Snt04022016

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.75.000 SUMBAWA Rp.80.000 ECERAN Rp 4.500

SUARA NTB

KAMIS, 4 FEBRUARI 2016

Pengemban Pengamal Pancasila

16 HALAMAN NOMOR 275 TAHUN KE 11 Online :http://www.suarantb.com E-mail: hariansuarantb@gmail.com

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

(Suara NTB/humaspoldantb)

DRONE – Foto udara kamera drone menunjukkan proses menjinakkan bom dalam rangkaian latihan penanganan TKP peristiwa terorisme di Lapangan Gajahmada Polda NTB, Rabu (2/3). Kegiatan ini merupakan pelatihan untuk mengukur kesiapan personel mengantisipasi aksi terorisme.

DBHCHT Diduga Bermasalah di Semester II lai terlihat dari kejanggalan pada laporan keuangan dari Bappeda NTB saat itu kepada Kementerian Keuangan RI. ‘’Ini dijadikan dasar ditingkatkannya kasus menjadi penyidikan,” kata sumber, yang juga sebelumnya penjelasan sama dibenarkan ketika Suara NTB mengkonfirmasi ke Aspidsus Kejati NTB Suripto Irianto, SH. Menurut Suripto, bahwa penggunaan dana Rp 33 miliar lebih yang ditemukan realisasi bersihnya Rp 32 miliar itu, diduga

Mataram (Suara NTB) Awal indikasi adanya masalah pada penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) NTB, diduga laporan keuangan di semester II. Dari dokumen ini kemudian dijadikan dasar Kejaksaan meningkatkan status kasus ini ke tingkat penyidikan.

Dari dokumen yang diperoleh Suara NTB, laporan keuangan penggunaan DBHCT semester II itu untuk tahun anggaran 2013, per tanggal 31 Desember. Di mana, dari dua program kegiatan besar, salah satunya masuk penggunaan untuk dana irigasi

TO K O H

sen atau 33.564.230.498. Satker pelaksana Dinas Pekerjaan Umum (PU) NTB. Hanya saja, pada poin penggunaan anggaran ini diberi tanda oleh penyidik Pidsus Kejakasan Tinggi NTB. Sumber Suara NTB menyebut, indikasi masalahnya mu-

Tujuh Bupati dan Walikota Terpilih Dilantik 15 Februari 2016

Anggaran Pembangunan Kantor Gubernur Diduga Siluman

Tidak Ada Intervensi

Mataram (Suara NTB) Anggaran pembangunan Kantor Gubernur NTB, senilai Rp 33 miliar diduga tidak jelas alias siluman. Pasalnya, anggaran untuk membangun gedung empat lantai itu muncul tiba-tiba dalam dokumen APBD 2016. Padahal anggaran tersebut sebelumnya tidak pernah dibahas di Badan Anggaran (Banggar) DPRD NTB. Ketua DPRD NTB sekaligus merangkap sebagai Ketua Banggar, H. Umar Said, S.Ag yang dikonfirmasi terkait hal tersebut, membenarkan bahwa anggaran untuk pembangunan Kantor Gubenur NTB senilai Rp 33 miliar tersebut tidak pernah dibahas di Banggar.

(Suara NTB/ars)

Prasetijo Utomo

‘’Nah untuk pembangunan kantor gubernur itu, tidak ada pernah dibahas di Banggar.

Bagaimana bisa disahkan, tidak mungkin tanpa melewati pembahasan di Banggar. Karena secara prosedur anggaran, itu tidak boleh, tetap harus melalui Banggar,” tegasnya ketika dikonfirmasi usai Sidang Paripurna DPRD NTB, Rabu (3/2) kemarin.

Akan tetapi, Umar Said menampik jika anggaran untuk pembangunan Kantor Gubernur NTB itu dikatakan siluman, meskipun tidak pernah dibahas di Banggar.

Karena menurutnya, hal tersebut sudah dibahas di komisi-komisi sebagai lembaga teknis.

Bersambung ke hal 15

Mataram (Suara NTB) Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengemukakan, pelantikan kepala daerah tingkat dua terpilih, yakni bupati dan walikota rencananya akan dilantik secara serentak pada tanggal 15 Februari mendatang. Sementara gubernur dan wakil gubernur terpilih pada Pilkada serentak 9 Desember 2015 lalu, akan dilantik oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi), di Istana Negara,

Perpecahan di Fraksi Golkar Semakin Memuncak

KO M E N TTAA R Kembangkan ”Horti Park”

Mataram (Suara NTB) Suhu perpecahan di tubuh partai berlambang pohon beringin kian memuncak, menyusul rencana DPD Partai Golkar NTB kubu Aburizal Bakrie (ARB) akan merombak komposisi Fraksi Golkar di DPRD NTB. Gelagat perpecahan di internal Fraksi Golkar DPRD NTB semakin memuncak, terlihat jelas saat sebagian besar

PEMPROV NTB dan Pemkab Lombok Tengah (Loteng) mengajukan izin pengelolaan lahan eks kebun kopi seluas 355 hektar. Lahan perkebunan kopi yang dulunya dikelola oleh PT. Trisno Kenangan dalam bentuk Hak Guna Usaha (HGU) itu, sekitar 100 hektar lebih telah dikembangkan sebagai horti park.

“Saran Kanwil BPN didaftar dulu di BPN Lombok Tengah, kemudian ditembus(Suara NTB/dok) kan ke Kanwil BPN NTB. HaHusnul Fauzi sil pembahasan kita dengan Bapak Gubernur , dengan tim Pak Sekda waktu itu meminta bagian pengelolaan yang 355 hektar, 100 hektar adalah horti park untuk provinsi. Sisanya Lombok Tengah silahkan (dikembangkan),” kata Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura (Distan TPH) NTB, Ir. Husnul Fauzi, M.Si dikonfirmasi Suara NTB, Rabu (3/2) siang kemarin di sela-sela mengikuti rapat paripurna di DPRD NTB. Bersambung ke hal 15

anggota Fraksi Golkar buruburu meninggalkan sidang paripurna yang belum selesai Rabu (3/2) siang kemarin.

Wakil Ketua DPD Golkar NTB kubu ARB, L. Satriawandi, ST yang ditemui oleh Suara NTB di sela-sela sidang paripurna sedang berlangsung mengatakan bahwa ia dan beberapa angota fraksi dipanggil untuk menghadiri rapat yang

diggelar oleh DPD Golkar NTB Rabu siang kemarin. ‘’Ya kita akan rapat ini di DPD, kita dipanggil untuk turun, ada rapat di DPD sekarang, agendanya saya belum tahu,’’ katanya.

Lebih lanjut secara insplisit L. Satriawandi mengatakan bahwa situasi di tubuh Fraksi Golkar saat ini sedang dalam kondisi memanas, Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/dok)

PENYELIDIKAN proyek gedung evakuasi bencana di Kabupaten Lombok Utara (KLU) masih bergantung pada perkembangan dari ahli konstruksi. Tim penyidik masih menunggu hasil uji laboratorium Institut Teknologi Surabaya (ITS). ‘’Kalau hasil uji lab sudah ada, kita akan lakukan gelar perkara,’’ kata Direskrimsus Polda NTB, Kombes Pol. Prasetijo Utomo, SIK, M.Si Rabu (3/2) kemarin.

Posisi pihaknya saat ini justru sedang menunggu hasil uji lab itu.

Karena hanya dengan data dari ahli itu, Bersambung ke hal 15

desa. Alokasi dana irigasi desa masuk dalam program Peningkatan Kualitas Bahan Baku dengan nomenklatur Standarisasi Kualitas Bahan Baku. Nilainya mencapai Rp 33.804.350.439. Realisasi anggaran pada poin ini memuaskan, mencapai 99,29 per-

tidak bisa dipertanggungjawabkan.

Angka Rp 32 miliar diperoleh Kejaksaan berdasarkan laporan keuangan Pemprov NTB yang disampaikan kepada Kementerian keuangan, dengan angka detail Rp 32.715.920.389.

Memperkuat status kasus menjadi penyidikan menurut sumber tadi, ketika Dinas PU NTB membuat surat sanggahan terkait laporan keuangan Bappeda NTB. Bersambung ke hal 15

L. Dirjaharta

Jakarta pada 11-12 Februari mendatang.

Dikutip dari laman Sekretariat Kabinet, www.setkab.go.id, semula ada wacana pelantikan bupati/walikota juga dilakukan di Istana Negara. Namun ia tidak menutup kemungkinan tersebut batal.

Jika batal, maka para bupati/ walikota hasil Pilkada serentak akan dilantik di ibu kota provinsi masing-masing.

Dalam Pilkada serentak 9 Desember 2015 lalu, sebanyak tujuh kabupaten/kota melaksanakan Pilkada serentak.

Artinya, tujuh kepala daeah terpilih akan dilantik pada 15 Februari mendatang.

Kepala Biro Pemerintahan Setda NTB, Drs. L. Dirjaharta, M.Si yang dikonfirmasi mengenai jadwal pelantikan tujuh bupati/walikota terpilih di daerah ini mengaku belum mendapatkan informasi resmi. Namun, rencana pelantikan kepala daerah terpilih pada pertengahan Februari ini sudah ada dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Bersambung ke hal 15

Kegiatan Forum Investasi HPN 2016

(Suara NTB/dok)

Wujudkan NTB sebagai Destinasi Wisata Utama dan Poros Maritim Dunia

H. Ridwan Syah

Mataram (Suara NTB) Kegiatan Forum Investasi menjadi ikon acara peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2016 di NTB. Kegiatan yang pertama kali dilaksanakan dalam peringatan HPN ini diharapkan mampu mewujudkan NTB sebagai destinasi wisata utama dan poros maritim dunia. ‘’Acara ini pertama kali digelar dalam HPN, sebelumnya tak pernah ada. Ini artinya, dunia pers melihat bahwa NTB memiliki potensi yang luar biasa. Momentum HPN ini yang dihadiri puluhan Dubes dan perwakilan negara sahabat serta 30 jurnalis luar negeri, oleh Pemprov melalui BKPMPT akan dimaksimalkan untuk mengeksplorasi potensi investasi daerah,” kata Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Periz-

inan Terpadu (BKPMPT) NTB, Ir. H. Ridwan Syah, MM, M.TP di sela-sela meninjau lokasi kegiatan Forum Investasi di Hotel Grand Legi Mataram, Rabu (3/2) siang kemarin.

Menurut rencana acara ini dihadiri juga oleh 30 jurnalis asing. Kemudian puluhan investor diundang dalam kegiatan yang akan dilaksanakan pada 8 Februari mendatang.

Menurutnya, kehadiran para tamu asing dalam peringatan HPN tahun ini akan menjadi corong pemerintah daerah dalam mengundang para investor luar negeri untuk

berinvestasi di NTB. Sesuai dengan tema HPN 2016, “Pers Merdeka Mendorong Pariwisata dan Poros Maritim” dinilai sangat cocok dengan produk-produk investasi di NTB. Ridwan mengatakan, sektor pariwisata telah menjadi tulang punggung pembangunan di NTB. Saat ini, NTB sudah mulai masuk dalam pembangunan sektor maritim khususnya terkait dengan rencana pembangunan Global Hub atau Bandar Internasional Kayangan Lombok Utara. Kehadiran Presiden RI, Ir. H. Joko Widodo dan sejumlah menteri kabinet kerja serta para Dubes dan jurnalis, lanjutnya, semakin meyakinkan Pemda mengenai keunggulan yang dimiliki NTB. ‘’Khususnya Lombok yang berada di ALKI II, Bersambung ke hal 15

SUARA MATARAM Nelayan Minta Muara Jangkok Dinormalisasi

Halaman 2

SUARA NTB Kamis, 4 Februari 2016

Data Rumah Kumuh SETIAP tahun Pemkot Mataram memprogramkan perbaikan rumah kumuh atau rumah tidak layak huni (RTLH). Meski demikian jumlah RTLH di Kota Mataram terbilang masih banyak. Berdasarkan data Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) Kota Mataram, jumlah RTLH di Kota Mataram saat ini 1.743 unit yang tersebar di semua kecamatan.

Tahun ini, Kelurahan Cakranegara Selatan juga akan kembali mengusulkan perbaikan RTLH. Untuk itulah pemerintah kelurahan setempat melakukan pendataan terhadap jumlah RTLH. Lurah Cakranegara Selatan, H. M. Ismail, S.Pd menyampaikan berdasarkan hasil pendataan pihaknya, saat ini jumlah RTLH di wilayahnya 52 unit. “Kita data untuk diusulkan perbaikannya ke Pemkot Mataram,” cetusnya.

Lingkungan yang paling banyak terdapat RTLH ini yaitu Seganteng Gubuk Pande 29 unit. Pasalnya di lingkungan ini disampaikan Ismail penduduknya cukup padat. Ia mengatakan setiap tahun pihaknya tetap mengusulkan perbaikan RTLH, dan untuk tahun ini jumlah RTLH yang akan diusulkan pihaknya akan ditentukan setelah ada sosialisasi dari SKPD yang memiliki kewenangan untuk perbaikan RTLH tahun ini.

Walaupun puluhan yang diusulkan, Ismail mengatakan dalam satu tahun yang dapat bantuan perbaikan hanya tiga sampai empat unit. Sehingga tiap tahun pihaknya terus mengusulkan data RTLH yang dimiliki pihaknya. Tahun lalu satu unit rumah juga diperbaiki langsung oleh Kementerian Perumahan Rakyat.

“Itu hanya satu unit yang dapat. Yang dipilih itu warga yang rumahnya asli bedek di Lingkungan Karang Batuaye,” jelasnya. Ismail menambahkan pihaknya mengusulkan lima unit RTLH, tapi hanya satu yang direalisasikan. “Kita usulkan tiga unit di Seganteng tapi ndak ada yang dapat dan dari Lingkungan Batuaye diusulkan dua unit tapi yang dapat satu unit rumah,” jelasnya.

Bantuan yang diterima warga ini berupa material. Ismail mengatakan tim dari kementerian langsung turun ke lapangan memotret rumah warga. “Awalnya koordinasi dengan kami, tapi setelah ditentukan yang dapat bantuan, pusat langsung turun,” ujarnya. (ynt)

(Suara NTB/ynt)

Bantuan Harus Dikawal

(Suara NTB/ist)

CUACA yang tidak bersahabat membuat nelayan Ampenan Kota Mataram, terpaksa absen melaut. Sehingga dengan kondisi itu, nelayan membutuhkan uluran tangan dari Pemerintah untuk menopang kelangsungan hidup mereka hingga Bulan Maret mendatang. Terlebih BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) Kota Mataram telah menetapkan status siaga satu terhadap angin kencang dan gelombang pasang. Kondisi ini diperkirakan berlangsung hingga Bulan Maret mendatang.

Anggota DPRD Kota Mataram dari dapil Ampenan, Baiq Ika Febrianti, SH., MH., kepada Suara NTB di DPRD Kota Mataram, Rabu (3/2) tidak menampik bahwa fenomena itu rutin terjadi setiap tahun. Namun sebagai wakil rakyat, dirinya tidak tinggal diam. Melalui program aspirasi, sudah banyak kelompok nelayan yang diberikan bantuan modal usaha.

Karena seperti diketahui bahwa pesisir Ampenan merupakan salah satu kantong kemiskinan di Kota Mataram. Ika, demikian anggota Dewan termuda ini menyampaikan, sejatinya nelayan tetap mandiri meskipun dihadapkan pada kondisi di mana mereka tidak bisa melaut. Karena, pemberian bantuan modal usaha itu, salah satu hajatnya agar mereka tidak menganggur saat cuaca buruk.

Selama ini, bantuan modal usaha yang paling sering diminta oleh masyarakat nelayan. Bantuan modal usaha, lanjut politisi Golkar ini, dianggap masyarakat nelayan sebagai bantuan yang paling relevan untuk mencegah mereka menganggur saat tidak melaut. Tetapi di sisi lain, masih ada saja nelayan yang meminta bantuan serupa. Padahal, lanjut Ika, jika dikalkulasikan dengan jumlah anggota Dewan dari dapil Ampenan, bantuan modal usaha itu akan terselesaikan.

Bahkan, semua nelayan akan mendapatkan bantuan secara merata. Ika memberi gambaran bahwa dalam tahun 2015 lalu, ia membantu lebih dari 50 kelompok usaha di Ampenan. ‘’Satu kelompok kan anggotanya minimal lima orang,’’ sebutnya. Dan, dapil Ampenan mendudukkan delapan anggota Dewan di DPRD Kota Mataram.

Ika yakin, rekannya sesama anggota Dewan dari dapil Ampenan juga kerap memberikan bantuan serupa kepada kelompok nelayan. Hanya saja, pemberian bantuan itu harus dikawal kelanjutannya.

Sehingga pemberian bantuan modal usaha kepada nelayan, berkontribusi mengurangi angka k e miskinan. (fit)

Mataram (Suara NTB) Nelayan di wilayah pesisir Kota Mataram terkendala tempat menambatkan perahu. Bahkan jika musim angin barat seperti saat ini, nelayan Kota Mataram menambatkan perahu sampai di wilayah Lombok Barat (Lobar). Rencananya Pemkot Mataram akan melakukan normalisasi di sepanjang muara Sungai Jangkok sehingga perahu nelayan bisa masuk dan menambatkan perahunya.

Nelayan mendukung rencana normalisasi ini dan berharap normalisasi tersebut segera direalisasikan. Harapan ini disampaikan salah satu nelayan Ampenan Tengah, Suparman kepada Suara NTB, Rabu (3/2). Suparman mengatakan selama tidak melaut, ia selalu menambatkan perahu di muara Jangkok.

Jika air laut sedang surut, ia dan nelayan lainnya kerap kesulitan menambatkan perahunya. “Kalau posisi air laut sedang kecil atau lagi surut, perahu ndak bisa masuk,” cetusnya saat ditemui di pinggiran Muara Jangkok.

Saat kondisi seperti saat ini dimana air laut pasang pada saat musim angin barat, lebih mudah untuk menambatkan perahu. Sementara pada saat air laut surut, air di Muara Jangkok juga tidak begitu besar sehingga ia harus menunggu volume air menjadi lebih besar agar perahunya bisa masuk ke muara.

Warga Lingkungan Melayu Bangsal, Kelurahan Ampenan Tengah ini menyampaikan cukup banyak perahu yang di-

(Suara NTB/ynt)

PARKIR PERAHU - Perahu nelayan yang diparkir di muara Jangkok yang masuk wilayah Kelurahan Ampenan Tengah, Rabu (3/2). parkir di Muara Jangkok. Bahkan jika musim cuaca seperti saat ini, perahu yang parkir bisa mencapai 50 lebih. “Kami mendukung normalisasi itu karena akan memudahkan nelayan,” ujarnya.

Persoalan sampah yang juga masih banyak di muara menurut Suparman mempengaruhi perahu nelayan. Sampah yang tersangkut di kipas mesin perahu

dapat menyebabkan mesin perahu mati.

Bahkan parahnya, perahu yang mesinnya tersangkut sampah bisa terbalik. “Biasanya sampah bisa kena ke kipas mesin yang ada di bagian bawah perahu. Dan itu bahaya bagi nelayan,” jelasnya.

Pada September 2015 lalu, Penjabat Walikota Mataram, Dra. Hj. Putu Selly Andayani, M.Si meminta muara

Soal Lahan Pemakaman

Pengembang Tawarkan Dua Opsi

Mataram (Suara NTB) Pengembang perumahan menawarkan dua opsi kepada Pemkot Mataram terkait penyediaan lahan pemakaman bagi warga yang tinggal di komplek perumahan yang dibangunnya. Dua opsi ini yaitu memperluas pemakaman umum yang sudah ada di lingkungan sekitar perumahan dan opsi kedua yaitu membebaskan lahan yang khusus diperuntukkan bagi pemakaman sebelum diserahkan ke Pemkot Mataram. Demikian disampaikan Ketua DPD Real Estate Indonesia (REI) NTB, Miftahuddin Ma’ruf, SH kepada Suara NTB, Rabu (3/2).

Miftahuddin mengatakan selama ini tidak ada persoalan atau kendala di antara para pengembang terkait kewajiban mereka menyediakan lahan pemakaman umum.

Pengembang ujarnya hanya mengikuti aturan yang ditetapkan oleh pemerintah. “Sebetulnya pengembang tidak punya problem, pengembang ikut saja aturan dari pemerintah.

Bagaimana mengatur hal ini, pemerintah juga harus betulbetul jeli,” jelasnya.

Ia mengatakan bisa saja para pengembang dan Pemkot Mataram berkolaborasi menyiapkan lahan pemakaman umum. “Misalnya untuk perumahan yang ada di kawasan lingkar selatan, kita bisa kolaborasi untuk membuat satu pemakaman umum. Atau

kalau tidak, pemakaman yang sudah ada di perkampungan itu diperluas nanti persoalan perluasan ini pengembang yang berkontribusi (untuk pembebasan tanah),” jelasnya.

Terkait opsi yang ditawarkan ini, Miftahuddin mengatakan tergantung Pemkot Mataram mau pilih yang mana, pihaknya akan mengikuti. “Segala sesuatu harus diputuskan pemerintah. Kami sebagai masyarakat ikut saja,” cetusnya. Sebagai pengembang yang disyaratkan harus menyediakan fasilitas umum (fasum) dan fasilitas sosial (fasos) 30 persen, Miftahuddin mengatakan tetap mengikuti aturan tersebut. Dari 30 persen fasum dan fasos tersebut, lima persen diperuntukkan sebagai lahan pemakaman. “Fasum dan

fasos ini juga akan diserahkan ke pemda,” ujarnya.

Pembicaraan mengenai penyediaan lahan pemakaman ini telah dilakukan bersama Pemkot Mataram pada 2014 lalu. Waktu itu pertemuan diselenggarakan antara perwakilan pengembang dan Wakil Walikota Mataram waktu itu, H. Mohan Roliskana. Setelah pembicaraan tahun 2014, sampai saat ini disebutkan Miftahuddin belum ada lagi pembicaraan lanjutan secara formal. “Tidak ada masalah sebenarnya. Kami siap saja,” ujarnya. Ia menambahkan bahwa sesama anggota REI juga telah menyepakati hal ini.

Setelah dua opsi ini ditawarkan, tinggal bagaimana komunikasi selanjutnya dengan Pemkot Mataram. (ynt)

Pertamanan Kerahkan Seluruh Pegawai Bersihkan Udayana Mataram (Suara NTB) Dinas Pertamanan Kota Mataram fokus membersihkan Taman Udayana dengan mengerahkan seluruh pegawai.

Selain membersihkan taman dari sampah yang dibawa oleh hujan, para pegawai yang dipimpin langsung oleh Kepala Dinas Pertamanan menanam bunga di beberapa titik, salah satunya di Tugu Bumi Gora.

Kepala Dinas Pertamanan Kota Mataram, H. M. Kemal Islam saat ditemui di Udayana, Rabu (3/2) kemarin mengatakan bersih-bersih di Taman Udayana ini akan dilakukan dalam beberapa hari ke depan. Kegiatan ini dilakukan tidak hanya dalam rangka menyambut Hari Pers Nasional (HPN), tapi memang sengaja diprogramkan pihaknya agar salah satu RTH utama di Kota Mataram tersebut tetap bersih dan hijau. Kemal juga mengatakan mengerahkan seluruh pegawainya untuk menanamkan rasa memiliki terhadap taman-taman yang ada di Kota Mataram. Dengan demikian mereka akan ikut menjaga tanaman yang telah mereka tanam di RTH tersebut.

Kemal mengatakan pihaknya ingin membersihkan dan menata Taman Udayana secara keseluruhan. “Kita bersihkan semua lokasi yang ada. Selain itu kita juga menanam bunga lebih

(Suara NTB/ynt)

TANAM BUNGA - Petugas Dinas Pertamanan Kota Mataram menyiapkan tanah di dalam pot-pot besar yang akan ditanami bunga di Tugu Bumi Gora, Taman Udayana, Rabu (3/2). banyak, kita ingin buat kawasan ini lebih hijau. Karena saya juga sudah saatnya mengeluarkan bunga di kebun bibit yang sudah besar-besar, bibit-bibit itu harus dikeluarkan,” jelasnya kepada Suara NTB. Setelah bibit bunga ditanam, pihaknya akan kembali melakukan pembibitan. “Untuk tiga bulan berikutnya kita siapkan lagi, ini sudah kelebihan waktunya sehingga bunga-bunganya over besar,” imbuhnya.

Selain membersihkan Udayana dari sampah dan menambah tanaman bunga, Kemal mengatakan pihaknya juga akan meranting pohonpohon sebagai antisipasi pohon tumbang pada saat angin kencang seperti kondisi cuaca belakangan ini. “Hari Jumat dan

Sabtu kami akan melakukan perantingan pohon-pohon di pinggir jalan untuk antisipasi pohon tumbang,” cetusnya.

Selain menanam bunga di pot-pot besar, Kemal mengatakan median jalan Udayana juga semuanya akan dipenuhi bunga-bunga. Ia ingin Kota Mataram ini menjadi kota yang berbunga. “Pot-pot yang kosong kita tanami semua,” ujarnya.

Kemal menambahkan median jalan juga akan ditinggikan dan akan dikerjakan oleh pihak ketiga. “Dinaikkan sedikit, 30 sentimeter tanahnya baru kita tanam full kembang. Kita berusaha ubah Mataram jadi seperti Surabaya, kalau ndak bisa ya paling tidak jadi ‘adik’-nya Surabaya,” jelasnya. (ynt)

Walikota dan Wakil Walikota Batal Dilantik di Jakarta Mataram (Suara NTB) Walikota dan Wakil Walikota Mataram terpilih, batal dilantik di Istana Negara Jakarta. Hal ini menyusul keputusan dikeluarkan oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri).

Sesuai jadwal pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih hasil Pilkada serentak 9 Desember 2015. Direncanakan akan dilantik langsung oleh Presiden Ir. H. Joko Wido-

do di Istana Negara tanggal 11 - 12 Februari. Sementara, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota terpilih dijadwalkan dilantik Senin 15 Februari 2016 mendatang.

Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota akan dilakukan di Provinsi. Skenarionya setelah dilantik di provinsi masing - masing. Presiden akan mengumpulkan seluruh

Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, untuk menyamakan visi dalam proses pembangunan.

Kepala Bagian (Kabag) Pemerintahan Setda Kota Mataram I Nyoman Suandiasa mengatakan, dinamika yang terjadi bahwa pelantikan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota digelar di Istana Negara. Namun demikian, Kemendagri

menyerahkan pelantikan digelar di Provinsi. Pelantikan di Ibukota Provinsi ini sesuai Undang - Undang nomor 1 tahun 2014, tentang pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota. “Dinamikanya awalnya begitu. Tapi di media sosial dibaca dilantik di provinsi,” katanya dikonfirmasi Rabu (3/2).

Kepastian pelantikan Wa-

likota dan Wakil Walikota Mataram akunya, belum diterima secara resmi. Prinsipnya, apabila pelantikan dilaksanakan di provinsi. Itu merupakan tanggungjawab provinsi. “Kita hanya menunggu saja,” pungkasnya.

Pemkot Mataram prinsipnya siap menunggu kapan pun pelaksanaan. Terkait apakah ada pagelaran atau kegiatan pasar rakyat, Suandiasa belum berani memprediksi. (cem)

Jangkok dinormalisasi sehingga nelayan bisa menambatkan perahunya. Normalisasi ini juga untuk menjaga kebersihan sungai yang kerap dijadikan tempat buang sampah bagi warga yang tinggal di bantaran kali. Normalisasi ini juga diperlukan untuk mengantisipasi angin musim barat yang kerap membuat nelayan tak bisa melaut. S (ynt)

Tahun 2016, Proyek Jalan dan Irigasi Capai Rp 43 Miliar Mataram (Suara NTB) Dinas Pekerjaan Umum Kota Mataram mendapat anggaran dari pemerintah pusat. Perbaikan infrastruktur nantinya, tidak hanya didanai dari APBD Kota Mataram, tapi juga didapatkan dari pemerintah pusat. Di tahun 2016, dua prioritas proyek yang akan dikerjakan yakni perbaikan jalan dan irigasi yang mencapai Rp 43 miliar.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Mataram, Ir. H. Mahmuddin Tura menjelaskan, tahun 2016 dua hal yang prioritas menurutnya akan dikerjakan. Yakni, perbaikan jalan lingkungan dan perbaikan irigasi. Perbaikan jalan lingkungan ini merupakan lanjutan proyek tahun 2015. Dimana, sisa pekerjaan jalan lingkungan sekitar 20 persen atau 20 kilometer.

Sumber anggaran paket proyek ini dari APBD Kota Mataram sekitar Rp 40 miliar.

Sementara, proyek irigasi bersumber dari APBN sekitar Rp 3 miliar. Sebenarnya, alokasi untuk proyek irigasi Rp 3 miliar ini merupakan peralihan untuk perbaikan rumah tidak

layak huni. Pemerintah Pusat menilai Kota Mataram bukan termasuk daerah tertinggal.

Sehingga, dana Rp 3 miliar untuk RTLH dialihkan ke perbaikan irigasi.

Mahmuddin tidak merincikan titik mana saja drainase dan jalan lingkungan diperbaiki. Tapi digambarkan proyek yang secepatnya akan ditender ini, dikerjakan menyebar di se - Kota Mataram. Untuk perbaikan pintu air, jadi tanggungjawab pemerintah pusat.

Normalisasi saluran lanjutnya, pihaknya mengoptimalkan pasukan biru. Minimal sedimentasi yang mempersempit kali dinormalisasi.

Secara teknis disampaikan, sebenarnya drainase dan irigasi di Kota Mataram terhubung dengan Kali Unus.

Oleh karena itu, perlu diintervensi bersama Pemerintah Pusat, Provinsi dan Pemkot Mataram. Diyakini, minimal irigasi petani baik dan masyarakat tidak susah mengairi sawah mereka. “Mudah mudahan setelah perbaikan irigasi. Petani kita ndak kesulitan mengairi sawah mereka,” ujarnya. (cem)

Virus Zika Tidak Ditemukan di Mataram Mataram (Suara NTB) Kepala Dinas Kesehatan Kota Mataram, dr. H. Usman Hadi memastikan belum menerima laporan terkait adanya virus zika di Kota Mataram.

“Mudah - mudah tidak ada.

Tapi selama saya di dinas ndak ada laporan,” kata Usman, Rabu (3/2).

Dijelaskan, virus zika merupakan Flavivirus kelompok Arbovirus bagian dari virus RNA. Pertama kali diisolasi tahun 1948. Selanjutnya beberapa negara Afrika, Asia khususnya Asia tenggara, Mikronesia, Amerika Latin, Karibia melaporkan penemuan virus zika ini. Yang mengejutkan kata Usman, Di Indonesia penyakit ini pertama kali ditemukan di Jambi.

Penularannya virus ini, sama seperti virus demam berdarah. Yaitu, oleh gigitan nyamuk aedes aegypti yang menjadi pembawa virus dengue yang menyebabkan penyakit demam berdarah dengue. “Penularannya sama seperti DBD,” ujarnya.

Ditambahkan, seperti infeksi virus pada umumnya, pada awal penyakit pasien akan merasakan demam mendadak, lemas, kemerahan pada kulit badan, punggung dan kaki, serta nyeri otot dan sendi. Usman mengatakan, penyakit infeksi virus Zika ini dihubungkan dengan bayi dengan kepala yang kecil (mikrosefali). “Jadi ibu-ibu yang terinfeksi oleh virus ini saat hamil bisa melahirkan bayi dengan kelainan kepala tadi sehingga perkembangan otaknya menjadi terganggu,” terangnya.

Namun demikian, virus ini tidak menimbulkan kematian.

Hasil laboratorium penurunan trombosit oleh virus ini tidak drastis. Untuk mengantisipasi tidak bisa sepenuhnya diserahkan ke pemerintah.

Masyarakat harus menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Dengan harapan, virus zika maupun DBD tidak menyerang masyarakat.

“Caranya dengan PHBS. Ndak bisa diserahkan ke pemerintah saja,” ujarnya.

Apakah sudah ada obat untuk menyebuhkan virus ini? Usman mengatakan, virus ini secara medis belum ditemukan formula atau obat untuk menyebuhkannya. (cem)

(Suara NTB/cem)

SUARA NTB Kamis, 4 Februari 2016

EKONOMI DAN BISNIS 123456789012345678901234567890121234567890123456789 Halaman 3

(Suara NTB/bul)

LUSUH – Seorang ibu memperlihatkan lembaran uang rupiah yang masuk dalam kriteria lusuh dan dapat dimusnahkan oleh BI.

BI Musnahkan Rp 1,4 Triliun Uang Lusuh Mataram (Suara NTB) Sepanjang tahun 2015 lalu, Bank Indonesia (BI) Perwakilan NTB memusahkan senilai Rp 1,4 triliun uang lusuh (termasuk uang sobek). Masyarakat diingatkan untuk lebih mencintai rupiah.

Jumlah yang dimusnahkan itu, kata Kepala BI Provinsi NTB, Prijono dan Deputi Bidang Ekonomi dan Moneter, Wahyu Yuwana Hidayat, cenderung nilainya lebih tinggi dibanding tahun lalu. Ratarata setiap bulan di tahun 2015 sebanyak Rp 200 miliar harus dimusnahkan.

Uang lusuh dan sobek tersebut, didapat dari uang masuk yang disetorkan oleh seluruh perbankan dan lembaga keuangan lainnya di Provinsi NTB. Ada juga yang didapat dari setoran langsung masyarakat di Bank Indonesia, dengan dibukanya layanan penukaran uang

lusuh seminggu sekali.

Meningkatnya nilai uang lusuh yang dimusnahkan oleh BI Provinsi NTB, bisa saja diakibatkan karena masih kurang sadarnya masyarakat menjaga uang kertas. Terlebih jika uang-uang tersebut dijadikan untuk bertransaksi di pasar-pasar tradisional. Ia juga menyadari, BI sejauh ini belum sepenuhnya memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutama yang ada di pelosok-pelosok.

“Uang itu mestinya didapat, disimpan dan disayang.

Cara memperlakukan uang yang baik itu, tidak dicoret,

tidak dilipat dan tidak disteples,” demikian Prijono di kantornya, Rabu (3/2).

Tingkat kelusuhan uang diklasifikasikan dalam beberapa level. Level I paling baru, level II baru, level III setengah baru, menyusul selanjutnya. Kondisi uang yang diterimanya di NTB, rata-rata di level VII. Inilah yang menjadi PR untuk lebih menyadarkan masyarakat. BI tak sembarangan melakukan pemusnahan uang lusuh, senilai yang telah dimusnahkan itu selanjutnya akan diganti kembali dengan uang baru.

“Jangan dikira kita memusnahkan uang sembarangan.

Semuanya kita hitung detail dan harus diganti dengan uang baru,” imbuhnya.

Mengurangi nilai uang lusuh, selain melakukan sosialisasi, BI juga menggalakkan transaksi non tunai. Keunggulannya, karena lebih aman dengan tanpa membawa uang (hanya membawa kartu ATM), selain lebih praktis.

Apalagi hampir seluruh transaksi keuangan saat ini sudah menggunakan teknologi.

Transaksi non tunai ini sebenarnya tidak saja digalakkan oleh supermarket dan tempat-tempat perbelanjaan.

SPBU di NTB mestinya sudah menerapkan sistem pembayaran non tunai. “Apapun transaksinya, cukup pakai kartu kredit atau ATM saja sebenarnya sudah sangat unggul,” demikian Wahyu. (bul)

Budidaya Tambak Udang Harus Maksimalkan Peran Tenaga Ahli

Kembangkan Kluster Kemaritiman

Prijono

Pemeran utama film “Talak 3”

Telkomsel Ajak Pelanggan Nonton Bareng ”Talak 3” di XXI Lombok

(Suara NTB/bul)

BANK Indonesia (BI) Provinsi NTB terobsesi mengembangkan sektor kemaritiman. Menyusul besarnya potensi kelautan dan perikanan yang memungkinkan sebagai komoditas terbesar ekspor kedua setelah hasil tambang. “Kami akan coba masuk mengembangkan kluster kemaritiman.

Jika memungkinkan, tahun ini program pendampingan bisa kita lakukan,” kata Kepala BI Provinsi NTB, Prijono di dampingi Deputi Bidang Ekonomi dan Moneter, Wahyu Yuwana Hidayat.

Seperti diketahui, NTB sebagai provinsi kepulauan dengan panjang garis pantai mencapai 2.332,80 km dan 278 pulau-pulau kecil, memiliki ekosistem yang lengkap. Sumber dayanya sedemikian kaya, sehingga sangat memungkinkan pengembangan berbagai sektor pengikutnya.

Potensi kelautan perikanan NTB bahkan telah banyak menembus pasar perdagangan internasional. Meskipun ekspor komoditas kelautan perikanan tidak langsung dari provinsi ini, melainkan melalui provinsi-provinsi lainnya di Indonesia. Bali, Surabaya dan Jakarta misalnya.

BI telah mendukung kluster di sektor pertanian, dengan mengembangkan demplot cabai di Kabupaten Lombok Timur. Cabai menjadi salah satu komoditas pertanian hortikultura yang kerap menjadi momok penyumbang inflasi. Dengan dikembangkannya kluster cabai, pola tanam masyarakat bisa diatur sehingga tidak terjadi turun naik harga cabai sedemikian tinggi pada waktu-waktu tertentu.

Di sektor peternakan, BI juga melakukan pendampingan di beberapa tempat di NTB. Polanya, dengan memberikan dukungan sarana dan prasarana serta teknis, agar masyarakat tidak monoton hanya sekadar beternak. Tetapi, bisa membuat pupuk kompos secara mandiri, produksi bahan bakar biogas, produksi susu ternak, hingga pupuk organik dari kotoran-kotoran ternak.

Lainnya, BI telah masuk di sektor unggulan dan kerajinan. Misalnya pengembangan kawasan budidaya madu, dan pengembangan sentra-sentra industri tenun dan kerajinan lainnya.

Dengan kekayaan kelautan perikanan yang sedemikian besar di NTB, BI bisa masuk melakukan pemberdayaan yang sama kepada masyarakat, dengan program kluster-kluster seperti yang dilakukan dalam beberapa tahun terakhir.

Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan tekah berkontribusi sebesar 23 persen atau _!4 dari total Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) NTB/ jumlah nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan dari seluruh kegiatan pekonomian di seluruh daerah dalam tahun tertentu atau periode tertentu dan biasanya satu tahun.

“Kita akan coba gali kembali potensipotensi kita masuk di mana untuk sektor kemaritiman,” demikian Prijono. (bul)

123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 Pertanyaan : 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 Salam Sejahtera...

123456789012345678901234567890121234567890123456789 Saya memiliki perusahan yang baru PKP pada bulan Oktober 2014.Saya mau bertanya 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 kapan perusahaan saya bisa masuk pada aturan PP 46?karena peredaran omzet bruto saya 123456789012345678901234567890121234567890123456789 kurang dari 4,1 M dan apa saja syarat - syaratnya?terima kasih...

123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 Jawaban : 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 Selamat siang Pak Arya Wikananda, PP 46 tahun 2013 adalah Peraturan Pemerintah 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 yang mengatur tentang Pengenaan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari usaha yang 123456789012345678901234567890121234567890123456789 diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki Peredaran Bruto tertentu.

123456789012345678901234567890121234567890123456789 Yang diatur oleh Peraturan Pemerintah ini adalah mengenai pengenaan Pajak Penghasi123456789012345678901234567890121234567890123456789 lan yang bersifat final dan penetapan besaran tarif pajak terhadap penghasilan dari usaha 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu.

123456789012345678901234567890121234567890123456789 Pengenaan Pajak Penghasilan yang bersifat final tersebut ditetapkan dengan berdasar123456789012345678901234567890121234567890123456789 kan pada pertimbangan perlunya kesederhanaan dalam pemungutan pajak serta berkurang123456789012345678901234567890121234567890123456789 nya beban administrasi bagi Wajib Pajak.

123456789012345678901234567890121234567890123456789 Objek Pajak yang dikenakan pajak berdasarkan PP 46 Tahun 2013 adalah: 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 1. Penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak dengan peredaran 123456789012345678901234567890121234567890123456789 bruto (omzet) yang tidak melebihi Rp4,8 miliar dalam 1 tahun pajak.

123456789012345678901234567890121234567890123456789 2. peredaran bruto (omzet) tersebut merupakan jumlah peredaran bruto (omzet) semua 123456789012345678901234567890121234567890123456789 gerai/counter/outlet atau sejenisnya baik pusat maupun cabangnya.

123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 Objek Pajak yang dikecualikan dari pengenaan pajak berdasarkan PP 46 Tahun 2013 123456789012345678901234567890121234567890123456789 adalah: 123456789012345678901234567890121234567890123456789 1. Penghasilan dari jasa sehubungan dengan Pekerjaan Bebas, seperti misalnya: dokter, 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 advokat/pengacara, akuntan, notaris,PPAT, arsitek, pemain musik, pembawa acara, 123456789012345678901234567890121234567890123456789 dan sebagaimana dalam penjelasan Pasal 2 ayat (2) PP 46 Tahun 2013.

123456789012345678901234567890121234567890123456789 2. Penghasilan dari usaha dagang dan jasa yang dikenai PPh Final (Pasal 4 ayat (2)), 123456789012345678901234567890121234567890123456789 seperti misalnya sewa kamar kos, sewa rumah, jasa konstruksi (perencanaan, pelak123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 sanaan dan pengawasan), PPh usaha migas, dan lain sebagainya yang diatur ber123456789012345678901234567890121234567890123456789 dasarkan Peraturan Pemerintah.

123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 Subjek Pajak yang dikenakan pajak berdasarkan PP 46 Tahun 2013?

123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 a. Orang pribadi 123456789012345678901234567890121234567890123456789 b. Badan, tidak termasuk Bentuk Usaha Tetap (BUT), yang menerima penghasilan dari 123456789012345678901234567890121234567890123456789 usaha dengan peredaran bruto (omzet) yang tidak melebihi Rp4,8 miliar dalam 1 123456789012345678901234567890121234567890123456789 (satu) Tahun Pajak.

123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 Subjek Pajak yang dikecualikan dari pengenaan pajak berdasarkan PP 46 Tahun 2013 123456789012345678901234567890121234567890123456789 adalah: 123456789012345678901234567890121234567890123456789 b. Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dan/atau jasa yang meng123456789012345678901234567890121234567890123456789 gunakan sarana yang dapat dibongkar pasang dan menggunakan sebagian atau selu123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 ruh tempat untuk kepentingan umum. misalnya pedagang keliling, pedagang asongan, 123456789012345678901234567890121234567890123456789 warung tenda di area kaki-lima, dan sejenisnya.

123456789012345678901234567890121234567890123456789 c. Badan yang belum beroperasi secara komersial atau yang dalam jangka waktu 1 123456789012345678901234567890121234567890123456789 (satu) tahun setelah beroperasi secara komersial memperoleh peredaran bruto 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 melebihi Rp4,8 miliar.

123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 Tarif Pajak Penghasilan berdasarkan PP 46 Tahun 2013 adalah sebesar 1% (satu 123456789012345678901234567890121234567890123456789 persen) dari jumlah peredaran bruto setiap bulan dari setiap tempat usaha. Pajak Penghasi123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 lan terutang tersebut dihitung berdasarkan tarif 1% (satu persen) dikalikan dengan dasar 123456789012345678901234567890121234567890123456789 pengenaan pajak, yaitu jumlah peredaran bruto setiap bulan dari setiap tempat usaha 123456789012345678901234567890121234567890123456789 Saat Mulai Berlakunya PP 46 Tahun 2013 adalah pada tanggal 1 Juli 2013 123456789012345678901234567890121234567890123456789 Demikian disampaikan semoga bisa menjawab semua pertanyaan Bapak, Namun jika 123456789012345678901234567890121234567890123456789 ada hal hal yang masih kurang jelas silahkan bisa menghubungi Account Representative di 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 KPP dimana Bapak terdaftar atau melalui Call Center 1500200.

123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789

Mataram (Suara NTB) Sebagai bentuk dukungan terhadap perfilman Indonesia, simPATI kembali bekerjasama dengan MD Pictures untuk mengajak pelanggan setianya melihat keseruan film komedi romantis terbaru “Talak 3”, garapan Hanung Bramantyo.

Kepada pelanggan setia, simPATI menyelenggarakan nonton bareng dan meet & greet film yang dibintangi oleh Vino G Bastian, Laudya C Bella, dan Reza Rahadian ini di XXI Lombok Epicentrum, 11 Februari ini.

Acara serupa juga diselenggarakan di beberapa kota lainnya, Bandung (BIP Empire XXI) - 13 Februari, Palu (Grandmall XXI) - 16 Februari, Palembang (OPI Mall XXI) - 18 Februari, Lampung (Central Plaza) - 19 Februari, dan Surabaya (Mandala 21) - 22 Februari. “simPATI Movie Discoveries ingin memberikan dukungan kepada perfilman Indonesia, sehingga dapat mendorong antusiasme lebih banyak lagi masyarakat menikmati keseruan film lokal. Program ini juga merupakan bentuk apresiasi kepada para pelanggan setia simPATI, khususnya para penggemar film untuk bisa lebih dekat lagi dengan para bintang pujaannya,” kata General Manager Prepaid Marketing Communications Telkomsel, Abdullah Fahmi melalui ril-

isnya, Rabu (3/2).

Tersedia 50 tiket Nobar dan 10 tiket Meet & Greet untuk pelanggan simPATI yang beruntung di masing-masing kota tersebut. Cara ikutannya cukup dengan datang ke roadshow simPATI Movie Discoveries di kota masing-masing dan mendaftarkan diri di booth Telkomsel, berlangganan layanan dan NSP “Talak 3” di *500*250#, mengirimkan SMS registrasi sesuai format yang ditentukan, serta mengisi data diri di booth Telkomsel. Info lengkapnya bisa dilihat di www.telkomsel.com/talak3.

Sebagai brand yang menyasar segmen muda yang tinggal di urban dan sub-urban, pengguna smartphone, melek teknologi, pengguna aktif Internet dan media sosial simPATI terus menghadirkan berbagai keseruan melalui campaign #GoDiscover.

Melihat adanya kebutuhan akan data yang tinggi dari segmen ini, maka simPATI hadir dengan berbagai penawaran yang menarik untuk mendukung gaya hidup tersebut, sehingga pelanggan dapat merasakan pengalaman terbaik dalam menikmati mobile internet serta berbagai layanan digital lifestyle ketika berada di jaringan terbaik Telkomsel. Saat ini simPATI memiliki 73 juta pelanggan, di mana lebih dari 48% merupakan pelanggan data. (bul)

Mataram (Suara NTB) Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB, Ir. Aminollah, M.Si meminta perusahaan pengelola budidaya tambak udang memaksimalkan peran tenaga ahli yang dimilikinya. Hal tersebut dimaksudkan agar penyakit White Feces Disease (WFD) atau penyakit berak putih tak mewabah.

Menjawab adanya kekhawatiran petambak udang di Pulau Sumbawa terhadap indikasi penyakit tersebut, Aminollah katakan, pihaknya saja melakukan identifikasi penyebab munculnya penyakit tersebut.

Apakah karena adanya virus, atau dampak dari akumulasi pakan yang tidak dimakan oleh udang. Namun perlu dilakukan uji laboratorium terlebih dahulu. Yang paling penting diingatkan, petambak tidak bisa memungkiri terjadinya perubahan iklim memberi kontribusi langsung terhadap penyakit udang.

“Meskipun cara budidayanya sudah menerapkan teknologi, udang juga punya batas nor-

mal menghadapi perubahan iklim. Tim ahlinya masing-masing perusahaan ini mestinya sudah antisipasi. Maksimalkan perannya, sambil kita lakukan pendampingan,” kata kepala dinas dihubungi Suara NTB di Mataram, Rabu (3/2).

Meskipun penyakit WFD telah ada dikeluhkan oleh petambak, ia meyakini murni karena terjadinya perubahan iklim. Pengusaha tambak juga dimintanya untuk mewaspadai perubahan iklim dari el nino ke la nina.

Melalui Kepala Bidang Perikanan dan Budidaya, Ir. Sasi Rustandi, M. Si, sejauh ini Dinas Kelautan Perikanan belum menerima laporan secara massal. Artinya, kendatipun ada, penyakit WFD tidak mewabah.

Dengan demikian dipastikan produksi udang vaname tidak berpengaruh.

Jenis penyakit ini memang terjadi pada saat musim hujan, tidak saja di NTB, penyakit WFD secara nasional di Indonesia selalu terjadi pada musimmusim tertentu. Mestinya, perusahaan harus melakukan

pengelolaan air untuk pembudidayaan dengan baik, serta menjaga lingkungan tambak terpelihara kebersihannya.

“Jangan menggunakan air yang sudah dipakai berkali-kali.

Koordinasi bisa dilakukan dengan petambak-petambak lainnya. Intinya sama-sama jaga kebersihan saja,” demikian Sasi.

Perusahaan diminta jangan melakukan pencegahan penyakit dengan antibiotik. Sebab jika udang vanamenya untuk kebutuhan konsumsi, dikhawatirkan hasil produksinya tak bisa diekspor. “Ekspornya susah kalau menggunakan antibiotik. Kuncinya kesadaran bersama saja untuk menjaga kebersihan lingkungan tambaknya,” tambah Sasi.

Dijelaskan, udang vaname menjadi komoditas perikanan budidaya yang memberi konstribusi besar terhadap nilai ekspor NTB, meskipun ekspornya atas nama Surabaya. Tahun 2015, produksi udang vaname di Provinsi NTB sebesar 89.886,93 ton. Meningkat dari tahun 2014 lalu yang tercatat sebesar 78.966,80 ton. (bul)

SUARA NTB Kamis, 4 Februari 2016

Tidak Ada dari Lotim MUSIBAH kapal tenggelam yang menewaskan 23 TKI diklaim belum informasi ada yang berasal dari Lombok Timur (Lotim). Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disosnakertrans) Lotim H. M. Aminullah mengaku bersyukur tidak ada TKI asal Lotim yang menjadi korban.

“Ya syukur tidak ada TKI asal Lotim,” ucapnya saat dikonfirmasi kembali oleh wartawan di Selong, Rabu (3/2).

Diakuinya, saat ini pihak Disosnakertrans Lotim ini terus berupaya melacak keberadaan TKI yang disebut-sebut ada dua orang berasal dari Lotim. Namun, pihaknya belum berani memastikan sebelum mendapatkan daftar tertulis dari perwakilan Indonesia yang ada di Kuala Lumpur Malaysia. ‘’Terhadap dua orang yang dikabarkan sebelumnya sampai saat ini masih simpang siur. Kita tahunya justru dari internet dan berita-berita yang ditulis,” ucapnya.

Keberadaan para TKI yang keberangkatannya tidak jelas itu diakui memang sulit dilacak. TKI yang berangkat sendiri dan secara diam-diam ini menyebabkan tidak bisa dengan mudah untuk dideteksi keberadaannya. Terkecuali kalau sudah prosedural, kejadian apapun yang menimpa TKI yang prosedural akan dapat diketahui langsung keberadaannya.

“Cukup dengan langsung telepon ke PTKIS yang mengirim selesai masalahnya,” urainya.

Sebelumnya berdasarkan rilis via pesan singkat yang diterima Suara NTB korban yang meninggal, karena tenggelam di perairan Malaysia ini masing-masing 13 perempuan dan 10 laki-laki.

Mereka berasal dari Indonesia bagian Timur, yakni Kupang NTT dan Lombok Tengah (Loteng). Dari Lombok Tengah berasal dari Kampung Penyaong Kecamatan Kopang. (rus) H.M. Aminullah

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 4

Seluruh Puskesmas di Lotim Belum Terakreditasi Selong (Suara NTB) Seluruh puskesmas yang ada di Kabupaten Lombok Timur (Lotim) ini belum terakreditasi. Dinas Kesehatan (Dikes) Lotim sudah mengajukan 10 unit puskesmas ke badan akreditasi nasional, namun tidak kunjung didata. ‘’Tahun 2016 ini kembali diusulkan 1 puskesmas lagi dan diharapkan bisa lolos akreditasi,’’ ujar Kepala Dikes Lotim, drg. Asrul Sani di Selong, Rabu (3/2).

Menurutnya, pengusulan akreditasi ini semata untuk meningkatkan pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan tingkat pertama. Disebut jumlah puskesmas di Lotim

29 unit. Target awal pengusulan sejak 2015 lalu sampai 2018 mendatang semuanya sudah terakreditasi. Akan tetapi target tersebut tidak bisa diwujudkan.

Usulan akreditasi ini katanya cukup alot. Setingkat rumah sakit saja dikabarkan di NTB ini baru satu unit rumah sakit tingkat daerah yang sudah terakreditasi. Hara-

Lotim bertambah menjadi 32 unit dari sebelumnya hanya 29 unit.

Dikes Lotim, ujarnya berkomitmen terus meningkatkan pelayanan kesehatan di tingkat puskesmas. (rus)

pannya, fasilitas layanan kesehatan yang ada di Lotim ini segera dapat akreditasi, sehingga bisa meningkatkan terus pelayanannya.

Selanjutnya dikatakan Asrul Sani, tahun 2016 ini pihaknya membangun 2 unit puskesmas baru. Satu lagi sedang dilanjutkan pembangunannya, sehingga total puskesmas nantinya di

Asrul Sani (Suara NTB/dok)

Kinerja Keuangan Diklaim Makin Membaik Praya (Suara NTB) Pemkab Lombok Tengah (Loteng) menegaskan sangat optimis mampu mempertahankan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI tahun ini. Penegasan ini disampaikan Inspektur pada Inspektorat Loteng, Ir. L. Aswatara, saat dikonfirmasi Suara NTB, Rabu (3/2).

“Salah satunya, sejak meraih predikat WTP yang pertama dulu, kinerja pengelolaan keuangan daerah semakin membaik,” ujarnya di Kantor Bupati Loteng.

Selain itu, dari sisi pengelolaan dan pengaturan aset daerah, sudah banyak perbaikan yang dilakukan. Bahkan Loteng termasuk salah satu daerah yang sudah mengaplikasikan sistem pengelolaan dan pengawasan aset daerah terbaru dan bisa terhubung langsung dengan sistem pengelolaan keuangan dan kepegawaian lainnya. “Sekarang seluruh aspek pengelolaan aset, keuangan sampai kepegawaian terpantau secara menyeluruh,” terangnya.

Sementara dari sisi rekomendasi BPK RI sebelum-sebelumnya, hampir seluruhnya sudah ditindaklanjuti dan diselesaikan. Kalaupun sampai saat ini masih ada catatan atau rekomendasi BPK RI yang belum diselesaikan, itu

Masyarakat Keluhkan Akses Jalan Tetebatu Selong (Suara NTB) Merespons keluhan masyarakat terkait rusaknya akses jalan di Desa Tetebatu Kecamatan Sikur. Komisi IV DPRD bersama Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Lombok Timur (Lotim), Kamis, (4/2) akan langsung ke lokasi untuk melihat kondisi jalan yang dikeluhkan masyarakat.

Kepala Desa Tetebatu, Ahmad Ajidi, mengatakan, kondisi jalan yang berada di sejumlah ruas jalan di Desa Tetebatu cukup memprihatinkan. Bahkan, ia selaku kepala desa mengaku bosan dengan janji-janji pemerintah daerah yang tidak kunjung merealisasikan janji-janjinya dengan memperbaiki akses jalan. padahal, akses jalan yang berada di Dusun Gerisak sepanjang 10 Km dan di Dusun Lingkung Leuk sepanjang 10 Km merupakan jalur wisata yang tidak pernah sepi dilintasi oleh wisatawan baik lokal maupun mancanegara.

“Antara kedua dusun itu panjangnya 20 km. Di sana akses wisata dan airnya diambil oleh pemerintah melalui PDAM. Jadi tolong perhatikan yang ada di pelosok. Kami sudah bosan dengan janji-janji,” pintanya.

Sementara, anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Lotim, Syamsul Rizal mengaku miris dengan kondisi yang saat ini dialami masyarakat di Desa Tetebatu. Selama ini, katanya, air yang bersumber dari Desa Tetabatu sudah sangat lama dimanfaatkan oleh pemerintah dan memberikan kontribusi yang sangat besar bagi daerah. Namun, kondisi itu tidak diimbangi dengan kontribusi pemerintah kepada masyarakat yakni dengan perbaikan jalan sebagaimana tuntutan masyarakat.

Sementara, Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Lotim, Ir.Sateriadi tidak bisa berkomentar banyak. Dirinya mengaku siap terjun ke lapangan melihat kondisi jalan sebagaimana yang dikeluhkan masyarakat. (yon)

Proyek SDN 7 Terara Diaudit Khusus Selong (Suara NTB) Inspektur pada Inspektorat Kabupaten Lombok Timur (Lotim), Drs. Haris menegaskan jika pelaksanaan audit khusus terhadap pembangunan gedung SDN 7 Terara akan dilakukan ketika proyek pembangunan gedung sudah tuntas. Langkah itu dilakukan agar proses pengerjaan proyek senilai Rp 762 juta itu tidak terhenti ketika Inspektorat turun mengaudit proyek yang terkesan molor.

Ditemui di ruang kerjanya, Rabu (3/2), Haris mengatakan jika persoalan pembangunan Gedung SDN 7 Terara sudah dilaporkan ke Bupati Lotim, H. Moch. Ali Bin Dachlan secara lisan terkait rencana audit khusus terhadap proyek yang diduga memiliki sejumlah kejanggalan itu. Bahkan, katanya, bupati memerintahkan supaya Inspektorat tetap melakukan audit dan investigasi. Namun, untuk mengindari terbengkalainya proyek itu, Inspektorat akan melakukan audit khusus ketika pembangunan gedung sudah rampung.

“Kalau kita masuk sekarang, maka pembangunan gedung itu akan terbengkalai. Sehingga, kita tunggu dulu pembangunnannya selesai. Begitu diresmikan, maka kita langsung masuk untuk melakukan audit khusus,” tegasnya.

Dalam pelaksanaan audit khusus itu, kata Haris, banyak aspek yang akan diaudit, mulai dari dugaan dipihakketigakannya proyek itu, kualitas bangunan, serta molornya pembangunan gedung sekolah yang tidak sesuai dengan kontrak pengerjaan yakni pada tanggal 31 Desember 2015. Termasuk, yang menjadi pertanyaan besar itu kenapa anggaran dalam proyek itu bisa keluar seratus persen padahal dikerjakan secara swakelola murni.

“Banyak item yang akan kita audit, nanti hasil audit itu kita serahkan ke bupati. Setelah itu tergantung bupati apakah di serahkan ke proses hukum atau tidak,” terangnya.

Ia menambahkan, dugaan adanya keterlibatan orang lain di luar kepanitiaan proyek itu juga akan menjadi penelusuran dan dibuktikan oleh tim dari Inspektorat Lotim dalam proses audit khusus itu. (yon)

(Suara NTB/ari)

BOCOR - Inilah kondisi bagian plafon Rumah Sakit Umum Daerah Tanjung yang bocor.

Pihak rumah sakit harus segera memperbaiki bagian ini agar pelayanan pada pasien lebih baik lagi.

Plafon Banyak Bocor, Manajemen RSUD Butuh Dukungan Dana Tanjung (Suara NTB) Manajemen RSUD Tanjung mengakui saat ini membutuhkan dukungan dana dari APBD Kabupaten Lombok Utara untuk mendukung perbaikan sejumlah sarana yang rusak. Hal ini lantaran di sejumlah titik plafon RSUD, masih terjadi kebocoran meski sempat dilakukan perbaikan.

Pantauan media bersama unsur Komisi III DPRD KLU, Rabu (3/2), titik kebocoran antara lain, 4 titik di bagian luar atau dekat lintu masuk, 1 titik di depan bagian Poli Gigi, 1 titik di atas instalasi AC di ruang Bersalin dan NICU, 5 titik rembesan di ruang Nifas kelas III, 2 titik di atas tangga belakang. Titik rembesan juga diakui terjadi di Lantai ll, yang notabene dijadikan ruang operasional manajemen.

“Kerusakan ini menjadi beban rumah sakit untuk diperbaiki. Dari pembiayaan yang direncanakan, sebagian kecil disisihkan untuk rehab, tapi sejauh ini anggarannya belum cukup,” ungkap Kasi Penunjang Medik, M. Ainussobah, S.KM, kepada wartawan.

Ia menjelaskan, di tahun 2014 pihaknya sempat menyiapkan anggaran untuk perbaikan, namun karena tidak adanya komunikasi dengan konsultan awal perencana bangunan, sehingga rembesan tidak bisa tertangani secara instan.

Selain itu, menjadi kesulitan pihak RSUD adalah menyangkut anggaran yang sedi-

kit untuk melakukan perbaikan. Sehingga pihak RSUD, meyakinkan perlunya dukungan anggaran dari APBD untuk membantu mengatasi kondisi fisik di sejumlah titik yang mengganggu kenyamanan dan keamanan pelayanan RSUD. Sebagaimana diketahui, bangunan RSUD Tanjung beroperasi sejak 2012 lalu. Setahun sejak berdiri, bangunan ini sempat dihantam gempa pada kurun Juni 2013 lalu.

Situasi itu cukup berdampak terhadap kondisi bangunan secara keseluruhan.

Selain di bangunan RSUD, media dan DPRD juga melakukan inspeksi di 3 bangunan baru, yakni Ruang Laboratorium, Ruang Radiologi dan Bank Darah. Di Ruang Radiologi misalnya, Ainussobah, mengakui kondisinya masih harus diperbaiki oleh kontraktor asal Lombok Tengah. Beberapa kejanggalan fisik yang ditemukan antara lain, pintu ruang radiologi bolong, dan diduga kualitas kayu murahan, ventilasi masih harus dilengkapi dengan plat timbal, karena berkaitan dengan radiasi, serta penutup lubang angin yang tertup lak ban terkesan masih urak-urakan.

“Kamin sudah minta kontraktornya untuk memperbaiki. Pintu-pintu masih kurang rapat, masih ada lubang angin. Ruangan ini harus tertutup karena sangat berpengaruh saat operasional,” ujar Ainussobah.

Pihak kontraktor, sam-

bungnya telah setuju untuk mengganti beberapa item kekurangan yang harus diperbaiki. Namun demikian, ia juga mengklaim bahwa kontraktor pada prinsipnya telah benar mengerjakan fisik bangunan sesuai gambar, sebaliknya kekeliruan terjadi pada saat perencanaan.

“Proyek ini selesai pada 24 November 2015, sehingga sekarang masih dalam masa pemeliharaan. Harapan kita, kontraktor segera memperbaiki sebelum dilakukan serah terima akhir,” dwmikian Aniussobah.

Sementara, Anggota Komisi lll DPRD KLU, Artadi, S.Sos., yang turun ke lokasi RSUD mengakui bangunan RSUD butuh perhatian khusus karena menyangkut kenyamanan dan keamanan pasien.

Hal ini diperlukan untuk mengantisipasi kejadian lebih ekstrem, misalnya konsleting kabel listrik akibat rembesan air hingga kemungkinan kebakaran.

Menurut dia, anggaran untuk publik yang berkaitan dengan sarana dan prasarana dasar seperti rumah sakit dan pendidikan, sejauh ini tidak banyak mengalami perubahan di Dewan sejak diusulkan.

Oleh karenanya, penting bagi manajemen RSUD untuk membuat perencanaan perbaikan agar saat dilakukan perbaikan masalah kebocoran plafon tertangani dan tidak mengganggu pelayanan medis saat jam pelayanan rumah sakit. (ari)

HPN 2016, Ajang Promosi Pariwisata bagi KLU Tanjung (Suara NTB) Hari Pers Nasional (HPN) yang dipusatkan di Kota Mataram, NTB akan dimanfatkan dengan baik oleh jajaran Pemda Kabupaten Lombok Utara (KLU). Kunjungan awak media dari dalam dan luar negeri itu, akan dijadikan ajang promosi bagi keindahan alam yang dimiliki KLU. Kabag Humas dan Protokol Setda KLU, Ihwan Budiman, M.Pd., kepada wartawan, Rabu (3/2), mengatakan kabupaten yang menjadi destinasi kunjungan lapangan para peserta HPN adalah Lombok Utara. Di KLU sendiri, objek yang akan didatangi awak pers antara lain, 3 Gili (Air, Meno, Trawangan), serta Geopark Gunung Rinjani.

“Jajaran Pemda KLU siap menjamu para peserta yang akan berkunjung ke Lombok Utara. Kita akan jamu dengan keindahan panorama alam dan laut yang kita miliki, “ ungkap Kabag Humas.

Dari agenda yang diterima dari Panitia Provinsi, kedatangan ke KLJ dijadwalkan pada 7 Februari 2015. Pada waktu tersebut, tamu HPN akan dijadwalkan menuju 3 Gili. Berikutnya pada 9 Februari, akan mengunjungi Geopark Gunung Rinjani melalui pintu masuk Senaru, Bayan. Hanya saja, kunjungan ke Gunung R i n j a n i masih harus dikomunikasikan lebih lanjut dengan Pengelola

munikasikan. Umpama pemilik tidak setuju, maka akan kita buatkan berita acara alasan tidak setuju, untuk diproses lebih lanjut,” ungkap Kadis PU, Drs. H. Raden Nurjati, melalui Sekretaris Dinas PU, Sahabudin, Rabu (3/2).

Menurutnya, Tim di Dinas PU sudah menemui perwakilan PT. Dolly untuk membahas lahan yang dikuasai investor. Dinas dalam hal ini, menitikberatkan upaya pembebasan melalui cara-cara persuasif. Sehingga, pembebebasan lahan melalui ranah pengadilan (konsinyasi) adalah langkah terakhir andaikata tidak terjalin kata sepakat. Lagi pula, dalam pembebasan lahan milik Dol-

ly, hanya beberapa are.

“Lahan Dolly yang kena sedikit, itu pun di pinggir sebab kita sudah mengubah gambar. Awalnya jalan ini memotong tengahtengah lahan investor, tapi kita ubah ke pinggir. Justru dengan jalan ini, lahan investor akan semakin strategis, karena diapit oleh pantai dan Jalan Lingkar Utara,” sambungnya.

Ia melanjutkan, JLU tahap ll dari Dusun Lekok ke Dusun Kerakas memiliki panjang 5,3 km dengan lebar 20 meter, belum termasuk trotoar dan drainase. Dari areal lahan yang dibebaskan tersebut, saat ini bukti hak miliknya dipegang oleh 52 orang. Dengan demikian, total panjang JLU I dan JLU II uang siap dibangun dari

dana APBN mencapai 10,2 km.

Proses pembebasannya masih harus menunggu perencanaannya selesai, serta penunjukan lokasi oleh Bupati. Selanjutnya, Dinas PU akan mengirim berkas pembebasan ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi NTB untuk dilanjutkan. BPN dalam hal ini bertindak atas nama pemerintah selaku pelaksana pengadaan. Namun belum diketahui, apakah BPN NTB akan menindaklanjuti proses ini secara langsung ataukah mendelegasikannya ke BPN KLU. “Untuk ruas jalan lingkar nantinya akan diusulkan oleh Pemda ke provinsi dengan status Jalan Provinsi, karena untuk ruas jalan Pemenang (arah

Senggigi) sampai Bayan sudah berubah statusnya menjadi Jalan Nasional,” paparnya.

Sahabudin mengisyaratkan, Pemda KLU juga perlu mensosialisasikan perubahan status jalan nasional dari Pemenang - Bayan tersebut ke masyarakat. Hal ini berkaitan dengan rencana perbaikan jalan dalam jangka panjang.

Bahwa jalan nasional tersebut, lebarnya tidak representatif lagi akibat tingginya mobilitas masyarakat serta jumlah volume kendaraan. “Di sejumlah titik, ruas jalan nasional melewati perkampungan, pertokoan yang rentan penggusuran sewaktu-waktu jalan ini diperlebar,” demikian Sahabudin. (ari)

(Suara NTB/dok)

Pembebasan Lahan Jalan, Dolly Diklaim Melunak Tanjung (Suara NTB) Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM Kabupaten Lombok Utara (KLU), hingga kini masih dalam proses merampungkan pembebasan lahan Jalan Lingkar Utara (JLU) tahap ll. Informasi terakhir, satu-satunya hambatan pembebasan yaitu di areal milik investor, PT. Dolly International, sudah bisa diatasi. Pemilik lahan diklaim melunak untuk memberikan ruang bagi Pemda KLU melakukan pembangunan JLU. “Tahap perencanaan sudah kita lakukan, karena semua lahan yang dibebaskan bisa dikatakan selesai. Satu-satunya hambatan yaitu lahan milik PT. Dolly sedang diko-

hanya persoalan waktu saja.

Karena memang pemerintah daerah menargetkan tahun ini seluruh rekomendasi BPK bisa selesaikan.

Selain itu, dari sisi pengawasan internal dan kepatuhan pegawai terhadap aturan yang ada juga mulai membaik.

Di mana tingkat pelanggaran bisa ditekan. Sementara terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai, hampir seluruhnya sudah ditindaklanjuti. “Jadi kalau melihat aspek penilaian yang ada, kita sangat optimis WTP bisa dipertahankan. Dan, memang itu sudah menjadi target pemerintah daerah,” tandasnya.

Tapi itu semua tetap kembali ke BPK RI sendiri dalam memberikan penilaian.

Terpenting pemerintah daerah sudah melakukan apa yang seharusnya dilakukan untuk bisa mempertahankan predikat WTP. Saat ini, lanjutnya, BPK RI sudah mulai melakukan proses audit permulaan. Belum sampai pada tahap audit utama yang diperkirakan baru pada bulan Maret mendatang.

Untuk hasilnya sendiri baru akan diterima oleh pemerintah daerah pada Bulan Mei mendatang. “Proses audit masih cukup panjang.

Sekarang baru mulai pra audit. Belum sampai pada tahap audit utama,” ujarnya. (kir)

kawasan TNGR mengingat cuaca hujan dan medan pendakian yang licin.

Sebagai salah satu daerah yang menjadi tujuan dikunjunginya sekitar 250 peserta HPN, Ihwan mengatakan Pemerintah KLU siap mendukung dan mensukseskan gelaran HPN 2016. Pemda KLU dalam hal ini, telah melakukan rapat lintas instansi terkait kesiapan menyambut para tamu dari berbagai daerah di Indonesia tersebut. ‘’Tema HPN tahun 2016 ini sebagaimana disebutkan yakni, “Pers,Laut dan Kesejahteraan Daerah”. Tema ini sangat matching dengan kondisi yang terjadi di Lombok Utara yang pembangunannya ditunjang sektor Pariwisata dan sektor pertanian (umum),” sambungnya.

HPN bagi Ihwan Budiman, memiliki daya tarik tersendiri. Diharapkan, citra daerah sebagai penunjang pariwisata strategis provinsi dapat terekspose, sehingga pengenalan daerah ke dunia luar semakin membuka potensi bagi masuknya investasi, pertumbuhan ekonomi, hingga tingkat kesejahteraan masyarakat Lombok Utara.

“Persiapan kita di daerah, sudah cukup matang. Peserta HPN nantinya disiapkan armada transportasi penyeberangan menuju ke tiga gili. Partisipasi lainnya, kita akan ikut acara pameran yang dilangsungkan di LCC,” demikian Kabag Humas. (ari)

Ihwan Budiman

SUARA NTB Kamis, 4 Februari 2016

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 5

Pengembalian DBHCHT Macet MASA jabatan Drs. H.L.Supardan, M.M., sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) dipastikan bakal berakhir pertengahan tahun 2016 ini. Sejumlah nama pejabat lingkup Pemkab Loteng pun disebut-sebut menjadi kandidat untuk mengisi jabatan tertinggi dalam karier PNS tingkat kabupaten ini.

Dalam mengisi posisi sekda ini, menurut Ketua Komisi I DPRD Loteng, M. Samsul Qomar, dari semua pejabat eselon II lingkup Pemkab Loteng, ada empat nama pejabat yang paling berpeluang dan layak mengisi jabatan Sekda Loteng. Di antaranya, Kepala Bappeda Loteng, H.L. Satria Atmawinata, Asisten III Setda Loteng, H. Nursiah, S.Sos, M.Si dan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Loteng, Drs. H.L. Idham Khalid, M.Pd, dan Sekretaris DPRD Loteng, H. Awaluddin.

“Dari empat nama pejabat ini yang paling senior Sekwan Loteng. Akan tetapi, dalam menentukan sosok Sekda Loteng, tentunya tidak cukup hanya dengan melihat senioritas pejabat itu sendiri. Banyak aspek yang patut menjadi pertimbangan. Dan, Pemkab Loteng tentunya tidak sembarang menentukan figur Sekda Loteng,’’ ujarnya, Rabu (3/2).

Menurutnya, seorang sekda memiliki posisi yang sangat vital, karena sebagai pimpinan tertinggi di jajaran PNS. Untuk itu, seorang sekda harus mampu mengelola dan memimpin birokrasi, cakap, smart (pintar) serta mampu menjadi tauladan serta contoh yang baik bagi PNS yang dipimpinnya.

Saat ditanya siap calon Sekda Loteng pilihan DPRD Loteng, politisi asal Partai Demokrat ini mengaku semua sama. Terpenting bagi Dewan Loteng, figur Sekda Loteng ke depan haruslah mampu memahani kebutuhan dan aspirasi masyarakat sekaligus mampu menjembatani kepentingan antar legislatif dengan eksekutif.(kir)

Pemkab Loteng Wacanakan Lakukan Pemutihan

Praya (Suara NTB) Pemkab Lombok Tengah (Loteng) tampaknya mulai kehabisan akal untuk bisa menarik kembali dana bergulir yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) yang disalurkan pada tahun 2010 dan 2011 lalu. Wacana untuk melakukan pemutihan terhadap dana ini kini mulai mencuat. Seiring dengan munculnya rencana dari Pemkab Loteng mengusulkan Peraturan Daerah (Perda) tentang Penghapusan Investasi Daerah.

“Tahun 2016 ini, kita memang ada rencana untuk mengusulkan perda penghapusan (pemutihan) investasi daerah berupa dana bergulir yang bersumber dari DBHCHT ke DPRD Loteng,” ungkap Inspektur pada Inspektorat Loteng, Ir. L. Aswatara, kepada Suara NTB, Rabu (3/2).

Penghapusan tersebut, akunya, merupakan solusi yang paling realistis untuk bisa menuntaskan persoalan macetnya pengembalian dana bergulir, sehingga tidak lagi menjadi beban pemerintah daerah. Mengingat, untuk bisa melakukan penagihan kepada para petani tem-

bakau penerima dana bergulir, sudah sangat sulit.

Selain karena proses penyalurannya yang sudah cukup lama. Kondisi panen tembakau petani yang fluktuatif juga ikut berpengaruh. Di mana para petani mengaku berat bisa mengembalikan dana tersebut.

Lantaran selalu merugi selama musim tembakau dalam beberapa tahun terakhir.

Tidak hanya itu, perubahan aturan terkait penyaluran dana oleh pemerintah pusat, dari semula berupa dana investasi menjadi dana hibah, juga ikut mempersulit proses penagihan. Di mana bagi pet-

ani tembakau yang menerima bantuan tahun 2010 dan 2011, harus mengembalikan dana, karena sifatnya berupa kredit lunak.

Sementara bagi petani yang memperoleh bantuan tahun 2012 ke atas bentuknya dana hibah dan, tidak ada kewajiban untuk mengembalikan dana. Sehingga ketika petani tembakau ditagih, mereka pun protes. Karena petani tembakau lainnya, justru tidak harus mengembalikan dana yang dipinjam.

“Saat kita jelaskan aturannya berbeda, petani tembakau sulit mau menerima. Di sinilah

persoalannya, sehingga sulit sekali untuk bisa menarik kembali dana tersebut,” terangnya. Sehingga dari pada terus-terusan menjadi beban pemerintah daerah, solusinya dengan melakukan pemutihan.

Tapi itu semua sangat tergantung pembicaraan dengan kalangan DPRD Loteng. Alasannya, pemerintah daerah tidak bisa mengambil kebijakan pemutihan tanpa persetujuan dari Dewan. Apalagi itu menyangkut terkait aset daerah. “Untuk proses dan tahapan pemutihan, nanti akan dijabarkan dalam perda pemutihan yang akan diusulkan ke DPRD Loteng,” pungkas mantan staf

ahli Bupati Loteng ini.

Dalam kurun tahun 2010 sampai 2011 lalu, Pemkab Loteng telah menyalurkan sekitar Rp. 14 miliar dana bergulir yang bersumber dari DBH-CHT pemerintah pusat. Dari jumlah tersebut, dana yang bisa ditarik masih sangat kecil, di bawah Rp 100 juta. (kir)

(Suara NTB/kir)

(Suara NTB/dok)

Segera Berakhir

Inspektorat Kantongi Hasil Bocah Tiga Tahun Ditemukan Tewas Audit Pengadaan Seragam Satpol PP Lobar Hanyut di Saluran Air

Praya (Suara NTB) Nasib malang menimpa Winda Febriani Putri, warga asal Kampung Meteng Kelurahan Prapen Praya Lombok Tengah (Loteng). Rabu (3/2) siang, bocah tiga tahun ini tewas setelah hanyut di saluran air depan rumahnya.

Informasi yang diperoleh Suara NTB, menyebutkan, kejadian diperkirakan berlangsung sekitar pukul 11.30 wita.

Saat ini, korban berpamitan kepada orang tuanya untuk pergi ke rumah neneknya. Pada saat bersamaan, hujan lebat yang mengguyur Kota Praya dan sekitarnya baru saja reda. Sementara kondisi saluran air depan rumah korban cukup besar. Tidak lama setelah berpamitan, salah seorang teman korban mendatangi orang tua korban. Memberi tahukan kalau korban sudah (Suara NTB/kir) tenggelam dan tubuhnya EVAKUASI - Petugas mengevakuasi mayat bocah hanyut terbawa air. tiga tahun yang tewas terseret arus air di genaMendapat kabar ini, ngan Bendungan Batujai, Rabu (3/2). orang tua korban langsung keluar menuju saluran air. Upaya korban sudah lemah,” ujarnya. pencarian pun dilakukan oleh orang tua Korban akhirnya dipastikan menkorban, sembari meminta pertolongan inggal setelah menjalani pemerwarga setempat. Kejadian itun pun ikasaan oleh tim medis RSUD Praya. langsung membuat warga geger.

Pasalnya, begitu ditemukan korban Tidak lama anggota penyelamat langsung dilarikan ke RSUD Praya. dari BPBD Loteng tiba di lokasi keja- “Setelah dipastikan meninggal dunia, dian dan bersama-sama melakukan korban kemudian dipulangkan dan pencarian. Pencarian dilakukan dengan diserahkan kepada keluarganya,” semenyisir saluran air hingga masuk but Kasubag Humas Polres Loteng, wilayah perairan Bendungan Batujai. AKP Made Suparta.

Setelah sekitar satu jam lebih Sementara itu, Febrianto, orang melakukan pencarian, tubuh korban tua korban mengaku sebelum berpamakhirnya bisa ditemukan di daerah itan ke rumah neneknya, korban semgenangan Bendungan Batujai yang ber- pat bermain-main di dalam rumah. jarak sekitar 1 km dari lokasi awal. “Saat Kala itu, korban sempat main pocongitu saya tengah berusaha membersihkan pocongan. Karena bosan, korban kemueceng gondok. Tapi ternyata ada kepala dian berpamitan. orang di tengah tumpukan eceng godok “Tapi belum lama berpamitan, datang itu,” aku Masir, warga setempat. salah satu temanya yang menceritakan Awalnya, ia mengira kepala yang kalau korban terjatuh ke dalam saluran ditemukan tersebut kepala boneka. air dan tubuhnya hanyut terbawa air yang Namun setelah diangkat, ternyata tu- memang cukup besar,” tuturnya. Ia pun buh korban yang memang tengah dicari mengaku pasrah dengan musibah yang oleh warga. “Saat ditemukan, tubuh menimpanya keluarganya. (kir)

Belum Tuntaskan Temuan BPK

Lobar Optimis Pertahankan WTP Giri Menang (Suara NTB) Banyak SKPD di Pemkab Lombok Barat (Lobar) belum menuntaskan temuan LHP BPK, baik secara administrasi masalah barang milik daerah (BMD) dan kerugian keuangan daerah. Dari sekian SKPD yang ada, sebagian besar belum menuntaskan temuan ini.

Namun demikian, Inspektorat optimis SKPD bisa menuntaskan temuan ini hingga tanggal 27 Februari mendatang sesuai tenggat waktu yang dipatok BPK RI Perwakilan NTB. Sementara khusus penuntasan temuan kerugian negara ditarget tuntas tanggal 4 Maret mendatang. “Kami optimis temuan itu bisa tuntas dan Pemda Lobar bisa pertahankan opini WTP dari BPK,” ujar Inspektur pada Inspektorat Lobar, H Agus Rahmat Hidayat, kepada wartawan, Rabu (3/2).

Dijelaskan lebih jauh, saat ini BPK tengah turun melakukan pemeriksaan pendahuluan. Pemeriksaan pendahuluan ini berakhir tanggal 27 Februari.

Pada batas waktu ini, semua SKPD harus menuntaskan temuan BMD dan administrasi, kecuali temuan kerugian negara ditarget harus selesai tanggal 4 Maret mendatang.

Pemeriksaan pendahuluan ini dilakukan BPK untuk melihat atas penyelenggaraan pertanggungjawaban keuangan dari Januari hingga Desember, sistem pengawasan internal (SPI), kepatuhan perundang-undangan tahun 2015 atas penyelenggaraan pemerintah daerah tahun bersangkutan.

Dalam pemeriksaan pendahuluan ini, dilakukan pemeriksaan apakah ada hal-hal yang masih kurang dalam tindak lanjut temuan SKPD. Jika terdapat kekurangan, lalu BPK meminta agar disempurnakan oleh masing-masing SKPD. Setelah melakukan pemeriksaan pendahuluan ini, BPK kembali masuk sekitar bulan April-Mei untuk melakukan pemeriksaan rinci.

Dalam pemeriksaan rinci ini, lanjutnya, apa yang sudah dikoreksi lalu diperiksa lagi oleh BPK. Setelah dikoreksi ditemukan ada kekurangan atau belum ada ditindaklanjuti, maka tidak lagi ada perpanjangan waktu bagi SKPD melakukan penyempurnaan. “Sudah tidak bisa diperpanjang lagi, itu akan jadi bahan untuk memberikan opini oleh BPK,” jelasnya.

Melihat kondisi terkini tindaklanjut masing-masing SKPD, ia mengaku optimis bisa tuntas sesuai tenggat waktu itu. Terkait adanya temuan BMD yang sebagian besar SKPD belum tuntas menurutnya itu bagian dari temuan. Menurutnya progress penyelesaian temuan ini terus berjalan.

“Progres penyelesaian temuan ini kan sudah terus berjalan,” ujarnya.

Ia mengklaim, sejauh ini secara keseluruhan progress penyelesaian temuan sangat menggembirakan. Namun ia belum bisa membeberkan, karena datanya terus berproses dan berubah setiap saat. Ia menegaskan, asalkan ada komitmen dan keseriusan menuntaskan temuan tersebut, pihaknya optimis bisa tuntas sesuai target. (her)

Giri Menang (Suara NTB) – Inspektorat Lombok Barat (Lobar) telah melakukan audit terhadap pengadaan seragam Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang dilaporkan ke Polres Lobar. Hasil audit tersebut telah diserahkan ke Plt Bupati untuk menjadi bahan kajian. ‘’Audit dilakukan bersamaan dengan audit proyek di Satpol PP yang juga telah masuk ke penyidikan polres. Namun terkait penanganan kasus hukum di polres, Inspektorat tidak bisa intervensi,’’ ungkap Inspektur pada Inspektorat Lobar, H. Agus Rahmad Hidayat, pada Suara NTB via ponselnya, Rabu (3/2).

Dikatakan, pihaknya sudah pernah mengaudit proyek Satpol PP yang juga dilaporkan ke polres. Audit itu sendiri ada beberapa item termasuk pengadaan seragam anggota. Terkait hasil audit ini mesti ditanyakan ke pihak petugas auditor yang

melakukan audit. Namun hasilnya tidak bisa dibeberkan karena sudah diserahkan ke pimpinan. Ditanya seputaran hasil audit itu sendiri, Agus menolak membeberkannya, karena itu kewenangan pimpinan.

Diberitakan sebelumnya, Kasatreskrim Polres Lobar, AKP Joko Tamtomo menyatakan penyidik Polres Lobar terus mengusut kasus pengadaan 200 unit seragam Satpol PP tahun 2015 yang diduga menyimpang. Perkembangan terbaru, penyidik polres telah memanggil sejumlah saksi-saksi dari anggota Satpol PP dan pemborong seragam. Mereka dipanggil untuk ditanya seputar pengadaan seragam tersebut. “Sejumlah saksi Dari anggota Satpol PP dan pemborong seragam itu sudah kami periksa untuk dimintai keterangan,”kata Joko, seraya menambahkan, pihaknya tengah melakukan pengumpulan barang bukti dan keterangan. (her)

Kades Terong Tawah Bingung Dilaporkan ke Kejari Giri Menang (Suara NTB) Kepala Desa Terong Tawah Kecamatan Labuapi Lombok Barat (Lobar), Sahirpan membantah jika pihaknya menyelewengkan Dana Desa (DD). Ia mengklaim beberapa proyek yang dikerjakan menggunakan DD seperti proyek talud, sudah sesuai ketentuan. Penggunaan dana desa sudah dilaporkan kepada pihak Inspektorat, Kepolisian, BPMPD serta Bupati Lobar.

Terkait kasus ini dilaporkan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Mataram oleh salah satu LSM dirinya baru tahu. Ia sendiri heran kenapa LSM itu melaporkan ke Kejari tanpa mencari tahu penanganan kasus ini ke polres yang lebih dulu menanganinya.”Kalau dilaporkan ke kejaksaan itu yang saya bingungkan, kan sudah dilaporkan ke polres. Tapi yang jelas penggunaan dana ini sudah sesuai ketentuan,” terangnya saat dikonfirmasi, Rabu (3/2).

Dirinya belum tahu apa motif kasus DD di desanya dilaporkan ke kejaksaan. Ia mengaku bingung, pasalnya masalah dana desa ini sudah diaudit Inspektorat dan ditangani Polres Lobar.

Terkait proses penanganan kasus ini di Polres, pihak penyidik Polres sudah mendatangi desa mengkonfirmasi desa. Saat itu pihak Polres menyerahkan penyelesaian ke desa. Sebab, memang desa belum menerima dana desa termin II dan III. “Sehingga tidak ada dana yang diselewenangkan,” imbuhnya.

Terkait penanganan di Inspektorat, jelasnya, pihak terkait sudah turun untuk melakukan audit. Hasilnya belum diketahui.

Karena itu untuk menanyakan soal hasil audit, pihaknya akan mendatangi Inspektorat. Ia sendiri berjanji akan mengumumkan hasil audit ke pihak masyarakat. Terkait persoalan ini, pihaknya berkali-kali mencoba memediasi. Ia mengundang pihak BPD yang melaporkan ke polres namun mereka tidak hadir. Akan tetapi justru mereka melaporkan ke polres.

Sementara itu Direktur Pengawas Teritorial (Dirwaster) KPK NTB, H Junaidi menyatakan pihaknya sudah melaporkan kasus DD Terong Tawah ke Kejari Mataram, Rabu (3/2) pukul 09.00 Wita. (her)

DPRD Lobar Minta Pemkab Optimalkan Pajak Parkir Giri Menang (Suara NTB) – DPRD Lombok Barat (Lobar) meminta Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) mengoptimalkan pemasukan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak parkir.

Sebab sejauh ini pajak parkir ini kurang digarap oleh Dishubkominfo. Apalagi tahun lalu, PAD tak capai target 2015 lalu.

“Agar tidak mengulangi hal serupa, DPRD Lombok Barat mendesak eksekutif untuk menumbuhkan alternatif potensi pendapatan bagi daerah. Salah satunya melalui pajak parkir dioptimalkan,”saran anggota Komisi II DPRD Lobar Dapil Sekotong, Abdul Bazir, Rabu (3/2).

Politisi PKB ini mengatakan, Pemkab Lobar harus mendapatkan tambahan pendapatan lain. Salah satunya lewat pajak parkir. Menurutnya, potensi PAD dari parkir belum digarap dengan maksimal.

Sebelumnya, persoalan pajak parkir ini sempat mencuat

untuk dilakukan pembahasan 2014 lalu. Namun hingga sekarang, tidak ada tindak lanjut dari eksekutif. Jika tahun ini, eksekutif tidak melakukan inisiatif untuk mengajukan rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang pajak parkir, dewan siap mengambil alih usulan tersebut lewat prolegda inisiatif nanti.

Sementara itu, Kabid Pendapatan Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (DPPKD) Lobar Deddy Saputra mengatakan, pihaknya masih melakukan kajian terkait pajak parkir di Lobar. Termasuk, membuat produk hukum berupa perda maupun peraturan bupati. “Masih dikaji,”ujarnya.

Dalam pengkajian ini, jelasnya, pihaknya akan melihat di mana saja potensi pengelolaan tempat parkir yang ada di Lobar. Pihaknya melihat baru ada satu potensi di Lobar, yakni tempat parkir di Lombok City Center (LCC). (her)

SUARA NTB Kamis, 4 Februari 2016

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 6

Pertanyakan Subsidi Pendidikan

Mahasiswa Demo Pemda KSB Taliwang (Suara NTB) Elemen mahasiswa yang menamakan diri Himpunan Mahasiswa Sumbawa Barat (HIPMASBAR), Rabu (3/2), menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung Graha Fitrah kantor bupati KSB. Mereka mempertanyakan program subsidi pendidikan yang selama ini dinilai banyak bermasalah.

Dalam orasinya sejumlah tuntutan pun dilontarkan para mahasiswa, mulai soal transparansi untuk alokasi anggaran program subsidi, menanyakan sisa anggaran subsidi yang selama ini tak kunjung direalisasikan pemerintah, hingga meminta penjelasan pos anggaran yang digunakan pemerintah untuk mendanai program tersebut. “Pemerintah harus menjelaskan secara rinci kepada kami. Karena kami menilai pengelolaan program ini tidak transparan,” tandas para mahasiswa.

Menurut mereka, kebijakan

Pemda KSB memberikan bantuan dana pendidikan kepada para mahasiswa merupakan suatu kewajiban. Karena itu tuntutan para mahasiswa meminta pemerintah untuk terbuka dalam pengelolaannya merupakan suatu kewajaran. “Kami ini datang menuntut hak. Dan kami yang datang ke sini memang benar-benar membutuhkan bantuan tersebut,” tandas Novi Irwansyah, koorlap aksi.

Dalam aksi ini mahasiswa akhirnya diterima oleh kepala Dinas Dikbudpora, Drs. Mukhlis dan kepala DPPKD, Ir. Amin Sudiono. Dijelaskan, jika selama ini mekanisme anggaran bantuan pendidikan bagi mahasiswa ini telah dibentuk payung hukumnya oleh pemerintah. Di mana untuk tahun 2015 Pemda KSB menggunakan Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 16 Tahun 2015 serta Perbup Nomor 21 Tahun 2013 tentang bantuan subsidi. “Jadi setiap kegiatan pemerintah itu

Inspektorat Diminta Audit Proyek PLTS di Orong Telu Sumbawa Besar (Suara NTB) Wakil Ketua Komisi II DPRD Sumbawa, Salman Al Faridzi, mendesak Inspektorat Sumbawa untuk melakukan pemeriksaan khusus terkait kasus dugaan pungli dalam distribusi bantuan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di desa Mungkin Kecamatan Orong Telu. Diduga pungli dilakukan oknum aparat desa.

“Kita minta Inspektorat turun memeriksa oknum aparatur desa yang diduga terlibat dalam pungli tersebut. Oknum Kades tidak mengindahkan SK Bupati soal titik lokasi yang mendapat jatah listrik PLTS. Diduga ada pungutan liar yang dilakukan oknum aparatur desa terhadap masyarakat penerima bantuan PLTS,” cetus Salman, Rabu (3/2).

Untuk itulah, Inspektorat segera turun melakukan riksus.

Kalau memang terindikasi maka harus segera diproses, paling tidak memberikan sanksi administrasi terhadap pejabat desa. Diketahui total bantuan PLTS di Sumbawa sebanyak 360 unit. Makanya diharapkan masalah ini dapat segera dituntaskan agar tidak mencederai program yang bersumber dari APBN tersebut.

Sebelumnya juga pernah terjadi aksi demonstrasi yang dilakukan Front Pemuda Pulau Sumbawa (FPPS), Kamis (28/1) lalu seperti yang pernah diberitakan Suara NTB. Tahun 2015 lalu Kementerian Desa Tertinggal menyalurkan PLTS kepada Distamben Kabupaten Sumbawa. Yang kemudian dihibahkan ke Desa Mungkin sebanyak 182 unit. Sebanyak 182 orang telah di SK-kan untuk menerima bantuan tersebut. Namun dalam pembagian PLTS tersebut oknum Pemerintahan desa melakukan pemungutan. Masing-masing orang dipunguti Rp 200 ribu.”Hajatan program ini adalah bantuan gratis kepada masyarakat dan untuk menyediakan listrik bagi masyarakat yang belum mendapatkan aliran PLN. Tetapi masyarakat masih dipungut uang. Bagi orang yang tidak memberikan uang maka unit PLTS tidak diberikan. Bahkan yang tidak tercantum dalam SK dibagikan,” imbuh korlap aksi waktu itu, Agus Mutahir.

Kepala Distamben Sumbawa, Ir. Sirajuddin juga telah memberikan penjelasan waktu itu, kegiatan ini seluruhnya ada di Pusat baik pengadaan hingga sampai beropersainya PLTS. Program pengadaan tersebut tidak ditarik biaya sepeserpun. Di dusun Senawang, dan Sukamaju berjalan dengan lancar. Namun di desa Mungkin terjadi permasalahan. Bantuan tersebut direalisasikan pada Desember 2015 lalu. Itupun tetap dikawal. Terhadap ada dugaan yang disebutkan, pihaknya langsung mengambil alih pada waktu itu. Pihaknya menyampaikan, persolan untuk mengangkat ke rananh hukum persoalan lain. Namun ingin dijelaskan bahwa bantuan tersebut tidak ada biaya sepeserpun. (arn)

Sempat Menghilang, Dokter Asal Lape Ditemukan di Mataram Sumbawa Besar (Suara NTB) Hilangnya dokter Arma Anugrah Utami (29) beberapa bulan yang lalu sempat diisukan bergabung dengan Organisasi Gafatar. Hal ini tertepis, pasalnya dokter muda asal dusun Bukit Tinggi desa Dete, kecamatan Lape ini sudah ditemukan. Ia dijemput orang tuanya di Mataram, Senin (1/2) malam.

Kapolres Sumbawa, AKBP Muhammad, SIK kepada wartawan, Rabu (3/2) menyebutkan, pihaknya telah berupaya melakukan koordinasi dan melacak keberadaan dokter tersebut. Ia di temukan di Mataram dan sudah dijemput langsung orang tuanya. “Jadi sudah ada komunikasi kemarin malam (Senin malam red) dia dijemput orang tuanya di Mataram. Dan saat ini sudah berada di rumahnya di Lape,” imbuhnya.

Dari informasi yang diperoleh, dokter Arma selama ini berpindah-pindah tempat. Dan ditemukan di rumah keluarganya di Mataram dalam keadaan sehat. Kapolres belum mengetahui penyebab dokter tersebut kabur dari rumahnya.

Mengingat hanya orang tua yang bersangkutan yang mengetahui hal dimaksud. Selain itu Kapolres tidak mengetahui apakah dokter tersebut mengalami gangguan kejiwaan atau tidak. ‘’Harus ada ahli yang menyatakan, baru bisa diketahui,’’ katanya.

Dengan ditemukan dokter Arma, isu yang beredar masuk ke Gafatar sudah tidak ada. Bahkan meskipun sebelumnya sempat diisukan berhubungan dengan salah satu anggota polisi sudah tidak lagi. Mengingat anggota tersebut juga sudah membuat surat pernyataan bahwa tidak akan berhubungan dengan dokter tersebut. “Isu-isu masuk Gafatar dan segala macam sudah tidak ada lagi.

Yang jelas dia sudah berada di rumahnya dalam keadaan sehat,” pungkas Kapolres.

Untuk itu Kapolres menghimbau orang tua dokter tersebut untuk betul-betul menjaga, supaya tidak lari dan hilang. Selain itu masyarakat juga dihimbau tidak berasumsi macam-macam ataupun hal yang tidak-tidak yang dapat menimbulkan isu negatif di Kabupaten Sumbawa. (ind)

ada landasan hukumnya. Termasuk bantuan bagi mahasiswa ini,” timpalnya.

Demikian juga soal prosedur untuk mendapatkan bantuan tersebut. Mukhlis mengatakan, Dinas Dikbudpora dalam hal ini mengurusi bidang administrasinya. Di mana mahasiswa yang akan mendapatkan bantuan diharuskan mengajukan permohonan dan akan diverifikasi terlebih dahulu sebelum ditetapkan sebagai penerima.

“Dan yang menerima di SK-kan.

Jadi jelas siapa saja mahasiswa yang memperoleh bantuan itu,” tandasnya seraya menambahkan jika program tersebut terus diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

“Program ini juga sangat transparan dan tidak bermasalah.

Buktinya hasil audit BPK tahun 2015 dinyatakan tidak ada temuan dan hanya ada sisa anggaran yang harus dikembalikan ke kas daerah,” sambung Mukhlis.

Sementara itu kepala DPP-

KD Amin Sudiono mengaku, dalam perjalanannya, program bantuan bagi mahasiswa ini terjadi perubahan di sisi jumlah (nominalnya). Hal tersebut dipicu karena kondisi anggaran daerah yang tidak selalu mendukung program-program yang dijalankan pemerintah. “Aturan dasar penganggaran harus memenuhi dasar kebutuhan anggaran SKPD baru ke pokok-pokok lainnya. Nah tentu kita tidak bisa selalu bisa menyamakan karena kondisi keuangan kita berubah-ubah dan sekarang harus kita akui dananya kurang karena anggaran daerah juga berkurang,” terangnya.

Usai mendengar penjelasan tersebut, para mahasiswa mengaku tidak begitu puas.

Menurut mereka, pemerintah seharusnya memiliki kajian lebih matang dalam rangka menjalankan setiap programnya. Terutama yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat agar diatur

(Suara NTB/bug)

AKSI MAHASISWA - Aksi mahasiswa di depan gedung Graha Fitrah Kantor Bupati KSB, di Taliwang, Rabu (3/2). secara saksama agar perjalanannya tidak menemui batu sandungan terlebih menimbulkan persoalan di masyarakat.

“Kami tidak menuntut banyak pada dasarnya. Hanya saja pastikan program itu terus berlanjut dan salurkan angga-

ran sesuai dengan besaran yang sudah ditentukan,” kata para mahasiswa sebelum membubarkan diri. (bug)

Diduga Pesta Sabu, KSB Tegur Distributor Pupuk Oknum Bhayangkari Diciduk Polisi Sumbawa Besar (Suara NTB) Satuan Reserse Narkoba Polres Sumbawa mengamankan tiga orang yang diduga kedapatan mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu, Selasa (2/2) malam.

Mereka adalah YS (35), oknum anggota Bhayangkari, IB (35) residivis kasus yang sama, dan HA (42), ibu rumah tangga.

Pihak kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya pesta sabu di rumah HA, kelurahan Brangbiji, Sumbawa. Atas informasi tersebut anggota Sat Narkoba Polres Sumbawa melakukan pengecekan ke lokasi. Di lokasi polisi mendapati IB, YS, dan HA. Selain itu polisi juga mendapati seorang perempuan berinisial PW. Saat digerebek, polisi mendapatkan satu buah alat penghisap berupa bong kaca, satu buah kaca, satu buah klip kosong dan setengah butir pil yang diduga inex. Ketiganya kemudian diamankan ke Polres Sumbawsa untuk dimintai keterangan.

Dari keterangannya, IB, residivis yang baru saja keluar dari penjara ini mengakui barang tersebut miliknya. Bahkan diakui sabu yang dikonsumsi didapatkan dari rekannya di Lapas.

Sedangkan HA juga mengakui mengkonsumsi barang tersebut.

Bahkan sewaktu-waktu juga menggunakannya di Mataram.

Sedangkan YS juga mengakui sudah tiga kali mengkonsumsi sabu, dan terakhir mengkonsumsi pada saat digerebek Polisi.

Hasil tes urine ketiganya positif. Sementara PW yang merupakan teman wanita IB hanya diajak berkunjung ke rumah HA dan hasil tes urinenya negatif.

Kapolres Sumbawa, AKBP Muhammad, S.IK yang dikonfirmasi, Rabu (3/2) membenarkan adanya hal tersebut. Penggerebekan merupakan bagian dari Op-

(Suara NTB/ind)

DIAMANKAN - Kedapatan diduga konsumsi narkoba, tiga orang diamankan di ruangan Sat Res Narkoba Polres Sumbawa, Rabu (3/2). erasi Antik Gatarin 2016. Dalam operasi tersebut, pihaknya mengamankan tiga orang yang kedapatan mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu. “Kami sudah mengamankan ketiganya (satu lakilaki dan dua perempuan. Saat ini masih dalam proses pemeriksaan,” imbuhnya.

Disebutkan Kapolres, IB merupakan residivis kasus yang sama. Dimana baru keluar dari Lapas sekitar tiga bulan yang lalu. Bahkan diketahui IB memperoleh barang tersebut dari dalam Lapas. Makanya pihaknya akan melakukan pemeriksaan untuk perkembangan selanjutnya.

Disinggung apakah yang bersangkutan akan ditahan, Kapolres belum bisa memastikan. Pihaknya perlu melakukan pemeriksaan terlebih dahulu untuk

mengetahui apakah termasuk pengguna atau pengedar. Nantinya kalaupun yang bersangkutan diketahui sebagai pengedar ataupun bandar maka akan langsung dilakukan penahanan.

Pihaknya juga belum bisa memastikan apakah yang akan dilakukan rehabilitasi. Mengingat untuk menentukan hal tersebut ada tim tertentu yakni Tim Assesment Terpadu (TAT) yang merupakan tim gabungan dari Kepolisian, Kejaksaan, dan BNN. Tim inilah yang nantinya mengkaji dan mempelajari apakah seorang pengguna direhabilitasi atau diproses selanjutnya. “Kami belum bisa memastikannya.

Mengingat saat ini kami tengah melakukan proses pemeriksaan untuk mendalaminya,” tukas Kapolres. (ind)

Presiden Jokowi Diharap Berkunjung ke Sumbawa Sumbawa Besar (Suara NTB) Presiden Jokowi direncanakan berkunjung ke Sumbawa usai puncak peringatan Hari Pers Nasional (HPN) di Mataram, Selasa 9 Februari mendatang. Untuk peresmian pondok pesantren modern di Pemangong. Terkait informasi kedatangan tersebut, Penjabat Bupati bersama unsur pimpinan daerah, Sekda, Asisten II, Kepala DPPK, Dandim dan Kapolres menggelar pertemuan, Rabu (3/2).

Sebagaimana disampaikan Kabag Humas Setda Sumbawa, Rachman Ansori, M.SE, informasi kedatangan Presiden RI ini secara struktural turun dari Kapolri kepada Kapolda dan seterusnya ke Kapolres Sumbawa.

Meski demikian, Pemkab langsung melakukan persiapan.

“Presiden Jokowi direncanakan ke Sumbawa pada 9 Februari. Kemungkinan besar setelah hadir di HPN di Mataram langsung ke Sumbawa.

Arahan dari Penjabat Bupati, Sekda dan Asisten, lanjut Ansori, meminta semua pihak di tingkat lapangan untuk mempersiapkan diri.

Besok (hari ini,red) penjabat Bupati bersama jajaran akan meninjau lokasi di Pemangong Lenangguar. Sekda pun sudah

memerintahkan Humas Pemkab Sumbawa untuk intens berkomunikasi dengan pusat dalam hal ini Setkab dan Setneg untuk kepastian kedatangan Presiden. “Dan untuk lebih jelasnya tentang kejelasan kedatangan Presiden ke Sumbawa, Insya Allah besok Pak Dandim juga akan membangun komunikasi dengan pihaknya di tingkat atas,” jelasnya.

Yang jelas, Pemkab akan mempersiapkan segala sesua-

tunya dengan matang. Walaupun waktu yang tersedia sangat sedikit. Informasi yang diperoleh Suara NTB, Presiden akan langsung menuju Pondok Pesantren di Pemangong, Yayasan Dea Melala yang dibina mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Dien Syamsuddin.

Ditemui di tempat terpisah, Kapolres Sumbawa, AKBP Muhammad, S.IK, juga baru berkoordinasi dengan Penjabat Bupati dengan instansi lainnya.

Untuk memastikan kedatangan Presiden RI. Namun, sampai saat ini belum ada kejelasan baru sebatas informasi.

“Belum ada kepastian. Tetapi kita sudah melakukan persiapan, survei jalan, lokasi rute sudah disiapkan kalau memang jadi datang. Kita besok akan survei langsung ke lokasi tersebut bersama Penjabat dan lainnya,” terangnya, seraya menyebutkan, adanya informasi dari Polda NTB terkait kedatangan Presiden terkait penyiapan pengamanan. Makanya langsung berkoordinasi dengan TNI, karena memang keedatangan Presiden komandannya dari TNI. Polisi hanya membantu pada ring 2 dan ring 3.

Rencananya kedatangan Presiden untuk melakukan peletakan batu pertama pembangunan pondok pesantren modern di Pemangong Lenangguar. (arn/ind)

Taliwang (Suara NTB) Komisi Pengawas Distribusi Pupuk dan Pestisida (KDPP) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) akan melayangkan surat teguran pertama kepada UD Populer, selaku distributor tunggal pupuk di daerah.

Teguran tersebut merupakan tindaklanjut hasil inspeksi mendadak (Sidak) yang dilakukan KDPP pekan lalu. Di mana UD Populer diketahui tidak memiliki stok pupuk sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 15 Tahun 2013 tentang pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian. “Suratnya sudah siap, tinggal ditandatangani tim. Setelah itu kita akan layangkan ke distributor,” kata anggota KDPP KSB, Ir. Lalu Azhar kepada wartawan, Selasa (2/2).

Ia menjelaskan, dalam ketentuan menteri perdagangan (Mendag) distributor pupuk diwajibkan memiliki stok di gudang untuk memenuhi kebutuhan petani dalam dua minggu ke depan. “Hasil sidak kita minggu lalu, gudang milik Populer kosong. Nah ini tidak sesuai dengan ketentuan Permedag,” kata Azhar yang juga Kepala Disperindagkop dan UMKM KSB ini.

Saat Sidak pekan lalu, pihak UD Populer beralasan kekosongan stok pupuk di gudangnya karena keterlambatan pemerintah menyerahkan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) dan terjadinya kelangkaan pupuk di gudang produsen. Menurut Azhar, alasan tersebut kurang berdasar sebab selama ini baik RDKK maupun stok pupuk di tangan produsen tetap stabil. “Analisa kami justru melihat distributor tidak memiliki modal yang cukup untuk menebus pupuk yang dibutuhkan petani dari tangan produsen,” cetusnya.

Azhar mengatakan, ketersediaan pupuk di tingkat distributor akan terus dipantau pihaknya. Setelah melayangkan surat teguran pertama KDPP akan kembali melakukan sidak lanjutan untuk memastikan komitmen UD Populer selaku distributor dalam

menyediakan pupuk bagi petani benar-benar dipenuhi.

Sebelumnya terhitung awal Januari 2016, UD Populer sudah mendistribusikan sekitar 520 ton pupuk untuk mendukung kebutuhan petani di awal masa tanam pertama tahun ini. “Katanya yang 90 ton itu akan langsung didistribusikan ke pengecer karena memang petani sedang butuh. Harapan kami sekarang sudah sampai ke pengecer,” imbuhnya.

Diapresiasi Sementara itu, teguran yang dilayangkan pemerintah KSB terhadap distributor pupuk itu diapresiasi oleh Komisi II DPRD setempat.

Ketua Komisi II DPRD KSB, Aheruddin Sidik, SE., ME mengatakan, teguran tersebut sangat perlu sebagai bentuk ketegasan pemerintah kepada distributor agar tidak lagi mengulangi kelalaiannya.

“Saya kira sikap yang diambil pemerintah melalui Komisi Pengawas Distribusi Pupuk dan Pestisida (KPDPP) sudah sangat tepat dengan menegur distributor,” tandasnya kepada Suara NTB, Rabu (3/2).

Ketiadaan stok pupuk di gudang merupakan kelalaian fatal yang dilakukan distributor. Sebab sesuai ketentuan, stok pupuk harus tersedia di gudang distributor untuk kebutuhan petani selama dua minggu ke depan. Sementara saat dilakukan sidak oleh KPDPP pekan lalu, di gudang UD Populer tidak ditemukan adanya stok pupuk yang tersedia.

“Ini musim tanam pertama petani. Dan seharusnya memang setiap kebutuhan petani harus dijamin ketersediaannya, tidak terkecuali pupuk,” tandasnya.

“Kalau nanti ditegur sampai tiga kali tidak ada perubahan. Maka pemerintah harus menjatuhkan sanksi sesuai dengan kelalaian yang dilakukan distributor,” ujarnya.

“Kita akan panggil semua dinas terkait termasuk Bappeda. Karena bagaimana pun persoalan pertanian ini penting untuk segera kita tuntaskan supaya petani kita bisa nyaman melalui musim tanamnya,” pungkasnya. (bug)

(Suara NTB/arn)

KUNJUNGI - Penjabat Bupati, H. Supran mengunjungi salah satu ruangan di Sekretariat Pemkab Sumbawa. Tampak didampingi Kepala Inspektorat, Arahim, Rabu (3/2).

H. Supran: Ayo Kita Bekerja Sumbawa Besar (Suara NTB) Begitu masuk kantor hari pertama, Rabu (3/2), penjabat Bupati Sumbawa, Drs. H. Supran, M.M, langsung menggelar rapat dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan sejumlah SKPD untuk melihat kesiapan anggaran 2016. Sekaligus berkeliling di lingkup Sekretariat Daerah Kantor Bupati.

“Saya memang bukan orang asing, tapi saya orang Sumbawa. Saya ingin mengetuk hati teman-teman untuk ayo kita bekerja,” kata H. Supran di sela sela kunjungan di Sekre-

tariat daerah.

Setelah berkeliling di lingkup Setda, Penjabat Bupati juga akan berkunjung langsung ke kantor SKPD. Untuk melihat kesiapan dokumen tahun 2015, menghadapi pemeriksaan pendahuluan oleh BPK. Sekaligus mengetahui kesiapan tahun 2016, terkait program pembangunan yang bakal dilaksanakan tahun ini. Setelah itu, kunjungan dilanjutkan ke kecamatan - kecamatan. “ Niat saya ingin bekerja. Di setiap ruangan saya selalu katakan, ayo kita bekerja. Tunjukkan diri bahwa kita mampu,” pungkasnyya singkat. (arn)

SUARA NTB Kamis, 4 Februari 2016

Proyek Jalan Dua Arah di Bima Dinilai Rentan Laka Lalin Kota Bima (Suara NTB) Pembangunan jalan dua arah di ruas jalan Soekarno - Hatta, atau tepatnya di depan Kantor Walikota Bima diduga kerap memakan korban kecelakaan. Bahkan dalam sehari beberapa kecelakaan terjadi terutama kendaraan roda empat.

Adanya hal tersebut diakui Kaur Sat Lantas Polres Bima Kota, Ipda Agus Salim kepada Suara NTB, Rabu (3/2). Dari sejumlah kecelakaan yang terjadi selama ini, hanya beberapa orang yang memberikan laporan resmi ke pihaknya. “Hanya kecelakaan tunggal,” ucapnya.

Pihaknya mencatat, telah menerima satu laporan dan sampai saat ini tengah melakukan penyelidikan serta mengambil keterangan korban. Disamping itu, pihaknya akan tetap memantau area tersebut. “Yang jelas semua laporan tetap kita tindaklanjuti,” katanya.

Sebelumnya, mobil sedan yang dikendarai Ali, warga Kelurahan Paruga, Kecamatan Rasanae Barat menabrak median jalan yang sedang dibangun tersebut. Kecelakaan tunggal itu terjadi Selasa (2/2) malam sekitar pukul 22.20 Wita.

Pada saat itu, dia tidak menyadari ada proyek median di ruas jalan di lokasi tersebut. Karena beberapa hari sebelumnya, jalan depan eks Kantor Bupati Bima maupun Walikota Bima itu tidak ada aktivitas apapun. Apalagi lokasi proyek median jalan itu tidak dipasangi rambu-rambu lalulintas.

“Akibat kecelakaan ini, bagian depan mobil saya rusak parah dan masalah ini akan saya lapor ke polisi,” katanya.

Salah seorang warga yang tak jauh dari tempat tersebut, Sumadi, mengatakan kerap melihat terjadinya kecelakaan beruntun sejak adanya proyek median. Bahkan dalam sehari terjadi lima kali kecelakaan. “Kebanyakan mobil yang mengalami kecelakaan,” katanya.

Untuk itu, dia berharap agar pihak terkait memasang penanda atau penunjuk. Sebab, dikhawatirkan kecelakaan tersebut akan terjadi lagi. “Sangat membahayakan. Syukur -syukur hanya kendaraan yang rusak. Tapi kalau membayahakan nyawa orang lain, siapa yang bertanggung jawab,” pungkasnya. (uki)

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 7

Pembebasan Lahan Hambat Proyek Pasar Dompu Dompu (Suara NTB) Pembangunan lanjutan pasar induk Dompu tahun 2015 hingga saat ini belum juga rampung dikerjakan. Masih adanya rumah warga yang belum dibebaskan pemerintah diduga menjadi salah satu pemicu keterlambatan proyek. Bahkan rumah milik Umi Antu hingga saat ini belum dibebaskan dan menghalangi pembangunan akses jalan pasar.

Kepala Dinas Koperindag Tamben Dompu, Muhammad, ST, M.Si kepada Suara NTB mengaku, keterlambatan pembangunan pasar bawah Dompu salah satunya dipicu oleh keterlambatan pembebasan lahan warga. Bahkan hingga saat ini, lahan milik Umi Antu belum dibebaskan.

Sehingga menghalangi pembangunan akses jalan keliling pasar. “Akses jalannya tetap dibangun, cuman dialihkan untuk sementara,” katanya.

Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Setda Dompu, Drs. Mustakim Ali yang dihubungi, Rabu (3/2) mengatakan, terhambatnya pembebasan lahan milik Umi Antu karena belum ada kesepakatan harga. Harga

yang ditawarkan jauh lebih tinggi dari perkiraan lembaga apraisal, sehingga masing – masing pihak bertahan.

“Kita akan sampaikan pada Sekda untuk langkah lebih lanjut,” ungkapnya.

Terkait kemungkinan upaya paksa melalui Pengadilan Negeri (PN) seperti yang dilakukan terhadap beberapa warga tahun 2015 lalu, Mustakim mengaku, itu tergantung petunjuk dari atasannya.

Tapi anggaran untuk pembebasan lahan tersebut disiapkan dalam APBD tahun 2016.

“Kita tetap siapkan anggarannya,” ungkapnya.

Pemantauan Suara NTB menunjukkan, pembangunan pasar bawah Dompu terlihat masih banyak yang belum dik-

(Suara NTB/ula)

BELUM DIBEBASKAN - Rumah milik Umi Antu di kompleks pasar bawah Dompu belum juga dibebaskan pemerintah sehingga menghambat proyek pembangunan pasar Dompu tahun 2015. Proyek inipun hingga saat ini masih belum rampung. erjakan. Untuk akses jalan lingkar pasar masih banyak belum dikerjakan. Pemban-

gunan mushalanya baru naik tembok dan pengerjaan kios masih belum dipasang keram-

iknya serta material sisa pekerjaan masih banyak berserakan. (ula)

Pelaku Curanmor Incar Tempat Ibadah

(Suara NTB/uki)

MINIM RAMBU – Pengerjaan jalan dua arah di Kota Bima yang minim rambu, dinilai kerap menimbulkan kecelakaan lalin.

Kota Bima (Suara NTB) Kapolres Bima Kota, AKBP Ahmad Nurman Ismail, S.Ik, mengatakan kasus pencurian kendaraan bermotor (curanmor) di awal tahun 2016 mengalami penurunan. Hanya saja, dia tetap menghimbau masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan terutama memarkir kendaaran di tempat ibadah.

Menurut dia kepada Suara NTB, Rabu

(3/2), masyarakat harus lebih mewaspadai, terutama saat menjelang magrib hingga pukul 22.00 wita. “Pada jam jam itu, motor seringkali hilang,” ucapnya.

Ia juga mengingatkan kepada masyarakat yang melaksanakan shalat di masjid agar dapat membawa kunci ganda.

Pasalnya target pelaku curanmor saat ini sebagian besar di lingkungan masjid. “Saat or-

ang melakukan ibadah, mereka akan melancarkan aksinya,” ujarnya.

Sebab, kata dia, salah seorang bawahannya yang berpangkat perwira belum lama ini, diambil motornya saat melaksanakan shalat di salah satu masjid yang ada di Kota Bima. “Pelaku curanmor tidak memandang bulu. Ada kesempatan mereka akan bawa kabur,” katanya.

Nurman mengaku, sebelumnya Kelurahan Paruga menjadi daerah rawan curamnor. Namun kini wilayah Kelurahan Monggonao dan Lewirato menjadi tempat incaran para pelaku curanmor dan warga harus mewaspadai. Perpindahan lokasi rawan curanmor lantaran intens razia yang dilakukan. “Kemungkinan karena hal inilah yang membuat pelaku curanmor itu

pindah wilayah operasi,” akunya.

Nurman menambahkan, pada bulan Februari, pihaknya akan meningkatkan patroli. Salah satu tindakan preventif yang dilakukan adalah menempatkan anggota di daerah rawan. “Untuk sementara baru itu yang bisa kami lakukan. Masyarakat harus lebih waspada lagi,” pungkasnya. (uki)

Sepekan Dirawat, Korban Kendaraan Tercebur ke Laut Akhirnya Meninggal

(Suara NTB/ula)

Masnil

PT SMS Bantah Alihkan Fungsi Lahan Dompu (Suara NTB) PT Sukses Mantap Sejahtera (SMS) membantah akan mengalihkan fungsi lahan eks Hak Guna Usaha (HGU) PT Tugu Vanila Jaya (TVJ) dari peternakan menjadi perkebunan tebu. Kendati HGU telah dialihkan ke PT SMS, pemanfaatan lahan seluas 1.100 ha tersebut akan tetap diperuntukkan bagi sektor peternakan.

Kepala pengembangan perkebunan PT SMS, Masnil kepada wartawan di kantornya, Rabu (3/2) mengungkapkan, HGU milik PT TVJ telah dialihkan kepada PT SMS seluas 1.100 ha dan akan tetap dimanfaatkan pada sektor peternakan. Pada lahan di atas jalan tersebut, PT SMS akan dikembangkan peternakan sistem kandang dengan pengolahan pakan. “Kita tidak akan mengalihkan fungsi HGU dari peternakan ke perkebunan. Kita justru ingin mengembangkan sistem peternakan modern dengan mengandangkan dan pengolahan pakan.

Dengan demikian, semua pihak bisa menjadikannya contoh,” ungkapnya.

Dikatakan Masnil, tidak semua lahan HGU milik PT TVJ dikelola pihaknya kendati telah dialihkan ke PT SMS. Karena lahan di bawah (selatan) jalan diserahkan kepada pemerintah daerah untuk dijadikan sebagai daerah pelepasan ternak rakyat. “Kita hanya memafaatkan lahan di atas (utara) jalan,” terangnya.

Terkait operasional pabrik gula, Masnil mengaku, sesuai perencanaan akan dilakukan uji coba pabrik pada April 2016. Sebanyak seribu ha lahan tebu siap dipanen untuk kebutuhan bahan baku saat uji coba dilakukan. “Uji coba pabrik rencananya pada April 2016 ini. Kapasitas pabrik saat ini, mengolah tebu hingga 3.000 ribu ton,” jelasnya.

Sementara saat ini pihaknya masih terus melakukan penanaman tebu untuk kebutuhan pabrik gula. Pada masa tanam, pihaknya kesulitan tenaga kerja sehingga harus didatangkan dari Bima dan Sumbawa. “Karena orang sini biasanya sistem harian, tapi kita menggunakan sistem borongan. Dengan sistem borong justru lebih menguntungkan dengan nilai Rp 1,1 juta per ha,” ungkapnya. (ula)

Kota Bima (Suara NTB) Zulkifli H. Usman, salah seorang penumpang kendaraan operasional Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bima yang tercebur ke laut beberapa waktu lalu, akhirnya meninggal dunia. Pria berusia 38 tahun itu menghembuskan nafas terakhirnya di salah satu rumah sakit di Mataram, pada Rabu (3/2) sekitar pukul 10.00 wita.

Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Kota Bima, Masrin, S.Pd, kepada Suara NTB, Rabu (3/2) mengakui hal tersebut. Kata dia, almarhum meninggal diduga disebabkan luka dalam yang dialaminya, usai kecelakaan beberapa waktu lalu. “Dia meninggal sekitar pukul 10.00 wita tadi,” ucapnya.

Kata dia, almarhum sempat dirawat di RSUD Bima beberapa hari. Lantaran lukanya parah, dia kemudian dibawa ke salah satu rumah sakit di Mataram. “Lagipula istri dan keluarga alhamarhum tinggal di Mataram,” katanya.

Menurut Masrin, almarhum dikenal memiliki jiwa sosial yang tinggi dan suka membantu sesama. Di BPBD, dia merupakan staf di bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi (RR).

Untuk mengenang meninggalnya pria yang akrab disapa Zul itu, BPBD Kota Bima, kata Masrin berencana akan menggelar tahlilan bersama pegawai lainnya di kantor BPBD setempat. “Kami semua kehilangan sosok teman yang baik. Zul adalah keluarga

kami.” katanya.

Sementara itu, kerabat alhamarhum, M. Fakhrunrajji dikonfirmasi via HP membenarkan hal tersebut. “Maaf, kami belum bisa berkomentar banyak. Namun almarhum sudah dimakamkan,” tuturnya dengan nada sedih.

Sebelumnya, satu unit mobil BPDB Kota Bima, terguling di pinggir jalan lintas Bima Sumbawa, atau tepatnya di lingkungan Ni’u kelurahan Dara Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima, Selasa (26/1) sekitar pukul 19.15 wita.

Mobil dengan nomor plat B 9279 tersebut dikemudikan oleh Awan (38). Selain supir, di dalam mobil tersebut juga membawa Ahmad Gafar (40) dan Zulkifli H. Usman (38). Ketiganya merupakan pegawai BPBD setempat. (uki)

Ruang Kerja Bupati Dompu Dibersihkan Dompu (Suara NTB) Pelantikan calon Bupati dan wakil Bupati terpilih Dompu, Drs. H. Bambang M. Yasin – Arifuddin, SH segera dilaksanakan. Pemda Dompu saat ini sedang membersihkan ruang kerja dan mulai merapikan lingkungan kerja bupati.

Kepala urusan rumah tangga Setda Dompu, Adhar kepada Suara NTB di Dompu, Rabu (3/2) mengatakan, pihaknya sedang melakukan bersih – bersih ruang kerja Bupati yang baru direhab tahun 2015 lalu karena hendak dimanfaatkan.

“Kita bersih – bersih ini karena sebentar lagi mau dimanfaatkan,” katanya.

Tidak hanya ruang kerja Bupati yang direhab, tapi pendopo Bupati sesuai rencana kegiatan dan anggaran (RKA)

tahun 2016 juga akan direhab berat. Bupati pun untuk sementara akan disewakan rumah sambil menunggu rehab pendopo rampung. “Selama masa pengerjaan, Bupati akan disewakan rumah oleh daerah,” ungkap Adhar.

Untuk pendopo wakil Bupati, Adhar mengaku, karena anggarannya belum cukup sehingga hanya pendopo Bupati yang diperbaiki tahun 2016. Tapi pendopo wakil Bupati yang berada di Sawete Bali 1 dan terlihat kumuh akan dianggarkan rehabnya pada tahun 2017 mendatang. “Pendopo wakil Bupati memang terlihat kumuh, apalagi jalannya lebih tinggi. Kita akan anggarkan rehabnya tahun 2017 depan,” katanya.

Sementara Kepala Bagian Humas Setda Dompu, Abdul

Sahid, SH, mengaku belum mendapatkan pemberitahuan resmi terkait jadwal pelantikan Bupati dan wakil Bupati terpilih. “Sampai saat ini kita belum mendapatkan informasi resminya,” kata Abdul Sahid.

Terkait rencana kegiatan pasca pelantikan yang akan dilangsungkan di ibu kota Provinsi, Abdul Sahid mengaku, akan mengkoordinasikan dengan Bupati dan wakil Bupati terpilih. Pihaknya siap memfasilitasi bila akan dilakukan acara tasyakuran ketika sampai di Dompu pasca pelantikan.

“Tentu akan ada acara di Dompu setelah pelantikan di Mataram dan kita siap memfasilitasinya. Untuk kepastiannya kita akan koordinasi dengan Bupati dan wakil Bupati terpilih,” akunya. (ula)

(Suara NTB/ula)

DIBERSIHKAN - Beberapa pegawai di lingkup Setda Dompu, Rabu (3/2) membersihkan ruang kerja Bupati yang direhab menjelang pelantikan Bupati dan wakil Bupati terpilih.

SUARA NTB

Kamis, 4 Februari 2016

Halaman 8

Refleksi Tahun 2015 dan Program Tahun 2016 Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB

BIDANG PERIKANAN DAN BUDIDAYA Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dikaruniai potensi perikanan budidaya yang sangat lengkap, sehingga dapat dikembangkan budidaya ikan di laut, air payau maupun air tawar.

Secara keseluruhan produksi perikanan budidaya Provinsi NTB pada tahun 2015 meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2014, dimana pada tahun 2015 mencapai angka produksi sebesar 1.048.030,16 Ton sedangkan pada tahun 2014 produksinya sebesar 887.402,67 Ton. Rumput laut merupakan penyumbang utama produksi perikanan budidaya Provinsi NTB, dimana produksi rumput laut NTB tahun 2015 sebesar 918.021,26 Ton basah lebih tinggi dibandingkan pada Tahun 2014 yang mencapai angka produksi sebesar 770.374,30 Ton. Volume produksi ini dihasilkan dari lahan budidaya rumput laut seluas 13.850,03 Ha yang berada di sentra-sentra produksi yang terdapat di Pengantap Lombok Barat, SereweKaliantan-Teluk Ekas Lombok Timur, Labuhan Kertasari Sumbawa Barat, Pulau Kaung-Pulau Medang-Pantai Utara Kabupaten Sumbawa, Kwangko Dompu hingga Teluk Waworada Kabupaten Bima.

Pencapaian ini didukung juga dengen telah dimanfaatkannya bibit rumput laut hasil Kultur Jaringan yang dikembangkan oleh Balai Perikanan Budidaya Laut (BPBL) Lombok, dimana Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan pada Tahun 2015 telah membangun 1 (satu) unit Laboratorium dan Greenhouse Bibit Rumput Laut di Sekotong – Lombok Barat.

Saat ini Jenis rumput laut yang dikembangkan tidak hanya dari jenis Eucheuma cottonii dan spinosum, akan tetapi juga telah dibudidayakan jenis Gracillaria sp di lahan tambak yang dapat dibudidayakan bersamaan dengan komoditas bandeng dengan sistem polikultur

Dari kegiatan budidaya air payau, komoditas yang memberikan kontribusi yang cukup besar adalah produksi Udang Vaname. Pada tahun 2015 volume produksi Udang Vaname Provinsi NTB sebesar 89.886,93 Ton, meningkat dari tahun 2014 yang tercatat sebesar 78.966,80 Ton. Prestasi ini mendongkrak posisi Provinsi NTB pada urutan ke-3 nasional sebagai penghasil udang Vaname utama setelah Provinsi Lampung dan Sulawesi Selatan.

Untuk budidaya air tawar, sumbangan terbesar adalah dari budidaya ikan Nila, dimana pada Tahun 2015 produksinya sebesar 17.023,89 Ton. Jenis ikan air tawar lainnya yang memiliki potensi dan prospek untuk ditingkatkan produksinya adalah ikan lele, oleh karena itu mulai tahun 2015 telah diperkenalkan paket teknologi budidaya Lele dengan sistem Bioplok, yaitu teknologi budidaya ikan dengan kepadatan tinggi, hemat penggunaan pakan dan air tawar serta menggunakan bahan probiotik yang mampu mengkonversi sisa pakan dan limbah budidaya kembali menjadi pakan alami ikan. Diharapkan teknologi ini akan meningkatkan produksi dan produktivitas budidaya lele terutama padakawasan-kawasanyangsempitdan minim air tawar.

Pada Tahun 2015 juga telah dicanangkannya kembali kegiatan Pengembangan Budidaya Ikan di Lahan Sawah bersama Padi atau dikenal sebagai kegiatan MINAPADI. Komoditasikanyangdapatdibudidayakanant-

Panen rumput laut di Kec. Langgudu Teluk Waworada Kabupaten Bima

ara lain : Ikan Nila, Karper, Gurame hingga Udang Galah, sedangkan varietas padi yang direkomendasikan adalah jenis padi yang tahan genangan selama masa pemeliharaan antara lain adalah jenis Ciherang, IR-64, atau Padi Ketan. Dengan dikembangkannya budidaya ikan bersama padi di sawah, diharapkan adanya peningkatan kesejahteraan petani, disamping mendapatkan panen padi juga memperoleh tambahan penghasilan dari hasil budidaya ikan. Oleh karenanya petani yang menerapkan budidaya ikan sistem MINAPADI mendapatkan pembinaan dan pendampingan paket teknologi ini hingga mampu menghasilkan panen padi dan ikan sekaligus secara optimal.

Kedepan paket teknologi ini diharapkan mendapat dukungan yang lebih besar dari Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Badan Pangan dan Pertanian dari PBB (FAO).

Beberapa kegiatan lain yang mendukung pencapaian kinerja pengembangan perikanan budidaya di Provinsi NTB pada tahun 2015 antara lain adanya pemberian pelayanan pembuatan Sertifikat Lahan/tanah bagi para Pembudidaya Ikan (SEHATKAN) sebanyak 750 unit sertifikat hasil kerjasama Dinas Kelautan dan Perikanan dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN). Dengan dimilikinya sertifikat tanah ini para pembudidaya ikan diharapkan akan lebih mudah mendapatkan fasilitas kredit dari perbankan. Program ini menjadi lebih

efektif terutama setelah dilakukan perjanjian kerjasama antara Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB dengan PT. Bank NTB pada tanggal 4 November 2015 untuk bersama-sama Mengembangkan dan Memperkuat Pelaku Usaha skala Mikro, Kecil dan Menengah di Sektor Kelautan dan Perikanan. Sebagai tahap awal pada Tahun 2015 telah diproses sebanyak 51 usulan Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKPE) kepada para pembudidaya ikan dengan nilai kredit keseluruhan mencapai Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).

Pada tahun 2016, pembangunan perikanan budidaya sesuai RPJMD Provinsi NTB 2014 – 2018 tetap diarahkan untuk mendukung program industrialisasi produk olahan perikanan dan ketahanan pangan, dengan penekanan pada aspek kemandirian, peningkatan daya saing dan berbasis pada keberlanjutan dengan tujuan utama adalah peningkatan kesejahteraan para pembudidaya ikan. Oleh karenanya strategi peningkatan produksi perikanan budidaya maupun peningkatan mutu/kualitas panen hasil perikanan budidaya akan dilakukan untuk memastikan ketersediaan bahan baku dan ketersediaan pangan.

Beberapa kegiatan yang akan dilakukan diantaranya adalah : a. Pengembangan pakan mandiri dengan tujuan menekan biaya produksibudidayaikanairtawar. b. Pengembangan sentra-sentra perikanan budidaya yang terintegrasi dengan unit-unit olahan perikanan. c. Pengembangan sistem pembudidayaan ikan dengan menerapkan teknologi anjuran, penggunaan induk unggul

Penandatangan perjanjian kerjasama pengembangan penguatan pelaku usaha UMKM dalam rangka peningkatan akses permodalan antara Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB dengan PT. Bank NTB pada tanggal 2 November 2015 yang disaksikan oleh Sekda Provinsi NTB (Muhammad Nur, SH. MM)

dan benih bermutu serta menerapkan Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB) maupun Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB). d. Pengembangan sistem usaha pembudidayaan ikan yang memberdayakan kelompok-kelompok pembudidaya ikan (POKDAKAN) e. Pengembangan Kawasan-

kawasan Perikanan Budidaya yang berwawasan lingkungan dan menerapkan keberlanjutan (rehabilitasi mangrove dan restocking ikan di perairan umum). f. Peningkatankuantitasdankualitas SDM perikanan budidaya g. Pengembangan sistem data dan informasi perikanan budidaya yang akurat dan uptodate, serta

h. Pengembangan kawasan perikanan budidaya berdasarkan potensi, Rencana Tata Ruang maupun Rencana Zonasi Wilayah Perairan.

Semuanya diterapkan dengan tujuan dan sasaran tercapainya peningkatan kesejahteraan pembudidaya ikan, serta peningkatan produksi dan kualitas hasil panen perikanan budidaya Provinsi NTB.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB (Ir. Aminollah, M.Si) mendampingi Gubernur NTB (TGH. Zainul Majdi) melakukan kunjungan kerja ke lokasi Budidaya Ikan Kerapu di Batu Nampar Kabupaten Lombok Timur tanggal 25 Maret 2015.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB (Ir. Aminollah, M.Si) bersama Dirjen Perikanan Budidaya KKP (Dr. Ir. Slamet Soebiyakto) melakukan panen rumput laut di Dusun Semerang Desa Serewe Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur tanggal 26 November 2015.

Hamparan Budidaya Rumput Laut dengan sistem patok dasar di Kertasari – Kabupaten Sumbawa Barat

Kunjungan Duta Besar Afrika Selatan (Mr. Pakamisa A Sifuba) bersama Direktur Kawasan Afrika Kemenlu (Bapak Lasro Simbolon) ke lokasi budidaya rumput laut di Serewe Jerowaru – Kabupaten Lombok Timur pada tanggal 11 September 2015.

Pengembangan budidaya ikan pada lahan sawah padi (Minapadi) di Desa Batu Kumbung Lombok Barat sebagai upaya peningkatan pendapatan petani padi dengan kegiatan budidaya ikan di sawah.

Bantuan benih bagi pembudidaya ikan dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB yang diserahkan oleh Ibu Gubernur selaku Ketua Umum Penggerak PKK Provinsi NTB bersama Ibu Wakil Gubernur di Desa Labuapi Kabupaten Lombok Barat tanggal 28 November 2015.

BIDANG PENGAWASAN DAN PENGELOLAAN PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL Provinsi Nusa Tenggara Barat merupakan provinsi kepulauan dengan panjang garis pantai mencapai 2.332,80 km dan 278 pulau-pulau kecil memilliki ekosistem yang lengkap. Sumberdaya yang sangat kaya sehingga merupakan obyek yang sangat potensial untuk pengembangan banyak sektor seperti perkanan, pariwisata, konservasi, transportasi laut, industri maritim dan kegiatan lainnya.

Kegiatan prioritas dalam pengembangan bidang kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil adalah : 1. Penyusunan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) Pada tahun 2015 Pemerintah provisi NTB melalui Dinas Kelautan dan Perikanan telah menyusun dokumen awal RZWP3K dan pada tahun 2016 akan dilanjutkan dengan penyusunan dokumen final dan diharapkan tahun 2017 ditetapkan melalui Perda.Intidarikegiatan penyusunan dokumen awal adalah melakukan danmengolah data dan mendeskripsikan potensi dan pemanfaatan sumberdaya kelautan, pesisirdanpulau-pulaukecil serta menyusun peta-peta tematik.

Pada tahun 2016 akan dilakukan Tindak lanjut Penyusunan Dokumen Final yakni pekerjaan lanjutan dengan fokus kegiatan adalah penyusunan paket sumberdaya, analisa kesesuaian lahan dan penentuan alokasi ruang (kawasan pemanfaatan umum, konservasi, alur laut dan kawasan strategis nasional tertentu) Penyusunan dokumen RZWP3K dimaksudkan untuk menciptakan keharmonisan spasial dalam pemanfaatan ruang laut,subtansi dari RZWP3K adalah ditetapkannya alokasi ruang dan aturan pemanfaatanuntuk kegiatan ekonomi, konservasi, alur laut dan kawasan strategis nasional tertentu secara bijaksana sehingga tumpang tindih antar kawasan pembangunan dan konflik antara satu kegiatan dengan kegiatan lainnya dapat dihindari.

2. Perlindungan dan pemanfaatan kawasan konservasi laut dan jenis biota laut Dimaksudkan untuk meningkatkan perlindungan dan pelestarian ekosistem terutama Manggrove, Lamun dan Terumbu Karangserta jenis ikan Endemik, Langka dan terancam punah ( Hiu, Pari dan Penyu). Luas kawasan konservasi di perairan laut NTB adalah 77.103,85 Ha, kegiatan-kegiatan yang dilakukan tahun 2015 adalah: - Bimtek pemanfaatanpotensikawasankonservasi bagikelompokmasyarakatnelayandanwanita nelayan disekitar kawasanTelukBumbang, Kab. Lombok Tengah.

- Bantuan bibit mangrove, latihan transplantasi karang, bantuan peralatan selam, bantuan perahu dan alat selam serta latihan selam bersertifikat kepada pokmaswas sebagai penunjang dalam memantau kondisi terumbu karang serta sebagai modal pokmaswas untuk mengembangg-

-

kan usaha ekonomi seperti menjadi pemandu wisata selam bagi para turis yang cukup ramai dikawasan konservasi Sosialisasi Jenis Ikan yang dilindungi terancam punah seperti Hiu koboi,PariGergaji, Hiu Martil, Hiu Paus, Pari kerbau/Manta dan Penyu, Spesies ini (hiu dan pari) berstatus terancam punah karena penangkapan yang sangat intensif, pertumbuhan lambat dan reproduksi yang rendah.

Dalam rangka perlindungan atas jenis ikan tersebut telah dilakukan sosialisasi kepada nelayan, pokmaswas, pengusaha/pembeli ikan serta petugas/penyuluh lapangan sertapenyebar-luasan informasi melalui kesenian tradisional (wayang kulit), leaflet/brosur dan papan himbauan.

3. Gerakan Cinta Laut dan mitigasi, adaptasi perubahan lingkungan Merupakan kegiatan untuk menumbuhkann kecintaan pada budaya bahari dan mendorong kepedulian terhadap kelestarian lingkungan laut. Dalam tahun 2015 diimplementasikan melalui kegiatan: - Sekolah Pantai Indonesia (SPI) dilaksanakan di SMA 1 Gangga, kabupaten Lombok Utara. SPI merupakan bentuk penyadaran masyarakat usia dini (siswa/siswi SMA) agar memahami hal-hal mendasar tentang ekosistem pesisir, pemanfaatan serta pengaruhnya bagi kehidupan sehari-hari.

- Sistem Informasi Mitigasi Bencana, Adaptasi Iklim dan Lingkungan (SIMAIL) Merupakan sistem informasi sederhana yang sangat bermanfaat bagi masyarakat pesisir/nelayan, sistem ini menyajikan informasi terkait potensi bencana (gelombang, cuaca terkini dan daerah penangkapan ikan)kepadanelayan yang akanmelautsertamasyarakatpesisirdisekitarDesaLekok, KecamatanTanjung, Kabupaten Lombok Utara. Informasi tersebutdapat diakses melalui SMS dan papan teks berjalan (running teks display).

4. Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pengembangan Usaha Merupakan kegiatan peningkatan kemampuan dan kemandirian pelaku usaha skala mikro (nelayan, pembudidaya, pedagang, pengolah ikan) dan pengembangan usaha garam rakyat (PUGaR) dikawasan pesisir dan pulau-pulau kecil. Peningkatan kwantitas dan kwalitas produkai garam di NTB akan dilakukan melalui penerapan Geoisolator yang merupakan teknologi produkai garam sitem evavorasi dengan cara melapisi permukaan tanah pada meja kristal dengan plastik (LDPE) guna mempercepat proses kristalisasi air tua serta mengurangi materi pengotor pada kandungan garam. Teknologi ini diharapkan dapat meningkatkan produksi dari 70 ton menjadi 100 ton per Ha, meningkatkan kandungan NaCl dari 60 % menjadi 97 % serta warna menjadi lebih putih dan bersih. Kegiatankegiatan yang telah dilakukan pada tahun 2015 adalah penguatan kelembagaan kelompok menjadi kelompok Berbadan Hukum, Pembangunan gudang penyimpanan garam dan bantuan geoisolator pada kelompok percontohan PUGaR di KabupatenLombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Timur, Sumbawa, Bima, dan Kota Bima.

5. Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Pengawasan menempati posisi strategis dalam managemen pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan. Hal ini sejalan dengan amanat untuk memperrtahankan kelestarian sumberdaya, sehingga kemanfaatannya dapat berlangsung secara terus menerus. Dalam rangka menekan kegiatan ilegal dan distruktif fishing yang sangat merugikan seperti IUU Fishing, penangkapan ikan dengan bom, potas/racun, pengambilan terumbu karang, penambangan pasir ilegal, pengrusakan mangrove, pembuangan limbah kelaut dan lain-lain, diperlukan pengawasan yang lebih intensif dan terintegrasi.UU No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan daerah mengamanatkan bahwa kewenangan pemerintah provinsi dalam melakukan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan bertambah yang semula 5 - 12 mil menjadi 0 – 12 mil.

Seiring dengan itu maka strategi yang harus dikembangkan adalah meningkatkan intensitas pengawasan dengan berkoordinasi antar penegak hukum dan melibatkan masyarakat. Kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan adalah : a. Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Dimaksudkan untuk mencegah dan menindak kegiatan IUU Fishing dengan cara melakukan Pengawasan : Melakukan monitoring dengan melibatkan kelompok masyarakat pengawas (POKMASWAS).

- Melakukan Control, Patroli, Intel dan penindakan bersama tim gabungan (PPNS /Polsus Perikanan, TNI-AL, Polair).

- Prestasi yang diperoleh dalam tahun 2015 adalah POLSUS Perikanan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Prov NTB atasnama I GustiKomangYuliantara, SE memperoleh predikat POLSUS teladan/terbaik II Nasional b. Pembinaan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) Perikanan Dimaksudkan untuk memotivasi kelompok masyarakat untuk turut serta menjaga kelestarian sumberdaya. Saat ini telah terbentuk 129 Pokmaswas yang telah memberikan kontribusi cukup besar dalam menjaga ekosistem pesisir. Prestasi yang diperoleh bahwa tahun 2015 POKMASWAS Lestari Bahari Desa Labuhan Jambu Sumbawa telah memperoleh penghargaan Adi Bakti Mina Bahari Juara I Pokmas Tingkat Nasional. Kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan tahun 2015 adalah kegiatan pembinaan pokmaswas dimaksudkan untuk: - Meningkatkan pemahaman tentang perlunya kelestarian sumberdaya pesisir - Meningkatkan partisipasi pokmas sebagai mitra Dinas dalam melakukan monitoring dan kontrol ekosistem pesisir.

- Memberikan bantuan peralatan pendukung operasi pokmaswas (alat komunikasi, teropong, rompi dan leaftlet/brosur)

Pemaparan Sekretaris Daerah Provinsi NTB dalam rapat penyusunan dokumen awal RZWP3K Provinsi NTB.

Bimtek pemanfaatan potensi kawasan konservasi perairan di Teluk Bumbang, Kab. Lombok tengah

Bantuan perahu dan mesin ketinting sebanyak 2 unit bagi kelompok masyarakat pengelola kawasan konservasi Teluk Bumbang, Kab. Lombok Tengah

Sosialisasi perlindungan dan pelestarian jenis ikan

Bantuan bibit mangrove kepada Kelompok Masyarakat Pengawas Perikanan “AsaDungga”, kabupaten Dompu.

Patroli laut antara DKP Provinsi NTB bersama Polair Polda NTB

SUARA NTB Kamis, 4 Februari 2016

BUDAYA DAN HIBURAN

Halaman 9

Imlek 2016 Hotel Surya, Berinterior Minimalis Modern HOTEL Surya yang berlokasi di Jalan Harimau Nomor 26 Kecamatan Mataram ini memiliki konsep tampilan interior minimalis modern. Hotel dengan 28 kamar ini berada di tengah Kota Mataram yang mengutamakan konsep kekeluargaan bagi tamunya.

“Kita ingin tamu yang menginap itu merasa tengah berada di rumah sendiri. sehingga kita sangat menekankan rasa kekeluargaan dalam operasional kita,” kata General Manager Hotel Surya Mataram Romadhoni Widya Prajaguptha kepada Suara NTB, di Mataram, Selasa (2/2).

Menurutnya kenyamanan tamu seakan berada di rumah sendiri ini sangat efektif untuk meningkatkan ikatan emosional antara tamu dan pengelola hotel. “Setiap tamu kita itu kita anggap seperti keluarga, kita ingin tamu kita juga merasakan itu,” kata Dhoni.

Nama Surya dipilih karena nama pemilik hotel ini adalah Suryani. Dhoni menuturkan bahwa hotelnya bukanlah hotel cabang dari hotel-hotel Surya yang ada di berbagai daerah.

Hotel yang telah beroperasi selama 11 bulan ini telah mendapatkan penghargaan Best Tourism Industry dari Majalah Indonesia. Konsep kekeluargaan dari hotel ini merupakan salah satu hal yang diapresiasi dari pemberian penghargaan itu. “Kita dapat penghargaan karena konsep kita dianggap bagus,” ungkapnya.

Hotel dengan luas 27x18 meter persegi ini memiliki dua lantai. Tersedia pula fasilitas pijat, meeting room dengan kapasitas 120 orang dan restoran untuk umum.

Tenaga kerja hotel ini merupakan tenaga kerja lokal yang telah dilatih khusus. Terdapat barista berpengalaman juga untuk masyarakat yang ingin menikmati hidangan kopi, teh dan jenis minuman lainnya.

Bukan hanya itu saja, hotel ini juga menyediakan paket perjalanan (travelling) bagi tamu yang ingin berlibur. Sehingga tamu tidak perlu repot-repot mencari travel. Sebab Hotel Surya telah bekerjasama dengan berbagai perusahaan travel.

“Kami bukan hanya memiliki layanan antar jemput. Tapi juga layanan travelling. Jadi tamu mau liburan kemanapun akan kami antar,” kata Dhoni.

Hotel Surya menjanjikan pelanggannya akan rasa kenyamanan dengan konsep kekeluargaan. Sehingga para tamu merasa seperti tengah berada di rumah. (lin) Romadhoni Widya Prajaguptha (Suara NTB/lin)

Kadisbudpar NTB Larang Dangdutan di Festival Bau Nyale Mataram (Suara NTB) Festival Bau Nyale sebagai salah satu event kebudayaan Pemerintah Provinsi NTB akan dilakukan dalam waktu dekat ini. Tahun sebelumnya panitia penyelenggara mengundang artis-artis ibu kota untuk memeriahkan acara. Sementara tahun ini, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) NTB H. L. Muhammad Faozal melarang adanya pertunjukan dangdut atau band dari luar daerah.

“Ini agenda kebudayaan, jadi harus tampilkan budaya lokal kita. Jangan dangdutan,” kata Faozal, di Mataram, Rabu (3/2).

Menurutnya kegiatan kebu(Suara NTB/dok) dayaan kurang tepat jika diH.Moh.Faozal campur dengan band atau dangdut. Apalagi itu akan menggunakan biaya yang tidak sedikit. Sebab biaya akomodasi dan honor penyanyi akan ditanggung panitia.

“Mereka (Pemkab Lombok Tengah) punya anggaran hanya Rp 200 juta. Terus mau undang artis ibu kota. Uang segitu tidak cukup,” kata Faozal.

Diketahui bahwa anggaran untuk festival Bau Nyale sebanyak Rp 850 juta. Pemkab Lombok Tengah menyediakan anggaran dari APBD sebanyak Rp 200 juta. Kemudian Disbudpar Provinsi NTB dari ABPD Provinsi sebanyak Rp 450 juta. Dan dari APBN sebanyak Rp 200 juta.

Faozal mengatakan bahwa anggaran itu harus dimaksimalkan untuk memberikan pertunjukan kebudayaan asli Lombok. Pasalnya saat ini sudah banyak kesenian di Lombok yang perlu untuk ditampilkan di rumah sendiri. Terlebih dalam festival ini diperkirakan akan dipadati oleh tiga juta orang, baik lokal maupun internasional.

“Kita perkirakan peserta Festival Bau nyale ini akan dihadiri oleh tiga juta orang. Ini merupakan kesempatan yang baik untuk kita menunjukkan kebudayaan lokal kita. Bukan dangdut, bukan band-band yang berasal dari luar daerah itu,” tegasnya.

Menurutnya jumlah itu tidaklah muluk-muluk. Sebab banyak wisatawan yang sengaja datang berkunjung untuk menyaksikan secara langsung festival Bau Nyale. Oleh sebab itu Faozal menekankan agar pertunjukan kebudayaan lokal lebih ditekankan. Sebab event ini sekigus sebagai momentum untuk memperkenalkan budaya Lombok kepada dunia. (lin)

Cakranegara akan Jadi Pecinan, Kesenian Tiongkok Pengisi Hiburan Mataram (Suara NTB) Perayaan imlek 2016 sejak 8 sampai 20 Februari mendatang dimulai dengan persiapan yang sedemikian rupa. Kawasan Cakranegara hendak dihias menjadi semacam pecinan, lalu kesenian dari Tiongkok dihadirkan sebagai pengisi hiburan.

Pecinan merupakan sebuah julukan terhadap suatu komplek yang dihuni warga keturunan Tionghoa. Kawasan cakranegara akan dihiasi menggunakan pernak-pernik sebagai simbol dalam memeriahkan imlek. Salah satu pernik yang paling lazim digunakan sebagai hiasan yakni berupa lampion berbentuk bundar. Tiap-tiap lampion biasanya bertuliskan aksara yang khas ala Tiongkok.

“Kalau dari kita, yang sedang disiapkan untuk dihias menjadi pecinan adalah kawasan Cakranegara. Saya tidak tahu mungkin, pihak-pihak lain ada yang melakukan hal yang sama,” jelas Majas Pribadi, pengelola Event Organizer (EO) yang turut berpartisipasi memeriahkan imlek tahun ini ketika ditanya Suara NTB, Rabu (3/2).

Menurutnya, pecinan tak sebatas komplek hunian semata.

Pecinan menjadi sarana usaha demi meningkatkan pendapatan masyarakat. Biasanya, daerah-daerah pecinan selalu

bersifat dwifungsi sehingga satu kawasan benar-benar bisa dimanfaatkan secara optimal.

“Kawasan pecinan itu, kalau malam bisa menjadi pusat usaha kuliner. Kalau siang, ya kembali beroperasi seperti biasa, jadi toko atau pusat perbelanjaan dan lain sebagainya,” jelasnya.

Merujuk pada definisi pecinan laiknya yang dijabarkan, kawasan Cakranegara sebaliknya telah lebih awal menjadi sebuah pecinan. Tengok saja misalnya saat malam mulai merayap, hampir seluruh emperan toko dan ruasruas jalan menjadi ladang bagi para pengusaha kuliner.

Di pulau Kalimantan, banyak kawasan yang menjadi lokasi pecinan. Bahkan saat perayaan imlek, kawasan-kawasan yang amat kental dengan nuansa Tiongkok selalu diserbu para wisatawan. “Di Semarang, Pontianak dan beberapa kawasan di Kalimantan itu memang menjadi daerah pecinan,” lanjutnya.

Atraksi Seni Selain disulap menjadi pecinan yang kental dengan nuansa khas Tiongkok, di seputaran Cakranegara juga akan dihelat berbagai pertunjukan atraksi seni yang menghibur. Beberapa kesenian khas Tiongkok yang sengaja didatangkan kemari antara lain; Sulap, Akrobat dan Tari-tarian. Selain itu, aka nada pertunjukan kesenian tradisi yang dilakoni masyarakat lokal daerah ini.

“Enam repertoar diisi dengan kesenian yang dilakoni pelaku-pelaku seni dari tiongkok.

Pertunjukan atraksi seni tersebut akan dilakukan secara marathon sampai menjelang cap go mek. Selain itu, ada juga pentas seni tradisi NTB maupun perform dari kelompok pemusik orkestra,” tandasnya.

Selain demikian, menjelang awal perayaan imlek nanti akan ada parade marching band. Parade ini dilakukan untuk menyambut serta menambah kemeriahan perayaan tahun baru imlek 2016.

Ketua Panitia Perayaan Imlek 2016, Bing Hamidi beberapa waktu lalu sempat menggelar konferensi pers di

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) NTB untuk menyiarkan perihal persiapan perayaan imlek tahun ini.

Kedatangan para pelaku seni untuk menampilkan hiburan di daerah ini merupakan kali pertama yang coba dilakukan. Namun menurut Bing Hamidi, berbagai bentuk atraksi seni yang hendak ditampilkan sekarang pernah diupayakan untuk hadir pada tahun sebelumnya. Sayangnya, para pelaku seni waktu itu tersangkut kendala sehingga urung datang ke daerah ini. (met)

Transportasi Pariwisata

Jalur Udara Lemah, Genjot Penyeberangan Laut Mataram (Suara NTB) Akses transportasi untuk menunjang kemajuan pariwisata NTB nampaknya masih harus terus dibenahi. Upaya pembenahan mutlak dilakukan demi mendukung pembentukan konektivitas. Masalah transportasi juga berkaitan erat dengan target kunjungan wisatawan.

“Moda transportasi udara kurang, tapi kita masih punya transportasi laut. Moda transportasi laut ini harus digenjot sehingga bisa berperan optimal,” ungkap pengusaha jasa transportasi pariwisata, Awanadi Aswinabawa, Rabu (3/2).

Ia menekankan, dalam upaya mengoptimalkan peran transportasi laut, NTB harus berani melakukan pembenahan infrastruktur secara signifikan. Menurutnya, penataan dan system pengelolaan tiap-tiap pelabuhan yang dilakukan oleh syahbandar harus dirapikan. Disamping itu, ia juga tak menampik bahwa akses transportasi udara juga tetap harus ditambah.

“Untuk itu, pelabuhan kita harus bagus. System tata kelolanya harus dirapikan lagi,” ujarnya.

Dikatakan, akses transportasi udara yang tersisa sebagai pembangun konektivitas NTB dengan daerah lain tinggal beberapa rute. Akses penerbangan domestik meliputi BIL menuju Bali, Denpasar, Surabaya, Jakarta dan Makassar. Sementara, rute penerbangan dari BIL ke Bandung sudah tertutup.

“Rute penerbangan asing yang kita miliki hanya Singapur dan Kuala Lumpur. Sementara, rute penerbangan domestik dari BIL menuju Bandung dan sebaliknya sudah ditutup. Akses penerbangan tetap harus ditambah,” tegasnya.

Carut-marutnya moda transportasi sebagai akses penghubung antara NTB dengan daerah lain ini tidak patut membuat pegiat pariwisata harus pesimis. Sebaliknya, Awanadi berpendapat bahwa seluruh stakeholder, pemangku kebijakan serta elemen maupun komponen penggerak industri pariwisata harus bekerja secara kompak.

“Harus kompak dan komitmen kalau menurut saya. Kita harus action, jangan cuma omong doang kalau menurut saya,” katanya.

Selain membenahi infrastruktur bidang layanan jasa transportasi, NTB juga harus

tegas dalam mencapai misi penataan destinasi. Destinasi pariwisata daerah ini memiliki daya tarik tersendiri sehingga harus dikemas agar menjadi destinasi yang berkualitas.

“Seharusnya, destinasi-destinasi pariwisata kita ini ditata dengan baik sehingga menjadi destinasi yang berkualitas. Penataan yang kita lakukan bisa dianggap berhasil ketika orang mendatanginya sampai berkali-kali. Jadi tidak hanya sekali saja,” jelasnya.

Menurut hematnya, dengan menyuguhkan destinasi pariwisata yang berkualitas, wisatawan akan berdatangan sekalipun tanpa menggunakan akses transportasi penerbangan langsung. Kesan baik yang diraihnya dari daerah ini membuat mereka tidak ragu-ragu untuk datang dua sampai tiga kali.

“Dengan destinasi yang berkualitas, orang kemudian akan datang entah dengan penerbangan langsung maupun tidak langsung. Seluruh stakeholder di daerah ini harus kompak dan mau jalan sama-sama, dan mari kita aplikasikan sapta pesona itu,” katanya. (met)

(ant/Bali Post)

BERSIHKAN PATUNG VIHARA - Petugas vihara membersihkan patung dewa-dewi menjelang perayaan Imlek di Vihara Dharma Bhakti, Banda Aceh, Rabu (3/2). Kegiatan itu dilakukan menjelang perayaan Imlek 8 Februari mendatang.

Pelaku Pariwisata Sambut Kebijakan Bebas Visa Kunjungan Mataram (Suara NTB) Ketentuan bebas visa yang diberlakukan oleh Pemerintah untuk 90 negara disambut baik oleh pelaku pariwisata. Bahkan tahun ini Kementerian Pariwisata menargetkan 170 negara bebas visa kunjungan.

“Kita targetkan 170 negara bebas visa ke Indonesia. Ini menjadi kabar baik untuk pariwisata kita. Batas waktunya selama 30 hari kunjungan,” kata Staf Khusus Menteri Pariwisata Bidang Komunikasi dan Informasi I Gusti Ngurah Putra, di Mataram, Rabu (3/2) kemarin.

Sebelumnya Ketua ASITA (Association Of The Indonesian Tours and Travel Agencies)

NTB Dewantoro Umbu Joka, SH mengatakan pelaku pariwisata akan diuntungkan dengan adanya kebebasan bebas visa ini. Menurutnya Pemerintah harus bisa memperluas jangkauan negara-negara dengan bebas visa. Sehingga wisatawan akan lebih banyak mengunjungi Indonesia, terutama NTB. “Kami sangat mengapresiasi kebijakan ini. Sebab ini dapat menambah jumlah kunjungan wisatawan. Sehingga industri pariwisata bisa semakin baik” kata Dewantoro.

Namun bebas visa ini akan menambah pekerjaan rumah keimigrasian. Sebab tidak menutup kemungkinan wisatawan dapat melanggar

ketentuan waktu 30 hari yang telah diberikan.

“Ini yang akan menjadi tugas keimigrasian nantinya.

Pengunjung dari negara lain itu harus terus diawasi, jangan sampai melewati masa 30 hari yang telah diberikan,” ungkapnya.

Sementara itu, ASITA selama ini telah menunggu kebijakan ini. Apalagi saat ini harus berhadapan dengan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Dewantoro mengatakan bahwa pelaku pariwisata tidak perlu khawatir, melainkan memanfaatkan kesempatan ini sebaik mungkin. “Bebas visa ini harus dimanfaatkan, ini kesempatan besar,” imbuhnya. (lin)

PENDIDIKAN

SUARA NTB Kamis, 4 Februari 2016

Halaman 10

Meningkatkan Kompetensi Dosen Nasional di Kancah ASEAN Oleh: Ahmad Bairizki, SE., MM (Dosen dan Kabag Humas STIE AMM Mataram) INDONESIA sebagai tuan rumah ASEAN University Youth Summit (AUYS) 2016 sukses menggelar acara tersebut yang berlangsung di Sumbawa Besar bulan Januari lalu. Acara yang juga diikuti oleh para dosen pendamping dari universitas peserta yang mewakili negaranya tersebut telah menghasilkan sejumlah poin, yang diharapkan dapat segera terwujud. Di antaranya sebagai sarana penguatan networking (jaringan) dan menjalin kerjasama riset. Oleh karenanya, Forum Dosen ASEAN yang akan dibentuk tentunya menjadi tantangan tersendiri bagi para tenaga pengajar di perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta.

Berangkat dari hal tersebut, maka sudah seharusnya mutu dan kompetensi dosen sebagai tenaga pengajar di perguruan tinggi juga perlu diperhatikan.

Hal ini dinilai penting, sebab

citra lembaga perguruan tinggi dalam menghasilkan output lulusan yang berkualitas dan berkompetensi, juga ditentukan melalui proses pendidikan dan hasil pengalaman belajar mahasiswanya selama mengikuti perkuliahan.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Pasal 3 ayat 1 butir c, menerangkan bahwa Standar Nasional Pendidikan Tinggi bertujuan untuk mendorong agar perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum NKRI mencapai mutu pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat melampaui kriteria yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi secara berkelanjutan.

Salah satu aspek untuk mencapai mutu pembelajaran

tersebut adalah kompetensi dosen. Apakah kompetensi dosen yang dimiliki oleh perguruan tinggi sudah cukup memadai dan sesuai dengan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan seperti yang tertuang di dalam Permendikbud RI No.49 Tahun 2014? Bagaimana kebijakan perguruan tinggi dalam merekrut dosen praktisi dan bukan hanya dosen yang melulu bersifat teoritis akademisi?

Tidak salah memang, terlebih apabila gelar dan kapasitas kualifikasi akademiknya sesuai dengan apa yang telah diatur pada Pasal 26.

Namun pada era kompetensi MEA yang semakin ketat ini, ada baiknya Perguruan Tinggi benar-benar memperhatikan kompetensi dosen yang dimiliki oleh lembaganya. Salah satu contohnya adalah dalam merekrut calon dosen, maka perguruan tinggi seyogyanya

(Suara NTB/ist)

Ahmad Bairizki juga turut memperhatikan pengalaman kerja mereka sebelumnya. Apakah calon dosen tersebut pernah bekerja atau bahkan masih bekerja di suatu perusahaan atau instansi tertentu? Apakah sebagai calon dosen juga sebagai pengusaha atau memiliki usaha tertentu? Kemudian per-

an dan fungsi apa saja yang pernah atau sedang mereka jalankan dalam pekerjaan ataupun usahanya tersebut?

Hal ini tentu menjadi perhatian menarik, karena ketika mengajar nanti maka dosen tersebut juga sudah memiliki pengalaman di bidangnya. Sesuai dengan mata kuliah atau program pendidikan yang dibimbingnya. Sehingga apa yang disampaikan oleh para dosen dikelas sebagai bahan ajar yang telah disusun berdasarkan Satuan Acara Perkuliahan (SAP) dan Garis Besar Program Pengajaran (GBPP) yang ditetapkan tidak lagi hanya bersifat teoritis dan “pengandaian” namun aplikasinya dapat dikemukakan secara riil dan praktis sebagai referensi diskusi dan solusi pemecahan masalah.

Sebagai contoh sederhana, dosen teoritis yang mengampu mata

Haris

jatinya dapat memacu inovasi dan kreativitas para peserta didik, jadi mahasiswa tidak hanya melulu dituntut untuk menghafal dan mengetahui teorinya, namun juga dapat memahami apa yang sesungguhnya terjadi di lapangan. Hal ini sejalan dengan hasil diskusi penting AUYS 2016, di mana salah satu poinnya dijelaskan bahwa mahasiswa lebih suka bekerja daripada mengingat.

Dengan demikian, ketika perguruan tinggi memiliki tenaga pengajar yang berkualitas dan berkompetensi maka diharapkan perguruan tinggi dapat bersaing dalam meningkatkan mutu pendidikan. Bukan hanya pada skala nasional saja, tetapi keunggulan kompetensi yang dimiliki juga dapat diperlihatkan di ajang antarnegara seperti yang nantinya terdapat di dalam Forum Dosen ASEAN. Semoga. (*)

IAIN Mataram Terapkan Sistem Akademik Berbasis Online

Larang Lakukan Pungutan INSPEKTORAT Kabupaten Lombok Timur (Lotim) menegaskan jika sekolah tidak boleh melakukan pungutan terhadap siswa atau wali murid di luar Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Sekolah (RAPBS) yang sudah ditetapkan satu tahun sebelumnya khususnya tingkat SMA/SMK. ‘’Jika dilakukan, maka pungutan yang dibebankan kepada wali murid di luar RAPBS itu terkesan pungutan liar (pungli),’’ ujar Inspektur pada Inspektorat Lotim, Drs. Haris, Rabu (3/2).

Menurutnya, segala bentuk pengeluaran sekolah yang dibebankan kepada orang tua siswa harus tertuang pada RAPBS. Dengan demikian, maka dalam penyusunan RAPBS akan diketahui secara jelas sumber pendapatan sekolah dan peruntukan belanja dari anggaran. Sehingga, ketika sudah dianggap sesuai, maka RAPBS boleh dilaksanakan dengan pos-pos anggaran yang ada, maka biaya operasional dan lainnya yang dibutuhkan sekolah bisa terukur dengan baik.

“Pungutan di tingkat SMA/SMK itu boleh melalui dana komite terutama yang sudah disusun dalam RAPBS. Kalau ada pungutan di luar itu, barulah tidak boleh. Walaupun demikian, pungutan terhadap siswa miskin jangan dipaksakan,” tegasnya.

Sementara, khusus tingkat SD dan SMP, ujar Haris, pungutan dalam bentuk apapun sama sekali tidak boleh dilakukan.

Itu seiring dengan program wajib belajar 9 tahun dan segala kebutuhan sekolah itu sudah tertutupi melalui Bantuan Operasional Sekolah (BOS). “Kalau untuk tingkat SD/SMP tidak boleh. Karena sudah ada BOS yang menutupi semuanya,” sambungnya.

Diketahui, menjelang Ujian Nasional (UN) sejumlah sekolah di Lotim banyak yang membebankan iuran sekolah terhadap wali murid khususnya di tingkat SMA/SMK, seperti biaya foto, STTB, alat-alat tulis Lembar Jawaban Komputer (LJK), sumbangan perpisahan dan buku kenangan. Bahkan, iuran untuk pembangunan musala dan tempat parkir juga kerap menjadi alasan pihak sekolah dalam memungut iuran menjelang pelepasan siswa kelas 12. (yon)

kuliah manajemen bisnis ataupun manajemen pemasaran tentu seringkali dalam memberikan pandangan mengajarnya di kelas hanya berdasarkan konseptual yang terdapat dalam buku teks tersebut. Berbeda dengan dosen praktisi yang telah memiliki usaha sendiri atau sebagai seorang entrepreneur di luar pekerjaan utamanya sebagai dosen. Tentu dalam penyampaiannya akan lebih banyak studi kasus yang bersifat riil dalam kegiatan bisnis dan pemasaran yang terjadi di lapangan. Karena teori bisnis dan pemasaran yang terdapat dalam buku teks dapat dikembangkan lebih jauh melalui serangkaian pengalaman yang terjadi dalam kegiatan usahanya.

Dengan pola seperti ini, maka kegiatan belajar mengajar akan menjadi lebih dinamis karena disertai dengan pemikiran, pendapat dan ide-ide segar. Hal seperti inilah yang se-

(Suara NTB/ist)

DILANTIK - Inilah pejabat IAIN Mataram yang dilantik Rektor IAIN Mataram H. Mutawalli beberapa waktu lalu.

22 Pejabat IAIN Mataram Dilantik Mataram (Suara NTB) Rektor IAIN Mataram, Dr. H. Mutawalli, M.Ag, belum lama ini memutasi sebanyak 22 pejabat eselon III dan IV lingkup Institut dan Fakultas di IAIN Mataram. Mutasi besar-besaran ini merupakan kali pertama dilakukan sejak Mutawalli memimpin. Mutasi dilakukan berdasarkan Surat Keputusan (SK) Menteri Agama Nomor In.12/KP.07.6/SK/231/2016 tentang mutasi pejabat struktural eselon III dan IV di lingkungan IAIN Mataram.

Di antara nama-nama yang dirotasi ialah H. Sanusi, MM yang sebelumnya menjabat Kabag Perencanaan dan Keuangan kini menempati posisi baru sebagai Kabag TU Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Drs. Tamjidillah sebelumnya

Kabag Umum dan Humas menempati posisi baru Kabag Akademik Kemahasiswaan dan Alumni. Drs. Burhanudin sebelumnya Kabag Akademik Kemahasiswaan dan Alumni kini Kabag Umum dan Humas, Drs. H. Subuhi, M.Pdi sebelumnya Kabag Organisasi, Kepegawaian dan Hukum kini Kabag TU di FITK. Kepada Suara NTB, Rabu (3/2), Mutawalli menyebut mutasi yang dilakukan merupakan bagian dari uapaya penyegaran dan tuntutan kebutuhan untuk menjamin kontinuitas kelancaran pelaksanaan tugas di lingkungan kampus. Ia membantah jika mutasi sebagai kebijakan politis balas budi melainkan merupakan kebijakan biasa yang secara normatif wajar

dilakukan untuk penyegaran kinerja para pejabat.

Mutawalli berharap agar para pejabat yang telah dilantik dapat bekerja profesional, mengutamakan kepentingan dinas dari pada kepentingan pribadi dan golongan. Selain itu, ia juga berharap para pejabat dapat bekerja sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

Sementara itu, mantan Kabag Umum dan Humas, Drs. Tamjidillah yang kini menempati posisi baru sebagai Kabag Akademik dan Kemahasiswaan IAIN Mataram, mengaku siap menjalankan tugas baru. Ia mengaku kebijakan mutasi merupakan hak prerogatif pimpinan yang harus ditaati penuh para pejabat lainnya. (dys)

Mataram (Suara NTB) Akhirnya Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Mataram resmi menerapkan sistem akademik berbasis online untuk seluruh mahasiswa. Di bawah kepemimpinan Rektor Dr. H. Mutawalli, M.Ag, IAIN Mataram terus berupaya membenahi sistem layanan akademik.

Ditemui di ruang kerjanya, Rabu (3/2), Mutawalli mengemukakan pengembangan pelayanan akademik berbasis online ini merupakan bagian dari upaya penting civitas akademika IAIN Mataram dalam memberikan pelayanan terbaik kepada seluruh mahasiswanya.

Menurutnya, sistem akademik berbasis online akan digunakan dalam seluruh proses pelayanan akademik kampus. Adapun yang dapat diurus melalui sistem online di antaranya yaitu pengurusan Kartu Rencana Studi (KRS) dan Kartu Hasil Studi (KHS).

Setiap mahasiswa dapat mengurus seluruh proses perkuliahan menggunakan sistem online. Hal itu memudahkan mahasiswa karena saat melakukan pengurusan mereka tidak harus datang ke kampus, namun dapat dilakukan di rumah dengan media internet.

Mutawalli berharap dengan pelayanan akademik berbasis

online ini, IAIN Mataram mampu mengikuti perkembangan teknologi informasi, sehingga dapat memberi kemudahan pelayanana bagi mahasiswa.

“Ini tuntutan global agar tidak ketinggalan baik untuk ngisi KRS, KHS secara online semua. Ini juga bagian dari peningkatan kualitas kampus, mereka juga dapat melihat hasil studi, memudahkan dosen dan mahasiswa. Intinya memberikan layanan yang baik bagi masyarakat kampus,” ujarnya.

Sementara itu, Kabag Akademik dan Kemahasiswaan IAIN Mataram, Drs. Tamjidillah menilai pemberlakuan sistem akademik berbasis online merupakan tuntutan kebutuhan mahsiswa akibat dari perkembangan sistem informasi saat ini. Nantinya, setiap mahasiswa yang akan menikmati layanan berbasis online memiliki kemudahan karena dapat diakses di mana saja baik di rumah dan kampus. (dys)

(Suara NTB/yon)

Tingkatkan Budaya Kerja

Melongok Pendidikan Anak-anak Pesisir Sekotong

STAHN Gde Pudja Mataram Gelar Rapim

Tempuh Jalur Berbahaya Menuju Sekolah

Mataram (Suara NTB) Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri (STAHN) Gde Pudja Mataram menggelar rapat pimpinan (rapim), Rabu (3/2) sore. Rapat tersebut digelar dalam rangka meningkatkan lima budaya kerja yang baik pada perguruan tinggi.

Lima budaya kerja yang ingin ditingkatkan meliputi; integritas, profesionalitas, inovasi, tanggung jawab dan keteladanan. Seluruhnya merupakan etos kerja yang harus terbangun demi menciptakan perguruan tinggi yang ideal.

“Kita harus mengacu pada nilai–nilai budaya kerja Kementerian Agama. Kita harus tetap berada pada koridor tata kelola perguruan tinggi yang baik dan benar,” ujar Ketua

STAHN Gde Pudja Mataram, Dr. Ni Putu Listiawati, SE.,Ak.,MM menyampaikan hasil pertemuan Forum Rektor seIndonesia saat memimpin rapim di STAHN Gde Pudja Mataram.

Dijabarkan, item budaya kerja “Integritas” mencakup keselarasan antara Hati, Pikiran dan Perkataan. Selanjutnya, “Profesionalitas” merupakan budaya mengerjakan tugas sebaik – baiknya. Tugas lembaga tidak diselesaikan hanya sekadarnya saja. Melainkan harus lebih baik dengan memanfaatkan potensi semaksimal mungkin.

Di samping itu, budaya kerja “Inovasi” meliputi ciptaan terobosan–terobosan, sehingga menemukan solusi pengembangan ilmu pengetahuan yang efektif dan efisien. Sebuah terobosan yang efisien tentu harus berdaya guna yang baik.

“Tanggung jawab, kita harus benar–benar menyelesaikan tugas kita dengan tuntas. Kemudian keteladanan, sosok individu harus mampu bersikap sebagai pribadi yang layak menjadi panutan,” terangnya.

Upaya mendorong budaya kerja yang baik tersebut dilakukan dalam rangka mengembangkan dan memajukan STAHN Gde Pudja Mataram.

Wakil Ketua III STAHN Gde Pudja Mataram, Dr. Drs. I Nyoman Murba Widana, M.Ag menuturkan hal yang senada. Wakil Ketua Bidang Kemahasiswaan menekankan agar kerja – kerja yang dilakukan STAHN Gde Pudja Mataram harus sesuai dengan Visi dan Misi yang telah ditetapkan. (met/*)

(Suara NTB/met)

SAMBUTAN - Ketua STAHN Gde Pudja Mataram Ni Putu Listiawati (dua dari kiri) ketika memberikan sambutan pembukaan rapim di Kampus STAHN Gde Pudja Mataram, Rabu (3/2) sore.

Pelayanan pendidikan di Lombok Barat (Lobar) masih terjadi ketimpangan antara di daerah kota dengan pedesaan. Ketimpangan itu dialami oleh anak-anak pesisir di Dusun Medang Desa Sekotong Barat Kecamatan Sekotong. Anak-anak murid di SDN 2 Sekotong Barat yang berlokasi daerah ini harus menempuh bahaya menuju ke sekolah.

PAGI itu, sekitar pukul 06.00 Wita dinginnya suasana lereng pegunungan menembus tulang. Embun pagi tampak menempel di dedaunan yang hijau di lereng Gunung Teluk Gok Dusun Medang Desa Sekotong Barat. Di jalan setapak dan berbatu, tampak anak-anak berseragam merah putih lengkap dengan topi sambil membawa tas di punggung berkumpul.

Wajah mereka tampak sumringah dan gembira meski mereka tahu hendak menempuh bahaya menuju ke sekolah yang berjarak 3 kilometer dari tempat tinggalnya. Merekalah anak-anak pesisir di Teluk Gok yang penuh semangat untuk bisa mengenyam pendidikan dasar.

Koran ini bersama pengurus Sanggar Belajar Rumah Cerdas Lembar berkesempatan mengikuti mereka menuju SDN 2 Sekotong Barat tempat mereka bersekolah, Senin (1/2) lalu.

Memulai perjalanan dari kaki bukit, anak-anak berusia 7-12 tahun ini sudah disuguhkan jalur bahaya yang tak seharusnya dilalui untuk ukuran seusia mereka. Bahkan, orang

dewasa pun “ngeri”, jika memakai kendaraan roda dua melewati jalur tersebut. Namun tampak mereka tidak tak ada rasa takut. Sambil bercanda sesama temannya, anak-anak ini sepertinya sudah terbiasa menempuh jalur ekstrem tersebut. Panjang jalur yang harus dilalui anakanak hampir 3 kilometer lebih, itupun sepanjang jalur rusak parah dan mendaki tiga bukit terjal.

Selama perjalanan anakanak melalui jalur rusak parah dan terjal. Ditambah jalur yang licin akibat hujan menyebabkan mereka tergelincir. Ketika hujan begini, jalan setapak itu kerap longsor. Warga pun bergotong royong membangun jalan itu agar bisa dilalui anak-anak.

Jalan ini dibangun swadaya oleh masyarakat setempat.

Meski berkali-kali tergelincir, namun anak-anak tersebut pantang menyerah. Mereka terus melanjutkan perjalanan. Perjalanan pun semakin jauh, hingga melewati bukti pertama, namun masih ada dua bukit yang harus didaki. Sesekali dalam perjalanan, anak-anak ini beristirahat sembari bercanda untuk menghilangkan rasa letih. Peluh pun bercucuran melumuri tubuh mereka, hingga pakaian yang mereka basah akibat keringat.

Bukit kedua dilalui dengan penuh perjuangan. Namun masih ada perbukitan terakhir yang harus dilewati. Menurut anak-anak tersebut, bukit ini paling terjal dibandingkan yang lain. Kemiringan bukit ini hampir 45 derajat, sehingga kalau tergelincir pasti akan jatuh ke tebing. Di perjalanan biasanya anak-anak menjumpai kera yang turun dari hutan, namun ketika dalam perjalanan kemar-

(Suara NTB/her)

PERGI SEKOLAH - Anak-anak di pesisir tengah Sekotong mendaki jalan setapak menuju ke sekolah, yakni SDN 2 Sekotong Barat. Mereka harus menempuh jalan terjal dan mendaki untuk menuju lokasi ini. in tidak ada satupun kera yang tampak. “Terkadang kami takut, kalau ada kera kami balik lagi,” tutur salah seorang anak.

Akhirnya, selama satu jam lebih di perjalanan mereka pun tiba di sekolah sekitar pukul 07.00 Wita. Namun ironis, ketika anak-anak ini berjuang untuk sampai ke sekolah akan tetapi tak satupun guru yang sudah ada di sekolah. Bahkan para guru di sekolah itu datang siang hari, sehingga apel bendera kerap kali terlambat. Kebanyakan guru di SD ini berasal dari luar, Gerung, Narmada. Hanya satu orang dari wilayah setempat itupun guru honor. Di SD ini ada sekitar ratusan murid. Berasal dari Tawun, Medang, Gresak, Telaga Lupi. Anak-anak dari Telaga Lupi juga menempuh jarak jauh ke sekolah. Mereka mengitari pesisir pantai.

Dikonfirmasi terkait hal ini, Murniati salah seroang guru honor ditemui di sekolah itu

mengakui para guru PNS di sekolah itu biasanya datang pukul 09.00 Wita, karena alasan jarak tempuh jauh. Hanya ia selaku guru honor yang datang lebih dulu. “Padahal anak murid datang, pukul 07.00 bahkan sampai pukul 08.00 belum mulai apel,” tuturnya.

Terkait adanya anak murid yang menempuh jalur jauh ke sekolah, hal ini perlu menjadi perhatian pemerintah. Bahkan, adanya dana BSM di sekolah ini juga dipergunakan untuk membeli pakaian Muslim pada siswa dan tidak diberikan langsung ke wali murid.

Plt Camat Sekotong, HL Edi Sadikin membenarkan jika kondisi akses jalan menuju ke SDN 2 Sekotong Barat memang rusak parah, pihaknya berupaya memperjuangkan agar akses jalan ini dibangun. “Kami terus berupaya membangun jalan,” ujarnya. Menurutnya, pemda harus lebih memperhatikan kondisi wilayah ini, sebab masih katagori terpencil. (her)

SUARA NTB Kamis, 4 Februari 2016

Halaman 11

Putri Absen di PON Jabar 2016

FORKI NTB Tunjuk Muhibit sebagai Pelatih Pelatda Karate

Mataram (Suara NTB) Atlet beladiri kempo unggulan NTB, Dwi Putri Kisnasari dipastikan absen di PON XIX, di Jawa Barat (Jabar), 19 September 2016. Pasalnya atlet asal Lombok Tengah (Loteng) ini sebentar lagi akan menjadi seorang ibu. Saat ini dia tengah mengandung janin berusia enam bulan lebih.

“Sepertinya saya tidak bisa ikut PON, soalnya saya sedang dalam kondisi hamil. Saat ini saya sedang fokus menyiapkan kelahiran bayi saya,” ucap Dwi Putri Kisnasari yang dikonfirmasi Suara NTB di Mataram, Rabu (3/2) kemarin.

Dikatakannya, kehamilan dirinya itu memang sangat mendadak, karena kehamilannya diketahui setelah dia berhasil meraih tiket PON di Pra-PON di Jabar 2015 lalu. Bagi atlet yang pernah sukses meraih medali emas di PON Kaltim 2008 ini, kehamilan nya itu merupakan yang pertama kali. Itu artinya dia akan melahirkan anak yang pertama.

Mengetahui kehamilan itu dia mengaku sangat senang, sehingga saat ini dia lebih fokus mempersiapkan kelahiran sang buah hati.

Karena sedang sibuk mempersiapkan kelahiran sang buah hati, dia akan absen di PON Jabar 2016. Maklum sejak mengetahui kehamilan enam bulan yang lalu dia sudah berhentidari aktifitas latihan, dia harus banyak istirahat guna merawat janin yang ada dalam rahimnya.

Lanjutnya, terkait keikutsertaan sebagai atlet yang lolos PON di kelas embu berpasangan putri, dia akan menyerahkan sepenuhnya ke pengurus cabor dan KONI NTB. Namun sebelum pihak Pengprov Perkemi NTB menonaktifkan dirinya dari kegiatan latihan persiapan PON, dia berharap kepada pihak Perkemi NTB berkordinasi dengan dirinya, sehingga pihak Perkemi NTB punya alasan untuk tidak mengikutsertakan dirinya di Pelatda persiapan Dwi Putri Kisnasari PON Jabar 2016. (fan) (Suara NTB/fan)

Rina Selfiana Bidik Emas PON Mataram (Suara NTB) Atlet tarung derajat putri NTB, Rina Selfiana punya misi besar mengikuti PON XIX, Jawa Barat (Jabar) 2016. Atlet asal Lombok Timur (Lotim) ini membidik medali emas di ajang multi event nasional itu.

Dikonfirmasi Suara NTB di sela-sela menjalani pemusatan latihan daerah (Pelatda) Rinjani di GOR 17 Desember Turide Mataram, Rabu (3/2) kemarin, Rina Selviana mengatakan keinginan dirinya meraih medali emas di PON Jabar 2016 itu datang atas dorongan pelatih dan dukungan teman-temannya. Sang pelatih, Dedi Noor Cholish juga mempercayai bila dirinya berpeluang meraih medali emas di PON Jabar 2016.

“Target saya medali emas, dan pelatih juga berharap saya bisa meraih medali emas di PON Jabar 2016,” ucapnya.

Pelatih Tarung Derajat NTB, Dedy Noor Cholish yang dimintai tanggapannya terkait potensi atletnya mengatakan hal yang sama. Pelatih yang bertubuh atletis itu meyakini bahwa atletnya tersebut memiliki potensi menyumbang medali emas di PON Jabar 2016, karena menurutnya dari 10 atlet yang menjadi wakil NTB di PON Jabar 2016, Rina sangat berpotensi meraih medali emas.

“Kami punya empat atlet putri yang lolos, Rina salah satu atlet yang punya potensi meraih medali emas,” ucapnya seraya menambahkan bahwa selain Rina, petarung putri Novi Jayanti juga berpeluang menyumbang emas. Begitu juga enam atlet putra punya kans meraih medali emas PON, salah satunya Munakip.

Menurut Dedy, target medali emas untuk Rina sebenarnya sudah bisa dibuktikan oleh Rina saat tampil di Kejurnas Pra-PON Tarung Derajat di Bogor tahun 2015, namun sayang Rina gagal meraih medali emas lantaran terjadi masalah non teknis.

“Kalau dari kacamata saya, sebenarnya Rina bisa menyumbang medali emas di Pra-PON, hanya saja beberapa poin tendangan dan pukulan Rina saat Pra-PON luput dari pantauan wasit,” ucapnya seraya menambahkan bahwa dia berharap Rina akan lebih siap lagi menghadapi PON Jabar 2016, sehingga semua hal non tknis bisa teratasi, tentunya Rina harus bermain lebih baik lagi, sehingga bisa mengasilkan kemenangan mutlak. (fan)

(Suara NTB/fan)

BIDIK EMAS - Atlet tarung derajat putri unggulan NTB, Rina Selviana saat menjalani latihan di GOR 17 Desember Turide Mataram, Rabu (3/2) kemarin.

Mataram (Suara NTB) KONI NTB mengatakan pihak FORKI NTB telah menunjuk Muhibit Tobirin sebagai pelatih yang masuk dalam Surat Keputusan (SK) pelatih Pelatda Rinjani persiapan mengikuti PON XIX di Jawa Barat (Jabar), 19 September 2016. Penujukan Muhibit berdasarkan SK Ketua Umum FORKI NTB, H. Ahyar Abduh yang diterima KONI NTB, Selasa(2/2) lalu.

Demikian disampaikan Oleh Ketua Bidang Pembinaan Prestasi KONI NTB, Wibowo Budi Santoso kepada Suara NTB di Mataram, Rabu (3/2) kemarin. “FORKI NTB menunjuk Muhibit Tobirin sebagai pelatih yang masuk dalam SK Pelatda Rinjani 2016, selain itu FORKI juga memilih Fan-

ny Paula Hurter sebagai asisten pelatih,” ucapnya.

Pernyataan ini dilontarkan Wibowo menjawab kegundahan atlet dan pelatih karate yang dari dulu menanyakan kejelasan pelatih Pelatda cabor karate. Dimana sebelumnya sebelumnya FORKI NTB menunjuk dua pelatih Fanny

Paula Hurter dan Muhibit Tobirin untuk menjadi atlet Pelatda Rinjani 2016.

Namun, KONINTB meminta pihak FORKI NTB mengusulkan satu pelatih saja di pelatda Rinjani 2016 karena jatah atau kuota pelatih Pelatda karate hanya untuk satu orang. Dan surat terakhir dari

FORKI NTB yang diterima KONI NTB kata Wibowo menunjuk Muhibit sebagai pelatih Pelatda karate, sementara Fanny Paula Hurter sebagai asisten pelatih.

Itu artinya, dengan ditunjuknya Muhibit sebagai pelatih kepala, maka KONI NTB akan merekomendasikan Muhibit sebagai pelatih karate Pelatda Rinjani, dan berhak menerima fasilitas dan uang saku dari Panitia Pelatda Rinjani. Sementara segala kebutuhan atau honor Fanny Paula Hurter akan ditanggung oleh FORKI NTB.

Lanjut Bowo, terkait soal keinginan atlet karate, Hurun Ain yang meminta Fanny Paula Hurter sebagai pelatih Pelatda karate akan diselesaikan oleh pengurus cabor karate.

Dalam hal ini pihak KONI NTB akan mengikuti prosedur lebih dahulu. Itu artinya, KONI NTB akan merekomendasikan pelatih Muhibit sebagai pelatih Pelada Karate, langkah itu dilakukan oleh KONI NTB menindak lanjuti SK yang ditandatangani ketua umum FORKI NTB, H. Ahyar Abduh dan Sekum FORKI NTB, Ir. H. Hasmudin. (fan)

Vardy Bawa Leicester Permalukan Liverpool London Jamie Vardy membukukan dua gol termasuk gol jarak jauh sensasional, ketika Leicester City mempermalukan Liverpool dengan skor 2-0, Rabu (3/2) kemarin untuk mengamankan posisi mereka di puncak klasemen Liga Utama Inggris.

Manchester City menjaga kecepatan, sehari setelah Pep Guardiola diumumkan sebagai pelatih baru mereka, dengan menang 1-0 di markas Sunderland berkat gol semata wayang dari Sergio Aguero, namun Arsenal tertinggal dari kedua tim teratas itu setelah ditahan imbang 0-0 oleh Southampton, laporAFP. Manchester United mengatasi semua hambatan untuk menang 3-0 atas Stoke City, namun tidak ada yang dapat menandingi ketajaman brilian Vardy, yang dua golnya menjaga keunggulan tiga angka Leicester atas tim peringkat kedua Manchester City.

Laporan-laporan yang sempat muncul pada pagi hari menyebutkan bahwa penyerang Inggris berusia 29 tahun itu akan menandatangani kontrak baru, dan ia segera mengingatkan tentang bakatnya di Stadion King Power.

Ia membuka gol pada menit ke-60 melalui gol yang kemungkinan menjadi gol terbaik musim ini dari sisi kanan lapangan, berlari mengejar operan Riyad Mahrez dari area pertahanan Leicester, membiarkan bola memantul dan melepaskan tembakan dari jarak 27,5 meter yang tidak dapat dihentikan Simon Mignolet.

Sebelas menit kemudian Vardy mengamankan kemenangan timnya, menyelesaikan tembakan Shinji Okazaki yang terdefleksi, ketika pasukan Claudio Ranieri kembali menyajikan penampilan mengejutkan untuk mendongkrak mereka dalam persaingan memperebutkan gelar juara.

Leicester akan mengunjungi markas Manchester City pada Sabtu dan pasukan Manuel Pellegrini menjaga mereka tetap menempel rapat pesaingnya itu

(Suara NTB/ist)

TENDANGAN VARDY – Penyerang Leicester City, Jamie Vardy melepaskan tendangan untuk mencetak gol saat timnya mempermalukan Liverpool dengan skor 2-0, dalam lanjutan Liga Inggris, Rabu kemarin. melalui kemenangan di Stadium of Light, pada pertandingan liga ke-100 pria Chile itu sebagai pelatih “The Citizens.”

Pellegrini akan digantikan oleh Guardiola pada akhir musim dan harapan-harapannya untuk dapat menyelesaikan tugasnya dengan gelar liga tetap terjaga oleh gol Aguero pada menit ke-16 — gol keenamnya dari empat penampilan.

Namunharapan-harapanArsenal untuk mengejar mendapat hantaman dengan hasil imbang tanpa gol dari tamunya Southampton,yangmembuatpasukanArsene Wenger tertinggal lima angka dari Leicester dan menurunkan mereka ke peringkat keempat.

Kekecewaan para penggemar Arsenal akan bertambah karena rival abadinya Tottenham Hotspur merebut peringkat ke-

tiga dari tangan mereka melalui keunggulan selisih gol.

Martial dan Rooney Cetak Gol Pasukan Mauricio Pochettino menang3-0dimarkasNorwichCity berkat gol Dele Alli di menit kedua dan dua gol Harry Kane — penalti di menit ke-30 yang didapat akibat pelanggaran terhadap Alli, dan penyelesaian satu lawan satu.

Tim peringkat kelima Manchester United tetap tertinggal lima angka dari zona Liga Champions setelah menghancurkan Stoke City.

Pasukan Louis van Gaal dicemooh setelah kalah 0-1 dari Southampton pada pertandingan mereka sebelumnya di Old Trafford, namun mereka berubah menjadi tim yang tampil gemilang akan memberi

ruang bernafas kepada pelatih asal Belanda itu.

Jesse Lingard menanduk umpansilangCameronBorthwick-Jackson pada menit ke-14, sebelum Anthony Martial menggandakan keunggulan mereka dengan memanfaarkan operan Wayne Rooney.

Martial kemudian menjadi pengumpan untuk gol yang tercipta pada menit ke-53, memberi operan kepada Rooney untuk membuat kapten United tersebut mengemas tujuh gol dari tujuh pertandingan.

West Ham United tetap tertinggal satu angka dari United di peringkat keenam setelah menang 2-0 atas tamunya tim juru kunci Aston Villa, yang harus kehilangan Jordan Ayew pada menit ke-17 karena kedapatan menyikut Aaron Creswell.

Sundulan Michail Antonio

membawa West Ham memimpin pada menit ke-46, kemudian Cheikhou Kouyate menggandakan keunggulan mereka lima menit sebelum pertandingan usai.

Salomon Rondon mencetak gol penyama kedudukan pada fase akhir pertandingan ketika West Bromwich Albion mengamankan hasil imbang 1-1 dengan tamunya Swansea City, yang unggul terlebih dahulu pada menit ke-64 ketika pemain debutan Alberto Paloschi memberi umpan untuk dikonversi menjadi gol oleh Gylfi Sigurdsson.

Sementara itu, Marc Pugh dan Benik Afobe mencetak gol ketika Bournemouth bangkit dari ketinggalan untuk menang 2-1 di markas Crystal Palace, yang memimpin terlebih dahulu melalui Scott Dann pada menit ke-17. (ant/bali post)

Tim Bulu Tangkis Putri Berjuang Tembus Bantuan Rp 100 Miliar Kualifikasi Piala Uber untuk Rio Tertahan

Jakarta (Suara NTB) Tim bulu tangkis putri Indonesia berjuang untuk lolos semifinal kualifikasi Piala Uber di India pada 15-21 Februari 2016, demi bermain pada final Piala Uber di Kunshan, Tiongkok.

“Tim Thomas dan Tim Uber Indonesia punya target yang sama yaitu lolos ke putaran final dengan posisi terbaik,” kata Ketua Kontingen Indonesia dalam Kualifikasi Piala Thomas dan Uber 2016, Achmad Budiharto di pelatnas Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia (PBSI) Cipayung, Jakarta, Rabu (3/2).

Indonesia berada dalam satu grup WC bersama Korea Selatan dan Maladewa dalam turnamen Kejuaraan Tim Bulu Tangkis Asia 2016 di kota Hyderabad, India.

“Tentu kami akan memusatkan kekuatan pada nomor ganda, tapi nomor tunggal juga berpeluang mencuri poin. Siapa at-

let yang akan kami turunkan tergantung kondisi tim dan atlet, lawan, dan strategi kami,” kata Budiharto.

Tim Uber Indonesia terdiri dari Maria Febe Kusumastuti, Linda Wenifanetri, Fitriani, dan Hanna Ramadini pada sektor tunggal. Kemudian pada sektor ganda, tim Uber Indonesia terdiri dari Greysia Polii/Nitya Krishinda Maheswari, Anggia Shitta Awanda/Ni Ketut Mahadewi Istarini, dan Della Destiara Haris/ Rosyita Eka Putri Sari.

Hasil undian Kejuaraan Tim Bulu Tangkis Asia 2016 menempatkan tim putri Indonesia pada peringkat keenam di bawah tim putri Tiongkok, Jepang, Korea Selatan, Thailand, dan India.

Budiharto mengatakan Indonesia masih berpeluang melaju ke putaran final Piala Uber di Kunshan, Tiongkok, pada 15-22 Mei meskipun tidak masuk putaran semifinal turnamen kualifikasi.

“Tim-tim yang tidak masuk

putaran semifinal turnamen kualifikasi masih punya kesempatan ke turnamen final, jika peringkat seluruh atlet mereka dalam catatan BWF pada 18 Februari lebih tinggi,” ujar Budiharto. Tim Uber Indonesia menunjuk Nitya sebagai kapten tim putri dalam turnamen kualifikasi di India.

“Kami saling mendukung dan akan memberikan permainan terbaik kami. Persiapan sampai saat ini sangat baik,” kata atlet pelatnas PBSI itu. Sedangkan Febe mengaku telah berlatih bersama di pelatnas PBSI Cipayung sejak Selasa (2/2).

“Jika dilihat dari peringkat dunia pada sektor tunggal, Indonesia kalah dari Korea. Tapi, ini merupakan pertandingan beregu.

Pada Piala Uber 2010, tim Indonesia mampu mengalahkan Korea pada kualifikasi,” tutur Febe.

Febe berjanji akan menampilan permainan terbaik, tanpa beban karena akan menjadi pemain pertama pada nomor tunggal. (ant/bali post)

Linda Wenifanetri (ant/bali post)

Jakarta (Suara NTB) Bantuan dana sebesar Rp100 miliar dari Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) untuk Rio Haryanto supaya bisa turun di kejuaraan balap paling bergengsi di dunia yaitu Formula 1 masih tertahan karena terbentur masalah birokrasi.

Sekretaris Kemenpora (Sesmenpora) Alfitra Salamm di Jakarta, Rabu (3/ 2) mengatakan, secara administrasi mekanisme pemberian bantuan untuk Rio Haryanto sudah siap. Hanya saja, untuk mencairkan dana harus mendapatkan persetujuan dari DPR RI. “Secara administrasi sudah. Kita yang mengusulkan. Tapi semuanya tergantung pada DPR, bisa diterima atau malah sebaliknya,” katanya di sela pelantikan pejabat eselon III dan IV di lingkungan Kemenpora.

Dana bantuan untuk Rio Haryanto agar bisa turun di Formula 1 bersama Tim Manor berasal dari APBN yang pencairannya akan melalui Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Pusat.

Pihak Kemenpora juga menyadari jika proses untuk pencairan dana itu membutuhkan waktu yang panjang.

Untuk itu, kata dia, pihaknya berharap Tim Manor yang akan menampung pebalap asal Solo Jawa Tengah, memahami sistem birokrasi di Indonesia. Tahapan untuk pemberian bantuan dinilai memang cukup panjang.

“Kemenpora tidak mungkin menalangi dana bantuan tersebut. Makanya kami akan terus berusaha mencarikan formula lain termasuk menggandeng swasta,” kata mantan Deputi 1 Bidang Kepemudaan Kemenpora itu.

Alfitra menjelaskan, sesuai dengan rencana Kemenpora akan melakukan pertemuan dengan pihak swasta guna menggalang dana dalam pekan ini. Hal ini dilakukan karena batas waktu yang diberikan oleh Tim Manor untuk pembayaran uang muda semakin dekat.

Sebenarnya, Rio Haryanto sudah mendapatkan dukungan dari Pertamina sebesar 5,2 juta euro. Namun, dana tersebut juga belum bisa dicairkan karena masih menunggu dana pendamping termasuk dari Kemenpora yang nilainya sebesar Rp 100 miliar.

Meski demikian, dana tersebut tetap kurang karena untuk bisa memperkuat Tim Manor selama satu musim membutuhkan dana sekitar 15 juta euro. Hanya saja, pembayarannya bisa dilakukan secara bertahap selama satu musim kompetisi F1.

Jika dana baik dari pemerintah maupun dari Pertamina belum cair maka posisi Rio Haryanto akan terancam karena yang mengincar kursi balapan jet darat itu cukup banyak. Untuk itu dibutuhkan kerja keras dan usaha bersama agar pebalap andalan Indonesia itu mampu berkiprah di kancah F1. (ant/bali post)

POLHUKAM

SUARA NTB Kamis, 4 Februari 2016

Halaman 12

Dugaan Pelanggaran Penerbitan IUP Timah Hitam

Polda NTB Klarifikasi Bupati Dompu Terpilih Mataram (Suara NTB) Bupati Dompu terpilih, Drs. H. Bambang M Yasin dicecar sejumlah pertanyaan oleh penyidik seputar penerbitan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Timah Hitam PT Anugrah Mitra Graha yang dikeluarkan pada tahun 2014.

Setelah keterangan sejumlah saksi terkait dikumpulkan, gelar perkara akan segera dilakukan untuk memutuskan kasus dugaan pelanggaran dalam penerbitan IUP tersebut dapat naik ke tingkat penyidikan.

Kepala Subdirektorat IV Tindak Pidana Tertentu Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda NTB, AKBP Jon Wesly Arianto, SIK, menyebutkan, sejumlah saksi yang telah diklarifikasi tersebut diantaranya, mantan Kadiskoperindagtamben Kabupaten Dompu, Sekda Kabupaten Dompu, keduanya diklarifikasi di Mapolda NTB, Senin (1/2) lalu, dan Bupati Dompu terpilih, Drs. H. Bambang M. Yasin

pada Selasa (2/2). Pun juga dari pihak PT AMG. “Beberapa pihak telah dimintai keterangan untuk diklarifikasi. Setelah itu kita akan gelar perkara, apakah ada ditemukan tindak pidana atau tidak. Jika ditemukan, maka kita akan naikan ke tingkat penyidikan,” ungkapnya kepada Suara NTB, Rabu (3/2).

Ia menjelaskan, Bupati Dompu terpilih diperiksa di

ruang Unit II Subdit IV Tipiter Gedung Ditreskrimus Polda NTB selama lebih kurang lima jam, dari pukul 08.00 Wita hingga menjelang siang pukul 13.30 Wita.

Sejumlah pertanyakan dilontarkan penyidik untuk menguak mekanisme penerbitan IUP tersebut, yang melewati sejumlah instansi sebelum akhirnya ditandatangani oleh Bupati dalam bentuk Su-

rat Keputusan Bupati Dompu nomor 546/351/Disperindagtamben/2014 tentang Persetujuan Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Mineral Logam Timah Hitam di Kecamatan Pajo seluas 4.624 Ha keapda PT Anugrah Mitra Graha tertanggal 31 Desember 2014.

“Berbagai macam sudut kita klarifikasi. Mengenai proses penerbitan IUP sampai keluarnya SK IUP Eksplorasi. Kapan perusahaan itu mengajukan, keberadaan perusahaan yang mengajukan itu, status lahan yang rencananya digunakan sebagai tempat dilakukannya eksplorasi. Intinya semua yang berkaitan kita tanyai,” jelas Jon Wesly.

Sebelum melakukan gelar perkara, sejumlah saksi ahli juga akan diklarifikasi, diantaranya pejabat di Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi NTB serta Dinas Kehutanan Provinsi NTB untuk melengkapi keterangan terkait adanya dugaan tumpang tindih penerbitan surat keputusan Bupati Dompu tentang IUP eksplorasi mineral timah hitam PT Anugrah Mitra Graha dengan IUPHkm, yang sebelumnya telah diberikan kepada warga desa Ranggo, Kecamatan Pajo, Dompu yang tertuang dalam SK Bupati nomor 298 tahun 2012 tentang IUPHKm kepada Gapoktan HKm Desa Ranggo tertanggal 27 Juni 2012. (why)

Seorang Kakek Diduga Edarkan Sabu Mataram (Suara NTB) Aparat kepolisian menggelandang seorang kakek berinisial IK (56) ke Mapolres Mataram karena diduga mengedarkan narkoba jenis sabu. Dalam upaya penangkapan di rumah tersangka di Lingkungan Dende Saleh, Kelurahan Bintaro Jaya, Kecamatan Ampenan, Mataram, polisi sempat mendapat perlawanan. Namun, tersangka dapat segera dilumpuhkan.

Kasatres Narkoba Polres Mataram melalui Kasubbag Humas Polres Mataram, AKP I Ketut Wiryayasa, SH, mengungkapkan, penangkapan itu bermula dari informasi masyarakat tentang tindak tanduk tersangka yang dicurigai kerap menjual sabu. “Informasi bahwa di rumah yang bersangkutan terdapat sejumlah sabu siap edar,” ujarnya di Mapolres Mataram, Rabu, (3/ 2). Tim Opsnal kemudian diterjunkan untuk memburu pelaku yang menjadi target operasi.

Pada Selasa (2/2) siang sekitar pukul 15.30 Wita, kata Wiryayasa, pelaku ditemukan

sedang berada di sekitar Jalan Saleh Sungkar, Ampenan. Setelah dipastikan ciri-ciri dan dengan petunjuk yang dikantongi, polisi kemudian menciduk yang bersangkutan. Dari pemeriksaan badan, tidak ditemukan barang bukti narkoba.

Namun, polisi tak lantas langsung percaya lalu menuju rumah tersangka bersama kepala lingkungan setempat untuk dilakukan penggeledahan.

“Di bawah rak piring di dapur rumah pelaku, ditemukan satu buah kotak minyak rambut yang berisi lima poket kristal bening diduga sabu,” terangnya. Dari pengakuan tersangka, barang bukti tersebut didapatkan dari temannya, FT di Ampenan, per poketnya dihargai Rp 140.000. “Kemudian dijual oleh tersangka senilai Rp 150.000,” ujarnya.

Tersangka, lanjut Wiryayasa, adalah mekanik di sebuah bengkel di wilayah Bintaro tersebut. Hasil penjualan barang haram itu diakui tersangka karena faktor ekonomi.

“Dia (tersangka) punya delapan

Tindak Tegas MARAKNYA illegal logging di kawasan hutan di NTB belakangan ini, menjadi perhatian serius kalangan DPRD NTB. Anggota Komisi V, Hj. Suryahartin, SP, Map., sangat menyayangkan aksi perusakan lingkungan besar-besaran yang terjadi di NTB. Karena hal itu akan berdampak pada rusaknya ekosistem alam yang berujung pada terancamnya kelestarian alam.

“Kita sungguh sangat prihatin sekali dengan se(Suara NTB/dok) makin maraknya aksi perHj. Suryahartin ambahan hutan yang terjadi. Ini kan akan merusak ekosistem alam yang ujungujungnya akan mengancam kelestarian alam,” ujarnya.

Menurut Suryahartin, kelestarian alam merupakan tabungan masa depan bagi keberlangsungan hidup anak cucu umat manusia ke depan. Untuk itu, kelestarian alam harus dijaga dan merupakan tanggungjawab seluruh umat manusia, tanpa terkecuali.

Oleh karena itu, Suryahartin mengajak seluruh elemen masyarakat dan aparat pemerintahan, agar memiliki kepedulian terhadap alam. Salah satu caranya adalah dengan menjaga dan mengawasi alam dari tangan-tangan orang yang tidak bertanggungjawab.

“Kita minta kepedulian kita semua, bersama, khusunya pada aparat pemerintahan agar lebih meningkatkan pengawasannya dan menindak tegas para pelaku sesuai dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku,” ujarnya.

Selain itu, Suryahartin juga sangat menyayangkan rancana pemerintah untuk memberikan izin pengerukan pasir laut di Kabupaten Lombok Timur dan Lombok Barat untuk reklamasi Teluk Benoa. Padahal masyarakat sudah jelas-jelas menolak, karena masyarakat sadar akan pentingnya menjaga lingkungan. Untuk itu, ia meminta pemerintah daerah agar mendengarkan aspirasi masyarakat. Karena bagaimanapun, lingkungan adalah masalah hajat hidup orang banyak.

“Jadi, ini juga harus menjadi perhatian pemerintah kita.

Kan masyarakat menolak penambangan pasir itu. Seharunya itu menjadi dasar pemerintah untuk tidak memaksakan kinginannya yang hanya untuk kepentingan sesaat.

Tapi harus dipikirkan juga dampak jangka panjangannya.

Laut itu kan bukan hanya soal nelayan, tapi ini menyangkut hajat hidup orang banyak,’’ ujarnya. (ndi)

(Suara NTB/why)

INTEROGASI - Polisi meminta Mataram, Rabu (3/2). anak, alasannya jual sabu untuk nambah biaya hidup,” jelasnya sambil menambahkan bahwa sabu itu diduga diedarkan di rumah dengan pembeli yang datang sendiri untuk meng-

keterangan tersangka diduga pengedar sabu, IK di Mapolres ambil barang dan melakukan transaksi di tempat.

Adapun sejumlah barang bukti yang diamankan diantaranya, tiga poket kristal bening diduga sabu masing-masing

dengan berat 0,35 gram beserta plastik pembungkusnya. Dua poket kristal bening diduga sabu seberat 0,36 gram beserta plastik pembungkusnya. Total berat barang bukti 1,77 gram. (why)

Dugaan Penjualan Aset

Polres Mataram akan Surati Kejati NTB Mataram (Suara NTB) Mempertegas kordinasi secara lisan yang telah dilakukan Selasa (2/2), Polres Mat-

aram akan bersurat secara resmi kepada Kejaksaan Tinggi NTB terkait penanganan dugaan penjualan aset Pemkot Mataram di sejumlah titik di kompleks pertokoan Cilinaya Mataram Mall.

Kepala Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Mataram, AKP Zaky Maghfur, SIK, menegaskan, hal itu dilakukan agar tidak ada salipmanyalip dan tumpang tinding penanganan suatu kasus.

“Gambaran hasil koordinasi secara lisan dengan pihak Kejati NTB, bahwa itu sudah ditangani,” terangnya di Mapolres Mataram, Rabu (3/2).

Namun, untuk mempertegas koordinasi, lanjut Zaky, pihaknya akan bersurat secara resmi untuk menentukan langkah penanganan kasus dugaan peralihan aset Pemkot Mataram menjadi kepemilikan pribadi itu. “(Bersurat) minggu ini,” terangnya singkat.

Dalam pengusutan aset milik Pemkot Mataram yang

dikerjasamakan hingga tahun 2026 dengan PT Pasifik Cilinaya Fantasi itu, Polres Mataram sejak awal tahun ini sedang mempelajari beberapa dokumen. Diantaranya yang terkait peralihan kepemilikan Hak Guna Bangunan.

Sebelumnya, (Suara NTB, Rabu 27/1) Pemkot Mataram mengklaim bahwa ada perjanjian dengan PT. PCF mengenai kerjasama pengelolaan lahan seluas 39.900 m2 pada tahun 1996. Perjanjian disempurnakan lagi pada 11 Juni 2002 dengan perjanjian penggunaan lahan selama 30 tahun. Belakangan muncul dugaan peralihan HGB dari PT. PCF kepada pihak lain tanpa seizin atau rekomendasi Pemkot Mataram.

PT. PCF melalui manajer Mataram Mall, Teddy Saputra mengklaim bahwa hal itu adalah kesalahan administrasi. Akta notaris menurutnya seharusnya tertuang jual beli sewa bangunan, bukannya jual beli. (why)

Jaksa Pidsus Bisa Korupsi “JERUK makan jeruk”, anekdot ini bisa saja berlaku di lingkup kejaksaan.

Sepanjang, ada diantara oknum jaksa membelot dari aluran dengan nekad melakukan perbuatan tindak pidana korupsi.

Mereka yang biasa menyidik tersangka korupsi, bisa saja menjadi sasaran penyidikan korpsnya sendiri.

Jika menemukan kasus semacam ini, Asis(Suara NTB/ars) Darmowijoyo ten Bidang Pengawasan (Aswas) Kejaksaan Tinggi NTB, Darmowijoyo meyakinkan publik, bisa diproses pihaknya. “Kalau ada pengaduan bahwa jaksa korupsi, maka kami wajib proses,” kata Darmowijoyo, Selasa (2/2).

Ini menurutnya merupakan perkara pelanggaran kode etik yang akan diproses melalui penyelidikan etik. Jika dalam perkembangannya ditemukan indikasi bahwa benar oknum jaksa itu terlibat korupsi, maka akan berusaha dibuktikan. Disini poinnya. Menurut dia, jika terbukti, maka akan diserahkan ke Pidsus. “Karena kami ranahnya adalah etik, maka untuk perbuatan korupsinya kita serahkan ke Pidsus,” tegasnya.

Namun ini akan melihat nilai tindak pidana yang dilakukan. Jika hanya nilainya 10 juta ke bawah, menurutnya, cukup diproses ke pelanggaran etik. Namun jika lebih dari puluhan juta, bahkan miliaran, baru diproses ke tindak pidana khusus. Ditanya soal perbuatan tindak pidana korupsi tidak melihat nominal kerugian negara, menurutnya, akan tetap berpatokan pada kebijakan tadi, melihat nominal.

“Kalau sekedar 10 jutaan, kan bisa diproses di Pengawasan. Tapi kalau lebih, tentu ke pidana,” tegasnya. (ars)

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Hari Aryanti, Akhmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Sahmad Darmi, M. Yusrin Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi, Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur: Rusliadi, Yoni Ariadi.

KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah. Bima : Rafiin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaludin, Muhammad Kasim. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 15.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 20.000/mmk. Display F/C : Rp 25.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 15.000./ mmk. Iklan Advertorial : Rp 10.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 450.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 250.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 75.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 80.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 4.500. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

SUARA NTB

Kamis, 4 Februari 2016

Halaman 13

RUPA-RUPA

RUPA-RUPA

MENU : NASI KELOR, NASI LEBUI, BEBALUNG, SOTO, PELECING, RUJAK, ES KELAPA MUDA TEMAT & MENERIMA PESANAN NASI KOTAK, SNACK KANTOR. HUBUNGI IBU IDA AHMADI HP 081907415439

gin Belajar n i P ANIMASI ?

SETIAP MINGGU PAGI - SORE DI TAMAN MAYURA

HUBUNGI :

081917002381

COUNTER PAINT ART GALLERY MINIMALIS LUNA MAYA EKAGITT

Menyediakan aneka hidangan & melayani pesanan nasi kotak, snack box dan menerima rantangan

Penjualan dgn Fee 3% Tanpa dikenakan biaya & tidak mengikat

Rp. 995 Jt

BEKAM

Kamis, 4 Februari 2016

SUARA NTB

Halaman Halaman 14 14

PERS YANG MERDEKA MENDORONG POROS MARITIM DAN PARIWISATA NUSANTARA

123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234

SUARA NTB Kamis, 4 Februari 2016

RAGAM

Setelah Diserahkan BPKP

Gedung Tipikor Mulai Diperbaiki

Berkas Kasus Diserahkan ke JPU Mataram (Suara NTB) Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sudah menyerahkan berkas hasil perhitungan kerugian keuangan negara kasus proyek rumput laut Kota Mataram kepada Kejaksaan Tinggi NTB. Kini berkas itu ditindaklanjuti dengan pelimpahan tahap satu ke penuntut umum. ‘’Berkasnya sudah masuk ke penuntut umum, sekarang sedang dikaji kelengkapannya,’’ kata juru bicara Kejati NTB, Made Sutapa, SH Rabu (3/2) kemarin, ditanya perkembangan kasus yang ditangani sejak 2013 itu.

Proyek itu dilaksanakan Badan Penangggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Mataram, bernama budi daya rumput laut dalam rangka rehabilitasi rekonstruksi bidang sosial ekonomi pascabencana Kota Mataram tahun anggaran 2012.

Dalam kasus ini dijelaskan Sutapa, penyidik Pidsus Kejaksaan Tinggi NTB telah menetapkan tiga orang tersangka yakni, MHR selaku KPA pada BPBD Kota Mataram, HR kontraktor CV. Tanjung Pratama yang memenangkan pelelangan dan

KR selaku pelaksana kegiatan proyek atau sub kontraktor. ‘’Jaksa penyidik telah mengirim berkas perkara hasil penyidikan atau tahap satu kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dilakukan penelitian berkas perkara, apakah hasil penyidikan telah memenuhi syarat formil dan materiil atau belum sehingga penyidik masih menunggu hasil penelitian dari Penuntut Umum,’’ papar Sutapa.

Ditambahkannya, jika dalam penelitian tersebut berkas telah lengkap (P21), jaksa penyidik akan mengagendakan pemanggilan kepada para tersangka untuk tahap II atau pelimpahan tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum. ‘’Dalam waktu dekat, dipastikan kasus ini akan segera tahap II,” jelasnya.

Sementara terkait kerugian negara, dibenarkannya sesuai dengan temuan BPKP. Kerugian atas dugaan tindak pidana korupsi tersebut sebesar 468.289.042. Nilai kerugian negara ini juga dijadikan dasar untuk pelimpahan ke tahapan penuntutan. (ars)

Kembangkan ”Horti Park” Dari Hal. 1 Dikatakan, Pemkab Loteng yang mendaftarkan izin pengelolaan kawasan tersebut.

Nantinya, BPN yang akan menerbitkan hak pengelolaan untuk provinsi dan kabupaten Loteng. Dikatakan, pengajuan izin pengelolaan kawasan eks kebun kopi itu ke BPN Loteng pada pekan lalu.

Ditanya sikap PT. Trisno Kenangan yang mengklaim masih punya hak mengelola kawasan tersebut, Husnul mengatakan Kepala Kanwil BPN NTB juga mempersilakan perusahaan tersebut mengajukan izin pengelolaan.

Namun, katanya, BPN akan

mempertimbangkan dari kronologis sejarah pengelolaan kawasan tersebut.

Kawasan itu pernah teridentifikasi telantar selama 22 tahun.

“Itulah kemudian, nanti BPN yang melihat kronologis itu sesuai dengan kewenangan yang dimiliki BPN. Dia juga punya kesempatan untuk mengambil manfaat dari itu. Tapi apakah nanti BPN mengabulkan dan sebagainya itu urusan BPN. Tapi kita (pemda) yakin bisa memperoleh izin pengelolaan itu. Karena operasional sudah masuk, dari pusat dan APBD,”tandasnya.(nas)

DBHCHT Diduga Bermasalah di Semester II Dari Hal. 1 Surat ditujukan langsung kepada Sekda NTB, selaku Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TPAD).

Dalam dokumen berbeda diperoleh Suara NTB, Dinas PU tegas membantah bahwa program pengembangan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya sudah teralokasi bahkan terlaksana dari DPA satker ini.

Bahwa DPAP jaringan irigasi desa bersumber dari lima item, diantaranya, sumber terbanyak dari DAK sebesar Rp 19.556.030.000, kemudian WISMP sebesar Rp 3.056.246.000. Pendamping dan pendukung DAK sebesar Rp 3.214.657.500, ditambah dari APBD rutin sebesar Rp 4.756.964.939. Terakhir, belanja barang yang diserahkan kepada masyarakat sebesar Rp 3.220.452.000. Surat itu ditandatangani Kepala Dinas PU ketika itu, Ir.H. Dwi Sugiyanto, MM. Atas bantahan itu, kemudian ada klarifikasi bahwa dana irigasi desa itu urung dialokasikan, meski sudah dilaporkan ke Kementerian Keuangan. Pada dokumen

berbeda, dana sebesar itu disisipkan ke sejumlah program SKPD. Diantaranya diperuntukkan untuk Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Rp 5 miliar untuk program Integrasi Ternak dan Tanaman. Untuk program industri olahan Pijar Rp 3,2 miliar Satker Disperindag. Untuk rumah tidak layak huni Rp 20 miliar dimasukkan ke BPMPD, pembangunan gedung serbaguna Rp 2 miliar di Lotim dan Loteng oleh Disnakertrans.

Soal DBHCT ini, juru bicara Kejati NTB Made Sutapa, SH tak banyak memberi komentar. Ia mengatakan, menunggu penyerahan hasil audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Karena pada dasarnya, penyidikan dipastikan sudah rampung dengan bukti dokumen dan dilengkapi keterangan saksi saksi. ‘’Semua bukti sudah lengkap, tinggal menunggu hitungan kerugian negara dari BPKP,’’ jawabnya singkat, Rabu (3/2) kemarin. (ars)

Tidak Ada Intervensi Dari Hal. 1 akan jadi dasar tindak lanjut ke tahap berikutnya. ‘’Kalau dari ahlinya sudah jelas ada, baru kami perkuat lagi bukti dan langsung gelar perkara,’’ tegasnya.

Kembali disinggung soal keterlibatan perusahaan besar dan pejabat pusat dalam pengerjaan proyek ini, Prasetijo mengulangi lagi penegasan soal komitmennya untuk jauh dari intervensi pihak mana pun. Proses hukum yang dijalankan timnya, akan tetap sesuai prosedur.’’Tidak ada intervensi.

Kami tentunya profesional.

Kalau memang terbukti, ya jalan terus. Kalau tidak, kami tidak akan memaksakan suatu perkara,” Prasetijo menegaskan soal profesionalisme di maksud.

Demikian juga dengan perkara tersebut. Jika di dalamnya terdapat indikasi penyimpangan, maka akan ditingkatkan ke penyidikan sampai penetapan tersangka dan penentuan kerugian nega-

ra. Tapi jika tidak ditemukan bukti cukup, tidak ada pilihan pihaknya kecuali menghentikan penyelidikan gedung senilai Rp 21 miliar tahun 2014 itu.

Direskrimsus juga memastikan beberapa kasus lainnya juga sedang intens didalami. Salah satunya terkait proyek Balai Wilayah Sungai (BWS) pada sungai Unus Kota Mataram senilai Rp 8 miliar. Tidak dijelaskan detail perkembangan penanganannya. ‘’Yang jelas tetap lanjut lah,’’ jawabnya singkat. Demikian juga dengan pengadaan mesin PLTU Jeranjang senilai ratusan miliar. Setelah banyak dokumen kontrak yang diamankan, pemanggilan saksi masih diagendakan. Perkembangannya masih sama dengan sebelumnya, yakni berkoordinasi dengan Bareskrim Mabes Polri karena banyak saksi asal Jakarta, termasuk rekanan pelaksana. (ars)

Mataram (Suara NTB) Gedung Pengadilan Tipikor Mataram yang beberapa bagiannya rusak, sudah mulai diperbaiki. Menurut Ketua Pengadilan Tinggi Mataram, Dr. Andriani Nurdin,SH., MH., ditemui selepas mengisi materi dalam seminar yang diadakan oleh Lembaga Perlindungan dan Saksi dan Korban (LPSK) di Mataram, Rabu (3/ 2) mengatakan perbaikan gedung Tipikor sudah dilakukan.

“Itu sudah lama. Kalau tembok memang ada spesifikasinya yang jelek, sekarang sudah diganti dengan cara dibaut,” ujarnya.

Sebelumnya, plafon ruang tahanan wanita gedung baru Tipikor itu ambrol akibat genangan air. Kondisi ini mengejutkan karena kejadian itu bersamaan dengan ditempatinya gedung yang rampung dikerjakan 2014 itu. Diketahui, gedung di Jalan Langko Mataram, setahun tidak bisa dimanfaatkan setelah rampung 2014 lalu.

Andriani juga mengatakan gedung Tipikor itu sudah ditempatkan untuk sementara. Meskipun belum diresmikan. Peresmiannya rencananya akan dilakukan serentak

Halaman 15

dengan pengadilan lain.

“Itu kan sudah ditempatkan untuk sementara meskipun belum diresmikan.

Nanti peresmiannya mau serentak. Biasanya Mahkamah Agung meresmikannya dengan pengadilan lain,” katanya.

Atas inisiatif Ketua PN Mataram I Made Seraman, SH, MH, lantas meminta izin kepada pihak PT Mataram untuk bisa memfungsikan gedung tersebut agar rusaknya tidak semakin parah akibat lama tak ditempati. “Karena daripada takut kelamaan mereka pakai,” kata Andriani. (ron)

BPJS Kesehatan Bentuk Posko Pemantauan dan Penanganan Pengaduan KIS dan PBI Mataram (Suara NTB) Badan Pelayanan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Mataram membentuk posko pemantauan dan penanganan pengaduan bagi penerima kartu indonesia sehat dan penerima iuran bantuan.

Kepala Cabang BPJS Kota Mataram, Sistri Sembodo menyebutkan, pembentukan posko ini dilaksanakan secara serentak di Indonesia. Untuk di NTB, digelar di masing - masing kabupaten/kota. Pembentukan posko ini, mengantisipasi potensi dilapangan yang terjadi dan semestinya tidak terjadi. Tidak diurai potensi apa saja dimaksud. Tetapi secara umum disampaikan, pihaknya belum menemukan bahkan mendengar pendistribusian kartu indonesia sehat (KIS) dikenakan biaya. “Selama ini tidak pernah saya dengan pendistribusian KIS dikenakan biaya. Dan penyaluran KIS secara gratis,” kata Rabu (3/2).

Dijelaskan, posko pemantauan ini nantinya bertugas

memantau progres pengguna (user) kartu jaminan sosial. Diantaranya, akan melihat apakah pengguna masih aktif atau tidak. Jika tidak aktif karena pindah domisili, meninggal dan atau tidak miskin lagi. Maka kartu tersebut harus dikembalikan. Kedua, posko ini akan menangani keluhan distribusi KIS. Misalnya, pendistribusian tidak tepat sasaran dan lain sebagainya. “Dalam pendistribusian kita libat perusahan ekpedisi yang akan mengantar ke rumah warga,” ujarnya.

Kepala Bidang Pendataan Kesejahtraan sosial Dinas Sosial dan Kependudukan, Dra. Siti Hilmi menyebutkan, total penerima KIS se - NTB baru 357.746 jiwa. Empat kabupaten di tahun 2015 yakni, Dompu, Lombok Tengah, Sumbawa dan KSB belum didistribusikan. Sementara sisanya Rp 2,4 akan didistribusikan secara bertahap.

“Nanti dikompilasikan dengan pemerintah pusat.” terangnya.

Kepala Bidang Pelayanan

Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi NTB, Rohmi Khoiriati menjelaskan, Pemerintah Provinsi sejak tahun 2015 lalu sudah menanggung iuran jaminan kesehatan nasional masyarakat. Pemprov NTB dan seluruh kabupaten/kota sharing anggaran. Besaran anggarannya tergantung masing - masing pemerintah kabupaten/kota. “JKN ada sharing anggaran Pemprov dan Pemda,” ujarnya.

Untuk menghindari double kepesertaan, pihaknya akan melakukan verifikasi dan validasi peserta. Sehingga, diketahui berapa jumlah pengguna JKN di NTB. Kepala Dinas Kesehatan Kota Mataram, dr. H.Usman Hadi menjelaskan, di Kota Mataram 138 ribu penerima bantuan iuaran dari pusat. Sedangkan, 11.499 sudah ditanggung melalui APBD Kota Mataram. Diakui, tidak ada permasalahan menyakut PBI dan KIS tersebut. Antara Pemprov dan Pemkot Mataram sudah berjalan.

“Kalau kami sudah tidak ada masalah,” ujarnya. (cem)

Perpecahan di Fraksi Golkar Semakin Memuncak Dari Hal. 1 menyusul rencana aksi rombak fraksi oleh kubu ARB. Akan tetapi saat ditanya situasi memanas seperti apa yang dimaksudkan. Satriawandi enggan uuntuk memberikan penjelasan lebih detailnya. ‘’Kondisinya semakin ribut ini, itu mungkin kita dipanggil. Nanti apa hasilnya saya kabari ya, sekarang belum kita tahu ini,’’ ujarnya sambil tergesa-gesa meninggalkan ruang sidang paripurna.

Sementara itu di tempat yang sama, Sekretaris DPD Golkar NTB, Hj. Baiq Isvie Rupaeda SH,MH pada Suara NTB mengatakan, bahwa rencana perombakan Fraksi Golkar di DPRD NTB masih dalam tahap pembicaraan di tingkat DPD. Sehingga ia be-

lum berani untuk memberikan pernyataan terlalu jauh menyangkut perombakan fraksi itu. ‘’Kita masih bicarakan, saya kira harus dibicarakan dulu. Sekarang ini kita akan bahas itu (perombakan fraksi). Termasuk nanti kalau saya ikut kena perubahan itu, saya kira tidak ada masalah. Karena jabatan itu setiap saat bisa diambil,” ujarnya.

Isvie juga menampik jika akan ada pergantian Ketua DPRD NTB yang saat ini memang menjadi jatah Golkar. Ia menegaskan, pergantian Ketua DPRD NTB tidak pernah dibicarakan di DPD Golkar NTB. “Tidak ada pembicaraan yang membahas tentang Ketua DPRD. Saya belum bicara tentang hal itu dan saya tidak tahu,” ujarnya, sambil pergi meninggalkan sidang

paripurna yang belum selesai.

Sebelumnya pada Suara NTB, anggota DPRD NTB dari Fraksi Golkar, L. Darma Setiawan, SH mengatakan bahwa rencana perombakan Fraksi Golkar di DPRD NTB hanya akan membuat perpecahan. Oleh karena itu, Darma Setiawan mengingatkan pada kubu ARB agar tidak tergesagesa dalam mengambil keputusan.

Sebagaimana diketahui, Darma Setiawan merupakan salah satu politisi Partai Golkar yang tidak tercantum namanya dalam kepengurusan DPD Partai Goklar NTB kubu ARB. Posisinya sebagai Wakil Ketua Fraksi juga terancam akan hilang, jika mengacu dari rencana perombakan fraksi yang tengah disiapkan oleh kubu ARB. (ndi)

Wujudkan NTB sebagai Destinasi Wisata Utama dan Poros Maritim Dunia Dari Hal. 1 bisa menjadi poros maritim dunia sesuai nawacita Presiden,’’ imbuhnya.

Dalam forum investasi itu, sebut Ridwan akan menampilkan empat pembicara. Yakni Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi, Kepala BKPM RI, Franky Sibarani, Direktur Utama PT. Indonesia Tourism Develoment Corporation (ITDC) Abdulbar M Mansoer dan inisiator Global Hub Kayangan, Son Diamar.

Mantan Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) NTB ini menjelaskan, Dirut ITDC akan menyampaikan makalah tentang rencana pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika. Sementara, Son Diamar akan menyampaikan makalah berjudul mengubah takdir NTB sebagai poros sejati maritim dunia.

Puluhan Dubes dan perwakilan negara sahabat yang dipastikan hadir dalam forum investasi itu terdiri dari 14 Dubes.

Diantaranya Dubes Portugal, Filipina, Malaysia, Laos, Slova-

kia, Ukraina, Irak, Vietnam, Pakistan, Jepang, Cina, India, Prancis dan Yordania. Sementara perwakilan Dubes atau perwakilan negara sahabat yang hadir antara lain Jerman, Australia, Amerika Serikat, Singapura, Korsel dan Taiwan. ‘’Selain para Dubes dan jurnalis, panitia juga mengundang sejumlah investor PMA dan PMDN, baik yang sudah berinvestasi maupun calon investor dua lokasi ini. Sekitar 30 investor PMA dan PMDN. Dengan hadirnya sejumlah investor, BKPM RI, para menteri ini juga bisa menyelesaikan persoalan-persoalan investasi yang terhambat soal perizinan,’’ ucapnya.

Sehingga, kata Ridwan, forum investasi ini dapat juga mempercepat penyelesaian persoalan-persoalan yang menghambat investasi. Forum investasi ini, lanjutnya, akan semaksimal mungkin mempromosikan potensi-potensi investasi di daerah ini.

Sekaligus memfasilitasi investor yang menghadapi persoalan terkait perizinan.

Ridwan menyebutkan realisasi investasi di NTB pada

tahun 2015 lalu sebesar Rp 9,9 triliun lebih. Dengan rincian, Penanaman Modal Asing (PMA) sebesar Rp 9,3 triliun lebih dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebesar Rp 600 miliar. Dikatakan, realisasi investasi tahun lalu itu melampaui target yang dibebankan BKPM RI dan Pemprov NTB. Dimana, pada tahun 2015 lalu, BKPM RI menargetkan realisasi investasi di NTB sebesar Rp 6 triliun. Sedangkan Pemprov NTB menargetkan realisasi investasi tahun 2015 sebesar R 7,5 triliun.

Dengan pertumbuhan realisasi investasi sebesar itu, kata Ridwan menunjukkan bahwa iklim investasi di NTB semakin membaik. Hal itu didukung oleh kondisi keamanan yang semakin kondusif, prosedur perizinannya lebih mudah dan cepat.

Malah, katanya, sudah ada perizinan yang dapat diselesaikan dalam waktu tiga jam di BKPMPT NTB. “Untuk izin-izin yang 165 izin itu, BKPMPT sedang membahas untuk melakukan percepatan, memangkas persyaratan yang tak perlu,”tandasnya. (nas)

Rentan Terjadi Kekerasan Terhadap Saksi dan Korban Mataram (Suara NTB) Banyaknya kasus trafficking, kasus lingkungan hidup, dan beberapa kasus lainnya di wilayah NTB, menyebabkan para saksi dan korban rentan mendapatkan ancaman dan kekerasan. Tetapi jumlah pelapor ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) masih belum begitu banyak.

Menurut Ketua LPSK, Abdul Haris Semendawai, SH., LL. M., di Mataram Rabu (3/2), menjelaskan, dengan adanya beberapa kasus di Lombok menyebabkan para saksi dan korban sebagai pihak yang rentan mendapatkan ancaman.

“Itu yang perlu diantisipasi, apalagi di Lombok banyak kasus trafficking, kasus lingkungan hidup, dan beberapa kasus lainnya. Tapi dari segi jumlah permohonan dari NTB naik turun, belum begitu banyak. Rata-rata di bawah 20 kasus, itu pun naik turun,” ujar Semendawai.

Sedikitnya kasus yang dilaporkan ke pihak LPSK, kata Semendawai, disinyalir karena masyarakat enggan untuk melapor. Selain itu, banyak masyarakat yang tidak tahu cara melapor ke LPSK. LPSK, katanya, mencoba untuk memonitor dan membangun komunikasi yang lebih intens kepada jaringan di NTB. Agar jika ada butuh perlindungan saksi, LPSK dapat membantu.

Ia juga mengatakan, pemenuhan hak saksi dan korban, selain dilakukan langsung oleh LPSK, kesuksesannya juga bergantung dari Aparat Penegak Hukum (APH). “Karena bagaimanapun juga perlindungan saksi ini diberikan saat proses persidangan. Dalam proses itu banyak pihak lain yang terlibat.

Mereka ini juga menentukan perlindungan kepada saksi,” ujarnya.

Revisi Undang-undang nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban melalu Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 mengamanatkan terjadinya peningkatan dalam upaya perlindungan dan pemenuhan hak-hak saksi dan korban oleh negara.

Semendawai mengatakan, komitmen negara melindungi dan memenuhi hak-hak saksi dan korban kejahatan merupa-

kan tugas yang besar dan tidak mudah. Untuk itu, LPSK tidak bisa bekerja sendiri, melainkan harus ada dukungan dari para pemangku kepentingan lainnya.

“Optimalisasi perlindungan dan pemenuhan hak saksi dan/atau korban membutuhkan dukungan dan peran serta masyarakat,” katanya.

Dengan diketahui Undangundang ini. Semendawai berharap masyarakat dapat memanfaatkan. Kalau Undangundang ini tidak diketahui, sulit memanfaatkan Undang-undang perlindungan saksi. “Undang-undang ini diharapkan dapat mendorong masyarakat untuk lebih berani melapor dan bisa diproteksi oleh LPSK. Sehinga aparat penegak hukum mendapatkan kemudahan.

Nantinya diharapkan tindak pidana bisa lebih berkurang,” jelasnya.

Memang saat ini, katanya, pandangan umum masyarakat jika bersentuhan dengan hukum masih buruk. Berurusan dengan hukum masih dianggap tidak mudah, bahkan sering mengalami kesulitan. Baik itu itu di tingkat aparat penegak hukum, juga dalam hal membantu para saksi dan korban.

“Untuk itulah, dalam rangka memberikan kemudahan, semua pihak, seperti APH dan LPSK harus memastikan masyarakat yang berhadapan dengan hukum harus mendapatkan perlindungan hukum yang baik. Dari sana, image yang tidak baik, pelan-pelan dapat sirna,” kata Semendawai.

Semendawai menjelaskan, untuk dapat perlindungan dari LPSK. Masyarakat dapat langsung datang ke kantor LPSK. Dapat melalui surat, email atau bisa datang langsung atau diwakili oleh kuasa hukum atau keluarga. “Kita buka akses seluas-luasnya agar tidak ada kendala. Meskipun kami berkantor di Jakarta,” katanya.

Jika saksi atau korban berada di NTB, ada jaringan yang bisa membantu untuk mempermudah akses masyarakat yang membutuhkan perlindungan dari LPSK. “Atau bisa juga datang ke Fakultas Hukum Universitas Mataram, tempat di mana kami bekerja sama,” pungkasnya. (ron)

Tujuh Bupati dan Walikota Terpilih Dilantik 15 Februari 2016 Dari Hal. 1 “Untuk gubernur dan wakil gubernur akan dilantik di Istana Negara. Sementara bupati/walikota di ibu kota provinsi. Kemarin saya tanya Pak Direktur, bilang pelantikan bulan Februari ini. Cuma tanggal pastinya belum dia kasi tahu,” ujar Dirjaharta dikonfirmasi Suara NTB, Rabu (3/2) siang kemarin.

Dirjaharta mengatakan pihaknya akan segera menyiapkan pelantikan tujuh bupati/ walikota hasil Pilkada serentak 9 Desember 2015 lalu. Sesuai arahan Kemendagri, pelantikan akan dilakukan sesederhana mungkin. Sehingga untuk pelantikan bupati/ walikota maka gubernur mengundang pimpinan DPRD dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FKPD).

Sesuai dengan surat edaran Mendagri pada 19 Januari lalu, lanjut Dirjaharta, ada dua persyaratan yang harus dipenuhi pemerintah daerah untuk pelantikan kepala daerah terpilih. Yakni hasil rapat paripurna usulan pengangkatan bupati/walikota terpilih dan usulan pemberhentian tujuh penjabat bupati/walikota.

Untuk draf surat pemberhentian tujuh Penjabat Bupati/Walikota, kata Dirjaharta, sudah ada. Tinggal ditandatangani oleh Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi. Setelah surat pemberhen-

tian Penjabat Bupati/Walikota itu ditandatangani gubernur, selanjutnya diusulkan ke Mendagri. Sementara itu, untuk persyaratan lain seperti hasil paripurna usulan pengangkatan dan penetapan bupati/walikota terpilih, tujuh kabupaten/kota sudah melengkapi. Tinggal dikirim ke Kemendagri.

Tujuh kabupaten/kota yang melaksanakan Pilkada tahun ini di NTB antara lain Kota Mataram, Lombok Utara, Lombok Tengah, Sumbawa Barat, Sumbawa, Dompu dan Kabupaten Bima. Berdasarkan hasil perhitungan suara, Pilkada Kota Mataram dimenangkan oleh pasangan H. Ahyar Abduh dan Mohan Roliskana (AMAN). Pilkada Lombok Utara dimenangkan pasangan Dr. H. Najmul Akhyar, SH, MH dan Syarifudin, SH (NASA).

Pilkada Lombok Tengah dimenangkan oleh pasangan H. Suhaili FT, SH dan Pathul Bahri. Pilkada Sumbawa Barat dimenangkan pasangan Dr.Ir. W. Musyafirin, MM dan Fud Syaifuddin, ST. Pilkada Sumbawa dimenangkan pasangan H. M . Husni Djibril, B. Sc dan Drs. H. Mahmud Abdullah. Sedangkan Pilkada Dompu dan Kabupaten Bima masing-masing dimenangkan pasangan Drs. H. Bambang M. Yasin (HBY) dan Syarifuddin, SH dan pasangan Hj. Indah Damayanti Putri-Drs Dahlan HM Nor. (nas)

Anggaran Pembangunan Kantor Gubernur Diduga Siluman Dari Hal. 1 “Agar tidak salah paham, yang dibahas Banggar itu secara umum saja, karena anggaran itu harus klop di Banggar. Misalnya per dinas sekian anggarannya, pertanian sekian miliar, PU berapa miliar. Nah nanti rinciannya itu di Komisi,” ujarnya.

Hal yang sama juga diakui oleh Wakil Ketua DPRD NTB, Mori Hanafi, SE M.Coom yang juga dikonfirmasi oleh Suara NTB. Mori membenarkan bahwa anggaran untuk pembangunan Kantor Gubernur NTB senilai Rp 33 miliar tersebut, memang tidak pernah ada dibahas di Banggar.

“Saya sebagai koordinator Banggar, memang anggaran untuk pembangunan kantor gubernur itu tidak pernah kita

bahas dalam Banggar, karena itu tidak pernah diusulkan.

Nah jikapun itu sekarang ternyata muncul dalam dokumen APBD NTB, informasi yang saya dapatkan katanya itu sudah dibahas di Komisi I,” kata Mori.

Akan tetapi, Mori membantah jika anggaran untuk pembangunan kantor gubernur tersebut dikatakan siluman. Menurutnya, meskipun pembangunan kantor gubernur itu tidak pernah dibahas dalam badan anggaran.

Akan tetapi, hal itu sudah dibahas di Komisi I, sehingga itu sahsah saja dan tidak bisa dikatakan siluman. ‘’Menurut saya, itu sah-sah saja, meskipun tidak pernah dibahas di Banggar tapi kan sudah dibahas di Komisi I, sehingga itu tidak bisa kita katakan siluman,’’ ujarnya.

Sementara itu, menurut Wakil Gubernur NTB, M. Amin, SH yang dikonfirmasi terkait dengan hal tersebut, juga membantah bahwa anggaran untuk pembangunan kantor gubernur itu dikatakan siluman. Menurutnya, setiap anggaran harus tetap melalui mekanisme yang sesuai dengan prosedur pembahasan dan penetapan.

“Tidak mungkin, tidak ada (siluman), pasti sudah dibahas oleh keduanya. Karena tidak boleh sepihak dalam penetapan anggaran itu. Banggar pasti tahu, sehingga saya tegaskan bahwa tidak ada pembahasan siluman itu.

Saya pastikan tidak ada siluman-siluman,” ujarnya.

Lebih lanjut dikatakan Amin, bahwa semua APBD, baik murni dan perubahan pas-

ti melalui satu pembahasan.

Katanya, tidak akan ada hasil yang sah sebelum melalui penetapan, sekaligus evaluasi dari Kementerian Dalam Negeri secara rinci dan detil. ‘’Kalau ada perubahan, pasti ada kesepakatan dua belah pihak, karena prosedurnya harus disepakati oleh kedua belah pihak. Banggarnya, pimpinannya, komisinya, harus sepakat,” pungkasnya.

Di tempat terpisah, sebelumnya Sekretaris Komisi I DPRD NTB H. Rumaksi, SJ, SH pada wartawan membantah bahwa jika anggaran pembangunan kantor gubernur senilai Rp 33 miliar tersebut siluman. Karena pada dasarnya anggaran tersebut sudah dicantumkan dalam KUA PPAS serta RAPBD. Awalnya angaran yang diusul-

kan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TPAD) sebesar Rp 34 miliar. Akan tetapi oleh Komisi I disetujui sebesar Rp 33 miliar.

Menanggapi pengakuan dari Banggar terkait dengan anggaran untuk pembangunan kantor gubernur tersebut tidak pernah dibahas. Rumaksi menegaskan, bahwa pada dasarnya apapun bentuk anggaran yang muncul dalam dokumen APBD tentu sebelumnya sudah melewati tahapan pembahasan. Sehingga sangat aneh jika Banggar mengatakan kalau tidak pernah membahasnya.

“Tidak ada anggaran siluman. Kan semuanya kita bahas secara bersama-sama.

Kalau ada yang mengaku tidak tahu, itu karena mereka belum membaca dokumennya,’’ jelas Rumaksi. (ndi)

Kamis, 4 Februari 2016

suarantb

suarantb

suarantb

http://facebook.com/suarantb

http://twitter.com/suarantb.com

http://instagram.com/suarantb.com

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

BPJS Kesehatan Bentuk Posko Pemantauan dan Penanganan Pengaduan Distribusi KIS-PBI Badan Pelayanan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, Cabang Selong membentuk Posko Pemantauan dan Penanganan Pengaduan Distribisi Kartu Indonesia Sehat Penerima Bantuan Iuran (KIS-PBI). Tim yang ada di posko bertugas untuk menyelesaikan masalah-masalah terkait distribusi KIS. Rabu (3/2) kemarin, keberadaan Posko ini disiarkan melalui konferensi pers dengan menghadirkan para wartawan yang ada di Lombok Timur.

DIHADIRKAN sebagai pembicara dalam konferensi pers ini dari Kepala BPJS Kesehatan Cabang Selong, M.Farid, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Lotim, Drg.Asrul Sani, Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Ir.H. Muh. Aminullah didampingi Kepala Bidang Organisasi dan Bantuan Sosial, Sabrun. Kepala Bidang Pendaftaran dan Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, AnggraeniAS. Kepala BPJS Kesehatan Cabang Selong, M. Farid menjelaskan, pembentukan posko itu sesuai arahan dari manajemen BPJS Kesehatan Kantor Pusat.

Hal ini dimaksudkan juga untuk memastikan peserta BPJS Kesehatan dari segmen PBI ini telah benar-benar menerima KIS yang menjadi haknya.

Melalui KIS ini, semua penerima kartu dapat mengakses layanan kesehatan sesuai prosedur tanpa menemui kendala yang berarti. Kartu In-

dasarkkan prinsip asuransi sosial. Ada kewajiban membayar iuran bagi peserta BPJS Kesehatan.

Peserta PBI iurannya dibayarkan oleh pemerintah, sedangkan non PBI yang iurannya dibayar sendiri (mandiri) ataupun berkontribusi bersama pemberi kerjanya (segmen buruh atau pekerja). Prinsip ‘’Dengan Gotong Royong Semua Tertolong’’.

BPJS Kesehatan Cabang Selong ini membawahi dua wilayah yaitu Kabupaten Lombok Timur dan Kabupaten Lombok Tengah. Di Kabupaten Lombok Timur (Lotim) jumlah penerima KIS PBI ini sebanyak 686.930 jiwa dan di Kabupaten Lombok Tengah 464.534 jiwa.

Disebutkan ada sebanyak 16.318 jiwa yang mengalami penghapusan dan penggantian di Lombok Timur. Angka itu di-

donesia Sehat ( KIS ) adalah tanda kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang komprehensif pada fasilitas Muhammad Farid Kepala kesehatan melalui mekanisme Cabang BPJS Selong. sistem rujukan berjenjang dan atas indikasi medis kecuali Farid, BPJS Kesehatan adalah dalam keadaan emergency. pelaksana dari program pemerinDitegaskan, dalam distribusi tah Jaminan Kesehatan NasionKIS-PBI tidak ada pungutan bi- al (JKN). JKN dibangun beraya apapun.

“Apabila ada pungutan segera laporkan,’’ tegasnya.

Dalam proses distribusi kartu KIS-PBI di w i l a y a h Provinsi NTB ini dilakukan oleh JNE. Pihak JNE sendiri mendatangi penerima KIS PBI ini langsung ke rumah-rumah warga.

Selanjutnya diterangkan M. Kadikes Lotim menyampaikan materi.

Berpose bersama wartawan.

Lotim, Drg. Asrul Sani menyampaikan, pihaknya telah menjalin kerjasama dengan pihak BPJS Kesehatan. Yakni di semua puskesmas yang ada di Kabupaten Lombok Timur sudah menerima pelayanan bagi peserta BPJS Kesehatan. Puskesmas sebagai pihak yang memfasilitasi kesehatan tingkat pertama siap memberikan pelayanan terbaik. “Dikes harus siap melakuH.M. Aminullah kan pelayanan kesehatan keparincikan sebanyak 12.304 ribu, da peserta KIS. Ini adalah komittercatat meninggal dunia dan men Dikes, tingkatkan pelayan4.014 ribu yang dinilai sudah an kesehatan,” ungkapnya. Tertidak layak. baru yang telah dilakukan adKepala Dinas Kesehatan alah pemberian makanan kepada pasien peserta BPJS Kesehatan yang dirawat di Puskesmas.

Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Ir. H. Muh. Aminullah selanjutnya menguraikan, KIS ini sudah mulai dibagikan. Soal data, ia jelaskan diperoleh berdasarkan hasil verifikasi dari 20 orang TKSK Kepala BPJS Cabang Selong menyampaikan materi.

Pose bersama Kepala BPJS Kesehatan Cabang Selong, Kepala Dinas Kesehatan Lotim, Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja danTransmigrasi , Kepala Bidang Organisasi dan Bantuan Sosial dan Kepala Bidang Pendaftaran dan Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Lotim.

yang ada di 20 kecamatan se Kabupaten Lombok Tmur.

Basic data yang digunakan adalah data dari BPS sebesar 638.952. Setelah verifikasi oleh TKSK ditemukan ada yang meninggal 14.367 ribu. Pindah ke luar daerah sebanyak 5.415 dan dinyatakan tidak layak sebanyak 4.076.

Berikutnya ada penambahan sebanyak 47.978 jiwa. Penambahan itu sendiri katanya tidak diketahui detailnya oleh pihak dinas karena sepenuhnya menjadi kewenangan pusat.

Jumlah penerima sebanyak 686.930 jiwa ini dibandingkan dengan angka kemiskinan di Lotim yang mencapai 19,7 persen. Jumlah yang lebih besar dari angka kemiskinan itu disyukuri.

Hanya saja ada sejumlah data mengenai nama yang berbeda dari penerima.

Kepala Bidang Pendaftaran dan Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Anggraini AS menjelaskan bahwa sudah melakukan terobosan di mana pengurusan NIK untuk masyarakat sudah bisa dilakukan di kantor kecamatan, dan berlaku KTP saat ini seumur hidup. (rus/*)

Suasana konferensi pers BPJS.

Harus Diakomodir dalam Amdal

Kekhawatiran Terjadi Abrasi dan Kekeruhan Air Laut Mataram (Suara NTB) Pengerukan pasir laut di wilayah perairan Lombok Barat (Lobar) dikhawatirkan oleh para pakar dan masyarakat mengakibatkan abrasi pantai dan kekeruhan air laut. Menyikapi hal ini, investor yang berencana mengeruk pasir di wilayah Lobar, PT Timur Sukses Bersama harus mengakomodir masukan-masukan tersebut dalam dokumen Amdal. ‘’Semua persepsi masyarakat terkait dengan bahaya yang dikhawatirkan (pengerukan pasir) masuk dalam dokumen Amdal. Untuk diantisipasi apa langkah-langkah konkritnya. Dikhawatirkan ada abrasi, harus juga dia cek. Akibatnya itu apa, ada nggak,’’ kata Kepala Badan Lingkungan Hidup dan Penelitian (BLHP) NTB, Ir. Hery Erpan Rayes, MM dikonfirmasi disela-sela menghadiri rapat paripurna di DPRD NTB, Rabu (3/2) siang kemarin.

“Umpamanya dikhawatirkan kekeruhan air laut. Bagaimana cara menanggulangi kekeruhan itu. Ada alat yang digunakan supaya tak keruh air laut. Bagaimana menanganinya itu. Konsisten nggak dia (investor) melakukan itu,’’ tambahnya.

Erpan mengatakan, rencana pengerukan pasir laut untuk wiayah Lobar sudah dilakukan kajian Amdal. Dalam waktu dekat, BLHP akan mengeluarkan rekomendasi Amdal. Dalam kajian Amdal, pengerukan pasir laut di Lobar dinilai layak secara lingkungan. Namun, sebelum rekomendasi BLHP tersebut keluar investor harus mengakomodir semua masukan-masukan ketika dilakukan kajian Amdal. ‘’Kalau izin cepat maka harus segera menyelesaikan itu. Kita tidak ingin dokumen itu asal-asalan, formalitas saja.

Harus betul-betul. Apalagi sekarang disoroti terutama masalah pengawasannya,’’ imbuhnya.

PT Timur Sukses Bersama, akan mengeruk pasir laut di Lobar sekitar 10 juta meter kubik. Karena lokasinya berada sekitar 6 kilometer dari bibir pantai atau alur pelayaran maka akan menggunkan kapal yang ukurannya relatif kecil. Jika memperoleh izin maka umur pengerukan pasir laut di daerah tersebut sekitar 1,5-2 tahun.

Dari hasil kajian Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) NTB, investor tersebut hanya diberikan wilayah pengerukan seluas 1.000 hektar. Semula, PT. Timur Sukses Bersama mengajukan wilayah pengerukan pasir laut sekitar 3.000 hektar. (nas)