunya kota yang mengajukan pinjaman untuk perbaikan jalan. ‘’Kenapa tidak dari awal dikatakan seperti itu,’’ imbuhnya. Namun demikian, kata Putra Wangsa, Dewan tidak dalam posisi mendorong Pemkot Mataram untuk membatalkan pinjaman itu. ‘’Mungkin Pemkot melihat masih ada harapan,’’ pungkasnya. (fit)

CAP JEMPOL Pengemis yang ditangkap Disosnakertrans terlihat membubuhkan cap jempol sebagai bentuk pernyataan tidak turun ke jalan.

Hindari Pos Pantau

Empat Pengemis Tertangkap Mataram (Suara NTB) – Meski Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disosnakertrans) Kota Mataram, menempatkan 10 titik pos pantau di Kota Mataram.

Ternyata, para pengemis melakukan pola lain yakni dengan menghindari pos pantau untuk melakukan aksinya. Akan tetapi, upaya tersebut dapat digagalkan oleh petugas pantau dan meringkus empat pengemis di Perempatan Selagalas, Kelurahan Selagalas Kecamatan Sandubaya, Mataram.

Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disosnakertrans) Kota Mataram, H. Ahsanul Khalik mengakui, keempat pengemis tersebut merupakan wajah – wajah lama yang menjadikan mengemis sebagai profesi. Selain itu, untuk memperlancar aksinya keempatnya menghindari pos pantau yang telah disiapkan. Kendati demikian, tim yang melakukan patroli menemukan dan langsung mengamankannya. “Pola mereka sekarang menghindari pos pantau, tapi syukur kita aktifkan patroli untuk memantau,” terangnya dikonfirmasi di kantornya, Rabu (2/7).

Dikatakan, keempat pengemis tersebut masing - masing berasal dari lingkungan Monjok Kebon dan Lingkungan Cemara. Anehnya lagi, dua orang

pengemis merupakan kakak beradik dan baru selesai membangun rumah. “Setelah kita antar yang bersaudara ini, ternyata baru selesai bangun rumah,” katanya.

Ditambahkan, pihaknya sejauh ini masih belum memberikan tindakan tegas kepada pengemis, hanya fokus memberikan pemahaman dan mendata serta membuatkan surat pernyataan. Kalaupun masih ditemukan berkeliaran di jalan atau perempatan, pihaknya akan melimpahkannya ke aparat kepolisian. “Selanjutnya, kita tangkap dan serahkan ke polisi,” tegasnya.

Khalik mengharapkan, masyarakat di bulan puasa maupun menjelang Hari Raya Idul Fitri, harus mengantisipasi kemungkinan – kemungkinan yang akan terjadi. Karena bisa jadi tambahnya, akan mengganggu keamanan dan kenyaman masyarakat.

Sementara, Muli mengaku pekerjaannya tersebut karena didasarkan himpitan ekonomi keluarganya. Dia menuturkan, harus menghidupi kedua orang anaknya yang berada di Jenggik Kabupaten Lombok Timur. Di Mataram pun, dia harus tinggal di rumah keluarganya. “Saya punya anak dua, kalau tidak begini tidak ada saya pakai hidupi mereka,” ungkapnya dalam Bahasa Sasak. (cem)

Terbitkan 988 Izin

BPMP2T Setor PAD Rp 2,6 Miliar Mataram (Suara NTB) Sedikitnya 988 izin yang telah diterbitkan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPMP2T) Kota Mataram. Dari perijinan tersebut jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang disumbangkan oleh Badan yang baru dibentuk sekitar dua setengah bulan yang lalu mencapai Rp 2,6 miliar lebih.

Kepala Bidang (Kabid) Pelayanan dan Perijinan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPMP2T) Kota Mataram, I Gusti Pariawan menyebutkan, semenjak diresmikan 14 April yang lalu, pihaknya sudah menerbitkan 988 izin dan menyumbangkan PAD kepada Pemerintah Kota Mataram mencapai Rp 2,6 miliar lebih.

Ditambahkan, besaran PAD tersebut didapatkan pada bulan Juni sebesar Rp 1,9 miliar lebih. “Bulan ini kita capai Rp 1,9 miliar lebih, karena memang ada kontribusi dari keluarnya izin Lombok Epicentrum Mall,” sebutnya.

Rata – rata tambahnya, di bulan April, PAD yang bisa diperoleh berkisaran Rp 400 juta. Sedangkan, Mei hanya berkisaran Rp 314 juta lebih.

Dari masing – masing jenis perijinan yakni Izin Mendiri-

kan Bangunan (IMB) Reguler pada bulan April, menyumbangkan Rp 344 juta lebih, IMB Pemutihan sebanyak Rp 18 juta lebih dan HO yang diurus baru sebesar Rp 36 juta lebih.

Pada bulan Mei, IMB Reguler PAD yang diperoleh mencapai Rp 233 juta lebih, IMB Pemutihan Rp 13 juta lebih, izin HO Rp 34 juta lebih, HO Baru Rp 16 juta lebih, Pajak Reklame kurang lebih Rp 16 juta dan sewa lahan Rp 999.775, sehingga total PAD yang diperoleh berkisaran Rp 314 juta.

Dibandingkan dengan bulan Juni, peningkatan PAD dari badan baru tersebut mengalami peningkatan. Yakni, IMB Reguler mencapai Rp 1,8 miliar, IMB Pemutihan mencapai Rp 26 juta lebih, HO Rp 48 juta lebih, HO Baru Rp 26 juta lebih dan Izin trayek mencapai Rp 2,7 juta lebih.

Menurut Pariawan, peningkatan tersebut karena masyarakat sudah mengetahui mekanisme atau prosedur serta kemudahan pengurusan proses perijinan. Artinya, sudah tidak ada alasan lagi masyarakat atau pemohon izin menggunakan calo. Tetapi, kemudahan tersebut tetap melalui prosedur dan kelengkapan persyaratan. “Kalau memang tidak tahu alurnya, kita sudah sediakan bagian informasi,” ujarnya. (cem)

Kualitas Tidak Bisa Dipertanggungjawabkan

Dewan Minta Rekanan Proyek Tanggul Sungai Unus Dipidanakan Mataram (Suara NTB) – Jebolnya kembali tanggul sungai unus untuk ketiga kalinya membuat geram Komisi III DPRD Kota Mataram. Bahkan Ketua Komisi III, Sahram, ST., meminta Dinas PU Kota Mataram mempidanakan rekanan proyek tanggul sungai unus. ‘’Kalau yang seperti ini harus dipidanakan, karena sudah jelas mereka tidak bisa mempertanggungjawabkan kualitas pekerjaannya,’’ tegas Sahram kepada Suara NTB di kantonya, Rabu (2/7) kemarin. Komisi III, akunya sudah pernah turun ke proyek tersebut dan pihaknya memang menemukan kenyataan bahwa kualitas proyek itu tidak bisa dipertanggungjawabkan.

Dalam persoalan ini, Dinas PU Kota Mataram seharusnya menyikapinya dengan segera. ‘’Jangan hanya sekadar mengakui kualitas proyek itu buruk, tapi apa langkah dia (kadis PU, red) selanjutnya,’’ cetusnya. Sahram berharap Dinas PU membentuk tim internal untuk menginvestigasi persoalan tersebut. Kalau memang hasil pekerjaan rekanan tidak sesuai spek, Dinas PU jangan hanya diam saja, tetapi harus ada tindakan tegas.

Menurut Sahram, rekanan

‘’Hari ini mereka diblacklist, besok mereka masih bisa ikut tender dengan bendera yang lain’’ seperti itu tidak mempan kalau hanya diblacklist. ‘’Hari ini mereka diblacklist, besok mereka masih bisa ikut tender dengan bendera yang lain,’’ terangnya. Hal itu sudah menjadi rahasia umum, bahwa diduga banyak ’’pemain’’ proyek di Kota Mataram.

Modus yang kerap digunakan adalah jual beli proyek. Pihak terakhir yang mengerjakan proyek itu diduga hampir tidak dapat untung sehingga mempermainkan kualitas proyek.

Dewan mendesak PU untuk segera meminta rekanan memperbaiki kembali tanggul yang jebol itu. Harus ada sisem

etos kerja yang dibangun di internal Dinas PU. Ditambahkan anggota Komisi III, Lalu Putra Wangsa, ST, bahwa sangat disayangkan jebolnya tanggul sungai usnus itu. Ia menduga, perencanaan pengerjaan tanggul sungai unus itu kurang baik. ‘’kalau sudah berulang-ulang rusak, ya ini memang masalah kualitas,’’ pungkasnya.

Sebelumnya, Kepala Dinas PU Kota Mataram, Ir. H. Mahmuddin Tura mengakui kualitas proyek tanggul sungai unus, buruk. Kesimpulan ini diambil, karena saat dikerjakannya proyek itu tidak dalam kondisi gangguan cuaca. (fit)

Warga Disarankan Urus Dokumen Kependudukan Tanpa Perantara Mataram (Suara NTB) Warga Kota Mataram yang ingin mengurus dokumen kependudukan seperti akta kelahiran, KTP, Kartu Keluarga, surat pindah, akta pernikahan, akta perceraian, dan sebagainya disarankan untuk datang sendiri mengurus ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kota Mataram tanpa menggunakan perantara. Sebab menurut Kepala Dinas Dukcapil Kota Mataram, Drs. H. Ridwan, dalam proses pembuatan dokumen kependudukan, akan ada wawancara langsung dengan petugas Dinas Dukcapil. Wawancara ini bertujuan untuk verifikasi dan validasi elemen data.

“Misalnya ketika dokumennya meragukan oleh petugas kami, paling tidak ada orangnya yang datang yang bisa diwawancarai dan ditanya sehingga bisa menimbulkan

keyakinan bagi petugas Dukcapil bahwa ini (syaratnya) benar. Kita pada satu sisi harus memberikan pelayanan yang cepat tapi jangan lupa kita juga harus memberikan pelayanan yang berkualitas,” terangnya.

Ridwan menyatakan dalam pengurusan dokumen kependudukan, warga harus mengikuti prosedur dan persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi. Dengan demikian, pelayanan yang diberikan bisa lebih cepat jika warga bersangkutan telah melengkapi prosedur dan persyaratannya. “Masyarakat kita mau dilayani dengan cepat. Tetapi persoalannya ketika mereka mendatangi kita, tidak membawa kelengkapan dokumen yang diperlukan baik untuk keperluan penerbitan Kartu Keluarga, KTP maupun akta kelahiran,” terangnya.

Ia mengakui memang masih banyak orang yang mengurus dokumen kependudukan melalui perantara atau pihak ketiga. Hal ini karena berbagai alasan sehingga menitipkan pengurusannya kepada pihak-pihak yang dipercaya. Ridwan menolak perantara ini disebut sebagai calo.

“Saya tidak mau menggunakan istilah calo. Pihakpihak tertentu yang dipercaya oleh masyarakat. Apapun istilahnya tapi saya tidak mau menggunakan istilah calo.

Karena dengan berbagai alasan warga seperti kesibukan, tidak mau repot dan sebagainya. Tapi itu bukan bagian kita,” ujarnya.

Hal yang menjadi bagian Dinas Dukcapil adalah ketika orang datang mengurus dokumen kependudukannya, pihaknya hanya mempertanyakan syarat-syarat kelengkapan dokumennya. (yan)

Lalu Putra Wangsa (Suara NTB/fit)

BPKAD Libatkan BPN Ungkap Tanah Pecatu Loang Baloq Mataram (Suara NTB) – Tanah pecatu di samping Makan Loang Baloq, Kelurahan Tanjung Karang, Kota Mataram dengan luas kurang lebih 3 hektar tersebut, yang sempat dipasangkan plang oleh Pemkab Lombok Barat, akan terus diusut. BPKAD (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah) Kota Mataram akan melibatkan Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk mengetahui pasti aset milik Pemkot Mataram

dan Pemkab Lobar tersebut.

Kepala BPKAD Kota Mataram, Yance Hendra Dirra menjelaskan, berita acara serah terima aset tanah di Loang Baloq antara Pemkab Lobar dengan Pemkot Mataram di tahun 1993. Tanah tersebut masih berstatus milik bersama. Adapun, SPPT yang diterbitkan atas nama orang lain tersebut, pihaknya langsung mengundang Pemkab Lobar dan pemilik berinisial HA tersebut, untuk

mengklarifikasi kebenarannya. “Seminggu yang lalu, kita sudah undang Pemkab Lobar dan yang bersangkutan untuk mendengar data – data yang dimilikinya,” jelas Yance dikonfirmasi di ruangannya, Rabu (2/7).

Kendati demikian, kini pihaknya masih mengumpulkan data (puldata) dan pengumpulan bahan keterangan (pulbaket) dari orang tua yang mengetahui tentang hal tersebut dan melibatkan Camat

dan Lurah pada saat itu. Terkait langkah – langkahnya, BPKAD telah membuat tim dengan menghadirkan BPN untuk mengetahui aset sebenarnya. Sebelumnya kehadiran BPN pun, pihaknya akan mengumpulkan data berupa sertifikat dan dokumen lainnya. “Tentunya, ini prosesnya panjang dan kita juga harus mengumpulkan data serta sertifikat sebelum mengundang BPN,” akunya.

Disebutkan, tanah pecatu di

Loang Baloq memiliki luas kurang lebih 3 hektar dan dimanfaatkan oleh HA seluas kurang lebih 35 are. Apakah keluarnya SPPT, itu artinya sudah menjadi milik bersangkutan? Yance menegaskan, bukan berarti keluarnya SPPT menjadi milik orang lain.

Bisa jadi sambungnya, lahan tersebut disewa atau dimanfaatkan, sehingga menjadi tanggungjawab penyewa untuk membayar pajak kepada pemerintah. (cem)

SUARA PULAU LOMBOK

SUARA NTB Kamis, 3 Juli 2014

Halaman 3

DPRD Loteng Godok RAPBD Perubahan 2014 RENCANA Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Perubahan Lombok Tengah (Loteng) tahun 2014, mulai digodok DPRD Loteng. Setelah seluruh fraksi yang ada di DPRD Loteng menyatakan setuju RAPBD perubahan 2014 dibahas lebih lanjut menjadi peraturan daerah, dalam sidang paripurna DPRD Loteng yang digelar, Rabu (2/7).

Sebelumnya, dalam penyampaian nota keuangan dan RAPBD Perubahan Loteng 2014, Senin (30/6), Pemkab Loteng mengajukan penambahan target pendapatan daerah sebesar Rp 1,418 triliun. Naik sebesar Rp 123 miliar dari target pada APBD murni 2014 sebesar Rp 1,295 triliun. Hal itu di-

dorong karena adanya perubahan target pendapatan asli daerah (PAD) dari Rp 108 miliar menjadi Rp 131 miliar.

Kemudian dana perimbangan pusat juga ditargetkan bertambah menjadi Rp 1 triliun lebih dari target semula sebesar Rp 994 miliar. Dana ini bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAK) sebesar Rp 865 miliar, Dana Alokasi Khusus (DAK) Rp 80 miliar serta Dana Bagi Hasil Pajak dan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak sebesar Rp 13 miliar.

Di samping itu, Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah yang merupakan salah satu komponen pendapatan daerah juga ditargetkan naik sebesar Rp 87 miliar. Pemerintah me-

nargetkan Rp 192 miliar menjadi Rp 279 miliar. Karena adanya peningkatan Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi menjadi Rp 47 miliar lebih ditambah penambahan dana penyesuaian untuk tunjangan guru sebesar Rp 39 miliar.

Dari sisi belanja daerah, Pemkab Loteng mengajukan penambahan sebesar Rp 190 miliar. Di mana pada APBD murni tahun 2014 lalu, belanja daerah ditarget sebesar Rp 1,297 triliun dan kini menjadi Rp 1,488 triliun. Dengan komposisi belanja tidak langsung sebesar Rp 905 miliar dari semula Rp 872 miliar atau bertambah Rp 33 miliar.

Sementara untuk belanja langsung, ditargetkan naik

sebesar Rp 156 miliar menjadi Rp 582 miliar dari sebelumnya sebesar Rp 425 miliar.

Kenaikan besaran belanja langsung itu terjadi, karena adanya pengalokasian kembali Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun 2013 yang berasal dari alokasi DBH-CHT 2013, DAK 2013 serta anggaran pembebasan lahan PrayaBatujai. “Peningkatan belanja langsung ini diharapkan bisa terus memaju peningkatan kesejahteraan masyarakat,” terang Wabup Loteng, Drs. H.L. Normal Suzana.

Adanya kenaikan pendapatan dan belanja daerah, terjadi defisit anggaran sebesar Rp 69 miliar. Defisit tersebut nantinya akan ditutupi dari pembiay-

an netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan sebesar Rp 98 miliar dengan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp 29 miliar. Sehingga posisi RAPBD Perubahan Loteng 2014 pada posisi berimbang.

Terkait struktur RAPBD pe-

rubahan Loteng 2014 tersebut, sejumlah fraksi di DPRD Loteng mengaku cukup terkesan. Pasalnya, proporsi belanja tidak langsung dengan belanja langsung cukup berimbang dengan persentase 60 persen dan 40 persen. Jauh berbeda pada APBD

murni sebesar 67 persen berbanding 33 persen. “Ke depan kita berharap agar struktur APBD Loteng mengacu pada struktur APBD perubahan tahun ini,” sebut anggota Fraksi Partai Bintang Reformasi, H.M. Mutawalli, S.Sos. (kir/*)

Berikut Struktur RAPBD Perubahan Loteng 2014 Pendapatan daerah ditargetkan sebesar Belanja daerah ditargetkan sebesar Surplus/defisit anggaran sebesar Penerimaan pembiayaan ditargetkan sebesar Pengeluaran pembiayana direncanakan sebesar Pembiayaan netto sebesar SiLPA tahun berkenaan sebesar

Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp

1.418.951.862.876,76 1.488.364.996.962,62 (69.413.134.085,86) 98.980.017.849,86 29.566.883.764,00 69.413.134.085,86 0,00

Penataan Wilayah

Dijamin Aman PERMINTAAN Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Lobar agar dinas terkait seperti Kantor Ketahanan Pangan (KKP) dan Dinspertanakbun melakukan pengamanan stok selama Ramadhan, telah dilakukan KKP sejak lama.

Sejauh ini, untuk stok pangan selama puasa hingga lebaran dipastikan aman. Jika ada kerawanan pangan dan harga tidak stabil, maka pihak terkait telah menyiapkan cadangan milik Pemkab Lobar di Bulog sekitar 100 ton.

“Kebutuhan pangan khususnya beras di bulan puasa sampai Lebaran aman, tidak ada masalah. Jika ada kerawanan dan harga naik ada cadangan beras Pemda 100 ton di Bulog yang bisa dikeluarkan,” klaim Kepala KKP Lobar, Ir. H. L. Winengan yang dikonfirmasi, Rabu (2/7).

Pemkab Lobar, ujarnya, memiliki cadangan beras di Bulog mencapai 100 ton di Bulog yang belum digunakan sama sekali.

Terkait cadangan beras ini, setiap kabupaten memiliki cadangan di Bulog. Selain cadangan beras di Bulog, pihaknya juga memiliki stok sendiri sebanyak 20 ton dalam bentuk beras yang disimpan di gudang KKP. Khusus cadangan beras ini, digunakan untuk mengantisipasi gagal panen dan bencana. Tapi kalau diperlukan untuk Ramadhan ini maka akan dikeluarkan,” ujarnya.

Namun sebelum menggunakan beras KKP ini, cadangan pangan 100 ton di Bulog bisa lebih dulu digunakan. Pangan ini akan dikeluarkan jika ada kerawanan dan fluktuasi harga agar stabil. Saat ini menurutnya harga barang berada pada batas wajar.

Beras KKP ini sendiri digunakan bagi ada petani yang gagal panen, nantinya data dari kepala desa yang gagal panen diajukan ke Pemda. Lalu pihaknya melakukan survai, jika benar gagal panen, maka pihaknya akan membantu petani melalui cadangan beras 20 ton tersebut.

Sebenarnya untuk cadangan beras di KKP pusat menargetkan sekitar 60 ton, namun Pemkab Lobar memenuhi target itu bertahap. Tahun ini 20 ton, selanjutnya tahun depan ditambah 40 ton secara bertahap. (her) H. L. Winengan (Suara NTB/her)

Didesak Mundur, Sekda Tak Mau Komentar Giri Menang (Suara NTB) Kuatnya desakan dari sejumlah kalangan agar Sekda Lombok Barat (Lobar) H. M. Uzair mundur dari jabatannya, menyusul kegagalan beruntun Pemkab Lobar meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK ditanggapi santai.

“Kalau saya no comment,” kata Sekda Lobar HM Uzair ketika dimintai tanggapannya perihal desakan mundur dari jabatan Sekda di Kantor Bupati Lobar belum lama ini.

Sekda enggan berkomentar jauh terkait desakan agar dirinya mundur, ia juga enggan berkomentar soal seperti apa tanggung jawab Sekda dalam penanganan masalah aset.

Ia mengaku kondisi bulan puasa, tidak boleh saling menyalahkan.

Sebelumnya diberitakan, kegagalan Pemkab Lombok Barat meraih opini wajar tanpa pengecualian (WTP) mengundang kekecewaan sejumlah pihak, seperti halnya kalangan Dewan dan LSM mengaku kecewa atas pencapaian opini Wajar Dengan Pengecualian yang diraih Pemkab Lobar tersebut.

Karenanya sejumlah kalangan ini meminta Bupati memberlakukan kontrak komitmen terhadap pejabat untuk siap mundur atau dimundurkan karena kegagalan ini. (her)

Disostektrans Loteng Buka Lokasi Transmigrasi Lokal Praya (Suara NTB) Pemkab Lombok Tengah (Loteng) tahun 2015 mendatang, berencana bakal membuka lokasi transmigrasi lokal baru. Sebagai upaya penataan wilayah sekaligus pemerataan sebaran penduduk. Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disostektrans) Loteng, H.Nazili, S.IP, kepada Suara NTB, Selasa (1/7).

Lokasi transmigrasi lokal, kata Nazili berada di wilayah Desa Pelambik Kecamatan Praya Barat Daya. Di mana untuk tahap awal, direncanakan ada 100 kepala keluarga (KK) yang akan menempati lokasi tersebut. “Lokasinya sudah ada, tinggal kita bangunkan rumah dan sarana umum lainnya,” sebutnya.

Menurutnya, di lokasi itu nantinya akan dibangun sejumlah fasilitas pendukung. Di antaranya gudang tempat penyimpangan stok makanan, sekolah dan fasilitas umum yang dibutuhkan bagi transmigran. “Dan, layaknya lokasi transmigrasi lainnya pada umumnya para transmigran juga akan mendapat bagian lahan masingmasimg satu hektar untuk dikelola,” terang Nazili.

Adapun sumber transmigran bagi transmigrasi lokalsebagian besar berasal dari warga sekitar, yakni antara 85 sampai 90 persen. Sisanya, baru diambil dari luar wilayah.

Mengingat tujuan adanya

transmigrasi lokalmurni sebagai penataan penduduk di wilayah tersebut. Mengingat kondisi penataan wilayah di daerah asalnya, sudah memprihatinkan.

“Dengan adanya program ini (transmigrasi, red) penataan wilayah di daerah asal bisa lebih baik. Dan, para transmingran yang sebelumnya kondisi ekonominya lemah bisa lebih baik ketika sudah mendiami lokasi,” jelasnya seraya menambahkan seluruh anggaran pelaksanaan program tersebut, berada dari pemerintah pusat.

Hanya saja, saat ini masih ada beberapa kendala yang dihadapi pihaknya, terutama terkait lokasi pembangunan beberapa fasilitas pendukung.

Di mana untuk membangun fasilitas pendukung, dibutuhkan tambahan lahan sekitar 2 hektar lebih. Sementara pemerintah pusat tidak menyiapkan anggaran untuk penyiapan lahan lokasi pembangunan fasilitas penunjang.

Terhadap persoalan tersebut, pihaknya sudah mengajukan permohonan anggaran untuk pembebasan lahan sesuai yang dibutuhkan ke pemerintah daerah. Sebagai bentuk partisipasi Pemkab Loteng dalam program ini. “Untuk lahan tempat pembangunan fasilitas pendukung juga sudah siap. Tinggal dibebaskan saja,” pungkas mantan Kepala BPMP2T Loteng ini. (kir)

Tunggakan Tersisa Rp 1,6 Miliar

Bulog Tahan Distribusi 400 Ton Raskin Selong (Suara NTB) Hingga pertengahan tahun 2014 ini, masih cukup banyak desa di Kabupaten Lombok Timur (Lotim) yang belum melunasi tunggakan pembayaran beras miskin (raskin). Tunggakan raskin yang belum terbayar mencapai Rp 1,6 miliar. Akibatnya, Badan Urusan Logistik (Bulog) terpaksa menahan sekitar 400 ton jatah beras untuk didistribusikan di Lotim.

Kepala Divisi Regional (Divre) Bulog Lotim, Muhammad Faishal kepada Suara NTB via ponselnya, Rabu (2/7), menjelaskan, posisi Rp 1,6 miliar yang masih belum dibayar tersebut tercatat tanggal 27 Juni lalu.

Diakuinya, saat pendistribusian ke desa-desa pihak Bulog sudah memberikan ba-

tas waktu hingga sepekan pascapendistribusian. Akan tetapi, hingga saat ini berbulan-bulan tidak kunjung dibayar oleh desa. Praktik oknum di desa diduga masih ada yang bermain.

Saat Ramadhan, ujarnya, masyarakat sangat membutuhkan raskin. Namun, aturan sudah menegaskan, distribusi tertahan jika ada yang menunggak. Jika desa sudah melunasi, ia pastikan beras langsung dikirim ke desa bersangkutan.

Tunggakan desa-desa itu pun sudah dilaporkan ke pemerintah daerah dengan harapan bisa membantu untuk menyelesaikannya. “Kita sudah sampaikan laporan ke bupati tembusan ke Bagian Ekonomi,” demikian katanya. (rus)

(Suara NTB/rus)

PENGARAHAN - Kepala Dinas Dikpora Lotim Yanis Maladi memberikan pengarahan kepada ratusan guru yang akan diangkat menjadi honor tetap daerah, Rabu (2/7).

Pengangkatan 253 Honorer Daerah

Kadis Dikpora Tegaskan Tidak Ada Praktik Percaloan Selong (Suara NTB) Kepala Dinas (Kadis) Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Lombok Timur (Lotim) Yanis Maladi menegaskan, proses rekrutmen 253 guru honorer non PNS diangkat menjadi tenaga honor daerah tidak ada melalui calo. Jika ada yang terbukti melalui calo, dirinya tidak akan memberikan Surat Keputusan (SK) pengangkatan.

Penegasan Kadis Dikpora ini disampaikan saat memberikan arahan di hadapan ratusan tenaga honorer di lingkup Pemkab Lotim, Rabu (2/7).

Ia menuturkan, beberapa waktu lalu tersebar isu bahwa Dikpora dalam setiap mengangkat tenaga honor pakai biaya. Saat ini, dibuktikan Dikpora memerangi calo dan akan menindak orang yang berhubungan dengan calo.

Dijelaskan, pengangkatan para guru tetap daerah dari non PNS yang sudah mendapatkan sertifikasi itu salah satu tujuannya juga ingin melakukan pendataan terhadap para guru. Ke depan, persoalan kekurangan guru di daerah

setidaknya bisa diatasi.

Menjadi tenaga honor daerah, ujarnya, memiliki hak yang sama dengan guru PNS lainnya. Bedanya hanya pada sistem penggajiannya. Dituturkan, aturan baru dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) tentang Standarisasi Guru PNS dan Non PNS sudah keluar. “Silahkan unduh aturan itu,” pinta Yanis.

Kepada seluruh honorer, Yanis mengaku jika melihat dari segi usia rata-rata para guru tersebut sudah melampaui syarat sebagai PNS. Meski demikian, untuk perbaikan nasib para guru honorer, Kadis Dikpora Lotim ini siap berusaha mengusulkan pen-

ingkatan status tersebut.

“Jangan bilang ini janji Kadis, tapi kita akan berusaha bersama,” paparnya.

Dibandingkan dengan para tenaga Kategori 2 (K2) dinilai dari sisi usia para guru yang telah mendapatkan sertifikasi dianggap jauh lebih profesional. Menurutnya, para tenaga honorer yang akan diangkat menjadi honor daerah ini cukup pantas dikatakan profesional.

Setelah menjadi honor daerah, Yanis ingatkan agar semua tidak menolak untuk ditempatkan di mana saja di wilayah Kabupaten Lotim. Persoalannya, penyebaran guru di Lotim sejauh ini masih belum merata, sehingga harus siap ditempatkan di manapun. (rus)

Nomenklatur Piutang Rp 10 Miliar

Dewan Tuding Eksekutif Rekayasa Perubahan Giri Menang (Suara NTB) Kalangan DPRD Lombok Barat (Lobar) menuding kalangan eksekutif melakukan indikasi permainan dan rekayasa dalam perubahan nomenklatur. Sebelumnya, nomenklatur ini berada di dalam nota keuangan dana Rp 10 miliar.

Namun dana yang disubsidi Pemkab Lobar ke Perumahan daerah (Perumda) bagi para PNS ini berubah menjadi investasi non permanen, sehingga menimbulkan pertanyaan di kalangan dewan.

“Berbicara soal piutang Rp 10 miliar saya melihat ada rekayasa dari eksekutif yang tadinya masuk piutangm namun di nota perhitungan keuangan terakhir malah diubah menjadi investasi non permanen. Artinya di sini ada unsur rekayasa,” ungkap anggota Komisi II DPRD Lobar Sulhan Mukhlis, Rabu (2/7).

Dijelaskan, dalam nota keuangan sebelumnya dana Rp 10 miliar ini masuk sebagai piutang yang harus ditagih Pemda. Namun pihaknya tidak tahu dasar eksekutif dalam APBD justru merubahnya masuk menjadi investasi non permanen.

Ia mengaku melihat langsung perubahan nomenklatur tersebut dalam nota keuangan, dulu-

nya piutang namun berubah menjadi investasi non permanen. “Di sini saya mencium aroma permainan,” ungkapnya.

Sementara terkait rekomendasi BPK agar menghibahkan dana itu dengan meminta persetujuan dewan, menurut Sulhan harus diperjelas dulu siapa yang akan menerima dan diberikan hibah ini. Apakah yang diberikan hibah itu, semua PNS yang tinggal Lobar? Hal ini menurutnya harus diperjelas dan clear. Karena jangan sampai hal ini justru menimbulkan persoalan, karena tentu PNS yang belum memperoleh rumah pasti akan menuntut.

“Hal ini harus menjadi bahan pertimbangan, karena itu harus jelas dulu penerima hibah ini,” ujarnya.

Ia menegaskan, imbas jika dana ini dihibahkan tanpa penerima yang jelas tentu akan menjadi hibah buta tanpa penerima yang jelas. Dalam persoalan ini, Dewan rawan terseret hukum, karena memberi persetujuan terhadap penghibahan dana itu sendiri.

Sementara menurut Komisi II HL Pattimura Farhan kegagalan memperoleh WTP merupakan bentuk ketidakseriusan SKPD dalam menjalankan perintah bupati. Dalam hal ini, Dewan sudah memberi-

kan masukan agar persolan terkait aset dan dana piutang Rp 10 miliar itu segera diselesaikan. “Agar tidak menjadi temuan berulang,” ujarnya.

Inspektur Lobar, Ir. H. Rahmad Agus Hidayat mengaku piutang Rp 10 miliar yang disubsidi Pemkab Lobar ke Perumda bagi para PNS setempat menjadi temuan dalam LHP BPK. Karena itulah, BPK merekomendasikan agar piutang itu dihibahkan dengan meminta persetujuan dari DPRD Lobar.

Rahmad Agus Hidayat menyatakan temuan berulang piutang Rp 10 miliar itu juga menjadi temuan. “Meski tidak substantif, namun BPK merekomendasikan agar Pemda meminta persetujuan Dewan dengan melayangkan surat ke DPRD meminta dihibahkan. Itu saran BPK, “ ujarnya kepada wartawan kemarin.

Dijelaskan piutang itu tetap muncul menjadi temuan BPK akan tetapi tidak seperti tahun lalu tidak ada dukungan berupa dokumen penjelasannya. Bahkan waktu itu, hanya satu lembar saja. Namun sekarang dokumen mengenai piutang hampir lengkap dan tinggal proses lebih lanjut. Alasannya telah melebihi tahun anggaran, sehingga tak bisa diselesaikan. (her)

SUARA NTB Kamis, 3 Juli 2014

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 4 (Suara NTB/arn)

Kejaksaan Siap Lakukan Eksekusi Terpidana Ridho Kota Bima (Suara NTB) Oknum anggota Polres Bima, FS alias Ridho yang divonis lima tahun penjara oleh majelis hakim PN Raba Bima belum mengajukan banding atas putusan hukuman penjara yang dijatuhkan padanya.

Waktu pikir-pikir atas putusan tersebut akan berakhir hari ini. Jika tidak mengajukan banding, Kejaksaan Negeri (Kejari) Raba Bima pun bersiap-siap untuk melakukan eksekusi karena putusan dinilai telah berkekuatan hukum tetap.

Demikian diungkapkan Kajari Raba Bima melalui Kasi Pidum Agung Puger SH saat dikonfirmasi di ruang kerjanya, Rabu (2/7). Dijelaskan Agung, hingga kemarin pihaknya belum mendapat kabar terkait pengajuan banding dari Ridho. Namun demikian, Ridho masih memiliki waktu pikir-pikir pasca pembacaan putusan pada Kamis (26/6). “Kita tidak tahu apakah dia menggunakan atau tidak haknya, karena masih ada waktu pikir-pikir,” katanya.

Jika yang bersangkutan tidak mengajukan banding, tentunya sesuai ketentuan putusan lima tahun terhadap dirinya berkekuatan hukum tetap. Agung yang baru beberapa minggu menjabat sebagai Kasi Pidum ini mengaku belum tahu karena saat itu penanganan belum masa kewenangan dirinya. Diakui Agung, putusan pengadilan tersebut dirasa cukup memuaskan pasalnya sesuai dengan tuntutan pihaknya. Di mana sebelumnya, oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang menangani Ridho dituntut lima tahun penjara karena turut serta dalam kasus narkoba dimaksud. Padahal, dia merupakan aparat penegak hukum. Sementara saat itu dia diamankan bersama seorang pemilik rumah, AD, warga Raba Ngodu Kecamatan Raba Barat Kota Bima yang juga divonis lima tahun penjara. Dua pembeli lainnya divonis lebih ringan, begitu juga seorang wanita asal Malang yang juga turut ditangkap. Sehingga total pelaku yang diamankan saat itu sebanyak lima orang. (use)

Dugaan Korupsi Retribusi Tower

Perusahaan Seluler Diminta Klarifikasi Sumbawa Besar (Suara NTB) Kejaksaan Negeri Sumbawa terus mendalami kasus dugaan korupsi retribusi pengendalian menara telekomunikasi di Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB). Setelah mengantongi calon tersangka, Kejari meminta klarifikasi dari perwakilan perusahaan seluler yang beroperasi di KSB dari Indosat dan Telkomsel se-Bali - Nusra.

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Sumbawa, Sugeng Hariadi, S.H,M.H, Rabu (2/7) menyebutkan perwakilan perusahaan yang dimintai klarifikasi yakni, Deden Hermawan, Manager Site Managemen Telkomsel Bali - Nusra dan I Wayan Bagus Data, Senior Tower Management Group Indosat Wilayah Bali - Nusra.

Dari tiga perusahaan seluler yang beroperasi di KSB, Indosat, Telkomsel dan XL Asiata yang akan dimintai klarifikasi, baru perwakilan dari Telkomsel dan Indosat yang datang. Sedangkan XL Asiata rencananya akan dimintai klarifikasi pada hari Jumat mendatang. “Kami minta klarifikasi terkait pembayaran retribusi tower sejak tahun 2012 hingga 2013,” terangnya.

Hal ini, kata Kajari untuk mengetahui penyebab dugaan penyimpangan ini. Setelah itu, pihaknya akan melakukan pemeriksaan terhadap pihak lainnya. Bahkan, tidak menutup kemungkinan pihak Bank juga akan dimintai klarifikasi. Sebab pembayaran retribusinya dilakukan via rekening.

Diberitakan sebelumnya, Kejari telah mengantongi seorang calon tersangka, yang ditenggarai pernah bekerja di Dishubkominfo KSB. Bahkan pernah memegang suatu jabatan di instansi dimaksud. Kasus ini berawal dari laporan sejumlah masyarakat, adanya dugaan retribusi yang tidak disetorkan ke kas daerah oleh oknum di dinas terkait. Dengan nilai sekitar Rp 300 juta sekitar tahun 2012 hingga 2013. Penarikan retribusi ini sesuai dengan Perda nomor 35 tahun 2011. (arn)

Perusakan Apotek di Dompu Nyaris Picu Ketegangan Dompu (Suara NTB) Warga Renda Simpasai dihebohkan oleh ulah Ken, warga Dorongao Kelurahan Kandai Satu yang mencari Roy di Apotek Nuris Farma. Tidak menemukan Roy, Ken justru memecahkan etalase tempat penyimpanan obat. Karena Ken warga asli Kandai Dua, aksinya ini nyaris memicu ketegangan kedua kampung.

Nunung, pegawai Apotek Nuris Farma Lingkungan Renda Simpasai Dompu kepada Suara NTB, Rabu (2/7) mengaku, awalnya Ken turun dari sepeda motor yang dinaiki bertiga mencari Roy sekitar pukul 19.40 wita, Selasa (1/7) malam.

Karena tidak ada yang bernama Roy, dirinya menyatakan tidak ada. Namun Ken memaksa untuk mencari Roy. “Saya bilang, tidak kenal dan tidak ada yang namanya Roy. Yang ada hanya Rio. Tapi dia tetap memaksa mencari Roy,” jelasnya.

Karena dua rekannya di atas motor terus memanggil Ken karena ada warga sekitar yang melihat, Ken kemudian memukul etalase penyimpanan obat yang terbuat dari kaca hingga pecah. Ia kemudian melempari etalase dengan parang yang dibawanya hingga pecah. “Mereka kemudian melarikan diri dengan sepeda motor,” ungkap Nunung.

Insiden ini nyaris memicu kemarahan warga Renda Simpasai. Apalagi Ken diketahui warga asli Kandai Dua yang telah berdomisili di Dorongao Kandai Satu. Warga Renda pun nyaris memblokir jalan, Selasa (1/7) malam. Karena sudah langsung ditangani aparat Kepolisian, warga pun urung melakukan aksi blokir jalan.

Kapolres Dompu, AKBP Purnama, SIK yang dihubungi terpisah mengatakan, kasus ini tengah diselidiki pihaknya dengan memeriksa sejumlah saksi. Motifnya pun belum jelas diketahui. Tetapi ia memastikan bahwa pelaku warga Dorongao Kandai Satu. “Dia warga Dorongao (Kandai Satu), bukan dari Kandai Dua,” ungkapnya. (ula)

Sumbawa Besar (Suara NTB) Dalam lanjutan sidang kasus pembunuhan Nurul Hakiki, terdakwa Dede dituntut 20 tahun penjara oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU), Rabu (2/7) di Pengadilan Negeri (PN) Sumbawa.

Sidang tuntutan tersebut mendapat pengawalan ketat dari aparat kepolisian lengkap dengan Brimob. Bahkan, Kapolres Sumbawa, AKBP. Karsiman juga turun langsung memantau jalannya persidangan. Setiap pengunjung diperiksa menggunakan metal detector. Ruang sidang pun dipenuhi keluarga korban yang sebagian besar perempuan.

Dalam sidang yang dimulai pukul 10.00 wita tersebut, JPU kasus ini, Ira Maya Sari dan Deddi Diliyanto secara bergantian membacakan tuntutan terhadap terdakwa.

Dimulai dengan menjelaskan kronologis kejadian, kesaksian para saksi dalam per-

sidangan dan pernyataan terdakwa. Selama pembacaan tuntutan itu, terdakwa hanya tertunduk dan terdiam.

Dalam amar tuntutannya, JPU Deddi menyebutkan, hal yang memberatkan, perbuatan terdakwa mengakibatkan korban meninggal dunia. Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan. Perbuatan terdakwa menimbulkan gejolak sosial di tengah masyarakat. Terdakwa juga merupakan residivis dan perbuatan terdakwa menarik perhatian masyarakat.

Maka, dengan ini menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan men-

yatakan terdakwa terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan pembunuhan berencana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 340 KUHP sebagaimana dakwaan primair penuntut umum. “Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 20 tahun dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan,” sebutnya.

Terhadap tuntutan ini, terdakwa melalui penasihat hukumnya, Indi Suryadi menyatakan agar majelis hakim segera menjatuhkan putusan terhadap terdakwa. Terhadap hal ini, JPU menyatakan tetap pada tuntutannya. Ketua majelis hakim kasus ini, Panji Surono, S.H M.H, kemudian memutuskan untuk melanjutkan persidangan pekan depan dengan agenda putusan terhadap terdakwa.

Begitu mendengar tunjutan

Jaksa, sejumlah perempuan keluarga korban sempat berteriak dan meminta agar majelis hakim menjatuhkan hukuman mati terhadap terdakwa. Hingga beberapa Polwan mencoba menenangkannya.

Bahkan Kapolres Sumbawa terlihat turut menenangkan keluarga korban.

Pada sidang perdana sebelumnya, dalam surat dakwaan, JPU telah memaparkan kronologis kasus ini, yang berawal dari perkenalan terdakwa dan korban melalui media sosial facebook. Terdakwa mengajak korban untuk berpacaran. Terdakwa kemudian sering berhubungan dengan korban via handphone. Terdakwa juga mengajak korban ke rumahnya yang berlokasi di kawasan Labuhan Badas. Akhirnya, korban mengiyakan ajakan terdakwa untuk ke rumahnya.

Terdakwa menjemput korban di gang rumahnya yang terle-

Stok Daging di KSB Cukup Taliwang (Suara NTB) Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan (DKPP) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) menjamin ketersediaan daging untuk memenuhi kebutuhan masyarakat selama bulan Ramadhan ini.

Kepala DKPP KSB Ir. H Abbas mengakui, setiap Ramadhan tiba konsumsi daging masyarakat akan meningkat. Namun demikian, masyarakat tak perlu khawatir karena sejauh ini stok daging yang dapat diproduksi di daerah akan mampu menutupi kenaikan kebutuhan masyarakat akan daging.

“Untuk stok daging kita aman bahkan sampai untuk kebutuhan Lebaran,” katanya, Rabu (2/7).

Untuk memenuhi kebutuhan daging masyarakat selama Ramadhan kali ini, belasan rumah potoh hewan (RPH) baik milik pemerintah maupun masyarakat yang dikelola secara tradisional seluruhnya berproduksi.

Produksi setiap hari dari

Abbas

(Suara NTB/bug)

masing-masing RPH sejauh ini berdasarkan pantauan DKPP dalam kondisi normal dan belum menunjukkan peningkatan berarti. “Memasuki hari ketiga Ramadhan ini masih normal. Kita lihat RPH juga belum ada menambah jumlah sapi yang dipo-

tong,” papar Abbas.

Ia memperkirakan, lonjakan kebutuhan akan daging baru akan terjadi memasuki minggu ketiga Ramadhan.

Dan jumlahnya akan terus meningkat mendekati hari raya Idul Fitri. “Para pengelola RPH saat ini sudah mempersiapkan lonjakan permintaan itu dengan cara memperbanyak stok sapi siap potong,” urainya.

Untuk memenuhi kebutuhan produksi daging menghadapi Ramadhan dan Lebaran tahun ini, Abbas mengungkapkan, para pengusaha RPH tetap mengandalkan ternak sapi lokal. Walau demikian di beberapa RPH tetap tidak menutup kemungkinan mengadakan sapi yang didapatkannya dari transaksi penjualan antarkabupaten. “Tapi yang jelas mengandalkan ternak lokal pun, kebutuhan masyarakat akan daging selama Ramadhan sampai Lebaran nanti akan tercukupi,” imbuhnya. (bug)

Dompu (Suara NTB) Catatan jaksa dalam berkas P19 yang dikembalikan terhadap tiga orang tersangka dalam kasus dugaan korupsi Setda Dompu tahun 2011 telah dipenuhi penyidik dan akan segera dikirimkan ke jaksa. Namun penyidik tidak bisa menyita harta kekayaan para tersangka dan hanya mencatatnya.

Sementara untuk pengembangan tersangka lain akan segera diajukan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP)-nya.

Kapolres Dompu, AKBP Purnama, SIK kepada Suara NTB di Mapolres Dompu, Rabu (2/7), mengaku telah menandatangani surat pengantar pengiriman berkas kasus dugaan korupsi Setda Dompu tahun 2011 ke Jaksa. Semua catatan jaksa dalam berkas P19 yang dikembalikan telah dilengkapi. “Kita sudah kirim kembali berkasnya, saya sudah tandatangani (surat pengantarnya) sejak dua hari lalu. Semua catatan jaksa sudah dipenuhi,” kata Purnama.

Petunjuk jaksa soal pengembangan pada tersangka lain, Purnama mengaku, akan segera diproses dan diajukan SPDP-nya.

Proses penyelidikan untuk

Pusat Batalkan Program Cetak Sawah Baru di Sumbawa Sumbawa Besar (Suara NTB) Kementerian Pertanian RI membatalkan program cetak sawah baru pada tahun ini di daerah, termasuk di Sumbawa, menyusul anggaran di Kementerian terpotong. Padahal program cetak sawah baru masih dibutuhkan di Sumbawa.

Terlihat dari animo masyarakat petani yang makin banyak mengusulkan program tersebut masuk ke wilayahnya.

Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Sumbawa, Ir. Talifuddin M.Si, Rabu (2/7) menjelaskan, rencana cetak sawah baru seluas 3.300 hektar tahun ini di Sumbawa dipending akibat pemotongan anggaran negara di Kementerian. Hal ini pun sudah disampaikan ke kelompok tani melalui UPT Pertanian.

Namun, untuk optimalisasi lahan, SRI, jaringan irigasi, tetap berjalan. Program tersebut untuk peningkatan produktivitas. “Jadi, bukan hanya perluasan areal saja.

Namun, intensifikasi pertanian juga terus ditingaktkan,’’ terangnya.

Sebenarnya, lanjut Thalif, program cetak sawah baru ini masih dibutuhkan di Sumbawa. Terutama bagi wilayah tadah hujan, yang memiliki potensi untuk dibangun bendungan. Makanya juga perlu didukung dengan pembangunan infrastruktur pertanian di Sumbawa, baik itu bendungan, jaringan irigasi, cekdam dan lainnya. Makanya, jika program cetak sawah baru dari Kementerian kembali berjalan, pihaknya tidak segan-segan untuk menangkap progran tersebut.

Mengingat manfaat dari itu dinilai cukup banyak. Jenis programnya pun ada tiga, seperti cetak sawah baru di wilayah tadah hujan, wilayah irigasi dan wilayah lebak.

“Yang penting sawahnya tercetak, ada sumber anggaran negara yang memungkinkan, itu bisa kita bangun bendungan yang lebih besar. Ada Tiu Rarang di Lopok, Labangka Komplek di Labangkan, ada Tiu Pedempeng di Empang,

Pulas di Moyo Hulu dan lainnya,” urainya.

Diketahui sebelumnya, Badan Anggaran (Bangar) DPRD Sumbawa melalui juru bicaranya Ahmad Yamin menilai program cetak sawah baru yang sangat masif sejak beberapa tahun ini diprogramkan belum optimal bermanfaat. Secara formal program tersebut berhasil dituntaskan, namun dalam tataran manfaatnya belum memberikan manfaat yang maksimal. Pasalnya dari hasil evaluasi dan kajian yang dilakukan badan anggaran, ternyata anggaran besar dari pemerintah pusat itu belum memberikan manfaat maksimal, hampir 70 persen dari sawah yang sudah dicetak itu tidak dimanfaatkan karena tidak ditunjang sumber air /irigasi yang cukup .oleh karena itu program yang menelan biaya cukup besar ini hendaknya dapat dikawal dengan sebaikbaiknya dengan melakukan perencanaan dan pengawasan dengan benar sehingga anggaran yang demikian besar tidak sia-sia. (arn)

tak di Karang Padak, Desa Labuhan Sumbawa, Kamis malam 26 Desember 2012 lalu.

Korban lalu dibonceng menggunakan sepeda motor milik terdakwa ke rumahnya.

Setelah di lokasi kejadian, terdakwa mengajak korban untuk berhubungan intim. Dengan tegas ajakan ini ditolak oleh korban dan korbanpun berteriak. Karena panik, terdakwa kemudian menjerat leher korban dari belakang menggunakan tali tas milik korban. Akhirnya korban lemas dan tidak berdaya. Melihat hal ini, terdakwa malah mengambil karung dari kandang ayam dekat rumahnya yang sudah dipersiapkan dan memasukan korban ke dalam karung dengan kondisi masih bernafas. Selanjutnya, terdakwa mengangkut korban menggunakan sepeda motor ke arah jembatan di kawasan Labuhan Sumbawa dan dibuang ke bawah jembatan tersebut. (arn)

Berkas Kasus Dugaan Korupsi Setda Segera Dilimpahkan

(Suara NTB/ula)

(Suara NTB/ula)

DIRUSAK - Etalase kaca milik apotek Nuris Farman Renda Simpasai yang dirusak, Selasa (1/7) malam.

SIDANG TUNTUTAN – Terdakwa di hadapan sidang tuntutan kasus pembunuhan Nurul Hakiki di PN Sumbawa, Rabu (2/7).

Purnama

tersangka lain akan dilakukan seperti tahap awal dengan memanggil dan memeriksa kembali para saksi.

“Karena pemeriksaan saksi harus jelas tersangkanya,” terangnya.

Untuk identifikasi harta kekayaan ketiga tersangka, penyidik telah melakukan.

Namun tidak menyitanya karena tidak memiliki kewenangan untuk menyitanya.

Selain itu, harta kekayaan para tersangka didominasi oleh harta warisan dan mengacu pada harta kekayaan yang dilaporkan ke KPK sebagai pejabat.

Sementara pengembangan tersangka baru seperti yang disebutkan Kapolres Dompu beberapa waktu lalu, terdapat tiga nama pejabat di lingkup pemerintah kabupaten (Pemkab) Dompu. Tetapi belakangan, calon tersangka baru merujuk pada mantan kepala rumah tangga Setda Dompu karena diduga terlibat langsung dalam pemalsuan bukti penggunaan uang.

Sebagaimana diketahui, kasus dugaan korupsi Setda tahun 2011 oleh penyidik ditetapkan tiga orang tersangka yaitu M, SE (Bendahara), Drs. H. SH, MSI (KPA), dan H. AP, MSI (KPA). Namun ketiga tersangka belum ditahan penyidik karena masih sibuk dengan pemenuhan petunjuk jaksa. Kasus dugaan korupsi Setda tahun 2011 ini berdasarkan hasil audit investigasi BPKP, kerugian Negara sebesar Rp 2,085 miliar dari Rp 9 miliar total anggaran Setda Dompu tahun 2011. (ula)

RAGAM

SUARA NTB Kamis, 3 Juli 2014

Kejaksaan Lirik Dugaan Penyimpangan BSS Dari Hal. 1 Dalam pemberitaan Suara NTB sebelumnya disebutkan, setidaknya ada empat item indikasi penyimpangan pada penyaluran bibit sapi pada program BSS di NTB tahun 2013. Dugaan penyimpangan ditemukan di Sumbawa, Dompu dan Bima.

Pihak Inspektorat NTB juga menemukan empat indikasi penyimpangan itu. Paling kentara adalah di Sumbawa Besar, bantuan yang seharusnya dalam bentuk bibit sapi seharga Rp 5,5 juta, namun oleh rekanan justru diberikan berupa uang segar sebesar Rp 4 juta. Item penyimpangan lain berupa bantuan yang diduga disalahgunakan oknum pengurus parpol. Bantuan bibit sapi terindikasi di atasnamakan bantuan partai, diberikan kepada kelompok. Namun belakangan bantuan itu ditarik lagi

karena kelompok penerima bantuan tidak mendukung pengurus partai itu dalam Pemilu Legislatif yang lalu.

Inspektorat NTB sudah mengeluarkan rekomendasi agar Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakeswan) Provinsi NTB menindaklanjuti temuan itu dan menyarankan kepada rekanan agar menyalurkan bantuan sesuai dengan kontrak. Jika tidak diindahkan, maka Inspektorat akan menyodorkan kasus itu ke penegak hukum. Inspektur Provinsi NTB, Agus Patria, SH, MH juga menegaskan sebelumnya, kasus ini bisa diseret ke korupsi jika memenuhi unsur kerugian negaranya. Bahkan Inspektorat siap menyerahkan data ke Kejaksaan jika upaya persuasif yang ditempuh tidak membuahkan hasil. (ars)

Gubernur Perintahkan Inspektorat dan Disnakeswan Uji Lapangan Dari Hal. 1 Itu langsung ditindaklanjuti bersama tim dari Dinas Peternakan,” kata Kepala Disnakeswan NTB, Ir. Hj. Budi Septiani ketika ditanya disela-sela melakukan inspeksi mendadak bersama Wakil Gubernur NTB, H. Muh. Amin, SH, M.Si di Rumah Potong Hewan Banyumulek Lombok Barat, Rabu (2/7) siang kemarin.

Dijelaskan, sesuai dengan instruksi Gubernur NTB pada saat rapim terdahulu terkait dengan dugaan penyimpangan bantuan sapi di Pulau Sumbawa, sudah ditindaklanjuti oleh Inspektorat. Hasil uji lapangan tim Inspektorat bersama tim dari Disnakeswan ditindaklanjuti langsung.

“Jadi tim Inspektorat sudah turun ke lapangan, bukan hanya fokusya ke Kabupaten Dompu, Bima dan Sumbawa. Dari hasil tim Inspektorat itu sudah dituangkan di dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) bahwa tidak ada penyimpangan di Dompu.

Yang ada itu di Kabupaten Bima untuk dikembalikan lagi ternaknya, itu hasil LHP yang ada,”ungkapnya.

Budi menambahkan, terkait dengan dugaan penyimpangan bantuan sapi program BSS tahun 2013 itu, gubernur bukan hanya memerintahkan untuk dilakukan uji lapangan di Pulau Sumbawa tetapi juga di Pulau Lombok. (nas)

Halaman 5

Versi Inspektorat, Bantuan Alat Omprongan Tak Langgar Pergub Mataram (Suara NTB) Inspektorat NTB akhirnya memberikan tanggapan terkait dugaan pelanggaran Peraturan Gubernur (Pergub) yang diduga terjadi pada penyaluran bantuan alat omprongan tembakau. Versi Inspektorat NTB, tidak ada pelanggaran Pergub pada bantuan itu. Pandangan itu pun sudah disampaikan ke Kejaksaan Tinggi NTB. Dalam suratnya Tanggal 26 Mei 2014, Inspektorat mengurai beberapa ketentuan yang diatur dalam Pergub Nomor 14 Tahun 2010, tentang bantuan permodalan bergulir bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT). Dalam keputusan Gubernur Nomor 368.A Tahun 2010 tentang perubahan atas keputusan nomor 317 tentang pedoman operasional dana bergulir DBH-CHT, ada kriteria petani yang direkomendasikan menerima bantuan Rp 5juta. Pertama, petani yang memiliki omprongan tapi belum dikonversi, petani yang tidak menerima bantuan konversi dari pemerintah.

Diatur juga persyaratan perusahaan pengadaan tungku oven tembakau (alat omprongan) terkait pengadaan. Diantaranya,

tungku tembakau memiki jaminan minimal dua tahun dari perusahaan sejak diserahkan ke petani, tungku omprongan diberikan karena ada perubahan (konversi) dari minyak ke bahan bakar alternatif. Alat omprongan juga diwajibkan memiliki sertifikasi uji emisi, uji gas buang, untuk menjaga dampak lingkungan. Perusahaan pengadaan juga harus menyiapkan Standar Operasional Prosedur (SOP). ‘’Jadi ketentuan ini sudah jelas diatur dalam Pergub, baik soal pelibatan rekanan, maupun pengadaan alat omprongannya,” kata Inspektur Provinsi NTB, Agus Patria, SH, MH. Bahkan sebelum melibatkan perusahaan, sudah melalui proses rekomendasi dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Dis-

perindag) NTB. Sehingga ketentuan yang mengatur soal juklak juknis penyaluran bantuan dana bergulir itu, sudah diatur dan dilaksanakan pemerintah dalam hal ini Dinas Perkebunan dan rekanan.

Bahwa menurut Agus Patria, semua itu sudah diatur dalam Pergub Nomor 14 Tahun 2010 tentang pedoman permodalan dana bergulir DBH-CHT, didasarkan pada pedoman umum DBH-CHT nomor 4 Tahun 2010, serta aturan perubahannya sesuai Pergub Nomor 13 Tahun 2010.

Bahwa Pergub itu sudah mengatur bantuan Rp 5 Jjta kepada petani dalam bentuk omprongan melalui perusahaan pengadaan.

Kejaksaan sebelumnya menelisik aturan yang melegalkan pelibatan 12 perusahaan pengadaan tungku tersebut. Sementara versi Inspek-

Bantah Penangguhan Penahanan karena Intervensi Dari Hal. 1 Disebutnya dalam Pasal 121 KUHAP diatur tentang penahanan oleh penyidik dan penuntut umum. “Saya garisbawahi dulu, penahanan itu adalah kewenangan, bukan kewajiban, bisa dibedakan kan? Jadi kewenangan itu boleh dilaksanakan, boleh tidak dengan alasan objektif dan subjektif,” papar Kajati.

Dijelaskan juga, ketika ia masuk menjadi Kajati NTB, kasus ini sudah masuk P21, perkara dianggap sudah selesai dan dinyatakan lengkap.

Proses yang sudah dilalui, penahanan untuk kepentingan penyidikan 120 hari, untuk kepentingan penuntutan 180 hari.

Dalam perkara ini, diklaimnya yang dilakukan dengan Aspidsus sudah tepat. ‘’Perkara ini tidak perlu dilakukan penahanan Rutan dan alasan kami tidak memerlukan perpanjangan penahanan dan berpegang teguh asas konstanta yustisi. Jadi sangat singkat sekali kami proses kasus ini,” pungkasnya. (ars)

Pemprov Arahkan Program SKPD ke Daerah Terdampak Kekeringan Dari Hal. 1 ‘’Berkurangnya produksi padi ini karena faktor alam, pasti akan mempengaruhi tingkat produksi. Oleh karena itu, pasti konsekuensinya pada penurunan pendapatan. Intervensinya, program SKPD diarahkan ke masyarakat yang terkena dampak kekeringan. Penanganannya harus komprehensif,” kata Amin .

Hasil perhitungan BPS NTB tentang Angka Ramalan (Aram) I tahun 2014 ini, diperoleh hasil perkiraan luas panen padi sawah seluas 368.391 hektar, dengan ramalan produktivitasnya adalah 51,38 kwintal per hektar. Dengan luas panen dan produktivitas tersebut diperkirakan produksi padi sawah pada tahun 2014 akan mencapai 1.892.782 ton. Artinya terjadi penurunan produksi jika dibandingkan tahun 2013 sebesar 76.470 ton atau setara 3,88 persen.

Amin mengatakan, mengantisipasi bencana kekeringan yang diprediksi akan lebih parah dari tahun sebelumnya sesuai dengan perkiraan BMKG, ia sudah memanggil Bulog NTB. Terkait dengan persediaan pangan terutama beras, laporan yang didapatkan jumlah pangan di NTB mencukupi sampai tujuh bulan mendatang.

Mengantisipasi bencana kekeringan ini lanjut Amin, pihaknya meminta bupati/walikota juga siap siaga. ‘’Untuk tingkat provinsi kita akan intervensi mana daerah yang membutuhkan itu, kita salurkan.

Sudah disiapkan tujuh bulan ke depan bahkan gudang-gudang Bulog di NTB sudah penuh,” katanya.

Sementara, Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi NTB menepis angka ramalan I yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik (BPS) terkait akan terjadinya penurunan produksi padi sebanyak 76 ribu ton akibat kekeringan.

Diyakini produksi 2,3 juta ton Gabah Kering Giling (GKG) target tahun ini akan tercapai.

“Itu kan angka ramalan, tahapannya angka ramalan I, angka ramalan II, baru angka sementara dan keluar angka

tetap. Memang data kita selalu berseberangan dengan BPS, tetapi boleh saja BPS mengeluarkan data, BPS berhak dan tetap kita jadikan acuan,” kata Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi NTB, Ir. Husni Fahri, MM dihubungi Suara NTB di Mataram, Rabu (2/ 7) kemarin.

Optimisme tersebut berdasarkan fakta yang ada di lapangan. Untuk tahun ini, luas areal atau luas tanam padi seluas 436.822 hektar, dengan target produksi mencapai 2,3 juta ton GKG. Bahkan oleh pemerintah pusat, target ini harus dievaluasi disesuaikan dengan situasi, tetapi menurut Husni Fahri masih bisa dikejar target tersebut.

“Kami tetap saya berupaya untuk mencapai target tersebut, kita lihat situasi yang ada sekarang,” tambahnya.

Realisasi dari target tersebut, sampai bulan Mei tanaman padi sudah realisasi seluas 403.734 hektar atau setara 92,68 persen. Sisanya yang masih dikejar sebanyak 26 ribu hektar, tetapi ini masih dapat diupayakan pada daerah – daerah irigasi.

Optimisme itu menurutnya tidak dilemahkan dengan benturan kekeringan, dari seluas 4.827 hektar lahan yang terancam gagal panen di NTB. Sebagian besar itu adalah lahan-lahan yang memang tidak direkomendasikan untuk tanam padi.

Lahan-lahan kering inipun terbagi menjadi beberapa golongan, kekeringan ringan, sedang dan kekeringan berat yang hanya 389 hektar. Lahan-lahan yang masih bisa diselamatkan, lanjut Husni Fahri tetap diupayakan pengairannya bekerjasama dengan Dinas PU. ‘’Optimis saya, kekeringan memang dilahan yang tidak kita rekomendasikan, dan masih banyak lahan irigasi basah yang bisa digunakan untuk menanam padi. BPS boleh saja meramal, tapi kita tetap optimis,” katanya. (nas/bul)

(Suara NTB/cem)

SILATURAHMI - Pengurus BPPD NTB yang baru, di bawah pimpinan Taufan Rahmadi (ke empat dari kiri), Rabu (2/7) kemarin bersilaturahmi ke Harian Suara NTB. Dalam silaturahmi tersebut, Pengurus BPPD diterima Penanggung Jawab Suara NTB yang juga Direktur Radio Global FM Lombok, H.Agus Talino (ke tiga dari kiri) dan Tim Redaksi.

Kepsek SMP 1 Gerung

Wakili NTB di Kancah Nasional Giri Menang (Suara NTB) Di balik keberhasilan pelajar SMP 1 Gerung di berbagai lomba di kancah domestik dan nasional serta internasional tak terlepas peranan Kepala SMP 1 Gerung, H. Muzapir dalam melakukan pembinaan di sekolahnya.

Berkat keberhasilan itu, Kepsek ini mengikuti lomba Kepsek berprestasi dan berdedikasi sehingga terpilih menjadi juara 1 tingkat provinsi. Ia juga secara otomatis terpilih mewakili NTB mengikuti lomba serupa di kancah nasional.

“Setelah kurang lebih 10 tahun Lobar rindu dengan juara Kepsek berprestasi dan berdedikasi khusus SMP, maka saya sangat bangga dan terharu mendapat juara 1 tingkat provinsi dan mewakili NTB di tingkat nasional,”tutur Kepsek SMP 1 Gerung ini kepada wartawan di temui di ruang kerjanya.

Dikatakan bapak empat anak ini, juara 1 Kepsek berprestasi dan berdedikasi pertama kali diraih Lobar dalam 10 tahun terakhir. Sebelumnya sewaktu menjadi Kepsek SMP 2 Kuripan hanya meraih juara II kalah dengan Kepsek dari SMP Mataram.

(Suara NTB/her)

H. Muzapir

Pretasi ditingkat TK sendiri hampir tiap tahun juara, hal inilah membuat pria 31 Desember 1965 ini terharu ketika menjadi juara 1 ditingkat peovinsi dan mewakili NTB dan Lobar khususnya di level nasional.

“Karena peratma kali Lobar, kepsek SMP-nya Juara I untuk lomba Kepsek berpetasi dan berdedikasi,”tukasnya.

Untuk penilaiannya sendiri

dinilai dari fortofolio Kepsek dan hasil pembinaan di sekolah. “Alhamdulillah dua tahun saya menjadi kepala SMP 1 Gerung banyak siswa yang memperoleh juara mulai provinsi, nasional bahkan mulai go internasional,” terangnya. Hal ini dinilai jelasnya dinilai juga, karena tidak cukup hanya prestasi Kepsek saja namun pembinaan di sekolah tidak berhasil.

Menurutnya, apalah artinya Kepsek berprestasi namun sekolah tidak bisa dikembangkan sehingga dua-duanya dilihat dan dinilai. Ada tiga hal yang dinilai menyakut terobosan, paparan saat diwawancara baik presentasi portofolio, dan tes kompetensi Kepsek.

Saat diseleksi, semua Kepala SMP 10 kabupaten/kota di NTB ikut serta. Awalnya diseleksi di kabupaten, di Lobar sendiri ada 10 kecamatan. Lalu terpilih lah diinya menjadi juara 1 tingkat kabupaten setelah itu naik seleksi di provinsi ia juga memperoleh juara 1. Selanjutnya naik level ke nasional mewakili NTB. Dengan keberhasilan ini, Lobar mampu meraih tiga gelar juara yakni juara kategori pengawas, juara diitngkat TK dan SMP. (her)

Newmont Adu Kuat Dari Hal. 1 komunikasi yang telah dijalani perusahaan bersama pusat selama ini. ‘’Saya sebenarnya sedikit khawatir jangan sampai pemerintah makin jauh (dengan kesepakatan yang sudah ada). Karena pusat beranggapan Newmont sudah ke arbitrase jadi yah adu kuat saja,” kata bupati, Rabu (2/7).

Jika hal tersebut terjadi, bupati memastikan, KSB selaku daerah penghasil akan mengalami kesulitan dan paling dulu merasakan dampaknya. Dampak pertama yang akan dirasakan salah satunya dari sisi ketenagakerjaan.

Di mana ia pastikan seluruh perusahaan sub kontraktor (Subkont) yang selama ini menjadi mitra usaha PTNNT di proyek Batu Hijau akan merumahkan karyawannya secara massal. ‘’Sekarang itu pihak bank datang ke saya mengeluh. Karena hampir seluruh karyawan Newmont itu punya hutang dan sekarang telat membayar sejak dirumahkan,”ujar bupati.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, bupati akan segera menemui pemerintah pusat dan PTNNT guna menyampaikan agar keduanya segera mencari titik temu menuntaskan persoalan yang terjadi. Kepada pemerintah pusat, bupati secara khusus akan bertemu dengan Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian Chairul Tanjung.

Dalam pertemuan itu bupati menyatakan satu hal yang akan disampaikannya yakni meminta agar persoalan PTNNT dapat dipisahkan dari PT Freeport Indonesia (PTFI).

Sebab meski kedua perusahaan sama-sama meminta keringanan bea ekspor, namun di sisi lain persoalan yang dihadapi PTFI lebih rumit karena dalam negosisasi turut pula meminta perpanjangan Kontrak Karya (KK).

“Yang ingin saya katakan kepada beliau jangan sampai karena Freeport masih jauh lantas Newmont juga tida bisa selesai. Karena negosiasi Freeport masih sulit sebab mengaitkan dengan perpanjangan KK. Sementara Newmont

nebengnya ke Freeport terkait MoU smelter. Dengan begitu kalau Freeport tidak selesai Newmont juga selesai. Makanya kalau ketemu Menko (Perekonomian) nanti, akan saya sampaikan agar beberapa hal antara Newmont dan Freeport dipisahkan,” harap bupati seraya menyatakan, jika pihaknya menjadwalkan bertemu Menko Perekonomian Senin pekan depan. ‘’Surat permohonan audiensi dengan Menko Perekonomian sedang disiapkan. Mudahmudahan kalau tidak ada halangan saya bisa bertemu dengan beliau dan menyampaikan langsung semuanya,” harapnya.

Demikian pula kepada PTNNT, bupati menyatakan, dirinya akan meminta agar terus melanjutkan proses pembicaraan yang telah dibangun bersama pemerintah pusat. Sementara terkait pengajuan gugatan ke arbitrase internasional, agar segera dicabut setelah kesepakatan dapat dicapai oleh kedua belah pihak untuk menyelesaikan polemik larangan ekspor tersebut. (bug)

torat, ini sudah sesuai Pergub. ‘’Kami menyimpulkan pendapat hukum bahwa keterlibatan perusahaan atas rekomendasi Disperindag dan nominal harga Rp 5 juta per petani tidak melanggar Pergub, sebab sudah diatur dalam Pergub nomor 4 Tahun 2010,” kata Agus Patria mengurai isi suratnya.

Dijelaskan Agus Patria, surat telaahan tentang pengadaan alat omprongan yang ditemukan terindikasi menyimpang oleh Kejaksaan itu, sudah dikirim ke Kejaksaan Tinggi NTB. Tujuannya sekadar untuk masukan kepada Kejaksaan, karena sebelumnya menelisik terkait dugaan pelanggaran Pergub pengadaan omprongan. “Tapi itu hanya telaahan, itulah aturan yang kami pahami.

Soal Kejaksaan mau menerima atau tidak menindaklanjuti, kami tentu saja tidak bisa intervensi,”

terangnya. Jika pun Kejaksaan tetap melanjutkan kasus itu, pihaknya tentu saja tidak bisa menghalang- halangi.

Sementara juru bicara Kejati NTB Made Sutapa, SH menyebut apapun isi surat Inspektorat itu, tetap dihargai sebagai masukan pihaknya. Namun demikian, proses atas dugaan penyimpangan dana bantuan omprongan dengan nilai total Rp 29 miliar dari Pemprov NTB itu sudah dilidik pihaknya. ‘’Prosesnya tetap jalan terus. Kalau soal masukan dari luar, kami tampung,” tegasnya.

Bahkan terakhir dalam penyelidikan kasus ini sudah memeriksa Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Lombok Timur dan Lombok Tengah. Karena di dua daerah ini Pemprov NTB menyalurkan bantuan alat omprongan tembakau. (ars)

Dikpora Dituding Tidak Konsisten Soal Kuota PSB Setiap Sekolah Dompu (Suara NTB) Dinas pendidikan dan olah raga (Dikpora) Kabupaten Dompu telah menetapkan kuota penerimaan siswa baru tahun ajaran 2014/2015 di masing-masing sekolah. Penetapan ini justru dilanggar banyak sekolah Negeri dan diduga dimaklumi Dinas Dikpora Dompu. Anggaran dana bantuan operasional sekolah (BOS) Rp.1 juta persiswa diduga memicu sejumlah sekolah menerima siswa melebihi kuota.

Ismul Rahmadin, S.Pd.I anggota DPRD Dompu kepada Suara NTB, Rabu (2/7) kemarin, mengatakan, pihaknya mendapat laporan dan pengaduan dari sejumlah sekolah swasta terkait ketidak tegasan Dinas Dikpora Dompu dalam penerimaan siswa baru. Padahal, kuota masingmasing sekolah telah ditetapkan sendiri oleh Dikpora. Saat penerimaan siswa baru, justru banyak sekolah menerima siswa melebihi kuota. “SMA Negeri 2 Dompu yang ditetapkan kuotanya 7 kelas, justru diterima 9 kelas. SMK Negeri 1 Dompu yang ditetapkan 9 kelas, juga menerima tambahan 2 kelas,” katanya.

Tambahan kuota yang diterima sejumlah sekolah Negeri ini justru diduga diamini oleh Kepala Dinas Dikpora Dompu.

Padahal, penetapan kuota PSB didasarkan pada kesepakatan

bersama dengan semua sekolah dan daya tampung masingmasing sekolah. “Bagaimana kita bisa mencapai kualitas pendidikan, ketika sekolahsekolah yang ada justru mengejar kuantitas siswa karena adanya program dana BOS Rp.1 juta persiswa,” katanya.

Tidak konsistennya Kepala Dinas Dikpora terhadap kuota ruang belajar yang harus diterima masing-masing sekolah, tambah Ismul, berimbas pada sekolah swasta. Karena sekolah swasta di Dompu masih menjadi pilihan alternatif para siswa dan wali murid. Padahal, kualitas belajar sekolah swasta tidak beda jauh dengan sekolah Negeri. “Saya minta kepada Kepala Dinas Dikpora Dompu untuk konsisten dengan keputusannya soal kuota ruang belajar yang bisa diterima masing-masing sekolah. Selain untuk pemerataan, juga untuk menjaga kualitas belajar mengajar di sekolah,” terang Ismul.

Kepala Dinas Dikpora Dompu, H Ichtiar, SH yang dihubungi melalui HP-nya tidak aktif.

Sementara Kepala Bidang Dikmen Dinas Dikpora Dompu, Dr. Nuril Furkan, M.Pd yang dihubungi, enggan mengomentari.

Soal PSB langsung dihubungi Kepala Dinas. “Saya no coment. Silahkan hubungi kepala Dinas saja,” katanya. (ula)

Butuh Lompatan Tekan Angka Kemiskinan Dari Hal. 1 Jika dirata-ratakan, penurunan angka kemiskinan itu sesungguhnya kurang dari satu persen setiap tahunnya.

Penurunan angka kemiskinan yang tidak memperlihatkan adanya lonjakan berarti ini dinilai akan membuat NTB kesulitan untuk mengejar posisi IPM daerah – daerah lain yang juga sama – sama mencapai penurunan angka kemiskinan.

Menurut Wakil Ketua Komisi III DPRD NTB, Nurdin Ranggabarani, SH, MH, penurunan angka kemiskinan yang bergerak di tataran yang cenderung datar ini juga terjadi di sejumlah sektor lainnya.

“Kinerja Perekonomian Daerah, PDRB, Laju Pertumbuhan Ekonomi, Laju Inflasi, Sektor Ketenagakerjaan, Angkatan Kerja dan Tingkat Pengangguran Terbuka, Angka Kemiskinan dan Tingkat Kesejahteraan, serta IPM kita terpacak di posisi yang tak bergerak sedikit pun,” ujarnya. Karena itulah, pihaknya mempertanyakan, pada program dan kegiatan mana sesungguhnya NTB telah dapat dianggap mampu bersaing itu.

Menurutnya, jika angka-angka capaian yang diuraikan dalam LKPJ dan Laporan Pertanggung-

jawaban Gubernur, tentang Pelaksanaan ABPD Nusa Tenggara Barat, Tahun Anggaran 2013, itu disandingkan dengan peningkatan antara nol koma sekian hingga satu koma sekian persen dari APBD NTB Tahun Anggaran sebelumnya, maka sesungguhnya prestasi kita hanya mampu bersaing dengan APBD kita sendiri.

“Sementara harapan rakyat NTB sesungguhnya, berdaya-saing itu, dimaksudkan agar kita mampu mengungguli provinsiprovinsi lainnya,” ujarnya. Ia menilai, kenyataan sesungguhnya, Provinsi NTB masih berada pada posisi urutan tertinggal dibandingkan laju lompatan prestasi yang berhasil diciptakan oleh provinsiprovinsi lain, termasuk beberapa provinsi yang baru terbentuk.

Ia menegaskan, pihaknya ingin melihat pimpinan daerah di NTB berhasil mewujudkan seluruh rencana-rencana besar dan impian mulianya sebagaimana yang tertuang dalam RPJMD 2009-2013 dan 2013-2018. ‘’Mengingat bila visi misi dan rencana besar beserta berbagai program unggulan strategis dimaksud dapat terlaksana dengan baik, tepat waktu dan tepat sasaran, maka tentu rakyat kita jualah yang akan menikmatinya,’’ pungkas Nurdin. (aan)

Target 100 Persen Dari Hal. 1 “Unit III selesai perbaikan seminggu lagi. Unit I itu operasi kirakira September dan unit II akan operasi akhir tahun 2014. Berarti, tahun 2015 insya Allah pembangkit dengan daya 3x25 MW sudah terhubung ke jaringan,”ujarnya.

Dikatakan, jika tahun depan terjadi pemeriksaan pembangkit seperti yang dilakukan pada unit III dengan kapasitas 1x25 MW maka tidak akan lagi terjadi defisit daya. Ia menjelaskan, penyebab dilakukannya pemadaman listrik sejak bulan lalu itu karena diperbaikinya pembangkit unit III. Sementara unit I dan II masih belum beroperasi. Sempat dilakukan percobaan operasi pada unit II dengan kapasitas 15

MW namun terjadi gangguan pada turbin.

“Penyebab pemadaman bergilir ini karena unit III yang masih diperbaiki. Kalau bulan puasa ini unit III sudah operasi maka tidak ada lagi pemadaman. Akhir minggu depan sudah selesai diperbaiki. Saat ini perbaikan dilakukan di Bandung,”imbuhnya.

Andi menyebutkan kapasitas daya listrik untuk sistem Lombok saat ini sebesar 162 MW. Sementara beban puncak mencapai 182 MW. Selama masa perbaikan pembangkit III PLTU Jeranjang, PLN menyewa mesin PLTD dengan kapasitas 15 MW, namun baru 5 MW yang operasi. Sisanya sebesar 10 ditargetkan sebelum tanggal 10 Juli bisa beroperasi. (nas)

OPINI

SUARA NTB Kamis, 3 Juli 2014

Halaman 6

Upeti Birokrasi Untungkan Semua Pihak BELUM keluarnya izin ekspor konsentrat dari Pemerintah Indonesia pada PT. Newmont Nusa Tenggara (NNT) hingga pertengahan tahun 2014 ini berujung pada gugatan di Arbitrase Internasional. Pihak PTNNT beranggapan, larangan ekspor yang dilakukan Pemerintah Indonesia sebagai dampak penerapan UU Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Mineral dan Batubara (Minerba) tidak sesuai dengan Kontrak Karya (KK) yang sudah disepakati sebelumnya.

PTNNT bersama para pemegang sahamnya Nusa Tenggara Partnership B.V. (NTPBV) – satu badan usaha berbadan hukum Belanda, mengajukan gugatan arbitrase internasional, karena pengenaan ketentuan baru terkait ekspor, bea keluar, serta larangan ekspor konsentrat tembaga yang akan dimulai Januari 2017 mendatang tidak sesuai dengan KK PT NNT dan perjanjian investasi bilateral antara Indonesia dan Belanda.

Presiden Direktur (Presdir) PT NNT Martiono Hadianto, mengaku dalam enam bulan terakhir pihaknya telah melakukan berbagai upaya terbaik untuk menyelesaikan isu ekspor dengan komitmen dan atas niat baik perusahaan untuk mendukung kebijakan pemerintah. Namun demikian PT NNT sejauh ini belum dapat meyakinkan pemerintah jika KK dijadikan rujukan untuk menyelesaikan perbedaan yang ada sekarang ini.

Atas dasar itulah yang menjadikan pihaknya terpaksa mengupayakan penyelesaian masalah tersebut melalui arbitrase internasional dengan harapan pekerjaan-pekerjaan, hak-hak, serta kepentingan-kepentingan para pemangku kepentingan perusahaan terlindungi.

Memang, apa yang dilakukan PTNNT untuk memperjuangkan apa yang menjadi kesepakatan yang sudah dilakukan sebelumnya. Namun, pihak PTNNT juga harus mengingat, Indonesia juga memiliki hukum atau peraturan perundang-undangan yang berhak mengatur masalah investasi di wilayahnya. Keluarnya UU Nomor 4 Tahun 2009 sedikit tidak membuat perusahaan yang bergerak di sektor pertambangan harus kembali menambah investasi membangun smelter (pabrik pemurnian) di dalam negeri dengan biaya yang tidak sedikit.

Meski demikian, kebijakan Pemerintah Indonesia terhadap perusahaan tambang ini tentu sudah melalui kajian mendalam, sehingga tetap bersikukuh menerapkannya. Namun, sebagai masyarakat NTB, kita tidak menginginkan gugatan PTNNT ke Arbitrase Internasional ini berpengaruh terhadap iklim investasi di daerah, termasuk pada pendapatan asli daerah.

Di satu sisi, Pemprov NTB sebagaimana disampaikan Wakil Gubernur NTB H. Muh. Amin, SH, MSi, menyayangkan langkah PTNNT melayangkan gugatan ke Arbitrase Internasional. Meski, di sisi lain, Pemprov NTB mengkritik Pemerintah Indonesia yang tidak mau merubah keputusannya soal bea keluar, jika PTNNT tetap melakukan pengiriman konsentrat ke luar negeri.

Namun, sebagai masyarakat Indonesia, kita menginginkan hasil keputusan arbitrase tidak merugikan banyak pihak, baik PTNNT, pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Justru dari keputusan di arbitrase internasional ini, akan ada jalan keluar terhadap persoalan yang menimpa perusahaan tambang terbesar di NTB ini. (*)

SEORANG teman Pegawai Negeri Sipil (PNS) menceritakan ketidaknyamanannya bekerja di lingkungan birokrasi tempatnya bekerja saat ini. Ketidaknyamanan itu bukan karena gaji yang kecil. Jam kerja yang sangat panjang.

Beban kerja yang sangat besar. Tunjangan yang tidak memadai atau adanya tekanan atasan. Ia justru merasa tidak nyaman bekerja karena buruknya budaya birokrasi kabupaten tempatnya bekerja. aginya budaya kerja birokrasi di tempatnya bekerja bukan hanya lamban, boros, tidak kreatif tapi juga korup. Budaya kerja itu sangat berbeda jauh dengan budaya kerja yang berlaku di kalangan swasta yang sangat mengutamakan kecepatan, efisiensi, kreatif, inovatif dan tidak mentolerir tindakan korupsi. Pihak swasta sangat menyukai pegawai yang cepat, efisien, kreatif dalam bekerja.

Di satu sisi teman itu sangat menyukai budaya kerja yang mementingkan kecepatan, efisiensi, kreatif dan menghindari korupsi. Hal itu setidaknya bisa dilihat dari kesenangannya membaca dan mengoleksi berbagai bacaan yang diniatkan untuk membangun budaya kerja produktif dalam dirinya. Saya yakin banyaknya buku bacaan yang menghiasi rumah terkait dengan good goverment bukan samata sebagai pajangan tapi menunjukkan sikapnya dalam bekerja.

Bukankah cara paling mudah untuk menilai seseorang dari apa yang dia sukai dan dengan siapa dia bergaul atau berteman. Orang baik pasti akan berteman dengan orang baik.

Orang korup juga pasti bergaul dengan orang korup. Walaupun kadang ia bergaul dengan orang baik untuk menyembunyikan tindakannya yang sering melakukan korupsi. Rupanya budaya kerja birokrasi yang kita ketahui selama ini belum banyak berubah.

Di tengah suasana yang tidak nyaman itu, teman tadi mencoba mengumpulkan dan menjelaskan kepada beberapa orang di birokrasi apa yang dianggap baik dan tidak baik berdasarkan aturan yang ada. Dia juga tidak segan mengkritik dan menolak apa yang dianggap menyalahgunakan aturan. Tindakannya itu pun tidak jarang disalahkan oleh atasan dan teman kerjanya yang lain. Ia pun makin hati-hati bertindak supaya tidak terjebak dalam permainan birokrasi yang budaya kerjanya buruk.

Dalam tulisan ini saya tertarik membahas budaya korupsi yang masih terjadi di lingkungan birokrasi.

Salah satu bentuk korupsi yang masih membudaya adalah pemberian upeti berupa uang seorang PNS kepada PNS lain atau upeti seorang bawahan kepada atasannya yang berasal dari dana program yang mereka tangani. Ada upeti diberikan kepada pejabat atasannya sebelum program dilaksanakan atau dana program dipotong.

Kadang juga uang diserahkan setelah proyek dikerjakan. Artinya setoran diambil dari sisa dana program.

Akibat dari tindakan ini sudah pasti akan menyebabkan palaksanaan program yang tidak maksimal. Spesifikasi program yang diusulkan otomatis akan mengalami penurunan secara

Oleh :

Yusuf Tantowi

( Peneliti Lembaga Studi Kemanusiaan (LenSA) NTB)

”Budaya dan kesadaran memberikan atau menerima upeti untuk mendapatkan posisi dan proyek tertentu harus segera diamputasi supaya tidak menular ke manamana. Prinsip-prinsip pemerintahan yang baik harus ditegakkan secara konsisten untuk menutup peluang birokrasi melakukan tindakan korupsi.” kualitas karena dananya dikurangi.

Hal ini lah yang menyebabkan buruknya hasil berbagai fasilitas umum yang dibangun dari proyek yang dananya berasal dari APBD dan APBN. Upeti kepada pejabat daerah itu makin marak menjelang dilaksankannya pemilihan kepala daerah (Pilkada).

Konon setiap dinas atau SKPD dikenai dana sekian ratus juta untuk membantu membiyai dana kampanye pejabat atau kepala daerah yang ingin menjabat kembali. Tentu dana sebesar itu akan sulit kalau dana itu berasal dari kantong pribadi. Tidak ada pilihan lain selain mengambil dari dana daerah.

Sayasendirijugapernahmendegarcerita seorang bupati yang menawarkan seorang pejabat untuk menduduki posisi sebagai kepala Bappeda di sebuah daerah di Lombok. Sang bupati sampai tiga kali mengatakan kepada pejabat tersebut bahwa dia berhak menjabat sebagai kepala Bappeda di daerahnnya. Alasannyaiasudahmemenuhiberbagaipersyaratan kepangkatan untuk menduduki jabatan tersebut. Di samping pejabat itu termasukpejabatseniordanberpengalaman.

Sang pejabat yang akan dicalonkan itu bukan hanya dijanjikan tapi juga dipanggil secara khusus untuk membahas itu. Namun dalam proses itu, calon pejabat ini tidak peka akan sinyal-sinyal yang diberikan sang bupati. Janji bupati itu sebenarnya sinyal supaya calon pejabat tersebut segera menyerahkan uang upeti terlebih dahulu bila ingin mendapatkan jabatan tersebut. Uang itu nanti akan diserahkan melalui orang kepercayaan bupati yang memang bertugas mengumpulkan dana upeti.

Saya tidak tahu apakah pejabat yang akan dipromosikan itu mengerti dan menangkap sinyal tersebut atau memang ia tidak memiliki uang sejumlah tertentu. Atau mungkin ia memang tidak berambisi menduduki jabatan yang diperoleh dengan cara menyerahkan upeti terlebih dahulu.

Yang pasti, calon pejabat tersebut san-

tai saja ketika itu dan menunggu saja posisi apa yang akan diberikan bupati kepadanya. Dan singkat cerita, sang pejabat akhirnya tidak ditunjuk sebagai Kepala Bappeda meski isunya akan mendapat posisi itu ramai diinternal birokrasi dan media massa.

Itu lah salah satu contoh budaya birokrasi yang ternyata orang tertentu harus mengeluarkan upeti terlebih dahulu bila ingin menduduki jabatan tertentu dibirokrasi. Mungkin bagi pihak tertentu, wacana ini sudah dianggap lama dan sudah membudaya namun inilah salah satu bentuk buruknya budaya birokrasi. Pada hal bila bertemu rakyat termasuk diwacanakan di media bahwa birokrasi itu pelayan rakyat bukan menipu rakyat.

Selama ini lazim kita ketahui, sering kali pemberian upeti dilakukan oleh pihak swasta kepada pejabat yang memiliki kewenangan mengeluarkan kebijakan.

Denganmengeluarkanupetitertentuyang disepakati, pihak swasta akan mendapatkan izin yang diperlukan untuk kepentingan usaha, mengelola lahan, membangun perumahan, menggali tambang atau mengelola proyek pembangunan yang berasal dari APBN dan APBD. Pemberian upeti berupa uang oleh pihakswastakepadaPNSataupejabatnegara inilah yang selama ini kita kenal dengan uangsogokan(rasuah)yangkeraptangkap tangan oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sebut saja beberapa kasusyangpernahmunculdiNasionalsepertikasussuapimpordagingsapiyangmelibatkan Ahmad Fatanah. Suap beberapa kepala daerah kepada Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mohtar, kasus suap pengelolaan hutan oleh swasta kepada Bupati Bogor, Rahmat Yasin dan masih banyak kasus-kasus lain.

Saya lalu berpikir, ternyata keinginan membangun pemerintahan berdasarkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (good goverment) seperti yang diutamakan oleh kalangan swasta dianggap baru sebatas wacana. Baru sebatas pemoles

citra di tingkat media. Pelaksanaan dan implementasi dari prinsip-prinsip tersebut masih nol besar. Pelatihan, training dan seminar terkait dengan itu ternyata belum membuahkan hasil. Tak heran kalau birokrasi bukannya menjadi pelayan bagi masyarakat tapi menjadi pelayanan birokrasi.

Supaya penyakit kronis birokrasi yang lamban, boros, tidak kreatif dan korup ini tidak berlanjut diperlukan revolusi mental birokrasi. Budaya kerja yang menekankan pada pelayanan kepada masyarakat bukan kepada atasan.

Budaya dan kesadaran memberikan atau menerima upeti untuk mendapatkan posisi dan proyek tertentu harus segera diamputasi supaya tidak menular ke mana-mana. Prinsip-prinsip pemerintahan yang baik harus ditegakkan secara konsisten untuk menutup peluang birokrasi melakukan tindakan korupsi.

Kepada teman itu saya mengatakan, ia ibarat lampu kecil di tengah lingkungan gelap. Sinarnya salalu ditutupi oleh pihak tertentu yang keburukannya tidak ingin terungkap oleh nyala lampu yang ia nyalakan. Saya lalu mengatakan kepadanya, bersiapsiaplah untuk menjadi birokrasi merangkap politisi bila ingin selamat dari angin badai yang bisa menerjang kapan saja agar nyala lampu itu padam. Dia juga perlu bekingan ‘orang kuat’ di birokrasi supaya kehadirannya diperhitungkan oleh birokrasi yang masih senang menerima upeti. **

Kejaksaan lirik dugaan penyimpangan BSS Jangan sekadar dilirik yang paling penting diusut

*** Warga disarankan urus dokumen kependudukan tanpa perantara Pemerintah juga harus menutup peluang kepada calo

***

STASIUN RADIO

email: citrabima_957@yahoo.co.id Telp. 0374 42906/Hp. 085337841557, 087866878882, 082145977111

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Hari Aryanti, Akhmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali. Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi, Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur: Rusliadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi.

Sumbawa : Arnan Jurami. Dompu : Nasrullah. Bima : M.Yusrin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaluddin, Wahyu W. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 10.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 10.000/mmk. Display F/C : Rp 20.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 8.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 5.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 450.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 250.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 50.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 55.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 3.000. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT Bali Post.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

SUARA NTB Kamis, 3 Juli 2014

Koalisi Menolak Kenaikan Listrik HIMPUNAN Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Provinsi NTB menilai pemberlakuan kenaikan tarif dasar listrik (TDL), yang disesuaikan per 1 Juli ini tetap akan membebani pengusaha kecil (wirausaha).

Lebih lagi, dianggap tidak relevan dengan pelayanan yang diberikan Perusahaan Listrik Negara (PLN), mengingat saat ini masih dikeluhkan terjadinya pemadaman bergilir. Hipmi akan menggalang koalisi dengan asosiasi Pengusaha lainnya guna menuntut kebijakan yang dapat mempertahankan keberadaan para pengusaha di daerah ini.

“Kita akan ajak Kadin untuk menyerukan kebijakan agar tidak mematikan pengusaha menyangkut kenaikan tarif dasar listrik. Harus ada regulasi khusus untuk menyikapi ini,” terang Ketua Hipmi NTB, Yudistira Capriyadi di Mataram, Rabu (2/7).

Kenaikan TDL dianggap berdampak terhadap aktivitas usaha yang dilakukan para pengusaha di daerah ini.

“Pasti berdampak dan juga orang berusaha semakin sulit, semuanya naik kan berdampak terhadap usaha. Yang kasihan terutama UMKM-UMKM yang baru berusaha,” tambahnya.

Ia mengatakan, Hipmi NTB pada intinya belum setuju dengan kebijakan naiknya TDL yang dilakukan secara bertahap di bulan Juli ini. Belum setujunya pemberlakuan tarif TDL ini lebih dikarenakan, sebagian besar anggota HIPMI di daerah ini rata-rata usaha kecil. Sementara pengusaha kelas menengah masih sangat terbatas.

Bisa di lihat menurutnya, berapa jumlah pengusaha yang muda yang umurnya di bawah 40 tahun yang usahanya sudah menengah, hanya hitungan jari. Lainnya rata-rata masih kecil, atas dasar itu Hipmi sebagai asosiasi yang menaunginya belum begitu setuju terhadap kebijakan ini.

Mestinya harus ada batasan dari pemerintah sendiri.

Bagi pengusaha besar, paparnya tidak akan mempermasalahkan kenaikan TDL ini, tapi bagi UMKM hal ini sangat memberatkan, sebab sangat mempengaruhi biaya operasional yang dikeluarkan. Oleh karena itu, Yudistira Capriyadi berpandangan, masih banyak jalan yang harus ditempuh pemerintah mengantisipasi kebijakan yang dianggap tidak populis ini.

“Dengan jelas kami menolak, karena dengan sekali mematikan lampu saja. Berapa usaha orang yang tidak menghasilkan, belum lagi ditambah kenaikan tarif,” katanya.

Kendati demikian, meski hal ini sudah menjadi ketentuan baku pemerintah, diharapkan dari sisi pelayanan PLN dapat memberikan jaminan tidak terganggunya distrubusi arus listrik. (bul)

EKONOMI DAN BISNIS

Halaman 7

Dewan Desak Pemprov Tertibkan Kendaraan Luar Daerah Mataram (Suara NTB)Kalangan DPRD NTB merasa cukup gerah dengan semakin banyaknya kendaraan luar daerah yang beroperasi bebas di NTB tanpa pungutan pajak. Sebenarnya, persoalan ini menjadi informasi yang sudah lama diwacanakan. Untuk itu Pemprov melalui Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) dibantu pihak Kepolisian diharap agar bertindak tegas mengeksekusi (memutasi) kendaraan-kendaraan yang dikategorikan ilegal tersebut.

“Ini sudah lama sekali, tinggal eksekusi saja sebenarnya Dispenda itu,” ujar Anggota Komisi II DPRD NTB, Hadi Sulton pada Suara NTB dihubungi di Mataram, Rabu (2/7).

Sebanyak 6.000-an unit kendaraan pelat luar, berdasarkan data Dispenda NTB ini menurutnya jumlah yang tidak sedikit. Apalagi jika dikaitkan dengan pendapatan daerah jika itu dimaksimalkan, maka tidak kecil kontribusinya untuk PAD. Ia memahami kecemburuan banyak pihak di daerah ini terkait bebasnya kendaraan

luar daerah beroperasi di NTB dengan batas waktu yang tidak ditentukan. Hal ini menurutnya terlalu memberi kelonggaran bagi kendaraankendaraan luar tersebut, tanpa pengenaan pajak.

Tidak perlu Dispenda menurutnya mengambil tindakan penertiban dengan menunggu kebijakan pemerintah daerah berupa Perda atau Pergub. Apalagi, sudah ada dasar aturan pemerintah pusat untuk menertibkan kendaraan luar daerah, dengan ketentuan toleransi waktu maksimal tiga bulan beroperasi di suatu daerah.

“Sudah ada acuan sebenarnya, Dispenda tinggal mengambil langkah,” tambah Sulton.

Pada prinsipnya, Dewan tetap mendorong terealisasinya Perda yang mengatur tentang hal itu. Untuk Pergub, diminta SKPD yang menangani persoalan ini agar mempercepat rancangan Pergubnya.

“Selama ini kami belum menerima rancangan Perdanya, bagaimana kami bisa menyetujuinya,” demikian Sulton.

Di tempat terpisah, Asisten III Setda NTB Drs. H. L. Syafi’i, MM mengalkulasi potensi pajak jika 6.000 unit kendaraan

luar daerah dengan pungutan pajak dirata-ratakan Rp 1 juta, maka hasilnya terdapat puluhan miliar potensi pajak NTB yang hilang.

“Kalau itu kita garap dengan serius maka sumber Pendapatan Asli daerah (PAD) kita akan bisa memberikan tambahan,” katanya.

Untuk mengoptimalkan PAD dari pajak ranmor itu, pihaknya akan mengadakan pertemuan dengan Dispenda NTB serta pemerintah kabupaten/kota untuk bekerjasama dan melakukan penertiban.

“Kita akan berikan semacam dispensasi, kalau dulu dikenakan biaya bea balik nama kendaraan bermotor, sekarang digratiskan saja.

Yang penting tercatat atau mengganti pelatnya jadi pelat dalam daerah,” katanya.

Syafi’i mengatakan, jika kendaraan pelat luar daerah yang beroperasi di NTB sudah

tercatat atau mengganti pelat kendaraan ke DR atau EA maka sudah pasti mereka membayar pajak di dalam daerah serta memberikan kontribusi bagi pemerintah daerah.

“Bayangkan kalau 6.000 kendaraan itu jalan setiap hari, bisa cepat rusak itu jalan.

Maka sangat tidak adil kalau itu terjadi, masa pajaknya untuk daerah lain sementara ruas jalan kita yang digunakan,” imbuhnya.

Untuk itu juga, ia meminta kepada masyarakat yang kendaraannya masih menggunakan pelat luar daerah NTB untuk segera melakukan mutasi kendaraan dengan melakukan bea balik nama kendaraan.

Pemprov, selanjutnya tidak akan mempersulit bahkan akan menggratiskan bea balik nama kendaraan bermotor tersebut. (bul/nas)

(Suara NTB/nas)

TAMBAH DERMAGA - PT Pelindo memastikan akan membangun dermaga baru di pelabuhan Lembar tahun 2015, untuk dapat melayani pengguna jasa pelabuhan secara maksimal. Sebuah kapal sedang melakukan bongkar-muat di Lembar.

Yudistira Capriyadi (Suara NTB/bul)

Pelindo Tambah Dermaga Baru di Lembar HILANG STNK R2 HONDA DR4831CB NOKA/NOSIN: MH1JFS13c 8CK767364/JFS1E-3748735 AN. M. SAFII HILANG DISEKITAR AMPENAN

Giri Menang (Suara NTB) PT. Pelindo III akan membangun dermaga bongkar muat sepanjang 1.000 meter atau 1 km di pelabuhan Lembar dengan menyiapkan anggaran sekitar Rp 600 miliar.

Pembangunan dermaga bongkar muat itu dipastikan

akan dilakukan pada awal 2015 mendatang. Saat ini, masih dilakukan pengurusan izin untuk memperoleh rekomendasi dari pemprov NTB. “Panjang dermaganya nanti 1.000 meter, diperkirakan awal 2015 mulai konstruksi. Itu namanya terminal pelabuhan Gili

Mas,” kata General Manajer PT. Pelindo III Cabang Lembar, Mujiono di sela-sela inspeksi mendadak yang dilakukan Wakil Gubernur NTB, H. Muh. Amin, SH, M.Si di dermaga Bongkar Muat Pelabuhan Lembar Lombok Barat, Rabu (2/7).

Mujiono menjelaskan setiap

tahunnya terjadi peningkatan bongkar muat di pelabuhan lembar mencapai 35 persen.

Sementara kapasitas dermaga bongkar muat yang ada saat ini sudah tak mencukupi sehingga terpaksa kapal pengangkut komoditi tertentu harus antri.

Untuk satu kapal peti kemas membutuhkan waktu dua sampai tiga hari untuk melakukan bongkar muat.

Dengan dibangunnya terminal pelabuhan peti kemas di Gili Mas sepanjang 1.000 meter itu maka seluruh kapal bisa masuk. Disebutkan, kedalaman kolam labuh nantinya antara 15-18 meter sehingga kapal-kapal pesiar, nantinya bisa sandar di sana.

Disebutkan, jika panjang dermaga mencapai 1.000 meter maka dapat menampung kapal dengan panjang 100 meter sebanyak 8-10 buah. Rata-rata panjang kapal yang melakukan aktivitas bongkar muat sat ini panjangnya di bawah 100 meter. “Investasinya kurang lebih Rp 600 miliar. Investasi itu memang murni dari Pelindo III,” imbuhnya.

DIJUAL DIJUAL MOBIL ZEBRA TAHUN 2006 HARGA 60JT,HUB.081864654354 DIJUAL RUMAH MINIMALIS MODERN, LOKASI STRATEGIS BELAKANG KANTOR BPK RI UDAYANA MATARAM, BISA CASH/KREDIT HUB.65 PROPERTY LOMBOK, 081999978 919, 08533336660

MEBEL

DIJUAL RMH DI MONJOK LT.2,25 ARE, 2KT, 2 KM, 1RT, 1RK, LB 9X16 M, LISTRIK, SERTIFIKAT ADA, HARGA 475 JT, BS NEGO. HUB. 081805732203 Jl. TGH Abdul Karim Kediri (Depan PLN Kediri)

TRAVEL

Mujiono mengungkapkan, tahapan saat ini yang sedang dilakukan terkait pembangunan dermaga bongkar muat itu adalah penyelesaian masalah analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal).

Dalam amdal tersebut, katanya, salah satu hal yang dibutuhkan adalah rekomendasi dari pemprov NTB, sedang rekomendasi dari pemerintah Lombok Barat sudah didapatkan.

“Tinggal kita menunggu dari provinsi saja. Itu akan segera direalisasikan. Konstruksi dilakukan setelah amdal selesai. Ada tahapantahapan, tinggal menunggu amdal saja,” tambahnya.

Ditanya menngenai daya tampung dermaga saat ini, Mujiono mengatakan hanya mampu menampung empat buah kapal yang melakukan bongkar muat secara paralel.

Selain itu, biasanya kapal yang antre bisa mencapai lima kapal. Mengenai kendala yang dihadapi dengan terbatasnya kapasitas pelabuhan bongkar muat itu, Mujiono mengatakan bongkar muat sering terkendala terbatasnya alat angkut peti kemas. Pasalnya, peti kemas tersebut bukan hanya tujuannya untuk Mataram dan Lombok Barat tetapi juga Lombok Tengah dan Lombok Timur.

“Alat angkutnya yang kurang, kadang-kadang itulah yang jadi kendala. Karena di sini gudang dua, tidak siap.

Adapun gudang ini dua kebanyakan operasinya sampai jam 16.00 wita. Kalau pelabuhan sudah 24 jam pelayanan.

Kadang-kadang pemilik gudang tidak siap 24 jam, menyesuaikan dengan kita pola operasinya, itu yang jadi kendala kita,” pungkasnya. (nas)

SUARA NTB Kamis, 3 Juli 2014

Melihat Kasus Hukum Jangan Berpandangan Sempit Selong (Suara NTB) Dosen Fakultas Hukum Universitas Mataram Dr. Yanis Maladi, SH., Mhum., meminta semua pihak tidak berpandangan sempit terhadap kasus-kasus hukum. Termasuk kasus dugaan korupsi Dermaga Labuhan Haji yang dialamatkan kepada sejumlah tersangka yang kini oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) dialihkan penaganannya dari rutan ke tahanan kota.

Langkah Kejati NTB itu dibawah komando Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) NTB yang baru, Fadil (Suara NTB/dok) Yanis Maladi Jumhanna, SH.MH sangat diapresiasi. “Saya selaku orang yang bergelut di bidang hukum ini angkat topi terhadap kebijakan Kajati baru ini,” ucapnya kepada Suara NTB via ponselnya, Rabu (2/7) kemarin.

Keberanian pihak Kejati NTB mengalihkan penahanan dari tahanan rutan ke tahanan kota selain alasan sakit dianggap tidak bertentangan dengan hukum. Ia katakan, hukum tidak saja dilihat dari kacamata kuda. Hukum sangat progresif. Langkah pengalihan penahanan tidak pas jika dituding merupakan kemunduran hukum.

Hukum itu menjadi tegak jika pelaksanaannya konsisten. Bepegang teguh kepada azaz keadilan terlebih dulu baru kemudian para kepastian hukum dan kemanfaatan hukum itu sendiri. Seperti dikemukakan para pakar hukum, seperti Hukum Saptito Raharjo, yang mengatakan hukum itu mengedepankan azaz keadilan. “Kebijakan Kajati itu mestinya jangan dipersoalkan,” imbuhnya.

Penegakan hukum juga melihat alasan-alasan kemanusiaan. Disinilah kata Yanis telah progresivitas dan responsif dalam kaidah hukum. Terlebih untuk kasus dugaan korupsi Dermaga Labuhan Haji menurutnya tidak ada masalah apa-apa. Katanya, jika mengacu pada hasil audit BPKP yang pertama jelas tidak termaktub adanya unsur kerugian negara. Jika kemudian ada audit ulang, hal ini katanya perlu dipertanyakan. (rus)

Koordinasi dengan Kaling

Razia Peminta-minta dari Rumah ke Rumah Mataram (Suara NTB) – Kalangan DPRD Kota Mataram memberi apresiasi positif terhadap komitmen Satpol PP yang akan melakukan razia petasan. Namun tidak hanya persoalan petasan yang kerap mengganggu kenyamanan umat muslim beribadah, juga adanya peminta-minta. Jika dulu peminta-minta yang sekarang lebih terkenal dengan sebutan gepeng dan anjal, hanya nongkrong sambi menengadahkan tangannya kepada pengguna jalan, kini polanya berubah.

Sejak adanya Perda Kota Mataram tentang penanganan gepeng dan anjal yang menegaskan bahwa masyarakat dilarang memberi uang di jalan. Hal ini dimaksudkan supaya gepeng dan anjal itu tidak betah berada di jalan. Rupanya hal ini juga membuat kelompok peminta-minta itu jera. Sekarang, tidak hanya menunggu belas kasihan di tiap perempatan, mereka juga tanpa malu-malu datang ke rumah-rumah. ‘’Yang seperti ini (peminta-minta, red) juga harus dirazia, jangan hanya petasan saja,’’ pinta anggota Komisi II DPRD Kota Mataram, Misban Ratmaji, SE. Untuk menertibkan pemintaminta yang datang dari ke rumah, ia menyarankan aparat Satpol PP Kota Mataram berkoordinasi dengan kepala lingkungan. Peminta-minta yang kerap menyasar komplek perumahan biasanya bermoduskan meminta sumbangan pembangunan masjid.

Sementara itu, khusus untuk petasan, razia mestinya dilakukan setiap hari. Setiap temuan harus langsung diambil tindakan tegas. Hal ini agar penjual petasan jera dan tidak lagi menjual petasan. Sebab, lanjut Misban Ratmaji, kalau hanya teguran saja, ataupun imbauan, sudah sangat sering dilakukan Pemkot Mataram. Namun toh, dari tahun ke tahun, penjual petasan bukannya berkurang, justru bertambah.

Untuk razia petasan, menurut Misban Ratmaji, koordinasi harus dilakukan dengan aparat Polres Mataram. Ia menegaskan, jangan lagi ada toleransi bagi penjual petasan. ‘’Karena sekecil apapun bunyi petasan itu sangat mengganggu kita ibadah,’’ cetusnya. Selain itu, razia jangan hanya menyasar pedagang di jalan-jalan besar saja, melainkan juga pedagang petasan di kampung-kampung. ‘’Hasil razia harus langsung dimusnahkan karena tempat penampungan ini jadi masalah,’’ imbuhnya. Yang jelas, razia harus dilakukan di semua lini. (fit)

Pascapenutupan

Aktivitas Tambang Emas Ilegal Disinyalir Masih Marak Praya (Suara NTB) Aktivitas penambangan emas secara illegal di Desa Prabu Kecamatan Pujut dan sekitarnya, hingga saat ini disinyalir masih terjadi. Pasca penuntupan paksa yang dilakukan oleh Pemkab Lombok Tengah (Loteng) beberapa waktu lalu. “Dari informasi yang kita peroleh, memang masih saja beberapa penambang yang masih beraktivitas di lokasi tambang emas yang sudah ditutup oleh pemerintah daerah beberapa waktu yang lalu,” aku Camat Pujut, L. Mujiharta, Rabu (2/7) kemarin.

Ditemui di Kantor Bupati Loteng, Mujiharta mengatakan, para penambang liar tersebut tidak beraktivitas pada siang hari seperti sebelumnya-sebelumnya. Tetapi pada malam hari.

Hal itu dilakukan para penambang supaya bisa luput dari pantauan. Walaupun memang jumlahnya tidak terlalu banyak.

“Hanya beberapa orang saja. Dan, hampir bisa dikatakan sudah tidak ada lagi,” tegasnya. Para penambang itupun ratarata berasal dari luar wilayah Kecamatan Pujut. Hampir tidak ada yang asli dari Pujut. Apalagi warga Desa Prabu.

Meski demikian, persoalan tersebut tetap mendapat perhatian. Jangan sampai, hal itu dibiarkan yang justru nantinya akan bisa memicu maraknya aktifitas penambangan liar dilokasi tersebut. “Kendati hanya beberapa orang saja, persoalan ini tetap mendapat perhatian,” timpal Mujiharta.

Untuk itu, pihaknya berharap ada tindakan tegas yang diambil aparat penegak dalam hal ini pihak kepolisian. Supaya aktivitas penambangan emas liar di lokasi tersebut benar-benar bersih. Mengingat yang punya peran sekarang ialah aparat penegak hukum. Sementara pemerintah sudah menjalankan tugas dengan menuntup lokasi tambang emas liar tersebut.

“Kita khawatir kalau tidak ada tindaklanjut dari aparat kepolisian, dengan menindak tegas para penambang liar yang masih beraktivitas, akan bisa memancing penambang lain untuk kembali melakukan aktivitas penambangan. Karena menganggap sudah tidak ada tindakan hukum lagi. Setelah penutupan yang dilakukan pemerintah daerah,” paparnya.

Pihaknya sejauh ini juga terus melakukan pemantauan dan pengawasan terkait perkembangan di lokasi tambang emas liar yang sudah ditutup tersebut. Sosialisasi sekaligus penyadaraan kepada masyarakat supaya tidak kembali melakukan penambangan emas, juga terus dilakukan. Dengan harapan, masyarakat nantinya juga bisa memantu memberikan penyadaran kepada para penambang lain yang masih melakukan penambangan. (kir)

POLHUKAM

Halaman 8

Panwaslu Kota Mataram Intensifkan Pengawasan Mataram (Suara NTB) Panwaslu Kota Mataram intensif melakukan pengawasan kampanye tim pemenangan Capres-Cawapres di bulan Ramadhan ini. Ketua Panwaslu Kota Mataram, Srino Mahyaruddin mengatakan intesifnya pengawasan di bulan Ramadhan ini agar tidak terjadi pelanggaran dengan memanfaatkan tempat ibadah oleh tim pemenangan untuk berkampanye.

Ia mengatakan kegiatan safari Ramadhan di tempat ibadah bisa saja dimanfaatkan untuk kegiatan kampanye. “Bisa saja indikasi itu terjadi,” ujarnya.

Srino mengimbau kepada tim pemenangan CapresCawapres untuk tidak berkampanye di rumah ibadah maupun di tempat-tempat yang dilarang seperti kantor pemerintahan dan lainnya.

Namun ia mengatakan hingga saat ini belum ada laporan yang diterima pihaknya men-

genai kampanye CapresCawapres di tempat ibadah.

Ia beserta jajarannya sampai tingkat bawah akan tetap memantau sampai pada hari H pelaksanaan Pemilu Presiden-Wakil Presiden pada tanggal 9 Juli mendatang.

“Kami beserta jajaran sampai tingkat bawah akan memonitor. Jangan sampai menyampaikan unsur-unsur kampanye di tempat ibadah,” ujarnya.

Semua tahapan Pemilu Presiden-Wakil Presiden dise-

butkan Srino pihaknya tetap melakukan pengawasan dan pemantauan. Selain memantau pemasangan alat peraga kampanye (APK), pihaknya juga ikut memantau logistik Pemilu. Ia mengingatkan jangan sampai ada lagi kekurangan logistik Pemilu. Untuk menghindari kekurangan logistik khususnya surat suara, KPU Kota Mataram disarankan untuk mendistribusikan surat suara sesuai jumlah DPT ditambah DPK dan ditambah dengan dua persen dari jumlah DPT.

“Sehingga tidak ada kurang lagi seperti kemarin (Pemilu Legislatif). Itu harapan kami sebagai penyelenggara,” ujarnya. Ia juga menyarankan bagi pemilih yang belum terdaftar dalam DPT agar dimasukkan dalam DPK, sehingga tak ada lagi pemilih yang menggunakan KTP. Terkait penertiban APK pada masa tenang, Srino mengatakan pihaknya akan berkoordinasi dengan Pemkot Mataram dan KPU Kota Mataram. Penertiban APK akan dilakukan tiga hari sebelum pelaksanaan Pilpres atau sekitar tanggal 6-7 Juli. “Karena suasananya sedang puasa, penertiban akan kami lakukan sore atau setelah tarawih,” tandasnya. (yan)

(Suara NTB/dok)

Srino Mahyaruddin

Satpol PP KLU Sita Miras Tradisional Tanjung (Suara NTB) Jajaran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Lombok Utara (KLU) menyita puluhan jeriken minuman keras (miras) tradisional jenis tuak dari masyarakat. Penyitaan ini dilakukan di sejumlah pedagang sebagai upaya menjaga keamanan dan ketertiban selama Puasa Ramadhan berlangsung.

Kepala Satpol PP KLU, Anding Dwi Cahyadi, SSTP. MM., Rabu (2/7), mengutarakan jajarannya cukup intensif menjaring minuman keras dari tangan masyarakat. Memasuki minggu pertama bulan suci Ramadhan, pihaknya pun turut mengintensifkan pengawasan peredaran miras.

“Bulan ramadhan ini tentu akan kita intensifkan razia peredaran miras, terutama untuk jenis tuak yang cukup marak. Kami sudah mengagendakan razia rutin yang bakal digelar di sejumlah titik selama satu bulan ini,” ungkap Anding.

Operasi miras yang digelar sepekan sebelum ramadhan menunjukkan hasil sitaan tidak sedikit. Pol PP

mengamankan sedikitnya 53 jeriken tuak. Beberapa pekan sebelum itu pula, telah diamankan sekitar 40 jeriken tuak dari sejumlah titik di wilayah Tanjung. Tuak ini selanjutnya akan dimusnahkan pada perayaan HUT KLU, 21 Juli mendatang.

Menurut Kasatpol PP, KLU sejauh ini masih menjadi incaran para pemasok miras khususnya tuak dari luar daerah. Didasari masih adanya permintaan konsumen Lombok Utara terhadap miras jenis tuak.

Pantuan Pol PP, kata Anding, 80 persen miras yang beredar di Lombok Utara, merupakan hasil produksi luar Lombok Utara. Untuk itu, upaya intensif pengawasan dan pengamanan miras sangat dibutuhkan untuk mengendalikan peredaran miras ini di KLU. “Razia kita lakukan di pintu-pintu masuk KLU, terutama wilayah Pemenang. Seper-

ti yang tahun lalu, kita akan perketat razia di wilayah Bentek, Pemenang untuk mengantisipasi masuknya miras dari luar daerah,” sambungnya.

Selama ramadhan sendiri, peredaran tuak memang selalu menjadi sorotan. Terutama untuk menghormati umat muslim yang tengah menjalankan ibadah puasa. Di samping pula untuk menjaga ketertiban umum. Pasalnya, pengaruh minuman beralkohol tersebut dapat memancing sesorang untuk berbuat di luar kendali.

“Sangat diharapkan bahwa kondusivitas selama bulan suci ini bisa senantiasa terjaga, salah satunya dengan membatasi peredaran miras,” tutupnya. (ari)

Tolak Penggusuran

Warga Karang Bungkul Hadang Buldoser Mataram (Suara NTB) Putusan Pengadilan Negeri Mataram, terkait kasus sengketa lahan antara pihak Yayasan Bakti Mulya dengan sejumlah masyarakat berujung pada eksekusi lahan atau penggusuran. Puluhan warga yang menempati lahan di Lingkungan Karang Bungkulan Kelurahan Saptamarga Kecamatan Cakranegara, jalan Sriwijaya No 69 Mataram, menolak penggusuran Selasa (2/7)kemarin. Warga nekat menghadang alat berat atau buldoser yang digunakan petugas untuk merobohkan sejumlah bangunan yang ada.

Adapun, tanah seluas 2792 meter persegi itu dipersengketakan semenjak tahun 2011 silam. Sebelumnya dikatakan oleh warga bahwa mereka menempati tanah tersebut sejak sekitar tahun 70-an. Meski demikian, warga mengakui bahwa tanah tersebut memang merupakan tanah yayasan yang dikuasai oleh salah satu tokoh tionghoa bernama Tan Bun Hut. Para warga yang menempati tanah tersebut meminta agar penggusuran ditunda hingga usai bulan suci ramadhan. Namun dari pihak yayasan yang diwakili oleh pengacaranya Gabriel GHT, SH., MH., tetap ber-

sikeras melanjutkan eksekusi tersebut.

“Jadi apapun alasanya, hukum harus ditegakkan. Karena ini adalah sebuah keputusan dari pihak tertinggi di pengadilan yakni hakim. Maka mau tidak mau kita harus menjalankannya. Sebelumnya, sejak jauh – jauh kami sudah menginformasikan kepada warga di sini agar segera mengosongkan tempat ini. Tepatnya sekitar bulan April 2014 lalu, di situ diumumkan bahwa perkara telah dimenangkan oleh pihak yayasan,” kata Gabriel kepada sejumlah wartawan.

Sementara itu, warga yang menuntut penundaan penggusuran tidak dihiraukan oleh pihak yayasan. Pihak yayasan tetap bersikukuh melakukan eksekusi. Dalam eksekusi tersebut sempat dibacakan hasil putusan sidang Pengadilan Negeri Mataram dengan Nomor 47/PDTG/2011/PNMtr. Putusan tersebut dibacakan oleh juru sita dari pihak pengadilan yakni Hasanudin.

Menurut Hasanudin, eksekusi tersebut harus tetap dijalankan karena sesuai dengan perintah yang ada. Pihak pengadilan sudah mengeluarkan surat putusan persidangan yang menyatakan bahwa sengketa lahan tersebut telah dimenangkan oleh Yayasan.

Pengacara pihak masyarakat, Jonar Siaha’an SH,MH men-

erangkan kronologi tinggalnya warga diatas tanah tersebut.

Diakuinya, memang pada dasarnya tanah tersebut memang merupakan kewenangan dari pihak yayasan. Warga yang menempati tanah tersebut merupakan keturunan china yang terkena dampak kerusuhan sekitar tahun 1970-an silam. Warga diizinkan menempati tanah milik Tan Bun Hut tersebut karena mereka dinilai tidak memiliki tempat untuk berlindung. Sementara itu, terangnya, embrio Yayasan Bakti Mulia tersebut didirikan sekitar tahun 1986. “Sebetulnya tidak ada persoalan bagi warga yang menempati tanah ini, hanya saja semenjak kehadiran yayasan tersebut, barulah ada gejolak kemudian keberadaan masyarakat diatas tanah dini mulai dipersoalkan,” terangnya.

Dikatakannya, kasus tersebut awalnya diadukan ke Mapolda NTB yakni sejak tahun 2011 lalu.

Sementara itu, sengketa atas tanah tersebut akhirnya disidangkan di pengadilan pada tahun 2012.

Meski sebelum sengketa tanah, kedua belah pihak sempat memilih jalur mediasi. Namun langkah tersebut tidak membuahkan hasil. (met)

DIAMANKAN Sejumlah jeriken miras tradisional jenis tuak diamankan Pol PP KLU jelang dan saat Ramadhan

Usul Pelantikan Anggota DPRD Loteng Dikirim ke Gubernur Praya (Suara NTB) Masa bhakti anggota DPRD Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) periode 2009-2014, tinggal tersisa satu bulan lagi. Pasalnya, awal Bulan Agustus mendatang anggota DPRD Loteng yang baru hasil Pemilu legislatif kemarin, sudah harus dilantik. Saat ini, usulan pelantikan anggota Dewan Loteng baru itupun sudah dikirim ke Gubernur NTB oleh KPU Loteng.

“Surat usulan pelantikan anggota Dewan Loteng yang baru sudah kita kirim ke Gubernur melalui Bupati Loteng,” ungkap Ketua KPU Loteng, Ari Wahyudi, S.H.M.H., saat dikonfirmasi Suara NTB, Rabu (2/7) kemarin.

Dengan telah terkirimnya surat usulan pelantikan anggota Dewan Loteng baru tersebut, maka seluruh tugas dan tanggung jawab KPU Loteng, terkait tahapan Pemilu legislatif dinyatakan selesai. Karena memang tugas KPU Loteng hanya sampai tahapan pengusulan pelantikan anggota Dewan baru. Bagaimana tahap selanjutnya menjadi kewenangan pemerintah daerah dan Gubernur.

“Jadi tugas kita saat ini terkait tahapan pemilu legislatif sudah selesai. Dengan telah terkirimnya usulan pelantikan anggota Dewan baru itu.

Tinggal kita buat laporan saja,” jelasnya. Sesuai mekanisme yang ada, usulan pelantikan dikirim oleh KPU daerah ke Bupati baru kemudian dilanjutkan ke Gubernur untuk disahkan dan ditertibkan SK pelantikan Dewan yang baru.

Terkait jadwal pelantikan, Ari mengaku sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah daerah. Kapan waktu yang tepat untuk melantik anggota Dewan baru. Hanya saja, mengingat anggota Dewan Loteng periode 2009-2014 yang lalu dilantik pada tanggal 11 Agustus, maka pelantikan anggota Dewan Loteng periode 2014-2019 mendatang, tidak boleh lewat dari tanggal 11 Agustus.

Lebih lanjut Ari menambahkan, gelaran pemilu legislatif di Loteng yang baru lalu meninggalkan banyak catatan. Sekaligus diwarnai berbagai serba-serbi politik. Namun akhirnya, seluruh tahapan bisa berjalan sukses.

Pihaknya pun berharap pengalaman pada pelaksanaan pemilu legislatif yang lalu bisa menjadi pelajaran berharga. Untuk bisa mengelar agenda pemilupemilu selanjutnya dengan sebaik-baiknya. Termasuk yang paling dekat, pemilihan presiden dan wakil presiden tanggal 9 Juli mendatang. (kir)

SUARA NTB Kamis, 3 Juli 2014

BUDAYA DAN HIBURAN

Halaman 9

Kisruh Album Sasak YKS Berakhir

Produser Sampaikan Maaf kepada Publik (Ant/Bali Post)

PENGECATAN - Pekerja melakukan proses pengecatan di salah satu sisi Gedung Kesenian Jakarta, Jakarta Pusat. Perawatan dilakukan untuk menjaga kondisi bangunan yang dibangun pada 1821 itu.

Gedung Kesenian Jakarta akan Direnovasi Jakarta (Suara NTB) Gedung Kesenian Jakarta akan ditutup sementara mulai Minggu (6/7) hingga pertengahan September 2014 untuk renovasi.

“Berbagai kegiatan pementasan seni teater dan pameran ditiadakan hingga renovasi gedung selesai,” kata Kepala Divisi Sarana dan Prasarana Gedung Kesenian Jakarta, Dedi Djunaedi, di Jakarta, Rabu.

Menurut Dedi, sejumlah sarana dan prasarana dalam gedung memang sudah harus diganti, misalnya kursi penonton yang beberapa di ataranya sobek di bagian bantalan, serta kotor.

Ia menjelaskan renovasi bangunan bergaya neo-renaisance itu meliputi ruang pertunjukan, kursi penonton, dan karpet.

Selain itu, bagian luar gedung akan dicat ulang.

“Renovasi dan perbaikan gedung ini karena memang ada yang rusak, sehingga mengurangi kualitas pementasan dan kenyamanan pengunjung,” katanya.

Namun, ia tidak dapat menjelaskan berapa anggaran yang dibutuhkan untuk peremajaan itu.

“Kami kurang mengetahui berapa anggaran renovasi ini karena biaya renovasi berasal dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI Jakarta,” ujarnya. (Ant/Bali Post)

Jonathan Frizzy Kapok Beradegan Mesra dengan Sesama Jenis Jakarta (Suara NTB) Aktor Jonathan Frizzy mengaku kapok beradegan mesra dengan sesama jenis dalam film karena merasa tidak nyaman.

“Risih banget rasanya harus beradu peran dengan sesama pria apalagi harus beradegan mesra. Tapi karena tuntutan peran ya tetap harus ditahan-tahan,” kata kata Jonathan usai jumpa pers di Planet Hollywood, Jakarta Selatan, Selasa malam.

(Ant/Bali Post) Dalam film terbarunJonathan Frizzy ya, “Diaspora Cinta di Taipei”, Jonathan diharuskan beradegan mesra dengan lawan mainnya Afdhal Yusman.

Dalam cerita, Anton (Jonathan Frizzy) dan Bejo (Afdhal Yusman) adalah “partner in crime” dalam menjerat para wanita di Taipei.

Anton yang sudah berisitri pergi ke Taiwan untuk mendalami Bahasa Mandarin karena pekerjaannya sebagai penerjemah.

Di sana, Anton bertemu dengan Bejo yang merupakan teman sekampus dan fotografer. Bejo yang diharapkan memuluskan aksi “playboy” Anton malah mengambil “kesempatan”.

“Adegannya itu saat dipeluk dan dicium. Saking risihnya saya harus retake berkali-kali. Rasanya ingin cepat-cepat ganti hari,” katanya.

Jonathan yang kini sedang menunggu kelahiran anak kembarnya tersebut mengaku kapok jika ada tawaran film dengan plot serupa.

“Ini pertama dan terakhir kalinya,” kata dia. (Ant/Bali Post)

Mataram (Suara NTB) Beredarnya album Sasak YKS “Simalakama Keripik Terong” sempat mendapatkan tanggapan dan gejolak di tengah masyarakat Sasak Lombok.

Namun, saat ini gejolak tersebut telah berakhir disertai dengan permohonan maaf yang disampaikan oleh manajer PT. Samudera Jaya Buana Pakca atau Samudra Record, Angga Bagus Suara. Pihaknya menyatakan dirinya mengucap maaf terhadap seluruh masyarakat Sasak serta akan mengklarifikasi albumnya tersebut.

“Jadi saya atas nama manajer perusahaan menyampaikan permohonan maaf yang sebebsar – besarnya terhadap publik atas dasar klaim adanya kekeliruan dalam album kami. Ini adalah iktikad baik kami sekaligus sebagai tanggung jawab seorang produser. Kami akan menarik kembali beberapa kaset yang sudah beredar dan kami akan merevisinya untuk diterbitkan kembali,” katanya.

Dikatakan, album yang sempat diedarkannya semenjak bulan Juni lalu mendapat tanggapan dari salah satu kelompok yang mengatasnamakan LSM dan Budayawan Sasak. Menurutnya mereka mengklaim bahwa di dalam album tersebut terdapat beberapa poin yang dinilai sebagai sesuatu yang tidak layak dikonsumsi publik.

“Nah, Kami berangkat dari semua klaim itu, kami akan melakukan revisi terhadap album tersebut. Kedepan, kami berharap revisi tersebut segera selesai sehingga album itu dapat dinikmati oleh pecintanya. Dikatakan bahwa dari album tersebut ada lirik lagu dan visual art yang tidak sesui dengan etika yang ada.

Maka dari itu, semuanya akan kami lakukan revisi,” tegas produser tersebut.

Produser yang mengaku berasal dari Banyuwangi tersebut akan mempelajari lebih dalam lagi tentang kebudayaan yang ada di daerah

Sasak. Hal itu adalah upaya untuk memudahkannya dalam hal membantu penyaluran penerbitan sejumlah group band lokal yang ada.

Menurutnya, group band lokal atau cilokak yang ada di NTB saat ini sedang mengalami fase mati suri. “Dalam tekad kami, tentunya kami sangat berharap agar kelestarian adat dan kebudayaan yang ada ini tetap terjaga. Kedepan dalam hal penggarapan sebuah album, kami akan mempelajari lebih dalam lagi perihal nilai – nilai kearifan yang ada di sini. Yang nantinya hal itu yang akan mengantar kami kepada penyampaian pesan yang arahnya lebih positif,” katanya.

Dalam kesempatan klarifikasi albumnya itu, iapun meminta agar seluruh outlet segera mengembalikan seluruh kaset yang sudah diedarnya. Demikan juga kepada seluruh masyarakat, produser tersebut meminta agar mereka bersabar dan menanti hasil revisi. “Dalam waktu dekat hasil revisinya akan segera kami keluarkan,” pungkasnya. (met)

DITARIK KEMBALI Album Sasak YKS yang sempat beredar akan ditarik kembali oleh pihak produser untuk direvisi dan siap diedarkan kembali.

(Suara NTB/ist)

Mengisi Ramadhan

Museum Gelar Napak Tilas Perjalanan Peradaban Islam di NTB Mataram (Suara NTB)Untuk mengisi bulan suci Ramadhan, Museum Negeri Nusa Tenggara Barat (NTB) akan menyelenggarakan agenda Napak Tilas Perjalanan Peradaban Islam dan Budaya di NTB. Dalam acara tersebut akan diisi oleh sejumlah pameran salah satunya yakni pameran temporer tentang peninggalan situs – situs bersejarah sebagai bukti jejak perjalanan Islam

di daerah NTB. Kepala Museum Negeri NTB Drs. H. Mohammad Faozal, Rabu (2/7) mengatakan, rencana pameran tersebut akan dimulai pada tanggal 12 Juli mendatang. Saat ini pihaknya masih mempersiapkan segala kebutuhan yang akan mendukung kelancaran acara tersebut. Menurutnya, agenda yang diselenggarakannya itu merupakan salah satu upaya untuk

mengisi hadirnya Bulan Suci Ramadhan serta dapat menjadi edukasi terhadap masyarakat tentang sejarah perkembangan dan penyebaran Islam di NTB. “Dalam pameran temporer tentang peradaban Islam dan kebudayaan di NTB akan kita suguhkan kepada masyarakat itu, diharapkan dapat menjadi wahana hiburan untuk mengisi waktu di bulan suci ini. Selain itu, kami

juga berharap hal tersebut dapat memberikan edukasi kepada masyarakat kita tentang sejarah perkembangan dan penyebaran Agama Islam,” jelasnya.

Dilanjutkannya, sebagai umat muslim, memang sudah selayaknya untuk kita merayakan kebahagiaan atas hadirnya bulan suci ini. Dalam perayaan tersebut juga akan diisi oleh lomba kaligrafi sekaligus pameran, Bazar Ra-

madhan menjelang hari raya Idul Fitri dan sarasehan budaya yang akan dikaitkan dengan teologi keislaman.

“Dalam sarasehan nanti, kita akan hadirkan para tokoh Agama Islam, para akademisi, dan sejumlah budayawan. Nah dirangkaian acara sarasehan tersebut kita akan bahas mengenai kebudayaan dan pengaruh Islam terhadap budaya itu sendiri,” katanya. (met)

Seragam Batik Siswa di Ambon akan Gunakan Baju Cele Ambon (Suara NTB) Pakaian seragam batik yang selama ini dipakai para siswa tingkat SMP dan SMA di Kota Ambon, Maluku, pada setiap hari Jumat dan Sabtu akan diganti dengan pakian ciri khas daerah Maluku yakni baju cele.

“Jadi nanti siswa baru yang masuk sekolah SMP maupun SMA tahun ajaran 2014—2015 setiap hari Jumat dan Sabtu sudah harus menggunakan baju cele,” kata Kepala Dinas Pendidikan dan Olahraga (Dikor) Kota Ambon, Benny Kainam,a di Ambon, Rabu.

Dia mengatakan, perubahan seragam batik ke baju cele ini juga sudah disampaikan ke DPRD Kota Ambon dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi II pada hari Selasa (2/7), terkait sistem penerimaan siswa baru tahun ajaran 2014/2014.

“Kami sudah mendapat instruksi dari Wali Kota Ambon Richard Luohenapessy beberapa waktu lalu untuk proses penggantian seragam batik bahkan sudah disampaikan ke semua sekolah,” ujarnya.

Harganya juga tidak begitu mahal seperti seragam batik, lanjutnya, sehingga nuansa kedaerahan lokal akan terlihat jelas.

P(Ant/Bali Post)

SERAGAM BATIK - Pakaian tradisional Maluku yang dibuat untuk anak-anak adalah Baniang Kabaya Dansa (anak laki) & Baju Cele Kabaya Putih (anak perempuan), akan jadi baju seragam batik anak sekolah.

SUARA NTB Kamis, 3 Juli 2014

PENDIDIKAN

Halaman 10

Ponpes Al-Amin, Minim Peminat Sarat Prestasi Mataram (Suara NTB) Tidak ada syarat khusus bagi Ponpes Al-Amin dalam menerima murid baru. Hanya dengan memiliki niat belajar dan cukup umur, masyarakat yang ingin memasukkan anak-anaknya sudah langsung diterima.

Saat ini, Ponpes Al-Amin yang terletak di jalan Dukuh Saleh nomor 39 Ampenan hanya mengelola pendidikan Madrasah Ibtida’iyah (MI). Di musim Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ini, Ponpes Al-Amin punya cerita berbeda bila dibandingkan dengan sekolah-sekolah dasar di tempat lain.

Meski sudah berminggu-minggu membuka pendaftaran, baru sekitar 10 orang yang mendaftar. Mereka yang mendaftar itu pun masih belum positif masuk sebagai murid resmi Ponpes Al-Amin. Pasalnya fenomena lain yang ditemukan pada saat PDB berlangsung ialah siswa mendaftar tidak di satu tempat melainkan di banyak sekolah.

Disambangi Suara NTB, panitia PPDB Ponpes Al-Amin Lalu Saefudin, S.Pd, mengaku sudah mahfum dengan kondisi dan pilihan masyarakat dalam memasukkan anak-anaknya untuk sekolah. Sebagai seorang pendidik yang harus memiliki jiwa sabar, Saefudin berkilah pihaknya hanya bisa menunggu dan melihat pilihan masyarakat yang lebih cenderung memasukkan anak-anaknya ke sekolah umum.

Padahal akunya, sekolah yang berlatar agama seperti di Ponpes Al-Amin masih bisa bersaing dengan sekolah umum lainnya. Sadar dengan tren pilihan masyarakat seperti itulah yang membuat pihaknya tidak terlalu rumit-rumit dalam menetapkan syarat masuk bagi siapapun yang hendak mendaftar.

“Mereka yang mendaftar yang penting ada niat untuk belajar, kita terima meski mereka belum bisa membaca. Karena sekolah tugasnya memang mendidik anak yang belum bisa,” ujarnya.

Dikatakan Saefudin bahwa setiap tahun, pihaknya memperoleh tidak lebih dari 30 orang siswa. Kebanyakan siswa didapat pada saat PPDB di sekolah-sekolah umum telah berakhir. Biasanya, mereka yang masuk ke Ponpes Al-Amin merupakan calon siswa yang tidak diterima di sekolah pilihan pertama. Alhasil, Ponpes Al-Amin kerap menjadi institusi pendidikan cadangan bagi sebagaian masyarakat.

“Kalau sekarang ini masih sepi pendfaftar, tapi tunggu pada saat PPDB selesai, pasti ramai yang daftar kesini. Itu sudah biasa setiap tahun,” akunya.

Hal lain yang masih membuat Saefudin bingung hingga saat ini ialah masih adanya anggapan dikotomi oleh masyarakat perkotaan antara sekolah agama dan umum. Dengan adanya dikotomi tersebut, sekolah agama seringkali dipandang sebelah mata atau dianggap tidak mampu bersaing. Akibatnya, sekolah yang berwawasan agama masih jarang diminati.

Padahal, jika dilihat dari segi prestasi, Ponpes Al-Amin jauh lebih berprestasi dibandingkan dengan sekolah lainnya yang berada satu gugus di gugus Pejeruk Ampenan. Selain itu, sistem pembelajaran berbasis agama juga diterapkan Ponpes Al-Amin untuk menanamkan karakter baik terhadap seluruh siswanya.

Seperti sebelum memulai proses belajar mengajar siswa diajak untuk membaca Al-Qur’an khusus juz ke 30 dan salat duha. Selain itu, setelah selesai proses belajar mengajar, siang harinya sebelum pulang siswa diwajibkan untuk solat zuhur berjamaah.

“Harusnya, masyarakat sadar agar membekali anak-anak mereka dengan pendidikan agama sejak dini. Tapi ini yang bekum disadari oleh masyarakat. padahal kita berprestasi karena menerapkan sistem pembelajaran berbasis pada agama. Karena kita sering menjadi juara pada saat ada lomba baik di tingkat kecamatan maupun di kota, bahkan pada cerdas-cermat dalam bahasa inggris yang dilaksanakan oleh Dikpora, kita berani mengirim utusan. Pada kejuaraan MTQ juga kita selalu menjadi juara. Di bidang penerapan Iptek pun sekolah kami tidak ketinggalan, disini free wifi semua,” paparnya. (dys)

(Suara NTB/ist)

MENUNGGU PENDAFTAR - Lalu Saefudin (kiri) bersama panitia lainnya sedang menunggu masyarakat yang hendak mendaftarkan anak-anaknya.

Pembangunan MIC

Direncanakan Telan Rp 240 Miliar

Selong (Suara NTB) Pembangunan Madrasah Insan Cendikia (MIC) di Kabupaten Lombok Timur (Lotim) sudah siap dimulai. Kementerian Agama (Kemenag) Lotim sudah menentukan pemenang tender. Pada tahap awal pembanguan fisik tahun 2014 ini menghabiskan anggaran Rp 10 miliar. Hingga benar-benar rampung, MIC direncanakan menelan dana Rp 240 miliar.

(Suara NTB/her)

PPDB – Calon siswa baru di SMP 1 Gerung membeludak mencapai 320 peserta sementara yang diterima hanya 280 peserta akibat ruang kelas dikurangi.

Kekurangan Ruang Kelas

SMP 1 Gerung Terpaksa Kurangi Jumlah Penerimaan PDB Giri Menang (Suara NTB) – Penerimbaan peserta didik baru (PPDB) sudah berlangsung tiga hari, sejumlah sekolah di Lobar ramai dipadati peserta didik yang mendaftar. Di SMP 1 Gerung, jumlah pendaftar terbilang membludak tiap tahunnya, maklum sekolah ini termasuk favorit dan sekolah tertua di Lobar.

Namun sangat disayangkan, jumlah penerimaan peserta didik baru kali ini terpaksa dipangkas karena sekolah mengalami kekurangan ruang kelas. Sebelumnya, SMP 1 Gerung menerima Sembilan kelas namun berkurang menjadi delapan kelas tahun ini.

Demikian diakui Kepala Sekoolah SMP 1 Gerung, H. Muzapir, Rabu kemarin ditemui di ruang kerjanya didapingi Wakasek, Hafid. “Sampai saat ini jumlah peserta yang mendaftar 320 lebih, yang diterima sekitar 280 peserta.

Kami kurangi satu kelas karena kekurangan kelas,” tukasnya.

Ia menyebut, per kelas itu minimal berisi 32 sampai 36

orang. Jika dikalikan ruang kelas 1 yang akan diterima delapan kelas maka sekitar 280 peserta diterima tahun ini.

Sementara jumlah siswa yang mendaftar sampai saat ini 320 peserta.

Bagi peserta yang tak beruntung atau tidak diterima di SMP 1 Gerung maka pihaknya tetap mengakomodir dengan cara menyerahkan ke sekolah terdekat. Pihaknya sudah bekerjasama karena sejumlah sekolah yang mnengalami kekurangan murid seperti SMP 5.

Menurutnya, SMP 1 Gerung sendiri dari tahun ke tahun jumlah peserta yang mendaftar terus membeludak. Pasalnya, sekolah ini tergolong favorit dan kedua karena sekolah tertua di Lobar. “Makanya banyak yang mendaftar,” ujarnya.

Tahun ini pihaknya mengurangi kelas 1 sehingga jumlah penerimaan peserta didik baru pun berkurang, mengacu aturan juga bahwa maksimal 27 rombel rombongan belajar (Rombel) isinya perkelas 32 sampai 36 dan tidak boleh lebih dari itu.

Pihakya sendiri sudah mengusulkan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk mengambah satu unit kelas sehingga bisa menampung sembilam kelas. Karena satu ini jumlah lokal kelas 1 delapan ruang, kelas II 9 ruang kelas dan kelas 3 sembilan ruang. Ruang kelas yang dikurangi itu digunakan sebagai laboratorium, karena sebelumnya laboratorium digunakan sebagai ruang kelas sehingga untuk mensiasati itu digunakan sistem moving kelas.

Namun setelah dianalisa sistem ini tidak efektif untuk penggunaan laboratorium IPA, lebih-lebih berlakunya kurikulum 2013 dimana mewajibkan setiap pembelajaran itu ada scientific dan ada analisis.

Sehingga laboratorium dimaksimalkan kembali karena irulah ruang kelas kurangi satu local. “Dampaknya juga tahun lalu bisa raih juara I bidang olimpiade Mipa, tapi tahun ini tidak ada. Setelah dianalisa kemungkinan penyebabnya sistem penggunaan laboratotium tak berfungsi maksimal,” ujarnya. (her)

Minat Siswa dan Orang Tua Minim

Pendirian SMA 6 Kota Bima Terancam Gagal Kota Bima (Suara NTB) Pendirian sekolah baru yakni SMA 6 Kota Bima untuk menjawab kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan di wilayah bagian timur Kota Bima sepertinya belum bisa terpenuhi. Pasalnya, minat siswa mapun orang tua untuk memasukkan anak-anaknya di sekolah dimaksud.

Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Dinas Dikpora Kota Bima Drs Suryadi M.Pd saat dikonfirmasi Rabu (2/7).

Menurut Suriadin, sebenarnya pihaknya sudah melakukan upaya maksimal agar SMA yang berlokasi di Kelurahan Kodo Kecamatan Rasa NaE Timur tersebut segera diban-

gun. Namun rupanya, minat siswa maupun orang tua masih minim.

Para orang tua maupun siswa masih senang memilih sekolah yang berada di tengah Kota Bima. Padahal cikal bakal SMA 6 yang untuk sementara waktu vilial dengan SMA 1 serta meminjam SMPN 9 Kota Bima ini diproyeksikan untuk menjawab sarana dan prasarana pendidikan di wilayah bagian timur Kota Bima.

Selama ini, lanjutnya, pihaknya sudah berkoordinasi dengan tokoh masyarakat, Camat serta Muspika untuk menarik minat siswa. Namun hasilnya belum signifikan. Bah-

kan, pihaknya sudah berkoordinasi dengan dua SMP masingmasing SMPN 14 dan SMPN 9 untuk melanjutkan di SMAN 6 namun hasilnya tetap sama.

“Kita sudah lakukan upayaupaya itu, tapi ternyata kehadiran sekolah itu masih dipandang setengah hati,” tuturnya.

Disinggung mengenai alternatif agar pembangunan gedung didahulukan sebelum menerima siswa? Suriadin menyebutkan jika langkah tersebut menyalahi aturan dan petunjuk pendirian sekolah baru.

Menurutnya, sekolah baru harus dimulai dari ketersediaan siswa untuk mendaftar dan menempuh pendidikan di sekolah dimaksud. (use)

Dikemukakan Kepala Kantor Kemenag Lotim, H. Nasruddin kepada media di Selong, Rabu (2/7) kemarin, pembangunan MIC merupakan mega proyek. Tahap pertama dibangun ruang kelas baru (RKB), asrama santri dan kantor. Daya tampung siswa untuk tahap pertama 120 orang. Proses penyelesaian pembangunan ditarget tiga tahun.

MIC katanya ke depan akan menjadi kebanggaan NTB, khususnya Lotim. Dimana, melalui proses pendidikan yang dijalankan di MIC akan melahirkan sumber daya manusia yang handal, mandiri dan berdaya saing. Hal ini diyakini bisa diwujudkan karena selama 24 jam para santri akan mendapatkan pelajaran.

Seluruh santri yang masuk dibiayai oleh negara. Santri yang masuk hanya bertugas untuk belajar karena soal biaya sudah ditanggung sepenuhnya dari APBN. “Mulai dari Sepatu sampai ujung rambut dibiayai oleh negara,” tutur Nasrudin. Santri yang masuk sudah jelas melalui seleksi yang ketat. Para lulusan-lulusan MTs dan SMP sederajat

H. Nasruddin yang akan masuk MIC diharapkan dapat didominasi oleh masyarakat Lotim.

Para peserta didik yang digembleng di MIC diyakini akan menjadi calon-calon pemimpin bangsa yang hebat.

Hal ini telah terbukti digambarkan oleh para santri di MIC Gorontalo, Jambi dan Serpong. MIC yang ke empat secara nasional dibangun oleh Kementerian Agama ini dipastikan akan melahirkan orangorang profesional di segala bidang dan disiplin ilmu. (rus)

Aset TK/SD Negeri Model Mataram Resmi Diserahkan ke Unram Mataram (Suara NTB) Walikota Mataram H. Ahyar Abduh, secara resmi telah menyerahkan aset TK/SD Negeri Model Mataram kepada Rektor Univertsitas Mataram Prof. Ir. H. Sunarpi Ph.D setelah mendapatkan persetujuan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Kemendikbud. Penyerahan aset yang terdiri dari tanah bersertifikat atas nama Unram beserta seluruh bangunan yang ada di atasnya tersebut tertuang dalam Naskah Perjanjian Hibah antara Pemkot Mataram dengan Universitas Mataram, ditandatangani kedua belah pihak di Mataram pada tgl 28 Juni 2014 yang lalu.

Demikian dijelaskan Humas Unram, Helmy Fuadi melalui release yang diterima

Suara NTB, Rabu (2/7).

Dijelaskan bahwa TK/SD Negeri Model Mataram yang dikelola oleh Pemkot Mataram dibangun di atas lahan Univeritas Mataram di Seganteng tersebut menggunakan Dana Imbal Swadaya Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan tahun 2004 s.d 2009 dengan total nilai Rp 13,4 miliar.

Aset yang diserahkan tersebut akan menjadi Kampus Dua Universitas Mataram dan saat ini sudah digunakan untuk kuliah program studi PGSD FKIP Unram. Adapun terkait dengan proses belajar mengajar TK/ SD Negeri Model Mataram, akan tetap berlangsung dengan kesepakatan antara Universitas Mataram dan Pemerintah Kota Mataram. (r)

(Suara NTB/ist)

DISERAHKAN - Bangunan TK/SD Negeri Model Mataram di wilayah Seganteng, Kota Mataram. Aset TK/SD Negeri Model Mataram ini, resmi diserahkan ke Unram oleh Pemkot Mataram.

Halaman 11

SUARA NTB Kamis, 3 Juli 2014

Lawan Prancis, Jerman Butuh Perbaikan

Brasil vs Kolombia 04.00 Wita

Romelu Lukaku si Pengubah Arah Permainan Salvador Kiper Amerika Serikat Tim Howard mengatakan rekan satu timnya di Everton Romelu Lukaku telah membuktikan diri dia adalah penentu permainan tatkala kisah Amerika di Piala Dunia berakhir di tangan Belgia pada babak 16 Besar di Salvador, Rabu pagi WIB ini.

Lukaku, dalam status dipinjamkan ke Goodison Park musim lalu dari Chelsea, mencetak satu gol dan merancang satu gol lainnya ketika Belgia memastikan kemenangan 2-1 lewat pertarungan menegangkan sampai babak perpanjangan waktu, melawan Amerika Serikat.

“Mereka membawa si Besar Rom masuk dan dia sulit dikawal, dia berlari melewati kami, mencetak satu gol, menciptakan peluang untuk para pemain lain,” kata Howard. “Si Besar Rom telah mengubah permainan.”

Howard membuat AS bertahan selama 90 menit pertama dengan melakukan serangkaian penyelamatan gemilang untuk mencegah Belgia mengonversi dominasi mereka menjadi kemenangan meyakinkan.

Dan bahkan setelah tertinggal 0-2 pada babak perpanjangan waktu, AS menciptakan gol balasan lewat pemain remaja Julian Green, sedangkan Clint Dempsey hampir menciptakan gol penyama kedudukan yang sensasional dari sebuah tendangan bebas yang cerdas.

“Kami dikalahkan oleh tim yang sungguh bagus.

Mereka memanfaatkan dengan baik peluang-peluang mereka. Itu menyedihkan, sakit,” kata Howard.

Ditanya mengenai aksi penyelamatannya yang heroik, Howard menjawab, “Itu sudah tugas saya, itu yang saya harus lakukan. Itu bagian dari permainan besar ini.”

Dia mengakui bahwa Amerika Serikat telah berjuang keras dengan begitu lama menekan Belgia.

“Angkat topi untuk Belgia, mereka fantastis,” kata Howard seperti dikutip AFP. (ant/bali post)

Pernyataan itu dilontarkan oleh dua mantan kapten timnas Der Panzer, yakni Oliver Kahn dan Lothar Matthaeus. “Diperlukan keseimbangan yang lebih baik lagi antara pemain depan dengan pemain-pemain kreatif seperti Mesut Ozil,” kata kapten timnas Jerman pada Piala Dunia 2002, Kahn.

“Jika anda terlalu berkonsentrasi kepada skema permainan menyerang, perhatikan juga kombinasi dalam penguasaan ruang gerak pemain. Anda tidak boleh berkonsentrasi hanya kepada posisi untuk menyerang guna mencetak gol.”

Matthaeus, yang telah tampil sebanyak 25 kali dalam laga Piala Dunia, menyatakan Jerman memiliki masalah di lini pertahanan, utamanya dalam diri bek tengah Benedikt Hoewedes dan Jerome Boateng yang lebih didorong sebagai bek sayap di

turnamen Piala Dunia kali ini.

“Jika Anda bermain tidak dalam posisi seperti biasanya, anda akan kehilangan ritme dan tidak akan tampil optimal.

Ini yang menjadi masalah utama ketika (Jerman) melawan Aljazair,” kata pemain yang kini telah berusia 53 tahun.

Jerman begitu tampil susah payah mengalahkan Aljazair dengan skor 2-1. Dua gol Jerman diciptakan oleh Andre Schurrle dan Ozil lewat per-

panjangan waktu dalam laga yang digelar di Porto Alegre pada Senin lalu.

Kahn menyatakan penampilan Jerman yang serba pas-pasan ketika melawan Aljazair tentu saja bakal mencetuskan kesulitan tersendiri agar dapat meraih gelar juara dunia dalam Piala Dunia 2014 ini. Jerman relatif gagal menunjukkan kesan positif di Brasil 2014 meski mereka mampu menggulung Portugal 4-0 dalam laga pembukaan.

Publik pecinta bola sejagad bersama dengan media massa internasional begitu tinggi menggantungkan asa kepada skuad Der Panzer asuhan pelatih Joachim Loew. Mereka tentunya ingin menyaksikan gaya sepakbola yang menawan dan memikat.

Hasil imbang 2-2 ketika melawan Ghana di Fortaleza kemudian disusul kemenangan gol semata wayang ketika

(Suara NTB/ist)

Misnah dan Ewa Diharapkan Tetap Latihan di Mataram Mataram (Suara NTB) Meski akan didegradasi dari Pusat Pendidikan dan Latihan Pelajar (PPLP) NTB. Namun Pengprov Taekwondo Indonesia (TI) NTB menginginkan atlet taekwondo, Misnah Ningsih dan Ewa Rizwa tetap latihan di Mataram, agar kedua atlet itu bisa terus fokus berlatih guna meningkatkan prestasi di kancah nasional.

“Bila mereka pulang ke kabupaten/kotanya, saya takut prestasi mereka akan menurun, karena selama berada di kabupaten/kota mereka tidak akan bisa maksimal latihan, karena tidak ada pelatih yang mendampingi mereka, kalau latihan di Mataram mereka didampingi oleh pelatih senior NTB “ ucap Ketua Harian Pengprov TI NTB, L. Wirahman yang dihubungi Suara NTB di Mataram, Rabu (2/7) kemarin.

Dikatakannya, kedua atlet itu merupakan atlet unggulan yang dimiliki cabang olahraga taekwondo NTB saat ini. Pasalnya kedua atlet merupakan atlet yang sukses mengukir prestasi di kancah nasional.

Dicontohkannya, Misnah Ningsih adalah atlet yang sukses memersembahkan medali perunggu di Kejurnas Senior di Jawa Barat (Jabar) awal tahun 2014 lalu, begitu juga dengan Ewa Rizwani merupakan atlet yang sukses mempersembahkan medali perak di Kejurnas Antar PPLP tahun 2013.

Menurutnya, kedua atlet itu akan diunggulkan di Pra-PON hingga PON Jabar, sehingga dia tak ingin kedua atlet itu harus pulang kampung. Sebab bila berada di kampung kemungkinan atlet tidak bisa latihan maksimal, karena tenaga pelatih yang ada di daerah sangat minim. Saat ini pihak TI NTB sedang pikirkan dua atlet itu agar bisa tetap latihan di Mataram.

Pihaknya akan meminta KONI NTB agar membantu dana pembinaan atlet yang berhasil mengukir prestasi di kancah nasional, seperti prestasi yang telah diukir oleh dua atlet itu di level nasional belum lama ini.

“Mudah-mudahan kita bisa dibantu oleh KONI NTB,” harapnya. Lanjutnya, bila pihaknya mendapat bantuan dana pembinaan dari KONI NTB, dia menginginkan kedua atlet itu tetap latihan di Mataram karena dua atlet itu telah diprogramkan oleh pihaknya untuk menyumbangkan medali PON di Jawa Barat (Jabar).

Dalam hal ini pihaknya membutuhkan uang saku dan uang makan atlet selama Pelatda, sementara untuk tempat latihan tak ada kendala. (fan)

Oliver Kahn menghadapi Amerika Serikat, tentunya membawa dan menorehkan catatan tersendiri bagi pasukan Loew.

Situasi semakin runyam, manakala bek tengah Per Mertesacker naik pitam dengan menunjukkan reaksi emosional ketika menjawab pertanyaan wartawan ZDF soal penampilan Jerman yang “kelewat lembek dan rapuh” ketika melawan Aljazair.

“Saya tidak bakal ceroboh, toh kami sudah berada di babak delapan besar, dan saatnya sudah dekat,” kata Mertesacker yang kini memperkuat lini pertahan-

an Arsenal. “Apakah anda beranggapan bahwa penampilan kami (Jerman) di babak 16 besar kali lalu itu layaknya tontonan sirkus atau apa?”

Mertesacker melontarkan pernyataan itu ketika menjawab pertanyaan soal penampilan Jerman yang tidak seapik timnas Jerman pada 2010 lalu. “Anda maunya apa?

Anda ingin meraih sukses di Piala Dunia atau anda ingin kami terjungkal di babak knock-out justru dengan memainkan gaya sepakbola indah,” katanya menegaskan. (ant/bali post)

Atlet Atletik Tak Ingin Absen di Kejurnas

(Suara NTB/ist)

DIKAWAL KETAT – Lionel Messi tampak dikawal ketat saat berhadapan dengan Swiss. Namun, lagi-lagi aksinya di akhir pertandingan yang menyediakan assist kepada Angel Di Maria kembali memenangkan Argentina.

Argentina Tak Berani Bermimpi

UBAH PERMAINAN – Masuknya Romelu Lukaku yang mencetak satu gol dan satu assist untuk Belgia saat melawan Amerika Serikat dinilai mengubah permainan dan mengantarkan Belgia ke perempat final Piala Dunia 2014.

”

Anda tidak boleh berkonsentrasi hanya kepada posisi untuk menyerang guna mencetak gol (Suara NTB/ist)

Santo Andre Jerman harus terus meningkatkan kekokohan lini pertahanan dan ketajaman di lini depan jika hendak keluar sebagai juara melawan Prancis dalam laga delapan besar Piala Dunia 2014 yang akan digelar pada Jumat (4/7).

Sabtu, 5 Juli 2014 Prancis vs Jerman 00.00 Wita

Sao Paulo Bos Argentina Alejandro Sabella mengatakan dia tidak berani berpikir tentang mimpi final Piala Dunia melawan musuh bebuyutan Brasil setelah lolos ke perempat final Selasa malam lalu.

Sabella mengatakan Argentina tak bisa menatap lebih jauh dari pertandingan mendatang mereka melawan Belgia, setelah menang tipis 1-0 dari Swiss.

“Mimpi kami adalah bekerja untuk pertandingan mendatang dan mencoba berlanjut ke semifinal. Kami tak melihat lebih jauh dari itu,” kata Sabella seperti dikutip AFP. “Kita tak bisa membuat kekeliruan mencoba mengayukan dua langkah ketika kita hanya bisa satu langkah.”

Argentina mengankat trofi Piala Dunia pada 1978 dan 1986, namun menjadi juara di Rio de Janeiro melawan musuh bebuyutan Brasil akan menjadi fantasi para pendukungnya.

Sabella menyebutkan tersisihnya tim-tim raksasa Spanyol, Italia, Inggris dan Portugal menunjukkan bahwa

Argentina tidak bisa menganggap remeh lawan-lawannya.

Argentina hampir menjadi tim besar terakhir yang tersungkur kalau tidak gol Angel Di Maria yang tercipta hanya dua menit sebelum akhir babak perpanjangan waktu sehingga menghindarkan Argentina dari adu penalti.

“Saya yakin ini adalah pertandingan yang pantas dimenangi selama 90 menit,” kata Sabella. “Pada babak kedua kami jelas superior, kami punya lima atau enam peluang gol. Dan pada babak perpanjangan waktu kami malah lebih banyak menciptakan peluang...Kami telah memainkan sebuah pertandingan indah melawan sebuah tim yang sangat tangguh.” (ant/bali post)

Chelsea Rekrut Costa, Liverpool Kontrak Lallana London Chelsea telah sepakat untuk merekrut penyerang Diego Costa dari Atletico Madrid, demikian diumumkan klub Liga Utama Inggris itu pada Selasa.

Pemain internasional Spanyol itu telah lama dikait-kaitkan dengan kepindahan ke klub London tersebut, dan penyelesaian kesepakatan ini kelihatannya akan terwujud tidak lama lagi setelah Si Biru mengatakan mereka telah menemui klausa buy out untuk penyerang 25 tahun itu, lapor AFP. “Chelsea Football Club dapat mengonfirmasi kesepakatan telah tercapai dengan Atletico Madrid untuk transfer Diego Costa, di mana Chelsea telah menemui klausa buy out untuk pemain internasional Spanyol itu,” demikian bunyi pernyataan di situs resmi klub.”

Liverpool telah menyelesaikan proses perekrutan Adam Lallana, setelah gelandang Southampton dan Inggris itu sukses menjalani pemeriksaan medis klub pada Selasa. Biaya transfer yang disetujui oleh Southampton untuk gelandang 26 tahun itu diyakini berada di sekitar angka 25 juta pound, dan ia akan diikat dengan kontrak lima tahun.

Lallana merupakan rekrutan ketiga Brendan Rodgers pada musim panas, menyusul kedatangan rekan setimnya di Southampton Rickie Lambert dan gelandang Bayer Leverkusen Emre Can, yang kepindahannya dari Jerman

akan diratifikasi pada Selasa di mana bursa transfer akan dibuka secara resmi untuk proses-proses registrasi.

“Saya sangat gembira untuk babak baru dalam karier saya, datang ke klub yang istimewa seperti Liverpool,” kata Lallana kepada liverpoolfc.com.

“Saya berharap saya dapat menambah sesuatu kepada tim dan mudah-mudahan kami dapat memenangi trofitrofi saat saya berada di sini, karena itulah mengapa saya ada di sini - untuk kesuksesan.”

Liverpool sangat dekat terhadap upaya mereka untuk memenangi gelar Inggris perdana dalam 24 tahun pada musim lalu, finis sebagai runner up di Liga Utama Inggris dari Manchester City. Namun Lallana, yang saat masih anakanak merupakan penggemar klub rival Liverpool, Everton, mengatakan cara bermain Si Merah musim lalulah yang membuat dirinya berharap dapat pindah ke Anfield.

“Melihat laju (Liverpool) sampai akhir musim lalu merupakan hal yang tidak dapat dipercaya,” ucapnya. “Itu membuat bulu kuduk saya berdiri saat menyaksikan gaya sepak bola (mereka).” “Di dasar hati saya memikirkan diri saya sendiri Mudah-mudahan pada suatu hari saya akan dapat bermain di tim itu.”

Komoditas Istimewa Pelatih Liverpool Brendan Rodgers menambahi, “Apa

Mataram (Suara NTB) Atlet cabang olahraga atletik tak ingin absen di Kejurnas Atletik yang akan berlangsung di Jakarta, September mendatang. Mereka berharap PASI NTB dapat mengirim atlet di pertandingan atletik level nasional tersebut.

Atlet Atletik NTB, Fadlin kepada Suara NTB di Mataram, Rabu (2/7) kemarin mengatakan bahwa setelah sukses menyumbang medali emas di nomor 200 meter di Pekan Olahraga Provinsi NTB IX, di Mataram 15-21 Juni lalu dirinya siap ambil bagian di kejuaraan atletik level nasional. Saat ini dia terus menjalani pemusatan latihan di Mataram untuk persiapan mengikuti nomor 100 meter, 200 meter dan 4x100 meter.

Baginya persiapan di tiga nomor jarak pendek itu merupakan impiannya, maklum dia salah satu atlet atletik NTB peraih medali emas di nomor 200 meter di Pekan Olahraga Nasional (PON) XVIII di Riau 2012 lalu. Targetnya, adalah mempertahankan 2 medali emas dan 1 perak yang diraih di PON XVIII di Riau 2012.

“Saya berharap kita semua bisa dikirim di kejurnas atletik di Jakarta bulan September mendatang,” ucapnya.

Hal senada juga disampaikan oleh atlet tolak pelaru NTB NI Putu Yogiswari. Atlet peraih medali emas di Porprov NTB ini berharap dapat am-

bil bagian di ajang kejurnas atletik di Jakarta bulan September mendatang. Targetnya meningkatkan prestasi di nomor tolak peluru yang merupakan nomor spesialisnya.

Sementara itu Pelatih Atletik NTB, Akrin yang dimintai tanggapannya soal kejurnas atletik di Jakarta mengatakan bahwa pengurus PASI NTB NTB siap mengirim atlet di kejurnas atletik di Jakarta September mendatang. Atlet yang akan dikirim merupakan atlet-atlet yang masuk dalam Pelatda NTB tahun 2014.

Menurutnya, jumlah atlet atletik yang masuk dalam program Pelatda tahun 2014 sebanyak 10 atlet. Para atlet itu terdiri dari atlet Pelatnas dan beberapa atlet lokal yang memiliki prestasi level nasional.

Seperti pelari 400 meter gawang putra, Andrian. Selanjutnya, Iswandi, Fadlin Safwaturahman yang merupakan pelari jarak pendek juga dipersiapkan untuk mengikuti kejurnas.

Begitu juga dengan pelarih jarak menengah Ridwan dll juga menjadi atlet unggulan yang diprediksi mampu mempersembahkan medali emas.

“PASI NTB pasti akan mengirim atlet di Kejurnas di Jakarta bulan September 2014, mereka atlet yang akan dikirim nanti adalah atlet-atlet Pelatda 2014,” terangnya. (fan)

Tidak Gampang Mutasi Atlet Mataram (Suara NTB) Mutasi merupakan hak asasi setiap atlet. Itu artinya setiap atlet berhak mengajukan surat pindah ke daerah manapun yang diinginkan.

Namun, setiap mutasi harus melalui prosedur yang diatur dalam peraturan mutasi atlet menjelang PON nomor 56 tahun 2010.

Anggota Bidang Organisasi KONI NTB, Dachlan A Bandu, kepada Suara NTB di Mataram belum lama ini mengatakan bahwa mutasi atlet dapat dilakukan apabila sudah memenuhi persyaratan.

Persyaratan yang dimaksud yakni atlet yang bersangku-

yang terlihat dari Adam adalah karakternya sebanding dengan bakatnya.” “Ia memiliki kualitas-kualitas kepemimpinan dan pribadi yang membuat dirinya menjadi komoditas istimewa, dan saya senang kami dapat bertindak menentukan untuk meyakinkan ia mengenakan kaus Liverpool pada musim depan.”

Bersama bek 18 tahun Luke Shaw - yang seperti Lallana juga merupakan anggota tim Inggris untuk Piala Dunia - yang juga meninggalkan Southampton, dalam kasusnya ia bahkan mencatatkan rekor transfer termahal untuk pemain remaja dengan nilai transfer 30 juta pound untuk direkrut Manchester United.

The Saints kini telah kehilangan tiga pemain kunci yang meninggalkan klub pesisir Selatan itu, menyusul keberhasilan mereka menyelesaikan Liga Utama Inggris pada musim lalu deng a n menduduki peringk a t kedel a pan.

Adam Lallana (ant/ bali post)

(Suara NTB/ist)

Jadwal Pertandingan Piala Dunia 2014

tan pindah kerja, pindah domisi, ikut orang tua atau ikut istri atau suami. Meski demikian proses mutasi atlet harus melalui rekomendasi dari cabang olahraga dari klub atau Pengcab yang menangani atlet.

“Bila persyaratan itu sudah dilengkapi maka mutasi atlet dapat dilakukan,” ucapnya. Pernyataan ini dilontarkan oleh Dachlan setelah mendengar atlet atletik NTB, M. Fatoniah yang ingin pindah dan membela Jawa Barat (Jabar) di PON 2016.

Atlet kelahiran Dompu itu telah mengajukan permohonan mutasi ke KONI NTB. Dia ingin diakui sebagai atlet Jabar karena telah bertugas sebagai Anggota TNI /AD di Jabar.

Menurut Dachlan, rencana kepindahan M. Fatoniah ke Jabar itu memang beralasan, pasalnya atlet itu bertugas sebagai aggota TNI/AD di Jabar. Dan itu artinya M. Fatoniah sudah memenuhi persyaratan untuk mutasi.

Namun demikian Dachlan menegaskan bahwa mutasi itu tidak gampang, karena daerah yang mengambil atlet luar daerah harus membayar uang kompensasi (gant rugired) ke daerah asal atlet.

Dalam hal ini bila Jabar ingin memiliki M. Fatoniah, maka daerah Jabar harus membayar uang kompensensasi ke NTB yang sudah mengeluarkan dana pembinaan kepada atlet yang bersangkutan hingga berprestasi di kancah nasional. Bila daerah yang bersangkutan tidak membayar uang konpensasi maka proses mutasi atlet dapat dibatalkan. (fan)

SUARA NTB

Kamis, 3 Juli 2014

Halaman 12

DIJUAL MOBIL

RUPA-RUPA

PERHIASAN

FINANCE

MAINAN ANAK

TOKO BANGUNAN

TRAVEL

SHOWROOM

RUMAH MAKAN

BATIK

TOKO MAINAN

PET SHOP

SALON

PERAWATAN AC

KONTRAKAN

KOMPUTER

RUPA-RUPA

BENGKEL

BANK

SUARA NTB

Kamis, 3 Juli 2014

KURSUS

Halaman 13

HOTEL

ARSITEK & BAHAN BANGUNAN

087 865 633 888 / 087 861 811 999

DEALER

RUMAH MAKAN Menyediakan aneka hidangan & melayani pesanan nasi kotak, snack box dan menerima rantangan

SALON

LAUNDRY

SANGGAR SENAM

SHOWROOM

PROPERTY

EKSPEDISI

KECANTIKAN

BAKERY

Hay sista biar gak ribet pakai pensil alis dan lipstik KINI TELAH ADA DIKOTA ANDA....?

SULAM BIBIR

TERASI

FUTSAL

SERVIS MOTOR

COUNTER

SULAM ALIS DAN BIBIR HANYA :

Rp. 1 Jt

Biaya di atas sudah termasuk retouch 1 kali Kunjungi De’Beauty Care Alamat : Jl. Koperasi No. 64 A Ampenan - Otak Desa

SULAM ALIS

Hp : 081803673308 / 081803667165 PIN : 29DO72D4 / 297AFF73 Menerima Kursus : 1. Sulam Alis dan Bibir 2. Estetika 3. Tata Kecantikan

TENUN LOMBOK

TELEVISI

EVENT ORGANIZER

LISNA JAYA MOTOR Menerima :

Ganti Oli - Spare Parts Service Mobil & Sepeda Motor

Hubungi : GEDE HP. 087 865 276 400 085 337 568 500

Jl. SULTAN HASANUDDIN 139 BLOK D CAKRA UTARA

BENGKEL & SPARE PART

SIARAN TV

FASHION

PENGOBATAN

PENGOBATAN

RUPA - RUPA

RUPA - RUPA

MADU

KACAMATA

COUNTER

RUPA - RUPA

RUPA - RUPA

KONVEKSI

Halaman 14

SUARA NTB Kamis, 3 Juli 2014

Allah SWT dalam dalam hadist Qudsi menjanjikan kepada umat Islam yang bepuasa, jika setiap amalan anak Adam itu adalah (pahala) baginya, kecuali puasa. Karena puasa itu untuk-Ku dan Akulah yang akan membalasnya. (Diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, Ibnu Majah, Ahmad, Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban)

Puasa dan Pendidikan Karakter Najamudin, S.Sy., S.Pd.I (Sekretaris Lembaga Pengkajian dan Pengamalan Islam (LP2I) Universitas Muhammadiyah Mataram) FENOMENA kenakalan remaja dewasa ini sudah cukup memprihatinkan. bagaimana tidak, dari total jumlah penduduk Indonesia, 30% terdiri dari anakanak remaja atau 1,2 juta jiwa (SDKI 2007).

Jumlah remaja sebanyak itu kalau dibina dengan baik dan benar, maka bisa menjadi aset bangsa yang besar.

Tapi kalau remaja sebanyak itu tidak dibina dan diperhatikan oleh pihak-pihak yang bertanggung jawab, maka dapat menjadi bom waktu yang kapan saja bisa meledak dan menghancurkan bangsa dan negara.

Sekarang sedang digalakkan upaya pendidikan karakter di sekolah-sekolah. Pendidikan karakter yang dimaksud adalah pendidikan yang memfokuskan bagaimana mengaplikasikan nilai-nilai kebaikan dalam bentuk tindakan atau tingkah laku.

Dari pendidikan ini, anak-anak Indonesia tidak hanya memiliki intelektualitas yang cemerlang tapi juga moralitas yang luhur.

Pendidikan karakter itu sesungguhnya memiliki inti dan makna yang sama dengan pendidikan moral dan pendidikan akhlak. Khusus pendidikan akhlak, sebenarnya sudah jelas tertuang dalam Al-Qur’an dan Al-Hadist. Oleh karena itu, sepatutnya bagi umat Islam dalam upaya menerapkan pendidikan karakter, merujuk kepada nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Al-Qur’an dan Al-Hadist, karena nilai-nilai yang terkandung di dalamnya merupakan ajaran dari Zat yang Maha Suci.

Berkaitan dengan bulan Ramadhan ini, dimana para ulama menyebutnya sebagai bulan tarbiyyah (pendidikan) melalui pelaksanaan ibadah puasa, maka sudah sepatutnya kita jadikan sebagai momen yang tepat untuk membentuk karakter kepribadian yang luhur. Karena di dalam ibadah puasa manusia diajarkan untuk bersikap sabar, jujur, taat, disiplin, rajin, semangat, kuat, konsisten, murah hati, sopan, santun, hemat dan beribu-ribu nilai kebajikan lainnya.

Nilai-nilai luhur yang diajarkan dalam ibadah puasa dapat kita lihat dari sabda Nabi Muhammad SAW yang bersumber dari Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Nabi bersabda: “Puasa itu adalah perisai. Oleh karenanya, seseorang yang berpuasa janganlah berkata kotor dan berbuat pandir. Sekiranya ada seseorang yang mengajak bertengkar dan mencaci maki, maka katakan kepadanya bahwa aku sedang puasa (2x). Dan demi Zat yang jiwaku ada di tangannya, sungguh bau busuk mulut orang yang berpuasa itu lebih baik bagi Allah dari pada aroma minyak kesturi. Orang berpuasa itu meninggalkan makan, minum dan syahwatnya karena Aku. Puasa itu adalah untuk-Ku dan Aku akan memberikan ganjarannya.

Satu kebaikan akan digandakan sepuluh kali lipat”.

Oleh karena itu, marilah kita menghayati dengan seksama ibadah puasa ini agar kita dapat mengambil pelajaran berharga yang telah Allah dan Rasul-Nya tanamkan di dalamnya.

Dengan demikian, kita akan menjadi insan-insan yang mulia karena budi perkerti yang luhur. Amin!

Tips Berpuasa bagi Penderita Ginjal Kronis BERPUASA bagi orang sakit justru bisa menyehatkan. Termasuk, pada penderita ginjal kronis. Dalam sebuah jurnal kesehatan, Annals of Saudi Medicine yang ditulis Dr. Fereidoun Azizi, menjelaskan, penderita ginjal yang menjalani transplantasi ginjal dan terapi imunosupresi dengan respon penerima organ transplan, puasa tidak menimbulkan dampak buruk.

Puasa dapat meningkatkan detoxifikasi (pembersihan racun) dan regenerasi sel. Pada pasein dengan transplantasi ginjal harus minum air lebih dua liter, yaitu untuk meringankan kerja ginjal dengan mengencerkan bahan toxin yang dibuang ke ginjal.

Dalam keadaan puasa pemasukan air sulit mencapai 8 gelas. Namun, usahakan minum 6 gelas. Selanjutnya, untuk meringankan beban ginjal dapat dilakukan dengan mengurangi makanan berprotein tinggi (cukup 100 mg per hari) dan sahur dengan buah-buahan.

Untuk pasien PGK yang berpuasa, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu : · Pengaturan diet, yaitu rendah protein, rendah garam dan rendah kalium. Adapun makanan yang tinggi kalium di antaranya buah pisang, melon, semangka, pir dan kiwi. Hindari daging (termasuk ayam),Sedangkan sayuran,sawi, jagung dan tomat, seafood (cumi, lobster dan salmon).Tidak dilarang mengonsumsi makanan yang mengandung protein tinggi seperti susu, tahu, tempe, telur, ikan dan daging sapi asal tidak berlebihan. · Keperluan air minum, saat berbuka minumlah satu gelas teh manis hangat atau air hangat ditambah madu, diikuti dengan kurma atau sari buah. Usai shalat Magrib, minum segelas air lalu makan seperti biasa. Usai shalat tarawih makanlah makanan ringan ditambah minum air.

- Usahakan sahur dan buka dengan menu empat sehat lima sempurna untuk mencukupi asupan protein.

- Jangan lupa makanan tinggi serat seperti sayur mayur dan buah-buahan! · Olahraga tetap diperlukan. Lakukan olahraga satu jam sebelum berbuka. Obat diminum bersamaan saat sahur dan buka serta menjelang tidur.

- Jalin komunikasi yang baik dengan dokter untuk mendapatkan kondisi kesehatan dan kualitas hidup yang optimal Dengan berpuasa selama hampir 13 jam, diharapkan dapat membantu pasien PGK membatasi asupan cairan dan protein. Namun perlu diingat bahwa saat berbuka dan sahur, jumlah asupan makanan dan minuman tetap harus dalam batas yang wajar agar fungsi ginjal tetap terjaga. Sebaiknya pasien PGK berkonsultasi dengan dokter terlebih dahulu, agar tidak ragu lagi saat menjalani ibadah puasa Ramadhan. (berbagai sumber)

(Suara ntb/ist)

KUKUHKAN - Walikota Mataram H. Ahyar Abduh mengukuhkan dewan hakim lomba tadarus Al Qur’an tingkat pelajar se-Kota Mataram di Mushalla Siti Aisyah Kantor Walikota Mataram, Selasa (1/7) malam.

Buka Lomba Tadarus Pelajar

Walikota Tekankan Peningkatan Kualitas

Mataram (Suara NTB) Sebanyak 528 pelajar dari 88 sekolah tingkat SMP/MTs dan SMA/MA/SMK siap mengikuti Lomba Tadarus Al-Qur’an Pelajar Kota Mataram tahun 2014. Lomba yang merupakan kegiatan rutin tahunan Dinas Dikpora Kota Mataram setiap memasuki bulan suci Ramadhan ini dibuka oleh Walikota Mataram H. Ahyar Abduh Selasa (1/7) malam di Mushalla Siti Aisyah Kantor Walikota Mataram.

Walikota dalam arahannya mengapresiasi jumlah peserta lomba yang mengalami peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya. Walikota berharap peningkatan secara kuantitas ini diikuti pula dengan pen-

ingkatan secara kualitas. Sehingga tujuan untuk membangun generasi muda islam yang Qur’ani dapat diwujudkan.

“Semoga tujuan untuk membangun karakter anak-anak yang berakhlakul karimah

dapat tercapai di masa mendatang,’’ demikian Ahyar Abduh.

Walikota sempat menyinggung mengenai Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang saat ini tengah berlang-

Pekan Depan, Pemkot Gelar Safari Ramadhan Mataram (Suara NTB) Mulai pekan depan, Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh dan Wakil Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana akan mulai melakukan Safari Ramadhan. Dua orang pimpinan Kota Mataram ini akan berkeliling ke beberapa masjid di Kota Mataram dalam jadwal yang berbeda.

Kepala Bagian (Kabag) Humas dan Protokoler Setda Kota Mataram, Lalu Alwan Basri, S.Pi, mengatakan Walikota Mataram akan melakukan Safari Ramadhan selama empat hari pada pekan ketiga Ramadhan. “Tanggal 14 Juli, 16 Juli, 18 Juli, dan 20 Juli itu jadwal Safari Ramadhan Wa-

likota ke beberapa masjid,” ujarnya, Rabu (2/7).

Sementara Wakil Walikota akan melakukan safari Ramadhan pada pekan kedua Ramadhan yaitu tanggal 7-12 Juli.

Alwan mengatakan kegiatan ini bertujuan untuk melakukan sosialisasi program-program Pemkot Mataram. “Untuk safari dakwah juga,” ujarnya.

Biasanya dalam setiap Safari Ramadhan ada bantuan yang diberikan Pemkot Mataram. Terkait anggaran yang disiapkan Pemkot Mataram, Alwan mengatakan belum mengetahui pasti. “Nanti dilihat tergantung dari banyak masjidnya dan kebutuhan dari masjid

yang kita kunjungi,” ujarnya.

Alwan menyebutkan sudah ada beberapa proposal yang masuk ke Pemkot Mataram sejak 2013 lalu dari pengurus masjid, dan itulah yang direspon pihaknya. Mereka mengajukan proposal untuk perbaikan masjid dan lainnya.

Alwan menegaskan Safari Ramadhan tidak memiliki unsur politis. Meskipun Safari Ramadhan Walikota dan Wakil Walikota ini mendekati Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang akan dilaksanakan pada tanggal 9 Juli mendatang.

“Tidak ada seperti itu. Ini murni safari Ramadhan, mari kita berpikiran positif, ini kan bulan Ramadhan,” ujarnya. (yan)

Ayam Masak Pedas BANYAK orang menghindari berbuka atau sahur dengan menu-menu yang pedas. Namun, banyak juga yang merasa belum lengkap berpuasa, jika belum berbuka atau sahur tanpa menu yang pedas, seperti pelecing, Ayam Taliwang, beberok, sambal dan menu lainnya. Nah, bagi Anda yang doyan berbuka dengan menu pedas, berikut ini kami akan sajikan cara membuat ayam masak pedas.

Bahan - 500 gram ayam, potongpotong - 100 gram tepung terigu - Minyak untuk menggoreng Bumbu - butir bawang merah, haluskan - 5 siung bawang putih, haluskan - 9 buah cabai merah, haluskan - 1 sdm air jeruk nipis - 2 sdt gula pasir - 3 cm lengkuas, memarkan - 2 batang serai, memarkan - 1 sdt garam halus Cara Membuat: Bumbui potongan ayam dengan garam, aduk rata. Gulingkan ke atas tepung terigu hingga permukaan ayam terselimuti tepung. Panaskan minyak, goreng potongan ayam hingga matang dan berwarna kuning kecoklatan. Angkat, tiriskan.

Panaskan 5 sendok makan minyak dalam wajan. Tumis bawang merah, bawang putih, cabe merah, serai, lengkuas, air jeruk nipis, gula pasir dan garam hingga harum.

Masukkan potongan ayam, masak sambil diaduk-aduk hingga bumbu meresap dan matang.

Angkat. Tuang ke dalam piring saji. Hidangkan. Selamat mencoba!

sung. Kepada Kepala Dinas Dikpora Kota Mataram Drs. H. Ruslan Effendi, MMpd, yang hadir pada kesempatan itu, Walikota berpesan agar tetap menerapkan sistem pendaftaran online dan juga BL (Bina Lingkungan) dengan prosentase yang diatur dengan sebaik-baiknya. “Yang penting jangan sampai ada anak-anak yang tidak bersekolah atau tidak diterima di sekolahsekolah yang ada di Kota Mataram,’’ tuturnya.

Lomba Tadarus Al-Qur’an Pelajar Kota Mataram digelar mulai tanggal 1-20 Juli 2014, melibatkan tujuh orang Dewan Hakim yang dikukuhkan langsung oleh Walikota sesaat sebelum lomba dinyatakan dimulai secara resmi. Sedikit berbeda dari penyelenggaraan tahun sebelumnya, penyelenggaraan tahun ini tidak hanya melibatkan siswa dan guru pembimbingnya, melainkan juga sejumlah penyimak dari tiap sekolah peserta lomba. (fit)

Tradisi Ramadhan

Sepuluh Ribu Pedagang Pemula Turut Ambil Bagian Seperti biasa, tradisi setiap tahun saat pelaksanaan bulan puasa, banyak pedagang pemula yang ambil bagian menjadi wirausaha dadakan. Jumlahnya mencapai puluhan ribu tersebar di seluruh kabupaten/kota di NTB. BEBERAPA hari pelaksanaan puasa, wirausaha dadakan ini bermunculan pada sore hari sejak pukul 17.00 WITA. Jumlahnya cukup memadati trotoar dan ganggang kompleks perumahan.

Misalnya di Kota Mataram, antusiasme pedagang-pedagang kecil yang notabenenya sebagai pedagang kaki lima ini terlihat begitu besar.

Baromaternya, di sepanjang jalan-jalan utama, pedagang kecil dari berbagai latar belakang, mahasiswa, siswa, bahkan ibu-ibu rumah tangga dan komunitas-komunitas tertentu ikut meramaikan bulan Ramadhan dengan menjajakan kreasi kuliner yang mereka ciptakan sendiri.

Dari berbagai jenis minuman es, makanan-makanan ringan, kue, hingga berbagai jenis sajian berbuka puasa mereka sediakan. Konsumen tinggal memilih jenis menu yang diinginkan. Harga yang ditawarkanpun juga bervariasi, disesuaikan dengan kemampuan daya beli konsumen saat ini.

Banyak di antaranya yang mengaku berjualan di bulan Ramadhan ini sebagai bagian dari mengekspresikan bakat membuat menu, mengambil

momen satu bulan, mencari keuntungan, bahkan ada juga di antaranya yang menjadikan pedagang dadakan ini sebagai cara untuk berwisata. “Biasa, sebagai ajang kumpul-kumpul, untuk senang-senang saja.

Lumayan dapat untung,” kata salah satu kelompok mahasiswa pada media ini.

Ketua Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia (APKLI) Provinsi NTB, Irwan Prasetya mengatakan, jumlahnya pedagang baru yang ambil setiap bulan puasa mencapai sepuluhan ribu di NTB. Bayangkan, untuk Kota Mataram saja menurutnya terdapat ribuan pedagang pemula bermunculan mengisi trotoar-trotoar jalan. Jumlah ini menggelembungkan angka PKL di Kota Mataram yang tercatat sebanyak 4.000-an anggota. “Luar biasa memang kalau bulan Ramadhan, jumlah pedagang baru ini membludak,” katanya.

Cukup beralasan jika pedagang-pedagang baru dari kalangan mahasiswa, ibu ruamh tangga dan pengangguaran ini bermunculan bak jamur dimusim hujan, mengingat daya beli masyarakat pada saat ini relatif akan tinggi.

Di sinilah pemerintah harus ambil bagian menurut Irwan, bagaimana pedagangpedagang dadakan ini dibina secara berkelanjutan, sehingga menjadi wirausaha bukan musiman.

Jika dihitung, satu pedagang dadakan ini memperoleh Rp 500.000 per hari. Jika dikalikan dengan seluruh jumlah pedagang baru, maka perputaran uang sehari di NTB saja dianggap cukup besar. (bul)

SUARA NTB Kamis, 3 Juli 2014

SUARA NUSANTARA

Pengadilan Nilai Mantan Menhut Terima Uang Suap Jakarta (Suara NTB) Mantan Menteri Kehutanan (Menhut), Malam Sambat (MS) Kaban dinilai telah menerima uang dari pemilik PT Masaro Radiokom Anggoro Widjojo agar meluluskan proyek pengadaan Sistem Komunikasi Radio Terpadu (SKRT) di Departemen Kehutanan tahun 2007.

“Majelis hakim menyimpulkan ada rangkaian permintaan uang dari saksi MS Kaban dan dipenuhi terdakwa Anggoro Widjojo,” kata hakim anggota majelis hakim Sinung Hermawan dalam sidang pembacaan vonis terhadap Anggoro di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Rabu (2/7).

Anggoro dalam perkara ini divonis lima tahun penjara dengan denda Rp250 juta subsider 2 bulan kurungan karena dinilai terbukti memberikan hadiah kepada sejumlah anggota DPR Komisi IV peri-

ode 2004-2009, Menteri Kehutanan 2004-2009 Malam Sambat Kaban, dan pejabat di Departemen Kehutanan untuk mendapatkan proyek pengadaan Sistem Komunikasi Radio Terpadu (SKRT) di Departemen Kehutanan tahun 2007.

“Meski terdakwa tidak mengaku memberikan barang dan uang ke saksi MS Kaban dan saksi MS Kaban juga mengatakan tidak pernah mendapat barang dan uang dari terdakwa Anggoro Widjojo, tapi menurut majelis hakim, keterangan itu tidak

dapat dianggap karena keterangan keduanya tidak dapat dipertanggungjawabkan karena tidak didukung dengan bukti,” ungkap hakim.

Bukti-bukti yang mendukung pemberian uang dan barang tersebut adalah salinan percakapan melalui pesan singkat (SMS) dan rekaman telepon antara MS Kaban dengan Anggoro maupun SMS dan rekaman telepon antara supir MS Kaban, M Yusuf dengan Anggoro.

“Penyangkalan terdakwa dan saksi MS Kaban tidak singkron karena berdasarkan

pengakuan diri terdakwa yang memberikan uang kepada Yusuf Erwin Faishal melalui percakapan telepon, sedangkan nomor telepon terdakwa saat berhubungan dengan MS Kaban masih sama saat terdakwa berhubungan dengan Yusuf Erwin Faisal, ini menunjukkan terdakwa memberikan keterangan yang tidak konsisten dan tidak didukung dengan fakta logika apalagi ada permintaan uang dan terdakwa diminta merapat ke kantor dan rumah saksi MS Kaban,” kata anggota hakim Slamet Subagyo.

Selain memberikan uang kepada MS Kaban, Anggoro juga dinilai terbukti memberikan uang kepada pejabat Departemen Kehutanan. (ant/Bali Post)

Halaman 15

Anggoro Widjojo Divonis Lima Tahun Penjara Jakarta (Suara NTB) Anggoro Widjojo divonis lima tahun penjara karena dinyatakan terbukti memberikan hadiah ke beberapa anggota Komisi IV DPR dan Menteri Kehutanan Malam Sambat (MS) Kaban untuk mendapatkan proyek pengadaan Sistem Komunikasi Radio Terpadu (SKRT) Kementerian Kehutanan tahun 2007.

“Mengadili, terdakwa Anggoro Widjojo terbukti melakukan perbarengan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan primer dan menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Anggoro Widjojo selama lima tahun dan denda Rp250 juta dengan subsider dua bulan kurungan,” kata ketua majelis hakim Nani Indrawati dalam sidang di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Rabu (2/7).

Vonis terhadap Pemilik PT Masaro Radiokom tersebut meluluskan permohonan jaksa penuntut umum KPK agar Anggoro divonis maksimal yaitu selama lima tahun dan denda Rp250 juta subsider empat bulan kurungan berdasarkan pasal 5 ayat 1 huruf b subsider UU No 31 tahun 1999 jo UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi jo pasal 65 ayat 1 KUHP tentang pemberian sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.

“Hal-hal yang memberatkan adalah perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemberantasan korupsi yang dilakukan pemerintah, terdakwa pergi keluar negeri untuk menghindari tanggung jawab pidana dan berbelit-belit dalam menyampaikan keterangan, sedangkan hal yang meringankan terdakwa sudah berusia lanjut dan menderita sakit,” ungkap hakim Nani Indrawati.

Anggoro pernah buron keluar negeri saat menjalani pemeriksaan sejak 17 Juli 2009, pascaditetapkan sebagai tersangka pada 19 Juni 2009, hingga akhinya pria yang selama buron itu menggunakan

paspor atas nama Sony Kurniawan berhasil ditangkap di Shenzhen, China pada 27 Januari 2014.

Anggoro dinilai terbukti memberikan uang kepada Ketua Komisi IV DPR Yusuf Erwin Faishal yang kemudian dibagi-bagikan kepada sejumlah anggota Komisi IV DPR yaitu Fachri Andi Leluasa (32 ribu dolar Singapura), Azwar Chesputra (50 ribu dolar Singapura), Hilman Indra (20 ribu dolar Singapura), Mukhtarudin (30 ribu dolar Singapura), Sujud Sirajudin (Rp20 juta), Suswono (Rp50 juta), Mukhtarudin (Rp50 juta), dan Nurhadi M Musawir (Rp5 juta).

“Selanjutnya terdakwa memberikan kepada saksi MS Kaban sebanyak 40 ribu dolar Singapura, 45 ribu dolar AS, 1 lembar travel cheque senilai Rp 0 juta, 2 unit lift senilai 58.581 dolar AS, genset senilai Rp350 juta dan biaya pemasangan instalasi sebesar Rp206 juta. Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Dephut Wandoyo Siswanto sebesar 10 ribu dolar AS dan Sekretaris Jenderal Dephut Boen Mochtar Purnama senilai 20 ribu dolar AS,” kata anggota majelis hakim Slamet Subagyo.

Lift tersebut dibeli Anggoro merupakan permintaan MS Kaban untuk dipasang di Gedung Menara Dakwah sebagai pusat kegiatan Partai Bulan Bintang (PBB) karena MS Kaban adalah Ketua Umum PBB. Hakim menilai bahwa meski MS Kaban dan Anggoro tidak pernah mengakui pemberian uang tersebut, tapi berdasarkan keterangan saksi, bukti dan rekaman percakapan pembicaraan telepon dengan suara yang identik dengan suara MS Kaban dan Anggoro, maka hakim yakin bahwa MS Kaban meminta uang dan dipenuhi oleh Anggoro.

Seluruh uang tersebut dikeluarkan demi mendapatkan proyek rehabitalisasi SKRT pada Sekjen Dephut senilai Rp180 miliar yang penyedia barangnya adalah PT Masaro Radiokom sejak untuk periode 20052006.

Atas vonis tersebut, Anggoro mengaku menerima.

Sedangkan jaksa KPK m a s i h pikir-pikir. ( a n t / B a l i Post) Anggoro Widjojo (ant/Bali Post)

Menko CT: Penduduk Miskin Stagnan karena Pertumbuhan Rendah Jakarta (Suara NTB) Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Chairul Tanjung (CT) mengatakan, jumlah penduduk miskin di Indonesia relatif stagnan, karena pertumbuhan ekonomi tidak bisa melampaui angka enam persen.

“Ini adalah sebuah keniscayaan, kalau pertumbuhan ekonomi kita tidak tinggi dan kualitasnya tidak masuk kepada sektor yang memberikan keberpihakan kepada masyarakat miskin, begini hasilnya,” katanya di Jakarta, Selasa.

Chairul mengatakan salah satu solusi yang harus dilakukan pemerintah agar jumlah penduduk miskin turun signifikan, adalah mendorong pertumbuhan ekonomi lebih tinggi agar terjadi peningkatan penyerapan tenaga kerja.

“Pembangunan kita harus berpihak, pertumbuhan ekonomi harus tinggi, karena tanpa itu maka tidak akan ada penyerapan tenaga kerja dan pengurangan angka kemiskinan yang signifikan,” katanya.

Selain itu, kualitas pertumbuhan ekonomi harus lebih inklusif dan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat miskin, yaitu dengan menambah anggaran agar program-program pengentasan kemiskinan dapat berjalan efektif.

“Keberpihakan anggaran pemerintah harus lebih diupayakan untuk mendorong supaya kemiskinan lebih cepat bisa terhempaskan, jadi memang harus inklusif proses pembangunannya secara keseluruhan,” ujar Chairul.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, jumlah penduduk miskin di Indonesia per Maret 2014 mencapai 28,28 juta orang atau 11,25 persen.

Jumlah tersebut tidak jauh berbeda dengan kondisi pada Maret 2012 yang tercatat 29,25 juta orang atau 11,96 persen.

Penurunan indikator kemiskinan juga menunjukkan adanya kecenderungan yang melambat, yang diikuti dengan peningkatan ketimpangan pendapatan. Hal tersebut terlihat dari gini ratio yang

tercatat sebesar 0,41 atau tertinggi dalam 50 tahun.

Dengan penurunan jumlah penduduk miskin yang berlangsung seperti kecenderungan dalam beberapa tahun terakhir, maka target RPJMN angka kemiskinan yang ditetapkan 8-10 persen pada 2014 diperkirakan tidak akan tercapai. (ant/Bali Post)

RUMAH MAKAN

SERVICE AC

LOWONGAN

RUPA-RUPA

DIJUAL

ORNAMEN

ARTSHOP

GORDEN

BAKERY

ADVERTISING

(ant/Bali Post)

Chairul Tanjung

Kamis, 3 Juli 2014

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

TGB Instruksikan Keluarga Besar Demokrat NTB

Menangkan Prabowo – Hatta TGH. M. Zainul Majdi (kanan) dan Jenderal (Purn) Djoko Santoso bersama H. Muh. Amin dan Zainul Aidi tengah berbincang santai.

(Suara NTB/aan)

H. Suhaimi Ismy (kanan), H. Djohan Sjamsu dan H. Najmul Akhyar.

Pengurus Partai Demokrat tampak bersemangat meneriakkan dukungan untuk Prabowo – Hatta.

KETUA DPD Partai Demokrat NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi, yang akrab disapa Tuan Guru Bajang atau TGB bersama keluarga besar Partai Demokrat di NTB, kemarin menggelar silaturahmi dengan mantan Panglima TNI, Jenderal (Purn) Djoko Santoso, M. Si. Dalam kesempatan itu, TGB menginstruksikan keluarga besar Partai Demokrat di NTB untuk memenangkan pasangan nomor urut satu, Prabowo – Hatta pada Pilpres 9 Juli 2014 mendatang.

Dalam kegiatan yang dihadiri ribuan kader dan simpatisan Partai Demokrat itu, hadir pula sejumlah tokoh politik NTB yang juga sama – sama mendukung pasangan Prabowo – Hatta.

Mereka antara lain, Sekretaris DPD Partai Golkar NTB, H. Muh. Amin, SH, M.Si, Ketua DPD Partai Demokrat Kabupaten Lombok Utara, H. Djohan Sjamsu bersama Ketua PD Nahdlatul Wathan (NW) KLU, H. Najmul Akhyar.

Sejumlah pejabat teras P a r t a i Demokrat

Pidato Jenderal (Purn) Djoko Santoso

NTB seperti Sekretaris DPD Partai Demokrat NTB, Zainul Aidi, SP, Bendahara Partai Demokrat, H. MNS. Kasdiono, Wakil Ketua I DPD Partai Demokrat NTB, TGH. Mahally Fikri dan jajaran pengurus Partai Demokrat juga hadir. Hadir pula para petinggi ormas NW di NTB. Dalam pidatonya, TGB menyampaikan bahwa sesungguhnya, sudah sejak lama pihaknya berharap menyuarakan aspirasi agar Partai Demokrat memberikan dukungan secara resmi kepada pasangan Prabowo – Hatta. Karenanya, ia menilai keputusan resmi yang diambil Ketua Umum DPP Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono untuk mendukung pasangan nomor satu ini ibarat gayung bersambut.

“Pucuk dicinta ulam tiba.

Karena itulah harapan, itulah aspirasi, itulah kehendak kuat dari keluarga besar partai demokrat di Nusa Tenggara Barat. Yang Alhamdulillah telah menjadi keputusan partai.

Maka kami, para kader Partai Demokrat, para pimpinan partai demokrat di NTB, kabupaten/kota, kecamatan dan semuanya, para anggota, simpatisan. Mulai kemarin, saat ini, sampai 9 Juli, semua harus bergerak memenangkan pasangan nomor satu, Prabowo – Hatta,” ujat TGB yang disambut gemuruh sorak sorai pernyataan kesiapan dari ribuan peserta yang hadir.

nomor urut satu ini.

“Ternyata benar, prediksi dan perkiraan saya. Dalam waktu satu dua hari, saya mendapat laporan bahwa Prabowo – Hatta sesungguhnya sudah menyalip. Menyalip tiga persen di atas lawannya,” ujar Djoko.

Namun, ia meminta agar hal ini jangan membuat para pendukungnya gembira dulu.

“Karena, lawan juga memutuskan untuk melakukan apa yang namanya operasi pamungkas, operasi senyap.

Saya harapkan saudara – saudara sekalian, waspada,” imbau Djoko.

Di akhir pidatonya itu, Djoko juga menyampaikan pesan Prabowo untuk para pendukungnya di NTB. “Bapak Prabowo menitip pesan kepada Bapak ibu sekalian. Pilpres ini adalah puncak pesta demokrasi. Janganlah merusak persatuan dan kesatuan kita, jangan sampai kita terpecah belah,” pungkasnya. (aan/*)

Pidato TGH. M. Zainul Majdi

PBB Bantu 470.000 Pengungsi di Pakistan

Inggris Harus Lebih Tegas pada Spanyol London Inggris harus bersikap lebih tegas terhadap Spanyol terkait perselisihan atas Gibraltar, termasuk menggunakan tindakan hukum dan lebih banyak melakukan protes diplomatik, kata Komite Parlemen, Selasa. pada Spanyol dalam laporan untuk Westminster.

Pemerintah disarankan meningkatkan protes diplomatik dan memanggil duta besar, dan menjadikan dukungan London pada target-target Spanyol di panggung internasional bergantung pada tindakan Madrid terkait Inggris.

“Perilaku Spanyol atas Gibraltar tidak dapat diterima. Kami memiliki situasi di mana sekutu NATO dan Uni Eropa telah sengaja mempen-

berprestasi, baik saat meniti karir di TNI maupun saat mendirikan partai politik selepas karirnya di TNI. Sebagai orang yang sama – sama berlatar belakang TNI, Djoko Santoso juga cukup mengenal kepribadian Prabowo.

Selain itu, kata Djoko, dalam Koalisi Merah-Putih yang digalang di Pilpres kali ini, duet Prabowo-Hatta didukung oleh partai-partai politik yang memiliki lebih dari 60 persen kursi di DPR RI. Dengan bermodalkan dukungan sebesar itu, ia meyakini Prabowo-Hatta dapat membangun pemerintahan yang kuat dan stabil.

Menurutnya, akan sangat sulit membangun pemerintahan yang kuat dan stabil jika modal dukungan parpol yang diperoleh bukanlah dukungan mayoritas seperti yang digalang oleh Prabowo-Hatta melalui koalisi merah-putih. “Menurut pengalaman saya, kalau dukungan sedikit, itu akan sangat sulit.”

Djoko sendiri telah memperkirakan bahwa SBY selaku Ketua Umum Partai Demokrat pasti akan menjatuhkan dukungannya kepada duet Prabowo-Hatta. Dan, dukungan ini terbukti kian mendongkrak peluang kemenangan pasangan

Ribuan keluarga besar Partai Demokrat NTB yang siap memenangkan Prabowo – Hatta di Pilpres 9 Juli 2014.

Kasus Gibraltar

Spanyol mempermasalahkan kedaulatan Inggris atas semenanjung itu, yang sejak lama menjadi titik perselisihan dalam hubungan di antara kedua negara itu, seiring peningkatan ketegangan beberapa tahun belakangan.

Komite Urusan Luar Negeri, kelompok anggota Parlemen yang menganalisis kerja Kantor Kementerian Luar Negeri dan Persemakmuran Inggris, mendesak pemerintah mengambil langkah tegas

Menurutnya, dalam setiap pertemuan dengan kader Partai Demokrat, dengan tokoh agama, tokoh pemuda hingga tokoh perempuan, pihaknya selalu mendapati adanya semangat yang kuat dari para elemen masyarakat itu untuk memenangkan pasangan Prabowo – Hatta. “Maka, Insya Allah, kita punya tambahan semangat energi baru,” ujarnya.

Karena itulah, dalam forum internal Partai Demokrat itu, TGB menegaskan bahwa dirinya, memiliki kewajiban untuk mensosialisasikan keputusan Dewan Pimpinan Pusat kepada para kader yang hadir.

“Saya wajib menyampaikan, dan tidak hanya menyampaikan, tapi juga menginstruksikan, memerintahkan kepada seluruh keluarga besar Partai Demokrat di NTB, untuk bergerak ke keluarganya, kerabatnya, tetangganya untuk mensosialisasikan bahwa pada tanggal 9 Juli kita bersama memilih calon nomor satu, Prabowo – Hatta.”

Ia juga mengingatkan para pendukungnya untuk tetap menjauhi black campaign dan mengutamakan upaya memenangkan Prabowo – Hatta dengan mensosialisasikan kebaikan – kebaikan pasangan itu tanpa harus membicarakan keburukan pasangan lainnya.

Djoko Santoso yang berpidato di kesempatan berikutnya menegaskan bahwa sosok Prabowo merupakan sosok yang

garuhi ekonomi Wilayah Luar Negeri Inggris,” kata Ketua Komite Parlemen, Richard Ottaway. “Kita memberikan kesan yang sepenuhnya salah pada Spanyol tentang bagaimana seriusnya Inggris menghadapi masalah ini,” katanya.

Ottaway menuduh Madrid menambah serbuan kapal ke perairan Inggris dan sengaja menyebabkan kemacetan di perbatasan antara Spanyol dan Gibraltar atas sebabsebab politik.

Ia menyatakan Inggris harus mengancam mengambil tindakan hukum terhadap Spanyol jika situasi tersebut tidak membaik dalam waktu enam bulan.

Madrid memperketat pemeriksaan perbatasan dalam menanggapi pembangunan terumbu karang buatan oleh Gibraltar di kawasan perairan yang menjadi sengketa, yang menurut Spanyol menghalangi perahu nelayan.

Pada hari Senin, para aktivis Spanyol memindahkan sebagian dari terumbu karang itu dalam suatu aksi yang oleh Kantor Menteri Luar Negeri Inggris disebut sebagai tindakan vandalisme.(ant/bali post)

New York PBB dan organisasi non-pemerintah membantu hampir 470.000 orang yang terusir dari Waziristan Utara di Pakistan Baratlaut di dekat perbatasan dengan Afghanistan, kata Juru Bicara PBB Stephane Dujarric kepada wartawan di Markas PBB, Selasa (1/7).

“Semua orang ini —tiga perempat dari mereka adalah perempuan dan anakanak— mengungsi akibat operasi militer Pakistan terhadap gerilyawan bersenjata,” kata Dujarric.

“Hampir 100.000 orang juga telah mengungsi ke Provinsi Khost di Afghanistan untuk mencari tempat perlindungan,” ujarnya.

Kantor PBB bagi Koordinasi Urusan Kemanusiaan (OCHA) mengatakan makanan, obat dan layan-

an kesehatan telah disediakan bagi orang yang kehilangan tempat tinggal.

Sementara itu, Elisabeth Byrs, Juru Bicara bagi Program Pangan Dunia (WFP), mengatakan badan PBB tersebut akan membagikan makanan dari enam lokasi untuk menjangkau semua keluarga selama dua pekan melalui jatah tepung gandum, kacang, minyak nabati dan garam, serta biskuit berprotein tinggi.

Paket tersebut biasanya diperkirakan bertahan selama satu bulan, tapi ukuran rata-rata keluarga —antara 11 dan 13— lebih banyak daripada biasa.

Pemerintah Pakistan telah menyediakan25.000 meter ton gandum untuk WFP. Ditambah dengan dana dari donor, badan PBB itu mengatakan WFP dapat melanjutkan bantuannya

sampai awal September.

WFP telah meminta bantuan sebanyak 29 juta dolar AS bagi operasi bantuannya sampai akhir tahun ini. Puluhan ribu orang meninggalkan Wilayah Suku Waziristan Utara di Pakistan, setelah militer Pakistan memulai serangan terhadap gerilyawan.

Militer Pakistan pada Senin (1/7) mengatakan 177 gerilyawan telah tewas dalam operasi besar militer terhadap kelompok milisi lokal dan asing di Waziristan Utara selama dua hari belakangan ini.

Pasukan keamanan, yang didukung oleh jet tempur dan kapal bermeriam, melancarkan serangan pada Minggu pekan lalu (22/6) berdasarkan instruksi pemerintah, dan mengatakan kelompok gerilyawan telah melancarkan perang melawan Pemerintah Pakistan. (ant/bali post)