Snt04042014

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK SUMBAWA ECERAN Rp 3.000

Rp. 50.000 Rp. 55.000

16 HALAMAN

SUARA NTB

JUMAT, 4 APRIL 2014

Pengemban Pengamal Pancasila

NOMOR 28 TAHUN KE 10 Online :http://www.suarantb.com E-mail: hariansuarantb@gmail.com

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Suara Anak Berkebutuhan Khusus

NTB Belum Beri Ruang bagi Anak-anak Berkebutuhan Khusus

(Suara NTB/ist)

DENGARKAN ASPIRASI - Pembina DAM dan LPA Kota Mataram yang juga Ketua Komisi II DPRD Kota Mataram, Nyayu Ernawati saat mendengarkan aspirasi siswa berkebutuhan khusus di SLB Tuna Netra Selagalas, Kamis (3/4) kemarin.

DAM (Dewan Anak Mataram) bersama LPA (Lembaga Perlindungan Anak) Kota Mataram dan LPA NTB, Kamis (3/4) kemarin roadshow ke dua SLB sekaligus.

Masing-masing Sekolah Luar Biasa Tuna Netra Selagalas dan SLB Dharma Wanita Provinsi NTB di Majeluk. Kedatangan DAM dan LPA membawa misi yang sungguh mulia. Betapa tidak, roadshow ini khusus dilakukan untuk mendengarkan suara anak-

Selidiki Proyek SPAM Bima

Tim Kejaksaan Periksa Kadis PU Kota Bima (Suara NTB) Penyelidikan kasus dugaan penyimpangan proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Kabupaten Bima senilai Rp 18 miliar terus digenjot tim penyidik Kejati NTB. Dengan menggandeng personel dari Kejari Raba Bima, tim Kejati turun ke Bima untuk melakukan pendalaman dengan melakukan pengecekan fisik. Tak hanya melakukan cek fisik, tim juga memeriksa sejumlah pihak, salah satunya Kepala Dinas (Kadis) PU Kabupaten Bima, Ir. Nggempo.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, tim Kejati berada di Bima sejak tiga hari lalu. Selama di Bima, mereka melakukan cek fisik di sejumlah titik lokasi SPAM terutama di Kecamatan Donggo. Namun belum diketahui hasil cek fisik tersebut. Tidak hanya proyek SPAM Kabupaten Bima yang diselidiki, tim yang dipimpin Dedi Irawan, SH ini juga melakukan cek fisik proyek SPAM di Kelurahan Lela Mase, Kecamatan RasanaE Timur, Kota Bima.

Berdasarkan pantauan, pemeriksaan para

pihak termasuk Ir .Nggempo ini berlangsung di aula Kejari Raba Bima. Pemeriksaan tersebut dilakukan secara terutup oleh lima orang tim dari Kejati yang dibantu Kasi Pidsus Kejari Raba Bima, Indrawan Pranacitra SH. Selama pemeriksaan berlangsung, tak seorang pun yang tidak berkepentingan diperbolehkan masuk, termasuk dari Kejari Raba Bima. Pemeriksaan terhadap Ir, Nggempo berlangsung hingga pukul 12.30 Wita.

Bersambung ke hal 5

anak berkebutuhan khusus di dua SLB itu.

Mengawali roadshow itu, DAM dan LPA mengunjungi SLB Tuna Netra Selagalas. Kunjungan itu disambut hangat oleh siswa-siswi berkebutuhan khusus itu. Bahkan pengurus dan anggota DAM mengajak para siswasiswi berkebutuhan khusus itu untuk berinteraksi sembari menggali aspirasi mereka.

Bersambung ke hal 5

Daerah lain bisa menerima mahasiswa berkebutuhan khusus, kenapa NTB tidak bisa?

Nyayu Ernawati

Catatan DPRD NTB

Perjuangkan Infrastruktur dan Elektrifikasi NTB KETUA Komisi III DPRD NTB, H. Suharto, ST, MM, bersama rekan – rekannya dan pihak eksekutif berupaya keras mendorong peningkatan sektor infrastruktur di NTB. Rasio elektrifikasi pun mengalami penambahan. Namun, pekerjaan rumah yang tersisa masih cukup banyak.

Kepada Suara NTB, Kamis (3/4) kemarin, Suharto membeberkan sejumlah terobosan yang ditempuh Komisi III DPRD NTB bersama pihak

eksekutif. Salah satu terobosan yang paling signifikan adalah terealisasinya proyek percepatan jalan yang dibiayai dengan anggaran sebesar Rp 499,8 miliar lebih dalam tiga tahun anggaran.

Suharto menerangkan, proyek tersebut telah berhasil mengangkat kualitas jalan provinsi di NTB sepanjang 322 Km di Pulau Lombok dan Sumbawa.

Saat Suharto dkk baru dilantik sebagai anggota DPRD NTB pada tahun 2009 silam, Bersambung ke hal 5

H. Suharto (Suara NTB/aan)

Banyak KKN, Alasan BPK Tingkatkan Monitoring Mataram (Suara NTB) Maraknya Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN) yang menggerogoti bangsa ini menjadi salah satu alasan BPK menanda-

TO K O H

tangani MoU dengan Pemprov NTB dan semua bupati/walikota yang ada di NTB. Penandatanganan MoU ini menjadi langkah BPK untuk memperkuat monitoring

terhadap pengelolaan keuangan daerah.

Kepala BPK, Hadi Poernomo Ak, dalam sambutannya pada penandatanganan kesepakatan bersama tentang akses data

transaksi rekening pemerintah provinsi/ kabupaten/kota se-NTB secara online pada Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bersambung ke hal 5

Keluar dari Belenggu

(Suara NTB/bug)

KH. Zulkifli Muhadli

UPAYA Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) keluar dari belenggu status daerah tertinggal membuahkan hasil. Tahun ini Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (KPDT) rencananya akan mensejajarkan daerah termuda ke dua di NTB ini sebagai daerah terentas dari ketertinggalan.

Bupati KSB Dr. KH. Zulkifli Muhadli, SH, MM mengatakan, tahun ini KPDT telah menetapkan sebanyak 60 daerah yang akan keluar dari status tertinggal. Dan salah satu dari daerah tersebut adalah KSB. Bersambung ke hal 5

(Suara NTB/ist)

KESEPAKATAN - Gubernur NTB, TGH.M.Zainul Majdi bersama Kepala BPK, Ketua DPRD NTB serta seluruh bupati/walikota se-NTB atau pejabat yang mewakili, menyaksikan Dirut Bank NTB, H.Komari Subakir menandatangani kesepakatan bersama tentang akses data transaksi rekening pemerintah provinsi/kabupaten/kota se-NTB secara online pada Bank NTB, kemarin.

KO M E N TTAA R Tiga Saksi Penting TIGA saksi penting dalam kasus suap mantan Kajari Praya, Subri, SH, MH dijadwalkan hadir sebagai saksi di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Mataram, Jumat (4/4) hari ini. Mereka adalah Ketua PN Praya, Sumedi, SH, MH, Kapolres Lombok Tengah AKBP. Supriadi, SIK dan Sugiharta alias Along.

Humas PN Mataram, Dr. Sutarno, SH, MH dikonfirmasi Kamis (3/ 4) kemarin, membenarkan soal jadwal pemeriksaan dua petinggi penegak hukum itu sebagai saksi bersama Along. ‘’Konfirmasi dari KPK, Kapolres, Ketua PN Praya dan Along hadir jadi saksi,’’ kata Sutarno.

Mereka dihadapkan oleh JPU KPK di persidangan sebagaimana saksi – saksi lainnya, dalam sidang Lusita Anie Razak sebagai terdakwa.

Bersambung ke hal 5 Sutarno (Suara NTB/dok)

Musrenbang 2014 (2)

Bappeda akan Kawal Hasil Musrenbang hingga Tingkat Nasional Mataram (Suara NTB) Bappeda NTB bersama Bappeda Kabupaten/Kota se-NTB, akan mengawal hasil Musrenbang tingkat provinsi tahun 2014 ini hingga pada pembahasan di pra Musrenbang Nasional tanggal 25 April dan Musrenbang Nasional yang akan dilaksanakan pada 28 April mendatang. Hal tersebut untuk memastikan terakomodirnya usulan-usulan pembiayaan program dan kegiatan yang bersumber dari dana APBN. Hasil Musrenbang tingkat Provinsi NTB tahun 2014 yang diselenggarakan di Hotel Lombok Raya Mataram sejak tanggal 2 -3 April 2014, total usulan pembiayaan program dan kegiatan dari 10 kabupaten/kota dan provinsi , sebanyak 747 program dengan 1.191 kegiatan. Dimana jumlah dana yang diusulkan untuk membiayai program dan kegiatan itu yang bersumber dari APBN sebesar Rp 6,6 triliun dan APBD Provinsi NTB sebesar Rp 1,3 triliun. Sehingga total usaulan pembiayaan program dalam Musrenbang

NTB tahun 2014 sebesar Rp 7,9 triliun ‘’Tahun ini, kami akan ikut menyertakan Bappeda Kabupaten/Kota dengan seluruh kekuatannya untuk ikut bersama-sama mengawal pada forum pra Musrenbang Nasional. Sehingga perjuangan kita adalah perjuangan bersama antara provinsi dan kabupaten/kota untuk program/kegiatan yang dibiayai APBN,” kata Kepala Bappeda NTB, H. Chairul Mahsul, SH, MM saat penutupan Musrenbang NTB tahun 2014, Kamis (3/4) siang kemarin.

Berkaca dari pengalaman Bappeda Lombok Tengah yang mengawal usulan hingga tingkat pusat, sehingga mereka memperoleh pembiayaan program dan kegiatan yang cukup besar dari APBN. Untuk itu, kata Chairul, sistem atau cara tersebut akan dikloning dan diduplikasi pada kegiatan pra Musrenbang Nasional tanggal 25 April dan Musrenbang nasional pada 28 April mendatang.

Bersambung ke hal 5

(Suara NTB/nas)

DITUTUP - Wakil Gubernur NTB, H.Muh.Amin menutup Musrenbang Provinsi NTB, Kamis (3/4) kemarin.

SUARA NTB Jumat, 4 April 2014

SUARA MATARAM

Halaman 2

Tak Ada Tanda-tanda Tsunami di Ampenan Jangan Terpengaruh INFORMASI tsunami yang disebarkan oleh Badan Metrologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), akibat gempa dan tsunami yang terjadi di Chili yang akan berdampak di beberapa daerah termasuk di NTB, tidak membuat masyarakat di Kelurahan Ampenan Tengah, khawatir. Pasalnya, ketinggian gelombang hanya 0 hingga 0,5 meter. Masyarakat pun diminta tidak terpengaruh serta menjaga kondusivitas (Suara NTB/dok) dengan isu yang tidak jelas.

Hj. Elya Hadiana Lurah Ampenan Tengah, Hj. Elya Hadiana mengakui informasi tentang dampak terjadinya potensi tsunami hingga ke NTB, didapatkan dari pemberitaan media massa. Akan tetapi, khususnya masyarakat yang berada di Melayu Bangsal, tidak merasa khawatir dengan pemberitaan tersebut. Dikarenakan, gelombang dengan ketinggian 0 hingga 0,5 meter dianggap hal yang lumrah. “Kalau cuman ombak segitu, masyarakat di pesisir sudah terbiasa,” ungkap Elya dikonfirmasi Suara NTB, Kamis (3/4).

Dikatakan, kalaupun ada potensi tsunami, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Mataram, akan menginformasi hal tersebut. Terlebih dengan adanya alat pendeteksi tsunami di Kelurahan Ampenan Selatan. Artinya, antisipasi baik dari masyarakat maupun BPBD akan lebih intensif, apabila ada potensi tersebut. “Kan di Ampenan Selatan sudah ada alat pendeteksinya,” katanya.

Yang paling penting, sambung Elya, masyarakat tidak terpengaruh dengan informasi yang beredar. Kendati demikian, masyarakat juga harus tetap waspada. Ia menambahkan sejauh ini, kondisi masyarakat masih aman – aman saja. Tidak ada masyarakat yang direlokasi atau bahkan mengungsi. Selain itu, sebagian besar masyarakat berprofesi sebagai nelayan. Artinya, gelombang setinggi tiga hingga lima meter, sudah menjadi konsumsi setiap tahunnya di saat musim barat dan angin utara. Akan tetapi, informasi yang disampaikan BMKG, patut diwaspadai. Namun, masyarakat tidak cepat terpengaruh.

Menyinggung bahwa sempat ada masyarakat yang mengungsi karena mendapatkan informasi tersebut? Ia mengaku sampai saat ini belum menerima laporan dari Kepala Lingkungan (Kaling) dan RT. “Kalau informasi itu belum ada, karena biasanya Kaling dan Ketua RT melapor ke kelurahan,” demikian ujarnya. (cem)

Majukan MCC KONDISI MCC Mataram Craft Center yang semakin memprihatinkan, mendapat sorotan dari kalangan DPRD Kota Mataram. Wakil Ketua Komisi II DPRD Kota Mataram, Drs. HM. Noer Ibrahim kepada Suara NTB di Mataram kemarin mengklaim bahwa Pemkot Mataram sudah ada rencana untuk menata ulang atau revitalisasi MCC. Revitalisasi itu, katanya, menitikberatkan pada pemberdayaan pedagang-pedagang di MCC. ‘’Supaya MCC (Suara NTB/fit) ini tidak terbengkalai,’’ cetusHM. Noer Ibrahim nya. Ia berharap dengan revitalisasi itu nantinya, pedagang-pedagang di sana mau mengisi toko-toko yang masih kosong. Tidak hanya di lantai satu tapi juga toko-toko yang berada di lantai II pusat penjualan mutiara itu. Komisi II dalam hal ini sangat mendukung rencana revitalisasi MCC tersebut.

Komisi II, demikian politisi Partai Golkar ini, meminta Bappeda untuk segera merealisasikan rencananya itu. Revitalisasi MCC harus melibatkan pedagang-pedagang yang memang punya kemauan untuk berjualan. ‘’Komisi II mengimbau Bappeda untuk mengoptimalisasi pedagang-pedagang di MCC, apakah dari segi kemasan maupun mutunya,’’ ujar Noer Ibrahim.

Ia yakin kalau mutu barang yang jual di MCC bagus, pariwisata domestik pasti akan tertarik datang ke sana. Menurut Noer Ibrahim, MCC harus berubah. Tidak sebatas menjual hasil kerajinan emas, perak dan mutiara tapi juga sebagai wadah wisata hiburan. ‘’Jadi MCC itu tidak cukup hanya menjual mutiara tapi juga harus melibatkan pariwisata,’’ tegasnya.

Untuk itu, Noer Ibrahim pun mendorong adanya keterlibatan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Mataram dalam revitalisasi MCC. Setidaknya, harus ada atraksi budaya untuk menyambut tamu-tamu yang berkunjung ke MCC. ‘’Ini bisa dimulai dari tamu Pemkot dan tamu Dewan bisa kita bawa ke MCC kalau sudah direvitalisasi,’’ imbuhnya.

Namun untuk mewujudkan hal itu, lanjutnya, dibutuhkan sinergi yang baik antara Bappeda selaku instansi pengatur anggaran, Dinas Budpar dan Dinas Koperindag selaku pengelola MCC. Revitalisasi MCC memang bukan perkara mudah dan dibutuhkan anggaran yang besar. Selama ini, MCC memang dikelola Dinas Koperindag Kota Mataram. Namun, Koperindagpun, akunya, tidak bisa berbuat banyak lantaran keterbatasan anggaran. ‘’Disamping ide-ide untuk menghidupkan kembali MCC, anggaran juga sangat menentukan,’’ tandasnya. Yang jelas MCC harus dimajukan. (fit)

Turunkan Baliho Kampanye

Dinas Pertamanan Surati Perusahaan Periklanan Mataram (Suara NTB) Dinas Pertamanan Kota Mataram telah bersurat ke perusahaan periklanan (advertising) agar menurunkan baliho kampanye caleg maupun parpol pada saat masa tenang, tanggal 6 April mendatang. Hal ini disampaikan Kepala Dinas Pertamanan Kota Mataram, Ir. H. Makbul Ma’shum, MM. “Dinas Pertamanan sudah bersurat ke pengusaha advertising, memberikan informasi bahwa tanggal 6 (April) itu harus diturunkan (baliho kampanye),” ujarnya, Kamis (3/4).

Pihaknya juga sudah melakukan pendataan dimana saja titik-titik pemasangan baliho kampanye caleg maupun parpol di Kota Mataram. Diharapkan tanggal 6 April nanti seluruh baliho sudah diturunkan semuanya. “Tanggal 6 (April) itu harapan kita sudah steril,” imbuhnya. Jika setelah tanggal 6 April itu masih ada baliho parpol atau caleg yang terpasang, Dinas Pertamanan akan kembali mengingatkan perusahaan periklanan untuk segera menurunkan. Pihaknya juga tak segan memberikan sanksi bagi perusahaan yang tak menaati.

Namun tak disebutkan sanksi apa yang akan diberlakukan.

Data Dinas Pertamanan, baliho kampanye ini terpasang di 15 titik di Kota Mataram. Makbul mengatakan pihaknya akan melakukan pemantauan untuk melihat apakah semua baliho sudah diturunkan atau belum. Wakil Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana meminta kepada Dinas Pertamanan untuk segera berkoordinasi dengan caleg maupun parpol agar menurunkan atribut kampanye dalam bentuk baliho. Ia mengimbau pada masa tenang menjelang Pemilu, baliho-baliho kampanye yang ada di Kota Mataram sudah harus diturunkan. (yan)

Mataram (Suara NTB) – Dampak gempa dan tsunami yang terjadi di Chili dengan kekuatan 8 SR di kedalaman 10 kilometer di Pantai Utara Chili, sehingga berpotensi terjadinya tsunami di perairan Indonesia. Akan tetapi, Ampenan yang termasuk dalam 115 daerah di Indonesia disinyalir akan terjadi tsunami dengan ketinggian 0 hingga 0,5 meter, belum ada tanda – tanda ke arah sana.

Salah seorang warga di Lingkungan Bangsal Kelurahan Tanjung Karang, Abidin dikonfirmasi, Kamis (3/4) mengatakan tidak ada sedikitpun tanda – tanda terjadinya tsunami. Karena, kondisi gelombang normal seperti biasanya. Ia menambahkan, gelombang 0 hingga 0,5 meter yang diisukan akan terjadi di wilayah pesisir Pantai Ampenan, sudah hal yang biasa dan tidak membuat masyarakat takut. Pria yang berprofesi sebagai nelayan ini menambahkan, masyarakat takut dan atau khawatir ketika musim barat dan angin utara yang terjadi pada Bulan Januari hingga Maret. Pasalnya, ketinggian gelombang bisa mencapai tiga hingga lima meter dan menghantam pemukiman masyarakat. “Kita takut kalau musim angin barat,” katanya.

Meskipun demikian, ia tetap berharap tidak terjadi musibah atau bencana, sehingga berdampak pada terganggunya aktivitas masyarakat. Sementara itu, Komando TRC Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Mataram, Suhaili mengatakan informasi akan terjadinya tsunami di beberapa daerah termasuk di NTB, diterima dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Pihaknya pun tambahnya, langsung menerjun pasukan untuk memantau wilayah khususnya di daerah pesisir Pantai Ampenan. “Informasi yang kami terima dari BNPB sekitar jam 08.00 sampai 19.00 Wita akan terjadi tsunami,” ungkap Suhaili.

Antisipasi itu, aku Suhaili, ditindak lanjuti dengan menerjunkan pasukan sebanyak 20 orang memantau wilayah

(Suara NTB/cem)

NAIKKAN PERAHU - Kondisi gelombang di Pantai Bangsal Tanjung Karang. Terlihat Abidin dan beberapa anak kecil lainnya, berdiri di pinggir Pantai Bangsal . pesisir dari Pantai Meninting hingga Karang Panas. Akan tetapi, sepanjang Pantai Ampenan, belum ada tanda – tanda terjadi tsunami. Dikatakan, pihaknya tetap mengantisipasi hal tersebut, kalaupun sewaktu – waktu terjadi sesuatu yang tidak diinginkan.

Dengan ketinggian gelombang

0 hingga 0,5 meter menurut Suhaili, tidak berpengaruh atau membahayakan masyarakat.

Apakah ada inisiasi untuk melakukan relokasi, kalaupun perkembangan informasi terkait potensi tsunami tersebut? Ia mengatakan kalaupun sudah ada kepastian dari

BNPB tentang potensi tersebut, pihaknya akan merelokasi warga ke tempat – tempat yang dirasa aman. Disebutkan, lokasi relokasi yang biasa digunakan yakni, di Lapangan Karang Pule bagi masyarakat yang berada di lingkungan Bangsal, Karang Panas dan sebagainya. (cem)

Cegah Konflik

FKDM Harus Mampu Deteksi Persoalan Mataram (Suara NTB) Untuk mencegah terjadinya konflik yang meluas di tengah masyarakat, apalagi menjelang pelaksanaan pesta demokrasi, Pemilu Legislatif pada tanggal 9 April nanti, Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) yang telah dibentuk di Kota Mataram harus mampu mendeteksi setiap persoalan yang ada. Kepala Bakesbangpoldagri, H. Bondan Wisnujati menyampaikan tugas pokok dan fungsi FKDM adalah menjaring informasi di masyarakat terkait berbagai persoalan yang mungkin akan timbul baik masalah sosial kemasyarakatan, konflik, bencana alam, dan hal-hal yang berdampak pada ketertiban dan keamanan masyarakat.

Dengan berbagai informasi yang didapatkan, FKDM ini juga dituntut untuk menyampaikan kepada pihak terkait baik Babinsa maupun Binmas di tingkat kelurahan. “Setelah informasi

itu dihimpun, diolah di tingkat kelurahan dan kecamatan, akan dilaporkan ke tingkat kota. Bahkan dari situ akan kami sampaikan ke Pak Walikota untuk ditindaklanjuti sehingga tidak menimbulkkan sesuatu yang melebar,” terangnya.

Jika anggota FKDM melihat ada kericuhan di tengah masyarakat, mereka juga harus bisa memberikan solusi penyelesaian. Jika tak ada titik temu, mereka wajib melaporkan ke Bakesbangpoldagri. Bondan menambahkan FKDM ini adalah kepanjangan tangan dari pemerintah daerah untuk menjaring berbagai informasi terkait dengan deteksi dini persoalan yang tengah terjadi. “Umpamanya ada kebakaran. Kebetulan ada FKDM disana, mereka wajib melaporkan ke kami.

Bisa juga menghubungi pemadam kebakaran atau melaporkan ke Lurah,” jelasnya.

Kota Mataram disebutkan merupakan daerah yang pal-

ing lengkap anggota FKDMnya yang telah sampai tingkat kelurahan. Pada tahun 2013 lalu, FKDM hanya terbentuk di 18 kelurahan, sementara tahun ini di 50 kelurahan sudah memiliki anggota FKDM. “Memang itu sesuai dengan UU dan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengharuskan kita membentuk sampai tingkat kelurahan.

Karena sifatnya sangat membantu sebagai mitra pemerintah daerah termasuk aparat keamanan,” jelasnya.

Pekan lalu, Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh mengukuhkan 421 anggota FKDM se-Kota Mataram. Pembentukan FKDM ini dalam rangka memenuhi kewajibannya sebagai kepala daerah untuk menindaklanjuti keputusan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) mengenai pembentukan FKDM. Hal ini juga sebagai refleksi semangat bagaimana mewujudkan kemananan dan kedamaian di Kota Mataram. (yan)

Kenaikan Pas Masuk Bandara

AP Klaim untuk Perbaikan Fasilitas Mataram (Suara NTB) – Pemberlakukan kenaikan pas masuk di Bandara Internasional Lombok (BIL) yang dibebankan kepada calon penumpang, mencapai Rp 45 ribu untuk sekali jalan diklaim sebagai upaya perbaikan serta peningkatan fasilitas di bandara.

General Manager (GM) PT Angkasa Pura, Pujiono mengungkapkan kenaikan tarif pas masuk bandara sudah ditetapkan dari kementerian. Ia menambahkan dari kenaikan tersebut, nantinya akan digunakan sebagai peningkatan pelayanan serta fasilitas di bandara. “Itu untuk meningkatakan fasilitas bandara,” ungkapnya saat dikonfirmasi, Kamis (3/4).

Disebutkan, untuk calon

penumpang domestik naik Rp 20 ribu, dari Rp 25 ribu menjadi Rp 45 ribu, sedangkan calon penumpang mancanegara naik Rp 60 ribu dari Rp 100 ribu menjadi Rp 160 ribu.

Kenaikan tersebut menurut Pujiono, pihaknya merasa bangga kepada Pemerintah Daerah, telah bersemangat mendukung upaya kenaikan tersebut. Artinya, peningkatan pelayanan serta fasilitas calon penumpang sudah prioritaskan. “Jujur, kami bangga dengan semangat pemerintah di NTB,” pujinya.

Apakah tidak membebani masyarakat atau calon penumpang tentang kebijakan kenaikan tarif tersebut? Ia menjawab sebenarnya penye-

suaian tarif tersebut harus telah diperhatikan sebelum bandara dipindahkan ke BIL. Akan tetapi, pihaknya masih melihat pertimbangan sosial di masyarakat. Baik itu pertimbangan kelayakan, kenyamanan serta fasilitas lainnya.

Terkait berbagai fasilitas yang telah diperbaiki dari kenaikan pass masuk bandara tersebut. Yakni, pihaknya menyiapkan fasilitas kursi untuk penumpang, ruang khusus untuk ibu menyusui dan berbagai fasilitas lainya.

Perbaikan lainnya tambahnya, akan terus diupayakan semaksimal mungkin. Sehingga, tidak ada kesan atau timbul persepsi yang tidak – tidak tengah masyarakat. (cem)

Hidupkan Eks Bandara Selaparang

AP Komitmen Cetak SDM Penerbang Lokal Mataram (Suara NTB) – Rencana PT Angkasa Pura menjadikan eks Bandara Selaparang sebagai sekolah penerbangan, adalah suatu upaya menghidupkan kembali bandara tersebut yang beberapa tahun tidak dioperasikan. Keinginan tersebut juga menjadi komitmen Angkasa Pura untuk mencetak Sumber Daya Manusia (SDM) khususnya penerbang lokal di NTB. Demikian disampaikan General Manager (GM) Angkasa Pura, Pujiono kepada wartawan, Kamis (3/4) usai persentasi kepada Pemkot Mataram, di ruang rapat Bappeda.

Dikatakan, pengoperasian eks Bandara Selaparang, masih menjadi tanggungjawab serta pengelolaan Angkasa Pura. Ia menambahkan, lahan seluas 68 hektar tersebut, nantinya hanya sebagian dimanfaatkan sebagai sekolah penerbangan yakni Bali Internasional Flight Academy (BIFA) dan Lombok Institute of Tekhnology. “Kami tidak memanfaatkan secara keseluruhan, tapi hanya sebagian saja,” ungkap Pujiono.

Sebenarnya, aku Pujiono, izin pengoperasioan telah ada. Hanya saja, masih menunggu produk hukum tata ruang yang dibahas oleh pemerintah. Ia menegaskan dihidupkannya eks Bandara Selaparang tersebut, tidak lain untuk memajukan daerah, khususnya di bidang

(Suara NTB/cem)

PERSENTASI - General Manager PT Angkasa Pura Pujiono didampingi Kepala Bappeda Kota Mataram, Lalu Martawang saat mempersentasikan keinginan pengoperasian Eks Bandara Selaparang sebagai sekolah Penerbangan.

SDM dalam bidang penerbangan. Sehingga, masyarakat NTB memiliki penerbang – penerbang lokal yang berkompeten.

“Tujuan kami memajukan NTB, tidak ada kepentingan apapun,” tegasnya.

Disebutkan, Lombok Institute of Tekhnology siswanya berasal dari Lombok 45 orang dan Ground School Jakarta sebanyak 22 orang. Sedangkan, Bali Internasional Flight Academy (BIFA) siswanya sebanyak 120 orang. Konsep lain yang akan digagas setelah sekolah penerbangan itu berjalan sambungnya, akan dibuka Akademi Aviasi, Keselamatan Pen-

erbangan dan General Avation.

Akan tetapi, semuanya tidak terlepas dari koordinasi dengan pemerintah daerah.

Menyinggung penolakan warga terkait pengoperasioan Eks Bandara Selaparang, hanya sebagai sekolah penerbangan? Pujiono menyambut baik respon masyarakat, tetapi tidak mungkin fungsi Bandara International Lombok (BIL) dihilangkan. Artinya, dari 60 persen lahan yang diperuntukan untuk MICE, ada dampak yang akan ditimbulkan. Baik dari peningkatan ekonomi hingga sebagai akses pariwisata. (cem)

(Suara NTB/ist)

PIMPIN RAPAT - Wakil Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana memimpin rapat persiapan pembersihan atribut kampanye di ruang rapat Kenari, Kantor Walikota Mataram, Kamis (3/4). Rapat ini dihadiri Pimpinan SKPD, Camat dan Lurah, KPU Kota Mataram, dan Panwaslu Kota Mataram.

Bersihkan Atribut Kampanye

Pemkot Mataram Kerahkan Seluruh SKPD Mataram (Suara NTB) Pemkot Mataram mengerahkan seluruh jajaran SKPD untuk turun langsung membersihkan atribut kampanye setelah masa kampanye berakhir. Pemkot Mataram akan langsung turun ke lapangan membersihkan atribut kampanye pada Senin (7/4) mendatang.

Jajaran SKPD bersama Camat dan Lurah se-Kota Mataram dibagi dalam tiga zonasi dimana mereka akan fokus melakukan pembersihan atribut kampanye.

Hal ini disampaikan Wakil Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana pada saat rapat pembersihan alat peraga kampanye di ruang Kenari, Kantor Walikota Mataram, Kamis (3/4). Rapat ini dihadiri oleh pimpinan SKPD, Camat dan Lurah, serta KPU dan Panwaslu Kota Mataram. Kampanye Pemilu Legislatif 2014 akan berakhir tanggal 5 April mendatang. Sementara masa tenang akan berlangsung selama tiga hari, dari tanggal 6-8 April. Mohan menyampaikan pembersihan atribut kampanye yang direncanakan jajarannya sebagai bentuk tanggung jawab Pemkot Mataram dalam mendukung pelaksanaan Pemilu tanggal 9 April mendatang. “Kami akan mengambil langkah untuk membantu tugas Panwaslu membersihkan atribut kampanye,” ujarnya.

Berdasarkan peraturan, pihak yang bertugas menurunkan atribut kampanye adalah para peserta Pemilu, baik parpol maupun caleg. Mendekati hari pencoblosan, Mohan mengatakan dapat memahami ketegangan yang dihadapi para caleg sehingga kewajibannya menurunkan atribut kampanye bisa jadi akan terabaikan. Untuk itu pihaknya merencanakan aksi pembersihan atribut kampanye ini. “Kita juga koordinasi dengan KPU Kota Mataram dan Panwaslu supaya bisa meringankan tugas mereka yang di hari itu tugas mereka cukup padat,” terangnya.

Disamping itu, seluruh atribut kampanye harus di-

turunkan karena menyangkut masalah kondusivitas daerah dan estetika serta kebersihan Kota Mataram. Sasaran pembersihan atribut ini adalah jalan protokol, jalan nasional, jalan provinsi maupun jalan kota.

Wakil Walikota juga mengimbau kepada Lurah agar bertanggung jawab di wilayah masing-masing.

“Saya harap ada perhatian lebih khusus untuk wilayahwilayah di dekat TPS. Itu harus steril jangan sampai ada atribut kampanye yang masih terpasang,” pesannya.

Camat dan Lurah juga diimbau untuk lebih peka dengan kondisi wilayah masingmasing. Jika ditemukan ada persoalan yang mengancam kondusifitas, maka diminta segera diselesaikan.

Sementara itu, Kepala Bakesbangpoldagri Kota Mataram, H. Bondan Wisnujati menyampaikan ada tiga zonasi yang ditetapkan untuk pembagian tugas pembersihan atribut kampanye ini. Ketiga zonasi tersebut yaitu timur, tengah, dan barat.

Zonasi timur termasuk Kecamatan Cakranegara dan Sandubaya. SKPD yang ditugasi membersihkan atribut kampanye di wilayah ini diantaranya Dinas Pertamanan, Dishubkominfo, BNN Kota Mataram, BLH, Dinas Kebersihan, Dinas Kesehatan, Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan, Bagian Hukum Setda Kota Mataram, dan Bagian Organisasi Setda Kota Mataram.

Untuk zonasi tengah termasuk Kecamatan Mataram dan Selaparang.

SKPD yang bertanggung jawab diantaranya Disbudpar, Disosnakertrans, Dinas Tata Kota, Bappeda, Diskoperindag. Disdukcapil, BPKAD, dan Satpol PP. Sedangkan zonasi barat yaitu Kecamatan Ampenan dan Sekarbela. SKPD yang bertanggung jawab yaitu Dispenda, Inspektorat, BPPKB, BPMP2T, Dinas Dikpora, Sekretariat DPRD Kota Mataram, Bagian Ekonomi Setda Kota Mataram, dan Bagian APP setda Kota Mataram. (yan)

SUARA NTB Jumat, 4 April 2014

PENDIDIKAN

Halaman 3

Siswa Tidak Lulus UN

Walikota Mataram ’’Ancam’’ Kepsek

Mataram (Suara NTB) Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh, mengancam kepala sekolah (kepsek) yang siswanya tidak lulus pada Ujian Nasional (UN) mendatang. Ancaman tersebut ditujukan, jika kepsek di semua jenjang pendidikan di Kota Mataram terbukti lalai dan tidak serius dalam mempersiapkan siswanya menghadapi UN, sehingga berakibat siswa tidak lulus.

Christ Daniel Karisma Manurung (Suara NTB/dys)

Prestasi Spektakuler MESKI masih sangat belia, prestasi Christ Daniel Karisma Manurung terbilang spektakuler. Pasalnya, Daniel sapaan akrabnya telah berhasil menjuarai beberapa lomba setelah berhasil melewati getir pahit persaingan di berbagai kompetisi yang pernah diikutinya.

Pada awal tahun 2014 ini, Daniel tercatat menjadi juara I pada lomba bersyair dan lomba menyanyi solo yang diselenggarakan salah satu sekolah di Kota Mataram. Ia mengaku, menyanyi sudah menjadi hobi sekaligus kebiasaannya setiap hari.

Lebih lanjut siswa yang sedang belajar di PAUD Kumara Asih Mataram ini mengaku apa yang diraihnya saat ini menjadi suatu kebanggaan bagi bocah kelahiran Mataram 14 Desember 2009 silam ini. Meski memiliki ketertarikan pada dunia tarik suara, Daniel mengaku jika sudah besar kelak ingin menjadi seorang polisi yang akan mengabdi pada nusa dan bangsa.

Sementara itu, Luh Sri Suarti, S.Pd, salah seorang guru pada PAUD tersebut mengakui Daniel merupakan salah satu murid yang pintar dan selalu riang. Ia mengaku, bakat menyanyi Daniel selain bakat bawaan juga disebabkan oleh pembinaan yang dilakukan oleh pihaknya selama ini.

Disebutkannya, pembinaan untuk mengasah kemampuan pada bidang tarik suara seluruh siswa dilakukan pihaknya seiring dengan sistem belajar yang diterapkan oleh PAUD Kumara Asih yaitu sistem belajar sentra lingkaran.

Salah satunya adalah melalui sentra seni musik. “Jadi mereka mendapatkan pembinaan dari kita,” akunya. (dys)

“Saya tidak akan mengambil sikap terhadap kepala sekolah terkait dengan kelulusan siswa, tetapi kalau ketidaklulusan itu, karena persoalan kepala sekolah sendiri, nanti akan ada kabar bahagia dan kabar buruk buat kepala sekolah. Karena itulah manajemen pendidikan,” ujar Ahyar saat membuka rapat koordinasi persiapan UN yang dihadiri seluruh kepsek seKota Mataram di SMAN 1 Mataram, Kamis (3/4).

Menurutnya, dalam manajemen pendidikan, pemberian

kabar baik dan buruk tersebut adalah sesuatu yang wajar agar memacu agar kualitas pendidikan semakin baik.

Oleh karena itu, Ahyar berharap semua pihak bertekad mempersiapkan seluruh siswa menghadapi UN. Adanya tekad bersama tersebut dapat meraih hasil UN yang jujur dan berprestasi dengan tingkat kelulusan 100 persen.

“Maka dari itu, kita berkewajiban mewujudkan pendidikan yang berkualitas sekaligus menjadi prioritas utama dan pertama di Kota Mataram, it-

RESMIKAN - Kepala Dinas Dikpora Lotim, Yanis Maladi saat meresmikan sekolah baru SMAN 2 Selong beberapa waktu lalu.

(Suara NTB/ist)

APK SMA 70,28 Persen

Banyak Anak Lotim Belum Bersekolah Selong (Suara NTB) Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA sederajat di Kabupaten Lombok Timur (Lotim) baru mencapai 70,28 persen. Dari catatan ini, masih cukup banyak atau sebesar 20,72 persen anak-anak di Gumi Selaparang ini belum bersekolah di tingkat SMA sederajat.

Hal ini diungkap Kepala Bidang Pendidikan dan Menengah (Dikmen) pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga (Dikpora) Lotim, M. Supriyadi kepada Suara NTB di Selong, Rabu (2/4). Ia menjelaskan, rumus menghitung APK didapat dari pembagian antar ajumlah seluruh siswa tingkat SMA sederajat di Lotim dengan jumlah penduduk usia 16-18 tahun.

Hasil penghitungan tersebut, masih diperlukan upaya keras agar seluruh masyarakat Lotim usia sekolah bisa menikmati jenjang pendidikan tingkat SMA sederajat ini. Target Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dibawah komando H. Mohammad Nuh, 2020 ini APK SMA ini mencapai 100 persen.

Untuk mewujudkan target tersebut, Lotim tiap tahunnya harus menaikkan 4,5 persen/ tahun APK-nya. Keinginan menaikkan APK ini disadari harus didukung dengan peningkatan fasilitas dan sarana prasarana pendidikan di tingkat SMA/SMK/MA. Melihat program dan dukungan anggaran yang digelontorkan pemerintah pusat ke daerah dinilai Supriyadi Lotim bisa mewujudkan target capaian APK tersebut. Dikatakan sebelum tahun 2013, di tingkat SMA tidak mengenal adanya Dana Alokasi Khusus (DAK), Biaya Operasional Sekolah (BOS) dan bantuan lainnya.

Pascatahun 2013, beragam bantuan mengalir ke tingkat SMA. Selain DAK dan BOS, ada juga beasiswa miskin (BSM) dan diutamakan bagi daerah yang masuk katagori 3 T (Terdepan,

Prestasi Bukan Patokan SMAN 1 Aikmel Selong (Suara NTB) Memiliki segudang prestasi, bukan menjadi patokan untuk tidak lagi berkiprah pada kejuaraan atau perlombaan baik di bidang akademik maupun non akademik. Akan tetapi, prestasi tersebut tetap menjadi keharusan untuk dipertahankan dengan cara mengintensifkan pembinaan bagi peserta didik.

Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan SMAN 1 Aikmel Lombok Timur (Lotim) Sugeng, S.Pd mengakui berbagai prestasi telah diraih peserta didiknya baik di tingkat kabupaten, provinsi hingga nasional, baik di bidang akademik dan non akademik. Sugeng menambahkan prestasi yang diraih tersebut, tidak terlepas dari kerja keras siswa dan pembina yang mendampingi siswa. “Alhamdulillah, setiap tahun kita ada saja siswa yang kita utus untuk mengikuti lomba,” ungkapnya ditemui Suara NTB di Aikmel, beberapa waktu lalu.

Disebutkan, di tahun 2009, sembilan prestasi diraih di bidang akademik, tujuh di bidang non akademik. Tahun 2010, satu di bidang akademik dan 14 di bidang non akademik. 2011 SMAN 1 Aikmel memecahkan prestasi di bidang akademik dengan meraih 19 prestasi dan 15 prestasi di bidang non akademik. Kemudian, di tahun 2012 delapan prestasi di bidang akademik dan 12 di non akademik. Sementara, di tahun 2013, prestasi baik di bidang akademik dan non akademik diboyong dengan 24 prestasi akademik

tingkat kemampuan siswa dengan katagori tinggi, sedang maupun rendah. Tidak hanya itu, kegiatan-kegiatan spiritual juga telah banyak dilakukan oleh sekolahsekolah seperti dengan menggelar acara istighotsah, berdo’a dan ceramah dengan mengundang para tokoh agama agar mental siswa peserta UN semakin kuat.

Ia berharap, hasil UN tahun ini semakin baik bila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Disebutkan, pada UN 3 tahun sebelumnya, hasil UN Kota Mataram untuk siswa tingkat SD/MI mencapai kelulusan 100 persen, SMP/ MTS 100 persen dan SMA sederajat mencapai 99,98 persen.

“Semoga tahun ini, semakin bagus dan mencapai 100 persen lulus,” harapnya. (dys)

PNS Tidak Usah Urus Politik

Fokus Bahasa Inggris KEMAMPUAN serta minta berbahasa Inggris, tidak banyak orang yang ingin menggeluti atau bahkan mempelajari. Padahal, perkembangan zaman dan prospeknya adalah tumpuan mempermudah seseorang berkomunikasi dengan masyarakat di luar. Terlebih dengan kurikulum pendidikan di Indonesia, Bahasa Inggris menjadi konsumsi bagi siswa - siswi bahkan menjadi mata pelajaran (Suara NTB/cem) yang diujikan pada Ujian NaDanang Fajar sional (UN).

Pamungkas Pentingnya kemampuan Bahasa Inggris, dirasakan Danang Fajar Pamungkas, siswa SMAN 1 Aikmel Lombok Timur (Lotim). Ia mengaku sejak duduk di bangku kelas 1 SD keinginannya belajar Bahasa Inggris cukup tinggi. Hal ini ditunjukkan dengan mengikuti kursus di salah satu lembaga kursus. Alhasil, beberapa juara berhasil diraihnya, baik di tingkat kabupaten hingga provinsi. ‘’Pokoknya Bahasa Inggris itu asyik,’’ ungkapnya saat ditemui Suara NTB, di sekolahnya beberapa waktu lalu.

Dikatakan, kemampuannya berbahasa Inggris tidak terlepas dari dukungan orang tua. Untuk itu, dia bertekad dengan menguasai Bahasa Inggris mampu meraih kesuksesan dengan menempuh pendidikan keluar negeri. ‘’Harapannya sih pengen belajar keluar negeri,’’ harapnya.

Fajar menyebutkan pada kompetensi tingkat kabupaten, ia mendapatkan juara II serta menjadi best speaker pada debat Bahasa Inggris. Fajar yang juga menjabat sebagai Ketua OSIS SMAN 1 Aikmel ini juga mengaku tidak ada kesulitan yang dihadapi ketika mengikuti debat tersebut. Hanya saja, menjelang lomba berbenturan dengan ujian sekolah. Lantas, tidak menyurutkan semangatnya mengurai jawaban dari pertanyaan dewan juri. ‘’Kalau kesulitan tidak ada, cuman lombanya berbenturan sama ujian di sekolah,’’ akunya.

Menyinggung siapa saingan terberat ketika mengikuti lomba? Ia menyakini semua peserta merupakan orang-orang terpilih yang diutus oleh sekolah. Namun, dirinya tidak meremehkan pesaing lainnya dan yang terpenting baginya, belajar dan mencoba sesuatu dengan semangat. (cem)

ulah yang harus kita rumuskan bersama dalam pertemuan ini,” ujarnya mengingatkan.

Ditegaskannya, rapat koordinasi persiapan UN ini mempunyai posisi sangat penting dan strategis sebagai upaya agar pelaksanaan dan hasil UN sesuai dengan visi misi Kota Mataram. Apalagi selama ini, Kota Mataram selalu menjadi barometer atas segala bentuk pembangunan di NTB, termasuk di dalam aspek pendidikan.

Sementara dalam sambutannya, Kepala Dinas Pendid-

ikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Kota Mataram, Drs. H. Ruslan Efendi, mengaku rapat koordinasi persiapan UN bersama dengan seluruh kepsek se-Kota Mataram ini merupakan salah satu persiapan akhir pihaknya dalam mematangkan seluruh persiapan pelaksanaan UN di Kota Mataram.

Selain itu, lanjutnya, segala bentuk persiapan yang sudah dilakukan sekolahsekolah selama ini sudah cukup maksimal dilakukan, seperti melakukan pengayaan materi soal UN, try out, les, dan lain sebagainya. Persiapan akademis untuk memetakan potensi tiap-tiap siswa juga telah dilakukan. Hal tersebut dilakukan agar siswa peserta UN dapat dipetakan sesuai dengan

dan 14 non akademik. Sedang- Sugeng mengapresiasi semangat kan, 2014 baru empat juara pada siswanya, meskipun dihadapi dengan bidang akademik dan dua non ak- persoalan akademik di sekolah, tetapi ademik. “Kalau tahun ini baru masih mampu menyumbangkan medempat prestasi akademik dan ali atau juara.

Ke depan, ia berharap prestasi dua non akademik. Tetapi, kita sedang persiapkan siswa siswa–siswa tetap dipertahankan tidak hanya di sekolah, akan tetamengikuti O2SN,” sebutnya.

Menurutnya, upaya memper- pi ketika menginjak bangku kulitahankan serta meraih prestasi ah. Tidak hanya itu, motivasi dan tersebut, harus tetap diintensif- semangat berkarya atau berprestakan dengan melakukan pembi- si harus tetap dipertahannaan. Diakuinya, untuk masing- kan. (cem) masing lomba, ada pembina khususnya yang disiapkan.

Tidak hanya itu, siswa juga harus mengikuti karantina menjelang mengikuti perlombaan.

Di samping itu tambahnya, untuk memacu semangat siswa maupun pembina, pihaknya menyiapkan hadiah kepada siswa berprestasi serta pembinanya. “Agar tetap memotivasi, kita siapkan reward kepada siswa dan pendampingnya,” katanya.

Kendala yang dihadapi aku Sugeng, perlombaan selalu berbenturan dengan ulangan (Suara NTB/cem) atau mid semester TUNJUKKAN - Wakil Kepala Sekolah Bidang di sekolah. Sehing- Kesiswaan SMAN 1 Aikmel, Sugeng, menunjukga, konsentrasi kan piala yang telah diraih siswanya di Aikmel siswa terpecah. beberapa waktu lalu.

Tertinggal dan Terpencil), seperti Kabupaten Lotim.

Sebelumnya, ungkap Supriyadi, Kepala Dinas (Kadis) Dikpora Lotim, Yanis Maladi meresmikan gedung baru di SMAN 2 Masbagik. Menurutnya, Lotim menjadi salah satu sasaran bagi pembangunan unit sekolah baru, seperti SMAN 2 Masbagik yang disadari memerlukan tambahan ruang agar bisa menampung para calon siswa di Masbagik.

Dijelaskan, Masbagik adalah salah satu wilayah dengan jumlah penduduk cukup banyak.

Mencapai 128.144 jiwa dengan angka lulusan SMP sederajat mencapai 1.500 orang/tahun. Sementara fasilitas masih terbatas. Pembangunan unit sekolah baru SMAN 2 Masbagik di atas lahan seluas 2 hektar dimulai sejak tahun 2013 lalu.

Tenggang waktu pelaksanaan hingga 180 hari dengan alokasi anggaran Rp 1,5 miliar lebih. (rus)

Mataram (Suara NTB) Momentum tahun politik 2014 ini tidak saja jadi momentum untuk melakukan regenerasi kepemimpinan di semua level, baik lokal dan nasional, seperti pemilihan umum tanggal 9 April ini.

Namun ini juga menjadi momentum yang tepat untuk melakukan perbaikan perilaku politik atas subjeksubjek yang menjadi aktor politik. Salah satu yang sering disorot adalah PNS. Walikota Mataram yang juga merangkap sebagai Ketua DPD Partai Golkar Kota Mataram, H. Ahyar Abduh, berjanji tidak akan mengarahkan PNS dan guruguru lingkup Kota Mataram terlibat aktif dalam praktik politik praktis tersebut.

Menurutnya, jika hal tersebut dilakukan dapat mengganggu kinerja para PNS dan para guru. Terlebih para guru saat ini akan menghadapi momentum pelaksanaan ujian nasional (UN) yang akan digelar pada 14 April mendatang.

“Saya tidak mau mengarahkan (PNS dan guru berpolitik, red) karena saya sudah tahu arahnya sudah jelas, jadi tidak usah berpolitik, fokus pada persiapan menghadapi UN saja,”

ungkapnya seraya berkelakar di hadapan puluhan kepala sekolah se-Kota Mataram di SMAN 1 Mataram, Kamis (3/4).

Meski kini merangkap sebagai ketua DPD Partai Golkar Kota Mataram, Ahyar mengaku untuk urusan politik tidak akan mengintervensi PNS dan guru pada Pileg mendatang. Meski demikian, dirinya akan memberikan sanksi tegas terhadap PNS dan guru yang kedapatan terlibat aktif dalam praktik politik praktis.

Khusus bagi para guru, Ahyar meminta agar lebih memfokuskan diri dalam mempersiapkan siswasiswanya menghadapi UN, seperti mempersiapkan mental siswa peserta UN, baik dari sisi akademis dan teknis. ‘’Nah, ini yang perlu dipersiapkan,’’ sarannya.

Dirinya berharap manajemen pengelolaan pendidikan menjelang UN terus ditingkatkan sekolah-sekolah.

Alasannya, hal tersebut ada keterkaitan antara tingkat pengelolaan dan hasil kelulusan tersebut. “Bapak ibu semua adalah harapan saya atas kelulusan siswa peserta UN nanti,” ujarnya mengingatkan. (dys)

SUARA NTB Jumat, 4 April 2014

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 4

12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212

Kerjasama Seksi Kurikulum Dinas Diknas Sumbawa dengan Harian Suara NTB

OSN SMP

Bina 12 Siswa Terbaik Peserta OSN Tingkat Provinsi

Diduga Palsukan Dokumen K1

Mantan Kepala BKD Diperiksa Polisi Dompu (Suara NTB) Mantan Kepala BKD Dompu, H. Moh Syaiun HAZ, SH, M.Si memenuhi panggilan penyidik Polres Dompu untuk dimintai keterangan sebagai saksi terkait laporan pengangkatan 12 orang tenaga honorer kategori 1 (K1) menjadi CPNS menggunakan data dan dokumen palsu. Namun karena masih ada data dan dokumen yang belum dibawa, maka pada Kamis (3/4) pemeriksaan ditunda.

Syaiun berdalih, pengangkatan honorer menjadi (Suara NTB/ula) CPNS menjadi kewenangan Herman pemerintah pusat walaupun pihaknya telah menyerahkan data hasil verifikasi ke BKN RI. Kepada wartawan usai pemeriksaan di Polres Dompu, kemarin, H. Moh Syaiun mengatakan, dirinya dipanggil dan diperiksa karena saat proses pengangkatan tenaga honorer K1 dirinya menjabat sebagai kepala BKD Dompu. “Saya ditanya terkait tahapan dan aturan yang mendasari kebijakan pengangkatan honorer menjadi PNS,” katanya.

Syaiun mengatakan, penetapan 173 orang honorer K1 dari Dompu yang dinyatakan memenuhi syarat diangkat menjadi CPNS untuk dilakukan uji publik. Aksi unjuk rasa para honorer yang ditindaklanjuti dengan pembentukan tim verifikasi Independen yang diketuai Sekda Dompu, H. Agus Bukhari, SH, M.Si dengan tidak melibatkan BKD. “Hasil kerja tim ditemukan ada sekitar 40 orang yang dinilai tidak memenuhi syarat. Hasil kerja tim ini diserahkan ke BKN dan Arujin sebagai saksi saat menyerahkan ke Bosman (pejabat di BKN RI),” kata mantan kepala BKD Dompu ini.

Kebijakan pengangkatan PNS ini, kata H. Moh Syaiun, merupakan kebijakan yang sentralistik dan BKD hanya menindaklanjuti ketika ada surat dari Kementerian PAN RB RI dengan melanjutkan ke Dinas/Instansi.

Kasat Reskrim Polres Dompu, AKP Herman yang didampingi Kanitnya mengatakan, hingga saat ini sudah ada sekitar tiga orang dari 12 orang honorer K1 yang telah diangkat menjadi CPNS telah dimintai keterangan dalam kapasitasnya sebagai saksi. Serta Syamsuddin alias Some sebagai pelapor dan mantan Kepala BKD Dompu, H. Moh Syaiun HAZ, SH, M.Si. “Pemeriksaan terhadap Syaiun kita hentikan dulu tadi karena tidak membawa data,” kata Bripka Budi.

Namun Herman menegaskan, kasus ini masih dalam tahap penyelidikan. Bagi honorer yang diangkat menjadi CPNS menggunakan dokumen palsu ini akan dikenakan pasal 263 KUHP ayat (1) dan (2) tentang menggunakan dan memalsukan dokumen. Ancaman hukumannya maksimal empat tahun penjara.

Hampir Rampung Sementara itu, verifikasi data atas 390 orang honorer kategori 2 (K2) yang dinyatakan lulus di Dompu menjadi CPNS tahun 2013 hampir rampung. Tim verifikasi akan klarifikasi SK pengangkatan sebelum kroscek lapangan dilakukan. Tim belum berani merilis temuan sebelum merampungkan kerjaan.

Ketua tim verifikasi data tenaga honorer K2, Tajuddin HIR, SH, M.Si kepada Suara NTB mengatakan, tim masih melakukan verifikasi terhadap data dan berkas yang diajukan tenaga honorer. Setelah verifikasi data dilakukan, tim akan menggil tenaga honorer untuk dikroscek keaslian SK-nya. “Yang diverikasi oleh tim baru berupa data dan dokumen yang diajukan honorer, makanya tim akan memanggil tenaga honorer untuk klarifikasi keaslian SK pengangkatan,” kata Tajuddin.

Karenanya, Tajuddin HIR, enggan mengungkapkan ada temuan dokumen tenaga honorer K2 yang lulus CPNS menggunakan dokumen palsu. Bahkan ia enggan menyebutkan sudah berapa data honorer yang telah diverifikasi. “Kita belum bisa simpulkan, karena yang kita periksa baru dokumen yang diajukan honorer. Kita perlu panggil honorer untuk klarifikasi, baru dilakukan kroscek lapangan,” ungkapnya. (ula)

Sumbawa Besar (Suara NTB) Olimpiade Sains Nasional (OSN) SMP tingkat Kabupaten telah menghasilkan 12 siswa terbaik dari empat mata pelajaran. Mereka kini dibina untuk mengikuti OSN SMP Tingkat Provinsi yang digelar dalam waktu dekat.

Kasi Kurikulum Bidang Dikdas Dinas Pendidikan Nasional (Diknas) Sumbawa, Sudarli S.Pt, M.Si, kepada Suara NTB, Kamis (3/4) mengatakan, dari hasil seleksi tingkat Kabupaten, ada empat siswa dari Sumbawa yang grade skor nilainya masuk dalam 10 besar dari sepuluh Kabupaten/Kota di NTB, pada setiap mata pelajaran, Matematika, Fisika, Biologi dan IPS. Namun, yang dikirim untuk mengikuti OSN SMP tingkat Provinsi sebanyak 12 orang, masing-masing tiga setiap mata pelajaran.

Secara lengkap hasil seleksi OSN SMP yang memenuhi syarat untuk mengikuti seleksi tingkat Provinsi, yakni untuk mata pelajaran Matematika, Juara I Rizki Sucitra (SMPN 1 Lopok), Juara II Julian Randisyah

(SMPN 1 Empang), Juara III Qiara Fildza Y (SMPN 1 Sumbawa Besar). Mata Pelajaran Fisika, Juara 1 Mariska Dela Pebriati (SMPN 1 Sumbawa Besar), Juara II Nadya Cucu Khadijah (SMPN 1 Lunyuk), Wahyu Ningsih (SMPN 1 Utan).

Mata pelajaran Biologi, Juara I Saraswati (SMPN 1 Empang), Juara II Aulia Zahrianti (SMPN 2 Sumbawa Besar), Juara III Jessylin Diva Amelia (SMPN 1 Sumbawa Besar).

Sedangkan pada mata pelajaran IPS, Juara I Noqomari Maulida (SMPN 1 Sumbawa Besar), Juara II Ade Cahyani (SMPN 2 Sumbawa Besar) dan Juara III Himada Fadma Pramudhya (SMPN 1 Pelampang).

Menurut Sudarli, selisih nilai mereka pada setiap mata pelajaran tidaklah terlalu jauh. Serta merata antara siswa dalam kota dengan sekolah di kecamatan. Bahkan dibandingkan dengan hasil dari Kabupaten/Kota lain di NTB juga selisih tipis. Hal ini menunjukkan adanya pemerataan mutu pendidikan antara dalam kota dengan sekolah-sekolah yang berada di kecamatan. Serta adanya persaingan yang positif ditunjang manajemen sekolah, keberadaan guru dan kepengawasan yang baik.

Sudarli

(Suara NTB/arn)

“Ternyata potensi anak-anak kita yang berada di kecamatan tidak kalah dengan sekolah dalam kota,” tukasnya.

Dengan hasil tersebut, Diknas akan melakukan pembinaan lebih lanjut terhadap 12 siswa ini. Selama sekitar 10 hari dari 7 April-16 April.

Dimaksudkan agar anak-anak menambah pemahaman dan pengetahuan tentang soal, trik, pendalaman materi mengantisipasi soalsoal yang diberikan Provinsi. Se-

mentara OSN tingkat Provinsi bakal digelar 19April 2014. “Makanya kita lakukan pembinaan dulu. Kalau intens kita lakukan pembinaan, maka kita punya peluang ke tingkat nasional,” tandas Sudarli optimis.

Apapun hasilnya nanti di Provinsi, lanjut Sudarli, yang terpenting sudah berupaya maksimal. Sebab tujuan utamanya, bagaimana para siswa bisa memaksimalkan potensinya. Serta bisa menjadi contoh bagi siswa lainnya, untuk memacu diri agar lebih berprestasi. Makanya setiap proses yang dijalani penting.

“Kita tidak mau jejal anak-anak ini.

Prosesyang baik itu sudah sebuah kemenangan dan kebanggaan buat kita,” kata birokrat muda Sumbawa ini.

Sedangkan untuk OSN SD, seleksi tingkat provinsi sudah dilakukan di MAN 2 Mataram, 26 Maret lalu. Kini tinggal menunggu hasilnya saja. Diketahui enam siswa terbaik Sumbawa yang mengikuti seleksi tingkat Provinsi lalu. Yakni, untuk mata pelajaran IPA, Juara Pertama, Nadia Anisa Fadila (SDN 6 Sumbawa Besar Kecamatan Sumbawa), Juara Kedua, Fatima Azzahra Mutmainnah (SDN

1 Labuan Mapin Kecamatan Alas Barat), Juara Ketiga, Lazuardi Chaeri Imani (SDN 1 Sumbawa Besar Kecamatan Sumbawa). Untuk mata pelajaran Matematika, Juara Pertama, Habiburrahman (SDN 1 Moyo Hilir Kecamatan Moyo Hilir), Juara Kedua Aulia Azzahra (SDN 6 Sumbawa Besar Kecamatan Sumbawa), dan Juara Ketiga Khairatun Hisan (SDN 1 Mapin Kebak Kecamatan Alas Barat).

Pembinaan secara berkelanjutan terhadap siswa ini akan terus dilakukan. Bahkan kedepan, akan dimulai dari tingkat sekolah masing-masing untuk kemudian berkompetisi di tingkat kecamatan. Kalau sebelumnya standar soal untuk OSN SD seleksi tingkat kecamatan, berbeda setiap kecamatan, sehingga nilainya pun ketika mengikuti pre test Kabupaten timpang antara kecamatan satu dengan lainnya. Makanya kedepan, soal akan didistribusikkan langsung dari Kabupaten. Agar ada pemerataan standar nilai untuk mengetahui secara pasti bobot nilai siswa. (arn/*)

Tersangka Penembak Polisi di Bima Dibekuk Kota Bima (Suara NTB) Teka teki kasus penembakan sadis terhadap Kaur Bin Ops (KBO) Sat Narkoba Polres Bima Kota akhirnya terungkap. Sedikitnya lima orang komplotan pelaku, termasuk eksekutor, Er, berhasil dibekuk aparat gabungan Polda NTB dan Polres Bima. Kelimanya saat ini diperiksa intensif.

(Suara NTB/arn)

POSKO - Posko sederhana eks pekerja PLN di depan Kantor PLN Sumbawa, Kamis (3/4), memprotes kebijakan manajemen PLN.

PLN Sumbawa Didemo Eks Pekerjanya Sumbawa Besar (Suara NTB) Belasan orang mantan pekerja PT PLN (Persero) Area Sumbawa mendemo kantor PLN. Mereka mendirikan posko, Kamis (3/4), sebagai bentuk protes dengan sikap manajemen PLN atas pemberhentian (PHK) mereka, yang dianggap tidak sah. Mereka menuntut dipekerjakan kembali.

Dalam pernyataan sikapnya, mereka menuntut sistem outsourching dihapus. Serta mempekerjakan kembali 15 pekerja yang di-PHK secara tidak sah oleh pihak manajemen PT. PLN (Persero) Area Sumbawa. Seperti diungkapkan Koordinator massa aksi, Fauzan, ketika berdialog dengan Manajemen PT PLN Area Sumbawa, Kamis (3/ 4), pihaknya mempertanyakan kebijakan manajemen di daerah yang memberhentikan mere-

ka. Menurut isi surat PHK tersebut, ke-15 orang ini bahasanya dikembalikan ke penyedia jasa PT Citra Usaha Mandiri Perkasa (CUMP). Padahal, sudah hampir sembilan bulan lamanya mereka tidak terikat kontrak dengan PT CUMP. Namun tetap dipekerjakan di PLN. Menurutnya, keputusan yang diambil di daerah itu tidak mendengar kata Direksi. Selama tiga bulan pertama tidak ada kontrak kerja dengan vendor. Namun dipekerjakan secara ilegal oleh perusahaan milik negara. “Kami tidak punya kontrak. Itu bukan salah kami. Kontrak tiga bulan tidak ada, sampai akhirnya sembilan bulan, kami tetap dipekerjakan,” tuturnya.

Terhadap hal ini, Manajer PT PLN Area Sumbawa, Pedi Sumanto menjelaskan, pihaknya tidak emosional dalam mengambil keputusan. Pemberhen-

tian ini berdasarkan hasil pemantauan PLN Wilayah, terkait legalitas kontrak antara vendor dengan pegawainya.

Manajemen menyampaikan ke PT CUMP. Pihaknya juga dimonitor oleh PLN wilayah, dalam memastikan bagaimana keputusan yang sudah dikeluarkan itu, dilaksanakan apa belum. Terkait kontrak perjanjian antara vendor dan pegawainya. “Itu yang melandasi kami,” tandasnya.

Meski demikian, pertemuan tersebut tidak menghasilkan kata sepakat. Eks pekerja yang tidak puas kembali menduduki posko di depan kantor PT PLN Area Sumbawa. Didalam posko juga terbentang spanduk berisikan tuntutan mereka. Eks pekerja ini berjanji akan terus melakukan aksi sampai ada solusi dari persoalan tersebut. (arn)

Dugaan Penyimpangan Alkes

Kejaksaan Fokus Kumpulkan Data Kota Bima (Suara NTB) Selain menangani kasus penyimpangan proyek pengadaan alat kesehatan (alkes) Dikes Kota Bima senilai Rp 1,7 miliar, Kejaksaan Negeri (Kejari) Raba Bima juga menangani dugaan korupsi pengadaan alat kesehatan RSUD Kabupaten Bima senilai Rp 6,8 miliar.

Saat ini, untuk penanganan perkara tersebut Tim Kejaksaan tengah fokus mengumpulkan data.

Kepala Kej a k s a a n Negeri (Kejari) Raba Bima melalui Kasi Pidana Khusus (Pidsus), Indrawan

Pranacitra, SH yang dikonfirmasi, Rabu (3/4) menyebutkan, kasus alkes RSUD Kabupaten Bima ditangani sepenuhnya oleh pihaknya. Saat ini, tim Kejaksaan tengah fokus melakukan pengumpulan data (puldata) sekaligus mencari tahu mengenai kebenaran proyek dimaksud. Apakah proyek tersebut benar-benar ada, apakah kegiatan sudah dilaksanakan atau belum, serta berapa nilai proyek. “Ini yang akan kita perjelas dulu,” tandasnya.

Sejauh ini, katanya, pihaknya memang sudah mendapatkan data mengenai proyek dimaksud. Hanya saja, data yang dimiliki masih mentah dan butuh pendalaman lebih lanjut. Makanya, lanjutnya, kemarin pihaknya mulai melakukan puldata dimaksud. Dari data sementara yang didapat, proyek pengadaan tersebut terdapat informasi yang mencengangkan. Nilainya bukan sebesar Rp 8,7 miliar seperti yang dilaporkan, melainkan Rp 20 miliar.

Namun pihaknya belum mengetahui apakah nilai Rp 20 miliar itu dipecah menja-

di beberapa bagian proyek atau tidak. Termasuk alatalat kesehatan apa saja yang diadakan, baik itu monitor atau alat kesehatan lainnnya karena belum melakukan cek fisik. “Kita juga sedang menelusuri selisih uangnya, belasan jutanya lagi ke mana,” tutur Indrawan menjawab Suara NTB seraya menyebutkan cek fisik akan dilakukan kemudian.

Lantaran masih dalam penyelidikan, pihaknya belum bisa memberikan penjelasan lebih banyak. Termasuk mengenai berapa kerugian negara dalam proyek ini.

Namun yang jelas, dalam waktu dekat pihaknya akan memanggil sejumlah pihak terkait termasuk pejabat Dikes. Sebenarnya, pihak-pihak tersebut sudah diundang untuk dimintai klarifikasi.

Namun itu hanya sebatas permintaan klarifikasi, bukan diperiksa.

Sementara itu, seminggu terakhir Kepala Dikes drg.

Siti Hadjar Yoenoes mengajukan pengunduran sebagai PNS. Pengajuan pengunduran dari tersebut menuai polemik dari berbagai kalangan.. (use)

Penangkapan tersebut berlangsung sejak Kamis (3/4) dinihari. Diawali penangkapan terhadap Er (27) di kediamannya di Desa Tente Kecamatan Woha sekitar pukul 00.30 Wita. Dari mulut Er, aparat mendapatkan dua nama lainnya yakni AK alias Andi Palembang (30) dan Ad alias Grandong (25) asal Dusun Bante Desa Tente Kecamatan Woha yang juga satu lingkungan dengan korban.

Keduanya pun ditangkap di kediaman masing-masing sekitar pukul 03.30 Wita. Setelah berhasil dibekuk, ketiganya kemudian diamankan ke Mapolres Bima. Namun sekitar pukul 10.00 Wita, dua dari tiga pelaku dibawa untuk pengembangan lebih lanjut.

Alhasil, berdasarkan hasil pengembangan dua orang anggota komplotan lainnya yang diduga terlibat dalam upaya pembunuhan tersebut berhasil dibekuk.

Berdasarkan keterangan yang dihimpun, ketiga pelaku pertama yang dibekuk memiliki peran yang berbeda. Diduga eksekutor kasus ini adalah Er dan AK. Sementara Ad saksi yang mengetahui banyak pengenai peristiwa ini termasuk kepemilikan senjata api (senpi) asli yang digunakan. Sejak pagi, aparat gabungan sibuk melakukan pengembangan guna mencari adanya pelaku lain dan mengungkap motif kasus dimaksud.

Sementara itu, Direskrim Umum Kombes Pol Kurdi, S.Ik yang dikonformasi pagi kemarin membenarkan terkait penangkapan tiga terduga tersebut. Saat ini, katanya, pihaknya tengah melakukan pengembangan guna mencari barang bukti pistol yang digunakan dengan melibatkan para terduga dimaksud. “Tapi kita juga belum tahu apakah yang digunakan tersebut adalah pistol jenis revolver atau bukan,” tuturnya.

Untuk sementara, pihaknya belum bisa menyebutkan motif pelaku karena tengah bekerja agar informasi yang disampaikan tidak terpotong-potong.

Namun dia berjanji pada saatnya nanti pihaknya akan memberikan penjelasan ke media.

Berdasarkan pantauan, sejak Pukul 05.00 Wita ketiga terduga pelaku penembakan digiring menuju Mapolresta.

Sekitar satu jam kemudian, satu di antara terduga pelaku penembakan yakni AK, diangkut menggunakan Mobil jenis Mitsubishi Strada oleh sejumlah Tim Buser ke suatu

tempat yang tak diketahui.

Indikasi yang diperoleh, AK digiring aparat untuk menunjukkan di mana disembunyikan senjata yang digunakan untuk mengeksekusi Ipda Hanafi. AK kembali digelandang menuju Mapolres Bima Kota.

Sekitar pukul 10.00 Wita, AK kembali dibawa oleh anggota Buser menuju Polres Bima.

Cari Barang Bukti Hingga berita ini ditulis, Polisi belum menemukan senpi yang digunakan kawanan pelaku untuk mengeksekusi Ipda Hanafi. Tim gabungan Buser Polda NTB, Polres Bima Kota dan Kabupaten masih bekerja keras mencari senjata dimaksud, dengan membawa serta pelaku.

“Sampai saat ini, tiga pelaku yang sudah diamankan masih dikeler (digiring) ke TKP dan lokasi penyimpanan senpi,” kata Kabid Humas Polda NTB, AKBP M. Suryo Saputro, SIK dalam keterangan persnya, Kamis pagi kemarin.

Tiga pelaku yang didapatkan datanya itu, ER (30), ED (30) dan HE (25). Ketiganya ditangkap di tempat berbeda, Desa Tente Kecamatan Woha dan Kelurahan Kolo Kota Bima.

Dari hasil penyelidikan awal, ketiganya belum dipastikan sebagai pelaku penembak Ipda Hanafi. Tapi dari keterangan saksi – saksi termasuk korban, dugaan menguat ke arah mereka. “Berdasarkan penyelidikan, ada kemiripan ciri ciri pelaku. Memang sampai pagi ini belum terindikasi sebagai pelaku, namun dari bukti awal, mereka kuat dugaan sebagai pelakunya,” terang Suryo.

Sementara ini ketiga orang tersebut diproses hukum di luar sangkaan awal. Bukti yang baru ditemukan, sajam dan narkoba. “Dari tangan ED, ditemukan narkoba, sedangkan ER dan HE ditemukan sajam. Jadi sementara mereka diproses untuk kasus yang ini. untuk penembakannya masih didalami,” terang Suryo.

Ada juga kemungkinan para tersangka akan dibawa ke Mapolda NTB untuk lebih memfokuskan penyidikan. Sementara ini tiga orang tersebut masih diperiksa di Polres Bima Kota, juga tidak menutup kemungkinan ada penambahan tersangka.

Sementara mengenai proyektil peluru yang didapat di TKP, hingga saat ini hasilnya belum diserahkan Labfor Bali. (use/ars)

SUARA NTB Jumat, 4 April 2014

RAGAM

Tim Kejaksaan Periksa Kadis PU

Pengadaan Alat Omprongan

Ketua Tim Kejati NTB, Dedi Irawan SH yang dikonfirmasi setelah pemeriksaan mengakui pihaknya turun ke Bima terkait proyek SPAM. Selama turun, pihaknya sudah melakukan pengecekan fisik termasuk memeriksa sejumlah pihak. Yang sudah diperiksa, katanya, Kadis PU Kabupaten Bima, Direktur CV Verdava yang mengerjakan proyek SPAM di Kecamatan Donggo, dan Direktur CV HP yang mengerjakan proyek SPAM di Kecamatan Wera. Namun, Dedi belum bisa menyimpulkan hasil pemeriksaannya karena masih dalam penyelidikan.

Selain, SPAM di Kabupaten Bima pihaknya juga turun melakukan pengecekan proyek SPAM di Kelurahan Lela Mase, Kecamatan RasanaE Timur, Kota Bima. Ditanyai mengenai hasil pengecekan ia belum bisa menjelaskannya. Mantan Kasi Intel Kejari Raba Bima ini menyebutkan pihaknya akan turun lagi untuk melakukan pengecekan.

Sementara, Ir. Nggempo yang dikonfirmasi mengaku kehadirannya di Kantor Kejari Raba Bima hanya untuk melakukan koordinasi dengan tim Kejaksaan. Awalnya Kadis PU Bima ini mengaku, jika pihaknya tak ada kaitan langsung dengan proyek SPAM karena (proyek tersebut, red) bukan milik (dikerjakan) pihaknya. Pelaksananya pun menurut dia, sama sekali tidak ada kaitannya dengannya. Hanya, saja selaku SKPD terkait pihaknya memang berkoordinasi.

Memang katanya, proyek SPAM tersebut merupakan usulan dari Pemkab Bima dan masyarakat. Dia pun mengklaim jika hasil dari proyek tersebut cukup bagus bahkan hasilnya mencapai 90 persen. Saat ini hasilnya pun menurutnya, bisa dinikmati oleh masyarakat. Namun saat ditanyai kenapa proyek tersebut bisa dinikmati oleh masyarakat sementara belum diserahkan oleh pemprov ke Pemkab Bima? Ia mengakui memang proyek itu belum diserahkan ke kabupaten. ‘’Proyek tersebut belum diserahkan dan masih dalam tahap pemeliharaan,’’ pungkasnya. (use)

Dari Hal. 1

NTB Belum Beri Ruang bagi Anak-anak Berkebutuhan Khusus Pembina DAM dan LPA Kota Mataram, Nyayu Ernawati, S.Sos, mengungkapkan maksud kunjungan itu.

Katanya, roadshow ini sengaja dilakukan untuk mendengarkan suara anak berkebutuhan khusus. Ia tidak ingin anak SLB dibeda-bedakan. ‘’Hak mereka sama dan memang harus sama, kita dukung itu,” ujarnya. Pada kesempatan itu, Ketua Komisi II DPRD Kota Mataram ini mempersilahkan para siswa-siswi tuna netra itu menyampaikan apa yang menjadi kebutuhannya yang selama ini belum terpenuhi.

Nyayu berjanji akan memperjuangkan apa yang menjadi keinginan siswa berkebutuhan khusus tersebut. Sri Wahyuni, salah seorang siswi menyampaikan keinginannya bagaimana supaya Universitas Mataram mau menerima mahasiswa berkebutuhan khusus. Sejauh ini, baru universitas yang ada di Pulau Jawa dan Jakarta yang mengakomodir mahasiswa berkebutuhan khusus. ‘’Biar kami cacat, kami juga berhak mendapatkan pendidikan yang layak seperti yang lainnya. Kalau di Jawa saja bisa, kenapa di Mataram tidak bisa,” tanyanya.

Keluhan yang sama juga dilontarkan oleh siswa SLB Dharma Wanita Majeluk. Beberapa siswa yang kini duduk di bangku kelas III SMA, menyatakan belum tahu akan melanjutkan kuliah di Mataram. Ini bukan lantaran mereka tak punya cita-cita melainkan karena nihilnya perguruan tinggi di NTB ini yang menerima mahasiswa berkebutuhan khusus. Kondisi ini secara tak langsung seolah membenarkan anggapan bahwa pemerintah belum mengakui keberadaan siswa berkebutuhan khusus ini.

Ini juga terbukti dari tidak adanya kesempatan bagi penyandang disabilitas untuk dapat bekerja sebagai PNS (Pegawai Negeri Sipil), bahkan di perusahaan swasta sekalipun.

Tidak hanya itu, sejumlah keinginan lainnya juga mengemuka dalam roadshow itu. Siswa SLB Tuna Netra lainnya, Firmansyah mengatakan banyak siswa disabilitas yang berprestasi. Prestasi yang didapat, katanya, bukan hanya mengharumkan nama sekolah tapi juga Provinsi NTB. Namun demikian sejauh ini, penghargaan terhadap penyandang disabilitas dari pihak pemerintah memang belum nampak.

Belum diakomodirnya anak-anak berkebutuhan khusus itu juga diakui Kepala SLB Dharmawanita Provinsi NTB, Winarna. Katanya belum ada lulusan SLB yang diakomodir sebagai tenaga kerja di perusahaan swasta. ‘’Padahal banyak hotel, mall di Mataram ini,” sesalnya. Menanggapi hal ini, Nyayu Ernawati menyatakan, NTB belum memberi ruang bagi anak-anak berkebutuhan khusus. ‘’Daerah lain bisa menerima mahasiswa berkebutuhan khusus, kenapa NTB tidak bisa?,” ucapnya. Ia menyerukan jangan ada diskriminasi terhadap anak-anak berkebutuhan khusus. Nyayu berharap pemerintah daerah dibuka mata hatinya, sehingga ke depan pemerintah daerah bisa memberikan perhatian lebih terhadap anak-anak berkebutuhan khusus.

Sementara itu Ketua DAM Kota Mataram, Dede Aditama, berjanji akan meneruskan aspirasi teman-temannya yang berkebutuhan khusus itu ke Pemkot Mataram, Pemprov NTB bahkan akan menyuarakannya di tingkat pusat.

Kepala SLB Tuna Netra Selagalas Juhada mengakui sarana pendidikan bagi siswanya penyandang disabilitas memang belum memadai. Namun kedatangan DAM dan LPA memberi harapan bagi mereka. Ia menyampaikan rasa terimakasihnya kepada DAM dan LPA. (fit/*)

Dari Hal. 1

Keluar dari Belenggu ‘’Usaha kita (KSB) benar-benar membuahkan hasil karena dari seluruh daerah itu, kita berada diurutan ke 60 alias terakhir yang ditetapkan statusnya menjadi daerah maju tahun ini,’’ ujarnya.

Meski berada di urutan terakhir, bupati menyatakan prestasi tersebut patut disyukuri. Terlebih di tingkat regional NTB, KSB merupakan daerah pertama dari delapan kabupaten yang mampu menunjukkan diri dapat keluar dari jangkuan program KPDT. ‘’Kita bersyukur dalam waktu yang tidak lama, ternyata kita bisa keluar dari lingkaran daerah tertinggal itu. Dan yang harus lebih kita syukuri lagi, kitalah yang jadi pertama di NTB ini,’’ ujarnya.

Menurutnya, sejumlah langkah strategis untuk keluar dari daerah tertinggal tidak mudah diperoleh oleh Pemda KSB selama ini. Bahkan sebagai kepala daerah, ia banyak mengambil langkah terobosan yang oleh banyak pihak cenderung dianggap mustahil. ‘’Contohnya saja ketika pusat menerapkan wajib belajar (Wajar) 9 tahun. Saya berpikir kita Wajar 12 tahun. Karena apa, kalau tetap 9 tahun kita tetap ketinggalan dari daerah lain sebab mereka sudah lebih duluan mulainya. Dan hasilnya kan terlihat sekarang. Bedasarkan penilaian KPDT indeks pendidikan kita meningkat karena salah satunya disebabkan oleh program Wajar 12 tahun itu,’’ urainya.

Dengan capaian yang diperoleh ini, ia berharap ke depan KSB akan semakin lebih baik. Seluruh stakeholder pemerintah dan masyarakat diminta agar dapat bekerja bersama dan berinovasi ke arah lebih baik. Karena ia memastikan bahwa tantangan sebagai daerah maju akan lebih kompleks. ‘’Jangan kita sudah keluar sebagai daerah tertinggal terus kita tidak ada persoalan lagi. Justru sebaliknya akan lebih banyak dan itu butuh pikiran dan tenaga lebih banyak lagi untuk menuntaskannya,’’ pungkasnya. (bug)

Dari Hal. 1

Tiga Saksi Penting Selain ketiganya, dua mantan hakim di PN Praya juga dihadirkan di persidangan yang diperkirakan akan berlangsung sampai malam hari.

Dua saksi lainnya itu, Desak Ketut Yuni Ariyanti, yang kini menjadi hakim di PN Bangli, Bali dan hakim PN Situbondo, Dewi Santini. ‘’Jadi total ada lima saksi yang akan dihadirkan jaksa KPK besok,’’ terangnya.

Sebagai ulasan, lima saksi ini diduga mengetahui peristiwa pidana yang menyeret Along sebagai tersangka, hingga duduk di kursi pesakitan Pengadilan Negeri Praya. Kelimanya pernah diperiksa penyidik KPK. Kapolres Loteng diperiksa kaitan dengan proses hukum terhadap Along, atas laporan Dirut PT. Pantai Aan, Bambang W. Soeharto. Ketua PN Praya, Sumedi, diperiksa sebagai saksi karena sempat menyidangkan perkara Along jilid I, bersama anggota majelis Dewi Santini. Along sendiri diperiksa kaitan dengan posisinya sebagai terlapor kasus itu. (ars)

Dari Hal. 1

Halaman 5

Farouk Muhammad Bicara UU Desa (2)

BPK Rekomendasikan Pengembalian Membangun Indonesia, Harus Dimulai dari Desa Uang Negara Rp 420 Juta Mataram (Suara NTB) Berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun 2011 terhadap pengadaan alat omprongan tembakau dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT) 2010, BPK merekomendasikan supaya salah satu perusahaan yang melakukan pengadaan alat omprongan yakni PT. Satria Multi Guna untuk mengembalikan uang negara sebesar Rp 420 juta. Pasalnya, alat omprongan yang diadakan itu tidak dapat dimanfaatkan karena alat omprongan itu jadi setelah selesai musim pengomprongan tembakau.

“Dia tetap bertahan pada kontrak tetapi karena (alat omprongan itu) tidak dapat dimanfaatkan, BPK mengharuskan dia untuk mengembalikan. Alatnya jadi setelah selesai musim pengomprongan, sehingga alat itu mangkrak.

Sehingga oleh BPK diwajibkan untuk mengembalikan,” kata Kepala Inspektorat NTB, H. M. Agus Patria, SH, MH ketika dikonfirmasi terkait hasil pemeriksaan Inspektorat terhadap penyaluran DBHCHT 2010 yang saat ini dibidik Kejaksaan Tinggi NTB karena diduga

terjadi penyimpangan.

Dikatakan, karena rekomendasi BPK itu bersifat final maka Pemprov NTB tetap menagih agar PT. Satria Multi Guna tetap mengembalikan uang sebesar Rp 420 juta itu. Agus mengatakan, terkait dengan penagihan pengembalian uang negera itu sesuai rekomendasi BPK, PT. Satria Multi Guna sempat mengajukan keberatan.

“Kita tetap menagih dia. Dia mengajukan keberatan. Karena ini temuan BPK final, maka tetap ditagih. Bahkan (pengadaan) ini dibatalkan secara keseluruhan, karenanya dia merasa ini tidak adil. Rekomendasi BPK tetap kita tindaklanjuti,”imbuhnya.

Terkait dengan hasil pemeriksaan Inspektorat NTB terhadap penyaluran DBH-CHT tahun 2010 itu, ia mengatakan belum menjumpai adanya penyimpangan.

“Selama ini dari hasil pemeriksaan belum dijumpai indikasi yang mengarah ke masalah pidananyauntukpenyaluranDBH-CHT provinsi,”terangnya.

Namun, jika ternyata ada unsur pidana yang dijumpai oleh kejaksaan pihaknya akan

menghormati aparat penegak hukum. Bahkan, katanya, jika kejaksaan memerlukan informasi yang diperlukan maka pihaknya siap memberikan data yang dibutuhkan.

Terpisah, Kepala Dinas Perkebunan NTB, Ir. Husnul Fauzi, M.Si mengatakan dalam rekomendasi BPK tahun 2011 bahwa sekitar Rp 420 juta harus dikembalikan oleh PT. Satria Multi Guna. “Itu jelas, nah sampai dengan sekarang baru dikembalikan Rp 37 juta,”sebutnya.

Terkait dengan penagihan itu, kata Husnul, Tim Pengembalian Tuntutan Ganti Rugi (TP-TGR) Pemprov NTB yang diketuai oleh Sekda NTB, pada Maret lalu telah memberikan teguran tertulis kepada PT. Satria Multi Guna.

Pasalnya, jumlah uang yang dikembalikan oleh perusahaan itu jauh dari harapan.”Tetap sampai dengan kemarin bulan Maret, kami juga memberikan teguran setelah TP-TGR memberikan teguran ke PT. Satria Multi Guna. Karena ini kan masih jauh dari seharusnya dari Rp 420 juta. Baru dikembalikan Rp 37 juta,’’ sebutnya. (nas)

Tungku Diduga Mangkrak DITINGKAT puldata dan pulbaket terkait bantuan alat pengomprongan tembakau di Lotim dan Loteng, kejaksaan sudah melakukan cek lapangan.

Hasil pemeriksaan sementara, banyak ditemukan tungku omprongan yang diduga mangkrak.

Alasannya beragam. Petani tidak menggunakan alat pengering yang lazim disebut kompor itu karena kapasitasnya tidak sesuai. Ada juga yang mengaku sama sekali tidak membutuhkan alat itu karena mereka masih menggunakan cara lama, yakni oven dengan kayu dan minyak tanah.

Kasi Penkum dan Humas Kejati NTB, Made Sutapa, SH mengakui, memang sempat dilakukan cek lapangan oleh tim. “Hasil pemeriksaan, banyak yang tidak dimanfaatkan oleh petani tembakau,” terang Sutapa, sembari menambahkan, data awal berupa dokumentasi dan spesifikasi tungku itu sudah dikantongi tim.

Hasil pemeriksaan di beberapa tempat, memang tungku itu tidak dimanfaatkan. Bahkan ada yang tersimpan begitu saja di Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Dishutbun) Lotim. Wawancara dengan sejumlah petani pun mengaku tidak bisa menggunakan alat tersebut sehingga nganggur.

Hal lain yang ditemukan dari puldata dan pulbaket, bantuan per petani sebenarnya berupa uang sejumlah Rp 5 juta. Namun belakangan

bantuan diberikan berupa tungku dengan harga yang sama. Sehingga total dana yang digelontorkan untuk lima ribu lebih petani di Loteng dan Lotim mencapai Rp 26,9 miliar.

Dalam kasus ini, sebagai bahan informasi permulaan, sudah dimintai keterangan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), AH, panitia pengadaan sampai bendahara proyek. Permintaan keterangan ini masih sebatas sifatnya klarifikasi untuk melengkapi bukti awal dokumen yang ditemukan pihaknya.

Karena ini masih penyelidikan awal, jika kasus ini nantinya ditingkatkan ke tahap lebih serius, maka pihaknya akan melakukan pemanggilan lagi.

Sebagaimana disampaikan Kajati NTB Sugeng Pudjianto, SH, MH sebelumnya, klarifikasi lanjutan akan dilakukan terhadap 12 rekanan yang melakukan pengadaan alat omprongan tersebut.

Seluruh perusahaan ini mendapat anggaran berbeda untuk penyaluran bantuan di Lotim untuk 2.792 petani dan untuk Loteng 2.598 petani.

Untuk dua daerah penghasil tembakau terbesar itu, peruntukan dananya berbeda, untuk Lotim sebesar Rp 13.960.000 dan Loteng sebesar Rp 12.990.000. Sehingga dana total yang digelontorkan Rp 26 miliar lebih disalurkan mulai November sampai 31 Desember 2010. (ars)

Bappeda akan Kawal Hasil Musrenbang hingga Tingkat Nasional Dari Hal. 1 “Hasil Musrenbang ini akan kami sempurnakan dan akan kami kawal dari saat ini juga sambil mempelajari tingkat akurasi yang kita usulkan. Sehingga kita ingin jika perlu seperti APBD provinsi itu terakomodir sampai 141 persen.

Mudah-mudahan usulan nasional sekitar Rp 6,6 triliun itu bisa lebih dari Rp 7 triliun, itu kita berharap,” katanya.

Diungkapkan, hasil Musrenbang tahun sebelumnya, usulan pembiayaan program dan kegiatan dari 10 kabupaten/kota yang sumber pembiayaannya dari APBD Provinsi berhasil dipenuhi mencapai 141 persen.

Sementara, usulan pembiayaan program dan kegiatan yang bersumber dari APBN terakomodir sampai 75 persen dari usulan.

Informasi yang diperoleh, kegiatan-kegiatan yang tidak dapat dipenuhi tersebut lebih banyak disebabkan karena usulan kegiatan yang belum dilengkapi dengan dokumen pendukung teknis.

Dokumen pendukung teknis yang dimaksud seperti Feasibility Study (FS), Detil Engginering Desain(DED) dan lainnya. ‘’Ini menjadi pelajaran bagi kami, mudah-mudahan RKPD 2015 yang kita inagurasi di forum Mus-

renbang 2014 ini akan kami lengkapi mana yang perlu dilengkapi dengan dokumen pendukung teknis,” pungkasnya.

Sementara itu, Sekretaris Bappeda NTB, H. Husni Thamrin mengatakan hasil rumusan perencanaan pembangunan dalam bidang ekonomi, tata ruang dan prasarana serta sosial dalam Musrenbang NTB tahun 2014, jumlah usulan biaya program dan kegiatan dari 10 kabupaten/kota dan provinsi mencapai Rp 7,9 miliar.

Husni menyebutkan, hasil rumusan Musrenbang 2014 dalam bidang perencanaan pembangunan ekonomi untuk 10 kabupaten/kota seluruh NTB. Dimana untuk Kota Mataram, jumlah program 15, kegiatan 34 dana bersumber dari APBN Rp 17 miliar lebih, APBD provinsi Rp 6 miliar lebih. Totalnya Rp 23 miliar lebih. Lombok Barat, jumlah program 14, kegiatan 64, sumber dari APBN Rp 25,2 miliar dan APBD provinsi Rp 12,3 miliar sehingga totalnya Rp 37,6 miliar.

Lombok Tengah, jumlah program 16, kegiatan 28, dana bersumber dari APBN Rp 82,1 miliar dan APBD Provinsi Rp 4,6 miliar sehingga total Rp 86,7 miliar. Lombok Timur, jumlah program 25, kegiatan 100, dana

bersumber dari APBN Rp 53,2 miliar dan APBD provinsi Rp 5,1 miliar sehingga totalnya Rp 58,3 miliar. Lombok Utara, jumlah program 19, kegiatan 28, dan bersumber dari APBN Rp 11,7 miliar dan APBD provinsi Rp 4,8 miliar sehingga totalnya Rp 16,5 miliar. Sumbawa Barat, jumlah program 22, kegiatan 67 dana APBN Rp 22,9 miliar dan APBD povinsi Rp 22,07 miliar sehingga total Rp 45 miliar.

Kabupaten Sumbawa, jumlah program 21, kegiatan 99, dana bersumber dari APBN Rp 71,1 miliar dan APBD provinsi Rp 80,7 miliar sehingga total Rp 151,8 miliar. Dompu, jumlah program 27, kegiatan 93, dana bersumber dari APBN Rp 101, 06 miliar, APBD provinsi Rp 10,4 miliar sehingga total Rp 111, 4 miliar. Kabupaten Bima, jumlah program 8, kegiatan 16, dana bersumber dari APBN Rp 7,1 miliar dan APBD provinsi Rp 1,6 miliar sehingga total Rp 8,7 miliar. Kota Bima, jumlah program 6, kegiatan 17, dan bersumber dari APBN Rp 9,3 miliar dan APBD provinsi Rp 1,6 miliar sehingga totalnya Rp 11,09 miliar. Total keseluruhan 10 kabupaten/kota 173 program, 504 kegiatan bersumber dari APBN Rp 401,3 miliar dan APBD provinsi Rp 149,6 miliar sehingga totalnya Rp 550 miliar. (nas/*)

(Suara NTB/aan)

H. Farouk Muhammad

ANGGOTA DPD RI, Prof Dr. Farouk Muhammad menilai, esensi pemikiran DPD adalah bahwa kendala utama yang dihadapi NKRI dalam membangun bangsa dan meningkatkan kesejahteraan rakyatnya adalah karena kebijakan desentralisasi yang tidak sepenuhnya alias tidak sejalan dengan otonomi yang seluas-luasnya.

Desa hampir tidak mendapat perhatian dalam peranannya sebagai subjek pembangunan.

Bagi DPD, membangun Indonesia harus dimulai dari desa. “Di desa segala permasalahan bersumber dan bermuara, tetapi desa hampir tidak memiliki kewenangan apalagi kepercayaan untuk mengelola diri dan hakhak sebagaimana mestinya,” tulis Farouk dalam booklet yang ia terbitkan.

Karena itulah, suatu reformasi desa perlu dilakukan dalam rangka mengantarkan kepada terwujudnya desa “yang bertenaga secara sosial, berdaulat secara politik, berdaya secara ekonomi dan bermartabat secara budaya”.

Karena itu, bagi DPD: melalui suatu UU, tanpa harus diartikan sebagai daerah otonomi tingkat tiga, desa harus diperlakukan sebagai “negara kecil”.

Atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut, DPD mensahkan usul inisiatif RUU Desa, sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Nomor 24/ DPD RI/III/2011-2012 tanggal 16 Februari 2012.

DPD pun diminta menyampaikan pandangan atas RUU Desa yang disiapkan pemerintah. Dalam hal ini, sejalan dengan usul inisiatif RUU yang te-

lah disusun, DPD menyampaikan masukan, antara lain: pertama, menyandingkan kepentingan untuk menempatkan desa, baik sebagai penyelenggara pemerintahan terdepan maupun sebagai kesatuan masyarakat hukum adat, yang aplikasinya bukan hanya sekadar membedakan adanya desa (biasa) dan desa adat tetapi juga memadukan peran desa yang mempertahankan “… konservasi atas keragaman, identitas lokal dan kearifan lokal …” dan sekaligus mengakomodasi “… arus modernisasi, globalisasi dan demokratisasi …”

Kedua, pemerintah masih terpaku pada pendekatan normatif dan formalistik dalam penyusunan RUU Desa, sementara DPD menawarkan konsep yang reformis dengan memadukan kedua peran desa tersebut.

Ketiga,pemberiankewenangan untuk juga “berdaulat” dalam mengelola keamanan lokal dalam wilayahnya, dengan mendayagunakan lembaga kemasyarakatan yang disebut Polmas.

Keempat, peranan desa dalam pengelolaan sumber daya alam lokal (galian tambang C).

Kelima, pengaturan tentang pranata yang disebut “musyawarah desa” sebagai forum pengambilan keputusan strategis. Keenam, peninjauan kembali kedudukan Sekdes sebagai PNS. Ketujuh, perlunya kejelasan kedudukan keuangan kepala desa dan perangkat desa termasuk BPD termasuk adanya jaminan kesejahteraan mereka beserta jaminan kesehatan mereka. Kedelapan, kebijakan tentang ADD perlu dipertahankan, tetapi ketentuan tentang formula 10 % dari dana perimbangan yang diterima oleh kabupaten/kota “setelah dikurangi belanja pegawai” perlu ditinjau kembali termasuk menekan kemungkinan politisasi yang dilakukan oleh kepada daerah.

Kesembilan, perlu ada kebijakan yang memungkinkan peningkatan ADD menjadi lebih besar, sampai 5 % dari APBN (yang menurut RUU versi Pemerintah akan dihapuskan)| dan menolak program-program bertopeng bantuan, melainkan “sistem satu desa, satu rencana dan satu anggaran”. Ke-10, pembangunan desa tidak hanya menyangkut masing-masing desa tetapi juga perlu kebijakan pembangunan kawasan perdesaan. (aan/*)

Banyak KKN, Alasan BPK Tingkatkan Monitoring Dari Hal. 1 NTB (Bank NTB) di Auditorium Kantor BPK Kamis (3/4) kemarin, mengatakan banyaknya KKN dikarenakan masalah monitoring. ‘’Kenapa bangsa ini masih banyak terjadi KKN? Itu karena monitoring yang lemah. Monitoring yang kuat harus dilakukan terhadap pengelolaan keuangan negara. Ini untuk mengantisipasi terjadinya KKN,” ujarnya.

Menurutnya, ada dua hal yang menyebabkan KKN sering terjadi di Indonesia. ‘’Dua hal yang menjadi penguat terjadinya KKN adalah niat dan kesempatan.

Kenapa kesempatan bisa hadir?

Ini tentu karena monitoring yang lemah. Dengan adanya penandatanganan kesepakatan bahwa BPK bisa mengakses data transaksi rekening Pemda secara online ini, maka monitoring akan semakin kuat,” katanya.

Hadi menegaskan, dengan eaudit termasuk akses online ini, pencegahan KKN dapat dilakukan secara sistemik karena keuangan negara “terpaksa patuh” secara sistemik dengan

adanya semacam CCTV transaksi kas. ‘’Ini bisa menjadi semacam paksaan karena sistem yang demikian. Selain itu, peningkatan efisiensi dan efektivitas pemeriksaan BPK juga bisa didaptkan,” imbuhnya.

Sementara itu, Gubernur NTB, Dr.TGH. M.Zainul Majdi, pada kesepakatan tersebut, member apresiasi dan menerima niat positif yang dilakukan BPK. “Kami berterimakasih kepada BPK yang berniat positif. Ini merupakan upaya kita bersama dalam membangun transparansi pengelolaan anggaran di pemda,” katanya.

Menurutnya, kehadirannya dan bupati/walikota se-NTB pada penandatanganan kesepakatan ini, merupakan komitmen dari Pemda NTB. ‘’Kehadiran kami untuk menyepakati niat baik BPK ini merupakan gambaran dari komitmen kami mengupayakan transparansi pengelolaan keuangan di NTB. Insya Allah, seluruh anggaran Pemda NTB betul-betul dimanfaatkan sebagaimana mestinya,” ujarnya. (ami)

Perjuangkan Infrastruktur dan Elektrifikasi NTB Dari Hal. 1 data kualitas jalan di NTB masih memprihatinkan. Total panjang jalan provinsi di Pulau Lombok dan Sumbawa saat itu mencapai 1772 Km. Sepanjang 672 Km (41 persen) di Pulau Lombok dan 1.099 Km atau 59 persen di Pulau Sumbawa.

“Tingkat kemantapan jalan pada waktu itu baru 44,25 persen,” ujar politisi Partai Hanura ini.

Melalui proyek percepatan jalan, Pemprov NTB pun menargetkan tingkat kemantapan jalan provinsi di akhir 2013 meningkat hingga 60 persen. “Dan sekarang target itu sudah tercapai. Artinya, ada 15 persen lebih peningkatannya. Itu merupakan salah satu perjuangan kita,” ujar Suharto.

Pria kelahiran Lombok Barat, 26 Oktober 1965 ini menjelaskan, dengan terealisasinya proyek percepatan jalan tersebut, masyarakat NTB kini bisa mendapati manfaat yang cukup besar. Akses jalan yang baik akan mendorong peningkatan mobilitas masyarakat NTB. Termasuk arus barang dan jasa di NTB. “Faktor keselamatan, efisiensi

juga akan meningkat. Dulu waktu tempuh dari Bima ke Poto Tano itu paling cepat sembilan jam. Sekarang sudah bisa enam jam. Ini kan dampak ekonominya sangat tinggi,” ujarnya.

Saat ini, DPRD NTB bersama pihak eksekutif juga telah mengupayakan peningkatan umur ekonomis jalan provinsi melalui program Indonesian Infrastructure Initiative. Program ini, menurutnya akan menguntungkan NTB. Awalnya, Pemprov NTB akan membiayai seluruh anggaran untuk pelaksanaan program ini yang diperkirakan mencapai Rp 259,754 miliar selama tiga tahun, dari 2003 hingga 2015. ‘’Nanti setelah proyeknya selesai, 40 persen dari total anggaran itu akan diganti dengan dana hibah dari pemerintah Australia,’’ ujar Suharto. Dengan kata lain, Pemprov NTB hanya perlu menanggung 60 persen dari total anggaran tersebut.

Selain perbaikan infrastruktur, Suharto yang kembali mencalonkan diri sebagai Anggota DPRD NTB dari Daerah Pemilihan Lombok Barat juga bertekad memperjuangkan peningkatan rasio elektrifikasi

masyarakat NTB. Saat ini, ujarnya, rasio elektrifikasi secara nasional dalam kurun waktu 2009 hingga 2012 mengalami kenaikan hingga 10 persen. Jumlah masyarakat Indonesia yang menikmati listrik naik dari 65,8 persen pada 2009 menjadi 75,8 persen pada 2012.

Sementara itu, NTB pada kurun waktu yang sama mengalami kenaikan rasio elektrifikasi dari 39,96 persen menjadi 49,85 persen. Dengan kata lain, kenaikannya kurang dari 10 persen dalam kurun waktu 2009 – 2012. Dengan tingkat kenaikan rasio elektrifikasi yang terlalu kecil itu, Suharto menilai akan sangat sulit bagi NTB untuk mengejar rasio elektrifikasi secara nasional. ‘’Karena kita start-nya kecil.

Jadi kalau dengan peningkatan yang sama dengan nasional, maka kita tetap akan berada di bawah rata – rata nasional,’’ ujarnya. Idealnya, ujar Suharto, peningkatan rasio elektrifikasi NTB bisa melampaui peningkatan rasio elektrifikasi secara nasional. ‘’Inilah yang akan saya perjuangkan jika nanti saya kembali mendapatkan amanah untuk menjadi wakil rakyat dari

Lombok Barat dan KLU di periode berikutnya,’’ ujarnya. Ia bertekad memperjuangkan peningkatan rasio elektrifikasi ini agar bisa masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Menurutnya, pemanfaatan APBD dalam peningkatan rasio elektrifikasi ini adalah sebuah terobosan yang perlu dilakukan.

“Bisa kita libatkan APBD, melalui program sambungan listrik gratis bagi masyarakat. Mudah – mudahan bisa kita sinergikan dengan Pemprov NTB, eksekutif dalam hal ini. Saya kira, ini menjadi tugas kita semua agar masyarakat NTB semuanya bisa menikmati listrik,” ujarnya.

Sebagai wakil rakyat Lobar dan KLU, Suharto juga tak lupa memberikan perhatian khusus untuk daerah yang diwakilinya.

Menurutnya, kepercayaan masyarakat yang telah memilihnya pada Pemilu 2009 lalu harus dibayar dengan kinerja memperjuangkan kepentingan mereka.

Salah satu kepentingan masyarakat Lobar dan KLU yang diperjuangkannya adalah penyediaan sumber daya air melalui pembangunan embung di berbagai daerah di Lobar dan KLU.

“Saya memprogramkan inisiasi pembangunan puluhan embung di berbagai daerah di Lobar dan KLU ini. Dan keberadaan embung itu telah memberikan berbagai kemudahan untuk masyarakat,” ujarnya.

Ia mencontohkan, dengan adanya embung yang program pembangunannya diinisiasi olehnya, masyarakat yang dulunya hanya bisa menanam komoditas tertentu sekali dalam setahun, kini bisa menanam lebih banyak.

“Karena air dari gunung yang tidak tertampung, sekarang sudah tertampung lewat embung itu. Dan melalui embung konservasi itu, daerah hijaunya bisa menjadi lebih luas, permukaan air meningkat,” ujarnya.

Ia menyimpulkan, di tahun – tahun mendatang, program – program seperti perbaikan infrastruktur jalan, pemenuhan kebutuhan air dan listrik untuk masyarakat masih harus menjadi prioritas yang akan diperjuangkannya. “Inilah yang membuat saya merasa terpanggil.

Dan kalau Allah SWT mengizinkan dan masyarakat memberikan kepercayaan, semua ini akan terus saya perjuangkan,” pungkasnya. (aan/*)

OPINI

SUARA NTB Jumat, 4 April 2014

Usut Tuntas Dugaan Penyimpangan DBH-CHT PERJUANGAN panjang Pemprov NTB dalam mendapatkan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT) beberapa tahun lalu tidaklah mudah. Pemprov NTB melalui kuasa hukumnya waktu itu Andy Hadianto, SH, MM, melawan pemerintah pusat — Menteri Keuangan Sri Mulyani—— di Mahkamah Konstitusi harus beradu argumen agar NTB harus mendapatkan DBH-CHT. Apalagi, NTB sebagai salah satu daerah penghasil tembakau sebelumnya tidak pernah mendapatkan cukai tembakau dari pemerintah pusat. Sementara, pemerintah pusat hanya memberikan DBH-CHT pada daerah yang memiliki pabrik rokok, seperti Jawa Timur, Jawa Tengah dan beberapa daerah lainnya.

Atas perjuangan NTB dalam melakukan judicial review terhadap salah satu pasal di Peraturan Menteri Keuangan soal pembagian DBHCHT, beberapa daerah yang merupakan daerah penghasil tembakau juga menerima dampaknya. Mereka pun menerima bagian dari pemerintah pusat setiap tahunnya.

Namun, dana yang seharusnya diterima petani tembakau justru ditengarai ada penyimpangan. Pihak Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB sedang melakukan penyelidikan, khususnya terkait penyediaan alat pengomprongan tembakau senilai sekitar Rp 26 miliar lebih. Dibidiknya penggunaan DBH-CHT ini oleh aparat penegak hukum tentu sangat disayangkan. Bantuan yang seharusnya disalurkan untuk petani tembakau dengan pengadaan oven tembakau atau tungku pemanasan disinyalir diselewengkan.

Kita berharap penyelidikan yang dilakukan Kejati NTB bisa menemukan oknum-oknum yang harus bertanggung jawab dalam proyek ini. Pernyataan Kepala Bappeda NTB H. Chairul Machsul, SH, MM bahwa pihaknya telah menyerahkan dokumen mengenai mekanisme penyaluran atau sistem alokasi pembagian DBH-CHT dari provinsi ke kabupaten/kota ke Kejati NTB, diharapkan bisa menjadi pintu pembuka untuk menguak apakah pengadaan tungku pengomprongan tembakau yang melibatkan 12 perusahaan itu, menyimpang atau tidak.

Tidak hanya itu, langkah yang dilakukan kejaksaan ini mesti jadi shock therapy bagi jajaran pemerintah daerah agar lebih berhati-hati dalam mengerjakan proyek. Jangan sampai bantuan yang diperuntukkan bagi rakyat justru diselewengkan oleh oknum tertentu untuk keuntungan pribadi.

Jika dalam penyelidikan nanti, ternyata terbukti ada penyimpangan di balik penyaluran DBH-CHT ini, penegaka hokum harus bertindak tegas. Tidak saja tegas, tetapi juga tidak pandang bulu. (*)

STASIUN RADIO

Halaman 6

Demokrasi dan Politik Transaksional 2014 Pemilu legislatif sudah di depan mata. Kompetisi antarpartai politik, calon anggota legislatif (caleg) makin menyeruak. Kampanye politik sebagai ajang pamer popularitas, kewibawaan politis, gelar akademik, makin ramai menutupi ruang publik. berbagai cara, model komunikasi, gaya kampanye, dan propaganda politik dilakukan para caleg untuh meraih suara besar demi terpilih sebagai wakil rakyat.

ISISI lain, kampanye politik yang semestinya menjadi ruang publik-politik sebagai media bertemunya kepentingan masyarakat (pemilih) dengan calon wakilnya dalam menentukan komitmen-komitmen untuk memperjuangkan kemaslahatn publik, mengakomulasi kepentingan publik, mewujudkan hajat hidup rakyat, berubah menjadi ruang politik transaksional yang berifat sementara.

Pertarungan politik ideologis yang bersandar pada pengetahuan intlektual dan gagasan kreatif digantikan oleh distribusi uang puluhan ribu, dan transaksi politik untuk membeli suara pemilih.

Transaksionalisme Politik Pengamatan saya, terutama di beberapa daerah di Lombok, model strategi politik yang dilakukan caleg adalah membeli suara kepada “calo suara” yang biasanya berasal dari kelas masyarakat menengah di wilayah dapilnya. Biasanya seorang tokoh itu akan datang kepada caleg, menawarkan suara di daerahnya dengan transaksi politik. bisa juga dengan sistem “jemput bola”.

Caleg akan menemui para tokoh yang berpengaruh dan menawarkan transaksi-transaksi politik.

Ruang publik yang ditutupi oleh baliho, poster, stiker dan atribut partai dan caleg membuktikan kegagalan para kandidat pemilu dalam menginternalisasikan dirinya kepada masyarakat secara umum. Sebagain besar caleg baru mempopulerkan dirinya menjelang pemilu. Untuk mendongkrak popularitas dalam waktu yang singkat, maka model pendekatan traksaksional menjadi pilihan. “loe jual, gue bayar”.

Kegagalan mentransformasikan diri ke dalam masyarakat ini juga

Oleh :

Anhar Putra Iswanto

(Mahasiswa Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Malang; Asal Leong Tengah, Tanjung-KLU) sekaligus menunjukan rendahnya kualitas caleg. Mereka mendekati rakyat, memperkenalkan diri sesaat menjelang pemilu. Akibatnya, hubungan antara caleg dan pemilih (warga) adalah hubungan yang bersifat transaksional dan bersifat sementara. Padahal, hubungan kandidat dan rakyat adalah hubungan perwakilan yang menjadi jembatan aspirasi mereka dalam mewujudkan kepentingan rakyat.

Pemilu 2014 dapat menjadi bancakan demokrasi jika hanya diisi oleh caleg-caleg yang haus kekuasaan namun tidak memiliki gagasan yang mapan terhadap kehidupan demokrasi, baik demokrasi di tingkat lokal maupun nasional. Bencana bagi demokrasi jika kualitas caleg yang muncul adalah orang-orang rakus, banyak bicara tapi miskin kerja nyata.

“Disorientasi” Pemilu Pemilu sejatinya adalah mekanisme demokrasi untuk memilih pemimpin yang dapat mengangkat harkat dan martabat manusia.

Melalui pemilu pula kita memilih pemimpin yang memiliki kualitas, integritas moral, dan kecakapan organisasi. Sebab, dalam alam demokrasi, pemilu adalah alat yang dibuat bagi rakyat untuk menentukan nasibnya melalui wakil-wakilnya yang terpilih di parlemen. Jika yang terpilih adalah pemimpin bermental kancil, maka rakyat akan diwakili oleh kancil. Jika rakyat memilih buaya, maka buayalah yang menjadi wakilnya.

Sayangnya, pemilu saat ini mengalami disorintasi yang jauh. Pemilu justru menjadi industri uang yang dijejali praktik politik transaksional, politik berwajah uang, pemimpin tanpa kredibilitas moral dan intlektual. Akibatnya, tidak akan pernah terjadi perubahan signifikan bagi masyarakat luas. Rakyat tidak akan mendapatkan kesejahteraan, pendidikan yang baik, dan kesehatan yang murah. Politik transaskional membuat batas yang jauh antara rakyat dan wakilnya (baca: pemimpin).

Kedaulatan rakyat dalam roh demokrasi hanya dapat dinikmati lima (5) menit saat pencoblosan berlangsung di TPS. Setelah itu demokrasi dirampok oleh elite-elite kuasa politik yang rakus kekuasaan dan kekayaan. Mereka tidak punya gagasan kemajuan demokrasi dan kemajaun ekonomi. Yang ada dalam

pikiran mereka adalah menumpuk harta benda, mendewakan kekusaan, dan investasi untuk terpilih pada pemilu lima tahun mendatang.

Memang, sejak masa kemerdekaan, demokrasi telah mengalami perubahan-perubahan makna dan substansinya sesuai dengan rezim yang berkuasa. Perubahan-perubahan itu hanya menjadikan demokrasi sebagai “jembatan politik” yang meloloskan mafia-mafia politik untuk merampok negaranya sendiri. Demokrasi adalah tong kosong yang sengaja diciptakan untuk mengelabui rakyat tentang kemajuan dan perubahan. Rakyat dibohongi oleh kemerdekaan individu, kebebasan berekspresi, kebebasan pers, HAM, dan seterusnya.

Sedangkan di sisi lain, negara (baca: pemerintah) yang memegang otoritas penuh untuk menciptkan kesejahteraan, melaksanaan pendidikan murah, kesehatan yang baik abai dari tanggung jawabnya.

Sejatinya, sejak zaman kemerdekaan, bangsa Indonesia telah memilih demokrasi sebagai alat, metode, jalan untuk mencapai kesejahteraan. Namun demikian demokrasi yang kita anut mengalami pembajakan-pembajakan sesuai rezim yang berkuasa. Jika kemudian demokarsi yang kita anut lebih dari satu dekade ini tidak dapat memberikan perubahan signifikan pada realitas politik untuk mencapai kesejahteraan masyarakat secara luas. Artinya, ada persoalan mendasar dalam roh demokrasi itu sendiri. Dalam konteks ini, masalah utama demokrasi kita adalah kepemimpinan yang lemah dan tidak memadai.

Masih Ada Lilin Menyala Demokrasi yang baik memerlukan kecerdasan warga negara.

Dalam alam demokrasi yang gelap gulita seperti Indonesia, maka kemampuan proses seleksi terhadap calon pemimpin yang baik akan menentukan nasib demokrasi. Karena itu, dalam proses pemilu sebagi mekanisme demokrasi dalam memilih perwakilan (DPR/DPRD), maka rakyat harus memiliki kesadaran politik terhadap pilihan-pilihan personal kepada calon anggota legislatif yang bertarung dalam pemilu nanti.

Pada dasarnya, masyarakat atau yang kita sebut sebagai grassroots tidak banyak memahami demokrasi, bahkan mereka tidak pernah mengenal istilah demokrasi dalam

kehidupan kesehariannya. Rakyat tidak mengenal demokrasi sebagai sistem penyelenggaraan negara.

Rakyat hanya mengerti bagimana negara menyediakan pelayanan kesehatan yang memadai, pendidikan yang murah, dan kebutuhan pokok yang terjangkau. Tidak perlu demokrasi atau tidak, rakyat hanya memerlukan kesejateraan dan kenyamanan hidup.

Namun demikian, kita jangan berkecil hati, masih ada lilin yang menyala, masih ada caleg yang sanggup menjawab segala keraguan itu.

Kita harus dapat mendorong calegcaleg yang memiliki integritas moral dan kapasitas intlektual untuk mengisi kursi parlemen baik di tingkat daerah maupun nasional.

Caleg yang sanggup menembus batas-batas politik transaksional, tidak mengandalkan uang, bekerja keras, jujur, tidak banyak memberikan janji namun memberikan bukti. Caleg demikian layak didorong dan didukung.

Menyambut gawe demokrasi 9 April nanti, untuk menyelamatkan demokrasi, maka rakyat perlu kecerdasan untuk memilih caleg yang benar-benar memiliki kapabilitas politik dan integritas moral yang mumpuni. Jangan memilih yang memberi uang, dan banyak janji, karena pasti mereka korupsi pada akhirnya.

Investor enggan bangun pabrik rokok di NTB Butuh ‘’ilmu khusus’’ yakinkan investor

*** Banyak KKN, alasan BPK tingkatkan monitoring Seharusnya tidak sekadar monitoring

***

STASIUN RADIO

email: citrabima_957@yahoo.co.id

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Hari Aryanti, Akhmad Bulkaini Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi, Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur: Rusliadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami. Dompu : Nasrullah. Bima : M.Yusrin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaluddin, Wahyu W. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 10.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 10.000/mmk. Display F/C : Rp 20.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 8.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 5.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 450.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 250.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 50.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 55.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka.

Harga eceran Rp 3.000. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT Bali Post.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

EKONOMI DAN BISNIS

SUARA NTB Jumat, 4 April 2014

Asosiasi Pengusaha Tak Setuju Pedagang Kecil Dipungut Pajak

Rute Lombok – Kupang Mulai Dibuka

Mataram (Suara NTB) Setelah sebelumnya Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Provinsi NTB komitmen menyuarakan ketidaksetujuannya terhadap penerapan PP 46 tahun 2013 tentang penarikan pajak kepada UMKM, giliran Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Provinsi NTB juga menyatakan penolakan yang sama. Penarikan pajak 1 persen dari jumlah omset per tahun akan menjadi beban baru.

PEMBUKAAN rute baru penerbangan dari Bandara Internasional Lombok (BIL) ke beberapa bandara di Indonesia dan internasional terus dilakukan. Setelah awal tahun 2014 lalu maskapai Lion Air membuka rute penerbangan BIL-Adi Sucipto (Yogyakarta), maskapai Garuda Indonesia telah membuka rute ke Bandara Eltari, Kupang NTT sejak 30 Maret 2014 lalu.

Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) NTB Drs. Agung Hartono, M.TsR, menjelaskan, selama ini penumpang yang ingin bepergian ke NTT harus melalui Bandara Ngurah Rai Bali atau Bandara Juanda Surabaya Jawa Timur.

Itu artinya, calon penumpang tujuan NTT tidak lagi harus transit lewat Ngurah Rai atau Bandara Juanda, tapi bisa langsung melalui BIL. ‘’Untuk Lombok – Kupang sudah mulai operasi sejak 30 Maret 2014 oleh Garuda Indonesia dengan jenis pesawat CRJ 1000 dengan rute SUB (Surabaya) – LOP (Lombok) – KOE (Kupang) – LOP – SUB. Sementara jadwal penerbangan, GA364 jam10.00 dari Surabaya, jam 10.10 ke Kupang. Sedangkan GA365 pukul 14.25 dari Kupang dan pukul 14.05 ke Surabaya,’’ terangnya pada Suara NTB via ponselnya, Kamis (3/4).

Adanya penerbangan langsung dari BIL ini, katanya, memberikan dampak positif bagi perkembangan bisnis dan ekonomi di kedua daerah. Apalagi NTB yang berada di tiga jalur emas, yakni Tana Toraja di Sulawesi Selatan bagian utara, Bali di bagian barat dan Pulau Komodo NTT di bagian timur. Pihaknya yakin dengan dibukanya rute baru ke Kupang ini akan semakin meningkatkan kunjungan wisatawan dan memberikan nilai tambah, baik bagi warga maupun pemerintah.

Terkait rencana pembukaan penerbangan BIL menuju Hongkong menggunakan Cathay Pacific, mantan Kepala Bidang Perhubungan Darat ini, mengaku masih dalam penjajakan. Beberapa waktu lalu, sejumlah tim dari Cathay Pacific sudah berkunjung ke BIL untuk melihat secara langsung kondisi bandara. Pihaknya berharap semakin banyaknya rute penerbangan yang melayani rute BIL akan memberikan manfaat besar bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. (ham)

“Belum pantas UMKM kita ditarik pajaknya, kalau yang sudah punya NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak), ya tidak masalah. Tapi bagaimana dengan yang lain, yang baru berusaha atau yang baru mendapat keuntungan,” tegas Ketua Hipmi Provinsi NTB, Yudistira Capriyadi di Mataram, Kamis (3/4).

Saat ini pemerintah sedang giat-giatnya menumbuhkan dan memberdayakan UMKM, karena telah terbukti tangguh menjaga stabilitas ekonomi saat berlangsungnya krisis.

Jangan sampai, menurut Capriyadi yang juga Ketua Persatuan Golf Indonesia (PGI) Provinsi NTB ini, upaya pemerintah itu akan berbenturan dengan amanat PP 46 tahun 2013 tersebut.

Meskipun sudah menjadi kesepakatan bersama dan sudah diberlakukan. Tetapi pemerintah masih bisa meninjau kembali aturan itu. Padahal di satu sisi Indonesia ini akan menghadapi pasar bebas Asean 2015 mendatang. Mestinya upaya yang dilakukan

adalah melindungi dan mempertahankan keberadaan para pengusaha, dengan tidak memberi beban-beban lain.

“Lebih baik bantu para UMKM untuk mengembankan usahanya, perbankan support kredit dan tidak hanya memprioritaskan pengusaha menengah ke atas saja. Ini yang harus kita lakukan sekarang, bukan dengan PP 46 tahun 2013,” sebutnya.

Pemerintah Provinsi melalui Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi NTB juga meminta Dirjen Pajak untuk meninjau kembali penerapan aturan penarikan pajak 1 persen bagi UMKM dengan omset maksimal sampai Rp 4,4 miliar per tahun. PP terbaru ini dianggap memberatkan dan belum ideal diberlakukan sama rata kepada seluruh UMKM. “Perlu ditinjau kembali sebenarnya. Kalau UMKM-nya baru bangun kemudian dikenakan pajak bagaimana mereka bisa hidup. Kira-kira begitu maknanya,” terang Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi NTB, Drs. H. Supran, MM di konfirmasi terpisah.

(Suara NTB.zul)

PEDAGANG KECIL - Pengusaha kelas atas, menengah dan kecil, sama-sama tidak setuju pedagang kecil, seperti halnya pedagang buah di kawasan Arena Buah, Cakranegara ini, dipungut pajak. Tapi mereka mesti di-support untuk menjadi lebih besar.

Supran menyebutkan, mestinya pemerintah memberikan batasan mana saja UMKM yang layak dipunguti pajak 1 persen dari omset. Sebab tidak menutup kemungkinan, meski UMKM dengan modal besar yang baru berkembang, belum tentu akan mendatangkan keuntungan langsung.

Untuk itu, rencananya pemerintah daerah akan

melakukan pemetaan seberapa besar dampak dari pemberlakuan PP 46 Tahun 2013 ini kepada UMKM yang saat ini gencar dikembangkan sebagai program unggulan pemerintah daerah.

“Kita sangat berharap ada keringanan dari pemerintah kepada UMKM,” sambung Supran.

Meski demikian, bukan berarti optimisme UMKM untuk

berkembang akan berkurang. Ia mengatakan UMKM ada produk yang harus terus tumbuh untuk menajaga stabilitas ekonomi daerah maupun nasional.

Dinas Koperasi dan UMKM sendiri menurutnya terus mengadakan pelatihan tentang perpajakan, sehingga PP 46 Tahun 2013 tersebut tidak menambah ruwetnya administrasi bagi UMKM. (bul)

Investor Masih Enggan Bangun Pabrik Rokok di NTB Mataram (Suara NTB) Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah daerah untuk memberi keyakinan kepada perusahaan mitra agar membangun pabrik rokok di NTB. Tetapi hasilnya masih nihil. Berat bagi perusahaan-perusahaan yang berpusat di Jawa Timur untuk menggeser pembangunan pabrik di wilayah Indonesia Timur karena pertimbangan efisiensi biaya.

Demikian diungkapkan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi NTB, Drs. L. Imam Maliki, MM Kamis (3/4).

“Sudah dua tahun terakhir kami keliling untuk membujuk perusahaan agar membangun pabrik di NTB, bah-

Agung Hartono

KECANTIKAN

Halaman 7

RUPA-RUPA

Dicari Coaster Bisa Potong Tampil Cantik Tidak Harus Mahal

kan kami mengemis. Tetapi banyak pertimbangannya, baru-baru ini juga bersama Gubernur ke Surabaya untuk meyakinkan para calon investor,” katanya.

Upaya yang dilakukan ini menurutnya sangat penting, karena 80 persen kebutuhan bahan baku industri rokok nasional berasal dari NTB. Imbal balik NTB, Lombok pada khususnya sebagai penyedia bahan baku selama ini, mestinya ditanggapi oleh prusahaan. Harapannya kontribusi perusahaan terhadap daerah akan lebih besar bila pabrik rokok dioperasikan.

“Lombok Barat sudah menyiapkan lahannya. Kalau saja ada pabrik rokok di sini, besar serapan tenaga kerja dan dampaknya bagi kita,” tambah Maliki.

Dari pandangan-pandangan yang diterima Pemprov NTB melalui dia. Para perusahaan ini berkilah meski NTB sebagai penyuplai bah-

an baku tembakau terbesar.

Tetapi untuk membuat rokok, tidak hanya tembakau yang menjadi bahan baku utamanya. Banyak bahan-bahan lainnya yang menjadi campuran rokok yang dipertimbangkan.

Diantaranya kertas, filternya, cengkeh, saus dan ratusan bahan baku zat kimia pembentuk rasa rokok. Dan semuanya itu tersedia 60 persen di pulau Jawa.

“Makanya mereka (perusa-

haan) sangat mempertimbangkan membangun pabrik di Indonesia Timur, 60 persen bahan baku pembuat rokok ada di pulau Jawa. Ini pertimbangan efisiensi biaya. Bahkan untuk bahan baku tembakau malah diperhitungkan impor,” demikian alasan perusahaan.

Meski demikian, NTB masih memiliki harapan pabrik rokok akan dibangun.

Yang terpenting NTB dengan potensi areal pengembangan

tembakau seluas 60.155 hektar dengan produksi mencapai hampir 50.000 ton tetap konsisten untuk mengembangkan komoditi unggulan ini.

Karena seperti disadari, pasar klaster ini menurut Maliki telah berkontribusi menggerakkan pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional, penyerapan tenaga kerja, mengurangi kebutuhan impor yang dapat menghemat devisa negara. (bul)

LISNA JAYA MOTOR Menerima :

Ganti Oli - Spare Parts Service Mobil & Sepeda Motor

Hubungi : GEDE HP. 087 865 276 400 085 337 568 500

Jl. SULTAN HASANUDDIN 139 BLOK D CAKRA UTARA

RUPA-RUPA

MEBEL

03

TOKO BANGUNAN

MADU

PENGOBATAN

KACAMATA

PELUANG USAHA

BATIK

SHOWROOM

TRAVEL

03

SUARA NTB Jumat, 4 April 2014

Distribusi Logistik Pileg

KPU Lotim Sengaja Dekatkan Waktu Selong (Suara NTB) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lombok Timur (Lotim) mulai Kamis (3/4) kemarin mulai mendistribusikan logistik pemilihan legislatif (Pileg) 2014. Meski diketahui sebagai daerah paling banyak tempat yang dituju 254 desa/ kelurahan dan 3.077 Tempat Pemungutan Suara (TPS), KPU Lotim sengaja mendekatkan waktu pendistribusian dengan hari pelaksanaan, 9 April pekan depan.

Hal ini disampaikan Sekretaris KPU Lotim, Khaerul Rizal. Diwawancara media di Selong, ia menjelaskan, pihaknya sengaja mendekatkan dengan waktu pemilihan karena tidak diinginkan terlalu lama dijaga di desa. Tidak seperti daerah lain yang kabarnya Bulan Maret lalu sudah ada yang distribusikan logistik lebih awal.

Proses pendistribusian logistik butuh waktu sekitar 4-5 hari.

Sebagai langkah antisipasinya, pihaknya siap akan melakukan penambahan armada jika dibutuhkan. Saat ini dipergunakan 11 armada truk yang akan melakukan distribusi ke 11 kecamatan di jalur tengah.

Distribusi dari KPU ini pertama langsung ditujukan ke sekretariat Penyelenggara Pemungutan Suara (PPS) di tingkat Desa. “Kita tes aja dulu sekarang, kalau memungkinkan ada sisa pengepakan kita tambah armada, jadi dinamis pola distribusi ini,” ucapnya.

Setibanya di kantor desa, logistik akan dijaga oleh tenaga linmas sebanyak dua orang. Biaya penjagaan dari APBN dengan hitungan satu kegiatan. “Mereka (Linmas) diberikan Rp 250 ribu/orang dengan uang makan Rp 25 ribu/hari,” jelasnya.

Lebih jauh soal pengawalan, PPS dipersilahkan berkoordinasi dengan Babinsa dan Polmas setempat. Sejauh ini, KPU tidak terlalu mengkhawatairkan soal distribusi sebelum hari H pelaksanaan. Khawatirnya justru pas baliknya dari TPS menuju KPU. (rus)

POLHUKAM

Setelah Tanah Pecatu

Matan Kepala Kantor Aset Lobar Jadi Tersangka Dua Kasus Korupsi Baru Mataram (Suara NTB) Kasus tanah pecatu di Dusun Ireng Daye Kecamatan Jatisela yang merugikan daerah Rp 300 juta telah berakhir. Mantan Kepala Kantor Aset Lobar, Burhanuddin, kini jadi terpidana kasus tersebut setelah divonis bersalah. Tapi kasus Burhanuddin bukan satu satunya. Masih ada dua dugaan korupsi yang “menantinya”, kasus tanah pecatu Desa Jagaraga dan kasus penjualan aset di Perumahan Taman Indah Mataram.

“Dua kasus ini prosesnya bersamaan,” kata Kajari Mataram, Sang Ketut Mudita, SH, MH melalui Kasi Pidsus, Hendry Andoro, SH, MH, Kamis (3/4) kemarin. Pada dua kasus ini Burhanuddin sudah ditetapkan sebagai tersangka

dan saat ini tahap pemberkasan. Untuk kasus penjualan aset di Jalan Ciamis, Perumahan Taman Indah Mataram, Burhanuddin diduga menjual dengan cara illegal karena prosesnya tidak melalui lelang di Kantor Pel-

ayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL).

Aset bekas rumah Dinas Sosial itu diduga dijual kepada seorang ibu bernama Indra seharga Rp 300 juta, tahun 2012 lalu. “Tersangka untuk kasus ini baru satu orang,

KPU Loteng Perketat Penerbitan Formulir A5

Basarnas Gelar Pelatihan ’’Water Rescue’’ Giri Menang (Suara NTB) Upaya penanganan korban bencana yang terjadi di air membutuhkan keahlian khusus. Untuk itu Basarnas Mataram menggelar pelatihan water rescue. Basarnas memberikan pemahaman terhadap sejumlah pihak yang diyakini mampu menjadi penolong pertama bagi korban. Beberapa diantaranya yakni, nelayan, TNI, Polri, Satpol PP dan Pemadam Kebakaran.

Peserta pelatihan yang dilakukan di Gili Nanggu tersebut, sekitar 30 orang. Peserta diberikan pemahaman mulai dari teknik penyelamatan di air, evakuasi korban, serta berbagai upaya lainnya untuk menjaga keselamatan diri sendiri maupun korban. Ketua pelaksana kegiatan, Ariadi S.Sos, Kamis (3/ 4) mengatakan kegiatan yang dilakukannya merupakan satu langkah transformatif pemahaman terkait upaya penanganan dan penyelamatan korban bencana yang terjadi di air. Peserta yang dilibatkannya berasal dari berbagai instansi pemerintah.

Selain itu ia juga melibatkan sejumlah nelayan yang diyakini akan menjadi penolong utama terhadap korban.

Adapun misi yang dipegang oleh SAR merupakan misi sosial yang harus dilaksanakan secara seksama. Penanganan terhadap bencana tidak hanya seolah – olah menjadi tugas Badan SAR seutuhnya. Dikatakan NTB masuk dalam ring of fire (cincin api) yang artinya wilayah tersebut memiliki potensi bencana yang besar. Berbagai jenis bencana alam yang diprediksikan sangat mengancam keselamatan. Diantaranya Gempa Bumi, Tanah Longsor, Tsunami dan gunung meletus. Untuk itu, Badan SAR Mataram diharapkan terus meningkatkan kewaspadaan serta siaga preventif terhadap gejala – gejala yang ada. (met)

(Suara NTB/ist)

BERENANG - Para peserta pelatihan diperintah untuk berenang sepanjang 10 meter dari pesisir pantai.

H-6 Pemilu Legislatif

NTB Kekurangan 2.000 Lebih Surat Suara Praya (Suara NTB) Kekurangan surat suara sampai H-6 pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) Legislatif di NTB secara umum belum juga teratasi. Dimana tercatat, masih ada sekitar ribuan surat suara yang masih kurang di beberapa daerah di NTB. Termasuk di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) sendiri, yang mencapai sekitar 297 surat suara.

Hal tersebut diakui Anggota KPU NTB, Agus, S.H.M.Si., saat dikonfirmasi Suara NTB di kantor KPU Loteng, Kamis (3/4) kemarin. Ditemui sela-sela pengecekan kelengkapan logsitik Pemilu di Loteng, Agus mengungkapkan untuk wilayah Pulau Lombok, kekurangan surat suara terjadi di Loteng serta Kabupaten Lombok Utara (KLU). Bahkan kekurangan surat suara di KLU paling banyak se-NTB.

Burhanuddin,” sebut Kasi Pidsus. Saat ini berkas kasus itu sudah masuk tahap satu dan segera diproses untuk tahap dua, untuk persiapan pelimpahan ke Pengadilan Tipikor.

Sedangkan kasus berbeda, penjualan tanah pecatu di Desa Jagaraga Kecamatan Kuripan, Burhanuddin juga diduga sebagai aktor utama sehingga ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Satreskrim Polres Lobar. Berdasarkan berkas tahap satu yang dilimpahkan Polres Lobar ke pihaknya, Burhanuddin diduga menerima

gratifikasi dari penjualan tanah itu senilai Rp 870.500.000. Burhanuddin yang diketahui pernah menjadi guru sekolah dasar ini, dijerat dengan Pasal 12 B jo Pasal 12 C, Pasal 11 Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi.

Terhadap dua kasus baru yang menjerat Burhanuddin itu, pihaknya sedang mempertimbangkan untuk dijadikan satu berkasnya, sesuai dengan Pasal 141 KUHAP. (ars)

PDIP Targetkan Tiga Kursi dari Dapil Ampenan

CEK LOGISTIK - Anggota KPU NTB, Agus, (tengah) mengecek kelengkapan logistik Pemilu di Kantor KPU Loteng, Kamis (3/4) kemarin.

Antisipasi Mobilisasi Suara

Praya (Suara NTB) Berbagai upaya dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lombok Tengah (Loteng) untuk bisa mengantisipasi berbagai bentuk pelanggaran pada pelaksaan Pemilihan Umum (Pemilu) legislatif tahun ini. Salah satunya, dengan memperketat penertiban formulir A5. Guna mengantisipasi kemungkinan terjadi mobilisasi suara ke daerah-daerah tertentu oleh peserta pemilu.

Demikian diungkapkan Ketua KPU Loteng, Ari Wahyudi, S.H., M.H., kepada Suara NTB, Kamis (3/4) kemarin. Ia menjelaskan, potensi terjadinya mobilisasi suara yakni dengan memindahkan pemilih dari daerah tertentu ke daerah lain dengan tujuan untuk menambah perolehan suara peserta pemilu tertentu, cukup besar. Sehingga harus dilakukan upaya-upaya antisipasi sejak dini.

“Salah satu caranya yakni dengan memperketat penerbitan atau pengeluaran formulir A5 dari PPS,” sebutnya. Formulir A5, kata Ari merupakan formulir yang dikeluarkan oleh PPS sebagai surat pengantar bagi pemilih untuk pindah memilih.

Dari satu TPS ke TPS lainnya. Tanpa formulir itu, maka pemilih tidak bisa pindah memilih ke TPS lain.

Menurutnya, modus mobilisasi suara tersebut acap kali dilakukan oleh peserta pemilu. Supaya bisa mendongkrak perolehan suara peserta pemilu bersangkutan di daerah pemilihan tertentu. Dengan sengaja memindahkan pemilih dari TPS atau daerah pemilihan lain ke TPS tertentu. Dengan memanfatkan celah aturan, bahwa pemilih boleh mengajukan permohonan pindah memilih dengan alasan tertentu pula.

Namun dengan catatan, pemilih bersangkutan harus mengantongi formulir A5 yang dikeluarkan dari PPS asalnya. Untuk kemudian disampaikan ke PPS tujuan. Sebelumnya, proses pengeluaran formulir tersebut terkesan longgar. Sehingga sering kali dimanfaatkan oleh peserta pemilu untuk mendulang pemilih dari daerah lain.

Pihaknya pun sudah mengintruksikan kepada seluruh PPS supaya lebih selektif dan tidak sembarang dalam mengeluarkan formulir A5. Sehingga potensi terjadinya mobilisasi suara bisa diminimalir. Untuk bisa mengajukan formulir A5, memang harus memenuhi setidaknya 6 kriteria. Diantaranya, alasan berobat, perjalanan jauh, pindah tugas, serta tugas belajar. Termasuk alasan menjalani hukuman pidana serta dalam kondisi bencana alam. Jika kriteria-kriteria tersebut tidak bisa dipenuhi, maka untuk formulir A5 tidak bisa ditertibkan. (kir)

Halaman 8

“KLU itu kekurangan surat suara mencapai sekitar 780 surat suara. Sedangkan di Loteng hanya 297 surat suara. Dan, itupun hanya di satu daerah pemilihan (dapil) saja,” jelasnya.

Banyaknya surat suara yang kurang tersebut, lebih dikarenakan oleh banyaknya surat suara yang rusak. Seperti di KLU, banyak surat suara yang rusak dimakan rayap.

Sedangkan untuk Pulau Sumbawa, beberap daerah juga mengalami hal yang sama. Sehingga kalau ditotal keluruhannya kekurangan surat suara mencapai 2 ribu. Namun khusus untuk Pulau Sumbawa, pihak KPU NTB sudah mulai mendistribusikan kekurangan surat suara yang ada. Sementara untuk kekurangan surat suara di Pulau Lombok, masih harus menunggu kiriman dari perce-

takan di Surabaya.

Kendati demikian, KPU di daerah maupun masyarakat tidak perlu khawatir dengan adanya kekurangan suara tersebut. Pihaknya pun menjamin kekuarngan surat suara bisa segera diatasi. Paling tidak H-5 sebelum pencoblosan. Termasuk beberapa kekurangan logistik lainnya, seperti formulir C6 serta Daftar Calon Tetap (DCT) juga bisa atasi segera Dikonfirmasi terpisah, Ketua KPU Loteng, Ari Wahyudi, S.H.M.H., menegaskan kalau persiapan KPU Loteng hingga kini sudah mencapai sekitar 95 persen. Dengan waktu yang tersedia pihaknya optimis seluruh persiapan sudah tuntas, pada pelaksanaannya nantinya. Dimana saat ini, KPU Loteng masih fokus menyelesai pengepakan logistik pemilu yang ada. (kir)

Mataram (Suara NTB) – DPC PDIP Kota Mataram menargetkan perolehan tiga kursi di DPRD Kota Mataram dari dapil (daerah pemilihan Ampenan). Karena pada pemilu legislatif periode sebelumnya, partai berlambang kepala banteng ini hanya mampu mengirimkan satu wakil saja.

Hal ini disampaikan Ketua DPC PDIP Kota Mataram, I Wayan Sugiartha pada pembekalan saksi se-Kecamatan Ampenan yang berlangsung di Sekretariat DPD PDIP Provinsi NTB, Kamis (3/4) kemarin.

Ia menyebutkan, dari dapil Ampenan ada delapan caleg yang akan bertarung pada Pileg 9 April mendatang. Dalam kesempatan itu, ia meminta kesanggupan saksi untuk menghantarkan setidaknya tiga caleg untuk mewakili warga Ampenan di DPRD Kota mataram nantinya.

Ia menyayangkan pada Pileg tahun 2009 lalu, partainya hanya mampu mengirim satu orang perwakilan di parlemen, yakni Nyayu Ernawati. ‘’Kalau cuma satu orang, meskipun tidak punya pengurus, kita tetap bisa mendapatkan satu kursi di sana,’’ terang Wayan Sugiartha. Wakil Ketua DPRD Kota Mataram ini menegaskan kalau pada Pileg 2014 ini, perolehan kursi PDIP dari dapil Ampenan tetap satu, tidak ada artinya pengurus yang ada di sana. Apalagi jum-

lah pemilih di dapil Ampenan diklaim paling banyak. ‘’Kalau tetap kerja, tidur saja sudah tidak usah kerja,’’ selorohnya. Apalagi, untuk Kecamatan Ampenan PDIP telah melengkapi struktur organisasi partai, mulai dari PAC hingga ranting. Mengapa PDIP menginginkan tiga kursi dari dapil Ampenan, menurut Wayan Sugiartha, kalau hanya satu kursi, selama lima tahun tidak semua keluhan masyarakat bisa ditangani.

PDIP, demikian Wayan Sugiartha, sudah melakukan kerjakerja politik, demikian pula para caleg. Namun semua itu akan siasia kalau tidak didukung oleh kinerja saksi yang maksimal. Ia meminta para saksi mengikuti proses Pileg sejak awal. ‘’Jam 06.30 Wita saksi harus sudah berada di TPS,’’ cetusnya. Bahkan orang nomor satu di jajaran PDIP Kota Mataram ini sempat mengingatkan para saksi agar malam sebelum pemungutan suara mereka tidak begadang.

Diakhir pembekalan, Wayan Sugiartha mengajak saksi memenangkan PDIP pada Pileg 9 April nanti. Hasil survai terakhir secara nasional tanggal 17 Maret 2014 PDIP berada di urutan teratas, yakni 20,1 persen. Namun ia mengimbau jajarannya berikut para saksi tidak terlena dengan hasil survai itu. ‘’Itu sebagai motivasi untuk bekerja lebih keras lagi,’’ tandasnya. (fit)

780 Surat Suara Pileg KLU Rusak Dimakan Rayap Tanjung (Suara NTB) Sebanyak 780 lembar surat suara untuk Pemilihan Legislatif yang disimpan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Lombok Utara (KLU) rusak dimakan rayap.

Kerusakan tersebut baru diketahui setelah pihak KPUD membongkar tumpukan box surat suara untuk didistribusikan.

Ketua Divisi Logistik KPUD KLU, Muzakar, M.Pd., kepada Suara NTB, Kamis (3/4), mengakui sebanyak 780 lembar surat suara dimakan rayap. Beruntung surat suara yang rusak itu tidak seluruhnya, tetapi hanya 1 box yang mana surat suara itu merupakan kuota untuk Dapil III - Kecamatan Bayan.

Surat suara itu lantas dikirim ke KPU pusat untuk dimintai penggantinya. Hasil konfirmasi KPUD KLU dengan KPUD Provinsi NTB menyatakan, pengganti surat suara rusak itu akan tiba dalam 2 atau 3 hari ke depan.

Menurut Muzakar, surat suara rusak itu cukup mempengaruhi kuota surat suara yang ada khususnya untuk Dapil III. Sehingga kepastian pengganti harus sudah diperoleh minimal pada hari distribusi logistik yang dijadwalkan tanggal 5 sampai tanggal 8 April.

“Hari ini kita sedang melakukan pengepakan terakhir untuk memastikan distribusi. Kotak surat suara untuk Kecamatan Gangga, Kayangan dan Bayan se-

mentara disimpan di gedung Serbaguna Gondang, sedangkan box untuk Pemenang dan Tanjung disimpan di gudang sewa (belakang rumah makan Narmada) dan gudang KPUD. Ini karena gudang KPUD terbatas,” ujarnya.

Terkait surat suara yang rusak itu, lanjut Muzakar, telah dibuatkan berita acara dan disaksikan oleh pihak-pihak terkait seperti aparat kepolisian, maupun panwas. Distribusi yang dijadwalkan dalam dua hari ke depan, dipastikannya tidak akan mendapat hambatan. Pihaknya telah menyiapkan armada, tenaga, serta keterlibatan aparat, Pol PP, Kesbangpolinmas KLU dan Panwas. (ari)

PPK Proyek PJU Diperiksa Polres Lobar Giri Menang (Suara NTB) Polres Lombok Barat terus mendalami dugaan penyimpangan proyek PJU senilai Rp 3,1 miliar. Polres melalui Satuan Reserse kriminal Kamis (3/4) kemarin akhirnya memanggil pejabat pembuat komitmen (PPK) pada Dinas Tata Kota, Pertamanan dan Kebersihan untuk diperiksa sebagai saksi. Selain PPK, menurut rencana pihak yang terkait juga akan dipanggil.

Hal ini dibenarkan oleh Kasatreskrim Lobar, Iptu sidik Priamursida. “Hari ini bersangkutan memenuhi panggilan,” kata Sidik. Dijelaskan, bersangkutan memenuhi panggilan polisi dan datang ke Mapolres untuk diperiksa. Pemeriksaan dimulai siang sektar pukul 11.00 Wita. Hingga siang hari, sekitar pukul 13.00 pemeriksaan masih berlangsung.

Sidik mengaku belum

memperoleh laporan dari jajarannya terkait hasil keterangan bersangkutan. Karena ia sendiri saat bersaamaan sedang tugas di luar. “Saya tinggalkan, karena lagi ada target operasi (TO) di luar,” akunya.

Pemanggilan PPK ini sesuai surat panggilan Satresktim yang telah dikirim ke bersangkutan. Surat panggilan dikirim ke bersangkutan beberapa hari lalu. Bersangkutan dipanggil untuk dimintai keterangan perihal proyek tersebut. Selama kasus ini bergulir, Polres belum melakukan pemanggilan terhadap pelapor maupun terlapor dalam hal ini pihak Dinas Tata Kota. Polres melakukan pendalaman dan penelusuran terlebih dahulu, baru dilakukan pemanggilan pihak terkait.

Sebelumnya Reskrim mengambil dokumen proyek terse-

but, atas dasar dokumen ini menjadi alat penelusuran bagi Polres terkait dugaan kasus penyimpangan pada proyek PJU senilai Rp 3,1 miliar.

Tahapan kasus ini jelas Sidik, laporan masuk ke Polres berupa aduan dari LSM. Laporan ini lalu ditelusuri oleh polisi bermodal dokuman laporan.

Selanjutnya untuk mengembangkan laporan itu, lalu dipanggil saksi-saksi. Terkait kasus ini, pihaknya sudah menyita dokumen dari pelapor kasus ini, dokumen ini tengah dipelajari dan ditelusuri. Pada tahap penyidikan, pihaknya akan memangil saksi-saksi baik dari dinas dan pelapor. Setelah dikumpulkan bukti-bukti baru dinaikkan ke penyidikan. Jika hasil penyidikan ini lengkap, maka kasus akan dinaikkan ke tahap pemberkasan. (her)

(Suara NTB/fit)

POSE BERSAMA - Caleg DPRD Kota Mataram dari dapil Ampenan berpose bersama caleg DPRD Provinsi NTB dari dapil Kota Mataram dan Ketua DPC PDIP Kota Mataram, I Wayan Sugiartha usai pembekalan saksi se-Kecamatan Ampenan, Kamis (3/4) kemarin.

Stiker Caleg di Tiang Listrik Harus Dibersihkan Mataram (Suara NTB) Kepala Bakesbangpoldagri Kota Mataram, H. Bondan Wisnujati menyampaikan dalam pembersihan atribut kampanye yang akan dilakukan jajaran SKPD Pemkot Mataram, atribut yang dibersihkan tidak hanya atribut berukuran besar.

Tetapi stiker caleg yang ditempel di tiang listrik maupun tiang telepon juga harus dibersihkan.

Agar lebih mudah dibersihkan, ia berpesan kepada pimpinan SKPD, Camat, dan Lurah agar membawa alat yang bisa dengan mudah membersihkan stiker yang menempel. “Bawa awis (sabit),” pesannya pada saat rapat pembersihan atribut kampanye, Kamis (3/4).

Bondan menyatakan kewajiban pemerintah daerah untuk memfasilitasi dan membersihkan atribut kampanye yang dipasang para peserta Pemilu. Hal itu sebagai salah satu bentuk tanggung jawab pemerintah daerah dalam mendukung pelaksanaan Pemilu. Dalam pembersihan atribut kampanye pada tanggal 6 April mendatang, Panwaslu

Kota Mataram juga diminta untuk mendukung upaya ini dengan mengerahkan jajarannya.

Sementara itu, Ketua Panwaslu Kota Mataram, Srino Mahyaruddin menyampaikan pada tanggal 6 April, atribut kampanye para peserta Pemilu harus sudah bersih. Di hari itu juga akan dilaksanakan pembersihan atribut kampanye dalam skala nasional. “Ini secara serentak,” ujarnya.

Kota Mataram sebagai barometer ibukota provinsi harus dipastikan benar-benar bersih dari atribut kampanye peserta Pemilu pada tanggal 6 April. Ia juga mengingatkan yang harus dijadikan fokus utama adalah atribut dalam bentuk baliho.

Baliho ini juga berkaitan dengan perusahaan periklanan. Untuk itu perlu koordinasi intensif dengan Dinas Pertamanan.

Srino juga mengingatkan agar atribut kampanye yang berada di dekat TPS harus benarbenar bersih. Radius 50 meter dari TPS, tidak ada lagi atribut kampanye yang masih terpasang. (yan)

SUARA NTB Jumat, 4 April 2014

BUDAYA DAN HIBURAN

Halaman 9

Dampak Kanaikan Tarif Rinjani

Porter Jadi TKI, Pengusaha Trekking Diambang Bangkrut Tanjung (Suara NTB) Rencana pemerintah menaikkan tarif retribusi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di sektor pariwisata – Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR) dinilai akan memperburuk perekonomian di Senaru. Jangankan pascakenaikan tarif, tiga bulan sebelum tarif naik, saat Rinjani ditutup sementara, sudah berdampak negatif di mana sebagian Porter (buruh angkut ke Rinjani). Ada yang terpaksa mendaftar menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI).

“Dampak tiga bulan selama Rinjani ditutup sementara sudah kelihatan, 20 persen porter yang ada di Senaru, sudah menjadi TKI. Ada yang sudah berangkat ke Malaysia, ada juga yang masih proses berangkat,” aku pelaku usaha wisata Senaru – Bayan, John, Kamis (3/4).

Ia menerangkan, keberangkatan sebagian porter menjadi TKI itu merupakan keterpaksaan. Karena sebagian dari mereka tidak lagi memiliki pekerjaan tetap. Mereka hanya bergantung pada kekuatan fisik – menjadi pengangkut barang-barang milik wisatawan yang naik ke Gunung Rinjani.

Album U2 Masuk Daftar Musik Penting Amerika New York Album grup rock U2 ada di antara 25 rekaman yang tahun ini masuk dalam National Recording Registry, daftar rekaman lagu yang secara kultural, historis dan estetis penting dan atau merefleksikan kehidupan di Amerika Serikat.

Selain album “The Joshua Tree” (1987) dari band asal Irlandia itu, lagu “Cathy’s Clown” dari The Everly Brothers juga masuk dalam daftar National Recording Registry yang diumumkan Rabu (2/4), yang mencakup hampir semua kategori musik sepanjang tahun 1896-1994 dan kini total mencapai 400 lagu.

The Library of Congress, institusi budaya federal tertua Amerika Serikat, melindungi versi rekaman terbaik dari setiap lagu yang masuk dalam daftar tersebut.

“Rekaman-rekaman ini menggambarkan bagian penting budaya dan sejarah Amerika,” kata James H. Billington, anggota Library of Congress, seperti yang dikutip kantor berita Reuters.

“Dengan teknologi yang terus berganti dan format menjadi usang, kita harus memastikan

warisan pendengaran bangsa kita terlindungi,” tambahnya.

Selain album U2 dan The Everly Brothers, album milik musisi jazz Art Blakey tahun 1954 yang berjudul “A Night At Birdland” juga ada di daftar tersebut.

Lagu protes perang milik Creedence Clearwater Revival, “Fortunate Son” (1969), pun masuk dalam daftar.

Sementara Stephen Sondheim dan Hugh Wheeler menyumbangkan rekaman asli dari musikal “Sweeney Todd” tahun 1979.

Di samping itu ada peraih Grammy Linda Rondstadt dengan album “Heart Like A Wheel”, lagu dari era Depresi “Brother, Can You Spare a Dime” yang melambungkan nama Bing Crosby dan Rudy Vallee pada 1932 juga dilindungi oleh Library of Congress bersama album “Shaft” dari Isaac Hayes.

Daftar National Recording Registry disusun berdasarkan nominasi publik dan National Recording Preservation Board yang terdiri atas pemimpin di bidang musik, rekaman dan perlindungan. Setiap tahun 25 rekaman dipilih dan masing-masing berusia minimal 10 tahun. (ant/balipost)

John meyakini, akan lebih banyak lagi profesi lain di sektor pariwisata Gunung Rinjani yang akan terkena imbas apabila pemerintah tetap ngotot memberlakukan PP No. 12 tahun 2014 terkait kenaikan retribusi PNBP sektor pariwisata. Di kawasan Desa Senaru yang menjadi pintu masuk ke Rinjani, beberapa profesi yang terlibat mencakup porter, guide, Treking Organization (TO), Trekking Association (TA), pengusaha penginapan (pondok) dan koperasi yang anggota dari para pedagang hingga pengusaha.

Organisasi Pondok (penginapan) di Senaru saat ini memiliki anggota 12 orang, dengan melibatkan tenaga kerja sebanyak 100 orang lebih. Porter menempati jumlah buruh yang paling banyak terlibat, yakni lebih dari 500 orang, jumlah guide sebanyak 300 orang, TO dengan anggota 40 orang, serta Koperasi dengan jumlah anggota sementara 93 orang.

“Satu TO rata-rata ambil barang mencapai Rp 20 juta per hari. Bayangkan kalau kontrak kunjungan dibatalkan oleh wisataan karena kenaikan tarif.

Harus berapa banyak rumah kami yang disita bank, atau

angkutan transportasi milik pelaku usaha disita oleh finance,” cetus John.

Meskipun terlihat mewah, namun John tidak malu mengakui bahwa ia dan temannya sesama pengusaha penginapan di senaru, menggaransi usaha mereka dengan pinjaman di Bank. Kondisi tersebut, suka tidak suka akan menjadi hutang bagi pengusaha karena kenaikan tarif yang menyebabkan perjalanan wisata turis mencanegara di-cancel, karena kenaikan tarif yang sangat tidak wajar.

Pengelola usaha Senaru lainnya, Sumatim, mengakui merupakan beban secara psikologi dan beban ekonomi bagi para pelaku apabila pemerintah memberlakukan tarif. Menurutnya perubahan regulasi selama 16 tahun dari PP 59/1998 menjadi PP 12/2014 dinilai wajar untuk dievaluasi, namun perubahan nominal yang tidak wajar antiklimaks bagi usaha wisata di Senaru.

“Kami menjalin kerjasama dengan agen menjual wisata untuk 1 tahun ke depan, kadang plus tiket. Kalau deal ini berubah nominalnya di tengah jalan, kami bisa bangkrut,” pungkasnya. (ari)

Berkah dari Pesona Biota Laut Gili Nanggu Pelaku wisata di kawasan Gili Nanggu Lombok Barat kini mengaku sangat lega. Betapa tidak, angka kunjungan wisatawan baik asing maupun lokal terus mengalami peingkatan sepanjang tahun. Destinasi wisata berupa biota laut yang menjadi kekayaan alam disana mampu mendongkrak jumlah pengunjung.

Destinasi alam bawah laut yang ada di sekitaran pesisir pantai Gili Nanggu dinilai mampu memikat perhatian wisatawan yang berkunjung.

Para wisatawan hobi Snorkel-

ing menikmati indahnya pemandangan di dasar laut. Pesona beragam jenis terumbu karang dan “tarian” ikan – ikan laut mimiliki menjadi sajian menarik di sana.

Seorang wisatawan asing yang akrab disapa Tom (30) usai melakukan Snorkling mengaku, pesona dasar laut yang dilihatnya sangat menakjubkan. Tom yang mengaku sudah dua hari menginap di Private Hotel di gili tersebut mengaku kagum dengan keindahan biota laut yang dilihatnya.

“Pemandangan bawah lautnya cukup indah. Banyak terumbu karang dan ikan – ikan unik. Disini indah sekali, pe-

(Suara NTB/met)

SNORKELING - Wisatawan Mancanegara saat Snorkeling di sekitar pantai di Gili Nanggu, Rabu (3/4) kemarin. mandangannya banyak gunung – gunung. Indonesian is very good,” ujarnya sambil mengacung jempol.

Senada disampaikan I Wayan Leo (23), manajemen salah satu hotel disana. Destinasi wisata bawah

CORAL&BATU ALAM

LAUNDRY

laut disekitaran pantai Gili Nanggu begitu mempesona.

Hal itulah yang kemudian menjadi daya tarik para wisatawan untuk berkunjung ke tempat tersebut.

“Pemandangan di darat maupun laut di kawasan ini cukup menjanjikan. Pesona yang ada di bawah laut kini telah menjadi daya tarik para pengunjung untuk berwisata kemari. Setidaknya dalam pengamatan saya beberapa bulan terakhir pengunjuk terus meningkat,” katanya. (met)

SUARA PULAU LOMBOK

SUARA NTB Jumat, 4 April 2014

Halaman 10

12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 12 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 12 12 12 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 12 12 12 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 12 12 12 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 12 12 12 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123

Kerjasama Bagian Humas dan Protokol Setdakab Lotim dengan Harian Suara NTB

Padi ’’Hybrida’’, Peluang Tingkatkan Produksi Guna memenuhi kebutuhan yang terus meningkat di tengah ketersediaan lahan yang kian sempit, dunia pertanian dituntut senantiasa menciptakan inovasi dan terobosan dalam meningkatkan hasil produksi. Bukan hanya pascapanen yang mendapat perhatian serta beradaptasi dengan perkembangan teknologi, namun benih pun tidak luput dari perhatian para peneliti. Salah satunya yakni padi hybrida yang beberapa waktu lalu di Kecamatan Keruak Kabupaten Lombok Timur telah berlangsung panen raya modern oleh Gubernur NTB Dr. TGH. M. Zainul Majdi didampingi Wakil Bupati Lombok Timur H. Hairul Warisin dan Dandim 1615 Wirabhakti.

MELALUI Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Lombok Timur, Kepala Bidang Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura H.Badaruddin,SP., saat ditemui di ruang kerjanya, menyatakan, target tanam padi hybrida pada tahun 2014 sekitar 2000 hektar dan target produksi mencapai 11 sampai dengan 12 ton per hektar. Areal tersebut merupakan areal percontohan yang tersebar di beberapa kecamatan, yakni Kecamatan Keruak, Kecamatan Jerowaru dan Kecamatan Terara yang merupakan Program SLPTT. ‘’Program tersebut mendapat respons, baik dari masyarakat khususnya di kecamatan yang merupakan kawasan pengem-

bangan,’’ ujarnya.

Ia memaparkan meskipun dari segi harga benih padi hybrida tergolong tinggi, akan tetapi dapat diimbangi dengan hasil produksi serta teknologi modern di bidang pertanian.

Terdapat beberapa keunggulan padi hybrida, selain memiliki bulir yang besar serta berat yang relatif tinggi, masa tanam padi lebih pendek rata-rata 95 sampai dengan 100 hari sudah dapat dipanen. Sementara dari aspek rasa dan harga tidak jauh berbeda dengan padi biasa. Dengan adanya berbagai keunggulan tersebut serta peningkatan hasil produksi yang diimbangi teknologi pascapanen modern diyakininya petani tidak ragu beralih menanam

(Suara NTB/ist)

PANEN RAYA - Wakil Bupati Lombok Timur Hairul Warisin melakukan panen raya padi varietas Hybrida Sembada 68 dengan mesin combine (alat panen modern) di Desa Senyiur Keruak beberapa waktu lalu. padi hybrida.

Sementara itu, Wakil Bupati Lombok Timur, H. Hairul Warisin pada panen raya modern di Desa Senyiur Kecamatan Keruak mengingatkan tidak takut terhadap tingginya biaya produksi. Diakuinya, harga be-

nih padi varietas hybrida sangat tinggi, tapi wakil bupati meyakinkan kepada petani tidak mengkhawatirkannya.

“Dengan tingginya biaya produksi usaha tani maka akan semakin tinggi pula hasil yang akan dicapai,” ungkapnya.

Hal ini tentunya tidak terlepas dari petani dalam merawatnya. Bagi kelompok tani, diingatkannya untuk menerapkan ilmu yang didapatkan di SLPHT dan SLPTT. Ditambahkannya adanya alih fungsi lahan cukup serius

oleh masyarakat tidak diimbangi dengan perluasan areal.

Termasuk minimnya upah buruh tani, sehingga menyebabkan berkurangnya tenaga kerja di bidang pertanian dan lebih memilih bekerja di sektor industri, bahkan bekerja di luar negeri. Dengan kesulitan yang dihadapi tersebut sambungnya, Kementerian Pertanian melalui Badan Penelitian membuat terobosan serta inovasi salah satunya, yaitu mesin kombain alat panen modern. Ke depan, harapnya, mesin yang mampu menekan loosis ini akan terus dikembangkan untuk membantu petani dalam meningkatkan hasil pertanian. Selain itu adanya inovasi serta terobosan-terobosan di dunia pertanian khususnya, Kabupaten Lombok Timur tidak kekurangan beras serta diharapkan mampu menjadi lumbung padi.

Pada kesempatan yang sama, Gubernur NTB Dr. TGH. M. Zainul Majdi yang hadir didampingi isteri pada kesempatan yang sama menegaskan pengembangan sektor pertanian menjadi yang utama.

Menurut gubernur yang akrab disapa TGB ini meski Indonesia memasuki era industri ataupun yang lainnya, masyarakat akan tetap mem-

butuhkan beras. Terkait hal itu TGB mengajak semua masyarakat khususnya pelaku pertanian untuk terus meningkatkan produksi panen dengan selalu bekerjasama dan mendukung program-program Kementerian Pertanian RI. Lebih jauh TGB mengingatkan ada 3 hal yang dapat menyebabkan terjadinya konflik dalam suatu bangsa, bahkan dunia yaitu pangan, air, dan energi. Terkait hal tersebut ia berharap kepada masyarakat NTB khususnya untuk terus menjaga dan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki NTB pada khususnya.

Di tempat yang sama, berlangsung penandatanganan MoU tentang dukungan peningkatan produksi padi, jagung dan kedelai antara Dandim 1615 Lombok Timur dan Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur diwakili Bupati Lombok Timur serta Penandatanganan Pengambilan Ubinan bersama Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Lombok Timur dengan Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Lombok Timur.

Acara penandatanganan tersebut disaksikan, Direktur Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian RI, Gubernur NTB dan Danrem 162 Wira Bhakti. (tn-Humas)

Rendah, Tingkat Konsumsi Ikan Masyarakat Lobar Kedepankan Benih Lokal

Suhaeri

“Tingkat konsumsi ikan masyarakat Lobar masih di atas provinsi,” kata Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Lobar, Ir.H.Subandi di Gerung, Kamis (3/4) saat acara pengukuhan pengurus Forum Peningkatan Konsumsi Ikan (Forikan) Kabupaten Lobar periode 2014-2018.

Hal senada disampaikan Kepala DKP NTB, Ir. Aminollah,

MM. Menurutnya, luas laut di NTB mencapai angka 29.159 Km. Dari luas tersebut, 888 km merupakan luas laut Lobar. Potensi ini merupakan salah satu barometer dan potensi yang besar dalam pengembangan perikanan selain produksi ikan air tawar.

Konsumsi ikan ini perlu dibentuk dalam suatu forum.

Alasannya, sebagai pendorong

dan motivator kepada masyarakat luas dalam rangka mencerdaskan kehidupan.

Sementara Ketua Forikan Provinsi NTB, Hj. Erica Zainul Majdi dalam jumpa persnya menyatakan, mengkonsumsi ikan memiliki manfaat yang luar biasa, terutama untuk kondisi kesehatan. Apalagi pihaknya sudah mendengar laporan di Lobar, angka gemar

makan ikan sudah mencapai 30,2 kg/kapita/tahun.

Untuk itu, istri Gubernur NTB ini berharap, pengurus Forikan Lobar yang baru dilantik, supaya bisa memperbanyak volume ikan yang dikonsumsi oleh masyarakat.

Selain itu, pengurus TP PKK Lobar supaya segera membentuk pengurus Forikan di tingkat kecamatan serta mensosialisasikan gemar makan ikan di desa-desa, terutama untuk anak-anak dan ibu-ibu.

Menurutnya, program gemar makan ikan bukan saja sebagai program nasional, melainkan regional. Di NTB,

kegiatan ini dinilai istimewa, karena tingkat konsumsi ikannya sangat rendah mencapai di bawah angka rata-rata nasional. Bahkan tingkat nasional sedang berupaya meningkatkan pencapaiannya.

Dalam upaya itu, pihaknya bersama Ketua TP PKK Lobar Hj. Nanik Zaini Arony, sering turun ke masyarakat nelayan dan pedagang ikan sebagai bentuk upaya awal agar masyarakat tahu pentingnya gemar mengkonsumsi ikan. “Saya sering turun ke nelayan-nelayan dan pedagang ikan bersama Ibu Zaini,” jelasnya. (her)

Curah Hujan Menurun

Petani Diimbau Tidak Paksa Tanam Padi Praya (Suara NTB) Memasuki bulan April ini, kondisi curah hujan di wilayah NTB dan Lombok Tengah (Loteng) pada khususnya diprediksi bakal mulai mengalami penurunan cukup signifikan. Kondisi tersebut diprediksi akan berlangsung hingga beberapa bulan ke depan dan berdampak pada ketersediaan air baku, khususnya untuk keperluan pertanian.

Untuk itu, petani yang ada di Loteng diminta bisa lebih cermat memilih jenis tanaman yang akan ditanam pada musim tanam kedua kali ini dan tidak memaksakan diri tetap menanam padi. Terutama petani yang memiliki lahan di daerah-daerah tadah hujan, karena potensi gagaln-

ya cukup besar.

“Laporan dari pihak BMG menyebutkan kalau tahun ini curah hujan akan jauh menurun. Bahkan bisa di bawah rata-rata curah hujan tahuntahun sebelumnya,” ungkap Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan (Dispertanak) Loteng, Ir. Ibrahim, kepada Suara NTB, Kamis (3/4).

Diakuinya, saat sekarang ini, air baku masih cukup. Tapi dalam beberapa bulan ke depan dengan semakin turunnya intensitas hujan, persediaan air baku akan semakin menipis. ‘’Dan, itu bisa menjadi persoalan tersendiri,” jelasnya.

Untuk itu, pihaknya berharap petani bisa lebih arif dalam bertindak, terutama dalam menentukan jenis tan-

aman yang akan ditanam, yakni tanaman yang tidak membutuhkan banyak air. ‘’Misalnya, tanaman jenis palawija maupun tanaman musiman lainnya. Karena kalau tetap memaksanakan diri menaman padi, itu sangat berisiko. Bisabisa petani mengalami gagal panen, akibat kondisi persediaan air yang tidak mencukupi.

Beda kondisi kalau di daerahdaerah irigasi teknis,’’ ujarnya.

Meski demikian, tidak seluruhnya bisa dikatakan aman.

Meski berada di wilayah irigasi teknis, tetapi letaknya dengan saluran irigasi juga cukup berisiko. “Kita perlu mengingatkan masyarakat sejak dini, supaya petani tidak mengalami kerugian yang besar pada musim tanam kali ini,” tandas Ibrahim. (kir)

Sudah Harga Mati

(Suara NTB/rus)

PENGADAAN benih padi bersubsidi yang dilakukan PT SHS diminta dapat mengedepankan benih-benih dari hasil penangkaran lokal. Dinas Pertanian dan Peternakan (Distannak) Lombok Timur (Lotim) menjamin kualitas benih lokal ini tidak kalah saing dengan hasil dari luar.

Hal ini disampaikan Sekretaris Distannak Lotim, Suhaeri kepada Suara NTB di Selong, Kamis (3/4).

Diketahui, PT SHS selaku Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang ditunjuk sebagai perusahaan yang mengadakan benih bersubsidi sudah menandatangani nota kerjasama dengan Koperasi Asbenindo di tingkat Provinsi NTB. Mengenai penangkaran benih di Lotim disebut cukup banyak. Hasil-hasilnya pun cukup bagus, antara lain ciherang, cilosari dan cibonggo. Ada juga jenis impari II. Sejauh ini pengadaan benih yang varietasnya diambil dari hasil penangkaran lokal belum pernah dilakukan melalui kerjasama.

Dituturkan Suhaeri, PT SHS sudah pernah melakukan pengadaan di daerah. Akan tetapi, para petani diberikan berutang dalam jangka waktu cukup lama, sehingga memaksa pemerintah mendatangi langsung kantor pusat PT SHS di Malang Jawa Timur untuk menagihnya.

Menurut Suhaeri, dengan memperhatikan para penangkar benih lokal akan dapat memacu semangat para petani penangkar benih untuk bisa lebih baik dan lebih maju. Para petani di Kabupaten Lotim juga diakui cukup selektif dalam hal benih, yakni memilih benih yang berlabel.

Penggunaan benih hasil penangkaran lokal juga bisa diawasi, sehingga tidak dikhawatirkan terjadi campuran.

Jika terjadi ditemukan ada campuran dan tidak sesuai dengan ketentuan, maka benih tersebut bisa dikembalikan agar segera dilakukan penggantian.

Harga benih bersubsidi saat ini berlaku Rp 2.200/kg.

Diakui, selama ini pengadaan benih bersubsidi acap kali terlambat. Mengutamakan benih lokal diyakini bisa menjadi solusi untuk menjawab persoalan keterlambatan distribusi benih ke tingkat petani.

Bagi sebagian besar petani di Lotim, lanjutnya. akibat minat petani yang cukup tinggi terhadap benih berlabel ini kadang kala terjadi ketergantungan terhadap salah satu varietas.

Petani bahkan berani membayar dengan harga jauh lebih mahal jika varietas yang dicari langka dan sulit ditemukan. (rus)

Giri Menang (Suara NTB) Konsumsi ikan masyarakat NTB umumnya dan Lombok Barat (Lobar) khususnya masih rendah, karena jauh di bawah dari rata-rata nasional 42 kg/ kapita/tahun. Tingkat konsumsi ikan di NTB sudah mencapai angka 28 dari target 38 kg/kapita/tahun. Sementara Lobar sebesar 30,2 kg/kapita/tahun.

Hasil Panen Membaik

Loteng Optimis Lampaui Target Produksi Gabah Praya (Suara NTB) Musim tanam pertama tahun ini di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) terbilang cukup baik. Hal itu bisa dilihat dari membaiknya kualitas panen padi milik petani. Atas kondisi tersebut, Pemkab Loteng mengaku optimis mampu melampaui target produksi gabah yang telah ditetapkan.

Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan (Dispertanak) Loteng, Ir. Ibrahim, kepada Suara NTB, Kamis (3/4), mengungkapkan, tahun 2014 produksi gabah Loteng dipatok sebesar 475 ribu ton. Namun dengan luas tanam sekitar 54 ribu hektar pada musim tanam pertama kali ini, sebagian besar target produksi gabah sudah bisa dipenuhi. “Untuk musim tanam pertama, target produksi gabah kita sekitar 300 ribu ton lebih. itu sudah lebih dari setengah target produksi kita tahun ini,” akunya.

Hal itulah yang mendorong pemerintah daerah sangat optimis mampu melampaui target produksi gabah. Belum lagi produktivitas lahan pertanian Loteng dari waktu ke waktu semakin menunjukkan peningkatan yang berarti. Itu artinya adanya produktivitas lahan pada tahun ini rata-rata sebesar 5,6 ton per hektar.

Di beberapa lokasi, ujarnya, petani sudah panen dan ratarata kondisi padi cukup bagus. Sementara hasil panen padi yang kurang bagus hanya sebagian kecil saja. “Rata-rata tanaman padi petani tahun ini bagus. Sehingga dari sisi target produksi secara total maupun produktivitas lahan, optimis bisa tercapai,” pungkas Ibrahim. (kir)

Kelanjutan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji Selong (Suara NTB) Rencana melanjutkan pembangunan dermaga Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur (Lotim) sudah menjadi harga mati. Meski diketahui dermaga yang sudah menelan dana Rp 82 miliar lebih tahap pertama pembangunannya ini tengah dalam proses hukum.

Namun Pemkab Lotim tetap fokus segera merealisasikan pembangunan dermaga, sehingga menjadi pusat peredaran barang dan jasa di Lotim.

“Kita fokus merealisasikan pembangunan Labuhan Haji.

Seluruhnya dikonsentrasikan ke Labuhan Haji, karena ke depan Labuhan Haji ini akan jadi sentra peredaran barang dan jasa,” ungkap Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Lotim, H. Syarif Waliyullah, Kamis (3/4).

Tekad Pemkab Lotim ini, lanjutnya, karena adanya keyakinan. Di mana, melalui pembangunan dermaga akan dapat mempercepat proses mensejahterakan masyarakat Lotim, sehingga bisa menekan laju inflasi khususnya di Lotim. Pihaknya yakin, semakin lancar peredaran arus barang dan jasa bisa menekan laju inflasi, khususnya sektor yang menyangkut kebutuhan pokok masyarakat. “Seperti

cabai ini kan karena bisa menjadi penyumbang inflasi, karena jalur transportasi barang dan jasa tidak lancar.

Kalau andalkan Labuhan Lombok tidak bisa, karena berada pada posisi teluk,” paparnya.

Kapal-kapal besar dengan kapasitas angkut 2.000 ton ke atas tidak bisa masuk ke dermaga di Kayangan, sehingga Labuhan Haji akan menjadi solusi. Untuk itu, pengerukan kolam labuh harus segera dilakukan, sehingga bisa mencapai standar, yakni minimal minus 6 meter ke bawah.

Diakuinya, dana dari Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (KPDT) yang sudah dijanjikan Rp 21 miliar lebih itu sudah dicek kembali oleh Dishubkominfo.

Dana tersebut segera akan dicairkan untuk melanjutkan pembangunan. Melalui dana tersebut, ditambah lagi dana dari APBD Lotim Rp 10 miliar, kelanjutan Dermaga Labuhan Haji bisa diteruskan.

Dalam pembangunan dermaga ini, ujarnya, direncanakan ada penambahan pembangunan pemecah gelombang sepanjang 100 meter ke tengah laut dengan letter V di ujung kolam labuh. Hal ini dilakukan untuk mengurangi

munculnya gangguan arus di dalam kolam labuh.

Selain itu, Labuhan Haji diharapkan bisa menjadi pusat pelayaran dan bongkar muat. Pemerintah pusat, katanya, cukup memberikan apresiasi dan dukungan terhadap rencana pemerintah daerah meneruskan pembangunan.

Pihaknya menyadari majunya satu daerah tidak lepas dari adanya dermaga. “Dermaga di mana-mana, kita ingin kembalikan sejarah kejayaan Lotim,” imbuhnya.

Menjawab persoalan arus, Syarif Waliyullah menyampaikan, pemerintah pusat tidak mempersoalkan adanya arus.

Pertimbangan utama pemerintah adalah mencari tempat yang lebih dekat akan lebih mudah.

Dermaga Labuhan Haji, lanjutnya, juga sudah banyak yang ingin menggunakan, khususnya berkaitan dengan bisnis. PT STC Indonesia berkeinginan mendatangkan cangkang sawit untuk memenuhi kebutuhan omprongan tembakau melalui Dermaga Labuhan Haji. Di mana, kapal tongkang dengan kapasitas muat sebesar 2.500 ton masih bisa sandar di kolam labuh yang ada saat ini. Tapi jika diperdalam, kapal dengan kapasitas angkutan 15 ribu ton pun bisa masuk. (rus)

(Suara NTB/ist)

TEWAS TERBAKAR - Aparat Polsek Pringgabaya melakukan olah TKP di lokasi tempat ditemukannya seorang pria yang tewas terbakar.

Seorang Warga Tanpa Identitas Ditemukan Tewas Terbakar Selong (Suara NTB) Warga Desa Labuhan Lombok Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur (Lotim) dihebohkan dengan penemuan mayat yang sudah hangus terbakar. Mayat tanpa identitas dengan jenis kelamin laki-laki itu ditemukan sekitar pukul 14.00 Wita oleh Suhardi (25) saat mencari rumput ternaknya di salah satu kebun warga bernama Amaq Antok (60) warga Kampung Jati Makmur Desa Labuhan Lombok, Kamis (3/4).

Kapolsek Pringgabaya, Kompol Eko Mulyadi, menjelaskan, saat ini pihaknya sedang dalam proses tindak lanjut penyelidikan. Termasuk mengidentifikasi usia korban.

Menurutnya, dari informa-

si di lapangan api sudah dilihat warga sejak Rabu malam sekitar pukul 23.00 Wita.

Waktu itu, ada warga yang mendengar suara ledakan dari arah gubuk tempat korban terbakar. Ledakan ini didengar Made Juliantok dan Yuyun warga Perumahan Labuhan Lombok. Mayat ditemukan terbakar di sebuah gubuk atau berugak. Polisi pun sampai saat ini belum bisa menyimpulkan penyebab terbakarnya korban hingga tewas.

Saat ini, pihak Polsek pun masih menunggu hasil identifikasi dari tim medis. Mengenai identitas korban, pun sampai saat ini belum diketahui. Dugaan sementara, korban berasal dari luar Labuhan Lombok. (rus)

PDAM Giri Menang akan Olah Buangan Air di Taman Narmada Giri Menang (Suara NTB) Dirut PDAM Giri Menang, H.L. Ahmad Zaini, ST, MT, menyatakan kondisi terakhir PDAM Giri Menang Mataram memiliki 87.000 pelanggan. PDAM menargetkan mampu menambah hingga 100.000 ribu pelanggan. Guna meningkatkan Sumber Daya Alam (SDA) dan Sumber Daya Manusia (SDM) dilakukan penambahan kapasitas serta rekrutmen terbuka pegawai PDAM. “Untuk menambah kapasitas, buangan air melimpah di Taman Narmada akan kami olah tahun 2015 mendatang untuk pembangkit listrik dan air minum yang bersumber dari dana APBN Kementerian Pekerjaan Umum sebesar Rp 95 miliar,” ungkapnya, di Gerung, Kamis (3/4).

Dijelaskannya, buangan air sungai Taman Narmada sudah dipelajari. Pihaknya memperkirakan kapasitasnya mencapai 300 liter per detik. Air ini akan diolah menjadi air minum menggunakan mesin water treatment. Water treatment plane ini sendirii akan dibangun di lahan milik Pemda seluas 3 hektar. Selain itu, lahan ini juga sekaligus untuk tempat riset, tempat belajar siswa. “Untuk peralatan itu sendiri, dinas PU yang kerjakan. Kami terima jadi,” ujarnya.

Kalau dihitung 1 liter per detik mampu melayani 1.000 pelanggan, maka sekitar diperkirakan air buangan Taman Narmada itu akan mampu melayani 30 ribu ditambah di Sesaot sebanyak 2500 liter berarti sekitar 25 ribu pelanggan. Untuk itu, PDAM masih bisa menambah kapasitas pelanggan baru sekitar 60 ribu. (her)

Halaman 11

SUARA NTB Jumat, 4 April 2014

14 GOL – Cristiano Ronaldo mencetak golnya yang ke-14 di Liga Champions musim ini. Hasil itu, membuatnya menyamai rekor pencetak gol terbanyak di Liga Champions dalam semusim milik Lionel Messi.

Madrid Pemain sepak bola terbaik dunia tahun ini, Cristiano Ronaldo, menyamai rekor saingannya Lionel Messi dalam kompetisi Liga Champions, setelah mencetak gol untuk Real Madrid saat melawan Borussia Dortmund, Kamis dini hari kemarin.

Bintang sepak bola dari Portugal itu mencetak gol pada menit ke-57 pada laga leg pertama perempat final yang berlangsung di Bernabeu, membuat Real menang 3-0 sehingga jumlah gol Ronaldo (14) menyamai rekor Messi pada musim 2011/12.

Menurut AFP, pemain internasional dari Brazil, Jose Altafini, yang juga bermain untuk Italia, juga mencetak 14 gol pada musim 1962/63 untuk AC Milan pada turnamen Piala Eropa.

Berlaga di hadapan pendukung sendiri, Madrid sudah menggedor pertahanan Dortmund sejak awal laga.

Pada menit ketiga, Gareth Bale menggetarkan gawang Dortmund berkat umpan matang Daniel Carvajal dari

sektor tengah.

Gol cepat tersebut membuat Real Madrid k i a n p e r caya diri. Menit ke-13 dan 17 sepakan keras Ronaldo nyaris membobol gawang Dortmund, sayang masih melebar. Praktis Dortmund hanya memanfaatkan serangan balik dari Mikhitaryan dan Marco Reus namun tidak menciptakan peluang matang.

Dortmund harus kebobolan kedua kalinya pada menit 27. Isco melepaskan tembakan yang tidak terlalu keras namun tepat bersarang di pojok kanan gawang Dortmund.

Skor 2-0 bertahan hingga jeda babak pertama.

Babak kedua baru dimulai dua menit, Weidenfeller sudah berjibaku menyelamatkan gawangnya dari serangan Madrid yang dilancarkan Bale. Selang satu menit kemudian, serangan balik Marco Reus hampir membuat tim tamu mencetak gol, sayang sontekan Pierre-Emerick Aubameyang melebar tipis di sisi gawang Casillas.

Petaka bagi Dortmund terjadi pada menit 57. Umpan cantik Modric dari tengah lapangan sukses dieksekusi Ronaldo menjadi gol ke-14-

nya di Liga Champions musim ini. Unggul tiga gol tidak membuat Madrid mengendurkan serangan. Gareth Bale dan Benzema beberapa kali membuat Roman Weidenfeller kerepotan untuk menepis sepakan mereka.

Sementara kubu Dortmund hanya mengandalkan serangan Marco Reus yang selalu kandas dihadang barisan pertahanan Madrid. Menjelang akhir laga Alvaro Morata yang menggantikan Benzema beberapa kali merepotkan pertahanan anak asuh Klopp,

namun tidak ada gol tambahan tercipta hingga laga usai.

Madrid menang 3-0.

Livescore mencatat Madrid kuasai laga dengan 60 persen penguasaan bola dan 11 tembakan on target ke gawang, sementara Dortmund hanya mampu melepaskan dua tendangan. Kemenangan ini membuat langkah Madrid menuju semifinal terbilang ringan karena Dortmund harus menang 4-0 pada leg kedua 9 April mendatang di Jerman jika ingin lolos. (ant/ bali post)

Ancelotti Sengaja Istirahatkan Ronaldo Madrid Carlo Ancelotti mengungkapkan alasan dibalik digantikannya Cristiano Ronaldo di babak kedua laga Real Madrid versus Dortmund sebagai pencegahan dan memberikan waktu istirahat bagi pemain bintangnya.

Ronaldo yang mencetak gol ketiga kemenangan 3-0 Real Madrid atas Borussia Dortmund pada leg pertama perempatfinal Liga Champions harus digantikan

Casemiro pada 10 menit menjelang laga usai.

Ancelotti mengatakan Ronaldo ditarik keluar semata-mata untuk memberikannya waktu istirahat bukan karena peraih Ballon d’Or tersebut didera cedera.

“Saya menarik keluar Cristiano sebagai tindakan pencegahan karena kami harus bertahan. Saya ingin memberikan istirahat untuknya,” kata Ancelotti dilansir dari laman Football Espana, Rabu (2/4). “Cristiano tidak cedera. Itu hanyalah gang-

guan kecil,” kata mantan pelatih Chelsea ini.

Ancelotti berkomentar soal penampilan gemilang pencetak gol kedua, Isco, yang menggantikan Angel Di Maria karena sakit. “Isco hanya perlu membiasakan diri dengan posisi barunya.

Ini memiliki implikasi lebih untuk bertahan,” ungkap Ancelotti.

“Kami punya beberapa masalah di babak kedua karena kami banyak berjuang di babak pertama,” pungkas pelatih asal Italia tersebut. (ant/bali post)

Carlo Ancelotti

Kondisi Arena Balap Sepeda BMX Cross Memprihatinkan Mataram (Suara NTB) Sirkuit balap sepada BMX cross di GOR 17 Desember Turide Mataram yang akan dijadikan lokasi pertandingan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) NTB 15-21 Juni 2014 hingga kini masih dalam kondisi memprihatinkan. Arena olahraga balap sepeda BMX itu masih harus dibenahi.

Fisik bangunan sirkuit tersebut pun belum jadi.

Pantauan Suara NTB di lokasi, Kamis (3/4) kemarin, fisik

bangunan sirkuit yang dibangun dari dana bantuan pengurus KONI NTB dan PT. DMB tersebut sekilas tidak terlihat seperti arena balap sepeda BMX. Sejumlah ruas lintasan dengan panjang kurang lebih 100 meter itu ditumbuhi rumput liar. Demikian juga dengan gundukan tanah yang dibangun untuk jumping peserta balap.

Singkatnya, bentuk fisik bangunan sirkuit yang akan digunakan untuk pertandingan Cabor Balap Sepeda BMX cross

(Suara NTB/fan)

MEMPRIHATINKAN - Sirkuit Balap Sepeda BMX di GOR 17 Desember Turide Mataram, Kamis (3/4), tampak memprihatinkan. Sebagian sirkuit ditumbuhi rumput liar.

di Porprov NTB belum layak dikatakan sirkuit BMX. Pelatih Cabor BMX Cross, Junaidin yang dihubungi Suara NTB belum lama ini menceritakan sirkuit yang dibangun dari tahun 2013 itu belum bisa diselesaikan karena memang anggaran untuk pembangunan sirkuit tersebut sangat minim. Sirkuit itu dibangun dengan dana sumbangan pribadi Ketua KONI NTB, H. MNS. Kasdiono, SH dan bantuan dari Direktur PT.DMB, yang jumlahnya masing - masing sebesar Rp 10 juta.

Rencananya, sirkuit BMX itu akan dibangun sesuai standar nasional. Namun karena minimnya dana akhirnya pengerjaan sirkuit itu dilakukan seadanya. Janaidi tak bisa merampungkan pembangunan sirkuit karena memang anggaran untuk pembangunan sirkuit itu tida banyak. “Sirkuit itu saya bangun dari dana bantuan ketua KONI NTB (H.MNS. Kasdiono-red) dan bantuan dari pak Andy Hadianto (Direktur PT. DMB-red),” ucapnya.

Junaidin mengaku ingin mengembangkan pembinaan olahraga BMX di NTB, karena

selama ini atlet BMX NTB mampu mempersembahkan medali di kancah nasional hingga SEA Games Myanmar 2013.

Sayangnya, prestasi atlet belum didukung dengan sarana latihan yang memadai. Buktinya, sampai saat ini NTB belum memiliki sirkuit yang berstandar nasional untuk latihan dan penyelenggaraan kejuaraan tingkat regional maupun nasional. Oleh karena itu Junaidi sangat antusias ingin membangun sirkuit BMX di GOR. Sayangnya keinginan Junaidin itu belum mendapat dukungan dari semua pihak.

Dana yang digunakan baru diperoleh dari pengurus KONI NTB dan PT.DMB. Jumlah dana yangmasih sangat minim mengakibatkan pengerjaan sirkuit tersebut belum selesai.

Rencananya sirkuit itu akan di bangun sesuai standar nasional, yakni dengan panjang lintasan 420 meter, ditambah gundukan tanah untuk jumping peserta. Junaidi memperkirakan, dibutuhkan dana sebanyak Rp 60 juta untuk pembangunan sirkuit tersebut. (fan)

(Suara NTB/ist)

CEROBOH – Kecerobohan barisan pertahanan Chelsea yang membuat gelandang serang PSG, Javier Pastore dengan mudah melewati tiga pemain Chelsea dan mencetak gol yang menggenapi kemenangan PSG dengan skor 3-1.

Kecerobohan The Blues Berakibat Fatal Paris Gary Cahill, pemain bertahan Chelsea, mengatakan timnya ceroboh dan akan menghadapi tugas berat untuk mencapai semifinal Liga Champions usai dikalahkan Paris Saint-Germain (PSG) 1-3.

Ezequiel Lavezzi mencetak gol untuk tuan rumah PSG, namun Eden Hazard menyamakan kedudukan dari titik penalti pada menit ke-27.

Pada babak kedua PSG mencetak dua gol tambahan hasil bunuh diri David Luiz dan gol Javier Pastore di masa perpanjangan waktu.

“Itu saat yang mengerikan ketika kebobolan,” kata Cahill dilansir dari Sky Sports, Rabu (2/4). “Ini gol akibat kecerobohan dan itu bukan seperti permainan kami yang biasanya.”

“Sulit untuk bertanding di

sini, skor 2-1 mungkin bisa dimaklumi untuk dibawa ke Stamford Bridge (menjalani pertandingan kedua di kandang Chelsea). Ini menghancurkan,” kata Cahill.

Pelatih Chelsea, Jose Mourinho juga melontarkan kritik pedas kepada lini pertahanan Chelsea. “Dia (Cahill) mengatakan itu ceroboh.

Saya katakan itu konyol,” katanya. “Kami bermain melawan tim yang hebat, penuh pemain bagus terutama pemain menyerang.”

“Anda mengharapkan mereka mencetak gol fantastis. Bukan seperti gol yang mereka cetak tadi,” katanya.

“Gol ketiga adalah kecerobohan, Gary menggunakan kata itu, tapi bagi saya itu konyol,” pungkas Mourinho.

Di kubu PSG, meski menang meyakinkan 3-1 pada leg pertama perempatfinal Liga Champions dini hari kemarin, pelatih Laurent Blanc tetap memuji Chelsea sebagai tim yang tangguh.

“Kami mungkin sedikit takut pada serangan balik Chelsea. Mereka adalah tim yang sangat kuat. Tapi kami telah memaksa mereka bekerja keras dan mencetak gol di menit-menit akhir. Gol Javier Pastore itu fantastis,” kata Blanc seperti dikutip UEFA.com.

Pastore menciptakan gol ketiga PSG yang fantastis karena didahului aksi individual yang menawan dengan mengecoh tiga bek Chelsea sebelum akhirnya memperdaya kiper Petr Cech.

Kemenangan PSG ini telah memperpanjang kemenangan beruntun tim kota Paris ini yang kini mencatat kemenangan kesepuluh kali berturutturut sejak kalah terakhir kalinya Januari silam dari Montpellier Herault SC di Piala Liga Prancis.

Dengan catatan seperti ini tim asuhan Laurent Blanc tersebut akan menjadi favorit pada leg kedua nanti, demikian UEFA.com. (ant/bali post)

(ant/bali post)

Mataram (Suara NTB) Lima atlet menembak NTB masuk daftar program Pelatnas Prima Pratama dalam rangka persiapan Indonesia mempersiapkan atlet mengikuti multi event Internasional tahun 2014.

NTB menjadi daerah yang mengirim atlet paling banyak.

Pelatih Menembak Perbakin Rinjani Mataram NTB, Andik Budi Harianto yang dihubungi Suara NTB di sela - sela melatih atlet menembak NTB di SMA Hang Tuah 3 Mataram, Kamis (3/4) kemarin menyebutkan lima atlet NTB yang masuk dalam program Prima Pratama Indonesia muda itu, yakni Dimas Restu Arindra Putra, Ni Wayan Yuliarthi, Odilia Mutiara Dicinta, Liza Rizna Widjayanti dan I Kadek Yogi Pramana.

Jumlah atlet NTB yang masuk dalam daftar atlet Pelatnas PRIMA Pratama tahun ini bertambah. Pasalnya di tahun 2013 lalu NTB meloloskan tiga atlet di Prima Pratama. Jumlah lima atlet ini sekaligus mendominasi kuota atlet yang masuk pelatnas Prima Pratama. Dari 11 atlet dan empat pelatih yang dipanggil masuk Pelatnas Prima Pratama tahun ini terdapat lima atlet NTB, dua dari Jawa Timur (Jatim), dua dari Jawa Tengah (Jateng) dan dua dari Jawa Barat (Jabar).

“Jumlah atlet kita mendominasi kuota atlet yang masuk Pelatnas Prima Pratama tahun ini, karena dari sebelas atlet yang dipanggil sebagian besar atlet dari NTB,” ucapnya.

Berdasarkan Surat Satlak Prima Nomor :38/ PRIMA/III/2014 tanggal 18 Maret 2014 yang diterima pihak Perbakin NTB kemarin kata Andik memutuskan daftar nama usulan atlet dan pelatih Prima Pratama, terdiri dari 11 atlet dan empat pelatih.

Mereka terdiri dari dua atlet Jabar, Dewi Laila Mubarokah dan Nina Agustina. Kemdian Niko Alvian, Prasetyo Achmad Firdaus dari Jateng, Salsabila Alifa Puspita, Eva Yulianti Pertiwi dari Jatim dan sisa lima atletnya dari NTB. Sementara pelatihnya, Andik Budi Hariono (NTB), Andy Hendrata (Jateng), Purwadi Santoso (Jatim) dan Zaenal Saleh dari Jabar.

Menurut Andik pemanggilan atlet Pelatnas Prima Pratama ini berdasarkan hasil kejurnas menembak di bulan Januari hingga hasil kejurnas menembak bulan Desember 2013. Dimana NTB meloloskan tujuh atlet ke PON dengan menyabet satu medali emas, enam perak dan satu perunggu di delapan nomor pertandingan.

Pemanggilan lima atlet menembak NTB di Pelatnas Prima Pratama ini diharapkan dapat mengangkat marwar NTB di kancah nasional, karena tak semua atlet yang dapat masuk dalam program Indonesia. Selama menyandang atlet dan pelatih Prima Pratama para atlet mendapatkan dana pembinaan dari panitia Satlak Prima Pratama sebesar Rp 2,5 juta perbulan. Keputusan ini berlaku mulai 1 April 2014. (fan)

Ronaldo Samai Rekor Messi

(Suara NTB/ist)

Pelatnas Prima Pratama, NTB Kirim Atlet Terbanyak

SUARA NTB

Jumat, 4 April 2014

Halaman 12

DIJUAL MOBIL

RUPA - RUPA

SHOWROOM

KURSUS

SHOWROOM

DIJUAL

SEWA BADUT

MAINAN ANAK

RUMAH MAKAN

PERHIASAN

KOMPUTER

ADVERTISING

KONTRAKAN

TOKO MAINAN

PET SHOP

BATIK

SALON

FINANCE

FUTSAL

PERAWATAN AC

PELATIHAN

BENGKEL

BANK

SUARA NTB

Jumat, 4 April 2014

KURSUS/BIMBEL

GORDEN

BAHAN BANGUNAN & INTERIOR

Halaman 13

HOTEL

RUMAH MAKAN Menyediakan aneka hidangan & melayani pesanan nasi kotak, snack box dan menerima rantangan

SALON SALON

RUPA- RUPA SABLON & KONVEKSI

EKSPEDISI

BOUTIQUE

TELEVISI

ADVERTISING

JUAL MOBIL

KURSUS TERASI

TENUN LOMBOK

SANGGAR SENAM

RUKO

EVENT ORGANIZER

COUNTER

BENGKEL & SPARE PART

SIARAN TV

FASHION

PENGOBATAN

ACCESORIES

RUPA - RUPA

RUPA - RUPA

TANAH

TRAVEL

RUPA - RUPA

PHOTOGRAFI

087 865 633 888 / 087 861 811 999

KOMPUTER

SERVICE

Jl. TGH Abdul Karim Kediri (Depan PLN Kediri)

TRAVEL

RUMAH MAKAN

SUARA NTB Jumat, 4 April 2014

PERNIK

Halaman 14

Ketika Anak Kecanduan Game Di zaman modern seperti sekarang, anak – anak sudah tak lagi asing lagi dengan gadget dan teknologi. Marc Prensky pakar pendidikan lulusan Universitas Harvard dan Yale dari Amerika, yang juga penulis buku Digital Game-Based Learning, menyebut anak-anak berusia 14 tahun ke bawah sebagai “digital natives” alias “penduduk asli” yang menghuni dunia digital ini. inggal sebut saja, entah itu komputer PC, komputer tablet, play station, sampai beraneka jenis smartphone yang dimiliki orangtua di rumah, pasti sudah “khatam” diutak-atik oleh si praremaja. Untuk apa lagi kalau bukan untuk menjajal beraneka macam game seru yang tersedia online, baik yang bisa diunduh gratis maupun yang berbayar?

Hanya, menurut penelitian yang pernah dipublikasikan dalam jurnal Pediatrics yang antara lain dilakukan di Seattle Children’s Research Institute (2011), Iowa State University (2010), dan

Stanford University School of Medicine (2009), kebanyakan main game bisa mengganggu proses tumbuh kembang anak.

Seperti dikutip dari parenting.co.id, masalah pertama yang akan muncul adalah masalah sosialisasi.

Berhubung lebih banyak menghabiskan waktu untuk bermain dengan mesin (bukan manusia), si praremaja bisa merasa canggung dan kurang nyaman kala datang kesempatan untuk bergaul dengan temannya.

Masalah berikutnya adalah masalah komunikasi.

Kegiatan berkomunikasi bukan sebatas berbicara dan mendengarkan kalimat yang terucap, tetapi juga membaca ekspresi lawan bicara. Anak

yang kurang sering bersosialisasi biasanya kesulitan melakukan hal ini.

Terlalu banyak bermain game juga bisa mengikis empati sosial. Seringkali anak menyukai jenis game yang melibatkan kekerasan, seperti perang-perangan, martial art, dan sebagainya.

Efek samping dari memainkan jenis game ini adalah terpicunya agresivitas anak dan terkikisnya empati si kecil terhadap orang lain.

Gangguan motorik juga rentan menimpa anak yang kecanduan bermain game.

Tubuh yang kurang aktif bergerak akan mengurangi kesempatan anak untuk melatih kemampuan motoriknya. Risikonya, anak bisa terserang obesitas dan pertumbuhan tinggi badannya tidak maksimal.

Sejumlah gangguan kesehatan, misalnya akibat menatap layar video games secara konstan dalam waktu lama bisa mencetus serangan sakit kepala, nyeri leher, gangguan tidur, dan gangguan penglihatan. (berbagai sumber)

Sediakan Waktu, Pahami Kebutuhannya Permainan game bisa menjadi tembok tebal yang menghalangi seorang anak dengan realitas kesehariannya. Terlebih ketika mereka telah menjadi kecanduan dengan game tersebut. Bagaimana mengatasinya? Berikut lima tips yang bisa dicoba dalam keseharian anda dan anak anda agar bisa menjauhkan diri dari kecanduan game : 1. Sediakan waktu dan kebersamaan dengan anak lebih banyak, menemani anak di rumah. Jika Anda sangat sibuk, aturlah sedemikian rupa. Anggap saja anak anda sedang “sakit” dan perlu ditemani.

2. Mengembangkan cara berkomunikasi yang lebih enak dan nyambungdengan anak.

3. Berusaha memahami kebutuhan anak, termasuk bahasa anak. Menyelami game-game yang dimainkan supaya bisa menjadi pintu masuk anda bicara dengan anak.

4. Rencanakan waktu untuk makan bersama dan rekreasi bersama. Saat ngobrol dengan remaja yang enak adalah saat situasi mereka juga enak, saat makan dan santai.

5. Jangan bicara apalagi dengan marah-marah kepada anak saat mereka sedang main game. Hal itu justru membuat mereka bertambah terluka. Berusaha bicara dengan menatap anak dengan kasih sayang.

SUARA NTB Jumat, 4 April 2014

SUARA NUSANTARA

Halaman 15

BMKG Akhiri Peringatan Pemerintah Bayar ’’Diyat’’ Rp 21 Miliar MK Batalkan Ketentuan Larangan Dini Tsunami Gempa Chile Pengumuman ’’Quick Count’’ Jakarta (Suara NTB) Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengakhiri peringatan dini tsunami untuk seluruh wilayah Indonesia yang disebabkan gempa bumi berkekuatan 8,2 skala Richter di Chile pada Rabu (2/4).

“Kita lihat tidak berpengaruh ke Indonesia karena jaraknya jauh,” kata Kepala BMKG, Andi Sakya, di Jakarta, Kamis (3/4). Peringatan dini tsunami tersebut diakhiri BMKG pada pukul 08.30 WIB setelah melihat analisa data monitoring alat observasi tinggi muka laut.

Gempa bumi dengan kekuatan 8,2 skala Richter yang terjadi di Chile telah menimbulkan tsunami setinggi 1,92 meter di wilayah pesisir Cile, Peru, Ekuador, Kolombia, Panama, Kosta Rika dan Nikaragua.

Pusat Peringatan Dini Tsunami Indonesia di BMKG juga mengeluarkan peringatan dini tsunami yang akan melanda beberapa wilayah di Indonesia.

“Kami langsung simulasi seberapa jauh gelombang itu berdampak ke Indonesia, prediksi kami kurang dari 0,5 meter,” kata Sakya.

Peringatan dikeluarkan berdasarkan analisis penjalaran tsunami. Ada 115 lokasi di kabupaten/kota dari 19 provinsi di Indonesia akan berpotensi terjadi tsunami.

Tinggi potensi tsunami 0-0,5 meter dan diperkirakan waktu kedatangan tsunami pada pukul 05.11-19.44 WIB, Kamis (3/4).

Andi mengatakan, pada Kamis dinihari, tinggi gelombang di Pulau Solomon dan Vanuatu yang lebih dekat dengan Chile mencapai 0,50 meter, sehingga Indonesia cukup aman dari terjangan gelombang itu. (ant/Bali Post)

CJH Khusus Bisa Dapat Bonus Umrah Jakarta (Suara NTB) Calon Jemaah Haji (CJH) yang menghendaki pelayanan khusus dan sudah menyerahkan setoran awal Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) bisa mendapat bonus kesempatan menjalankan ibadah umrah. ‘’Mulai April akan diberlakukan nilai manfaat dari haji khusus yang sudah bayar setoran awal haji, dengan bagi hasilnya menjadi tabungan umrah,’’ ujar Direktur Jenderal Penye(ant/Bali Post) lenggaraan Haji dan UmAnggito Abimanyu rah Kementerian Agama, Anggito Abimanyu di Jakarta, Kamis (3/4).

Anggito menjelaskan, daftar tunggu bagi CJH yang menghendaki pelayanan khusus saat ini enam tahun, dan nilai manfaat dari optimalisasi (bunga) setoran haji khusus pada tahun ketiga dapat digunakan untuk umrah. ‘’Istilahnya manasik di Arab Saudi. Jadi jemaah haji khusus, sambil menunggu waktu pemberangkatan yang enam tahun, pada tahun ketiga mendapat manasik haji tapi di Arab Saudi, ya umrah itu, dengan dana optimalisasi setoran hajinya,’’ papar Anggito.

Saat ini ada delapan bank penerima setoran awal jemaah haji khusus yakni Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, BRI Syariah, Bank Muamalat Indonesia, Mega Syariah, DKI Syariah, Permata Syariah, dan CIMB Niaga Syariah.

Anggito menjelaskan, dalam program tabungan umrah tersebut, jemaah menyetor langsung setoran awal BPIH ke bank dan setoran pokoknya akan langsung masuk ke rekening Kementerian Agama sementara dana bagi hasinya dikelola oleh bank untuk menjadi tabungan umrah.

Untuk umrahnya, jemaah bisa mendaftar langsung ke biro penyelenggara umrah atau mengikuti program yang diselenggarakan oleh bank penerima setoran masing-masing.

Menteri Agama Suryadharma Ali mengatakan pengelolaan keuangan haji khusus dengan sistem tabungan umrah dimaksudkan untuk memberikan manfaat langsung dari optimalisasi BPIH haji khusus kepada peserta dan menyederhanakan sistem pendaftaran haji khusus.

Sistem itu juga ditujukan untuk mewujudkan transparansi pengelolaan dana haji, memberikan fasilitas bimbingan manasik di Arab Saudi serta menghilangkan praktik talangan haji.

Menteri Agama juga menyebutkan bahwa sepanjang 2014 ini sudah ada 14 kasus biro perjalanan penyelenggara umrah bermasalah, termasuk enam biro resmi yang bekerja sama dengan biro perjalanan tanpa izin dan lima biro perjalanan tak berizin yang menelantarkan jemaah.

Pemerintah sudah mengenakan sanksi kepada penyelenggara umrah bermasalah itu, semua sudah diberi sanksi mulai dari teguran tertulis hingga pembekuan izin. (ant/Bali Post)

Vonis Terhadap Emir Moeis Ditunda Jakarta (Suara NTB) Vonis terhadap politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Izederik Emir Moeis dalam perkara dugaan penerimaan hadiah untuk memenangkan konsorsium Alstom Power Inc dalam tender Pembangkit Listrik Tenaga Uap Tarahan Lampung 2004 ditunda.

Penundaan itu dilakukan karena mantan Ketua Komisi XI DPR itu sakit dan dirawat di rumah sakit, kata ketua jaksa penuntut umum KPK Supardi di pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (3/4).

“Benar kami terima penetapan pada 2 April bahwa sesuai rujukan dokter KPK yang bersangkutan harus dirujuk ke rumah sakit. Terdakwa dibawa ke RS Harapan Kita sekitar pukul 19.00 WIB, hingga pemeriksaan selesai, oleh dokter yang bersangkutan harus dirawat inap sehingga kami tidak bisa menghadirkan terdakwa,” katanya.

Pada Kamis ini seharusnya Emir dijatuhi vonis atas tuntutan jaksa yang meminta Emir dijatuhi hukuman 4,5 tahun penjara dan denda Rp 200 juta. ‘’Kira-kira bisa sidang kapan,’’ tanya Ketua Majelis Hakim Matheus Samiadji.

“Sampai tadi malam kami belum dapat info persis sampai kapan terdakwa bisa keluar dari RS,” jawab Supardi.

Akhirnya majelis hakim pun memutuskan untuk membantarkan yaitu melakukan penahanan di rumah sakit hingga seorang terdakwa dinyatakan sembuh.

“Tapi tetap kami tetapkan hari sidang yang akan datang, kalau belum sembuh apa boleh buat, sidang harus pasti, selama dirawat kita bantarkan. Dengan mengingat masa tahanan yang ada, majelis hanya bisa menunda sampai Senin, 7 April 2014. Lebih baik pagi saja,” ungkap Matheus.

Emir dalam perkara ini dituntut berdasarkan dakwaan kedua itu yaitu pasal 11 UU No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP mengenai penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya.

Emir dinilai menerima hadiah atau janji dari Pirooz Muhammad Sarafi yang meminta bantuan Emir dalam jasa konsultasi konsorsium Alstom Power Inc dan dijanjikan mendapat bagian fee yang diterima pirooz dari konsorsium Alstom Power Inc. (ant/Bali Post)

Satinah Bebas dari Hukuman Mati

Jakarta (Suara NTB) Pemerintah Indonesia setuju membayarkan uang tebusan atau diyat sebesar 7 juta riyal atau Rp 21 miliar, untuk membebaskan tenaga kerja Indonesia (TKI), Satinah binti Jumadi. TKI asal Dusun Mruten Wetan RT 02 RW 03, Desa Kalisidi, Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah ini, terancam eksekusi mati karena kasus pembunuhan atas Nurah binti Muhammad Al Gharib, majikannya di Arab Saudi.

Dengan kesediaan pemerintah untuk membayar diyat 7 juta riyal itu, maka dengan demikian Satinah terbebas dari ancaman eksekuti hukuman mati di Penjara Buraida, Arab Saudi, yang jatuh temponya pada 3 April 2014 ini. ‘’Kita sudah bersepakat untuk menutupi apa yang dituntut oleh pihak keluarga,” kata Menko Polhukam Djoko Suyanto, di Jakarta, Kamis (3/4).

Menurut Menko Polhukam, Pemerintah Indonesia, melalui tim Satgas TKI/WNI di Luar Negeri yang Terancam Hukuman Mati yang dipimpin oleh Maftuh Basyuni, sudah memenuhi tuntutan dari keluarga korban.

Ia menyebutkan, pada hari Kamis (3/4), tim Satgas TKI/ WNI di Luar Negeri Yang Terancam Hukuman Mati telah menemui Gubernur Qassim untuk menyampaikan kesediaan Pemerintah Indonesia.

“Tadi pagi tim telah berangkat ke Provinsi Qassim untuk bertemu gubernur dalam kerangka menyampaikan komitmen dari pemerintah Indonesia untuk memenuhi apa yang mereka tawarkan beberapa waktu lalu,” kata Djoko.

Menko Polhukam menjelaskan, sampai Rabu (2/4) malam, pemerintah sepakat setuju memenuhi tuntutan keluarga. Oleh karena itu, Tim Satgas sudah berangkat ke Provinsi Qassim untuk bertemu gubernur dan pengacara dari korban dalam

menjadi 7 juta riyal.

“Mereka tawarkan 5 juta riyal dibayar kontan, 2 juta riyal diangsur. Karena dinamika begitu tinggi mereka minta 7 juta riyal dibayar tunai. Kita tetap menyediakan 3 juta riyal, sedang yang 4 juta riyaal lainnya dari donatur,” jelas Menko Polhukam mengenai asal-usul uang yang dibayarkan untuk diyat Satinah.

(ant/Bali Post)

Djoko Suyanto

rangka memenuhi komitmen apa yang mereka tawarkan beberapa waktu lalu.

Namun diakui Menko Polhukam, ia belum mendapat keterangan resmi dari tim yang berada di Arab Saudi. Djoko berharap tidak ada lagi permintaan dari keluarga korban. “Hasilnya masih belum, karena di sana masih pukul 09.00. Mudah-mudahan tidak ada permintaan apa pun. Dan kalau disetujui bisa cepat menyelamatkan Satinah dari hukuman mati,” ujarnya.

Sebelumnya, kata Menko Polhukam Djoko Suyanto, pihak keluarga korban meminta uang ganti rugi pemaafan atau diyat sebesar 15 juta riyal, namun setelah melalui negosiasi panjang, pihak keluarga korban Nurah binti Muhammad Al Gharib, bersedia menurunkan permintaannya

Surat Raja Menko Polhukam Djoko Suyanto menambahkan, Kerajaan Arab Saudi juga telah menerima dan merespons surat dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Presiden pada Rabu (26/3) telah menandatangani surat permohonan pembebasan dari eksekusi hukuman mati bagi Satinah binti Jumadi Ahmad Rabin (40 tahun), TKI asal Dusun Mruten Wetan RT 02 RW 03, Desa Kalisidi, Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, yang dinyatakan terbukti bersalah membunuh majikannya Nurah binti Muhammad Al Gharib (70 tahun). Surat tersebut ditujukan kepada Raja Arab Saudi.

“Surat dari Presiden sudah diberikan kepada Raja Arab Saudi. Respons dari Arab Saudi menyatakan masalah ini sudah diserahkan kepada staf Kerajaan Saudi untuk ikut bersama-sama tim menangani masalah pemaafan,” kata Menko Polhukam Djoko Suyanto. (ant/Bali Post)

Jakarta (Suara NTB) Mahkamah Konstitusi (MK) membatalkan ketentuan larangan pengumuman hasil penghitungan cepat (quick count) Pemilu yang diatur dalam UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu DPR, DPD, DPRD (Pemilu Legislatif).

“Menyatakan Pasal 247 ayat (2), ayat (5), dan ayat (6), Pasal 291, serta Pasal 317 ayat (1) dan ayat (2) UU Pemilu Legislatif bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat,” kata Ketua Majelis Hakim Hamdan Zoelva, saat membacakan amar putusan di Jakarta, Kamis (3/4).

Menurut MK, permohonan yang diajukan oleh sejumlah lembaga survei ini telah diputuskan oleh MK dalam Putusan Nomor 9/PUU-VII/2009, tanggal 30 Maret 2009 atas pengujian pasal 245 ayat (2), ayat (3), dan ayat (5), Pasal 282 dan Pasal 307 UU 10/ 2008, yang telah menyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

“Pertimbangan Putusan Nomor 9/PUU-VII/2009, tanggal 30 Maret 2009 tersebut mutatis mutandis berlaku pula terhadap permohonan a quo,” kata Anggota Majelis Maria Farida, saat membacakan pertimbangan hukumnya.

Dalam putusan tersebut, mahkamah mempertimbangkan bahwa jajak pendapat atau survei maupun penghitungan cepat (quick count) hasil pemungutan suara dengan menggunakan metode ilmiah adalah suatu bentuk pendidikan, pengawasan, dan penyeimbang dalam proses penyelenggaran negara termasuk pemilihan umum.

Maria mengatakan tidak ada data yang akurat untuk menunjukkan bahwa pengumuman quick count itu telah menggangu ketertiban umum atau menimbulkan keresahan di dalam masyarakat.

“Dari sejumlah quick count selama ini tidak satu pun yang menimbulkan keresahan atau mengganggu ketertiban masyarakat, sebab sejak awal hasil quick count tersebut memang tidak dapat disikapi sebagai hasil resmi,” katanya.

Maria juga mengatakan bahwa sejak awal sudah diketahui oleh umum (notoir feiten) bahwa quick count bukanlah hasil resmi sehingga tidak dapat disikapi sebagai hasil resmi, namun masyarakat berhak mengetahui.

Oleh sebab itu, lanjutnya,

baik pengumuman hasil survei pada masa tenang menjelang Pemilu maupun pengumuman hasil quick count begitu selesai pemungutan suara adalah sesuai dengan hak konstitusional bahkan sejalan dengan ketentuan Pasal 28F UUD 1945.

Namun demikian, kata Maria, Mahkamah perlu menegaskan bahwa objektivitas lembaga yang melakukan survei dan penghitungan cepat (quick count) haruslah independen dan tidak dimaksudkan untuk menguntungkan atau memihak salah satu peserta Pemilu.

“Sehingga lembaga survei yang mengumumkan hasil survei dan penghitungan cepat (quick count) harus tetap bertanggung jawab baik secara ilmiah maupun secara hukum,” katanya.

Pengujian ketentuan larangan pengumuman hasil penghitungan cepat (quick count) Pemilu yang diatur dalam UU Pemilu Legislatif ini dimohonkan oleh PT Indikator Politik Indonesia, PT Saiful Mujani, PT Pedoman Riset.

Menurut pemohon, norma yang diuji tersebut sebenarnya telah dibatalkan dalam putusan MK Nomor 09/PUUVII/2009, yakni menghapus Pasal 245 ayat (2,) (3) UU Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Legislatif.

Pasal 247 ayat (2) berbunyi: “Pengumuman hasil survei atau jajak pendapat tentang Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang dilakukan pada masa tenang”.

Pasal 247 ayat (5): “Pengumuman prakiraan hasil penghitungan cepat Pemilu hanya boleh dilakukan paling cepat 2 (dua) jam setelah selesai pemungutan suara di wilayah Indonesia bagian barat” dan ayat (6)-nya menyebutkan: “Pelanggaran terhadap ketentuan ayat (2), ayat (4), dan ayat (5) merupakan tindak pidana Pemilu”.

Sementara Pasal 291 menyebutkan: ‘’Setiap orang yang mengumumkan hasil survei atau jajak pendapat tentang Pemilu dalam masa tenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 247 ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 12 juta’’.

Sedangkan Pasal 317 mengatur ancaman pidana dan denda jika lembaga survei tidak memberitahukan hasil penghitungan cepat bukan merupakan hasil resmi Pemilu dan memberitahukan hasilnya sebelum 2 jam. (ant/Bali Post)

Dugaan Aliran Sesat, Cecep Miliki Tiga Isteri

(ant/Bali Post)

DITANGKAP - Sejumlah tersangka beserta barang bukti narkotika jenis sabu diperlihatkan dalam keterangan pers di Kantor BNN, Jakarta, Kamis (3/4). BNN berhasil mengungkap tiga kasus jaringan pengedar narkotika jenis Sabu diantaranya dengan mengamankan dua orang tersangka warga negara Indonesia inisial SA dan SU dengan barang bukti Sabu seberat 20.411,7 gram (setara 20 Kg).

BNN Sita 20 Kg Sabu di Jakarta Jakarta (Suara NTB) Badan Narkotika Nasional (BNN) menyita 20,4 kilogram sabu-sabu setelah menggerebek satu kamar hotel di Jakarta Barat dan satu rumah kontrakan di Jakarta Selatan.

Kepala Bagian Humas BNN Sumirat Dwiyanto di Jakarta, Kamis (3/4), mengatakan penyitaan narkoba jenis sabu-sabu tersebut berawal dari kecurigaan pada pria yang masuk ke satu hotel di Jakarta Barat dengan membawa koper pada 1 April pukul 12.30 WIB. “Setelah satu jam berselang, pria tersebut keluar dari hotel dan langsung menggunakan taksi tapi tidak membawa koper. Tidak lama kemudian, datanglah seorang pria berbeda masuk ke dalam

hotel tersebut,” katanya.

Sumirat mengatakan tim BNN langsung membuntuti pria tersebut menuju ke kamar 518 di lantai lima hotel tersebut. Ketika pria tersebut sudah masuk, lanjut dia, tim BNN langsung melakukan penggerebekan dan menangkap seorang tersangka, warga negara Indonesia berinisial SA (25).

Di kamar tersebut, kata dia, tim menemukan satu tas koper warna hitam dengan satu tas jinjing bahan kain warna biru yang didalamnya terdapat 10 sepuluh bungkus plastik bening berisi sabusabu seberat 10.172 gram.

Selain itu ada satu tas kertas warna merah hitam dengan lima bungkus plastik bening berisi sabu-sabu dengan

berat 5.089.4 gram.

Petugas juga menemukan sebuah ransel warna hitam yang didalamnya terdapat lima bungkus plastik bening berisi sabu dengan berat 5.080 gram yang diakui milik tersangka.

“Kemudian sekira jam 18.30 WIB petugas melakukan penggeledahan rumah kontrakan yang ditempati tersangka SA di daerah Gandaria Utara Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan,” katanya.

Di rumah kontrakan tersebut, lanjut Sumirat, petugas menangkap seorang laki-laki berinisial SU (30), kakak ipar SA yang diduga berperan sebagai kurir dan menyita sabusabu 70,2 gram dari kamar SA. (ant/Bali Post)

Pemerintah Siapkan Pelayanan KUA ’’Online’’ Jakarta (Suara NTB) Untuk meningkatkan kualitas layanan KUA, Kementerian Agama (Kemenag) telah merancang sistem pelayanan secara online, mulai dari layanan tarif penghulu hingga antisipasi berkurangnya buku nikah di beberapa daerah.

“Peningkatan kualitas layanan KUA akan terus ditingkatkan, di antaranya melalui layanan secara online,” kata Direktur Jenderal Bimas Islam Abdul Djamil saat memberikan arahan pada Rapat Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas)

Direktorat Urusan Agama Islam dan Syariah di Jakarta, Rabu (2/4).

Ia menyebutkan, selama ini pelayanan KUA belum memaksimalkan teknologi informasi dengan melakukan pencatatan secara online. Pencatatan nikah secara konvensional (offline) yang selama ini digunakan masih banyak ditemukan kasus penyalahgunaan data dan informasi proses pernikahan dan perceraian di KUA. Djamil mengungkapkan, selain persoalan tarif penghu-

lu dan buku nikah, masih ditemukan data yang salah,seperti kasus adanya pasangan yang memalsukan identitas diri, di mana mereka yang menikah mengaku perjaka atau bahkan ditemukan kasus pasangan yang tidak sesuai dengan jenis kelaminnya.

Karena itu, ia berharap proses pencatatan secara online ini dapat menjadi solusi konkrit dalam menyelesaikan berbagai kasus pernikahan dan perceraian serta berbagai kasus lain di KUA. (ant/Bali Post)

Bandung (Suara NTB) Cecep Solihin, pemilik rumah yang diduga sebagai tempat penyebaran aliran sesat di Kota Bandung, Jawa Barat, memiliki tiga isteri dan 23 anak, kata Nurlaela salah satu isteri Cecep.

Nurlela di Bandung, Kamis mengatakan mereka hidup rukun dalam satu atap dan dari ketiga istrinya tersebut. Selain Nurlaela (45), isteri lainnya adalah Nby (44) dan Wd (25), Nurlela membantah jika suaminya telah menyebarkan aliran sesat kepada masyarakat.

“Tidak ada itu aliran sesat.

Makanya saya ngikutin dia terus. Suami saya mengajarkan berdasarkan Al Quran dan Hadist,” ujar Nurlaela yang mewakili isteri Cecep yang lainnya.

Bantahan Cecep telah

menyebarkan aliran sesat juga diutarakan oleh saudaranya yang bernama Tita (46). “Yang saya rasakan biasa saja dan selama ini pengajian biasa, pengajian keluarga, arisan. Seminggu sekali setiap malam minggu, bacanya ya Al Quran dan Hadist,” kata Tita.

Pada Rabu (2/4) malam lalu, rumah milik Cecep Solihin yang berada di Jalan Cinta Asih RT01/11 Kelurahan Samoja Kecamatan Batununggal Kota Bandung, Jawa Barat, digerebak oleh aparat polisi.

Kapolrestabes Bandung Kombes Pol Mashudi mengatakan awalnya pihaknya menerima laporan dari masyarakat bahwa di rumah tersebut sering terjadi kegiatan khusus. (ant/Bali Post)

Dua Perampok Pembunuh Balita Lolos dari Hukuman Mati Semarang (Suara NTB) Ahmad Musa (28) dan Abdur Rohman (32), dua perampok yang membunuh dua balita anak keluarga Sugeng Wiyono, warga Jalan Mulawarman, Tembalang, Semarang, Jawa Tengah, lolos dari hukuman mati.

Hakim Pengadilan Negeri Kota Semarang dalam sidang di Semarang, Kamis (3/4) , menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup terhadap terdakwa Ahmad Musa dan penjara 20 tahun kepada terdakwa Abdur Rohman.

Vonis yang dibacakan Hakim Ketua Bambang Setyanto itu lebih ringan dari tuntutan jaksa yang meminta terdakwa dihukum mati.

Hakim menyatakan kedua terdakwa bersalah melanggaran pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan yang menyebabkan meninggalnya seseorang.

“Majelis hakim tidak menemukan alasan pembenar dan pemaaf dari perbuatan terdakwa,” katanya.

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman, perbuatan terdakwa telah menghilangkan nyawa dua orang anak, yakni Kanaya Nadine Aulia Zahrani Wiyana (2)

dan Keanu Riefky Antasena Wiyono (1). Selain itu, perbuatan itu juga menyebabkan duka keluarga korban yang berkepanjangan.

"Terdakwa Musa dinilai sadis dan tidak berkemanusiaan,” tambahnya.

Perbuatan terdakwa Musa yang menghabisi nyawa dua balita tersebut dengan menggunakan linggis menjadi salah satu pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman lebih berat.

Dari hasil persidangan, hakim menyatakan terdakwa Musa yang memiliki ide untuk merampok hingga membunuh dua balita tersebut.

Adapun terdakwa Abdur Rohman tidak melihat dan tidak mengetahui peristiwa pembunuhan tersebut. “Oleh karena itu hukuman antara terdakwa pertama dan kedua harus diberdakan,” katanya.

Menanggapi putusan tersebut, kedua terdakwa bersama penasihat hukumnya menyatakan pikir-pikir. Terpisah, orangtua kedua balita korban pembunuhan, Sugeng Wiyono, mengaku tidak puas dengan vonis hakim tersebut. Ia meminta jaksa mengajukan banding atas vonis itu. (ant/Bali Post)

SUARA NTB Jumat, 4 April 2014

Giri Menang (Suara NTB) Bupati Lombok Barat (Lobar), Dr. H. Zaini Arony, MPd, meresmikan tanda dimulainya pemasangan sambungan air minum gratis tahap I gelombang II tahun 2014 di rumah warga di Desa Nyiurlembang Kecamatan Narmada, Kamis (3/4). Pemasangan sambungan ini merupakan tindak lanjut dari launching pemasangan sambungan air minum gratis bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di Lobar tanggal 21 November 2013 lalu.

Sambungan air gratis inipun menjadi kado istimewa dari PDAM Giri Menang bagi Lobar di Hari Ulang Tahunnya yang ke-56. Kado istimewa itu diperuntukkan bagi segenap masyarakat Lobar, terutama masyarakat berpenghasilan rendah. Jumlah total sambungan air bersih gratis ini sebanyak 8000 sambungan dengan dana Rp 23 miliar.

Direktur PDAM Giri Menang Mataram, H.L. Ahmad Zaini, ST, MM, dalam laporannya menyampaikan tahun 2013 dipasang sambungan air bersih bantuan Australia untuk 2.000 sambungan masyarakat berpenghasilan rendah dan tahun 2014 ini ditambah 3.000 sambungan serta 3.000 tambahan sambungan lagi.

Alasannya, Lobar dianggap paling berhasil, karena waktu yang singkat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya.

“Waktu diminta komitmen saya katakan Pemerintah Lombok Barat sangat tinggi komitmennya, pemasangan sambungan air minum gratis ini merupakan kado PDAM bagi HUT Lombok Barat ke-56,” ujarnya, seraya menambahkan ada 4 daerah di Indonesia yang mendapat bantuan dan terbilang cepat pengurusannya yaitu Makassar, Banjarmasin, Samarinda dan Lombok Barat.

Dikatakan Ahmad Zaini, bantuan gratis ini tersebar di seluruh kecamatan di Lombok Barat dengan hampir 20 % atau 600 sambungan untuk Kecamatan Narmada.

Alasannya, selain Narmada merupakan sumber air utama PDAM, juga karena paling dekat dengan sumber air dan kesadaran masyarakatnya dalam menjaga lingkungan tinggi. Selain itu, mekanisme hibah ini harus menggunakan dana talangan APBD dulu. Setelah 2 bulan selesai pemasangan gratis dan rakyat menikmati air selama 2 bulan, maka baru diajukan penggantian kepada Menteri Keuangan.

Dijelaskannya, masyarakat yang mendapatkan adalah masyarakat berpenghasilan rendah dengan kriteria yang telah ditetapkan BPS dan daya listrik rumah tangga di bawah 900 watt. Untuk menentukan masyarakat yang mendapatkan sambungan gratis ini diusulkan oleh pemerintah daerah bekerjasama dengan PDAM kepa-

da AusAID dan dari pihak AusAID akan melakukan survai dan hasil survai inilah yang menentukan dapat tidaknya masyarakat sambungan gratis. “Bantuan ini gratis tidak ada pungutan apapun. Oleh karena itu ID Number di rumah-rumah jangan dibuang,” kata Zaini sembari menegaskan pemasangannya yang gratis tapi airnya tetap dibayar. “Apa yang kita lakukan walaupun belum meng-cover seluruh masyarakat Lombok Barat tapi merupakan bagian dari ikhtiar kita untuk masyarakat Lombok Barat,” tambah Zaini.

Sebagaimana diketahui, tahun 2013 lalu dan 2014 ini, AusAID melalui PDAM Giri Menang memberikan bantuan Rp 14 miliar untuk pemasangan 5.000 sambungan air bersih. Sambungan air minum ini bersifat gratis, karena merupakan program Pemkab Lobar yang dilaksanakan PDAM bekerjasama dengan Pemerintah Australia melalui Program Hibah Air Minum.

Senada dengan Ahmad Zaini, Bupati Zaini Arony juga menyampaikan Lobar termasuk yang cukup lancar, sehingga diajukan kembali dan mendapat tambahan 3.000 sambungan gratis. “Sehingga kalau ditotal menjadi 8.000 sambungan dengan total dana Rp 23 miliar,”sebutnya.

Dijelaskan, sumber air PDAM berasal dari Narmada dan mengalir selain untuk Lobar juga Mataram, Kabupaten Lombok Utara dan sebagian Lombok Tengah. Pemda katanya, dari tahun ke tahun terus melakukan upaya untuk pelestarian lingkungan guna tersedianya air terus.

Salah satunya, Rabu (2/4), dilakukan forest tracking dan penanaman 20.000 pohon di hutan konservasi Suranadi. Ini semua dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. “Ini kewajiban, keharusan pemerintah memberikan yang terbaik untuk masyarakat,” kata bupati yang sekaligus Ketua DPD Partai Golkar Provinsi NTB ini.

Air, ujarnya, merupakan salah satu yang paling penting dalam hidup. “Air mutlak bagi mahluk hidup, tanpa air tidak ada kehidupan. Kita bisa tahan sebulan tidak makan tapi tidak bisa tanpa air,” tegas Zaini. Oleh karena itu, lanjutnya, semua orang wajib menjaga kelestarian air dan menjaga hutan.

Karena diibaratkan orang tidak memiliki rambut ketika dituangi air ke kepalanya pasti air akan jatuh semua. Begitu juga dengan hutan yang gundul.

Hadir pada kesempatan itu, jajaran PDAM Giri Menang, camat se-Lobar, beberapa kepala SKPD, kepala sekolah, tokoh agama, tokoh masyarakat dan masyarakat berpenghasilan rendah yang mendapat bantuan. (her/*)

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

(Suara NTB/ist)

(Suara NTB/ist)

Bupati Lobar, Dr. H. Zaini Arony, MPd

AKRAB - Bupati Lobar H. Zaini Arony bersama Dirut PDAM Giri Menang H. L. Ahmad Zaini, bersama Kepala SKPD dan tokoh agama dan masyarakat saat peresmian dimulainya pemasangan sambungan air minum gratis di Desa Nyiurlembang, Kamis (3/4).

(Suara NTB/ist)

Dirut PDAM Giri Menang H.L .Ahmad Zaini

(Suara NTB/ist)

BUKA KERAN AIR - Bupati Lobar H. Zaini Arony bersama Dirut PDAM Giri Menang, H. L. Ahmad Zaini meresmikan tanda dimulai pemasangan sambungan pipa air minum gratis dengan membuka keran air.

(Suara NTB/ist)

FOTO BERSAMA - Bupati Lombok Barat H. Zaini Arony bersama Dirut PDAM Giri Menang H. L. Ahmad Zaini foto bersama penerima sumbangan penyambungan gratis.

Polisi Selidiki Kemungkinan Makanan di MH370 Diracun Kuala Lumpur – Polisi tengah menyelidiki apakah makanan dalam pesawat Malaysia Airlines MH270 telah diracuni. Tak hanya itu, polisi juga menyelidiki kembali semua barang dalam kargo yang dimasukkan ke Boeing 777 itu, termasuk berton-ton buah manggis.

Kepala kepolisian Malaysia Khalid Abu Bakar mengatakan katering makanan pesawat itu tengah diselidiki melalui satu penyelidikan yang sejauh ini gagal menyingkapkan petunjuk signifikan untuk hilangnya pesawat yang membawa 239 orang pada 8 Maret itu.

Inspektur Jenderal Khalid mengatakan segala faktor telah diselidiki untuk mengesampingkan sabotase. “Contohnya ketika kami tahu ada bertonton manggis dalam pesawat, maka kami harus mengetahui dari mana manggis-manggis itu berasal,” kata dia. “Kami telah menjejak siapa yang memetiknya, siapa yang mengemasnya dan mengapalkannya, yang memasukkannya ke pesawat itu,” tambahnya.

Khalid mengatakan para penyelidik di Tiongkok telah menjejak siapa yang membeli manggis-manggis itu dan seberapa banyak mereka membutuhkannya. “Bayangkan berapa banyak orang yang mesti kami wawancarai dan itu hanya untuk soal manggis saja,” kata dia.

Polisi menolak merilis ke publik manifes kargo pesawat hilang itu, namun daftar itu diketahui termasuk baterai ionlithium yang sebelumnya disebut sebagai penyebab kemungkinan kebakaran pada pesawat tersebut. (ant/bali post)