Snt04032016

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.75.000 SUMBAWA Rp.80.000 ECERAN Rp 4.500

SUARA NTB

JUMAT, 4 MARET 2016

Pengemban Pengamal Pancasila

16 HALAMAN NOMOR 4 TAHUN KE 12 Online :http://www.suarantb.co.id E-mail: hariansuarantb@gmail.com

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

(Suara NTB/dok)

PENGANAN LOKAL - Penganan lokal, jaje ambon ( jajan ubi) diproduksi di Masbagik, Lombok Timur. Penganan lokal ini berbahan baku ubi kayu yang didatangkan dari berbagai daerah dan masih bertahan hingga kini. Penjualannya masih di pasar-pasar tradisional di Pulau Lombok.

Reses Ahmad Yadiansyah

Inspektorat Temukan Indikasi Penyimpangan Administrasi Mataram (Suara NTB) Inspektorat turun mengaudit terkait dugaan reses fiktif oknum Anggota DPRD NTB, Ahmad Yadiansyah, S.Sos. Hasilnya, ditemukan ada beberapa item yang diduga pihak Inspektorat sebagai kesalahan prosedur berujung ada indikasi penyimpangan administrasi.

TO K O H Jangan Tebang Pilih

H.Ahyar Abduh

WALIKOTA Mataram, H. Ahyar Abduh mengingatkan manajemen RSUD Kota Mataram, agar tidak tebang pilih terhadap pelayanan, terutama terhadap masyarakat tidak mampu. ‘’Jangan pernah ada tebang pilih. Mau kaya atau miskin pelayanan harus sama,’’ tegas Walikota Mataram ketika dikonfirmasi usai peresmian Gedung Graha Mentaram dan HUT RSUD Kota Mataram ke-6, Kamis (3/3).

Artinya, seluruh masyarakat harus terlayani dengan sebaik - baiknya. Terbukti kata walikota, di periode pertama menjabat, pelayanan di puskesmas dan rawat inap sudah digratiskan.

Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/cem)

KO M E N TTAA R

Proyek Telah Tuntas PEMPROV NTB mengklaim seluruh proyek tahun 2015 lalu telah tuntas dikerjakan. Hal tersebut terlihat dari serapan APBD NTB 2015 yang mencapai Rp 3,6 triliun lebih. Di mana sampai 31 Desember 2015, realisasi keuangan mencapai 92,96 persen dari target 95 persen dan realisasi fisik mencapai 97,06 persen dari target 100 persen. ‘’Mungkin evaluasi beliau (Pimpinan DPRD NTB) barangkali melihat dari sisi hasil-hasil pelaksanaan, kalau itu saya belum tahu persis. Sehinggga beliau mengatakan demikian seperti di koran.

Bersambung I Gusti Bagus Sugihartha ke hal 15 (Suara NTB/dok)

Inspektur pada Inspektorat NTB Dr. M.Agus Patria, SH, MH mengakui, sudah menurunkan tim beberapa waktu lalu untuk mengecek indikasi reses bermasalah anggota DPRD NTB Dapil IV itu.

‘’Hasilnya, memang ditemukan ada kesalahan administrasi,’’ sebut Agus Patria. Kesalahan itu berkaitan dengan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran saat masa reses Yadi – sapaan Ahmad

Yadiansyah – tahun 2015 lalu.

Namun diakuinya, celah masalah itu sudah diselesaikan yang bersangkutan dengan melengkapi laporannya.

Kesimpulan Inspektorat, temuan itu sudah diselesaikan

oleh Yadi sebagaimana rekomendasi Inspektorat. ‘’Jadi Inspektorat sudah anggap ini selesai,’’ tegasnya. Apakah penyelesaian dimaksud Yadi sudah mengembalikan uang negara yang ditemukan dalam kesalahan administrasi itu?

Agus Patria enggan membeberkan ini. ‘’Kami tidak bisa sampaikan, karena ini bukan untuk konsumsi publik. Ini ranahnya teknis pemeriksaan kami,’’ tandasnya.

Diakui Agus, diturunkan-

nya tim itu tidak lepas dari laporan masyarakat terkait dugaan reses bermasalah itu, khususnya di Kota Bima, sebagaimana dokumen yang dilampirkan.

Dalam dokumen laporan itu, disertakan juga pelapor (masyarakat) yang membantah adanya reses Yadi di beberapa kelurahan di Kota Bima.

Bantahan warga itu juga sudah disertai tanda tangan di atas matrai Rp 6000.

Bersambung ke hal 15

Hasil Kerja Tim Jadi Bahan Inspektorat Pertanyakan Evaluasi Pimpinan SKPD Hilangnya Server ITS Mataram (Suara NTB) Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi menegaskan hasil kerja dari Tim Evaluasi Kinerja Pimpinan Tinggi Pratama Pemprov NTB akan menjadi bahan evaluasi bagi pimpinan SKPD. Gubernur dan Wakil Gubernur telah menerima laporan dari Tim Evaluasi Kinerja Pimpinan Tinggi Pratama pada Selasa (1/3) lalu. ‘’Namanya kan tim evaluasi kinerja. Jadi itu bahan untuk evaluasi (pimpinan SKPD),’’ tegas gubernur ketika dikonfirmasi usai non-

ton bersama film “Kalam-Kalam Langit” pada salah pusat perbelanjaan di Kota Mataram, Kamis (3/3) siang kemarin.

Tim Evaluasi Kinerja Pimpinan Tinggi Pratama yang dibentuk gubernur semuanya berasal dari unsur akademisi sejumlah perguruan tinggi dengan harapan mereka bekerja profesional. Dalam tim tersebut semuanya berasal dari akademisi dari sejumlah perguruan tinggi di NTB seperti Universitas Mataram, IKIP Mataram dan IAIN Mataram.

Bersambung ke hal 15

Gubernur Masih Rahasiakan Tiga Nama Calon Sekda Mataram (Suara NTB) Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi masih menutup rapat tiga besar nama calon Sekretaris Daerah (Sekda) NTB yang sudah diserahkan Panitia Seleksi (Pansel) akhir Februari lalu. Ia meminta publik untuk menunggu perkembangan terkait namanama calon Sekda tersebut. ‘’Tunggu saja perkembangannya,’’ ujar gubernur ketika

dikonfirmasi mengenai tiga besar nama Sekda NTB, usai nonton bersama Film “KalamKalam Langit” di sebuah pusat perbelanjaan di Kota Mataram, Kamis (3/3) siang kemarin.

Jawaban serupa dikatakan gubernur ketika ditanya apakah tiga besar nama calon Sekda NTB itu sudah dikirim ke Presiden atau belum. ‘’Tunggu saja perkembangan-

nya,’’ katanya. Sesuai ketentuan, Gubernur mengirimkan tiga orang nama calon Sekda yang merupakan hasil Pansel ke Presiden melalui Menteri Dalam Negeri (Mendagri).

Nantinya, akan keluar SK Presiden mengenai Sekda NTB pengganti H. Muhammad Nur, SH, MH yang sudah menjabat lebih dari lima tahun.

Bersambung ke hal 15

Mataram (Suara NTB) Indikasi hilangnya perangkat Intelligence Tower System (ITS) sejauh ini belum ada tindak lanjut dari Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) NTB. Hal ini kemudian menjadi perhatian Inspektorat NTB. Bahkan dugaan hilangnya server itu jadi bahan pertanyaan Inspektorat.

Bersambung ke hal 15

’’

Kok bisa sampai server-nya hiang? hilang?

Seharusnya Dinas Perhubungan bersikap M. Agus Patria (Suara NTB/dok)

Telusuri Jejak Letusan Samalas

Peneliti Prancis dan Indonesia Bakal Ungkap Peradaban Lombok Mataram (Suara NTB) Para peneliti dari Badan Arkeologi Nasional dan Prancis akan menelusuri jejak letusan Gunung Samalas yang menjadi cikal bakal Gunung Rinjani saat ini. Para peneliti ini akan mengungkap bagaimana peradaban masyarakat di Pulau Lombok sebelum Gunung Samalas tersebut meletus.

Demikian dikatakan Peneliti dari Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) RI, Heryadi Rahmat dikonfirmasi usai menemui Gubernur NTB bersama para peneliti dari Badan Arkeologi Nasional dan peneliti Franck Lavigne dari Universitas Paris 1

Panthéon di ruang kerjanya, Kamis (3/3) siang kemarin. ‘’Ada keinginan untuk mengetahui lebih jauh tentang peradaban masyarakat Pulau Lombok, sebelum letusan Gunung Samalas, Rinjani maupun sesudahnya. Para ahli dari Badan Arkeologi nasional, Prancis, UGM dan Puslit Bioteknologi.

Itu akan melakukan penelitian,’’ kata Heryadi.

Ia menjelaskan, cerita tentang letusan Gunung Samalas terdapat dalam sebuah lontar atau babad Lombok yang saat ini berada di Museum Negeri NTB. Akibat letusan Gunung Samalas itu, ada sebuah kota di Pulau Lombok pada tahun 1257 yang

(Suara NTB/nas)

Heryadi Rahmat

terkubur. Hal inilah yang menjadi dasar untuk dilakukan penelitian oleh para ahli tersebut.

Bukti abu dari letusan yang tersebar hingga kutub selatan maupun kutub utara, telah menunjuk kepada gunung berapi Samalas di Pulau Lombok. Tim peneliti, yang dipimpin oleh ahli geografi Franck Lavigne dari Université Paris 1 Panthéon - Sorbonne, kini memperkirakan bahwa bencana besar itu terjadi antara Mei dan Oktober 1257. Di Inggris, jumlah korban meninggal akibat letusan Samalas itu puluhan ribu orang. Pasalnya, akibat letusan Gunung Samalas yang sampai ke Benua Eropa itu menyebabkan musim dingin yang sangat ekstrim.

‘’Mereka yang hadir ini para ahli yang kompeten dalam penelitian. Bisa mengungkap budaya Lombok seperti apa sebelum letusan. Itu menjadi bahan. Mengungkap peradaban sebelum terjadinya letusan Samalas seperti apa Lombok ini,”imbuh mantan Kepala Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) NTB ini.

Ditanya seberapa lama penelitian ini akan dilakukan? Heryadi menyebutkan waktu yang dibutuhkan bisa puluhan, tergnatung apa yang mau diteliti.

Dalam pemaparan di depan gubernur, katanya, para peneliti menceritakan ada temuan keramik-keramik yang posisinya berada di bawah apung. (nas)

SUARA NTB Jumat, 4 Maret 2016

SUARA MATARAM

Halaman 2

Warga Miskin Perkotaan

Wanita Senja Ini Gantungkan Hidup dari Memulung Data Ulang PKL DINAS Koperasi Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag) Kota Mataram, membuatkan lapak PKL di Eks Pelabuhan Ampenan. Nyatanya PKL di sana enggan menempati lapak itu, sehingga terkesan mubazir.

Masyarakat menempati lapak berukuran sekitar 2 x 3 meter itu enggan mengalihkannya kepada pedagang lain. Sehingga diharapkan Diskoperindag melakukan pendataan ulang. “Daripada kosong dan mubazir seperti itu. Lebih baik didata dan dikaji ulang,” kata Lurah Ampenan Tengah, Hj. Elya Hadiana, Kamis (3/3).

Ada rencana meminta pedagang lain menempati lokasi itu. Tapi dikhawatirkan terjadi perlawanan dari masyarakat, karena menganggap sudah jadi milik mereka. Elya menjelaskan, alasan pedagang enggan menempat lapak terutama berada di belakang karena sepi pembeli. Mereka memilih berjualan di depan, sehingga terkesan kumuh. “Sudah kita berencana mau kasih orang lain. Khawatirnya warga lakukan perlawanan,” ujarnya.

Persoalan ini sudah dikoordinasikan dengan Diskoperindag dan Satpol PP Kota Mataram. Namun demikian, belum ada respon apalagi tindakan. Lurah Ampenan Tengah ini menambahkan, penataan eks Pelabuhan Ampenan melalui intervensi program revitalisasi kota tua Ampenan, memberikan angin segar bagi masyarakat. Dari segi perwajahan lanjutnya, Eks Pelabuhan Ampenan tertata rapi bahkan kesan awal negatif mulai berubah. “Dulu warga takut. Alhamdulillah, setelah ditata banyak wisatawan berkunjung,” katanya.

Elya melihat, peluang ini sebenarnya bisa dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai pusat kuliner. Ampenan berada di pesisir pantai, berpeluang mengembangkan wisata kuliner ikan bakar. Ini menurutnya, bisa menjadi ciri khas ke depan.

“Paling tidak bisa meniru Nipah,” harapnya. (cem)

Hj. Elya Hadiana (Suara NTB/dok)

Jangan Ada ’’TPA’’ di Babakan MASIH menumpuknya sampah di Babakan, disesalkan oleh Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Mataram, Herman, AMd. Apalagi hal itu juga dikeluhkan oleh Lurah Babakan, Abdul Rauf. ‘’Kalau di tingkat pemangku saja sudah mengeluh, itu artinya pemangku kebijakan di wilayah itu tidak mampu mengatasi persoalan sampah tersebut,’’ ujar Herman kepada Suara NTB di Mataram.

Ia melihat ada yang salah dalam mengatasi persoalan sampah. Bahkan Herman mensinyalir tumpukkan sampah yang semakin besar volumenya, terjadi karena ketidakmampuan Dinas Kebersihan Kota Mataram. Herman menyayangkan tidak ada good will dari Dinas Kebersihan. Pasalnya, sejak menyuarakan munculnya titik pembuangan sampah liar, Dinas Kebersihan tidak kunjung mengangkutnya.

Target Dinas Kebersihan yang menargetkan bahwa pinggir jalan bersih dari sampah, tidak sejalan dengan kondisi saat ini. Malah sekarang titik sampah semakin banyak jumlahnya. ‘’Mungkin tidak hanya di Babakan tapi ada juga di titik-titik lainnya,’’ kata Herman. Seperti di Jalan TGH. Faesal. Padahal jalan tersebut tidak terlalu jauh dari kantor Dinas Kebersihan Kota Mataram. ‘’Apalagi mau mengangkut tumpukkan sampah yang ada di Ampenan. Yang dekat saja tidak terangkut,’’ sindirnya.

Politisi Gerindra ini mengaku pesimis dengan kinerja Dinas Kebersihan Kota Mataram. Ia menilai Kepala Dinas Kebersihan Kota Mataram tidak memiliki kemauan yang kuat untuk membereskan persoalan sampah di Kota Mataram.

Mestinya ada tanggungjawab moral dari pejabat bersangkutan ketika tidak mampu menyelesaikan pekerjaan yang menjadi tupoksinya.

Kondisi yang terjadi di lapangan dapat menjadi bahan penilaian bagi kepala daerah untuk menilai kinerja bawahannya itu. Soalnya, kinerja yang seperti ini, tidak hanya satu dua bulan. Tetapi kondisi itu sejatinya sudah berlagsung bertahun-tahun. Karena, dengan tidak terangkutnya sampah di di Babakan, sama artinya hanya memindahkan lokasi TPA dadakan yang dulunya ada di lahan dekat RSUD NTB ke lokasinya saat ini. ‘’Saya tidak ingin lagi ada TPA atau TPS di sana. Itu kan tanah milik warga dan itu tidak ada sebenarnya di RTRW kita (Kota Mataram, red),’’ ucapnya. Yang jelas, sesuai RTRW, Babakan bukan untuk TPA. (fit)

(Suara NTB/dok)

GERIMIS pada Kamis (3/3) siang kemarin masih mengguyur Kota Mataram. Namun gerimis yang turun tak menyurutkan langkah Munirah atau Inaq Murniah untuk beranjak dari rumahnya di Karang Parwa, Kelurahan Abian Tubuh Baru untuk berjalan ke sekitar Taman Abian Tubuh untuk mencari sampah plastik. Wanita senja ini terlihat gontai, menyeberangi jalan kecil dengan pelan dan hati-hati.

Ia melongok ke kontainer sampah yang berada di sisi timur taman, tapi ia hanya berhasil mendapatkan satu gelas plastik bekas teh kemasan. Ia pun kembali berjalan, menyusuri taman yang sepi tersebut.

Inaq Murniah adalah salah satu potret kehidupan warga miskin di Kota Mataram. Ia menggantungkan hidupnya dari memulung sampah-sampah plastik yang kemudian ia kumpulkan dan jual kepada pengepul. Hasilnya tak seberapa, tapi hanya itulah yang bisa ia lakukan untuk bisa bertahan hidup saat usianya tak lagi muda. Tak ada lagi pekerjaan berat yang bisa dilakukan wanita senja ini.

Kepada Suara NTB ia menyampaikan sampah plastik yang berhasil ia kumpulkan sampai 10 karung kadang

hanya berhasil dijual dengan harga Rp 40 ribu. “Saya pakai uang itu untuk beli beras tiga kilogram. Itu saya pakai makan sama anak saya yang janda,” ujar wanita yang pendengarannya sedikit terganggu karena usia ini. Sampah plastik yang berhasil dikumpulkan terkadang dijual setiap pekan. “Kalau ada yang kasih saya sampah-sampah plastik, baru banyak yang bisa saya jual,” ujarnya.

Munirah memiliki 10 anak dan saat ini yang masih hidup tinggal enam orang. Suaminya telah meninggal dunia. Ia pantang bergantung pada pemberian anak-anaknya. “Saya malu minta sama anak-anak saya. Ini sudah saya pungut,” ujarnya sambil menunjukkan sampah plastik di genggamannya. Ia menceritakan ia memiliki anak yang bekerja dan tinggal di Jakarta, terkadang ia dikirimi uang tapi sejak beberapa bulan terakhir sudah tidak lagi ia mendapat kiriman dari anaknya.

Ia mengatakan terkadang mencari plastik sampai di sekolah yang ada di dekat rumahnya. Para guru kerap memberinya sampah plastik yang dikumpulkan di sekolah tersebut.

Bahkan ia kerap diberikan uang oleh guru di sekolah tersebut.

(Suara NTB/ynt)

CARI SAMPAH PLASTIK - Inaq Murniah mencari sampah plastik di tong sampah yang ada di Taman Abian Tubuh Baru, Kamis (3/3) siang.

Bagaimanapun sulitnya kehidupan yang harus dijalaninya, Inaq

Murniah tetap bersyukur. Ia masih bersyukur bisa makan se-

hari-hari dan bisa dengan kuat melaksanakan ibadah. (ynt)

Rekomendasi Akademisi

Beberapa Titik Tidak Boleh Beralih Fungsi

Mataram (Suara NTB) Usulan Raperda tentang lahan abadisemakin tidak jelas. Padahal, baru baru ini, tim akademisi Fakultas Pertanian Universitas Mataram (Unram) telah mengeluarkan rekomendasi. Dimana beberapa titik di Kota Mataram tidak boleh beralih fungsi atau ditetapkan sebagai lahan abadi.

Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Mataram, Lalu Martawang menjelaskan, tim akademisi dari Universitas Mataram telah mengeluarkan beberapa rekomendasi terkait lahan abadi. Dimana, salah satunya menetapkan lahan pertanian dipertahankan serta lahan tidak produktif direkomendasikan

bisa dimanfaatkan untuk dibangun fasilitas penunjang.

Martawang tidak menyebutkan kawasan mana sebagai lahan abadi dan kawasan pertanian tidak produktif. “Kalau lokasinya saya harus buka dulu,” kilah Martawang dikonfirmasi, Kamis (3/3).

Desakan dirampungkannya Raperda lahan abadi ini, lantaran beberapa kawasan produk-

tif sudah beralih fungsi. Alih fungsi lahan ini disebabkan oleh pembangunan perumahan dan lain sebagainya. Risikonya, lahan pertanian berkurang sehingga berimplikasi terhadap hasil panen. Maraknya pembangunan perumahan membuat saluran irigasi menyempit. Ironisnya, lahan pertanian terendam oleh banjir.

Martawang menambahkan,

Banyak SPPT PBB Tak Sampai Mataram (Suara NTB) Pada tahun 2015 lalu, Dinas Pendapatan (Dispenda) Kota Mataram menargetkan pendapatan dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebesar Rp 18,5 miliar namun tidak tercapai. Salah satunya karena banyak Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) yang tidak sampai kepada pemiliknya. Untuk mengatasi persoalan ini agar tak terulang tahun ini, belum lama ini Dispenda Kota Mataram rapat bersama camat dan lurah untuk menemukan solusi terkait persoalan tersebut.

Demikian disampaikan Kepala Dispenda Kota Mataram, H. M. Syakirin Hukmi. “Kami mengadakan pertemuan dengan Pak Camat dan Pak Lurah karena hasil evaluasi kami kemarin kami lihat masih banyak SPPT yang tidak sampai dan kita coba apa strategi kita metode mana yang kita pakai dalam penyampaian SPPT sehingga SPPT benar-benar sampai ke masyarakat,” jelasnya.

Tidak sampainya SPPT ini menurutnya karena tahun lalu pihaknya menggunakan metode berjenjang untuk pen-

yampaian SPPT kepada warga. Tahun ini pihaknya ingin melibatkan satu pihak saja yang langsung turun menyampaikan SPPT kepada warga.

Bersama camat dan lurah diputuskan bahwa untuk mengantarkan SPPT ini ditunjuk satu orang di setiap kelurahan.

“Kalau kemarin ada satu pembantu juru pungut. Kami coba tawarkan apakah kepala lingkungan atau kader Posyandu atau organisasi pemuda yang akan menyampaikan ke masyarakat, kan dia lebih kenal sehingga itu kita minta tanggung jawabnya dengan mengembalikan struk tanggal penyampaian itu ke kami,” terang Syakirin.

Tahun ini Dispenda menaikk a n target

(Suara NTB/dok)

PBB menjadi Rp 19 miliar. Syakirin mengatakan dengan berbagai perbaikan yang dilakukan pihaknya optimis target bisa tercapai. Sebenarnya tahun lalu target PBB bisa tercapai jika satu WP (wajib pajak) itu membayar kewajibannya. Tapi ada juga WP yang keberatan terhadap penentuan nilai pajaknya sehingga belum membayar. “Tahun ini harus optimis bisa capai target,” ujarnya.

Dispenda juga melakukan validasi data objek pajak di semua kecamatan. Validasi ini dilakukan dalam rangka pemutakhiran data PBB di Kota Mataram. Pendataan ini melibatkan para kader yang ada di kelurahan dan lingkungan.

Dalam validasi ini, para petugas diminta untuk mengecek ulang luas bangunan, pemiliknya siapa dan ada dimana. (ynt)

Tarik Retribusi

Dinas Kebersihan Perlu Survei Warga Non Pelanggan PDAM Mataram (Suara NTB) Sejak tahun lalu, Dinas Kebersihan Kota Mataram berencana menarik retribusi sampah dari warga yang bukan pelanggan PDAM. Rencananya penarikan retribusi akan mulai diterapkan tahun ini. Namun sebelum kebijakan tersebut dilaksanakan, Sekretaris Dinas Kebersihan Kota Mataram, I Gede Berata menyampaikan pihaknya perlu melakukan survei dulu terhadap warga yang bukan termasuk pelanggan PDAM ini.

Ia mengatakan pihaknya kesulitan menentukan warga yang bukan pelanggan PDAM ini. “Datanya belum kita dapat. Jadi kita harus survei dulu,” cetusnya kepada Suara NTB, Kamis (3/3).

Berata menyampaikan se-

bagian besar warga yang tinggal di komplek perumahan merupakan pelanggan PDAM dan retribusi sampahnya telah dibayarkan bersamaan dengan pembayaran iuran PDAM setiap bulannya. Pihaknya merasa kesulitan jika warga yang bukan pelanggaan PDAM ditarik retribusinya, apalagi yang termasuk warga miskin.

“Kalau warga yang tinggal di perumahan kan sudah semua (penarikan retribusi sampah). Memang untuk warga miskin ini belum dan tidak mungkin kita tarik,” ujarnya.

Untuk yang bukan pelanggan PDAM seperti hotel, pusat perbelanjaan, dan pertokoan, Berata mengatakan pihaknya telah melakukan penarikan. “Kalau hotel-hotel ada yang lewat PDAM dan

bukan PDAM. Jadi sudah didata semua,” ujarnya. Beberapa hotel besar juga rutin diangkut sampahnya dan membayar retribusi kepada Dinas Kebersihan Kota Mataram.

“Jadi beberapa hotel-hotel besar semua sudah bayar (retribusi). Kalau hotel-hotel kecil atau melati itu biasanya langsung lewat PDAM,” ujarnya.

Retribusi sampah bagi hotel-hotel besar ditarik sekitar Rp 250 ribu per bulan. Pengangkutan sampahnya biasanya diambil setiap hari dan terkadang dua hari sekali. Di pusat perbelanjaan Lombok Epicentrum Mall (LEM), Dinas Kebersihan juga telah menempatkan kontainer dan sampahnya diangkut setiap hari ke TPA (tempat pembuangan akhir). (ynt)

perda lahan abadi ini nantinya akan menjadi satu kesatuan dari revisi Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Mataram. Artinya, review ini untuk menyempurnakan perda yang sudah ada.

Bukan saja secara redaksional, review dilakukan secara menyeluruh dengan konsep menguatkan aturan sebelumnya. “Jelas ini akan jadi satu kesatuan,” terangnya.

Dalam review Perda RTRW dan kajian lahan abadi ini, memperhatikan standar - standar di Kota Mataram. Tentunya disinkronkan dengan moratorium pembangunan mal dan hotel.

Dia membantah jika moratorium pembangunan mal dan hotel masih abu - abu. Menurutnya, pembangunan ini melihat kelayakan serta standar yang ada.

Martawang memastikan, dalam waktu dekat ini review Perda RTRW akan dilakukan dan hasilnya akan didiskusikan dengan DPRD. Sebagai catatan, Perda lahan abadi ini diusulkan sejak tahun lalu. Draf Raperda lahan abadi mandek di Bagian Hukum Setda Kota Mataram. Disisi lain, Dinas Pertanian Kelauatan dan Perikanan (PKP) cemas dengan maraknya alif fungsi lahan pertanian di Mataram. (cem)

Masuk Program 100 Hari

PU Percepat Tender Dua Paket Proyek

Mataram (Suara NTB) Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Mataram, Ir. H. Mahmuddin Tura berjanji akan mempercepat proyek perbaikan jalan lingkungan dan irigasi. Dua paket proyek bersumber dari DAK dan APBD Kota Mataram ini, masing - masing Rp 40 miliar untuk jalan lingkungan dan Rp 10,3 miliar untuk irigasi. “Kita targetkan bulan ini mulai tender karena mempercepat program 100 hari,” kata Mahmuddin Tura, Kamis (3/3).

Dua program ini dilakukan sebagai percepatan, bukan menyelesaikan pekerjaan sebelumnya. Secara kebetulan kata Mahmuddin, dokumen perencanaan atau Detail Engineering Design sudah dipersiapkan sejak tahun 2015 lalu. Keterlambatan untuk mengeksekusi program, terkendala DPA belum disahkan sehingga menimbulkan persoalan administrasi. “Semua SKPD belum selesai tahun 2016 ini,” pungkasnya.

Dipastikan, dua paket proyek ini membutuhkan waktu 30 - 40 hari untuk ditender.

Sehingga, diprediksikan pengerjaan fisik dimulai saat musim kemarau. Bahkan dirincikan, dari total anggaran disediakan dipredik-

si jalan lingkungan bisa diselesaikan sekitar 30 kilometer.

Perbaikan irigasi belum bisa diprediksikan, karena sifatnya tiap - tiap titik dan tersebar di Kota Mataram. “Jumlahnya saya tidak hafal. Karena volumenya tidak dihitung seperti perbaikan jalan lingkungan,” ujarnya.

Sedang diantisipasi anggaran masuk selanjutnya. Kebiasaan di APBN Perubahan, Pemerintah Pusat memasukan anggaran nilainya signifikan. Alternatifnya, Detail Engineering Design sejak tahun lalu diselesaikan, sehingga tahun ini pelaksanaan bisa berjalan. Dengan pola seperti itu, dipastikan Agustus mendatang bisa tuntas.

“Prediksinya Agustus sudah selesai,” sebutnya.

Kadis PU menambahkan, percepatan penanganan infrastruktur perkotaan masih dihadapkan pada permasalahan infrastruktur, terutama jalan lingkungan. Panjang jalan Kota Mataram 357 kilometer. Total jalan lingkungan yang sudah diperbaiki sekitar 330 kilometer.

Data terakhir tahun 2015 setelah dilakukan penanganan, kondisi jalan di Kota Mataram 306 kilometer atau 86 persen dalam kondisi bagus. Sedangkan, sisanya 51 kilometer atau 14 persen dalam kondisi sedang dan rusak. (cem)

(Suara NTB/cem)

SUARA NTB

Jumat, 4 Maret 2016

Halaman 3

PENGUMUMAN PENGGABUNGAN USAHA PD.BPR NTB SE- PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT Nomor : 08/Tim. Kons/01/2016 DALAM rangka memperkuat kelembagaan dan struktur permodalan PD.BPR Nusa Tenggara Barat agar dapat lebih berdaya guna bagi masyarakat, maka berdasarkan SK DIR BI Nomor :32/52/KEP/DIR Tahun 1999 tanggal 14 Mei 1999 tentang persyaratan dan tata cara Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank Perkreditan Rakyat, dengan ini di umumkan akan dilakukan Konsolidasi terhadap 8 ( delapan PD.BPR NTB di Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai berikut : 1. Nama-nama BPR yang akan melakukan konsolidasi

2. Nama BPR hasil konsolidasi PD. Bank BPR NTB 3. Seluruh hak dan kewajiban PD.BPR NTB se-Nusa Tenggara Barat menjadi hak dan kewajiban PD Bank BPR NTB hasil konsolidasi 4. Rencana perubahan status Kantor PD.BPR NTB hasil konsolidasi adalah sebagai berikut :

5. Pemegang Saham PD Bank BPR NTB hasil konsolidasi adalah : a. b. c. d. e.

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Pemerintah Kota Mataram Pemerintah Kabupaten Lombok Barat Pemerintah Kabupaten Lombok Utara Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah

f. Pemerintah Kabupaten Lombok Timur g. Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat h. Pemerintah Kabupaten Sumbawa i. Pemerintah Kabupaten Dompu j. Pemerintah Kota Bima k. Pemerintah Kabupaten Bima

6. CalonPengurus : - CalonDewanPengawas 1. Dr. Ir. H. Manggaukang, MM 2. H. Lalu Syamsudin, S.Sos, MM 3. H. Mas’un, Spd, SH 4. Drs. H. Supran, MM 5. Dra. Hjh. Mulyati, MM 6. Heri Saptoaji, SH 7. Ir. H. Zaini, AR 8. Anhar, SH 9. H. Hasanudin, SE 10. Drs. H. Miskan H. Arsyat 11. Hasni, SE, M.Ak 12. Syarif Mustaan, SE

- CalonDireksi 1. Ihwan, SP 2. Johariah, SE 3. Mutawali, SH 4. Hasan, SE 5. Haryanto, SE 6. Drs. H. Mahdon H. Abubakar 7. Ahmad Afifi, SE 8. Basri, SE 9. Denda Sucihartiani, SE 10. Hj. Erma Suryani, SE 11. Dra. Lilis Andayani 12. H. Lukman Husain, SE 13. H. Husni, SE 14. Ria Prayuniati, SP 15. Wahyu Irmawati, SE 16. Juprin H. Abdullah, S.Sos

7. Selama proses konsolidasi, pelayanan kepada masyarakat berjalan seperti biasa Demikian pengumuman ini disampaikan , apabila ada masalah dari pemegang saham yang berkeberatan agar disampaikan ke masing-masing PD.BPR NTB setempat atau ke Sekretariat Tim Konsolidasi PD.BPR NTB Lobar paling lambat 7 ( tujuh ) hari sebelum Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ( RUPS-LB ). Dalam waktu 30 ( tiga puluh ) hari sejak pengumuman ini disampaikan, akan dilaksanakan RUPS-LB sebagaimana diatur dalam SK DIR BI Nomor : 32/52/KEP/DIR Tahun 1999 tentang persyaratan dan tata cara Merger, Konsolidasi dan Akuasisi Bank Perkreditan Rakyat.

SUARA NTB Jumat, 4 Maret 2016

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 4

Diskop NTB Bertekad Bangkitkan Sentra Kerajinan di Lotim Perbup Pakaian Seragam KEBERPIHAKAN Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lombok Utara (KLU) dalam menggerakkan sektor Industri Kecil Menengah (IKM) khususnya kain tenun, mulai diperlihatkan. Political will kepala daerah itu dimulai dengan mengeluarkan Peraturan Bupati (Perbup) pakaian seragam PNS berbahan dasar kain tenun tradisional KLU. “Kita akan tandatangani perbup untuk menjadikan kain khas daerah sebagai pakaian resmi PNS. Ini sebagai ikhtiar kita untuk mendongkrak ekonomi kerakyatan,” ungkap Bupati KLU, Dr. H. Najmul Akhyar, SH, MH, Kamis (3/3).

Bagi Najmul, penggunaan pakaian khas daerah KLU sebagai seragam PNS harus diatur melalui regulasi yang segera dikeluarkannya dalam waktu dekat. Pasalnya, meski PNS KLU sudah mulai menyesuaikan seragam dengan memanfaatkan batik khususnya pada hari Kamis, namun secara umum bahan dasarnya masih berupa batik buatan luar KLU. Untuk itu, penting bagi Pemda KLU agar bahan baku batik/kain tradisional merupakan bahan baku yang diproduksi oleh IKM lokal KLU. Di Lombok Utara sendiri, sejumlah IKM kerajinan tenun tradisional sudah mulai dikembangkan oleh beberapa IKM. Misalnya, IKM Jajag Nganter dan IKM Petung Bayan. Kedua IKM tersebut berada di Deaa Bayan, Kecamatan Bayan.

Kerajinan tersebut sudah sejak lama dikelola dan terpelihara berkat eksistensi masyarakat Bayan yang memelihara budaya lokal (acara adat). Hasil kerajinan tenun banyak dimanfaatkan untuk selendang, baju, pakaian adat, suvenir, termasuk sebagai komoditas sektor pariwisata.

Selain sektor IKM sandang, bupati juga menginstruksikan kepada para SKPD untuk mengintegrasikan sektor pariwisata dengan sektor lainnya. Menyadari banyaknya kebutuhan pasar pariwisata, seperti telur, daging, sayuran, hingga pangan IKM, bupati pun meminta agar demand pasar pariwisata KLU dipenuhi dari produsen lokal KLU. “Sektor pariwisata memiliki scope yang luas sebagai mine sector. Harus diciptakan hubungan antara hasil produksi pertanian, industri pengolahan masyarakat dengan pariwisata (perhotelan),” sebut bupati.

Dalam penjabaran visi misi beberapa waktu lalu, bupati juga menegaskan adanya strategi pada peningkatan produksi pertanian, diversifikasi produk pertanian dan pemanfaatan lahan kering dengan mengadopsi teknologi tepat guna dan Iptek. Hal yang sama juga ditekankan pada pengelolaan dan pengembangam sektor peternakan guna mengoptimalisasi produksi dan keuntungan petani untuk dapat diserap pasar pariwisata.

Najmul menambahkan, agar SKPD bersinergi dalam mengembangkan industrialisasi, terutama pengolahan hasil pertanian dalam skala rumah tangga dengan membangun manufaktur industri kreatif berorientasi go green. Hal ini juga sejalan dengan upaya menumbuhkembangkan kewirausahaan di berbagai sektor, dengan ikhtiar menciptakan 10.000 wira usaha baru dipadukan dengan insentif stimulan peralatan usaha kepada 100 kelompok dan bantuan modal setiap tahunnya. (ari)

(Suara NTB/dok)

Selong (Suara NTB) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM ) NTB bertekad untuk membangkitkan sentra kerajinan di NTB, terutama terhadap sentra kerajinan yang memiliki prospek menjanjikan ke depan. Untuk di Kabupaten Lombok Timur (Lotim), sentra kerajinan yang sudah masuk dalam daftar Diskop UMKM NTB tercatat ada 6 sentra kerajinan yang tersebar di sejumlah kecamatan.

Kepada Suara NTB, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM NTB, Drs. H.Supran, MM, menegaskan di Kabupaten Lotim terdapat sejumlah sentra kerajinan yang potensial untuk dikembangkan kembali.

“Mulai saat ini dan ke depan kita bertekad untuk membangkitkan kembali sentra kerajinan di NTB. Untuk awal kita akan meninjau mana-mana yang potensial dan saat ini sudah ada yang akan dibangkitkan terlebih dahulu,” ujarnya ketika ditemui di Lotim beberapa waktu lalu.

Enam sentra kerajinan yang sudah masuk dalam daftar yang akan dibangkitkan kembali dan memiliki bahan baku yang besar di antaranya, sentra kerajinan bambu di Desa Loyok, gerabah di Penakak Masbagik, sentra kerajinan tenun di Kembang Kerang. Selain itu, ada sentra kerajinan konveksi di Selagik, dan sentra kerajinan tenun di Desa Lenek Kecamatan Aikmel dan di Kecamatan Pringgasela. “Jadi ada 6 sentra kerajinan di Lotim yang fokus coba kita dibangkitkan untuk yang sekarang,” sebutnya.

Untuk meningkatkan sentra kerajinan itu, Kata Supran, hal yang paling mendasar dilakukan terlebih adalah meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) agar bagaimana mereka memahami dunia pasar, bagaimana perajin itu memahami barang yang higienis dan berkualitas serta mengetahui cara meningkatkan usahanya. “Yang paling utama kita benahi itu adalah SDMnya, sehingga para perajin ini benar-benar memahami bagaimana cara berwirausaha,” ungkapnya. (yon)

(Suara NTB/yon)

KERAJINAN - Salah satu kerajinan bambu di Desa Loyok Kecamatan Masbagik. Dinas Koperasi dan UMKM NTB bertekad membangkitkan kembali sejumlah sentra kerajinan di Lotim.

Sering Telat Masuk

PNS Diharuskan Tinggal di Wilayah KLU Tanjung (Suara NTB) Keberadaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) lingkup Pemda Kabupaten Lombok Utara (KLU) yang lebih banyak berdomisili di luar KLU, mulai disikapi kepala daerah. Melihat para PNS sering telat masuk kantor, maka para PNS ke depannya diharuskan tinggal di KLU. “50 persen PNS bahkan lebih berasal dari luar KLU. Faktor jarak tempuh menyebabkan disiplin tingkat kehadiran menjadi menurun. Sering telat masuk, termasuk Kadis dan Kabid, ini juga harus kita nilai,” ujar Wakil Bupati KLU, Syarifudin, SH, Kamis (3/3).

Wabup mengatakan idealnya seluruh PNS Pemda KLU harus tinggal di Lombok Utara. Dengan tinggal di KLU, maka banyak dampak multiplier effect yang ditimbulkan dari aktivitas kalangan PNS. Tidak hanya peredaran uang akibat transaksi harian, tetapi juga pengembangan sektor properti dan usaha perdagangan lainnya akan meningkat.

Sementara dari aspek pemenuhan tunjangan untuk kendaraan dinas, seperti premium dan biaya perawatan, akan bisa diefisiensi. Bupati dan wakil bupati juga akan mempertimbangkan untuk menghemat anggaran dari pos tersebut tanpa harus berlawanan

dengan regulasi yang ada.

“PNS yang ada akan kita minta membuat surat pernyataan kesanggupan tinggal di Lombok Utara. Mereka cari tempat menginap di KLU, bagaimanapun caranya,” tegas Syarifudin.

Sebagaimana diketahui, sektor properti di Lombok Utara telah mulai dikembangkan oleh para pengembang. Beberapa titik pengembangan yang dapat dilihat, seperti di Sigar Penjalin (Tanjung), ataupun di Kecamatan Gangga. Hanya saja sebagian pengembang terlihat masih melihat serapan pasar, sehingga tidak sedikit areal yang dibebaskan atau izin yang dikantongi belum dioptimalkan realisasinya. Areal dimaksud seperti di kawasan sebelum masuk Oberoi, areal di Jambi Anom, serta areal menuju kawasan Pantai Gondang Beach.

Lantas apakah ada upaya dari Pemda untuk melakukan MoU dengan pengembang atau perbankan dalam menyiapkan

perumahan bagi PNS? Syarifudin mengatakan korelasi antara permintaan dan penawaran perumahan di KLU akan diserahkan ke mekanisme pasar. Namun ia meyakini, jika para PNS mematuhi kesanggupan tinggal di Lombok Utara, maka secara otomatis akan membuka peluang pasar sektor properti ini.

Sebagaimana diketahui, hingga saat ini, jumlah PNS lingkup Pemda KLU sebanyak 2.900-an orang. Dengan asumsi 50 persen PNS berasal dari luar, maka 1.450 unit perumahan merupakan angka yang wajib disiapkan para pengembang. Bukan mustahil mereka yang merupakan penduduk KLU sejauh ini juga masih terlihat pulang pergi Mataram Tanjung. Artinya dengan komitmen Surat Pernyataan kesanggupan tinggal di KLU, sebagian dari mereka - setidaknya harus membangun perumahan atau bahkan membeli dari pengembang. (ari)

Anggarkan Rp 40 Miliar

Kasatlantas: KTL di Lotim Masih ”Sakit”

Selong (Suara NTB) Bupati Lombok TimUr (Lotim) menegaskan segera melanjutkan pembangunan dermaga Labuhan Haji. Pemkab Lotim sudah mengalokasikan anggaran Rp 40 miliar. Anggaran sebagian besar diarahkan untuk pengerukan kolam labuh.

“Segera dalam waktu dekat kita lanjutkan,” terang bupati beberapa waktu lalu.

Menindaklanjuti amanah Bupati Lotim tersebut, Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Lotim, Sateriadi yang dikonfirmasi, Kamis (3/3) mengemukakan, pihaknya segera melaksanakan proses tender untuk melanjutkan pembangunan yang sudah direncanakan sejak setahun terakhir. “Kita sudah koordinasikan dengan Dinas Perhubungan dan Sekda,” tuturnya.

Saat ini, katanya, Dinas PU sedang melakukan pematangan perencanaan. Hal ini merupakan, perencanaan kelanjutan pembangunan Pelabuhan Labuhan Haji tahun 2015 lalu. Diakui butuh waktu lama untuk merencanakan, karena menginginkan hasil yang bagus.

Diakuinya, sudah ada tim yang sudah diminta ke Surabaya untuk mencari informasi yang akan digunakan untuk menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS). ‘’Disebut Surabaya karena menjadi pusat urusan pelabuhan,’’ ujarnya.

Mengenai mengeruk pasir berbeda dengan keruk karang.

Dalam hal ini, Dinas PU ingin mengetahui persis seperti apa proses pengerukan, sehingga tidak ditipu. Pengerukan Ini juga dilakukan di bawah air, sehingga harus jelas metode mengukurnya. “Kalau tidak jelas kita bisa digantung,” paparnya. (rus)

Selong (Suara NTB) Kepala Satuan Lalu Lintas (Kasatlantas) Poles Lotim, AKP Bayu Panduwinoto, SIK mengakui Kawasan Tertib Lalu Lintas (KTL) di Lotim masih sakit. Istilah sakit digunakan Kasatlantas ini karena melihat banyaknya tingkat pelanggaran lalu lintas. Penyakit KTL tersebut coba akan diobati selama 21 hari ke depan melalui kegiatan Operasi Simpatik Gatarin.

Hal ini dikatakan AKP Bayu di Mapolres Lotim usai menggelar Operasi Simpatik melibatkan anak-anak Taman Kanak-Kanak Bhayangkari Selong, Kamis (3/3).

Meski sudah KTL, ujarnya, tingkat pelanggarannya terbilang masih sangat tinggi. Antara lain, tidak memakai helm dan melanggar arus lalu lintas.

Selama dua hari saja dicatat sudah 22 kasus pelanggaran.

Dijelaskan, selama kegiatan operasi simpatik Gatarin 2016 ini, Satuan Lalu Lintas melakukan sejumlah kegiatan. Di antaranya melibatkan anak-anak TK. Anak-anak TK ini memberikan sosialisasi langsung di pinggir jalan agar para pengendara menaati aturan lalu lintas.

Dengan membawa sejumlah

Dermaga Labuhan Haji Segera Dilanjutkan

Dievaluasi, 1.680 Tenaga Kontrak Tanjung (Suara NTB) Problem tenaga operasional SKPD yang diklaim masih kurang menjadi persoalan bagi Pemda Kabupaten Lombok Utara (KLU) untuk diselesaikan. Sebab tidak hanya penyesuaian terhadap kuantitas, tetapi juga kualitas.

“Kita tidak pungkiri, banyak tenaga kontrak yang belum memenuhi standar. Untuk memenuhi standar pelayanan, diperlukan self correction, sehingga mereka harus dites ulang. Itu juga yang menjadi alasan mengapa honor tenaga kontrak belum dibayarkan sampai sekarang,” ungkap Bupati KLU, belum lama ini.

Terhadap persoalan ini, Anggota DPRD KLU, Artadi, rupanya menemukan adanya keberadaan pelamar baru di deretan 1.680 orang pelamar.

Menurutnya, masuknya pelamar baru sah-sah saja, apabila memenuhi kualifikasi yang dibutuhkan. Hal ini juga menciptakan kompetisi di kalangan tenaga kontrak, sehingga harapan pelayanan sesuai standar terpenuhi.

Namun demikian, Artadi mengkhawatirkan adanya kecemburuan sosial di kalangan pelamar terlebih bagi tenaga kontrak yang lama mengabdi. Untuk itu, ia pun meminta agar eksekutif melakukan seleksi sesuai kebutuhan, baik terhadap jumlah maupun kualifikasi yang diperlukan.

“Kami temukan ada tenaga kontrak yang baru masuk dan tidak punya SK tetapi masuk

dalam daftar yang ikut evaluasi. Padahal tenaga kontrak yang ikut evaluasi harus memiliki SK,” ungkap Artadi kepada wartawan, Kamis (3/3).

Politisi Gerindra ini meminta agar SKPD Tim seleksi tenaga kontrak bekerja sesuai aturan. Pasalnya, di salah satu SKPD di KLU dengan ketersediaan 12 kurang lowong, mendapat partisipasi pelamar sebanyak 19 orang. Artinya secara otomatis akan ada 7 orang yang terseleksi. Ia pun mengingatkan agar tidak seluruh pelamar diakomodir jika melihat kekosongan kursi terpenuhi.

Terpisah, Asisten III Setda Lombok Utara, H. Zulfadli, SE., tidak menyangkal temuan DPRD ini. Ia menjelaskan, para pelamar yang dievaluasi merupakan usulan dari SKPD Pemda KLU. Terhadap mereka yang tidak memiliki SK kontrak sebelumnya, pihak di Setda langsung menyurati SKPD meminta klarifikasi dan pertanggungjawaban.

Tidak hanya itu, untuk menghindari kekisruhan tingkat pelamar, mereka yang tidak mengantongi SK kontrak sebelumnya akhirnya dikeluarkan.

“Pelamar diikuti oleh 1.455 orang di luar tenaga kontrak untuk RSUD Lombok Utara yang sudah menjalani tes lebih dahulu. Umpamanya ada yang tidak lolos di SKPD, berarti ada yang lowong sehingga kita buka lagi rekrutmennya bagi mereka yang memiliki SK untuk mengisi kekosongan tersebut,” demikian Zulfadli. (ari)

Selong (Suara NTB) Perempuan belum merasakan keadilan. Ketidakadilan yang dirasakan kaum perempuan ini terlihat dari sejumlah aspek, antara lain dari sisi keberpihakan anggaran terhadap kaum perempuan.

Hartini Haritani, salah satu tokoh perempuan di Lotim, mengungkapkan, sudah cukup lama membicarakan tentang masalah perempuan. Akan tetapi sampai sekarang masih menyisakan masalah. UU dinilai masih belum banyak berpihak pada perempuan. “Kalau tidak ada keberpihakan anggaran, sampai berdarahdarah dan capek kita bicarakan soal perempuan karena tidak akan ada hasil,” ungkapnya dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Khusus Perempuan di Selong, Kamis (3/3).

Menanggapi hal ini, Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB) Lotim H. Suroto, mengatakan melalui kegiatan musrenbang perempuan ini coba digali aspirasi kaum perempuan. Secara umum. kondisi saat ini sebenarnya

perhatian terhadap perempuan sudah bagus. Dari segala bidang, perempuan sudah diberikan hak yang sama.

Pelayanan bidang kesehatan, pendidikan semuanya sudah dilayani dengan baik.

Dari sisi anggaran, semua sudah perspektif gender. Semua diberikan peluang dan kesempatan yang sama. “Peluang sudah ada, tinggal perempuannya,” ucapnya.

Kuncinya peningkatan kualitas perempuan. Untuk mengisi peluang ini direncanakan akan memberikan pedidiikan politik pada perempuan.

Kesempatan yang diberikan kepada perempuan sama dengan laki-laki. “Hak dan kewajiban perempuan dengan lakilaki sama,” imbuhnya.

Kepala Badan Perencanaan Pembanguan Daerah (Bappeda) Lotim, Ahmad Dewanto Hadi mengemukakan musrenbang perempuan selama tiga tahun terakhir terus dilakukan. Direncanakan ke depan ada kegiatan musrenbang perempuan di tingkat kecamatan. Kegiatan musrenbang perempuan ini baru disusun standar operasional prosedur (SOP)nya. (rus)

Perempuan Belum Rasakan Keadilan

(Suara NTB/rus)

KAMPANYE - Anak-anak TK Bhayangkari melakukan kampanye tertib lalu lintas di KTL di Kota Selong, Kamis (3/3). atribut, anak TK menyampaikan ucapan terim kasih kepada pengendara yang taat. Sedangkan yang tidak memakai helm diperingatkan langsung. Ejekan anak kecil diharapkan bisa membuat malu para pengendara yang tidak pakai helm. “Pengendara yang melanggar ini biar anak kecil yang marahin,” urainya.

Pada kegiatan operasi simpatik, sebanyak 20 persen diperuntukkan buat penindakan dan 80 persen teguran. Harapannya melalui kegiatan opera-

si simpatik ini bisa meningkatkan kesadaran para pengendara menaati aturan lalu lintas.

Lebih jauh bicara KTL, di Lotim panjangnya 5 km terpusat di wilayah Kota Selong.

Pembuatan KTL bukan oleh aparat Kepolisian. Namun oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Perhubungan melalui SK Bupati. Aturan lalu lintas di KTL lebih tegas dibanding luar KTL. Utamanya dari denda tilang lebih tinggi dibanding luar KTL. (rus)

(Suara NTB/rus)

MUSRENBANG - Dalam upaya menindaklanjuti aspirasi kaum perempuan, Pemkab Lotim menggelar Musrenbang Khusus Perempuan di Selong, Kamis (3/3).

SUARA NTB Jumat, 4 Maret 2016

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 5

Belum Capai Target Indikator Gunakan Mekanisme Partai DEWAN Pertimbangan DPD II Golkar Lombok Barat (Lobar), H. L. Taqdir Mahdi menyarankan kepada pengurus DPD II Golkar segera melakukan rapat untuk memutuskan siapa yang diusung sebagai calon wakil bupati mendampingi H. Fauzan Khalid, Sag, MSi. Meski di lapangan, sudah ada kabar DPD akan mengusung Ketua DPRD Lobar Hj.Sumiatun sebagai pendamping Fauzan. ‘’Artinya memilih calon jangan diam-diam tanpa melibatkan pengurus. DPD harus menggunakan mekanisme partai dan melibatkan pengurus. Dalam hal ini, mengadakan rapat lalu diplenokan dengan pengurus harian, melibatkan pimpinan kecamatan se-Lobar,’’ ujarnya mengomentari bursa cawabup Lobar pada Suara NTB, Kamis (3/3).

Mengenai cawabup, mantan Ketua DPRD Lobar ini menegaskan, merupakan hak dari parpol pengusung dari paket Zaini Arony dan Fauzan Khalid, khususnya partai Golkar.

Menurut mantan Ketua DPD II Golkar Lobar ini, hal ini perlu dilakukan untuk mendengar dan menyerap aspirasi dari kader golkar yang ada di Lobar terkait siapa yang pas untuk diusung mendamingi bupati. Mekanisme ini, jelasnya, untuk mengetahui aspirasi masyarakat khususnya Golkar siapa figur yang diinginkan. Hal ini juga sesuai proses mekanisme pengambilan di partai yang harus dilakukan pengurus. Karena menurutnya, selama ini proses mekanisme pengambilan keputusan tidak pernah transparan. “Jangan seperti itulah,” sarannya.

Selain itu, DPD Golkar jangan terlalu menunggu lama memutuskan. Sebab biasanya 1 bulan setelah bupati dilantik akan diajukan calon pendampingnya. DPD harus rapatkan barusan untuk kompak membahas cawabup p. Terkait adanya usulan dari luar non kader tentunya harus dibahas oleh pengurus.

Karena itu jelasnya penting pengurus melakukan rapat memutuskan apakah yang diusung non kader atau kader. (her) H. L. Taqdir Mahdi (Suara NTB/her)

Menteri Marwan Jafar Direncanakan Panen Jagung di Sekotong Giri Menang (Suara NTB) Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Marwan Jafar direncanakan menghadiri panen raya jagung di Sekotong, Lombok Barat (Lobar). Menurut rencana, Marwan Jafar akan menghadiri panen raya di Dusun Pengantap Desa Sekotong Tengah akhir Maret ini. ‘’Tim advance kementerian sudah turun melakukan survai terhadap lokasi panen raya seluas ratusan hektar ini,’’ ujar Kepala Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan Lobar, H. Chaerul Bahtiar ditemui di ruang kerjanya, Kamis (3/3).

Diakuinya, adanya rencana Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi menghadiri panen raya diperoleh setelah pihaknya melakukan audensi ke kementerian beberapa pekan lalu di Jakarta. Pihaknya memberitahukan soal rencana panen raya. Menteri pun meresponnya dengan bersedia menghadiri panen raya.

Sebagai tindaklanjutnya, ujarnya, pihak kementerian enerjunkan tim avpance untuk melakukan survai ke lokasi. Tujuan tim melakukan survai untuk memastikan kesiapan panen raya di lokasi tersebut. Lokasi tanaman jagung ini sendiri, merupakan bantuan dari Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi seluas 400 hektar yang terbagi ke Sekotong 200 hektar dan Lembar 200 hektar dengan jumlah bantuan enam ton tahun 2015 lalu.

Selain memberikan bantuan benih, kementerian juga memberi bantuan berupa pupuk sebanyak 3 ton. Jagung ini ditanam akhir Desember lalu pada awal musim hujan lalu. Panen raya ini, lanjutnya, dirangkai dengan dengan HUT Lobar tahun 2016.

Tahun ini, ungkapnya, kementerian berencana memberikan bantuan hand tractor dan roda tiga, dilanjutkan dengan benih jagung.

Di Lobar, potensi lahan untuk menanam jagung secara keseluruhan termasuk non sawah dan tegalan seluas 8.800 hektar. Terbagi menjadi sawah saja 5000 hektar sedangkan non sawah seluas 3000 hektar terdiri dari tegalan dan kebun. Dari luas lahan yang ada, seluas 5000 hektar lebih berada di daerah Sekotong dan Lembar. Sebagian lagi ada di wilayah Gerung dan Kuripan. (her) H. Chaerul Bahtiar (Suara NTB/her)

Pengentasan Kemiskinan dan Gizi Buruk di Lobar Giri Menang (Suara NTB) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Lombok Barat (Lobar), Dr. H. Baehaqi mengakui penurunan kemiskinan di Lobar belum mencapai target indikator kinerja daerah.

Sebab, dari target indikator kunci utama (IKU) kemiskinan belum tercapai sesuai target RPJMD. Dari target yang harus dicapai 15,88 persen namun tercapai baru 17,11 persen. Artinya masih ada sisa 2 persen yang belum. Begitu pula terkait balita gizi buruk masih belum mencapai target indikator.

H. Baehaqi

sia tua. Terkecuali aset berupa tanah yang tidak mengalami penyusutan, tapi nilainya semakin bertambah. ‘’Untuk aset berupa gedung, kendaraan dinas maupun alat kelengkapan kantor, semakin tua usianya tentu nilainya tidak bisa disamakan saat masih dalam kondisi bagus,’’ ujarnya.

Menurutnya, dari nilai aset awal tercatat sebesar Rp 2,4 triliun, kini tinggal sekitar duapertiganya atau sekitar Rp 1,6 triliun. Hal ini sesuai hasil perhitungan dengan sistem acrual basis. Karena sebelumnya, nilai aset yang dimiliki dihitung seharga beli awalnya. Padahal banyak aset-aset daerah yang sudah berusia tua.

Selain itu,ujarnya, nilai aset ke depan bisa semakin berkurang, karena adanya pelimpahan kewenangan dan urusan untuk beberapa bidang ke pemerintah provinsi, seperti urusan pendidikan menengah dan urusan kehutanan. Hal ini, ujarnya, bakal diikuti pula dengan

pula gizi buruk,” akunya di Giri Menang, Kamis (3/3).

Karena itu untuk mencapai target indikator daerah yang tertuang dalam RPJMD, khusus kemiskinan maka kebijakan daerah tahun ini

tenaga kerja serta menurunkan angka pengangguran.

Terkait kapan bisa dicapai target 15 persen lebih sesuai indikator kinerja daerah, Baehaqi menerangkan, penanganan kemiskinan menyangkut multi sektor. Karena tidak bisa berbicara darimana menciptakan tenaga kerja, namun berbicara masalah infrastruktur dasar, perlu akses jalan. Termasuk, soal sarana pendidikan dan kesehatan. Hal ini juga, jelasnya, merupakan bagian indikator yang membentuk penurunan kemiskinan. Terkait target mencaai 15 persen angka kemiskinan, diupayakan tahun ini. Namun angkanya akan terlihat tahun 2017, karena perlu disurvai. (her)

(Suara NTB/her)

Tim Labfor Bali Selidiki Penyebab Kebakaran Metzo Giri Menang (Suara NTB) Tim Laboratorium Forensik (Labfor) Cabang Denpasar, Bali menerjunkan tim untuk memeriksa penyebab kebakaran di Kafe Metzo Senggigi Lombok Barat (Lobar). Tim yang dipimpin Kepala Labor Cabang Denpasar, Kombes Pol Ir. Koesnadi direncanakan melakukan pemeriksaan selama dua hari. Pada pemeriksaan pertama, Kamis (3/3), tim memeriksa ruang hall yang ludes terbakar. Sedangkan hari kedua, fokus pada salah satu areal ruangan yang terbakar di dalam kafe. Sejauh ini hasil labfor belum bisa diungkap, karena masih dalam pemeriksaan.

Tim Labfor Bali tiba di Kafe Metzo sekitar pukul 14.00 Wita. Tim terdiri dari 3 orang, termasuk Kepala Labfor, didampingi petugas kafe dan penyidik Polres dan Polsek Senggigi langsung masuk melakukan pemeriksaan.

Kanit Reskrim Polsek Senggigi, Aiptu Rusdin, menjelaskan, sasaran pemeriksaan tim Labfor pertama kali adalah ruangan hal. Ruangan yang ludes dilahap si jago merah ini diperiksa secara keseluruhan. Tim Labfor memeriksa beberapa bagian yang terbakar, termasuk peralatan yang ada di dalam ruangan. Khusus untuk areal yang akan diperiksa diminta untuk disterilkan.

Tim melakukan pemeriksaan selama hampir satu setengah jam di areal lokasi terbakar. Usai melakukan pemeriksaan, tim Labfor menolak diwawancara lantaran belum ada kesimpulan dari hasil pemeriksaan tersebut. Begitu pula Manager Metzo Cafe, Nedi menolak diwawancara dengan alasan masih menunggu hasil labfor. “Besok saja, masih pusing,” kata Nedi kepada wartawan.

Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Lobar, AKP Joko Tamtomo menyatakan, pihak Labfor baru

(Suara NTB/her)

PEMERIKSAAN - Tim Labfor usai melakukan pemeriksaan penyebab kebakaran di kafe dan karaoke Metzo Senggigi, Kamis (3/3). mengecek sebagian sumber apinya. Rencananya besok akan dilanjutkan pemeriksaan, sebab tidak bisa sehari dilakukan pemeriksaan, karena areal kamar dan hall cukup luas, sehingga tidak bisa sekaligus.

Untuk memperlancar pemeriksaan, barang dan re-

Kasus RPH, Tersangka Kemungkinan Bertambah Praya (Suara NTB) Kejaksaan Negeri (Kejari) Praya Lombok Tengah (Loteng) akhir bulan Februari, telah menetapkan empat tersangka dalam kasus dugaan korupsi pembangunan Rumah Potong Hewan (RPH) Barabali Kecamatan Batukliang tahun 2014. Namun dari empat nama tersangka yang ditetapkan, kemungkinan ada penambahan bisa terjadi.

“Semua kemungkinan masih ada. Termasuk peluang adanya tersangka lain, selain tersangka yang sudah ditetapkan,” ungkap Pelaksana Harian Kepala Seksi Pidsus Kejari Praya, M. Januar Ferdian, SH, seizin Kajari Praya, Feri Mupahir, SH, MH, kepada Suara NTB, Kamis (3/3).

Saat ini, kata Januar empat tersangka yang sudah ditetapkan yakni EK, MY, L.KW dan LI. Para tersangka tersebut memiliki tugas dan peran yang berbeda, sehingga kemungkinan untuk berkas para tersangka akan di-split (dibagi) menjadi empat berkas. Sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing tersangka pada proyek senilai Rp 1,4 miliar.

Namun tidak menutup kemu-

Aset Loteng Menyusut Praya (Suara NTB) Besaran nilai aset milik Pemkab Lombok Tengah (Loteng) mengalami penyusutan hingga sepertiga dari nilai aset awal. Penyusutan ini disebabkan banyak aset daerah yang telah dihapus dari daftar aset termasuk karena adanya penurunan nilai aset tersebut.

Kabag Aset Setda Loteng, H. Muhammad, kepada Suara NTB, Kamis (3/ 3), menjelaskan, sejak setahun terakhir pihaknya sudah melakukan verifikasi dan penilaian ulang atas nilai aset daerah yang.

Hasilnya, terjadi penyusutan nilai aset, karena menyusutnya nilai aset yang dimiliki. Terutama aset daerah berupa aset tetap, seperti gedung, kendaraan dinas hingga alat perlengkapan kantor.

Pasalnya, hampir sebagian besar dari aset-aset tetap tersebut sudah beru-

“Kemiskinan itu memang belum mencapai target indikator kunci utama sesuai RPJMD. Dari 15,88 persen yang ditarget baru tercapai 17,11 persen. Begitu

masih menjadikan kemiskinan sebagai isu strategis dengan melakukan berbagai langkah strategis. Antara lain, program tahun ini mendongkrak dan mendorong sektor informal dan sektor riil.

Artinya bagaimana hasil pertanian diolah menjadi barang jadi supaya masyarakat bisa mendapatkan nilai tambah dari hasil produksi mereka. Dari aspek informal, seperti home industri yang membuat produk pertanian oleh keluarga dan masyarakat digerakkan melalui pembinaan kelompok. Sebab di Lobar ini jelasnya, sektor informal ini banyak memberikan kontribusi kepada peningkatan distribusi pendapatan masyarakat maupun menyerap

penyerahan aset yang terkait dengan urusan tersebut.

Muhammad mencontohkan, untuk urusan pendidikan menengah, akan diikuti pula dengan penyerahan bangunan sekolah dan segala fasilitas yang ada, karena tidak bisa dilakukan penyerahan setengah-setengah.

“Jadi nantinya setelah adanya pelimpahan kewenangan untuk urusan pendidikan menengah, bangunan sekolah dan segala fasilitas penduduknya juga ikut diserahkan,” tandasnya.

Tapi pada prinsipnya, walaupun ada penyerahan aset ke pemerintah provinsi status aset-aset tersebut tetap menjadi milik masyarakat NTB, hanya urusan kewenangan dan pengelolaannya saja yang beralih dari pemerintah kabupaten ke pemerintah provinsi. ‘’Persoalan aset tersebut milik siapa, tetap menjadi milik masyarakat di daerah ini,’’ ujarnya. (kir)

ngkinan, berkas beberapa tersangka akan disatukan, jika dinilai memiliki peran dan fungsi yang sama. “Untuk berkas para tersangka, memang arahnya akan di-split. Karena punya peran yang berbeda-beda,” ujarnya.

Guna melengkapi berkas para tersangka, pihaknya masih akan melakukan pemeriksaan lebih mendalam lagi. Di mana ada sekitar 8 saksi tambahan lagi yang direncanakan akan diperiksa. Termasuk di antaranya dua saksi ahli dari BPKP Perwakilan NTB dan dari Dinas Pekerjaan Umum (PU) dan ESDM Loteng.

“Saksi ahli dari BPKP perwakilan NTB kita perlukan terkait kerugian negara. Sementara saksi ahli dari Dinas PU (ESDM), diperlukan untuk persoalan teknis proyek,” tambahnya.

Selain keterangan saksi tambahan, lanjut Januar, pihaknya juga masih menunggu hasil perhitungan kerugian negara dari BPKP Perwakilan NTB. Pasalnya, nilai kerugian negara yang ada saat ini masih hasil perhitungan kasar dengan tim ahli Dinas PU dan belum secara mendetail sesuai hasil audit.

“Tim dari BPKP Perwakilan NTB sendiri akan turun melakukan audit mulai pekan depan. Hasilnya, kita tunggu.

Untuk memastikan, besaran nilai kerugian negara sesungguhnya yang timbul dalam proyek ini,” tandasnya.

Disinggung peran dan fungsi dari masing-masing tersangka, Januar mengaku belum bisa mengungkapkan, termasuk posisi para tersangka demi kepentingan penyelidikan.

Tapi yang jelas, para tersangka terlibat dan terkait secara langsung dengan proyek yang merugikan negara hingga ratusan juta tersebut.

Ia melanjutnya, saat ini pihaknya ingin fokus menyelesaikan penyidikan terhadap pihak-pihak yang ada di tingkat bawah (lapangan,red) terlebih dahulu. Baru kemudian, jika ada indikasi keterlibatan, menyasar pihak-pihak yang ada di atasnya. “Kita selesaikan di tingkat bawah dulu, baru ke atas. Supaya proses penyidikan terarah. Karena kalau pihak-pihak yang di bawah sudah terbukti, maka tidak menutup kemungkinan pihak yang ada di atasnya juga ikut terlibat,” tegasnya. (kir)

runtuhan yang masih ada di dalam akan diangkut keluar. Sedangkan terkait kerugian juga belum bisa diperkirakan, pihaknya sudah meminta pemilik kafe untuk pendataan. “Besok pagi jam 9.00 akan dimulai lagi pemeriksaan,” kata Joko. (her)

Penyelidikan Rehab Irigasi BWS Tunggu Bukti Baru Praya (Suara NTB) Kelanjutan proses penyelidikan terhadap dugaan korupsi dalam proyek rehab saluran irigasi daerah irigasi Bendungan Batujai tahap II tahun 2014 milik Balai Wilayah Sungai (BWS) Nusa Tenggara I, hingga kini belum ada kepastian. Setelah pada pertengahan tahun 2015 lalu, penyelidikan terhadap kasus tersebut dihentikan sementara waktu oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Praya, karena proyek masih dalam tahap pemeliharaan.

Namun hingga tahap pemeliharan selesai, proses penyelidikan belum juga dilanjutkan.

“Kita agak kesulitan untuk melanjutkan penyelidkan terhadap kasus tersebut. Karena hampir semua kerusakan yang sebelumnya diduga sebagai titik penyimpangan, sudah diperbaiki oleh pihak kontraktor,” terang Kasi. Intel Kejari Praya, Andrie Dwi Sugianto, S.H, yang ditemui di ruang kerjanya, Kamis (3/3).

Andrie mengaku kalau pada awalnya pihaknya cukup intens melakukan penyelidikan terhadap proyek tersebut. Tapi lantaran masih dalam proses pemeliharan, proses penyelidikan menjadi terhambat dan sampai saat ini proses penyelidikan belum bisa dilanjutkan.

Meski demikian, bukan be-

rarti proses penyelidikan akan berhenti. Karena pada prinsipnya, tidak kasus yang dihentikan penyelidikan. Proses penyelidikan tetap akan dilanjutkan, tergantung alat bukti yang ada.

“Kita masih tunggu bukti baru.

Kalau ada bukti baru yang mengarah pada penyimpangan, maka kasus ini akan kita garap kembali,” tambahnya. Pasalnya, tanpa adanya bukti baru tentu sulit bagi pihaknya untuk melanjutkan penyelidikan.

Andrie menegaskan, tidak ada istilah kedaluwarsa dalam proses penyelidikan. Di mana perkembangan kasusnya akan terus dipantau, termasuk kondisi proyek itu sendiri. Jika ada jalan masuknya, maka pihaknya akan kembali bergerak.

Proyek rehab saluran irigasi sepanjang sekitar 14 km tersebut dikerjakan tahun 2014 lalu dengan pagu anggaran sekitar Rp. 14 miliar lebih. Anggaran seluruhnya bersumber dari APBN melalui anggaran BWS Nusa Tenggara I. Dugaan awal, pengerjaan proyek tersebut tidak sesuai dengan spesifikasi yang ada.

Salah satunya ketebalan dinding saluran yang jauh di bawah spesifikasi yang ditentukan.

Termasuk ketinggian dinding saluran irigasi itu sendiri. (kir)

RSUD Tripat Berencana Naikkan Tarif Giri Menang (Suara NTB) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tripat Gerung berencana menaikkan biaya tarif perawatan bagi pasien umum yang berobat di rumah sakit ini. Diperkirakan, kenaikan tarif ini cukup signifikan mencapai 44 persen. Terkait kapan berlakunya kebijakan tarif baru ini belum ditetapkan, karena masih dalam tahap pembahasan dan pengkajian di Pemda.

Adanya rencana kenaikan tarif di RSUD Tripat ini mendapatkan sorotan dari DPRD. Pihak dewan meminta garansi dari Pemda, jangan sampai kenaikan tarif ini justru tidak menjamin masyarakat miskin di daerah ini tidak mendapatkan pelayanan. ‘’Dewan ingin meminta kepastian ke Pemda, kenaikan tarif tersebut diberangi pelayanan baik kepada masyarakat dan menjamin rakyat miskin mendapatkan pelayanan tanpa dipersulit,’’ tegas Anggota Komisi IV DPRD Lobar, Hj. Nurul Hidayah dalam

rapat pembahasan rencana kenaikan tarif RSUD Tripat yang dilakukan di ruang kerja Plt Bupati,Kamis (3/3).

Dari penjelasan pihak Pemda, ujarnya, masyarakat miskin sudah terpenuhi, baik itu melalui BPJS dan APBD, namun yang banyak menuai masalah adalah administrasi terkait BPJS, sehingga pelayanan dikeluhkan oleh masyarakat. Hal inilah ditekankan ke BPJS supaya mempermudah.

Ia menekankan agar kenaikan tarif ini sendiri disosialsiasikan ke masyarakat. Tidak itu saja, ia meminta jaminan agar masyarakat miskin tetap terlayani. Jangan sampai kenaikan tarif ini justru mengurangi pelayanan kepada masyarakat. Ia juga meminta subsidi terhadap pasien miskin diperjelas. Karena selama ini menurut pemda ada yang tidak terpenuhi.

Sementara Sekda Lobar, H. M. Taufiq, menyatakan, rencana kenaikan tarif rumah sakit sedang dikaji oleh pem-

(Suara NTB/her)

RAPAT - Rapat pembahasan kenaikan tarif RSUD Tripat Gerung di ruang kerja Plt Bupati Lobar, Kamis (3/3). da. Menurutnya, kenaikan tarif ini diberlakukan terhadap pasien umum di RSUD Tripat. “Karena perhitungan sekarang ini kan Rumah Sakit mengalami defisit, karena itu ada rencana kenaikan tarif secara reguler rata-rata sekitar 44 persen,” kata Sekda.

Menurutnya kenaikan tarif

ini belum diputuskan, karena masih pemaparan hasil kajian tim konsultan yang perlu dikaji dan dibahas lebih dalam oleh tim Pemda. Alasan kenaikan kenaikan tarif ini dirancang untuk menekan defisit yang dialami rumah sakit tiap tahun dari biaya pelayanan. (her)

SUARA PULAU SUMBAWA

SUARA NTB Jumat, 4 Maret 2016

Halaman 6

12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345

Kerjasama Program Kurikulum Dinas Diknas Sumbawa dengan Harian Suara NTB

Siswa Luar Kota Dominasi Juara OSN SD Tingkat Kabupaten mata pelajaran Matamematika dan 72 peserta untuk IPA. Terseleksi 30 peserta matematika dan 30 peserta IPA untuk mengikuti seleksi tingkat Kabupaten. Seleksi tingkat kabupaten, menghasilkan enam peserta terbaik setiap mata pelajaran.

Siswa yang menjadi juara OSN tersebut, untuk Matematika, Juara 1 Mulan Saididah Khaeruddin (SDN 2 Sumbawa, Juara 2 Silviana Hermayanti (SDN 1 Mapin Kebak), Juara 3 Juan Jordan Anugerah (SDN 1 Sebasang Ketanga), Juara 4 Muh Nata Negara (SDN 1 Mapin Kebak), Juara 5 Ghina Rhodatul Jannah (SDN 1 Lenangguar) dan Juara 6 Siti Qira-

Wabup Perintahkan Sekolah Tata Aset dengan Baik

ni Annur (SDN 2 Sumbawa).

Sedangkan mata pelajaran IPA, Juara 1 Meazza Mutiara Adzani (SDN 2 Lenangguar), Juara 2 Fiqro Najiah (SDN 1 Lopok), Juara 3 Jonathan Afriliansyah (SDN 2 Sumbawa), Juara 4 Jo Saputra (SDN Nijang), Juara 5 Shafira Adinda (SDN 6 Sumbawa) dan Juara 6 Filzah Liyana Amalina (SDN 6 Sumbawa).

Keenam peserta IPA dan enam peserta terbaik matametika inilah yang akan mewakili Sumbawa pada OSN SD tingkat Provinsi yang bakal digelar pada 1 April mendatang. Sebelum itu, mereka akan mendapatkan pembinaan selama satu minggu, 21-

26 Maret setelah Ujian Tengah Semester. Pembinaan dilakukan oleh Tim Kabupaten, yang terdiri dari pengawas dan guru mata pelajaran. Bila dilihat dari daftar Juara, SDN 2 Sumbawa, SDN Sebasang dan SDN Mapin Kebak kerapkali mengirimkan wakilnya ke OSN Provinsi. Mengingat pola pembinaan yang sekolah lakukan terus berkelanjutan. Menariknya kini muncul SDN 1 Lenangguar , SDN Lopok dan SDN Nijang dari luar kota.

Hal ini, lanjut Sudarli, menunjukkan adanya pemerataan kualitas dan semangat yang sama untuk berkompetisi dan berprestasi. Persaingan yang merata dan kompetitif.

Serta semangat pembinaan yang semakin baik dari tahun ketahun. Hal ini tak lepas dari peran sekolah, guru Pembina, dan tentu saja kesadaran orang tua terhadap pentingnya pendidikan sains baik anak-anaknya. Program penguatan melalui dana BOS juga patut diapresiasi. “Dukungan orang tua dan masyarakat secara umum, santat penting bagi perkembangan mental dan semangat berkompetisi bagi anak secara sehat.

Kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak,”sebutnya.

Diharapkan 12 siswa yang akan mewakili Kabupaten ini, dapat berprestasi lebih baik lagi di tingkat Proviinsi, seh-

ingga bisa menembus OSN tingkat nasional.

Dari tahun ke tahun, Sumbawa selalu bisa meloloskan wakilnya ke tingkat nasional dan diharapkan tahun ini juga mendapatkan prestasi yang sama, bahkan meningkat ssehingga bisa berbicara lebih banyak di ajang nasional.

“Kita optimis, anak anak kita ini mampu menembus hingga OSN nasional,” pungkasnya. (arn/*)

(Suara NTB/arn)

Sumbawa Besar (Suara NTB) Juara Olimpiade Sains Nasional (OSN) SD Tiingkat Kabupaten, lebih banyak diraih siswa dari SDN di wilayah kecamatan luar Kota Sumbawa. Bukti adanya pemerataan kualitas dan pembinaan secara menyeluruh sehingga mampu bersaing secara kompetitif dengan SDN dalam kota.

Kepala Dinas Pendidikan Nasional (Diknas) Sumbawa melalui Kasi Kurikulum, Sudarli S.Pt, M.Si, kepada Suara NTB, Kamis (3/3) kemarin, menyebutkan, seleksi OSN dilakukan secara berjenjang. Pra test tingkat kecamatan diikuti 72 peserta untuk

Pembalakan Liar Terindikasi Kian Marak

(Suara NTB/bug)

Taliwang (Suara NTB) Wakil Bupati (Wabup) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) Fud Syaifuddin, ST memerintahkan seluruh sekolah melakukan pendataan dan penataan aset daerah yang ada di sekolah masing-masing.

Berbicara di hadapan ratusan guru dalam rangka lanjutan agenda Sidaknya, Kamis (3/3) kemarin, Wabup mengatakan sejauh ini masih banyak unit sekolah yang belum melakukan pendataan aset dengan baik. Hal ini pun kemudian mempengaruhi penataan aset daerah secara keseluruhan. “Saya dapat laporan dari inspektorat masih ada sekolah yang belum tuntas mendata aset daerah yang selama ini ditempatkan di sekolah bersangkutan,” katanya.

Menurutnya, penataan aset daerah menjadi salah satu dari sekian banyak prioritas kerjanya dalam bidang pengawasan. Karena itu Wabup menyatakan, akan mengawal langsung prosesnya sampai seluruh aset daerah yang ada selama ini termonitor dalam data base pemerintah. “Saya tidak ingin satu pun aset daerah ada yang tidak diketahui keberadaannya. Apalagi sampai hilang,” tegasnya.

Di sisi pelaksanaan kinerja, Wabup mengharapkan, kepada kepala sekolah dan seluruh guru untuk tidak sekedar menjadi tenaga pengajar. Lebih dari itu mereka diminta menjadi bagian dari corong pemerintah dalam menginformasikan setiap program-program yang akan dicanangkan pemerintah.

“Khususnya visi misi di bidang pendidikan yang akan kami jalankan 5 tahun ke depan agar diinformasikan ke masyarakat secara benar,” pintanya.

Selanjutnya Wabup juga menyinggung soal inovasi kepala sekolah dan para guru yang harus terus ditingkatkan.

Terutama dalam hal pembelajaran dan menanamkan norma-norma keagamaan serta kesantunan kepada para siswanya. Salah satunya ia contohkan agar mulai sekarang di sekolah-sekolah dapat diterapkan gerakan beribadah (shalat) berjama’ah antara guru dan para siswa. “Ini hal-hal sederhana yang harus dimulai sekarang oleh sekolah,” ujarnya.

Tidak sampai di situ, sekolah juga diperintahkan mulai sekarang memberlakukan larangan kepada siswanya membawa telepon selular (hp) ke sekolah. Menurut Wabup, realitas di lapangan saat ini banyak penyimpangan dilakukan anak-anak sekolah sebagai dampak dari penggunaan peralatan komunikasi berteknologi canggih itu secara berlebihan.

“Ini juga sekaligus peringatan bagi kita semua sebagai orang tua agar tidak membekali anak-anaknya dengan hp saat ke sekolah,” tandasnya seraya menambahkan agar para guru juga turut menaati ketentuan tersebut dengan tidak menggunakan hp selama berada di dalam ruang kelas. “Jangan hanya siswa saja yang dilarang. Tapi guru juga tidak diperkenankan selama berada di dalam kelas apalagi di waktu kegiatan belajar,” sambungnya.

Terakhir Wabup menyinggung soal, pembagian waktu jam mengajar antara guru yang berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan tenaga honorer. Menurutnya, ke depan ia tidak ingin mendapat laporan ada guru ASN yang jumlah jam mengajarnya lebih sedikit dibanding guru honorer.

“Saya ada informasi soal praktik seperti ini.

Sementara saya maafkan, tapi ke depan saya akan minta dinas menindak tegas. Apalagi guru yang sudah punya sertifikasi,” ancamnya. (bug)

Kasus Kematian Jamaluddin

Polisi Periksa Saksi Ahli Cek Daftar Panggilan Sumbawa Besar (Suara NTB) Kasus meninggalnya Jamaluddin, warga Desa Bage Tango Kecamatan Lopok masih belum menemui titik terang. Dari semua saksi yang dimintai keterangan, belum ada alat bukti kuat yang mengarah kepada tersangka. Untuk itu polisi memintai keterangan saksi ahli untuk mengecek Call Record (daftar panggilan) dalam hal ini PT XL. Kapolres Sumbawa, AKBP Muhammad, SIK kepada Suara NTB, Kamis (3/3) kemarin mengatakan keterangan dari saksi ahli terkait komunikasi ini untuk menguatkan alat bukti yang sebelumnya telah dikumpulkan. Mengingat, sejauh ini semua saksi yang sebelumnya dicurigai tidak ada yang mengakui.

“Semua saksi sudah kita mintai keterangan. Tetapi tidak ada yang mengaku. Sehingga kita masih mencari keterangan ahli yaitu dengan mengecek Call Record dari XL,” imbuhnya.

Pengecekan ini dilakukan terhadap ponsel baik saksi ataupun korban yang telah disita pihak kepolisian sebelumnya.

Saat ini pihaknya tengah menunggu hasilnya. Nantinya dari hasil keterangan saksi ahli, baru diketahui bagaimana kejelasannya. Kalaupun ada petunjuk-petunjuk yang menguatkan yang mengarah maka dapat langsung ditahan.

“Kalau seseorang bisa menyangkal. Tetapi kalau keyakinan kita didukung bukti-bukti serta petunjuk yang mengatakan dia tersangka, ya kita tahan,” tukas Kapolres.

Untuk diketahui, Jamaluddin ditemukan pertama kali oleh Kadus Ai Puntuk, desa Serading Kecamatan Moyo Hilir.

Dalam keadaan leher tergorok dan sebagian tubuh tertebas, mayatnya ditemukan di sekitar jembatan perbatasan Kecamatan Moyo Hilir dan Kecamatan Lopok. Dilihat dari kondisi korban dan barang bukti di TKP, Jamaluddin diduga dibunuh oleh lebih dari satu orang. (ind)

TNI Kembali Amankan Dua Truk Kayu

Sumbawa Besar (Suara NTB) Pembalakan liar atau illegal logging di Sumbawa kian marak. Di tengah gencarnya aparat terkait melakukan operasi, tak membuat jerah oknum yang tidak bertanggung jawab melakukan perambahan hutan. Terbukti, Aparat TNI kembali mengamankan dua truk bermuatan kayu yang diduga hasil illegal logging, Rabu (2/3) sekitar pukul 16.05 Wita.

Truk dengan Nomor Polisi DK 9534 PB disopiri Sukardin (37) warga Monta Baru RT 18, RW 007, kecamatan Woja, Kabupaten Dompu. Sementara truk dengan Nomor Polisi DK 9329 MH disopiri Turmuzi (30) warga Kembang Kerang Lauk, RT 02, RW 05 kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur.

Masing-masing truk bermuatan 6 sampai 7 kubik kayu jati diduga hasil illegal logging dari Hutan Tanjung Bele, Desa Olatrawa. Anggota TNI yang dipimpin Pasi Ops Kodim, Kapten Inf.Triono, B.W dan Komandan Unit Inteldim Lettu Inf. Zainul Fahri mencegat truk tersebut saat melintas di Jalan Moyo-Serading, Kecamatan Moyo Hilir.

Awalnya, tim gabungan melakukan pengendapan pukul 14.30 Wita di seputaran Jalan Moyo Hilir menuju Serading, Kecamatan Moyo Hilir. Sekitar pukul 16.05 Wita truk yang diduga mengangkut kayu hasil illegal logging

melintas. Saat diperiksa, kedua sopir tidak dapat menunjukkan kelengkapan surat-surat (dokumen). Sehingga kedua sopir beserta truknya digiring menuju Kantor Pasi Intel Kodim 1607 dengan pengawalan ketat guna dimintai keterangan lanjut. Terhadap proses lanjut kedua sopir beserta barang bukti, aparat TNI berkoordinasi dengan aparat terkait untuk mengambil langkah-langkah hukum.

Dandim 1607 Sumbawa, Letkol Inf. Agus Supriyanto, Kamis (3/3) kemarin membenarkan adanya diamankan dua truk kayu tersebut. Truk tersebut diamankan, lantaran saat dicegat kedua sopir tidak dapat menunjukkan kelengkapan surat surat. “Kami amankan karena tidak dapat menunjukkan kelengkapan surat,” akunya.

Disebutkannya, selama Illegal Logging masih merambah di wilayah Sumbawa, pihaknya tidak akan pernah berhenti mengadakan operasi.

(Suara NTB/ind)

AMANKAN KAYU - Aparat TNI Kodim 1607 Sumbawa saat mengamankan barang bukti beserta supir yang mengangkut kayu diduga hasil illegal logging.

Kalaupun ada pihak terkait yang terlibat didalamnya, tetap akan ditangkap sesuai dengan prosedur yang ada. “Ini merupakan bentuk komitmen TNI untuk memberantas illegal logging yang terjadi di Sumbawa,” pungkas Dandim.

Dari operasi yang dilakukan,

sejauh ini pihaknya sudah mengamankan sedikitnya 10 truk kayu. Rata-rata truk kayu tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen. Meskipun ada yang dilengkapi dokumen, tetapi tidak sesuai dengan peruntukannya. Dalam artian, wilayah yang tercantum dalam dokumen dan

surat berbeda. Baik asal kayu, nomor polisi truk pengangkut serta bulan dan tahun kayu tersebut diangkut.

“Kita tindaklanjuti dan menyerahkan kepada Dishutbun untuk proses selanjutnya.

Apakah diproses hukum atau tidak,” tukasnya. (ind)

Panitia Pesta Adat Ponan Harapkan Bantuan 22 Dokter Internship Siap Magang di Sumbawa Sumbawa Besar (Suara NTB) Pesta Adat Ponan yang diselenggarakan setiap tahun oleh masyarakat Dusun Poto, Dusun Lengas, dan Malili akan dilaksanakan Minggu (13/3) mendatang. Persiapan sudah mulai dilakukan Panitia. Namun tak luput diharapkan adanya bantuan dana dari Pemerintah Daerah untuk keberlangsungan kegiatan.

Ketua Lembaga Adat Ponan H. Arahman HK menyampaikan, persiapan sudah mulai dilakukan salah satunya dengan melakukan gotong royong untuk membersihakan lokasi dan perbaikan jalan. Dimana dalam perbaikan jalan pihak Panitia mendapatkan bantuan 10 dam truk tanah dari salah seorang anggota DPRD Kabupaten Sumbawa.

Pihaknya akan kembali memusyawarahkan di kalangan Panitia, untuk membicarakan apa yang menjadi kekurangan untuk dipersiapkan. Termasuk persiapan pembersihan lokasi. Puncaknya pada hari Sabtu menjelang kegiatan akan dituntaskan segala persiapannya.

Dengan bersama-sama bergotong royong, dalam hal pembersihan lokasi, terop, WC, dan segala macamnya.

Disebutkannya, jauh-jauh hari pihaknya sudah menginformasikan pelaksanaan kegiatan kepada Dinas Pemuda Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata (Disporabudpar) Kabupaten Sumbawa terkait pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan pada 3 Maret mendatang. Sekaligus mengundang.

Pihaknya berharap pemerintah memberikan bantuan.

Supaya kegiatan dapat berjalan dengan lancar, terlebih agar lebih meriah dari tahun sebelumnya. “Sejauh ini belum ada bantuan untuk persiapan pelaksanaan kegiatan di lokasi kegiatan. Cuma dari anggota DPR yang memberikan bantuan tanah untuk perbaikan jalan,” imbuhnya.

Diharapkan Dinas terkait,

(Suara NTB/ind)

GOTONG ROYONG - Masyarakat setempat yang sedang melakukan gotong royong, memperbaiki jalan yang dilalui menjelang digelarnya Pesta Adat Ponan.

(Suara NTB/ind)

seharusnya tidak perlu masyarakat setiap saat selalu diminta lantas tidak ada dana yang diberikan. Apakah tidak bisa dianggarkan untuk segi anggaran. Mengingat kegiatan ini sudah menjadi tradisi yang tidak asing lagi. Dan tentunya Pesta Adat Ponan ini menjadi daya tarik tersendiri, dengan ciri khasnya. Terutama dari segi makanan.

Janji Tak Terealisasi Menurut pria yang akrab disapa H. Man itu, meskipun tak menafikkan bantuan yang diberikan sebelumnya, namun masih banyak hal yang perlu dibenahi. Baik dari segi jalan

yang dilalui termasuk perbaikan di lokasi. Kondisi jalan yang becek membuat para pengunjung kesulitan menuju lokasi. Termasuk beberapa fasilitas yang sudah rusak. Diantaranya, baruga yang sudah mulai roboh, pagar yang rusak, diinginkan membuat kolam di sebelah selatan lokasi Bukit Ponan. “Memang itu yang menjadi keinginan kita,” paparnya.

Pada setiap pelaksanaan kegiatan Pesta Ponan, Panitia selalu mendapat angin segar dari pemerintah untuk beberapa terkait fasilitas di lokasi, terutama jalan. Baik dari kalangan legislatif maupun eksekutif. Tetapi setelah kegiatan selesai, tak pernah terdengar lagi informasi dan lain sebagainya. Begitupula pada pelaksanaan selanjutnya juga selalu mendapat angin segar.

Yang mana masyarakat menilai hanya sebatas janji saja.

“Kami harap jangan hanya janji, tetapi direalisasikan,” tukasnya seraya menyebutkan fasilitas yang perlu diperbaiki yakni Baruga yang ingin dibuatkan permanen sebanyak enam unit, dibuatkan pagar tembok di lokasi bukit, dan perbaikan jalan yang dilalui ke lokasi. (ind)

Sumbawa Besar (Suara NTB) Kementerian Kesehatan melalui Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan telah menugaskan peserta pendamping dan wahana program Internship Dokter Indonesia angkatan I tahun 2016 di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Rombongan Dokter muda yang didampingi oleh Kepala Dikes Sumbawa, Direktur RSU Sumbawa dan Dokter Pendamping tersebut telah diterima Bupati Sumbawa didampingi Wakil Bupati Sumbawa, Sekretaris Daerah Sumbawa.

Kabag Humas Setda Sumbawa, Rachman Ansori, M.Se, Kamis (3/3) kemarin, menjelaskan, Kabupaten Sumbawa mendapat jatah Dokter Internship sejumlah 22 orang yang berasal dari 8 universitas dan akan magang di Sumbawa selama 1 Tahun. Dalam sambutan penerimaannya, Bupati Sumbawa HM. Husni Djibril, B.Sc menyampaikan, Sumbawa memiliki tenaga dokter yang jumlahnya masih sangat sedikit. Harapannya, dengan kedatangan para dokter muda ini kebutuhan akan tenaga kesehatan akan membantu masyarakat Sumbawa dalam bidang kesehatan. Se-

lain itu, harapan Bupati Sumbawa agar para dokter Internship betah berada di Sumbawa tidak hanya selama setahun kedepan, tetapi seterusnya betah tinggal dan mengabdi di Sumbawa.

Penempatan para dokter Internship di Kabupaten Sumbawa didasarkan pada usulan dari Kepala Dinas terkait dan setiap tahun jumlahnya bertambah. “Di Sumbawa ini pelayanan kesehatannya cukup bagus, hanya saja masih terlalu banyak kekurangan dokter, ketika menerima dokter Internship setiap tahun, saya berharap agar berlanjut secara terus menerus. Dalam pemerintahan yang kami pimpin, kedepannya kami berharap dan bermimpi agar Pemerintah Sumbawa bisa menghadirkan para dokter spesialis demi memenuhi fasilitas kesehatan bagi masyarakat Sumbawa,” tutur Bupati Sumbawa.

Bupati juga berharap kepada para Dokter yang akan magang di Sumbawa agar melayani masyarakat di Sumbawa sebagaimana melayani masyarakat di daerah asalnya. Para dokter muda ini nantinya mengajak dokter – dokter yang lain untuk meniti karier sebagai dokter di Kabupaten Sumbawa. (arn)

(Suara NTB/arn)

DOKTER MAGANG - Dokter magang dari program Internship Dokter Indonesia angkatan I tahun 2016 di NTB, foto bersama dengan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa, Kamis (3/3).

SUARA NTB Jumat, 4 Maret 2016

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 7

Kasus BBGRM, Tujuh Saksi Diperiksa Bima (Suara NTB) – Penyidik Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Polres Bima Kota, sudah memintai keterangan dari dari para saksi, terkait kasus pengadaan kaos Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) Kabupaten Bima tahun 2014. Saksi tersebut berjumlah tujuh orang dan diperiksa dalam beberapa hari kemarin.

H. Syamsul Ilyas

“Mereka (saksi) merupakan para pegawai BMPDEs, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Kelompok Kerja (Pokja), Unit Layanan Pengadaan (ULP) dan panitia proyek tersebut,” ucap Kasat Reskrim Polres Bima Kota, Antonius F Gea S.Ik menjawab Suara NTB, Kamis (3/3).

Kata dia, pihaknya menga-

jukan sejumlah pertanyaan kepada saksi, seputar pengadaan kaos Dari semua pertanyaan saksi yang berjumlah tujuh orang tersebut, tidak ada satu orang pun yang tidak menjawab pertanyaan penyidik.

“Semua pertanyaan dijawab cukup jelas oleh para saksi,” ucap Antonius. Lebih jauh Ka-

sat mengatakan, secara khusus pertanyaan untuk panitia pengadaan proyek, adalah jumlah kaos dan tempat pengadaannya. Dari pengakuan mereka, pengadaan kaos berjumlah 80 ribu biji. Sementara wilayah pengadaannya di luar daerah Bima, yakni di Bandung, Jawa Barat.

“Pengadaan kaos ini diambil di Bandung, totalnya ada sekitar 80 ribu biji,” katanya.

Selain panitia proyek, penyidik juga telah meminta keterangan dari dari Pokja dan ULP atau pihak – pihak yang mengetahui proyek tersebut.

Bahkan dalam waktu dekat, usai memintai keterangan para pegawai BPMDes, Pokja dan ULP. Kerabat dekat eks Bupati Bima tidak luput dari pemeriksaan penyidik.

“Untuk oknum YS, sudah dilayangkan surat pemanggilan,” terangnya. Antonius me-

negaskan, meskipun pihaknya telah mengantongi nama tersangka. Namun hal tersebut belum bisa diekspose ke publik. Sebab, pihaknya akan melakukan evaluasi terhadap keterangan para saksi atau siapapun pihak terkait dalam kasus yang merugikan negara sekitar Rp 230 juta tersebut.

“Semua keterangan saksi akan dievalusi, sebelum penetapan calon tersangka. Namun yang jelas nama tersangka sudah dikantongi tapi belum bisa dibuka ke media,” pungkasnya. (uki)

(Suara NTB/ula)

Amsyailan Akhirnya Diterima sebagai Kepala MAN Dompu (Suara NTB) Drs. Amsyailan yang sempat ditolak menjadi kepala MAN Kandai Dua Dompu oleh dewan guru dan siswa akhirnya diterima dan memulai aktifitas di sekolah barunya. Aktifnya Amsyailan untuk menyelamatkan administrasi di sekolah seperti pencairan gaji guru serta pegawai dan penandatangan surat menyurat menjelang ujian nasional (UN) tahun 2016.

Kepala Kementrian Agama Kabupaten Dompu, Drs. H. Syamsul Ilyas, MSI kepada Suara NTB di Mbawi, Kamis (3/3) kemarin, mengatakan, proses kegiatan belajar mengajar (KBM) di MAN Kandai Dua sudah kembali normal. Amsyailan juga telah diantar bersama ke sekolahnya untuk memulai tugas sebagai kepala MAN Kandai Dua pasca mendapat penolakan dari dewan guru dan siswa. “Tadi pagi sudah kami antar bersama ke sekolahnya,” kata Syamsul Ilyas.

Dewan guru dan siswa juga telah diingatkan untuk menerima kehadiran Amsyailan sebagai kepala MAN yang telah memiliki SK dan dilantik Kepala Wilayah Kementrian Agama NTB. Bila terus ditolak, akan berdampak pada kelancaran administrasi perkantoran, kesiswaan dan keguruan di MAN. “Untuk mengurus keuangan, termasuk gaji guru di KPKN Bima dibutuhkan spesimen tandatangan kepala madrasah,” ungkapnya.

Kepala MAN juga yang harus menandatangani ijazah siswa dan mengurus surat menyurat persiapan UN. Sementara proses pergantian kepala juga tidak semudah dibayangkan. Apalagi ini menyangkut kredibitas pimpinan. “Tapi tuntutan dewan guru dan komite tetap menjadi pertimbangan Kanwil. Untuk sementara diterima dulu kepala yang ada,” katanya.

Sebagaimana diketahui, Amsyailan dilantik sebagai kepala MAN Kandai Dua oleh Kanwil sejak 24 Februari lalu menggantikan Drs. H. Hisyam yang dinyatakan tidak bisa kembali pada jabatan fungsional karena menjelang pensiun. (ula)

Empat Sekolah Siap Gelar UNBK Bima (Suara NTB) Kabid Dikmen Dikpora Kabupaten Bima, Amiruddin S.Pd., M.Pd., mengatakan dari ratusan sekolah menengah atas (SMA) di Kabupaten setempat yang akan menerapkan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) tahun 2016 sebanyak empat sekolah.

“Ada empat sekolah yang sudah siap menggelar UNBK 2016 ini,” ucapnya kepada Suara NTB, Kamis (3/3). Menurut dia, mengaplikasikan sistem baru ujian online tersebut mendapat kendala. Terutama pada sarana dan prasarana disetiap sekolah.

“UN ini dilakukan serentak. Kita tidak memiliki computer dan perangkat lain. Itu sulitnya,” terangnya. Kendati demikian sambungnya, UN tetap akan dilakukan seperti biasanya. Untuk empat sekolah yang sudah siap melakukan UNBK akan dilakukan pembinaan.

“Kita tetap malakukan pembinaan. Kita minta guru terus memantapakan semangat dan mental siswa,” pungkasnya. (uki)

(Suara NTB/ula)

PESAN SINGKAT - Bupati Dompu, H. Bambang M Yasin memperlihatkan kalimat singkat yang berisi pesan tidak perbanyak anak dan ditulis pada acara pencanangan kampung KB di Desa Mbawi, Kamis (3/3) kemarin.

Bikin Rakyat Sibuk Kerja, Cara Alami Sukseskan KB Dompu (Suara NTB) Membuat masyarakat sibuk bekerja dan capek menjadi cara alami dalam menyukseskan program keluarga berencana. Cara itu dilakukan Drs. H. Bambang M. Yasin selama lima tahun memimpin Kabupaten Dompu dan berhasil menekan pertumbuhan penduduk. Keterbatasan sumber daya alam juga harus dibatasi dengan jumlah penduduk untuk menghindari konflik kepentingan.

“Lebih bagus banyak yang dibagi dari pada banyak orang tempat membagi”. Itulah kata-kata pesan singkat Bupati Dompu, Drs. H. Bambang M Yasin yang ditulis dalam bahasa Dompu pada pencanangan kampung KB di Desa Mbawi Kecamatan Dompu, Kamis (3/3) kemarin.

Sebelum menulis pesan

Sidak Rutin, Pantau Kinerja Pegawai Malas

(Suara NTB/uki)

Bima (Suara NTB) Dengan sering melakukan Inspeksi Mendadak (Sidak), setidaknya memberikan peringatan dini kepada para pegawai untuk tidak bermalas - malasan, melayani masyarakat dan disiplin bekerja.

“Daerah tidak bisa dibangun apabila para aparaturnya kerap malas dan tidak disiplin.

Makanya dilakukan Sidak,” ucap Wakil Bupati Bima Drs. Dahlan HM Noer kepada Suara NTB, Kamis, (3/3).

Kata dia, usai dilantik beberapa waktu yang lalu, bersama Bupati, Hj. Indah Damayanti Putri. Mengawalinya dengan rutin melakukan Inspeksi mendadak (Sidak) di kantor SKPD untuk membangun disiplin kerja aparatur di pemerintahan.

Dahlan HM Noer “Sidak akan terus dilakukan untuk memban-

gun kedisplinan pegawai,” katanya.

Menurutnya, Sidak yang terus dilakukannya tersebut selain membentuk kedisplinan juga meingkatkan kinerja pegawai. Dan hal itu diharapkan muncul dari hati para aparatur. “Kita harus memiliki rasa tanggungjawab,” katanya.

Dahlan menegaskan, Sidak tidak hanya dilakukan di SKPD. Tetapi juga di seluruh kantor camat, UPTD dan sekolah. Semua itu, agar pelayanan masyarakat meningkat. “Saya akan terus memantau disiplin pegawai, terutama yang malas,” terangnya.

Dia berharap, aparatur memiliki tanggungjawab dan rasa malu. Sebab aparatur diberi amanah untuk melayani masyarakat. Selain itu, budaya disiplin pegawai katanya, akan terus dibangun.

Sehingga semua tugas terlaksana dengan baik.

“Etos kerja harus dibangun, apabila ada pegawai yang masih malas tentu akan ditindak tegas,” pungkasnya. (uki)

singkat, Bambang juga menerima pesan singkat yang ditulis langsung Presiden Joko Widodo pada acara pencanganan kampung KB di Cirebon Jawa Barat, 14 Januari 2016 lalu.

Duplikat tulisan tangan Presiden ini diserahkan oleh kepala perwakilan BKKBN NTB, Dr. Drs. Ma’rifuddin, MSI. Dalam sambutannya, H Bambang mengungkapkan, masalah bernegara dan dunia semakin pelik. Itu sebagai akibat terbatasnya sumber daya.

Konflik di Suriah, Irak, Iran dan beberapa negara hingga banyak terbunuh dengan senjata modern karena memperebutkan penguasaan sumber daya alam dengan semakin banyaknya penduduk dunia. Di Indonesia sudah sepakat ada cara yang lebih manusiawi dan elegan dalam membatasi jumlah penduduk.

“Melalui program KB, kita berharap pemanfaatan sumber daya alam akan semakin lebih efektif untuk semakin mensejahterakan masyarakat,” katanya.

H. Bambang mengatakan, kunci dari mengurangi anak dengan membuat rakyat sibuk dan capek, sehingga tenaganya sudah terkuras dan tidak memiliki cukup tenaga lagi untuk bikin anak. Hal ini dilakukan di Dompu selama 5 tahun memimpin periode pertama. Kedepan dirinya akan mendorong para nelayan tidak lagi dibantu dengan kapal berkapasitas kecil, tapi harus dibantu dengan kapal berkapasitas besar agar tidak cepat kembali saat melaut dan memiliki tangkapan yang banyak. “Itu cara alami mensukseskan program keluarga berencana,” katanya.

Ia pun menambahkan, di beberapa Desa yang kurang sibuk masyarakatnya ditemui banyak balita. “Kalau di daerah yang masyarakatnya produktif dalam hal kegiatan ekonomi, biasanya jarang kita bertemu dengan anak balita,” kata H. Bambang.

Kepala BKKBN Perwakilan NTB, Dr. Drs. Ma’rifuddin, MSI pada kesempatan yang sama, mengungkapkan, jumlah penduduk dunia saat ini sudah mencapai 7,5 miliar jiwa dan tahun 2011 lalu tepat mencapai 7 miliar jiwa. Jika diawal keberadaan manusia di bumi membutuhkan waktu 7.800 tahun untuk mencapai 1 M jiwa, tapi dari 6 M jiwa menjadi 7 M jiwa hanya butuh waktu 12 tahun yaitu pada tahun 2011. Pesatnya pertumbuhan penduduk di dunia telah melebihi kapasitas dan idealnya

jumlah penduduk dunia idealnya dikurangi ¾ dari jumlah saat ini.

“Kita memiliki akal, sehingga menggunakan teknologi untuk memenuhi kebutuhan hidup. Tapi kalau dibiarkan, maka penduduk dunia tidak akan terkendali di waktu akan datang,” katanya.

Program KB di Indonesia sejak 1970 hingga 2010 berhasil mencegah kelahiran hampir 100 juta jiwa. Namun pasca reformasi, program KB agak mandek pelaksanaannya. Sehingga laju pertumbuhan penduduk periode 2000 – 2010 mencapai 1,9 persen.

“Makanya presiden saat menerima rombongan KB meminta agar gaung program KB harus dibangkitkan kembali.

Salah satu caranya dengan program kampung KB,” kata Ma’rifuddin. (ula)

BPR Pesisir Akbar Diminta Garap Dana Desa Bima (Suara NTB) – Bupati Bima, Hj. Indah Damayanti Putri berharap banyak kepada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Pesisir Akbar Kabupaten Bima, agar bisa menggarap dan menjajaki pemanfaatan alokasi dana desa tahun 2016. Sebab pada tahun ini, sebanyak 191 desa di Kabupaten setempat akan mendapat alokasi dari pemerintah Rp 1 miliar per desa.

Dinda mengatakan, dengan alokasi sebanyak itu, berarti akan ada sekitar Rp 200 miliar potensi dana yang dapat digarap dan dijajaki dan kemungkinan pemanfaatannya oleh Bank Pesisir Akbar.

“Hal ini bisa dijadikan motivasi tersendiri bagi jajaran direksi untuk bekerja lebih keras dalam rangka menggali potensi permodalan,” ucapnya belum lama ini.

Bupati mengaku, keberadaan Bank Pesisir Akbar diharapkan dapat mengambil peran yang lebih luas yang semakin dibutuhkan oleh masyarakat dalam menggerakkan roda perekonomian daerah. “Salah satunya pemberian akses permodalan seluasnya kepada masyarakat yang membutuhkan modal usaha,” katanya.

Selain itu, Bupati meminta agar Bank tersebut tetap berkomitmen dalam memberikan pelayanan yang maksimal kepada masHj. Indah Damayanti Putri yarakat khususnya yang berada di

pesisir Kabupaten setempat. “Langkahnya dapat dilakukan dengan meningkatkan pendekatan, pola dan jenis pelayanan termasuk pelayanan pajak, asuransi pertanian serta perikanan,” terangnya.

Disamping itu, dia mengajak agar Bank itu untuk terus mendorong dan tetap berkomitmen menjalankan kegiatan operasional perbankan yang sehat.

Dengan tingkat kredit macet (non performing loan) di bawah 5 persen, serta berpedoman pada prosedur dan ketentuan perbankan yang berlaku.

“Dukungan pemerintah Kabupaten Bima dalam bentuk penyertaan modal ini terus mengalami peningkatan dari Rp 575 juta pada tahun 2014, menjadi Rp 857 juta pada tahun 2015,” tuturnya.

Dinda berharap, agar jajaran dan manajemen Bank Pesisir Akbar, terus berupaya memberikan pelayanan terbaik demi kejayaan dan kebesaran bank ini di masa yang akan datang. “Pemerintah akan tetap berupaya memberikan dukungan terhadap rencana pengembangan Usaha PT Bank Pesisir Akbar,” pungkasnya. (uki)

SUARA NTB Jumat, 4 Maret 2016

POLHUKAM

Halaman 8

Gerakan Seribu Rupiah ’’Mewabah’’ hingga ke Polsek Sulit Berkoordinasi KALANGAN DPRD NTB mendesak pemerintah pusat agar membagi kewenangan Balai Jalan dan Balai Wilayah Sungai (BWS) per wilayah provinsi. Karena selama ini, keberadaan balai-balai yang menaungi tiga provinsi, yakni Bali, NTB dan NTT itu dirasakan sangat sulit diajak berkoordinasi dengan pemerintah daerah. Sehingga banyak tugas-tugas pembangunan menjadi tidak maksimal.

Demikian disampaikan anggota Komisi IV DPRD NTB, L. Satriawandi, ST., kepada wartawan di ruangannya, Kamis (3/3) kemarin. Menurutnya seringkali pihaknya mengundang kedua balai itu untuk berkoordinasi terkait dengan permasalahan masyarakat, tetapi tidak pernah satu kalipun diindahkan.

“Padahal banyak hal yang kita harus diskusikan bersama. Tetapi hal tersebut tidak pernah bisa terealisasi karena mereka tidak pernah sekalipun memenuhi undangan kita,” ujar Satriawandi.

Pihaknya kesulitan berkoordinasi dengan kedua balai yang merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah pusat tersebut. Banyak persoalan masyarakat akhirnya tidak bisa tertangani dengan cepat dan baik.

“Kita tidak bisa menyuarakan aspirasi masyarakat, terkait bidang tugas mereka, karena kesulitan dalam koordinasi tadi. Padahal banyak sekali masyarakat yang komplain ke kita terkait kondisi jalan dan sungai. Tapi kita tidak bisa melakukan apa-apa,” ujarnya.

Oleh karena itu, politisi Partai Golkar ini meminta pada pemerintah pusat agar lebih baik kedua balai itu dan balaibalai lainnya agar dipecah per provinsi. Sehingga dapat memudahkan koordinasi.

“Makanya Komisi IV meminta lebih baik dipecah masing-masing provinsi caranya, agar mudah dan cepat koordinasi. Masak kita harus ke Bali dulu untuk berkoordinasi dengan permasalahan di sini,” cetusnya.

Lebih lanjut ditegaskan oleh anggota dewan dari daerah pemilihan Kabupaten Lombok Tengah bagian selatan itu. Jika pemerintah pusat tidak memecah kedua balai itu berdasarkan provinsi, maka pihaknya meminta lebih baik dibubarkan saja.

“Kalau memang tidak bisa berkoordinasi, lebih baik dibubarkan saja.

Meskipun mereka datang ke sini tentu dengan membawa anggaran, tetapi menjadi masalah untuk daerah, ya buat apa,” pungkasnya. (ndi)

L. Satriawandi (Suara NTB/dok)

Tertibkan Miras Tradisional

(Suara NTB/why)

POLRES Mataram bersama sejumlah instansi terkait telah mempersiapkan pengamanan perayaan pawai ogohogoh sebagai rangkaian Hari Raya Nyepi 2016. Ratusan personel diterjunkan di sejumlah titik di Cakranegara, Mataram serta di Lingsar, Narmada dan Gunung Sari, Lobar.

Mengantisipasi kerawanan peredaran minuman keras di puncak perayaan tersebut, operasi pekat akan digiatkan.

Demikian disampaikan Wakapolres Mataram, Kompol I Made Baduarsa, SH, MH, saat ditemui usai rapat pengamanan hari raya Nyepi di Aula Widya Dharma Mapolres Mataram. “Operasi cipta kondisi sasarannya minuman keras tradisional. Kita imbau dulu, jika tidak diindahkan maka kita tindak tegas. Kita sita,” ujarnya, Kamis (3/3).

Selama ini, kata Wakapolres, terpantau bahwa image dari pawai ogoh-ogoh sangat rentan diwarnai dengan aksi menenggak minuman keras jenis tuak sehingga pihaknya menginisiasi sejumlah langkah tersebut. Termasuk menertibkan beberapa kafe tuak yang kini semakin menjamur di wilayah Cakranegara dan Lingsar.

Oleh karena itu ia mengimbau, agara para penjual dan produsen minuman keras tersebut menghentikan sementara bahkan seterusnya dalam berproduksi. “H-2, hari H, dan H+2 kita imbau agar tidak berkegiatan. Baik penjual maupun pengonsumsi,” ujar Baduarsa.

Pawai ogoh-ogoh yang melibatkan ratusan peserta dari berbagai banjar di Mataram dan sebagian Lombok Barat.

Menjaga kelancaran ketertiban pelaksanaan kegiatan tahunan tersebut Polres Mataram terjunkan 650 personel, dibackup Bawah Kendali Operasi Polda NTB. Juga dibantu oleh instansi terkait seperti TNI, Satpol PP, Dishub dan pecalang.

Pawai mengambil tempat di sepanjang Jalan Selaparang mulai dari Karang Jangkong, Pajang hingga finish di Pura Mayura, Cakranegara. Hingga saat ini peserta yang terdaftar mencapai 109 unit ogoh-ogoh. Polisi memaksimalkan fungsi Bhabinkamtibmas di masing-masing kelurahan dan desa untuk mengawal ketertiban dari sejak berangkat hingga pulang.

Sementara pada saat perayaan Nyepi, Baduarsa mengimbau kepada aparat pemerintah desa dan kelurahan atau banjar, yang melaksanakan ibadah caturbrata agar tidak menutup akses jalan penghubung antar daerah berdekatan.

Sehingga tidak mengganggu aktivitas warga lainnya. Begitu juga sebaliknya, agar warga lain yang tidak merayakan turut menjaga kondusivitas dengan mengedepankan toleransi antarumat beragama. (why) Made Baduarsa

Mataram (Suara NTB) Gerakan seribu rupiah satu hari mewabah hingga Polres dan Polsek jajaran. Kamis (3/3) pagi sejumlah sembako diserahkan polisi kepada sejumlah masyarakat yang membutuhkan. Pemberian dimaksudkan untuk melatih kepekaan sosial anggota kepolisian, mengawal kamtibmas sekaligus meringankan beban masyarakat.

“Kami di Polsek Cakranegara menindaklanjuti program Kapolda tentang revolusi mental peduli masyarakat tidak mampu,” kata Kapolsek Cakranegara, Kompol I Gusti Putu Suarnaya, SH, kepada Suara NTB, Kamis (3/3). Pagi itu, ia didampingi Kanit Binmas, AKP Lalu Lasmana Syukur dan sejumlah anggotanya mengunjungi rumah Papuq Nurisah (75) di Gontoran Barat, Bertais, Sweta, Mataram.

Merasa baru kali ini diberi perhatian, nenek empat cucu itu pun terharu. Sepeninggal suaminya 2001 silam, ia nyaris tak memiliki penghasilan. Hanya mengandalkan kiriman dua anaknya yang bekerja sebagai TKI di Arab Saudi. Itupun tak tentu. Sementara, ia harus menghidupi ke empat cucunya.

Setelah menyerahkan bantuan sembako, di rumah janda 70 tahun tersebut, Kapolsek menyempatkan berbincang

BERIKAN SEMBAKO Kapolsek Cakranegara, I Gusti Putu Suarnaya memberikan Sembako kepada warga Gontoran Barat, Raisah, dalam patroli dialogis Kamis (3/3).

(Suara NTB/why)

dengan warga sekitar, menyerap keluhan gangguan kamtibmas yang berpeluang terjadi, kemudian memberikan penyuluhan singkat dan imbauan dalam bentuk patroli dialogis.

“Akan berlanjut terus. Set-

iap pagi setelah apel. Patroli dialogis ke kampung-kampung begitu ketemu warga yang tidak mampu, jompo, dan tidak punya pekerjaan. Kita santuni,” terangnya.

Di tempat terpisah, jajaran

Amankan Pengedar di Senggigi

Narkoba Diduga Diperoleh dari Napi Lapas Mataram (Suara NTB) Polisi menggerebek terduga pengedar narkoba AS (35) diduga jaringan napi Lapas, Selasa (2/3) malam. Ia ditangkap saat sedang menimbang sabu di kamar kosnya di Jalan Raya Teloke Tengah, Dusun Aik Genit, Desa Senteluk, Batulayar, Lombok Barat. Tersangka tidak dapat mengelak.

Kepala Subdirektorat II Direktorat Reserse Narkoba Polda NTB, AKBP I Komang Satra menjelaskan, pelaku mengaku mendapatkan narkoba jenis hasis dan inex dari salah seorang narapidana narkoba berinisial BL yang kini sedang mendekam di jeruji besi. “Pakai perantara kurir,” ungkapnya kepada Suara NTB, Rabu (2/3) malam di Mapolda NTB. Dalam penggerebekan yang dipimpin Kanit I Subdit II, Kompol Tauhid sekitar pukul 18.55 Wita tersebut, tersangka didapati sedang menimbang sabu untuk kemudian dimasukkan dalam poketpoket, yaitu tiga poketan kecil dan tiga plastik klip besar.

Adapun barang bukti narkoba yang diamankan antara lain, kristal bening diduga sabu total seberat 2,3 gram, satu bungkus hasis seberat 9,95 gram dan enam butir ekstasi seberat 1,86 gram di dalam tas ransel kecil.

Didapati pula satu buah bong desain khusus untuk konsumsi sabu, satu bal plastik klip berisi seribu lembar plastik ukuran 6x4 cm, timbangan elektronik, dan empat korek api gas. Kemudian, uang sejumlah Rp 4.242.000 serta satu unit sepeda motor Mio bernopol DR 4732 BM. Satu plastik ukuran sedang berisi tawas, diduga untuk mencari

(Suara NTB/why)

DIAMANKAN - Tersangka AS tertunduk lesu saat diamankan bersama barang bukti narkoba di Mapolda NTB, Rabu (2/3) malam. Ia ditangkap saat sedang menimbang sabu ke dalam poketan kecil siap jual. keuntungan lebih dengan dicampurkan pada setiap poket sabu yang dijual.

Dalam menjalankan aksinya, pelaku mempekerjakan tiga kurir. “Calon pembeli datang sendiri atau diantar kurirnya. Tergantung permintaan,” kata Satra. Tersangka memiliki sejumlah langganan di sekitar wilayah Senggigi, termasuk dugaan target peredaran bagi pelanggan di kafe-kafe atau tempat hiburan malam di daerah wisata tersebut. Disebutkan, narkoba jenis hasis menjadi primadona wisatawan asing.

Mengenai asal diperolehnya hasis dan ekstasi, kata Satra, menurut pengakuan tersangka diambil di salah satu narapidana di Lapas dengan perantara kurir. Frekuensi pengambilan tergantung jumlah persediaan. “Itu masih kita kembangkan,” terangnya.

Tersangka dikenai pasal 112 ayat (1) dan (2) jo pasal 114 ayat (1) dan (2) jo pasal 127 ayat (1) undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman pidana penjara minimal lima tahun dan maksimal 20 tahun. (why)

Satlantas Polres Mataram melakukan hal serupa dirangkai satu bagian dengan Operasi Simpatik Gatarin 2016. Di Lingkungan Gapuk Utara, Dasan Agung, Mataram. Kasatlantas Polres Mataram, AKP

Lalu Ryan Aditya memimpin penyuluhan tertib berlalu lintas, sembari menyerahkan bingkisan sembako dan pemeriksaan kesehatan kepada belasan warga yang tersebar di RT 01, RT 02, dan RT 03. (why)

TNI Menggugah Kesadaran Generasi Cegah Paham Radikal Mataram (Suara NTB) Semangat kebangsaan terus ditanamkan korps TNI kepada generasi muda, pelajar maupun mahasiswa dan mereka yang tergabung di organisasi pemuda. Upaya ini dilakukan kembali Danrem 162/WB Kolonel CZI Lalu Rudy Irham Srigede, saat menyampaikan Wawasan Kebangsaan, Kamis (3/3) di Hotel Grand Legi Mataram.

Pada kesempatan itu, Danrem ceramah tentang wawasan Kebangsaan, bertema “Dengan Semangat Bela Negara Kita Tingkatkan Persatuan dan Kesatuan di Provinsi NTB”. Saat itu disampaikan tentang fungsi dan peran komponen bangsa dalam upaya menangkal dan menyikapi bahaya kebangsaan, salah satunya Proxy War di era globalisasi.

“Generasi muda merupakan harapan dan masa depan setiap bangsa, karena generasi mudalah yang akan mewarisi dan melanjutkan perjuangan bangsa Indonesia ini,” tegas Danrem. Menurutnya, kesempatan strategis inilah yang harus dipersiapkan dengan baik agar harapan bangsa tersebut tidak salah arah.

Selain itu, generasi juga harus dibekali dengan berbagai ilmu pengetahuan yang akan menjadi sumber kekuatan

dalam melanjutkan perjuangan bangsa. Generasi menurut Danrem harus ditanamkan tentang wawasan kebangsaan agar perjuangannya selaras dengan cita-cita proklamasi.

Juga penanaman keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa, para generasi muda dan organisasi kepemudaan harus dibarengi dengan penanaman semangat dan jiwa nasionalisme. Karena jika tidak memiliki nasionalisme, maka calon-calon pemimpin hanya akan mementingkan diri atau golongannya. “Sehingga negeri ini akan sulit maju dan bersaing dengan negara lain,” ujarnya.

Dalam pembekalannya Danrem 162/WB juga menyampaikan beberapa hal tentang kondisi negara saat ini. Diantaranya, bahwa kondisi kehidupan nasional ini akan terwujud bila dibina secara terus menerus dengan sinergis, mulai dari pribadi, keluarga, lingkungan, daerah dan nasional.

“Dengan kegiatan pembekalan mengenai wawasan dan ketahanan nasional ini diharapkan para generasi muda kedepannya mampu memberikan pencerahan dan membawa angin segar terhadap harapan dan kemajuan bangsa Indonesia yang kita cintai ini,” pungkasnya. (ars/*)

Konflik Tak Kunjung Usai

Walikota akan Evaluasi Kinerja Bakesbangpol, Camat dan Lurah Mataram (Suara NTB) Konflik yang terjadi antar warga di Monjok dan Karang Taliwang tak kunjung usai walaupun Pemkot Mataram dalam hal ini Walikota terjun langsung memfasilitasi perdamaian kedua belah pihak. Persoalan yang belum memiliki titik temu penyelesaian ini akan menjadi dasar Walikota melakukan evaluasi terhadap jajarannya, khususnya Bakesbangpol, camat, dan lurah di dua wilayah tersebut. Hal ini disampaikan Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh usai menghadiri perayaan HUT RSUD Kota Mataram, Kamis (3/3) kemarin.

“Itu jadi salah satu bahan evaluasi terhadap SKPD terkait. Ini bukan persoalan selesai atau tidaknya masalah itu, tapi bagaimana camatnya, termasuk Kesbangpol, lurah dan pihak terkait bekerja dalam menyelesaikan persoalan tersebut. Itu salah satu evaluasi saya,” jelas Ahyar.

Ahyar menyatakan sampai saat ini pihaknya terus melakukan berbagai pendekatan kepada warga yang bertikai agar mencapai perdamaian. Pihaknya terus melakukan pendekatan secara persuasif dalam rangka menyelesaikan persoalan tersebut. Jika upaya persuasif tak juga menyelesaikan persoalan,

Walikota menyerahkan sepenuhnya penanganan persoalan ini kepada aparat kepolisian.

Menurutnya jika pun pihak kepolisian mengambil tindakan represif untuk menyelesaikan konflik tersebut, Walikota meyakini hal itu berdasarkan dengan berbagai kajian yang telah dilakukan kepolisian. “Saya kira aparat kita sudah miliki kajian-kajian kapan harus mengambil tindakan-tindakan tertentu dan bisa jadi dilakukan tindakan secara represif. Setelah diupayakan persuasif dan tidak bisa, aparat kepolisian bisa mengambil tindakan tegas melalui penegakan hukum setegas-tegasnya,” terangnya.

Pemkot Mataram maupun aparat keamanan terus berupaya bagaimana menyudahi konflik yang berlangsung sejak beberapa bulan lalu itu. Namun menurut Walikota perdamaian mustahil tercapai jika tidak ada niat baik dari kedua belah pihak, dalam hal ini warga Monjok maupun Karang Taliwang.

“Tanpa niat dan iktikad yang tulus dari masyarakat untuk mewujudkan perdamaian, perdamaian tidak mungkin terjadi,” cetusnya.

Persoalan ini disampaikan Ahyar merupakan persoalan

bersama seluruh warga Kota Mataram dan bahkan NTB. Pasalnya Kota Mataram sebagai ibukota provinsi adalah baromoter bagi seluruh daerah yang ada di NTB. Dengan demikian persoalan ini harus diselesaikan bersama-sama.

Apalagi saat ini Kota Mataram telah dipercaya menjadi tuan rumah penyelenggaraan berbagai kegiatan nasional. “Kita ingin Mataram damai dan harmonis, dan ini tolong dipahami.

Yang menjadi ganjalan mari kita selesaikan, saya memiliki optimisme perdamaian bisa diwujudkan,” tegasnya.

Pada Rabu (2/3) malam, Walikota bertemu dengan tokoh masyarakat dari Karang Taliwang. Sebelumnya juga pernah bertemu langsung dengan tokoh masyarakat dari Monjok. Walikota mengatakan kedua belah pihak ingin mewujudkan perdamaian, tapi ia meyakini hal ini terkendala adanya provokator yang tidak ingin ada perdamaian. “Saya yakin ada pihak-pihak tertentu yang memprovokasi kedua belah pihak dan ini yang harus diamankan. Kalau ada yang memprovokasi, ini tidak bisa dibiarkan dan harus ditindak tegas, setegas-tegasnya,” demikian Ahyar Abduh. (ynt)

(Suara NTB/penrem)

CERAMAH - Danrem 162/WB Kolonel CZI Lalu Rudy Irham Srigede, saat menjadi pemateri dalam ceramah kebangsaan di Hotel Grand Legi kemarin.

Kawanan Curanmor Diamankan Mataram (Suara NTB) Sempat diwarnai aksi belasan tembakan senjata ke udara, kawanan curanmor yang melarikan diri akhirnya dibekuk polisi di Babakan Barat, Kelurahan Babakan, Cakranegara. Barang bukti sepeda motor juga diamankan, meski sudah sempat digadai oleh para pelaku di salah satu penadah di Gunung Sari, Lombok Barat.

Kapolsek Cakranegara, Kompol I Gusti Putu Suarnaya, Kamis (3/3) di Mapolres Mataram menerangkan bahwa para pelaku yaitu, SW, JD, dan RR memang merencanakan pencurian itu saat korban dalam keadaan lengah.

“Motor pada saat itu diparkir di halaman rumah, kunci tergantung di salah satu bagian rumah,” ungkapnya.

SW berperan mengambil kunci yang tergantung tersebut dengan menjulurkan sebilah bambu. Sementara sudah menunggu di atas kendaraan bernopol DR 6683 BW, dua orang kawannya itu yang berperan mengeksekusi setelah kunci didapat.

Para pelaku kemudian membawa barang bukti Honda Beat itu ke salah seorang yang mencarikan penadah.

Motor itu pun digadaikan seharga Rp 1,5 juta. “Satu jutanya dipakai beli sabu. Dua poket, masing-masing harganya Rp 500 ribu. Dipakai bersama tiga orang kawannya,” jelas Kapolsek. Sementara sisanya diberikan kepada si perantara penadah sebagai upah. Para pelaku dikenai pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman pidana penjara maksimal tujuh tahun. (why)

SUARA NTB Jumat, 4 Maret 2016

BUDAYA DAN HIBURAN

Halaman 9

Film ’’Kalam – kalam Langit’’

Pupuk Semangat Peserta MTQ Mataram (Suara NTB) – Film Kalam – kalam Langit yang disutradarai oleh Tarmizi Abka dinyatakan tidak sekadar menjadi motivasi bagi para peserta Musabbaqah Tilawatil Qur’an (MTQ). Film yang pertama kali diputar di Bioskop XXI Lombok ini menjadi pupuk semangat peserta MTQ sekaligus sebagai media mempromosikan pariwisata.

City Hotel dengan Lokasi Strategis yang Nyaman CITY Hotel yang berada di tengah Kota Mataram menjamin kenyamanan setiap tamunya. Hotel yang berada di tengah Kota Mataram ini dilengkapi dengan fasilitas kedap suara.

Sehingga meskipun berada di tengah kota, namun kenyamanan saat beristirahat tetap terjamin. Hotel ini juga sangat terjangkau, hanya dengan satu tipe kamar yaitu deluxe. ‘’Kami memiliki fasilitas kedap suara. Jadi meskipun berada di tengah kota, namun tamu tetap merasa naman. Selain itu harga yang kami tawarkan realtif terjangkau,” kata Hotel Manager City Hotel, Nila Roesnitayanti Kepada Suara NTB, di Mataram, Kamis (3/3) kemarin.

Hotel empat lantai ini memiliki 33 kamar yang sangat representatif. Hanya dengan Rp 300 ribu, masyarakat dapat menikmati istirahat yang nyaman. Hotel ini juga menyediakan air hangat dan air dingin untuk kamar mandi tamu. Jadi tidak perlu khawatir, saat musim hujan para tamu tetap dapat membersihkan diri dengan air hangat.

Hotel ini juga kerap kali memberikan penawaran khusus bagi tamunya. Khusus untuk tamu yang menggunakan 10 kamar ke atas akan diberikan harga spesial. Sehingga tidak perlu khawatir ketika harus menjamu tau dari luar daerah atau dari manapun, hotel ini menyediakan kamar yang nyaman degan harga yang terjangkau.

Salah satu kelebihan lain hotel ini yaitu berada di dekat kantor pemerintahan, seperti Kantor Walikota, Kantor Gubernur, dan Kantor Bappeda. Sehingga, para tamu yang akan melaksanakan pertemuan dengan mudah bisa langsung mendatangi kantor-kantor tersebut tanpa harus megeluarkan biaya kendaraan tambahan.

“Kita berada di dekat kantor pemerintahan, ini menjadi kelebihan kita juga. Sebab bagi masyarakat yang akan ada urusan di kator pemerintahan, bisa dengan mudah karena lokasinya yang sangat dekat dengan hotel kami,” kata Nila.

Selain itu, hotel ini juga menyediakan meeting room berkapasitas 50 orang. Tidak jarang sejumlah pertemuan dilakukan di hotel ini. Menganai harga sewa pun relatif terjangkau.

Apalagi ditambah dengan tenaga kerja yang bepengalaman di bidang perhotelan. Sehingga pelayanan yang diberikan menajdi terjamin dan nyaman. (lin)

BPPD Belum Promosikan Festival Tambora Mataram (Suara NTB) Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) NTB hingga saat ini belum mempromosikan agenda Festival Tambora. Padahal, festival yang diselenggarakan untuk mendatangkan wisatawan baik domestik maupun mancanegara ini akan berlangsung sekitar sebulan lagi.

Festival Tambora dijadwalkan terselenggara pada 11 – 16 April mendatang. Jumlah anggaran yang dialokasikan dari pemerintah daerah untuk tahun ini mencapai angka Rp 300 juta.

BPPD NTB beralasan, leading sector festival yang dilaksanakan untuk memperingati letusan gunung tersebut terletak di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) NTB. “Jadi prinsipnya kita (BPPD NTB, red) mendukung saja,” ujar Ketua BPPD NTB

Taufan Rahmadi, Kamis (3/3).

Ketika ditanya mengenai upaya promosi yang dilakukan, Taufan mengatakan pihaknya belum konkritkan mengenai bahan – bahan yang hendak dipromosikan. Pihaknya masih menunggu bahan – bahan tersebut dari pihak Disbudpar NTB. “Kita belum konkritkan dengan pihak Budpar. Tetapi dalam digital media tim digital kita siap saja ketika bahan-bahan sudah memang ada dari pihak Budpar,” ujarnya saat ditanya mengenai sejauh mana peran BPPD dalam mempromosikan Festival Tambora untuk tahun ini.

Taufan nampaknya tidak mau berkomentar banyak mengenai promosi penyelenggaraan Festival Tambora. Ia menyarankan agar hal ini ditelusuri langsung menuju Dinas Kebudayaan dan Pariwisata NTB. (met)

Film yang diputar Kamis (3/ 3) ditonton Gubernur NTB, Dr. TGH. Zainul Majdi. Menurut produser Putaar Films Dony Ramadhan yang memproduksi film tersebut, Gubernur NTB sudah lama bercita – cita memiliki sebuah film yang mengangkat citra daerah ini. Film yang diinginkan seperti halnya Laskar Pelangi yang mendongkrak daerah Bangka Belitung.

“Film ini bukan sekadar motivasi untuk memacu semangat para peserta MTQ. MTQ nasionalnya kan akan berlangsung disini Agustus nanti. Saya kira, film ini juga menjadi bagian dari pada doa sehingga MTQ Nasional 2016 nanti berlangsung dengan lancar,” tuturnya ketika ditanya Suara NTB usai menyaksikan film yang diproduksinya itu.

“Dalam pertemuan saya dengan Pak Gubernur sekitar 2 tahun yang lalu, beliau menyampaikan kepada saya. Beliau sangat mengharapkan adanya film yang mengangkat daerah ini sebagaimana film Laskar Pelangi mendongkrak Pamor Bangka Belitung,” lanjutnya.

Syuting pengambilan film bernuansa islami tersebut berlangsung di Pondok Pesantren Al-Aziziyah, Kapek, Gunung Sari. Selain itu, film ini juga mengambil pelataran sejumlah objek – objek wisata yang memukau di wilayah Lombok Barat, Lombok Tengah dan Lombok Timur.

Demikian juga film yang skenarionya ditulis oleh Faozan

Rizal ini mengambil pelataran salah satu pondok pesantren di Lombok Timur.

“Lokasi syutingnya ada Bukit Marese, Pantai Batu Payung, kemudian Malimbu dan di Pondok Pesantren AlAziziyah,” terangnya.

Lokasi syuting Pondok Pesantren Al-Aziziyah dikisahkan menjadi sebuah pondok pesantren yang ada di Cirebon. Alasanya, sudut – sudut di pondok pesantren tersebut relatif mirip dengan pondok pesantren di Jawa Tengah itu.

Film ini bercerita tentang kisah perjalanan seorang santri yang menelusuri jejak hidup ke dua orang tuanya. Bintang film yang bernama Jafar yang diperankan oleh Dimas Seto diceritakan berasal dari Pulau Lombok.

Kedua orang tua Jafar merupakan sosok Qorik - Qoriah yang sangat pandai melantunkan ayat – ayat suci Al-Qur’an dengan tartil yang matang.

Jafar hidup dan besar di Pulau Jawa bersama ayahnya setelah ibunya wafat. Sejak kecil, Jafar menimba ilmu di pesantren yang ada di Cirebon. Di lingkungan pesantren tersebut, Jafar menemukan sosok perempuan yang mampu menggetarkan hatinya. Ia adalah Azizah tokoh yang diperankan oleh Henidar Amroe. Lantas, setelah orang ayah Jafar wafat kemudia Azizah menerima lamaran pria lain, Jafar ahirnya pulang kampung ke tanah Lombok.

“Ini benar – benar bercerita tentang kisahnya orang Lombok.

Bangga Syuting di Kampung Halaman DARA jelita yang cantik rupawan Elyzia Mulachela mengaku bangga ketika bisa syuting di kampung halamannya. Artis muda yang berusia 20 tahun ini memerankan tokoh Anisa dalam Film Kalam – kalam Langit.

Elyzia yang muncul sebagai pelaku cinta segi tiga dalam film yang mengambil lokasi syuting di Lombok ini merupakan aktris dari ibu kota ini tumbuh dan besar di Ampenan, Kota Mataram. Dara cantik kelahiran 14 September 1995 ini juga memiliki bakat menyanyi yang melekat dalam dirinya sejak kelas 4 SD. Bahkan, semasa kanak – kanak, ia pernah memenangkan lomba bernyanyi di berbagai tempat.

“Kesan saya, saya sangat bangga sekali ketika bisa syuting di kampung halaman. Saya lahirnya di Ampenan,” tuturnya dalam konferensi pers usai pemutaran film di sebuah pusat perbelanjaan di Mataram, Kamis (3/3).

Dalam film ini, Elyzia mendapatkan peran yang cukup berat. Selain harus tampil sejak awal sampai akhir, dirinya juga harus beradaptasi dengan naskah cerita. Betapa tidak, dalam kasus cinta segitiga pada dunia perfilm-an, dua orang tokoh harus mampu mengimbangi peran bintang utama.

Sejumlah film yang menjadi tempat Elyzia memainkan perannya antara lain Film Perahu Kertas, Catatan Akhir Kuliah dan beberapa film inspiratif lainnya. Pada Film Perahu Kertas, aktris yang akrab disapa Cipy ini memerankan tokoh Luhde.

Ia berharap, film religi yang melibatkan perannya sebagai Anisa dalam kisah dunia santri di pulau ini dapat menjadi inspirasi bagi anak – anak muda berbakat. Semangat dalam mengejar impian, termasuk perjuangan menentukan nasib merupakan hal yang harus dirawat dan dijaga. Hal ini dibuktikan melalui adegan di akhir cerita dari film tersebut. Dirinya yang telah lama memendam rasa cinta kepada Jafar tak henti – hentinya berupaya meraih hati pria idamannya itu.

“Selain film ini, saya juga pernah main di Film Perahu Kertas. Yang paling berkesan, ya tentu film yang sekarang ini, karena lokasi syutingnya dilakukan di kampung halaman saya sendiri,” tandasnya. (met)

(Suara NTB/met)

TOKOH UTAMA- Dimas Seto (bawah) pemeran tokoh Jafar bintang Film Kalam - kalam Langit dan artis pendukung lainnya.

Bahkan beberapa artis pemainnya juga orang Lombok. Contohnya Aelyzia Mulachela yang berperan sebagai Anisa, dia merupakan artis papan atas yang lahir di Ampenan,” kata Dony.

Selain itu, ada juga Nusron Azizan dan Amira Syakira.

Dua artis cilik, cucu Alm. TGH. Mustofa Umar Abdul Aziz, ini memerankan tokoh Jafar kecil dan Anisa kecil.

Nusron Azizan yang menjadi peserta didik di Pondok Pesantren Al-Aziziyah itu merupakan peraih Juara Nasional MTQ tahun 2015 di Bekasi.

“Nusron adalah cucu tuan guru pendiri Ponpes Al- Aziziyah. Dia merupakan tahfidz yang sudah mampu menghafal 20 Juz ayat suci Al-Qur’an.

Dia disini memerankan tokoh Jafar sebagai kilas yang ber-

cerita tentang kisah tokoh utama semasa kecil,” bebernya.

Film yang akan menjadi penghiasi sinema ramadhan tahun ini akan mulai diluncurkan serta ditayangkan di seluruh Indonesia pada 14 April Mendatang. Sementara tanggal 5 – 6 Maret mendatang, film ini ditaksir akan sudah disaksikan oleh 1.104 penonton. Film ini tidak hanya akan tersebar di tataran nasional, namun akan meluas ke beberapa negara Islam di dunia. (met)

Sekuel ‘’Finding Nemo’’ Dijadwalkan Tayang Juni DISNEY meluncurkan trailer ”Finding Dory”, sekuel film “Finding Nemo” (2003), yang dijadwalkan tayang 17 Juni.

Ellen DeGeneres, yang mengisi suara ikan biru pelupa itu, memperkenalkantrailer tersebut di acara bincang-bincangnya pada Rabu (2/3) pagi waktu setempat.

Seperti dilansir laman NME, dalam trailer itu Dory ingat bahwa ia punya keluarga dan berusaha mencari keluarganya yang hilang.

Film berlatar enam bulan setelah pencarian Nemo itu akan mengikuti perjalanan Dory untuk bertemu kembali dengan orangtuanya, yang suaranya diisi oleh Eugene Levy dan Diane Keaton.

Kali ini, si ikan biru ini berpetualang mencari orang tuanya, yang diisi suaranya oleh Eugene Levy dan Diane Keaton.

Albert Brooks akan kembali menjadi Marlin sementara Hayden Rolence menggantikan Alexander Gould sebagai Nemo.

Idris Elba dan Dominic West juga disebut akan menjadi pengisi suara dalam film tersebut namun peran mereka belum dikonfirmasi.

“Finding Dory” keluar 13 tahun setelah “Finding Nemo”, film pertama Pixar yang mendapat Oscar untuk Animasi Terbaik. (ant/Bali Post)

JK Rowling Umumkan Trilogi

“Fantastic Beasts”

NOVE-

LIS JK Rowling akan membuat trilogi film dari bukunya yang berjudul “Fantastic Beasts and Where To Find Them”.

Dia mengungkapkan informasi itu lewat akunnya di Twitter saat menanggapi rumor bahwa drama panggung Harry Potter, “Harry Potter and the Cursed Child”, juga akan dijadikan film.

Dia mengatakan drama panggung itu akan tetap berada di luar layar dan bahwa para penggemar berharap banyak dari serial Fantastic Beasts.

“Fantastic Beasts And Where To Find Them” berlatar di New York City, 70 tahun sebelum kejadian-

kejadian dalam Harry Potter, dan mengikuti Newt Scamander, ‘penulis’ “Fantastic Beasts And Where To Find Them”, yang puluhan tahun kemudian menjadi salah satu buku sekolah wajib Harry di Hogwarts.

Peraih Oscar Eddie Redmayne akan memerankan karakter Newst Scamander.

Warner Bros sebelumnya mengklaim bahwa film itu akan menjadi bagian pertama dari trilogi yang akan dikeluarkan tahun 2016, 2018 and 2020.

Seperti dilansir laman NME, “Fantastic Beasts and Where To Find Them”, yang menandai debut Rowling di penulisan naskah film, dijadwalkan tayang pada 18 November 2016. (ant/Bali Post)

PENDIDIKAN

SUARA NTB Jumat, 4 Maret 2016

Halaman 10

Madrasah di Pelosok Keluhkan Minimnya Perhatian Pemerintah

Ancam Cabut Bantuan KANTOR Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi (KPAD) Kabupaten Lombok Timur (Lotim) mengancam akan mencabut sejumlah komputer yang telah diberikan terhadap lima desa di Lotim yang telah ditunjuk menjadi pengembangan perpustakaan desa berbasis Teknologi Informasi (IT) sejak tahun 2015 lalu. ‘’Tindakan tegas tersebut akan dilakukan apabila ditemukan perpustakaan desa yang sudah ditunjuk itu tidak memiliki komitmen dalam melaksanakan kegiatan perpustakaan di tingkat desa,’’ tegas Kepala Seksi (Kasi) Perpustakaan pada Kantor Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi (KPAD) Lotim, Lalu Nasrun, SIP, di ruang kerjanya, Rabu (2/3) lalu.

Menurutnya, dalam pengembangan perpustakaan berbasis IT, sejumlah program perpustakaan harus senantiasa dilakukan seperti jalannya pelatihan terhadap masyarakat dan pelibatan masyarakat dalam segala program perpustakaan.

“Kalau program tidak pernah dijalankan, maka kita akan tarik langsung tiga unit komputer yang sudah kita berikan dulu. Sehingga, kita harapkan perpustakaan desa menfungsikan bantuan itu dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan perpustakaan dan bukan untuk kepentingan desa secara umum,” ujarnya mengingatkan Sebelum dilakukan tindakan tegas itu, terlebih dahulu pihak dari KPAD Lotim akan melakukan proses evaluasi setiap tiga bulan sekali. Jika ditemukan ada perpustakaan desa yang tidak pernah menjalankan program yang dicanangkan dalam proses evaluasi tersebut, barulah segala bantuan itu akan dicabut.

“Kita evaluasi dan pelajari dulu, apabila tidak bisa berjalan dengan baik. Bisa saja kita cabut komputer itu,” ancamnya. Komitmen itu sudah disepakati oleh semua kepala desa khususnya yang sudah ditunjuk dalam pengembangan perpustakaan desa berbasis IT. (yon)

(Suara NTB/why)

POLISI DAN SISWA - Dalam upaya meningkatkan kedisiplinan berlalu lintas di jalan raya, aparat kepolisian memberikan imbauan kepada pengguna jalan untuk melengkapi kelengkapan kendaraan, seperti spion, lampu penunjuk jalan, helm dan surat kendaraan. Tampak aparat kepolisian dan siswa berdiri di sepanjang Jalan Pejanggik depan Bank Indonesia Perwakilan NTB yang memberikan peringatan agar pengguna jalan tidak melanggar aturan berkendara, Kamis (3/3).

Keluarkan Siswa

Sekolah Diharapkan Tidak Sembarangan

Lalu Nasrun

Selong (Suara NTB) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Kabupaten Lombok Timur (Lotim) mengharapkan pihak sekolah tidak sembarangan mengeluarkan siswa dari lingkungan sekolah tanpa adanya alasan prinsip.

(Suara NTB/yon)

SDN 7 Terara Segera Diresmikan

Praktisi Pendidikan Terara Tak akan Halangi Inspektorat

Penegasan ini disampaikan Kepala Bidang Pendidikan Menengah (Dikmen) pada Dikpora Lotim, Wirno Bambang Karmeda, S.Pd menyusul adanya informasi di SMAN 1 Keruak Kecamatan Keruak yang mengeluarkan siswanya dari sekolah, Sabtu (20/2) lalu.

Menurut Bambang, tindakan mengeluarkan siswa dari sekolah memiliki dampak yang sangat besar terhadap siswa maupun pihak sekolah.

Di mana, tindakan mengeluarkan siswa sembarangan tanpa alasan yang kuat akan membuat kesan yang tidak baik terhadap sekolah yang bersangkutan. Bahkan, terkesan tidak mampu mendidik moral dan merubah tingkah laku siswa. Sehingga, jalan pintas yang dilakukan adalah mengeluarkan siswa dari lingkungan sekolah.

“Sekolah itu tidak boleh sembarangan mengeluarkan siswa.

Kecuali ada permasalahan-permasalahan besar seperti siswa itu terlibat narkoba, asusila, dan persoalan prinsip lainnya yang berakibat fatal. Baru siswa itu ditindak tegas dengan dikeluarkan dari lingkungan sekolah,” terangnya.

Akan tetapi, katanya, terkait dengan informasi pemecatan siswa di SMAN 1 Keruak itu, Bambang mengaku jika dirinya belum mendapatkan laporan baik secara lisan maupun tertulis. Namun, ia tetap mengimbau kepada pihak sekolah supaya mempertimbangkan segala sesuatu dengan matang, terutama dalam mengeluarkan siswa dari lingkungan sekolah. Guru BP

Selong (Suara NTB) Kepala Unit (Kanit) Dikpora Kecamatan Terara Kabupaten Lombok Timur (Lotim), H. Sabarudin, menargetkan pada bulan Maret 2016 ini, gedung Sekolah Dasar Negeri (SDN) 7 Terara Kecamatan Terara bisa diresmikan. Pernyataan ini disampaikan mengingat pengerjaan proyek SDN 7 Terara sudah 99 persen.

Menurut H. Sabarudin, saat ini pembangunan proyek gedung SD senilai, Rp 762 juta dari Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2015 tinggal proses pengecatan. Itu artinya, katanya, pembanguan gedung sekolah sudah 99 persen rampung dan di tahun ajaran baru nanti gedung sekolah yang berdiri lahan seluas 20 are bisa dimanfaatkan. “Sudah 99 persen rampung, tinggal proses pengecatan saja. Mudah-mudahan bulan ini bisa diresmikan sesuai target kita,”jelasnya.

Dalam proses audit yang akan dilakukan Inspektorat, pihaknya sangat mendukung langkah itu dan mengaku tidak akan melakukan tindakan menghalangi dalam bentuk apapun. Terkait indikasi-indikasi yang ada dalam proyek, sepenuhnya kewenangan Inspektorat dalam menjalankan tugasnya sebagai lembaga auditor. “Mau diaudit mulai A sampai Z silakan saja.

Kita sangat mendukung itu,”tegasnya Sementara, Inspektur pada Inspektorat Lotim, Drs. Haris, MAP, mengaku, jika Inspektorat Lotim sudah tiga kali turun ke lokasi pembangunan SDN 7 Terara dengan status pemantauan dan pengawasan. Pada saat itu, katanya, pembangunan proyek sudah hampir rampung dan tinggal pemasangan di bagian pintu. Namun, katanya, untuk dilakukannya audit khusus terhadap proyek senilai Rp 762 juta dari DAK 2015 itu. Inspektorat Lotim tetap menunggu pembangunan proyek itu benar-benar rampung dan diresmikan, sehingga keberadaan Inspektorat nantinya tidak menjadi penghambat lagi dalam penyelesaian proyek.

“Begitu diresmikan, maka kita dari Inspektorat akan langsung turun untuk dilakukan audit khusus dalam mencari persoalan dan kejadian sebenarnya yang menyebabkan proyek itu molor,”tandas beberapa waktu lalu. (yon)

Siswa Diminta Segera Daftar SNMPTN

sekolah maupun guru. Akan tetapi, tindakan tegas tersebut berdasarkan keputusan bersama antara pihak sekolah, komite sekolah dan OSIS yang ada di SMAN 1 Keruak. “Ini keputusan bersama,” sambungnya.

Pihak korban juga sudah melaporkan tindakan penganiayan oleh siswa tersebut ke Polsek Keruak, sehingga, dalam proses mediasi yang sudah kita lakukan antara korban dan pelaku, pihak keluarga pelaku rela anaknya dikeluarkan dari sekolah asalkan pihak korban mencabut laporannya.

Meski demikian, pihak sekolah sangat menyayangkan adanya salah satu siswanya yang harus dikeluarkan dari lingkungan sekolah. Terlebih siswa yang bersangkutan sudah masuk dalam daftar nominasi tetap (DNT) peserta ujian nasional (UN) tahun 2016. “Memang sudah masuk dalam DNT, namun kita sudah komunikasi bersama Dinas Dikpora Kabupatan dan Dikpora Provinsi. Pihak Dinas mengimbau supaya siswa akan diikutkan dalam UN paket C,” bebernya.

Sementara, kepala Unit Dikpora Kecamatan Keruak, Nuraksa mengaku baru menerima surat terkait undangan dari Forum Selebung Bersatu terkait adanya siswa yang dikeluarkan itu. Informasinya, rencananya proses mediasi akan dilakukan kembali antara pihak siswa yang dikeluarkan, pihak sekolah, Dinas Dikpora di Kantor DPRD Lotim pada, Jumat (4/3) hari ini. (yon)

Dikpora Tegaskan, PKBM Harus Masuk Dapodik Selong (Suara NTB) Bidang Pendidikan Luar Sekolah (PLS) pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Kabupaten Lombok Timur (Lotim) menegaskan jika Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) tidak memiliki peluang lagi bermain dengan data. Artinya, PKBM harus masuk dalam Daftar Pokok Pendidikan (Dapodik) Dikmas untuk tahun 2016 ini. ‘’Adanya penertiban PKBM

(Suara NTB/dok)

Jakarta (Suara NTB) Ketua Panitia Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) Rochmat Wahab meminta siswa yang lulus verifikasi Pangkalan Data Sekolah dan Siswa (PDSS) segera melakukan pendaftaran.

“Kami menghimbau siswa untuk segera mendaftar SNMPTN. Jangan ditunda-tunda hingga menjelang tenggat waktu yang ditentukan,” ujar Rochmat di Jakarta, Rabu lalu.

Pengisian dan verifikasi PDSS dilakukan pada 18 Januari hingga 20 Februari. Kemudian diperpanjang sampai dengan 21 Februari untuk pengisian PDSS dan sampai dengan 23 Februari untuk verifikasi nilai oleh siswa.

Setelah sekolah dan siswa tersebut lulus verifikasi, maka harus secepatnya melakukan pendaftaran yang dimulai 29 Februari hingga 12 Maret.

“Secepatnya, jangan ditunda-tunda karena nanti yang dirugikan adalah siswanya kalau terlambat mendaftar,” terang dia.

Rochmat yang juga Rektor Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) itu mengaku tak ingin kejadian lambannya pengisian data PDSS oleh sekolah terulang lagi. Sebanyak 5.809 sekolah di Tanah Air dan satu sekolah di luar negeri belum mendaftar PDSS, karena terlambat dalam pengisian datanya. Akibatnya, siswa di sekolah tersebut dirugikan, karena tidak bisa ikut SNMPTN. Jumlah sekolah yang paling banyak belum mendaftar di PDSS yakni di Jawa Barat dengan 1.006 sekolah. Padahal jumlah sekolah yang mengisi data PDSS di provinsi itu 2.209.

“Jadi sekolah yang belum mengisi data sekitar separuh dari sekolah yang sudah mengisi data. Hal itu karena sekolah menunda-nunda pengisian data sampai tenggat waktu yang ditentukan. Pas mereka mau mengisi, kesulitan karena banyak sekolah yang mengisi data pada hari itu juga,” kata Rochmat.

Dia menyebut ada beberapa penentuan siswa yang layak mendaftar SNMPTN 2016 yakni sekolah dengan akreditasi A maka 75 persen siswa terbaik di sekolahnya boleh mendaftar, kemudian sekolah dengan akreditasi B maka 50 persen siswa terbaik di sekolahnya mendaftar, selanjutnya akreditasi C maka 20 persen siswa terbaik di sekolahnya, dan akreditasi lainnya maka yang berhak mendaftar adalah 10 persen siswa terbaiknya.

“Jika dalam pemeringkatan, terjadi beberapa siswa yang memperoleh nilai sama pada peringkat ambang, maka semua siswa direkomendasikan untuk mendaftar.

Proses seleksi dari SNMPTN itu sendiri dilakukan pada 24 Maret sampai dengan 8 Mei. Kemudian pengumuman kelulusan pada 10 Mei. Sedangkan untuk pendaftaran ulang, bertepatan dengan ujian tulis SBMPTN. (ant/bali post)

yang dimiliki oleh masing-masing sekolah harus benar-benar difungsikan, terutama dalam membina siswa-siswa yang kerap berbuat onar dan bermasalah.

“Di sinilah perannya guru BP untuk mencari akar permasalah dari siswa yang nakal dan bermasalah. Berat ringan persoalan yang dilakukan oleh siswa itu harus dipertimbangkan sebelum mengambil langkah mengeluar siswa dari lingkungan sekolah.

Akar permasalahan dari siswa itu benar-benar harus digali,” tandasnya.

Dihubungi terpisah, Kepala Sekolah SMAN 1 Keruak melalui Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum, Muharman menegaskan, keputusan pihak sekolah mengeluarkan salah satu siswanya atas nama IB kelas 12 Alamat Selebung itu karena sudah melanggar tata tertib yang sudah disepakati bersama antara siswa dan orang tua siswa melalui komite sekolah. Di mana, siswa yang dikeluarkan itu kerap berbuat anarkis baik yang dilakukan terhadap guru maupun sesama rekan siswanya.

“Yang bersangkutan kerap berbuat anarkis, terakhir kemarin dia menganiaya salah satu siswa hingga mengalami luka robek di bagian hitung sebanyak empat jahitan dan lebam di wajah. Selain itu, guru juga diangkatkan bangku oleh siswa ini,”tuturnya.

Tindakan pihak sekolah mengeluarkan siswa dari SMAN 1 Keruak, katanya, tidak hanya keputusan kepala

H. Muhammad Nursalim

melalui pendataan secara online, ke depan akan kelihatan PKBM-PKBM yang aktif dan tidak aktif,’’ tegas Kepala Bidang PLS pada Dinas Dikpora Lotim, H. Muhammad Nursalim, Kamis, (3/3).

Masuknya PKBM-PKBM dalam dapodik, ujarnya, maka dalam tahap penyaluran bantuan akan kelihatan lebih rapi dan terperinci. Pasalnya, syarat yang harus ditempuh oleh PKBM dalam mendapatkan segala jenis bantuan harus sudah terakreditasi dan terdaftar dalam Dapodik Dikmas. “Ke depan itu, syarat PKBM mendapatkan bantuan harus terdaftar dalam dapodik dan sudah terakreditasi. Sehingga, tahun ini kita benar-benar fokus terhadap dapodik dan akreditasi,” jelasnya.

Menurutnya, izin untuk membuat PKBM ber-

jangka waktu 3 tahun. Jika melampaui batas ini dan PKBM yang bersangkutan tidak melakukan perpanjangan, maka, pihaknya akan langsung melakukan evaluasi dan verifikasi. Jika tidak tidak diindahkan, maka PKBM tersebut akan langsung ditindak tegas dengan dilakukan penutupan secara paksa. “Kalau yang sekarang, PKBM aktif untuk kegiatan keaksaraan.

Namun ada juga yang memiliki PAUD,” ungkapnya.

Sekarang ini, jumlah PKBM yang ada di Kabupaten Lotim sekitar 58 PKBM yang tersebar di semua kecamatan di Lotim. Banyaknya jumlah PKBM itu, menjadi peluang bagi pemerintah dan masyarakat dalam melaksanakan program keaksaraan maupun program-program lain yang dapat bermanfaat bagi masyarakat. Tentunya, kata Nursalim, syarat utama yang harus dipenuhi agar PKBM itu diperhatikan oleh masyarakat harus terdaftar dalam dapodik dan terakreditasi. “Kalau tidak terdaftar, sementara plangnya masih terpampang. Maka kita akan langsung tertibkan,” tegasnya. (yon)

Mataram (Suara NTB) Perhatian pemerintah daerah terhadap keberadaan sekolah atau madrasah swasta di pelosok masih sangat minim. Minimnya perhatian pemerintah ini membuat operasional madrasah tidak bisa berjalan dengan baik, sehingga kualitas lulusan tidak seperti diharapkan.

Seperti disampaikan Kepala Madrasah Tsanawiyah (MTs) Nurul Huda Gondang Kabupaten Lombok Utara (KLU) Isnaini Akbar, jika pemerintah daerah masih belum begitu memperhatikan sekolah/madrasah yang ada di pelosok. Isnaini mengaku, ada ketidakseimbangan perhatian antara sekolah berstatus negeri dan swasta. Di mana sekolah swasta, khususnya madrasah belum mendapat sentuhan dari APBD. “Untuk diketahui, jika MTs Nurul Huda NW Gondang termasuk sekolah tua di KLU. Bahkan, bangunannya sudah tua. Ini butuh sentuhan pemerintah,” ujarnya saat mengikuti Workshop Penguatan Jejaring Stakeholder dalam Rangka Desiminasi Program Pendidikan Inklusif di NTB di Hotel Pratama Mataram, Kamis (3/3).

Dengan minimnya anggaran dari pemerintah, termasuk dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) membuat pihaknya tidak bisa berbuat banyak dalam mengembangkan kualitas sumber daya manusia (SDM). Untuk itu, pihaknya mengharapkan perhatian pemerintah daerah lebih fokus memperhatikan sekolah swasta, khususnya madrasah yang ada di pelosok. Belum lagi, pihaknya harus memberikan pelayanan kepada masyarakat, termasuk bagi anak-anak berkebutuhan khusus.

Menurutnya, dalam memberikan pelayanan pada anakanak berkebutuhan khusus membutuhkan perhatian yang khusus pula. Adanya, perhatian khusus ini akan membuat siswa berkebutuhan khusus yang ada di madrasah akan lebih baik.

Sehingga anak-anak yang selama ini belum mendapatkan pendidikan khusus tidak ada dis-

kriminasi sama sekali.

Hal senada disampaikan Pengawas Bidang Madrasah pada Kementerian Agama (Kemenag)KLU Suparlan. Diakuinya, banyak keluhan dari pengurus madrasah atau yayasan pendidikan di KLU ke Kemenag, jika perhatian pemerintah masih minim.

Malahan, dirinya sering protes pada Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga KLU mengenai naskah pemberian bantuan ke madrasah. Selama ini, pemberian bantuan ke madrasah sangat minim dari pemda, karena pihak SKPD beralasan madrasah di bawah kewenangan Kementerian Agama. Jika kondisi seperti ini, lanjutnya, pendidikan di KLU, khususnya di pelosok sulit berkembang.

Pendapat serupa disampaikan Kepala MTs Al Fathiyah Kecamatan Kopang Lombok Tengah Ayunan. Menurutnya, perhatian pemerintah daerah pada madrasah swasta juga masih minim. Pihaknya mengharapkan Pemkab Loteng lebih peka pada madrasah swasta yang menyelenggarakan pendidikan inklusi agar memberikan porsi anggaran yang lebih.

Apalagi, ujarnya, di periode pertama kepemimpinan H. Suhaili FT, SH, yang waktu itu berpasangan dengan Drs. H. L. Normal Suzana, sudah me-launching sebagai daerah yang perhatian pada inklusi. Namun, hingga berakhir masa jabatan dan kembali memimpin Loteng, perhatian pada pendidikan inklusi masih minim.

Untuk itu, pihaknya mengharapkan agar Pemkab Loteng memperhatikan sekolah swasta, khususnya yang menggelar pendidikan inklusi. Selain memperhatikan masalah pendidikan inklusi, pemerintah daerah juga harus peka dengan kondisi sekolah atau madrasah yang selama ini termarjinalkan. ‘’Jika pendidikan maju, maka kualitas Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Loteng lebih baik dari kondisi sekarang ini,’’ ujarnya. (ham)

SMPN 1 Mataram Tak Terbebani Status Sekolah Berintegritas Mataram (Suara NTB) Menyandang status sebagai sekolah berintegritas tak membuat SMPN 1 Mataram merasa terbebani. Padahal menjelang pelaksanaan Ujian Nasional (UN) beberapa minggu mendatang, setiap sekolah secara tidak langsung akan berusaha lebih baik dan mempertahankan hasil baik UN sebelumnya.

Kepada Suara NTB, Kepala SMPN 1 Mataram, H. Jufni menjelaskan pihaknya tidak terlalu berambisi dengan adanya status sekolah berintegritas, apalagi sampai terbebani.

“Saya kira hal-hal yang normal saja, bagi saya tidak beban, ngapain beban ini tugas kita sehari-hari kok,” terang Jufni.

Menurutnya, dengan merasa terbebani dengan status berintegritas, maka pada dasarnya sekolah sedang membuka peluang untuk berlaku curang lantaran harus memenuhi target yang menjadi beban tersebut. Untuk itu, ia tak mau ambil pusing dengan status sekolah berintegritas.

Dijelaskan Jufni, adapun indikator sekolah berintegritas yaitu pertama tidak ada ruangan khusus untuk pengembalian soal jawaban alias semuanya ditaruh di depan. Selain itu, indikator lain yaitu setelah soal jawaban terkumpul jangan terlalu lama berada di sekolah dan langsung menyetorkannya ke Dinas.

“Jadi di depan orang ramai, tujuannya agar semua orang bisa ngelihat, sehingga tidak ada peluang untuk curang, sekolah

(Suara NTB/dok)

H. Jufni berintegritas ini merupakan sekolah jujur dengan hasil UN tinggi. Jadi faktor pelanggaran yang dilihat, tingkat pelanggarannya dilihat, menilai jujur UN mungkin ada tapi tidak banyak, tidak mungkin 100 persen tidak ada pelanggaran”.

Untuk menghadapi UN mendatang, Jufni mengklaim pihaknya sudah siap yakni dengan melakukan pengayaan dan try out. “Saya pikir kalau anak-anak dibekali dengan konsep dan ciri dari setiap soal itu mereka bisa kok. Pengayaan sudah dilakukan empat hari seminggu, anakanak yang kurang kita panggil orang tuanya,” ujarnya.

Sementara itu, merespon hasil buruk try out lalu, pihaknya sudah berbenah dan meminta siswa lebih serius. “Try out sudah dilakukan sekali, namun hasilnya belum memuaskan lantaran barcode di form isian jawaban terdapat coretan, anak-anak usil dia tapi kreatif ada,” akunya. (dys)

Ekstrakurikuler Pramuka Jadi Andalan SMPN 24 Mataram Mataram (Suara NTB) Setelah berhasil mengembangkan ekstrakurikuler voli, SMPN 24 Mataram kini fokus mengembangkan ekstrakurikuler (ekskul) Pramuka sebagai ekskul andalan siswa.

Sebelumnya, ekskul voli SMPN 24 Mataram telah menorehkan prestasi gemilang dengan menyabet juara tiga pada kejuaraan olahraga tingkat Kota Mataram. Padahal usia sekolah yang terletak di pinggir wilayah Ampenan ini baru seumur jagung, yakni baru berdiri setahun. ‘’Sekolah yang berdiri kurang lebih setahun lalu itu pun kini fokus mengembangkan ekstrakurikuler voli sebagai ekskul andalan sekolah,’’ ujar Kepala SMPN 24 Mataram H. Ishaka, SPd, ditemui Suara NTB, Kamis (3/3).

Ishaka mengaku pihaknya kini tengah fokus mengembangkan Pramuka sebagai ekskul andalan. Sukses mengembang-

kan ekskul voli diakuinya harus berlanjut pada sukses megembangkan ekskul jenis lainnya, seperti pramuka.

Menurutnya, Pramuka diyakininya mampu membentuk karakter kuat terhadap seluruh siswanya. Pembinaan pun dilakukan dengan banyak cara di antaranya yaitu menggelar perkemahan rutin tiap minggu atau perkemahan Sabtu-Minggu (Persami). Lewat Persami ini, muncul sikap empati dalam membangun kekuatan antarseluruh warga sekolah. Persatuan, akunya, penting mengingat usia sekolah yang masih sangat muda.

Tentu kata Ishaka, apa yang dilakukan pihaknya ini sebagai strategi untuk memantik masyarakat agar mau menyekolahkan anak-anak mereka ke SMPN 24 Mataram. Untuk diketahui, SMP Negeri 24 Mataram saat ini baru terisi kelas VII saja dengan tiga ruang kelas, per kelas diisi 32 orang siswa.(dys)

Halaman 11

SUARA NTB Jumat, 4 Maret 2016

Hasil Pertandingan Sepak Bola Liga Premier Inggris Kamis, 3 Maret 2016 03:45 Arsenal 1 vs 2 Swansea City 04:00 Liverpool 3 vs 0 Manchester City 04:00 Manchester United 1 vs 0 Watford 04.00 West Ham 1 vs 0 Tottenham Hotspur La Liga Spanyol Kamis, 3 Maret 2016 04:00 Levante 1 vs 3 Real Madrid

Jadwal Pertandingan Sepak Bola Liga Premier Inggris Sabtu, 5 Maret 2016 20:45 Tottenham Hotspur vs Arsenal @beIn Sport 3 23:00 Chelsea vs Stoke City @Indosiar 23:00 Manchester City vs Aston Villa @beIn Sport 1 23:00 Newcastle United vs Bournemouth @beIn Sport 2 Minggu, 6 Maret 2016 01:30 Watford vs Leicester City @beIn Sport 1, 3 21:30 Crystal Palace vs Liverpool @beIn Sport 3 Senin, 7 Maret 2016 00.00 West Bromwich Albion vs Manchester United @SCTV La Liga Spanyol Sabtu, 5 Maret 2016 23:00 Real Madrid vs Celta Vigo @Festival Orange TV Minggu, 6 Maret 2016 23:00 Eibar vs Barcelona @Festival Orange TV Senin, 7 Maret 2016 03:30 Valencia vs Atletico Madrid @Festival Orange TV Serie A Italia Sabtu, 5 Maret 2016 03:45 Roma vs Fiorentina @beIn Sport 2 Minggu, 6 Maret 2016 01:00 Hellas Verona vs Sampdoria @beIn Sport 2 03:45 Napoli vs Chievo @beIn Sport 1 19:30 Torino vs Lazio @beIn Sport 1 22:00 Atalanta vs Juventus @beIn Sport 1 22:00 Sassuolo vs Milan @beIn Sport 2 Senin, 7 Maret 2016 03:45 Inter Milan vs Palermo @Quad Sports Orange TV Waktu siaran berdasarkan zona Waktu Indonesia Tengah (WITA), sesuai dengan di NTB dan sekitarnya. Jadwal dapat berubah sewaktu-waktu, sesuai kebijakan stasiun televisi.

Kadek Kembali Perkuat Tim Estafet Putri di PON Mataram (Suara NTB) Meski pernah mundur di PON Riau 2012 lalu karena menikah, ternyata atlet senior NTB Kadek Wati (31) masih punya kemampuan untuk tampil di PON Jabar 2016.

Atlet yang berusia kepala tiga ini kabarnya akan memperkuat tim atletik estafet 4x100 meter putri NTB di PON Jabar 2016.

Ditemui Suara NTB di GOR 17 Desember Turide Mataram, Kamis (3/3) kemarin, atlet spesialis nomor jarak pendek ini mengaku akan tampil di satu nomor saja. “Saya akan perkuat tim estafet 4x100 meter putri NTB,” ucapnya.

Kadek Wati yang sudah beranak satu ini mengatakan keikutsertaannya di PON Jabar 2016 mendatang sudah dibuktikan dengan SK PB PASI. Rencananya dia bersama rekannya Neli Susanti, Rostina dan Endang akan tampil di nomor tim estafet 4x100 meter putri.

Dia dinyatakan sebagai peserta PON 2016 setelah sukses memperkuat tim estafet putri NTB meraih peringkat dua besar di Pra-PON Atletik tahun 2015 lalu.

Dalam rangka persiapan PON 2016 mendatang, dia pun dipanggil mengikuti Pelatda Rinjani persiapan PON/2016. Persiapan menghadapi PON sudah dimulai sejak 4 Januari lalu.

Bagi Kadek, menghadapi PON Jabar 2016 memang cukup berat, karena memang Ibu satu anak ini harus bisa membagi waktu latihan dan waktu mengasuh anak.

Sebagai seorang ibu dia tetap menjalani kewajibannya sebagai ibu, begitu juga saat latihan dia juga tetap konsisten mengikuti latihan.

Meski persiapan menghadapi terasa cukup berat, namun atlet yang pernah pernah sukses membawa tim estafet 4x100 meter putri NTB meraih medali perak di PON 2008 itu tak pernah patah semangat, terbukti hingga saat ini dia tetap fokus menjalani latihan di GOR, harapannya bisa menyumbangkan medali yang terbaik di PON Jabar 2016. (fan)

Spurs, Arsenal dan City Tumbang London Seolah sudah “janjian”, tiga klub penghuni empat besar, Tottenham Hotspur, Arsenal dan Manchester City sama-sama tumbang dari lawannya dalam lanjutan Liga Inggris, Kamis dini hari kemarin.

Tottenham Hotspur kalah tipis 1-0 atas West Ham United dan gagal menyalip Leicester City di puncak klasemen.

Kekalahan itu membuat Spurs masih mengoleksi 54 poin. Mereka tertinggal 3 poin dari Leicester yang sebelumnya hanya bisa memetik satu poin karena ditahan West Brom di King Power Stadium.

Gelandang West Ham United, Michail Antonio, mencetak gol semata wayang yang mengganjal jalan Tottenham Hotspur ke puncak klasemen Liga Inggris.

Meski menang 1-0, posisi West Ham belum beranjak dari peringkat keenam klasemen dengan raihan 46 poin. Gol Antonio lahir pada menit ketujuh memanfaatkan situasi sepak pojok. Antonio menjauh dari kejaran Nacer Chadli untuk menyambut bola sepak pojok yang dikirimkan Dimitri Payet.

Bola tandukan Antonio mengarah ke sisi kanan lubang gawang dan tak mampu dijangkau penjaga gawang Hugo Lloris.

Tottenham sebetulnya tampil dominan dalam hal penguasaan bola dengan 65 persen sepanjang laga, namun

serangan mereka sering tertahan di sepertiga akhir lapangan. Buktinya mereka hanya melakukan sembilan kali percobaan tembakan yang dua di antaranya menemui sasaran.

Sementara itu, tampil di kandang sendiri, Arsenal malah dibekuk Swansea dengan skor 2-1. Sang tuan rumah membuka keunggulan lewat gol Joel Campbell yang menyambut umpan ungkit Nacho Monreal dengan tendangan sentuhan pertama. Namun, Swansea menyamakan kedudukan pada menit 32 berkat ketenangan Wayne Routledge menyelesaikan umpan terobosan nan menawan dari Jack Cork yang mengirimkan bola di antara Per Mertesacker dan Hector Bellerin.

Berpalingnya dewi fortuna dari Arsenal kian jelas, saat sebuah umpan silang matang Gylfi Sigurdsson ke dalam kotak penalti berhasil disambut Ashley Williams dengan tandukan kepalanya pada menit 74.

Bagaimana dengan Manchester City? Klub milik Syeikh Mansour ini dipecundangi Liverpool dengan tiga gol tanpa balas. Adam Lallana membuka keunggu-

(Suara NTB/ist)

BERSITEGANG – Pelatih West Ham manager Bilic (kanan) tampak bersitegang dengan pelatih Tottenham Hotspur, Mauricio Pochettino (kiri), dalam laga yang berakhir dengan kemenangan tipis 1-0 untuk West Ham, Kamis kemarin. lan Liverpool dengan sebuah tendangan spekulasi dari luar kotak penalti yang sempat sedikit membentur kaki Nicolas Otamendi sebelum meluncur ke sudut gawang jauh dari jangkauan penja-

Balas Dendam Kecil dari Klopp Manchester Liverpool berhasil memaksa Manchester City merasakan kekalahan telak 0-3 di Liga Inggris, Kamis dini hari kemarin.

Kemenangan ini dianggap pelatih Juergen Klopp sebagai “balas dendam kecil” atas kekalahan Liverpool dari Manchester City di Wembley pekan lalu.

“Kata terbaik yang bisa saya katakan untuk menggambarkan hal ini adalah ... ‘boom!’,” kata pelatih asal Jerman itu. Kemenangan itu mengangkat Liverpool ke peringkat delapan klasemen dan berselisih enam poin dari posisi empat kualifikasi Liga Champions.

Manajer Manchester City Manuel Pellegrini beralasan skuadnya kelelahan sehingga kalah telak dengan tiga gol tanpa balas.

Pellegrini menujuk jadwal padat di mana The Citizen bertanding beruntun melawan

Leicester City, Tottenham Hotspur, dan Liverpool sehingga kelelahan dan tertinggal 10 poin dari pemuncak klasemen.

Manchester City melakoni laga melelahkan 120 menit melawan Liverpool untuk menang adu penalti pada final Piala Liga, Minggu. Mereka juga melawat ke Ukraina untuk menghadapi Dynamo Kiev dalam Liga Champions pekan lalu.

“Sulit untuk beralasan tapi saya lihat tim ini belum pulih dari pekan lalu. Kami berlaga Liga Champions kemudian final Piala Liga dan saya melihat tim tidak bugar dan Liverpool bermain lebih baik,” kata Pellegrini dilansir dari Reuters, Kamis kemarin.

“Dua hari terakhir kami berlatih terlalu ringan, hanya mencoba memulihkan pemain namun sejak awal mereka (Liverpool) memenangkan bola dan memiliki kecepatan tinggi, leb-

ih dari tim kami,” kata bekas pelatih Malaga itu.

“Kami tidak menyerang dengan baik untuk membuka peluang dan tidak memiliki kaki yang bugar untuk bermain seperti biasanya” keluhnya.

Pelatih berkebangsaan Chile itu akan meninggalkan Manchester City untuk digantikan Pep Guardiola yang tidak akan mendapatkan simpati dari tim rival di Liga Utama Inggris karena skuat Manchester City dianggap paling lengkap di Eropa.

Di sisi lain, Liverpool yang juga bertanding pada Final Piala Liga justru bermain lebih agresif dengan karakter sepakbola menyerang. Liverpool unggul sebelum jeda lewat gol Adam Lallana dan James Milner. Sementara gol ketiga Liverpool dicetak Roberto Firmino setelah istirahat. (ant/bali post)

(Suara NTB/ist)

TERIAKI STERLING – Pendukung Liverpool, meneriaki Raheem Sterling yang meninggalkan Liverpool untuk hijrah ke Manchester City dalam laga Liga Inggris yang dimenangkan Liverpool, di Anfield, Kamis kemarin.

ga gawang Joe Hart.

Empat menit jelang turun minum Liverpool menggandakan keunggulan mereka menjadi 2-0, lewat gol mantan punggawa City, James Milner.

Gol ketiga Liverpool tercipta

pada menit 57 lewat jalur umpan Jordan Henderson menuju Divock Origi dilanjutkan Lallana yang berakhir dengan tenandangan melengkung Firmino ke sudut gawang. (ant/ bali post)

PTMSI NTB Diminta Tarik Mundur Tim Tenis Meja Putri Mataram (Suara NTB) Impian atlet tenis meja putri untuk tampil di PON Jabar 2016 sepertinya akan berakhir. Keempat atlet tenis meja putri NTB dipaksa mundur dari Pelatda Rinjani persiapan PON 2016 lantaran keberhasilan mereka meraih tiket PON di Pra-PON Tenis Meja di Bali tahun 2015 tidak diakui PB PON. Ketua Bidang Organisasi KONI NTB, H. Mufti Murad yang dikonfirmasi Suara NTB di Mataram, Kamis (3/3) kemarin mengatakan pihaknya akan meminta pihak pengurus cabor tenis meja untuk segera menarik mundur tim tenis meja dari Pelatda Rinjani persiapan PON. Pasalnya tim tenis meja putri tidak diakomodir menjadi peserta PON/ 2016 meskipun berhasil meraih tiket PON di Pra-PON tenis meja di Bali 2015.

“PB PON dan KONI pusat hanya meloloskan tim putra di PON 2016, sementara tim putri tidak mendapat tiket ke PON 2016,” ucapnya.

Menurutnya, karena atlet tenis meja putri tidak mendapatkan tiket untuk tampil di PON 2016, pihak KONI NTB akan menarik mundur atlet tenis meja dari Pelatda Rinjani 2016. KONI NTB memastikan atlet tenis meja putri akan mengakhiri kegiatan latihan di Pelatda Rinjani awal Maret mendatang.

Lanjutnya, sebelum memu-

tuskan kontrak empat atlet tenis meja putri itu, pihak KONI NTB akan menyurati Pengprov PTMSI NTB untuk segera menarik mundur empat atlet tenis meja putri dari Pelatda Rinjani 2016.

Sementara itu Ketua Harian Pengprov PTMSI NTB, Sudarman yang dikonfirmasi Suara NTB mengatakan tidak berani berkomentar lebih jauh.

Dalam hal itu mereka menyerahkan sepenuhnya ke KONI NTB terkait persoalan yang dihadapi atlet tenis meja putri itu. Meski demikian atlet putri masih mengikuti Pelatda hingga berakhir masa kontrak meraka, 1 Maret mendatang.

Diakuinya persoalan itu muncul karena terjadi dualisme kepemimpinan di PB PTMSI NTB. Yakni kepemimpinan Marzuki Alie dan Oegroseno.

Pra-PON di Bali digelar oleh kepemimpinan Oegroseno, sedangkan Pra-PON di Bandung digelar kepengurusan Marzuki Alie. Hasil PraPON di Bali NTB berhasil meloloskan dua tim yakni tim putra dan tim putri. Namun sayangnya, hasil Pra-PON di Bali tidak di akui oleh PB PON dan KONI pusat. Namun agar NTB tidak kecewa, akhirnya KONI pusat bersama PB PON merekomendasikan tim putra untuk tampil di PON Jabar 2016, sehingga tim putri dikorbankan. (fan)

KONI KSB Segera Gelar Musorkab Taliwang (Suara NTB) Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) akan segera menggelar musyawarah organisasi kabupaten (Musorkab). Rencananya musyawarah untuk membentuk kepengurusan baru itu akan dilaksanakan pada bulan Maret ini.

“Insya Allah kalau tidak ada halangan, Musorkab akan kita gelar bulan ini juga,” jelas pengurus harian KONI KSB H. Usman. HI kepada sejumlah wartawan, kemarin.

Saat ini jajaran pengurus masih melakukan sejumlah persiapan jelang Musorkab tersebut. Usman mengatakan, pihaknya juga telah berkoordinasi dengan pemerintah mengenai rencana gelaran perubahan pengurus itu.

“Kita sudah sampaikan sebelumnya. Tinggal sekarang kita mantapkan saja koordinasi dengan pemerintah,” timpalnya.

Diakuinya, masa jabatan pengurus yang ada saat ini pada dasarnya telah berakhir pada pertengahan tahun 2015 lalu. Dan sesuai ketentuan, paling lambat enam bulan setelahnya harus segera dibentuk pengurus baru. “Kalau lihat aturan kita memang kita sudah telat. Tapi mau bagaimana lagi, kondisi beberapa bulan terakhir tidak memungkinkan digelar karena ada agenda lebih penting yakni Pilkada,” paparnya.

H. Usman Ia mengatakan, pelaksanaan Musorkab harus segera dilaksanakan. Hal ini untuk menjamin keberlangsungan kegiatan pembinaan cabang olahraga di daerah. “Mumpung sekarang awal tahun.

Jadi tidak lagi missing kegiatan pembinaan kita,” ujarnya.

Ditanya soal bursa calon ketua yang akan ikut bertarung dalam Musorkab nanti? Usman mengaku belum ada pihak atau figur yang mengklaim siap maju. Namun ia secara pribadi menyatakan siap masuk dalam bursa pemilihan nantinya. “Saya rasa semua pihak punya kesempatan yang sama untuk memimpin KONI KSB ke depan. Dan saya sendiri secara pribadi siap dicalonkan,” tukasnya.(bug)

EKONOMI DAN BISNIS

SUARA NTB Jumat, 4 Maret 2016

Halaman 12

100 KK Warga NTB akan Ditransmigrasikan Mataram (Suara NTB) Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI telah menyetujui jatah transmigrasi 100 Kepala Keluarga (KK) melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi NTB. 100 KK itu selanjutnya akan dilakukan seleksi calon transmigran untuk dikirim ke daerah lain.

“Jatahnya tahun ini telah turun dari Direktorat Jenderal Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Pemukiman Transmigrasi,” kata Sekretaris Dinas Nakertrans Provinsi NTB, Drs. H. Muhammad Sudarman, MM di ruang kerjanya, Kamis (3/3) kemarin.

“Tahun ini kami akan men-

empatkan transmigran sebanyak 100 KK ke lima provinsi,” kata Sekretaris Disnakertrans NTB, Sudarman, di Mataram, Kamis (3/3).

Ia mengatakan, alokasi penempatan transmigran dari NTB berdasarkan keputusan Direktur Jenderal Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman

Transmigrasi Nomor Kep 13/ DPK2Trans/2016 tanggal 25 Januari tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi Nomor KEP.137/ DPKP2Trans/X/2015 tentang Penetapan Program Pembangunan Permukiman dan Penem-

patan Transmigrasi tahun 2016 Provinsi yang menjadi tujuan penempatan adalah Batu Ampar, Kabupaten Bengkulu Selatan, Bengkulu, sebanyak 15 KK, Simpang Tiga, Kabupaten Kayong Utara, Kalimantan Barat 20 KK. Selain itu, Sandalan, Kabupaten Pohuwato, Gorontalo 10 KK, Tokala Atas, Kabupaten Morowali Utara, Sulawesi Tengah 10 KK. Sudarman menambahkan, 45 KK akan ditempatkan di Sulawesi Tenggara, tersebar di Tongauna, Kabupaten Kolaka Timur 10 KK, Parudongka, Kabupaten Konawe 15 KK, dan

Puuhialu, Konawe Utara 20 KK. “Penempatan transmigran ke empat provinsi menggunakan transmigrasi pola lahan kering (PLK), sedangkan yang ke Kalimantan Barat menggunakan pola transmigrasi pola lahan basah (TPLB),” ujar Sudarman.

Untuk mencari para calon transmigran, kata dia, pihaknya berkoordinasi dengan 10 pemerintah kabupaten/kota di NTB, untuk membantu mensosialisasikan program penempatan 100 KK transmigran pada 2016.

Disnakertrans kabupaten/ kota juga diminta untuk

menyeleksi secara ketat para calon transmigran, sebelum diserahkan ke Disnakertrans NTB untuk diberikan pembinaan dan pelatihan sebelum diberangkatkan ke daerah penempatan.

“Kami juga berkoordinasi dengan pemerintah provinsi dan kabupaten yang menjadi daerah penempatan agar mereka juga betul-betul siap menerima kedatangan transmigran dari NTB,” ucap Sudarman.

Program Transmigrasi adalah upaya memindahkan penduduk dari suatu daerah yang padat penduduk (kota) ke daer-

ah lain (desa) di dalam wilayah Indonesia.

Tujuan penyelenggaraan program transmigrasi tersebut adalah meningkatkan dan mengatur perpindahan penduduk, mengembangkan daerah-daerah permukiman baru di daerah yang relatif jarang penduduknya.

Selain itu, menyebarkan penduduk supaya merata dan seimbang di setiap wilayah, mendorong dan memperlancar proses pembangunan daerah serta meningkatkan kesejahteraan dan standar hidup para transmigran. (bul)

Hadapi MEA

Dislutkan Siapkan Laboratorium Terlengkap

(Suara NTB/bul)

Jadi Prioritas Utama DINAS Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) menjadikan penguatan kualitas SDM calon Tenaga Kerja (Naker) dan penuntasan persoalan lahan kawasan transmigran sebagai prioritas utama tahun ini. Kesempatan besar inilah yang tertuang setelah pelaksanaan Rakorda penyusunan program/ kegiatan yang dilaksanakan di Kabupaten Bima 24-26 Februari 2016.

Rakor menghadirkan seluruh pihak terkait di Dinas Nakertrans provinsi dan kabupaten/kota, Bappeda hingga Kementerian terkait. Menurut Kepala Dinas Nakertrans Provinsi NTB, Drs. H. Wildan, rakorda sebagai wadah menyamakan persepsi mengenai program kegiatan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian antara provinsi dengan kabupaten/kota.

Wildan mengemukakan, peningkatan kualitas SDM calon naker bisa dilakukan dengan mengoptimalkan sarana dan prasarana di Balai Latihan Kerja (BLK), khususnya BLK Kota Mataram.

Sehingga mampu menelurkan calon-calon tenaga kerja yang siap bersaing di era MEA. Memperbanyak kegiatan-kegiatan pelatihan, memfasilitasi calon tenaga kerja dengan perusahaan pencari kerja melalui job fair. Memperkecil jumlah perselisihan antara pekerja dan perusahaan.

Disamping itu, pemerintah daerah tahun ini telah merencanakan akan mengakreditasi 15 Lembaga Pelatihan Swasta (LPS).

Dari total 224 LPS, 33 diantaranya telah diakreditasi. Serta target akreditasi tahun 2017 45 LPS (melalui APBD/APBN).

Dengan demikian, diharapkan tercipta calon-calon tenaga kerja yang mampu bersaing dengan tenaga kerja dari luar negeri.

Dengan cara ini, diharapkan jumlah TKI ilegal dapat ditekan semakismal mungkin. Terlebih didukung fasilitas dan sarana yang tersedia di Lembaga Terpadu Satu Pintu (LTSP).

Wildan juga merinci mengenai penyelesaian persoalan lahan kawasan transmigrasi. Terutama yang ada di SP VI Soripanihi Kabupaten Bima. Sedapat mungkin sertifikat lahan diselesaikan bekerjasama dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN).

“Programnya harus tuntas persoalan sertifikat lahan, apalagi UPT-UPT yang sudah lepas dari binaan,” kata Wildan.

Sementara itu mengenai usulan program/kegiatan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian yang didukung dari APBD dan APBN. Besaran anggaran yang diusulkan oleh Dinas Nakertrans kabupaten/kota selanjutnya akan disampaikan pada Musrenbang provinsi dan e-Musrenbang nasional. (bul)

(Suara NTB/bul)

KUNJUNGI - Wagub, H. Muh Amin mengunjungi Dispenda NTB. Kedatangan Wagub disambut Kepala Dispenda NTB, Hj. Putu Selly Andayani bersama jajarannya.

Tarik Potensi Pajak Luar Daerah

Wagub akan Kunjungi Seluruh Instansi Vertikal dan BUMN Mataram (Suara NTB) Wakil Gubernur NTB, H. Muh. Amin, SH, M.Si akan mengunjungi seluruh kantor instansi vertikal dan BUMN, terutama yang berkantor di Kota Mataram. Salah satu agenda sisipannya, menggugah kesadaran agar kendaraan luar daerah yang dioperasionalkan bisa masuk sebagai potensi pajak di NTB. Hal ini ditegaskan Wagub saat silaturrahmi ke Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Provinsi NTB, pukul 07.30 Kamis (3/3) kemarin. Seperti diketahui, tidak sedikit jumlah kendaraan yang dioperasionalkan oleh instansi-instansi vertikal.

Diantaranya perbankan, kantor pajak, Badan Pertanahan Nasional, Bank Indonesia, Bulog dan Kejaksaan. Kendaraan-kendaraan tersebut dioperasionalkan lebih dari tiga bulan. Artinya, setelah tiga bulan, harusnya dilakukan penyesuaian untuk bea balik nama. Sehingga kendaraan-ken-

daraan tersebut memberi kontribusi pajak bagi daerah.

Dihadapan Kepala Dinas Pendapatan Daerah Provinsi NTB, Dra. Hj. Putu Selly Andayani, M. Si Wagub berpesan agar dilakukan kreatifitas dan inovasi. Sehingga target pajak dan retribusi yang diharapkan bisa tercapai, bahkan melampaui.

Wagub didampingi Kepala Biro Humas Setda NTB, Yusron Hadi dan Kasat Pol PP NTB, Ibnu Salim menegaskan, sesungguhnya ketergantungan daerah cukup tinggi dari Dispenda.

Sebab besar kecilnya serapan pajak dan retribusi, akan berpengaruh langsung terhadap gerak pembangunan di daerah ini.

“Makanya tiada lain caranya, disiplin, memiliki inovasi dan kreatif,” demikian Wagub.

NTB disebutnya telah memenuhi memencahkan rekor nasional dengan tingkat pertumbuhan ekonomi tertinggi di Indonesia.

Pergerakan ekonomi yang di-

nilai cukup progresif, dilihat dari menjamurnya pertumbuhan hotel yang mencapai 20 persen tahun 2015. Bahkan jumlah hotel berbintang lebih dari 50 hotel.

Namun demikian, tantangan besar dihadapi adalah penurunan angka kemiskinan yang ditarget sebesar 2 persen/tahun justru capaiannya masih dibawah itu.

“Kata orang semakin kecil persentase kemsikinan, semakin berat menurunkannya. Makanya saya minta aparatur negara ini bekerja maksimal dan disiplin sesuai tupoksinya masing-masing sehingga apa yang ditargetkan tercapai,” tambahnya.

Memperkuat disiplin dan kesadaran menjalankan amanah sebagai aparatur negara inilah yang menurut Wagub sebagai agenda utama kunjungannya ke seluruh instansi vertikal yang direncanakan. Sehingga yang dperbuat di masing-masing tupoksi bisa berkontribusi besar kepada negara dan daerah.(bul)

Mataram (Suara NTB) NTB akhirnya mampu mandiri untuk pengujian mutu hasil perikanan tangkap dan produk pangan olahan. Tinggal dimanfaatkan, fasilitas laboratorium yang relatif lengkap ini merupakan bagian dari upaya mendukung kesiapan produk pelaku usaha dalam menghadapi persaingan MEA. Suara NTB berkunjung ke UPTD, Balai Laboratorium Pengujian Mutu Hasil Perikanan (BLPMHP) pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB. Nampak beberapa peralatan laboratorium yang masih baru dan siap difungsikan.

Beberapa alat tambahan tersebut diantaranya, High Performance Liquid Chromatografi (HPLC) untuk uji hismain pada ikan tuna. Ada juga Elisa Reader untuk uji antibiotic pada udang dan ikan. Lalu Membran Filter untuk uji kualitas mikrobiologi air bersih, serta Ultra Pure Water untuk membuat air murni dan aquades untuk menunjang pengujian.

“Kita bisa lakukan uji kandungan ikan, termasuk kandungan merkuri. Alat kita sudah lengkap, untuk pangan olahan bisa dicek kandungan borax, formalin, rodamin. Silahkan Disperindag dan Dinas Koperasi mana binaan UKM-nya bisa.

Hasil produknya bisa dicek kalau mau go internasional pasarnya,” demikian Kepala BLPMHP, Dra. Hj. Ely Suryani, M.Pd Kamis (3/3) kemarin.

Laboratorium ini bahkan telah dimanfaakan oleh Balai Karantina dan BPOM. Jumlah pelaku usaha industri kecil menengah saat ini terus bertambah. Untuk menjamin

higienitas dan keamanan produknya untuk dikonsumsi, BLPMHP bisa memberikan rekomendasi setelah uji laboratorium. BLPMHP juga dapat dimanfaatkan oleh para eksportir, terutama eksportir ikan, udang bahkan mutiara.

“Untuk produk ekpsor panganan oalahan atau hasil budidaya perikanan, buyernya sangat teliti terhadap seluruh kandungan zat yang ada dalam produk ekspor tersebut. Itu bisa dideteksi dan kita berikan rekomendasi. Harapan kita, semua eksportir yang biasanya melakukan uji lab di luar, bisa memanfaatkan fasilitas ini,” tegas Ely. Selain dapat dimanfaatkan oleh dunia usaha, laboratorium ini dapat juga dimanfaatkan oleh perguruan-perguruan tinggi yang ada di provinsi ini.

Baik jurusan kesehatan, pangan olahan, hasil pertanian dan perikanan kelautam.

Untuk memperkuat posisi BLPMHP, Ely mengatakan masih membutuhkan ketersediaan analis laboratorium yang memadai. Saat ini hanya empat analis yang dimiliki, dari idealnya sembilan analis.

Harapannya kebutuhan analis ini bisa direspon oleh pemerintah daerah, guna memberikan kontribusi yang lebih besar bagi PAD.(bul)

HILANG HILANG BPKB R4 DAIHATSU DR 1875 S NOKA/NOSIN : MHKV1BA2JAK080965/ D658312 AN.HAERUDIN HLG DISKTR DUSUN KEKERAN KEL. BATULAYAR KEC. BATULAYAR.

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Hari Aryanti, Akhmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Sahmad Darmi, M. Yusrin Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi, Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur: Rusliadi, Yoni Ariadi.

KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah. Bima : Rafiin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaludin, Muhammad Kasim. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 15.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 20.000/mmk. Display F/C : Rp 25.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 15.000./ mmk. Iklan Advertorial : Rp 10.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 450.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 250.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 75.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 80.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 4.500. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

SUARA NTB

Jumat, 4 Maret 2016

Halaman 13

RUPA-RUPA

RUPA-RUPA

MENU : NASI KELOR, NASI LEBUI, BEBALUNG, SOTO, PELECING, RUJAK, ES KELAPA MUDA TEMAT & MENERIMA PESANAN NASI KOTAK, SNACK KANTOR. HUBUNGI IBU IDA AHMADI HP 081907415439

gin Belajar n i P ANIMASI ?

SETIAP MINGGU PAGI - SORE DI TAMAN MAYURA

HUBUNGI :

081917002381

COUNTER PAINT ART GALLERY MINIMALIS LUNA MAYA EKAGITT

Menyediakan aneka hidangan & melayani pesanan nasi kotak, snack box dan menerima rantangan

Penjualan dgn Fee 3% Tanpa dikenakan biaya & tidak mengikat

Rp. 995 Jt

BEKAM

SUARA NTB Jumat, 4 Maret 2016

Hasil Evaluasi SKPD Harus Segera Diumumkan GUBERNUR NTB Dr. TGH. M. Zainul Majdi telah menerima hasil evaluasi 12 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lingkup Pemprov NTB dari Sekretaris Tim Evaluasi Kinerja Dr. Prayitno Basuki. Diserahkannya hasil evaluasi ini menunjukkan gubernur dan wakil gubernur sudah memiliki gambaran mengenai apa yang harus dilakukan terhadap 12 anggota ‘’kabinetnya’’ ini.

Apakah nanti, gubernur akan memberikan apresiasi terhadap pimpinan SKPD yang berkinerja bagus, digeser bagi yang bekerja datar-datar atau justru dicopot dari jabatannya bagi yang tidak mampu menterjemahkan apa yang diarahkan pimpinan? Semuanya tergantung dari pimpinan daerah memahami hasil evaluasi yang dilakukan.

Berkaca dari pengalaman pada periode pertama kepemimpinan TGH. M. Zainul Majdi bersama Ir. H.Badrul Munir, MM, gereget dari sejumlah program pembangunan dinilai masih lebih baik dibandingkan dengan periode kedua sekarang ini. Kondisi ini tentu saja menjadi bahan evaluasi bagi pimpinan gubernur yang berpasangan dengan H. Muh. Amin, SH, MSi, untuk lebih menggenjot kinerja dari pimpinan SKPD yang dinilai lelet. Apalagi, masa kepemimpinan TGH. M. Zainul Majdi tinggal sekitar 3 tahun lagi.

Untuk itu, dari hasil evaluasi yang dilakukan Tim Evaluasi Kinerja harus betul-betul dijadikan acuan atau referensi oleh kepala daerah dalam menentukan arah NTB ke depan. Kita tidak menginginkan, kepala daerah, dalam hal ini Gubernur NTB menjadikan hasil evaluasi itu hanya sebagai sekadar formalitas tanpa tindak lanjut. Tindak lanjut dalam arti, gubernur justru tidak menerapkan pola reward and punishment dalam melaksanakan kebijakan.

Apalagi nanti, dalam mutasi yang dilakukan, pimpinan SKPD yang seharusnya diberikan punishment dan dianggap tidak mampu bekerja sesuai harapan dipertahankan. Malahan diberikan kepercayaan menduduki posisi jabatan strategis dan beban kerja yang lebih berat.

Masyarakat NTB menunggu tindak lanjut dari hasil evaluasi terhadap pimpinan SKPD dalam melaksanakan kinerjanya. Terlebih, Wakil Gubernur NTB H. Muh. Amin, sudah mengisyaratkan ada perombakan pimpinan SKPD, jika dari hasil evaluasi yang dilakukan tidak memenuhi standar yang ditentukan.

Jika mencermati, sejumlah program unggulan di NTB yang mesti mendapat perhatian, seperti pertanian, pariwisata, pendidikan dan bidang lainnya, maka pimpinan daerah tidak boleh terlalu lama menunda merombak jajaran ‘’kabinet’’, jika hasil evaluasi mengharuskan. Semakin cepat, gubernur melakukan pergantian terhadap pejabat yang dinilai bekerja lamban, maka kebijakan yang diharapkan juga semakin baik.

Kita sangat mengharapkan agar hasil evaluasi yang dilakukan Tim Evaluasi Kinerja betul-betul melakukan penilaian secara objektif. Jangan sampai, penilaian yang dilakukan hanya terkesan formalitas dan tidak sesuai fakta di lapangan. Sekarang ini, masyarakat tidak bisa dibohongi dengan hasil penilaian yang dilakukan, meski mengatasnamakan tim independen, jika hasil penilaian tidak sesuai fakta di lapangan. Untuk itu, kita sangat mengharapkan gubernur dan wakil gubernur segera mengumumkan pada publik mengenai hasil evaluasi kinerja pimpinan SKPD. Termasuk, mengumumkan tiga besar nama calon Sekda NTB yang berhasil lolos seleksi. Jika selama ini ada sejumlah nama yang beredar di lapangan, maka kepala daerah harus segera memberikan klarifikasi. Jangan sampai, muncul persepsi di masyarakat, jika kepala daerah menyiapkan pejabat tertentu menduduki jabatan tertinggi bagi kalangan PNS di daerah ini. (*)

OPINI

Menguatkan Pendidikan Keluarga sebagai Benteng Terakhir ENDAHULUAN Kita mungkin sudah biasa mendengar bagaimana seorang anak mengumpat, memaki bahkan meneriaki teman sekolahnya dengan kata-kata kotor (baca: tidak pantas). Kita bahkan sering abai melihat seorang anak yang kencing sambil berdiri, makan sambil jalan, meludah sembarang tempat, membuang sampah di sungai bahkan menghardik orang tua. Yang lebih lumrah lagi dan ini fakta terjadi, seorang anak disuruh membeli minuman keras, rokok atau kupon judi togel oleh gurunya sendiri dan orang tuanya juga. Kita menyaksikan hal tersebut sebagai sebuah fenomena perubahan sosial yang lumrah atau biasa saja. Sebagai seorang pemerhati pendidikan saya sangat sedih, bahkan saya pernah menglakban mulut seorang siswa SD kelas V yang kebetulan lewat didepan saya sambil mengumpat dengan kata-kata kotor (baca: asu, pepe ina, sowai ina, bote). Mirisnya hati ini semakin menjadi tatkala anak saya menceritakan ada seorang Guru yang menyuruh muridnya membelikan rokok dan kupon putih togel. Apakah ini akan terus dibiarkan?

Dalam konteks persekolahan, Boerdeux menyindir dengan keras bahwa dunia persekolahan sampai saat ini hanya mampu menghasilkan anak bermoral sampah, persekolahan yang kaku telah menjadikan anak sebagai robot, manusia yang tidak kreatif dan jauh dari kebebasan. Sekarang sindiran tersebut, banyak yang cocok dengan apa yang terjadi. Bayangkan produk sekolah bukan menghasilkan anakanak yang bermental baja berkarater mulian, tetapi justru sebaliknya sangat permisif, pragmatis dan mudah menyerah. Temuan survei perilaku seks anak sekoah di DIY yang dilakukan, misalnya menemukan bahwa hamper 90% remaja usia sekolah telah melakukan seks pra nikah. Tentunya ini dapat menjadikan pembenaran bahwa akidah, akhlak dan moral anak-anak sekolah sangat memprihatinkan.

Kasus remaja pembegal yang marak terjadi juga pelakunya hampir 90% adalah anak sekolah. Sekali lagi apakah sindiran Boerdeux benar? Apakah kita layak marah dengan sindiran tersebut?

Kembali ke Pendidikan Keluarga Kasus-kasus amoral yang terjadi di lingkungan sekolah, semakin menjadi pembenar bahwa pendidikan formal (baca: sekolah) sudah kehilangan peran, fungsi dan arah.

Pendidikan formal kehilangan bentuk dan pamor dalam memberikan pembinaan kepada anak. Sekolah hanya mampu menghasilkan anak yang cerdas intelektual (ranah kogniif sebagaimana Bloom nyatakan).

Terduga Provokator Konflik Monjok-Karang Taliwang Ditangkap Mataram (Suara NTB) – Polisi akhirnya berhasil menangkap, SR (50) terduga provokator bentrok Monjok Culik-Karang Taliwang, Kamis (3/3) malam.

Tersangka sebelumnya selalu mangkir dalam setiap panggilan polisi hingga akhirnya dijemput paksa dis ebuah rumah makan miliknya di daerah Sayang-sayang, Cakranegara, Mataram.

Kepala Subdirektorat III Jatanras Ditreskrimum Polda NTB, AKBP Kholilur Rochman, SH, SIk, MH, didampingi Kasatreskrim PolresMataram, AKP Zaky Maghfur, SIk, menerangkan, tersangka diduga melakukan penghasutan terhadap warga untuk melakukan pengerusakan tembok dan fasilitas makam Monjok pada 23 November 2015 silam. Kejadian di Gang Kubur Jalan Ade Irma Suryani itu diduga memicu konflik berkepanjangan antarwarga di perbatasan kecamatan Selaparang dan Cakranegara tersebut.

“Sebelumnya memang agak kesulitan karena tersangka selalu berpindah-pindah. Tersangka juga tidak kooperatif saat dilakukan dua kali pemanggilan untuk pemeriksaan, tidak pernah hadir. Tetapi, penangkapan kemarin berlangsung kondusif,” terangnya saat ditemui di Mapolda NTB, Kamis (3/3).

Ia menambahkan, penetapan status tersangka yang bersangkutan merupakan kesimpulan dari hasil gelar perkara. Keterangan sejumlah saksi di TKP dan barang bukti mengarah pada unsur pidana yang dilakukan oleh tersangka. Perbuatan tersangka yang diduga menghasut tersebut membuat massa tergerak untuk melakukan pengerusakan fasilitas umum.

“Keterangan saksi ahli bahasa dan saksi hukum pidana menguatkan bahwa bahasa yang dilontarkan tersangka pada saat itu adalah bahasa menghasut. Yang brsangkutan memberikan komando kepada orang yag ada disekitarnya. Menurut saksi ahli bahasa

Halaman Halaman 14 14

Oleh:

Agus Sadid, M.Pd (Pemerhati Pendidikan

Tidak ada yang bernilai mulia dan indah selain keluarga. Kepada siapa lagi pemerintah-masyarakat berharap dalam proses menghaslkan anak generasi yang hebat dan bermartabat selain kepada keluarga, kita semua berharap “sirih bertemu pinang dalam satu peristiwa” dan semoga harapan masyarakat menjadikan pendidikan keluarga sebagai basis pengembangan karakter tidaklah bertepuk sebelah tangan.

Maraknya homeschooling di perkotaan, sebanarnya merupakan jawaban dari masyarakat atas model pendidikan persekolahan yang ada saat ini. Ditambah dengan sekolah dengan komunitas-komunitas tertentu. Ini menjadikan sekolah semakin lemah. Sayangnya, pemerintah kurang progresif dalam menangkap tumbuhnya homeschooling di masyarakat. Pemerintah membacanya sebagai trend sekolah modern saja. Bukan menempatkan sebagai reevaluasi diri terhadap sistem pendidikan nasional kita.

Mengapa orang tertarik memasukan anak ke sekolah rumah (informal)? Mengapa trends tersebut naik setiap tahunnya?

Ketidakberdayaan pendidikan formal dalam mewujudkan proses pendidikan yang humanis dan berkualitas alih-alih justru menghasilkan lulusan yang mengecewakan. Pendidikan keluarga menjadi penawar yang bagus, ibarat oase di padang pasir. Pendidikan keluarga dalam sistem masuk dalam jalur pendidikan nonformal-informal.

Hiruk pikuknya slogan pendidikan karakter, pendidikan anti kekerasan, pendidikan anti gender, telah menenggelamkan peran dan fungsi pendidikan keluarga. Padahal keluarga adalah saluran terdekat dilingkungan tumbuh dan kembang anak. Kebersamaan anak disekolah hanya 6-7 jam sehari, dua pertiga waktu anak dihabiskan bersama keluarga. Keluargalah yang memahami bagaimana pergaulan anak.

Bagaimana pola perilaku anak. Keluarga merupakan basis penanaman nilai-nilai luhur, transformasi budaya dan pusat hubungan komunikasi intra angota keluarga. Selama ini, kita seakan lalai tentang pendidikan keluarga karena kesibukan urusan pemenuhan kebutuhan fisik.

Keluarga hanya bisa survive on jika terpenuhi sandang, pangan dan papan (baca: materi), kebutuhan non materi tidak penting apalagi kebuthan kebersamaan. Paham ini yang harus direduksi.

Upaya Penguatan Menyadari pentingnya keluarga, sebagai media yang efekiif dalam

pendidikan anak-anak kita harus memandang keluarga sebagai asset penumbuhan karakter dan nilainilai budaya luhur. Menguatkan keluarga sebagai benteng terakhir dilakukan melalui pertama memfungskan keuarga secara maksimal. Keluaga tempat menempa anak, mendidik anak, membimbing dan menjadikan anggota keluarga sebagai individu yang cerdas sempurna (kognitif, motorik-kinestetis dan sosial emosional serta spiritual). Memandang keluarga hanya sebatas sebagai media bereproduksi, menghasilkan keturunan, sama dengan binatang, hanya, selalu dililit nafsu dan hasrat kebinatangan.

Keluarga sebagai asset bermakna bahwa setiap anggota keluarga wajib menjaga dan memelihara asset tersebut, sehingga asset tersebut terus bernilai. Kedua adalah menjadikan sosok ayahbunda sebagai sosok panutan dan teladan bagi anak-anak. Seorang ayah panutan tidak akan meminta anak untuk selalu jujur, cinta damai, menjalankan ibadah sholat, sementara ia sediri tidak melakukan apa yang dianjurkan. Konsistensi antara lisan dan perbuatan, orang tua teladan selalu menjaga kesesuaian antara tindak dan ucapannya. Orang tua harus menjadi idola bagi anak, bukan public fgure, tokoh kartun, yang selalu menjadi idola anak setiap ditanya tentang siapa tokoh idola anaknya.

Upaya ketiga adalah pemberian intervensi pemerintah melalui kegiatan sosialisasi, pencerahan, penguatan kapasitas keluarga sebagai media efektif penumbuhan beragam karakter yang akan dibelajarkan kepada anak. Keluarga menjadi ujung tombak dalam memberikan pemahaman tentang pelecehan seksual, pendidikan seks, kekerasan,penyalahgunaan Narkoba, perilaku kriminal. Untuk melakukan tugas dan fungsinya dengan baik, maka orang tua harus diberikan pengetahuan yang memadai tentang semua hal tersebut. Keempat adalah mengembangkan budaya keterbukaan antara angota keluarga. Prinsip demokrasi harus ditegakan. Orang tua tidak dapat memak-

RADIO

(Suara NTB/why)

DIPERIKSA -Tersangka diduga penghasut warga konflik antarwarga Monjok-Karang Taliwang, SR (50) menjawab pertanyaan penyidik di Mapolda NTB setelah ditangkap di rumah makan miliknya di Sayang-sayang, Cakranegara, Kamis (3/3) malam. dan ahli hukum pidana perkataaan dia adalah kata penghasutan.

Sudah masuk dalam ranah pidana KUHP,” ungkap Rochman. Pengungkapan tindak pidana penghasutan itu berdasarkan laporan polisi nomor 842/XI/2015 tertanggal 23 November 2015.

“Kita fokus pada dugaan tindak pidana pengerusakan yang terjadi pada 23 November itu,” ujarnya. Sebelumnya, pemeriksaan sejumlah saksi antara lain, kepala lingkungan setempat, sejumlah warga dilakukan oleh Polres Mataram. Namun, kemudian diserahkan ke Polda NTB pada 1 Maret 2016.

Dari sejumlah gelar perkara yang dilakukan bersama antara penyidik Satreskrim Polres Mataram dan Ditreskrimum Polda NTB, kata Rochman, tersangka disebutkan diduga melakukan tindak pidana seperti diancam dalam pasal 170 jo 406 tentang Pengerusakan secara

bersama-sama jo pasal 160 tentang penghasutan. “Ancaman hukuman pidana maksimal enam tahun penjara,” tegasnya.

Ia bersama sejumlah penyidik kini tengah melakukan pengembangan dari pengungkapan kasus tersebut. mengenai dugaan adanya orang lain yang turut serta dan aktor intelektual yang berada di belakang tersangka.

Rochman juga menegaskan bahwa pihaknya tidak tebang pilih terhadap penanganan kasus yang menyebabkan terganggunya kegiatan sehari-hari warga setempat itu.

Beberaoa laporan polisi yang diterima pihaknya, sambung dia, semuanya ditindaklanjuti.

“Tidak ada keberpihakan kepada salah satu pihak. Semua kita tindaklanjuti tapi kita harus melihat terpenuhi atau tidak unsur pidananya. Jika ada, kita akan tindak tegasm” pungkasnya. (why)

sakan kehendaknya kepada anak demikian juga sebaliknya. Setiap permasalahan yang dihadapi anak harus dipecahkan secara bersama dengan melibatkan parisipasi aktif semua anggota keluarga. Kita pasti rindu keluarga yang hangat, seperti yang digambarkan dalam sinetron “Keluarga Cemara” . Wujud keluarga yang harmonis adalah jika antara sesama anggota keluarga saling terbuka, mengalir hubungan komunikasi yang saling membangun.

Kesimpulan Dalam konteks persekolahan, maka penguatan keluarga dapat masuk dalam kurikulum muatan local atau kurikulum yang terintegrasi dengan PAI, PKn dan IPS. Masuknya materi pendidikan keluarga bertujuan untuk menguatkan peran keluarga sebagai media efektif dalam pembinaan karakter anak. Anak sejak dini harus diberikan pemahaman tentang arti keluarga, bagaimana peran masingmasing anggota keluarga dan bagaimana pola hubungan komunikasi yang bermakna antara anggota keluarga. Memasukan pendidikan keluarga dalam kurikulum pendidikan sekolah tergantung pada komitmen pemerintah dan pemimpin pendidikan dalam menempatkan keluarga sebagai bagian integral dalam sistem pendidikan nasional. Momen Indonesia Hebat dan Bermartabat, menempatkan pendidikan keluarga dalam kurikulum sekolah secara langsung merupakan pengejawantahan dari Nawa Cita pemerintah Jokowi-JK. Tidak ada yang bernilai mulia dan indah selain keluarga. Kepada siapa lagi pemerintah-masyarakat berharap dalam proses menghaslkan anak generasi yang hebat dan bermartabat selain kepada keluarga, kita semua berharap “sirih bertemu pinang dalam satu peristiwa” dan semoga harapan masyarakat menjadikan pendidikan keluarga sebagai basis pengembangan karakter tidaklah bertepuk sebelah tangan.

Diskop NTB bertekad bangkitkan sentra kerajinan di Lotim Potensi besar jangan diabaikan

*** Hadapi MEA, Dislutkan siapkan laboratorium terlengkap Kesiapan SDM jangan diabaikan

***

RAGAM

SUARA NTB Jumat, 4 Maret 2016

Inspektorat Temukan Indikasi Penyimpangan Administrasi Dari Hal. 1 Terkait bukti itu, Agus memastikan sudah mengecek dan langsung mengklarifikasi ke pihak – pihak dimaksud.

Memang diakuinya, dari laporan itu ada yang mengarah pada indikasi penyimpangan sebagaimana laporan. Tapi dipastikannya, pertemuan saat reses memang pernah ada sesuai laporan ke bagian keuangan dan Sekretariat Dewan. ‘’Pertemuannya ada. Bukan fiktif,’’ tegasnya.

Hanya saja dalam pertemuan itu memang ditemukan ada masalah. Agus Patria enggan merinci temuannya itu. ‘’Intinya Inspektorat sudah punya kesimpulan, ini ada kesalahan, tapi hanya administrasi dan sudah diselesaikan. Inspektorat dalam hal ini sudah tuntas atas pekerjaannya,’’ tegasnya.

Bagaimana jika penegak hukum melihat ini sebagai penyimpangan? Menurut Agus Patria, itu di luar kewenangannya. Yang jelas, pihaknya sudah menyelesaikan audit khusus atas dana reses dimaksud. “Kalau pun APH (aparat penegak hukum) minta data ke kami, ya nanti kita pertimbangkan untuk dikasi (hasil audit),” ujar mantan Penjabat Bupati Dompu ini.

Soal kemungkinan dana reses anggota Dewan lain akan diusut? Menurutnya akan tergantung atensi masyarakat dan media. Jika ada reses oknum anggota Dewan lain terindikasi bermasalah dan terpublikasi media, pihaknya langsung akan turun cross check. Apalagi didukung dengan laporan masyarakat yang dilengkapi dengan data-data.

Maksudnya, ketika dilampirkan data, ada kepastian fakta yang akan dicari di lapangan, agar dana yang terpakai

untuk mengaudit tidak sia – sia. ‘’Jangan sampai laporannya tidak mendasar, apalagi tidak ada buktinya. Kami akan tindaklanjuti laporan yang dilengkapi dokumen dan bukti pendukung,’’ tegasnya.

Ahmad Yadiansyah Membantah Sementara kepada Suara NTB, beberapa waktu lalu, Yadiansah membantah seluruh laporan terkait tuduhan memanipulasi kegiatan resesnya tersebut. Meski awalnya sempat mengaku tidak tahu menahu terkait laporan tersebut, namun ia pun akhirnya menegaskan bahwa sesungguhnya seluruh dokumen pertanggungjawaban reses sudah diperiksa di internal DPRD NTB. “Sudah periksa semua. Iya, nggak ada (temuan),” ujarnya.

Soal sikap apa yang akan ditempuhnya untuk menanggapi jika laporan ini memang tidak benar, Yadiansah mengaku belum memutuskan apa tindakan yang akan ditempuhnya. “Belum ada tindakan. Saya juga masih tunggu dulu komunikasi sama partai juga, gimana.

Sama ketua-ketua fraksi dulu,’’ ujarnya.

Saat ditanyai kembali soal kebenaran dokumen yang disampaikan dalam laporan tersebut, Yadiansah juga membantahnya.

Menurutnya, jika memang apa yang disampaikan dalam laporan itu terbukti benar, maka tentunya ia saat ini sudah menghadapi masalah hukum. ’’Kalau begitu kan kita sudah diproses pak, sudah diproses hukum,’’ pungkasnya. (ars)

Inspektorat Pertanyakan Hilangnya Server ITS Dari Hal. 1 ‘’Kok bisa sampai servernya hiang? Seharusnya Dinas Perhubungan bersikap,” tanya Inspektur pada Inspektorat NTB, Dr.M. Agus Patria, SH, MH menjawab Suara NTB di ruanga kerjanya, Kamis (3/3).

Jika benar hilang, pertanyaan lanjut Agus Patria, bagaimana barang investaris daerah itu bisa hilang begitu saja di instansi setempat.

Secara formal terkait barang yang sudah menjadi aset sebuah instansi, kata Agus Patria, mestinya terjaga dengan baik dan masuk dalam daftar inventaris setelah dilakukan pengadaan.

Jika pun tidak hilang, maka terjadi perpindahan penggunaan dari Disbuhkominfo ke pihak lain. ‘’Atau kalau itu terjadi perpindahan tangan penggunaannya, apakah ada berita acara serah terima,’’ tanyanya lagi.

Hilangnya server yang menjadi rangkaian perangkat proyek ITS ini sempat jadi polemik panjang. Sebabnya, APBD yang dikeluarkan untuk membiayai proyek cerdas pemantau lalu lintas di NTB ini tidak sedikit, mencapai Rp 2,6 miliar. Penelusuran ke rekanan dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) proyek ITS tahun 2009 lalu ini, mengaku tak tahu.

Agus Patria menyarankan agar Dishubkominfo tidak menganggap enteng soal hilangnya server bernilai ratusan juta tersebut. Karena bagaimana pun juga sudah menghabiskan dana daerah. ‘’Kalau merasa barang itu dicuri, mestinya Dishub lapor polisi. Laporan polisi itu kemudian jadi bukti atas hilangnya aset,’’’ terangnya.

Ditanya, apakah proyek ini sudah pernah di audit sebelumnya? Agus Patria mengaku belum tahu persis. Dia perlu cek langsung ke tim yang pernah menangani sebelumnya, karena bertepatan saat dirinya belum menjabat di lembaga auditor internal itu. ‘’Itu (audit) sebelum saya. Tapi coba saya cek dulu ke tim. Karena yang diaudit banyak. Apalagi itu tahun 2009 mulainya,’’ terang Agus Patria.

Apakah terbuka peluang Inspektorat mengaudit proyek ini? Rencana ini tidak dipungkirinya bisa saja dilakukan, tapi akan melihat dahulu hasil kerja audit sebelumnya. Lantas dijadikan bahan pertimbangan, apakah akan dilakukan audit khusus atau tidak, karena dipahaminya persoalan tower ITS ini menjadi perhatian masyarakat.

Proyek ini sebebarnya dinanti banyak pihak. Sesuai judulnya, alat ini menurutnya memang dirancang dengan teknologi IT yang cerdas.

Fungsinya tidak sekadar memantau arus transportasi, darat, laut dan udara. Bahkan lebih detail dari itu. Misalnya

di sebuah kapal, Closed Circuit Television (CCTV) yang dilengkapi Digital Video Recorder (DVR) pada alat ini dapat memantau lebih detail. Berapa gross ton kendaraan di dalam kapal, berapa penumpang di dalamnya, bobot utuh.

Bahkan sebuah mobil yang melaju, bisa dicek kecepatannya, jumlah penumpang di dalamnya, termasuk emisi gas buang bisa diukur langsung.

Program ini kemudian terealisasi tahun 2009. Rekanan pemenang tender, PT. Akasia Inti Kelola dan Lalu Agus F. Wirawan bertindak sebagai kuasa direktur. Anggaran tahap pertama proyek ini Rp 756.905.274. Setelah itu, proyek dilanjutkan tahun 2010 untuk tahap dua dengan kucuran anggaran Rp 1,5 miliar. Di tahap ketiga, diusulkan Rp 320 juta untuk ekspansi ke wilayah Timur Bima. Namun karena pergantian kepala dinas, ahirnya kontrak di putus, pengerjaan dilanjutkan kontraktor lain. Tapi pada akhirnya mangkrak.

Bagaimana tanggapan pihak Dishubkominfo? Kasubag Umum dan Kepegawaian Dishubkominfo, Muh. Syakarudin yang sebelumnya sempat bicara soal tower ini, kemarin memilih bungkam. “Saya tidak mau komentar lagi.

Langsung aja ke Pak Kadis (Kepala Dishubkominfo Agung Hartono). Kalau masalah ITS tanya langsung ke beliau,” sarannya.

Sebelumnya Syakarudin sempat angkat bicara soal ini. Apalagi PPK Rusli H. Ibrahim dan pelaksana proyek Lalu Agus F. Wirawan beberapa kali menyebut namanya, saat menjabat sebagai Kepala Seksi Sarana dan Prasarana (Sarpras) sehingga dianggap tahu pengadaan server sampai barang itu hilang.

Ia mengatakan, pemasangan server ITS dilakukan di akhir tahun 2009. Mulai dioperasionalkan di pertengahan tahun 2010. Sistem operasionalnya manual, begitu muncul di laptop dapat melihat hasil rekaman cctv. ‘’ITS ini untuk memantau pergerakan arus transortasi di kapal penyeberangan. Pemasangannnya di Rinjani, Ketejer, di Senggigi. Yang di Ketejer dan Rinjani cuma melihat alam saja,” katanya. Namun Syakarudin tidak tahu menahu perihal tidak berfungsinya ITS itu. ‘’Karena saya tidak memantau secara maksimal pengoperasian itu. Karena dari tahun 2007 sampai 2010 saya ikut membangun Bandara Internasional Lombok,’’ ujarnya beberapa waktu lalu. (ars/ron)

Halaman 15

Identifikasi Tersangka Baru

Staf Ahli Bupati KLU Diperiksa Kejaksaan Mataram (Suara NTB) Masih dalam rangka mengidentifikasi tersangka baru, penyidik Pidsus Kejari Mataram kembali meminta keterangan saksi, dalam kasus Bantuan Subsidi Perumahan Swadaya (BSPS). Kamis (3/3) kemarin, diperiksa Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia (SDM), Heriyanto, SP. Heriyanto datang sekitar Pukul 11.00 Wita. Dia langsung dimintai keterangan Ketua Tim Penyidik, yang juga Kasi Pidsus Herya Sakti Saad, SH. Pemeriksaan Heriyanto dalam kapasitasnya sebagai mantan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan Keluarga Berencana dan Pemerintahan Desa (BPM – PPKB dan Pemdes) KLU. Saksi dipanggil masih terkait gelontoran bantuan BSPS tahun 2015 senilai Rp 14.775.000.000 ini.

Dijelaskan Kasi Pidsus, Heriyanto ditanya seputar tugas dan fungsinya sebagai tim panitia daerah yang ditunjuk pusat untuk menangani bantuan ke ratusan masyarakat Desa Sukadana dan Senaru itu.

Tim itu memang sebelumnya ditunjuk oleh Kementerian Perumahan Rakyat, sebagai pemilik proyek bantuan. ‘’Kita tanyakan seputar peran dan fungsinya saat masuk dalam tim,’’ kata Herya Sakti Saad.

Dipastikannya, peran Heriyanto cukup menonjol dalam proyek bantuan lang-

sung ini. Meskipun aliran dananya langsung ke masyarakat penerima bantuan setelah dicairkan dari bank, namun pihaknya merasa perlu mendalami peran peran tim ini.

“Ini kan dalam rangka mendalami peran tersangka baru.

Dari keterangan saksi ini kemudian kita kembangkan, apakah ada keterlibatan panitia,” tegasnya.

Selain Heriyanto, dua pejabat KLU lainnya juga dimintai keterangan. Ada dua lainnya kita periksa, yakni salah seorang Kabid pada BPM – PPKB dan Pemdes serta saksi dari Kabid Fisik di Bappeda KLU. Ketiganya diperiksa maraton, juga kapasitas sebagai panitia daerah. Sedianya ada banyak panitia daerah yang diperiksa, termasuk camat dan kepala desa. Namun Herya mengaku cukup mengembangkan dari tiga saksi tadi. ‘’Kami sedang melengkapi dua alat bukti dari keterangan para saksi hari ini (kemarin). Kalau nantinya ada ditemukan, langsung kami tetapkan tersangka,” pungkasnya.

Sehari sebelumnya, ada sembilan saksi dimintai keterangan. Mereka adalah Tim Pendamping Masyarakat (TPM), untuk dua desa penerima bantuan. Desa Sukadana dan Desa Senaru. Secara bergilir, saksi juga diperiksa Kasi Pidsus Herya Sakti Saad,SH dibantu sejumlah anggota timnya.

Materi pemeriksaan seputar peran TPM, mulai dari identifikasi masyarakat penerima bantuan. Memfasilitasi pencairan dana di bank, juga mendampingi ketika material di distribusikan dari perusahaan penyuplai barang ke rumah penduduk penerima bantuan. Mereka semacam pengawas untuk mengecek proses sampai realisasi bantuan Rp 7,5 juta per kepala keluarga itu. Diketahui, para TPM ini dimobilisasi oleh perusahaan penyedia jasa pendamping, PT. PG yang memenangkan tender pendampingan proyek BSPS yang anggarannya dari Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) senilai Rp 14.775.000.000. (ars)

(Suara NTB/ars)

SAKSI – Salah seorang saksi pejabat KLU yang dimintai keterangan dalam kasus BSPS, kemarin.

Johan : Perhatikan NTB Masuk Tiga Geopolitik Jika Poin Sama Provinsi di Indonesia Mataram (Suara NTB) Ketua Fraksi PKS DPRD NTB, Johan Rosihan, ST mengaku bisa memaklumi perbedaan sikap yang timbul di internal DPRD NTB terkait hasil seleksi Sekda NTB yang kini tengah memasuki tahap menentukan. Menurut Johan, adanya keinginan untuk melihat representasi politik tiga etnis besar di NTB dalam bangunan pemerintahan kita adalah hal yang wajar.

Pernyataan itu disampaikan Johan saat ditanyai sikapnya soal seleksi calon Sekda NTB, Kamis (3/3). Johan mengakui dirinya secara pribadi juga ingin melihat pertimbangan geopolitik ini tetap dipakai, meski tidak harus dipaksakan. ‘’Kan gubernur hanya menyampaikan calon, kalau misalnya sama poinnya itu, ya kita juga berharap supaya ada pertimbangan geopolitik itu salah satunya. Tapi dengan catatan minimal sama atau hampir sama, tapi jangan dipaksakan,’’ ujarnya.

Di internal DPRD NTB, proses seleksi Sekda memang tengah diwarnai perbedaan sikap diantara dua politisi yang sama-sama menjabat pimpinan DPRD NTB. Wakil Ketua DPRD NTB, Mori Hanafi, SE, M.Comm menyerukan pansel Sekda NTB agar memperhatikan keterwakilan daerah dalam pemilihan Sekda tersebut. Sebaliknya, Wakil Ketua DPRD NTB, TGH. Mahalli Fikri menganggap pernyataan Mori itu sebagai bentuk intervensi dan mengkritiknya.

Menangapi ini, Johan menilai perbedaan sikap ini sebagai hal yang wajar. Hanya saja, menurutnya sikap dari masingmasing politisi tidak bisa dianggap sebagai sikap lembaga DPRD NTB. Khusus soal pernyataan Mori, Johan mengaku bisa memaklumi latar belakangnya setelah berdiskusi terkait ini.

“Saya sendiri sudah berbicara dengan Mori. Ada beberapa pertimbangannya dia, berbicara tentang geopolitik dan segala macam. Tapi, kita juga hanya diskusi di situ,” ujarnya sembari menegaskan

kembali bahwa itu merupakan pendapat orang perorang. “Tidak lebih sebagai pendapat Pak Mori Hanafi dari Dapilnya, tidak sebagai pimpinan DPR,” ujarnya.

Menurut Johan, adanya keinginan untuk melihat representasi kewilayahan dalam struktur jabatan di pemerintahan NTB tidak bisa dijadikan sebagai pertimbangan utama dalam menentukan hasil akhir seleksi Sekda.

Johan tak menampik bahwa selama beberapa periode, para pengisi tiga jabatan penting (Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekda) memang selalu mencerminkan adanya pertimbangan geopolitik. Untuk mengubah tradisi itu, menurutnya pasti akan diwarnai dinamika.

“Merubah sebuah tradisi, sebuah kebiasaan pasti ada dinamika dong, karena sejak beberapa periode ini kita tahulah, ada pertimbangan geopolitik walaupun itu tidak menjadi yang utam a , ” pungkasnya. (aan)

Johan Rosihan

Proyek Telah Tuntas Dari Hal. 1 Tapi setahu saya, untuk pekerjaan (proyek) tahun 2015 semuanya sudah selesai, tidak ada lagi (tak tuntas),’’ kata Kepala Biro Administrasi Pembangunan dan Layanan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (AP & LPBJP) Setda NTB, Ir. I Gusti Bagus Sugihartha, MT ketika dikonfirmasi Suara NTB, Kamis (3/3) siang kemarin.

Sugihartha menjelaskan, seluruh pekerjaan proyek fisik tahun 2015 telah tuntas, baik yang sumber anggarannya dari APBN maupun APBD. Adapun kemudian jika ada suatu proyek yang dilihat belum rampung seperti akses jalan by pass BIL II, memang pengerjaannya bertahap. Artinya, kata Sugihartha, untuk pekerjaan 2015 telah tuntas.

‘’Kalau akses BIL itu kerjaan tahapan. Itu barangkali overlay dulu, nanti (2016) dilanjutkan. Jadi memang masih kasar rasanya, itu pekerjaan yang belum terselesaikan, disambung lagi tahun 2016 ini,’’ jelasnya.

Mantan Kepala Bidang Sarana Prasarana Fisik dan Tata Ruang Bappeda NTB ini kembali mengatakan bahwa tidak ada pekerjaan atau proyek tahun 2015 yang tidak tuntas sampai saat ini. Namun, ia mengakui ada proyek yang terlambat penyelesaiannya tahun 2015 lalu. Sesuai ketentuan, maka pekerjaan yang tak tuntas dikerjakan sesuai batas kontrak maka kontraktor dikenakan denda sesuai jumlah hari keterlambatannya. ‘’Ada itu, tapi itu didenda. Yang masih meneruskan pekerjaan Januari 2016,

itu pekerjaan didenda pastinya,’’ terangnya.

Tahun 2015 lalu, jumlah paket proyek yang dilelang melalui Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemprov NTB sebanyak 285 paket dengan nilai Rp 756,934 miliar lebih. Sejumlah SKPD yang memiliki paket pekerjaan dengan nilai mulai Rp 10 miliar ke atas adalah Sekretariat DPRD Rp 11,4 miliar lebih, Dikpora Rp 27,3 miliar lebih, Dinas Kesehatan Rp 10 miliar lebih.

Kemudian, Dinas PU Rp 378 miliar lebih, Dinas Pertanian TPH Rp 10,7 miliar lebih, Dinas Perkebunan Rp 14,2 miliar lebih, Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) Rp 17,1 miliar lebih, BKD dan Diklat Rp 40 miliar lebih, RSUD NTB Rp 193 miliar lebih dan RSJ Mutiara Sukma Rp 13,9 miliar lebih. (nas)

Hasil Kerja Tim Jadi Bahan Evaluasi Pimpinan SKPD Dari Hal. 1 Tim tersebut diketuai oleh Prof. Tatok Asmoeni dan Sekretaris, Dr. Basuki Prayitno.

Keduanya merupakan akademisi Unram. Sementara tiga orang anggota tim lainnya diantaranya adalah Rektor IKIP Mataram, Prof H Toho Cholik Mutohir MA. PhD. Informasi yang diperoleh Suara NTB, 12 SKPD yang dievaluasi antara lain Biro Umum, Biro Administrasi Kes-

ra, Dishubkominfo, Disosdukcapil dan Disnakeswan. Selanjutnya, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Kehutanan, Badan Ketahanan Pangan, Sekretariat Bakorluh, Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, Badan Perpustakaan dan Arsip serta Sekretariat Dewan Pengurus Korpri.

Gubernur tak berkomentar banyak ketika ditanya mengenai hasil evaluasi kinerja 12 pimpinan SKPD tersebut. Ia

mengaku sudah menerima laporan dari tim evaluasi kinerja itu, namun belum dibaca.

Karena pada Rabu (2/3), ia harus menghadiri empat buah acara di luar Kota Mataram. ‘’Iya saya sudah terima.

Apa hasilnya? Belum saya baca. Kan kebetulan saya kemarin ada empat acara di luar (Kota Mataram). Sehingga belum sempat saya baca. (Namun) ini bahan untuk evaluasi (pimpinan SKPD),’’ pungkasnya. (nas)

Berpeluang Terapkan Standarisasi Mataram (Suara NTB) Kepala Badan Standarisasi Nasional (BSN) Prof. Dr. Ir. Bambang Prasetya, M. Sc, NTB termasuk dalam tiga provinsi di Indonesia selain Jawa Timur dan Sulawesi Selatan yang memiliki peluang dalam menerapkan standarisasi. Menurutnya, NTB cukup siap menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) karena didukung potensi produk lokal yang mumpuni. ‘’Menurut saya Provinsi NTB bisa menghadapi MEA karena NTB didukung oleh potensi produk lokal dan jajaran pemerintah yang mumpuni,’’ Prasetya pada acara penandatanganan kesepakatan bersama antara Badan Standardisasi Nasional (BSN), Pemprov NTB dan Universitas Muhammadiyah Mataram (UMM) terkait dengan standarisasi dan penilaian kesesuaian dalam menghadapi MEA di Mataram, Kamis (3/3) siang kemarin.

Kegiatan tersebut dirangkaikan juga dengan seminar tentang pembinaan dan pengembangan standarisasi dan penilaian kesesuaian di Provinsi NTB, BSN dengan UMM tentang Pembinaan dan pengembangan Standardisasi dan penilaian kesesuaian. Prasetya mengatakan perlunya standardisasi dalam melakukan transaksi. Menetapkan standardisasi tidak membutuhkan dana tambahan, yang diperlukan hanya manajemen yang bagus.

“Kami melihat Provinsi NTB dapat menerapkan standardisasi yang baik, karena didukung oleh SKPD dan universitas yang baik,” ujarnya.

Ia mengungkapkan, terdapat tiga hal yang dibutuhkan dalam persaingan pasar bebas seperti MEA. Yaitu standar, penilaian kesesuaian dan regulasi teknik. Beberapa tahun yang lalu, ujarnya, Indonesia paling lemah dalam regulasi teknik.

Oleh karena itu, Indonesia paling banyak diserang di perdagangan internasional. Di antara negara-negara G20 hanya Indonesia yang tidak didukung dengan undangundang mengenai standarisasi. “Alhamdulillah saat ini pemerintah telah menyusun undang-undang terkait standarisasi,”pungkasnya. (nas)

Gubernur Masih Rahasiakan Tiga Nama Calon Sekda Dari Hal. 1 Diketahui, dalam seleksi terbuka calon Sekda NTB, ada enam orang pejabat yang berkompetisi memperebutkan kursi Sekda NTB. Terdiri dari lima orang pejabat Pemprov dan satu orang pejabat Pemkab Bima. Mereka adalah Kepala Dinas Dikpora NTB, Dr. H. Rosiady Sayuti, M.Sc, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (BKPMPT) NTB, Ir. H. Ridwan Syah, MM, M.TP dan Asisten I Tata Praja dan Aparatur Setda NTB, Dr. H. Abdul Hakim, MM. Selanjutnya, Asisten II Perekonomian dan Pembangunan Setda NTB, Drs. H. L.

Gita Ariadi, M.Si, Kepala BKD dan Diklat NTB, Drs. Muh. Suruji dan Kepala Bappeda Kabupaten Bima, Ir. Indra Jaya. Informasi yang beredar tiga besar calon Sekda NTB yang sudah diserahkan Pansel ke gubernur adalah Dr. H. Rosiady Sayuti, M.Sc, Drs. H. L. Gita Ariadi, M.Si dan Dr. H. Abdul Hakim, MM. Namun hingga kini, tiga besar calon Sekda NTB yang diserahkan ke gubernur tersebut masih menjadi teka-teki. Gubernur masih merahasiakan tiga nama yang memperoleh ranking tertinggi. Gubernur masih belum mau membuka ke publik tiga orang nama calon Sekda yang akan diajukan ke Presiden tersebut. (nas)

Jangan Tebang Pilih Dari Hal. 1 Dan itu, sebelum program nasional dicanangkan oleh Presiden. ‘’Sebelum program nasional, kita sudah mulai berikan pelayanan kesehatan di puskesmas dan rawat inap kamar kelas III secara gratis,’’ sebut walikota.

Badan Layanan Umum Daerah diakui, mempunyai fasilitas perawatan canggih. Kecanggihan fasilitas yang dimiliki ini, masyarakat miskin jangan sampai kurang diperhatikan. Bahkan harus disadari

bahwa masyarakat tidak mampu di Kota Mataram masih banyak membutuhkan pelayanan kesehatan maksimal. Harus ada sistem dibangun oleh dr. HL. Herman Maha Putra selaku Direktur RSUD Kota Mataram. ‘’Alat sudah canggih, warga miskin juga harus diperhatikan,’’ terangnya.

Orang nomor satu di Kota Mataram ini melihat, pasien terutama BPJS banyak antre.

Secara bertahap nantinya, fasilitas seperti sarana dan prasarana akan dipenuhi. (cem)

Jumat, 4 Maret 2016

Harian Suara NTB

@hariansuarantb

@hariansuarantb

http://facebook.com/hariansuarantb

http://twitter.com/hariansuarantb

http://instagram.com/hariansuarantb

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

HUT Ke-6 RSUD Kota Mataram

Resmikan Gedung Baru, Lengkapi Fasilitas ’’Hyperbaric Chamber’’ dan ’’Chat Lab’’ Mataram (Suara NTB) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Mataram, genap berusia 6 tahun, Kamis (3/3) kemarin. Usia terbilang muda, namun sudah memiliki inovasi menakjubkan dengan menjadi rumah sakit pemerintah yang memiliki fasilitas lengkap yakni Hyperbaric Chamber dan Chat Lab satu - satunya di NTB. Ulang tahun RSUD ke - 6 dihadiri oleh Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh, Ketua DPRD H. Didi Sumardi, Kepala BI Perwakilan NTB, Kepala OJK, Kapolres Mataram dan pimpinan SKPD lainnya.

Walikota Mataram dalam kesempatan itu meresmikan Gedung Graha Mentaram.

Manajemen RSUD Kota Mataram diulang tahun ke 6, menunjukkan maha karya berupa alat Hyperbaric Chamber dan Chat Lab. Dan dalam waktu dekat ini, akan kembali diluncurkan fasilitas untuk bayi tabung.

Direktur RSUD Kota Mataram, dr. HL. Herman Maha Putra mengatakan, program 100 hari kerja periode kepemimpinan Walikota Mataram dan Wakil Walikota Mataram, ingin menunjukkan inovasi maha karya dalam bidang pelayanan yang pertama di NTB yakni, Hyperbaric Chamber dan Chat Lab. Hyperbaric kata dr. Jack sa-

paan akrab Direktur RSUD Mataram ini, merupakan terapi pengobatan kombinasi oksigen murni. Dia melihat, Lombok sebagai daerah destinasi wisata harus menyiapkan peralatan medis bagi para wisatawan yang hobi menyelam.

Sedangkan, Chat Lab merupakan alat pendeteksi penyakit jantung. “Artinya, pasien tidak perlu ke Jakarta berobat. Kami (RSUD,red) sudah menyiapkan fasilitas kesehatan. Dan ini satu - satunya di NTB,” ungkapnya, Kamis (3/3).

RSUD berstatus rumah sakit tipe B terus berbenah dengan melengkapi sarana prasarana. Dia menyebutkan, jumlah kamar baru 213. Jumlah ini dinilai masih kurang, karena sesuai janji dengan Kementerian Kesehatan paling tidak kamar tersedia sekitar 300 400 kamar. Ke depannya, dengan kebijakan Walikota Mataram terdapat penambahan ruang rawat inap. ‘’Gedung private sudah rampung. Total jumlah kamar 213. Ini masih kurang, sehingga ke depan ada kebijakan bisa ditambah,’’ harapnya.

Dia menambahkan, peluang serta inovasi tetap dilihat. Program nasional sedang digarap yakni Pelayanan Emergency Rescue (PER). Pelayanan ini, bagaimana meningkatkan penanganan kegawatdaruratan secara tepat, cepat dan cermat. Sebab, dia

melihat kasus darurat di Kota Mataram tidak tertangani dengan baik. ‘’Program ini gratis. Tinggal menghubungi hotline service 24 jam ke nomor (0370) 620 009,’’ sebutnya.

Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh mengapresiasi inovasi pelayanan RSUD Kota Mataram di bawah kepemimpinan dr. HL. Herman Maha Putra. Menurutnya, semua fasilitas infrasturktur dilengkapi harus memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Kota Mataram. Beberapa fasilitas disesuaikan dengan keperluan masyarakat Kota Mataram, seperti alat Hyperbaric Chamber dan Chat Lab. “Ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat.

Saya pikir ini bagus. Tidak perlu jauh - jauh ke luar daerah, karena kita sudah siapkan,’’ puji walikota.

Penambahan fasilitas medis dan karyawan bukan jadi target. Melainkan bagaimana meningkatkan pelayanan terutama masyarakat tidak mampu. Satu hal membanggakan sebut walikota, produk pelayanan jadi perhatian Kementerian Kesehatan yakni produk pelayanan emergency rescue. ‘’Managemen yang cukup bagus. Target harus diwujudkan dan saya berkomitmen berikan dukungan,’’ janji walikota. (cem/*)

Hyperbaric RSUD Kota Mataram

Walikota Mataram H. Ahyar Abduh didampingi Ketua DPRD Kota Mataram, H. Didi Sumardi foto bersama dengan Manajemen RSUD Kota Mataram

Sambutan Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh

Foto bersama Manajemen RSUD Kota Mataram

Walikota Mataram didampingi Ketua DPRD Kota Mataram, H. Didi Sumardi menandatangani prasasti peremian Gedung Graha Mentaram

Chat Lab

Sambutan Direktur RSUD Kota Mataram, dr. HL. Herman Maha Putra

Walikota Mataram H. Ahyar Abduh didamping Ketua DPRD Kota Mataram, H. Didi Sumardi saat mengunjungi salah satu pasien

Tamu Undangan (Suara NTB/cem)