HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK SUMBAWA ECERAN Rp 3.000
Rp. 50.000 Rp. 55.000
16 HALAMAN
SUARA NTB Pengemban Pengamal Pancasila
SELASA, 4 FEBRUARI 2014
NOMOR 274 TAHUN KE 9 Online :http://www.suarantb.com E-mail: hariansuarantb@gmail.com
TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257
Dewan Siap ’’Hearing’’ dengan Pelaku Pariwisata
Pers Diminta Tidak Patah Semangat Mataram (Suara NTB) Para pelaku pariwisata bersurat meminta kesempatan untuk dengar pendapat atau hearing dengan DPRD NTB terkait ancaman kerusakan lingkungan di NTB. DPRD NTB pun berkomitmen akan segera mengagendakan kegiatan itu. Sementara itu, kalangan pers di NTB diminta tidak patah semangat untuk terus menyuarakan penyelamatan lingkungan dari kerusakan meski saat ini tengah berlangsung proses gugatan terhadap Harian Umum Suara NTB yang memberitakan tentang kerusakan lingkungan.
Jakarta (Suara NTB) Sebanyak 19 gunung api ini berstatus Waspada (Level II) yaitu ada kenaikan aktivitas di atas level normal. Salah satu dari 19 gunung api yang naik satusnya dari normal ke
Waspada adalah Gunung Sangeangapi di Kecamatan Wera, Kabupaten Bima. ‘’Ke 19 gunung status Waspada (level II) yaitu Kelud, Raung, Ibu, Lewotobi Perempuan, Ijen, Gamkonora, Soputan, Sangeangapi, Papandayan, Dieng, Seule-
Kepada Suara NTB, Senin (3/2) kemarin, Sekretaris Komisi II DPRD NTB, Mori Hanafi, SE, M.Comm menjelaskan pihaknya memang sempat melakukan komunikasi informal dengan para pelaku pariwisata menyangkut persoalan ini. Karena itulah, ia mengan-
wah Agam, Gamalama, Bromo, Semeru, Talang, Anak Krakatau, Marapi, Dukono, dan Kerinci,’’ kata Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB, Sutopo Purwo Nugroho dalam rilisnya, Senin (3/2). Sutopo menyebutkan, ada 127 gunung
jurkan agar pembicaraan itu ditindaklanjuti dengan proses dengar pendapat guna menghimpun masukan dari para pelaku pariwisata tersebut. Kemarin, para pelaku pariwisata yang terhimpun dalam PHRI dan LHA NTB, Bersambung ke hal 5
api aktif di Indonesia. Satu gunung berstatus Awas (level IV) yaitu Gunung Sinabung sejak (24/11) lalu. Tiga gunung status Siaga (level III) yaitu Karangetang, Lokon, dan Rokatenda. Bersambung ke hal 5
(Suara NTB/ars)
TO K O H
GUNUNG SANGEANGAPI - Gunung Sangeangapi, di Kecamatan Wera, Kabupaten Bima dinaikkan statusnya menjadi Waspada. Tampak Gunung Sangeangapi yang gambarnya diambil beberapa waktu lalu.
Ratusan Kali Gempa Tremor
KEPALA BPK RI Perwakilan NTB, H. Eldy Mustafa, SH, MH mengatakan banyak rekomendasi BPK atas Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Bersambung ke hal 5
POS pemantauan aktivitas Gunung Sangeangapi di Kecamatan Wera Kabupaten Bima, merilis informasi peningkatan status gunung setinggi 1.949 meter atau 6.394 kaki itu. Dengan adanya pen-
ingkatan status dimaksud, masyarakat yang tinggal di Desa Sangiang diminta untuk tetap waspada, sampai ada imbauan untuk evakuasi jika status naik menjadi siaga. Bersambung ke hal 5
Kasus Suap Jaksa Subri (Suara NTB/dok)
15 Saksi Diperiksa, Tersangka Belum Bertambah Mataram (Suara NTB) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), hingga Senin (3/2) kemarin, telah memeriksa sedikitnya 15 orang saksi. Ke 15 saksi merupakan saksi-saksi yang diperiksa untuk tersangka Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari)
Praya non aktif, Subri, SH.MH dan pengusaha Lusita Ani Razak. ‘’Jumlah saksi yang sudah kita periksa sekitar 15 orang,” sebut Juru Bicara KPK, Johan Budi, SP kepada Suara NTB via telepon seluler, Bersambung ke hal 5
Kadis PU Lotim Diperiksa Kejaksaan Mataram (Suara NTB) Tim penyidik Kejati NTB semakin gencar mengusut dugaan penyimpangan pada pembangunan Dermaga Labuhan Haji, Lombok Timur (Lotim). Selain telah menetapkan tiga tersangka, pemeriksaan para pejabat yang terlibat langsung dalam mega proyek senilai Rp 82 miliar itu juga dimintai keterangan. Senin (3/2) kemarin, Kepala Dinas (Kadis) PU Lotim, Marhaban dan seorang saksi lainnya diperiksa tim Pidsus Kejati NTB dan pemeriksaan berlangsung dari pagi. Kadis PU sempat istirahat di kantin, kemudian masuk lagi ke ruangan pemeriksaan sekitar pukul 13.00 Wita. Ketika dikonfirmasi, Marhaban yang menggunakan ko-
stum cokelat itu enggan berkomentar dan mengarahkan agar pertanyaan itu disampaikan ke pihak Kejaksaan. ‘’Nanti, tanya saja di atas (Pidsus),” terangnya. Sampai di lantai dua, langsung masuk ke ruangan pemeriksaan. Kasi Penkum dan Humas Kejati NTB Made Sutapa, SH menjelaskan, pemeriksaan Kadis PU Lotim, dalam kapasitasnya sebagai tim supervisi dalam proyek yang pembangunannya dimulai Tahun 2007 itu. Saat menjadi supervisi, ketika itu dia menjabat sebagai Kabid Fisik di Bappeda Lotim. ‘’Dia sekarang diperiksa sebagai saksi untuk melengkapi pemeriksaan tersangka lain,” kata Sutapa. Bersambung ke hal 5
DIPERIKSA - Kadis PU Lotim, Marhaban memenuhi panggilan Kejati NTB untuk diperiksa sebagai saksi. (Suara NTB/ars)
Dugaan Manipulasi Absensi THL
Makbul Ma’shum : Kuasa Pengguna Anggaran di Eselon III Mataram (Suara NTB) Kasus dugaan manipulasi absensi Tenaga Harian Lepas (THL) pada Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Mataram, terus bergulir. Sejumlah pihak telah diklarifikasi pihak Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB, terkait dugaan manipulasi absensi keuangan daerah akibat pembayaran lebih untuk THL sekitar Rp 1,9 miliar. Mantan Kepala Dinas PU,
yang sekarang menjabat sebagai Kepala Dinas Pertamanan Kota Mataram, Ir. Makbul Ma’shum ketika dikonfirmasi di kantornya, Senin (3/2) mengatakan, mengenai jumlah dan total THL yang ada yang memiliki wewenang sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yakni eselon III dalam hal ini Kepala Bidang Pengairan. Ditambahkan, dirinya tidak memiliki wewenang untuk menanda-
tangani kuitansi pembayaran. “Kalau itu saya tidak tahu, karena KPA-nya adalah eselon III,” ungkap Makbul Ma’shum. Dikatakan, dirinya sebagai kepala dinas pada saat itu, hanya sebagai pengguna anggaran (PA), karena sudah ada pelimpahan kewenangan pada kepala bidang masing – masing. Makbul Ma’shum mengakui tidak tahu persis jumlah dan total pembayaran THL
pada saat dirinya menjabat sebagai Kepala Dinas PU. ‘’Kalau ditanya detailnya, saya tidak tahu persis berapa jumlah dan pembayaran THL,’’ akunya. Soal laporan pertanggungjawaban setiap tahunnya, Bersambung ke hal 5 Makbul Ma’shum (Suara NTB/cem)
C.03.08.13
Belum Ditindaklanjuti