Snt04032015

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK SUMBAWA ECERAN Rp 4.500

Rp. 75.000 Rp. 80.000

16 HALAMAN

SUARA NTB Pengemban Pengamal Pancasila

Online :http://www.suarantb.com E-mail: hariansuarantb@gmail.com

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

(Suara NTB/her)

RABU, 4 MARET 2015

NOMOR 3 TAHUN KE 11

DIPANTAU KEJAKSAAN - Proyek dermaga apung senilai Rp 6 miliar lebih yang dibangun Kementerian PDT ini sebelumnya dikeluhkan masyarakat. Kini proyek tersebut masuk pantauan Kejaksaan.

Tim Kejaksaan Periksa Fisik Proyek Dermaga Tawun Mataram (Suara NTB) Menindaklanjuti informasi masyarakat yang diberitakan melalui Suara NTB beberapa waktu lalu, tim Kejaksaan Negeri Mataram langsung bersikap. Tim ini turun ke lokasi Senin (2/3) lalu, mengecek kondisi fisik proyek dermaga terapung yang menghubungkan Gili Gede dengan Desa Tawun, Sekotong, Lombok Barat.

Demikian diungkapkan, Kasi Pidsus Kejari Mataram, Herya Sakti Saad, SH. Bersama dua personel Pidsus, dia turun langsung ke lokasi, setelah sebelumnya membaca pemberitaan proyek dermaga yang dikeluhkan masyarakat tersebut. ‘’Begitu membaca berita itu, kami langsung ingin pastikan kondisi fisik proyeknya,’’ kata Herya, Selasa (3/3).

Benar sesuai keluhan masyarakat, kondisi proyek

TO K O H

Kubu Agung Laksono Menang

Kejaksaan Belum Cek Jalur ’’Trekking’’ Rinjani (Suara NTB/nas)

FORUM Komunikasi Intelijen Daerah (Kominda) NTB menyepakati pelaksanaan operasi gabungan (opgab) terkait dengan pengamanan komoditas-komoditas dasar yang dibutuhkan masyarakat.

Bersambung ke hal 15

TGH. M. Zainul Majdi

KO M E N TTAA R Proses Penjabat Bupati/Walikota

(Suara NTB/dok)

Secara detail dia bersama timnya juga memeriksa penghubung pijakan yang terapung dengan bagian beton cor, ternyata sudah putus. Masyarakat yang hendak menyeberang harus sedikit melompat.

Mengenai anggaran proyek itu, dia mengaku belum tahu persis. Tapi berdasarkan informasi dari warga dan aparat desa di sana, nilainya mencapai Rp 6 miliar lebih.

Bersambung ke hal 15

Alasan Cuaca dan Medan Berat

Amankan Komoditas Dasar

Abdul Hakim

yang menghubungkan Gili Gede dengan Desa Tawun itu memang memprihatinkan.

Dibangun dengan susunan beton bahan pembuatan sumur yang dicor, sementara bagian pijakan menggunakan bahan ponton yang bisa terapung. Sehingga masyarakat menyebutnya dermaga terapung. ‘’Awalnya saya berpikir menggunakan tiang pancang, tapi ternyata itu terapung,’’ kata Herya.

PEMERINTAH bersama DPR RI telah sepakat pelaksanaan Pilkada di Indonesia akan dilaksanakan serentak pada Desember 2015 ini. KPU NTB, telah merencanakan waktu pelaksanaan Pilkada pada tujuh kabupaten/kota di daerah ini pada 16 Desember 2015. Untuk itu, mengantisipasi supaya tak terjadi kekosongan kepala daerah, Gubernur akan memproses Penjabat Bupati/ Walikota pada Juli mendatang.

Bersambung ke hal 15

Mataram (Suara NTB) Laporan masyarakat terkait proyek jalur trekking Rinjani senilai Rp 2,5 miliar, hingga kini belum ditindaklanjuti Kejati NTB. Alasannya, untuk cek fisik proyek ke lokasi, situasi belum mendukung. Medan ke lokasi cukup berat, apalagi cuaca sedang tidak bersahabat.

Demikian penjelasan Juru Bicara Kejati NTB, Made Sutapa, SH usai hearing dengan Formapi NTB, LSM yang melaporkan proyek tersebut, Selasa (3/3) kemarin. Dalam hearing itu, hadir juga Kepala Kejaksaan Tinggi NTB, Fadil Zumhanna, SH, MH bersama Aspidsus, Suripto Irianto, SH. ‘’Intinya semua laporan kami tindak lanjuti. Hanya saja, kondisi cuaca dan medan yang berat, jadi pertimbangan untuk cek lokasi,’’ kata Sutapa kepada wartawan.

Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/ist)

DIDUGA BERMASALAH - Salah satu gardu yang dibangun di jalur trekking Rinjani, salah satu item yang dilaporkan ke Kejati NTB.

Pimpinan Golkar Diminta Rembuk Mataram (Suara NTB) Mahkamah Partai Golkar akhirnya mengakui kepengurusan hasil Munas Jakarta yang melahirkan kepemimpinan Agung Laksono dengan tetap mengakomodir kepengurusan hasil Munas Bali. Menyusul keputusan itu, para Pimpinan Golkar di NTB diminta kembali berembuk serta berkoordinasi dengan DPP Golkar Agung Laksono.

Saran itu disampaikan Wakil Ketua Departemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah DPP Partai Golkar yang juga Sekretaris Korwil NTB DPP Golkar, Chris Parangan, SE, yang dikonfirmasi Suara NTB, Selasa (3/3) kemarin.

Chris menegaskan, ia tidak terkejut dengan keputusan Mahkamah Partai Golkar yang mengakui kepengurusan Agung Laksono. Menurutnya, tren akan jatuhnya kepemimpinan Aburizal Bakrie yang berafiliasi ke Koalisi Merah Putih (KMP) sudah terlihat dengan kegagalan Hatta Rajasa dalam Kongres PAN di Bali, beberapa hari sebelumnya.

Menurutnya, kekalahan Hatta Rajasa yang menjadi calon Wakil Presiden dari kubu KMP sangat jelas memperlihatkan tren ambruknya kekuasaan para pemimpin partai yang condong ke KMP. Dan prediksi ini akhirnya menemui kenyataan setelah Mahkamah Partai Golkar menjatuhkan putusannya. ‘’Dan ini putusan one and final. Karena tidak ada lagi lembaga di atasnya (Mahkamah Partai),” ujarnya.

Bersambung ke hal 15

Harga Beras Melambung

Dewan Tak Yakin Produksi Padi NTB Melebihi Dua Juta Ton Mataram (Suara NTB) Kalangan DPRD NTB mengatakan, ketahanan pangan NTB tak terlalu kuat. Pasalnya, sebagai daerah penghasil beras nasional, justru harga beras melambung tinggi menembus angka Rp 12.000-Rp 13.000 per kilogram. Kalangan Dewan tak yakin jika produksi padi atau gabah kering giling (GKG) NTB sampai dua juta ton seperti yang dilaporkan dinas terkait. ‘’Kita bukan meragukan

data produksi beras itu. Kita yakin itu salah. Kita yakin produksi beras kita tidak seperti yang disampaikan oleh BPS dan teman-teman Dinas Pertanian,” kata Wakil Ketua DPRD NTB, Mori Hanafi, SE, M.Comm Selasa (3/3) kemarin ketika dikonfirmasi Suara NTB terkait melambungnya harga beras di daerah ini.

Menurutnya, pemerintah harus fair mengenai produksi padi NTB tiap tahun. Pasalnya, jika produksi melebihi dua

juta ton setara dengan beras sebanyak satu juta ton lebih.

Sementara, rata-rata konsumsi beras dalam daerah sekitar 600 ribu ton lebih. ‘’Mereka masih mengatakan jumlah beras itu, jumlah GKG kita 2,2 juta ton atau setara 1,4 juta ton beras. Konsumsi kita hanya 600 ribu ton.

Berarti ada surplus 700 ribu ton beras. Kalau benar ada 700 ribu ton ndak mungkin harga beras melambung seperti ini, tidak terkendali,’’ tan-

das Politisi Gerindra ini.

Menurut Mori, jikapun ada beras dari NTB yang dikirim keluar daerah junmlahnya tak sampai 100 ribu ton. Artinya, dengan surplus sebesar 700 ribu ton itu masih tersisa surplus beras di dalam daerah sekitar 600 ribu ton di luar rata-rata konsumsi masyarakat. ‘’NTB sebagai daerah penghasil beras, semestinya harga beras lebih stabil. Tetapi harga beras sekarang tak bisa kita

kendalikan. Kemana beras ini ? Kalau menurut saya produksi berasnya memang berkurang drastis,’’ katanya, seraya menambahkan, karena berkurang drastis, sehingga harga beras naik. ‘’Kalau produksi melimpah maka mestinya harganya turun,’’ katanya.

Data dari Pemprov NTB, dari aspek ketersediaan konsumsi pangan pada tahun 2012, NTB mengalami surplus komoditas.

Bersambung ke hal 15

SUARA NTB Rabu, 4 Maret 2015

Butuh Batu Terapi LURAH Karang Pule, H. Taufiqurahman mengatakan, melihat aktifitas masyarakat yang memilih berjalan kaki seusai salat subuh dinilai sangat penting fasilitas batu terapi. Karena hal itu dinilai lebih bermanfaat dan sangat diharapkan oleh masyarakat setempat. “Saya lihat batu terapi itu bagus untuk masyarakat,” kata Taufik dikonfirmasi, Senin (2/3).

Fasilitas batu terapi katanya, sudah diusulkan masyarakat melalui musyawarah pembangunan bermitra masyarakat (MPBM) kelurahan. Lokasi (Suara NTB/cem) yang dipersiapkan yakni peH. Taufiqurahman. kuburan di Lingkungan Karang Seme. Efektifitasnya dipastikan sangat bagus untuk kesehatan dan refreshing masyarakat. “Sambil terapi kan warga bisa berdzikir sambil mengingat akherat,” kelakarnya.

Selain fasilitas batu terapi, akses jalan di Lingkungan Erat Daya dimaksimalkan menjadi prioritas pada MPBM kelurahan.

Pasalnya, tumpukan sampah di saluran menghambat jalannya air sehingga menggenangi jalan dan mengeluarkan bau busuk. Kala itu, Dinas Pekerjaan Umum (PU) sudah menormalisasi saluran tapi tumpukan sampah kembali terjadi. Dalam usulan drainase itu, selain normalisasi juga diminta lakukan pelebaran serta membuat jalan inspeksi yang bisa dilalui oleh warga maupun petugas untuk memantau kondisi sungai.

“Air sampahnya meluber ke jalan terus baunya ndak kita tahan,” keluhnya. MPBM 2014 lalu sebutnya, masyarakat mendapatkan bantuan mesin press batako, mesin gergaji dan bantuan modal melalui BPR senilai Rp 1 miliar. Bantuan modal diberikan secara bergulir dengan sistem pinjam. Terlepas dari itu, gedung kantor lurah juga akan diusulkan untuk renovasi karena kondisinya sudah kumuh dan beberapa bagian kayunya mulai lapok, sehingga dikhawatirkan mengganggu pelayanan di kelurahan.

Harapannya, setelah lolos di MPBM kecamatan, aspirasi masyarakat bisa terealisasi sehingga program pembangunan Pemkot Mataram dapat dirasakan oleh masyarakat. (cem)

Lakukan Pertemuan Lanjutan KOMISI II DPRD Kota Mataram nampaknya cukup kecewa dengan kehadiran Kepala Dishubkominfo (Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika) Kota Mataram, Drs. H. Khalid yang memang dipanggil untuk menghadiri dengar pendapat terkait hasil kunjungan kerja Komisi II ke Kota Bandung baru-baru ini. ‘’Berkaitan dengan retribusi parkir, kita perlu tindaklanjuti untuk pertemuan berikutnya,’’ aku Ketua Komisi II DPRD Kota Mataram, Drs. HM. Zaini kepada wartawan di DPRD Kota Mataram, Selasa (3/3) kemarin. Perlunya digelar pertemuan lanjutan, karena Kepala Dishubkominfo Kota mataram yang diharapkan memaparkan programnya terkait parkir tepi jalan umum dan tempat parkir khusus, justru datang tidak membawa data.

Untuk mengambil kebijakan, kata Zaini, pihaknya jelas membutuhkan data pendukung. Data yang dibutuhkan Komisi II terkait parkir antara lain UPTD parkir, jumlah juru parkir, termasuk berapa nilai yang ditetapkan untuk masing-masing titik parkir. ‘’Apakah itu harian, mingguan, bulanan. Data-data itu nanti kita cocokan dengan target kita,’’ ucapnya.

Dengan target tahun 2015 sebesar Rp 1,5 miliar lalu kemudian dalam pelaksanaannya ada masalah, solusinya tentu sudah harus dipikirkan dari sekarang. ‘’Itu apakah dengan terobosan dan inovasi yang kita tawarkan kemarin, itu nanti perlu kita bahas lebh jauh,’’ cetusnya.

Pada bagian lain Zaini juga mengapresiasi ide dari Dispenda Kota Mataram untuk mensinkronkan data PJU yang ada di Pertamanan, dengan data yang dipegang PLN dengan jumlah wajib pajak (PBB, red). Kalau hasilnya berbeda, kemungkinan ada kebocoran. (fit) HM. Zaini (Suara NTB/fit)

Kelola DAK PMK dan Satpol PP

BPKAD Berasalan untuk Tertib Administrasi Aset Mataram (Suara NTB) Pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang diserahkan kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) sebesar Rp 5 miliar diperuntukan untuk pembangunan gedung Satpol PP dan Kantor Pemadam Kebakaran di jalan lingkar selatan sekitar Rp 5 miliar, nyantol di BPKAD. BPKAD berasalan hanya untuk peningkatan ketertiban administrasi aset.

“Kenapa dikelola oleh BPKAD, karena untuk peningkatan tertib administrasi aset saja,” kata Kepala BPKAD Kota Mataram, Yance Hendra Dirra saat menghadiri HUT RSUD Kota Mataram, Selasa (3/3). Dia memastikan pengelolaan anggaran tidak ada aturan yang mengatakan DAK dikelola oleh SKPD terkait, melainkan diserahkan ke pemerintah daerah. Pemkot Mataram pun memiliki kebijakan pengelolaan anggaran diserahkan ke instansinya. “Akhirnya pengelolaan anggarannya diserahkan ke BPKAD,” sebutnya.

Mekanisme pembangunan gedung nantinya, BPKAD selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan teknis maupun desain gedung dan operasionalnya diserahkan langsung ke kedua instansi tersebut. Yance kembali mengulang statemet sebelumnya bahwa pengelolaan anggaran itu untuk tertib administrasi sehingga tidak menyalahi aturan. Apakah tidak menimbulkan kecemburuan di instansi lain? Ia mengklaim tidak ada kecemburuan, karena sudah beberapa kali melakukan koordinasi dengan PMK maupun Satpol PP. Terkait juklak juknisnya ditegaskan, tidak ada aturan maupun petunjuk pengelolaan anggaran digunakan oleh instansi bersangkutan. Nantinya, setelah proses pembangunan selesai dikerjakan akan diserahkan ke instansi bersangkutan. Diketahui, DAK untuk pembangunan gedung PMK senilai Rp 2,85 miliar dan kantor Satpol PP Rp 2,1 miliar. Untuk menjemput anggaran DAK itu, Sekretaris Sat. Pol PP Kota Mataram, Jimmy Roland Nelwan memperjuangkan dan beberapa kali melobi ke pemerintah pusat, agar Satpol PP mendapatkan anggaran. Realitanya, setelah pemerintah pusat dalam hal ini Mendagri memberikan anggaran tetapi kebijakan Pemkot Mataram pengelolaan anggaran dilimpahkan ke instansi yang dikomandai Yance Hendra Dirra. (cem)

SUARA MATARAM

Halaman 2

Antisipasi Mataram Semrawut, Perencanaan Jangan Tambal Sulam Mataram (Suara NTB) Kalangan Komisi III DPRD Kota Mataram mengkritisi perencanaan atau master plan Kota Mataram yang masih terkesan tambal sulam. Sehingga, dimanapun masyarakat ingin membangun, boleh-boleh saja. Demikian pula lahan pertanian yang terus tergerus pembangunan.

Anggota Komisi III DPRD Kota Mataram, Drs. HM. Husni Thamrin, MPd., kepada Suara NTB di DPRD Kota Mataram kemarin mengatakan, apapun bentuk pembangunan itu harus tetap mengacu pada undang-undang. ‘’Berapa kewajiban setiap daerah menyiapkan lahan pertanian. Ini yang harus menjadi patokan,’’ pintanya. Memang, kalau melihat dinamika Kota Mataram, tidak bisa disamakan dengan

daerah lain.

Pergerakannya sangat cepat, seperti munculnya pertokoan, pembangunan hotel dan lain sebagainya. Namun demikian, pihaknya, kata politisi PPP ini tetap berharap penataan Kota Mataram harus tetap dengan planing yang matang. ‘’Harus punya perencanaan yang matang,’’ cetusnya. Dalam hal ini, Dinas Tata Kota dan Pengawasan bangunan selaku SKPD teknis harus mempunyai peren-

canaan yang tidak tambal sulam. ‘’Di sini boleh bangun ini dan sebagainya,’’ cetusnya. Dinas Takowasbang Kota Mataram harus punya master plan untuk 10 bahkan 20 tahun mendatang. Misalnya dimana hotel dan pertokoan diperbolehkan dibangun. ‘’Dimana pusat pendidikan ditempatkan, itu harus ada, sehingga kesannya tidak tambal sulam,’’ kata Husni Thamrin.

Sejauh ini, kata Husni

Thamrin, pihaknya menangkap kesan perencanaan Kota Mataram masih tambal sulam. Ia menekankan pentingnya master plan untuk 10 – 20 tahun yang akan datang sehingga Mataram tidak terkesan semrawut. Sementara itu, terkait lahan pertanian, tidak bisa dihindari untuk tidak memanfaatkan lahan pertanian menjadi kantor maupun pertokoan.

Namun hal itu harus tetap memperhatikan aturan.

Husni justru meminta Pemkot memetakan ketersediaan ruang terbuka hijau 30 persen. ‘’Ini dulu yang disiapkan. Jangan sampai tidak disiapkan. Kalau sudah, ya sisanya silahkan,’’ imbuhnya. Ia

meminta Pemkot tidak membiarkan adanya pembangunan fisik sepanjang ketersediaan RTH 30 persen belum terpenuhi. Bahkan untuk mencapai RTH 30 persen, kuburanpun didata. ‘’Ndak apa-apa, tapi jangan hanya didata tapi juga ditata, sehingga orang mau masuk kuburan nyaman,’’ tandasnya.

Sebelumnya, Kepala Dinas Takowasbang Kota Mataram, Drs. HL. Junaedi mengganggap lahan pertanian sudah bukan menjadi prioritas mata pencaharian masyarakat. Selain itu, lahan pertanian kebanyakan bukan milik masyarakat, melainkan milik investor. (fit)

PDAM Kaji Penyesuaian Tarif Pembayaran Air Mataram (Suara NTB) Di akhir tahun 2014 lalu, PDAM Giri Menang-Mataram mulai melakukan kajian terhadap rencana penyesuaian tarif pembayaran air PDAM. Sampai saat ini, menurut Direktur Utama PDAM Giri Menang-Mataram, Lalu Ahmad Zaini, kajian masih dilakukan pihaknya. “Kita masih kaji. Realisasinya belum. Kalau sudah ada, akan saya informasikan,” jelasnya.

Zaini mengatakan banyak faktor yang menjadi pertimbangan pihaknya. Namun kemungkinan rencana kenaikan itu tidak akan dilakukan tahun ini karena ada penurunan harga BBM. Menaikkan tarif pembayaran air di saat BBM turun dinilai tidak relevan sehingga masih banyak pertimbangannya. Meski demikian, Zaini mengatakan rencana penyesuaian tarif itu tidak akan dibatalkan. “Ndak batal, tapi kapannya belum pasti. Waktu itu panjang, kalau ndak bisa sekarang, tahun depan. Kalau ndak bisa (tahun depan), tahun belakangnya lagi,” jelasnya.

Zaini menambahkan pihaknya terus melakukan evaluasi terkait penyesuaian tarif ini. Prinsipnya sebelum kebijakan diambil, pihaknya selalu menyesuaikan dengan ke-

mampuan masyarakat. “Karena BBM turun lagi, banyak faktornya dan kita lihat kemampuan masyarakat dan itu menjadi kata kuncinya,” jelasnya. Sementara itu mulai bulan Januari 2015, PDAM Giri Menang Mataram mulai menaikkan biaya pemasangan sambungan baru. Kenaikan biaya pemasangan ini dasarnya adalah karena tidak pernah dilakukan penyesuaian tarif sejak lima tahun lalu.

Terkait pemasangan sambungan gratis untuk masyarakat berpenghasilan rendah, tahun ini PDAM Giri MenangMataram tidak lagi mendapatkan bantuan dari pemerintah Australia seperti tahun sebelumnya. Bantuan dari Australia itu disebutkan Zaini telah berakhir dan tahun ini pihaknya mengusulkan bantuan 6 ribu sambungan gratis ke pemerintah pusat melalui dana APBN. “Kita usulkan 3 ribu untuk Mataram dan 3 ribu untuk Lombok Barat dan mudahan dapat persetujuan,” harapnya.

Anggaran untuk 6 ribu sambungan tersebut disebutkan Zaini sekitar Rp 8 miliar. Terkait berapa jumlah warga Mataram yang belum terlayani PDAM, ia mengatakan tidak tahu pasti karena datanya ada di Bappeda Kota Mataram. (ynt)

Campak Berpotensi Jadi KLB di Mataram Mataram (Suara NTB) Penyakit campak berpotensi menjadi KLB (Kejadian Luar Biasa) di Kota Mataram. Karena kesadaran masyarakat untuk menjaga kebersihan khususnya di lingkungan padat penduduk masih kurang.

“Masyarakat belum begitu menyadari (tentang campak). Apalagi di perkampungan atau kawasan padat penduduk, membersihkan rumah sendiri saja kadang berat,” jelas Kepala Instalasi RM (Rekam Medis) RSUD Kota Mataram, dr. Juli Ardany.

Juli mengatakan kasus campak ini terus terulang setiap tahun. Menurutnya program dari Dinas Kesehatan (Dikes) Kota Mataram sudah cukup baik, namun untuk mencegah penyakit ini perlu kesadaran masyarakat untuk menjaga kebersihan diri, rumah, dan lingkungannya.

Memang sampai saat ini diakui Juli belum ada pasien yang dirawat di RSUD Kota Mataram akibat campak. Ia mengatakan warga yang terkena campak juga bisa dirawat di Puskesmas karena fasilitas yang ada di Puskesmas sudah cukup bagus. “Kalau kami berharap tidak ada pasien campak yang sampai dirawat disini,” ujarnya.

Virus penyakit campak diterangkan Juli bisa menular melalui udara dan

ludah. Meski bisa sembuh sendiri, tapi tetap tidak bisa dibiarkan. Gejala warga yang terkena campak awalnya disertai dengan flu, batuk, panas, dan muncul tanda kemerahan di belakang telinga.

Terkait pengaruh kondisi cuaca seperti musim hujan terhadap penularan campak menurutnya tidak terlalu signifikan.

“Campak bisa datang kapan saja. Yang diserang oleh virus sistem imunnya, kalau kondisi drop saat musim hujan maupun musim panas, bisa juga terkena campak. Campak tidak memandang cuaca,” jelasnya.

Terkait penanganan warga yang terkena campak, Juli mengatakan harus dilakukan observasi terlebih dulu dan harus dirawat intensif karena dikhawatirkan efek samping dari penyakit tersebut.

Sejauh ini yang rentan terkena campak adalah anak-anak.

Belum lama ini, enam orang warga Kelurahan Pagesangan Timur, khususnya di Lingkungan Karang Anyar terkena penyakit campak. Dikhawatirkan penyakit ini akan menular ke warga lainnya, untuk itu bagi warga yang terkena campak diminta untuk segera melapor ke petugas Posyandu setempat sehingga bisa diteruskan ke Puskesmas terdekat. (ynt)

(Suara NTB/ynt)

BATU SIKAT - Para pekerja sedang memasang batu sikat di depan rusunawa Mandalika. Sampai saat ini operasional rusunawa ini terus tertunda karena belum dipasang daya listrik.

Lampu Hilang di Rusunawa Masih Tanggung Jawab Rekanan Mataram (Suara NTB) Operasional rumah susun sederhana sewa (rusunawa) yang ada di Kelurahan Mandalika, Kecamatan Sandubaya terus molor sampai saat ini.

Sedianya rusunawa tersebut akan diresmikan bertepatan dengan HUT Kota Mataram tahun 2014 lalu, tapi karena fasilitas daya listrik belum terpasang, maka masih ditunda sampai saat ini.

Menurut Lurah Mandalika, Romy Karmin, saat ini lampu-lampu yang terpasang di rusunawa tersebut mulai hilang. Menanggapi hal ini, Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Mataram, Ir. H. Mahmuddin Tura menyatakan hal tersebut masih dalam tanggung jawab rekanan karena sampai saat ini belum di-

lakukan serah terima.

Mahmuddin mengatakan pada saat bangunan rusunawa dua blok tersebut diserahkan, semua harus dalam kondisi baik, termasuk fasilitas lampu-lampu yang ada disana. “Itu masih dalam tanggung jawab rekanan. Yang jelas kami harus terima dengan baik, kalau masih ada kekurangan mereka yang akan urus,” jelasnya kepada Suara NTB. Ia mengatakan rusunawa tersebut rencananya akan diresmikan dalam bulan Maret ini. Pihaknya masih menunggu pemasangan daya listrik.

“Peresmiannya setelah selesai kita urus setrum dulu dan mudah-mudahan bulan Maret ini akan dipasang karena anggaran baru bisa cair bulan Maret ini,” terang Mahmuddin.

Molornya pemasangan daya listrik ini juga karena terjadi kekurangan pembayaran sebesar Rp 40 juta. Mahmuddin mengatakan anggaran yang disiapkan pihaknya untuk pemasangan daya listrik ini kurang setelah terjadi kenaikan tarif dasar listrik akhir tahun 2014 lalu. “Ada kenaikan pembayaran sehingga kita kekurangan dana Rp 40 juta. Untuk mengatasinya kami anggarkan lagi di bulan Januari. Oleh karena itu tertunda terus pelaksanaannya,” jelasnya.

Dana yang disediakan Dinas PU untuk pemasangan daya listrik ini sekitar Rp 100 juta. Ia mengatakan pembayaran pemasangan daya ini telah dilakukan pihaknya, tinggal saat ini membayar sisa dari total biaya yang dibutuhkan. (ynt)

Angkot akan Dijadikan Angkutan Pelajar Mataram (Suara NTB) Untuk menghidupkan angkutan kota (angkot) yang beroperasi di Mataram, Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika (Dishubkominfo) Kota Mataram akan menjadikan angkot berwarna kuning sebagai angkutan khusus untuk pelajar. Wacana ini disampaikan Kepala Dishubkominfo Kota Mataram, Drs. H. Khalid, Selasa (3/3).

Khalid mengatakan pihaknya akan berkoordinasi dan bekerja sama dengan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Kota Mataram dan para kepala sekolah yang ada di Kota Mataram. Angkot ini nantinya akan melayani para pelajar baik pada saat berangkat dan pulang sekolah.

“Rutenya akan kita sesuaikan, namanya angkutan khusus pelajar,” cetus Khalid.

Dalam program ini, Dishubkominfo akan memberikan subsidi operasional angkot, dengan demikian diharapkan pendapatan para sopir bisa meningkat. “Subsidi operasional angkot ini kita

(Suara NTB/ynt)

H. Khalid berikan sehingga para sopir ini bisa kita naikkan kesejahteraannya dan ini kita dukung sopir supaya punya penumpang,” jelasnya.

Berdasarkan data Dishubkominfo Kota Mataram, jumlah angkot yang ada saat ini sekitar 150 unit. Namun dalam program angkot untuk pelajar ini tidak akan melibatkan semuanya. “Kita akan pilih dan kita hitung berapa kebutuhan

sekolah-sekolah,” ujarnya. Dengan digunakannya angkot oleh para pelajar, kemacetan akan bisa dihindari. Jika memungkinkan, kewajiban penggunaan angkot ini akan disertai dengan instruksi dari Walikota Mataram.

Dana bantuan operasional yang dianggarkan untuk angkot ini disebutkan Khalid sekitar Rp 200 juta. Pihaknya akan bekerja sama dengan Organda dan dana ini merupakan dana hibah dari Pemkot Mataram. Secara khusus dana tersebut tidak untuk modifikasi angkot sehingga tampilannya lebih menarik.

Khalid mengatakan pihaknya mendapat masukan dari konsultan transportasi Universitas Mataram supaya desain tempat duduk angkot ditata dan diubah. Namun menurutnya dengan anggaran Rp 200 juta tidak akan mencukupi. Terpenting menurutnya bagaimana angkot ini bisa berfungsi sebagai moda angkutan pelajar dan bisa jalan dan bisa mendongkrak pendapatan para sopir. (ynt)

Bantah Dipanggil KASN

Asisten III Pastikan Tak Ada Mutasi Lagi Mataram (Suara NTB) Asisten III Bidang Administrasi Setda Kota Mataram, Hj. Evi Ganevia membantah telah memenuhi panggilan dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) pada Kementerian Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN RB). Dipastikan diakhir kepemimpinan H. Ahyar Abduh tidak ada lagi mutasi.

Kedatangannya di KASN dipastikan bukan kaitannya dengan kisruh mutasi yang terjadi Februari lalu, tetapi pihaknya berkonsultasi tentang tata cara melakukan mutasi pejabat tinggi di daerah. “Kita ke sana konsultasi, tidak ada lobi - lobi atau terima panggilan,” bantahnya.

Hasil konsultasinya, KASN hanya memberikan merekomendasikan agar berkomunika-

si dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Secara aturan atau mekanisme penunjukan pejabat tinggi harus melalui Panitia Seleksi (pansel), open recrutmen dan Baperjakat. Proporsi tim pansel nantinya, 45 persen dari internal birokrasi dan 55 persen dari eksternal. “Yang dari luar Pemkot bisa dari kalangan akademisi, mantan pejabat dan

LSM,” sebutnya. Mantan Kepala BKD Kota Mataram ini memastikan, sudah tidak ada lagi mutasi maupun promosi pejabat di akhir masa jabatan Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh. Karena, aturan sesuai dengan peraturan pemerintah pengganti undang - undang (Perppu) mutasi dilakukan enam bulan sebelum masa jabatan berakhir.

Kendati demikian, tidak

menutup kemungkinan rotasi pejabat akan dilakukan ketika sudah ada kepala daerah terpilih pasca Pilkada. Penerapan aturannya pun akan merujuk pada aturan KASN dengan tim pansel dan open recrutmen, sehingga diharapkan tidak ada permasalahan tentang aturan mutasi. “Insya Allah mutasi ke depan kita gunakan aturan seperti itu,” ujarnya. (cem)

SUARA NTB Rabu, 4 Maret 2015

EKONOMI DAN BISNIS

Halaman 3

Kunjungan Wisatawan ke NTB Menurun Pajak Ranmor Via ATM DINAS Pendapatan Daerah (Dispenda) Provinsi NTB kembali akan menelurkan terobosan untuk mempermudah layanan kepada wajib pajak. Salah satunya dengan memanfaatkan mesin-mesin ATM milik perbankan untuk pembayaran pajak kendaraan.

Saat ini dibutuhkan pelayanan publik yang prima, bagaimana menciptakan suasana yang nyaman dan (Suara NTB/bul) aman bagi wajib pajak.

Hj. Selly Andayani Sebab itulah, pembayaran pajak kendaraan ini, Kata Kepala Dinas Pendapatan Daerah Provinsi NTB, Dra. Hj. Selly Andayani, M. Si, dilakukan menggunakan sistem teknologi.

“Untuk meningkatkan ketaatan pajak, perlu aman dan nyaman, sebagai bagian dari pelayanan publik yang prima.

Bagaimana caranya, proses Samsat misalnya harus cepat,” kata mantan Kepala Biro Keuangan Setda NTB ini di ruang kerjanya, Selasa (3/3).

Harapannya, dengan bertambahnya fasilitas ini, pembayaran pajak kendaraan bisa dilakukan kurang dari lima menit.

Tentunya disinilah perlunya sentuhan teknologi yang harus terus mengikuti perkembangan zaman.

Untuk pembayaran pajak kendaraan melalui ATM ini, pihaknya sudah membangun komunikasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI) Kantor Perwakilan Provinsi NTB guna meminta arahan-arahan pelaksanaan sistem ini.

“Tetapi dengan bank mana, saya belum bisa pastikan, yang jelas kita akan bangun kerjasama dengan bank yang bisa diajak bekerjasama,” tambahnya.

Diprogramkannya pembayaran pajak kendaraan menggunakan ATM ini, maksud lainnya untuk memaksimalkan target pencapaian Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebesar Rp 231 miliar lebih, dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sebesar Rp 349 miliar lebih dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) sebesar Rp 214 miliar, dari total sebesar Rp 1,7 triliun lebih di tahun ini.

“Biasanya wajib pajak kalau kurang bawa uang, mau datang lagi ke tempat-tempat layanan kita malas. Kedepan, dia tinggal minta nomor antrean dan berapa besar tagihan saja, bisa ditransfer via ATM,” tambahnya.

Bahkan jika memungkinkan, perbankan yang memiliki fasilitas transaksi mobile, pembayaran bisa dilakukan melalui handphone.

Cara ini dimaksudkannya, selain memaksimalkan pemabayaran non tunai. Juga sebagai bagian dari upaya menekan peredaran uang palsu. Bahkan, pembayaran melalui ATM ini menurutnya bisa menekan kebocoram, Pungutan Liar (Pungli) dan sebagainya.

“Biasanya kalau pegawai banknya tidak datang ambil setoran dari pembayaran pajak, bendaharanya yang langsung ke bank. Pada jeda waktu ini ada posisi rawan bagi bendahara, ini yang kita khawatirkan juga. Di dompet itu bila perlu isinya kartu, jadi tinggal digesek, langsung uang diterima di bank,” kata Selly.

Lainnya, untuk memaksimalkan pencapaian pajak sesuai target, Dispenda bekerjasama dengan pihak Kepolisian dan Dishub akan lebih rutin melakukan razia surat-surat kendaraan bermotor. Bahkan sebulan diharapkan bisa terlaksana sampai delapan kali Opgab. (bul)

HILANG HILANG STNK R2 SUZUKI F4 DR3488BQ NOKA/NOSIN :MH8B641CAAJ-377168/ 6420-ID-437465 AN ROMY MUSTAAL LAETING HILANG DI SEKITAR JL.ADISUCIPTO MENUJU JL.JENDARAL SUDIRMAN.

TRAVEL

Mataram (Suara NTB) Arus kunjungan wistawan, baik mancanegara maupun domestik mengalami penurunan yang cukup signifikan ke NTB. Tragedi jatuhnya pesawat AirAsia QZ8501 pada penghujung tahun 2014 lalu diprediksi menjadi salah satu penyebab.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi NTB, Drs. Wahyudin, MM berkurangnya jumlah wisman yang datang ke Indonesia itu bagian dari yang merencanakan akan datang ke NTB. Data BPS Provinsi NTB, untuk bulan Januari 2015, jumlah wisatawan asing yang datang ke NTB sebanyak 7.200 orang, sementara pada Desember 2014 tercatat sebanyak 10.000-an orang. Artinya ada penurunan hampir 3.000 orang.

Secara umum kemudian

diurai, bulan Januari 2015 Tingkat Penghunian Kamar (TPK) hotel bintang mengalami penurunan dibandingkan bulan Desember 2014. TPK bulan Januari 2015 tercatat sebesar 28,99 persen, turun 17,80 point dibandingkan keadaan bulan Desember 2014 dengan TPK 46,79 persen. Demikian pula jika dibandingkan dengan TPK bulan Januari 2014 yang mencapai 38,71 persen, turun 9,72 point.

Rata-rata lama menginap (RLM) tamu hotel bintang

pada bulan Januari 2015 tercatat 2,12 hari, turun 0,20 hari dibandingkan dengan RLM bulan Desember 2014 yang tercatat 2,32 hari. Demikian pula bila dibandingkan dengan RLM bulan Januari 2014 yang mencapai 2,60 hari, terjadi penurunan 0,48 hari.

Jumlah tamu yang menginap pada hotel bintang bulan Januari 2015 tercatat 28.299 orang, jumlah ini mengalami penurunan 43,42 persen dibanding tamu bulan Desember 2014 yang sebanyak 50.017

orang. Demikian pula jika dibandingkan dengan bulan Januari 2014 yaitu sebanyak 31.572 orang, mengalami penurunan sebesar 10,37 persen.

TPK hotel non bintang pada bulan Januari 2015 tercatat 21,18 persen, turun 5,84 point dibandingkan dengan TPK bulan Desember 2014 yang tercatat 27,02 persen.

Demikian pula bila dibandingkan dengan TPK bulan Januari 2014 yang mencapai 21,32 persen, turun 0,14 point.

RLM hotel non bintang pada bulan Januari 2015 mencapai 1,60 hari, turun 0,11 hari dibandingkan bulan Desember 2014. Demikian pula bila dibandingkan dengan RLM bulan Januari 2014 yang ter-

catat 1,75 hari, turun sebesar 0,15 hari.

“Tapi kami secara data tidak bisa pastikan, karena tidak kami tanyakan langsung penyebabnya secara detail,” kata Wahyudin di Mataram, Selasa (3/3).

Bisa jadi, hal lain yang mengakibatkan penurunan kunjungan wisatawan, khususnya yang domestik, karena adanya pelarangan pertemuan/pembatasan MICE di hotel oleh pemerintah. Sebab rata-rata kegiatan PNS di hotel turut memberikan sumbangsih pada kunjungan wisatawan ke NTB. Penyebab lainnya, bisa saja karena awal tahun biasanya trend berwisata menurun secara umum. (bul)

BRI akan Berdayakan Transaksi Non Tunai

(Ant/Bali Post)

UANG ROBEK - Dua orang laki-laki menunjukkan uang robek yang dibelinya di pasar Maluk, Taliwang, Sumbawa Barat. Para pengepul mendapatkan uang robek tidak hanya uang rupiah bahkan mata uang ringgit dan real dari warga dan di tukarkan dengan setengah harga dari nilai uang yang robek selanjutnya uang yang kondisinya robek tersebut ditukarkan ke Bank Indonesia.

Waspadai Kenaikan Harga BBM dan Elpiji Mataram (Suara NTB) Kenaikan harga beras ratarata 15 persen belakangan ini telah menyumbang inflasi sebesar 0,1468 khusus di Kota Mataram. Selanjutnya yang patut diwaspadai adalah lonjakan inflasi dengan dinaikkannya harga BBM sebesar Rp 200 dan kenaikan harga elpiji 12 Kg sebesar Rp 5.000.

“Inflasi yang diakibatkan kenaikan beras memang lebih besar dari kemungkinan inflasi atas kenaikan harga elpiji 12 Kg. Tapi ingat, patut diantisipasi juga,

karena akan ada perubahan pola hidup di masyarakat,’’ kata analis Bank Indonesia Kantor Perwakilan Provinsi NTB, Hanif Galih Pratama, Selasa (3/3).

Bagi Hanif, bisa saja pengguna elpiji 12 Kg beralih ke elpiji 3 Kg. Hal ini bisa memicu elpiji 12 kg langka dan mahal, dan bisa memicu kenaikan bagi yang lainnya. Inflasi Provinsi NTB pada bulan Februari 2015 tercatat rendah, bahkan sampai mengalami deflasi yaitu sebesar -0,6persen (mtm).

Kondisi ini lebih rendah dibandingkan inflasi bulan Januari yang mencapai inflasi sebesar 0,47 persen (mtm), atau inflasi bulan Februari tahun 2014 yang mencapai 0,29 persen (mtm).

Kondisi deflasi pada bulan Februari menurutnya sebagai hal yang tidak lazim terjadi di NTB, sebab rata-rata enam tahun terakhir (2009 - 2014) inflasi bulanan NTB untuk bulan Februari tercatat 0,58 persen (mtm).

Terjadinya deflasi ini tidak lepas dari masih berdampaknya penurunan harga BBM pada pertengahan Januari 2015. Menurunnya konsumsi masyarakat NTB pascaperayaan Maulid Nabi Besar Muhammad SAW, serta penurunan harga pada komoditi tanaman hortikultura seperti cabai rawit, tomat sayur, dan bawang merah (karena adanya panen). “Ada kecenderungan kebutuhan masyarakat menurun, sehingga mengakibatkan deflasi,” katanya pada Suara NTB di Mataram.

Daging ayam ras dan semen pun turut menyumbang deflasi, yang lebih disebabkan penurunan biaya distribusi oleh pemasok. Fenomena deflasi ini seolah terbalik dengan isu yang berkembang belakangan ini mengenai kenaikan harga beras di sejumlah wilayah, termasuk NTB. Pengaruh kenaikan harga beras tidak banyak mempengaruhi inflasi NTB di bulan Februari, karena kenaikan beras tersebut terjadi pada minggu terakhir bulan Februari, sementara perhitungan inflasi dilakukan di sepanjang bulan.

Inflasi yang terjadi pada beras seolah “kalah dampaknya” dari komoditi yang menyumbang penurunan harga seperti yang disebutkan di awal.

Kenaikan harga pada beras di NTB sendiri baru mengalami kenaikan menjelang akhir bulan Februari, dengan ratarata kenaikan beras sebesar 15 persen. Data lapangan, pedagang menjelaskan bahwa pen-

RUPA-RUPA

ingkatan harga ini lebih dikarenakan kurangnya pasokan beras menjelang masa panen. Namun peningkatan harga ini diperkirakan tidak akan berlangsung lama seiring dengan makin dekatnya masa panen raya yang diperkirakan akan jatuh pada bulan Maret 2015, serta telah dilakukannya Operasi Pasar yang dimulai pada Jumat lalu.

Meski begitu, peningkatan harga beras ini perlu diberikan perhatian khusus, mengingat adanya peningkatan harga yang cukup signifikan di beberapa daerah, seperti Jakarta yang mencapai kurang lebih 30 persen.

Terjadinya deflasi pada bulan Februari, dan adanya kemungkinan masa panen pada bulan Maret, bukan berati NTB lepas dari risiko-risiko inflasi. Risiko untuk inflasi masih tetap ada, mengingat adanya kenaikan harga gas elpiji 12 Kg dan BBM bersubsidi pada awal Maret.

Meskipun kenaikan harga BBM bersubsidi relatif kecil, NTB tetap harus tetap mewaspadai kemungkinan adanya kenaikan harga barang yang mengikuti seiring dengan kenaikan harga BBM. Kebijakan pemerintah dalam mengendalikan harga dan ekspektasi masyarakat akan sangat bermanfaat untuk mengendalikan pergerakan harga kedepannya. (bul)

02

Mataram (Suara NTB) BRI menggalang kerjasama dengan Unram untuk memasyarakatkan transaksi non tunai. Salah satu muara kerjasama tersebut memberdayakan civitas akademika untuk menghadapi persaingan bebas MEA akhir tahun ini.

Kerjasama co-branding antara Bank BRI dan Unram ini, kata Pimpinan Wilayah BRI, Widodo Januaro, Selasa (3/3), akan mempermudah layanan keuangan bagi civitas akademika di Unram sendiri, dan menjadi pembelajaran bagi masyarakat, khususnya di wilayah Provinsi NTB. Unram merupakan satusatunya universitas negeri NTB, potensinya adalah sembilan fakultas didukung oleh 1.037 dosen, 1.150 karyawan dan 32.000 mahasiswa. Selama ini, kerja sama yang sudah dilakukan oleh Bank BRI dan Unram adalah kerjasama dalam bentuk payroll dengan tiga fakultas untuk layanan Kredit Briguna BRI. Dengan MoU yang ditandatangani Selasa kemarin, kerjasama yang sudah berjalan akan lebih ditingkatkan lagi dalam pemanfaatan layanan jasa perbankan lainnya seperti kartu mahasiswa, payroll, SPP online, dan BRIGUNA. Dalam pengelolaan dana SPP Universitas dapat memanfaatkan SPP Online, dengan SPP Online seluruh civitas akademika Unram dapat melakukan pembayaran melalui Teller, ATM, Mini ATM, Mobile Banking dan Internet Banking. Pengelolaan

dana Operasional dan dana lainnya Universitas dapat memanfaatkan CMS (Cash Management System) BRI. Dengan menggunakan CMS BRI, Universitas ini selayaknya memiliki Bank di dalam Universitas. Sehingga sangat mudah untuk melakukan transaksi serta aman, karena memiliki jenjang otorisasi.

Kartu Mahasiswa Cobranding ini merupakan Kartu ATM/Debit BRI yang merupakan hasil kerjasama antara Bank BRI dengan Universitas Mataram yang juga dapat berfungsi sebagai kartu identitas.

“Ini adalah upaya untuk menekan transaksi tunai dan meminimalisir resiko,’’ katanya, seraya menambahkan, terlebih BRI akan meluncurkan satelit sendiri, BRISat dan tidak bergantung pada operator lain.

Sementara itu, Rektor Unram, Prof. Ir. H. Sunarpi, Ph. D menegaskan, bahwa BRI menjadi perbankan yang potensial untuk bekerjasama. Sebab layanannya hampir menjangkau seluruh pelosok desa di NTB. Dengan demikian, pengelolaan keuangan menggunakan sistem IT bisa dilaksanakan, tidak saja dana-dana pendidikan. Saat ini Unram menurutnya sudah memiliki berbagai jenis Badan Layanan Usaha (BLU), di antaranya kantin, percetakan, bengkel dan Rumah Sakit yang akan soft opening dalam waktu dekat. Harapannya, semua transaksi cukup akan menggunakan sistem teknologi non tunai. (bul)

(Suara NTB/bul)

KERJASAMA - Pimpinan Wilayah BRI, Widodo Januaro (kiri) bersalaman dengan Rektor Unram, H. Sunarpi, usai penandatanganan kerjasama, Selasa (3/3).

SUARA PULAU LOMBOK

SUARA NTB Rabu, 4 Maret 2015

Halaman 4

Proyek ’’Landscape’’ Kantor Bupati KLU

Tim Penyidik Polres Lobar Gelar Audit Investigasi Tanjung (Suara NTB) Tim Penyidik Polres Lombok Barat (Lobar), menggelar audit investigasi atas proyek landscape depan Kantor Bupati Kabupaten Lombok Utara (KLU), Selasa (3/3). Proyek senilai Rp 1 miliar yang dikerjakan pada 2013 lalu itu, diperiksa atas dasar laporan masyarakat ke Polres Lobar.

Kasat Reskrim Polres Lobar, AKP Sidik Priamustika, kepada wartawan mengatakan pihaknya melakukan pengecekan lapangan selama dua hari (sampai Rabu ini, red). Pihaknya melibatkan tim ahli (independen) dari Fakultas Teknik Universitas Mataram, serta melibatkan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) NTB. “Pemeriksaan ini masih bersifat penyelidikan.

Pengecekan fisik akan kita lakukan selama dua hari, sekarang dan besok,” katanya.

Pantauan Suara NTB, Tim Polres Lobar tiba di Tanjung sekitar pukul 10.00 wita. Pemeriksaan yang dilakukan secara tiba-tiba itu, mengundang atensi dari sebagian besar PNS lingkup Pemda KLU. Secara kebetulan, jajaran pejabat lingkup Pemda KLU berkumpul di Aula Bupati untuk menyambut kehadiran (silaturahmi) Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah, SE. Sejak pemeriksaan pukul 10.00 WITA itu, tim baru selesai melakukan pemeriksaan hari pertama sampai dengan pukul 13.30 WITA. Hampir seluruh fisik proyek tidak luput dari pemeriksaan dan pengukuran Tim Ahli Unram. Mulai dari drainase, pos satpam (mengambil sampel campuran beton), trotoar, tiang bendera, tanah urugan, tempat parkir, gapura (panjang dan

lebar), saluran irigasi gapura hingga tanaman kayu/pohon yang ada di landscape (taman) Kantor Bupati KLU. Pejabat KLU yang turut mendampingi pemeriksaan antara lain, Kepala Inspektorat KLU, H., Zaenal Idrus, SH., PPK Proyek yang juga Kabid Cipta Karya pada Dinas PU Tamben KLU, Eddy Kurniawan, ST., serta staf Dinas PU yang membantu melakukan pengukuran sesuai permintaan.

Sidik mengatakan, dari agenda pemeriksaan pada hari kedua, tim akan menggali tumpukan tanah urug untuk mengetahui realisasi pelaksanaan proyek apakah sesuai atau tidak dengan spesifikasi proyek. Terhadap sampel yang diambil, selanjutnya akan diuji di Laboratorium Tim Ahli kemudian hasilnya akan dilakukan evaluasi pada kegiatan gelar perkara.

“Saat evaluasi gelar perkara ini, seluruh Tim akan dilibatkan termasuk kontraktor dan PPKnya. Fokus kita pada masalah ini, sampai terpenuhi apakah ada unsur pidana atau tidak,” jelasnya.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Bidang Cipta Karya pada Dinas PU Tamben, Eddy Kurniawan, ST., mengakui proyek tersebut memiliki plafon senilai Rp 1 miliar. Dalam proses tender, proyek itu dimenangkan oleh

Kawal Disiplin PNS

(Suara NTB/rus)

Salmun Rahman

KEPALA Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Lombok Timur (Lotim) Salmun Rahman mengaku siap akan mengawal disiplin kerja dari PNS di lingkup Pemkab Lotim.

Menurutnya, sebagaimana arahan Bupati Lotim H. Moch Ali Bin Dachlan sebelumnya, disiplin PNS ini adalah harus dengan bekerja dan bukan hanya sekadar apel.

Penegasan ini disampaikannya saat menjawab media di ruang kerjanya, Selasa (3/3). Menurutnya, pengertian disiplin kerja tidak hanya masuk kerja sesuai ketentuan waktu, namun dalam waktu kerja itu harus ditunjukkan dengan benar-benar bekerja. Aspek ini siap untuk

dikawal oleh Satpol PP. Indikasinya, banyak PNS yang tidak bekerja. Bahkan tidak sedikit waktu-waktu bekerja digunakan untuk keluar berbelanja di supermarket. “Bekerja itu di kantor dan ada yang bekerja di lapangan bagi yang memiliki keterkaitan, datang ke mal dan pasar saat jam kerja itu sudah salah,” terangnya.

Satpol PP akan coba juga melakukan penyadaran terhadap PNS tersebut. Bukan wewenang Satpol PP yang menindak, akan tapi ada Bidang Disiplin di Badan Kepegawaian dan Diklat (BKD) yang akan menindaklanjutinya. “Pol PP membantu BKD,” ucapnya.

Untuk memulai tugas sebagaimana yang diarahkan Bupati itu, Kasat Pol PP Lotim yang kembali menjabat ini menegaskan akan memulai kedisiplinan dari Satpol PP. Dimana Satpol PP akan dijadikan potret kedisiplinan.

Hal lainnya yang akan coba ditertibkan sebagaimana perintah Bupati adalah, terkait ada indikasi beberapa pegawai menjadi calo honorer. Saat ini, katanya pengangkatan honorer di SKPD itu sudah tidak boleh lagi. Menurutnya, hanya bupati yang punya kewenangan mengangkat tenaga.

Seperti diketahui, sebagaimana diungkap Bupati Lotim saat rapat koordinasi Senin lalu, kasus di Dinas Perhubungan ada oknum pegawai mengangkat honorer dengan mengharuskan bayar Rp 30 juta. Bupati menyebut, hanya untuk berdiri di tengah jalan orang disuruh bayar puluhan juta. Tindakan seperti ini ditentang keras bupati.

Praktik-praktik percaloan honorer itu akan diberikan tindakan tegas. Satpol PP, ujarnya, siap akan melakukan penertiban terkait hal itu. (rus)

Tren Pemberantasan Korupsi Menyimpang dari Tujuan Tanjung (Suara NTB) Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah, SE, merasa prihatin melihat tren pemberantasan korupsi di Indonesia saat ini. Menurutnya, pemberantasan korupsi saat ini menyimpang dari maksud sebenarnya akibat banyaknya kamuflase. Bahkan kampanye-kampanye yang banyak dilakukan, sering menyebabkan hukum menjadi tidak netral.

“Negara harus menggunakan kesetaraan hak untuk menghadapi pencari keadilan maupun mereka yang jadi korban,” kata Fahri di hadapan pejabat KLU, Selasa (3/3).

Fahri yang dikenal sebagai sosok yang lantang menyuarakan penegakan hukum di media televisi, mengakui, belakangan membatasi dirinya muncul di berbagai acara-acara televisi nasional.

Hal ini tidak lepas dari jabatannya saat ini sebagai pimpinan di lembaga DPR/MPR RI. Berbeda dari sebelumnya, kata dia, ketika masih menjabat anggota DPR RI, dirinya dengan bebas bersuara dan bertindak selaku oposisi kebijakan pemerintah.

“Sekarang sudah berbeda, sebagai pimpinan di DPR, saya juga berkewajiban menjaga wibawa pemerintah,” curhatnya.

Kendati demikian, politikus yang dibesarkan Partai Keadilan Sosial (PKS) ini tidak pernah luput melihat perkembangan hukum di negeri ini. Selama 6 tahun bercokol di Komisi yang membidangi Hukum, Fahri memiliki penilaian sendiri terhadap dinamika yang berkembang.

“Dalam demokrasi, tidak boleh ada lembaga yang memiliki power berlebihan. Karena kekuasaan yang berlebihan inilah yang memunculkan diktator,” tegasnya. “Tren demokrasi yang berkembang, sentralisasi kekuasaan ditolak. Di mana terdapat sentralisasi kekuasaan, disitu justru muncul kesenjangan – kesenjangan,” katanya lagi.

Sementara pada skala daerah, Fahri berpesan agar kebijakan yang ada di pemerintah daerah dikelola dengan baik untuk menghindarkan masyarakat dari keterpurukan ekonomi. Menurutnya Pemda tidak perlu berbangga dengan pencapaian dan klaim sebagai daerah teraman. Pasalnya keamanan kerap goyang oleh kondisi sosial ekonomi masyarakat. (ari)

CV. Trio Satria, asal Telagawaru, Lombok Barat, dengan penawar terendah, sebesar Rp 920 juta. Bertindak selaku pelaksana proyek adalah, Hadi Sakti.

Eddy mengatakan, proyek landscpae Kantor Bupati ini dilelang September 2013, dan kontraktor memulai pekerjaan pada 2 Oktober 2013 sampai dengan 30 Desember 2013. selanjutnya dalam 6 bulan berikutnya, Januari – Juni 2014, proyek ini masuk masa pemeliharaan, dan setelahnya diserahkan ke Pemda KLU. “Artinya, kalau mengacu pada tahap itu, kontraktor sudah tidak ada masalah. Saya juga mendampingi Tim Audit saat memeriksa beberapa item, apakah klop tidak dengan RAB dilihat dari data lapangan yang ada,” kata Eddy.

Disebutkannya, proyek landscape ini membutuhkan total anggaran senilai Rp 3,2 miliar untuk bisa rampung.

Adapun pada tahap pertama, dari Rp 1 miliar telah dikerjakan penataan taman depan dan bagian belakang. Proyek lanjutan landscape yang belum selesai menyangkut hotmix dan penataan keluar masuk areal parkir sekitar taman, direncanakan akan dikerjakan bertahap.

“Rencana kita tahun ini akan dilakukan hotmix di areal landscpae, kita sudah menyiapkan anggaran senilai Rp 1 mil-

(Suara NTB/ari)

AUDIT INVESTIGASI - Tim Polres Lobar saat melakukan tim audit investigasi terhadap proyek landscape Kantor Bupati KLU, Selasa (3/3). iar untuk panjang jalan 600-an meter dan lebar sekitar 6 meter atau lebih,” jelasnya.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Perwakilan BPKP NTB, Darius, AK., didampingi Kepala Inspektorat KLU, H. Zaenal Idrus, SH., menuturkan, keikutsertaan

pihaknya dalam pengecekan fisik ini dilakukan atas permintaan Polres Lobar. Pihaknya berperan pada konteks pencatatan administrasi sesuai standar akuntansi pemerintah.

“Kami diminta untuk membantu mengaudit investigasi, pengukuran fisik-fisik yang ter-

pasang untuk memastikan apakah fisik sesuai dengan volume di RAB. Apakah sama atau tidak, apakah lebih atau berkurang,” kata Darius.

BPKP, ujarnya, tidak memiliki kewenangan dalam memeriksa kualitas proyek sebab hal itu menjadi ranah

BPK (Badan Pemeriksa Keuangan). Namun permintaan Polres Lobar, menjadikan BPKP terlibat dalam audit investigasi ini. “BPK yang punya ranah dikonstruksi, sedangkan ranah kami di akuntansi,” pungkas Darius. (ari)

Fahri Hamzah Siap Kawal Proyek ”Global Harbour” di KLU Tanjung (Suara NTB) Kunjungan dan silaturahmi Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah, SE, memberi angin segar bagi hajat pembangunan infrastruktur di Kabupaten Lombok Utara (KLU). Putra daerah NTB ini siap mengawal mega proyek yang tengah diperjuangkan oleh Pemprov NTB dan Pemda KLU tersebut.

“Khusus KLU membutuhkan hal besar. Global Harbour tidak cuma dibutuhkan KLU tetapi dibutuhkan di seluruh Indonesia. Saya di pusat siap mengawal komunikasi yang dibangun Pemda,” kata Fahri, di Aula Kantor Bupati KLU, Selasa (3/3).

Dikatakannya, di APBN saat ini tercatat jumlah anggaran yang ada senilai Rp 2.039 triliun.

Dari angka itu, sekitar Rp 1.100 triliunnya berada di 4 Kementerian yang menjadi leading sektor infrastruktur, seperti Kementerian PU, Kementerian Perhubungan, Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Kementerian Pertanian.

Oleh karena itu, Fahri meminta kepada Pemda KLU dan Pemprov NTB rajin-rajin berkomunikasi dengan perwakilan yang ada di pusat baik DPD dan DPR Dapil NTB. Untuk mengembangkan daerah, tidak hanya memerlukan anggaran tetapi juga sistematika yang harus tepat.

“Di mana daerah terisolasi, maka di situ angka kemiskinannya tinggi. Adalah menjadi tugas negara untuk membebaskan masyarakatnya dari kemiskinan itu,” pesannya.

Dalam konteks proyek Global Harbour, Fahri meminta agar Pemda KLU dan Pemprov NTB segera merampungkan proposalnya ke pusat. Ia menargetkan, sebelum Agustus mendatang pro-

posal dimaksud harus sudah disetujui untuk selanjutnya dicantumkan kebijakan nasional.

“Tolong proposalnya disiapkan sesegera mungkin, sebab pada Pidato Presiden tanggal 16 Agustus mendatang, proposalnya harus masuk dari sekarang. Dan jangan paksakan pakai fee, atau usulan di bawah meja. Kita harus blak-blakan dan menempuh jalur resmi,” tegasnya.

Secara pribadi, Fahri sangat setuju bahwa daerah strategis seperti NTB ini memiliki bandar internasional di KLU. Sebab magnet pariwisata internasional berupa 3 Gili, sudah mulai dikenal masyarakat dunia. Bahkan dengan keberadaan dan mengenal 3 Gili dari dekat, masyarakat dunia akan mengenal bagaimana pariwisata mampu berinteraksi dengan agama secara baik.

“Minggu lalu saya ke Trawangan, bersama keluarga dan teman. Sampai saya Shalat Jumat di sana. Gili itu sinyal bagi seluruh dunia, di mana kebaikan dan kehidupan masyarakat KLU dan NTB umumnya, mampu berdampingan. Di sana, kehidupan diterima walaupun berbeda orang per orang,” ungkapnya kagum.

Ia bahkan mendorong, agar ke depannya, peran masjid di KLU dan NTB pada umumnya tidak hanya dijadikan sebagai tempat penerangan agama. Tetapi lebih luas sebagai pusat kebudayaan agama yang baik.

“Belakangan agama sering menjadi sasaran fitnah, masjid dikatakan sumber teroris. Sehingga saya mengajak, dari KLU ini, masjid dijadikan sebagai pusat budaya beragama. Karena agama adalah kesadaran di mana semua orang diterima,” tandasnya. (ari)

Gerakan Upsus di Lotim Terbentur Persoalan Pupuk Selong (Suara NTB) Gerakan upaya khusus (upsus) padi, jagung dan kedelai di NTB masih dihadapkan pada kelangkaan pupuk di lapangan. Hal ini terungkap dalam pertemuan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan dalam upaya menyukseskan Gerakan Upsus Padi, Jagung dan Kedelai di Kantor Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Perkebunan dan Kehutanan (BP4K) Lombok Timur (Lotim), Selasa (3/3).

Hadir pada acara ini Sekretaris pada Badan Koordinasi Penyuluh (Bakorluh) NTB Ir. Hj. Husnanidiaty Nurdin, MM, penyuluh, pihak dari TNI Angkatan Darat dan unsur terkait lainnya. Sekretaris pada Bakorluh NTB Hj. Husnanidiaty Nurdin, mengungkapkan, persoalan pupuk masih banyak dipertanyakan. Selaku penyuluh, ia siap untuk mengawal petani untuk menggunakan pupuk organik. Di samping itu akan terus diupayakan untuk mencukupkan kebutuhan pupuk.

Menurutnya, sejumlah pihak terkadang menyalahkan petani, karena berlebihan menggunakan pupuk yang berakibat kelangkaan pupuk.

Para petani, katanya, tidak bisa sepenuhnya disalahkan.

Menurutnya, petani juga tidak mau berlebihan dalam mengggunakan pupuk. “Logikanya petani darimana dapat uang kalau berlebihan, petani juga berhitung dalam meng-

gunakan pupuk,” ucapnya. Sejauh ini, penyuluh sudah mensosialisasikan kepada seluruh petani untuk menggunakan pupuk berimbang.

Ditambahkan, berdasarkan hasil evaluasi sementara program Upsus di Lotim ini ditemukan terjadi kekurangan areal tanam seluas 415 hektar. Luasan itu belum ditanami dari target seharusnya.

Melihat progres intensitas tanam di Lotim, kekurangan untuk Lotim itu diyakini sudah bisa ditutupi sampai bulan Maret 2015 ini. Di mana, sebanyak 4 ribu ha lebih akan melakukan panen. Secara umum, Lotim dinilai tidak masalah dalam Gerakan Upsus Pangan ini.

Terjadinya kekurangan sampai ratusan ha itu secara umum sama di sejumlah daerah di NTB, akibat tidak ada air. Karenanya, bagi yang sudah panen 4 ribu hektar itu diminta untuk diarahkan semua menanam kembali tanaman pangannya.

Sebelumnya, kepala Distannak Lotim, Zaini, menguraikan secara umum di Lotim ditarget luas areal tanaman padi mencapai 89.381 hektar. Sementara yang sudah terealisasi seluas 49.831 hektar. Untuk tanaman jagung ditarget luas areal tanam 16.000 hektar dan terealisasi 8.000 hektar lebih, kedelai seluas 4.200 hektar, tapi terealisasi baru 300 hektar lebih. (rus)

(Suara NTB/rus)

PERTEMUAN - Para pembicara pada pertemuan penyuluh dalam menyukseskan gerakan upsus padi, jagung dan kedelai di Selong, Selasa (3/3).

(Suara NTB/rus)

TUNJUKKAN - Ruangan hemodialisis di RSUD Dr. R. Soedjono Selong sudah lengkap dan siap dipergunakan. Tampak Direktur RSUD R Soedjono Selong dr. Samsul Bahri saat menunjukkan ruang tempat perawatan, Selasa (3/3).

Fasilitas Lengkap

RSUD Selong Siap Layani Pasien Cuci Darah Selong (Suara NTB) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr. R. Soedjono Selong kini sudah resmi memiliki unit baru tempat pelayanan medis pasien hemodialisis atau cuci darah. Setelah keluar izin operasionalnya beberapa waktu lalu, pelayanan medis bagi pasien yang gagal ginjal itu sudah siap dilakukan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) ini.

Direktur RSUD R. Soedjono Selong, dr. Samsul Bahri, Selasa (3/3) memperlihatkan kepada awak media ruangan dan peralatan medis yang akan digunakan melayani pasien hemodialisis ini. Ruangan khusus sudah dipersiapkan dengan empat peralatan cuci darah ini siap beroperasi. Dalam sehari bisa melayani 8 -10 pasien.

Dijelaskannya, dibangunnya unit baru di RSUD Selong ini karena melihat jumlah penduduk Lotim yang cukup besar. Sebanyak 1,3 juta jiwa penduduk Lotim diprediksi sebanyak 10 persen atau 130 ribu orang di antaranya merupakan pengidap gagal ginjal. Sejauh ini, pasien-pasien gagal ginjal dari Lotim ini hanya diberikan rujukan ke rumah sakit yang ada di luar daerah.

Meski demikian, ungkapnya, biaya untuk cuci darah ini cukup besar. Ada keharusan cuci darah tiap pekan Rp 900 ribu. Artinya dalam sebulan bisa menghabiskan dana sebesar Rp 4 juta. Karena itulah, coba dilakukan komunikasi dengan Badan Penyeleng-

garan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan agar membolehkan daftar pesertanya bisa dilakukan cuci darah di RSUD Selong.

Saat ini, RSUD Selong ini pun menunggu respons selanjutnya dari BPJS. Tafsiran awalnya, seluruh pasien BPJS bisa langsung dilayani.

Namun anggapan dari BPJS, layanan cuci darah itu merupakan unit baru, sehingga pihak BPJS ini perlu melapor terlebih dulu ke kantor wilayahnya. “Kita sekarang menunggu BPJS juga untuk klaimnya,” ucapnya.

Mengenai kesiapan tenaga sendiri, kata Samsul pihaknya sudah ada dokter spesialis, dokter umum dan empat orang para medis.

Semuanya sudah diberikan pelatihan dan sudah siap memberikan pelayanan.

Selain HD, RSUD Dr. R. Soedjono membuka unit lain, yakni ruang ICU dan endoscopy. ICU untuk perawatan lebih intensif kepada pasien dan endoscopy bagi yang mengidap saluran pencernaan. Tenaga tenaga medis untuk unit barunya ini pun sudah dipersiapkan.

“Ada empat orang tenaga medis untuk ICU ini juga sudah kita kirim ke Makassar untuk dilatih,” demikian tuturnya.

Penambahan sejumlah unit itu juga menjadi bagian dari upaya rumah sakit ini untuk naik kelas. Saat ini status masih Tipe C, diharapkan bisa ke depan menjadi tipe B dan Tipe A. Seiring dengan itu dilakukan perbaikan-perbaikan sistem pelayanan. (rus)

SUARA NTB Rabu, 4 Maret 2015

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 5

Tidak Dimanfaatkan KALANGAN DPRD Lombok Barat menilai SKPD bekerja tidak beras dalam hal mendata dan menagih pajak vila yang ada di kawasan Senggigi. Pasalnya, data antara Dinas Penggelolaan Pendapatan dan Keuangan Daerah (PPKD) dengan Badan Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMP2T) tidak sama alias tidak sinkron satu sama lain. SKPD ini pun saling lempar tanggung jawab. Padahal, dampak data tidak sinkron ini menyebabkan, miliaran rupiah pajak yang melayang lantaran tidak bisa ditarik karena tidak sinkronnya data tersebut.

“SKPD ini bekerja tidak beres, mereka saling lempar tanggung jawab. Data di PPKD beda dengan BPMP2T, kan aneh,” ungkap Sekretaris Komisi II DPRD Lobar, Hj. Nurhidayah, Selasa (3/3).

Dijelaskan, pengakuan Badan Perizinan ke Dewan ada 33 vila yang komersial, namun data yang diberikan data ke Dinas PPKD justru 75 vila. Dari 75 vila itu, hanya 5 vila memiliki izin komersial dan dipungut pajak. Perbedaan data ini menurutnya aneh, sebab dinas tidak memiliki data valid.

Di satu sisi, SKPD juga tidak pro aktif melakukan pendataan izin sebab badan perizinan tidak memiliki data mana saja vila komersial dan vila pribadi. “Seharusnya SKPD pro aktif dong jangan saling lempar,” selorohnya. Ia berharap, pemda dalam hal ini SKPD menindaklanjuti hasil rekomendasi pansus perizinan. Dalam rekomendasi itu, juga SKPD diminta lebih aktif dan sinkronisasi data. (her)

Gagal Gelar UN ’’Online’’

(Suara NTB/kir)

Dewan Bakal Evaluasi Kinerja Dikpora Loteng Praya (Suara NTB) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) berencana bakal mengevaluasi total kinerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Loteng. Salah satu bahan evaluasinya yakni terkait kegagalan Loteng, menggelar Ujian Nasional (UN) secara online pada tahun ini.

Demikian disampaikan anggota Komisi IV DPRD Loteng, Didik Ariesta Didik Ariesta, S.Ag, saat dikonfirmasi wartawan, Selasa (3/3).

Sebelumnya, pemerintah pusat telah menunjuk SMAN 1 Praya sebagai satu-satunya sekolah percontohan yang akan menggelar UN online di Loteng mulai tahun ajaran ini. Namun nyatanya, pihak sekolah mengaku tidak sanggup. Lantaran terbentur minimnya sarana dan prasarana pendukung, sehingga tidak ada satupun sekolah di Loteng yang akan menggelar UN online tahun ini.

“Ini jelas jadi catatan kita bagi khususnya bagi Dikpora Loteng. Bagaimana bisa, kita sudah tunjuk sebagai percontohan untuk pelaksanaan UN online, justru tidak mampu melaksanakan amanat tersebut,” ujarnya.

Menurutnya, sekolah dalam hal ini tidak bisa disalahkan sepenuhnya. Dikpora Loteng juga punya tanggung jawab untuk membantu, jika kemudian sekolah tidak sanggup.

Sehingga apa yang diamanatkan oleh pemerintah pusat bisa dilaksanakan, karena menyangkut nama baik daerah. “Sejauh ini kita belum tahu persis apa yang menjadi kendala, mengapa UN online tidak bisa kita laksanakan. Dan, itu akan jadi bahan evaluasi kita nanti dengan pihak Dikpora (Loteng),” ujar Didik.

Ia berharap, kegagalan menggelar UN online tahun ini bisa menjadi pelajaran bagi Dikpora Loteng dan sekolahsekolah yang ada di Loteng lainnya supaya mulai dari saat ini, mempersiapkan diri. Guna menghadapi pelaksanaan UN online di masa-masa yang akan dating dan tidak menjadikan minimnya sarana dan prasarana pendukung, sebagai alasan untuk tidak menggelar UN online. (kir)

Pemda Lobar Tarik Mushaf Al Qur’an di Sejumlah Losmen Giri Menang (Suara NTB) Kebijakan Pemkab Lombok Barat (Lobar) untuk membagikan mushaf Al Qur’an kepada semua hotel, losmen dan penginapan yang ada di Lobar dipandang positif sebagai upaya untuk menghidupkan kebiasaan membaca AlQur’an. Sayangnya, tidak semua vila dan losmen menerima Al-Qur’an tersebut. Pasalnya, banyak losmen khususnya yang ada di Lingsar tak memanfaatkan mushaf tersebut. Karena itu Bagian Kesra Setda Lobar menarik semua mushaf dari penginapan.

Kabag Kesra Setda Lobar, H. Muhtasimbillah membenarkannya pihaknya menarik Al Qur’an tersebut dari home-

stay di lingsar. “Tidak semua mushaf ditarik, kalau di hotel di Senggigi dan tempat lain masih kok. Hanya yang ditar-

“Mengapa tidak dana yang besar itu untuk kegiatan menghidupkan Al quran itu, seperti perlu buat Program Lobar Mengaji,” sarannya.

Hal ini, katanya, untuk pembentukan kesadaran dan pribadi masyarakat. Ia menambahkan, program membagikan Al Qur’an ini positif, namun alangkah bagusnya jika Pemda lebih mendukung program untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam menghidupkan Al Qur’an. (her)

Tebang Pilih, Penertiban Parkir Liar di Lingkup Pemda Lobar Giri Menang (Suara NTB) Penertiban kendaraan yang parkir liar di lingkup Pemda Lombok Barat (Lobar) belum berhasil ditegakkan Satpol PP. Sebab masih banyak kendaraan yang parkir sembarangan. Hal ini disebabkan, penertiban dilakukan hanya bersifat angin-anginan. Selain itu, penertiban kendaraan dengan cara menggembosi ban kendaraan yang parkir sembarang juga masih tebang pilih. Sebab, jika kendaraan dinas milik kepala dinas yang parkir sembarangan justru tidak digembosi, sedangkan jika kendaraan milik staf biasa digembosi.

“Ini sebenarnya tidak adil, karena kendaraan, milik kepala dinas justru tak digembosi.

Tapi kendaraan kami digembosi, apa ini karena kami staf,” keluh seorang staf jadi korban penggembosan kendaraan, Selasa (3/3).

Baginya, tidak masalah menertibkan parkir dengan menggembosi ban kendaraan, namun tentunya harus adil. Semua kendaraan harus diberlakukan sama, tidak kenal itu pejabat atau staf. Justru adanya tindakan ini,membuat ketidakadilan bagi pegawai.

Ia mengaku, dirinya berani memarkir sembarangan, karena melihat ada randis parkir di bencingah. Ia pun ikut-ikutan memarkir kendaraannya, meski dari awalnya dirinya mengetahui salah. “Kami minta penertibannya adil. Seharusnya mobil pejabat juga harus ditindak pula,” tandasnya.

GEMBOSI - Petugas Satpol PP Lobar menggembosi ban kendaraan milik pegawai yang diparkir sembarangan di lingkup Kantor Bupati Lobar, Selasa (3/3).

Sementara pada kegiatan penertiban parkir kendaraan kemarin, Satpol PP bersama Kabag Umum Pemkab Lobar Zainuri Iksan menggembosi kendaraan roda dua yang terparkir di halaman kantor bupati. Kendaraan yang me-

markir kendaraan digembosi roda belakang dan depan.

“Kami sudah sediakan tempat parkir, tapi masih ada saja yang melanggar,” kata Kabag Umum dan Rumah Tangga Setda Lobar, Zainuri Ikhsan.

Sebenarnya, pelarangan

parkir sembarangan sudah lama diimbau. Namun, masih saja dilanggar sejumlah pegawai lingkup Pemda Lobar.

Pemilik kendaraan seenaknya saja memarkir di areal, yang bukan lahan parkir. Ia mengaku, pihaknya sudah sering

melakukan pemberitahuan.

Bahkan, telah diimbau pula menggunakan pengeras suara.

Hanya saja, kata dia, para PNS banyak yang tidak mengindahkan larangan itu. “Karena itu, Kami gembosi untuk memberikan efek jera,” tegasnya. (her)

Dispertanakbun Usulkan HKm Jadi Lahan Pertanian

Kesal, Oknum Anggota TNI Nyaris Tembak Satpam RSUD Praya Praya (Suara NTB) Seorang oknum anggota TNI Lombok Tengah (Loteng), berinisial BH, nyaris menempak satpam Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Praya. Oknum ini kesal atas lambannya pelayanan yang diberikan oleh petugas rumah sakit bersangkutan.

Kasus itupun kini tengah diselidiki pihak Kodim 1620/Praya.

Informasi yang diperoleh Suara NTB, menyebutkan, kejadian berlangsung sekitar pukul 10.30 WITA. Waktu itu, BH sedang mengantar anaknya untuk berobat ke RSUD Praya. Kedatangan BH kali ini untuk yang ke sekian kalinya, karena anaknya sedang menjalani rawat jalan akibat kecelakaan dan membuat kakinya bengkak.

Begitu sampai, BH meminta tolong satpam untuk dicarikan kursi roda. Ikhsan, satpam yang dimintai mencarikan kursi roda, lantas berusaha mencari ke dalam rumah sakit. Namun sampai 20 menit menunggu, kursi roda yang diminta tidak kunjung datang.

Lantaran lama menunggu, BH mulai kesal. Mobil yang ditumbanginya lantas dibawa naik ke parkiran depan rumah sakit atau di tempat parkiran mobil dinas Direktur RSUD Praya.

BH pun semakin terbakar emosinya, setelah menemukan Ikhsan ternyata sedang duduk santai di depan pintu rumah sakit, padahal tadi sudah diminta tolong mencari kursi roda.

Begitu turun dari mobilnya, BH langsung mendatangi Ikhsan sembari menunjukkan raut wajah penuh emosi. Melihat gelagat yang kurang enak, Ikhsan kemudian mencoba menenangkan BH dengan mengatakan kursi roda yang diminta sudah habis dipakai oleh pasien lain dan akan diusahakan untuk dicarikan yang lain.

Namun upaya Ikhsan tidak membuat emosi BH, turun.

BH yang sudah telanjur emosi, langsung berusaha mengeluarkan pistol sembari mengancam Ikhsan. Merasa keselamatannya terancam, Ikhsan lantas berusaha menghindar dengan lari menjauhi BH. Melihat Ikhsan kabur, BH lantas berusaha mengejar. Namun usahanya, dihalangi petugas lain. Sampai kemudian BH, berhasil ditenangkan dan tidak sampai mengeluarkan tembakan. Ulah BH tersebut pun sempat membuat heboh RSUD Praya. Beberapa pegawai dan pengunjung rumah sakit, sempat berteriak histeris melihat aksi BH. Tidak lama berselang, Danramil Kopang, Kapten Inf. Syaeful, datang bersama anggotanya guna membantu menenangkan situasi sekaligus mendamaikan kedua belah pihak. BH tercatat sebagai anggota Koramil Kopang. Usai upaya perdamaian dilakukan, BH lantas dibawa ke Kodim Praya. “Kasusnya sedang kita usut,” jawab Dandim 1620/Praya, Letkol Inf. Gatot Heru Buana, via pesan singkatnya.

Menurutnya, pihaknya akan mengambil tindakan setelah pemeriksaan dilakukan sesuai proses hukum militer yang berlaku.

Jika terbukti bersalah yang bersangkutan bisa dikenaikan sanksi mulai tahanan sampai pencabutan hak-haknya. “Tapi itu nantinya, setelah kita lakukan pemeriksaan dulu,” tandasnya. (kir)

ik di Suranadi dan Lingsar, sebab Mushaf Al Qur’an ini kurang dimanfaatkan, makanya kami tarik untuk di-

manfaatkan di tempat lain,” terangnya, Selasa (3/3).

Menurutnya, jumlah mushaf yang dicetak tahun 2014 lalu mencapai 10 ribu, posisi saat ini yang sudah dibagikan mencapai 1.350 buah. Ia mengaku, sampai saat ini banyak surat masuk ke Bagian Kesra meminta mushaf Al Qur’an dibagikan ke tempat mereka.

Terpisah, Komisi IV Hj Nurul Adha, menyayangkan program pengadaan Al Qur’an tidak maksimal dikelola.

(Suara NTB/her)

(Suara NTB/dok)

Bekerja Tidak Beres

(Suara NTB/her)

RAZIA - Petugas gabungan merazia kos-kosan yang ada di daerah Lembar. Petugas menemukan banyak penghuni kos yang tidak memiliki dokumen kependudukan yang lengkap.

Aparat Razia Kos-kosan di Lembar Giri Menang (Suara NTB) Tim Kecamatan Lembar bersama aparat TNI, Polri, menggelar razia gabungan ke kos-kosan yang ada di daerah Lembar. Razia ini dilakukan menyusul banyaknya keluhan masyarakat terkait dugaan adanya penyalahgunaan kos-kosan sebagai tempat mesum dan selingkuh. Dari razia, aparat berhasil menemukan warga luar Lobar banyak tak memiliki KTP. Warga yang terjaring tidak diamankan namun sebatas diberi peringatan oleh tim kecamatan dan aparat. Pantauan koran ini, tim kecamatan dan aparat turun sekitar pukul 09.00 Wita, tim kecamatan dipimpin langsung Camat Lembar, Suhaili bersama Babinsa, tiga Polwan. Sebelum turun, tim terlebih dahulu berkumpul di Kantor Camat lembar.

Setelah itu, tim mulai menyisir kos-kosan yang ada di Dusun Lembar Timur Desa Lembar Selatan. Di lokasi ini, tim menemukan tiga lokal kos. Di dalam kos ini, ditemukan penghuni mengaku dari daerah Jawa Timur. Setelah diperiksa, warga ini tidak memiliki KTP dan dokumen kependudukan lainnya. Petugas pun memberi peringatan agar melengkapi dokumen kependudukannya.

Tim selanjutnya bergerak ke daerah Lembar Barat. Di lokasi ini ditemukan, satu lokal kos. Ditemukan, ada penghuni yang berasal dari Mataram. Penghuni kos ini lalu diminta memperhatikan tata tertib di desa setempat.

Kepala Desa Lembar Selatan, L. Solikin mengaku, banyak penghuni kos-kosan yang sama sekali belum melapor.

Padahal, setiap orang baru yang tinggal lebih dari tiga hari wajib lapor diri. “Banyak yang belum lapor. Kami tahu setelah ada pemeriksaan ini,” akunya.

Sementara itu, Camat Lembar Suhaili menjelaskan, pihaknya tidak membawa penghuni kos yang tak memiliki KTP. Mereka hanya diberikan teguran untuk segera melaporkan diri. “Kami turun ini karena ada laporan warga,” terang dia.

Dalam pemeriksaan itu, katanya, banyak ditemukan penghuni kos yang sama sekali belum ada identitasnya. Selain itu, ada beberapa penghuni kos yang mengaku telah menikah, tapi tidak bisa memperlihatkan surat nikahnya. Ia menambahkan, razia ini tidak hanya terfokus pada kelengkapan identitas. Namun, bentuk mengantisipasi masuknya warga asing, apalagi Lembar ini dekat dengan pelabuhan. (her)

Giri Menang (Suara NTB) Kepala Dinas Pertanian Perternakan dan Perkebunan (Pertanakbun) Lombok Barat (Lobar), H. Chaerul Bachtiar mengaku ingin menjadikan Hutan Kemasyarakatan (HKM) sebagai lahan pertanian. Keinginan itupun tengah diusulkan kepada Kementerian Kehutanan. Pihaknya sudah berkoordinasi dengan kehutanan. Di samping itu, pihaknya mengusulkan kepada Bupati Lobar Dr. H. Zaini Arony mengeluarkan regulasi mengenai pemanfaatan HKm. Menurutnya, saat ini Lobar memiliki lahan pertanian sekitar 17.001 hektar. Pada tahun 2014, lahan pertanian menyusut sekitar 1000 hektar lebih, termasuk 100 hektar digunakan untuk jalur Bandara Internasional Lombok

(BIL). Kondisi ini mengancam produksi pertanian ke depan. ‘’Untuk itu salah satu cara untuk peningkatan produksi pertanian yakni menyediakan lahan tanam. Karena itu perlu ada lahan baru,” ujarnya, Selasa (3/3).

Sementara, lahan non pertanian yang dapat ditanami padi, jagung, dan kedalai sekitar 42.747 hektar. Dari jumlah lahan itu, ada 20 ribuan hektar yang berada di kawasan HKm. Selama ini, katanya, lahan HKm ini belum diperbolehkan kelompok tani menanam padi. Namun, ke depan jika usulan ini diterima pusat, maka tentunya lahan HKm Rp 20 hektar akan bisa dimanfaatkan sebagai lahan menanam padi. “Sebagian lahan HKM sudah ditanami padi dan jagung. Namun, para

petani baru sebatas menanam diam-diam saja,” ujarnya.

Kelompok tani lahan di HKm ini, katanya tidak bisa memperoleh pupuk. Seperti lokasi HKm di Mareje ada satu kelompok yang mengelola 700 hektar. Menurut Bahtiar, saat ini mereka tanam padi, dan selanjutnya akan tanam jagung. Pihaknya akan mencoba masukan dalam program upaya khusus swasembada pangan berkelanjutan agar kebutuhan pupuk mereka dapat dialokasikan.

Ia berharap ada regulasi yang memperbolehkan mereka tanam, sehingga kebutuhan pupuk mereka dapat dialokasikan. “Kita upayakan agar mereka bisa mengusulkan melalui RDKK, sehingga mereka dapat jatah pupuk,” harapnya. (her)

Pencairan Dana Kapitasi Terganjal Aturan Praya (Suara NTB) Proses pencairan dana kapitasi bagi tenaga medis di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) kini terancam batal, karena terbentur aturan.

Pemkab Loteng sedang berupaya mencari solusi untuk “mengakali” supaya dana yang telah dialokasikan pada APBD Loteng 2015 bisa dieksekusi segera.

Pasalnya, jika tidak segera cair maka para tenaga medis Loteng sudah mengancam bakal melakukan aksi mogok kerja. Informasi yang diperoleh Suara NTB menyebutkan, Pemkab Loteng sudah mengalokasikan anggaran sekitar Rp 2,4 miliar. Anggaran ini untuk membayar dana kapitasi bulan Januari sampai April 2014 lalu yang belum diserahkan ke para tenaga medis.

Nyatanya, dana tersebut terancam tidak bisa dieksekusi. Lantaran, dasar hukum untuk mencairkan dana itu sendiri belum jelas, karena aturan dana kapitasi baru dikeluarkan oleh pemerintah pusat akhir Bulan April 2014.

Sebelum itu, dana kapitasi diberikan berdasarkan aturan

klaim.

Di satu sisi, pemerintah daerah sudah melaksanakan pola pembayaran kapitasi atas dasar klaim tersebut, sehingga dianggap sudah tidak ada persoalan. Persoalan kemudian muncul saat para tenaga medis mendesak pemerintah daerah membayar dana kapitasi bulan Januari sampai April 2014 sesuai aturan dana kapitasi dan bukan atas dasar klaim.

Karena besaran alokasi dana kapitasi yang menggunakan aturan dana kapitasi jauh lebih besar dari sistem klaim, sehingga dianggap ada sisa dana kapitasi yang belum dibayar oleh Pemkab Loteng.

Adanya kondisi ini membuat Pemkab Loteng mengalokasikan sekitar Rp 2,4 miliar pada tahun ini.

“Tapi persoalannya, untuk mencairkan dana kapitasi tersebut aturanya masih belum jelas.” ungkap Ketua Komisi IV DPRD Loteng, L. Muhibban, Selasa (3/3). Karena aturan dana kapitasi keluar bulan April 2014 dan efektif berlaku mulai Bulan Mei. Sementara anggaran yang di-

siapkan saat ini, untuk membayar dana kapitasi Bulan Januari sampai April. Padahal pada waktu itu, aturan dana kapitasi belum ada.

Kendati demikian, tambah Muhibban, pihak akan tetap berupaya mencari solusi terkait persoalan yang terjadi.

Untuk itu, Dewan bersama Pemkab Loteng berencana akan berkonsultasi dengan pihak BPK guna meminta kejelasan status anggaran, apakah bisa dieksekusi. “Kita sudah ada jadwal konsultasi dengan BPK, minggu depan. Terkait persoalan ini,” sebutnya.

Hal senada disampaikan Kabag Keuangan Setda Loteng, Baiq Aluh Windayu, S.E. Saat ini, katanya, pihaknya tengah menunggu kepastian hasil konsultasi dengan BPK, perihal pola pembayaran dana kapitasi. Pihaknya pun optimis, peluang untuk bisa mencairkan dana tersebut masih ada. “Jadi kita tunggu saja hasil konsultasi dengan pihak BPK. Dan, kita berkonsultasi dengan BPK supaya dalam penyaluran dana kapitasi nantinya tidak salah,” pungkasnya. (kir)

SUARA NTB Rabu, 4 Maret 2015

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 6

12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456

Kerjasama BKBPP Sumbawa dengan Harian Suara NTB Rapat Pokja PUG BKBPP Sumbawa

Samakan Persepsi Tentang Pengarusutamaan Gender Sumbawa Besar (Suara NTB) Rapat Kelompok Kerja (Pokja) Pengarusutamaan Gender (PUG) tingkat Kabupaten Sumbawa, Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan (BKBPP) Sumbawa tahun 2015 digelar Selasa (3/2). Untuk menyamakan persepsi tentang pelaksanaan pengarusutamaan gender. Dihadiri sejumlah SKPD yang tergabung dalam Pokja.

Sekretaris BKBPP Sumbawa, Armawan Jaya, ketika membuka kegiatan tersebut menyatakan, kegiatan ini mesti dilaksanakan baik secara struktural maupun fungsional di lembaga pemerintahan maupun organisasi perempuan yang terlibat. Hingga diharapkan pada tahun mendatang, bukan hanya BKBPP yang menggelar kegiatan ini. Tetapi juga SKPD atau lembaga lain untuk mendukung kegiatan pengarusutamaan gender melalui sistem perencanaan dan penganggaran responsif gender.

Pokja PUG dibentuk berdasarkan SK Bupati sebagai payung hukum penganggaran di SKPD. Dalam hal ini, SKPD yang terlibat dalam Pokja diberikan beban oleh pemerintah untuk leb-

ih responsif terhadap kegiatan ini.

Selain tentunya sebagai ajang silaturrahim agar dalam Pokja PUG sepaham dan sejalan serta memiliki persepsi yang sama tentang pengarusutamaan gender.

Agar nanti apa yang diharapkan pemerintah terhadap pengarusutamaan gender dapat berjalan. “Ini akan menjadi PR berat yang harus kita isi. Di dalam semua jenjang Pokja PUG ini, Bappeda menjadi Ketua Pokja.

Pengarusutamaan gender sebenarnya bukanlah hal asing di Sumbawa. Meski belum bisa dilaksanakan secara rutin. Kaum perempuan sudah banyak yang berkiprah di bidang pemerintahan maupun swasta. Dari 7.999 jumlah pegawai di Pemkab Sumbawa, sebanyak 3.422 orang perempuan. Artinya mereka sudah cukup hadir di birokrasi. Untuk lembaga legislatif, baru menempatkan satu orang. Meski UU parpol mensyaratkan 30 persen keterlibatan perempuan. Dalam statistik Kabupaten Sumbawa, dari tenaga kerja yang berada di luar negeri sebanyak 4.907 orang, 4.575 diantaranya perempuan yang bekerja sebagai TKW. Sedangkan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak pada

2014 sebanyak 65 kasus, terdiri dari 42 kasus pada usia 0-17 tahun dan 23 kasus usia 18-46 tahun. “Kami sangat mengharapkan kebersamaan, sehingga diharapkan pengarusutamaan gender dapat dilaksanakan sesuai yang diharapkan,” tukasnya.

Kepala Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (BP3AKB) NTB, Dra. Wismaningsih menyatakan, pihaknya ingin semua peserta yang terlibat dalam Pokja mempunyai pemahaman dan persepsi yang sama di dalam pelaksanaan pengarusutamaan gender. Kenapa harus digelar Pokja PUG?Tujuannyauntukmengkoordinasikan, memfasilitasi dan membantu pelaksanaan Pokja dalam menerapkan perencanaan anggaran yang responsif gender di Kabupaten/Kota. “Ini pentingnya kita melakukan pertemuan Pokja PUG ini. Dalam Permendagri No. 67 tahun 2011, dikatakan pembentukan kelembagaan PUG dibentuk dengan SK Gubernur di Provinsi dan Bupati di Kabupaten. Yang timnya diketuai Kepala Bappeda dan Sekretarisnya BKBPP. Anggotanya seluruh SKPD yang ada di Kabupaten/ Kota yang berjumlah 20 orang,”

(Suara NTB/arn)

BUKA KEGIATAN - Sekban tengah membuka kegiatan Pokja terangnya.

Di kabupaten Sumbawa kelembagaan sudah dibentuk dengan SK Bupati. Selain Pokja juga ada Tim Vokal Poin yang juga ditandatangani Bupati yang anggotanya perencana program.

Yang dapat memberikan informasi tentang pelaksanaan PUG khususnya di masing-masing SKPD. Gambaran sekilas tentang pengarusutamaan gender di NTB, jumlah penduduk perempuan lebih banyak dari laki-laki.

Tetapi angka AKB dan AKI

masih cukup tinggi. Untuk angka harapan hidup lebih tinggi perempuan dibandingkan laki-laki.

Angka melek huruf perempuan lebib kecil dari laki-laki. Artinya masih ada kesenjangan, karena perempuan selalu dikesampingkan. Dalam keluarga lebih diutamakan laki-laki. “Mudah-mudahan perubahan pandangan di zaman sekarang. Perempuan dan laki-laki punya kesempatan pendidikan yang sama, sehingga tak ada lagi ketimpangan,” harapnya.

Para peserta rapat Pokja Dari upah kerja sumbangan pendapatan perempuan dianggap lebih rendah dibandingkan laki-laki. Padahal sama - sama bekerja. Masih ada ketimpangan. Untuk IPM NTB, masih berada di peringkat ke 33 dari 34 Provinsi. Diperlukan bekerja keras seluruh SKPD sehingga tidak terjadi kesenjangan ataupun ketimpangan. PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi terintegral dari perencanaan penganggaran, peman-

(Suara NTB/arn)

tauan evaluasi atas kebijakan program dan kegiatan pembangunan. Adapun mekansime prasyarat pelaksanaan PUG, di antaranya adalah dukungan politik, mempengaruhi pelaksanaan PUG di daerah, terutama kegiatan program yang reponsif gender, tertuang dalam RPJMD maupun Renstra dan Renja yang ada di masing-masing SKPD. Selain itu, adanya informasi terpilah tentang gender, atau menurut jenis kelamin laki dan perempuan. (arn/*)

KPU Mulai Siapkan Pilkada Sumbawa Sumbawa Besar (Suara NTB) Ketua KPU Sumbawa, Syukri Rakhmat, S.Ag, menyatakan, masalah anggaran Pilkada sudah dibicarakan dengan Pemkab. Pada dasarnya tak ada masalah dengan besaran anggaran yang diajukan KPU sebesar Rp 19,4 miliar.

Sehingga KPU kini mulai lebih fokus menyiapkan tahapan Pilkada.

(Suara NTB/bug)

HAMPIR MATI – GOR Lalu Magaparang, Taliwang, yang sebagian rumputnya hampir mati karena belum turunnya anggaran pemeliharaan.

“Memang yang paling penting kesiapan anggaran. Pada prinsipnya sudah tidak ada persoalan. Bahkan dalam satu minggu kedepan sudah ada dana awal yang membantu kita. Kami juga sudah mulai merancang regulasi pedoman teknis berkaitan tahapan Pilkada yang akan dijalankan,” terangnya kepada Suara NTB, Selasa (3/3).

Untuk calon perseorangan

berkas dukungan bisa diserahkan pada Juni mendatang.

Dalam bentuk KTP sebanyak 7,5 persen dari jumlah penduduk Sumbawa. Atau sekitar 42.462 jumlah dukungan. Sementara dukungan Parpol minimal sembilan kursi di DPRD Sumbawa.

Pendaftaran calon baru akan dibuka pada Juli mendatang.

“Bagaimanapun Pilkada ini menjadi tugas dan agenda

bersama, agar menghasilkan Pilkada yang berkualitas,” tukasnya.

KPU juga akan memberikan penghargaan kepada pihak yang telah membantu suksesnya Pilpres dan Pileg lalu. Seperti pihak keamanan termasuk rekan-rekan pers yang telah membuat berita secara proporsional dan berkualitas bagi suksesnya agenda besar tersebut. (arn)

(Suara NTB/dok)

Sukri Rakhmat

PPP Pastikan Dukungannya terhadap Musyafirin Dana Pemeliharaan GOR Magaparang Belum Cair Taliwang (Suara NTB) Kegiatan pemeliharaan Gelanggang Olah Raga (GOR) Datu Magaparang terancam terhenti. Adapun penyebabnya karena anggaran untuk mendanai seluruh biaya perawatannya hingga kini belum juga dicairkan oleh pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB).

Kepala UPT GOR Lalu Magaparang, Syamsul Hadi, SPd mengaku, dalam dua bulan terakhir pihaknya terpaksa mengandalkan dana pribadi untuk membiayai kegiatan operasional GOR. “Sementara ini ada dana pirbadi sebagian yang kami pakai,” jelasnya kepada media ini, Selasa (3/3).

Dijelaskannya, model pemeliharaan GOR tidak sama dengan pemeliharaan aset pemerintah pada umumnya. Sebab beberapa komponen GOR terdapat yang memerlukan perawatan secara terus menerus setiap harinya. Ia pun mencontohkan rumput lapangan utama. Rum-

put-rumput itu saat ini sangat membutuhkan pupuk untuk mempertahankan kesuburannya. “Nah ini untuk biaya pupuk kita sedang kejar supaya bisa dicairkan segera. Tapi saya barusan ketemu bendahara Dinas Dikbudpora, katanya tunggu kepala dinas dulu, padahal rumput GOR itu sekarang hampir mati,” timpalnya.

Tak hanya rumput GOR yang saat ini membutuhkan anggaran, biaya rekening listrik dan air pun dalam tiga bulan terakhir masih ditunggak pihak UPT GOR. Syamsul mengatakan, untuk pembiayaan penggunaan listrik dan air dalam rencana belanja pihaknya menetapkan anggaran bervarisasi. Untuk air sebesar Rp 5 juta per bulan sementara pembayaran listrik sebesar Rp 8 juta per 3 bulan. “Untuk biaya listrik dan air masing-masing tiga bulan kita butuh minimal anggaran segar sekarang Rp 23 juta. Tapi bagaimana bisa bayar, karena

rencananya Dikbudpora baru mau mencairkan sebesar Rp 22 juta dulu. Belum untuk membiayai keperluan lainnya, mana cukup,” keluhnya.

Syamsul berharap pemerintah dalam hal ini DInas Dikbudpora segera menggelontorkan anggaran untuk Pembiayaan pemeliharaan GOR yang menjadi markas Persatuan Sepak Bola Sumbawa Barat (PSSB) itu. Sebab jika tidak, pihak UPT GOR mengaku kerusakan sejumlah fasilitas lapangan akan semakin parah terutama rumput layangan yang saat ini sangat membutuhkan perawatan intensif. “Saya kira memelihara lebih baik karena kalau nanti rumputnya sudah benarbenar mati maka akan butuh anggaran lebih besar lagi untuk menanamnya. Kan masih ingat untuk rumput saja saat pembangunan GOR, anggarannya mencapai miliaran rupiah,” kenang Syamsul. (bug)

DPR RI Dukung Pembukaan Sekolah Pertambangan di KSB Taliwang (Suara NTB) Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Dra. Hj. Ermalena mendukung adanya sekolah khusus pertambangan di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB). Langkah itu menurutnya sebagai sebuah solusi strategis untuk mengoptimalkan potensi tenaga kerja lokal agar terserap di perusahaan pertambangan yang ada di daerah.

“Saya sangat setuju, mendukung dan mendorong di sini harus ada sekolah yang khusus bidang pertambangan,” timpal Hj. Ermalena dalam kunjungannya ke KSB, Selasa (3/3).

Ia mengungkapkan, dirinya risau dengan kondisi yang terjadi di NTB secara umum dan khususnya di KSB. Sebab meski keberadaan PT Newmont Nusa Tenggara (NNT) telah puluhan tahun mengeruk isi bumi KSB, namun serapan tenaga kerja lokalnya belum maksimal. “Keyakinan saya benar. Ternyata masih sangat minim tenaga lokal di Newmont. Kalau pun ada, posisinya belum pada level pengambil kebijakan. Hanya seperti pendukung penderita saja,” cetusnya.

Karena itu politisi PPP ini menyatakan, keberadaan sekolah pertambangan menjadi hal mutlak. Fungsinya untuk

(Suara NTB/bug)

Hj. Ermalena

mencetak dan mempersiapkan para angkatan kerja lokal untuk menangkap peluang kerja yang ada di perusahaan-perusahaan tambang di daerah. “Kita memang tidak bisa memaksa Newmont untuk menyerap sepenuhnya tenaga kerja lokal sekarang ini karena kemampuan sumber daya kita soal pertambangan masih terbatas.

Tapi kalau kita sudah bekali mereka, saya kira tidak ada alasan Newmont dan perusahaan lainnya untuk mempekerjakan pekerja lokal kita,” paparnya.

Selanjutnya menanggapi seputar keinginan daerah agar PT NNT membangun pabrik Smelter di NTB, Hj. Ermalena menegaskan, pihaknya sangat setuju jika pabrik pemurnian tersebut dibangun di daerah. Sebab katanya, multi player effect dari pabrik tersebut dapat dirasakan langsung oleh daerah penghasil terutama KSB dalam hal ini. “Keuntungannya jelas, pertama akan bisa menyerap tenaga kerja, dari sisi ekonomi peredaran keuangan pasti banyak. Jadi sangat besar keuntungannya kalau Newmont bangun Smelter di sini,” katanya.

Di sisi lain Hj. Ermalena menyinggung soal masih terpuruknya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) NTB secara nasional.

Menurut dia untuk mendongkraknya diperlukan sinergitas seluruh stakeholder tak hanya pemerintah tetapi juga masyarakat dalam hal ini. “Kita tidak bisa bekerja sendiri-sendiri baik itu pemerintah maupun masyarakat. Kita harus bersama-sama kalau mau perbaiki IPM NTB. Jadi saya minta kita jalin kebersamaan, pemerintah dan masyarakat serta seluruh stakeholder-nya karena soal IPM ini adalah persoalan kita bersama,” pungkasnya. (bug)

Taliwang (Suara NTB) Meski belum tertuang secara tertulis, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) telah memastikan bakal mendukung Dr. Ir W. Musyafirin, MM sebagai bakal calon bupati dalam Pilkada KSB, Desember mendatang.

Hal itu disampaikan Ketua DPW PPP NTB, Dra. Hj. Wartiah di Taliwang, Selasa (3/3).

“Soal dukungan untuk Pilkada KSB. Kita sudah tetapkan mendukung Musyafirin sebagai calon bupati,” tegas Wartiah di hadapan warga dan simpatisan PPP yang hadir dalam kegiatan reses, kemarin.

Diakuinya, sebelum pernyataan hari ini dirinya telah beberapa kali bertemu langsung dengan Musyafirin membicarakn mengenai arah dukungan PPP di Pilkada KSB nanti. Bahkan pada tanggal 27 Februari lalu bersama sejumlah partai lainnya yang telah menyatakan kesiapannya mendukung Musyafirin telah bertemu untuk bersepakat.

“Saya mewakili PPP karena Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PPP KSB bahasanya sudah mewakafkan partai ini kepada beliau (Musyafirin) jadi saya juga merestuinya.

Apalagi saya melihat peluang beliau sangat besar untuk memenangkan Pilkada nanti,” cetus Wartiah.

Karena kami Satu hal diakui negara yang belum dan terutang sepenuhnya dalam lembamengikat ran negara sedukungan PPP suai dengan SK k e p a d a Menteri HuMusyafirin adkum dan Ham alah persoalan (Menkumadministrasi. ham) Yasona Karena itu Laolly. Jadi unWartiah mentuk urusan gatakan, sePilkada kami cara kepartalah yang ian pihaknya resmi,” tandas akan segera Wartiah yang mengurusnya. juga ketua KoIa pun memermisi V DPRD intahkan DPD NTB ini.

PPP KSB agar P e r n segera mengayataan sama jukan secara (Suara NTB/bug) juga disamtertulis DPW Hj. Wartiah paikan oleh terkait dukungannya kepada Musyafirin dan Dra. Hj. Ermalena. Selaku ditembuskan ke Dewan Pimpinan pengurus pusat partai, dirinPusat (DPP) untuk mendapatkan ya sangat merestui jika parpersetujuan. “Jadi DPD segera tainya mengusung Musyafirin ajukan dan kami akan menindak- sebagai calon bupati di Pilkalanjutinya sesuai mekanisme yang da KSB mendatang. Karena berlaku di partai. Nah kalau soal itu ia meminta agar pengurus deklarasi saya kira tunggu saat- partai di daerah segera mennya nanti karena untuk calon jalankan mekanisme partai wakil kita partai pendukung sep- untuk penetapan dukungan akat penetapannya melalui me- terhadap Musyafirin. “Saya kanisme survei,” tukasnya seraya selaku wakil ketua umum di menambahkan tak perlu meragu- DPP menjamin, PPP akan kan kepengurusan PPP saat ini mendukung pak Sekda karena adanya dualisme (Musyafirin) tidak hanya sebagai calon saja. Tapi sampai kepemimpinan di tingkat pusat.

“Di sini saya tegaskan, kami meastikan beliau menjadi buPPP kubu Romahurmuzy hasil pati,” janjinya.

Sementara itu sekretaris Munas Surabaya adalah yang sah.

DPD PPP KSB Amiruddin Embeng menegaskan, sejak awal partainya telah melihat potensi besar yang dimiliki oleh Muysafirin untuk memimpin KSB ke depan. Karenanya ia pun tak ragu untuk mewakafkan partainya kepada figur Musyafirin di Pilkada mendatang. “Jadi bukan tanpa pertimbangan matang kami memilih beliau untuk sekedar mencari sensasi. Tapi kami mengarahkan dukungan karena seluruh ekspektasi publih hari ini ada pada beliau,” tandasnya.

Terkait adanya calon partai pendukung yang kemungkinan akan mencabut dukungannya kepada Musyafirin, Amiruddin sedikit angkat bicara. Menurut dia, partai-partai tersebut dipersilahkan untuk menentukan sikapnya karena sejauh ini memang belum ada ikatan penuh terkait koalisi dalam mendukung Musyafirin. Namun demikian, politisi yang terkenal vokal ini menyatakan, tanpa partai-partai itu pun sebenarnya syarat dukungan Parpol kepada Musyafirin sudah terpenuhi. “Jadi kami sebenarnya tidak butuh. Enam kursi yang ada sekarang dari PDI Perjuangan, Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) dan PPP sudah sangat cukup untuk syarat dukungan bagi F1 (julukan Musyafirin sebagai calon bupati di Pilkada nanti),” pungkasnya. (bug)

Akan Dibangun Kolam Renang di Luar Kawasan Lebo Taliwang (Suara NTB) Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Disparekraf) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) memastikan titik lokasi pembangunan kolam renang untuk penataan pariwisata Danau Lebo Taliwang berada di luar kawasan danau.

“Kita sudah tetapkan titik lokasinya dan kami pastikan juga itu di luar kawasan danau Lebo yang ditetapkan sebagai daerah konservasi,” kata Sekretaris Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Disparekraf) KSB, Ir. M. Saleh, M.Si kepada media ini, Selasa (3/3).

Ada pun titik lokasi pembangunan kolam renang oleh Dispakreraf, ditempatkan di bagian utara kolam utama yang telah dibangun sebelumnya. Menurut Saleh, pihaknya dapat memastikan lokasi tersebut tidak masuk dalam wilayah kawasan konservasi Lebo karena berada di luar ba-

tas pal danau. “Pal batas danau Lebo jelas di sana. Karena selain pal ada talud juga yang membatasi danau dengan titik lokasi kolam yang akan kita bangun,” cetusnya.

Tak hanya memastikan dengan fakta di lapangan, Disparekraf juga kata Saleh telah berkoordinasi dengan pihak Badan Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) yang memiliki kewenangan atas Lebo sebagai kawasan konservasi.

Hasilnya BKSDA memastikan titik lokasi pembangunan kolam renang itu disebutkan berada di luar kawasan. “Jadi kalau ada pihak yang masih ngotot menyatakan titik yang sudah kita tentukan masuk kawasan, artinya mereka itu belum pernah lihat ke lokasi secara langsung,” tegasnya.

Pasca penetapan titik lokasi pembangunan kolam renang itu, kegiatan penataan pariwisata danau Lebo yang dijalankan pi-

haknya berlangsung sesuai jadwal kerja yang disusunnya. Di mana saat ini tahap perencanaannya telah memasuki proses rencana desain kolam renang yang bakal dibangun di tahun ini.

“Alhamdulillah sementara ini belum ada kendala berarti.

Semua jadwal kita yang sudah kita rancang sebelumnya untuk setahun ini berjalan lancar. Sekarang konsultan sudah bersiap mulai merencanakan gambar desain kolamnya,” tukas Saleh.

Untuk diketahui, lokasi penataan pariwisata danau Lebo yang dimanfaatkan oleh Pemda KSB adalah Taman Wisata Air (TWA) yang sebelumnya telah lebih dahulu ditetapkan pada tahun 2013 silam. Saat itu fasilitas yang dimiliki TWA hanya sebuah kolam besar yang dimanfaatkan untuk menempatkan sejumlah wahana permaian air dan lokasi memanc-

ing. Tetapi oleh pemerintah KSB pada tahun 2014 ini, lokasi itu kemudian ditingkatkan untuk dijadikan destinasi pariwisata andalan daerah bersama penataan desa Mantar sebagai desa budaya di kecamatan Poto T a n o . (bug)

M. Saleh

SUARA NTB Rabu, 4 Maret 2015

Masyarakat Tambora dan Sanggar Inginkan Museum Bima (Suara NTB) Masyarakat Tambora dan Sanggar Kabupaten Bima menginginkan agar pemerintah membuat museum untuk mengenang sejarah dua kerajaan tersebut yang hilang setelah meletusnya Gunung Tambora dua abad lalu. Keinginan tersebut mencuat lantaran banyaknya benda peninggalan yang tercecer. Apalagi, baru-baru ini arkeolog nasional dan arkeolog dari Denpasar menemukan benda-benda situs peninggalan Kerajaan dimaksud.

Hal ini diungkapkan pemerhati budaya, Alan Malingi saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa (3/3). Dikatakannya, akhirakhir ini ada keinginan dari masyarakat Bima khususnya warga Kecamatan Tambora dan Kecamatan Sanggar agar Pemerintah membuatkan museum sejarah sederhana. Alasan permintaan tersebut, lanjutnya, karena beberapa faktor.

Khusus untuk sejarah Sanggar, kerena sejarah kerajaan ini sudah tenggelam pascameletusnya gunung Tambora sekitar tahun 1815 lalu. Padahal, dahulu kerajaan ini merupakan kerajaan mandiri yang terletak di kaki Gunung Tambora sebelah utara dan barat. Dahulu kerajaan ini memiliki peradaban yang menarik. Benda-benda peninggalan ini, sempat disaksikannya beberapa waktu lalu ketika dia berkeliling bersama Tim Nat Geo Indonesia. Benda-benda peninggalan tersebut, mulai dari meja raja, porcelen yang berada di masyarakat maupun ahli waris. “Bahkan bendera kerajaan ini berada di Museum Provinsi NTB,” terangnya.

Menurut Alan, karakter kerajaan ini masih kental dengan menganut kepercayaan nenek moyang. Hal ini juga ditunjukkan dengan kuburan-kuburan yang menghadap puncak Gunung Tambora. Meskipun katanya, kuburan tersebut hanya batu nisan. “Kalau pusat kerajaannya ada di Desa Baro, di sana ada benteng Lawang Kuning seluas 300 kali 270 meter,” ujarnya.

Selanjutnya, baru-baru ini Tim Arkeolog Nasional maupun Arkeolog Denpasar menemukan peninggalan Kerajaan Tambora di Desa Oi Bura. Temuan-temuan ini akan aman bila dibuatkan museum. Jangan sampai, benda-benda tersebut hilang karena merupakan identitas dari suatu daerah. Adanya museum ini tentu juga akan menjadi potensi wisata yang bisa menjadi salah satu tujuan wisata arkeologi. “Tentu dengan adanya museum sebagai tempat menyimpan benda-benda ini akan meningkatkan kunjungan wisata ke Bima,” pungkasnya. (use)

Sepeda Motor Hilang di Kantor Pemkot Bima Kota Bima (Suara NTB) Aksi pencurian sepeda motor di Bima kembali terjadi.

Kali ini di halaman parkir Kantor Pemkot Bima, Selasa (3/ 3). Sepeda motor milik pengunjung raib saat ditinggal parkir.

Peristiwa hilangnya sepeda motor ini baru diketahui saat korban, M. Tayeb (48) warga Lewirato Kecamatan Mpunda Kota Bima baru saja keluar dari ruang tunggu Walikota Bima. Saat itu, Tayeb yang merupakan anggota Gapensi Kota Bima ini hendak pulang dan berniat mengambil sepeda motor. Sampai di lokasi parkir dia tak menemukan lagi sepeda motor merek vario warna pink miliknya. “Pas keluar tidak ketemu, saya parkir di sudut,” ujarnya sambil menunjuk lokasi tempatnya memarkir.

Peristiwa ini pun sempat membuat heboh para pegawai Pemkot. Apalagi, saat itu merupakan waktu istirahat. Dia sempat menanyakan ke Petugas Sat Pol PP yang piket namun tak mendapat respons baik. Bahkan, sejumlah petugas Sat Pol PP memilih pulang tanpa berkoordinasi dengan pimpinannya. “Paling tidak ikut mengecek, siapa tahu ada yang memindahkan,” tuturnya dengan nada rendah.

Diakuinya, awalnya dia memang sudah ragu akan mengendarai sepeda motor ke kantor Pemkot. Pasalnya, sebelumnya dia yang diminta berkumpul di Kantor Gapensi bersama teman-temannya hendak menggunakan mobil. Namun dia sendiri pasrah atas hilangnya sepeda motor ini dan akan menyerahkan ke aparat Kepolisian untuk menyelidiki. “Iya, saya akan melaporkan ke aparat Kepolisian,” tandas Tayeb.

Sementara itu, Plt Kasat Pol PP Kota Bima, Lutfi LB yang dikonfirmasi, menolak pihaknya disalahkan terkait hilangnya sepeda motor korban. Pasalnya, pihaknya tidak tahu sepeda motor siapa saja yang terparkir. Namun saat ditanyai mengenai kewenangan Sat Pol PP sebagai pengamanan internal? Tayeb mengaku jika pengawasan termasuk patroli tetap dilakukan. “Kita kan tidak tahu siapa saja yang punya motor, bisa jadi ada temannya yang pinjam atau sebagainya,” jawabnya. (use)

Bima Antisipasi Kenaikan Harga Beras Bima (Suara NTB) Kendati harga beras di Bima tetap stabil, namun melambungnya harga kebutuhan pokok itu di beberapa daerah di NTB dalam sepekan ini, membuat pemkab Bima dan DPRD melakukan koordinasi dengan Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag) setempat. ‘’Kita harus terus mengantisipasi kenaikan harga beras di Kabupaten Bima,’’ kata anggota Komisi II DPRD Kabupaten Bima, Muhammad Haryadin, S.Sos, kepada Suara NTB, Selasa (3/3).

Dia menyebutkan, hingga saat ini belum ada keluhan terkait kenaikan harga beras di Kabupaten Bima, serta naik turunnya harga beras di pasar belum ada laporan dari masyarakat.

Haryadin melanjutkan, tugas Diskoperindag selaku stakeholder (pemangku kepentingan) seharusnya respon terhadap hal-hal tersebut, ikut mengawal, jangan sampai terjadi di pasar apalagi kebutuhan yang lain sangat membebankan masyarakat. Meskipun kenaikan harga beras terjadi di luar wilayah Kabupaten Bima, dia menyarankan agar Diskoperindag segera melihat keadaan terhadap naik-turunnya harga beras karena itu merupakan kebutuhan pokok masyarakat. ‘’Diskoperindag harus lebih jeli dan lebih sensitif terhadap persoalan harga beras ini,’’ katanya.

“Sekiranya terjadi ada kemungkinan hal yang tidak diinginkan, agar segera melakukan Operasi Pasar (OP),’’ ujarnya, seraya menambahkan, dia yakin bila terjadi kenaikan harga beras tidak akan terjadi secara menyeluruh.

Haryadin mengisyaratkan ada beberapa Kecamatan di Kabupaten Bima seperti Kecamatan Bolo dan Woha adalah dua sampel untuk mengetahui standar harga beras di Kabupaten Bima. Di kedua Kecamatan tersebut merupakan lumbung beras di Kabupaten Bima. “Kalau kedua wilayah itu harga beras mengalami kenaikan, bisa dipastikan kenaikan beras akan terjadi di semua wilayah di Kabupaten Bima,’’ katanya, dan baginya hal itu harus diantisipasi jangan sampai masyarakat dirugikan akan kenaikan harga beras tersebut.

Dia menambahkan untuk mewujudkan ketahanan pangan yang menjadi Program nasional Presiden Joko Widodo, Kabupaten Bima sendiri sudah terdapat titik atau lokasi peningkatan jaringan irigasi yaitu di Desa Samili Kecamatan Woha Kabupaten Bima kerjasama antara dinas pertanian dengan TNI AD. “Itu merupakan program yang cukup bagus dari pemerintah untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas dan kuantitas pangan,” pungkasnya. (uki) Muhammad Haryadin (Suara NTB/uki)

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 7

NTB Masuk Lima Besar Penyumbang Berita Konflik Dompu (Suara NTB)KPI NTB menyebutkan berita konflik dari NTB masuk kategori lima besar dalam pemberitaan TV nasional dan berita konflik tersebut berasal dari Bima dan Dompu. Bahkan selama 2014 ditemukan sebanyak 3.788 pelanggaran siaran radio dan TV. Akibat berita konflik membuat stigma negatif sering dialamatkan bagi daerah dan pembangunan sering terhambat. Bupati Dompu, Drs H Bambang M Yasin pada acara literasi media untuk masyarakat pemuda dan pelajar yangdiselenggarakanKPIDNTBdi gedung PKK Dompu, Selasa (3/3), mengaku baru mengetahui NTB masuk lima besar sebagai penyumbang berita konflik di TV nasional.

Apapun yang dilakukan pemerintah, mestinya tidak boleh jauh dari pendidikan masyarakat. Itu sebabnya, ia tidak terlalu responsif terhadap berita konflik yang terjadi.

“Membiasakan diri kita menggunakan potensi akal pikiran, hati, dan pribadi lain. Sehingga apapun yang kita lakukan akan memberi sesuatu mengajak orang lain ikut mempertimbangkan dan lainnya,’’ kata bupati, seraya mengajak media menjadi media pembelajaran bagi kita dan mungkin menjadi rekomen-

dasi bagi para komisioner.

H. Bambang mengatakan, selama ini pihaknya abaikan mendidik anak agar bagaimana menyampaikan dan menarasikan sikapnya dengan baik. “Kalau kita lihat anakanak di Dompu, sebenarnya apa yang disampaikan (dalam aksi unjuk rasa) hakekatnya baik.

Tapi karena cara tidak baik, sehingga menjadi tidak baik hasilnya,” jelas H. Bambang.

Bupati berharap, pertemuan dengan KPID menjadi momentum yang baik dalam menyamakan pandangan untuk mengedepankan nuansa mendidikan masyarakat. Sehingga nilai manfaat berita bagi daerah menjadi penting. Dompu dalam dua tahun ini tidak dapat program bedah rumah gara-gara berita salah satu TV swasta nasional soal perkelahian di Wawonduru yang meributkan soal bedah rumah. ‘’Mestinya tahun ini ada 1.000 unit

rumah kita dapat program bedah rumah. Kita terhenti di 6.800 unit, karena (pemerintah pusat) menganggap kami menyampaikan berita bohong,” katanya.

Ia pun mengungkapkan, Kabupaten Dompu masih sangat bergantung dari bantuan anggaran pemerintah pusat. Untuk mendapat bantuan, Dompu harus menjadi daerah yang patuh dan unggul.

Sehingga tidak menjadi sorotan negatif dari pemerintah pusat. “Dompu ini masih disusui oleh ibu pertiwi. Supaya ibu pertiwi memberi susu yang manis, kita harus menjadi anak manis. Supaya tidak jadi sorotan,” terangnya.

Ketua KPID NTB, Sukri Aruman pada kesempatan yang sama mengungkapkan, TV menjadi tontonan yang paling populer mencapai 95 persen. Namun bila diperhatikan, tidak semua tayangan TV semuanya sehat, dan mencerdaskan. Bahkan masih jauh dari harapan publik seperti beberapa sinetron.

Karenanya, KPI telah menghentikan beberapa program tayangan TV. “Tayangan yang paling diminati masyarakat ternyata tayangan yang tidak berkuali-

(Suara NTB/ula)

MENANDATANGANI - Ketua KPID NTB, Sukri Aruman menandatangani dan menyerahkan MoU dengan Ketua PWI Dompu soal pengawasan siaran radio dan TV di gedung PKK Dompu, Selasa (3/3), disaksikan bupati Dompu dan ketua TP PKK Dompu. tas,” ungkapnya.

Selama 2014, KPID NTB menemukan ada 3.788 pelanggaran siaran radio dan TV terjadi. Seperti tayangan yang tidak memberikan klasifikasi usia. “Kita bahkan menemukan 40 lagu daerah Sasak yang kami larang siaran. Karena kata dalam lirik lagunya mengandung nuansa kasar dan pelecehan pada perempuan,” katanya.

Pada acara literasi media

untuk masyarakat pemuda dan pelajar yang diselenggarakan KPID NTB di gedung PKK Dompu juga dilakukan penandatangan MoU antara KPID NTB dengan Tim Penggerak PKK Dompu untuk mewujudkan masyarakat Dompu yang cerdas dan sadar media, serta MoU antara KPID NTB dengan PWI Perwakilan Dompu terkait pengawasan materi siaran radio dan TV di Dompu. (ula)

(Ant/Bali Post)

SENPI RAKITAN - Senjata api (senpi) rakitan yang beredar di wilayah NTB, dan tengah ditelusuri Polda NTB beserta jajarannya.

Senpi ini dibuat di pabrik manual oleh En alias Yanto (36), warga Kecamatan Monta, Kabupaten Bima. Kodim Bima dan Dompu, berikut Polres Bima Kota dan Kabupaten Bima, belakangan ini sedang fokus untuk mengumpulkan senpi sejenis di tengah masyarakat, dan karenanya aparat segera akan melakukan sweeping.

Gunung Tambora akan Menjadi Taman Nasional Dompu (Suara NTB) Status gunung Tambora sebagai kawasan hutan konservasi akan menjadi taman nasional dan menjadi hadiah terindah dalam event peringatan dua abad meletusnya gunung Tambora. Launching perubahan status gunung Tambora ini direncanakan akan dihadiri oleh Presiden Jokowi atau Wakil Presiden RI, M. Jusuf Kalla pada 11 April mendatang.

Bupati Dompu, Drs H. Bambang M. Yasin kepada wartawan, Selasa (3/3) mengungkapkan, perubahan status gunung Tambora dari kawasan H. Bambang M. Yasin (Suara NTB/ula)

hutan konservasi menjadi taman nasional menjadi hadiah terindah bagi Dompu pada peringatan 200 tahun meletusnya gunung itu. Dengan status ini, Dompu bisa menata Tambora sebagai destinasi wisata minat khusus. “Saat menjadi kawasan hutan konservasi, kita tidak bisa ngapa-ngapain dalam kawasan. Termasuk membuat jalur pendakian,’’ katanya, seraya menambahkan, dengan menjadi taman nasional, pemda memiliki keleluasaan untuk mengaturnya.

Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata NTB, H. L. Faozal, M.Si yang dikonfirmasi wartawan mengatakan, perubahan status gunung Tambora menjadi taman na-

sional akan diselesaikan sebelum 11 April 2015 dan semua persyaratan untuk perubahan status itu telah dilengkapi.

“Paling tidak menuju 11 April atau sekitar 6 April, perubahan status menjadi taman nasional sudah selesai,” katanya.

Pada puncak peringatan dua abad meletusnya gunung Tambora itu, juga akan dilakukan panen raya jagung, peresmian kawasan ekonomi khusus (KEK) teluk Saleh, Moyo, Tambora (samota), serta meninjau progres pembangunan pabrik gula di lereng gunung Tambora. (ula) H. L. Faozal (Suara NTB/ula)

DPD RI Bantu Korban Banjir Dompu Dompu (Suara NTB) Dua anggota DPD RI asal NTB menggelar silaturrahmi dengan warga Dompu. Kunjungan Hj Rabiatul Adawiyah, SE dan Drs H. L. Suhaimi Ismy di Dompu dimanfaatkan untuk meninjau korban banjir di Soriwono Kelurahan Potu Dompu.

Keduanya pun berkomitmen menjadi mediator bagi masyarakat dan pemerintah daerah dengan pemerintah pusat.

Bupati Dompu, Drs H. Bambang M. Yasin saat menerima kunjungan kedua anggota DPD RI asal NTB ini, Selasa (3/3) menyampaikan, kunjungan kedua anggota DPD RI ini sebagai temu kangen, karena keduanya tidak asing bagi warga Dompu. Kondisi Dompu saat ini masih dalam keadaan aman terkendali. “Saat ini gabah sudah mulai dipanen di beberapa tempat,” ungkapnya.

H. Bambang mengatakan, saat ini dirinya justru sedang khawatir memikirkan harga jagung petani. Karena saat ini, petani jagung memasuki masa panen.

Bila harga jagung anjlok, dirinya bakal banyak dipersoalkan petani jagung. “Tapi saya yakin, harga jagung kita akan tetap stabil.

(Suara NTB/ula)

BANTUAN - Anggota DPD RI, Drs H. L. Suhaimi Ismy menyerahkan bantuan kepada korban banjir, diterima Kepala Dinas Kesehatan Dompu, Selasa (3/3).

Karena nilai tukar dolar terhadap rupiah hampir menyentuh Rp 13.000 per 1 dolar AS,” kata H. Bambang.

Kurs dolar dikatakan H. Bambang, memiliki pengaruh terhadap harga jagung. Karena pedagang akan enggan melakukan impor jagung, sehingga harga jagung dalam negeri menjadi stabil dan bahkan naik. Pada masa panen

raya jagung tahun lalu, kurs dolar terhadap rupiah sekitar Rp 11.000 dan harga jagung petani menembus Rp 2.000 lebih per kilogram. “Saya berharap kurs dolar ini tetap bertahan paling tidak sampai April nanti agar harga jagung stabil,” harapnya.

H. Bambang juga menyampaikan persoalan kuota pupuk bagi petani di Dompu. Kuota pupuk selama ini berdasarkan ren-

cana devinitif kebutuhan kelompok (RDKK), sementara banyak kelompok tidak diakui dan juga membutuhkan pupuk. “Ini mungkin perlu kita pikirkan bersama bagaimana cara mengatasinya,” terangnya.

Anggota DPD RI, Hj Rabiatul Adawiyah, SE pada kesempatan yang sama mengatakan, sebagai perwakilan daerah pihaknya siap menjadi mediator

masyarakat dan pemerintah daerah terhadap pemerintah.

Namun DPD tidak seperti DPR RI yang memiliki dana aspirasi. “Kita siap menjadi fasilitator kepentingan daerah dengan pemerintah pusat. Kita juga siap menjadi mediator masyarakat dengan pemerintah provinsi,” katanya.

Hj. Rabiatul Adawiyah yang berada di komite 1 tentang penggabungan dan pemekaran wilayah serta persoalan pertanahan di DPD RI ini, mengingatkan warga soal penguasaan lahan kepada warga asing. Selain dilarang oleh undang-undang, penguasaan lahan ini akan menjadi masyarakat termarjinalkan. “Ini mungkin perlu kita sosialisasikan pada masyarakat,” katanya.

Pada kesempatan itu, anggota DPD RI ini juga menyerahkan bantuan pakaian sekolah untuk siswa SDN 8 Dompu yang ada di Kelurahan Potu, dan susu formula bagi korban banjir di Dompu. “Bantuan ini jangan dilihat nilainya, tapi ini bentuk kepedulian kita pada korban banjir.

Karena bantuan serupa juga diserahkan di wilayah Kota Bima, Kabupaten Bima,” jelasnya. (ula)

SUARA NTB Rabu, 4 Maret 2015

POLHUKAM

Pilkada Kota Mataram

Pasangan Selly-Kasdiono, Selly-Rusni Mulai Muncul Mataram (Suara NTB) Bakal calon yang akan bertarung di Pilkada Kota Mataram mulai bermunculan. Figur yang disebut-sebut bakal ambil bagian dalam Pilkada Kota Mataram adalah pasangan Selly-Kasdiono atau Selly-H. Rusni.

Informasinya, pasangan Selly-Kasdiono sudah melakukan pertemuan, tidak terkecuali antara Selly-H.Rusni. Pertemuan masing-masing pihak ini kabarnya berlangsung barubaru ini. Dra. Hj. Selly Andayani, M. Si yang juga saat ini menjabat Kepala Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Provinsi NTB dikonfirmasi, Selasa (3/3) di Mataram belum berkenan membahas persoalan politik ini terlalu jauh.

Tetapi istri Ketua DPD PDI Perjuangan NTB H. Rachmat Hidayat ini memberikan isyarat, dia akan dihadapkan pada pilihan yang sulit, karena harus mendapatkan restu dari Gubernur mengingat posisinya secara struktural sebagai pejabat di Pemprov NTB. “Untuk mencalonkan diri saja, kan harus saya mengajukan pengunduran diri juga sebagai PNS,” cetusnya.

Tetapi makna secara luas diungkapkan, segala sesuatu bisa saja terjadi, termasuk menjawab soal pasangan-pasangannya nanti dalam Pilkada Kota Mataram. Sementara itu, H. MNS. Kasdiono, SH, mantan Ketua Umum KONI NTB yang kini menjabat sebagai Wakil Ketua di Komisi V DPRD NTB dikonfirmasi terpisah juga tidak memberi jawaban gamblang.

Tetapi gambaran yang disampaikannya, apapun keputusan politik yang akan diambilnya, terlebih dahulu harus ada dorongan dari orang-orang terdekat, terutama keluarganya. Tetapi secara kelembagaan, ia juga harus mengikuti proses secara kepartaian. Siapa yang akan diusung oleh partai Demokrat, tentunya itu adalah kesepakatan bersama yang harus diikuti.

“Saya belum dapat arahan tegas, baik dari partai, maupun orang-orang terdekat, termasuk di dalamnya TGB (Gubernur NTB). Tetapi, jika itu untuk kepentingan yang lebih besar, bisa-bisa saja,” akunya. Secara kepartaian, menurutnya Partai Demokrat juga terbuka untuk siapapun dan partai apapun, tidak saja untuk Pilkada Kota Mataram, tetapi untuk Pilkada kabupaten/kota lainnya di NTB. H. Ahmad Rusni, salah satu pengusaha di NTB yang juga disebut-sebut akan berdampingan dengan Selly Andayani yang dikonfirmasi terpisah, belum juga memberi gambaran khusus. Tetapi, jika masyarakat di Kota Mataram menaruh kepercayaan kepadanya, tidak menutup kemungkinan segala hal juga bisa saja terjadi. (bul)

(Suara NTB/ars)

BERKUNJUNG - Ketua Kamar Agama MA, Abdul Manan, saat berkunjung ke PN Mataram bersama Family Court of Australia.

MA : Program Bidang Hukum dengan Australia Tak Terganggu Mataram (Suara NTB) Rombongan dari Mahkamah Agung (MA) bersama Family Court of Australia mendatangi Pengadilan Negeri Mataram, Selasa (3/3). Mereka mengecek kondisi dan kelayakan sejumlah ruang sidang. Ini merupakan rangkaian program kerjasama antara pemerintah Indonesia melalui Mahkamah Agung (MA) dengan Australia di bidang hukum.

Hal itu diakui Ketua Kamar Agama MA, Prof. Dr. H. Abdul Manan, SH. S.Ip. M.Hum saat ditanya wartawan, terkait kunjungannya bersama rombongan dari Australia tersebut. Bahkan program yang sudah dicanangkan terkait peradilan yang efektif, berbiaya murah dan pelayanan maksimal kepada masyarakat itu, sudah dicanangkan bersama sejak 2014 lalu. “Tidak ada masalah dengan hubungan bersama Australia. Program di bidang hukum tetap berjalan kok,” tegasnya.

Bahkan sesuai planning, program itu terus berlanjut di masa mendatang. Mereka pada kesempatan itu datang untuk mengevaluasi. Pertanyaan itu tidak lepas dari ketegangan hubungan antara Australia dengan Indonesia, sebagai dampak dari rencana eksekusi mati dua terpidana narkoba “Bali Nine”. Dari pihak Australia, hadir Leisha Lister dan Craig Ewers dari Family Court of Australia. Terkait materi kunjungannya kemarin, diakui Abdul Manan, terkait dengan peningkatan layanan pengadilan yang terjangkau dan mudah diakses masyarakat.

Dalam program itu, ditekankan melalui pengembangan kebijakan mediasi pada hukum keluarga dan perbaikan layanan pengguna dan informasi. Sasarannya, selain Pengadilan Negeri, Pengadilan Hubungan Industrial, Pengadilan Tipikor Mataram. Khusus yang berkaitan dengan program Federal Court of Australia, pihaknya mengevaluasi proses pelayanan masyarakat dalam hal pengesahan akta nikah, akte pernikahan dan akte anak. “Kita ingin pastikan masyarakat mendapat pelayanan hukum yang murah, cepat. Khususnya di bidang urusan keluarga,” terangnya.

Pihaknya juga salut kepada Pemda yang mendukung pengadilan melancarkan program tersebut. “Masyarakat tidak mengeluarkan biaya, fasilitas bagus,” terangnya. (ars)

Halaman 8

Polda NTB Sisir Terminal Mandalika

Belasan Pria Diduga Preman Diamankan Mataram (Suara NTB) Informasi maraknya aksi premanisme di Terminal Mandalika Mataram, direspon kepolisian. Selasa (3/3) kemarin, puluhan personel Unit kejahatan dan Kekerasan (Jatanras) Subdit III Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda NTB diterjunkan menyisir terminal utama bus itu. Hasilnya, belasan pria yang diduga preman diamankan.

Dalam operasi yang digelar sejak pukul 11.00 Wita itu, aksi kejar-kejaranpun tak terelakkan, karena beberapa diantaranya berusaha kabur dari penyergapan aparat. Puluhan anggota gabungan dari Jatanras bersama Direktorat Sabhara Polda NTB mengepung setiap sudut terminal yang diduga menjadi tempat terkonsentrasinya preman.

Kepala Sub Direktorat Reserse Kriminal Umum (Kasubdit) III Jatanras AKBP Eka Faturahman yang memimpin operasi mengatakan, kegiatan ini sengaja dilakukan dalam skala besar guna menindaklanjuti laporan masyarakat yang mengaku terancam dengan keberadaan preman diseputar terminal Bus Mataram ini. “Kegiatan ini sengaja kami lakukan

atas laporan masyarakat yang mengaku dipalak. Dan tak tanggung katanya mereka dilukai juga terlebih ancaman jika tidak memberikan sejumlah uang,” ungkapnya.

Dikatakan Eka Faturahman, terminal ini memang kerap menjadi ladang penghasilan bagi para preman. Mereka biasa mangkal di pintu masuk terminal, dengan berkedok sebagai calo tiket. Selain preman, dirinya mengendus adanya indikasi begal yang cukup meresahkan. Berkeliaran pada jamjam tertentu di sekitar terminal tersebut. “Iya, antisipasi begal juga. Wilayah komplek pertokoan dan terminal ini juga kita sering mendapatkan laporan adanya begal yang berkeliaran. Beberapa waktu lalu pernah terjadi insiden pembe-

(Suara NTB/ars)

DIAMANKAN - Seorang pria digelandang aparat Polda NTB dalam razia preman di kompleks Terminal Mandalika Mataram, Selasa kemarin. galan diwilayah ini,” tegasnya.

Sementara belasan pria diduga preman yang terjaring, digiring menuju mobil Dalmas. Para preman itu akan didata, kemudian diberikan pembinaan. Catatan laporan Polda NTB akan dicocokan

Satpol PP Ciduk Produsen dan Pengedar Miras Selong (Suara NTB) Satpol PP Lombok Timur (Lotim) beberapa waktu lalu berhasil menciduk pengedar minuman keras (miras) di Desa Korleko Kecamatan Labuhan Haji dan produsen miras di Dusun Peseng Desa Jenggik Utara Kecamatan Montong Gading Kabupaten Lotim.

Barang bukti miras tersebut langsung dibawa ke Kantor Satpol PP di Selong.

Kasat Pol PP Lotim, Salmun Rahman di Selong, Selasa (3/3) kemarin, menyampaikan para tersangka pelaku tindak pidana ringan itu sudah dibeirkan peringatan keras.

Pelaku dari Desa Korleko sudah berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya. Pelaku juga sudah berjanji jika mengulang siap diberikan hukuman lebih berat. Sementara itu, pelaku dari Peseng sempat melakukan perlawanan saat didatangi petugas.

Aparat Satpol PP berhasil mengungkap kasus miras itu berdasarkan laporan dari masyarakat. Kerjasama masyarakat sejauh ini dipandang sudah cukup baik sehingga petugas bisa dengan lebih mudah mengicar pelaku.

Diakuinya, sejauh ini para pelaku tipiring setelah diberikan hukuman baik berupa denda belum bisa memberikan efek jera. Aparat kepolisian sudah mencoba mengkaji ketentuan hukum yang lebih tegas agar bisa memberikan efek lebih tegas kepada para pelaku. “Namanya tipiring, sanksinya selama ini memang tidak berat. Namanya saja pidana ringan,” katanya.

Nampak di Kantor Pol PP saat ini sudah ada ribuan liter miras yang menjadi barang bukti hasil sitaan petugas. Direncanakan, Jumat mendatang ia akan dilakukan pemusnahan semua barang bukti miras tersebut. “Rencana akan kita musnahkan nanti hari Jumat di Labuan Haji,” tuturnya. Kegiatan pemusnahan barang bukti miras itu, katanya, akan men-

(Suara NTB/rus)

MIRAS - Kasat Pol PP Lotim Salmun Rahman menunjukkan barang bukti miras yang berhasil disita petugas Satpol PP Lotim beberapa waktu lalu. jadi rangkaian peringatan HUT Pol PP tahun 2015 ini. Selain itu akan digelar kegiatan bersih-bersih di Pantai Labuhan Haji. (rus)

Sidak Penginapan

Satpol PP Lotim Amankan Sembilan Pasangan Ilegal Selong (Suara NTB) Satpol PP Kabupaten Lombok Timur (Lotim) belum lama ini berhasil mengamankan sembilan pasang tanpa ikatan pernikahan alias ilegal di beberapa penginapan dan tempat wisata di Lotim. Beberapa lokasi tempat diamankannya pasangan mesum itu diantaranya, enam pasang di penginapan Tete Batu, Loang Gali dua pasang dan itu diamankan pada hari Sabtu. Sedangkan, pada hari minggu satu pasangan kembali diamankan di Lembah Naga Biru Desa Dames Damai Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur.

Kepala Seksi (Kasi) Opstib dan Linmas pada Satpol PP Lotim, Lalu Abdullah Purwadi, S.STP, MM, via ponsel Selasa (3/3) mengatakan, keberadaan pasangan mesum namun bukan pasangan suami istri (pasutri)

diketahui dari hasil laporan masyarakat yang dinilai telah mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Dalam operasi yang dilakukan oleh Satpol PP Lotim, petugas berhasil mengamankan sembilan pasangan ilega yang sedang berduaan di kamar tidur dan kamar mandi. Sehingga petugas langsung membawanya ke Markas Satpol PP Lotim di Selong untuk dilakukan pembinaan. “Operasi yang dilakukan itu sesuai dengan Perda No 4 tahun 2007 tentan ketentraman dan ketertiban umum,”terangnya.

Kendati demikian, untuk memberi efek jera kepada masyarakat untuk tidak lagi melakukan hal seperti itu, pihak Satpol PP Lotim dalam hal ini juga langsung memanggil pihak keluarga maupun orang tuanya. Selain itu, pihak Satpol PP Lotim juga memberikan

dengan identitas para preman. Jika sesuai menurut laporan, mereka benar-benar preman akan ditahan, termasuk apabila jika ditemukan catatan kejahatan. “Identitas mereka ini sementara akan kami cocokkan dengan lapo-

ran yang ada. Jika cocok kami tetapkan pidana,” terang Eka. Selain terminal mandalika, Polda NTB juga akan melakukan penyisiran indikasi serupa di Bandara Internasional Lombok (BIL) Lombok Tengah. (ars)

Pilkada Loteng

Golkar Dipastikan Tetap Berpartisipasi Praya (Suara NTB) Kabar yang menyebutkan, kalau Partai Golkar tidak akan ikut berpartisipasi pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2015, termasuk di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng), dibantah Wakil Ketua DPD II Partai Golkar Loteng, H. Achmad Puaddi, FT, SE. Menurutnya, Partai Golkar, dipastikan tetap akan ikut berpartisipasi. Pasalnya, persoalan dualisme kepengurusan ditingkat pusat yang menjadi pengganjal, sesungguhnya sudah tidak dipersoalkan lagi.

“Dari sisi status partai, Partai Golkar sudah tidak ada masalah. Itu artinya, Partai Golkar tetap akan berpartisipasi pada Pilkada Loteng mendatang,” tegasnya saat dikonfirmasi Suara NTB, di ruang kerjanya, Selasa (3/3) kemarin.

Memang, sebelumnya Partai Golkar terancam tidak bisa ikut dalam Pilkada. Dalam artinya, tidak bisa mengusung kandidat kepala daerah. Lantaran ada persoalan dualisme kepengurusan di tingkat pusat. Namun hal tersebut kini sudah tidak menjadi masalah lagi. Karena sudah ada keputusan, bahwa kepengurusan partai beringin dikembalikan sesuai hasil Munas Partai Golkar di Riau.

Dengan begitu, maka kepengurusan Partai Golkar masih berlaku hingga tahun 2015 ini. Keputusan tersebut juga berimbas kepada status kepengurusan di tingkat daerah. Termasuk juga di Loteng.

“Jadi sudah tidak ada persoalan sesungguhnya. Dan, Partai Golkar dipastikan bakal tetap berpartisipasi pada Pilkada Loteng mendatang,” timpalnya.

Lagi pula, kata Ketua DPRD Loteng ini, akan sangat rugi jika kemudian Partai Golkar tidak berpastisipasi pada Pilkada mendatang. Karena banyak kader-kader Partai Golkar yang tersebar di daerah-daerah yang akan menggelar Pilkada, akan ikut berlaga sebagai calon kepala daerah. tidak terkecuali Loteng.

Sebelumnya, Ketua KPU Loteng, Ari Wahyudi, S.H.M.H., mengaatakan, terkait persoalan di Partai Golkar, pihaknya masih menunggu regulasi dari KPU pusat. Terkait pola penanganan, terhadap partai politik (parpol) yang masih mengalami dualisme kepengurusan. Selain itu, sebelumnya memutuskan sikap, KPU Loteng juga akan berkonsultasi terlebih dahulu dengan Kemenhum dan HAM, atas persoalan yang terjadi. (kir)

Enam Pelajar Pembobol Sekolah Dibekuk Polres Lotim

(Suara NTB/dok)

Lalu Abdullah Purwadi, S.STP, MM peringatan kepada pemilik penginapan supaya terlebih dahulu mengecek identitas para tamu ketika dua jenis insan ingin menyewa satu kamar. “Kita juga langsung panggil orang tua mereka, bahkan ada yang langsung dinikahkan setelah mengetahui tindakan anaknya,” pungkasnya. (yon)

Selong (Suara NTB) Petualangan enam anggota sindikat pencuri spesialis peralatan sekolah, berakhir. Spesialis pembobol sekolah tersebut diringkus aparat Polres Lotim. Keenam pelaku tersebut terbagi dalam tiga laporan polisi (LP) yakni LP 9, 10 dan 11. Dalam LP 9 terdapat tiga tersangka ML (19), BD (19), dan MT (17). Ketiganya masyarakat Pringgasela dan merupakan salah satu siswa SMA/SMK di Lotim. Dari tangan pelaku diamankan barang bukti (BB) satu unit LCD, Mous, dan Keaped.

Sedangkan, pada LP 10, ko-

mplotan pelaku spesialis pembobol sekolah yang tidak lain merupakan para pelajar SMP dan SMA itu melakukan aksinya di tempat berbeda.

MT (17) dan NA (17) kembali melakukan aksi di Desa Pengadangan dengan membobol salah satu Madrasah dan berhasil mengambil satu unit printer. Aksi pelaku tersebut tidak sampai disitu. LP 11, pelaku JP (21), BD (19) dan LP (19) yang merupakan satu komplotan mengulangi perbuatannya.

Namun, pada LP 11 para pelaku melakukan aksinya di rumah warga. Dari tangan pelaku diamankan 1 unit speaker, 1 tabung gas 3 kg, 5 sarung tenun sesekan, 8 buah batu akik, 1 ekor burung beserta sarangnya milik korban Rajimah warga Pringgasela Selatan. “Yang positif ditahan itu baru empat yakni BD, ML, JL dan BD,” papar Kasubbag Humas Polres Lotim, AKP. I Komang Samia, Selasa, (3/3).

Keenam pelajar pembobol sekolah itu sudah menjadi incaran kepolisian sejak lama. Bahkan, terang Komang, sindikat spesialis pembobol sekolah itu jaringannya dari Lotim-Mataram bahkan keluar daerah. Para pelaku menjual hasil kejahatannya ke penadah HS yang merupakan warga Pringgasela.

Pengakuan HS, alasannya membeli barang-barang itu dari enam pelajar pembobol sekolah itu, karena para pelaku mengaku menjual barangnya karena tidak memiliki biaya untuk membayar sekolah.

Sedangkan bagi pelajar yang sebentar lagi mengikuti UN yang merupakan pelaku pembobolan sekolah Polres Lotim akan memanggil pihak sekolah. (yon)

PUTRI Mutiara Putri Pariwisata NTB, Tamara Meiliana Siswanto ingin membentuk komunitas Mahasiswa di kampusnya untuk mempromosikan pariwisata NTB di Pulau Jawa. Tamara tergerak membentuk komunitas di Surabaya dan mengumpulkan putra putri daerah yang berada di sekitar untuk membantu mempercepat promosi pariwisata NTB di lingkup regional.

“Saya kan kuliah di Unair, di sini saya menemukan banyak (Suara NTB/ist) kerabat yang kuliah Tamara Meiliana Siswanto dan berasal dari NTB. Kemudian saya tergerak untuk membentuk semacam komunitas mahasiswa yang siap mempromosikan pariwisata NTB,” tuturnya ketika diwawancara Suara NTB, Selasa (3/3).

Dikatakan, selama ini dirinya mempromosikan pariwisata dengan cara lisan atau dari mulut ke mulut. Belum ada kegiatan budaya yang digelar di tempat kuliahnya yang bertujuan memperkenalkan situs budaya dan keindahan alam objek – objek wisata di NTB. “Kalau event budaya yang berbau khas NTB belum pernah kami gelar. Itu karena keterbatasan kami di sini yang tidak mampu bergerak dengan leluasa. Seandainya ada komunitas yang siap mengorganisir kegiatan semacam itu mungkin kegiatan itu bisa kami laksanakan,” tutur Putri Pariwisata NTB periode 2014 – 2015 yang sedang menyelesaikan Studi Hukum di Unair Surayaba itu.

Ia bahkan berharap, gagasan yang telah disiapkannya itu dapat segera direalisasikan, mengingat masa jabatan menjadi seorang Putri Pariwisata NTB yang dipeganggya akan segera berakhir. Penilaiannya, jika mahasiswa yang berasal dari NTB dan sedang berada di tanah Jawa itu dapat berperan aktif dalam mempromosikan pariwisata, ia yakin jumlah angka kunjungan wisatawan khususnya dari kalangan domestik dapat ditingkatkan.

Dengan demikian, industri pariwisata NTB dapat berkembang dengan sehat sehingga cita – cita mendongkrak ekonomi masyarakat melalui leading sector tersebut dapat tercapai. (met)

Seninema Jadi Forum Temu Karya Videografi dan Fotografi Mataram (Suara NTB) Senin Sinema (Seninema) agenda rutin di Warjack Taman Budaya NTB menjadi semacam forum Temu Karya videografi dan fotografi. Para videografer dan fotografer datang untuk menampilkan karya – karyanya untuk disaksikan bersama serta didiskusikan usai penayangan karya.

Seperti yang dilakukan Januar Putra seorang fotografer dan Ahmad Herkiandi sebagai videografer, Senin (2/3) malam. Kedua talent muda yang cukup “haus” untuk berkarya ini menampilkan beberapa hasil kreatifitas mereka dalam penayangan singkat. Usai ditampilkan, karya-karya mereka dibahas secara bebas dan didiskusikan untuk menelisik kelemahan dan kelebihan setelah mendapat apresiasi dari audients.

Januar Putra, mantan Fotografer Humas Pemerintah Kota Mataram ketika ditanya Suara NTB usai menampilkan karyanya menunjukkan berbagai pandangan tentang fotografi. Fotografer ulung yang merupakan alumni Sekolah Fotografi Darwis Triadi di Jakarta ini mengaku lebih senang menciptakan foto jurnalistik.

“Saya sebetulnya lebih senang membuat karya foto jurnalistik, ya meskipun ada beberapa hasil karya saya yang bersifat landscape dan modelling,” jelasnya usai menampilkan foto tentang peristiwa di Warjack yang diabadikannya pekan lalu.

Foto yang ditampilkan dalam bentuk slide show dengan alat bantu proyektor sederhana itu mendapat apresiasi yang lebih dari kalangan remaja yang datang ke tempat itu. Pria yang biasanya disapa Putra ini menjelaskan bahwa dalam dunia fotografi dirinya senang bereksperimen menggunakan kameranya.

Kamera yang digunakan tidak harus canggih dan bagus, yang penting dapat mengejar moment serta mampu mengambil posisi untuk menciptakan sudut pandang yang bagus, ia yakin foto yang dihasilkan akan maksimal.

“Saya menampilkan foto yang BW (Black & White, red) bukan berarti saya tidak mampu mengambil gambar dengan output yang full colour. Tetapi saya justru senang bereksperimen dan menggunakan teknik pengambilan gambar yang bisa saya lakukan,” tuturnya.

Sementara itu, Ahmad Herkiandi usai menampilkan karyanya berupa dokumentasi perjalanan ketempat – tempat wisata dan memuat sejumlah spot destinasi alam disarankan untuk memasarkan hasil kreatifitasnya. Karya yang ditayangkannya itu diapresiasi dengan baik meski dirinya harus menampung sejumlah saran terkait kekurangan dan keterbatasan dalam hasil karyanya.

Kendati demikian, melalui diskusi dalam forum seperti itulah para talenta muda itu menyerap masukan sebagai bahan evaluasi ke depan. Bedah karya secara sederhana itu memberikan sumbangsih yang banyak untuk memperkaya referensi para talent untuk mengevaluasi sehingga mampu menghasilkan karya yang lebih baik. (met)

Halaman 9

Tradisi ”Malean Sampi” Jadi Objek Wisata Giri Menang (Suara NTB) Malean Sampi merupakan sebuah atraksi budaya yang masih dipertahankan masyarakat di daerah Narmada, Lombok Barat. Atraksi budaya ini dinilai memiliki potensi untuk menarik wisatawan dari mancanegara maupun wisatawan domestik.

Peristiwa budaya itu menjadi pemandangan menarik sehingga memikat perhatian banyak orang. Bahkan, sebagian pengendara yang melintas di sekitar lokasi pertunjukan, Minggu (1/3) lalu menyempatkan diri untuk menyaksikan sarana hiburan tersebut.

Selain masyarakat lokal, nampaknya ada juga beberapa warga asing dengan wajah terpesona mengabadikan zaman menggunakan kamera sederhana. Demikian juga para fotografer yang entah sengaja mendatangi tempat itu, atau mungkin mendadak menemukan momen tidak mau kehilangan kesempatan untuk mengambil sejumlah foto – foto mengenai peristiwa tersebut.

Malean Sampi adalah atraksi yang dilakukan oleh masyarakat petani sembari membajak sawah. Dengan dua ekor sapi yang dipasung pada leher dan menarik jala (alat penghalus tanah persawahan) para petani mengalunkan irama atraksinya yang disaksikan banyak orang.

Selain terdapat keunikan dari cara membajak sawah beramai – ramai dengan alat yang tradisional. Kalung sapi atau keroto yang dipakaikan saat membajak sawah seolah

tidak lazim. keroto yang digunakan berukuran besar dan lebar serta menghasilkan suara yang nyaring saat dilarikan sapi – sapi.

Salah satu pembajak sawah yang diwawancara Suara NTB yakni Supriadi (40) menuturkan kegiatan tersebut merupakan rangkaian agenda syukuran yang digelar oleh pemilik sawah usai panen padi. Biasanya, dalam setahun para petani menggelar kegiatan semacam itu bisa sampai dua atau tiga kali.

“Ini merupakan salah satu tradisi masyarakat khususnya di kawasan Narmada. Jadi setiap selesai panen, pemilik sawah biasanya menyampaikan undangan kepada para pembajak sawah untuk melakukan karapan (balapan/ malean). Ini adalah sebuah agenda syukuran yang dilakukan para petani seusai memanen hasil sawahnya,” jelas pria yang akrab disapa Adi usai melepas sepasang sapi yang dipakainya dalam kegiatan tersebut.

Menurutnya, kegiatan tersebut merupakan sebuah tradisi yang diwariskan secara turun temurun oleh nenek moyang sejak zaman dahulu.

Tak heran, jika di seputaran Tepongan kawasan setempat

Suara NTB/met)

MALEAN SAMPI - Atraksi Malean Sampi di Narmada biasanya digelar sebagai bentuk rasa syukur pemilik sawah usai panen padi. terdapat patung sapi yang melambangkan seseorang dengan sepasang sapi yang membajak sawah.

“Tradisi ini memang telah dilakukan oleh masyarakat sini sejak dahulu. Mungkin bisa kita katakana bahwa ini merupakan warisan tradisi yang diturunkan para leluhur kami kepada generasinya dari masa ke masa,” tutur pria yang mengaku berasal dari Dusun Nyiur Lembang, Kecamatan Narmada.

Selain menggelar Malean Sampi di Dasan Tereng, para pembajak sawah secara tradisional tersebut juga akan melakukan karapan di Batu Kute. “Minggu depan kita ada

rencana karapan seperti ini di beberapa petak sawah yang di batu kute. Biasanya kita mendapat undangan secara lisan dari pemilik sawah untuk mengikuti kegiatan,” tambahnya.

Potensi Wisata Malean Sampi yang dilakukan oleh kelompok petani tersebut dinilai memiliki potensi pariwisata. Adi mengakui saat waktu tertentu, beberapa pelaku pariwisata khususnya dari kalangan travel agent memberikan order kepada mereka.

“Biasanya kalau ada tamu mancanegara, kemudian ada travel agent yang meminta,

kami juga menggelar karapan seperti ini. Travel Agent biasanya meminta kami lebih awal untuk mempersiapkan semuanya dan mereka tinggal datang membawa tamunya untuk menyaksikan atraksi yang kami lakukan,” bebernya.

Ia berharap, peluang – peluang usaha semacam itu dapat kembali ditingkatkan demi menambah sumber pendapatan masyarakat, khususnya para pembajak sawah yang notabene tidak memiliki lahan untuk bercocok tanam. Mereka hanya bisa mengandalkan pekerjaan berupa tawaran untuk membajak sawah milik para petani penanam padi. (met)

Museum Nasional Tawarkan Jelajah Museum di Dunia Maya Jakarta (Suara NTB) Musuem Nasional Indonesia menawarkan pengalaman yang berbeda kepada para pengunjung untuk menjelajahi museum pertama dan terbesar di Asia Tenggara itu secara virtual di dunia maya.

Staf Promosi Museum Nasional Indonesia Ferlian Putra di Jakarta, Selasa, mengatakan Museum Nasional telah menyediakan layanan virtual touring di mana para pengunjung, khususnya di dunia maya, bisa menjelajah berbagai ruangan dan melihat koleksi musuem dengan gambar panoramik atau 360 derajat melalui laman resmi www.museumnasional.or.id.

“Virtual touring sudah menjadi standar di luar negeri.

Museum Nasional juga sudah mengaplikasikannya, kami namakan Virtual Museum Nasional,” kata Ferlian. Untuk menyediakan layanan tersebut, Museum Nasional berkolaborasi dengan raksasa internet Google melalui fitur Google Street View.

Ferlian mengatakan bahwa, dengan memanfaatkan perkembangan teknologi yang sudah pesat sekarang ini, para pengunjung akan mempunyai pengalaman yang berbeda ketika menjelajah museum secara virtual, yang bisa diakses melalui komputer dan gadget.

“Ditambah dengan street view, mungkin nanti bisa merubah pandangan masyarakat dan stigma tentang museum. Museum sekarang adalah tempat yang mempun-

yai nilai estetika yang tinggi dan patut diacungi jempol,” kata Ferlian.

Museum Nasional Indonesia telah berkolaborasi dengan Google di dalam suatu wadah yang dinamakan Google Art Project pada 2011, sekarang berubah naman menjadi Google Cultural Institute.

Proyek itu adalah suatu wadah yang diakses secara online di mana publik bisa mendapatkan akses untuk melihat gambar-gambar resolusi tinggi dari karya seni, peninggalan sejarah dan budaya yang terdapat di berbagai galeri dan museum di dunia.

Di situ, para pengunjung juga bisa menjelajah berbagai galeri dan museum di belahan dunia lain lewat gambar panoramik 360 derajat. Dari kurang lebih 140.000 koleksi yang terdapat di Museum Nasional Indonesia, baru 100 yang diunggah datanya ke Art Project.

“Kami ingin memberikan pengalaman yang berbeda dalam mengunjungi museum. Datang secara langsung dengan menjelajah lewat internet

Jennifer Lawrence Main di Film Steven Spielberg Jakarta (Suara NTB) Jennifer Lawrence akan berperan sebagai fotografer perang dalam film arahan Steven Spielberg.

Film yang masih dalam tahap pembahasan itu diangkat dari catatan jurnalis foto Lynsey Addario “It’s What I Do: A Photographer’s Life of Love and War”, seperti yang dikutip dari laman LA Times.

Addario menuliskan pengalamannya selama sepuluh tahun belakangan dalam perang di berbagai tempat, antara lain Irak, Afganistan, Sudan dan Kongo.

Ia juga menceritakan pengalamannya ketika di Libya tahun 2011, ditahan selama beberapa hari oleh tentara Muammar Khadaffi. Ia menceritakan alasannya mengapa sebagai orang biasa ingin berada di medan perang.

“Saya memilih hidup tenang dan menyaksikan perang. Untuk merasakan kesedihan orang lain sekaligus mengenang keindahannya,” kata Addario. Jennifer Lawrence belakangan ini membintangi “The Hunger Games: Mockingjay-Part 2', “Joy” dan “XMen:Apocalypse”.

Spielberg menyutradarai sebuah film tentang Perang Dingin yang dibintangi oleh Tom Hanks dan Mark RyJennifer Lawrence lance. (ant/bali post)

pasti lain rasanya,” kata Ferlian.

Selain itu, layanan itu juga sebagai salah satu cara pihak pengelola museum untuk berpromosi ke dunia internasional karena bisa diakses dari mana saja melalui internet.

Saat ini tim lapangan Google Street View sedang mengambil data dan gambar di lingkungan Museum Nasional.

Kali ini tim Google Street View tidak menggunakan mobil Street View, yang biasa digunakan untuk memetakan jalanan. Perangkat komputer diusung dengan kereta dorong dengan lebar sekitar 30cm dan tinggi dua meter, lengkap dengan kamera yang bisa memutar 360 derajat di bagian atasnya, yang memungkinan

Museum Nasional tim untuk menyusuri ruangan dan lorong-lorong Museum Nasional.

“Kami menyebut alat ini

(ant/bali post)

Bentuk Komunitas Wisata NTB

BUDAYA DAN HIBURAN

(Suara NTB/ist)

SUARA NTB Rabu, 4 Maret 2015

special collect,” kata petugas lapangan Google Street View yang tidak bersedia disebutkan namanya itu. (ant/bali post)

SUARA NTB Rabu, 4 Maret 2015

PENDIDIKAN

Halaman 10

Anggaran Minim

BANYAKNYA perubahan terhadap pola tingkah remaja akibat pengaruh tonton sinetron dan lain sebagainya, dinilai sebagai kemunduran generasi muda. Terlebih saat ini sudah jarang terlihat generasi muda membiasakan diri membaca Al Qur’an. Tetapi lain halnya dengan Aidil Zakatul Izad. Siswa kelas 1 SMP di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) ini berkomitmen membudayakan membaca Al Qur’an di tengah masyarakat.

Ditemui Suara NTB di sela–sela waktunya, Izad sapaan akrabnya menuturkan sudah menekuni seni membaca Al – Qur’an sejak duduk di kelas V SD. Menurutnya, mengolah suara menjadi merdu kemudian didengar indah di telinga masyarakat membutuhkan perjuangan dan kerja keras.

Pasalnya, butuh keseriusan serta ketekunan hingga mahir melantunkan ayat – ayat suci Al Qur’an dengan baik.

Berkat kerja keras putra dari pasangan Ramli dan Salina ini, dia berhasil mendapatkan juara 1 Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) tingkat nasional ke 25 di Batam dan juara II STQ di Ambon tahun 2012 lalu. “Alhamdulillah, senang pas dapat juara,” kata Izad sambil tersenyum.

Dia bersama rekan – rekannya belajar di Qur’an Center dibawah bimbingan Mahadi Rahman, prosesnya pun cukup panjang serta menguras tenaga. Namun demikian, karena semangat serta dorongan dari orangtua serta pembimbingnya, Izad terus berusaha dan menunjukkan kemampuannya di depan rekan – rekannya dan masyarakat Kepri.

Dalam benak pria kelahiran tahun 2002 silam ini, sudah jarang melihat bahkan mendengar rekan seusianya membaca Al Qur’an. Namun ia sadar, pengaruh tontonan serta hiburan dinilai menggiring rekannya untuk melakoni kehidupan duniawi saja. Dia pun bertekad prestasi yang didapatkan di tingkat nasional akan dijadikan momentum untuk membudayakan kecintaan terhadap Al Qur’an serta optimal dan bertekad bisa menjadi qori internasional. (cem) Aidil Zakatul Izad (Suara NTB/cem)

Kenalkan Disiplin Sejak Dini Lewat Polisi Cilik Selong (Suara NTB) – Dalam upaya melatih jiwa kedisiplinan, mental dan kemandirian peserta didik, TK Komala Bhayangkari 03 Selong Polres Lombok Timur (Lotim) terus melakukan pembinaan kepada para peserta didik dengan mengajarkan teknik baris berbaris, peraturan lalu lintas dan Dalmas. Pendidikan tentang pemahaman berlalu lintas serta memberikan pelajaran mengenai kedisiplinan, kepada siswa TK perlu diajarkan sejak dini.

Kepada Suara NTB di Mapolres Lotim, Selasa (3/3), Pelatih Saka Bhayangkara Polres Lotim, M. Zaini mengatakan, kegiatan Si Polisi Cilik merupakan salah satu kegiatan rutin yang dilakukan. Karena, kegiatan itu merupakan salah satu faktor penting dalam menumbuhkan mental, kedisiplinan serta kemandirian kepada siswa sejak dini. “Kegiatan ini sudah ada sejak berdirinya TK Komala Bhayangkari ini, bahkan sudah merupakan ciri khas dari TK ini,” tuturnya.

Oleh sebab itu, kegiatan yang dilakukan oleh TK Komala Bhayangkari 03 Selong dalam penerapan Polisi Cilik itu diharapkan dijadikan sebagai contoh bagi TK-TK lainnya di Lotim pada khususnya. Tidak terkecuali TK-TK yang latar belakangnya bukan dari unsur kepolisian.

Diakuinya, latihan yang dilakukan saat ini dalam rangka mempersiapkan para peserta didik untuk mengikuti lomba di Polda NTB April mendatang. (yon)

SMA 45 Mataram Gelar ’’Try Out’’ Cuma Sekali Mataram (Suara NTB) Tidak seperti di sekolah negeri dan sekolah favorit lainnya di Kota Mataram, kondisi SMA 45 Mataram jelang pelaksanaan Ujian Nasional (UN) cukup memprihatinkan. Mereka hanya baru sekali melaksanakan try out. Padahal agar sukses melaksanakan UN, para siswa calon peserta UN harus memperoleh tambahan try out hingga tiga atau empat kali seperti yang dilakukan di tempat lain.

Kepada Suara NTB, Selasa (3/3), Kepala SMA 45 Mataram H Adnan Jauhari mengaku pesimis dengan situasi seperti ini.

Pihaknya mengaku hanya menjadwalkan pelaksanaan try out selama sekali disebabkan minimnya anggaran yang dimiliki pihak sekolah. Try out yang digelar pun aku Adnan, berasal dari Dikpora Kota Mataram.

“Try out dari Dikpora sudah kemarin, kalau try out dari sekolah tidak kami adakan, karena tidak ada anggaran,” terangnya.

Meski hanya menjadwalkan pelaksanaan try out sekali, Adnan mengaku mempersiapkan para siswanya dengan cara memperbanyak pengayaan dan penambahan jam materi yang di-UN-kan.

Strategi yang digunakan adalah dengan menggunakan jam pulang sebagai waktu pengayaan atau pendalaman materi lainnya.

“Yang jelas kami sudah mempersiapkan mereka itu dalam memberikan jam pelajaran tambahan berupa pengayaan materi. Gabung pengayaannya dengan cara jam pulang agak lama sedikit, karena kalau sore kan dipakai universitas kuliah,” ujar Adnan.

Selain dibingungkan dengan persoalan anggaran yang berujung pada tidak dilaksanakannya try out mandiri oleh pihak sekolah, hal lain yang dibingungkan pihak SMA 45 Mataram adalah mengenai aturan pelaksanaan UN yang masih belum jelas. Ketidakjelasan berkaitan

dengan apakah UN menggunakan pola lama ataukah tidak. Untuk itu, hal yang bisa dilakukan pihak SMA 45 Mataram yakni melakukan koordinasi dengan rayon sembari menunggu kejelasan dalam waktu yang cukup mepet ini.

“Karena aturan masih belum jelas kami masih tunggu, apakah masih menggunakan sistem lama. Kalau sekarang mau pakai yang baru juga belum jelas, sekarang masih koordinasi sama rayon saja dulu. Pos UN, kita di suruh download saja jadinya itu tapi belum jelas,” tandas pria yang aktif di gerakan pramuka ini.

Menghadapi kondisi ini, Adnan Jauhari yang juga Ketua Forum Komunikasi Kepala Sekolah Swasta ini hanya bisa

pasrah, apalagi di tambah klaimnya.

Meski demikian, pihaknya dengan kondisi para siswa yang menunjukkan stagnasi ber- tidak bisa memprediksi konkepanjangan atas proses bela- disi siswa. Menurutnya, jar mengajar yang mereka hada- sekarang belum tampak ada pi selama ini. Ia pun tidak bisa yang menonjol, padahal tahunmenjamin 12 siswanya yang tahun lalu, tiap angkatan seakan menghadapi UN bisa lu- lalu ada yang terbaik. ‘’Pokoknya sekarang ini aneh bin lus mudah meski saat ini ajaib, Kalau sekarang ini pihak sekolah diberikan kan mempergunakan kewenangan untuk menilai katagori. Menteri luluskan para sisbelum tegas, kalau wanya. dulu kelulusan mela“Di samping lui Ebta, tapi dana, di samping sekarang belum tegas. juga waktu kami Belum ada penkekurangan.

Tapi itu jelasan yang kondisi lengkap,’’ itu saja, sindirnya. tapi se(dys) belumn y a , siswasiswa kami berhas i l berhas i l saja,’’ H. Adnan Jauhari (Suara NTB/dok)

Budayakan Membaca Al Qur’an

USAID Tawarkan Beasiswa S2 bagi Masyarakat NTB Mataram (Suara NTB) United States Agency for International Development (USAID) atau Badan Bantuan Pembangunan Internasional Amerika menawarkan beasiswa bagi PNS dan masyarakat NTB yang ingin melanjutkan ke jenjang S2. Tawaran pihak USAID itu disampaikannya saat menghadap Gubernur NTB Dr. TGH. M. Zainul Majdi di ruang kerjanya, Selasa (3/3).

USAID melalui Deputy Chief of Party USAID Prestasi Scholarship Program, Ahmad Abdullah di hadapan Gubernur NTB menawarkan kerjasama kepada gubernur, tentang program beasiswa prestasi (Program to Extend Scholarship and Training to Achieve Sustainable Impacts) bagi PNS dan masyarakat NTB yang ingin melanjutkan pendidikan S2 di perguruan tinggi di Amerika Serikat.

Ahmad Abdullah menyebutkan, program beasiswa prestasi ini memiliki kaitan dengan bidang lingkungan hidup, pendidikan, kesehatan, politik dan demokrasi serta Economic Growth. Namun, untuk tahun ini beasiswa yang ditawarkan terlebih dahulu difokuskan pada bidang lingkungan hidup dan pendidikan.

“Ini adalah rencana kerjasama kami dengan pemerintah daerah NTB untuk beasiswa S2 dan training ke Amerika Serikat. 75 persen diutamakan untuk pegawai negeri sipil dan 25 persen sisanya untuk non

(Suara NTB/ist)

TERIMA - Gubernur NTB TGH. M. Zainul Majdi saat menerima perwakilan USAID di ruang kerjanya, Selasa (3/3).

Pihak USAID menawarkan program beasiswa S2 bagi PNS dan masyarakat NTB untuk belajar di Amerika Serikat.

PNS,” katanya.

Beasiswa prestasi, lanjut Ahmad, akan menyasar calon penerima beasiswa berkualitas, serta menunjukkan performa kepemimpinan terbaik yang datang dari sektor publik atau swasta, demi mendukung pembangunan di Indonesia khususnya di NTB. Bagi pelamar yang telah dinyatakan lulus beasiswa

prestasi, akan diberikan Pre-Departure Briefing yang mencakup tiga komponen utama yaitu pelatihan Bahasa Inggris maksimal selama 6 bulan (tergantung nilai TOEFL), pelatihan kepemimpinan dan pelatihan statistik.

Gubernur NTB TGH. M. Zainul Majdi, didampingi Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) NTB, Dr. Ir.

H. Rosiady Sayuti, M.Sc, memberikan apresiasi atas tawaran program beasiswa prestasi yang ditujukan untuk kalangan PNS dan masyarakat NTB. Gubernur mengakui, sumber daya manusia di NTB perlu terus dipertajam dan diasah kemampuannya, agar bisa menjadi pelayan publik yang berkompeten dan bisa memahami metode-

metode pelayanan publik yang sekarang sedang berkembang.

Ia pun menegaskan, akan membicarakan lebih lanjut tawaran kerjasama program Beasiswa Prestasi ini, khususnya dengan Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia, yang dalam waktu dekat diagendakan akan melakukan kunjungan kerja ke NTB. (ham)

MAN 1 dan MAN 2 Mataram Siap Laksanakan Kurikulum 2013

(Suara NTB/yon)

LATIHAN - Siswa-siswi TK Komala Bhayangkari saat mengikuti pelatihan polisi cilik di Halaman Mapolres Lotim, Selasa (3/3).

Jelang UN

Orang Tua Harus Awasi dan Kontrol Anak Mataram (Suara NTB) Tugas kontrol dan pengawasan terhadap para siswa tidak hanya menjadi tugas guru dan pihak sekolah secara umum.

Melainkan menjadi tugas bersama dengan orang tua dan masyarakat.

Salah satu kendalan pihak sekolah, ungkap Kepala SMA 45 Mataram H. Adnan Jauhari yakni keterbatasan waktu menjadi penyebab guru dan pihak sekolah tidak dapat sepenuhnya melakukan pengontrolan terhadap para siswa. Oleh sebab itu, dibutuhkan peran dari orang tua dan masyarakat dalam mengontrol anak-anak mereka di luar sekolah.

Orang tua dan masyarakat, ujarnya, tidak dapat begitu saja menyerahkan tugas-tugas pengontrolan kepada pihak sekolah. Alasannya, intensitas komunikasi antara pihak sekolah dan para siswa sebatas pada jam tertentu saja di lingkup sekolah. Sementara di luar itu, sudah harus menjadi tanggung jawab orang tua dan masyarakat. Apalagi menjelang Ujian Nasional (UN) saat ini, peran kontrol orang tua dan masyarakat sangat dibutuhkan.

“Saran ke orang tua, minta bantuan agar sama-sama memberikan pengawasan di rumahnya. Harus ada satu koordinasi yang bagus apakah sekolah swasta atau negeri namanya,” ujarnya.

Namun berbeda dari yang diharapkan, walaupun pihak sekolah telah melakukan koordinasi dengan roang tua, akan tetapi tidak semulus yang diharapkan.

“Orang tua siswa di sekolah kami rata-rata semua pekerja, buruh, dan lain sebagainya. Kalau dilakukan agak kesulitan, kalau diundang dia datang, tapi ya sampai itu saja,” terangnya.

Adnan pun berharap, agar para siswanya yang akan menghadapi UN mendapatkan pengawasan dan pengontrolan dari orang tua masyarakat guna mencegah agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan yang dapat menganggu pelaksanaan UN. “Mudahan-mudahan tidak ada yang nikah,” harapnya. (dys)

Mataram (Suara NTB) Dua Madrasah Aliyah Negeri (MAN) di Kota Mataram , yakni MAN 1 dan MAN 2 siap melaksanakan Kurikulum 2013 pada tahun ajaran baru 2015/2016.

Apalagi adanya penunjukan langsung dari Direktur Pendidikan Agama Islam Kementerian Agama Nomor 481 tahun 2015 tentang Implementasi Kurikulum 2013. Dua sekolah favorit di Kota Mataram ini dinilai cukup siap dalam melaksanakan Kurikulum 2013.

Kepala MAN 1 Mataram Drs. Muhammad Mohan, mengaku, pihaknya siap mengimplementasikan Kurikulum 2013 pada tahun ajaran baru mendatang.

Bentuk kesiapan pihaknya adalah dengan melengkapi berbagai sarana dan prasarana yang dibu-

tuhkan, seperti, sumber daya pengajar maupun anggaran penunjang lainnya. “Buku-buku agama sudah ada, kemampuan guru juga kami menilai sudah cukup. Cuma akan kami laksanakan pelatihan saja nantinya,” ungkapnya pada Suara NTB di ruang kerjanya, Selasa (3/3).

Hal senada disampaikan pihak MAN 2 Mataram. Wakil Kepala Bidang Kurikulum Drs. Lalu Syauki MS, MPd, mengaku, salah satu yang menjadi alasan ditunjuknya MAN 2 Mataram, karena merupakan sekolah model.

Selain itu, dari segi kesiapan baik itu sarana dan prasarana pihaknya juga menyatakan siap melaksanakannya.

“Dari segi perangkat pembelajaran, dokumen penilaian, tena-

ga guru pengajar, buku-buku untuk umum dan agama semuanya sudah ada. Cuma dananya masih belum cukup,” akunya.

Sementara Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kota Mataram ikut bertanggung jawab dalam pelaksanaan kurikulum 2013. Kepala Kantor Kemenag Kota Mataram Drs. H. Burhanul Islam, mengaku, sesuai surat perintah dari Direktur Pendidikan Agama Islam RI pada surat Nomor kw.19.4/1/PP/00/341/2015, madrasah yang sudah ditetapkan melaksanakan Kurikulum 2013 tetap melakukan pendampingan dan pembimbingan terkait pelaksanaan tersebut.

“Nanti akan kami tetap kami koordinasi dengan sekolah yang ditunjuk itu,” katanya. (rai)

Tidak Jadi Penentu Kelulusan

DKPM Ingatkan Siswa Harus Serius Hadapi UN Mataram (Suara NTB) merintah tersebut. Justru, kata Adnan, semangat Meski pemerintah telah memutuskan hasil atas kebijakan ini yaitu agar pendidikan dikembaliUjian Nasional (UN) bukan menjadi penenkan pada ruh yang sebenarnya. tu kelulusan, bukan berarti siswa peserta UN tahun ini, guru justru harus lebih serius, UN harus santai melainkan mereka harus karena meski diberikan kewenangan yang beserius menghadapi UN. Seperti diketahui, sar memutuskan kelulusan para siswa, tapi pemerintah melalui Badan Nasional Stanmereka harus menunjukkan sikap objektif dar Pendidikan (BNSP) Kementerian Kedalam memberikan penilaian. Oleh sebab budayaan dan Pendidikan memutuskan itu, tidak ada kata tidak serius menghadapi jika hasil UN hanya menjadi alat untuk UN meski kebijakan berubah. memetakan kondisi pendidikan dan menyBegitu juga dengan orang tua, Aderahkan proses kelulusan ke masingnan meminta agar orang tua masing sekolah. dapat tetap membimbing Ketua Dewan Pendidikan Kota dan mengawasi proses belaMataram (DPKM) H. Adnan jar anak-anak mereka dalam Muchsin menyebut kebijakan itu menghadapi UN. “Anaktidak boleh dijadikan sebagai alaanak harus sadar belajar san bagi para guru dan siswa unyang baik agar hasilnya tuk tidak serius menghadapi UN. maksimal. Sehingga mudah Pernyataan itu dilontarkan Admelanjutkan pendidikan ke nan menyusul adanya kekhawatjenjang yang lebih tinggi. Beiran beberapa pihak yang meligitu juga guru-guru kita hat siswa dan sekolah tidak seharus menilai hasil ujian rius menyongsong UN, karena dengan jujur dan objektif,” adanya kebijakan baru dari petandas Adnan. (dys) H. Adnan Muchsin (Suara NTB/dok)

(Suara NTB/rai)

SOSIALISASI - Ketua Prodi D3 Gizi Poltekes Mataram Susilo Wirawan, sedang menyampaikan materi sosialisasi pada siswa SDN 15 Ampenan, Selasa (3/3).

BKP Kota Mataram Sosialisasikan B2SA ke Sekolah Mataram (Suara NTB) Untuk melahirkan generasi yang sehat dan peduli terhadap perkembangan gizi, Badan Ketahanan Pangan (BKP) Kota Mataram sosialisasikan peningkatan mutu dan keamanan pangan sesuai dengan prinsip B2SA (Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman) ke sekolah. Selasa (3/3), sosialisasi dilakukan di SDN 15 Ampenan yang diikuti 50 siswa. Sosialisasi ini menghadirkan Ketua Prodi D3 Gizi Poltekes Mataram Susilo Wirawan, SKM, MPH, Kepala Seksi Konsumsi dan Keamanan Pangan BKP Kota Mataram Ir. Rusniadi.

Ketua Prodi D3 Gizi Poltekes Mataram Susilo Wirawan, menjelaskan, salah satu yang paling utama ditekankan yakni mengenalkan konsep baru pada sistem konsumsi pangan.

Menurutnya konsep lama seperti empat sehat lima sempurna sudah tidak berlaku lagi, sebabnya pada konsep lama tersebut salah satu pelengkap yang dikatakan lima sempurna dengan ditambahkan susu dinilainya belum tentu sehat. ‘’Jadi konsep baru dalam mengkonsumsi pangan dianjurkan sesuai dengan prinsip B2SA,’’ ujarnya.

Di sisi lain, ungkapnya,

masyarakat masih menggantung pada jenis bahan makanan hanya pada beras saja. Sementara masih banyak makanan pokok lain yang bisa memenuhi kebutuhan. Belum lagi, ujarnya, keracunan pada belakangan ini didominasi anak sekolah.

Hal senada disampaikan Kasi Konsumsi dan Keamanan Pangan BKP Kota Mataram Rusniadi. Menurutnya, sosialisasi tersebut sebagai bentuk kegiatan rutin Pemkot Mataram melalui KKP setiap tahunnya ke sejumlah sekolah di Kota Mataram.

Pada tahun ini, ujarnya, ada sepuluh SDN yang menjadi targetnya. Salah satunya, yakni SDN 15 Ampenan. Target pemerintah pada tingkatan konsumsi pangan di Kota Mataram sudah mencapai angka 95% sesuai konsumsi pola pangan harapan.

Kepala SDN 15 Ampenan Drs. Made Teken mengatakan, pihaknya sangat mengharapkan program dilakukan secara rutin, untuk lebih memaksimalkan, sebab anak-anak tidak cukup sekali saja dalam melakukan sosialisasi. ‘’Tidak cukup dengan sosialisasi, tapi perlu pembinaan tambahan di ruangan kelas,” pungkasnya. (rai)

Halaman 11

SUARA NTB Rabu, 4 Maret 2015

Mataram (Suara NTB) Sebanyak 14 atlet PPLP NTB telah dikembalikan ke kabupaten/kota masing-masing sejak bulan Januari lalu. Para atlet yang didegradasi itu kini sudah tergantikan dengan atlet baru.

KASI Pemuda dan Olahraga Dinas Dikpora NTB, H. Hamzan Wadi yang dikonfirmasi Suara NTB di Mataram, Selasa (3/3) kemarin mengatakan sebanyak 14 atlet yang didegradasi dari PPLP NTB awal tahun 2015 itu terdiri dari enam atlet pencak silat, enam dari atlet atletik dan satu dari voli indoor.

Keenam atlet pencak silat yang di degradasi itu adalah Arfatunissa, Ainun Samidah, Bahtiar Budi Ikhlas, Hari Usman, Nur Dina Ade Lamtari dan Rizky Amelia. Kemudian dari atletik Salman Al Farezy, Iwan Yulianto, Nesti Yulnaifa, Andriani dan Eriyani Wulandari, sementara dari Voli Indor Intan Maharani.

“Mereka sudah kita pulangkan ke kabupaten/kota masing-masing sejak keluar SK degradasi dan promosi atlet awal bulan Januari tahun 2015,” ucapnya.

Lanjutnya, posisi 14 atlet yang didegradasi itu digantikan oleh atlet-atlet pelajar terbaik se kabupaten/kota di NTB, yakni dari cabor pencak silat Roni Pasarani, Ahmad Adriaji, Yuriawan, Kurnia Sandi, Hasanudin dan M. Nizan.

Sementara enam atlet dari atletik yang didegradasi, digantikan oleh Suriadin, Raziman, Tengku Hari Kusnadi, Dindah, Lavifa Utami dan Eti Ariyati, selanjutnya dua atlet dari voli pantai yakni Titianto Toibah dan Diniati.

Menurut Hamzan, belasan atlet yang dipromosikan itu sudah masuk menjalani pemusatan latihan di PPLP NTB sejak awal Januari 2015. Program degradasi dan promosi atlet itu merupakan program Dinas Dikpora NTB dalam rangka mengevalusi prestasi atlet PPLP dan PPLM NTB setiap tahun.

Biasanya program degradasi dan promosi atlet akan dilakukan setiap dua kali dalam setahun, yakni di awal tahun dan di pertengahan tahun. Saat ini pihak Dikpra NTB selaku pengelola PPLP dan PPLM NTB telah membina 52 atlet PLLP dan 10 atlet PPLM. Mereka terdiri dari atlet cabor atletik, pencak silat, taekwondo, voli pasir dan voli indoor. (fan)

Juve Ditahan Imbang, Allegri Murka Roma Pelatih Juventus, Massimiliano Allegri mengaku sangat marah setelah Juventus dibobol oleh Roma yang hanya bermain dengan 10 orang.

Dengan kemenangan itu, selisih sembilan poin antara Juventus dengan Roma memang tak bergeser di puncak klasemen. Namun, yang membuat dada Allegri sesak, Bianconeri justru kebobolan saat Giallorossi bermain dengan 10 orang.

“Ini adalah langkah maju, tapi mempertimbangkan bagaimana laga berjalan kami seharusnya bisa lebih baik. Kami bermain buruk di 20 menit terakhir,” ujarnya pada Sky Sport Italia dan dikutip dari goal.com.

“Saya senang hingga menit 70, karena kami tak memberikan ruang pada Roma dan berkembang setelah jeda. Sekali kami memimpin, kami bermain enam atau tujuh menit dengan bagus, tapi berhenti begitu saja.”

“Kami meninggalkan lapangan dengan sangat marah setelah hasil imbang ini. Memang benar sembilan poin adalah jarak yang bagus, tapi kami harus mulai menang tandang lagi, karena kami tak mampu melakukannya dalam tiga laga,” tandasnya. (ant/bali post)

(Suara NTB/ist)

Massimiliano Allegri

Musim Masih Panjang untuk City London Gelandang Chelsea, Eden Hazard, tak sepakat jika dikatakan kans Manchester City untuk merebut pucuk pimpinan klasemen Liga Inggris telah punah. Ia yakin, City masih berbahaya dan musim masih panjang. Perebutan gelar juara Liga Inggris belumlah berakhir.

Seperti dikutip dari detiksport, City berada dalam kondisi yang sulit karena selisih dengan Chelsea masih lima poin setelah laga di Anfield akhir pekan lalu. Padahal, City sudah memainkan satu pertandingan lebih banyak karena The Blues sedang bertanding di final Piala Liga Inggris.

Kamis (5/3) dini hari nanti, kedua tim akan kembali meneruskan rivalitas dalam perebutan gelar juara. Sang juara bertahan akan menjamu Leicester City sementara Chelsea akan bertandang ke kandang West Ham United.

Dengan musim menyisakan sekitar 11 pertandingan lagi, Chelsea jelas dalam posisi yang lebih bagus ketimbang City dalam perburuan gelar juara. Jika saja mereka mampu memenangi satu laga

simpanan maka keunggulan akan bertambah jadi delapan poin.

Meski diuntungkan dengan kekalahan City itu, Hazard tak mau terlena karena apapun bisa terjadi hingga akhir musim nanti. Apalagi Citizens punya pengalaman bagus dalam mengejar ketertinggalan dan akhirnya jadi juara.

Dua trofi Premier League mereka pun diraih setelah sempat tertinggal lebih dari 10 angka dari Manchester United di musim 2011/2012 serta memangkas beda tujuh angka dari Liverpool musim lalu di pekan-pekan akhir.

“Saya tidak tahu soal itu.

Musim masih panjang. Perburuan gelar juara belum usai,” ujar Hazard di Soccernet.

“Manchester City punya pemain yang sangat bagus, mereka bermain sangat baik

dan ini akan jadi sebuah pertempuran hingga akhir. Jadi sangat penting untuk kami terus bermain baik, kami masih punya banyak pertandingan,” lanjut pemain asal Belgia itu.

“Dengan memenangi trofi ini (Piala Liga), kami bisa berkonsentrasi 100 persen di liga.

Bermain untuk Chelsea itu adalah untuk memenangi trofi.”

“Sebelum laga kami tidak merasa tertekan atau berpikir sedikit pun soal laga Liverpool-Man City. Tentu saja bagus untuk kepercayaan diri kami, ketika melihat hasil dan Liverpool yang menang,” tutupnya. (ant/bali post)

30 Tim Tampil di Turnamen Futsal Pelajar Mataram (Suara NTB) Tunament Futsal Tingkat Pelajar se-Pulau Lombok akan digelar di sport hall GOR 17 Desember Turide Mataram, 714 Maret mendatang. Sedikitnya 30 tim dari SMU Sederajat se-Pulau Lombok akan ambil bagian di event yang digelar Dinas Dinas Dikpora NTB itu.

Kabid Pemuda dan Olahraga Dinas Dikpora NTB, Anang Zulkarnain, yang dikonfirmasi Suara NTB di ruangan kerjanya, Selasa (3/ 3) kemarin mengatakan pertandingan futsal yang memperebut Piala Gubernur NTB itu akan melibatkan tim-tim futsal pelajar se Pulau Lombok. Selain memperebutkan Piala bergilir Gubernur NTB, mereka juga akan bersaing untuk memperoleh total hadiah uang pembinaan sebesar Rp 25 juta.

“Sudah 30 tim yang terdaftar, pertandingan kita rencanannya dibuka oleh Gubernur NTB, di sport hall GOR 17 Desember Turide Mataram,” ucapnya.

Dikatakan Anang, pertandingan futsal itu bakal berlangsung menarik karena pada acara pembukaan event itu nanti pihaknya menyuguhkan pertandingan eksebisi antara tim futsal Gubernur NTB melawan tim Futsal SIWO PWI Cabang NTB. Di samping itu, penampilan dance, freestyler futsal dan lomba mading tingkat SMA se Pulau Lombok akan menambah kemeriahan pembukaan event itu.

Menurut Anang, turnament futsal tingkat pelajar se Pulau Lombok itu bakal menjadi yang pertama kali dilaksanakan oleh pihak Dinas Dikpora NTB, sekaligus diharap-

kan menjadi event tahunan pihak Dinas Dikpora NTB dalam rangka meningkatkan pembinaan atlet olahraga futsal di tingkat remaja.

Pihak panitia pertandingan kata Anang telah melakukan road show di sejumlah SMU se Pulau Lombok untuk mensosialisasikan pelasanaan event itu. Road show itu melibatkan pihak sponsor swasta dan KONI NTB. Sebagai bentuk kesiapan panitia melaksanaan event itu, Selasa (3/3) kemarin pihak Dinas Dikpora NTB melakukan rapat teknis yang melibatkan perangkat pertandingan.

Rapat teknis itu memutuskan jadwal pertandingan akan dilaksanakan di sport hall GOR 17 desember Turide Mataram, 7 Maret mendatang, dengan melibatkan sebanyak 30 tim. (fan)

Adam Johnson Ditangkap Polisi London Pemain timnas Inggris dan Sunderland Adam Johnson ditangkap kepolisian kota Durham terkait tuduhan berhubungan dengan gadis di bawah umur.

Penyerang sayap Sunderland tersebut telah diinterogasi di kantor polisi,

sebelumnya Johnson ditangkap di rumahnya menggunakan tiga sedan tanpa tanda polisi dan sebuah mobil van pada Senin pagi (2/3).

Mantan pemain Middlesbrough dan Manchester City yang sudah 12 kali memperkuat timnas Inggris masih berada di tahanan hingga Senin sore, namun baru-baru ini dibebaskan dengan jaminan.

“Seorang pria berusia 27 tahun ditangkap hari ini atas tuduhan aktivitas seksual dengan gadis di bawah 16 tahun telah dibebaskan dengan jaminan. Polisi menunggu hasil investigasi yang sedang berlangsung,” kata juru bicara kepolisian dikutip dari Telegraph, Selasa.

Petugas juga mengklaim mendapatkan pistol di rumah Johnson kendati senjata api itu memiliki surat yang sah. Perbuatan Johnson itu menyebabkan Sunderlan mencoret namanya dari daftar pemain yang akan ber-

(Suara NTB/ist)

Adam Johnson

main melawan Hull City pada Rabu dini hari (4/3) waktu Indonesia.

“Sunderland mengkonfirmasi bahwa Adam Johnson telah ditangguhkan oleh klub, sambil menunggu hasil penyelidikan polisi,” tulis pengumuman resmi Sunderland.

Selain itu, pelatih Inggris Roy Hodgson kemungkinan akan mencoret nama Johnson dalam skuadnya untuk laga persahabatan melawan Lithuania dan Italia pada akhir Maret ini. (ant/bali post)

(Suara NTB/ist)

14 Atlet Didegradasi dari PPLP NTB

Eden Hazard

Lin Dan Masih Terbaik Dunia Birmingham Kembalinya Lin Dan ke AllEngland Terbuka untuk pertama kali dalam tiga tahun terakhir pada Rabu esok semestinya menunjukkan bahwa masih menjadi pemain terbaik di dunia kendati dia jarang tampil belakangan ini.

Dalam prosesnya, juara Olimpiade dari Tiongkok itu bisa membantu turnamen berumur 116 tahun nan terkenal itu dalam mengklarifikasi gambaran buram di puncak pertandingan nomor tunggal putra pada saat ketika periode kualifikasi Olimpiade mendatang tinggal beberapa pekan.

Oleh karena itu, kata Peter Gade, mantan pebulutangkis nomor satu dunia dan orang Eropa terakhir yang memenangkan tunggal putra AllEngland, menegaskan bahwa bulu tangkis perlu masa stabilitas yang bisa diciptakan Lin Dan dan All-England tahun ini.

“Belakangan ini ada transformasi yang paling aneh,” kata pebulutangkis Denmark yang pensiun pada Olimpiade 2012 setelah selama lebih dari satu setengah dekade berada di puncak.

“Ada sebuah kelompok besar berisi sekitar 12 atau 13 pemain yang saling mengalahkan, namun semoga kita akan menyaksikan gambaran yang lebih jelas sebelum Olimpiade. Turnamen itu memerlukan hal tersebut.”

Gade yakin, kendati Lin Dan sudah berusia 31 tahun, dia tetap cukup bagus untuk menjuarai Olimpiade 2016.

Menurut Gade, pemain Tiongkok itu mampu menjuarai All-England kali ini kendati hanya berperingkat lima.

“Saya tak melihat perubahan besar jika dia tengah berada pada performa puncak,” kata Gade. “Dia masih pemain terbaik. Dia telah menunjukkan hal itu pada beberapa kesempatan. Andai pun ada pertanyaan, maka itu adalah apakah dia ingin bermain.

“Ini juga adalah periode aneh untuk dia. Dari luar kita tak bisa mengetahui apa alasan dia tidak bermain,” kata Gade menunjuk jarang tampilnya Lin pada berbagai turnamen sejak berubah pendirian mengenai pensiun setelah

Lin Dan

(Suara NTB/ist)

Olimpiade London.

Peluang Lin pekan ini mungkin lebih besar karena Lee Chong Wei, sang juara bertahan All-England, tak bisa mempertahankan gelarnya sampai tuduhan doping kepadanya terdengar.

Penundaan ini menyakitkan, kata Gade. “Kita perlu bergerak cepat mengatasi masalah, dengan cara apa pun kita melakukannya. Mustahil mengatakan apakah yang sudah terjadi itu benar atau salah, namun kitab perlu keputusan.”

Sejak absennya Lee dari tour ini, Chen Long, juara dunia dari Tiongkok, telah menjadi pemain nomor satu dunia, kendati Gade tidak menafikan sesama Denmark pekan ini boleh jadi mengikuti jejaknya menjuarai All-England dalam 16 tahun terakhir.

“Jan (Jorgensen) adalah yang paling dekat,” kata Gade menunjuk unggulan kedua yang sama-sama dari Denmark.

“Tapi ada sebuah kelompok besar yang di dalamnya termasuk Jan, dan dia harus menunjukkan bahwa dia bisa stabil pada level tertinggi ini,” sambung dia seperti dikutip AFP. (ant/bali post)

Laga Perdana Semen Padang Lawan Persib Padang Semen Padang FC akan melakoni laga perdananya pada Indonesia Super League (ISL) 2015 melawan Persib Bandung di Stadion Si Jalak Harupat, Jawa Barat, 4 April.

Pertandingan 4 April itu merupakan jadwal terbaru yang dikeluarkan PT Liga Indonesia setelah penundaan kickoff, kata Direktur Teknik PT Kabau Sirah Semen Padang, Asdian, di Padang, Selasa.

Menurut Asdian, sebelumnya tim Semen Padang FC dalam jadwal lama akan berhadapan dengan Baritom Putra, namun dirubah lagi untuk menyesuaikan pertandingan di kompetisi AFC. Asdian mengatakan, meskipun terjadi perubahan terhadap laga perdana yang akan dijalani Semen Padang, namun hal itu tidak akan

(ant/bali post)

Asdian mempengaruhi persiapan dan mental pemain.

Dia mengatakan, menghadapi Persib Bandung di kandangnya memang bukan hal yang mudah, selain faktor pendukung tim, kedua tim samasama akan menjalani laga perdana. “Ini tentunya akan mempengaruhi jalannya

pertandingan,” katanya.

Ia menilai, secara umum persiapan tim yang dilatih Nil Maizar itu, sudah mencapai final, meskipun terjadi pengunduran jadwal kick off kompetisi, namun tidak mempengaruhi persiapan tim. Ia mengungkapkan, manajemen sudah merencanakan akan mengagendakan beberapa pertandingan uji coba sebelum pertandingan melawan Persib Bandung. “Kita sudah siapkan minimal dua pertandingan uji coba,” kata Asdian.

Pelatih tim Semen Padang Nil Maizar menambahkan, siapapun lawan yang akan dihadapi pada pertandingan pertama kompetisi ISL timnya sudah siap. “Persiapan tim untuk laga perdana memang ditujukan untuk menjalani partai tandang, kita sudah siap,” katanya. (ant/bali post)

SUARA NTB

Rabu, 4 Maret 2015

Halaman 12

AS-SALAM

Arabian Restoran

Menyediakan aneka hidangan & melayani pesanan nasi kotak, snack box dan menerima rantangan

Menyediakan: Masakan Khas Timur Tengah: *Nasi Kabuli Kambing/Ayam *Nasi Kasbah/Tomat *Nasi Baryani *Nasi Mandy *Sate Kambing

*Gulai Kambing *Darcah *Malby *Roti Tamis/Darcah

JL. Saleh Sungkar No. 70A Ruko Ampenan (Jalur Senggigi)

Telp.622619, Hp.0818540790

OTOMOTIF

RUMAH MAKAN ARFATURINDO

TOUR & TRAVEL

Melayani :

TIKET PESAWAT, RENT CAR/100.000 Antar Jemput Bandara/50.000 Paket Tour

Hub : RAMDANI HP.085878805714 atau 087739518019

BTN GRIYA PERMATA Blok H No.2 Sekarbela Mataram Email : staywithus22@gmail.com

RADIO

OTOMOTIF

SUARA NTB

Rabu, 4 Maret 2015

RUPA - RUPA

Halaman 13

RUPA - RUPA

gin Belajar n i P ANIMASI ?

SETIAP MINGGU PAGI - SORE DI TAMAN MAYURA

HUBUNGI :

081917002381

COUNTER PAINT ART GALLERY MINIMALIS LUNA MAYA EKAGITT

SALES

RUPA - RUPA

KOMPUTER

RUPA - RUPA

OPINI

SUARA NTB Rabu, 4 Maret 2015

Halaman Halaman 14 14

Narasi Kegalauan Publik Angkutan Pelajar Perlu Sosialisasi RENCANA Dishubkominfo (Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika) Kota Mataram menjadikan angkot (angkutan kota) menjadi angkutan khusus pelajar, nampaknya memang perlu dicoba. Kalau dilihat dari hajatannya, moda angkutan khusus pelajar, cukup positif. Apalagi yang dijadikan angkutan pelajar itu adalah angkot yang nasibnya kini makin terseok.

Jika kebijakan ini diberlakukan, tentu akan banyak efek dominonya. Pertama, pelajar tak lagi harus membawa kendaraan sendiri ke sekolah. Selama ini, tidak sedikit pelajar membawa sepeda motor bahkan mobil ke sekolah untuk pelajar SMA. Kedua, moda angkutan pelajar ini akan mampu mengurai kemacetan terutama pada jam-jam pulang sekolah.

Sebab kemacetan yang kerap terjadi pada jam pulang sekolah karena banyaknya kendaraan penjemput siswa yang parkir di depan sekolah masing-masing.

Kemacetan pada jam pulang sekolah sulit dihindari mengingat adanya ketidaksesuaian antara jumlah kendaraan yang parkir di badan jalan dengan lebar jalan tersebut. Apalagi ratarata jalan di Mataram satu jalur seperti Jalan Pendidikan, Jalan Pejanggik dan Jalan Pemuda. Yang ketiga tentu, kebijakan ini akan ‘’menyelamatkan’’ angkot dari ancaman kematian. Tidak dipungkiri, beberapa tahun belakangan ini, pengusaha angkot sering mengeluhkan minimnya pendapatan.

Bahkan, antara pengeluaran dengan pendapatan dari bisnis angkot dipandang tidak sebanding. Pengusaha angkot tidak jarang merugi akibat mahalnya harga onderdil. Sehingga, kalau Dishubkominfo memang serius menjadikan angkot sebagai angkutan pelajar, ini akan menjadi angin segar bagi pengusaha angkot. Namun demikian, menjadikan angkot sebagai angkutan pelajar, tidak semudah yang dibayangkan.

Banyak hal yang perlu dipertimbangkan. Seperti kesanggupan orang tua siswa. Karena bagi pelajar yang telah dibelikan kendaraan oleh orang tuanya, kalau harus menggunakan angkutan pelajar itu, tentu akan mengeluarkan biaya lagi.

Sebab, kendaraan yang dibelikan untuk anaknya dihajatkan untuk menghemat uang transport. Selain itu, perlu dipikirkan pula sasaran angkutan pelajar ini apakah untuk siswa pada jenjang pendidikan tertentu ataukah semua siswa.

Kalau misalnya siswa SD juga diharuskan menggunakan angkutan pelajar, bukan tidak mungkin orang tuanya akan khawatir. Kemudian, kalau angkot menjadi angkutan pelajar, bagaimana dengan masyarakat umum yang tidak memiliki kendaraan pribadi yang mungkin masih membutuhkan angkutan umum. Kalau faktor-faktor ini sudah dipikirkan solusinya, tidak ada persoalan jika rencana menjadikan angkot sebagai angkutan pelajar segera terwujud.

Hendaknya antara rencana dengan penerapannya tidak terlalu lama. Rencana ini, jika pasti akan diberlakukan, tentu membutuhkan sosialisasi kepada masyarakat luas. Tidak hanya itu, sopir angkot harus diberikan pembinaan agar tak ugalugalan dalam mengendarai angkutan tersebut. Angkot harus mempu memberikan rasa aman dan nyaman kepada para penumpang nantinya yang notabene para pelajar. (*)

ENOMENA kegelisahan selalu muncul dalam setiap peristiwa dari berbagai aspek dinamik dalam kehidupan masyarakat yang di dalamnya mengandung ketidakpastian akan berbagai hal. Saat ini, di permulaan tahun 2015 pemerintahan Jokowi-JK, bangsa kita diperhadapkan ujian serius.

Urusan sengit, nan pelik. Yang paling disoroti publik dan masih jadi ingatan kolektif publik yakni kisruh para elite di dua lembaga penegak hukum: KPK-Polri. Apa yang menimpa dua intitusi, yang baru-baru nampak jeda, sempat mengaduk-aduk emosi publik.

Titik awal bermula saat Presiden Jokowi, mengusulkan satu nama sebagai calon tunggal Kapolri. Secara politis, masuknya nama tersebut menjadi the hero di tubuh kepolisian tak bisa dilepaskan begitu saja dari PDIP. Salah satu partai penyokong Jokowi hingga perjalanannya melenggang ke RI 1 mulus. Ialah nama yang diajukan tersebut eksajudan Megawati saat menjadi Presiden: Budi Gunawan (BG).

Tak lama pascapengusulan ter-publish, BG menjadi tersangka KPK. Penetapan BG menjadi tersangka tersebut mengharuskan ia berhadapan dengan hukum. Meski menyandang status tersangka, BG melewati fase aman dalam fit and proper test di dewan. DPR begitu cepat bekerja lantas sepakat BG layak jadi Kapolri. Lebih menggembirakan lagi, status yang disandang BG tak terbukti di pengadilan dalam siding dengan hakim Sarpin.

Membaca dua peristiwa ini, jauh dari perkiraan publik, ternyata BG begitu saja lolos dalam fit and proper test. Putusan hakim yang tidak mengesahkan status BG menjadi tersangka telah membuat situasi kian runyam.

Apa yang tengah menimpa KPK-Polri itu, seperti mengulang kembali konflik Cicak versus Buaya. Ekses yang ditimbulkan dari masalah itu menguatkan opini publik akan ketidakpercayaannya lagi terhadap pemimpin.

Dalam keadaan demikian, maka bangsa, seperti tengah dihempas badai psikis massal. Badai psikis massal membuahkan rasa kecewa amat dalam. Luka tak hanya dirasakan masyarakat, namun bangsa; merasakan apa yang tengah dirasakan publik.

Badai “psikis massal” ini menghentakkan kesenyapan publik.

Merambah hingga ke daerahdaerah terpencil. Ke sudut ganggang di perkampungan. Tak terkecuali di kota-kota besar.

Dari hari ke hari keadaan menjadi semakin tegang. Perhatian publik lebih banyak tersita ke pentas “panggung” konflik yang begitu sengit. Seteru pe-

Oleh:

Masyhur Pengelola Yayasan Miftahussalam

lik semakin menjadi-jadi. Tidak mengherankan, demonstrasi dan anarkisme terjadi di hampir penjuru nusantara. Hal ini jelas merupakan ekspresi, juga sugesti yang hanya bisa diejawantahkan publik atas keresahannya melihat apa yang terjadi. Sementara kicauan, hujatan serta cemoohan “kotor” antar kelompok di sosial media, bisa dipastikan kian menunjukan miskinnya ahlak dan perilaku kelompok tidak bertanggung jawab.

Jelas tak layak untuk dicontoh generasi penerus bangsa. Jika demikian fakta yang terjadi, merefleksikan kegagalan demi kegagalan yang terjadi dalam berbagai bidang kehidupan di masa yang akan datang.

Ramai-ramai Pra-Peradilan Meski BG bebas dari status tersangka, nampaknya harapan menjadi Kapolri pupus di tengah jalan. Isyarat menunjukkan Badroedin Haiti (BH), bakal mengganti posisi yang semula akan diduduki BG. Bisa ditarik kesimpulan walaupun BG gagal menjadi Kapolri, namun reputasinya sebagai calon Kapolri tidak terlalu buruk karena status tersangka lenyap dalam waktu seminggu.

Kita telah, sedang dan barangkali akan terus menyaksikan KPK terus digonjang-ganjing sebagian pihak. Mulai dari ketua, wakil dan entah siapa lagi, diseret satu persatu untuk diadukan ke meja hijau. Kekhawatiran ini kian bertambah seiring dimenangkannya BG dalam praperadilan. Pasalnya, jejak “suksesnya” BG ke pra-peradilan diikuti sekelompok tersangka lain seperti Bathoegana, SDA. Yang lainnya juga tampak siap mengadukan KPK ke pra-peradilan.

Keadaan demikian, terus menimbulkan keprihatinan publik.

Sebab, dalam benak publik tertanam bahwa ketika KPK masih tengah eksis, sebagian pejabat masih korup, apalagi setelah KPK tak ada. Yang jelas, korupsi akan melumpuhkan negeri ini.

Masih juga datang berkali-kali ujian dan masalah serius silih berganti yang merisaukan publik.

Setelah KPK-Polri berikut tersangka korupsi, kini pro-kontra eksekusi mati pengedar Narkoba. Jokowi yang sebelumnya telah memutuskan eksekusi mati terpidana narkoba, berikut ancaman eksekusi mati dua terpidana warga Australia “Bali Nine” semakin menambah kegalauan publik. Ini menyusul, sikap protes pemeritah Australia terhadap proses hukum yang diterapkan di Indonesia atas keterlibatan warganya dalam kasus

narkoba. Akan terganggunya hubungan baik kedua negara Indonesia-Australia selama ini yang diyakini berdampak besar bagi Indonesia di mata dunia internasional.

Beras di Lumbung Pangan Instabilitas harga bahan pokok saat ini begitu dirasakan publik, utama sekali di NTB. Padahal NTB adalah ikon pangan nasional. Ironis. Menyandang status lumbung pangan, sementara kenyataan berbanding 100 derajat; seperti pelaku yang terbukti salah namun mengelak. Benar kata, Tajuk harian ini (2/3); “Jika sebagai daerah surplus beras, seharusnya kita tidak membeli beras dengan harga semahal ini. Alasan, stok, kurang masuk di akal. Namun stok melimpah dan di beberapa tempat panen”.

Kenyataan di atas, jelas membingungkan masyarakat. Semestinya, pemerintah menjadikan ini pelajaran berharga. Usaha pemerintah dalam mensejahterakan masyarakat yang salah satunya untuk memenuhi kebutuhan pokok nampaknya berjalan setengah hati untuk cenderung tidak mengklaim kegagalannya dalam mengatasi masalah terkait.

Diakui, pemerintah sudah melakukan berbagai upaya untuk menelusuri akar persoalan yang sedang meresahkan publik NTB: masalah beras. Berbagai pernyataan juga telah diungkapkan sejumlah pihak terkait terkait masalah, untuk membuat “reda” situasi.

Demikian kenyataan yang terjadi. Memang, dalam kehidupan sosial bermasyarakat, terlalu banyak “kadang” kenyataan yang sulit untuk diterima. Atau juga tidak kita terima. Pentingnya unsur kepercayaan (trust) harus terus diupayakan tumbuh untuk terus dapat menjalin komunikasi antar pemerintah dengan masyarakat. Masyarakat berharap pemerintah terus memegang kepercayaan yang telah diamanahkan masyarakat. Gubernur/pihak berwenang juga harus bertindak tegas terhadap bawahannya yang tidak bisa memelihara kepercayaan terhadap jabatan yang telah diberikan.

Sebab ada isu, bahwa oknum tertentu sengaja memanfaatkan situasi untuk mengeruk keuntungan.

Fenomena Begal Kasus begal yang marak terjadi menimbulkan masalah sosial.

Kriminalitas semacam pembegalan dan aksi keji lainnya, jelas mengancam harmoni kehidupan masyarakat. Sudah banyak saudara dan kerabat yang menjadi

korban dari aksi pembegal.

Efek domino yang terjadi akibat ulah para pembegal adalah ancaman fisik dan kerugian materi. Tidak sedikit korban yang dibunuh setelah harta miliknya dirampas. Yang lainnya mengalami luka dan trauma psikis dari perilaku jahat para begal. Di mana para aparat: pelindung masyarakat…? Aparat penegak hukum punya tugas dan tanggung jawab untuk terus memberikan kenyamanan dan kedamaian bagi warga masyarakat.

Amat disayangkan juga para begal banyak dilakoni pelajar.

Dalam konteks ini, dunia pendidikan mendapat hantaman keras.

Apa yang dilakukan institusi pendidikan selama ini…? Institusi pendidikan dan yang terkait di dalamnya, tentu harus mengevaluasi diri dan berbenah. Pendidik yang selama ini hanya sebatas memberikan suapan materi kepada siswanya harus mampu merubah paradigma lama tersebut. Syarat mutlak kelulusan bagi siswa/siswi tidak hanya lulus secara akademik, namun juga perlu memperhatikan aspek lain yang tidak kalah pentingnya: lulus ahlak dan perilaku. *** Kita pun tak akan tahu akan datang lagikah berbagai masalah-masalah yang akan menimpa rakyat dan bangsa.

Yang pasti, fenomena konflik KPK-Polri, eksekusi mati kasus narkoba, melambungnya harga berbagai kebutuhan hidup sehari-hari, termasuk kisruh sejumlah partai dengan internal pengurusnya telah menyisakan rasa getir dan memicu munculnya keresahan dalam hati. Semoga kita kuat menghadapi semua itu.

Waspadai kenaikan harga BBM dan elpiji Sembako pasti ikut melambung

*** Kunjungan wisatawan ke NTB menurun Promosi gencar belum berdampak

***

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Hari Aryanti, Akhmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Sahmad Darmi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi, Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur: Rusliadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami. Dompu : Nasrullah. Bima : M.Yusrin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaluddin, Wahyu W. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 15.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 20.000/mmk. Display F/C : Rp 25.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 15.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 10.000/mmk.

Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 450.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 250.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 75.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 80.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 4.500. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT Bali Post.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

RAGAM

SUARA NTB Rabu, 4 Maret 2015

Kesehatan Reproduksi Remaja Putri

Pimpinan Golkar Diminta Rembuk Dari Hal. 1 Dengan perkembangan ini, Chris juga menegaskan bahwa pihaknya akan segera melakukan pertemuan untuk menindaklanjutinya. Kepada para pimpinan Partai Golkar di NTB, ia menyarankan agar dilakukan koordinasi sebelum mereka kemudian bersamasama berkoordinasi dengan DPP Golkar.

Seperti diketahui, sebelumnya telah ada dua versi kepemimpinan Golkar di NTB karena kubu Agung Laksono pada 21 Januari 2015 lalu telah mengeluarkan SK Plt. yang diberikan kepada H. Mesir Suryadi untuk memimpin Golkar di NTB. Sementara, kubu Aburizal Bakrie masih mempertahankan kepengurusan Golkar NTB di bawah kepemimpinan Dr. H. Zaini Arony, M.Pd. Menanggapi hal ini, menurut Chris, Mesir Suryadi juga sebaiknya segera bertemu dengan pucuk Pimpinan Golkar NTB lainnya, yaitu Zaini Arony

dan Muh. Amin. Ia menegaskan, hal itu dibutuhkan untuk menyatukan kembali kepemimpinan Golkar NTB yang sempat tercerai berai, di mana mayoritas Pimpinan DPD Golkar NTB maupun kabupaten/kota sempat berkiblat pada kubu yang akhirnya kalah di Mahkamah Partai.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPD Golkar NTB, Hj. Baiq Isvie Rupaeda, SH, MH menegaskan pihaknya akan menunggu sikap Ketua Umum Aburizal Bakrie terhadap keputusan Mahkamah Partai. “Kita taat pada asas. Kita menunggu hasil Mahkamah Partai, lalu bagaimana sikap ARB, itu yang akan kita ikuti. Dalam hal ini, sesuai keputusan Menkum HAM, yang mengakui sementara ini Munas di Riau yang diketauai ARB. Sehingga NTB tentu mengikuti keputusan partai,’’ ujarnya saat dikonfirmasi beberapa hari lalu. (aan)

Kejaksaan Belum Cek Jalur ’’Trekking’’ Rinjani Dari Hal. 1 Untuk cek ke jalur trekking Rinjani, pihaknya harus memastikan tim yang menangani kasus dalam keadaan fit, serta cuaca bagus. Apalagi yang harus diperiksa, sesuai laporan, mulai dari Sembalun Lawang, Lombok Timur, menuju ke Danau Segara Anak dan jalur kedua yang dilaporkan, dari Senaru Kabupaten Lombok Utara ke Danau Segara Anak. ‘’Tapi bukan berarti kendala ini sebagai penghalang.

Tadi Pak Kajati sudah menyampaikan, secepatnya akan ditindaklanjuti laporan ini,’’ terang Sutapa. Bahkan terkait rencana cek fisik, sudah dipastikannya akan dilakukan. Bahkan target, kasus ini sudah ada kejelasan paling lambat dua minggu. ‘’Pak Kajati sudah komit, dua minggu harus ada kejelasan kasus ini,’’ terangnya.

Sementara Ihsan Ramdani selaku pelapor, mengaku tetap berharap laporannya itu

ditindaklanjuti segera. ‘’Tidak harus dalam dua minggu. Dalam tiga minggu sekalipun, kami siap menunggu, asal ditindaklanjuti,’’ kata Ramdani kepada wartawan.

Laporannya itu terkait pengerjaan proyek dari Sembalun Lawang, Lombok Timur senilai Rp 1,5 miliar. Item kedua yang dilaporkan, jalur trekking Senaru KLU ke Danau Segara Anak senilai Rp 1 miliar. Secara fisik proyeknya sesuai nomenklatur dalam bentuk rabat jalan, dengan pengerasan beton. Dua item proyek itu bersumber dari APBN tahun 2013, melalui program Pengembangan Destinasi pada Dinas Pariwisata NTB Bidang Destinasi. Selain soal jalan raya, termasuk dalam laporannya, 10 buah gardu dari Sembalun Lawang ke Rinjani yang juga diduga bermasalah. (ars)

Amankan Komoditas Dasar Dari Hal. 1 Komoditas dasar yang dibutuhkan masyarakat itu seperti stabiliasi harga beras, pupuk subsidi dan elpiji 3 Kg. ‘’Termasuk di dalamnya operasi gabungan yang kita sepakati dilaksanakan oleh unsur dari Pemda, Kepolisian dan TNI untuk mengamankan program nasional yang dilaksanakan di NTB khususnya terkait dengan komoditas dasar yang diperlukan masyarakat,’’ kata Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi di Kantor Gubernur, kemarin.

Dikatakan, telah dilakukan rapat koordinasi Forum Kominda NTB pada Senin (2/3).

Dalam rapat koordinasi Forum Kominda NTB itu disepakati sejumlah hal yang harus ditindaklanjuti antara Pemda dan perangkat vertikal yang ada di NTB seperti Kepolisian, TNI, Kejaksaan dan Pengadilan. ‘’TNI, Polri, Kejaksaan, Pengadilan dan semua yang bertugas di NTB. Satu dari empat hal yang telah disepakati untuk kita tindaklanjuti ad-

alah mengamankan program-program nasional yang dilaksanakan di NTB. Termasuk di situ misalnya pupuk bersubsidi, elpiji 3 kg, stabilisasi harga beras,’’ sebutnya.

Terkait dengan melambungnya harga beras di daerah ini, Gubernur mengatakan masih dalam batas kewajaran. Meskipun demikian, pihaknya sudah mendapatkan konfirmasi dari Bulog NTB siap melakukan operasi pasar kapanpun dibutuhkan. Ia melihat, kenaikan harga beras ini tentu sedikit tidak akan menambah penghasilan petani yang sudah mulai panen.

“Tapi kalau naiknya tidak wajar, apalagi dalam masa-masa yang sebenarnya tidak ada kenaikan seperti ini, tentu pemerintah harus waspada. Dan mencermati apakah ada faktor-faktor eksternal. Mungkin bisa ada mafia beras. (Karena) Indonesia ini banyak mafianya,”ujarnya. (nas)

Proses Penjabat Bupati/Walikota Dari Hal. 1 ‘’Mengenai Plt atau Penjabat Kepala Daerah itu kewenangan Pak Gubernur. Pak Gubernur mengatakan nanti bulan Juli baru proses,’’ kata Asisten I Tata Praja dan Aparatur Setda NTB, Dr. Abdul Hakim, MM ketika dikonfirmasi di Kantor Gubernur, Selasa (3/3) siang.

Hakim mengatakan, terkait dengan penunjukan Penjabat Bupati/Walikota itu sepenuhnya merupakan kewenangan Gubernur. Berdasarkan ketentuan, seorang Penjabat Bupati/Walikota adalah pejabat eselon II A. Dalam pelaksanaan Pilkada serentak di NTB pada Desember mendatang, tujuh kabupaten/ kota akan melaksanakan pesta demokrasi lima tahunan tersebut.

Sebelumnya, ada enam kabupaten/kota yang akan melaksanakan Pilkada serentak. Namun, setelah adanya kepastian waktu pelaksanaan, Kabupaten Sumbawa yang masa jabatan Bupati/ Wakil Bupati berakhir pada Januari 2016, pelaksanaan Pilkada bisa dilaksanakan serentak dengan enam kabupaten/kota lainnya.

Tujuh daerah yang akan melaksanakan Pilkada serentak pada Desember mendatang adalah Kota Mataram, Lombok Utara, Lombok Tengah, Sumbawa Barat, Kabupaten Sumbawa, Dompu dan

Kabupaten Bima. Dimana, masa jabatan masing-masing kepala daerah yang akan melaksanakan pesta demokrasi lima tahunan itu, untuk Lombok Utara pada 2 Agustus. Kabupaten Bima 9 Agustus, Kota Mataram 10 Agustus, Sumbawa Barat 11 Agustus.

Dompu 18 Oktober, Lombok Tengah 27 November dan Sumbawa pada Januari 2016. ‘’Karena Sumbawa itu Januari berakhirnya masa jabatan Bupati/Wakil Bupati Sumbawa. Tetapi mungkin bisa belakangan penunjukan penjabat bupatinya,’’ terang Hakim.

Dengan adanya kepastian pelaksanaan Pilkada tahun 2015 ini, maka tujuh pemda kabupaten/kota di NTB harus menjamin anggaran Pilkada. Jika dalam APBD murni 2015 anggaran Pilkada masih kurang, maka harus dianggarkan pada APBD Perubahan 2015.

Sebagaimana diketahui, kabupaten/kota yang sudah siap melaksanakan Pilkada tahun ini adalah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) yang telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 7 miliar, Dompu Rp 18 miliar, Kabupaten Bima Rp 18 miliar, Lombok Utara Rp 12 miliar, Kota Mataram Rp 18 miliar dan Lombok Tengah Rp 28 miliar. (nas)

Halaman 15

Oleh dr. Sawitri Ellena Juniarti EMAJA pada umumnya didefenisikan sebagai orang-orang yang mengalami masa peralihan dari masa kanak-kanak ke masa dewasa. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), remaja (adolescence) adalah mereka yang berusia 1019 tahun. Sementara dalam terminologi lain PBB menyebutkan anak muda (youth) untuk mereka yang berusia 15-24 tahun. Ini kemudian disatukan dalam sebuah terminologi kaum muda (young people) yang mencakup 10-24 tahun. Sementara itu dalam program BKKBN disebutkan bahwa remaja adalah mereka yang berusia antara 10-24 tahun.

Remaja 15–24 tahun di Indonesia berdasarkan SP 2010 berjumlah 40,75 juta dari seluruh penduduk yang berjumlah 237,6 juta jiwa. Sementara jumlah penduduk 10 – 14 tahun berjumlah 22,7 juta. Menurut data Susenas 2009 menujukkan remaja usia 15 – 19 tahun yang berstatus kawin sebesar 3 persen (wanita 5,4 persen dan pria 0,6 persen), sedangkan remaja usia 20 – 24 tahun sebesar 16,8 persen (wanita 25,2 persen dan pria 8,6 persen). Sementara itu pengetahuan remaja terhadap kesehatan reproduksi masih sangat rendah. Pengetahuan remaja terhadap ciri akil baligh saja masih terbatas pada perubahan fisik. Ciri non fisik seperti menstruasi dan mimpi basah belum banyak diketahui, terutama remaja laki-laki. Perubahan-perubahan yang terjadi pada saat seorang anak memasuki usia remaja antara lain dapat dilihat dari 3 dimensi yaitu dimensi biologis,

dimensi kognitif dan dimensi sosial. Dimensi Biologis yaitu Pada saat seorang anak memasuki masa pubertas yang ditandai dengan menstruasi pertama pada remaja putri atau pun mimpi basah pada remaja putra, secara biologis dia mengalami perubahan yang sangat besar. Pubertas menjadikan seorang anak memiliki kemampuan untuk berreproduksi. Dimensi Kognitif, Perkembaangan remaja dalam pandangan Jean Piaget (2007) (seorang ahli perkembangan kognitif) merupakan periode terakhir dan tertinggi dalam tahap pertumbuhan operasi formal (period of formal operations).

Pada periode ini, idealnya para remaja sudah memiliki pola pikir sendiri dalam usaha memecahkan masalah-masalah yang kompleks dan abstrak. Kemampuan berpikir para remaja berkembang sedemikian rupa sehingga mereka dengan mudah dapat membayangkan banyak alternatif pemecahan masalah beserta kemungkinan akibat atau hasilnya. Kapasitas berpikir secara logis dan abstrak mereka berkembang sehingga mereka mampu berpikir multidimensi seperti ilmuwan. Dimensi Moral, Masa remaja adalah periode dimana seseorang mulai bertanya-tanya mengenai berbagai fenomena yang terjadi di lingkungan sekitarnya sebagai dasar bagi pembentukan nilai diri mereka. Para remaja mulai membuat penilaian tersendiri dalam menghadapi masalahmasalah populer yang berkenaan dengan lingkungan mereka, misalnya: politik, kemanusiaan, perang, keadaan sosial, dan sebagainya. Remaja tidak lagi menerima hasil

pemikiran yang kaku, sederhana, dan absolut yang diberikan pada mereka selama ini tanpa bantahan.

Faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan reproduksi remaja yaitu: kebersihan alat-alat genital, akses terhadap pendidikan kesehatan, hubungan seksual pranikah, penyakit menular seksual (PMS), pengaruh media massa, akses terhadap pelayanan kesehatan reproduksi yang terjangkau, dan hubungan yang harmonis antara remaja dengan keluarganya. Kehamilan dan persalinan membawa risiko morbiditas dan mortalitas yang lebih besar pada remaja dibandingkan pada wanita yang berusia lebih dari 20 tahun. Remaja putri yang berusia kurang dari 18 tahun mempunyai 2 sampai 5 kali risiko kematian dibandingkan dengan wanita yang berusia 1825 tahun akibat persalinan yang lama dan macet, perdarahan, dan faktor lain. Kegawatdaruratan yang berhubungan dengan kehamilan juga sering terjadi pada remaja yang sedang hamil misalnya, hipertensi dan anemia yang berdampak buruk pada kesehatan tubuhnya secara umum. Kehamilan yang tidak diinginkan pada remaja seringkali berakhir dengan aborsi. Banyak survey yang telah dilakukan di negara berkembang menunjukkan bahwa hampir 60% kehamilan pada wanita berusia di bawah 20 tahun adalah kehamilan yang tidak diinginkan atau salah waktu (mistimed). Aborsi yang disengaja seringkali berisiko lebih besar pada remaja putri dibandingkan pada mereka yang lebih tua. Banyak studi yang telah dilakukan juga menunjukkan bahwa kematian dan kesakitan

Proyek TPA KSB

Setelah Kadis PU, Kejaksaan Periksa KPA Mataram (Suara NTB) Sejumlah saksi secara maraton diperiksa Kejaksaan Tinggi NTB, dalam rangka pengembangan kasus dugaan penyimpangan pada pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA), Desa Batu Putih, Kabupaten Sumbawa Barat (KSB). Setelah pekan lalu Kepala Dinas PU NTB, Ir.H.Dwi Sugiyaanto, MM diminta keterangan, kali ini giliran Lalu Rudi Gunawan, selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dalam proyek tersebut.

Lalu Rudi Gunawan (LRG), diperiksa oleh Ketua Tim Penyidik kasus TPA, Eli Rahmawati, SH, MH sejak pukuk 09.00 Wita. Dia diperiksa sebagai saksi, karena selain sebagai KPA, dia juga sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). ‘’Dia (Lalu Rudi Gunawan) merangkap sebagai KPA sekaligus PPK, saat ini masih menjalani pemeriksaan,’’ kata Juru Bicara Kejati NTB, Made Sutapa, SH,

Selasa (3/3) kemarin. Pemeriksaan sempat dihentikan pukul 12.00 Wita, karena saksi diberi kesempatan istirahat, kemudian berlanjut pukul 14.00 Wita hingga menjelang sore.

Sama halnya dengan Kadis PU NTB, pemeriksaan PPK ini berkaitan dengan tupoksi dan tanggung jawabnya dalam pelaksanaan proyek senilai Rp 7,019 miliar lebih tahun 2013 tersebut. Lebih khusus, LRG disebut Sutapa, dimintai keterangan sebagai saksi untuk dua tersangka lainnya, rekanan pelaksana dan pengawas proyek berinisial IS dan DS. Dalam kaitan pelaksanaan proyek ini, LRG menjabat sebagai koordinator pada Satuan Kerja Pengembangan Penyehatan Lingkungan Pemukiman (PPLP) Dinas PU NTB, yang bertanggung jawab penuh pada pelaksanaan proyek tersebut. Sehingga dalam hal ini, pihaknya turut menetapkan LRG sebagai ter-

sangka. ‘’Tapi dalam pemeriksaan kali ini, LRG sebatas sebagai saksi untuk dua tersangka lainnya IS dan DS,’’ terang Sutapa.

Sutapa juga belum bisa menjawab soal kemungkinan kasus ini berkembang ke tersangka lainnya. Karena pemeriksaan saksi -saksi diperkirakan masih berlanjut.

Proyek TPA berlokasi di Desa Batu Putih, KSB itu diketahui bersumber dari Kementerian Pekerjaan Umum, Direktorat Jenderal Cipta Karya. Sehingga sepenuhnya proyek itu tanggung jawab pengelolaan anggarannya dari pusat, karena mengeluarkan SK juga untuk Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

Nilai proyek awalnya Rp 7,9 miliar, namun setelah di addendum menjadi Rp 7,091 miliar. Sementara di NTB, tanggung jawab pelaksanaan proyek ini ada di bawah tanggung jawab Satuan Kerja Pengembangan Penyehatan Lingkungan Pemukiman (PPLP) Dinas PU NTB. (ars)

Dewan Tak Yakin Produksi Padi NTB Melebihi Dua Juta Ton Dari Hal. 1 Seperti beras 514.743 ton, jagung 483.256 ton dan kedelai 56.503 ton. Sementara, pada tahun 2013, khusus mengenai produksi padi. Berdasarkan angka ramalan II BPS, produksi padi NTB

mencapai 2.162.553 ton gabah kering giling atau setara 1.120.110 ton beras. Sementara konsumsi masyarakat NTB sebesar 553.091 ton beras sehingga surplus beras mencapai 567.021 ton.

Sedangkan pada tahun

2014 lalu, produksi padi NTB mencapai 2.080.205 ton gabah kering giling. Atau tercapai 89,80 persen dari target sebanyak 2.316.550 ton gabah kering giling. Luas areal panen 430.235 hektar dengan produktivitas 48,35 kuintal per hektar. (nas)

Tim Kejaksaan Periksa Fisik Proyek Dermaga Tawun Dari Hal. 1 Dananya bersumber dari Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT), dikerjakan Tahun 2011 lalu. ‘’Sebenarnya plang pengumuman proyeknya ada. Tapi kata warga sudah hilang. Kami sempat mencari, tapi tidak ada,’’ terang Herya. Di beberapa bagian fisik proyek itu dilihatnya sudah rusak.

Kini dia sedang meneliti, apakah benar anggaran pembangunan proyek yang mencapai Rp 6,1 miliar. Ataukah anggaran sebesar itu terbagi untuk kegiatan lainnya oleh Kementerian PDT. Dia juga mengaku sedang menelisik Satker yang diajak koordinasi oleh Kementerian PDT, sehingga proyek itu terlaksana. ‘’Karena ini proyek dari pusat, tentu saja pemerintah daerah tahu. Nah, Satkernya di mana, ini yang kami sedang telusuri,’’ terangnya.

Ditanya apakah informasi awal dan tindak lanjut turun ke lapangan itu akan dilakukan pengumpulan data (puldata) dan pengumpulan bahan keterangan (pulbaket)?

Herya mengaku masih melihat lihat dulu. Namun jika memang ditemukan fakta awal bahwa pengerjaan proyek

itu layak untuk diproses hukum, maka wajib bagi pihaknya untuk menindaklanjuti bahkan hingga ke penyelidikan dengan memanggil saksisaksi terkait.

Sebelumnya proyek dermaga apung senilai Rp 6 miliar lebih yang ada itu menuai sorotan masyarakat setempat.

Pasalnya proyek yang dibangun tahun 2013 tersebut di beberapa bagian mulai rusak.

Pada ruas jalan masuk ke dermaga ini berlubang . Begitu pula beberapa poton yang terapung di air ada yang terputus. Hal ini mengundang pertanyaan masyarakat, sebab proyek ini menelan biaya besar, namun kualitasnya terindikasi rendah. Proyek ini sendiri semenjak beroperasi setahun lalu belum diserahterimakan ke masyarakat.

Tokoh masyarakat Gili Gede, H. Mufti mengatakan, proyek itu tidak banyak diketahui mayarakat. Sebab, masyarakat diduga tidak dilibatkan secara langsung. Saat pengerjaannya pun warga pernah protes sebab spek pondasi bangunan dermaga yang dinilai kurang pas, namun saat itu pihak kontraktor tidak menggubrisnya.

Kondisi saat ini, jembatan apung itu tak banyak diman-

faatkan oleh masyarakat. Hanya saat air pasang saja warga bisa melalui dermaga itu. Sedangkan ketika air surut, dermaga itu tidak bisa dipergunakan. Beberapa bagian dermaga juga mulai rusak. Seperti poton yang terbuat dari plastik ada yang terputus. Di ruas jalan masuk ke dermaga juga rusak dan belubang.

Ketua LPM Desa Gili Gede, HM Nur menyatakan, proyek ini dibangun diduga tanpa koordinasi dengan warga. Bagi warga katanya, proyek ini dirasakan tak memiliki azas manfaat sebab tidak banyak dimanfaatkan masyarakat.

Menurutnya, proyek dermaga itu juga sepertinya tak sesuai dengan nilanya. ‘’Masak proyek dermaga seperti itu biayanya Rp 6 miliar lebih,’’ katanya dengan nada ragu.

Sementara Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Lombok Barat, H. Ahmad Suandi menyatakan, terkait dermaga tersebut pihaknya tidak telalu mengetahui nya. Sebab saat dibangun ia belum menjabat sebagai kepala dinas Namun demikian pihaknya akan berupaya mengevaluasi secara menyeluruh proyek pusat yang ada di Lobar. ‘’Kita akan evaluasi menyeluruh nanti,’’ janjinya. (ars/her)

sering terjadi akibat komplikasi aborsi yang tidak aman. Komplikasi dari aborsi yang tidak aman itu antara lain yaitu: robeknya rahim, infeksi, perdarahan sampai kematian.

Pendidikan mengenai kesehatan reproduksi hendaknya diberikan sejak dini dan tidak harus menunggu hingga si anak tumbuh besar. Kerena jika menunda dan menunggu hingga anak remaja hal tersebut sudah terlambat, pada zaman sekarang ini era internet dapat dengan mudah di akses maka pemberian informasi akan dengan cepat didapat dari sudut pandang yang salah, ujar Anggoro Budi Prasetyo. Lebih lanjut,Anggoro menambahkan di dalam memberikan pendidikan seks harus sesuai dengan kondisi yang sebenarnya tidak boleh melakukan kebohongan hanya untuk memuaskan jawaban si anak. Berikut ini tahapan usia dalam memberikan pendidikan kesehatan reproduksi sejak usia dini : a. Balita (1-5 tahun), pada usia ini penamaan pendidikan seks cukup mudah dilakukan yaitu hanya perlu mengenalkan kepada anak tentang organ reproduksi yang dimiliki secara singkat. Dapat dilakukan ketika memandikan si anak dengan memberitahu organ yang dimilikinya, namun jangan memberikan pembelajaran ketelanjangan karena biasanya ada orang tua yang memandikan anaknya bersamaan ketika sedang mandi juga. Pada usia ini juga perlu ditandaskan tentang sikap asertif yaitu berani berkata tidak kepada orang lain yang akan berlaku tidak senonoh

b. Usia 3 – 10 tahun, pada usia ini, biasanya mulai aktif bertanya tentang seks. Misalnya anak akan bertanya dari mana ia berasal. Atau pertanyaan umum mengenai asalusul bayi. Jawab yang sederhana dan terus terang. c. Usia menjelang remaja Saat anak semakin berkembang, mulai saatnya diterangkan mengenai menstruasi, mimpi basah, dan juga perubahan-perubahan fisik yang terjadi pada seseorang remaja. Kita bisa menerangkan bahwa si gadis kecil akan mengalami perubahan bentuk payudara, atau terangkan akan adanya tumbuh bulu-bulu di sekitar alat kelaminnya. d. Usia Remaja Pada saat ini, seorang remaja akan mengalami banyak perubahan secara seksual. Kita perlu lebih intensif menanamkan nilai moral yang baik kepadanya. Berikan penjelasan mengenai kerugian seks bebas seperti penyakit yang ditularkan dan akibat-akibat secara emosi.

Demikian beberapa metode yang dapat dilakukan dalam memberikan pendidikan seks pada anak. Menurut penelitian, pendidikan seks sejak dini akan menghindari kehamilan di luar pernikahan saat anakanak bertumbuh menjadi remaja dan saat dewasa kelak.

Tidak perlu tabu membicarakan seks dalam keluarga.

Karena anak perlu mendapatkan informasi yang tepat dari orangtuanya, bukan dari orang lain tentang seks. (*)

Muazzim Maju Lagi, Tak Jamin Gandeng Ali Mataram (Suara NTB) Ketua DPW PAN NTB, H. M. Muazzim Akbar, mengutarakan minatnya untuk kembali tampil memimpin PAN NTB di periode berikutnya. Muswil PAN NTB kemungkinan digelar bulan depan.

Namun, ia tak menjamin akan kembali menggandeng Drs. H. Ali Achmad sebagai Sekretarisnya.

“Jadi yang dipilih memang hanya ketua (DPW). Kalau Sekretaris, logikanya siapa yang dimaui oleh ketua,” ujar Muazzim saat dikonfirmasi soal rencana Muswil PAN NTB, Selasa (3/3) kemarin.

Muazzim menegaskan, sebagai Ketua DPW PAN NTB, ia sewaktu-waktu bisa saja melakukan perombakan pengurus. Sebab, kewenangan itu berada di tangannya. Dalam kepengurusan, menurutnya hanya posisi ketua yang tidak bisa diganti sembarangan karena dipilih dalam musyawarah.

“Dalam aturan partai yang tidak bisa dipecat hanya ketua, karena harus diberhentikan melalui musyawarah.

Tapi kalau di bawah itu, mau sekretaris, bendahara, pengurus harian itu kapan maunya ketua,” ujarnya lagi.

Menurut Muazzim, DPW PAN NTB memperoleh banyak apresiasi selepas kongres yang memilih Zulkifli Hasan sebagai Ketua Umum PAN. Sebab, sebelum kongres, DPW PAN NTB dipercaya sebagai tuan rumah penyelenggaraan

konsolidasi pemenangan Zulkifli Hasan untuk kawasan Indonesia Timur. Muazzim juga dipercaya sebagai Ketua Tim Pemenangan Zulkifli Hasan untuk Kawasan Indonesia Timur.

Karena itulah, DPW PAN NTB kini mendapatkan kepercayaan untuk menjadi DPW PAN pertama yang menggelar Muswil di Indonesia. NTB juga akan menjadi lokasi Rakernas perdana PAN di bawah kepemimpinan Zulkifli Hasan.

Soal Pilkada di tujuh kabupaten kota di NTB, Muazzim menegaskan pihaknya akan memprioritaskan kader PAN untuk tampil sebagai bakal calon kepala daerah atau wakil kepala daerah.

“Insya Allah, di KSB kita akan mendorong kader kita juga. Begitu juga di Sumbawa, kita akan mendorong kader kita. Di Dompu maupun di Kabupaten Bima juga begitu,” ujarnya. Menurutnya, PAN memang sukses meraup suara dan kursi legislatif dalam jumlah yang signifikan di kabupaten/kota di Pulau Sumbawa. Kondisi itulah yang membuat PAN lebih percaya diri mengusung kadernya.

Namun, soal siapa kader yang akan diusung PAN, Muazzim mengaku hal itu belum bisa dipastikan. “Masih dalam komunikasi dulu. Komunikasi dengan beberapa kandidat yang tentu kita inginkan untuk bisa menang,” pungkasnya. (aan)

Polri akan Hentikan Sementara Kasus Adnan Pandu Jakarta (Suara NTB) Wakapolri Komjen Pol Badrodin Haiti mengisyaratkan bahwa Polri akan menghentikan sementara kasus yang membelit dua pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Adnan Pandu Praja dan Zulkarnain.

“Kasus-kasus kita pending dulu,” kata Badrodin di STIK, Jakarta, Selasa (3/3). Pasalnya, menurut dia, kasus-kasus tersebut masih dalam tahap penyelidikan sehingga belum ditemukan unsur pidananya.

Selain untuk kasus Adnan dan Zulkarnain, pihaknya juga berencana menghentikan kasus pemberitaan Tempo untuk sementara. “Termasuk yang itu (Tempo). Kasus yang dalam proses penyelidikan, diupayakan untuk tidak diteruskan. Tapi kalau kasus yang sudah masuk penyidikan lebih lanjut,” katanya.

Kendati demikian, untuk pengusutan kasus yang menjerat dua pimpinan KPK nonaktif Abraham Samad dan Bambang Widjojanto tetap akan dilanjutkan karena sudah masuk tahap penyidikan.

Sementara untuk penanganan kasus yang melibatkan penyidik KPK Novel Baswedan, pihaknya belum bisa memastikan. “Kalau kasus Novel masih dalam pembicaraan, apakah akan dilanjutkan atau tidak,” ujarnya.

Saat ditanya tentang kemungkinan akan dibuka kembali kasus-kasus yang dihentikan sementara tersebut, jenderal bintang tiga itu belum bisa memastikan. “Tergantung, makanya kami akan terus koordinasi,” katanya.

Usai Kepala Lembaga Pendidikan Polri (Kalemdikpol) Komjen Budi Gunawan ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK atas kasus dugaan transaksi mencurigakan, berturutturut empat pimpinan KPK dilaporkan ke Bareskrim atas berbagai kasus yang terjadi di masa lalu.

Bambang dan Samad pun ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Polri. Belakangan, keduanya dinonaktifkan sementara dari jabatannya sebagai pimpinan KPK oleh Presiden Joko Widodo. (ant/Bali Post)

Rabu, 4 Maret 2015

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

HUT RSUD Kota Mataram Ke - 5

Resmikan Gedung Rawat Inap Baru Mataram (Suara NTB) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Mataram telah berusia 5 tahun. Usia yang terbilang belia sudah banyak memiliki inovasi serta memberikan pelayanan kepada masyarakat. Di tengah perayaan HUT ke - 5 tersebut juga sekaligus diresmikan gedung rawat inap baru.

Direktur RSUD Kota Mataram, dr. H. Lalu Herman Maha Putra. M.Kes mengatakan, rumah sakit milik Pemerintah Kota Mataram memiliki dua gedung dengan fasilitas kamar sebanyak 168 tempat tidur dengan status rumah sakit kelas B. Ketersedian kamar yang ada sudah tidak bisa menampung jumlah pasien, sehingga ditargetkan ke depan sudah memiliki 350 kamar. “Dengan kondisi sekarang sudah overload, sehingga ke depan paling tidak kami menarget 350 kamar,”kata dr. Jack (sapan dr.H.Lalu Herman Maha Putra) dalam sambutannya.

Disamping melayani masyarakat, RSUD sudah ditunjuk sebagai sentral pendidikan dari Unizar dan fakultas kedokteran lainnya. Yang sedang diupayakan saat ini, bagaiamana di tahun 2020 menjadi hospital tourizem. Karena, NTB menjadi kunjungan wisatawan untuk melakukan diving. “Saya dulu pernah jadi dokter di salah satu hotel dan menangani pasien karena kecelakaan diving, karena terlambat akhirnya meninggal. Makanya ini saya ingin persiapkan” tuturnya.

Dia mensyukuri gedung RSUD sudah tiga lantai dengan fasilitas ruang bersalin, NICU, VICU dan kamar operasi sebanyak 8 kamar.

Inovasi dan terobosan dilakukan saat ini tambahnya, pelayanan ensiminasi atau bayi tabung, CT Scan serta pelayan MRC atau pelayanan dengan menjemput langsung pasien gawat darurat. Terobosan ini diharapkan kerjasama dari Dinas Kesehatan untuk melakukan pemetaan. “Ini istilahnya jadi emberio, kami harapkan kerjasama Dikes untuk lakukan pemetaan,” harapnya.

Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh memberikan apresiasi karena RSUD sudah memiliki progres bagus di usianya yang 5 tahun. Selain itu, pelayanan MRC sesungguhnya pelayanan yang dibutuhkan oleh masyarakat yakni rumah sakit menjemput bola ke lapangan. ‘’Paradigma pelayanan sebenarnya mendekatkan diri kepada masyarakat,’’ ujarnya. (cem/*) Direktur RSUD Kota Mataram, dr.

H. Lalu Herman Maha Putra saat memaparkan progres pembangunan RSUD Kota Mataram.

(Suara NTB/cem)

(Suara NTB/cem)

Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh didamping Wakil Walikota Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh, didampingi Wakil Walikota Mataram, Mataram, Ketua DPRD dan Dirut RSUD menggunting pita tanda Ketua DPRD Kota Mataram dan Dirut RSUD Mataram saat diresmikannya gedung pelayanan rawat inap RSUD Kota Mataram. menandatangani prasasti.

(Suara NTB/cem)

Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh didampingi Wakil Walikota Mataram, Ketua DPRD dan Dirut RSUD meninjau salah satu ruang pelayanan.

(Suara NTB/cem)

Tamu undangan yang hadir saat HUT RSUD Kota Mataram.

(Suara NTB/cem)

Jaksa Agung: Jangan Curigai Penanganan Kasus BG Jakarta (Suara NTB) Jaksa Agung HM Prasetyo meminta jangan ada kecurigaan terhadap kejaksaan dalam penanganan kasus Komjen Pol Budi Gunawan karena akan dikerjakan secara profesional.

“Ya kita tidak usah bercuriga seperti itulah. Kita sudah sepakat bahwa penanganan perkara secara objektif, profesional dan proporsional,” katanya, di Jakarta, Selasa (3/3).

Ia mengatakan langkah pertama kejaksaan akan mempelajari terlebih dahulu berkasnya dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Sebelumnya, tambah dia, sudah ada semacam nota kesepahaman antara KPK, Kejaksaan dan Kepolisian.

“Bahwa ketika suatu

perkara ditangani oleh salah satu pihak maka tentunya kesempatan diberikan kepada pihak yang menangani perkara itu,” katanya.

Saat ditanya wartawan apakah kejagung akan mengeluarkan “deponeering”, ia menegaskan, penggunaan deponeering tidak boleh sembarangan tanpa alasan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

“Bahwa penerapan deponeering suatu perkara oleh Jaksa Agung hanya dilandasi

oleh semata-mata demi kepentingan umum,” katanya.

Komisi Pemberantasan Korupsi melimpahkan penanganan kasus Komjen Pol Budi Gunawan kepada Kejaksaan Agung setelah berkas permohonan kasasinya atas putusan praperadilan, ditolak.

Kemudian KPK tidak mengambil langkah luar biasa Peninjauan Kembali karena melihat peraturan KUHAP bahwa penyidik tidak bisa mengajukan PK ke Mahkamah Agung (MA). (ant/Bali Post)

Presiden Undang Pedagang Beras Bahas Kenaikan Harga Jakarta (Suara NTB) Presiden Joko Widodo mengundang sejumlah pedagang beras di Jakarta untuk membahas kenaikan harga beras yang terjadi akhir-akhir ini. ‘’Siang ini saya mengundang pedagang beras di Jakarta ter-

utama Cipinang, kita ingin agar masalah kenaikan beras ini segera diatasi,’’ kata Presiden Jokowi di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (3/3).

Presiden menyebutkan dirinya sudah mendapatkan in-

formasi bahwa dalam satu atau dua minggu ini harga beras akan dalam posisi normal. ‘’Akan ada di posisi normal turun kurang lebih Rp 2.000-an.

Tadi saya sudah mendengar bahwa dan ini komitmen kita bersama agar keadaan normal kembali karena sudah masuk panen raya,’’ katanya.

Sementara itu Ketua Persatuan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia (Perpadi) Nelly Soekidi mengatakan harga beras naik karena persoalan penawaran dan permintaan saja. “Kebetulan kemarin di Cipinang biasanya masuk 3.500 ton, yang masuk cuman 1.000 jadi pasti naik,” katanya.

Ia menyebutkan dengan instruksi presiden agar berapapun harganya permintaan di Pasar Cipinang dipenuhi maka akan menurunkan harga beras. “Hari ini beras dari Demak, Pati masuk 8.900 ton, itu beras medium,” katanya.

Mengenai harga, Nelly mengatakan untuk Bulog dijual Rp7.400 per kg, beras super turun dari Rp11.000 menjadi Rp10.000 per kg, jadi turun Rp1.000 hingga Rp1.500 per kg,” katanya.

Menurut dia, dengan penurunan harga beras di Cipinang secara otomatis harga beras di daerah-daerah juga turun. (ant/Bali Post)

(ant/Bali Post)

TOLAK PUTUSAN PIMPINAN KPK - Sejumlah pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan aksi damai di halaman gedung KPK, Jakarta, Selasa (3/3). Aksi yang diikuti seluruh pegawai KPK tersebut menolak putusan pimpinan KPK yang melimpahkan kasus BG ke kejaksaan dan meminta untuk mengajukan upaya hukum PK atas putusan praperadilan kasus BG.

Pegawai KPK Unjuk Rasa Jakarta (Suara NTB) Sekitar lima ratus orang pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan unjuk rasa di halaman depan gedung KPK Jakarta menuntut pelimpahan kasus Komisaris Jenderal (Komjen) Pol Budi Gunawan dan meminta pimpinan KPK terbuka mengenai strategi pemberantasan korupsi.

“Saudara-saudara, pertama dalam kondisi apapun upaya pemberantasan korupsi harus tetap berjalan, kedua jika ada satu juta pemberantas korupsi pastikan kita adalah salah satunya, jika ada 1.000 pemberantas korupsi, kita adalah salah satunya, jika kita adalah 100 pemberantas korupsi pastikan kita adalah salah satunya. Jika kita adalah 10 pemberantas korupsi pastikan kita adalah salah satunya, jika hanya ada 1 pemberantas korupsi itu adalah kita kawan-kawan,” kata Ketua Wadah Pegawai Faisal berorasi.

Di tengah kerumunan para pegawai yang mengenakan kemeja hitam maupun warna gelap tersebut, hadir juga pelaksana tugas (plt) Ketua KPK Taufiequrachman Ruki dan plt Wakil Ketua KPK Indriyanto Seno Adji. Sedangkan pejabat struktural yang hadir terlihat Direktur Gratifikasi KPK Giri Suprapdiono Ruki tampak melipat kedua tangan di dadanya dan memperhatikan para orator. Ia juga tampak ikut menyanyikan lagu “Maju Tak Gentar” dan menghentakkan kaki sesuai irama lagu tersebut.

“Kawan-kawan pegawai KPK, kepada plt. pimpinan kami sampaikan 3 sikap pegawai pertama, menolak putusan Pimpinan KPK yang melimpahkan kasus BG ke kejaksaan. Kedua, meminta Pimpinan KPK mengajukan upaya hukum PK (Peninjauan Kembali) atas putusan praperadilan kasus BG. Ketiga, meminta pimpinan menjelaskan secara terbuka strategi pemberantasan,” tegas Faisal.

Sedangkan Nanang Farid Syam Ketua Wadah Pegawai 2012-2014 meminta agar pegawai tidak takut dalam upaya pemberantasan korupsi.

“Apakah kita kalah kawan-kawan? Apakah kita takut?

Rakyat menitipkan amanah kepada kita untuk memberantas korupsi. Tidak ada satu pun yang bisa membajak perjuangan kita. Apakah kawan-kawan takut? Tidak,” kata Nanang.

Ia meminta agar para pegawai juga melunasi utang dari para pembayar pajak dalam bekerja.

“Pilihan kita jelas hidup mulia atau mati menanggung malu.

Mulai hari ini kita akan bayar pajak yang diberikan rakyat dengan darah. Para pemimpin yang katanya negarawan bisa saja memenjarakan kita, tapi mereka tidak akan pernah bisa memenjarakan hati kita, hari ini kita tidak akan pernah lelah, kita tidak pernah berhenti melawan koruptor,” kata Faisal.

Seorang penyelidik KPK menyatakan bahwa mereka siap mati untuk memberantas korupsi.

“Jika takut, maka di gedung ini munafik. Semua pertanyaan itu semua ditanyakan kepada kita semua. Hari ini hantu yang takut bareskrim didatangkan kepada kita. Saya yakin AS (Abraham Samad) dan BW (Bambang Widjojanto) tidak mau kasusnya dibarter dan semua karyawan tidak mau mengutamakan perutnya sendiri. Saya ingin berpesan kepada pemimpin gedung ini, kami siap mati...,” kata sang penyelidik. (ant/Bali Post)