Snt03072015

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.75.000 SUMBAWA Rp.80.000 ECERAN Rp 4.500 Online :http://www.suarantb.co.id

SUARA NTB

16 HALAMAN NOMOR 100 TAHUN KE 11

E-mail: hariansuarantb@gmail.co.id

Pengemban Pengamal Pancasila

JUMAT, 3 JULI 2015

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

(Suara NTB/istimewa)

BELUM RAMPUNG - Gambar ini menunjukkan dermaga apung Gili Gede di Kecamatan Sekotong, Lombok Barat yang belum rampung pengerjaannya oleh PT.WUG. Proyek pusat senilai Rp 6 miliar yang mulai dikerjakan tahun 2014, kini sedang dalam penyidikan Kejari Mataram.

Indeks Risiko Bencana Tinggi

Gubernur Tetapkan NTB Siaga Darurat Kekeringan Mataram (Suara NTB) Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi menetapkan status siaga darurat kekeringan di daerah ini terhitung sejak 1 Juli 2015. Kesimpulan untuk menetapkan NTB siaga darurat kekeringan itu, setelah mendapat pemaparan dan penjelasan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) NTB dan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Selaparang bahwa memang kondisi kekeringan di NTB, pada beberapa wilayah risikonya sudah tinggi.

(Suara NTB/nas)

RAKOR - Rapat koordinasi (rakor) antisipasi darurat kekeringan dipimpin Gubernur NTB, TGH.M.Zainul Majdi berlangsung Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur, Kamis (2/7) siang kemarin.

TO K O H

(Suara NTB/ist)

Butuh Elemen Pemersatu

UMAT Muslim Indonesia saat ini sedang menghadapi ujian yang sangat berat. Kesatuan umat semakin terpecah dengan berkembangnya sikap saling tak percaya antarsesama yang kemudian memunculkan prasangka buruk yang dapat menjadi api dalam sekam.

Bersambung ke hal 15 TGH. M. Zainul Majdi

KO M E N TTAA R Tetapkan Empat Tersangka

(Suara NTB/dok)

Andy Hermawan

PENYIDIK Ditreskrimsus Polda NTB resmi menetapkan empat orang tersangka dalam kasus dugaan korupsi lahan transmigrasi Desa Jeringo, Kecamatan Pringgabaya Lombok Timur.

Keputusan itu setelah melalui gelar perkara, Selasa (30/6) lalu.

Keempat tersangka itu diantaranya mantan Kepala Disnakertrans Lotim, AK, Bersambung ke hal 15

Penetapan siaga darurat kekeringan untuk wilayah NTB itu dilakukan gubernur dalam rapat koordinasi antisipasi darurat kekeringan di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur, Kamis (2/7) siang kemarin. Hadir berbagai stakeholders terkait seperti BMKG, TNI/Polri dan SKPD lingkup Pemprov NTB. ‘’Dari rapat ini menurut saya, sudah cukup alasan untuk di NTB

ditetapkan siaga darurat bencana kekeringan. Mulai tanggal 1 Juli,’’ tegasnya.

Sebagai tindaklanjutnya, akan dibentuk satuan tugas untuk penanganan kekeringan lintas sektoral. Satuan tugas ini dikomandoi oleh Kepala BPBD NTB dengan unsur-unsur dari Pemprov NTB, pemda kabupaten/kota, instansi vertikal seperti TNI/Polri, PMI, BMKG dan stakeholders

terkait lainnya. ‘’Kemudian perlu dilaksanakan desiminasi data kepada semua pihak terkait. Dimaksudkan agar kita memiliki pemahaman yang sama terhadap realitas yang kita hadapi. Saya harapkan TNI/Polri juga memperkuat satgas yang kita bentuk,’’ harapnya.

Dalam penanganan kekeringan ini, Bersambung ke hal 15

Penanganan Kekeringan Jangka Panjang Mandek

Lelang Proyek Lamban

Gubernur Perintahkan Dua Asisten Komunikasikan Kelanjutan Proyek Trengwilis

Pimpinan SKPD Harus Diberi Sanksi Tegas

PEMPROV NTB terus mengupayakan penanganan jangka menengah dan jangka panjang dalam mengatasi kekeringan atau kekurangan air bersih di wilayah selatan Pulau Lombok. Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi telah memerintahkan Asisten III Perekonomian dan Pembangunan, Drs. H. L. Gita Ariadi, M.Si dan Asisten III Administrasi Umum dan Kesra, Drs. H. L. Syafi’i, MM membangun komunikasi dengan Pemkab Lombok Timur (Lotim) mengenai kelanjutan proyek Trengwilis yang dihajatkan untuk mengatasi krisis air bersih di wilayah selatan.

“Saya tugaskan Asisten II dan Asisten III untuk komunikasi dengan Pemda Lombok Timur. Karena ini masalahnya kompleks, untuk komunikasi dan segera ditindaklanjuti,” tegas gubernur saat rapat koordinasi antisipasi penanganan darurat kekeringan di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur, Kamis (2/7) siang kemarin.

Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/nas)

PARAH- Peta kekeringan di NTB disajikan dalam rakor yang berlangsung kemarin. Titik merah menandakan kekeringan sangat parah.

Mataram (Suara NTB) – Kalangan DPRD NTB menyerukan kepada para pengambil kebijakan di lingkup Pemprov NTB untuk mencari jalan keluar terhadap masih adanya sejumlah SKPD yang memiliki banyak paket proyek yang belum dilelang.

Jika tren ini berlanjut hingga akhir tahun, pimpinan SKPD bersangkutan dianggap patut untuk diganti.

Demikian penegasan Wakil Ketua DPRD NTB, TGH. Mahalli Fikri yang dikonfirmasi Suara NTB, Kamis (2/7) kemarin. Mahalli menegaskan, baru-baru ini pihaknya telah bertemu dengan Direktur Bina Anggaran Daerah di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Dari hasil pertemuan itu pihaknya diberitahukan bahwa pada dasarnya tidak ada alasan untuk tidak mengeksekusi anggaran secara tepat waktu.

“Secara umum, kapanpun anggaran itu berjalan, harus bisa digunakan tepat waktu. Ini catatan penting,” ujarnya.

Ia mengakui, hingga memasuki bulan Juli 2015 masih banyak SKPD pengelola proyek-proyek yang belum melaksanakan proses lelang untuk proyek-proyek tersebut. Terhadap SKPD semacam ini, ia menegaskan perlu ada langkah yang ditempuh demi menghindari terulangnya temuan serupa dengan tahun lalu. Dimana, Bersambung ke hal 15

Roadshow Ramadhan

Telkomsel Berbagi dan Setia Melayani Masyarakat 04.58

05.08

12.20

15.40

18.10

19.25

(Suara NTB/bul)

WakilGubernurNTB,Muh.AmindidampingiDirekturSales TelkomselMas’udKhamiddanExecutiveVPTelkomselArea Jawa Bali Yetty Kusumawati berbagi ta;jil berupa satu ton kurmakepadaperwakilanpengurusMAsjidRayaAtTaqwa dalam Roadshow Ramadhan Telkomsel “Selalu Berbagi dan Melayani” di Masjid Raya At Taqwa Mataram.

Mataram (Suara NTB) Dengan mengambil tema “Selalu Berbagi dan Melayani”, Telkomsel Siaga tahun 2015 ini kembali menggelar kegiatan kepedulian sosial selama bulan Ramadhan 1436 H, dengan memberikan santunan dan paket lebaran kepada 8.000 anak yatim/dhuafa dari 40 yayasan panti asuhan di Indonesia. Selain itu, diberikan pula bantuan perlengkapan ibadah dan renovasi untuk puluhan masjid dan yayasan.

Di Provinsi NTB, Telkomsel Kamis (2/7) kemarin menyerahkan paket perlengkapan ibadah dan santunan bagi 400 anak di enam yayasan. Di samping itu, diserahkan langsung bantuan untuk bedah masjid dalam bentuk biaya renovasi atau pengadaan fasilitas ibadah bagi 10 masjid yang ada di NTB. Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/bul)

Wakil Gubernur NTB Muh. Amin didampingi Direktur Sales Telkomsel Mas’ud Khamid, menyerahkan santunan berupa paket perlengkapan ibadah dan uang saku bagi anak yatim dalam Roadshow Ramadhan Telkomsel “Selalu Berbagi dan Melayani” di Masjid Raya At Taqwa Mataram.

SUARA NTB Jumat, 3 Juli 2015

SUARA MATARAM

Halaman 2

Kerjasama Diskoperindag Kota Mataram dengan Harian Suara NTB

Pasar Rakyat Diapresiasi Warga, Berharap Digelar Setiap Bulan Mataram (Suara NTB) Hari kedua pasar rakyat di Lapangan Karang Pule, Kecamatan Sekarbela diserbu masyarakat. Seluruh stand didirikan oleh distributor dipadati pembeli. Karena harga relatif murah dibandingkan di pasar. Tidak tanggung–tanggung warga membeli seluruh kebutuhan bahan pokok menjelang lebaran. Langkah dilakukan oleh Pemkot Mataram khususnya Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag) diapresiasi warga dan berharap pasar rakyat tersebut digelar setiap bulan.

Hamidah warga Karang Pule berterima kasih kepada Pemkot Mataram, karena pasar rakyat dinilai membantu mengurangi beban mereka.

Dibandingkan harga di pasar tradisional maupun retail modern, lebih murah di pasar rakyat. Ia mencontohkan, harga minyak curah di pasar sekitar Rp 12.000 perkilogram,

tetapi di pasar rakyat masyarakat menghemat uang sekitar Rp 2.500. Harga tepung terigu Cakra Kembar di toko Rp 11.000, tetapi di pasar rakyat hanya Rp 9.000. “Bedanya Rp 2.000 sampai 2.500,” sebut Hamidah di Lapangan Karang Pule, Kamis (2/7).

Kegiatan ini menurutnya, cukup membantu masyarakat sehingga diharapkan tidak pada saat bulan ramadhan saja digelar, melainkan setiap bulan. “Kalau bisa setiap bulan seperti ini,” pintanya.

Lurah Karang Pule, H. Taufiqqurahman mengaku bersyukur dengan adanya kegiatan seperti ini. Sebab, menjelang momen Idul Fitri ini harga kebutuhan pokok di pasaran melonjak drastis. Sehingga ini dianggap sangat penting. “Ini sangat urgent sekali bagi warga,” katanya.

Pola seperti ini diharapkan, tidak terbatas pada bulan ramadhan saja melainkan dilaksanakan setiap bulan, se-

hingga pemerintah bisa menekan harga di pasaran dan masyarakat merasa terbantu.

Petugas dari Divisi Regional Badan Urusan Logistik (Divre Bulog) NTB, Tarso menyebutkan, khusus distribusi beras kepada masyarakat pihaknya menyiapkan 75 kantong beras berisi 10 kilogram dan 40 kantong isi 5 kilogram.

Beras jenis premium dijual rata – rata Rp 8.500 perkilogram. “Yang isi 10 kilogram dijual Rp 85.000 dan isi 5 kilogram dijual Rp 42.500,” sebutnya.

Ia melihat, kebutuhan masyarakat terhadap beras menjelang Idul Fitri ini cukup tinggi, terbukti sejak membuka dagangan pukul 09.00 wita, sekitar 11.00 wita sudah hampir habis. “Ukuran 5 kilogram aja sudah mau habis, tinggal 10 kilogram aja,” akunya.

Kepala Diskoperindag Kota Mataram, Wartan, SH,MH., mengungkapkan, kegiatan ini merupakan hari kedua sete-

(Suara NTB/cem)

BERKUMPUL - Warga berkumpul membeli minyak goreng curah dari salah satu distributor dan mendapatkan pengawasan dari Babinsa. lah sebelumnya menggelar pasar rakyat di Kantor Camat Ampenan. Khusus di lapangan Karang Pule, sekitar lima kelurahan yang dilayani. Ia me-

lihat, antusiasme masyarakat cukup tinggi, sehingga hal ini sangat signifikan untuk dilakukan setiap tahunnya. “Ini dari tadi pagi banyak yang da-

(Suara NTB/cem)

AMBIL BAGIAN - Bulog NTB ikut ambil bagian di Pasar Rakyat yang digelar Diskoperindag Kota Mataram. tang,” akunya.

Terkait permintaan warga agar kegiatan seperti ini digelar setiap bulan dan produknya di tambah, Wartan mengungkap-

kan akan mencoba mengkomunikasikan dengan distributor serta mempertimbangkan usulan tersebut dengan melihat kondisi pasar. (cem/*)

Buka Kawasan Tertutup

Eksekutif Diminta Tak Lakukan Kebiasaan Lama

Optimalkan Padat Karya SELAIN fokus terhadap pengamanan selama bulan suci ramadhan, Kelurahan Bertais mengoptimalkan padat karya yang merupakan intervensi program dari Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Trasmigrasi (Disosnakertrans) Kota Mataram.

Hal tersebut disampaikan Lurah Bertais, Lalu Mukhsan dikonfirmasi lewat ponselnya, Kamis (2/7).

Program dilaksanakan adalah, rabat jalan di lingkungan Karang Rundun. Ia menjelaskan, posisi drainase relatif tinggi perumahan warga dikhawatirkan akan menyebabkan banjir, sehingga pihaknya lebih memprioritaskan itu. “Kemarin (beberapa waktu lalu, red) sempat kebanjiran, karena drainasenya lebih tinggi,” terangnya.

Proyek rabat jalan sepanjang kurang lebih 100 meter itu, sedang dirapatkan antara warga dengan pihak Disosnakertrans. Pihaknya pun telah membentuk 4 kelompok untuk pengerjaan proyek itu. “Kita sudah bentuk 4 kelompok,” sebutnya.

Menurut Mukhsan, di samping mencegah terjadinya banjir, rabat jalan itu memberikan pekerjaan bagi warga yang tidak bekerja selama bulan ramadhan. “Hitung-hitung adalah THR warga,” pungkasnya seraya menambahkan, pihaknya tidak mengetahui berapa besaran anggaran yang diberikan untuk pengerjaan proyek itu. Sebab, hanya menerima inteversi program dari instansi terkait. “Dinas aja yang tahu soal itu,” tuturnya.

Kaitannya dengan persoalan drainase yang dihadapi selama ini, pihaknya telah berkoordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum (PU) bahkan memasukannya pada Musyawarah Pembangunan Bermitra Masyarakat (MPBM). Artinya, masalah drainase maupun irigasi hal yang sangat prioritas. Diharapkan, SKPD terkait tanggap terhadap permintaan masyarakat, sehingga ke depan masyarakat merasa nyaman dan tidak was– was ketika hujan. “Harapan kami biar ini terealisasi,” harapnya.

Lalu Mukhsan (cem) (Suara NTB/dok)

Siap Terima Pengaduan NGADATNYA server yang digunakan dalam PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru) online yang dilaksanakan serentak mulai Rabu (1/7), disesalkan anggota Komisi IV DPRD Kota Mataram, Lalu Suriadi, SE. ‘’Kita sangat sesalkan itu. Seharusnya hal itu tidak perlu terjadi,’’ cetusnya menjawab Suara NTB Kamis (2/7).

Kondisi seperti server lamban bahkan ngadat, tidak terjadi kali ini saja. Tahun-tahun sebelumnya pun, hal serupa juga kerap terjadi saat PPDB online. Seharusnya, ada langkah antisipasi dari pihak Telkom selaku rekanan dalam penyedia perangkat PPDB online ini. ‘’Kalau yang satu ngadat, harusnya bisa menggunakan servel lain,’’ imbuhnya.

Artinya, harus ada server cadangan untuk mengantisipasi tidak maksimalnya kerja server yang ada. ‘’Jangan cuma satu,’’ sebutnya. Apalagi mulai tahun ini pelaksanaan PPDB oleh Dinas Dikpora Kota Mataram telah diserahkan kepada sekolahsekolah. Dengan waktu yang terbatas lantas calon siswa dihadapkan pada persoalan tersebut, jelas sangat disayangkan.

Suriadi berharap hal itu segera dibenahi. Pada bagian lain, ia mengaku, secara institusi Komisi IV belum melakukan tinjauan lapangan terkait pelaksanaan PPDB. Namun, secara perorangan anggota Komisi IV, ia yakin hal itu sudah dilakukan. Ditanya masalah posko pengaduan, menurut politisi PAN ini, pendirian posko pengaduan masalah yang berhubungan dengan PPDB online, sangat baik.

Kendati Komisi IV tidak mendirikan posko, namun Suriadi menegaskan bahwa pihaknya siap menerima pengaduan dari masyarakat terkait persoalan PPDB. Termasuk didalamnya mengenai PPDB melalui jalur bina lingkungan. ‘’Kalau ada pengaduan masyarakat yang masuk, kami siap menindaklanjutinya,’’ janji Suriadi.

Lalu Suriadi (fit)

Mataram (Suara NTB) Keinginan Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh membuka kawasan tertutup dengan hajat untuk meningkatkan perekonomian masyarakat, mendapat dukungan dari kalangan legislatif. Namun demikian, pembukaan kawasan-kawasan tertutup itu nantinya akan banyak membawa dampak negatif di samping dampak positif.

(Suara NTB/ynt)

PENGEMIS - Tampak dua orang pengemis di Kantor Walikota Mataram, Kamis (2/7).

Warga Apresiasi Keberadaan Satgas Sosial Salah satu persoalan yang kerap dihadapi semua kota adalah maraknya anak jalanan (anjal) maupun gelandangan dan pengemis (gepeng) yang mencari penghidupan di tengah kota.

Ibaratnya kota bagaikan gula yang menjanjikan manisnya kehidupan. Kota Mataram sendiri memiliki persoalan terkait anjal dan gepeng.

Berbagai formulasi telah dirancang dan dilaksanakan untuk mengatasi persoalan ini. Beberapa waktu lalu, Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi (Disosnakertrans) Kota Mataram membentuk Satgas Sosial yang bertugas melakukan patroli untuk memantau para anjal dan gepeng yang beroperasi di sudut-sudut keramaian di Kota Mataram.

KINERJA para Satgas Sosial ini pun diapresiasi warga karena dinilai telah berhasil mengurangi peredaran anjal dan gepeng di Kota Mataram.

Abdurrahman, pedagang kaset yang biasanya berjualan di Jalan Udayana ini mengatakan sangat terganggu dengan keberadaan anjal dan gepeng. Apalagi di kawasan Udayana banyak gepeng dan anjal yang beroperasi disana.

Warga Karang Genteng ini juga menceritakan sempat berkelahi dengan anak punk yang kerap meminta uang dengan pemaksaan.

Dengan razia yang kerap dilakukan Satgas Sosial, Abdurrahman merasa tenang dan menurutnya keberadaan mereka sangat membantu mengurangi anjal di kawasan tersebut.

Ia pun berharap kinerja Satgas Sosial ini tetap ditingkatkan untuk membebaskan Kota Mataram dari anjal

dan gepeng.

Warga lainnya, Romdani Guntara menyampaikan biasanya di perempatan jalan maupun kawasan pusat keramaian banyak terlihat anjal dan gepeng, apalagi di bulan puasa. Tapi saat ini ia jarang melihat anjal dan gepeng. Jika ada anjal dan gepeng yang masih beroperasi di Mataram, menurutnya itu bukan warga Kota Mataram, tapi pendatang dari luar.

Ia menaruh harapan besar kepada Satgas Sosial Disosnakertrans Kota Mataram untuk tetap bisa bekerja dan meningkatkan kinerjanya dalam rangka mensterilkan Kota Mataram dari anjal dan gepeng.

Ia juga berharap ada formulasi khusus baik dari eksekutif dan legislatif untuk pembinaan anjal dan gepeng. “Jadi bukan hanya wacana tapi harus ada follow up-nya,” ujarnya. (ynt)

Banyak Lahan Kangkung Kekurangan Air Mataram (Suara NTB) Belakangan ini harga kangkung naik cukup signifikan, dari harga Rp 1.000 sampai Rp 1.500 per ikat kini menjadi Rp 2 ribu per ikat dan ada juga dijual dengan harga Rp 5 ribu per dua ikat. Menurut Kepala Dinas Pertanian, Kelautan, dan Perikanan (PKP) Kota Mataram, Ir.H. Mutawalli, kenaikan harga kangkung ini disebabkan oleh banyaknya lahan kangkung di Kota Mataram yang kekurangan air.

Kekurangan air ini menyebabkan lahan kangkung di beberapa wilayah mengalami kerusakan.

Mutawalli menyampaikan beberapa hari lalu pihaknya telah turun survei ke lahan tanaman kangkung di wilayah Gontoran. Dari hasil survei lapangan ditemukan tanaman kangkung banyak yang menguning karena kekurangan air.

Sedangkan berdasarkan informasi yang didapatkan dari petani kangkung, permintaan kangkung saat ini meningkat pesat.

Biasanya dalam sehari hasil produksi kangkung di satu lahan mencapai 15 sampai 20 kwintal. Tapi karena banyak yang menguning dan mati, panen kangkung per hari menurun menjadi 10 kwintal.

“Padahal permintaannya

Karenanya, Wakil Ketua DPRD Kota Mataram, I Wayan Sugiartha kepada Suara NTB di kantornya Kamis (2/ 7) kemarin, mengatakan, kalau keinginan membuka kawasan-kawasan tertutup itu terlaksana, supaya eksekutif tidak melakukan kebiasaan lama mereka. Kebiasaan itu, kata Wayan Sugiartha, tidak menyiapkan regulasi terlebih dahulu. Sehingga, regulasi yang ada terpaksa direvisi di tengah jalan.

Menurut Ketua DPC PDIP Kota Mataram ini, regulasi yang mengatur kawasan-kawasan yang akan dibuka itu harus direvisi terlebih dahulu. Revisi ini tidak boleh mengabaikan RTH 30 persen ‘’Itu harus,’’ cetusnya. Jangan sampai daerah-daerah resapan habis dibangun.

RTH ini menjadi hal prinsip yang harus dipikirkan dalam rencana pembukaan kawasan tertutup.

Dengan kondisi pembangunan saat ini saja, lanjutnya, dampaknya terhadap lingkungan sudah terasa. Apalagi ditambah dengan pembukaan kawasan baru misalnya. Bisabisa target RTH 30 persen sesuai amanah undang-undang, tidak akan tercapai. ‘’Jangan dibangun dulu terus nanti regulasi mengikuti. Kita (Pemkot, red) kan terbiasa seperti itu,’’ sesalnya.

Artinya, untuk meyakin-

kan investor bahwa di daerah tersebut sudah tidak ada permasalahan dari sisi aturan. ‘’Jangan sampai nanti mereka membebaskan, kemudian baru diikuti dengan perubahan regulasi tapi nanti tidak disetujui, kan kasian mereka,’’ ujarnya.

Jangan sampai nanti seolaholah aturan mengikuti kondisi di lapangan. ‘’Kan susah kalau begitu.

Yang benar itu, yang di lapangan mengikuti aturan yang ada,’’ tandasnya. Sejauh ini, terkait Mataram Metro, belum ada pengajuan regulasi yang mendukung ke arah sana. Seperti revisi Perda RTRW yang harus disiapkan sebelum membuka kawasankawasan tertutup. Artinya, apa yang disampaikan walikota untuk membuka kawasan tertutup baru sebatas wacana. Wayan sepakat, semua pihak memang ingin melihat daerahnya maju.

Namun demikian, harus tetap sesuai dengan aturan.

Apalagi dari Provinsi sudah ada rekomendasi terkait RTRW Kota Mataram. ‘’Siapa yang tidak senang kotanya maju tapi tidak serta merta semua aturan dilanggar,’’ demikian Wayan Sugiartha. Pasalnya, saat ini saja amanah undang-undang soal RTH 30 persen belum mampu dipenuhi oleh Pemkot Mataram. (fit)

KASN Minta Pemkot Kedepankan Etika Birokrasi

(Suara NTB/ynt)

KANGKUNG - Salah satu lahan kangkung di Ampenan. mencapai 30 kwintal per hari.

Kondisi seperti ini merata di semua lahan kangkung di Mataram,” jelasnya.

Luas lahan kangkung di Kota Mataram mencapai 35 hektar dan tersebar di semua kecamatan. Lahan kangkung terbesar berada di Pesongoran dengan luas mencapai delapan hektar. Kekurangan air ini disebutkan Mutawalli merupakan dampak musim kemarau.

Tanaman kangkung dijelaskannya merupakan jenis tanaman yang tumbuh subur di atas lahan yang me-

miliki banyak air mengalir.

Jika tidak dialiri air dengan maksimal, maka pertumbuhannya kurang bagus. Terkait kerugian para petani kangkung, Mutawalli menyatakan tidak ada yang mengalami kerugian karena dengan pertumbuhan kangkung yang kurang bagus, mereka tetap bisa panen setiap hari. Hanya saja hasil produksinya turun dibandingkan sebelumnya. Ia mengatakan harga kangkung saat ini di pasar Rp 2 ribu per ikat. Sedangkan sebelumnya hanya Rp 1.000 per ikat. (ynt)

Mataram (Suara NTB) Drama mutasi di lingkup Pemkot Mataram belum berakhir. Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) tetap menagih laporan hasil evaluasi pejabat eselon tiga yang dipromosikan menjadi eselon II. Pasalnya, hingga kini KASN belum menerima laporan evaluasi yang direkomendasikan beberapa waktu lalu. Pemkot Mataram pun diminta mengedepankan etika birokrasi.

Komisioner KASN pada Kementerian Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB), Dr. Waluyo yang dikonfirmasi via ponsel mengatakan, hingga kini masih menunggu laporan hasil evaluasi eselon III yang dipromosikan menjadi eselon II serta alasan menonaktifkan H. Ibrahim sebagai staf ahli.

Mantan Deputi KPK ini menegaskan, meski tidak ada deadline atau tenggang waktu yang diberikan oleh KASN untuk menyelesaikan evaluasi itu. Semestinya, etika birokrasi atau pemerintah

harus dikedepankan atau perhatikan oleh Pemkot Mataram. “Deadline memang tidak ada dalam surat itu, tapi kan ada etika pemerintahan,” sindirnya.

KASN lanjutnya, terus memantau perkembangan rekomendasi yang diberikan beberapa waktu lalu. Dan pihaknya akan kembali menyurati untuk meminta status tindaklanjut kedua pejabat yang dinonjobkan serta dipromosikan itu.

Saat itu, KASN merekomendasikan dua hal yakni meminta Pemkot Mataram membentuk tim pansel. Kedua, mengevaluasi dua pejabat yang dipromosikan.

Seperti diketahui, kasus ini mencuat setelah H. Ibrahim mempertanyakan dasar sehingga ia dinonaktifkan sebelum masa tugasnya berakhir.

Sesuai undang–undang ASN nomor 5 tahun 2014, bahwa batas pensiun PNS eselon II yakni 60 tahun dan eselon III maksimal 58 tahun. Namun demikian, masa kerja H. Ibrahim saat itu tersisa 1 tahun sembilan bulan. (cem)

SUARA NTB Jumat, 3 Juli 2015

EKONOMI DAN BISNIS

Halaman 3

Siap Tambah Dividen PT. GERBANG NTB Emas (GNE) siap memberikan tambahan dividen sesuai yang ditargerkan Pemprov NTB. Melihat potensi pasar yang belum digarap optimal, perusahaan milik daerah ini optimis masih bisa berkontribusi sesuai yang diamanahkan pemerintah daerah. Direktur Utama PT. GNE, Zainul Aidi, Kamis (2/7) menyebutkan, GNE akan menyetorkan dividen sebesar Rp 750 juta.

Untuk tahun 2015, target dividen yang akan disetorkan sebesar Rp 800 juta. Baginya, dengan mengoptimalkan menggarap semua bidang usaha yang dikembangkan GNE secara maksimal, target tersebut bahkan bisa saja terlampaui.

Tahun 2014, BUMD ini menargetkan realisasi penjualan terhadap seluruh bidang usaha yang dikembangkannya sebesar Rp 15 miliar. Tetapi yang mampu disedot hanya Rp 13,9 miliar atau sebesar 80-an persen. Penjualan produk ini mencakup hasil penjualan beton, agro, perdagangan umum, assembling.

“Paling besar memang dari penjuala beton. Ini yang kita harapkan akan lebih besar kedepannya,” papar Zainul Aidi.

Tahun 2015 ini, diperkirakan potensi pasar untuk kebutuhan-kebutuhan beton mencapai Rp 57 miliar. Dari yang bisa direbut hanya sebesar Rp 5 miliar penjualan di tahun 2015, masih besar sisa kue penjualan yang diharapkan.

Seiring dengan tingginya pembangunan di Kota Mataram, terutamanya dengan industri beton (bahan bangunan) yang dikembangkannya. Sedapat mungkin potensi pasar tersebut bisa dijangkau. Apalagi GNE sendiri menurutnya sudah memiliki jaringan dengan para agen-agen pembangunan (developer).

Mengejar target pencapaian dividen dimaksud, ia tambahkan bidang usaha lain yang dikembangkannyapun memiliki prospek. Misalnya bidang agro industri. Dengan disiapkannya pupuk organik, daging, madu trigona dan beberapa komoditi andalan NTB lain. Layanan jasa otomotif dan elektronikpun juga masih ada harapan besar bisa berkembang.

“Misalnya untuk service AC dan jasa-jasa lainnya yang berkaitan dengan elektronik dan kelistrikan.

Semester satu tahun ini sudah kita lakukan evaluasi. Memang harus ada gerakan massif, pemasaran dan sebagainya untuk lebih memperkenalkan GNE dan berbagai jenis jasa yang disiapkannya,” sebutn y a . (bul)

Zainul Aidi (Suara NTB/bul)

(Suara NTB/bul)

OPAK-OPAK - Opak-opak menjadi salah satu jenis usaha rumahan yang dikembangkan masyarakat Desa Mandiri Pangan di Ambung, Masbagik, Lombok Timur. Bahan baku singkong didatangkan dari seluruh daerah di NTB. Kerupuk jenis Opak-opak ini setidaknya telah berkontribusi mengurangi angka pengangguran di desa tersebut. Perajin Opak-opak menggelar kerupuk basah yang segera dikeringkan.

Hutan Lindung Diduga Banyak Jadi Hak Milik Warga Mataram (Suara NTB) Ombudsman Kantor Perwakilan Provinsi NTB banyak menemukan penerbitan sertifikathakmilik(SHM) diduga atasnamawargaataskawasanhutanlindung.Ombudsman mempertanyakanpengawasanBadanPertanahanNasional(BPN)danDinasKehutanan.

“Badan Pertanahan punya peta sendiri, Kehutanan juga punya peta sendiri. Kenapa bisa seperti ini,” kata Ketua Ombudsman Provinsi NTB, Adhar Hakim.

Dihubungi di Mataram, Kamis (2/7), dijelaskan contoh kecenderungan kasus yang banyak ditemuinya yakni sertifikat atas lahan kawasan hutan pinggir pantai di Lombok Tengah (Prabu) dan ka-

wasan hutan di pinggir pantai di wilayah Selatan Lombok Timur.

BPN sendiri mengeluarkan sertifikat kepada masyarakat karena mengacu pada peta yang dimilikinya. Sementara Dinas Kehutanan sendiri telah mengetahui berdasarkan petanya, bahwa kawasan tersebut adalah hutan lindung.

“Dinas Kehutanan mengelu-

(Suara NTB/bul)

Pendaftaran Pemasangan Listrik Gunakan Surat Miskin

H. Amrullah

Mataram (Suara NTB) PLN memberlakukan kebijakan melampirkan surat keterangan miskin bagi pelanggan baru yang ingin memasang daya 450 KVa dan 900 KVa (listrik subsidi).

Pendaftaran kini ditarik langsung oleh loket khusus di PLN. “Pemerintah ingin meluruskan agar subsidi benar-benar tidak salah sasaran,” kata Kabag Humas PLN Wilayah NTB, H. Amrullah kepada Suara NTB di Mataram, Kamis (2/ 7) menyebutkan, kebijakan yang dimaksud sudah mulai berlaku bulan ini.

Soal rencana penarikan subsidi bagi pelanggan, H. Amrullah menegaskan belum ada instruksi langsung

dari subsidi untuk tidak lagi memberlakukan subsidi, terkecuali kepada yang benarbenar dinyatakan miskin.

“Pemerintah juga belum melakukan sosialisasi ke daerah,” ungkapnya.

Pendaftaran pemasangan jaringan listrik kini tak lagi melalui agen. Masyarakat diharapkan langsung ke loket pendaftaran yang disiapkan oleh PLN. Selanjutnya, Manajer PLN Area Mataram, Hari Bagus Abrianto menambahkan, upaya penertiban pendaftaran pelanggan ini, sebagaimana yang diamanatkan pemerintah pusat untuk memangkas subsidi yang tidak tepat sasaran.

“Penerima subsidi listrik memang orang-orang yang betul-betul tidak mampu,” tandasnya. Di NTB, disebut penerima subsidi listrik ini angkanya cukup besar. Di atas 90 persen dari total pelanggan.

Mestinya, penerima subsidi ini relevan dengan jumlah angka kemiskinan resmi.

Jika kemiskinan itu misal-

nya 30 persen, maka yang disubsidi oleh pemerintah idealnya sebesar 30 persen.

Inilah yang ingin ditertibkannya. Total jumlah pelanggan listrik khususnya di Pulau Lombok mencapai 670.000 pelanggan. 90 persen lebih dari jumlah tersebut, disubsidi sebesar Rp 2000-an/KWh. “Harga jual listrik di NTB sebesar Rp 2.700/ KWh. Sementara masyarakat membayarnya Rp 650/ Kwh, Rp 2.000-an yang disubsidi selama ini, tiga kali lipat besaran subsidi yang ditanggung pemerintah,” demikian Bagus.

Oleh karenanya, dengan pendaftaran melalui loket di PLN ini, harapan pemerintah agar terjaring calon pelanggan yang dilayani akan sesuai dengan tingkat strata sosialnya. PLN tegas juga tak akan memberikan perumahan subsidi untuk menggunakan KWh subsidi. (bul)

Relokasi Pasar Kebon Roek Butuh Puluhan Miliar Mataram (Suara NTB) – Rencana Pemkot Mataram untuk merelokasi pasar Kebon Roek, Ampenan rupanya cukup berat. Pasalnya, pemerintah harus dibebankan dengan pembebasan sejumlah lahan serta menambah fisik bangunan. Merealisasikan hal itu, Pemkot membutuhkan anggaran puluhan miliar.

Sekda Kota Mataram, Ir. H.L. Makmur Said, Kamis (2/ 7) menjelaskan, pasar Kebon Roek merupakan persoalan lama yang dihadapi Pemkot Mataram. Setelah sebelumnya dua kali terbakar, kini kondisi pasar semrawut atau kelebihan kapasitas serta menimbulkan kemacetan.

Walikota dan Wakil Walikota menginginkan agar pasar induk di Ampenan itu direlokasi.

Untuk relokasi ini dibutuhkan lahan yang luas serta tidak jauh dari pasar sebelumnya. Ada tanah pecatu seluas 1,4 hektar sebut Sekda, sehingga paling tidak luas pasar Kebon Roek bisa mencapai 3,4 hektar. “Paling tidak kita butuh lahan itu sekitar 3 hingga 4,8 hektar,” sebutnya.

Alternatif bisa dilakukan adalah, dengan membeli tanah secara bertahap jika ada sisa lebih penggunaan anggaran (Silpa) tahun 2015 serta menganggarkan dari APBD 2016. “Sedikit – sedikit kita cicil, beli 10 are atau 20 are,” sebutnya.

Makmur Said belum berani memprediksi berapa jumlah anggaran baik fisik maupun

pembebasan lahan. Yang paling penting sambungnya, direlokasinya Pasar Kebon Roek bisa

mengurai kemacetan serta menjadikannya sebagai pasar bersih dan higienis. (cem)

arkan rekomendasi dan bagaimana juga BPN menerbitkan sertifikat. Tidak bisa begini dong,” ujarnya. Adhar Hakim tegas mengatakan, bahwa tidak boleh ada peta yang berbeda-beda. Semua pihak harus mengacu pada satu peta. Selain itu, Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA)-pun menurutnya memiliki peta sendiri sehingga di-

nilai semuanya tumpang tindih.

“Ini yang coba kami mediasi dengan semua pihak terkait,” tambahnya.

Akibat dari penerbitan sertifikat di kawasan hutan lindung itu, justru penerima manfaatnya adalah orang luar. Mengapa Adhar Hakim menggambarkan demikian, banyak sertifikat atas nama masyarakat pribumi tetapi kenyataannya lahan tersebut dikuasai oleh orang luar (bisa saja investor).

Fenomena ini berlangsung sejak lima tahun terakhir. Atas sertifkat yang sudah diterbitkan

tersebut, Ombudsman menurutnya sudah merekomendasikan agar BPN membatalkan sertifikat berdasarkan kewenangannya. Jika terdapat sertifikat yang terindikasi bermasalah.

“Sebab jika tidak demikian, ini bisasajamenimbulkanpotensikonflik.Bayangkansaja,tiba-tibatanah itu menjadi milik orang luar negeri.

Enak saja, entar dulu saya bilang.

KenapaBPNsamaDinasKehutanan saling intip,” ujar Adhar.

Karena itulah, Ombudsman terus bergerak menyelesaikan persoalan ini. Sehingga tidak menjadi persoalan di kemudian hari. (bul)

Harus Diantisipasi

Proyek Numpuk Akhir Tahun Mataram (Suara NTB) Terhadap beberapa proyek pemerintah yang belum dilelang hingga saat ini, rekanan memberi saran agar pemerintah melakukan antisipasi realisasi proyek numpuk di akhir tahun.

Ketua Gabungan Pengusaha Jasa Konstruksi (Gapensi) Kota Mataram, H. Puji Raharjo, ST, Kamis (2/7) menyebut, jika memungkinkan proyek-proyek yang masih tertahan tersebut agar secepatnya dilelang. Sehingga pihak kontraktor lebih leluasa menyiapkan waku pengerjaan proyek, jika itu lelang untuk proyek fisik.

Saat ini memang sudah

banyak proyek pemerintah yang dikerjakan para rekanan.

Tetapi alangkah baiknya, sisa proyek fisik yang belum dilelang secepatnya di lelang. “Batas waktu efektif pengerjaan proyek hanya 120-160 hari. Itu belum termasuk lelangnya.

Kalau lebih dari itu, kontraktor harus bekerja keras untuk menuntaskannya selesai tepat waktu,” ujar Direktur Utama PT. Jaya Raharja ini kepada Suara NTB. Soal kualitas proyek, dia tegaskan, setiap pengerjaan tender biasanya akan diawasi langsung oleh konsultan.

Bisa saja dari perusahaan itu sendiri, ataupun konsultan yang sudah ditunjuk langsung oleh pemilik proyek. Masingmasing pihak menurutnya

melakukan pengawasan dan evaluasi bersamasama. Sehingga kecil kemungkinan untuk meragukan kualitas proyek.

Untuk proyek-proyek yang nilainya di bawah Rp 10 miliar, H. Puji mengatakan masih ada kesempatan untuk dikerjakan. Jika lelangnya dipercepat.

“Masih bisa dikerjakan kalau yang nilainya di bawah Rp 10 miliar. Penting percepat saja agar tidak kelabakan,” pungkasnya.

Ia menekankan, kedepan mungkin pemerintah daerah mempercepat proses tender. Setidaknya bisa dilaksanakan pada bulan Februari hingga April. (bul)

SUARA PULAU LOMBOK

SUARA NTB Jumat, 3 Juli 2015

Halaman 4

Safari Ramadhan di Teros

Bupati Lotim : Jadikan Masjid sebagai Pemersatu Selong (Suara NTB) Selama bulan suci Ramadhan 1436 Hijriah ini, Bupati Lombok Timur (Lotim) H. Moch Ali Bin Dachlan intens melakukan Safari Ramadhan ke sejumlah masjid. Pada Rabu malam lalu, bupati bersama pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkup Pemkab Lotim menggelar safari di Masjid Nururrasyid Desa Teros Kecamatan Labuhan Haji.

Pada kesempatan itu, bupati mengharapkan agar masjid dijadikan media pemersatu umat di tengah perbedaan. Menurutnya, perbedaan yang terjadi di tengah masyarakat dewasa ini, seperti perbedaan pemahaman, perbedaan partai politik, perbedaan organisasi hendaknya tidak dijadikan ajang perpecahan. Sebagai simbol pemersatu umat, Bupati Ali BD ini memberikan dukungan penuh terhadap kegiatan masyarakat untuk membangun masjid.

Pada kesempatan safari kali ini, seperti kegiatan safa-

SERAHKAN BANTUAN Bupati Lotim, H. Moch Ali Bin Dachlan meyerahkan bantuan di Masjid Teros dalam acara Safari Ramadhan, Rabu (1/7) malam.

(Suara NTB/rus)

Ditegur KASN PEMKAB Lombok Barat (Lobar) belum menindaklanjuti adanya teguran Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) terkait mutasi terakhir yang dilakukan Bupati Lobar non aktif, Dr. H. Zaini Arony terhadap puluhan pejabat lingkup Pemkab Lobar. Pasalnya, sejauh ini belum ada surat tindaklanjut dari KASN. Menurut Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Lobar, H. M. Syukron, jika ada surat dari KASN meminta melanjutkan teguran, maka (Suara NTB/her) H. M. Syukron Pemda siap menindaklanjuti rekomendasi dari KASN. Termasuk, pemda siap menghadapi beberapa kemungkinan, termasuk jika nantinya pejabat yang terkena mutasi (non job) mengadu dan menggugat ke PTUN dan meminta hasil mutasi itu dianulir.

Namun, ujarnya, KASN bukan menegur Pemda. KASN hanya memanggil dirinya dan Sekda terkait mutasi terakhir yang dilakukan bupati non aktif beberapa waktu lalu. ‘’KASN menanyakan terkait proses mutasi itu, karena belum menggunakan panitia seleks (pansel),’’ terangnya, Kamis (2/7).

Namun panggilan itu, jelas Syukron, tidak dilanjutkan dengan adanya surat resmi dari KASN terkait mutasi itu, sehingga pemda pun belum menindaklanjutinya. “Karena belum ada surat dari KASN untuk ditindaklanjuti, kami menunggu surat itu. Kalau ada surat KASN kami pasti tindaklanjuti tergantung isi rekomendasi surat itu,” ujarnya.

Menurutnya, dalam mutasi yang dilakukan terakhir bupati non aktif sesuai prosedur, terutama beberapa pejabat eselon II yang dinonjob kan dan diturunkan menjadi staf fungsional. Salah satu dasar menonjobkan yakni, ada pernyataan dari pejabat terkait, jika jika tidak sanggup melaksanakan tugas maka siap mundur.

Sementara itu dikonfirmasi terpisah, mantan pejabat yang terkena mutasi tersebut enggan berkomentar. Ia mengaku belum memikirkan ke arah mengadukan ataupun menuntut ke Pengadilan Tata Usaha Negara. “Belum ada untuk ke sana,” jawab mantan pejabat yang enggan dikorankan namanya ini. (her)

Sepanjang 2015

Enam Kasus Gizi Buruk Ditemukan di KLU Tanjung (Suara NTB) Masalah kesehatan pada anak, berupa kekurangan gizi atau gizi buruk masih belum dapat dihilangkan hingga saat ini. Sepanjang 2015 ini saja, Dinas Kesehatan (Dikes) Kabupaten Lombok Utara (KLU), masih menemukan kasus gizi buruk pada anak sebanyak 6 kasus.

Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Masyarakat (PKM) pada Dikes KLU, dr. H. Abdul Kadir, Kamis (2/7) mengungkapkan, meski tercatat namun kasus gizi buruk yang ditemukan di KLU cenderung mengalami penurunan setiap tahunnya.

Pada tahun 2013 misalnya, angka komulatif temuan gizi buruk cukup banyak, mencapai 34 kasus. Sedangkan tahun lalu, angka ini masih berada di dua digit dengan 27 kasus.

Kadir mengatakan, dengan temuan hanya 6 kasus di 2015 ini, maka ia berharap akumulasi temuan gizi buruk pada Januari – Desember tidak akan lebih dari 10 kasus. Dengan catatan, para penderita tahun-tahun sebelumnya dapat ditangani dan tidak kembali mengalami gizi buruk.

“Jumlah gizi buruk tersebut merupakan jumlah komulatif yang masuk dalam daftar baik yang meninggal ataupun yang biasa di tangani. Tahun 2015 ini, hingga memasuki pertengahan tahun baru ditemukan sebanyak 6 kasus gizi buruk,” ungkap Kadir di ruang kerjanya.

Lebih lanjut, Kadir mengatakan di antara jumlah 6 kasus gizi buruk tersebut telah dapat ditangani. Di mana 3 kasus telah dapat disembuhkan, sedangkan 3 kasus lainnya masih dalam perawatan dan penanganan dinas bersama pihak Puskesmas dan RSUD Tanjung.

Adapun ke-6 kasus tersebut, dirinci berada dan ditangani oleh Puskesmas Kecamatan Bayan dengan 2 kasus gizi buruk, masing-masing 1 kasus oleh Puskesmas Gangga, Puskesmas Senaru (Bayan), Puskesmas Pemenang dan Puskesmas Nipah (Pemenang). Kasus gizi buruk tersebut tergolong cepat ditemukan oleh Pemda, berkat dukungan dan partisipasi dari Kader Posyandu.

“Bersama kader-kader Posyandu, kita memberikan sosialisasi dan penekanan terhadap masyarakat untuk memperhatikan anak sejak mulai dalam kandungan. Itu adalah merupakan bentuk pencegahan sejak dini, agar jangan sampai anak nantinya mengalami gizi buruk,” ujarnya.

Ia menambahkan, dengan tingginya angka partisipasi masyarakat ke Posyandu menandakan tingkat pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang kesehatan mengalami peningkatan. Bersama Kader, masyarakat diberikan tambahan pengetahuan akan pentingnya menjaga dan merawat kesehatan anak mulai dari dalam kandungan. “Syukurnya, masyarakat sekarang sudah mulai paham,” demikian Kadir. (ari)

ri di daerah-daerah lainnya Bupati langsung menyalurkan bantuan kepada masyarakat Desa Teros. Sebanyak Rp 20 juta atas nama Pemkab Lotim. Ditambah lagi dari Badan Amil Zakat Daerah (Bazda) Rp 10 juta. Bahkan dalam kesempatan itu bupati memerintahkan Baznasda untuk menambah lagi Rp 10 juta untuk orang miskin.

Momentum Safari Ramadhan ini dimanfaatkan untuk berbagi terhadap sesama.

Terutama kepada fakir miskin. Selain bantuan dana, Khusus Desa Teros diberikan paket bantuan sembako se-

Lagi, Polres Lotim Amankan Penjudi dan Sabu Selong (Suara NTB) – Jajaran Polres Kabupaten Lombok Timur (Lotim) membekuk sejumlah warga yang sedang melakukan aksi perjudian pada saat bulan Ramadhan di Pancor Kecamatan Selong. Penangkapan dilakukan berawal dari laporan masyarakat yang resah akan tindakan para penjudi kartu domino dan remi tersebut.

Bahkan, saat dilakukan penggerebekan, ada di antara mereka sedang mengkonsumsi narkoba jenis sabu.

Kepada wartawan di Selong, Kamis (2/7), Kasat Reskrim Polres Lotim, AKP. Haris Dinzah, S.IK, mengatakan,dalam penggerebekan yang dilakukan aparat kepolisian gabungan dari Unit Reskrim, Unit Narkoba dan Unit Sabhara itu, pihaknya berhasil mengamankan 7 orang yang lagi asyik bermain judi.

Dari lokasi perjudian, polisi berhasil mengamankan barang bukti berupa dua kartu yang dipakai untuk bermain judi jenis domino dan remi. Selain itu, polisi juga mengamankan uang tunai sebanyak Rp 5.000.000, delapan handphone dan sejumlah alat hisap.

Setelah mengetahui ada masyarakat yang memakai sabu pada saat bermain judi.

Aparat kepolisian langsung melakukan pengembangan.

“Pertama kita lakukan penggerebekan terhadap pemain judi, namun di sana kita men-

(Suara NTB/yon)

TUNJUKKAN - Kasat Reskrim Polres Lotim (kiri) dan Kasat Resnarkoba (tengah) menunjukkan narkoba yang diamankan dari penjudi di Pancor, Kamis (2/7). emukan ada pemain yang memakai narkoba jenis sabu.

Setelah kita melakukan pengembangan, ternyata bandarnya ada di Desa Dasan Lekong Kecamatan Sukamulia dan pengedarnya ada di Pancor,” jelasnya.

Setelah dilakukan pengembangan lebih lanjut terkait dengan pengungkapan sabu yang dilakukan petugas sekitar pukul 02.00 WITA sampai jam 04.00 WITA, petugas berhasil mengamankan sedikitnya 9 poket sabu. “Lokasi penggerebekan kita lakukan di dua tempat, yakni di Pancor kita berhasil mengamankan 8 poket sabu, dan 1 poket lagi kita amankan di Dasan Lekong, sehing-

ga total keseluruhan yang kita amankan antara pemain judi dan narkoba itu sebanyak 9 orang,” tandasnya.

Sementara, Kapolres Lotim, AKBP. Heri Prihanto,S.IK, menjelaskan, penertiban para penjudi dan pengungkapan bandar maupun pengedar sabu dilakukan dalam upaya menciptakan situasi dan kondisi Lotim lebih aman, tenteram dan kondusif. “Kita akan tetap melakukan penyelidikan yang lebih mendalam lagi untuk mengungkap jaringan-jaringan yang lainnya. Pokoknya kita bertekad di wilayah Kabupaten Lotim ini harus bebas dari narkoba dan perjudian,” jelasnya. (yon)

Terbentur Sejumlah Persoalan

Pengembangan Pariwisata Masih Lemah Selong (Suara NTB)Pengembangan Pariwisata di NTB, termasuk Kabupaten Lombok Timur (Lotim) diakui masih lemah. Lemahnya pengembangan itu disebabkan kurangnya inftrastruktur penunjang dan masih kurangnya tenaga profesional yang mengelola pariwisata.

Hal ini diungkapkan akademisi Universitas Mataram Dr. Prayitno Basuki yang memaparkan dokumen Sustainnable Tourism Master Plan (STMP) atau perencanaan pembangunan pariwisata berkelanjutan untuk Pulau Lombok di jajaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Lotim dan pelaku wisata, Kamis (2/7).

Diakuinya, di Kabupaten Lotim ada Pantai Surga. Namun, fasilitas infrastruktur yang ada masih buruk. Akibatnya, sebutan Pantai Surga jalan neraka masih belum hilang. Khusus Lotim dalam pengembangan pariwisata ke depan juga mendapatkan perhatian cukup serius.

Dalam dokumen Masterplan Percepatan Pembangunan Ekonomi (MP3EI) yang dirancang sebelumnya sebenarnya masuk juga wilayah Kabupaten Lotim. Seperti kawasan Mandalika Resort, turut masuk adalah wilayah Kabupaten Lotim meliputi Keruak dan Jerowaru. Selain itu ada pengembangan agrowisata, Lotim memiliki Sembalun. Ermasuk Sakra, Sikur dan Masbagik atau dalam

(Suara NTB/rus)

PRESENTASI – Akademisi Unram Basuki Prayitno saat presentasi soal pembangunan pariwisata berkelanjutan di Selong, Kamis (2/7). tata ruang disebut dalam akronim Rasimas masuk dalam kawasan agropolitan.

Dalam pembangunan pariwisata yang berkelanjutan ini, ujarnya, sejumlah hal ditawarkan, seperti memasukkan materi pembelajaran dengan tema pariwisata ke sekolah-sekolah yang ada di Lotim. Selain itu, keterlibatan tokoh-tokoh masyarakat tidak lepas dari upaya mewujudkan STMP. “Kita akan angkat publik figur, angkat tokoh agama sebagai ambassador atau duta pariwisata,” ujarnya.

Dalam penataan kawasan, seperti dalam hal menjaga keamanan akan coba dikedepankan menggunakan kearifan lokal. Di mana, menggunakan awig-awig dinilai

jauh lebih efektif daripada membuat peraturan daerah.

Diakuinya, NTB dijadikan percontohan secara nasional dalam penyusunan dokumen STMP. Di mana, STMP yang dikembangkan di NTB ini akan ditiru di daerah-daerah lain. “Kita mohon keseriusan Lotim untuk ini, karena pariwisata tidak bisa sendiri. Pariwisata itu multi pihak, harus libatkan semua pihak,” terang salah satu anggota Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) NTB ini.

Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Lotim, H. Khaerul Anwar Mahdi, menyambut baik adanya STMP. Hal ini dianggap baik untuk pengembangan pariwisata Lotim yang berkelanjutan. (rus)

banyak 700 paket.

Dalam penyaluran bantuan, ujarnya, tidak hanya untuk yang tercatat miskin. Termasuk warga yang ngadas (pelihara ternak dengan perjanjian akan bagi keuntungan dengan pemiliknya-red) perlu diperhatikan. Diharapkan warga yang ngadas ternak ini dapat diberikan bantuan ternak, sehingga bisa mandiri.

Selain itu, ungkapnya, dalam upaya meningkatkan taraf perekonomian masyarakat bupati menyebut di era kepemimpinannya saat ini sedang fokus untuk membangun sejumlah pasar tradisional. Pasar merupakan pusat perputaran roda perekonomian. Pembangunan pasar saat ini di tiga lokasi Tanjung, Keruak dan Terara segera akan dirampungkan. (rus)

Penambahan Modal ke PDAM

DPRD Loteng Masih Beda Pendapat Praya (Suara NTB) Kalangan DPRD Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) menunjukkan sikap berbeda dalam menyikapi rencana penambahan modal ke PDAM Praya. Di saat fraksi lain mendukung rencana tersebut untuk dibahas, Fraksi Partai Nasional Demokrat (NasDem) justru mengambil sikap berseberangan dengan meminta menunda sementara waktu rencana tersebut.

Menurut juru bicara Fraksi Partai NasDem, Kamran, dalam sidang paripurna DPRD Loteng, Kamis (2/7), secara umum rencana penambahan modal tersebut cukup baik dalam upaya mendorong peningkatan kinerja PDAM Praya. Namun untuk saat ini Fraksi Partai NasDem menolak rencana tersebut. Dan, meminta untuk ditunda dulu.

“Kami minta Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur penambahan penyertaan modal ke PDAM Praya, dibahas setelah Pilkada berlangsung dan setelah terpilih pemimpin yang baru,” ujar Kamran.

Sebelumnya, Pemkab Loteng mengajukan rencana penambahan penyertaan modal ke PDAM Praya, sebesar Rp 3 miliar lebih. Dengan begitu, total investasi daerah di PDAM Praya bisa bertambah dari Rp 26 miliar menjadi Rp 29 miliar.

Penambahan itu sebagai bentuk keseriusan Pemkab Loteng dalam mendukung perluasan dan peningkatan layanan jaringan air bersih PDAM Praya di Loteng, sehingga

Pemkab Loteng akan memperoleh reward dari pemerintah pusat berupa tambahan alokasi anggaran pada tahun 2015 sebesar Rp 21 miliar.

Sementara itu, juru bicara Fraksi Nurani Perjuangan, Jayanti, S.Pd, mengatakan, sama halnya dengan fraksifraksi lainnya, pihaknya mendukung langkah Pemkab Loteng. Terlebih, tujuan dari penambahan modal sangat baik dalam upaya mendorong percepatan pemenuhan layanan air bersih bagi masyarakat di daerah ini.

Hanya saja, pihaknya mendorong kepada pihak PDAM Praya untuk bisa bekerja lebih keras lagi, sehingga apa yang menjadi target untuk memenuhi kebutuhan air bersih bagi masyarakat Loteng bisa segera tercapai. Mengingat masih banyak masyarakat di daerah ini yang belum memperoleh layanan air bersih khususnya masyarakat Loteng di bagian selatan yang setiap tahun selalu berhadap dengan persoalan kekeringan. “Kita mendesak supaya masyarakat kita yang ada di wilayah selatan bisa mendapat prioritas.

Untuk bisa memperoleh layanan air bersih,” pintanya.

Tidak kalah penting, dalam hal kinerja pihaknya mendorong ada audit secara berkala yang dilakukan. Mulai dari audit internal maupun audit eksternal dengan melibatkan lembaga audit independen, sehingga PDAM Praya benar-benar menjadi perusahaan yang sehat dan terpercaya, khususnya dari sisi kinerja. (kir)

Pemda KLU Minta Distributor Pupuk Bangun Gudang Penampungan Tanjung (Suara NTB) Pemda Kabupaten Lombok Utara (KLU) c.q Dinas Pertanian, Peternakan, Kehutanan, Kelautan perikanan dan Perkebunan (PPKKP) KLU, meminta kepada distributor pupuk, agar sama-sama memiliki gudang penyimpanan di Lombok Utara.

Hal ini penting untuk memastikan dan menjaga ketersediaan pupuk dalam jumlah, dan dalam waktu yang tepat saat dibutuhkan masyarakat.

Kepala Dinas PPKKP, Ir. Hermanto, kepada wartawan, Kamis (2/7) mengungkapkan, hasil evaluasi yang dilakukannya selama ini mencatat masih adanya masalah distribusi khususnya pada pupuk non urea, terutama di Kecamatan Tanjung dan Pemenang. Di dua kecamatan tersebut, jenis pupuk dimaksud disuplai oleh salah satu distributor yakni, Petrosida.

“Sejatinya pupuk di KLU tidak langka, tetapi hampir menjadi sedikit kendala saat musim tanam khususnya di Kecamatan Tanjung dan Pemenang. Khusus pupuk non urea di 2 kecamatan ini, distributor diketahui belum mempunyai gudang penyimpanan di KLU,” ungkap Hermanto.

Distributor yakni Petrosida masih berhitung menurut kepentingan bisnis mereka dari pada kepentingan kebutuhan pupuk di masyarakat. Di mana, setiap distribusi yang mengarah ke Lombok Utara, pihak distributor hanya akan memastikan jumlah muatan

mencapai 1 fuso (truk besar).

Jika muatan di bawah itu, maka suplai ke Lombok Utara otomatis tidak dilakukan.

“Masalahnya, mereka tidak memiliki kendaraan angkutan alternatif. Kalau tidak cukup 1 fuso, maka mereka lantas tidak kirim. Nah, kita sarankan, harus ada gudang kalaupun bentuknya hanya ruko. Yang jelas barangnya ada pada saat dibutuhkan oleh petani,” paparnya.

Ditegaskannya, ketersediaan pupuk bersifat mutlak dalam proses budidaya pertanian masyarakat. Saat pupuk diperlukan, maka distributor harus mampu menyediakan dalam jumlah, jenis dan waktu yang tepat. Sebab jika pemupukan tidak dapat dipenuhi pada waktunya, situasi ini akan sangat berdampak terhadap tingkat keberhasilan petani.

“Jika Petrosida tidak sanggup memenuhi ketersediaan gudang ini, maka kita akan bersurat ke induknya, yaitu Petrokimia dan ke Direktorat Jenderal di Kementerian Pertanian untuk menegur keras Petrosida,” sebutnya.

Ia menambahkan, alokasi ketersediaan pupuk baik urea dan non urea untuk KLU cukup terjaga terkecuali oleh Petrosida. Adapun jumlah kuota pupuk masing-masinh, urea ditargetkan 6.000 ton setahun, baru terealisasi 1.560 ton, ZA ditargetkan 900 ton, terealisasi 258 ton, sedangkan SP 36 terealisasi 194 ton dari target 1.500 ton, serta NPK terealisasi 599 ton dari target 2.500 ton. (ari)

SUARA PULAU LOMBOK

SUARA NTB Jumat, 3 Juli 2015

Halaman 5

POTENSI BESAR Gili Kedis di Kecamatan Sekotong Lombok Barat merupakan satu di antara beberapa gili yang memiliki banyak potensi. Pemkab Lobar bertekad keberadaan gili-gili yang ada di selatan ini akan mampu memberikan kontribusi besar bagi daerah, khususnya pariwisata.

Tampak, nelayan melintas di dekat Gili Kedis beberapa waktu lalu.

DINAS Pengelolaan Pendapatan dan Keuangan Daerah (PPKD) Lombok Barat (Lobar) segera mendaftarkan nomor rekening yang diduga liar yang ada pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo). ‘’Hal ini dilakukan sesuai saran dari BPK, bahwa jika rekening itu masih dipergunakan maka Dilegalkan sesuai mekanisme dengan dibuatkan SK Bupati. Saat ini tengah proses untuk di-SK-kan rekening itu,” jelas Kepala DPPKD Lobar, H. Mahyudin di Kantor Bupati Lobar, Kamis (2/7).

(Suara NTB/dok) Mahyudin berdalih, selama H. Mahyudin ini rekening di Dishubkominfo belum terdaftar, karena terkendala masalah administrasi, yakni terkait kewenangan. Sementara sekarang ini, pihaknya telah menerima surat permohonan pembuatan SK rekening u, namun belum bisa diproses karena terkendala tanda tangan bupati saat itu. ‘’Seharusnya bupati yang menandatangani SK itu. Namun pada saat bersamaan bupati telah ditahan.

Kemudian ditunggu lagi SK Plt Bupati, sehingga SK itu pun belum terdaftar,’’ ujarnya.

Namun setelah wabup menerima secara resmi SK Plt Bupati, maka secara legal formal ada kewenangan menandatangani SK ini. Karena itu, baru setelah SK itu keluar maka ia memproses SK itu untuk segera ditandatangani wabup.

“Sekarang sudah ada legal formal wabup untuk teken SK itu, sehingga diproses,” dalih Mahyudin.

Karena belum terdaftar, maka ketika diperiksa BPK maka menjadi temuan. Tiga rekening di Dishub termasuk menjadi temuan BPK yang ditindaklanjuti Pemda. Rekening itu, jelasnya, dipergunakan Dishub untuk menampung retribusi.

Ia mengaku, temuan terkait rekening mencurigakan di SKPD ini sudah dua kali terjadi. Tahun lalu juga ditemukan rekening yang sama, namun temuan itu telah diselesaikan setelah menjadi temuan BPK. “Sekarang ini temuan tiga rekening di Dishub,”ujarnya.

Sebelumnya wabup menginstruksikan kepada SKPD yang memiliki rekening liar agar segera meng-SK-kan. SKPD diminta melaporkan dan meminta ke wabup untuk membuat SK rekening itu. Jika tidak, maka rekening itu harus ditutup, karena menyalahi aturan.

Persoalan rekening liar ini pun mendapatkan atensi dari polres, pihak terkait akan melakukan investigasi terhadap temuan rekening tersebut. Jika ada unsur pidana maka polres akan menindaklanjutinya, jika tidak ditemukan dugaan pidana, maka masalah ini akan diserahkan ke pemda. (her)

Dana Pinjaman Tak Perlu Dibahas dengan DPRD Giri Menang (Suara NTB) Wakil Bupati (Wabup) Lombok Barat (Lobar), H. Fauzan Khalid, SAg, MSi, menegaskan, pinjaman Rp 50 miliar di BPD Bali tidak perlu lagi dibahas dengan DPRD seperti diminta Badan Anggaran (Banggar). Menurutnya, pinjaman ini telah dibahas dan disetujui oleh dewan, jika kembali dibahas maka pembahasan dan persetujuan pun akan dilakukan dari awal lagi.

“Pinjaman itu kan sudah disetujui oleh DPRD Rp 100 miliar, salah satunya dialokasikan untuk Rp 50 miliar untuk jalan. Masak dibahas lagi, kan itu artinya akan dibahas dan dan disetujui ulang,” terang wabup, Kamis (2/7).

Dijelaskan, sejak awal Pemda telah mendapatkan persetujuan dari Dewan untuk meminjam Rp 100 miliar. Pembahasan pengalokasian dana ini telah dilakukan antara pemda dengan Dewan, bahwa disepakati dari 100 miliar itu dibagi Rp 50 miliar untuk jalan (Dinas PU), Rp 40 miliar untuk pasar (Disperindag) dan Rp 10 miliar untuk destinasi wisata (Disbudpar).

Hasil pembahasan dan persetujuan dewan itu tetap berlaku, di mana Pemda mengalokasikan Rp 50 miliar untuk jalan. Mengapa dana pinjaman itu hanya untuk jalan saja?

Menurut wabup, dalam proses pinjaman ini ada masalah.

Sejak awal, mulai dari persyaratan harus ada SK Plt Bupati. Hingga proses ini pun selesai, maka BPD Bali pun menyetujui dan siap mencairkan dana pinjaman Rp 100 miliar.

Namun karena ada pertimbangan teknis di Pemda, jika pinjaman itu tetap dipaksakan Rp 100 miliar, maka tidak mampu menghabiskan dana itu. Sebab jika dipaksakan justru nanti Pemda bermasalah, karena proyek yang didanai pinjaman itu tidak selesai. Dari kajian teknis itulah, maka Pemda memutuskan hanya mampu menggunakan dana Rp 50 miliar. “Karena hanya mampu Rp 50 miliar maka bersurat ke dewan untuk minta dkurangi, sifatnya pemberitahuan, bukan meminta persetujuan,” jelasnya.

Terkait adanya kekhawatiran masyarakat akan menilai pemda melakukan pembohongan publik, karena program tidak dilaksanakan, wabup menegaskan itu persoalan politis. Menurut wabup itu persoalan pemda dengan masyarakat yang dijanjikan proram itu. (her)

Dinilai hanya Formalitas

Predikat WTP Loteng, Belum Beri Dampak Ekonomis Praya (Suara NTB) Keberhasilan Pemkab Lombok Tengah (Loteng) memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, tiga kali berturut-turut bagi kalangan DPRD Loteng, bukanlah sesuatu yang harus diagung-agungkan. Pasalnya, predikat tersebut dinilai hanya formalitas saja. Meski sudah tiga kali diraih, nyatanya belum mampu memberikan dampak ekonomis bagi masyarakat dan daerah ini.

Menurut anggota Fraksi PPP DPRD Loteng, Saharudin, SH, Kamis (2/7), predikat WTP yang diperoleh Loteng bukan berarti tata kelola keuangan di daerah ini sepenuhnya baik. Karenya nyatanya masih ada beberapa catatan-catatan yang diberikan oleh BPK RI untuk diperbaiki oleh Pemkab Loteng. Memperoleh predikat WTP, bukan berarti bebas masalah. Alasannya, dalam melakukan pemeriksaan keuangan, BPK RI hanya berpatokan pada sisi regulasi yang ada saja dan belum menyentuh pada aspek dampak bagi pembangunan daerah itu sendiri. “Kita apresiasi atas apa yang diraih Loteng ini. Tapi harus diingat, masih banyak persoalan di balik itu,” ujarnya.

Saharudin mengatakan, pemerintah daerah diharapkan bisa terus menata keuangan daerah dengan lebih baik lagi, sehingga benar-benar bisa mewujudkan tata kelola keuangan baik dan memberi dampak luas bagi masyarakat. Paling tidak, dampak ekonomisnya bagi masyarakat secara langsung.

Caranya, program-program daerah yang sudah direncanakan harus digenjot agar bisa berjalan sesuai apa yang telah direncanakan, sehingga bisa memberi dampak ekonomis bagi masyarakat. “Kan percuma, dapat predikat WTP. Namun dampaknya bagi pembangunan justru tidak ada dirasakan oleh masyarakat,” imbuhnya.

Hal senada juga disampaikan anggota Dewan asal Partai Hanura, Jayanti, S.Pd. Menurutnya, predikat WTP bukan untuk dibangga-banggakan. Apalagi di balik predikat tersebut masih ada persoalan. “Boleh kita bangga dapat predikat WTP. Tapi prinsip manfaat anggaran jangan dikesampingkan,” tambahnya. (kir)

(Suara NTB/met)

Daftarkan Rekening SKPD

Jamin Objektivitas

Wabup Tegaskan Tak Ambil Pansel dari Pejabat Lobar Giri Menang (Suara NTB) Pemkab Lombok Barat (Lobar) segera mengusulkan tujuh nama calon panitia seleksi (pansel) yang akan menyeleksi pejabat-pejabat yang layak duduk sebagai pejabat eselon II di lingkup Pemkab Lobar. Dari tujuh nama itu, tidak satu pun diusulkan dari pejabat Lobar. Hal ini untuk menjamin agar pansel bekerja secara objektif.

Wakil Bupati (Wabup), H. Fauzan Khalid, SAg, MSi, menegaskan telah memutuskan terkait keanggotaan pansel diambil pola minimal, yakni lima anggota. Dari lima anggota ini, dua dari unsur birokrasi dua sedangkan akademisi dan masyarakat tiga orang. Menurutnya, pengam-

bilan pola minimal ini supaya ngirit. Sebab dalam aturan Menpan dan RB itu terkait keanggotaan pansel memungkinkan pola minimal, lima orang, tujuh orang dan sembilan orang.

Dalam hal ini, ujar wabup, pihaknya bersurat ke Pemprov NTB i dan Universitas Mat-

aram untuk meminta namanama yang diusulkan sebagai pansel. Bisa saja nanti jelasnya, anggota yang diusulkan dari masing-masing pihak tersebut lebih dari enam orang atau tujuh orang. Nama-nama itu selanjutnya akan dikonsultasikan ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), ter-

Ajukan Saksi Meringankan, Putria Optimis Bebas Praya (Suara NTB) Sebanyak dua saksi yang meringankan dihadirkan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Lombok Tengah (Loteng), H. L. Putria, dalam sidang lanjutan dugaan perusakan Hotel Lombok Baru Pujut di Pengadilan Negeri (PN) Praya, Kamis (2/ 7). Mereka adalah Kepala Desa Rembitan, Aripin Tomi, serta sopir dinas, Satriawan. Sementara satu saksi lainnya, mantan Kapolsek Kuta, AKP. Mujahidin yang tidak bisa hadir dalam persidangan yang dipimpin Ketua Majelis Hakim, I Nyoman Wiguna, S.H. Memberi keterangan pertama, Kepala Desa Rembitan, Aripin Tomi, mengaku berada di kawasan roi pantai saat perusakan Hotel Lombok Baru terjadi tanggal 31 Oktober 2013. Hanya saja, ia tidak tahu persis proses sampai bangunan milik Hotel Lombok Baru Kuta dirusak. Bahkan, dirinya baru tahu dari cerita yang didapat di kantor desa, bahwa bangunan Hotel Lombok Baru sudah dirusak.

Ia pun sempat mengecek kebenaran informasi tersebut, dengan mendatangi langsung Hotel Lombok Baru. Dan, waktu itu ada yang rusak.

Tetapi baru tembok hotel saja.

Sementara bangunan hotel

masih utuh.

Diakuinya, sebelum kejadian dirinya sempat mengingatkan warga yang ikut membersihkan kawasan roi pantai untuk tidak menyentuh hotel tersebut. Pasalnya, Hotel Lombok Baru masih belum tuntas persoalan dengan pemerintah daerah, sehingga untuk penertiban bangunan hotel menjadi kewenangan pemerintah daerah.

“Masyarakat menunjuk hotel itu (Lombok Baru Kuta, red) yang dirusak dulu. Tapi saya jawab, itu urusan pemda,” terangnya.

Lebih lanjut, Aripin menjelaskan, pada waktu itu terdakwa berada di lokasi untuk mengawasi proses penertiban bangunan liar di kawasan roi pantai. Ddirinya sempat bertemu dengan terdakwa, tapi tidak sempat ngobrol banyak, karena sedang fokus pada penertiban bangunan liar.

Disinggung apakah terdakwa pernah memerintahkan penertiban bangunan Hotel Lombok Baru, Aripin mengaku tidak pernah. Walaupun pada waktu itu, terdakwa berada langsung di lokasi tempat relokasi bangunan kawasan roi pantai berlangsung.

“Saya tidak pernah mendengar Kadis Budpar Loteng menyuruh atau memerintah-

kan untuk membongkar bangunan Hotel Lombok Baru, selama penertiban bangunan liar berlangsung,” jawabnya.

Usai persidangan, H.L. Putria, mengungkapkan optimisme bakal lolos dari jeratan hukum. Pasalnya, dirinya hanya menjalankan perintah.

Dan, penertiban tersebut bukan untuk kepentingan dirinya pribadi, tapi demi kepentingan masyarakat luas.

Dalam proses penertiban bangunan liar tersebut, dirinya tidak sendiri. Ada unsur pengamanan dan penegak hukum yang juga ikut membantu. Alasannya, yang punya kewenangan untuk melakukan penertiban itu adalah aparat penegak hukum. “Kita hanya membantu saja,” ujarnya.

Tidak hanya itu, dari fakta persidangan juga terungkap bahwa status tanah tempat bangunan Hotel Lombok Baru tersebut ilegal. Pasalnya, walaupun ada sertifikat. Tetapi sertifikat milik hotel bersangkutan tidak terdaftar di kantor BPN Praya. “Saksi dari pihak BPN Praya dengan tegas mengatakan, kalau sertifikat milik Hotel Lombok Baru tidak terdaftar,” tegasnya.

Persidangan akan dilanjutkan sepekan lagi. Dengan agenda pemeriksaan tunggal terhadap terdakwa. (kir)

Silpa Anggaran Capai Rp 71 Miliar

Kinerja Pemkab Loteng Dipertanyakan Praya (Suara NTB) Besarnya Sisa Lebih Penggunaan Anggaran APBD Lombok Tengah (Loteng) tahun 2014 yang mencapai hingga Rp 71 miliar dikritik kalangan DPRD. Terlebih, penyebab besarnya Silpa tersebut tidak mampu dijabarkan secara rinci oleh Pemkab Loteng. Untuk itu, DPRD menilai, kinerja Pemkab Loteng dalam menggunakan anggaran daerah patut dipertanyakan kembali.

Menurut juru bicara Fraksi Nurani Perjuangan DPRD Loteng, Jayanti, S.Pd, untuk ukuran daerah seperti Loteng, Silpa sebesar Rp 71 miliar terlalu tinggi. Hal itu bisa menggambarkan kekurangmampuan pemerintah daerah dalam menggunakan anggaran daerah. Penyebabnya, bisa jadi karena proses perencanaan program yang tidak optimal.

Akibatnya, anggaran daer-

ah yang semestinya bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk kepentingan masyarakat, tidak bisa terserap dengan optimal. “Bayangkan kalau anggaran tersebut bisa dimanfaatkan dengan optimal, maka manfaatnya akan bisa dirasakan oleh masyarakat,” sebutnya.

Untuk itu, pihaknya mendesak pemerintah daerah supaya lebih maksimal melakukan pengawasan ke seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada dalam mencari tahu penyebab banyaknya anggaran daerah yang tidak mampu diserap.

“Kalau Silpa itu lebih karena efisien yang dilakukan oleh SKPD, itu bagus. Tapi kalau ternyata Silpa muncul, karena banyak program yang tidak bisa terlaksanakan, maka kinerja SKPD bersangkutan perlu dievaluasi,” ujarnya.

Pasalnya, jangan sampai karena banyak program yang

tidak bisa dilaksanakan. Manfaat pembangunan yang telah direncanakan oleh pemerintah daerah tidak bisa dirasakan oleh masyarakat luas, karena program daerah untuk kepentingan masyarakat.

Pihaknya bisa memahami, pemerintah daerah tengah gencar-gencarnya melakukan efisiensi anggaran. Akan tetapi, efisien anggaran tidak bisa jadi alasan pembenar bagi besarnya Silpa. “Lebih baik Silpa kecil, tetapi program daerah bisa berjalan optimal. Dan, manfaatnya bisa dirasakan oleh masyarakat untuk jangka panjang,” terang politisi asal Partai Hanura ini.

Oleh karenanya, pihaknya juga mendesak pemerintah daerah untuk memperkuat sisi perencanaan program, sehingga anggaran bisa terserap dan semua program daerah bisa terlaksana dengan baik. (kir)

kait kompetensi dari calon pansel. “Apakah nama-nama itu kompeten tidak sesuai dengan yang ingin kita capai,” imbuhnya.

Selain itu, pemda juga mengkonsultasikan sistem kerja pansel, termasuk progress-progres yang akan dijalankan oleh anggota pansel. Setelah konsultasi selesai dan disetujui KASN barulah pansel itu di-SK-kan.

“Jadi ketat,” ujarnya, seraya menambahkan, pihaknya sedang melakukan evaluasi terhadap kinerja kepala SKPD.

Terpisah Asisten III Setda Lobar, H. M. Taufiq menyatakan, nama-nama calon pansel dari provinsi akan turun minggu ini. Sesuai UU ASN, semua calon pansel ini akan dikonsultasikan ke KASN, apakah calon ini kualifikasi atau tidak menjadi pansel di Lobar. “Calon yang diusulkan bisa enam sampai tujuh karena satu anggota dari IPDN, itu nanti dikonsultasikan ke KASN,” ujarnya. Proses pembentukan pansel, pengumuman dan pendaftaran memakan waktu satu bulan. (her)

Penuhi Stok Pangan Nasional

Bulog Diminta Gandeng KUD Giri Menang (Suara NTB) Koperasi Unit Desa (KUD) akan kembali diaktifkan berperan dalam pengamanan pangan seperti dulu. Hal ini berdasarkan surat keputusan bersama (SKB) tiga pihak, yakni antara Menteri Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), Menteri Pertanian dan pihak Bulog untuk menggiatkan koperasi membantu pengadaan pangan stok nasional.

Menurut Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Lobar, Joko Wiratno, sesuai SKB, Bulog harus menggandeng KUD dalam hal pengadaan pangan.

Terkait target pengadaan stok pangan nasional, NTB saat ini mendapatkan jatah mengumpulkan beras 100 ribu ton dari 2 juta ton stok pangan nasional.

Lobar, ujarnya, memperoleh tugas mengamankan beberapa ribu ton. Terkait pengadaan ini, jelas Joko tentunya KUD dituntut swadaya.Artinya KUD menggunakan dananya sendiri dan bekerjasama dengan Bulog.

Program ini, jelasnya, akan disosialisasikan kepada semua koperasi, khususnya 11 KUD pada saat Hari koperasi tingkat kabupaten tanggal 12 Juli mendatang di Narmada. “Dalam kegiatan harkop ini, juga menjadi sosialisasi agar koperasi

(Suara NTB/dok)

Joko Wiratno kembali menjadi soko guru perekonomian,” jelasnya.

Hari koperasi yang bertepatan dengan Ramadhan, ujarnya, kegiatan yang dilaksanakan lebih banyak bernuansa religi, seperti menyisihkan dana sosial untuk orang fakir miskin dalam bentuk paket sembako.

Selain itu, hari koperasi juga akan diisi dengan kegiatan diklat dibiayai dari pemotongan SHU dari anggota yang telah disepakati. Diklat ini dilakukan dalam rangka meningkatkan pengelolaan koperasi kaitan dengan administrasi, pembukuan dan keuangan. Pihaknya juga mencanangkan Desa Tematik Koperasi di Narmada untuk mendukung kegiatan ekonomi kecil dan menengah. (her)

Amankan Pilkada

Kodim Loteng Terjunkan Kekuatan Penuh Praya (Suara NTB) Gelaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) akhir tahun 2015 ini, diprediksi bakal menimbulkan resistensi cukup tinggi, seperti potensi-potensi konflik, akibat adanya gesekan politik di tengah masyarakat. Kondisi bakal berdampak pada terganggu stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat itu sendiri.

Guna meredam dampak negatif dari pesta demokrasi tersebut, Kodim 1620/WB Loteng pun sejak dini sudah mulai melakukan berbagai persiapan. “Pengamanan pelaksanaan Pilkada di Loteng memang menjadi atensi utama kita saat ini,” aku Dandim 1620/WB Loteng, Letkol. Inf. Arie Tri Herdhianto, Rabu (1/7). Untuk menjamin terlaksananya Pilkada Loteng yang aman, pihaknya siap menerjunkan seluruh kekuatan yang dimiliki saat ini.

Bahkan jika dibutuhkan, karena situasi keamanan yang sudah sangat buruk pa-

sukan tambahan siap didatangkan dan ditempatkan di Loteng untuk membantu pengamanan selama pelaksanaan Pilkada Loteng berlangsung, sehingga pelaksanaan Pilkada Loteng bisa benar-benar berjalan aman dan lancar.

Saat ini, Kodim 1620/WB Loteng memiliki 300 lebih personel yang bisa digerakkan setiap saat ketika dibutuhkan. Itu belum termasuk pasukan cadangan yang ada di Lombok Timur (Lotim) yang juga bisa dikerahkan setiap waktu ditambah personel bantuan dari Makorem sendiri. “Jadi masalah personel pengamanan, kita sudah sangat siap,” tegasnya.

Kendati demikian, pengerahan pasukan hanya akan dilakukan ketika kondisi dibutuhkan untuk pengerahan pasukan. Karena ketika ada persoalan muncul, upaya-upaya preventif tetap dikedepankan.

“Upaya preventif tetap kita kedepan. Dari pada upaya represif,” timpalnya. (kir)

SUARA NTB Jumat, 3 Juli 2015

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 6

F1 Optimis Kantongi Dukungan Golkar Taliwang (Suara NTB) Mesin parpol pendukung bakal calon (Balon) pasangan W. Musyafirin – Fud Syaifuddin di Pilkada Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) bertambah. Partai Nasdem baru-baru ini resmi menyatakan masuk dalam gerbong Parpol pendukung pasangan yang lebih dikenal dengan akronim F1 ini.

Masuknya Partai Nasdem sebagai partai pendukung pasangan F1 ini cukup mengejutkan. Pasalnya sejak awal partai besutan Surya Paloh ini cukup getol mendukung H.M. Nur Yasin. Bahkan bersama Hanura dan PKB, Nasdem berkolaborasi berencana mengusung H.M. Nur Yasin di bursa Pilkada KSB. Kepada media ini, bacabup pasangan F1, Fud Syaifuddin, ST membenarkan jika Nasdem saat ini telah resmi mendukung pasangan F1. Bahkan menurut dia, dukungan Nasdem sudah final hingga tingkat Dewan Pengurus Pusat (DPP).

“Rekomendasinya DPP-nya sudah kita miliki. Jadi Nasdem sudah final ke kami (pasangan F1),” klaimnya.

Kepastian Nasdem mendukung balon pasangan F1 memang benar-benar sudah final. Di media sosial, sejumlah pendukung pasangan F1 sudah memposting status yang menyatakan resminya Nasdem masuk dalam gerbong parpol pendukung F1. Tak hanya status, surat SK penetapan dukungan yang ditandatangani langsung oleh Surya Paloh selaku ketua umum dan Patrice Rio Capella selaku sekretaris DPP Nasdem juga turut diposting. Dalam surat SK DPP Nasdem itu, terlihat jika surat dukungan itu diteken tertanggal 18 Juni 2015.

Dengan masuknya Nasdem, sejauh ini pasangan F1 telah didukung oleh enam partai. Sebelumnya ada PDIP, PBB, PKS, PKPI, dan PPP versi Romahurmuzy sudah lebih dahulu menyatakan siap mengusung pasangan kolaborasi birokrasi – politisi ini. Dari keenam partai ini pun, pasangan F1 memiliki daya dukung 11 kursi di DPRD, atau dua kali lipat syarat minimal dukungan menggunakan partai yakni sebanyak lima kursi atau 20 persen dari jumlah kursi di DPRD KSB. Dengan 11 kursi yang dimilikinya, F1 ternyata masih terus berburu dukungan partai. Fud mengatakan, pihaknya tengah mengejar dukungan Partai Golkar. Bahkan bentuk keseriusan untuk mendapatkan dukungan partai berlambang beringin ini, W. Musyafirin selaku Cabup F1 telah mengikuti seleksi di kedua kubu kepengurusan Golkar. “Beliau sudah ikut fit and propert test baik di Golkar kubu ARB maupun AL. Jadi kami optimis kalau Golkar akan bergabung dengan kami,” katanya optimis. (bug)

Di-PAW, Sukardi Ancam Gugat PDIP Taliwang (Suara NTB) Anggota DPRD Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), Sukardi, dikabarkan akan melawan rencana partainya, PDIP yang akan melakukan Pergatian Antar Waktu (PAW) terhadap dirinya.

Ia mengancam akan menggugat ketua DPC PDIP KSB yang saat ini sudah mengajukan permohonan PAW dirinya ke DPRD setempat. Setelah sebelumnya, dirinya sebagai anggota DPRD KSB periode 2014-2019 dinya(Suara NTB/bug) takan terbukti bersalah Kaharuddin Umar oleh Pengadian Negeri (PN) Sumbawa dalam kasus penggunaan ijazah palsu saat mencalonkan diri Pileg 2014 lalu.

Ketua DPC PDI Perjuangan KSB, Kaharuddin Umar membenarkan, perihal rencana gugatan Sukardi itu. Namun demikian ia menyatakan, perlawanan yang akan dilancarkan oleh Sukardi itu sebagai sesuatu yang keliru. Sebab menurutnya, dalam kasus ijazah palsu itu Sukardi dinyatakan terbukti melanggar UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional. “Yang dilanggar jelas undangundang pendidikan karena ijazahnya palsu. Ini kemudian menyebabkan syarat keanggotaannya tidak terpenuhi dan bersangkutan harus diganti,” jelasnya.

Hal itu juga diperkuat dalam UU Parpol pada pasal 383 ayat 2 huruf f. Mengacu pada aturan itu Kaharuddin menyampaikan, Sukardi tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota DPRD. “Apa persyaratan yang dilanggarnya?

Yakni bahwa Sukardi tidak memiliki ijazah pasca putusan pengadilan. Sementara ijazah itu syarat mutlak keanggotaan,” timpalnya.

Ia memperkirakan, landasan anak buahnya tersebut berani menggugat keputusan PAW itu dikarenakan vonis hukuman atas kasus yang dihadapinya di bawah lima tahun.

Namun kata Kaharuddin, Sukardi lupa jika kasus yang membelitnya itu membuat salah satu syarat keanggotaannya menjadi tidak terpenuhi lagi. “Yang dia lupa, kalau putusan pengadilan menyatakan ijazahnya palsu dan otomatis tidak dapat digunakan lagi untuk persyaratan keanggotaannya di DPRD. Jadi bukan soal hukumannya kurang dari lima tahun sebenarnya. Tapi karena syarat keanggotaannya yang sudah tidak terpenuhi,” tegasnya. (bug)

Polisi Periksa PPK Proyek Pasar Baturotok Sumbawa Besar (Suara NTB) Pihak kepolisian Polres Sumbawa melakukan klarifikasi terhadap Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), kaitan pembangunan pasar tradisional Baturotok, Kamis (2/7). Pembangunan pasar tersebut diduga tidak sesuai spesifikasi, baik berupa pondasi, beton, serta kayu yang digunakan. Klarifikasi berlangsung dari pukul 09.00 Wita hingga pukul 14.00 Wita.

Kasat Reskrim Polres Sumbawa, Iptu Tri Prasetyo yang dihubungi Suara NTB, Kamis (2/7) membenarkan adanya klarifikasi tersebut. Pihaknya sudah turun langsung ke lapangan untuk mengecek terkait pelaksanaan pembangunan pasar dimaksud. “Masih dalam penyelidikan, dan kami masih mengumpulkan data-data,” tukasnya.

Informasi yang dihimpun Suara NTB, proyek pembangunan pasar tradisional tersebut mulai dibangun sejak tanggal 1 Oktober dan selesai pada 11 Desember 2014 lalu. Pembangunannya dilaksanakan oleh sebuah perusahaan CV. LJ dari Desa Perung kecamatan Lunyuk dan konsultan pengawasnya CV. S and GK dengan anggaran Rp 548.999.000. Pembangunan tersebut, merupakan program dari Kementerian Daerah Tertinggal. (ind)

(Suara NTB/arn)

PETANI JAGUNG - Petani jagung di Kecamatan Utan tampak mengeringkan tongkol jagung yang baru saja dipetik. Sumbawa selama ini dikenal sebagai penghasil jagung yang cukup produktif. Namun harga jual jagung yang tampaknya masih belum berpihak kepada petani, masih sedang dalam tahap perjuangan berbagai pihak, setidaknya sesuai dengan harga pembelian pemerintah (HPP) yang dijanjikan Presiden Joko Widodo saat berkunjung ke Dompu beberapa waktu lalu.

Diduga Banyak Perusahaan Beroperasi Tanpa Izin di Sumbawa Sumbawa Besar (Suara NTB) Fraksi PDI Perjuangan mengindikasikan adanya permainan oknum di balik aktivitas perusahaan yang beroperasi secara ilegal. Hal ini berimplikasi terhadap optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD).

Juru bicara Fraksi PDIP, Nyoman Wisma mengungkapkan hal itu dalam rapat paripurna pertanggungjawaban bupati 2014, Kamis (2/7).

Pemda harus mengambil sikap terhadap kegiatan perusahaan illegal tersebut. “Kami mengindikasikan ada permainan oknum di balik aktivitas perusahaan tersebut. Sebagai contoh masih banyaknya tower yang sudah beroperasi namun belum memiliki izin operasi. Sehingga hal tersebut berimplikasi terhadap opti-

malisasi PAD,”cetusnya.

Fraksi PDIP juga melihat menjamurnya perusahaan stone crusher di kecamatankecamatan yang hanya mengadalkan izin HO tanpa memegang izin operasional tambahan dari KPPT. Seperti contoh PT Bumi Agung di desa Terusa kecamatan Buer yang sudah menjalankan aktivitas sejak tahun 2013 sampai dengan hari ini. Sampai saat ini, pemerintah daerah belum mengambil tindakan tegas terkait keberadaan perusa-

haan tersebut. Untuk itu, diminta kepada pemerintah daerah agar segera melakukan tindakan tegas terhadap perusahan tersebut dan perusahaan lain yang bergerak di bidang yang sama. Untuk melakukan penertiban karena hal ini akan membawa dampak terhadap potensi kerusakan lingkungan dan berimplikasi terhadap target PAD. ‘’Fraksi kami juga meminta kepada pemerintah daerah agar selektif memberi izin kepada perusahaan-perusahaan yang

berpotensi memberi dampak terhadap kerusakan lingkungan. Jangan hanya semata-samata terfokus untuk menjaga target PAD,” tukasnya.

Sedangkan terkait konflik agraria (pertanahan), fraksi PDIP memandang perlu penanganan yang serius dari semua instansi terkait. Sebab dikhawatirkan akan mengganggu kondusivitas daerah seperti tumpang tindih kepemilikan lahan kawasan SAMOTA. Banyaknya aset tanah pemerintah daerah yang belum bersertifikat dan berkecenderungan menimbulkan gugatan/ konflik horizontal. Data aset dalam bentuk tanah pemerintah daerah yang sudah bersertifikat sebanyak 426. Sementara yang

belum bersertifikat sebanyak 668. Sedangkan yang masih dalam proses sertifikat di Badan Pertanahan Nasional (BPN) sebanyak 158.

Fraksi Demokrat melalui anggotanya, Basaruddin juga menyinggung soal rekomendasi yang dikeluarkan oleh Komisi II DPRD Sumbawa agar Pemkab segera menghentikan aktivitas penambangan bahan galian golongan C yang saat ini sedang beroperasi di desa Buin Beru kecamatan Buer oleh PT Bumi Agung. Pemkab harus melakukan pengawasan terhadap Dinas PU yang telah memberikan izin pengerukan dangkalan atau sedimen sungai yang disebut proyek normalisasi sungai tersebut. (arn)

Gaji ke-13 PNS KSB Cair Minggu Depan Polres Sumbawa Berupaya Lebih Aktif

Taliwang (Suara NTB) Gaji ke-13 untuk PNS di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) akan dicairkan mulai minggu depan.

Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Daerah (DPPKD) KSB, Ir. Amin Sudiono mengatakan, pihaknya telah mengkonsultasikan perihal rencana pencairan gaji ke-13 itu kepada bupati. Dan hasilnya, bupati menginstruksikan agar pencariannya dilakukan sebelum Lebaran. “Dari instruksi itu, kita putuskan minggu depan adalah waktu yang tepat mulai dicairkannya gaji 13 karena sudah jelang Lebaran,” jelasnya kepada wartawan, Kamis (2/7).

Diakuinya, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 117 Tahun 2015 tentang petunjuk teknis pencairan gaji 13. Jadwal pencairan gaji 13 terhitung per 1 Juli 2015. Namun demikian, di ketentuan yang sama, Amin mengatakan, pencairan bisa dilakukan di bulan lain (di luar bulan Juli). “Kita tidak terlambat sebab masih di bulan yang sama (Juli). Toh juga di PMK di pasal 35 diperbolehkan membayarkan di bulan lainnya,” timpalnya.

Untuk membayarkan gaji 13 bagi sekitar 3.500 PNS berikut bupati dan wakil bupati (Wabup).

Pemda KSB menyiapkan anggaran sekitar Rp 12,8 miliar lebih. Selain itu, Pemda juga menyiapkan dana sekitar Rp 3,8 miliar lebih untuk membayarkan kekurangan gaji PNS terhitung sejak bulan Januari hingga Juni 2015. Amin mengungkapkan, tambahan anggaran untuk pembayaran kekurangan gaji pegawai itu terjadi karena adanya kebijakan kenaikan gaji bagi PNS oleh pemerintah pusat. “Jadi total anggaran yang kita siapkan untuk belanja pegawai untuk gaji 13 dan kekurangan pem-

bayaran gaji PNS mulai Januari sampai Juni sekitar Rp. 16,8 miliar lebih,” paparnya, seraya menyampaikan jika kebijakan kenaikan gaji PNS oleh pusat otomatis meningkatkan beban belanja pegawai pada keuangan daerah. “Bulan ini untuk gaji reguler kita siapkan anggaran Rp 13 miliar,” sambung Amin yang akrab disapa Dion ini.

Gaji 13 ini benar-benar menjadi berkah tersendiri bagi para PNS. Pasalnya selain gaji pokok, komponen lainnya biaya di dalamnya juga termasuk tunjangan anak dan tunjangan istri/suami. Dan yang paling menggembirakan, bagi PNS yang memiliki kredit di bank, gaji semacam bonus dari pemerintah bagi abdi negara itu tidak akan dipotong sepeserpun. “Kalau gaji reguler, kan kalau punya kredit di bank secara otomatis akan dipotong. Tapi kalau gaji 13 ini 100 persen diterima oleh PNS bersangkutan,” pungkas Dion. (bug)

Amin Sudiono

TKI Asal Sumbawa Dikabarkan Tertembak di Malaysia penyerahan jenazah yang selanjutnya diserahkan ke pihak keluarga yang didampingi Camat Alas.

Menurut informasi dari KJRI di Malaysia, penembakan ini terjadi pada 27 April 2015 lalu. Dalam aksi pengepungan dan penembakan oleh polisi Diraja Malaysia. Kasus beruntun penembakan TKI asal Sumbawa di Malaysia cukup mengkhawatirkan. Apalagi korbannya berangkat secara unprosedural.

Untuk itu, Arifin menghimbau kepada masyarakat yang hendak bekerja di luar negeri agar memperhatikan aturan pemberangkatan yang benar sesuai aturan. Tidak lagi berangkat secara unprosedural karena tidak ada jaminan apapun dari pemerintah.

“Kita himbau agar berangkat

sus tetap dijalankan dengan baik. Meskipun masih ada kekurangan-kekurangan yang perlu ditingkatkan, karena dimanapun pasti ada kekurangan.

“Kasus-kasus tetap ditangani dengan baik, karena setiap hari ada kasus, personel juga setiap hari juga maksimal dengan jumlah yang ada dan itu tetap jalan semua tidak langsung berhenti.

Cuma prosesnya tidak secepat yang diharapkan tetapi yang jelas tetap jalan, kan ada rel-relnya,” imbuhnya.

Sementara terhadap kasuskasus perampokan yang barubaru ini kembali terjadi, Kapolres lebih menekankan kepada kepedulian dari masyarakat itu sendiri supaya lebih berhati-hati.

Mengingat dimanapun kejahatan bisa terjadi. Dan pihaknya pun tetap maksimal dalam melakukan pelayanan terhadap masyarakat serta menangani kasus-kasus yang terjadi. (ind)

BKD Dompu Belum Terima Pengunduran Diri PNS (Suara NTB/bug)

Sumbawa Besar (Suara NTB) TKI asal Marente Loka desa Marente Kecamatan Alas, Zainuddin Efendi (31), dikabarkan menjadi korban penembakan di wilayah Johor Baru, Malaysia. Setelah sebelumnya juga juga ada TKI asal Sumbawa lainnya, Ilham, warga Mapin Rea Alas Barat, juga dalam kasus penembakan di negara yang sama.

Kabid Penta Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Tranmigrasi (Disnakertrans) Sumbawa, Zainal Arifin, S.Pt M.Si, Kamis (2/7) menyebutkan, jenazah Zainuddin dijemput BP3TKI Mataram dan tiba di Sumbawa, sekitar pukul 03.30 Wita, Kamis (2/7) dini hari. Pemkab Sumbawa melalui Kabid Penta Kerja Disnakertrans menerima

Sumbawa Besar (Suara NTB) Menginjak usia 69 tahun, Polres Sumbawa berupaya lebih aktif, banyak belajar, serta lebih jeli menyikapi setiap masalah.

Mengingat tantangan semakin kompleks dengan meningkatnya aktivitas masyarakat dan kelihaian para penjahat. Hal itu disampaikan Kapolres Sumbawa, AKBP Karsiman kepada wartawan, Kamis (2/7).

Hal ini supaya tidak kontraproduktif dengan tugas-tugas yang dilakukan kepolisian terhadap pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Untuk itu, pihaknya berharap agar bertambahnya usia, bisa semakin lebih baik kedepannya.

Kata Karsiman, dari apa yang sudah dilakukan, dalam bidang masing-masing personel Polres Sumbawa sudah profesional dalam menjalankan tugasnya.

Dimana setiap penanganan ka-

(Suara NTB/arn)

Z. Arifin bekerja ke luar negeri melalui prosedur yang benar,” pungkasnya. (arn)

Dompu (Suara NTB) Hingga saat ini pihak Badan Kepegawaian Daerah (BKD) belum menerima surat pengunduran diri bakal calon bupati atau bakal calon wakil bupati dari unsur Pegawai negeri sipil (PNS). Sesuai surat edaran KPU nomor 949/sj/ VII/2015, pengunduran diri dari PNS diharuskan sejak pendaftaran. Di Dompu dikabarkan akan ada PNS yang mencalonkan diri, tapi hingga saat ini belum ada yang mengajukan pengunduran diri.

Kepala BKD Dompu, Drs. H. Abdul Haris, M.Ap kepada Suara NTB di Dompu, Kamis (2/7) mengatakan, hingga saat ini belum ada PNS yang mengajukan surat pengunduran dirinya sebagai PNS terkait kepentingannya maju pada Pilkada serentak, 9 Desember mendatang.

Persetujuan pengunduran diri bagi PNS golongan IV sesuai ketentuan harus ditandatangani oleh Presiden. Pengunduran diri ini bisa ditunda setahun bila masih dibutuhkan oleh pemerintah. Karena SK pemberhentian ditandatangani Presiden, tentu tahapan dan prosesnya membutuhkan waktu yang cukup panjang.

Di tempat terpisah, Ketua Divisi Sosialisasi dan pendidikan Pe-

milih KPU Dompu, Suherman, S.Pd mengatakan, pihaknya telah menerima surat edaran KPU RI 949/sj/VII/2015 tertanggal 1 Juli 2015 sebagai penegasan atas PKPU No 9 tahun 2015. Dalam surat tersebut disampaikan meruju pada undang – undang aparatur sipil negara (ASN), PNS tidak boleh terlibat politik praktis dan bila ingin terlibat harus mengundurkan diri dari PNS. “Bagi PNS, TNI/Polri yang ingin mencalonkan diri sebagai calon Bupati atau wakil Bupati harus mengundurkan diri sejak pendaftaran,” tegasnya.

Keputusan pemberhentian dari PNS oleh pejabat yang berwenang, lanjut Suherman, wajib disampaikan ke KPU selambat – lambatnya 1 hari sebelum penetapan pasangan calon Bupati dan wakil Bupati. “Kalau saat pendaftaran masih bisa menggunakan surat keterangan sedang dalam proses. Tapi keputusan pemberhentian dari PNS harus disampaikan ke KPU paling lambat 1 hari sebelum penetapan pasangan calon Bupati dan calon wakil Bupati,” katanya.

Sesuai jadwal tahapan Pilkada, masa pendaftaran bakal calon Bupati dan bakal calon wakil Bupati dilakukan pada 26 – 28 Juli. (ula)

SUARA PULAU SUMBAWA

SUARA NTB Jumat, 3 Juli 2015

Halaman 7

12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456

Parlementaria Kerjasama DPRD Kabupaten Dompu dengan Harian Suara NTB

Serapan APBD Tidak Sesuai Target, Pemerintah Klaim Akibat Efisiensi Anggaran Dompu (Suara NTB) Pemda Dompu mengklaim melakukan efisiensi belanja pada beberapa SKPD di tahun 2014 sehingga tidak semua belanja terealisir. Bupati juga membantah adanya copy paste dalam perencanaan pendapatan asli daerah (PAD) sehingga pencapaiannya tidak maksimal.

Bupati Dompu, Drs. H. Bambang M. Yasin saat memberikan jawaban pemerintah atas pandangan umum fraksi – fraksi Dewan terhadap rancangan Perda pertanggungjawaban APBD tahun 2014, Kamis (2/7) mengungkapkan, tidak terealisasinya 100 persen belanja daerah sesuai target karena terjadinya efisiensi belanja dari beberapa SKPD serta adanya kegiatan lanjutan pada beberapa SKPD seperti Dinas PU, Dinas Dikpora dan lainnya. Sementara tidak tercapainya target penerimaan dari pendapatan daerah diakui pemerintah, namun ada juga yang melampui target.

“Realisasi penerimaan pembiayaan daerah yang lebih ting-

gi karena faktor adanya Silpa BLUD RSUD tahun 2014 yang baru sempat dikonsolidasikan dan adanya pengembalian dana bergulir dari beberapa SKPD pengelola,” ungkapnya.

Bupati juga membantah fraksi Nurani Demokrat yang menyebutkan sistem perencanaan PAD yang cenderung tidak menggunakan parameter yang jelas terhadap objek dan subjek penerimaan pajak maupun retribusi menglami kecenderungan copy paste tahun sebelumnya dan tidak ada kajian serta evaluasi menyeluruh. Karena dalam penentuan potensi dan target PAD menggunakan metode tren linear, meskipun tidak terlalu akurat dan sangat bergantung dari banyak kegiatan pembangunan sarana prasarana dan potensi yang dinamis perkembangannya.

Terhadap sistem pengendalian intern (SPI) dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, H. Bambang menjelaskan, pihaknya telah bekerjasama den-

Kapolres Lepas Purnawirawan Polisi Bima (Suara NTB) Ada yang berbeda saat acara pelepasan purna bakti, Rabu (1/7) oleh Kapolres Kabupaten Bima, AKBP Gatut Kurniadin, S.Ik, SH kepada empat orang purnawirawan polisi yang tahun ini masa jabatannya berakhir. Hal itu diatensi juga dikeluhkan oleh purnawirawan. Pasalnya selama ini kegiatan seperti itu tidak pernah dilakukan oleh pimpinan sebelumnya.

Mewakili empat orang rekannya, purnawirawan polisi AKP (Purn) Hamid Jamaluddin mengatakan, tidak ingin menyalahkan Kapolres atau pimpinan yang dulu – dulu. Selama ini kegiatan pelepasan resmi purnawirawan di Polres Kabupaten Bima tidak pernah dilakukan. “Saya merasa terharu dan bangga kami diperlakukan seperti ini, menurut saya ini sejarah dilepas secara resmi oleh Bapak Kapolres, karena selama ini tidak pernah dilakukan acara seperti ini,” ucapnya.

Dikatakannya, menjadi seorang polisi merupakan keinginan dan kemauan sendiri, namun saat selesai masa tugas atau masuk usia pensiun jangan dilepas begitu saja.” Saya berharap dan meminta agar acara semacam ini bisa dibudayakan di Polres Kabupaten Bima, jangan seperti dulu, begitu selesai, langsung dilepas begitu saja,” katanya.

Mantan Kapolsek Sanggar tersebut, selain berkeinginan seperti juga juga menitipkan pesan kepada rekan –rekan sesama polisi agar serius dan cepat menangani setiap permasalahan ataupun laporan dari masyarakat walaupun masalah terkecil, sehingga tidak menimbulkan hal – hal yang bisa berujung melawan hukum karena tidak puas dengan kinerja polisi sehingga menjadi pemicu konflik yang marak terjadi di Bima dan muncul masalah – masalah baru. “Begitu ada laporan segera ditangani dengan baik, tugas polisi memang berat tapi sangat mulia,” imbuhnya.

Hamid mewakili tiga orang rekannya juga menyampaikan rasa terima kasih kepada Kapolres yang telah meluangkan waktu dan mengadakan acara untuk melepas mereka secara resmi, dan selama menjalani pensiun keempatnya sepakat untuk beristirahat dan meluangkan waktu untuk berkumpul bersama keluarga dikampung masing – masing.

“Saya pribadi merasa terharu, semoga polisi tetap jaya untuk selamanya,” harapnya.

Menanggapi masukan dari para purnawirawan yang selama ini mengeluhkan tidak adanya acara pisah secara resmi, Kapolres Kabupaten Bima, AKBP Gatut Kurniadin, S.Ik, SH menyambut baik hal itu, dan akan melaksanakan kegiatan semacam ini selama memimpin Polres Bima. “Insya Allah kami respons dengan baik. Biar bagaimanapun para purnawirawan telah mengabdi untuk menjaga Kamtibmas sebagai fungsi dari Polri Melayani, Mengayomi dan Melidungi akan kami tindak lanjuti kedepan dengan mengadakan acara yang sama,” pungkasnya.

Selain Hamid, keempat perwira yang masa jabatannya berakhir antara lain AKP (Pur) Aswadin Aser jabatan terakhir Kapolsek Soromandi, Briptu (Pur) Imron dan terakhir Bripka (Pur) I Nyoman Adriana. (uki)

(Suara NTB/uki)

PELEPASAN – Kapolres Bima Gatut Kurniadin saat upacara pelepasan anggota purna bakti di Mapolres Bima, Rabu (1/7).

gan BPKP dalam pengelolaan aset dan secara periodik dihapus terhadap aset yang tidak memiliki nilai ekonomis. Untuk tunggakan pajak PBB yang cukup tinggi akan dilakukan penagihan serta usulan penghapusan bagi subyek-subyek pajak yang sudah tidak memiliki data wajib pajak, sehingga kedepan tunggakan pajak PBB dapat diminimalisir.

“Kegiatan pengelolaan belanja hibah pada beberapa SKPD tidak sesuai ketentuan sudah diselesaikan oleh SKPD terkait dan sudah dilaporkan ke BPK secara berkala,” katanya.

Demikian juga dengan pekerjaan fisik yang kurang volume dan pengelolaan rekening bank milik pemerintah daerah yang belum tertib sudah ditindaklanjuti. “Terkait penerimaan retribusi menara yang belum disetor ke kas daerah per 31 Desember 2014 sudah disetor pada bulan Mei 2015 lalu,” jelasnya.

Rapat paripurna DPRD Dompu yang dipimpin Ketua Dewan, Yuliadin, S.Sos ini

sempat diawali banyak interupsi dari anggota karena minim kehadiran pimpinan SKPD. Bahkan Abdul Fakah, anggota DPRD dari Partai Golkar menuding sikap pimpinan SKPD ini sebagai bentuk ketidakloyalan terhadap Bupati. “Saya melihat ini sebagai bentuk ketidakloyalan terhadap Bupati dan tidak menghargai undangan Dewan. Karena paripurna Dewan ini mengagendakan jawaban Pemda atas tanggapan fraksi-fraksi Dewan,” ungkap Abdul Fakah.

M. Iksan, S.Sos, anggota Dewan dari Partai Nasdem mengatakan, ketidakhadiran pimpinan SKPD tidak bisa sematamata dipersalahkan. Apalagi agenda paripurna ini molor beberapa jam. “Tadi saya sempat melihat banyak pimpinan SKPD hadir, mungkin mereka pulang karena agenda paripurna ini molor beberapa jam,” katanya. “Paripurna saat ini agendanya mendengarkan jawaban Bupati dan anggota Dewan sudah memenuhi kuorum. Persoalan ketidakhadiran pimpi-

nan SKPD biar itu menjadi tanggungjawab Bupati untuk menyelesaikannya di kantornya, sekarang kita lanjutkan paripurna, apalagi waktu ini sudah siang,” kata anggota Dewan dari PAN, Kaharuddin Ase. Ketua DPRD Dompu atas saran dan masukan anggota akhirnya memutuskan untuk melanjutkan rapat setelah diberi kesempatan kepada Bupati memberi tanggapan.

“Saya memaklumi kekecewaan bapak semua, saya juga kecewa atas ketidakhadiran pimpinan SKPD ini.

Yang terjadi hari ini merupakan out of control. Tapi dari pimpinan SKPD yang ada, ada 10 orang lebih sedang ada tugas dinas di luar daerah. Terhadap sisanya nanti saya akan kroscek,” janjinya.

Namun penjelasan Bupati ini tidak bisa diterima wakil Ketua DPRD Dompu, Sirajuddin, SH dan memilih untuk walk out dari kursi pimpinan Dewan. Menurut Sirajuddin, minimnya kehadiran pimpinan SKPD ini bukan kali per-

(Suara NTB/ula)

PARIPURNA - Suasana paripurna DPRD Dompu dengan agenda jawaban pemerintah atas pertanyaan fraksi – fraksi Dewan terhadap Raperda pertanggungjawaban APBD tahun 2014 di ruang rapat paripurna Dewan, Kamis (2/7). tama, tapi sudah berulang kali. “Kejadian ini bukan kali pertama, tapi sudah berulangkali. Bahkan pada paripurna sebelumnya (Rabu, 1/7) sudah diingatkan untuk meningkatkan disiplin.

Ratusan Hektar Tanaman Padi di Dompu Terancam Gagal Panen Dompu (Suara NTB) Dampak kekeringan pada tanaman padi di Kabupaten Dompu mulai terlihat. Seluas 518 ha tanaman padi di tiga Kecamatan mengalami kekeringan dengan kriteria ringan dan sedang. Lahan yang biasanya ditanami palawija ini tidak sampai mengalami puso akibat kekeringan, tapi produktivitasnya akan turun.

Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Dompu, Ir. H. Fakhrurrazi kepada Suara NTB di Dompu, Kamis (2/7) mengatakan, dampak kekeringan mulai terlihat pada beberapa titik tanaman padi di Dompu. Tanaman padi yang mengalami dampak kekeringan ini rata-rata berada pada daerah hilir dan biasanya menanam palawija. “Karena terkecoh oleh intensitas hu-

jan pada April lalu, sehingga mereka menanam padi. Padahal mereka biasanya menanam palawija,” ungkapnya.

Berdasarkan data yang dihimpun di Dinas Pertanian Dompu, ada 518 ha lahan merasakan dampak kekeringan dengan kriteria sedang dan ringan. Kecamatan Woja merupakan wilayah paling tinggi terkena dampak yaitu 333 ha dengan kriteria sedang, Keca-

matan Dompu 5 ha kriteria sedang dan 30 ha kriteria ringan, dan kecamatan Pajo seluas 150 ha dengan kriteria ringan.

“Pada daerah yang terkena dampak kekeringan ini tidak sampai mengalami puso atau gagal panen, tapi paling dampaknya pada penurunan produktivitas,” jelas Fakhrurrazi.

Banyaknya area yang terkena dampak kekeringan di wilayah Kecamatan Woja, di-

akui Fakhrurrazi, juga sebagai dampak dari jebolnya bendungan Rababaka akhir April 2015 lalu. Pada saat itu, tanaman padi sedang membutuhkan air dan pasokan air sangat terbatas. “Yang kita lakukan untuk membantu petani dengan program pompanisasi,” ungkapnya.

Bantuan pompa air pada kelompok tani sudah cukup banyak disalurkan oleh pemerintah melalui Dinas Pertanian maupun Dinas PU Dompu. Upaya ini sebagai langkah antisipasi dampak dari jebolnya bendungan Rababaka. “Pompa kapasitas besar sudah enam unit dan belasan pompa kapasitas kecil dibantu,” katanya. (ula)

(Suara NTB/ula)

H. Fakhrurrazi

Terbukti Membunuh

Dua Bersaudara Divonis 20 Tahun Penjara

(Suara NTB/uki)

DIMUSNAHKAN – Barang bukti minuman keras (miras) dan narkoba saat dimusnahkan di Mapolres Kabupaten Bima, Rabu (1/7) sore.

Polres Bima Musnahkan Miras dan Narkoba Bima (Suara NTB) Polres Kabupaten Bima, bersama forum pimpinan kepala daerah dan tokoh masyarakat memusnahkan ribuan botol minuman keras (miras) berbagai merek dan narkoba. Acara tersebut dirangkaikan juga dengan buka bersamadi halaman Mapolres setempat, Rabu (1/7) sore.

Kapolres Kabupaten Bima, AKBP Gatut Kurniadin, S.Ik, SH mengatakan pemusnahan barang bukti tindak kejahatan itu dilakukan untuk menunjukkan kepada masyarakat tentang keseriusan Polres Kabupaten Bima dalam memerangi tindak kriminalitas dan menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas). “Pemusnahan ini merupakan bagian dari cipta kondisi sehingga masyarakat bisa menjalankan ibadah puasa

dengan khusyuk,” ucapnya.

Ada sebanyak 3.650 botol miras dengan jenis Sofi, arak, anggur dan bir, kemudian untuk narkoba jenisnya berupa ganja 695,40 gram dan Sabu - Sabu seberat 5 gram, kemudian 9 buah alat penghisap Sabu, ditambah dengan 1 Buah timbangan dan beberapa petasan dengan mencapai nilai sekitar Rp 102 juta, “BB ini merupakan hasil operasi yang dilaksanakan sepanjang 2015,” katanya.

Gatut berharap dengan pemusnahan barang haram tersebut para pelaku ataupun pengedar akan berpikir dua kali apabila berniat melakukan tindakan kejahatan karena akan berhadapan dengan polisi yang dibantu oleh masyarakat Kabupaten Bima. “Peran aktifnya masyarakat dengan memberikan informasi kepada polisi terkait adanya kegiatan penjualan miras secara ilegal

akan membantu dalam memberantas penyakit masyarakat ini, sehingga suasana kabupaten Bima tetap aman dan terjaga,” imbuhnya.

Selain pemberantasan miras dan narkoba, pihaknya tidak akan kenal lelah untuk membenrantas tindak kriminal lainnya seperti korupsi, kekerasan, jaringan teroris dan yang terpenting konflik sosial atau perang antarkampung yang kerap terjadi di wilayah hukum Polres Kabupaten Bima. “Bantuan elemen masyarakat, dan polisi solid akan bisa menjawab tantangan ini,” terangnya.

Kegiatan pemusnahan BB miras dan Narkoba tersebut dihadiri oleh Ketua DPRD Kabupaten Bima, Murni Suciyati, Bupati Bima yang diwakili Asisten I, Kepala Kajari Raba Bima, tokoh pemuda dan beberapa tokoh masyarakat lainnya. (uki)

Miliki Senpi, Polres Dompu Tetapkan Dua Tersangka Dompu (Suara NTB) Kasus kepemilikan senjata api (Senpi) rakitan dan senjata tajam pascakeributan di Jatibaru dan Jatiwangi Manggelewa akhir Juni lalu, polisi menetapkan dua orang tersangka. Keduanya ditahan dan diproses di Polres Dompu. Polres pun berjanji akan menindak tegas kepemilikan senpi rakitan bila ditemukan di daerah lain.

Kapolres Dompu, AKBP Brury Sukotjo, SIK kepada wartawan usai acara tasyakuran dan buka puasa bersama, Rabu

Paripurna ini cukup strategis, karena mempertanggungjawabkan APBD dan mereka (pimpinan SKPD) yang melaksanakan,” tegas Sirajuddin sebelum meninggalkan kursi pimpinan Dewan. (ula/*)

(1/7) malam mengatakan, pihaknya hanya menetapkan dua orang tersangka yaitu Hr dan Bd warga Jatibaru Desa Soriutu Manggelewa. Keduanya ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan atas kepemilikan senpi rakitan dan senjata tajam pasca sweeping, Jumat (26/6) sore. “Hanya dua orang tersangka, belum ada pengembangan,” katanya.

Keduanya diancam dengan undang – undang darurat dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Namun

Brury mengungkapkan, kepemilikan senpi rakitan atau senjata peluru kelereng sejak Februari 2015 telah dilakukan himbauan kepada masyarakat untuk menyerahkan secara sukarela dan tidak akan diproses hukum. “Tapi ternyata masih saja ada, kita proses.

Ini tidak hanya di Manggelewa, kita akan tindak juga di daerah lain bila ditemukan,” terangnya.

Pada Sabtu (27/6) lalu, keluarga dari tersangka Hr dan Bd mendatangi Polres Dompu dan berdialog dengan Kapolres menuntut agar keduanya dilepaskan dari

tahanan. Mereka mengklaim, keduanya tidak bersalah dan senpi yang ditemukan tersebut bukan miliknya. Keduanya juga tidak terlibat dalam perkelahian antarwarga Jatibaru dan Jatimengi Manggelewa.

Dua alat bukti yang cukup untuk menetapkan tersangka terhadap kedua warga Jatibaru tersebut sudah ada dan cukup kuat untuk dijadikan tersangka.

Warga pun diminta untuk bersabar mengikuti proses hukum yang ada dan biar hakim yang memutuskan bersalah atau tidak. (ula)

(Suara NTB/ula)

Brury Sukotjo

Kota Bima (Suara NTB) Dua bersaudara, Rahmat Hidayat dan Zainul Arifin, terdakwa pelaku pembunuh aparat kantor desa Parado Wane Kecamatan Parado, A. Maman, divonis 20 tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Raba Bima.

Vonis tersebut lebih tinggi dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU), yang sebelumnya menuntut hukuman masing-masing 19 dan 18 tahun penjara. Sementara keluarga korban dan warga yang mendengar vonis tersebut langsung berteriak histeris.

Sidang dengan agenda pembacaan putusan yang dipimpin Ketua Majelis Hakim, Didi M, SH., ini berlangsung sekitar pukul 10.30 Wita, Kamis (2/7). Sidang pembacaan putusan tersebut dihadiri oleh dua terdakwa didampingi Penasehat Hukum (PH), Casman, SH. Sama seperti sidangsidang sebelumnya, keluarga korban dan warga Desa Wane memadati ruang sidang yang dijaga ketat oleh aparat Polres Bima Kota ini.

Humas PN Raba Bima, Dedy Harianto, SH saat dikonfirmasi menyebutkan, dalam persidangan yang terbukti adalah dakwaan primer, Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 tentang pembunuhan berencana. Yang memberatkan karena perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat, mengakibatkan kesedihan yang mendalam bagi keluarga serta memberikan keterangan yang berbelit-belit sehingga menghambat persidangan. “Sementara itu tidak ada pertimbangan yang meringankan,” tandas Dedy.

Dalam persidangan, PH terdakwa mengatakan pikir-pikir tekait putusan majelis. Sesuai dengan ketentuan, waktu pikir-pikir tersebut akan diberikan selama tujuh hari.

Dijelaskan Dedy, kasus pembunuhan ini bermula ketika rombongan mahasiswa yang tengah melakukan unjuk rasa di Desa Parado Wane pada 24 Februari 2015 dikejar oleh sejumlah orang menggunakan parang. Mahasiswa yang menggunakan mobil pick up ini pun melarikan diri ke rumah Rahmat di Desa Rato. Mendengar pernyataan dari para mahasiswa yang saat itu dalam kondisi ketakutan, Rahmat lantas mengambil parang dalam rumah dan menuju Desa Parado Wane. Saat bersamaan, terdakwa I, Zainul yang saat itu tertidur kaget setelah mendengar istrinya berteriak karena ada yang berkelahi. Zainul pun berlari menuju kumpulan mahasiswa. Sesampainya di kumpulan mahasiswa ini, Zainul kemudian diberitahu jika Rahmat sudah berlari menuju Desa Parado Wane.

Sehingga dia pun menyusul dan terjadilan tindakan pembunuhan dimaksud.

Sementara itu, PH Casman, SH yang ditemui setelahnya menyayangkan putusan majelis hakim. Di mana, dalam putusan tersebut tidak ada hal-hal meringankan bagi dua terdakwa. Misalnya, katanya, kedua terdakwa ini memiliki keluarga bahkan anak yang harus dinafkahi yang harus menjadi pertimbangan. Namun terkait putusan dimaksud, pihaknya masih pikir-pikir. “Kami akan koordinasi dengan terdakwa untuk upaya hukum selanjutnya,” ujar Casman. (use)

POLHUKAM

SUARA NTB Jumat, 3 Juli 2015

Dobrak Pintu, Perampok Bersenjata Gasak Rumah Warga

DPR RI Pantau Penerapan UU Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin di NTB

Selong (Suara NTB) Aksi kriminalitas kembali terjadi di wilayah hukum Polres Lotim. Kali ini, rumah milik Nukman Taufik (37) di Dasan Kuang Timur Baru Desa Kuang Baru Kecamatan Sakra Kabupaten Lombok Timur (Lotim) menjadi sasaran empuk kawanan perampok bersenjata. Kamis (02/7) sekitar pukul 02:30 Wita, sekitar 10 orang perampok bersenjata menggasak rumah Nukman. Pelaku berhasil menggondol 20 gram emas dan uang tunai Rp 44 juta. Akibat kejadian itu, korban diperkirakan mengalami kerugian sebesar Rp 150 juta.

Mataram (Suara NTB) Badan Legislasi (Baleg) DPR RI melakukan pemantauan dan peninjauan terkait penerapan UU No. 16 tahun 2011 tentang bantuan hukum bagi masyarakat miskin di NTB. Para Wakil rakyat yang berkantor di Senayan, Jakarta ini ingin mengetahui sejauhmana penerapan UU tersebut di daerah ini.

“Kita ingin tahu di NTB ini sejauhmana pelaksanaan UU tersebut, sudah berjalan. Kedua, terkait dengan kendalakendala yang dihadapi dalam kerangka bantuan hukum bagi masyarakat miskin itu,” kata Wakil Banleg DPR RI, Saan Mustafa ketika dikonfirmasi usai pertemuan di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur, Kamis (2/7) siang kemarin.

Dikatakan, pemantauan mengenai penerapan UU tersebut untuk mengetahui apakah masyarakat sudah mengetahui UU tersebut. Sehingga mereka mengetahui haknya untuk mendapatkan bantuan hukum jika bermasalah dengan hukum. Ia menjelaskan, bantuan hukum bagi masyarakat miskin itu diberikan cuma-cuma oleh negara. Pemerintah pusat melalui APBN telah menganggarkan dana untuk bantuan hukum bagi masyarakat miskin itu tiap tahun.

“NTB salah satu kita pilih, karena sudah ada organisasiorganisasi atau lembaga bantuan hukum yang sudah terakreditasi. Hasil pantauan ini nantinya menjadi bahan evaluasi terhadap UU tersebut,” kata Politisi Partai Demokrat ini.

Beberapa masukan yang diperoleh dari NTB melalui praktisi hukum dan Lembaga Bantuan hukum, lanjutnya seperti adanya kendala bagi pihak perguruan tinggi seperti Unram yang akan memberikan bantuan hukum kepada masyarakat miskin. Pasalnya, para praktisi hukum adalah PNS, sehingga terkendala dengan UU Advokat jika mau memberikan bantuan hukum.

“Sementara mereka bukan advokat tetapi PNS. Atau tadi, mislanya LBH Gravitasi, terkait keterbatasan advokat. Sementara kasus yang menimpa masyarakat miskin banyak sekali. Kalau advokat yang mendampingi, itu kan kesusahan,” terangnya.

Sementara itu, Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi dalam sambutan penerimaannya mengatakan selama tujuh tahun diamanahkan menjadi Gubernur, khususnya pada saat terjadi kasus hukum baik yang menyentuh masyarakat maupun yang menyentuh aparatur pemerintah, seringkali mengemuka pendampingan hukum terhadap masyarakat yang terkait kasus hukum, masih jauh dari yang diharapkan.

“Banyak masyarakat seringkali mengeluhkan mereka tidak mengetahui apa yang mereka tanda tangani, tidak memahami hak-hak mereka dibidang hukum,” katanya.

Menurut Gubernur, yang paling mendasar dari legislasi bantuan hukum adalah memastikan seluruh masyarakat mendapat bantuan hukum yang setara tanpa hambatan apapun. “Jika ada kendala maka negaralah yang harus menyelesaikannya,” tandasnya. (nas)

(Suara NTB/ist)

TUNJUKKAN - Aparat Polres Lotim menunjukkan rumah korban curas. Tampak jelas bekas kaki pelaku menempel di pintu korban di Desa Kuwang Kecamatan Sakra.

(Suara NTB/ars)

SIDANG - Persidangan dengan agenda putusan dalam perkara gugatan pelamar CPNS kepada Bupati Dompu.

Data yang dihimpun Suara NTB, kejadian itu bermula saat Nukman Taufik sedang menonton TV di rumahnya bersama keluarganya di ruang keluarga. Tiba-tiba, kawanan rampok masuk ke dalam rumah korban dengan cara mendobrak kedua pintu rumah korban baik pintu depan maupun belakang. Saat itu juga, enam pelaku bercadar itu langsung menyekap dan menodong seisi rumah dengan menggunakan sajam berupa parang serta mengancam korban supaya tidak berteriak. Setelah enam pelaku lainnya berhasil malakukan penyekapan, empat orang lainnya langsung bergerak menggeledah rumah korban dengan mengobrak abrik semua lemari baik yang berada di dalam tidur maupun ruang kerja korban yang diketahui sebagai pembuat cincin emas.

Kawanan rampok tersebut

berhasil membawa kabur dua buah gelang emas seberat 12 gram, satu buah cincin emas seberat enam gram, satu buah anting seberat dua gram dan permata intan berlian yang diperkirakan seharga Rp 40 juta. Selain itu, sebelum kawanan rampok itu kabur menuju jalan kantor Desa Kuwang Baru dengan berjalan kaki, mereka juga berhasil mengambil uang tunai Rp 4 juta dan 4 buah handphone.

Dengan demikian, korban diperkirakan mengalami kerugian sebesar Rp 150.000.000.

Kapolres Lotim, AKBP Heri Prihanto, S.iK membenarkan aksi pencurian dengan kekerasan (curas) yang terjadi di Dusun Kuwang Baru Desa Kuwang Kecamatan Sakra.

Saat ini, katanya, rumah korban sudah dipasangkan police line dan kasus curas tersebut dalam proses penyelidikan oleh aparat kepolisian. (yon)

Berkas Dugaan Penghinaan Jasad Seorang Ketua BPPD Dikirim Lelaki Ditemukan ke Kejaksaan Terapung di Laut

Gugatan ke Bupati Dompu Ditolak PTUN

Mataram (Suara NTB) Sejumlah nelayan yang sedang melaut menemukan sesosok jasad lelaki terapung di tengah laut.

Evakuasi telah dilakukan Tim Basarnas Bersama jajaran Polres Mataram di pesisir Pantai kawasan Kampung Bugis, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, Kamis (2/7) pagi.

Kasat Reskrim Polres Mataram AKP Agus Dwi Ananto yang turun ke Lokasi evakuasi memperkirakan, jasad lelaki berusia sekitar 45 tahun itu telah terapung selama dua hari.

Pihaknya belum dapat mengidentifikasi terkait identitas lengkap korban

(Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) Gugatan Irwansyah, pelamar Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) terhadap Bupati Dompu ditolak hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Demikian terungkap dalam amar putusan hakim PTUN, Kamis (2/7) kemarin, dalam perkara registrasi nomor 7.

Menurut hakim, gugatan terkait tidak lulusnya penggugat dalam formasi CPNS di Pemkab Dompu tidak beralasan.

Sementara yang dilakukan Pemkab Dompu sudah sesuai ketentuan asas umum pemerintahan, yakni proses seleksi administrasi yang dilakukan oleh tim dibentuk Pemda.

“Memutuskan gugatan penggugat ditolak seluruhnya.

Menyatakan objek sengketa (Keputusan Bupati Dompu) sudah sesuai asas umum pemerintahan yang baik,” kata ketua majelis hakim Nieke Zulfahanun, SH didampingi hakim anggota Ali Anwar, SH dan Septi Putri Rico, SH. Salah satu pertimbangan majelis hakim adalah, keterangan saksi Abdul Najib, dalam keterangannya di depan sidang menyatakan penggugat memang tidak memenuhi syarat secara administrasi dalam seleksi CPNS tersebut, sesuai kualifikasi formasi yang disediakan pada ilmu pendidikan teknologi informasi. “Sedangkan penggugat adalah non kualifikasi ilmu pendidikan teknologi informasi,” kata hakim. Atas putusan itu, pihak penggugat diberi kesempatan 14 hari untuk pikir pikir menyatakan menerima atau banding atas putusan itu.

Dalam fakta persidangan, gugatan itu berawal dari keikutsertaan penggugat dalam formasi CPNS tahun 2014 lalu.

Gugatan penggugat yang diwakili kuasa hukumnya Maman, SH menilai Bupati Dompu H.Bambang Yasin keliru dalam surat keputusannya, sehingga menganulir keikutsertaan kliennya dalam proses seleksi CPNS. Pada awalnya, sebut Maman, kliennya ikut seleksi CPNS Umum tahun 2014 untuk dua formasi, yakni pada Teknologi Informasi dan Komputerisasi (TIK) dan Pengawas Administrasi Pemerintahan. Pada tahap melamar secara administrasi melalui sistem online ini, kliennya dinyatakan lulus administrasi pada formasi TIK, setelah diseleksi oleh Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB).

Namun pada proses ujian tulis, panitia seleksi daerah mengeluarkan kartu ujian berbeda. “Dalam kartu ujian, untuk formasi guru TIK dinyatakan TMS (Tidak Memenuhi Syarat). Sementara di pilihan kedua MS (memenuhi syarat),” papar Maman.

Setelah seleksi dilakukan, Bupati Dompu kemudian mengeluarkan keputusan tentang penetapan kelulusan seleksi CPNS. Kliennya kemudian dinyatakan lulus pada urutan keempat untuk formasi yang kedua sesuai kartu ujian, sesuai keputuasn nomor 800/334/BKD/2014.

Namun belakangan, Bupati mengeluarkan keputusan mencabut surat yang dibuat sebelumnya itu. Surat kedua inilah yang menganulir kelulusan kliennya. Surat itu dengan nomor 800/77/BKD/2015 tentang perubahan atas keputusan nomor 800/334/BKD/2014. “Inilah yang kami gugat, kenapa yang dicabut itu surat tahun 2014, justru dalam surat baru untuk mencabut surat pertama tahunnya 2015,” kata Maman.

Namun mengenai putusan PTUN itu, dia belum bisa menyatakan sikap. Hasil putusan yang memenangkan Bupati Dompu itu, akan dikonsultasikan ke kliennya. “Saya sampaikan ke principal dulu. Baru kita putuskan apakah banding atau tidak,” pungkasnya. (ars)

Halaman 8

yang ditemukan tewas di laut itu. Setelah dibawa ke daratan oleh tim Basarnas, Jenazah korban langsung dibawa ke Rumah Sakit Bhayangkara.

“Jenazah korban kita bawa dulu ke RS Bhayangkara untuk dilakukan autopsi. Kita belum dapat mengidentifikasi terkait indentitas korban,” tuturnya.

Dirinya tidak berani memastikan apakah mayat yang ditemukan oleh para nelayan itu adalah korban pembunuhan atau lainnya.

Pihaknya mengimbau jika ada masyarakat yang merasa kehilangan anggota keluarga agar segera menghubungi aparat kepolisian.

“Nanti saja kita lihat hasil autopsinya, kami belum berani memunculkan dugaan sebab polisi harus melakukan indentifikasi dan penyelidikan terlebih dahulu,” tandasnya.

Adapun, ciri–ciri jasad yang diduga telah terapung di laut selama kurang lebih dua hari itu yakni bertubuh tinggi kekar, warna kulit cokelat gelap, dan berambut pendek.

Aparat akan melakukan penyelidikan setel a h jenazah korban selesai di autopsi. (met)

Agus Dwi Ananto

Mataram (Suara NTB) Perkara dugaan penghinaan dan pencemaran nama baik Ketua Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD), Taufan Rahmadi belum juga rampung. Berkas tersangka RL, sempat dikembalikan jaksa karena unsur dugaan penghinaan dan pencemaran nama baik yang dituduhkan belum terpenuhi.

Sebelumnya penyidik Subdit II Cyber Crime Ditreskrimsus Polda NTB menerima pengembalian berkas dari jaksa penyidik Kejati NTB atau P19. Poin-poin yang

harus dilengkapi, terkait unsur pencemaran nama baik dan penghinaan oleh tersangka RL. “Itu sudah kami lengkapi. Berkasnya sudah kami kirim ke Kejaksaan,” kata Kasubdit II, AKBP Darsono Setyo Adjie, SIK kepada wartawan, Kamis (2/7).

Dari petunjuk jaksa itu, pihaknya harus menguatkan lagi unsur pidana, dengan dukungan bukti transkrip kalimat yang dibuat tersangka di laman facebooknya. Juga untuk melengkapi petunjuk itu, pihaknya harus memeriksa saksi ahli lagi dari Unram.

“Ahli sudah kita periksa.

Sudah lengkap pokoknya, dan berkasnya sudah dikirim tim penyidik ke Jaksa,” sebut Darsono.

Setelah berkas dikirim, dia berharap pihak kejaksaan menyatakan lengkap. Sehingga dalam waktu dekat, berkasnya bisa dilimpahkan tahap dua, atau pelimpahan tersangka dan barang bukti.

Tapi itu pun tidak bisa dilakukan terburu buru, karena pertimbangan Ramadhan. “Bisa jadi pelimpahan tahap dua nanti setelah lebaran,” pungkasnya. (ars)

Polres Lobar Tingkatkan Pengamanan di Daerah Perbatasan Giri Menang (Suara NTB) Aparat kepolisian dari Polres Lombok Barat memberi perhatian serius terhadap tingginya aksi kejahatan selama bulan puasa dan menjelang lebaran nanti. Pasalnya tingkat kejahatan dalam beberapa waktu terakhir ini sangat tinggi. Terutama di daerah perbatasan Loteng-Lobar.

Untuk mengantisipasi itu, Polres pun melakukan pengamanan berlapis. Selain patroli dari masing-masing Polsek, Polres juga mengerahkan personel dari satuan intel dan opsnal Reskrim.

Demikian ditegaskan Kapolres Lobar, AKBP Yulianus Yulianto kemarin. “Pencurian sangat tinggi terutama di daerah perbatasan, karena itu kami tingkatkan patroli secara berlapis,” tegas Kapolres.

Dijelaskan, pihaknya telah

melakukan pemetaan terhadap daerah yang rawan tersebut. Beberapa daerah perbatasan Lobar-Loteng, seperti di Gerung, Sekotong dan beberapa di Lembar masuk daerah yang paling tinggi aksi kejahatan pencurian.

Mengantisipasi itu, pihaknya terus meningkatkan patroli.

Pihaknya mengerahkan anggota di polsek-polsek untuk turun rutin melakukan patroli. Selain personel polsek, pihaknya juga mengerahkan anggota dari satuan intel dan opsnal Reskrim.

“Jadi ada lapis cegah pengamanan dari Satuan Intel dan Opsnal Reksrim,” tukasnya.

Penanganan keamanan berlapis ini jelasnya tentu dilihat sejauh mana tingkat kerawanan daerah. Diakuinya, hampir tiap tahun menjelang lebaran memang tingkat kejahatan tinggi.

Terkait pengaman lebaran sendiri selain membuat posko juga kegiatan pengamanan rutin tetap dilaksanakan.

Khusus pos pengamanan terbagi lima pos dengan mengerahkan 130 personel.

Sebelumnya warga dari empat desa yakni Desa Tempos, Banyu Urip, Giri Sasak dan Babussalam mengelar audensi dengan Wabup. Mereka mengadukan maraknya aksi kejahatan di desa masing-masing. Warga mengaku resah dengan aksi perampokan dan pencurian di masingmasing desa. Intensitas pencurian ini meningkat sejak masuk bulan puasa ini. Warga meminta Pemda turun tangan untuk berkoordinasi dengan Pemkab Loteng untuk membahas masalah ini, sebab diduga para pelaku berasal dari daerah itu. (her)

Ungkap Kasus Pembunuhan IRT

Polres Lotim Tak Mau Gegabah Selong (Suara NTB) Kasus pembunuhan seorang ibu rumah tangga (IRT) Siti Sri Utami (45) baru-baru ini yang menghebohkan masyarakat dari lingkungan Karang Anyar Bermis II Kelurahan Kembang Sari Kecamatan Selong Kabupaten Lombok Timur (Lotim). Aparat kepolisian Polres Lotim tetap fokus untuk mengungkap siapa pelaku dalam pembunuhan sadis tersebut. Namun, dalam pengungkapannya, Polres Lotim juga tidak mau gegabah. Karena, hal itu nantinya bisa menguntungkan pelaku itu sendiri. “Soal kasus pembunuhan IRT itu, kita sudah pantau keberadaan pelakunya sambil kita mengumpulkan semua bukti-bukti. Sehingga, ketika kita melaku-

kan penangkapan, pelakunya tidak bisa mengelak lagi,” terang Kapolres Lotim, AKBP. Heri Prihanto, S.iK, Kamis (2/7) kemarin.

Dikatakannya, kalau semua bukti-bukti sudah terkumpul, maka untuk melakukan penangkapannya tinggal menunggu waktu yang tepat. Hal itu dilakukan supaya tindakan aparat kepolisian dalam melakukan penangkapan terhadap kasus pembunuhan IRT tersebut tidak siasia. “Untuk penangkapannya kita juga harus menunggu waktu yang tepat dan tidak sembarangan, kalau kita tangkap sekarang tanpa ada bukti yang kuat, maka kesannya itu nanti tangkap lepastangkap lepas,” tegas Heri.

Sebelumnya, Kapolres Lotim

menyampaikan bahwa sampai saat ini satuannya sudah mengantongi sejumlah nama yang diduga memiliki keterlibatan dalam kasus pembunuhan sadis IRT beberapa waktu lalu. Berdasarkan hasil penyelidikan sementara oleh aparat kepolisian, motif pembuhan tersebut beragam. Baik motif pemerkosaan dan pencurian dengan kekerasan (Curas) maupun ada unsur dendam. Karena, setelah dilakukan olah Tempat Kejadian Perkara (TKP), aparat kepolisian menemukan sejumlah barang berharga milik korban hilang yang diduga diambil oleh pelaku. Namun, motif sebenarnya dari pembunuhan itu baru bisa diketahui ketika pelakunya sudah ditangkap. (yon)

(Suara NTB/yon)

Heri Prihanto

Halaman 9

SUARA NTB Jumat, 3 Juli 2015

Bagikan Paket Lebaran Nabi Muhammad SAW mengajarkan doa khusus untuk dibaca ketika Lailatul Qadar.

Aisyah RA, bertanya pada Nabi Muhammad SAW: Wahai Rasulullah, apa pendapatmu jika aku mengetahui bahwa pada suatu malam adalah Lailatul Qadar. Apa yang aku ucapkan?” Beliau menjawab: “Ucapkanlah, ‘Allahumma innaka ‘afuwwun karim tuhibbul ‘afwa fa’fu’anni.”

(Hadits Riwayat At Tirmidzi dan Ibnu Majah)

Jadi yang Terbaik di Bulan Terbaik M. Anugrah Arifin, S.Pd.I Staf di Lembaga Pengkajian dan Pengamalan Islam (LP2I) Universitas Muhammadiyah Mataram BISMILLAH walhamdulillah, Sholli wa sallim ‘ala Rosulillah.

Sejarah kehidupan manusia di dunia ini, selalu diwarnai oleh motivasi untuk menjadi yang terbaik. Keinginan untuk menjadi yang terbaik tanpa didasari dengan pertimbangan akal, nurani dan syariat hanya akan membawa petaka bagi individu itu sendiri dan orang lain. Seperti motivasi Qabil untuk menjadi yang terbaik, sehingga tega membunuh saudara kandungnya Habil. Atau Namrudz dan Firaun la’natullah‘alaih yang termotivasi menjadi yang terbaik di kalangan kaumnya, sehingga berani mendeklarasikan dirinya sebagai Tuhan dan tidak segan-segan menzhalimi rakyatnya.

Islam sebagai agama yang sesui dengan fitrah manusia, sama sekali tidak melarang manusia untuk meraih gelar terbaik.

Bahkan Islam secara gamblang mendorong manusia untuk berkompetisi dalam kebaikan dan menjadikan seluruh kesempatan yang ada sebagai ajang untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas amal ibadah baik secara vertikal antara hamba dengan Rabb-nya maupun secara horizontal antara sesama makhluk ciptaan-Nya. Allah SWT berfirman :”Dialah yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji siapa diantara kalian yang terbaik amalnya” (QS.Al-Mulk ayat 2). “Dan bagi tiap-tiap umat ada kiblatnya (sendiri) yang ia menghadap kepadanya. Maka berlomba-lombalah (dalam membuat) kebaikan”(Al-Baqarah:148).

Ayat-ayat ini menjadi salah satu motivasi di kalangan para sahabat Radiyallahu ‘Anhu, untuk berusaha menjadi yang terbaik di hadapan Allah SWT dan Rasul-Nya. Mereka yang memiliki harta akan memberikan harta yang terbaik, sedangkan para sahabat dari kalangan kurang berada rela mengorbankan ilmu, tenaga, bahkan jiwa dan raganya untuk dakwah islamiyah.

Bagi kita umat akhir zaman, Rasulullah SAW memberikan wejangan terbaik dan termudah untuk menjadi manusia yang terbaik sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari (9/ 66) dari Ustman bin ‘Affan RA bahwa Rasulullah SAW bersabda : “Sebaik-baik kalian adalah orang yang senantiasa mempelajari dan mengajarkan Al Qur’an”.

Imam Nawawi dalam kitabnya At-Tibyan memberikan banyak persyaratan untuk mendapatkan predikat manusia terbaik melalui Al Qur’an, yang intinya ada pada tiga hal. Pertama, belajar membaca dan mengajarkan Al Qur’an dengan ikhlas, karena Allah SWT. Kedua, mempelajari, mentadabburi dan menyebarkan Al Qur’an dengan berpegang teguh pada sunnahsunnah Rasul SAW. Ketiga, senantiasa berusaha mengaplikasikan nilai kandungan Al Qur’an dalam kehidupan sehari-hari.

Pembaca yang budiman. Demikian besar kasih sayang Allah SWT pada kita semua, sehingga melalui lisan Rasul-Nya yang mulia, Dia telah memberikan solusi mencapai derajat kemuliaan dengan jalan yang termudah yaitu berusaha mempelajari dan mengajarkan Al Qur’an. Mari kita jadikan bulan yang mulia ini sebagai ajang memperbaiki kualitas bacaan, perenungan dan pengamalan terhadap nilai-nilai suci Al Qur’an, sehingga kita semua bisa mencapai derajat terbaik di bulan yang terbaik.!!

Es Doger BERPUASA seharian. Aktivitas tak pernah berhenti.

Tentunya, berbuka dengan yang dingin dan enak akan membuat suasana berbuka Anda tambah nikmat. Salah satu minuman yang patut dicoba untuk berbuka adalah Es Doger.

Es Doger adalah es serut dengan campuran kelapa dan coco pandan pasti segar untuk berbuka. Rasanya yang manis dengan kelapanya yang lembut menjadi pilihan yang pas.

Bahan-bahan: - 1 liter santan cair - 300 gram gula pasir - Pewarna merah atau sirup Cocopandan secukupnya - 2 butir kelapa muda serut halus Bahan pelengkap: - Tape ketan hitam - Merah delima, rebus dan tiriskan - Tape singkong - Susu kental (putih full cream) - Roti tawar, dipotong kecil-kecil Cara membuat: 1. Rebus santan dan gula ke dalam panci ukuran sedang lalu aduk terus sampai mendidih. Kemudian matikan api sambil diaduk terus.

2. Setelah dingin masukkan ke frezeer sampai agak beku, serut, dan mixer, begitu sampai 2-3 kali.

3. Pada mixeran terakhir, masukkan serutan kelapa muda dan pewarna merah/sirup.

4. Tuang es secukupnya, lalu masukkan bahan pelengkap lain sesuai selera, lalu tutup lagi dengan es.

5. Lumuri bagian atas es dengan susu kental. Hmm, pasti berbuka Anda pasti nikmat. Selamat mencoba! (Berbagai sumber)

Pemkab Lotim Klaim Lebih Baik dari Raskin Selong (Suara NTB) Pemkab Lombok Timur (Lotim) mulai mendistribusikan beras bantuan paket lebaran. Sebanyak 20 ribu ton sudah didatangkan dan langsung didistribusikan ke tengah masyarakat penerima manfaat. Soal kualitas beras tersebut dipastikan jauh lebih baik dari beras miskin (raskin) yang diterima warga miskin tiap bulannya.

Hal ini diungkapkan Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Toni Satria Wibawa.

Kepada Suara NTB Kamis (2/ 7), Satria mengaku beras yang diadakan sudah distandarisasi jenis C4 lokal. Spesifikasinya, harus putih tidak tidak boleh kuning dan juga tidak boleh bau.

Pengadaan paket pengadaan sembako yang dibagi-bagi menjelang lebaran ini dilakukan oleh PT GE yang menjadi pemenang tender.

“Kita lelang proses pengadaan ini,” terang Toni.

Semua beras yang didatangkan itu katanya harus melalui proses pemeriksaan Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP). Sebelum didistribusikan ke tengah masyarakat, beras tersebut harus lolos dari pengawasan PPHP. Jika beras yang diterima

tidak sesuai spesifikasi dalam perjanjian, maka tidak akan diterima. PPHP yang selanjutnya mempertanggungjawabkan kualitas spesifikasi dari barang yang sudah diadakan tersebut.

Berdasarkan pengalaman tahun sebelumnya, proses distribusi paket lebaran ini sempat ditelisik aparat penegak hukum. Hal itu dikarenakan tahun lalu bantuan paket lebaran turut diterima kalangan PNS. Mulai tahun ini, pihaknya memastikan tidak ada kalangan PNS yang menerima bantuan. “Betul-betul yang kita berikan ini adalah masyarakat miskin,” ucapnya.

Dalam pengadaan paket lebaran ini, Lotim mengalokasikan dana Rp 21 miliar. Paket lebaran ini akan diperuntukkan bagi 80 ribu Kepala Keluarga (KK) miskin. Jumlah warga miskin

yang diberikan sembako ini meningkat 30 ribu dibandingkan tahun sebelumnya yang didaftar sebanyak 50 ribu paket.

Masing-masing warga akan berikan beras 15 kg. Selain beras, dalam paket lebaran akan diberikan gula 1 kg, minyak goreng 1 liter, mie instan 5 bungkus, biskuis 1 kaleng, sirup 1 botol dan kain sarung. Untuk bantuan selain beras ini rencana akan diberikan paling lambat sepekan menjelang hari raya idul fitri.

Pada bagian lain, Toni Satria Wibawa memastikan bantuan paket lebaran dipastikan tidak ada muatan politis. Pemilihan terhadap 80 ribu KK miskin itu merata di 254 desa dan kelurahan di Lotim. Toni pun pemastikan, pemilihan terhadap 80 KK miskin tidak ada muatan politis. Ia mengakui, jumlah itu

(Suara NTB/rus)

BANTUAN - Warga Desa Korleko Kecamatan Labuhan Haji membawa 15 kg beras bantuan dari Pemkab Lotim, Kamis (2/ 7). Pemkab Lotim memastikan bantuan yang diberikan tidak ada muatan politis. masih tidak sesuai dengan jumlah persentase penduduk miskin di Kabupaten Lotim.

Ditegaskan, semua yang dapat bantuan memang tidak diperoleh dari data penduduk miskin yang dicatat Badan Pusat Statistik. “Datanya dihimpun oleh desa yang selanjutnya diserahkan ke kecamatan. Oleh

kecamatan ke Bupati untuk diSK-kan,” ucap Toni.

Pendataan murni dari desa desa dan kelurahan. Hal ini karena diyakinkan, desa dan kelurahan yang paling mengetahui siapa yang paling berhak menerima bantuan. “By name by address-nya itu dari desa semua,” imbuhnya. (rus)

(Suara NTB/ist)

SILATURAHMI - Gubernur NTB Dr. TGH. M. Zainul Majdi melakukan silaturahmi ke Pondok Pesantren Al-Kamal Nahdlatul Wathan Tibu Piling Narmada Lombok Barat, Kamis (2/7). Kedatangan gubernur disambut pimpinan Ponpes Al-Kamal TGH, Mahalli Fikri dan masyarakat yang hadir.

Ramadhan dan Petasan Mataram (Suara NTB) Masih maraknya penjualan petasan di bulan Ramadhan mendapat perhatian serius dari jajaran kepolisian. Apalagi petasan dan kembang api meledak saat umat Islam sedang melaksanakan ibadah tarawih atau tadarusan.

Kepala Satuan (Kasat) Sabhara Polres Mataram, AKP. Taufik ketika ditemui Suara NTB, Kamis (2/7), mengaku, pihaknya hanya mampu melakukan tindakan preventif. Terkait peredaran dan pendistribusian petasan, pihaknya tidak berwenang.

Kepolisian hanya sebatas melakukan penyitaan. Artinya, untuk penindakan secara tegas terhadap agen

dan distributor benda membahayakan ini belum bisa dilakukan.

“Dalam setiap operasi, kita hanya mampu melakukan penyitaan terhadap petasan yang memang tidak diperkenankan untuk diedarkan. Pertama kali, kita memang memeriksa surat izin mereka (distributor), jika mereka melakukan penyimpangan ya barangnya akan kami sita,” tegasnya.

Berdasarkan klasifikasi tertentu ada beberapa jenis kembang api bukan petasan legal diperjualbelikan. Ironisnya, meski Pemkot Mataram, telah mengeluarkan surat edaran mengenai larangan pengedaran petasan, tetap saja masih

ada distributor–distributor “nakal” yang nekat mengedarkan petasan secara ilegal.

“Polsek–polsek selalu intensif melakukan pemantauan. Memang, petasan ini adalah mainan yang keliru bagi anak–anak. Petasan selalu menimbulkan kegaduhan dan juga berpotensi membahayakan. Beberapa tahun kemarin juga sempat terjadi kebakaran di kawasan Majeluk, nah itu penyebabnya juga karena petasan,” tandasnya.

Untuk itu, pihaknya mengingatkan pada masyarakat tidak menjual petasan. Apalagi diledakkan saat umat islam sedang melaksanakan ibadah. (met)

STQ Korpri Ditutup

Duta Dompu dan Lobar Berjaya Mataram (Suara NTB) Seleksi Tilawatil Quran (STQ) Korpri tingkat NTB resmi ditutup Wakil Gubernur (Wagub) NTB H. Muh. Amin, SH, MSi, di Graha Bhakti Praja Kantor Gubernur NTB, Kamis (2/ 7). Utusan Dompu UsmanA. Aziz berhasil meraih juara I untuk katagori putra, disusulAhmad Sukri, SHI, utusan Kabupaten Sumbawa. Di peringkat ketiga ada Putra, SPdi, dari Kabupaten Lombok Tengah.

Sementara utusan Kota Bima Syaifullah, SPdi, sebagai juara harapan I, Abubakar, SPd, dari Kabupaten Bima juara harapan II dan Suhaimi, utusan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata NTB sebagai juara harapan III. Untuk katagori putri tampil sebagai Juara I Supriati utusan dari Kabupaten Lombok Barat (Lobar), disusul Misdar, SPd, utusan Kabupaten Bima sebagai Juara II. Azizah Latifah utusan Kabupaten Sumbawa Barat sebagai Juara III. Jumhuriatin utusan Kabupaten Dompu sebagai Juara Harapan I, Sri Astuti utusan Kota Bima sebagai Juara Harapan II, dan Khadijah utusan dari Biro Administrasi Kesra Setda NTB sebagai Juara Harapan III. Wagub NTB H. Muh. Amin, dalam sambutannya, mengharapkan kepada Aparatur Sipil Negara

(ASN) terus senantiasa meningkat- kanlah targetnya. Paling tidak, sekan kualitas dan pemahaman bagai wakil dari Kabupaten Sumbadalam mempelajari Al Qur’an. Ter- wa, dirinya ingin memberikan yang masuk mempersiapkan kompetisi terbaik bagi daerahnya. ‘’Ya, suara selanjutnya. “Saya rasa ini bukan- saya kalah, sehingga belum mampu lah akhir tapi awal yang baik, senan- menjadi juara satu,’’ ujar PNS yang tiasa terus tingkatkan kualitas dan berasal dari Kementerian Agama pemahaman kan masih ada kom- Sumbawa ini.

Meski demikian, penghargaan petisi selanjutnya,” jelas Amin.

Lebih lanjut Ia berharap terutama yang diraih di tingkat provinsi ini akan kepada Sekretaris Korpri terus melaku- dijadikan pengalaman bagi dirinya kan pembinaan agar bisa sampai ke- untuk berusaha lebih giat lagi dalam pada kompetisi selanjutnya. “Ketua menghadapi kompetisi serupa di Korpri terus lakukan pembinaan un- masa mendatang. (ham) tuk berkompetisi di tingkat selanjutn y a , ” ujarnya mengingatkan.

S e mentara salah satu juara Ahm a d Sukri dari Kabupaten Sumbawa, (Suara NTB/ist) mengaSERAHKAN - Wagub H. Muh. Amin menyerahkan hadiah kui, jika pada pemenang juara STQ Korpri Tingkat Provinsi NTB di juara buGraha Bhakti Praja Kantor Gubernur NTB, Kamis (2/7).

Berpuasa bagi Anak MENJALANKAN puasa bagi anak-anak bukanlah hal yang mudah. Tapi ini adalah kewajiban bagi kaum Muslim dan para orang tua untuk melatih anaknya berpuasa agar kelak ketika dewasa sudah mampu menjalankannya dengan benar.

Dikutip dari republika.co.id, pelatihan berpuasa Ramadhan bagi anak-anak tentunya menjadi pondasi kuat saat harus menjalankan kewajibannya itu karena sudah baligh. Anak-anak pada awalnya bisa diajari untuk berpuasa, karena pada dasarnya anak-anak dapat menahan lapar dan haus hingga beberapa jam.

Tapi psikolog anak, Ratih Zulhaqqi, M.Psi mengingatkan agar orang tua lebih sabar menghadapi anak yang awalnya tidak mau puasa. “Anak mau tidak mau memang tidak nyaman di awal puasa karena mereka merasa dikontrol,” katanya.

Permulaan puasa pada anak adalah sesuatu yang baru dan patut dicoba. Namun, karena tingkat ketahanan setiap anak berbeda, sebaiknya orang tua melatih berpuasa sesuai anak itu sendiri. Orang tua tidak perlu terlalu memaksakan, ikuti saja dulu kemampuan anak. Puasa dapat membawa akibat yang besar bagi kesehatan anak seperti dampak jasmani juga rohani Salah satu cara mengajarkan puasa dengan mengontrol pola makan (waktu makan anak).

Ketika anak-anak dimulai belajar berpuasa, sebenarnya anak tetap makan tiga kali, hanya saja mengalami perubahan dalam hal waktu dan jadwalnya saja. Konsumsi makanannya pun tidak berarti dilebihkan ataupun dikurangi. Porsi makan anak tetap seperti biasa dengan tetap memperhatikan komposisi gizi seimbang.

Namun dengan mengajarkan serta melatih anak berpuasa maka sang anak bisa untuk mengontrol makanannya. Seperti dikatakan dokter anak, dr. Setia Budi, SpA(K) menjelaskan pemenuhan gizi tetap hal utama. “Penuhi gizi empat sehat lima sempurna pada anak supaya tidak terhambat tumbuh kembangnya,” jelasnya.

Tentu setiap orang tua menginginkan yang terbaik bagi anaknya. Tekad anak untuk bisa beribadah puasa tentu patut kita syukuri. Sebagai orang tua, sebaiknya tidak melarang anak-anak ikut berpuasa, namun justru harus mendukung tekad anak agar puasa mereka berjalan dengan lancar. Tapi dengan tetap mempertimbangkan jangan sampai memberatkan anak-anak agar kesehatannya tidak terganggu. (berbagai sumber)

PENDIDIKAN

SUARA NTB Jumat, 3 Juli 2015

Tidak Masuk PPDB Online

Sekolah Swasta Sebut Dikpora Ingkar Janji Mataram (Suara NTB) Janji Dinas Dikpora Kota Mataram yang akan mengikutsertakan sekolah-sekolah swasta dalam proses pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) secara online di Kota Mataram hanya bohong belaka. Padahal sebelumnya, Dikpora Kota Mataram dalam beberapa kesempatan telah berjanji mengikusertakan sekolahsekolah swasta ke dalam proses PPDB online. Akibat dari itu, sekolah-sekolah swasta harus kembali menelan pil pahit karena sepi peminat.

Pantauan Suara NTB ke sejumlah sekolah swasta, perbedaan mencolok terlihat antara sekolah swasta dengan sekolah negeri yang melaksanakan PPDB sistem online. Di SMP Muhammdiyah, terlihat suasana lengang dan sepi seolah tidak sedang membuka pendaftaran. Pemandangan serupa juga terlihat di SMA Hang Tuah 3 Mataram dan MA NW Gomong Mataram, hanya ada beberapa panitia yang terlihat lalu lalang dan turut meramaikan stand pendaftaran.

Kepala SMA Hang Tuah 3 Mataram, Abdul Majid, S.Pd, menilai ingkar janji yang dilakukan pihak Dikpora Kota Mataram merupakan tabi’at buruk yang sering dipertontonkan di sekolah-sekolah. Bahkan

ingkar janji pihak Dikpora Kota Mataram tidak sekali ini saja, akan tetapi sudah sering dilakukan. Misalnya saja, janji atau komitmen Dikpora Kota Mataram yang akan menegakkan aturan Bina Lingkungan hanya sebesar 20 persen. Nyatanya, komitmen tersebut tidak di wujudkan karena banyak sekolah yang menerima lebih dari 20 persen kuota BL bahkan mencapai 100 persen kuota BL. “Nyatanya, kau yang berjanji kau pula yang mengingkari janji. Dulu janji untuk diikutkan online, tapi ternyata tidak diizinkan,” tegas Abdul Majid seraya mempertanyakan komitmen Dikpora Kota Mataram Lebih jauh Abdul Majid menilai keikusertaan sekolahsekolah swasta dalam sistem

pelaksanaan PPDB online sudah lama dinanti. Hal itu disebabkan agar sekolah-sekolah swasta mendapatkan kesempatan sama untuk bersaing dengan sekolah-sekolah negeri lainnya.

“Bagaimana mau bersaing kalau belum bertanding saja kita tidak diikutsertakan.

Harusnya Dikpora Kota Mataram memberikan ruang yang sama terhadap semua sekolah untuk bersaing dalam PPDB online,” ujarnya.

Akibat dari tidak dilibatkannya sekolah-sekolah swasta di PPDB online, proses pendaftaran siswa baru pun dilakukan secara manual. Hari pertama membuka pendaftaran, sekolah yang terletak di Ampenan ini baru menerima 23 pendaftar dan masih akan buka hingga tanggal 27 Juli

mendatang. Dari jumlah tersebut, baru enam siswa yang telah mendaftar ulang.

“Baru enam orang yang positif jadi siswa kami, karena dari 23 pendaftar hanya enam yang sudah daftar ulang,” pungkas Abdul Majid.

Menanggapi tuduhan tersebut, Sekretaris Dinas Dikpora Kota Mataram Drs. H. Isin berdalih tidak dilibatkannya sekolah swasta ke dalam PPDB online pada dasarnya sangat menguntungkan bagi sekolah swasta. Pasalnya, sekolah swasta dapat membuka pendaftaran sebanyak-banyaknya tanpa dibatasi seperti pembatasan waktu pelaksanaan PPDB online yang hanya berlangsung tiga hari.

Selain itu, sekolah swasta kata Isin jauh-jauh hari sebelumnya telah membuka pendaftaran, namun tetap saja minim pendaftar lantaran terobosan yang dibuat masih kurang. “Jika punya terobosan tersendiri saya yakin sekolah swasta akan dicari masyarakat,” jelas Isin. (dys)

Halaman 10

Hari Kedua PPDB, Sekolah Mulai Lengang Mataram (Suara NTB) Memasuki hari kedua pelaksanaan PPDB di Kota Mataram, Kamis (2/7), suasana pendaftaran di sejumlah sekolah sudah mulai terlihat lengang. Kondisi tersebut diakibatkan menumpuknya pendaftar di hari pertama pelaksanaan PPDB. Pantauan Suara NTB, hari pertama PPDB online yang digelar pada Rabu (1/7) lalu, ratusan masyarakat pendaftar berjubel dan menumpuk di sekolah-sekolah negeri. Mereka bahkan sudah mengantre sejak jam 07.00 pagi. Bahkan banyak diantara mereka yang telah mengantre sejak pagi tidak kebagian nomor pendaftaran.

“Wajarlah kalau hari kedua PPDB ini sudah sepi, biasanya mereka rame pas hari pertama saja di mana-mana,” terang Kepala SMK Negeri 1 Mataram Nurhasanah ditemui di ruang kerjanya Kamis (02/7) kemarin.

Nurhasanah menjelaskan, kondisi tersebut sudah berlangsung bertahun-tahun. Pada umumnya, masyarakat menumpuk di hari pertama. Padahal masa

(Suara NTB/dys)

LENGANG - Suasana SMK Negeri 1 Mataram sudah nampak lengang, hanya ada beberapa orang pendaftar di hari kedua PPDB. Terlihat pendaftar tengah duduk antre di bawah tiang bendera di halaman sekolah. pendaftaran PPDB online berlangsung selama tiga hari dari tanggal 1-3 Juli.

Pada PPDB online tahun ini, pihak SMK Negeri 1 Mataram kata Nurhasanah telah menyiapkan lima orang petugas operator. Meski demikian, server sempat mengalami kendala macet.

“Sempat ngadat, tapi wajar karena kan semua lagi pakai,” ujarnya menjelaskan. Di hari pertama PPDB online, peserta pendaftar di SMK Negeri 1 Mataram sudah mencapai 235 pendaftar. Jumlah tersebut sudah melebihi kapasitas yang dimiliki sekolah sebanyak 192 siswa. (dys)

Pendaftar di SMAN 1 Gerung Membeludak Giri Menang (Suara NTB) – Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di semua sekolah di Lobar telah dimulai. Beberapa sekolah favorit disesaki pendaftar, termasuk salah satunya di SMAN 1 Gerung. Jumlah pendaftar mencapai 600 calon siswa hanya dalam waktu dua hari.

Kepala SMAN 1 Gerung, H. Nasrun, S.Pd. MM yang ditemui Kamis (2/7) kemarin menyampaikan, sejauh ini sudah ada 600 calon siswa yang mendaftar. Namun, jumlah tersebut tidak mungkin diterima seluruhnya. “Jumlah

pendaftar terus membeludak,” katanya.

Nasrun menyatakan, dari jumlah 600 calon siswa itu SMAN 1 Gerung akan mengambil sekitar 300 siswa atau sebanyak 9 kelas.

Sisanya akan dibagi ke beberapa sekolah seperti SMAN 2 Gerung, SMAN 1 Lembar, SMAN 2 Lembar, dan beberapa sekolah lagi di Kuripan dan Labuapi. “Kita sesuaikan dengan rayon kita,” ungkapnya.

Lebih lanjut disampaikan Nasrun, untuk verifikasi atau penilaian menjadi siswa di SMAN 1 Gerung,

yang akan dilihat adalah 40 persen hasil UN, dan 60 persen hasil ujian sekolah. Namun yang diutamakan peserta dari daerah sekitar.

Namun demikian, dia tak memungkiri banyaknya pendaftar yang berasal dari luar Kecamatan Gerung. Bahkan, ada pendaftar yang datang dari Kabupaten Lombok Tengah. Diketahui, SMAN 1 Gerung memang merupakan salah satu sekolah menengah favorit di wilayah Lobar disamping SMAN 1 Narmada. Dari masa ke masa, pendaftar di sekolah tersebut memang selalu mengalami peningkatan. (her)

(Suara NTB/yon)

MELIHAT PENGUMUMAN - Salah satu orang tua siswa, Munir saat mendampingi anaknya melihat hasil pengumuman kelulusan PPDB di sekolah tujuannya.

PPDB di Lotim

Tes dan Pengumuman Digelar Serentak Selong (Suara NTB) – Proses penerimaan peserta didik baru (PPDB) tahun ajaran 2015-2016 tingkat SMA/ SMK di Kabupaten Lombok Timur (Lotim) sudah usai digelar. Pada 1 Juli 2015 lalu, semua sekolah tingkat SMA dan SMK di Lotim mengumumkan hasil PPDB yang dilakukan secara serentak setelah melakukan tes akademik selama satu hari pada tanggal 30 Juni 2015.

Adapun, sistem yang digunakan oleh praktisi pendidikan di Lotim dalam penerimaan siswa baru tahun ini masih menggunakan sistem manual dengan memberikan tenggang waktu dari tanggal 22 Juni sampai 27 Juni 2015.

Penerimaan siswa baru untuk tingkat SMA/SMK yang begitu ketat itu sesuai dengan Juklak dan Juknis dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Kabupaten Lombok Timur (Lotim). Dimana, dalam penerimaan siswa tahun ajaran 2015-2016 ini, sekolah untuk tingkat SMA/SMK hanya diberikan batas waktu dari tanggal 22 sampai 27 Juni untuk membuka penerimaan, tanggal 30 Juni dilakukan tes akademik secara serentak dan pada tanggal 1 Juli 2015 dilakukan pengumuman hasil tes yang dilakukan secara seretak pula.

“Semua serentak dilakukan termasuk tes akademik maupun pengumumannya, kalau masalah tes non akademik itu tergantung kebijakan sekolah masing-masing. Sementara, bagi siswa yang tidak lulus di sekolah tujuannya, kita berharap jangan berkecil hati karena masih banyak sekolah pinggiran maupun swasta yang memiliki kualitas yang cukup bagus,” ujar Kabid Dikmen pada Dinas Dikpora Kabupaten Lotim, Wirno Bambang Karmeda,S.Pd, Kamis (2/7).

Sementara, Waka Humas SMAN 1 Terara, Lalu Muhammad Toyib mengaku bahwa PPDB di SMAN 1 Terara berlancar sesuai dengan keinginan walaupun waktu yang diberikan dalam PPDB tahun ini begitu singkat. Dalam penerimaan siswa baru tahun ini, SMAN 1 Terara menyiap 8 kelas bagi peserta didik baru, sementara siswa yang mendaftarkan dirinya di salah satu sekolah yang masuk dalam daftar sekolah favorit di Lotim itu mencapai 353 siswa. Namun, yang diterima hanya 228 sesuai kemampuan kelas yang disiapkan dengan masing-masing kelas nantinya berisi sekitar 36 siswa.

“Untuk penerimaan siswa baru, baik tes akademik maupun pengumumannya itu ada petunjuk dari Dikpora, untuk non akademik kita juga lihat dari prestasi calon siswa baru itu dengan menunjukkan sertifikatnya, dan itu memiliki nilai tersendiri bagi siswa. Mulai dari prestasinya di tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi bahkan ke tingkat nasioanl. Jadi itu semua memiliki nilai tersendiri,” jelasnya. (yon)

Halaman 11

SUARA NTB Jumat, 3 Juli 2015

Atlet Menembak Terus Mantapkan Latihan

Menunggu Surat Panggilan Pelatda Sentralisasi Mataram (Suara NTB) Atlet Beladiri Kempo NTB, Hadi Gunawan siap menjalani Pelatda Sentralisasi KONI NTB. PNS di BPLSPO Dinas Dikpora NTB ini sepertinya tak sabar menunggu surat pemanggilan resminya dari Panitia Pelatda Sentralisasi. Diapun berharap surat panggilannya cepat turun sehingga dia secepatnya masuk Pelatda Sentralisasi dalam rangka mengikuti Pra-PON Kempo (Suara NTB/dok) di Bandung, Jawa Barat (JaHadi Gunawan bar) September 2015.

“Mudah-mudahan benaran saya dipanggil mengikuti Pelatda Sentralisasi sehingga saya bisa lebih fokus menghadapi Pra-PON,” ucapnya kepada Suara NTB di kantornya, Kamis (2/7) kemarin.

Atlet peraih dua medali emas dan satu perak di Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) NTB Juni 2014 ini mengatakan bahwa bisa dipanggil mengikuti Pelatda sentralisasi impian semua atlet, sehingga tak heran bila dia sangat senang bila dipanggil mengikuti Pelatda Sentralisasi.

Namun demikian dia sendiri tak berani berkomentar lebih jauh, sebab dia belum menerima surat panggilan tersebut. “Saya masih menunggu surat pemanggilan. Mudahan saya dipangil secepatnya.”

Sementara itu Ketua Harian Perkemi NTB, Agu Suharian yang juga Pelatih Pelatda Sentralisasi Kempo mengatakan bahwa hasil seleksi pihaknya belum lama ini telah menetapkan nama Hadi Gunawan untuk mengikuti Pelatda Sentralisasi tahun ini menggantikan Dwi Putri Kisnasari yang belum lama ini didegradasi dari Pelatda Sentralisasi.

Sebagaimana diketahui sebelumnya jumlah atlet kempo yang masuk Pelatda Sentralisasi tahun ini sebanyak tiga atlet. Salah satu diantaranya adalah Hadi Gunawan yang menggantikan Dwi Putri Kisnasari. (fan)

Mataram (Suara NTB) Menjelang keberangkatan mengikuti Kejurnas Menembak “Awang Faroek Cup IV” yang akan berlangsung di Balipapan Kalimantan Timur (Kaltim), 29 Juli hingga 4 Agustus mendatang, sejumlah atlet cabang olahraga menembak terus memantapkan latihan di Lapangan Menembak Saraswati Mataram, Kamis (2/7) kemarin.

“Mereka melaksanakan latihan pemantapan teknik menembak saja, tujuannya agar mereka mengenal arah bidikan senjata yang tepat,” ucap Andik Budi Harianto ketilka ditemui Suara NTB di sela-sela melatih atlet di Lapangan Menembak Saraswati Mataram, Kamis (2/7) kemarin.

Dikatakannya, persiapan atlet menembak NTB menghadapi kejurnas tersebut sudah siap 75 persen. Sisanya 25 persen akan segera terisi melalui training camp yang akan dijalani atlet dan pelatih di Surabaya mulai 20-27 Juli mendatang . “Rencananya Perbakin NTB akan mengirim sedikitnya 10 atlet untuk mengikuti training camp di Surabaya nanti,” ucapnya.

Usai mengikuti training camp di Surabaya nanti para atlet dan pelatih akan langsung terbang ke Kaltim untuk mengikuti Kejurnas Menem-

(Suara NTB/fan)

LATIHAN MENEMBAK - Para atlet menembak sedang serius menjalani pemusatan latihan di Lapangan Menembak Saraswati Mataram, Kamis (2/7). Latihan tersebut dalam rangka persiapan mengikuti ajang Kualifikasi PON di Balikpapan, Kaltim,27 Juli hingga 4 Agustus 2015. bak Awang Faroek. Sebagaimana diketahui Kejurnas Awang Faroek penting diikuti oleh atlet NTB. Selain merupakan kejuaraan nasional event itu juga sebagai ajang Pra-PON XIX di Jabar tahun 2016. Itu artinya event itu merupakan babak penentuan kuota atlet meraih tiket ke PON Jabar 2016 dengan batas Maximum Qualification Standards (MQS)

nilai tembakan.

Kontingen NTB dipastikan mengirim sebanyak 10 atlet di kejurnas tersebut. Jumlah atlet yang akan dikirim tersebut memang sedikit dari jumlah 16 atlet yang dilatih oleh Perbakin NTB sebelumnya. Hal ini dikarenakan Perbakin NTB tak memiliki anggaran yang lebih untuk mengirim semua atletnya di level nasional.

Zurich Sepp Blatter yakin suatu hari nanti bakal masuk surga.

Sebagai reaksi balik atas tuduhan korupsi di tubuh FIFA, presiden badan sepak bola dunia itu menyebut tuduhan itu sebagai sampah belaka.

Blatter bahkan menyebut dirinya memiliki nurani yang bersih.

Ia balik menyebut mereka yang menuduh dirinya korupsi sudah layak dan sudah seharusnya masuk penjara, sebagaimana dikutip dari laman Daily Mirror.

Blatter yang kini telah berusia 79 tahun itu mengumumkan bahwa ia akan segera mengundurkan diri pada bulan lalu sebagai presiden FIFA menyusul badai korupsi yang melanda organisasi sepak bola dunia itu.

Ia mengatakan kepada majalah Jerman Bunte, “Saya punya nurani yang bersih.”

“Jika ada orang yang me-

Soal Cech, Mourinho Dukung Keputusan Abramovich London Jose Mourinho mendukung keputusan bos Chelsea Roman Abramovich soal kepindahan penjaga gawang Petr Cech ke Arsenal memasuki musim kompetisi 2015/16.

Mourinho dengan berat hati melepas penjaga gawang berkebangsaan Republik Ceska itu setelah membela Chelsea selama 11 tahun. Yang membuat pendukung Chelsea geram justru Cech hengkang Arsenal yang nota bene rival bebuyutan The Blues.

The Gunners memboyong Cech dengan mahar transfer senilai 10 juta pound dengan ikatan kontrak selama empat tahun. Abramovich merasa bahwa penjaga gawang berusia 33 tahun itu telah menunjukkan loyalitas dan komitmen tinggi bagi Chelsea.

Mourinho mengatakan, “Petr telah berlaku sebagai pelayan hebat bagi Chelsea selama 11 tahun dan membantu klub ini memenangi sejumlah gelar. Saya selalu mengatakan saya ingin dia tetap berada di sini, tetapi saya memahami keinginan Petr hengkang lantaran ia ingin tampil bersama tim utama setiap pekan.”

“Tidak jarang anda harus menghormati keinginan seseorang yang telah menunjukkan tekad melayani yang begitu besar. Ia telah berbuat banyak bagi klub ini. Saya mendukung keputusan pemilik klub ini untuk menghormati keputusan mengenai masa depan pemain,” katanya sebagaimana dikutip dari laman Daily Mirror.

“Hal ini sangat jarang terjadi dalam sepak bola, bahwa seseorang mengambil keputusan manakala dirinya sedang benar-benar merasa bangga dengan prestasi klub yang ia bela selama ini. Tidak banyak klub besar di dunia yang mampu mengambil keputusan seperti ini,” katanya.

Cech, mengaku bahwa Mourinho tidak ingin dirinya bergabung ke Arsenal. Ia mengatakan, “Sungguh hal yang membanggakan dapat berkomunikasi dengan Jose lewat media chatting. Ia manajer yang bersama saya telah bekerja selama bertahun-tahun dalam perjalanan karier selama ini.”

Cech mengatakan, “Ia (Mourinho) salah satu manajer terbaik di dunia. Sekarang, kami menjadi lawan meski kenyataan ini tidak mengubah jalinan hubungan antara kami,” (ant/bali post)

(Suara NTB/ist)

(ant/bali post)

Santiago Bintang Argentina Javier Mascherano menyeru semua pihak tenang menjelang final Copa America melawan musuh bebuyutan Cili nanti.

Jose Mourinho

taan atletnya di event itu dapat menambah pengalaman dan memperkuat mental atlet yang akan ambil bagian di sekitar 17 nomor pertandingan yakni 10 meter air rifle man individu, 10 meter air pistol man individu, 10 meter air rifle women individu, 10 meter pistol women, 10 meter air fifle man junior individual dan lain sebagainya. (fan)

Sepp Blatter Yakin Masuk Surga

Mascherano Dinginkan Tensi Final Dua negara ini memang sangat bernafsu merengkuh gelar. Cili sudah hampir seabad tak pernah merasakan gelar juara turnamen besar, sedangkan Argentina sudah 22 tahun tak pernah menjuarai sebuah turnamen akbar.

Aroma persaingan tak hanya terjadi di dalam lapangan, namun juga menyinggung sentimen politik karena kedua negara sering berselisih soal klaim wilayah dan masalah-masalah diplomatik.

“Saya harap orang bisa memahami bahwa sepak bola adalah olah raga, bukan perang,” kata Mascherano. “Masa lalu adalah masa lalu. Kita tak boleh menempatkan olah raga di tengah-tengah politik.”

“Cili dan Argentina adalah dua negara bersaudara, kita harus saling menghormati,” sambung gelandang bertahan ini.

“Jika kita tunduk terhadap agresi dan kekerasan, maka kita kehilangan pesan menghormati.”

“Olah raga adalah mengenai berusaha untuk sehat dan bergembira, bukan perang,” timpal bek Cili Eugenio Mena.

“Semua orang akan menyaksikan final ini, oleh karena itu penting bagi kedua tim untuk menunjukkan hormatnya,” sambung Mena.

Argentina maju ke final setelah meluluhlantakkan Paraguay 6-1 pada semifinal di mana si kapten Lionel Messi memperontonkan aksi individual yang mempesona. Dan bek Cili Jose Rojas meminta rekan-rekan satu timnya untuk meningkatkan permainannya saat melawan Argentina itu.

“Mereka adalah salah satu tim terbaik di dunia, tak ada keraguan soal itu. Namun menjadi favorit belum menjadi jaminan apa-apa,” kata dia.

“Argentina itu kuat namun tak ada yang tidak mungkin. Kami lapar dan bernafsu merengkuh hal penting bagi negeri kami,” tutup dia seperti dikutip AFP. (ant/bali post)

Namun demikian tidaklah menjadi persoalan karena siapapun atlet yang dikirim nanti kata Andik adalah atlet terbaik dari yang terbaik. Ditanya soal target, Andik mengaku tak ingin sesumbar. Menurutnya pihaknya tak ingin mematok target tinggi di event itu, pasalnya, sebanyak 10 atlet itu telah meraih tiket lolos PON. Dia berharap keikutser-

nuduh saya melakukan korupsi, saya bertanya balik kepadanya apakan ia memang tahu arti kata itu. Siapa yang menuduh saya korupsi maka ia harus mampu membuktikan tuduhannya itu. Tidak ada seorang yang mampu membuktikannya, maka saya tidak korupsi,” katanya.

“Saya terbuka dengan kritik yang positif. Saya akan memperhatikannya jika memang saya memerlukan perubahan di masa depan. Ada orang yang menyebut saya korupsi karena FIFA korupsi. Saya hanya bisa menggelengkan kepala. Setiap orang yang mengatakan seperti itu maka ia harus masuk penjara,” katanya.

Pria berumur berkebangsaan Swiss itu mengatakan krisis membuat dirinya makin taat dalam hidup keagamaan.

“Iman kepercayaan saya membuat saya makin kuat selama pekan lalu. Saya orang yang taat beragama dan selalu berdoa.

Saya punya bintang kehormatan yang diberikan sendiri oleh Paus Fransiskus. Saya yakin saya akan masuk surga suatu hari nanti.” (ant/bali post)

Miranda di Mata Erick Thohir

Javier Mascherano

Milan Presiden Inter Milan Erick Thohir melukiskan Miranda sebagai “pemain hebat yang direkrut” bergabung bersama Nerazzurri. Bek asal Brasil itu bergabung ke Beneamata dari Atletico Madrid.

Miranda merapat ke Inter Milan menyusul Jeison Murillo dan Geoffrey Kondogbia yang segera mendarat ke San Siro, selanjutnya Martin Montoya pada pekan ini juga, sebagaimana dikutip dari laman Football Italia.

“Ia (Miranda) pemain berpengalaman yang mampu membawa kami menjadi tim yang hebat menuju prestasi gemilang di masa depan. Roda kompetisi sebentar lagi bergulir. Momentum ini benar-benar menakjubkan bagi kami dan bagi fans. Forza Inter,” kata Thohir.

Pemain berkebangsaan Brasil itu telah resmi bergabung bersama Nerazzurri. Ia segera menyelesaikan tes kesehatan di Milan. “Bangga

(ant/bali post)

Erick Thohir

dan menyenangkan berada di sini dan mengenakan kostum ini. Untuk itu kami akan bersukacita,” kata Miranda kepada Inter Channel. “(Pelatih Roberto) Mancini?

Kami telah saling kontak, kami akan saling berjumpa besok petang, tentu kami akan menjalin relasi yang erat. San Siro, stadion yang berkarisma. Saya pernah tampil di sana sekali ketika melawan Milan,” kata Miranda. (ant/bali post)

(Suara NTB/ist)

Jepang Tantang AS di Final Piala Dunia Wanita Edmonton Sebuah gol bunuh diri pada menit-menit terakhir dari bek Inggris Laura Bassett mengantarkan juara bertahan Jepang melangkah ke final Piala Dunia Wanita yang hari ini menang 2-1 atas lawannya itu.

Pertandingan kedua tim harus dilanjutkan ke babak perpanjangan waktu setelah selama 90 menit bermain seri 1-1 setelah kapten Aya Miyama mencetak gol dari titik penalti pada menit 33 di StadionCommonwealth, Edmonton, yang kemudian disama-

kan pemain Inggris Fara Williams lima menit sebelum babak pertama berakhir, juga dari titik putih.

Namun dua menit menjelang masa injuri, Bassett malah memasukkan bola ke gawangnya sendiri dan impian timnya lolos untuk pertama kali dari semifinal Piala Dunia Wanita pun menguap. Jepang akan menghadapi Amerika Serikat pada final di Vancouver Senin pagi WIB pekan depan.

AS yang dua kali juara dunia mengalahkan Jerman 2-0

pada semifinal di Montreal sehari sebelumnya. Pertandingan Senin pekan mendatang akan menjadi ulangan partai final 2011 diFrankfurt ketika saat itu Jepang menang 3-1 lewat adu penalti setelah sampai akhir babak perpanjangan waktu kedua tim seri 2-2.

AS kemudian membalas kekalahan itu saat menyabet medali emas Olimpiade pada 2012 dengan mengalahkan Jepang 2-1 di final. Inggris kini bersiap untuk menghadapi dua kali juara dunia Jerman guna memperebutkan tempat ketiga yang berlangsung di Edmonton, Minggu pagi WIB, demikian AFP. (ant/bali post)

SINGKIRKAN INGGRIS – Para pemain timnas Sepak Bola wanita Jepang bersukacita setelah menyingkirkan Inggris di semifinal Piala Dunia Wanita 2015, kemarin.

Jumat, 3 Juli 2015

SUARA NTB

Halaman 12

OTOMOTIF

Hanya Rp 295.000/nett

RADIO

SUARA NTB

Jumat, 3 Juli 2015

Halaman 13

Menyediakan aneka hidangan & melayani pesanan nasi kotak, snack box dan

081 917 475 999 081 933 154 919

gin Belajar

Pin

ANIMASI ?

SETIAP MINGGU PAGI - SORE DI TAMAN MAYURA

HUBUNGI :

081917002381

COUNTER PAINT ART GALLERY MINIMALIS LUNA MAYA EKAGITT

KOMPUTER

SALES

SALON

RUPA - RUPA

SALON

RUPA - RUPA

OPINI

SUARA NTB Jumat, 3 Juli 2015

Halaman Halaman 14 14

Menolak Dana Aspirasi Tangani Anjal, Pemerintah Harus Libatkan Masyarakat KEBERADAAN anak jalanan (anjal), peminta sedekah di akhir bulan Ramadhan di seluruh kota di NTB, khususnya di Kota Mataram menjadi fenomena tersendiri. Anjal maupun peminta sedekah selalu menjadikan pertengahan hingga akhir Ramadhan sebagai waktu empuk dalam mengais rezeki. Apalagi, bagi umat Islam di bulan puasa diwajibkan memberikan sedekah atau zakat pada orang yang tidak mampu.

Masalah anjal atau peminta sedekah tidak hanya menjadi tugas jajaran pemerintah dan aparat keamanan dalam melakukan razia atau pembinaan. Namun, tokoh-tokoh agama dan masyarakat memiliki peranan penting dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk tidak datang bergerombol ke rumah-rumah warga meminta sedekah. Seluruh agama di dunia, khususnya agama Islam mengajarkan umatnya untuk tidak selalu menjadi pemintaminta atau mengandalkan bantuan dari orang lain.

Dalam Islam, Nabi Muhammad SAW dalam hadist yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim, melarang seorang Muslim meminta-minta sedekah atau sumbangan dari orang lain, tanpa ada kebutuhan yang mendesak. Alasannya, perbuatan meminta-minta merupakan perbuatan hina dan menunjukkan adanya kecendrungan pada orang bersangkutan pada dunia dan keinginan memperbanyak harta. Bahkan, barangsiapa yang melakukan perbuatan meminta-minta, dia akan datang pada hari kiamat dalam keadaan tidak ada sepotong dagingpun yang melekat di wajahnya.

Meski demikian, Nabi Muhammad SAW juga tidak menganjurkan untuk menolak harta yang mendatangi diri seseorang, asalkan dia tidak meminta.

Namun, apa yang kita lihat selama Ramadhan, justru sebaliknya. Anjal, gelandangan pengemis (gepeng) dan peminta-minta banyak bermunculan. Bahkan, pemerintah daerah kelabakan dalam mengatasi maraknya anjal atau peminta-minta. Meski pemerintah daerah, khususnya Pemkot Mataram sudah membentuk satuan tugas (satgas) sosial, hasilnya belum maksimal. Belum lagi keberadaan pos pantau di beberapa traffic light di Kota Mataram seolaholah tidak berfungsi.

Kritik Sekretaris Komisi IV DPRD Kota Mataram Herman, AMd, terhadap keberadaan satgas sosial yang sudah dibentuk harus dievaluasi kembali. Jangan sampai keberadaan satgas saat melaksanakan tugas terkesan branding atau sekadarnya saja bekerja. Paling tidak, satgas harus terus berpatroli ke lingkungan warga, sehingga tidak ada lagi anjal atau gepeng yang meminta-minta ke rumah warga.

Harus diakui, jika pada saat sekarang ini jumlah anjal atau gepeng yang mendatangi rumah warga baru beberapa, tidak menutup kemungkinan menjelang akhir Ramadhan, jumlah warga yang meminta sedekah cukup banyak. Untuk itu, pemerintah daerah tidak bisa mengandalkan satgas sosial atau aparatur pemerintah dalam mengatasi masalah anjal, tapi harus melibatkan elemen masyarakat yang ada di lingkungan sekitar.

Dengan melibatkan elemen masyarakat yang ada di lingkungan masing-masing, keberadaan para peminta-minta bisa terdeteksi dan dilakukan tindakan. Bentuk tindakan yang dilakukan adalah membina atau memberikan pemahaman untuk tidak melakukan perbuatan serupa. Meski demikian, semua ini kembali lagi pada masyarakat itu sendiri. Banyak masyarakat tidak mempermasalahkan pemberian sedekah pada warga, karena memiliki kemampuan. Mereka dengan sukarela memberikan sedekah pada para peminta-minta, karena ingin mendapatkan pahala dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Namun, bagi yang memiliki penghasilan pas-pasan, keberadaan para peminta-minta ini dinilai cukup mengganggu. Untuk, dalam mengatasi anjal, para peminta-minta di tengah masyarakat, pemerintah daerah harus melibatkan elemen masyarakat dan tidak bisa bekerja sendiri-sendiri. (*)

ENYAKSIKAN adegan-adegan politik tanah air akhir ini sungguh melelahkan.

Seperti pendakian panjang dimana langkah kaki bukan melaju, justru melangkah mundur. Kita memiliki semangat tinggi segera sampai puncak (tujuan), namun pemimpin rombongan terus saja melangkah mundur.

Lihatlah gelagat para anggota dewan yang terhormat itu, meskipun ditolak bertubi-tubi, nafsu mendapatkan dana aspirasi senilai 20 milyar setiap anggota dewan setiap tahun tetap diloloskan (23/6). Dengan berbagai strategi dan tipu muslihatnya, tujuah partai di Parlemen (Gerindra, PKS, Golkar, Demokrat, PKB, PAN, dan PPP) akhirnya menyetujui pengusulan dana aspirasi atau yang mereka sebut dana program pembangunan daerah. Sementara tiga fraksi lainnya menolak (PDIP, Nasdem, Hanura).

Rencana DPR untuk meloloskan dana aspirasi bukanlah perkara baru. Tahun 2010, Fraksi Golkar pernah mengajukan dana aspirasi untuk diajukan pada APBN 2011 dengan jumlah sekitar 13 milyar setiap tahunnya. Namun, UndangUndang tidak mendukung. Setelah Golkar “menguasai� kekuatan politik di Parlemen, berbagai cara untuk meloloskan ide itu dilakukan.

Salah satunya adalah merevisi Undang-Undang No. 27/2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3).

Melalui UU No. 17/2014 Pasal 80 huruf j, DPR membuat aturan tentang hak mengusulkan program pembangunan daerah di daerah pemilihannya (dapil). Kemudian peraturan ini diderivasi kedalam Pasal 11 huruf j Tata Tertib DPR 20142019. Jika setiap anggota DPR mendapat 20 milyar setiap tahunnya, maka untuk 560 anggota DPR, negara harus mengeluarkan anggaran 11,2 triliun setiap tahun. Artinya dalam lima tahun APBN harus mengeluarkan 56 triliun untuk membiayai dana aspirasi DPR. Nalar Politik Dewan Nalar politik DPR meloloskan dana aspirasi tidak lepas dari upaya untuk memenuhi janji-janji politik saat kampanye. Melalui anggaran negara, maka mereka dengan mudah melakukan politik balas jasa kepada konsituen. Masalahnya, bagaimana mekanisme dana aspirasi dilakukan? Bukankah nantinya legislatif berubah fungsi menjadi pengguna anggaran? Lalu siapa yang mengontrol pelaksanaan anggaran itu? Ini jelas melabrak logika Trias Politika dimana DPR berfungsi sebagai pengontrol pemerintah sebagai pelaksana dan pengguna anggaran.

Survei Populi Center (Januari

Oleh:

Anhar Putra Iswanto (Asal Leong, Kabupaten Lombok Utara)

Jika Presiden menolak dana aspirasi, maka sejatinya Jokowi telah memenangkan hati rakyat Indonesia yang semakin gusar dan lelah dengan tingkah polah anggota DPR 2015) mencatat kesimpulan yang menohok, bahwa lembaga negara yang paling tidak dipercaya rakyat adalah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Artinya, kepercayaan rakyat pada lembaga yang seharusnya menjadi kepanjangan tangan rakyat sudah mengecil. Beberapa politisi senayan justru tampil dengan berbagai pernyataan yang menyakitkan hati rakyat. Bahkan, belakangan ada upaya revisi undangundang untuk melemahkan KPK, dan Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Selain itu, dana asiprasi dapat menjadi alat politik bagi DPR untuk melakukan akumulasi politik di tingkat daerah. Program pembangunan daerah dijadikan investasi politik untuk pemilu berikutnya atau pemilihan kepala daerah. Karena itu, dana aspirasi sejatinya merupakan bentuk logika DPR untuk memperluas jaringan ekonomi-bisnis mereka di dapil. Jika alasannya untuk pemerataan pembangunan daerah, mengapa DPR tidak mendorong penambahan anggaran pembangunan di daerah yang dilaksanakan melalui program pemerintah?

Tak ayal, logika dana aspirasi hanya merupakan akal bulus politisi Senayan untuk mengeruk uang negara demi perut dan kepentingannya sendiri. Padahal pencapain dan prestasi mereka sangat berbanding terbalik. Misalnya DPR periode 2009-2014 selama lima tahun hanya menghasilkan 145 UU dari target 247 RUU, atau hanya 45 persen pencapaian Prolegnas.

Sementara DPR 2014-2019 menargetkan Prolegnas 2015 sebanyak 41 RUU. Nyatanya sampai pertengahan 2015 (Juni) ini baru tercapai dua UU. Itu pun hanya UU yang menyangkut urusan politik belaka.

Politik Fork Barrel Dalam literatur ilmu politik, baik yang tradisional maupun modern, logika dana aspirasi sejatinya bertumpu pada tradisi politik Amerika Serikat pada masa Perang Saudara dan masih berlaku hingga

saat ini. Politik fork barrel merupakan tradisi politik yang dilakukan anggota Kongres AS dengan cara memberikan beberapa gentong daging babi kepada konsituennya.

Pada masa Perang Saudara tradisi ini dilakukan oleh tuan-tuan pemilik budak, lalu daging babi itu diperebutkan oleh mereka yang berkulit hitam. Belakangan, politik fork barrel ini menjadi alasan anggota Kongres dalam memperebutkan dana pemerintah federal untuk pembangunan daerah pemilahan masingmasing (seperti APBN). Dengan demikian, sukses atau tidaknya anggota Kongres sangat ditentukan oleh sukses atau tidaknya pencairan dana fork barrel itu.

Selain AS, praktek politik fork barrel juga diadopsi oleh Filipina.

Sebagai negera yang pernah dijajah AS, praktek politik Filipina memang sangat American Centris.

Perebutan di Parlemen menjadi pertarungan para anggota senat untuk memperebutkan dana pembangunan di daerah pemilihannya.

Namun, praktek politik fork barrel ini justru menjadi lubang hitam bagi anggota parlemen. Banyak dari mereka terjerat korupsi karena penyalahgunaan dana fork barrel (dana aspirasi.

Karena itu, logika penolakan dana aspirasi senilai 20 milyar itu membuka ruang bagi tumbuh suburnya praktek korupsi baru di Senayan 100 persen dapat dibenarkan. Mengingat juga belum terdapat mekanisme pengelolaan dana aspirasi yang memadai, maka seharusnya anggota DPR dapat menahan diri untuk tidak tergesa-gesa mengegolkan dana aspirasi yang justru hanya menguntungkan diri mereka sendiri, dan menjadi lubang hitam bagi korupsi di Parlemen.

DPR sejatinya harus lebih konsentrasi melakukan perubahan yang memadai demi kepentingan yang lebih besar. Dalam masa kerja delapan bulan saja mereka hanya dapat mengegolkan dua UU. Artinya, sejak era reformasi DPR belum dapat melakukan shift of paradigm

bahwa mereka adalah penyambung lidah rakyat kepada pemerintah.

Yang terjadi mereka masih menjadi kaki tangan partai politik, elitkuasa-bisnis, yang memiliki orientasi kekuasaan politik dan monopoli bisnis.

Meskipun DPR sudah menyetujui dana aspirasi tersebut (meskipun PDIP, Hanura, dan Nasdem menolak), harapan sekarang bertumpu kepada Presiden Jokowi, apakah Presiden menyetujui atau menolak. Dari wacana yang muncul, Presiden Jokowi sudah mensinyalir penolakan usulan dana aspirasi DPR. Namun demikian, politik selalu memungkinkan ruang bagi segala macam kompromi. Jokowi akan mendapatkan tekanan-tekanan politik apabila tidak menyetujui usulan DPR. Jika Presiden menolak dana aspirasi, maka sejatinya Jokowi telah memenangkan hati rakyat Indonesia yang semakin gusar dan lelah dengan tingkah polah anggota DPR. Jika pun ia menerima, maka Jokowi telah kalah dengan dorongan politik kekuasaan yang disokong oleh kompromi-kompromi politik sesaat.

Lelang proyek lamban, pimpinan SKPD harus diberi sanksi tegas

Dewan mestinya beri masukan ke eksekutif

*** Hutan lindung diduga banyak disertifikatkan

Harus diusut tuntas

***

RADIO

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Hari Aryanti, Akhmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Sahmad Darmi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi, Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur: Rusliadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami. Dompu : Nasrullah. Bima : M.Yusrin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaluddin, Wahyu W. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 15.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 20.000/mmk. Display F/C : Rp 25.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 15.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 10.000/mmk.

Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 450.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 250.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 75.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 80.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 4.500. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT Bali Post.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

RAGAM

SUARA NTB Jumat, 3 Juli 2015

Kontribusi Rendah

SKPD Lelet Ajukan Lelang

Pelaku Pariwisata Minta Dilakukan Kajian Ulang Mataram (Suara NTB) Kontribusi sektor industri pariwisata untuk pengembangan ekonomi di daerah NTB ini diklaim hanya mencapai lima persen. Sejumlah pelaku pariwisata meminta agar pihak yang mengeluarkan hasil penghitungan tersebut melakukan kajian ulang secara bersama.

Terkait klaim tentang rendahnya kontribusi sektor pariwisata untuk perekonomian ini, salah satu pelaku pariwisata yakni Awanadi Aswinabawa, Kamis (2/7) mengemukakan bahwa pihaknya ingin duduk bersama untuk membahas soal tersebut. Ia meminta, Bank Indonesia (BI) menjabarkan secara rinci terkait metode penghitungan dalam kajian soal kontribusi sektor industri untuk ekonomi ini.

“Kalau dikatakan demikian, saya rasa kita perlu kaji ulang soal perkembangan ekonomi di NTB. Kita butuh penjelasan secara lebih rinci menyangkut metode–metode penghitungan dalam kajiannya. Kemudian, kita perlu duduk bersama untuk melakukan kajian ulang,” tuturnya.

Jika pada kenyataanya memang faktanya demikian, dirinya berpendapat para pelaku pariwisata di daerah ini perlu melakukan introspeksi diri. Introspeksi harus dilakukan untuk mengevaluasi kinerja masing–masing pelaku pariwisata.

“Barang kali harus ditinjau ulang bahwa pariwisata ini pantas menjadi pembangunan yang diprioritaskan atau tidak. Jika memang benar, Para pelaku pariwisata juga harus memperbaiki diri, meningkatkan kinerja, mari kita mawas diri,” lanjutnya.

Informasi mengenai rendahnya kontribusi pariwisata untuk pertumbuhan ekonomi ini membuat para pelaku pariwisata harus bekerja lebih keras. Perjuangan membangun daerah dengan peningkatan ekonomi dan pendapatan masyarakat melalui sektor kebanggaan tersebut tidak boleh pupus. Pasalnya, pengorbanan yang telah dikeluarkan oleh daerah untuk pengembangan industri ini tidak main–main. Anggaran yang digelontorkan setiap tahunnya tidak pernah sedikit. Lihat saja tahun ini, pemerintah pusat menyerahkan Rp 9 miliar untuk kepentingan penataan destinasi di seluruh kawasan pariwisata unggulan yang sedang dikembangkan. (met)

Tetapkan Empat Tersangka Dari Hal. 1 kemudian Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) RA, mantan Anggota DPRD Lotim, H. serta mantan Kepala Dusun, AKm. Mereka dijadikan tersangka, menurut Kasubdit III Tipikor Ditreskrimsus Polda NTB, AKBP Andy Hermawan, SIK, karena terlibat dalam serangkaian tindak pidana pembebasan lahan tersebut.

“Hasil ekspose, empat orang kami tetapkan sebagai tersangka. Sebab mereka paling bertanggung jawab atas dugaan tindak pidana pada pembebasan lahan transmigrasi ini,” kata Andy Hermawan, Kamis (2/7). Dia meluruskan, bahwa dua tersangka yang dipublikasi sebelumnya sebenarnya belum final. Kasus yang ditangani sejak 2012 memang baru menetapkan calon tersangka di awal 2015. “Nah sekarang resminya, ada empat orang tersangka,” sebut Andy.

Dari rangkaian penyidikan kasus ini, sejumlah saksi sudah dimintai keterangan.

Sedikitnya ada 30 saksi dari kalangan warga yang menerima pembebasan lahan. “Ada 10 saksi dari kalangan pemerintah,” sebutnya.

Nilai kerugian negara dalam kasus ini disebutnya mencapai Rp 341 juta, di-

dasarkan hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sebagai ahli.

“Kemudian dari hasil hitung kerugian negara, dikerucutkan dalam ekspose, maka kami menyimpulkan ada empa tersangka tadi,” ulasnya.

Modus indikasi penyimpangan pada proyek ini, berawal dari kebijakan Kemenakertrans RI bersama Pemda Lombok Timur yang membebaskan 200 hektar lahan di Desa Jeringo, untuk menampung warga transmigran. Namun dari ratusan hektar itu, ada 45 hektar yang pembebasannya diduga bermasalah, menggunakan dana APBD Lotim tahun 2007 senilai Rp 341 juta.

Dugaannya, nilai uang yang diberikan kepada warga pemilik lahan, tidak sesuai dengan anggaran dialokasikan. Dari 45 hektar itu, tercatat dimiliki oleh 34 warga yang mengklaim milik lahan tersebut. Namun dari hasil penyelidikan, 30 warga menerima tidak sesuai ketentuan alokasi anggaran dari pemda alias banyak yang fiktif. (ars)

Gubernur Perintahkan Dua Asisten Komunikasikan Kelanjutan Proyek Trengwilis Dari Hal. 1 Proyek Trengwilis terhenti lantaran masyarakat yang berada di hulu mata air yang akan dialirkan ke wilayah selatan itu menolak air mereka dialirkan. Kalau memang tak merugikan masyarakat dan yang terjadi hanya provokasi, maka kata gubernur, proyek tersebut tak boleh berhenti.

“Kalau itu berhenti, tidak jadi ya ndak bisa dibangun daerah kita. Yang namanya provokasi itu ada dimanamana. Orang-orang yang ingin mendapatkan keuntungan sesaat juga ada. Kalau kita menyerah kepada mereka ya ndak bisa, tidak akan berjalan. Ini menurut saya sebuah ujian juga kepada pemerintah daerah untuk menyelesaikan masalah Trengwilis ini dengan penyelesaian yang baik,’’ imbuhnya.

Sebenarnya, untuk penanganan krisis air bersih yang ada di wilayah selatan Lotim itu sudah ada sarana prasarana yang telah disiapkan.

Namun, karena sumber mata air dari hulunya yakni Trengwilis terhambat lantaran penolakan masyarakat sehingga air belum dapat dialirkan.

Menurut gubernur, perlu ada sosialisasi yang baik kepada masyarakat yang menolak proyek tersebut. Sehingga mereka menjadi paham dan mengerti. “Ada penolakan dari masyarakat yang tidak disosialisaikan dengan baik. Sehingga mereka menangkap kesan kalau air mereka dialirkan ke selatan maka mereka yang akan kering. Padahal kan tak begitu. Ada hitunghitungannya,”terangnya.

Asisten III Administrasi Umum dan Kesra Setda NTB, Drs. H. L. Syafi’i, MM mengatakan untuk daerah selatan

Halaman 15

memang sudah dipasangan jaringan perpipaan sejak beberapa tahun terakhir.

Jaringan perpipaan itu dibangun di beberapa desa di wilayah Kecamatan Jerowaru seperti Pemongkong, Sekaroh, Kwang Rundun, Cemare dan lainnya.

“Cuma permasalahannya kasus lama yang belum pernah terselesaikan Trengwilis, yang sumber airnya akan dialirkan ke sana. Kita khawatir pipa ini nanti dirusak masyarakat.

Solusinya mungkin segera kita lakukan koordinasi dengan Pemkab Lotim.

Karena sudah ada solusi di Trengwilis itu sebenarnya.

Tetapi itu yang belum ditindaklanjuti,”tandasnya.

Sementara itu, Ketua PMI NTB, H. Mesir Suryadi mengatakan secara kasat mata, daerah selatan Lotim dan Loteng mulai dari Semoyang sampai dengan Bilelando merupakan daerah yang kering terutama air baku. Yang jadi pemikirannya, perlu ada upaya jangka panjang untuk mengatasi kekeringan yang hampir terjadi tiap tahun melanda daerah tersebut.

Ia mengharapkan penanganan kekeringan terutama krisis air bersih jangan hanya ditangani secara instan.

Namun, upaya jangka panjang seperti jaringan perpipaan juga perlu dipikirkan.

Jaringan perpipaan yang sudah ada dengan memanfaatkan air Bendungan Pandanduri di Lombok Timur serta Bendungan Pengga dan Batujai di Loteng diharapkan dapat menjadi solusi kekurangan air bersih di wilayah selatan tersebut. (nas)

Dewan Pertimbangkan Penambahan Anggaran dalam APBD-P Mataram (Suara NTB) Sampai dengan semester I 2015, masih ada sejumlah SKPD yang lelet dalam pengajuan lelang ke Unit Layanan Pengadaan (ULP) NTB. Hingga 30 Juni, jumlah paket pekerjaan yang belum diajukan lelang sebanyak 82 paket dari total 269 paket tahun 2015 ini.

Kalangan DPRD NTB menyoroti lambannya SKPD mengajukan lelang tersebut.

Sehingga, dalam pembahasan APBD Perubahan 2015, Dewan akan mempertimbangkan penambahan anggaran bagi SKPD yang lelet.

Demikian dikatakan Wakil Ketua DPRD NTB, H. Abdul Hadi, SE, MM dikonfirmasi, Kamis (2/7) kemarin. Menurutnya, Pimpinan daerah seperti Gubernur dan Wakil Gubernur sudah sering mengingatkan pimpinan SKPD untuk segera menuntaskan proses lelang supaya pekerjaan tak menumpuk di akhir tahun anggaran.

“Kami berharap dalam

pembahasan APBD perubahan, paling tidak memang kami minta rekan-rekan komisi untuk lelangnya yang tak bisa ditolerir, mungkin akan menjadi sorotan. Apakah anggarannya di APBD perubahan tak akan kita berikan,” ujar Hadi.

Dikatakan, paket-paket pekerjaan yang harus dilelang melalui ULP dalam APBD murni saja belum diajukan apalagi jika ada penambahan dalam APBD-P. Sehingga, sebagai evaluasi atau punishment bagi SKPD yang lamban mengajukan lelang maka tak akan diberikan tambahan anggaran dalam APBD-P. “Mungkin menjadi warning SKPD akan ada untuk penambahan anggaran yang tak akan direalisasikan bagi rekan-rekan komisi. Kita wanti-wanti, jangan kita tambah lagi pekerjaan yang sebelumnya saja belum diselesiakan.

Kita juga tak bisa menambah anggaran, nanti bisa menjadi barang nganggur, tak bisa

diselesaikan di akhir tahun ataupun asal-asalan diselesaikan akhir tahun,” tambahnya.

Adanya paket lelang yang belum diajukan ke ULP, menurut Hadi, jika melihat tahun sebelumnya disebabkan adanya lelang prencanaan dan pelaksanaan proyek yang bersamaan. Padahal semestinya, lelang perencanaan harus lebih dulu sebelum dilakukan lelang pelaksanaan. Sehingga inilah yang kemungkinan menyebabkan adanya puluhan paket lelang itu belum diajukan ke ULP. Jika paket pekerjaan itu nilai atau pagu anggarannya besar maka pihaknya khawatir tak akan bisa tuntas sampai akhir tahun anggaran. Sehingga pihaknya meminta kepada SKPD dan ULP untuk mendahulukan paket-paket lelang yang nilainya cukup besar untuk lebih didahulukan daripada paket-paket yang nilainya kecil. Sehingga pekerjaan suatu proyek nantinya tak

Dishubkominfo akan Tambah Pemasangan “Voice Horn Traffic” Mataram (Suara NTB) Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika (Dsihubkominfo) Kota Mataram akan menambah pemasangan voice horn traffic atau traffic light yang memiliki suara himbauan ketaatan berlalu lintas di lima sampai tujuh titik.

Saat ini disampaikan Kepala Bidang (Kabid) Perhubungan, Laut, dan Udara Dishubkominfo Kota Mataram, Mahfuddin Noor baru ada tiga voice horn traffic yang dipasang pihaknya. “Insya Allah tahun 2016 akan diadakan lagi pemasangan di lima sampai tujuh titik dan kami prioritaskan di titik lalu lintas yang padat dan ramai,” terangnya.

Dipilihnya titik-titik padat

lalu lintas agar semakin banyak pengendara yang mendengar imbauan yang dikeluarkan oleh traffic light tersebut. “Biar semakin banyak masyarakat yang mendengar dan pesannya lebih mengena,” ujarnya.

Tahun depan rencananya akan dipasang diantaranya di simpang Tanah Aji, perempatan Cakranegara, dan simpang lima Ampenan.

Pemasangan voice horn traffic di tiga titik yang dilaksanakan Bulan April lalu disampaikan Mahmuddin dianggarkan tahun ini. Tiga unit ini dipasang di simpang Bank Indonesia, simpang Kantor Gubernur NTB, dan simpang Sweta.

Pemasangan alat ini menurutnya menjadi salah satu bagi-

an penunjang keselamatan lalu lintas. Alat ini akan mulai berbunyi pada saat lampu merah menyala dengan durasi 20-21 detik. “Pesan itu kita setting dan akan berhenti berbunyi pada saat flashing di malam hari,” ujarnya.

Alat tersebut berfungsi memberi imbauan dan peringatan bagi pengguna jalan agar menaati rambu-rambu lalu lintas seperti penggunaan helm standar, tidak menggunakan ponsel pada saat berkendara, menggunakan sabuk pengaman untuk pengendara mobil dan pesan lainnya.

Mahfuddin mengatakan untuk pemasangan alat ini pihaknya juga bekerja sama dengan Polres Mataram.

Butuh Elemen Pemersatu Dari Hal. 1 ‘’Akibatnya berbagai kelompok yang mengkampanyekan ke-mudharatan dapat bergerak dengan bebas dan semakin berani. Umat Muslim Indonesia membutuhkan elemen yang dapat menyatukan umat untuk berjuang bersama,’’ pesan Gubernur NTB Dr. TGH. M. Zainul Majdi dalam acara pengukuhan Pengurus Wilayah Badan Koordi-

nasi Muballigh se-Indonesia (Bakomubin) Provinsi NTB, Rabu (1/7) malam.

TGH. M. Fauzan Zakaria, Lc, M.Si dilantik menjadi Ketua Bakomubin NTB periode 2015-2019.

Menurutnya, umat Muslim pada dasarnya saling mempercayai satu sama lain. Itulah dasar kekuatan umat Muslim, namun saat ini muncul penyakit saling tidak percaya, baik dengan

ulama, saudara, sehingga terpecah belah.

Untuk itu, gubernur menjelaskan, keberadaan Bakomubin sangat penting, karena harus menjadi elemen penguat kesatuan umat.

“Saya harap Bakomubin dapat menjadi alat dan tempat untuk menyatukan kekuatan umat, karena saat ini sudah terlalu banyak elemen yang melemahkan kesatuan umat,” pesannya. (ham)

Pimpinan SKPD Harus Diberi Sanksi Tegas Dari Hal. 1 sejumlah paket proyek baru separuh jalan hingga berakhirnya tahun anggaran.

“Masak sudah akan masuk anggaran perubahan masih banyak proyek yang belum bisa dilelang. Kan ini menyedihkan, memprihatinkan kita.

Dan ini merugikan masyarakat. Karena keterlambatan lelang itu, tentu pelaksanaan proyek itu akan lambat selesainya. Kalau dia cepat selesai kan masyarakat akan lebih cepat menggunakan atau menikmati hasil pembangunan itu,’’ ujarnya.

Ia menambahkan, keterlambatan dalam mengeksekusi program dalam APBD juga secara tidak langsung akan berpengaruh terhadap roda perekonomian di daerah.

Sebab, dengan berjalannya proyek-proyek pembangunan, biasanya akan terbuka lapangan pekerjaan baru, plus meningkatnya perputaran uang di masyarakat. Pada gilirannya, ini akan meningkatkan daya beli masyarakat NTB. Karenanya, jika proyek

tersebut lamban dieksekusi, akan timbul kerugian yang berantai. Karena itulah, ia menegaskan pejabat-pejabat yang bertanggungjawab mengelola proyek dengan kemajuan yang lamban harus berani mempertaruhkan jabatannya.

“Masak itu terus terjadi setiap tahun. Kita berharap jangan perilaku mereka yang lambat-lambat terus dipelihara sehingga membuat Gubernur terus marah.. Kalau diulang lagi hal yang sama, kita minta pejabatnya diganti saja.

Karena artinya dia tidak mampu bekerja kan.”

Dikonfirmasi terpisah, Anggota Komisi II (Bidang Perekonomian) DPRD NTB, Ir. Made Slamet, MM menilai jika kinerja SKPD seperti yang tergambarkan saat ini maka bisa dipastikan sisa anggaran di APBD Perubahan tahun depan akan kembali membengkak. “Sampai sekarang yang program di APBD murni saja masih banyak yang belum diproses, sekarang sudah mau (pembahasan) APBD Perubahan,” ujarnya.

Politisi PDIP ini menegaskan, pihaknya sudah beberapa kali mengingatkan melalui pemandangan umum fraksinya terkait persoalan ini. Menurutnya, fenomena ini juga tak terlepas dari kebijakan pergantian pimpinan SKPD yang tidak tepat waktunya.

“Semestinya melakukan mutasi itu melihat timing-nya.

Jangan sampai belum sempat bekerja, sudah diganti pejabat baru. Karena tidak semuanya yang baru ditempatkan itu bisa langsung on the track. Ada yang masih meraba-raba juga.

Ada yang merasa dirinya ditempatkan di posisi yang kurang pas,” ujarnya.

Faktor lain yang menjadi pemicu adalah buruknya kualitas perencanaan anggaran di NTB. Selain itu, tak sedikit pejabat yang terlalu berhatihati dalam mengambil kebijakan karena takut berurusan dengan aparat penegak hukum. “Apalagi ini menjelang Pilkada. Tapi kalau begitu sebenarnya bisa saja berkoordinasi dengan BPK. Selama ini kan itu tidak pernah dilakukan,” ujarnya. (aan)

menumpuk di akhir tahun.

“Jangan pekerjaan yang menumpuk di akhir tahun, itu tidak efisien. Jadi harga barang menumpuk di akhir tahun, tenaga kerja habis dipakai akhir tahun. Pekerjaan kemudian menjadi tanda tanya apakah berkualitas atau tidak. Ini kan menjadi kekhawatiran kami di tim pengawasan,” imbuhnya.

Selain itu, politisi PKS ini juga meminta ULP benar-benar cermat dalam meyeleksi rekanan yang menjadi pemenang sebuah proyek. Disamping itu, harus aktif melakukan pengecekan ke lapangan mengenai perkembangan atau progress suatu pekerjaan yang dilaksanakan rekanan.

Data yang dihimpun Suara NTB, sampai dengan 30 Juni 2015, sebanyak 82 paket pekerjaan belum diajukan ke ULP NTB. Beberapa SKPD yang belum mengajukan lelang antara lain Biro Umum sebanyak 7 paket dari 11 paket

lelang. Sekretariat DPRD sebanyak 1 paket belum diajukan lelang dari 3 paket lelang.

Dikpora sebanyak 9 paket dari 12 paket lelang, Dinas Kesehatan 4 paket dari 10 paket lelang tahun ini.

Selanjutnya, Dishubkominfo sebanyak satu paket dari satu paket pekerjaan yang ada tahun ini. Disbudpar sebanyak 11 paket dari 14 paket lelang, Dinas Pu sebanyak 18 paket dari 110 paket lelang, Disperindag 2 paket dari 3 paket lelang, Dinas Pertanian TPH sebanyak 6 paket dari 11 paket lelang, Disnakeswan sebanyak 9 paket dari 13 paket lelang, Dislutkan sebanyak 3 paket dari 4 paket lelang.

Kemudian, Dinas Kehutanan sebanyak 1 paket, Dinas Perkebunan 1 paket dari 10 paket lelang, Dispenda sebanyak 1 paket, Bappeda 1 paket dari 3 paket lelang, RSJ sebanyak 3 paket dari 8 paket lelang, Kantor Penghubung 1 paket dan BPBD 3 paket dari 4 paket lelang. (nas)

Truk Masuk Jurang

Satu Orang Tewas, Tiga Luka-luka SumbawaBesar(SuaraNTB)Kecelakaan lalu lintas yang terjadi di jalan raya Jurusan Lenangguar-Orong Telu Selasa (30/6) sekitar pukul 19.00 Wita merenggut nyawa. Kendaraan Mitsubishi Truck kuning dengan nomor polisi EA 8508 H yang dikemudikan Jufri (25) warga RT 3 RW 2 Desa Sebeok, Kecamatan Orong Telu terbalik. Dari kecelakaan tersebut, satu orang meninggal dunia dan tiga orang luka-luka.

Kecelakaan tersebut bermula saat truk melaju dari arah Lenangguar menuju Orong Telu.

Sesampainya di tanjakan, tepatnya di Dusun Teladan, Desa Telaga Kecamatan Lenangguar, mesin truk tersebut mati, sehingga membuat truk mundur ke-

mudian jatuh ke jurang.

Dari kejadian tersebut, Penumpang atas nama Sirajuddin tewas, Irgi Fahrezi Nining dan Susilawati mengalami luka ringan. Sedangkan Rahmawati mengalami luka berat. Kerugian akibat kejadian itu sekitar Rp 2,5 juta.

Kasubag Humas Polres Sumbawa, Iptu Waluyo kepada Suara NTB, Kamis (2/7) kemarin membenarkan terjadinya kecelakaan tersebut. Dimana kasus tersebut sudah ditangani pihak penyidik Unit Lakalantas Polres Sumbawa dan sudah mendatangi Tempat Kejadian Perkara (TKP) untuk melakukan olah TKP. Selain itu sudah mengamankan sopir beserta barang bukti. (ind)

Gubernur Tetapkan NTB Siaga Darurat Kekeringan Dari Hal. 1 kata gubernur dilaksanakan mobilisasi seluruh potensi yang dimiliki di daerah. Tidak hanya pemerintah yang melakukan penanganan, namun juga pihak swasta atau dunia usaha juga harus ikut terlibat. Ia mencontohkan, seperti wilayah Kabupaten Sumbawa Barat yang hampir seluruhnya diprediksi kena kekeirngan serta wilayah Kabupaten Sumbawa bagian selatan. Gubernur meminta PT. Newmont Nusa Tenggara (NNT) ikut secara aktif.

Gubernur mengatakan, daerah-daerah itulah yang perlu dimasukkan oleh Newmont dalam program pemberdayaan masyarakat. Karena, tak mungkin masyarakat diberdayakan jika hak dasarnya belum terpenuhi. ‘’Jadi kita tangani yang paling darurat untuk kepentingan masyarakat. Nanti dikoordinasikan dalam satuan tugas ini,’’ imbuhnya.

Satuan tugas penanganan darurat bencana kekeringan ini, lanjut gubernur diharapkan bisa mengidentifikasi sarana prasarana yang bisa digunakan dalam menangani masalah kekeringan tersebut.

Saat ini, Pemprov NTB, pemda kabupaten/kota dan PDAM hanya memiliki mobil tangki air bersih sebanyak 44 unit.

Untuk menangani daerah kekeringan yang cukup luas, maka membutuhkan armada mobil tangki tambahan. Bahkan, kata gubernur, jika bisa dianggarkan dalam APBD Perubahan 2015 untuk pengadaan mobil tangki air bersih.

Sementara itu, Kepala BPBD NTB, Ir. Wedha Magma Ardhi, M.TP mengungkapkan, berdasarkan indeks risi-

ko bencana saat ini NTB dalam kondisi cukup berat atau risiko tinggi kekeringan.

Dari sembilan kabupaten/kota di daerah ini, hanya Lombok Tengah (Loteng) yang risikonya masih sedang.

Hasil evaluasi penanganan kekeringan tahun 2014 lalu, kata Ardhi, semula diprediksi masyarakat yang terdampak kekeringan sebanyak 889 ribu jiwa. Namun, sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan, hampir 1,3 juta jiwa masyarakat NTB terdampak kekeringan atau yang mendapatkan distribusi air bersih.

Pada tahun lalu, sebenarnya kekeringan hampir merata di seluruh kabupaten/kota di NTB kecuali Kota Mataram.

Dimana kekeringan melanda 52 kecamatan pada 232 desa.

Tahun lalu katanya, Pemprov NTB menetapkan siaga darurat kekeringan mulai I Juni-31 Desember. Dari sembilan kabupaten/kota yang mengalami kekeringan, hanya empat kabupaten yang statusnya menjadi tanggap darurat kekeringan, sementara sisanya siaga darurat kekeringan.

Pada waktu itu dibangun delapan sumur bor di delapan kabupaten/kota kecuali Kota Mataram dan Dompu serta bantuan logistik bagi petani yang mengalami gagal panen seluas 3.000 hektar di Loteng.

Untuk tahun 2015 ini, kekeringan diprediksi melanda 76 kecamatan pada 378 desa.

Diprediksi sebanyak 1,9 juta jiwa masyarakat NTB akan terdampak bencana kekeringan ini. “Curah hujan sudah sangat kering di bawah 20 mm. Beberapa wilayah sudah sangat ekstrim dan sangat panjang,”imbuhnya. (nas)

Telkomsel Berbagi dan Setia Melayani Masyarakat Dari Hal. 1 Pada kegiatan roadshow Ramadhan ‘Berbagi dan Melayani’, di gelar kegiatan berbuka puasa bersama, penyerahan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan. Jajaran Direksi Telkomsel sekaligus meninjau beberapa titik BTS dan pusat pelayanan GraPARI, guna memastikan kesiapan jaringan dan pelayanan Telkomsel di bulan Ramadhan, hingga selama periode mudik dan Idul Fitri.

Direktur Sales Telkomsel Mas’ud Khamid mengatakan, di Mataram kemarin menegaskan, Telkomsel selain fokus memberikan pelayanan berkualitas kepada pelanggan di momen Ramadhan, setiap tahunnya juga menggelar agenda rutin Roadshow Ramadhan, sebagai salah satu upaya untuk turun langsung ke tengah-tengah masyarakat dan berbagi dengan seluruh stakeholders. Diantaranya anak-anak yatim/piatu atau

kurang mampu.

“Kami harap hal positif ini dapat dirasakan kemanfaatannya oleh banyak pihak, sehingga saudara-saudara kita juga dapat menikmati bulan Ramadhan dan Idul Fitri dengan penuh suka cita,” demikian dikemukakan.

Pada kegiatan buka bersama di Masjid At Taqwa Mataram kemarin, hadir langsung Wakil Gubernur NTB, H. Muh. Amin, SH, MH bersama Anak Negeri.

Wakil Gubernur-pun mewakili pemerintah daerah memberikan apresiasi terhadap kegiatan dan bantuan Telkomsel bagi masyarakat NTB. “Kontribusi Telkomsel melalui berbagi dan melayani masyarakat NTB sangat kami syukuri. Kami mendorong Telkomsel tetap membangun infrastruktur telekomunikasi di NTB untuk mendukung Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia atau MP3EI di NTB. sebab NTB menjadi pintu gerbang pariwi-

sata pariwisata Indonesia.

Kami juga mengimbau masyarakat NTB untuk bersama-sama menjaga infrastruktur telekomunikasi milik Telkomsel karena inilah aset milik kita bersama, milik Republik Indonesia,” katanya dalam sambutan.

Sebelumnya, Telkomsel telah berbagi takjil Ramadhan, berupa 20 ton kurma yang dilakukan secara simbolis di Masjid Istiqlal Jakarta, selanjutnya disalurkan ke 8 masjid dari 8 kota yang mewakili daerah dari ujung barat sampai ujung timur Indonesia.

Hajatannya agar dapat dinikmati oleh masyarakat umum saat berbuka puasa.

Masjid-masjid tersebut diantaranya, Masjid Raya Baiturrahman (Aceh), Masjid Agung Jawa Tengah (Semarang), Masjid Nasional Al Akbar (Surabaya), Masjid AlMarkas Al-Islami (Makassar), Masjid At-Taqwa (Mataram), Masjid Al-Akbar (Sorong), dan Masjid Istiqlal (Jakarta).

Dibagian lain, guna meningkatkan dan menjamin kenyamanan pelanggan selama momen Ramadhan dan Lebaran 2015, pada program Telkomsel Siaga “Selalu Berbagi dan Melayani”, Telkomsel menghadirkan layanan lengkap bagi pelanggan. Diantaranya, meliputi kesiapan jaringan di sepanjang jalur mudik dan wisata, Program Mudik Bareng, ProgramUndian Telkomsel Siaga dan Program Device Bundling edisi Ramadhan.

Informasi lengkap mengenai layanan dan program Telkomsel Siaga 2015, termasuk informasi terkait Ramadhan dan panduan mudik pun dapat diakses dengan mudah melalui aplikasi digital ‘Telkomsel Siaga’ yang berisi satu layanan terpadu.

Aplikasi ini dapat diunduh di Google Play (Android) dan Blackberry App, serta dalam waktu dekat akan dapat dinikmati melalui App Store (IOS). Selain melalui aplika-

si, pelanggan juga dapat mengakses layanan Telkomsel Siaga melalui UMB *123#.

Di bulan yang penuh berkah ini, Telkomsel juga berbagi dengan masyarakat dan pelanggan yang akan melaksanakan mudik, dengan menyediakan lebih dari 3.400 tiket gratis ‘Mudik Bareng’ menggunakan moda transportasi Pesawat, Kereta, Bus dan Kapal Laut dengan lokasi keberangkatan di 11 kota berbeda, yaitu Jakarta, Medan, Batam, Lampung, Balikpapan, Makassar, Jayapura, Ambon, Sorong, Timika, dan Sampit. Pelanggan yang berminat dapat mengikuti program ini dengan melakukan Lelang Poin melalui *700*123#.

“Kami harap hal positif ini dapat memberikan manfaat kepada banyak pihak, dan dapat menularkan semangat berbagi dan melayani kepada masyararakat luas, kapan pun dan di mana pun,” demikian Mas`ud mengungkapkan program-program special Telkomsel.(bul/*)

Jumat, 3 Juli 2015

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

(ant/Bali Post)

PELEPASAN JENAZAH KORBAN HERCULES DI YOGYAKARTA - Sejumlah anggota TNI membawa peti jenazah anggota TNI yang menjadi korban kecelakaan pesawat Hercules C-130 di Medan saat upacara pelepasan jenazah secara militer di Lanud Adisutjipto, Yogyakarta, Kamis (2/7). Sebanyak 7 peti jenazah tersebut selanjutnya diantar ke rumah duka masing-masing korban yakni di Yogyakarta dan Boyolali.

TNI AU Ganti Kerusakan Bangunan Akibat Tertimpa Hercules Medan (Suara NTB) Kepala Staf TNI Angkatan Udara (KSAU) Marsekal TNI Agus Supriatna menegaskan pihaknya akan mengganti semua kerusakan bangunan milik warga dalam peristiwa jatuhnya pesawat Hercules C-130 di kawasan Padang Bulan, Medan, Selasa (30/6).

Usai meninjau persemayaman jenazah penumpang Hercules di hanggar Lanud Soewondo Medan, Rabu, marsekal berbintang empat itu mengatakan pihaknya akan berkoordinasi dengan pemilik bangunan yang berada di Kelurahan Mangga, Kecamatan Medan Tuntangan, yang rusak tersebut.

“Itu jelas tanggung jawab kita, nanti itu ada (ganti rugi), akan kita koordinasikan dengan pemilik rumah, termasuk mobil yang tertimpa,” katanya.

Selain pemilik bangunan, kata dia, TNI Angkatan Udara juga memberikan bantuan terhadap keluarga prajurit TNI

yang gugur dalam peristiwa tersebut.

Menurut dia, bantuan dari asuransi tersebut juga akan diberikan kepada keluarga atau anak prajurit TNI yang ikut tewas dalam kecelakaan itu.

“Kalau korbannya TNI, sudah ada aturan asuransinya. Keluarganya, anaknya, juga sudah ada asuransi,” ujar KSAU. Ketika ditanyakan tentang adanya “penumpang gelap” dengan membayar dalam jumlah tertentu agar bisa menumpangi pesawat militer itu, KSAU membantah adanya kemungkinan tersebut.

Sesuai aturan di lingkungan

TNI Angkatan Udara, kata dia menegaskan, tidak ada keharusan untuk membayar bagi warga sipil yang ingin menumpangi pesawat Hercules.

Dalam aturan TNI Angkatan Udara, tidak diperbolehkan adanya pembayaran untuk naik pesawat Hercules, melainkan hanya berupa izin, termasuk bagi keluarga prajurit TNI. Dia menegeaksna bahwa jika ada warga yang bukan keluarga prajurit TNI dalam pesawat Hercules, berarti ada oknum yang sengaja melanggar aturan tersebut.

“Itu oknum, peraturannya tidak boleh, nanti akan selidiki,” ujar KSAU. (ant/ Bali Post)

Menhub: Pemerintah Tidak Ganti Rugi Korban Hercules Jakarta (Suara NTB) Menteri Perhubungan Ignasius Jonan mengatakan asuransi atau pun ganti rugi dari Pemerintah terhadap korban dan keluarga penumpang Hercules C-130 tidak berlaku, karena itu merupakan pesawat militer.

“Saya kira tidak (ada ganti rugi) kalau dari Kementerian Perhubungan. Sejauh yang saya tahu itu untuk penerbangan komersial saja. Kalau ini ditangani TNI AU, jadi di luar kewenangan kami,” kata Jonan di Kantor Wakil Presiden Jakarta, Rabu.

Menurut Jonan, berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, ketentuan ganti rugi dan asuransi Jasa Raharja hanya berlaku untuk penerbangan komersial.

“Itu tidak diatur di UU Penerbangan kita, yang diatur itu mencakup penerbangan sipil

bukan penerbangan militer,” tambahnya.

Sementara itu, Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan Pemerintah akan memberikan santunan kepada korban dan keluarga korban kecelakaan pesawat militer jenis Hercules C-130 yang jatuh di kawasan pemukiman penduduk di Kota Medan, Sumatera Utara.

Terhadap korban sipil dalam kecelakaan tersebut, Wapres mengatakan Pemerintah akan memberikan santunan. Namun jumlahnya masih akan dihitung dan dikaji lebih lanjut.

“Untuk warga sipil tentu Pemerintah akan menyantuni, tergantung kondisinya. Kita belum tahu aturannya,” tambahnya.

Selasa (30/6) pukul 11.00 WIB, sebuah pesawat jenis Hercules C-130 dengan nomor ekor A-1310 jatuh di Jalan

Jamin Ginting Medan.

Pesawat yang akan terbang menuju Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau baru terbang beberapa menit dari Lanud Soewondo Medan.

Tim Disaster Victim Indentification (DVI) Polri RSUP Adam Malik Medan masih mengidentifikasi potongan tubuh tersebut untuk disesuaikan dengan bagian lainnya guna mengungkap identitas korban.

Kepala Penerangan dan Perpustakaan Lanud Soewondo Medan Mayor Sus Jhoni Tarigan mengatakan, total isi pesawat tersebut secara keseluruhan sebanyak 122 orang yang terdiri dari 110 penumpang dan 12 kru.

Jumlah 122 penumpang itu terdiri dari 39 prajurit TNI (33 TNI-AU dan enam TNI-AD), serta 83 penumpang sipil yang merupakan keluarga TNI. (ant/Bali Post)

Harta Kekayaan Calon Panglima TNI Capai Rp 7,1 Miliar Jakarta (Suara NTB) Jenderal TNI Gatot Nurmantyo yang disetujui oleh 10 fraksi di Komisi I DPR menjadi Panglima TNI diketahui memiliki harta kekayaan mencapai Rp7,11 miliar dan 8.200 dolar AS. Berdasarkan laman acch.kpk.go.id, Gatot terakhir menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) pada 29 Maret 2010 saat menjabat sebagai Gubernur Akademi Militer TNI Angkatan Darat.

Harta Gatot terdiri atas harta tidak bergerak senilai Rp 4,7 miliar berupa tanah dan bangunan di dua lokasi di Jakarta Timur, tujuh lokasi di kabupaten Bogor, satu lokasi di kabupaten Maluku Tengah, dua lokasi di kabupaten Sukabumi, satu lokasi di Jakarta Utara dan satu lokasi di Jakarta Selatan.

Selanjutnya ada juga alat transportasi berupa mobil Toyota Harrier dan Toyota Alphard senilai Rp1,05 miliar

(ant/Bali Post)

Gatot Nurmantyo

dan logam mulia sejumlah Rp46 juta.

Ia pun masih memiliki harta berupa giro dan setara kas lain sejumlah Rp1,288 miliar dan 8.200 dolar AS sehingga total hartanya mencapai Rp7,114 miliar dan 8.200 dolar AS. Gatot diketahui pernah menjabat sebagai Pangdam V Brawijaya pada 2010-2011,

Komandan Pembinaan Doktrin Pendidikan dan Latihan (Dankodiklat) TNI AD 20112013, Panglima Komando Strategis Cadangan (Pangkostrad) TNI AD 2013-2014 dan terakhir Kepala Staf TNI AD 2014-2015.

Komisi I DPR pada Rabu (1/ 7) menyetujui pencalonan Gatot sebagai Panglima TNI berdasarkan tiga pertimbangan.

Pertimbangan pertama adalah persyaratan administrasi dari seluruh penelaahan tidak ada masalah.

Kedua, paparan visi, misi, dan program Gatot menunjukkan hal penting yaitu menggambarkan dan mencerminkan pengetahuan tentang aspek geopolitik dan geostrategis kawasan global yang menjadi tren perubahan.

Ketiga, pandangan Gatot yang dinilai dapat melakukan konsolidasi secara institusi seperti personel doktrin dan alat utama sistem pertahanan (alutsista). (ant/Bali Post)

Wapres Imbau Pemda Tidak Tambah Pegawai Jakarta (Suara NTB)Wakil Presiden Jusuf Kalla mengimbau pemerintah daerah untuk tidak lagi menambah pegawai jika memang tidak diperlukan.

Hal itu disampaikan dalam acara Rapat Kerja Nasional Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Tahun 2015.

“Banyak daerah defisit karena PAD (pendapatan asli daerah) rendah, maka daerah mulai dari sekarang harus mengurangi rencana tidak penting. Untuk jangka panjangnya, daerah jangan menambah pegawai,” kata Wapres di Jakarta, Kamis (2/7).

Wapres mencontohkan masalah utang yang membelit Yunani saat ini disebabkan oleh pengeluaran rutin untuk tunjangan kesejahteraan yang tidak sebanding dengan pemasukan negara tersebut.

“Salah satu masalah di Yunani adalah terlalu banyak pegawai, terlalu mahal membayar tunjangan, pensiun dan dana dana sosial. Itu memang penting, tetapi jangan berlebihan sehingga malah menjadi beban pemerintah,” jelasnya.

Di hadapan para sekretaris daerah dan perwakilan badan anggaran DPRD, Wapres meminta pemda benar-benar mengevaluasi anggaran prioritas daerah.

“Daerah harus mengevaluasi mana prioritas, mana yang tidak. Kalau ada persoalan di APBN, pasti yang dikurangi itu jatah kementerian/lembaga, bukan dana transfer daerah yang sebagian besarnya untuk bayar gaji,” jelasnya.

Terkait evaluasi APBD, Wapres mengingatkan hal itu tidak melulu terkait daya serap, melainkan dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi di daerah.

“Evaluasi itu kita tidak hanya bicara daya serap, tetapi impact-nya yang sangat berbahaya kalau itu terlambat,” kata Wapres dalam sambutannya.

Dia menjelaskan dana transfer ke daerah yang selama ini dikucurkan pemerintah pusat seharusnya digunakan untuk pembangunan infrastruktur dan perekonomian.

Berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri, penyerapan anggaran daerah dalam semes-

ter pertama tercatat mencapai 25,92 persen.

Mendagri Tjahjo Kumolo berharap di semester kedua dapat mencapai lebih dari 50 persen.

“Kami melaporkan dari data

yang kami serap dan kami himpun, per tanggal 30 Juni penyelenggaran anggaran pembangunan daerah menccapai 25,92 persen. Kami berharap semester kedua target Kemendagri di

atas 50 persen,” kata Tjahjo.

Laporan evaluasi anggaran daerah semester pertama tersebut akan dibahas dalam sidang Kabinet paripurna di Istana Negara, Kamis. (ant/Bali Post)