Snt04042015 by Suara NTB

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK SUMBAWA ECERAN Rp 4.500

Rp. 75.000 Rp. 80.000

SUARA NTB

SABTU, 4 APRIL 2015

Pengemban Pengamal Pancasila

16 HALAMAN NOMOR 28 TAHUN KE 11 Online :http://www.suarantb.com E-mail: hariansuarantb@gmail.com

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Pangdam IX/Udayana Pimpin Panen Padi Cigilis di Sumbawa

(Suara NTB/penrem)

PANEN JAGUNG - Setelah panen perdana untuk padi varietas Cigilis di Desa Poto, Kabupaten Sumbawa,Gubernur NTB, TGH.M.Zainul Majdi (tengah) bersama Pangdam IX/Udayana Torry Djohar Banguntoro (kiri) dan Kapolda NTB, Sriyono melakukan panen jagung di Dompu.

Mataram (Suara NTB) Komitmen Pemprov NTB dan TNI, dalam mewujudkan swasembada pangan, terlihat dalam panen perdana yang digelar di Desa Poto, Sumbawa Besar, Kamis (2/4) lalu. Pangdam IX/Udayana Mayjen TNI Torry Djohar Banguntoro memimpin langsung panen perdana untuk padi varietas Cigilis itu. Gubernur NTB, Dr.TGH.M Zainul Majdi, Kapolda NTB Brigjen Pol. Sriyono serta Danrem 162/WB Kol.CZI Lalu Rudy Irham Srigede, termasuk Bupati Sumbawa, Jamaludin Malik serta pejabat lainnya. Dalam panen perdana padi jenis unggulan Cigilis itu, masyarakat kelompok tani Desa Poto merasa sangat diperhatikan, apalagi dengan kehadirian Panglima dan Gubernur sebagai orang nomor satu di NTB tersebut. Gubernur NTB, Dr.TGH. M Zainul Majdi dalam sambutannya, mengucapkan terimakasih kepada para petani yang telah berjuang untuk mensukseskan ketahanan pangan, sebagaimana pro-

gram pemerintah pusat. “Ini dibuktikan atas kerja keras petani, dari hasil diperkirakan mencapai 10,3 ton per hektarnya,” kata Gubernur. Adapun panen raya nantinya mencapai 1200 hektar yang tersebar di wilayah Kabupaten Sumbawa Besar. Selain ucapan terimakasih kepada para petani, Gubernur, Pangdam dan Kapolda NTB, akan selalu menbantu menopang kegiatan petani dan menerima setiap keluhan dan kesulitan dialami. Setelah panen perdana di Desa Poto, Gubernur NTB, Pangdam IX/Udayana, Kapolda NTB dan Danrem 162/WB berangkat menuju ke Dompu untuk melihat lokasi tanaman jagung, sekaligus mengecek kesiapan Tambora Menyapa Dunia yang akan diselenggarakan 11 April mendatang. Direncanakan kegiatan itu akan dihadiri Presiden RI, Joko Widodo. Berkaitan dengan Kunker Presiden RI, Pangdam IX/ Udayana beserta rombongan juga akan meninjau STPDN yang berlokasi di Kabupaten Loteng. (ars/*)

Pemadaman Parah

PLN Tuding Izin Peningkatan Kapasitas Mesin Dihambat TO K O H Masih Ada Kendala

H.Muh. Amin

TERKAIT penagihan kerugian negara sesuai temuan BPK atas keuangan di DPRD NTB, masih tetap berlanjut. Konfirmasi Pemprov NTB terhadap Bidang Perdata dan Tuntutan (Datun) Kejati NTB, progres penagihan tetap berjalan. Hanya masih ada kendala di lapangan, Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/bul)

KO M E N TTAA R Partisipasi Meningkat

(Suara NTB/dok)

Lalu Wirasapta Karyadi

SEJAK ditutup pada 15 Maret lalu, total peminat Seleksi Masuk Perguran Tinggi Negeri (SNMPTN) di Universitas Mataram (Unram) mencapai 22.196 siswa. Jumlah itu berasal dari 480-an sekolah yang tersebar di 28 povinsi di Tanah Air. Mereka akan memperebutkan total kuota SNMPTN yang disediakan Unram sebanyak 1.815 untuk 34 program studi. Bersambung ke hal 15

Mataram (Suara NTB) Diberondong kritik soal pemadaman yang sangat parah belakangan ini, manajemen PT.PLN (persero) Wilayah NTB memberi alasan. Mereka berdalih, izin pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) terhambat di pemerintah. Jika PLTG tak kunjung ditambah kapasitasnya, dampaknya, pemadaman akan semakin ‘’menggila’’. Alasan itu dilontarkan General Manager (GM) Unit Pembangkit IX Wilayah Nusa Tenggara, Idian, saat hearing dengan Ombudsman RI Perwakilan NTB, Kamis (2/4) lalu. Secara fisik, pembangunan unit yang disebut PLTG Peaker Lombok itu memang sudah ada. Saat ini dengan kapasitas 2 x 30 MW, namun itu belum memenuhi syarat untuk mengatasi beban puncak, sehingga pemadaman dilakukan. ‘’Kita mau ajukan penambahan kapasitas PLTG Lombok Peaker. Tapi saat kita mau ajukan untuk perubahan 2x 30 MW menjadi 150 MW, disinilah

persoalannya,’’ kata Idian. Dengan permintaan perubahan kapasitas itu, maka pihaknya harus meminta perubahan izin yang berkaitan dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal). Namun ketika minta perubahan , muncul persoalan karena bertentangan dengan RTRW. Padahal pembangunan ini menurut dia, menggunakan lahan sama, areal yang sama, fisik bangunan sama, hanya kapasitas mesin yang berubah. ‘’Intinya jika proyek ini tertunda, maka pemadaman lebih berat dari sekarang,’’ kata Idian menggambarkan akan semakin

parahnya pemadaman jika pembangunan ini tertunda. Sehingga ia sangat berharap kepada Pemda, ada satu kebijakan agar PLTG dengan kapasitas 150 MW ini dipermudah proses perizinannya, dengan ketentuan pihaknya akan mengikuti prosedur yang ditetapkan. Beberapa waktu lalu, Gubernur NTB, Dr.TGB.M Zainul Majdi menyatakan PLN tidak berkoordinasi dengan Pemda? Pihaknya membantah itu. Ia yakin, GM PLN Wilayah NTB, tetap berkomunikasi dengan pemerintah daerah. Bersambung ke hal 15

Kasus Jeringo

Empat Pemilik Lahan Diduga Fiktif Mataram (Suara NTB) Penyidikan kasus pembebasan lahan transmigrasi di Desa Jeringo, Kecamatan Pringgabaya, Lombok Timur (Lotim) masih berkembang. Dari hasil penyidikan terbaru, ditemukan indikasi empat warga yang menerima pembebasan lahan diduga fiktif. ‘’Dugaannya fiktif, karena tim saya mencari ke alamat empat orang ini, tidak ada nama dimaksud,’’ kata Kasubdit III Tipikor Direktorat Reskrimsus Polda NTB, AKBP Andy Hermawan, SIK dikonfirmasi Jumat (4/3). Upaya konfirmasi sampai ke kantor desa dan kecamatan, juga tidak ditemukan nama – nama dimaksud. Sehingga kesimpulan sementara pihaknya, empat orang penerima anggaran pembebasan lahan ini diduga fiktif. Namun berapa total anggaran yang

’’

Dugaannya fiktif, karena tim saya mencari ke alamat empat orang ini, tidak ada nama dimaksud Andy Hermawan diduga fiktif itu, akan ditelisik ditahap penyidikan berikutnya melibatkan auditor. Sementara, secara akumulatif dugaan kerugian negaranya mencapai Rp 340 juta. Angka ini diperoleh dari selisih yang tidak diterima warga pemilik lahan. Tim penyidik Unit II sebelumnya meminta keterangan

34 warga penerima anggaran pembebasan lahan dari Pemkab Lombok Timur, melaui Bagian Tata Pemerintahan (Tatapem). Penerima kuasa pembebasan lahan itu, TGF, namun terindikasi 34 warga menerima tidak sesuai dengan alokasi anggaran seharusnya. Bahkan temuan terbaru, empat orang fiktif. ‘’Semua saksi dari warga sudah diperiksa bertahap, hanya empat orang itu (belum diperiksa). Karena memang tidak ditemukan orangnya,’’ terang dia. Tahapan berikutnya, mereka berkoordinasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk menghitung nilai kerugian negara. Menurut Andy, pihaknya sudah koordinasi awal dengan auditor. Tinggal perencanaan proses perhitungan kerugian negara. (ars)

(Suara NTB/ars)

HEARING - Kepala Ombudsman RI Perwakilan NTB, Adhar Hakim (tengah) saat hearing dengan GM PLN wilayah NTB Dwi Kusnanto (kanan) dan GM Unit Pembangkit IX Wilayah Nusra, Idian (kiri).

Pemprov NTB Potong Tunjangan PNS Indisipliner Mataram (Suara NTB) Sebanyak 246 PNS lingkup Pemprov NTB terindikasi indisipliner pada triwulan pertama 2015 ini. Sanksi terhadap PNS indisipliner ini Tunjangan Kinerja Daerah(TKD)-nya langsung dipotong. Untuk meminimalisir PNS yang indisipliner, pimmpinan SKPD diminta memberikan tindakan tegas pada bawahannya. “Otomatis ini sudah dipotong TKD bagi yang indisipliner ini,” kata Kepala Satpol PP NTB, Ibnu Salim, SH, M.Si dikonfirmasi Suara NTB, Jumat (3/4) kemarin. Berdasarkan rekapitulasi Satpol PP NTB, dalam kurun waktu bulan Januari dan Februari 2015 tercatat setidaknya 246 orang PNS yang terindikasi indisipliner, dengan perincian tidak apel pagi sebanyak 5 kali ke atas sejumlah 206 orang,Tanpa keterangan masuk kerja satu hari ke atas 31 orang, tidak apel pagi dan tak masuk kerja tanpa keterangan 7 orang. Bersambung ke hal 15 Ibnu Salim (Suara NTB/dok)

SUARA NTB Sabtu, 4 April 2015

Usulkan Sumur Resapan LINGKUNGAN Tempit dianggap sebagai daerah yang rawan banjir, sebab selalu dirasakan atau dialami masyarakat ketika curah hujan tinggi. Sempitnya drainase dibarengi tumpukkan sampah serta sedimentasi juga sebagai faktor meluapnya air hingga ke pemukiman warga. Kondisi jalan yang rendah dibandingkan drainase menyebabkan air tidak bisa mengalir bahkan terpaksa harus menggunakan mesin pompa untuk mengurai volume air. Oleh karena itu, dibutuhkan sumur resapan sebagai alternatif mengurangi volume air pasca genangan. “Kemarin airnya ndak bisa turun terpaksa digunakan pompa,” kata Lurah Ampenan Tengah, Hj. Elya Hadiana dikonfirmasi lewat ponselnya, Kamis (2/4). Upaya itu dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Mataram. Sebab, delapan rumah warga terendam banjir sehingga terpaksa harus diungsikan. Banjir yang terjadi di wilayahnya berasal dari limpahan air dibarengi dengan kiriman sampah dari luar Kota Mataram. Pihaknya pun sudah berkoordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Kebersihan, agar menormalisasi saluran karena tumpukan sedimentasi dan sampah di saluran. Akan tetapi, Elya menilai keberadaan sumur resapan yang diusulkan langsung ke Badan Lingkungan Hidup (BLH) dinilai sebagai solusi menanggulangi persoalan banjir setiap tahunnya. Mengenai berapa jumlah sumur resapan tidak dipastikan, karena hanya sebatas mengusulkan dan realisasinya berada di instansi terkait. “Tergantung dari BLH berapa mau dikasih,” tuturnya. Usulan sumur resapan tersebut diharapkan dapat direalisasikan oleh instansi terkait, agar bisa memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat dan lingkungan Tempit bisa terbebas dari banjir maupun genang a n . Hj. Elya Hadiana (cem) (Suara NTB/dok)

SUARA MATARAM

Halaman 2

Dinas PKP Kecewa Bulog hanya Beli 10 Persen Gabah Petani Mataram (Suara NTB) Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan (PKP) Kota Mataram kecewa dengan Divre Bulog yang hanya membeli 10 persen atau sebagian kecil dari gabah petani. “Tidak hanya petani, kami juga teriak,” sesal Kepala PKP Kota Mataram, Ir. H. Muttawali dikonfirmasi Kamis (2/4). Selain minimnya pengambilan gabah petani, harga gabah juga anjlok. Hal ini tentunya merugikan petani karena biasanya HPP yang dibeli bulog dengan kisaran Rp 3.700 perkilogram, tetapi menurun pada

kisaran Rp 3.300 hingga 3.400 perkilogram. “Kalau gini kan petani kita rugi,” sindirnya. Hasil produksi lahan pertanian masyarakat dari 700 hektar mampu menghasilkan 3.600 ton gabah. Semestinya

dengan melimpahnya hasil panen bisa diakomodir seperti biasaya oleh Bulog 25 - 35 persen. Jangan sampai lanjutnya, program swasembada beras yang dicanangkan oleh presiden Joko Widodo berbanding

MARAKNYA temuan BBPOM (Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan) terkait produk makanan diduga mengandung bahan berbahaya dinilai akibat kurangnya sosialisasi dari Diskoperindag Kota Mataram bersama BBPOM Mataram. Penilaian ini disampaikan anggota Komisi IV DPRD Kota Mataram, Sang Ketut Deresta menjawab Suara NTB di kantornya, Kamis (2/4). Mestinya, kata Deresta, Diskoperindag bersama BBPOM lebih rajin melakukan sosialisasi. Ketika itu sudah menjadi temuan, mestinya Diskoperindag segera menindaklanjutinya dengan mengingatkan para pelaku UKM yang bergerak dalam produksi produk makanan agar meninggalkan penggunaan bahan berbahaya yang dibarengi dengan solusi. Sehingga usaha tersebut bisa tetap berjalan. Karena bagaimanapun, penggunaan bahan berbahaya, jelas akan berdampak pada kesehatan masyarakat. ‘’Itukan bahaya bagi konsumen yang memakannya,’’ cetus Deresta. Setelah sejumlah temuan penggunaan bahan makanan berbahaya di pasar-pasar, seharusnya, sambung Dereste ditindaklanjuti dengan menelusuri produsen produk makanan tersebut. Politisi Hanura ini kurang setuju kalau sampel makanan yang diduga mengandung bahan berbahaya hanya diambil di pasar. ‘’Mestinya ke produsennya langsung,’’ imbuhnya. Deresta yakin, Koperindag maupun BBPOM mengetahui dimana sentra pembuatan makanan yang diduga menggunakan bahan berbahaya. ‘’Seharusnya di sana diambil sampelnya sehingga bisa mudah penanganannya,’’ demikian Deresta. Terhadap temuan produk makanan yang diduga mengandung bahan berbahaya di pasar-pasar, masyarakat, katanya tentu tidak bisa menyalahkan pedagang. Karena pedagangpun mengambil dari produsen. Pemerintah menurutnya, tidak bisa serta merta menutup usaha masyarakat. Menurutnya, pemerintah justru harus mengedepankan usaha preventif. Lebih penting memberi penyuluhan terlebih dahulu ketimbang tindakan. ‘’Kalau memang sudah tidak bisa, ya mau tidak mau harus ditindaklanjuti,’’ pintanya. (fit)

Sang Ketut Deresta

(Suara NTB/ynt)

RUSAK - Lurah Babakan, Abdul Rauf menunjukkan saluran yang rusak dengan panjang sekitar 300 meter. Saluran rusak ini berada di Jalan Lalu Mesir, Babakan Timur. Rusaknya saluran di kawasan ini menjadikan kawasan ini langganan genangan pada saat hujan.

Mataram (Suara NTB) Beberapa lokasi di Kelurahan Babakan, Kecamatan Sandubaya masih menjadi langganan genangan pada saat terjadinya hujan. Menurut Lurah Babakan, Abdul Rauf, S.Sos kepada Suara NTB, lingkungan yang masih menjadi langganan banjir adalah Babakan Timur. Pasalnya, saluran yang berada di pinggir Jalan Lalu Mesir tersebut telah lama rusak. Saluran yang rusak ini disebutkan Abdul Rauf sekitar 300 meter. Bahkan di sisi jalan lainnya tidak ada saluran karena tertutup jalan. Rusaknya saluran inilah yang menjadi penyebab genangan di jalan tersebut pada saat hujan. “Memang tetap banjr pada saat hujan. Tapi langsung selesai setelah hujan,” ujarnya.

Pihaknya telah mengusulkan perbaikan saluran tersebut dan berharap bisa direalisasikan sehingga tak ada lagi genangan di wilayahnya pada saat musim hujan. Selain di Jalan Lalu Mesir, masih ada beberapa titik yang kondisi salurannya juga kurang bagus. Di Jalan Ali Nafiah, air sering naik dan bahkan pernah setinggi kaki pada saat hujan besar. Kadang banjir maupun genangan di wilayahnya tidak hanya disebabkan oleh buruknya kondisi saluran, ada juga lingkungan yang kondisi salurannya bagus. Hanya saja sampah masih menjadi persoalan dan menjadi penyebab banjir karena masyarakat masih memiliki kebiasaan buruk membuang sampah di saluran. “Saluran sudah bagus. Tapi masyarakat masih saja buang

sampah ke saluran. Berbagai barang ditemukan di saluran, bahkan baju dan karpet juga dibuang ke saluran,” sesalnya. Selain itu di salah satu titik di Jalan Ali Nafiah, di sebelah utara Poskesdes, kerap terjadi genangan karena di dalam saluran ada pipa PDAM melintang sehingga sampah sering tersangkut dan air meluber ke jalan. Abdul Rauf mengatakan dirinya tetap turun ke berbagai titik pada saat hujan besar untuk memantau kondisi. Bahkan dini hari pun ia tetap turun melakukan pemantauan jika turun hujan. Beberapa pekan lalu di salah satu titik terjadi genangan disebabkan tersumbatnya saluran oleh sampah. Karena air tak bisa mengalir, maka warga berinisiatif membongkar saluran. (ynt)

baikan saluran ini kita fokuskan di daerah banjir, di depan Asrama Haji,” ujarnya. Mengenai berapa kilometer panjang saluran irigasi yang rusak di Lingkar Selatan, Mutawalli mengatakan belum tahu secara pasti. Saluran irigasi di kawasan ini banyak yang terpotong baik itu di depan maupun belakang Asrama Haji. Selain itu ada juga di sekitar Mapak, di dekat kawasan perumahan. Mutawalli juga belum bisa memastikan panjang saluran yang rusak di Lingkar Selatan karena saat ini pihaknya sedang menyusun perencanaan bersama Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Mataram. “Perencanaannya lagi disusun dan belum tahu berapa panjangnya saluran yang ada di Lingkar Selatan. Kita fokuskan untuk saluran yang menyempit, yang rusak, itu akan kita perbaiki dengan anggaran itu,” terangnya. Perencanaan sedang dilakukan bersama Dinas PU sembari menunggu dana tersebut turun dari pusat. Mutawalli belum bisa memastikan apakah dana Rp 4,7 miliar bisa menuntaskan persoalan saluran irigasi di Kota Mataram atau 55 kilometer saluran irigasi yang rusak. (ynt)

Pengusaha Diduga Gencar Lobi Pejabat Pemkot Mataram (Suara NTB) Penertiban sejumlah papan reklame oleh Dinas Pertamanan beberapa waktu lalu, nampaknya memberikan efek jera bagi para pengusaha reklame nakal. Pengusaha reklame pun diduga mulai gencar melobi pejabat Pemkot. Informasi yang dihimpun Suara NTB, bank swasta satu persatu datang ke ruang Sekretaris Daerah. Pembicaraan tidak terlepas dari perkara reklame yang dipotong. Akan tetapi, kedatangan pengusaha dan bank swasta diklaim bukan perkara lobi reklame melainkan meminta penjelasan terkait titik mana saja papan reklame miliknya yang belum memiliki izin dan

harus diperpanjang. “Ndak ada lobi, cuman minta penjelasan titik mana saja reklame milik mereka,” bantah Sekda Kota Mataram, Ir. HL. Makmur Said dikonfirmasi kemarin. Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPMP2T) Kota Mataram, Drs. Cokorda Sudira Muliarsa mengaku, pascapenertiban sekitar seratus masyarakat yang mengajukan perpanjangan maupun pengurus izin reklame baru. Cokorda juga membantah ada lobi - lobi reklame oleh pengusaha. “Yang sudah masuk 100 pemohon,” sebut Cokorda. Dia mengklaim kesadaran masyarakat relatif meningkat pascaditertibkan. Meskipun pengajuan dilakukan, tetapi harus dirapatkan bersama tim yustisi karena Dinas Perta-

manan akan melakukan penataan baik ukuran, letak bahkan jarak reklame. Hal demikian dilakukan karena pertimbangan estetika Kota Mataram. “Begitu diajukan, tapi tidak langsung diterbitkan karena harus dirapatkan dengan tim yustisi,” pungkasnya. Yang menjadi pekerjaan saat ini kata Cokorda, menyelesaikan permohonan yang masuk sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) selama 14 hari. Dia menekan kepada masyarakat agar meningkatkan kesadaran serta tidak mengurus melalui penghubung atau calo, sebab akan merugikan warga dengan beban biaya yang relatif mahal. (cem)

Analisis Lingkungan Pembangunan TPA Harus Cermat lagi dilaksanakan secara konvensional. Terkait rencana ini, Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Mataram, Drs.M. Saleh mengatakan sebelum TPA dibangun, analisis lingkungan harus dilakukan

Mataram (Suara NTB) Kerusakan saluran irigasi yang ada di kawasan Lingkar Selatan Kota Mataram disebut paling parah. Akibat kerusakan parah saluran irigasi ini, pada saat musim hujan di beberapa titik di kawasan itu menjadi langganan banjir dan genangan. Bahkan ratusan hektar sawah juga terendam banjir beberapa waktu lalu. Demikian disampaikan Kepala Dinas Pertanian, Kelautan, dan Perikanan (PKP) Kota Mataram, Ir.H. Mutawalli kepada Suara NTB. Secara keseluruhan, panjang saluran irigasi yang rusak di Kota Mataram disebutkan Mutawalli sekitar 55 ribu meter atau 55 kilometer dari total 70 ribu meter panjang saluran irigasi yang ada. Saluran irigasi ini merupakan hal yang cukup vital untuk meningkatkan produksi pangan di Kota Mataram. Untuk perbaikan saluran irigasi ini, Pemkot Mataram mendapatkan bantuan DAK (Dana Alokasi Khusus) dari pemerintah pusat sebesar Rp 4,7 miliar tahun ini. Dana tersebut akan difokuskan untuk memperbaiki saluran irigasi di kawasan Lingkar Selatan. Khususnya di saluran irigasi yang berdekatan dengan Asrama Haji NTB. “Per-

Pascapenertiban Papan Reklame

(Suara NTB/fit)

Mataram (Suara NTB) Kota Mataram berencana untuk membangun tempat pembuangan akhir (TPA) di wilayah kota. TPA ini nantinya akan berbasis teknologi dimana pengolahan sampah tak

gabah petani yang tidak bagus sehingga Bulog tidak mau mengambil? Sepengetahuannya, Bulog berasalan karena daya tampung gudang sudah tidak mampu lagi. Kedua, faktor persoalan anggaran terbatas untuk membeli gabah petani. Dia melihat, kualitas gabah petani relatif bagus, meskipun sempat lahan pertanian masyarakat digenangi banjir dan hama bles, tetapi tidak mengakibatkan kualitas gabah menurun. (cem)

Kerusakan Saluran Irigasi di Lingkar Selatan Paling Parah

Babakan Masih Jadi Langganan Banjir Sosialisasi Kurang

terbalik dengan mekanisme pengambilan gabah oleh Bulog. Muttawali pun bersepakat dengan dinas pertanian seluruh kabupaten/ kota di NTB untuk mengkomunikasikan dengan Pemprov NTB, agar gabah petani dibeli oleh pemerintah pusat. Sementara waktu, lanjutnya, gabah petani diupayakan dibeli melalui APBD. “Ini mau kita usulkan ke Pemkot,” katanya. Apakah karena kualitas

secara cermat. Saleh mengatakan tak masalah jika TPA dibangun di tengah kota. Asalkan lokasinya juga disurvei mana yang benar-benar layak dijadikan TPA. “Tinggal disurvei saja lokasinya mana yang lebih layak. Tapi nanti analisis lingkungannya harus cermat. Pengelolaannya dan sistem yang dipakai juga harus bagus,” terangnya, Kamis (2/4). Jika pengelolaannya tidak dilaksanakan dengan sistem yang baik, maka dikhawatirkan akan berdampak pada kualitas air permukaan. Apalagi sampah organik mengeluarkan sejenis kandungan atau zat yang jika dibuang ke badan air akan mencemari air permukaan. “Sampah organik mengeluarkan air dan itu

harus dikelola di IPAL (Instalasi Pengelolaan Air Limbah) yang bagus sebelum dibuang ke badan air,” jelasnya. Sebelum TPA dibangun di dalam kota, Saleh juga mengatakan tata ruangnya harus sesuai dan harus dianalisa apakah akan berdampak pada kawasan sekitar. Jika tidak berdampak besar pada kawasan sekitar, menurutnya tak masalah. Untuk itulah pentingnya dilakukan kajian sebelum pembangunan dilaksanakan. “Karena ada TPA maka perlu Amdal disana. Tapi yang terpenting adalah tata ruang dan itu yang bisa menjawab Dinas Tata Kota,” ujarnya. Sebelum izin lingkungan dipenuhi, terlebih dahulu harus dilihat dari kajian tata

ruang. “Tidak boleh ada izin lain sebelum izin lingkungan kecuali didahului izin tata ruang,” imbuhnya. Sebelumnya Kepala Bappeda Kota Mataram, Lalu Martawang menyampaikan pentingnya TPA dengan memanfaatkan teknologi ini untuk mengatasi persoalan sampah di Kota Mataram yang produksinya cukup tinggi setiap hari mencapai 1.400 meter kubik. TPA berbasis teknologi ini telah diterapkan di berbagai negara maju di dunia. Menurutnya membangun sebuah TPA yang pengelolaannya menggunakan teknologi canggih tidak memerlukan lahan yang luas. Teknologi yang digunakan bisa berupa incenerator atau mesin penghancur sampah. (ynt)

(Suara NTB/ynt)

PALING PARAH - Areal persawahan di Lingkar Selatan. Di kawasan ini banyak saluran irigasi rusak, salah satu penyebabnya adalah maraknya pembangunan kompleks perumahan di kawasan ini. Kerusakan saluran irigasi di Lingkar Selatan disebut paling parah dibanding wilayah lainnya.

Penyebaran Pangan Berbahaya Diduga Terorganisir Mataram (Suara NTB) Maraknya temuan sejumlah produk pangan yang mengandung bahan berbahaya seperti boraks dan rodamin B pada mi basah, krupuk dan terasi di pasar tradisional, menimbulkan kecurigaan. Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag) menduga pendistribusian produk tersebut dilakukan secara terorganisir oleh oknum pedagang, sehingga sulit diminimalisir penyebarannya. Modus yang dilakukan oleh penyuplai melihat petugas lalai melakukan pengawasan bahkan oknum bersangkutan tidak langsung menurunkan barangnya ke pasar melainkan di tempat tertentu. “Biasanya diturunkan di Narmada atau di kumpulkan dulu,” kata Kepala Bidang (Kabid) Perdagangan pada Diskoperindag Kota Mataram, Uun Pujianto. Modus tersebut sangat menyulitkan petugas untuk membongkar meskipun seringkali dilakukan penertiban bahkan pemusnahan. Faktor ketidaktahuan pedagang kecil juga disinyalir sebagai penyebab semakin suburnya industri rumah dengan kandungan berbahaya tersebut. “Pedagang kecil juga banyak yang tidak tahu,” sebutnya. Pengawasan bersama Bal-

ai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) serta Satpol PP tetap secara intensif dilakukan. Baik dengan cara menyebarkan brosur, sosialisasi serta memberikan pengarahan kepada masyarakat. Efek jera dengan memusnahkan bahan pangan pun dilakukan, tetapi tak kunjung membuahkan hasil. “Tim pengawas sebulan bisa tiga kali turun,” akunya. Apakah tidak ada upaya memutus mata rantai peredaran bahan pangan mengandung zat berbahaya tersebut? Menurutnya, langkah itu sangat sulit dilakukan. Artinya, harus ada pengawasan intensif di bagian hilir (produsen). Kebanyakan terasi dan ikan asin tidak diproduksi di Lombok melainkan didatangkan dari Sulawesi, Kalimantan bahkan Sumatera. Tanggungjawabnya ada di masing - masing kabupaten/kota. Yang menjadi incaran pihaknya saat ini, salah satu pengepul terasi di wilayah lingkar utara. Pihaknya pun sudah menjadwalkan akan turun ke pengepul tersebut. Namun demikian, dia tetap mengimbau kepada pembeli agar lebih selektif dan hati hati memilih makanan di pasar tradisional. “Gak usah tergiur karena murahnya saja,” imbuhnya. (cem)

SUARA NTB Sabtu, 4 April 2015

(Suara NTB/bul)

EKONOMI DAN BISNIS

Halaman 3

Turis Malaysia Dominasi Kunjungan ke NTB (RLM) tamu hotel bintang pada bulan Februari 2015 tercatat 2,30 hari, naik 0,18 hari dibandingkan dengan RLM bulan Januari 2015 yang tercatat 2,12 hari. Namun, bila dibandingkan dengan RLM bulan Februari 2014 yang mencapai 2,37 hari, terjadi penurunan 0,07 hari. Jumlah tamu yang menginap pada hotel bintang bulan Februari 2015 tercatat 26.070 orang, jumlah ini mengalami penurunan 7,88 persen dibanding tamu bulan Januari 2015 yang sebanyak 28.299 orang. Demikian pula jika dibandingkan dengan bulan Februari 2014 yaitu sebanyak 28.746 orang, mengalami penurunan

Mataram (Suara NTB) Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi NTB merilis angka kunjungan wisatawan yang datang berwisata maupun berbelanja ke NTB. Untuk wisatawan mancanegara, turis dari Malaysia tercatat mendominasi kedatangan ke NTB.

Sultan Kertapati

Tidak Melempem KETUA Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Provinsi NTB, Sultan Kertapati mengatakan, organisasi yang dipimpinnya sejak tahun lalu ini tetap eksis. Sebelumnya, beberapa pendiri Hipmi meminta agar asosiasi pengusaha ini di-reshuffle pengurus-pengurus intinya. Lantaran Hipmi dinilai belum memberikan kontribusi atau belum nyata menggandeng pemerintah daerah sebagai mitra dalam meningkatkan pergerakan wirausaha. “Hipmi kondisinya hampir sama di semua daerah. Semua tersedot perhatiannya pada Munas Hipmi beberapa waktu lalu,” kata Sultan ditemui di Mataram, Jumat (3/4). Putra wakil gubernur NTB ini mengatakan akan tetap melanjutkan program yang sudah dicanangkan dalam visi misinya saat menjadi kandidat Ketua Hipmi beberapa waktu lalu. Salah satunya yang tetap akan diperjuangkan adalah merealisasikan terbentuknya klinik entrepreneur yang disebut-sebut sebagai wadah untuk mencetak generasi pengusaha, sekaligus menguatkan keberadaan dan eksistensi pengusaha di dalam daerah. Klinik entrepreneur yang dimaksud itu fungsinya tak jauh beda sebagai rumah sakit bagi para wirausahawan. Didalamnya sebagai lembaga yang mendiagnosa kendala-kendala usaha para wirausaha, baik yang baru maupun wirausaha yang sudah ada. Dalam hal ini, Hipmi dikatakannya akan melibatkan Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT). Selain akan menguatkan kepengurusan di tubuh Hipmi NTB, Sultan menyebut dalam waktu dekat akan menyiapkan sekretariat baru. Dimana sekretariat inilah yang akan dijadikan sebagai tempat rutin untuk sharing ilmu berwirausaha dengan masyarakat. “Dalam waktu dekat sekretariatnya bisa kita launching, semua pengusaha dari pemula dan senior akan bertemu secara rutin untuk membahas persoalan-persoalan dunia usaha,” tandasnya. Hipmi NTB, kata Sultan, tetap jalan, dan tantangan kedepan adalah membangun kemitraan dengan semua pihak dalam menghadapi MEA. Wakil Gubernur NTB yang juga ayah dari Sultan Kertapati sendiri sebelumnya memberikan respons agar Ketua Hipmi NTB diganti. Bahkan posisinya sebagai dewan pembina Hipmi juga punya kewenangan akan memanggil para dewan pembina Hipmi NTB lainnya. “Nanti kita panggil Dewan pembina lainnya. Ndak apaapa, kalau tidak ada gerakan, Ketua Hipminya kita sarankan diganti saja,” demikian Wakil Gubernur dalam sebuah kesempatan baru-baru ini. (bul)

Pada bulan Februari 2015, kunjungan wisatawan luar negeri yang datang di Bandara Internasional Lombok (BIL) ini sebanyak 1.837 orang. Menyusul dari Singapura sebanyak 290 orang, serta dari Tiongkok dan Prancis masing-masing sebanyak 284 orang dan 211 orang. “Dapat dipastikan itu bukan TKI, kelihatan rupanya mana yang TKI dan mana yang wisatawan,” kata Kepala BPS

NTB, Drs. Wahyudin, MM menjelaskan, Kamis (2/4). Jumlah penumpang yang datang melalui penerbangan domestik pada bulan Februari 2015 sebanyak 73.570 orang, turun 12,20 persen dari bulan Januari 2015. Demikian pula jumlah penumpang datang melalui penerbangan internasional, mengalami penurunan 12,27 persen dibandingkan bulan Januari 2015. Sementara itu, pada bulan

Februari 2015 Tingkat Penghunian Kamar (TPK) hotel bintang mengalami peningkatan dibandingkan bulan Januari 2015. TPK bulan Februari 2015 tercatat sebesar 31,78 persen, naik 2,79 point dibandingkan keadaan bulan Januari 2015 dengan TPK 28,99 persen. Namun jika dibandingkan dengan TPK bulan Februari 2014 yang mencapai 38,60 persen, turun 6,82 point. Rata-rata lama menginap

(Suara NTB/ars)

PASAR DADAKAN - Pedagang rambutan berjejer di simpang jalan kampung di Desa Batu Mekar Kecamatan Lingsar Lombok Barat. Pasar dadakan ini menjadi alternatif favorit masyarakat untuk membeli buah buahan yang segar dan murah, karena dijual setelah beberapa saat dipetik dari kebun.

Bulog akan Kirim 100 Ribu Ton Beras Keluar Daerah Mataram (Suara NTB) Bulog Divisi Regional Wilayah NTB tahun 2015 ini akan mengirim lagi beras ke luar daerah sebesar 100 ribu ton. Kabid Perencanaan dan Pengembangan Usaha, I Made Agustama, Kamis (2/4) menyebutkan, beberapa daerah yang akan dikirimkan tersebut di antaranya Bali, NTT dan Pulau Jawa. Untuk sementara, Bali saja sudah dikirim sebanyak 2.000 ton. Total pengiriman selama 2015 ini sudah sebanyak 20.352 ton, dan terbanyak dikirim ke NTT. Selanjutnya dikirim lagi secara bertahap, termasuk ke

beberapa daerah sesuai kebutuhan. Beras-beras yang dikirim ini, adalah beras-beras yang diserap dari panen petani di NTB yang saat ini sedang dan akan berlangsung. “Kualitas beras yang kita kirim adalah medium,” katanya. Besaran rencana pengiriman beras di tahun ini masih sama dengan rencana pengiriman di tahun lalu sebesar 95.000 ton. Kendati, total yang sudah dikirim sebanyak 70.000 ton. Rencana pengiriman beras sebesar 100 ribu ton ini hampir melebihi dari target pembelian Perum Bulog tahun 2015 sebesar

sebesar 9,31 persen. TPK hotel non bintang pada bulan Februari 2015 tercatat 23,21 persen, naik 2,03 point dibandingkan dengan TPK bulan Januari 2015 yang tercatat 21,18 persen. Demikian pula bila dibandingkan dengan TPK bulan Februari 2014 yang mencapai 20,61 persen, naik 2,60 poin. Rata-rata lama menginap (RLM) hotel non bintang pada bulan Februari 2015 mencapai 1,67 hari, naik 0,07 hari dibandingkan bulan Januari 2015. Demikian pula bila dibandingkan dengan RLM bulan Februari 2014 yang tercatat 1,66 hari, naik sebesar 0,01 hari. (bul)

170.000 ton. Meski demikian, dikatakan untuk kebutuhan dalam daerah masih dinyatakan aman dan bisa dipenuhi. Disebutkan, pengiriman beras keluar dearah sudah menjadi ketentuan dari Perum Bulog pusat, agar NTB memenuhi kebutuhan beras bagi daerah-daerah yang kekurangan. Dan yang paling penting, beras-beras yang diserap dari petani ini hanya mampu bertahan hingga enam bulan. Jika tidak dilakukan perawatan, kondisi beras di gudanggudang penyimpanan Bulog menurutnya akan cepat rusak. “Selain perawatan, kita

harus keluarkan terus stokstok lama. Salah satunya dengan pengiriman ini untuk meremajakan kualitas beras stok,” paparnya. Bulog saat ini terus melakukan serapan katanya, melibatkan beberapa pihak. Diantaranya melalui Mitra Kerja, Kelompok Tani (Poktan) dan Unit Penggilingan Gabah Bulog (UPGB). Harga pembelian, sesuai dengan Inpres Terbaru Nomor 5 Tahun 2015 yang dirilis pertengahan Maret lalu. Harga Pembelian Pemerintah (HPP) untuk beras Rp 7.300/Kg, sementara untuk Gabah Kering Giling (GKG) Perum Bulog harus membeli dengan harga

Terus Dimonitor Pelajar Asal NTB Berstatus TKI di Yaman

Rp 4.650/Kg minimal. Dan untuk Gabah Kering Panen (GKP) sebesar Rp 3.700/Kg. (bul)

Mataram (Suara NTB) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi NTB terus memonitor WNI yang ada di Yaman melalui Kementerian Luar Negeri RI. Dikhawatirkan, adanya eks pelajar NTB yang saat ini berstatus sebagai buruh migran (TKI). “Saat ini ada 26 warga Indonesia yang ditahan di Yaman. Kami masih menelusuri apakah ada diantaranya dari NTB,” kata Kabid Penempatan dan Perlindungan TKI, H. Zaenal di Mataram, Jumat (3/4). Secara resmi, pemerintah daerah tidak pernah memberikan rekomendasi kepada buruh migran yang ingin bekerja di Yaman. Kebanyakan diantaranya yang berangkat ke negeri yang saat ini tengah bergejolak dengan perang saudara itu adalah mereka yang pergi menuntut ilmu. Namun tidak sedikit diantaranya setelah selesai kuliah, justru menjadi pekerja di negara itu. Informasi yang diterima sementara dari Kementerian Luar

I Made Agustama (Suara NTB/bul)

Harga Rata-rata Beberapa Bahan Pokok di Pasar Tradisional di KOTA MATARAM 02/04/2015 Tanggal pemantauan : 01/04/2015 No Nama Barang

1 2 3

8 9 10

BERAS -C4 Medium/Dolog GULA PASIR

kg kg

MINYAK GORENG -Bimoli Refill Biasa

KEBON ROEK

PAGESANGAN

MANDALIKA

RATA-RATA

Kemarin

Hari ini

Kemarin

Hari ini

Kemarin

Hari ini

Kemarin

Hari ini

8,000 12,000

7,500 11,000

9,000 12,000

8,167 11,667

Liter

15,000

15,500

15,000

15,167

-Tanpa Merk TEPUNG T ERIGU - Segitiga Biru

11,500

11,000

12,000

11,500

10,000

12,000

9,000

10,333

- Cakra Kembar - Kunci DAGING

kg kg

10,000 11,000

11,000 12,000

10,000 11,000

10,333 11,333

-Sapi Murni -Ayam Boiler -Ayam Kampung

kg kg kg

100,000 25,000 60,000

100,000 25,000 45,000

100,000 26,000 45,000

100,000 25,000 60,000

100,000 25,000 55,000

100,000 25,333 55,000

TELUR -Telur Ayam Broiler -Telur Ayam Kampung CABE MERAH - Kriting

Butir

1,200

1,100

1,167

Butir

2,000

1,500

1,833

15,000

20,000

12,000

15,667

- Biasa CABE RAWIT - Hijau

20,000

16,000

18,667

15,000

20,000

12,000

15,667

- Merah BAW ANG MERAH BAW ANG PUTIH

kg kg kg

38,000 33,000 15,000

37,000 32,000 15,000

40,000 20,000 15,000

36,000 20,000 15,000

38,000 26,000 14,000

38,667 26,333 14,667

37,000 26,000 14,667

397gr/kl

10,000

9,000

9,667

390gr/kl

10,000

9,600

8,500

9,367

SUSU KENTAL MANIS - Merk Bendera - Merek Indomilk SUSU BUBUK - Merek Indomilk

Satuan

- Merek Dancow GARAM BERYODIUM - Bata (250g)

400 gr/kt

41,000

33,000

32,500

35,500

400 gr/kt

42,000

43,000

42,500

buah

6,000

- Halus KACANG KEDELAI

-Ex. Impor -Kedelai Lokal KACANG TANAH

kg kg kg

11,000 11,000 21,000

10,000 12,000 20,000

10,000 9,000 22,000

10,000 9,000 18,000

10,333 10,667 21,000

10,333 10,667 19,667

14 15 16

KACANG HIJAU INDOMIE KARI AYAM IKAN ASIN TERI

kg bungkus kg

20,000 2,000 65,000

18,000 1,900 55,000

17,000 1,850 40,000

18,333 1,917 53,333

17 18 19

IKAN KEMBUNG KETELA POHON JAGUNG PIPILAN KERING

kg kg kg

30,000 3,500 6,000

25,000 3,500 3,500

30,000 3,000 5,000

28,333 3,333 4,833

(Bukan Untuk Pakan Unggas)

Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Barat

Rp.

333

1.33

-1,667 -333

-4.31 -1.27

Negeri, saat ini sebanyak 26 WNI yang tertahan di Yaman. “Kita masih pastikan apakah ada diantara 26 yang disandera itu termasuk dari NTB,” katanya. Sejauh yang diketahuinya Disnakertrans sendiri belum pernah melakukan penempatan buruh migran di Yaman. Demikian juga dengan para Perusahaan Pengerah TKI Swasta (PPTKIS). Dan dipastikan, untuk buruh migran tidak ada sama sekali dari NTB yang ada di Yaman. “Kalau yang sudah sekolah dan langsung bekerja, kemungkinan itu banyak,” demikian Zaenal. Soal moratorium buruh migran ke Timur Tengah, Zaenal menyebut saat ini pemerintah sedang mematangkan kebijakan untuk menghentikan pengiriman ke seluruh Negara-negara di Timur Tengah. Moratorium ke beberapa Negara Timur Tengah dinilai tidak efektif, selama Oman dan Bahrain masih dibuka untuk menerima kiriman buruh migran dari Indonesia. “Seminggu lalu bapak Kepala Dinas (Disnakertrans) sudah rapat dengan Kementerian Ketenagakerjaan. Menteri sudah tegaskan menutup pengiriman ke semua Negara di Timur Tengah. Cuma edarannya yang belum turun sampai sekarang,” ujarnya. Sampai saat ini, melalui Lembaga Terpadu Satu Pintu (LTSP) masih dikeluarkan rekomendasi untuk mengirim buruh migran ke Oman dan Bahrain, sampai benar-benar Menaker, Hanif Dakhiri mengeluarkan edaran moratorium total ke Timur Tengah itu. Moratorium beberapa Negara yang dianggapnya tidak efektif tersebut lantaran buruh migrant yang dikirim ke Oman dan Bahrain justru dijual kembali kepada perusahaan penerima di beberapa Negara di Timur Tengah (Negara-negara yang dimoratorium). Akibatnya buruh migran yang sebenarnya ke Oman dan Bahrain statusnya ilegal bekerja di Negara lainnya. (bul)

HILANG

-1,333

-6.35

HILANG STNK R2 HONDA DR5714BU NOKA/NOSIN: MH1JF5121BK058023/JF51E2056160 AN.NI PUTU ARY WAHYUNING HLGDISKTR JL PEJANGGIK MENUJU JL. CATUR WARGA MATARAM HILANG BPKB R4 SUZUKI CARRY ST 100 MP MINI BUS DR1439AJ NOKA/NOSIN: MHDESLA10SJ-44/416/F10AID-346312 AN.M.THAHIR HLG DISKTR MATARAM

SUARA PULAU LOMBOK

SUARA NTB Sabtu, 4 April 2015

Halaman 4

PANITIA Seleksi (Pansel) Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) tingkat Kabupaten Lombok Utara (KLU) menggelar seleksi terhadap 180 siswa se-KLU, sejak dari tanggal 1 hingga 2 April lalu. Dalam proses seleksi itu, panitia masih menghadapi kesulitan terkait untuk memenuhi standar paskibraka yang dibutuhkan. “Kesulitan kita selama ini, terletak pada aspek non teknis, seperti rata-rata tinggi badan. Hampir semua aspek yang dinilai, termasuk pemahaman, maupun pengetahuan baris berbaris,” kata Kepala Bidang Pendidikan Luar Sekolah, Pemuda dan Olahraga (PLS PO) pada Dikbudpora KLU, Ir. Rusli Hamdi, MM, kepada wartawan, Kamis (2/4). Dari pengamatan dan evaluasi pihaknya, seleksi terhadap calon paskibraka kerap terkendala pada aspek postur tubuh dan tinggi badan peserta. Dari 180 peserta misalnya, di hari kedua tersisa 50 orang. Jumlah ini kembali dikerucutkan menjadi 26 orang untuk paskibraka kabupaten, serta akan direkrut 2 orang untuk diutus ke provinsi. Sekilas pengamatan kasat mata, dari 50 orang yang lulus seleksi hari pertama, masih ada calon paskibraka yang badannya mungil dan rata-rata tinggi badan calon tidak sama. Dalam konteks baris berbaris, kondisi ini cukup mempengaruhi performa. “Sampai saat ini, baru SMAN 1 Tanjung yang menjadikan paskibraka sebagai salah satu ekstrakurikuler. Harapan kami di semua sekolah, menjadikan baris berbaris sebagai ekstrakurikuler sekolah,” katanya. Adapun tinggi badan paskibraka yang disyaratkan, Lakilaki minimal memiliki tinggi badan 170 cm dan perempuan 160 cm. Karena sering kesulitan memenuhi standar itu, tidak jarang panitia harus mencomot peserta yang tinggi badannya kurang, namun memiliki ilmu pengetahuan dan pemahaman yang memenuhi syarat. Kepala Dinas Dikbudpora KLU, Drs. Suhrawardi, M.Pd., turut memantau seleksi berharap, siswa yang ikut dalam seleksi in ibenar-benar memenuhi syarat yang ditetapkan. Mengingat untuk terpilih menjadi paskibraka tidak dilalui dengan mudah. Siswa harus dapat menampilkan performa yang mengagumkan dari siswa lain yang diutus semua sekolah (SMA, SMK, dan MA). “Beberapa tes yang diujikan meliputi tes kesehatan, fisik, dan pengetahuan umum. Rekrutmen siswa ini dilakukan mulai dari tingkat sekolah, dan diseleksi di tingkat Kabupaten, untuk nantinya akan dikirim untuk mengikuti seleksi di tingkat provinsi, bagi dua orang,” katanya. (ari)

(Suara NTB/dok)

Swasembada Pangan

Bupati KLU Khawatirkan Lemahnya Koordinasi Tanjung (Suara NTB) Bupati Kabupaten Lombok Utara (KLU) H. Djohan Sjamsu, SH, mengkhawatirkan kelemahan koordinasi lintas instansi akan mempengaruhi kinerja program nasional swasembada pangan yang ditargetkan pemerintah pusat di daerah. Terkait hal itu, Djohan meminta seluruh kepala SKPD, termasuk camat melakukan komunikasi intensif untuk mencapai beban target. “Harapan saya, semua unsur pemerintah, baik SKPD terkait termasuk pemerintah kecamatan hendaknya dapat memahami pola program peningkatan swasembada pangan ini. Selama ini pemerintah daerah sudah melakukan program dari pemerintah akan tetapi karena kurang terkordinir dengan baik maka terkesan tidak dapat berjalan dan tidak terkoordinasi dengan program pemerintah pusat,” ungkap Djohan Sjamsu, Kamis (2/4). Dalam rapat persiapan pelaksanaan kegiatan program swasdembada pangan nasional yang di-backup TNI, Djohan mengatakan Pemda KLU harus mampu memenuhi target yang ditetapkan. Ke depannya, ia berharap fenomena melambungnya harga beras akibat tidak stabilnya permintaan dan penawaran tidak terjadi di KLU maupun di tingkat pusat. Sebagaimana program nasional peningkatan swasembada pangan, kata Djohan, dalam 3 tahun ke depan program ini bisa berjalan dengan capaian terpenuhinya target swasembada. Oleh karena itu pula, selain upaya Pemda, ia berharap banyak terhadap TNI selaku pemegang amanat dalam membantu pemerintah. Sementara, Dandim 1606 Lombok Barat, Letkol Inf. Djarot Suharso mengatakan, pihaknya sedang giat-giatnya melaksanakan kegiatan lapangan. Menindaklanjuti instruksi Presiden melalui Menteri Pertahanan, pihaknya terus melakukan koordinasi lintas instansi dan melakukan kunjungan lapangan. “Kondisi sekarang di mana harga beras semakin naik, maka diperintahkan agar 3 tahun kedepannya Indonesia bisa menjadi negara swasembada pangan. Dengan melibatkan anggota TNI di daerah, diharapkan pelaksanaan program berhasil dan sukses,” ungkap Djarot. Djarot berharap pula, amanat pemerintah pusat ini tidak mengalami kendala berarti di pusat, mengingat adanya upaya baik dari Pemda maupun unsur TNI. Ia berkeyakinan, selama program ini mendapat pengawalan stakeholders, maka swasembada pangan akan dapat dicapai. Kepala Dinas Pertanian, Peternakan, Kehutanan, Kelautan Perikanan dan Perkebunan (DPPKKP) KLU, Ir. Hermanto, mengungkapkan dalam mensukseskan program UPSUS ini, pemerintah dan SKPD telah melaksanakan berbagai upaya. Menanggapi kekhawatiran Bupati terkait koordinasi, Hermanto menyebut upaya ke arah (koordinasi) itu telah dijalankan dengan semua UPTD di kecamatan termasuk unsur TNI di kecamatan dan PPL masingmasing. (ari)

(Suara NTB/her)

Seleksi Temui Kendala

LEBIHI TONASE - Muatan kendaraan alat berat ini melebihi tonase. Hal ini menyebabkan jalan cepat rusak, sehingga diperlukan pengawasan dan penindakan tegas.

Pelanggaran Tonase Picu Kerusakan Jalan Giri Menang (suara NTB) Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Lombok Barat, Sakri mengungkapkan, kerusakan jalan di Lombok Barat (Lobar) dipicu selain minimnya pemeliharaan juga diakibatkan banyak kendaraan yang memuat melebihi tonase melalui jalan di Lobar. Pihaknya mencatat banyak pelanggaran tonase muatan yang diangkut kendaraan yang lalu lalang di jalur daerah Lobar. Ironisnya kendaraan yang melanggar tonase ini kurang diawasi Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika. Aparat kepolisian pun tinggal diam dan tidak menindak kendaraan yang melanggar tonase. Hal ini merugikan daerah, khususnya Dinas PU yang membangun jalan tersebut. Namun di sisi lain kurang pengawasan dari dinas lain dan aparat kepolisian sendiri. Padahal dari sisi aturan, kepolisian juga ikut mengawasi kendaraan yang melebihi tonase. “Banyak kami temukan muatan kendaraan melebih tonase, bahkan kami stop. Tapi kendaraan ini tidak ditindak oleh aparat,” keluhnya pada

Suara NTB belum lama ini. Pihaknya sering menghentikan kendaraan yang tonasenya melebihi standar. Akan tetapi karena pihaknya tak berwenang menindak, maka pihaknya hanya mengingatkan agar muatan kendaraan dikurangi supaya sesuai standar tonase jalan. ‘’Para sopir kendaraan awalnya manut, namun diulangi lagi,’’ tambahnya. Bahkan, katanya, pihaknya

Dikes Lotim Fokus Revitalisasi dan Akselerasi UKS Selong (Suara NTB) – Dinas Kesehatan (Dikes) Lombok Timur (Lotim) gencar melakukan revitalisasi dan akselerasi terhadap usaha kesehatan sekolah (UKS). Apalagi, keberadaan UKSUKS di masing-masing sekolah sangat diharapkan lebih aktif lagi melakukan penyiapan sejak dini terhadap perjalanan hidup siswa di masa mendatang. Kepala Seksi Kesehatan institusi dan Pendayagunaan Tenaga Kesehatan pada Dikes Lotim, Lalu Bagus Wikrama, S.KM, MPH, menjelaskan, keberadaan UKS bertujuan membina dan mengembangkan kebiasaan perilaku hidup sehat pada siswa di sekolah yang dilakukan secara menyeluruh dan terpadu. Alasannya, melalui UKS siswa akan mendapatkan banyak hal, khususnya dalam menjadikan dirinya menjadi lebih sehat. Jika anggota tubuh sehat, lanj u t

Bagus, maka seseorang atau siswa akan mampu berpikir lebih baik yang nantinya berdampak pada prestasi dan mutu pendidikan itu sendiri. Diakuinya, berdasarkan data yang ada, UKS yang aktif sampai sekarang berkisar antara 56 -63 persen dari 1906 sekolah yang ada di Lotim dari TK sampai SMA. Ini membutuhkan kerja keras dari pihaknya dalam merevitaliasi dan akselerasi UKS. Menurutnya, syarat sekolah melaksanakan UKS harus memenuhi lima indikator. Pertama, sekolah harus memiliki pembina UKS, harus memiliki dokter kecil atau kader kesehatan remaja. Selain itu, sekolah harus memiliki ruangan melaksanakan program pokok UKS. Terkait hal ini, pihaknya sudah memanggil pihak-pihak sekolah, baik yang aktif maupun tidak aktif UKS-nya supaya mereka bisa saling berbagi dan termotivasi bagi UKS yang belum aktif. “Untuk menggaungkan kembali UKS, kita membuat suatu program revitalisasi dan akselerasi UKS yang digencarkan sejak tahun 2013. Bahkan, berdasarkan instruksi dari Pak Bupati UKSUKS di sekolah harus dihidupkan kembali,” terangnya. Jika semua UKS-UKS di sekolah aktif, lanjutnya, maka pencegahan penyakit di kalangan siswa akan mudah teratasi dan siswa tidak hanya membersihkan sekolah. Selain itu, untuk menggencarkan UKS, pihaknya tetap menjalin koordinasi dengan puskesmas di masing-masing kecamatan. (yon)

serng endapati kendaraan yang dikawal aparat polisi melebihi tonase, seperti alat berat, namun oleh kepolisian tidak ditindak. Seharusnya, kata Sakri jika mengetahui melebihi tonase jalan, aparat jangan memberi izin apalagi mau mengawal. Sakri juga mengeluhkan minimnya koordinasi dari aparat terkait kendaraan yang melebihi tonase. “Seharusnya aparat berkoordinasi dengan kami jika mau mengawal kendaraan

melebihi tonase, paling tidak kami tahu,”ujarnya. Sebenarnya kata Sakri, perihal kendaraan melebihi tonas ini tak perlu diberitahukan terkait aturan pengawasannya, sebab aparat kepolisian memiliki aturan yang jelas untuk mengawasi muatan kendaraan tersebut. Pihaknya pernah menyampaikan ke aparat kepolisian, saat rapat di Mapolres Lobar agar selalu ada koordinasi terkait pengawasan tonase kendaraan. Seharusnya, kendaran yang bertonase melebihi standar ditangkap polisi, namun sebaliknya justru polisi yang mengawal kendaraan tersebut. Hal ini, katanya menjadi problematika di tengah upaya pemerintah menjaga kualitas jalan. Sebab, katanya, jika jalan dilalui kendaraan bermuatan dengan tonase me-

lebihi kapasitas jalan, maka jalan akan cepat rusak. Ia menambahkan, standar muatan kendaraan yang bisa melalui jalan kabupaten seberat 8 ton lebih, sedangkan untuk jalan desa di bawah itu. Namun faktanya justru kebanyakan muatan kendaraan bertonase di atas itu. Diketahui, dana pemliharaan jalan di Lobar sangat minim. Hal ini menyebabkan jalan yang berlubang tak bisa tertangani maksimal. Minimnya anggaran perbaikan dan pemeliharaan jalan tersebut, diprotes oleh Dinas Pekerjaan Umum. Sebab selama ini Dinas terkait yang sering diproses kalangan dewan karena jalan banyak berlubang disebabkan pemeliharaan kurang. Sedangkan Dinas PU tak bisa berbuat banyak karena anggaran untuk pemeliharaan jalan sangat minim. (her)

Tekan Kebocoran Pajak Hiburan

Dinas PPKD Harus Tempatkan Petugas Khusus di Kafe Giri Menang (Suara NTB) DPRD Lombok Barat (Lobar) memberi perhatian khusus terhadap dugaan kebocoran pajak hiburan pada Dinas Pengelolaan Pendapatan dan Keuangan Daerah (PPKD). Kebocoran pajak ini diduga adanya permainan di kalangan pengelola hiburan dan oknum di dinas. Dugaan kebocoran terjadi, selain sistem yang lemah, juga pengawasan dinas kurang ketat. Demikian disampaikan Sekretaris Komisi II DPRD Lobar Hj. Nur Hidayah pada Suara NTB, Kamis (2/4). Untuk menekan kebocoran pajak, pihaknya meminta Dinas PPKD memperketat pengawasan dengan menempatkan petugas khusus memantau transaksi di lokasi hiburan. Menurutnya, sistem yang lemah terkait pola pembayaran pelanggan di tempat hiburan. Seperti halnya bil, sejauh ini bil yang dipakai sebagai bukti pembayaran kepada pelanggan bermacammacam, namun tidak ada resmi dari Pemda. Seharusnya, katanya, bukti transaksi atau bil ada pemasangan label resmi dari Pemda agar pelanggan mengetahuinya. Sistem ini, menurutnya, berpotensi terjadi kebocoran. Selain itu, sistem perhitungan masih menggunakan self assessment juga diduga berpotensi terjadi kebocoran pajak. Sebab, katanya, bisa saja nanti pengelola hiburan tidak jujur melaporkan penggunaan ruangan oleh pelanggan sehingga pembayaran pun kurang dari seharusnya dibayar oleh pengelola. Meskipun pihak dinas melaku-

(Suara NTB/dok)

kan perhitungan kembali, namun hal ini masih belum menjamin adanya oknum yang bermain, baik dari dinas dan pengelola hiburan sendiri. Dalam hal ini, ujarnya, sistem yang dipergunakan dengan menempatkan petugas khusus memantau semua transaksi di tempat hiburan. Hal seperti ini dilakukan di daerah Tangerang Provinsi Banten yang menempatkan petugas khusus di tempat hiburan yang besar-besar. Petugas ini untuk mendeteksi keluar masuk pembayaran dan pelanggan. “Ini sangat perlu penempatan petugas,” ujarnya. Selain itu, untuk memberi efek jera bagi oknum pengelola hiburan yang nakal membayar pajak pihaknya menyarankan agar dinas menerapkan pola pemberian punishment dan reward, baik bagi petugas dinas maupun pengelola hiburan. Jika pengelola hiburan nakal membayar pajak, maka perlu diberi sanksi tegas begitu pula bagi petugas yang terbukti ber-

main. Sebaliknya bagi pengelola hiburan yang taat dan petugas yang berprestasi perlu diberikan reward. Menurutnya, jika Dinas hanya berkoar-koar memberi sanksi, namun tak ada bukti, hal ini menyebabkan pengelola dan petugas yang melanggar cuek saja. Seperti di daerah, katanya, pemberian punishment sederhana dengan memasangkan stiker besar, bahwa hiburan tersebut berada di bawah pengawasan dinas, karena belum bayar pajak. “Kalau nakal bayar pajak pasangkan saja stiker besar, bahwa hiburan itu diawasi Pemda karena tidak bayar pajak,” pungkasnya. Meski sederhana, menurutnya, hal ini tentu memberi efek bagi pengelola. Diberitakan sebelumnya, target realisasi pajak daerah tahun ini meningkat dari tahun sebelumnya Rp 60 miliar menjadi Rp 87 miliar tahun ini. Tahun lalu realisasi pajak daerah di atas 100 persen, bahkan menembus 108 persen dari target yang dipatok. Namun yang mengecewakan, di antara 12 item pajak daerah hanya pajak hiburan yang mengecewakan sebab tak pernah mencapai target hampir tiap tahunnya. Diduga pajak dari hiburan ini bocor, sebab sejauh ini hasil uji petik yang dilakukan pihak Dinas PPKD ada oknum pengelola hiburan yang tidak jujur mencatat pelanggan yang menggunakan room karaoke. Selain itu, potensi kebocoran disebabkan perhitungan setoran pajak masih dilakukan dengan pola perhitungan sendiri atau self assessment oleh WP. (her)

(Suara NTB/yon)

OSN Tingkat Provinsi, Dikpora Lotim Kirim 41 Siswa Selong (Suara NTB) – Sebanyak 41 siswa yang berhasil lolos di ajang Olimpiade Sains Nasional (OSN) tingkat Lombok Timur (Lotim) akan berjuang mewakili nama daerah di OSN tingkat provinsi. Kepala Bidang Pendidikan Dasar (Dikdas) pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Kabupaten Lombok Timur (Lotim), M. Zaini,

menjelaskan, 41 siswa itu akan berasal dari 6 siswa SD yang terdiri dari 3 dalam bidang IPA dan 3 dalam bidang Matematika. Sementara 8 peserta siswa SMP yang terbagi dalam lomba IPA, IPS dan Matematika. Siswa SD yang berhasil mengikuti OSN tingkat provinsi di antaranya, untuk bidang IPA diwakili Wahyu Harianto (SDN 9 Masbagik), M. Azzomun’am Azri (SDN 2 Jenggik Utara), Sy-

alsa Hudhori (SDN 1 Sakra). Untuk mata pelajaran Matematika diwakili M.Fikri Adidafa (SDN 3 Pancor), Qonita Mutaroddia Qur’aini (SDN 1 Sikur) dan Ulyatun Hasanah (SDN 1 Lenek). Sementara di tingkat SMP, ujarnya, diwakili Arlianda Putra (SMPN Montong Gading/ IPS), M.Amru Hidayat (SMPN 2 Sakra Timur/IPS), Rezi Cahya Noviani Azim (SMPN 1 Selong/ IPS), Anwar Rasyid (SMPN 1

Sambelia/IPS), Sri Anggraini (SMPN 1 Labuan Haji/IPA), M.Taufan Ali Sukma (SMPN 4 Selong/IPA), M.Yuka Erman (SMPN 2 Pringgabaya/Matematika), Zulphia Rizkia (SMPN 3 Selong/Matematika). Para duta-duta Lotim ini, lanjut Zaini, pembinaannya tetap dilakukan di sekolah masing-masing , sehingga banyak mampu meraih juara di tingkat provinsi dan lolos mewakili NTB

di tingkat nasional. Dihubungi terpisah, Kepala Bidag Dikmen pada Dinas Dikpora Lotim, Wirno Bambang Karmeda,S.Pd mengatakan, untuk tingkat SMA, Dikpora Lotim berhasil mengirim 27 siswa. 27 siswa itu masuk ke dalam 9 mata lomba yang sudah ditentukan di antaranya, Ekonomi, Biologi, Astronomi, Matematika, Fisika, Kimia, Geografi, Kebumian dan Kom-

puter. Masing-masing mata lomba itu diwakili 3 siswa. Untuk lebih mematangkan persiapan siswa baik dari segi mental maupun lainnya, saat ini Dikpora Lotim tetap melakukan pembinaan dan pemantauan di masing-masing sekolah dan tetap memberikan motivasi kepada peserta untuk tetap menjaga sportivitas, kedisiplinan, kesehatan serta mengikuti aturan main yang berlaku. (yon)

SUARA NTB Sabtu, 4 April 2015

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 5

Protes Kebijakan Kepsek

(Suara NTB/dok)

Belum Berkoordinasi PENANGANAN Kasus dugaan korupsi bantuan sosial (bansos) program penyelamatan sapi bertina produktif Bumi Sejuta Sapi (BSS) pada kelompok ternak di Banyumulek terus berlanjut di Polres Lombok Barat (Lobar). Sementara di satu sisi, pihak kejaksaan ikut nimbrung menangani kasus ini. Kasat Reskrim Polres Lobar AKP Sidik Priamursita, mengaku, kemungkinan kasus yang ditangani kejaksaan bukan kasus BSS banyumulek, melainkan ada kasus lain. Sejauh ini polres belum mengadakan koordinasi dengan kejaksaan terkait bagaimana penanganan kasus tersebut. “Kami belum koordinasi dengan kejaksaan terkait penanganan kasus BSS di Banyumulek, kemungkinan kasus BSS yang ditangani polres itu bukan yang ditangani kejaksaan juga. Sebab satu perkara tidak boleh ditangani dua lembaga,” ujarnya, Kamis (2/4). Diakuinya, item BSS cukup banyak, sehingga ditangani pihak kejaksaan. Menurutnya, polisi tidak harus memberitahukan ke kejaksaan, jika menangani kasus. Namun koordinasi lebih lanjut akan dilakukan jika penanganan kasus sudah masuk ke ranah kejaksaan. “Belum ada koordinasi khusus penanganan BSS ini,” ujarnya. Terkait progres penanganan kasus ini di Polres Lobar, diakuinya, telah masuk tahap pemeriksaan saksi-saksi. Para saksi yang diperiksa saat ini berasal dari penjual ternak. Para penjual ternak ini kurang kooperatif memenuhi pangilan penyidik polres. “Tapi tetap kita agendakan pemanggilan,” ujarnya. Diketahui penyidik polres beberapa kali memanggil penjual ternak sapi dari Lombok Tengah. Pemeriksaan penjual ternak ini untuk mengorek keterangan terkait pembelian ternak dan spek pengadaan ternak dari kelompok. Namun pemeriksaan penjual ternak ini berjalan alot, pasalnya penjual ternak tidak kooperatif dan dua kali dipanggil polisi belum memenuhi panggilan. (her)

GTT SMKN 1 Narmada Mogok Mengajar Giri Menang (Suara NTB) – Guru di SMKN 1 Narmada Lombok Barat (Lobar) menggelar aksi mogok mengajar. Tindakan ini sebagai bentuk protes dan penolakan terhadap sikap dugaan otoriter kepala sekolah (kepsek) serta intimidasi terhadap guru tidak tetap (GTT). Di samping itu, aksi ini sebagai protes terhadap kepsek yang diduga menyelewengkan dana BOS dan komite sekolah. Para guru juga memprotes terkait administrasi yang amburadul, sehingga berdampak pada minimnya alat dan sarana prasarana sekolah. Sejumlah guru yang berstatus tidak tetap mogok mengajar selama 4 hari mulai dari hari Kamis (2/4) hingga Sabtu (4/4). “Kami mogok ngajar, karena memprotes pak kepsek,” ungkap salah seorang guru yang enggan disebutkan namanya. Menurutnya wajar para guru bertindak demikian, pasalnya berbagai kejanggalan di sekolah telah merugi-

kan siswa dan GTT. Sementara Kepala SMKN 1 Narmada, Maliki menampik adanya guru yang mogok lantaran protes terhadap dirinya. Malahan, katanya, proses belajar mengajar di sekolah berjalan baik, tanpa terganggu sedikit pun. Adanya demo yang dilakukan GTT akibat isu yang disebarkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Apalagi, katanya, terkait dugaan penyelewengan dana BOS pihaknya membantah. Dalam hal ini, pihaknya tetap terbuka mengelola dana BOS dan

tidak ada masalah. Ia menambahkan, jumlah guru di SMKN 1 Narmada sebanyak 57 orang, terdiri dari PNS 13 orang dan 44 tenaga honor dengan jumlah siswa 700 orang. Menanggapi adanya guru yang mogok mengajar disayangkan anggota Komisi IV DPRD Lobar Munawir Haris. Menurutnya, adanya aksi mogok guru menandakan ada persoalan yang tidak beres, sehingga harus dicari tahu sumber permasalahannya. Jika dibiarkan berlarut-larut akan menghambat proses pembelajaran.

(Suara NTB/kir)

DILELANG - Salah satu bangkai alat berat milik Pemkab Loteng ini menjadi bagian dari aset daerah yang direncanakan akan dilelang. Alat berat ini masuk di neraca anggaran, sehingga membebani pemerintah daerah.

Loteng Siap Lelang Aset Bernilai Puluhan Miliar Praya (Suara NTB) Sejumlah aset milik daerah yang ditaksir bernilai hingga puluhan miliar siap dilelang oleh Pemkab Lombok Tengah (Loteng) pada tahun ini. Mulai dari meubeler kantor hingga kendaraan dinas (randis). Demikian diungkapkan Kabag Aset Setda Loteng, Drs. H. Muhammad, saat dikonfirmasi Suara NTB, di kantornya Kamis (2/4). Menurutnya, jenis aset yang akan dilelang, seperti beberapa unit sepeda motor kepala desa (kades) yang sudah layak dilelang. Ia mengatakan, saat ini pihaknya masih melakukan inventarisasi terhadap aset-aset daerah yang akan dilelang, khususnya aset daerah yang kondis-

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT SURAT EDARAN Nomor : 440 / 65 / Adm. Kesra

TENTANG REGISTRASI BPJS KESEHATAN Bismillahirrahmaanirrahiim Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakaatuh Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan bersama ini kami sampaikan sebagai berikut : 1. Paling lambat 1 Januari 2015 pemberi kerja pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Sekala Besar, Menengah dan Kecil wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya kepada BPJS Kesehatan. 2. Berdasarkan data yang kami miliki, Perusahaan / Badan Usaha Saudara belum melakukan proses pendaftaran kepesertaan BPJS Kesehatan. 3. Sehubungan dengan hal tersebut kami sampaikan kepada Saudara untuk melaksanakan kewajiban Saudara dengan mendaftarkan diri dan pekerja ke kantor BPJS kesehatan terdekat. Dalam melakukan pendaftaran, Saudara wajib memberikan data diri dan pekerja Saudara secara lengkap dan benar. 4. Dengan mendaftarkan diri dan memberikan data secara lengkap dan benar serta membayar iuran, saudara telah turut berpartisipasi dalam penyelenggara jaminan sosial. 5. Apabila Saudara tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Perundang undangan tentang Jaminan Sosial, berdasarkan Pasal 11 UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara jaminan Sosial, BPJS Kesehatan berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas kepatuhan serta dapat mengenakan sanksi administratif sesuai ketentuan yang berlaku.

Wassalamu'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh

nanti akan meminta pihak Dikpora juga mengecek bersama, kami akan segera turun ke sana,” tegasnya. (her)

Parpol Diminta Persiapkan Diri

inya sudah rusak parah dan tidak bisa dipergunakan lagi, baik bergerak maupun tetap. Setelah proses inventarisasi selesai, baru kemudian pihaknya akan melakukan kajian terkait pola lelang yang akan dilakukan, apakah akan dilakukan lelang terbuka atau lelang terbatas. “Dalam hal ini akan kita lihat, pola mana yang lebih menguntungkan. Terutama dari sisi pemasukan hasil pelelangan,” ujarnya. Jika dilakukan pola lelang terbuka menjanjikan pemasukan lebih besar, bisa saja pola itu yang diambil. Namun, kalau pola lelang terbatas, lebih menguntungkan kenapa tidak pola itu yang akan dilaksanakan. “Pola inilah yang tengah kita kaji. Mana yang lebih bisa mendatangkan keuntungan besar bagi daerah,” tegasnya. Muhammad menambahkan, pemerintah daerah

dalam hal ini terpaksa melelang asst-aset daerah yang ada untuk meringankan beban neraca anggaran daerah. Menurutnya, jika aset-aset tersebut tetap masuk neraca anggaran, dari sisi nilai cukup besar, tapi dari sisi manfaat tidak ada, karena hampir semua asetaset tersebut sudah tidak bisa digunakan untuk menunjang kinerja pemerintahan. Khusus untuk sepeda motor kades, ujarnya, ada rencana untuk dilelang setelah adanya permintaan dari para kades. Tapi tentunya tidak semua akan dilelang, karena rata-rata sepeda motor kades kondisinya masih bagus. Apalagi proses pengadannya baru tahun 2010 lalu. “Prinsipnya semua aset yang akan dilelang, akan dikaji dulu. Kalau memenuhi persyaratan, secara aturan itulah yang akan dilelang,” terangnya. (kir)

Keracunan Massal

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

“Kami akan segera mengecek apa penyebab hal tersebut terjadi lebih jelasnya. Jika indikasi tidak transparan,

Tahapan Pilkada Makin Dekat

Warga Resah, Jalur Tempos Rawan Aksi Pembegalan Giri Menang (Suara NTB) Warga Desa Tempos, Kecamatan Gerung Lombok Barat (Lobar), merasa resah dan khawatir menjadi korban pembegalan. Khususnya di jalur menuju Tempos, jalur ini gelap gulita tak ada satupun penerangan jalan umum (PJU) yang menerangi sepanjang jalur ke desa setempat. Sehingga kondisi ini rawan terjadi pembegalan. Kondisi ini membuat warga was-was jika melalui jalur tersebut. Warga pun mendesak pemerintah segera memasang LPJ di sepanjang jalan dari pintu masuk ke desa, yakni di Lingkungan Aik Ampat Kelurahan Dasan Geres. “Sepanjang jalan dari pintu masuk tersebut suasana gelap gulita pasti ditemui memasuki desa yang berada di bawah perbukitan Gunung Sasak, ini rawan pembegalan. Warga khawatir,” ungkap Sekdes Tempos, L. Sapoan. Menurutnya, pemasangan PJU akan mudah, sebab di sepanjang jalan sudah terpasang tiang listrik yang tinggal dipasang lampu PJU saja. Keluhan warga sekaligus permohonan menurut L. Sapoan cukup beralasan. Mengingat di sepanjang jalan kerap kali terjadi aksi kriminal yang membuat masyarakat menjadi resah dan takut melewati jalan ini. Aksi kriminal tersebut di antaranya, pembegalan sepeda motor, perampokan hingga aksi pencurian ternak. “Sebab bukan sekali dua terjadi, namun seringkali peristiwa yang meresahkan warga baik warga luar yang ada keperluan di Desa Tempos maupun warga Tempos yang bepergian ke luar Desa Tempos, namun melewati jalan ini. Jalan ini memang satu-satunya jalan terdekat keluar wilayah Tempos ke Gerung, Kediri ataupun ke Kuripan,” jelas Sapoan. Ia menambahkan, kritikannya terhadap laju pembangunan di Desa Tempos. Masalahnya, kata dia, penataan Desa Tempos seharusnya harus ikut terkena imbas dari laju pembangunan seperti di Kelurahan Dasan Geres sebagai ibukota kabupaten Lombok Barat. “PJU inilah dulu bisa diperhatikan, guna menekan aksi kriminal,” harapnya. (her)

(Suara NTB/her)

TETAP NORMAL - Inilah SMKN 1 Narmada Lombok Barat. Sejumlah GTT mogok mengajar, karena memprotes kebijakan kepsek. Namun, suasana belajar siswa tak terganggu.

Makanan Diduga Tercemar Bakteri Praya (Suara NTB) Dinas Kesehatan (Dikes) Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) sampai saat ini masih menunggu hasil uji laboratorium, terkait penyebab keracunan masal yang dialami puluhan warga Desa Saba Kecamatan Janapri, Rabu (1/4) lalu. Namun dari hasil uji awal, diduga warga keracunan lantaran makanan yang dikonsumsinya sudah tercemar bakteri. ‘’Ini baru dugaan awal saja. Tapi arahnya ke bakteri. Namun untuk pastinya, kita masih menunggu hasil uji laboratorium oleh BBPOM Mataram,” ungkap Kepala Dikes Loteng, dr. Nurhandini Eka Dewi, Sp.A., saat dikonfirmasi Suara NTB, Kamis (2/4). Menurutnya, untuk bisa mengetahui pasti penyebab dan jenis bakteri yang mencemari makanan yang dikonsumsi warga butuh waktu paling cepat satu minggu. Pasalnya, bakteri yang ada dikembangbiakan dulu dengan cara menyimpan makanan yang dikonsumsi tersebut selama beberapa hari. Setelah dikembangbiakkan, barulah tim kesehatan akan memeriksa jenis bakteri tersebut. “Jadi memang proses untuk bisa mengetahui pasti penyebab keracunan makanan yang dialami warga Desa Saba cukup lama. Tidak bisa cepat begitu saja. Karena jenis bakterinya harus dikembangbiakkan dulu, baru

diteliti,” tandasnya. Pihaknya memprediksi, bakteri muncul dari pola penyiapan serta penyimpangan makanan yang kurang higienis. Terlebih makanan tersebut sudah dimasak sejak sore hari. Namun baru dikonsumsi pada pagi hingga siang hari oleh warga. Sementara warga yang langsung mengkonsumsi pada malam harinya, tidak ikut jadi korban keracunan makanan. Disinggung kondisi korban keracunan massal, Eka menegaskan sudah banyak korban yang sudah membaik kondisinya. Bahkan sudah banyak yang diizinkan untuk pulang oleh pihak Puskesmas Janapria, tempat para korban dirawat. Adapun total korban yang dirawat di Puskemas Janapria, karena kondisinya cukup para sebanyak 31 orang. Ditambah 2 orang lagi dirawat di Pustu Loang Make, sehingga berjumlah korban yang dirawat sebanyak 33 orang. Sementara yang mendapat perawatan di lokasi lebih dari 40 orang. “Dari hasil inventarisasi yang kita lakukan, jumlah warga yang terindentifikasi mengalami keracunan sekitar 80 orang lebih. Tapi yang dirawat, karena kondisinya cukup parah sebanyak 33 orang,” terang Eka. Menurutnya, saat terjadinya keracunan massal, warga yang sempat mengkonsumsi makan sempat dikumpulkan dan didata kondisinya. (kir)

Praya (Suara NTB) Tahapan pelaksaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak, termasuk di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) sudah semakin dekat. Untuk itu, pengurus partai politik (parpol) yang akan terlibat dalam pilkada mendatang diminta mempersiapkan diri sejak dini. Termasuk calon perseorangan atau indepeden yang berencana maju dalam Pilkada Loteng mendatang. Permintaan tersebut disampaikan Ketua KPU Loteng, Ari Wahyudi, SH, MH, saat rapat koordinasi dengan semua pengurus parpol di aula Kantor KPU Loteng, Kamis (2/4). Menurut Ari, parpol dalam hal ini perlu melakukan persiapan sejak sekarang ini, khususnya persiapan administrasi. Artinya, begitu tahapan pelaksanaan pilkada yang ditandai dengan penerimaan pendaftaran pasangan calon kepala daerah mendatang, parpol sudah benar-benar siap. Diakuinya, persyaratan administrasi yang mesti dipenuhi oleh parpol pengusung maupun pasangan calon kepala daerah jauh lebih banyak dan berbeda jika dibandingkan dengan pelaksanaan pilkadapilkada sebelumnya “Ada banyak persyaratan yang harus dipenuhi parpol maupun pasangan calon kepala daerah pada pilkada kali ini. Sehingga persiapan sejak dini penting dilakukan. Supaya ketika waktunya nantinya, parpol dan pasangan calon kepala daerah sudah betulbetul siap,” tandasnya. Ia mencontohkan, untuk persyaratan pengajuan pasangan calon kepala daerah, parpol maupun gabungan parpol tidak cukup dengan rekomendasi dari kepengurusan tingkat kabupaten/kota saja. Harus ada persetujuan serta rekomendasi dukungan terhadap pasangan calon kepala daerah dari pengurus provinsi dan pusat. Meski demikian, status pengurus daerah di kabupaten/kota, provinsi serta pusat sudah definitif dan tidak dalam status pengurus sementara atau diketuai oleh pelaksana tugas (plt). ‘’Artinya, kalau saja salah satu kepengurusannya, baik itu didaerah apalagi pusat masih belum definitif atau dipimpin oleh plt, maka usulan pasangan calaon kepala daerah oleh parpol bersangkutan tidak akan diterima oleh KPU,’’ ujarnya. Ditegaskannya, hal tersebut sudah diatur dalam undang-undang, sementara KPU hanya menjalankan regulasi. ‘’Jadi kepengurusan parpol yang bersipat sementara atau dipimpin plt, tidak berhak

mengajukan pasangan calon kepala daerah. Dan, itu berlaku bagi semua parpol tanpa terkecuali,” tegasnya. Untuk itulah, bagi parpol yang kepengurusannya masih bersifat sementara atau dipimpin plt, baik di tingkat daerah maupun pusat diharapkan segera membentuk kepengurusan yang definitif, sehingga dilaporkan dan didaftarkan ke Kementerian Hukum dan HAM. Pasalnya, saat pengajuan pasangan calon kepala daerah oleh parpol atau gabungan parpol, status kepengurusan parpol tersebut juga akan diverifikasi. ‘’Mana yang terdaftar dan diakui oleh Kementerian Hukum dan HAM, itulah yang diakui oleh KPU dan berhak mengajukan pasangan calon kepala daerah,’’ tegasnya. Khusus untuk calon perseorangan atau independen harus segera mempersiapkan persyaratan yang dibutuhkan, terutama terkait syarat dukungan minimal. Di mana dengan jumlah penduduk Loteng yang sudah di atas 1 juta, maka pasangan calon perseorangan minimal harus memperoleh dukungan sebanyak 6,5 persen atau sekitar 65 ribu orang. Persyaratan dukungan tersebut, lanjutnya, harus diserahkan paling lambat satu bulan sebelum pendaftaran pasangan calon kepala daerah dibuka. Karena persyaratan dukungan tersebut, terlebih dahulu akan diverifikasi secara administrasi dan faktual oleh KPU. Jika ternyata setelah dilakukan verifikasi, syarat dukungan minimal tidak terpenuhi, maka pasangan calon perseorangan tersebut tidak bisa mendaftar sebagai pasangan calon kepala daerah saat pendaftaran dibuka oleh KPU. “Syarat dukungan minimal tersebut juga harus memiliki sebaran minimal di setengah dari wilayah yang ada,” terangnya. Dalam arti, kalaupun syarat minimal dukungan sudah terpenuhi. Tetapi sebaran dukungan kurang 50 persen dari wilayah yang ada, maka pasangan calon perseorangan tersebut tetap tidak akan bisa mendaftarkan diri. Untuk pendaftaran pasangan calon kepala daerah, ujarnya, sesuai draf yang ada akan dibuka selama 3 hari, mulai tanggal 22 sampai 24 Juli. Sementara masa persiapan pilkada akan dimulai pertengahan bulan April ini. “Jadwal yang ada memang baru draf. Karena KPU pusat bersama Kementerian Dalam Negeri sendiri tengah berkonsultasi dengan DPR. Tapi kemungkinan besar tidak akan berubah,” ujar Ari. (kir)

(Suara NTB/kir)

KETERANGAN - Komisioner KPU Loteng memberikan penjelasan terkait rencana tahapan pilkada kepada pengurus parpol di Loteng, Kamis (2/4).

PAN KSB Buka Penjaringan Bacabup Taliwang (Suara NTB) Setelah memutuskan tidak akan mendukung Sekda KSB, Dr. Ir. W. Musyafirin, MM, sebagai bakal calon (balon) bupati, PAN Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) langsung menyusun langkah baru untuk membuka penjaringan balon Bupati yang akan diusungnya. Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PAN KSB, M. Saleh baru-baru ini menjelaskan, seperti dengan partai-partai lainnya, penjaringan Bacabup yang dibuka PAN akan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundangan-udangan yang ada serta mekanisme yang berlaku di internal partainya. Menurut Saleh, penjaringan dibuka umum sehingga tak hanya bagi kader partai, pihak lain yang tertarik dan berminat menggunakan PAN sebagai kendaraan politik di Pilkada mendatang dapat mendaftarkan diri dalam proses penjaringan nanti. “Ini tidak tertutup untuk figur luar. Jadi kalau ada pihak yang berminat, kami persilakan mendaftarkan diri ke kami (PAN),” timpalnya. PAN KSB menyiapkan syarat bagi balon bupati, yakni pihak yang terpilih diharuskan menggandeng kader PAN yakni Muhammad Natsir, ST sebagai calon pendampingnya. Saleh menyebutkan, pengajuan Muhammad Natsir sebagai bagian dari syarat tersebut bukan tanpa alasan. PAN sebagai pemenang Pemilu 2014 di KSB sesuai dengan amanat DPP dan DPW PAN NTB, PAN dalam Pilkada KSB mendatang minimal harus mengajukan kader terbaiknya sebagai bakal calon wakil bupati (Bacawabup). “Kami diwajibkan ikut berpartisipasi di Pilkada. Dan secara spesifik, kami diharuskan mendorong kader terbaik kami dalam hal ini pak Natsir untuk mencalonkan diri minimal sebagai calon wakil bupati,” urai Saleh. Dia menegaskan, penjaringan yang dilakukan pihaknya bukan sebagai bentuk kekecewaan terhadap calon Bacabup yang sebelumnya akan didukung. Proses tersebut sepenuhnya murni dalam rangka menjalankan aturan perundang-undangan dan mekanisme partai yang berlaku. “Kalau pertanyaannya kenapa baru sekarang? Karena kami menghormati proses komunikasi politik dengan pihak-pihak sebelumnya,” pungkasnya. (bug)

Pasien Keluhkan Pelayanan RSUD Sumbawa Sumbawa Besar (Suara NTB) Pasien Pengguna BPJS mengeluhkan pelayanan RSUD Sumbawa Besar. Seorang pasien bersalin, Masuji Ratu asal desa Muir, Pelampang, mengeluhkan biaya perawatan bayinya yang dianggap terlalu mahal, dan perawatan yang diberikan terhadap sang bayi. Masuji Ratu kepada wartawan, Kamis (2/4) menuturkan, masuk pada Selasa (31/3), untuk melahirkan, sekitar pukul 23.00 Wita selesai dioperasi dan bayinya diberikan perawatan. Hingga keesokan harinya sekitar pukul 10.00 Wita suami pasien pergi mengambil bayinya. Namun pada saat itu diberikan nota jumlah pembayaran. Belum sampai 24 jam sudah Rp 659.700 biaya untuk perawatan bayi. Namun pasien menawar biaya hingga Rp 300 ribu. Saat itu pasien dan suaminya sempat kesal, seraya berencana akan meninggalkan bayinya dan membiarkan rumah sakit yang merawatnya, sebab biaya perawatan tidak dapat dipenuhinya. “Sebenarnya kalau ditebus hari Kamis, jumlahnya dibayar Rp 800 ribu. Itu makanya ditebus pada hari Rabu, “ tuturnya. Masuji Ratu menilai bayinya tidak dirawat dengan baik, mengingat saat bayi diterima dengan kondisi kotoran masih ada dan tidak dibersihkan. “Katanya diminta uang tersebut untuk biaya perawatan bayi, tapi seperti tidak dirawat,” ungkapnya. Keluarga pasien, Yuliani merasa kecewa dengan pelayanan rumah sakit. Padahal saudaranya sudah memiliki BPJS, dan berharap semua permasalahan sudah diatur BPJS. Namun kenyataannya pada saat proses persalinan tersebut, bayi yang baru lahir dikenakan biaya perawatan, sementara bayi dalam keadaan normal, tanpa ada fasilitas yang digunakan, seperti oksigen dan lain sebagainya. Selain itu tentu untuk mengurus BPJS sang bayi tentu tidak bisa langsung diterima. “Kita berfikir ketika sudah ada BPJS, semua masalah diatur oleh BPJS. Begitu detik persalinan, saya baru tahu bahwa dengan bersalin itu anak ternyata ditanggung beda, ternyata dipungut biaya,” imbuhnya. Untuk diketahui awalnya adiknya dalam keadaan hamil tua dan hendak memeriksa kandungannya. Namun dalam perjalanan mengalami kecelakaan, terseret kendaraan sehingga jatuh. Setelah itu dibawakan ke RSUD Sumbawa untuk diobati, dalam proses tersebut adiknya hendak melahirkan namun tidak memungkinkan dengan luka yang dialaminya. Kasi Pelayanan RSUD Sumbawa, Putu Purnama menjelaskan meskipun seorang ibu yang melahirkan memiliki kartu BPJS, perlu mengurus kartu BPJS terlebih dahulu untuk bayi, itu ketentuan BPJS. Hal itu bukan ketentuan rumah sakit. Perlu konfirmasi ke BPJS juga mengingat pihak Rumah Sakit mengikuti prosedur yang berkaitan dengan BPJS. Terkecuali BPJS PBI, baru ditangani langsung tinggal melapor ke BPJS. Tetapi kalau dari anak yang mandiri, tetap harus didaftarkan. “Makanaya sebenarnya itulah permasalahan kami di rumah sakit, bahwa banyak masyarakat yang tidak paham prosedur BPJS ini. Artinya bukan tanggungjawab utama kami sebenarnya,” ungkapnya. Dalam menangani kasus yang seperti ini sambung Putu, rumah sakit merasa berat dalam menanganinya. Masyarakat banyak yang belum paham terkait penggunaan BPJS . Sehingga tidak jarang berselisih paham antara rumah sakit dengan pasien dan juga BPJS. Seharusnya hal tersebut harus sudah clear sebelum masuk rumah sakit. “Kalaupun pasien bilang tidak sanggup bayar, biasanya ada mekanismenya, kalau tidak kita usahakan lewat bansos, tinggal dia membuat surat pernyataan bahwa tidak mampu membayar, kami tidak memaksakan untuk membayar,” tukasnya. Sedangkan terkait dengan bayinya yang tidak dipakaikan box, dia menjelaskan karena bayinya normal. “Cuma itulah permasalahan rumah sakit karena keterbatasan box, itu biasanya kita utamakan untuk pasien-pasien bermasalah dulu, jadi di ruang incubator itu main prioritas,” kata Putu. Ketika dikofirmasi, Kepala BPJS, Abdul Muin menjelaskan tentang BPJS Mandiri yang digunakan. Kelas 1 59.500/jiwa/bulan, kelas 2 42.500/jiwa/bulan, dan kelas 3 25.000/jiwa/bulan. Untuk yang mandiri kelas satu dan kelas dua maka dalam tujuh hari kedepan baru bisa berlaku, sedangkan untuk kelas tiga, umpamanya seorang ibu yang melahirkan, dalam keadaan normal atau bukan kecelakaan, anak tersebut bisa direkomendasikan untuk ke jamkesda daerah, berlaku 3x24 jam, maka 7 hari kedepan gugur. Yang bersangkutan harus membayar Rp 25.000 dulu untuk membayar rekomendasi, bulan berikutnya sudah ditanggung pemerintah. Selain itu pasien tetap akan diberikan kartu, asalkan ada rekomendasi dari dinas kesehatan dan dinas sosial. “Kami hanya mengeluarkan kartu sesuai dengan aturannya. Kalau pembayaran pihak rumah sakit yang mengatur. Kalau saat itu emergency atau tidak, tetap kami berlakukan seperti aturan itu,” tandasnya. Untuk bisa dipahami masyarakat sambung Muin, pihaknya tetap melaksanakan sosialisasi, supaya masyarakat bisa paham dan mengerti terkait penggunaan kartu BPJS. (ind)

(Suara NTB/ind)

PASIEN - Masuji Ratu, pasien bersalin di atas kursi roda saat berada di RSUD Sumbawa, Kamis (2/4).

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 6

Mafia Pupuk Harus Ditangkap

Sumbawa Besar (Suara NTB) Direktur Utama Pupuk Indonesia, Ir. Arifin Tasrif, tak menyangkal masih adanya mafia pupuk yang bermain. Seperti yang terjadi di bebarapa daerah di Pulau Jawa. Kebocoran juga kerap terjadi, terutama pada level setelah lini 4 (di bawah pengecer). (Suara NTB/arn)

“Kalau ada mafia pupuk disikat aja. Di Jawa banyak yang diproses hukum,’’ katanya, seraya menambahkan, modusnya bisa ngumpulkan dulu pupuk. Kadang juga di lapangan banyak yang bocor pada level sesudah lini 4 di bawah pengecer. Bisa juga kan mereka jual ke sana ke sini, lalu dicuci,” tandas Arifin, usai mengisi kuliah tamu di Universitas Teknologi Sumbawa (UTS), Kamis (2/4). Lalu bagaimana dengan indikasi beredarnya pupuk palsu? Menurut Arifin, setiap jenis pupuk sudah diwarnai. Mana Urea atau mana ZA sudah jelas warnya. Untuk memudahkan masyarakat mengetahui jenis pupuk yang benar. Kalau memang ada terdeteksi pupuk palsu seperti kasus beredarnya dugaan pupuk palsu yang diamankan TNI di Moyo Hilir harus segera dilaporkan ke pihak berwajib. Pihaknya juga memiliki nomor pengaduan yang bisa dihubungi langsung ketika ada masalah di lapangan. “Nomornya sudah kita tempel sejak lama di kios-kios pupuk,” jelasnya.

(Suara NTB/arn)

Arifin Tasrif Arifin juga menyebutkan, pupuk akan dialokasikan sesuai kebutuhan. Setiap daerah mempunyai alokasi dan nomor kode masing-masing. Namun tak dipungkiri pula, pengetahuan petani soal pupuk juga masih kurang, sehingga kadang terkecoh dengan pupuk palsu dan membeli pupuk yang ada. Sementara banyak sekarang ini barang palsu yang beredar mirip aslinya. Pada dasarnya petani ingin

berproduktivitas lebih baik lagi. Namun Arifin mengingatkan, pemakaian pupuk jangan berlebih harus dengan dosis tepat. Supaya tidak merusak lingkungan. Kelebihan pupuk pada tanaman juga bisa mengundang hama pada tanaman dimaksud. Meski tak menampik terjadinya disparitas antara kebutuhan dan alokasi pupuk yang didistribusikan. Seperti hasil peninjauannya di kecamatan Lopok Sumbawa dengan alokasi per tahun hanya 1.500 ton. Namun sampai Maret ini, sudah tersalurkan 700 ton Urea. “Petani memang merasa kurang,” cetusnya. Untuk itu, pihaknya berharap adanya perbaikan peraturan dari Permentan. Untuk lebih cepat dikeluarkan, agar secepatnya sampai di tangan Gubernur. Seterusnya pembagian alokasi ke Kabupaten/ Kota berdasarkan alokasi yang diberikan pusat. “Kalau akhir tahun diajukan susah. Harus ada prosedurnya lagi, karena ini ada kaitannya juga dengan anggaran. Semuanya kan mau disubsidi,” ujar Arifin. (arn)

(Suara NTB/ist)

TERLARANG – Seorang nelayan diduga tengah melakukan penangkapan dengan cara terlarang di sekitar perarian Pulau Gili Kalong, perbatasan antara KSB dengan Sumbawa.

Dinas Kelautan KSB Tingkatkan Patroli Taliwang (Suara NTB) Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan (DKPP) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) mengklaim sepanjang awal tahun 2015 ini, pihaknya terus berupaya meningkatkan kegiatan patroli perarian di sepanjang garis laut administasi KSB. Patroli itu dalam rangka menangkal dan mengurangi aktivitas kegiatan destruktif fishing atau kegiatan penangkapan ikan yang dilarang. “Mulai tahun ini intensitas pengawasan kami tingkatkan hampir di seluruh perairan yang masuk wilayah hukum KSB,” jelas Kabid Perikanan Tangkap dan Pengawasan Pulau Pulau Kecil DKPP KSB, Noto Karyono, SPi., MSi kepada wartawan, Rabu lalu. Menurutnya, peningkatan pengawasan melalui kegiatan patroli itu dilakukan pihaknya lebih kepada untuk mengingatkan masyarakat nelayan. Bahwa seluruh wilayah perarian KSB telah dilakukan pengawasan secara ketat. Berdasarkan data kegiatan pengawasan yang dilakukan DKPP dalam tiga bulan terakhir, belum melakukan pengungka-

pan kegiatan penangkapan ikan yang merusak ekosistem lingkungan laut tersebut. Namum demikian, bukan berarti aktivitas destruktif fishing itu tidak ada lagi di perairan KSB. “Informasi masih kami terima. Tapi di lapangan belum kita temukan langsung. Makanya kami terus berupaya melakukan patroli, termasuk mencari cara terbaik untuk berpatroli sehingga para pelaku destruktif fishing itu bisa kita amankan langsung di lokasi,” tegasnya. Sejauh ini kegiatan destruktif fishing yang terjadi di perairan KSB diklaim Noto bukan dilakukan oleh masyarakat setempat. melainkan oleh para nelayan yang berasal di luar daerah. Biasanya para nelayan yang berasal dari kabupaten Sumbawa ini beroperasi di sekitar perairan yang berbatasan antara dua kabupaten. “Caranya sementara ini yang umum dilakukan para nelayan itu dengan menggunakan potasium, mencongkel karang atau menggunakan bom. Pola penangkapan itu semuanya masuk dalam kategori destruktif fishing,” paparnya.

Masih maraknya kegiatan destruktif fishing di perairan KSB terutama di wilayah perarian perbatasan antar kabupaten memang bukan isapan jempol semata. Dari informasi yang diperoleh media ini, perarian paling banyak terjadi aksi penangkapan ikan dengan merusak lingkungan itu terjadi di sekitar ujung pulau panjang bagian barat yang masuk dalam wilayah perarian KSB. Di daerah ini, penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak intensitasnya cukup tinggi. Bahkan para nelayan yang kerap berlabuh di seputaran lokasi tersebut untuk menangkap ikan kerap mengeluhkan, namun sayang tak bisa berbuat banyak. Menanggapi kondisi tersebut, Noto meminta kepada masyarakat untuk melaporkan aparat setempat. Ia juga berjanji akan melibatkan seluruh pihak yang untuk menutup ruang para nelayan destruktif fishing tersebut. “Kami tidak setiap saat ada di laut. Jadi kalau menemukan adanya kegiatan seperti itu segera laporkan ke kami,” janjinya. (bug)

BERSAMA - Foto bersama Arifin Tasrif dengan Pendiri UTS, Dr. Zulkieflimansyah, Rektor dan Warek serta dosen UTS, Kamis (2/4).

Dirut Pupuk Indonesia Berbagi Pengalaman di UTS Sumbawa Besar (Suara NTB) Direktur Utama (Dirut) Pupuk Indonesia, Ir. Arifin Tasrif berkesempatan mengisi kuliah umum di Universitas Teknologi Sumbawa (UTS), Kamis (2/ 4). Berbagi pengalaman selama berkarir, termasuk menjelaskan sejarah pupuk di Indonesia, kaitannya pula dengan perkembangan teknologi di bidang pupuk. Dosen dan mahasiswa UTS tampak antusias mengikuti kuliah umum Arifin yang juga menjadi Dewan Penasehat di UTS. Di awal sesi, Arifin menyampaikan ucapan selamat atas prestasi tingkat dunia yang diraih UTS di Boston, Amerika. Cukup mengejutkan baginya, mengingat UTS yang baru muncul dua tahun ini. Sambil berharap prestasi ini dapat terus dijaga. Bahkan ditingkatkan untuk meraih penghargaan bergengsi lainnya. “Terkejut karena belum dua tahun ini, bicara dengan Pak Zul (pendiri UTS), ingin membangun kampus berbasis teknologi. Dan ternyata saya masuk ke sini luar biasa, sudah berdiri banyak bangunan dengan prestasi mahasiswa di tingkat dunia,” katanya, seraya menyampaikan rasa salutnya kepada rektor dan dosen muda UTS dari berbagai daerah yang berdedikasi mengembangkan pengetahuannya di daerah ini. Arifin kemudian mulai menceritakan perjalanan kariernya selepas kuliah jurusan Teknik Kimia di ITB tahun 1977. Bekerja di Pertamina, eranya di mana Indonesia mengembangkan teknologi, untuk memudahkan kehidupan. Tak lama, Arifin keluar dari Pertamina dan masuk ke Unilever namun keluar juga karena merasa ilmu yang diperolehnya di bangku kuliah tidak bisa dikembangkan secara optimal. Hingga kemudian mencari tantangan baru ke Bontang, Kalimantan Timur (Kaltim). Membangun suatu perusahaan baru yang didesain di atas kapal. Mengingat banyak sumber gas alam, sebagai bahan baku pupuk banyak terdapat di lepas pantai. “Ini perusahaan belum ada judulnya, tetapi beroperasi secara demikian. Kemudian timbul krisis Pertamina, sehingga perusahaan baru ini menjadi terbengkalai,” urainya. Akhirnya setelah diserahkan ke Departemen Perindustrian, pabrik dimaksud dibangun di atas daratan. Sebagai pabrik pupuk pertama di Bontang. Sekarang di Bontang telah berdiri lima pabrik pupuk dan masih menyelesaikan unit yang keenam. Selama 16 tahun di Bontang, tahun 1995, dirinya pindah ke rekayasa industri. Semua itu dijalankan dengan senang walaupun tidak ada hiburan dan jauh dari kehidupan kota. Hingga kini berkecimpung di bidang perpupukan. Sejarah pupuk Indonesia dimulai 1959, PT Pusri di Palembang. Dengan melihat kebutuhan pangan jangka panjang Indonesia yang tidak lagi mampu didukung pupuk-pupuk alam (pupuk organik). Dalam perkembangannya industri pupuk di Indoensia, pabrik pertama berkapasitas 100 ribu ton

per tahun. Sekarang dengan teknologi yang sudah maju, kapasitas bisa di atas 1 juta ton per tahun. Hal ini juga dilihat dari konsumsi energi. Lama kelamaan konsumsi energi juga ikut berkurang sehingga dapat menghemat. “Inilah perubahan dari perkembangan teknologi. Konsumsi energi juga berkurang. Kemajuan teknologi demikian cepat dan memberikan manfaat banyak bagi keidupan manusia,” paparnya, seraya menambahkan kini di Indonesia telah berdiri sembilan pabrik Urea dan lima pabrik non Urea serta banyak pabrik pendukung lainnya. Dengan kapasitas 12,5 juta ton per tahun. Para dosen dan mahasiswa UTS mewakili setiap jurusan juga melemparkan pertanyaan soal pupuk yang kerap dihadapkan dengan masalah kekurangan dan keterlambatan dalam pendistribusian. Termasuk upaya membangun pabrik di Sumbawa. Menjawab hal tersebut, Arifin menyatakan setiap daerah dialokasikan pupuk sesuai kebutuhan. Meski memang kenyataan di lapangan, masih timpang antara kebutuhan dengan alokasi. Sebab hal ini juga berkaitan dengan pemenuhan anggaran bagi pupuk bersubsidi. Untuk itu, petani diminta memakai pupuk dengan dosis tepat. Soal upaya pembangunan pabrik di Sumbawa sangat sulit, karena secara nasional terkendala bahan baku gas alam. Rektor UTS, Dr. Arief Witarto, berharap dosen dan mahasiswa bisa belajar dari pengalaman Arifin Tasrif. Mengusung idealisme keilmuannya sehingga rela pindah ke Bontang. Serta mampu menyeimbangkan antara kecerdasan intelektualnya dengan kecerdasan emosionalnya. Rektor juga berharap dapat terus membangun kerjasama dengan PT. Pupuk Indonesia, sebagai holding company perusahaan pupuk nasional. Termasuk magang mahasiswa UTS nantinya belajar ke PT Pupuk Indonesia. Meskipun selama ini, Arifin Tasrif sudah memiliki kaitan erat dengan UTS bahkan menjadi donator UTS. Namun pengalamanya bisa menjadi tambahan motivasi bagi UTS untuk terus belajar dan menimba ilmu nantinya. IISBUD Pada malam harinya, Arifin Tasrif juga sempat bersilaturahim dengan dosen dan mahasiswa Insitut Sosial dan Seni Budaya (IISBUD) Samawa. Disajikan beberapa jenis kesenian tradisonal dari IISBUD yang akan mengikuti Festival Malaka di Malaysia, Mei mendatang. Sekaligus memberikan dukungan atas partisipasi mereka untuk membawa nama daerah dan Indonesia. Pendiri IISBUD, Dr. Zulkieflimansyah, menyampaikan orang akan berubah kalau memiliki emosi terhadap sesuatu. Mahasiswa UTS dan IISBUD cerita tentang kemajuan dunia, globalisasi dan lainnya. Namun hal itu baru akan terasa kalau melihat langsung wajah dari dunia lain. “Kalau sudah melihat daerah lain, simbol perubahan akan menyapa kita,” katanya berfilosofi. (arn/*)

DPRD KSB Soroti Kasus Asusila terhadap Anak Taliwang (Suara NTB) Kasus asusila terhadap anak di bawah umur yang beberapa waktu lalu dilakukan tes DNA oleh aparat kepolisian dan pihak Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) untuk pembuktian pelakunya, mendapat perhatian dari kalangan DPRD setempat. Khususnya Komisi I, komisi yang salah satunya membidangi pendidikan ini meminta aparat agar menuntaskan kasus tersebut. Ketua Komisi I DPRD KSB, Drs. M. Thamzil mengatakan, pihaknya sangat mendukung tes DNA yang dijalankan oleh aparat kepolisian baru-baru ini. Sebab pengetesan tersebut akan dapat mengungkap pelaku yang telah dengan tega melakukan tindak asusila terhadap korban. “Tes DNA itu pintu masuknya. Dan kami

sangat mendukung apa yang dilakukan polisi dan LPA itu,” terangnya, Kamis (2/4). Thamzil memahami cukup sulit mengungkap kasus-kasus kekerasan dan pelecehan seksual terhadap anak. Dan dalam kasus ini ia pun memperkirakan, aparat akan membutuhkan waktu untuk sampai kepada penetapan tersangkanya. “Katanya kan sudah ada terduga. Tapi bukti-bukti harus lebih akurat oleh aparat. Karenanya tes DNA saya kira langkah maju yang dilakukan pihak kepolisian,” tegasnya. Politisi mengaku prihatin dengan masih tingginya tindakan kekerasan terhadap ada di KSB. Thamzil menyatakan, salah satu langkah yang bisa dilakukan untuk menekan kasus tersebut adalah penerapan hukum maksimal terhadap

pelaku. ”Satu-satunya cara untuk menekannya adalah penegakan hukum. Saya kira ini penting sekaligus ebagai bentuk perlindungan anak oleh pemerintah,” tukasnya. Selanjutnya ia menyampaikan, tindakan kekerasan dan pelecehan seksual kepada anak umumnya dilakukan oleh orang-orang terdekat yang berada di sekitar lingkungan anak bersangkutan. Dengan kondisi itu, sepatutnya pihakpihak terdekat si anak khususnya orang tua agar peka. “Tidak hanya kepada orang tua, keluarga secara umum dari anak juga harus melakukan pengawasan. Nah seperti kasus yang terjadi di Seteluk itu saya dengar kan tetangganya sendiri yang diduga melakukannya,” urainya. Sebelumnya LPA dan tim Pusdokes Polres Sumbawa

Barat melakukan prosedur pengambilan sampel darah untuk uji DNA dalam rangka penyelidikan kasus dugaan pemerkosaan terhadap seorang anak di Kecamatan Seteluk yang terjadi pada akhir 2013 lalu. Kasus ini tergolong miris karena korban baru berusia 14 tahun dan duduk dibangku kelas 1 SMP saat kasus itu terjadi. Terduga pelakunya adalah tetangga korban. Dan akibat dugaan pemerkosaan itu, korban hamil dan melahirkan seorang anak yang saat ini telah berusia sekitar enam bulan. (bug) M. Thamzil

(Suara NTB/bug)

SUARA NTB Sabtu, 4 April 2015

SUARA PULAU SUMBAWA

SUARA NTB Sabtu, 4 April 2015

Halaman 7

12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345

Kerjasama RSUD Dompu dengan Harian Suara NTB

Stand RSUD Layani Konsultasi Kesehatan Dompu (Suara NTB) Stand Kesehatan milik RSUD Dompu dengan Dinas Kesehatan Dompu cukup ramai dikunjungi warga. Stand ini melayani pemeriksaan golongan darah (Golda) dan konsultasi kesehatan reproduksi bagi para remaja secara gratis. Warga pun mengapresiasi layanan yang diberikan para petugasnya. Malam kedua pekan seni budaya dan pameran produk unggulan daerah yang dipadukan dengan pameran pemban-

gunan daerah, Kamis (2/4) malam, jumlah kunjungan yang melakukan tes golda di stand Kesehatan sudah mencapai 100 orang lebih. Para pengunjung rata-rata belum mengetahui golda dan ingin memastikan goldanya. Kepala TU RSUD Dompu, Drs. Arif Sunandar mengatakan, pihaknya membuka layanan pengecekan golda di stand karena dirasa akan banyak dimanfaatkan warga. Selain tidak terlalu membutuhkan alat yang banyak dan tanpa ruangan

Tinggi, Kasus Kekerasan terhadap Anak di Bima Bima (Suara NTB) Kasus kekerasan, pencabulan dan pemerkosaan anak di Kabupaten Bima tergolong tinggi. Data Lembaga Perlindungan Anak (LPA) sejak Januari hingga Maret 2015, tercatat 50 kasus yang ditangani. Menurut Ketua Bidang Pengembangan Organisasi dan Jaringan LPA Kabupaten Bima, Al Syafrin yang dikonfirmasi, Jumat (3/4) siang, tingginya kasus anak tersebut dikarenakan banyak faktor. Salah satunya justru datang dari keluarga yakni adanya permasalahan dalam rumah tangga. Misalnya, orang tua yang mencari nafkah di luar daerah sehingga kurang memperhatikan anak. “Makanya cukup tinggi, baik sebagai pelaku maupun korban,” ujar Syafrin. Faktor lainnya, katanya, yakni akibat pengaruh media baik smart phone maupun internet, sehingga anakanak saat ini bisa mengakses segala informasi. Kehadiran media ini, memang memiliki dampak positif namun juga tak jarang memberikan dampak negatif. Sehingga anak-anak dengan mudahnya bisa mengakses atau pun menonton film kategori dewasa. Masih kurangnya peran Pemda memberi kontribusi tersendiri dalam tingginya kasus anak. Biasanya, di tiap-tiap desa diadakan pertemuan agar para orang tua memperhatikan anaknya. Namun kini, pertemuan seperti itu kini tidak ada lagi. Salah satu yang ditekankan yakni agar orang tua memperhatikan anaknya termasuk saat masuk waktu magrib. Untuk itu, di pertengahan tahun 2015 ini LPA akan bekerjasama dengan Pemda untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan guna meminimalisir angka pencabulan atau pemerkosaan. Rencananya kegiata ini akan melibatkan SKPD maupun Pemerintah Kecamatan termasuk menghadirkan guru dan siswa sehingga bisa menyerap tujuan dari kegiatan dimaksud. Materi lainnya yakni terkait permasalahan anak yang berdahdapan dengan hukum sesuai dengan UU Perlindungan Anak Pasal 23 tahun 2002. “Peran Pemerintah itu yang paling besar yang dilakukan pencegahan dengan cara sosialisasi dan pencegahan dengan program anak usia belajar tak boleh keluar malam, habis isya mengaji dan belajar,” tuturnya. (use)

khusus. Sehingga petugasnya pun bisa mobile di stand untuk melakukan pengecekan. “Alhamdulillah, hingga malam kedua ini sudah lebih dari 100 orang yang melakukan pengecekan dan konsultasi kesehatan reproduksi remaja,” kata salah seorang petugas jaga. Karena stand ini gabungan dari Dinas Kesehatan dan RSUD, produk yang dipamerkan pun terkait program kegiatan kedua instansi dan dokumentasi layanan selama ini. Petugas jaganya pun dari Dikes dan

RSUD, baik yang melayani pengecekan golda mapun konsultasi kesehatan reproduksi. Sehingga nuansa edukasi untuk pola hidup sehat menjadi materi penyuluhan selain dua pelayanan yang diberikan. Soraya, salah seorang pengunjung stand Kesehatan yang sempat mengecek golongan darahnya, mengaku cukup salut dengan kegiatan di stand Kesehatan. Selain nuansa edukasi kepada pengunjung ditampilkan, juga memberikan pelayanan gratis bagi pengun-

jung. “Tadi saya cek golongan darah,” aku Soraya yang memiliki golda A ini. (ula/*) PELAYANAN KESEHATAN Petugas dari RSUD Dompu saat memberikan pelayanan pengecekan golongan darah di stand Kesehatan pada pekan seni budaya dan pameran produk unggulan daerah yang dipadukan dengan pameran pembangunan daerah, Kamis (2/4) malam.

(Suara NTB/ula)

Warga Dompu Diminta Jadi Tuan Rumah yang Baik Dompu (Suara NTB) Menjelang puncak peringatan dua abad meletusnya gunung Tambora, 11 April 2015, Kabupaten Dompu bakal dikunjungi banyak tamu dari dalam dan luar negeri. Karenanya warga Dompu diminta menjadi tuan rumah yang baik. Selain Presiden RI, Joko Widodo, puncak festival Tambora Menyapa Dunia (TMD) juga bakal dikunjungi Komjen Amerika Serikat (AS) dan Negara-negara sahabat. Gubernur NTB, Dr TGH. M. Zainul Majdi, MA kepada wartawan usai meninjau persiapan lokasi puncak peringatan TMD, Kamis (2/4) mengatakan, menjelang kunjungan Presiden Jokowi ke Doroncanga Dompu, persiapannya sudah hampir rampung. Karena beberapa kekurangan dari persiapan akan disiapkan dalam beberapa hari terakhir. “Sudah siap, Insya Allah. Yang kurang-kurang, akan disiapkan di hari-hari terakhir ini,” katanya. Zainul Majdi mengatakan, NTB merupakan daerah yang aman dan nyaman. Kunjungan presiden RI dalam event TMD

2015 akan memberi maslahat bagi masyarakat NTB. “Yang penting masyarakat Dompu menjadi tuan rumah yang baik, menyambut tamu yang baik. Insya Allah karena akan kedatangan banyak sekali tamu, baik dari dalam NTB, maupun luar NTB. Ada Presiden. Bahkan ada beberapa dari luar negeri termasuk Komjen AS akan hadir,” tegas Gubernur. Pangdam IX/Udayana, Mayjen TNI Torry Djohar BT usai meninjau kesiapan lokasi kunjungan Presiden di Doroncanga mengatakan, kesiapannya sangat baik dan terukur. Standar pengamanan menggunakan standar SOP sesuai dengan tugas TNI untuk pengamanan VVIP. “Ancaman keamanan, dimanapun pasti ada. Tapi itu, Insya Allah Tuhan bersama

kita,” tegasnya. Ia pun mengatakan agar disampaikan salam kepada masyarakat Dompu untuk siap menjadi tuan rumah yang baik. Karena momentum peringatan dua abad meletusnya gunung Tambora yang dikunjungi Presiden, akan menjadi titik balik dari suatu kehidupan ekonomi yang lebih bagus. “Ini momen yang akan menjadikan titik balik dari suatu kehidupan ekonomi yang lebih bagus. Dulu ini mungkin padang (savana), tapi akan menjadi daerah dikunjungi

(Suara NTB/ula)

PERSIAPAN - Pangdam IX/Udayana, Mayjen TNI, Torry Djohar BT dan Gubernur NTB, Dr. TGH M. Zainul Majdi, MA didampingi Kapolda NTB, Brigjen Pol Drs Sriyono, MSI dan Danrem 162/Wirabhakti, Kolonel Czi Lalu Rudy Irham Srigede bersama Bupati Dompu, Drs H Bambang M Yasin dan Ketua DPRD Dompu, Yuliadin, S.Sos di Doroncanga menyimak persiapan panitia TMD, Kamis (2/4). orang. Tempat orang datang. Itu akan menjadi suatu hal

yang sangat positif bagi kita kedepan,” tegasnya. (ula)

(Suara NTB/uki)

DISEGEL – Sejumlah warga tampak sedang menyegel pintu utama masuk ke restoran dan penginapan di Wadu Paju, kabupaten Bima, Kamis (2/4).

Warga Bima Segel Penginapan Wadu Paju Bima (Suara NTB) Puluhan warga Tololai Desa Mawu Kecamatan Ambalawi Kabupaten Bima, melakukan aksi penyegelan terhadap restoran dan penginapan Wadu Paju, kamis (2/ 4). Warga menuding sarana akomodasi itu dibangun di atas tanah adat. Warga Tololai, Muhammad Saleh yang akrab disapa Alan mengatakan, lahan itu merupakan tanah dari hibah untuk masyarakat. Tanah yang dihibahkan itu, menurutnya, otomatis akan dijadikan tanah adat. ‘’Kalau membangun penginapan seperti ini harus ada persetujuan dari kepala adat atau tokoh masyarakat setempat,” katanya. Alan mengatakan, sudah mencoba melakukan pertemuan dengan pemilik rumah penginapan dan restoran Wadu Paju, namun tidak ada membuahkan hasil yang memuaskan. Mereka lalu melaku-

kan aksi penyegelan karena masyarakat dibuat kecewa oleh pengelola. Alan juga mendapat laporan, bahwa pemilik membelinya di salah satu warga setempat yang lengkap dengan sertifikat tanah, yang hingga kini dipertanyakan oleh masyarakat siapa yang menjual tanah tersebut. Alan berharap pemerintah desa, Camat dan Pemkab Bima turun tangan dalam menyelesaikan masalah ini, apalagi, tempat tersebut dijadikan sebagai tempat penginapan dan diindikasikan sebagai tempat untuk berbuat mesum. Setiap akhir pekan, warga sekitar melihat banyak mobil mewah yang datang untuk menginap di tempat tersebut. ‘’Ini sangat meresahkan kami sebagai warga, pihak pemerintah setempat harus turun tangan sebelum terjadi hal-hal yang tidak diinginkan,” imbuhnya. Sementara itu, Kepala

Desa Mawu, Abidin, mengaku bahwa tanah seluas 2.300 m2 itu dasarnya hibah dari orangtuanya yang menjabat sebagai kepala Desa saat itu, yang diperuntukkan bagi masyarakat Tololai. Namun seiring berjalannya waktu tanah tersebut bersertifikat atas nama Ilyas Abubakar, sehingga masyarakat setempat bertanya sampai turun aksi seperti itu. ‘’Lahan itu untuk perkampungan masyarakat Tololai, dan sampai hari ini oknum yang bernama Ilyas Abubakar belum ditahu keberadaannya,’’ ujarnya. Abidin tidak mengetahui secara tertulis tentang dibangunnya Restoran dan Penginapan di atas tanah tersebut. Hanya saja dirinya mengetahui dari bentuk fisik karena seringkali melewati tempat tersebut. ‘’Izin mendirikan bangunan (IMB) sampai saat ini belum dikantongi sang pemilik,” katanya. (uki)

Lapak PKL Mulai Dibangun di Lokasi TMD Dompu (Suara NTB) Menjelang puncak event Tambora Menyapa Dunia (TMD) yang diperingati di padang savana Doroncanga, Pekat, 11 April mendatang, pedagang kaki lima (PKL) sudah mulai jualan di sekitar lokasi. Sebelum puncak acara, beberapa kegiatan akan dilangsungkan di padang savana seperti kemah budaya. Pemda bersama aparat keamanan pun terus mengatur tempat penjualan agar tidak terlihat kumuh dan aman. Dandim 1614/Dompu, Letkol Inf Hendro Cahyono di Doroncanga, Kamis (2/4) mengatakan, tempat jualan pedagang harus diatur agar tidak semrawut dan tidak menimbulkan

gejolak. Apalagi di sekitar area lapak pedagang akan tidak jauh dari jalan utama dan bakal dilewati oleh tamu VVIP. “Kita harus siapkan tempat yang lebih representatif agar tidak kumuh,” katanya. Pengaturan pedagang ini harus dilakukan dari sekarang. Karena para pedagang ini sudah mulai melakukan aktivitas jualan untuk melayani pengunjung yang melakukan persiapan lokasi maupun pengunjung yang melintas ke Pekat. “Anggota (TNI dan Polri) bersama dinas teknis yang mengatur,” terangnya. Kepala Dinas PU Dompu, Ir. A. Muis mengaku, sejumlah pedagang sudah mulai mendirikan lapak sendiri se-

jak tiga hari lalu menggunakan terpal. Karena berada cukup dekat dengan lokasi acara puncak, sehingga pihaknya mengarahkan pada lokasi sesuai sket yang dibuat. “Beberapa ada yang tidak mau pindah,” akunya. Berdasarkan tahapan jadwal kegiatan event TMD, 4-5 April ini, motor trabas memulai aktivitas di lereng gunung Tambora. Diikuti dengan kegiatan kemah budaya yang diikuti oleh kwarcab Pramuka se NTB, masyarakat umum dan PNS. Berbagai fasilitas pendukung seperti air bersih, WC dan tempat perbelanjaan disiapkan di lokasi acara untuk mengantisipasi kebutuhan disaat banyaknya warga yang kumpul. (ula)

SUARA NTB Sabtu, 4 April 2015

Banyak Perda Terkait Perizinan Tak Efektif Mataram (Suara NTB) Pemkot Mataram melalui Bagian Hukum sedang menyusun Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) terkait Penyelenggaraan Perizinan. Meskipun telah ada Perda terkait masingmasing bidang perizinan, namun banyaknya jumlah Perda menurut Kepala Bagian (Kabag) Hukum Setda Kota Mataram, Mansur, SH.,MH tak efektif. “Masing-masing perizinan sudah ada Perdanya tapi tidak efektif dan efisien. Satu perizinan bisa dua sampai tiga Perdanya, Perda induk dan perubahannya, ribet,” terangnya, (Suara NTB/ynt) Kamis (2/4). Mansur Dalam proses pembahasan Raperda ini, Mansur mengatakan pihaknya juga mencoba melakukan evaluasi terhadap persyaratan-persyaratan penyelenggaraan perizinan. Persyaratan yang perlu disederhanakan akan dibuat lebih ringkas dan sederhana sehingga tidak menyulitkan para pemohon perizinan. Raperda ini juga berkaitan dengan pelimpahan kewenangan pengelolaan perizinan. Selama ini perizinan yang dilimpahkan kepada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMP2T) Kota Mataram hanya 36 jenis perizinan baik usaha dan non-usaha. Dengan dilakukannya pembahasan Raperda ini dengan melibatkan seluruh SKPD terkait, maka dapat diketahui mana izin yang akan dilimpahkan total ke BPMP2T dan mana yang tidak bisa dilimpahkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Mansur mengatakan pada tahun 2014 lalu pihaknya telah melakukan pemetaan terkait masalah perizinan di Kota Mataram. Atas dasar itulah pihaknya mulai menyusun Raperda Penyelenggaraan Perizinan di tahun ini. Dalam Raperda ini nantinya akan ada lima hal pokok yang akan dimasukkan seperti dasar kewenangan, klasifikasi atau kriteria perizinan, persyaratan perizinan, jangka waktu penyelesaian perizinan, dan penyederhanaan perizinan. Terkait dasar kewenangan akan ditentukan apakah melekat di SKPD teknis atau dilimpahkan oleh kepala daerah ke BPMP2T. “Karena ada dua kewenangan; yang dilimpahkan ke kepala daerah dan kewenangan dari pusat yang tidak bisa dilimpahkan ke kepala daerah tapi melekat langsung ke SKPD,” terangnya. Sedangkan mengenai kriteria perizinan akan dicocokkan apakah telah sesuai dengan UU atau belum. Mansur menerangkan pihaknya ingin menyederhakan persyaratan perizinan di dalam Raperda ini. (ynt)

Raperda Miras Dikhawatirkan Ancam Mata Pencaharian Warga Giri Menang (Suara NTB) Draf Rancangan Peraturan Daerah tentang pengawasan, pengendalian peredaran dan penjualan minuman beralkohol banyak menuai pertanyaan dari kalangan dewan. Hal yang banyak dipertanyakan terkait pengendalian minuman tradisional seperti brem dan tuak. Dewan meminta agar dalam penyusunan draf Raperda ini eksekutif berhati-hati, jangan sampai persoalan muncul dikemudian hari. Hal ini mengemuka dalam rapat antara Badan Legislasi DPRD Lobar dengan SKPD untuk membahas (Suara NTB/dok) draf rancangan Peraturan Indra Jaya Usman Daerah tentang pengawasan, pengendalian peredaran dan penjualan minuman beralkohol, Kamis (2/4) di ruang sidang DPRD setempat yang dipimpin Wakil ketua Banleg DPRD Lobar, Indra Jaya Usman. Usai rapat tersebut, Indra menyatakan hal yang mencolok menjadi fokus pertanyaan dewan terkait aturan minuman tradisional. Letak persoalannya, jika dibandingkan minuman beralkohol berlabel (pabrikan) dari sisi kadar alkohol telah diketahui sedangkan minuman tradisional belum ada standarisasi kadar alkoholnya, sebab kadar minuman tradisional ini sendiri berubah-ubah tergantung waktu simpannya. Hal senada disampaikan anggota Fraksi PAN, Munawir Haris. Menurutnya jauh lebih penting bagaimana pembinaan kaitan dengan penjualan minuman tradisional. Selain itu katanya perlu dibahas solusi agar perda ini tidak menuai pro kontra. Sebab banyak masyarakat yang mencari nafkah dari produksi minuman pohon enau tersebut. Khatib Qazwaini politisi Nasdem menambahkan, Ranperda ini harus ditindaklanjuti secara tegas supaya jangan menjadi macan kertas. Sebelum Ranperda ini disahkan setidaknya dari eksekutif melakukan penyuluhan terlebih dahulu kepada tokoh agama dan tokoh masyarakat serta pemuda di semua daerah. Hal ini penting untuk menyerap keinginan masyarakat, sehingga Perda ini tidak menjadi masalah dikemudian hari. Ditempat yang sama, Kadis Perindustrian dan Perdagangan, Hj. Lale Prayatni menyatakan di seluruh kecamatan di wilayah Lobar terdapat peredaran minuman beralkohol. Tinggal katanya, disepakati daerah mana saja yang perlu diawasi dan diatur, begitu pula di kawasan wisata juga tetap dikendalikan khususnya di minimarket. (her)

POLHUKAM

Halaman 8 (Suara NTB/yon)

DIAMANKAN Barang Bukti 17 unit Laptop dengan berbagai jenis dan merek yang diamankan oleh Polsek Sukamulia.

Oknum Pelajar Terduga Pencuri 17 Unit Laptop Diringkus Selong (Suara NTB) Tindak kriminal di wilayah hukum Polres Lombok Timur (Lotim) yang diduga dilakukan oleh oknum pelajar, kian marak. Polsek Sukamulia Lotim Kamis (2/4) lalu, berhasil mengamankan dua oknum pelajar di Dusun Gubuk Bangket Desa Anjani. Kedua oknum pelajar tersebut merupakan siswa dari salah satu sekolah di Anjani SA (17) berasal dari Anjani Barat dan F

(18) berasal dari Mataram yang sedang kos di sana. Selain mengamankan dua oknum pelajar itu, Polsek Sukamulia juga mengamankan barang bukti berupa 17 unit Laptop. Kapolsek Sukamulia, IPTU Lalu Irman yang dikonfirmasi Suara NTB, mengatakan, kedua orang pelaku SA dan F diduga melakukan aksinya Rabu (1/4) sekitar pukul 10.00 Wita di salah satu Rumah Warga di Dusun Bangket Desa

Anjani Timur atas nama Musipudin. Saat itu rumah Musipudin dalam keadaan sepi karena ditinggal ke kantor dan istrinya pergi mengantar anaknya ke sekolah. Dengan memanfaatkan kondisi itulah, kedua oknum pelajar itu melakukan aksinya dengan cara menaiki pagar rumah korban dan berhasil mengambil 17 unit laptop dengan berbagai jenis dan merek. Musipudin pemilik laptop

yang sering melakukan jual beli laptop itu langsung menginformasikan kejadian yang menimpanya itu kepada teman-temannya itu dan memberikan merek dan jenis laptopnya yang hilang. Dengan harapan, jika ditemukan ada seseorang yang menjual laptop padanya, diharapkan untuk segera melapor ke aparat kepolisian. “Salah satu teman korban melapor ke kita sekitar pukul 11.00 Wita kalau

ada dua orang anak yang menawarkan laptop di kosnya, sehingga petugas langsung terjun ke lokasi dan berhasil mengamankan kedua pelaku dengan barang bukti 17 unit laptop itu,” ujarnya. Dengan demikian, kata Irman, untuk mengetahui motif di balik aksi nekat yang dilakukan oleh kedua oknum pelajar tersebut. Saat ini, kasus tersebut sedang didalami oleh Polsek Sukamulia. (yon)

Pilkada Loteng

Koalisi Tujuh Parpol Terancam Bubar Praya (Suara NTB) Koalisi besar yang dibangun tujuh Partai Politik (parpol) di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng), perlahan makin tidak jelas arah gerakannya. Bahkan, koalisi tersebut kini terancam bubar. Menyusul tidak adanya komunikasi yang intens antar pimpinan parpol koalisi. Sejumlah pimpinan parpol yang sempat dikonfirmasi Suara NTB, mengaku sudah sejak sebulan terakhir komunikasi dengan mitra koalisi terputus. Kalaupun ada komunikasi yang dibangun, itu hanya komunikasi lisan saja. Belum ada lagi komunikasi intensif lagi seperti pertemuan antara pimpinan parpol maupun pengurus parpol koalisi. “Jadi sejak pertemuan yang kedua sebulan yang lalu, komunikasi yang intensif antara parpol koalisi tidak pernah lagi dilakukan,” aku Ketua DPC Partai Gerindra Loteng, H. Muhdan Rum, Kamis (2/4). Dan, hingga saat inipun komunikasi yang sebelumnya terbangun cukup bagus sudah tidak ada lagi. Menurutnya, parpol-parpol mitra koalisi tampak tengah sibuk dengan urusan internal parpolnya masing-masing. Sehingga kelanjutan koalisi yang sebelumnya sudah dibangun, men-

jadi tidak jelas. Karena memang, untuk membangun komunikasi dengan banyak parpol ternyata bukan perkara mudah. Disinggung sikap Partai Gerindra dalam koalisi tersebut, Muhdan menegaskan kalau partainya tetap konsisten dengan komitmen awal. Bagaimana koalisi tersebut tetap berjalan. Tetapi karena komunikasi yang terbangun terputus, pihaknya pun mengaku tidak bisa berbuat apaapa. “Kami tetap dengan komitmen awal untuk melanjutkan berkoalisi. Kalau memang koalisi tersebut mau tetap dilanjutkan. Dan, tidak ada niatkan kami untuk keluar dari koalisi,” tegasnya. Terpisah, Ketua DPC Partai Demokrat Loteng, Ahmad Ziadi, mengaku memang tidak mudah membangun koalisi besar. Apalagi itu dengan parpol-parpol besar. Karena untuk menyatukan arah dan pandan-

gan, ternyata tidak mudah. Sehingga yang terjadi kemudian, ada sedikit kebingungan yang terjadi dalam koalisi, dalam menentukan keputusan. Terutama prihal pasangan calon kepala daerah yang akan diusung oleh koalisi. Hal senada juga disampaikan Ketua DPC PDI Perjuangan Loteng, Suhaimi, S.H. Dikatakannya, kalau di tataran pengurus kabupaten, komunikasi antar parpol koalisi tidak begitu sulit. Yang jadi masalah kemudian, ketika komunikasi pengurus di tingkat provinsi. Namun demikian, Suhaimi mengaku cukup optimisi koalisi tujuh parpol tersebut masih bisa berlanjut. Jika komunikasi antara parpol koalisi bisa diintensifkan kembali. “Kalau bicara komunikasi tetap ada. Tapi memang tidak begitu intensif dilakukan,” tandas anggota Komisi I DPRD Loteng ini. (kir)

Nama Sekda dan Kasatpol PP Lobar Dicatut Giri Menang (Suara NTB) Perekrutmen anggota satpol PP di Lombok Barat dimanfaatkan oleh oknum tak bertanggung jawab. Barubaru ini nama Sekda HM Uzair dan Kasat Pol PP, I Nengah Sugiartha dicatut untuk menipu warga yang ingin masuk sebagai anggota Satpol PP. Mengatasnamakan Sekda dan Kasatpol PP, oknum meminta uang Rp 5 juta dari korban dengan jaminan korban diterima sebagai anggota Satpol PP. Jumlah korban pun lebih dari dua orang, korban menyampaikan keluhan ke Satpol PP Lobar. Hal ini diakui Kasat pol PP I Nengah Sugiartha kemarin

di kantornya. Informasi adanya oknum yang bergentayangan menipu korban diperoleh dari petugas provos Satpol PP. Oknum ini mencari korban dan menawarkan masuk ke Satpol PP supaya korban percaya oknum mencatut nama Sekda dan Kasatpol PP. Atas nama Sekda dan Kasat, oknum ini lalu menjanjikan bisa masuk Satpol PP. Sebagai jasa atas upaya memasukkan korban ke Satpol PP, oknum ini sengaja meminta uang juga mencatut atas nama Sekda dan Kasat. Lebih jauh dikatakan, dari informasi petugas Provos di lapangan korban dimintai uang lumayan menca-

pai Rp 5,7 juta. Dana ini katanya untuk Sekda dan Kasat, agar mau memasukkan di Satpol PP. Sejauh ini katanya, ada beberapa orang telah menjadi korban. Ada korban yang pernah menyampaikan ke provos, namun belum melapor secara resmi ke Satpol PP. Sehingga pihaknya pun belum bisa bertindak lebih jauh. “Saya sih belum bertemu korban, masih sebatas informasi dari anggota,”jelasnya. Ia mengaku, oknum yang menjual nama Sekda dan dirinya orang luar satpol PP. Ia belum menemukan keterlibatan orang dalam terkait persoalan ini. (her)

(Suara NTB/ars)

PULIH - Korban NA (dua dari kiri) saat didampingi ibunya dan tim dokter dan psikiater RS Bhayangkara. Kondisi korban pulih setelah menjalani terapi trauma akibat dugaan pemerkosaan.

Terapi Psikologi

Pelajar Korban Pemerkosaan Pulih dari Trauma Mataram (Suara NTB) Sekitar sepekan menjalani terapi psikologi, NA (14), akhirnya pulih dari trauma. Pelajar salah satu SMP di Kecamatan Batu Layar Lombok Barat ini sebelumnya menjadi korban pemerkosaan yang diduga dilakukan pamannya, DD, Satpam di Kemenag Provinsi NTB. Pada proses berbeda, DD dan SH, yang diciduk, kini ditahan di Polsek Senggigi. Ditemui di ruang PPT RS Bhayangkara Polda NTB, NA terlihat lebih rileks. Pejalar yang masih duduk di kelas I ini terlihat santai didampingi ibunya, bersama dokter RS Bhayangkara, termasuk tim fisioterapi. “Sudah tidak takut lagi kan sekarang?,” tanya dokter fisioterapi, NA pun menjawab santai. “Sudah nggak lagi,”. Korban kini tak canggung berhadapan dengan orang lain. Setelah proses pemulihan itu, NA juga berjanji akan melanjutkan sekolah dengan semangat hidup seperti semula. Sebelum dirawat, kondisi NA benar-benar memperi-

hatinkan. Menurut Humas RS Bhayangkara, AKP I Wayan Redana, trauma akibat kekerasan dialami, membuat korban seperti dihantui rasa takut berlebihan. “Kalau lihat orang lain, dia takut,” kata Redana. Secara perlahan, selain merawat secara fisik oleh tim dokter, korban juga didekati oleh tim psikiater. Selama seminggu proses pendampingan itu berlangsung di ruang perawatan yang disiapkan khusus untuk pemulihan korban trauma. Berangsur angsur kondisinya membaik. “Sekarang kondisinya sudah normal kembali,” kata Redana. Korban dikembalikan ke orang tuanya di Desa Senteluk Kecamatan Batu Layar, namun demikian terus dipantau setiap perkembangannya. Dua Tersangka Ditahan Sementara itu, DD dan SM yang diduga sebagai pelaku pemerkosaan, kini ditahan di Mapolsek Senggigi. Dia ditahan sejak ditangkap tanggal 30 Maret lalu untuk menjalani proses hukum dan mempertanggungjawabkan perbuatan mereka. “Sampai sekarang dua pelaku masih ditahan,” kata Kapolsek Senggigi, Kompol Yunus Junaidi, S.Sos. Diulas Yunus, pemerkosaan sebenarnya terjadi tanggal 7 Februari lalu. Di Desa Aik Genit, Kecamatan Batu Layar di rumah DD. Saat itu korban datang ke rumah DD bersama SH. Di rumah DD, mereka menginap karena tidak berani melanjutkan perjalanan, saat itu sudah larut malam. Rupanya itu dijadikan kesempatan DD dan rekannya, SH yang bekerja di restoran kawasan Senggigi untuk “menggarap” korban. Namun selama hampir sebulan sejak kejadian, korban tidak berani melapor karena merasa malu dan takut. Korban juga takut jika pelaku bereaksi. “Tapi keluarganya akhirnya datang melapor ke kami,” kata Yunus. Hanya beberapa jam setelah dilaporkan, pelaku pun ditangkap di kediamannya. (ars)

Jendela Sastra

SUARA NTB Sabtu, 4 April 2015

Halaman 9

Lampu Merah Bayu Pratama Bisa saja aku teruskan perjalananku. Tapi lampu merah artinya berhenti. Sedang di jalanan, untuk orang yang melanggar, tak ada hukum yang menjamin keselamatan. Satu-satunya yang bisa dilakukan adalah melihat isyarat lampu, dan menunggu. JIKA dihitung dari jumlah barisan, dengan patokan mobil dinas di ujung depan paling kanan itu, maka aku ada di barisan kesepuluh. Barisan ini sedang menunggu lampu merah. Sudah satu menit kami menunggu, masih sisa satu menit lagi. Lampu sudah hijau, artinya silahkan melanjutkan perjalanan. Tapi mobil dinas yang ada di depan itu masih diam saja. Mungkin sopirnya sedang sibuk melakukan manuver memasukkan perseneling dan menginjak kopling. Apapun itu, yang jelas membuat macet barisan orang yang menunggu lampu merah. Bunyi klakson hampir terdengar dari semua kendaraan, kecuali sepeda motor butut yang kupakai ini. Sebenarnya ingin saja aku ikut membunyikan klakson. Hanya saja, klaksonku sedang mati, jadi aku urungkan niat itu. Setelah dua menit menunggu, rupanya sepuluh detik tambahan membuat darah semua orang yang menunggu lampu merah ini memanas. Sebenarnya ingin saja aku ikut memanas. Atau jika perlu, naik pitam dan mengajak baku hantam beberapa orang yang ada di dalam mobil dinas itu. Hanya saja, hari sudah cukup panas karena matahari juga sudah turun sepenggalah, tak perlu dibuat semakin panas lagi. Jadi niat yang itu aku urungkan juga. “Jalan!” teriak salah satu orang di sampingku. Penampilannya sederhana, kendaraan dan bawaannya juga, Kecuali wajahnya. Aku kira dia sedang benar-benar kesal. Kumisnya yang hitam berjingkrak-jingkrak di atas bibirnya yang juga hitam, merapal kata-kata yang tidak aku mengerti artinya. Untuk apa dia mengucapkan semua itu? Kadang-kadang dia membawa-bawa tuhan dalam ucapannya. Tapi terkadang juga, tidak ada tuhan di sana. Mu-

ngkin dia sangat kesal karena sudah terlambat ke kantor. Atau kemanapun tujuannya pergi hari ini. “Tai kucing! Kapan mau jalan,” sambung bapak itu. “Lewat kiri saja, Pak,” kataku. Dia melihatku lurus, dan dengan alasan-alasan yang tak pasti dia hanya diam. Aku ikut saja diam melihatnya. “Tidak boleh melanggar aturan,” jawabnya kemudian. Tidak lama, mobil dinas itu akhirnya bergerak. Beberapa orang masih membunyikan klaksonnya. Mungkin mereka – yang membunyikan klakson – masih belum ikhlas tentang tambahan 10 detik menunggu itu. Aku ikut saja berjalan, saat tiba-tiba dari sebelah utara terdengar sirine mobil polisi, atau pemadam kebakaran, atau benda lain yang punya sirine untuk dibunyikan. Aku belum tahu. Ternyata mobil polisi. Mereka ngebut saja menerobos lampu merah. Mungkin ada orang penting yang sedang dikawal dan terburu-buru ingin cepat sampai. Aku berhenti. Karena mobil truk di depanku tentu saja terpaksa berhenti juga, padahal lampu masih hijau. sekarang kami menunggu lagi, antrian orang penting yang dikawal mobil polisi. Truk itu memiliki gambar aneh di baknya. Gambar seorang wanita dengan tubuh gempal yang memakai gaun berwarna merah. Wanita itu sedang tidur terlentang, tapi kepalanya seolah menggantung dari tempat tidur seperti orang sedang kayang. Kemudian ada tulisan besar “Kapan Pulang, Mas?” di sebelah kiri atas. Aku tertawa saja. Karena sepertinya tulisan itu, berbanding lurus dengan apa yang sedang dirasakan pak sopir di depan. Antrean ini lumayan panjang. Malah mobil polisi tidak hanya terus berjalan saja, tapi ada beberapa yang diam, dan beberapa polisi kemudi-

(TS Lan)

puknya yang sangat banyak, di bagian kiri dan kanan boks itu. “Putar balik saja, Buk,” kataku. Dia menoleh, melihatku dengan lurus, sama seperti pria berkumis tadi. Aku ikut saja melihatnya dengan lurus. “Mana bisa. Cuma bisa maju. Lagian, tidak boleh melanggar aturan,” jawabnya kemudian. “Ibu bawa kerupuk banyak.” “Iya, lumayan banyak yang suka.” Dia menjawab celetukanku. Sebenarnya raut wajahnya terlihat tidak berselera men-

an turun dan sibuk berbicara dari benda yang mirip telepon itu. “Panas Pak!” teriak wanita di sebelahku. Dia terlihat sederhana, sama seperti pria berkumis sebelumnya yang juga berteriak di sebelahku. Dia juga terkadang memanggil-manggil tuhan di tengah ucapannya, tapi agak berbeda dengan pria berkumis tadi, wanita ini belum kehilangan tuhannya sedikitpun. Di bagian belakang motornya ada boks yang penuh berisi banyak jenis sayur. Tapi yang memenuhi ruang menurutku adalah keru-

jawab. Tapi celetukanku dijawabnya juga. Jadi aku teruskan saja. Mumpung menunggu itu selalu terasa lama. “Boleh beli satu lah, Buk?” “Haee…Kita lagi di lampu merah.” “Lah terus? Satu saja. Pelaris Buk.” “Ya sudah, ambil sendiri. Satunya seribu.” “Tak ambil dua.” Aku mengambil dua bungkus kerupuk dari dagangan wanita itu. Membayarnya dengan uang kertas dua ribuan. Kemudian kami

sama-sama diam kembali. Aku makan saja kerupukku, mumpung menunggu itu terkadang membuat lapar. Aku pernah membaca artikel tentang kerupuk. Katanya kerupuk itu makanan ringan tanpa gizi. Sedang banyak orang yang suka makan kerupuk. Aku suka rasa asinnya yang pas. Tapi di artikel lain juga dikatakan, rasa asin itu berarti makanannya mengandung zat-zat yang membuat bodoh. Tapi sekalian menunggu, aku makan saja kerupukku. Lumayan untuk mengganjal perut. Masalah jadi bodoh atau hal lainnya yang semacam itu, jadi urusan belakangan saja. Tepat saat aku membuka bungkus kerupuk yang kedua. Suara jeritan seorang wanita terdengar dari belakang. Disusul dengan seorang pria yang keluar dari sebuah mobil sedan. Mungkin dia adalah suami dari wanita yang berteriak itu. “Jalan Pak! Ada orang mau melahirkan,” teriaknya kencang. Sambil setengah berlari ke arah depan, dia menghampiri polisi yang menghalangi jalan. Percakapan mereka tak bisa kudengar. Yang jelas aku bisa melihat suami itu dengan wajah tegangnya. Sedang polisi luput dari pengelihatanku, karena tertutup gambar seorang wanita bertubuh gempal yang bertanya “Kapan Pulang, Mas?” Suami itu kembali ke mobilnya, setengah berlari, karena untuk sepenuhnya berlari juga terhalang oleh barisan kendaraan yang menunggu. Aku lihat dia masuk kembali ke mobil itu. Dengan alasanalasan yang tak pasti, aku merasa penasaran. Kepalaku terus menghadap ke belakang, melihat bagaimana kelanjutan cerita seorang wanita yang akan melahirkan. Aku kira antrean ini masih panjang, dan kami masih harus menunggu. Matahari semakin naik, dan panas kian menyengat. Mungkin ini semacam hal alamiah dimana kerongkongan mulai terasa mengering. Di sebelah kanan jalan ada minimarket. Tapi un-

tuk ke sana harus menyeberang jalan dulu. Karena iring-iringan orang penting ini sepertinya masih lama, aku parkir saja motorku. Menyeberang jalan, pergi ke minimarket itu. Aku rasa aku butuh minum, dan aku memilih kopi. Kepalaku masih tak bisa berhenti menghadap mobil tempat wanita yang akan melahirkan itu berada. Sambil menyeruput kopiku dari sedotan, aku melihat iring-iringan itu masih juga akan lama selesainya. Karena penasaran, aku menghampiri mobil itu, kemudian mengetuk jendelanya. “Ada yang bisa saya bantu, Pak?” Entah kenapa, aku bertanya seperti itu. Si Suami diam saja, melihatku lurus. Sama seperti yang dilakukan pria berkumis dan wanita penjual sayur tadi. “Istri Bapak mau melahirkan sepertinya. Angkat saja, terus minta antar Pak Polisi.” Dia masih saja melihatku lurus. Kemudian melihat istrinya yang ada di belakang, yang dari tempatku berdiri terlihat sedang kepayahan mengatur napas. Kemudian melihatku lagi. “Mana bisa, mereka sedang sibuk katanya. Lagipula, tidak boleh melanggar aturan,” jawabnya kemudian. “Ya sudah…” kataku sambil mengangkat kedua bahu. Aku kembali ke motorku. Kembali menyeruput kopiku. Tepat saat kopiku habis, suara handphone berdering di sakuku. “Di mana?” tanya suara di dalam handphone. “Di jalan.” “Cepatlah, tamu udah penuh, kok yang mau nikah malah telat.” “Macet. Tunggu.” “Di mana?” Aku melihat sekeliling. Tidak ada plang nama jalan. Tempat macam apa ini? Aku kira aku tersesat. Karena malas, aku jawab saja “Tidak tahu.” Mataram, Februari 2015

Bayu Pratama lahir di Aiq Dewa, Lombok Timur, 2 Mei 1994. Mahasiswa Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, FKIP Universitas Mataram.

Puisi Tjahjono Widarmanto Takziah (malaikat itu mengenakan mantel hitamnya;berjingkat pelan-pelan) saat terik waktu pasukan-pasukan itu datang mengantar debu, abu dan puing gemerincing kaki kudanya menggiring bau sangit ruh yang dibakar di atas batu-batu

Petilasan Srigati di kaki gunung ini kukenang seseorang narendra menanggalkan mahkota, terompah dan jubah busana kebesarannya ditancapkan tongkatnya pada sebuah karang seraya bersabda: usai sudah !

(para malaikat itu mencincang mimpi jadi serat daging)

ditapakinya jalan yang melingkar-lingkar ke puncak segala onak belukar terbuka alam menyibakkan tirai kupu-kupu dan ribuan kunang bersarang di rambut panjangnya

perlahan bintang-bintang retak.copot matanya riwayat itu ditebang lantas dikubur dalam-dalam bersama bangkai kayu lapuk dan selembar tikar bolong

: ayo sunyaruri itu telah rindu... -ketangga, srigati-

orang-orang berarak pelan.pulang.tengadah dan kosong mengenakan jubah hitam menangisi arwah-arwah sendiri ngawi-bumi ketanggi

Langit Tak Berkhidmat Lagi Pada Laut

Batu-Batu Resahku

langit tak sanggup lagi berkhidmat pada laut waktu telah susut bersama gerombolan burung tersesat di jazirah tak bernama

Batu-batu mengeram di bawah reruntuhan hatiku

aroma mati semerbak di semua penjuru mata angin kota, dusun, dan kampung jadi gagu mayat-mayat dengan mata bolong tercampak di altar-altar perjamuan giginya meringis pada ozon yang menganga segalanya hanya jadi gumpalan tanah liat tangan-tangan merentang ke arah langit menunjuk-nunjuk bulan yang perlahan dihisap kabut kaki-kaki merenggang menendang-nendang nyungsep ke liang

batu-batu ini, resahku itu, Gusti ngeri yang meraung serupa harimau dengan taring hiu menggerogoti akar batang-batang air dalam suksma ribuan unggas pun hijrah berlarian membawa sebongkah cinta dan seluruh senyum tinggal sesobek doa yang tak diperdulikan musim ngawi-sby

waktu kian susut berkarat langit tak lagi berkhidmat pada laut semua purna sudah sisa aroma mayat menguap di meja perjamuan para malaikat yang lapar. lembah bujang-saat gerimis

Tjahjono Widarmanto lahir di Ngawi, 18 April 1969. Buku puisinya antara lain Sejarah Merambat di Tembok-tembok Sekolah (2014)

PENDIDIKAN

SUARA NTB Sabtu, 4 April 2015

Halaman 10

Hasil TOEFL Rendah

Rutin Gelar Razia RAZIA yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) terhadap para pelajar mendapat apresiasi dari kalangan sekolah. Karena secara tidak langsung, razia yang dilakukan dapat meminimalisir tindak kenakalan remaja saat jam belajar. Meski begitu, mereka menyayangkan razia yang digelar bersifat insidental dan tidak rutin. Kepada Suara NTB, Kepala MAN 2 Model Mataram H. (Suara NTB/dys) Mahrup menyayangkan sikap Mahrup inkonsistensi Satpol PP dalam menggelar razia terhadap pelajar di Kota Mataram. Kata Mahrup, razia sangat bermanfaat apabila digelar rutin setiap hari. “Coba razia itu digelar rutin tiap hari, mereka keliling di tempattempat tertentu. Apa gunanya mibil dinas itu kalau tidak dipakai?” saran Mahrup pada Suara NTB belum lama ini. Selama ini, ujar Mahrup, razia hanya digelar pada waktu-waktu tertentu dan tidak rutin. Akibatnya, hasil yang dicapai belum memuaskan, karena pada saat razia hendak digelar, siswa sudah mengetahui. “Yang ketangkap pada saat razia itu kan sedikit, kalau tiap hari pasti lebih banyak. Ini karena tidak rutin, mereka sudah tahu jadwal razia itu.” jelasnya. Selain dari Satpol PP, pengawasan yang tidak kalah penting lainnya ujar Mahrup harus berasal dari dalam sekolah. Di MAN 2 Model Mataram, pihaknya menjamin tidak ada siswanya yang bolos pada saat jam belajar. Hal itu disebabkan pihaknya telah menyediakan dua petugas pengamanan, baik di depan sekolah maupun di belakang sekolah. “Pengamanan cukup memadai, sedikit kemungkinan anak bolos. Yang ada ialah anak tidak sampai ke sekolah dan mereka pada saat yang sama kena razia. Kalau sudah sampai sekolah, mereka tidak bisa keluar,” ujarnya. Tidak hanya itu, Mahrup juga meminta orang tua murid dan masyarakat secara umum agar bersama-sama melakukan tugas pengontrolan. Karena pada prinsipnya, pendidikan adalah tanggung jawab bersama semua pihak. “Jumlah siswa kita 900 orang, tidak mungkin itu bisa kontrol semua. Di area sekolah, itu tanggungjawab sekolah, di luar itu sudah tanggungjawab orang tua dan masyarakat” pungkas Mahrup. (dys)

Banyak Mahasiswa Tingkat Akhir Belum Diwisuda

Mataram (Suara NTB) Salah satu persoalan yang menyebabkan minimnya mahasiswa jurusan Bahasa Inggris Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Mataram (Unram) yang diwisuda tiap periode adalah rendahnya hasil Test of English as a Foreign Language (TOEFL) yang diperoleh. Di mana, untuk mengikuti ujian skripsi, pihak jurusan mensyaratkan nilai TOEFL sebesar 500. Salah seorang mahasiswi jurusan bahasa inggris angkatan 2008 yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan, jika ia tidak bisa wisuda hampir dua periode, karena hasil TOEFL yang diperoleh belum mencukupi 500 sebagaimana syarat yang diberikan kampus. Tidak hanya itu, ia mengaku jika nasib

serupa juga dialami oleh rekan-rekannya yang lain. Karena selama beberapa kali tes TOEFL di Pusat Bahasa Unram, nilai yang diperoleh masih belum mencapai 500. Pembantu Dekan I FKIP Unram Dr. Syarifudin, menegaskan, jika fasilitas pendukung di jurusan Bahasa Inggris sudah memadai di ant-

aranya yaitu laboratorium bahasa. ‘’Itu diperuntukkan mahasiswa untuk menguji berbagai kemampuan berbahasa seperti listening. ‘’Kalau pun ada mahasiswa yang tidak lulus TOEFL, itu hal biasa dan wajar,’’ ujarnya. Meski begitu, Syarifudin mengakui jika selama ini, input mahasiswa jurusan Ba-

(Suara NTB/dys)

Syarifudin hasa Inggris kurang begitu bagus. Hal itu disebabkan sebelum masuk, mahasiswa tidak dilakukan pemetaan atas po-

SIMULASI Beberapa siswa sedang melakukan simulasi penanggulangan bencana SMKN 9 Mataram. Simulasi ini dilakukan mengantisipasi terjadinya bencana alam yang bisa datang sewaktuwaktu.

Prodi Bahasa Inggris IKIP Mataram Targetkan Akreditasi A Mataram (Sura NTB) Tidak bisa dipungkiri, salah satu bentuk penilaian majunya suatu pendidikan yakni dari segi akreditasi. Untuk mencapai peningkatan akreditasi, disiplin akademik menjadi penilaian utama. Hal inilah yang dikejar program studi (prodi) Pendidikan Bahasa Inggris, Fakultas Pendidikan Bahasa dan Seni (FPBS) IKIP Mataram. “Patut kami akui, memang (Suara NTB/rai) selama ini banyak ketertingDedi Sumarsono galan yang mungkin tidak sempat difokuskan. Namun ini akan menjadi pekerjaan rumah bagi kami untuk sama-sama mewujudkan peningkatan reakreditasi,” ungkap Ketua Jurusan Prodi Bahasa Inggris FPBS IKIP Mataram Dedi Sumarsono, M.Pd, pada Suara NTB, Kamis (2/4). Diakuinya, akreditasi jurusan masih pada status akreditasi C dan meresahkan para lulusan nantinya. Atas dasar itu, menjadikan fokus utama saat ini yang harus dikejar secepat mungkin oleh timnya. Terkait hal ini, pihaknya berusaha menata administrasi mahasiswa sambil mendorong mahasiswa meningkatkan kualitas mutu akademiknya. Menurutnya, suatu akreditasi akan tercapai apabila ada kerjasama yang baik dari mahasiswa. Selain itu, pihaknya berusaha mendorong peningkatan SDM dan pengabdian pada masyarakat. “Upayanya saat ini mendorong mahasiswa tingkatkan kegiatan akademik maupun non akademik, ya selayaknya mahasiswa yang katanya intelektual lah,” jelasnya. Selain itu, dari sisi pendidik atau dosen, pihaknya bekerja sama dengan semua dosen yang terlibat. Salah satu langkah bersama yakni peningkatan penulisan jurnal dan penelitian. Terlepas dari penilaian mahasiswa, dari segi keterampilan dan keuletan dosen pun menjadi poin penting yang sangat berpengaruh pada akreditasi kampus. Dalam hal ini, pihaknya optimis meraih status jurusan bahasa asing pada posisi A atau B, sehingga tenaga pendidik yang menjadi output dari IKIP Mataram diperhitungkan dari segi administrasi. “Karena status akreditasi sangat penting perannya di dunia kerja dalam ranah administrasi,” terangnya. (rai)

SMKN 9 Mataram Latih Siswa Hadapi Bencana Mataram (Suara NTB) Lokasi SMKN 9 Mataram yang berada di jalan Lingkar Selatan, dianggap rawan bencana alam. Salah satunya banjir, bahkan yang lebih besar air pasang. Hal ini melatarbelakangi dibentuknya sekolah siaga bencana. Demikian disampaikan Kepala SMKN 9 Mataram Ridwan, SPd, MPd, saat memantau pelatihan siswa sebagai relawan bencana, Kamis (2/4). Pelatihan ini sekaligus pembentukan kelompok siaga bencana bekerja sama dengan PMI Kota

Mataram (Suara NTB) Sebanyak 300 siswa Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) 3 Mataram menerima Bantuan Siswa Miskin

MEMBUKA KESEMPATAN BAGI LULUSAN S1 DARI SEGALA DISIPLIN ILMU UNTUK MENGIKUTI PERKULIAHAN TAHUN AKADEMIK 2015/2016

PENDAFTARAN 19 JANUARI S/D 14 APRIL 2015 UJIAN SARINGAN MASUK 15 & 16 APRIL 2015

KONSENTRASI : 1. Manajemen Pemasaran 2. Manajamen Sumberdaya Manusia 3. Manajemen Keuangan 4. Manajemen Keuangan Daerah

PENGUMUMAN 22 APRIL 2015 DAFTAR ULANG 22 APRIL S/D 13 MEI 2015 MATRIKULASI 18 MEI S/D 11 JUNI 2015

AWAL KULIAH JULI 2015

Mataram dihadiri siswa dari SMAN 1 Mataram, SMAN 8 Mataram, SMAN 6 Mataram dan SMAN 7 Mataram Menurutnya, sebagai bentuk upaya membangun kesiapsiagaan sekolah menghadapi bencana adalah dengan menggugah kesadaran seluruh unsur-unsur dalam bidang pendidikan, baik individu maupun kolektif. Hal ini dilakukan, baik sebelum, sedang maupun setelah bencana. Ridwan, mengakui lokasi sekolah kemungkinan besar

menjadi rawan bencana. Sementara untuk mengantisipasi akan terjadinya bencana, sejumlah siswa sengaja diberikan ruangan untuk mendalami pengetahuan tentang penanggulangan bencana. “Kita tidak bisa menganggap enteng akan suatu musibah, itu sebabnya perlu ada generasi yang mempuni dalam penanggulangannya,” terangnya. Langkah tersebut juga sebagai indikator untuk parameter mobilisasi sumberdaya. Ketika siswasiswa memiliki penge-

tahuan dasar terkait penanggulan bencana, pihaknya berencana menerjunkan siswa-siswa bersiaga di kampung-kampung sekitar yang dianggap rawan bencana alam. “Seperti Mapak dan sekitarnya. Kalau pasang air laut, rawan juga,” tuturnya. Sementara Humaidi selaku pembina siswa menambahkan, untuk lebih efektifnya pelatihan, siswa diberikan materi langsung simulasi yang diperankan oleh siswa. Sejumlah siswa akan terbagi tugasnya, ada yang di bagian assess-

ment, ada yang bagian dapur umum lapangan (DUL), evakuasi, shelter dan pertolongan pertama.”Dan yang lain memperagakan korban bencana,” jelas Humaidi. Adanya kelompok siaga bencana ini, diharapkan memberi dampak positif bagi siswa dalam menumbuhkan kemampuan dan jiwa relawannya. Sebab pada substansinya, kerja-kerja penanggulangan bencana menjunjung nilai-nilai kesukarelaan dalam menolong sesama. “Itulah yang kami dorong,” pungkas Humaidi. (rai)

Siswa MTsN 3 Mataram Terima BSM

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS MATARAM PROGRAM PASCASARJANA PROGRAM STUDI MAGISTER MANAJEMEN

JADWAL PENERIMAAN

tensi diri calon mahasiswa. Belum lagi calon mahasiwa yang berasal dari jurusan luar bahasa saat SMA. Tentu itu semua membutuhkan waktu lama untuk beradaptasi dengan jurusan kuliah yang dipilih. “Kecuali kalau dia balap, bisa belajar mandiri baru bisa mengejar” ujarnya. Syarifudin pun berharap agar di masa mendatang, mahasiswa jurusan Bahasa Inggris dapat aktif mencari sumber bahan belajar di luar kegiatan formal pembelajaran di kelas seperti mengikuti kursus, diklat-diklat dan lain sebagainya. (dys)

Informasi & Tempat Pendaftaran : Program Magister Manajemen Universitas Mataram Jl. Pendidikan No. 37 Mataram Telp. (0370) 644930, Fax. (0370) 644928 e-mail : mm_unram@yahoo.co.id Kontak Person : 087864054134

(BSM) dari pemerintah. Bantuan tersebut diperuntukan bagi siswa yang katagori miskin dan memiliki kartu BPJS kesehatan atau Jamkesmas. Setiap siswa menerima uang tunai sebesar Rp 375 ribu. Wakil Kepala Bidang Kesiswaan L. Muh. Junaidi. S.Pdi, kepada Suara NTB mengatakan, bantuan yang diperuntukan bagi siswa miskin sebagai bentuk tindak lanjut dari program pemerintah atas penghargaan kepada siswa yang tidak mampu secara ekonomi. Di samping itu, kemampuan secara akademis, IQ dan wawasan tinggi. “Sehingga kami mencatat sebanyak 300 siswa yang mendapatkan BSM yang menurut kami layak menerimanya,” terangnya, Kamis (2/4). Meski demikian, pihaknya tidak menampik, jika di antara siswa penerima berasal dari orang mampu. Hal itu membuat pihak sekolah heran. “Kami tidak tahu di mana dia mendapatkannya,” katanya. Dalam hal ini, pihak sekolah tidak ingin BSM diberikan kepada siswa yang menurutnya mampu dan memegang kartu jaminan kese-

hatan, karena tidak sesuai yang diamanatkan oleh BSM. Untuk memastikan bahwa siswa benar-benar tidak mampu secara ekonomi, pihak sekolah mendeteksi dan tinjauan langsung ke rumahnya. Dicontohkannya, saat pihaknya melakukan turun lapangan Kamis (2/4), ada beberapa siswa yang sudah dipantau langsung ke rumahnya dan banyak yang katagori mampu. “Sehingga kami panggil orang tua siswa untuk membicarakan bantuan itu supaya digantikan ke siswa yang kami anggap layak,” terangnya. Program yang sengaja diperuntukan untuk siswa miskin berwawasan dan prestasi akademiknya tinggi. Pihak sekolah ingin dipergunakan sebagaimana mestinya, artinya tidak salah sasaran. Atas dasar itu, pihaknya memperketat seleksi siswa penerima BSM. Junaidi berharap program ini mampu memberi stimulus bagi siswa dan membantu kekurangan dalam hal keperluan pendidikan. Bahkan sekolah menyarankan orang tua siswa memanfaatkan bantuan untuk membeli perlengkapan belajar siswa yang dianggap penting. (rai)

(Suara NTB/rai)

BACA IKRAR - Kepsek di Kota Mataram sedang membaca ikrar sebagai kepsek dipimpin Kepala Dinas Dikpora H. Sudenom, Kamis (2/4).

Kepsek Se-Kota Mataram Kembali Dikukuhkan Mataram (Suara NTB) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Kota Mataram kembali mengukuhkan 43 kepala sekolah (kepsek), Kamis (2/4). Kepsek yang dikukuhkan itu berasal dari TK, SD, SMP dan SMK setelah menduduki posisi yang sama di sekolah masing-masing. Kepala Dinas Dikpora H. Sudenom meminta seluruh kepsek yang dikukuhkan, selama masa jabatannya sebagai pemimpin sekolah untuk meniru karakter katak. Menurutnya, seekor katak ketika ditekan punggungnya, berusaha menekan ke atas. Itu artinya, seorang kepsek atau pemimpin ketika saat dikritik harus menerima kritikan dan menjadikannya sebagai bahan evaluasi.

“Coba kita lihat katak, semakin kita tindis punggungnya dia semakin kencang dorongan ke atasnya, jadi nilai pemimpin yang bisa diambil ya harus mampu tahan kritik,” jelasnya. Selain itu, ujarnya, sebagai pemimpin tidak hanya cerdas, melainkan harus diimbangi dengan bijak. Karena menurutnya cerdas belum tentu bijak, jadi kedua-duanya harus ada pada seorang pemimpin. “Dan satu lagi yang paling utama yakni tegas,” ujarnya mengingatkan. Tidak hanya itu, kepsek harus tetap menjaga konsistensi dan komitmennya sebagai pemimpin sekolah. Sebab meski dikukuhkan tidak menutup kemungkinan akan dievaluasi kembali dan meminimalisir masalah. (rai)

Halaman 11

SUARA NTB Sabtu, 4 April 2015

Utang KONI NTB Sekitar Rp 800 Juta Mataram (Suara NTB) Setelah sekian lama ditunggu, anggaran KONI NTB akhirnya cair. Sejumlah hutang yang belum dibayarpun akan dilunasi secepatnya oleh KONI NTB. Diperkirakan, jumlah utang KONI NTB selama Pelatda berlangsung mulai 15 Januari hingga 2 April lalu mencapai Rp 800 juta. “Alhamdulillah anggaran KONI NTB sudah cair. Hutang-utang KONI NTB selama Pelatda akan kita lunasi. Sebab kalau kita hitung-hitung hutang KONI NTB sudah mencapai Rp 800 juta,” ucap Ketua Umum KONI NTB, Andy Hadianto saat dikonfirmasi Suara NTB di GOR 17 Desember Turide Mataram, Kamis (2/4) lalu. Dikatakan Andy, kegiatan Pelatda Sentralisasi yang sudah berlangsung mulai 15

Januari hingga 2 April, jumlah utang KONI NTB mencapai Rp 800 juta. Utang-utang itu akan dilunasi pengurus KONI NTB. Pihak KONI NTB terpaksa harus berutang untuk kegiatan Pelatda Sentralisasi yang sudah berlangsung kurang lebih tiga bulan karena anggaran KONI NTB belum dicairkan oleh Biro Keuangan Setda Pemprov NTB sejak Pelatda dimulai. Namun, kegiatan Pelatda tetap dilaksanakan meskipu-

nya pengurus KONI NTB harus rela menalangi anggaran kegiatan Pelatda dengan uang pribadi. Informasi dari KONI NTB anggaran KONI NTB sudah cair, Kamis (2/4) lalu. Sebagaimana telah disampaikan oleh Kepala Biro (Karo) Keuangan Setda NTB, Ir. H. Iswandi Ibrahim, kepada Suara NTB belum lama ini jumlah anggaran KONI NTB yang akan dicairkan pihaknya untuk tahun 2015 sebanyak Rp 8,150 Mil-

iar. Pencairan anggaran KONI NTB itu akan dicairkan tiga tahap atau setiap tiga bulan sekali. Untuk pencairan tahap pertama diperkirakan 25 persen dari total nominal anggaran KONI NTB yang akan diterima tahun 2015. Sementara itu penggunaan anggaran KONI NTB yang berjumlah miliaran rupiah itu kata Andy akan difokuskan pada kegiatan Pelatda Sentralisasi persiapan Pra-PON 2015 hingga PON 2016. Pihak KONI NTB juga menyiapkan bonus untuk atlet-atlet yang sukses menyumbangkan medali emas di Kejurnas, Pra-PON, tingkat ASIA, Olimpiade hingga berprestasi level dunia. Nominal bonus untuk atlet

yang mampu mengukir prestasi di kancah nasional hingga internasional bervariasi dan segera diputuskan oleh KONI NTB. Namun demikian bonus untuk atlet berprestasi akan menjadi prioritas KONI NTB dengan maksud memotifasi atlet agar mampu mengukir prestasi di level kancah nasional hingga Internasional, sehingga target NTB meraih 15 medali emas di PON Jabar 2016 bisa diwujudkan. (fan)

Pelti NTB Gelar Seleksi Pra PON Messi Siap XIX Tahun 2015 Diturunkan

Lawan Celta Vigo

(Suara NTB/yon)

POSE BERSAMA - Para petenis yang mengikuti seleksi Pra PON ke XIX di Lotim berpose bersama Ketua Pelti NTB, Jamaludin Maladi. melakukan seleksi sekarang. Karena, selama ini seleksi Pra PON tingkat Provinsi NTB cenderung dilaksanakan di Mataram. “Kedepan, tidak hanya Mataram dan Lotim, melainkan kabupaten/kota lainnya di NTB akan dijadikan sebagai lokasi dalam penyeleksian para atlet. Tujuan dilakukannya hal itu supaya para atlet di kabupaten/kota lainnya di NTB juga merasa memiliki, karena Pelti itu milik semua kabupaten/ kota. Dengan begitu, para atlet akan lebih semangat dan termotivasi,” ujarnya.

Nanti, lanjut Jamaludin, para atlet yang terpilih dalam seleksi tingkat provinsi itu akan mengikuti try out berupa pembinaan untuk lebih memantapkan kemampuan para atlet. Sehingga, para atlet yang terpilih dalam seleksi Pra PON tingkat Provinsi NTB itu akan dibawa ke Tarakan, Kalimantan Utara dalam rangka mengikuti seleksi Pra PON ke XIX. “Kedepan atlet yang lulus seleksi akan dilakukan TC dan mengikuti try out untuk mengetahui sejauh mana kemampuan para atlet kita,” pungkasnya. (yon)

(Suara NTB/ist)

Selong (Suara NTB) – Dalam rangka mengikuti seleksi Pra PON ke XIX yang akan dilaksanakan di Tarakan Kalimantan Utara pada tanggal 23 sampai 29 Agustus 2015. Pelti NTB mulai hari Jumat (3/4) kemarin mulai melakukan seleksi tingkat Provinsi NTB. Seleksi kepada para petenis itu dilaksanakan di dua tempat yakni di Lapangan Tenis Bulog Kota Mataram dan di Lapangan Tenis GOR Selaparang Porda Lotim. Adapun, jumlah peserta yang mengikuti seleksi Pra PON tingkat Provinsi NTB itu sebanyak 16 atlet. “Untuk seleksi tahun ini serentak kita laksanakan di dua tempat yakni di Mataram dan di Lotim yang akan berlangsung mulai dari tanggal 3 sampai 5 April 2015 yang terdiri dari tujuh putra dan sembilan putri. Seleksi untuk putra di Mataram dan putri di Lotim,” ujar Ketua Pelti NTB, Jamaludin Maladi, S,Sos, MT, kepada Suara NTB di Lapangan Tenis GOR Selaparang Lotim. Dengan demikian, alasan dilaksanakannya seleksi Pra PON XIX di d Kabupaten Lotim untuk membuka mata sekaligus memberikan motivasi kepada atlet-atlet yang ada di Kabupaten Lotim, terlebih kepada para generasi muda lainnya yang berada di bawa atlet-atlet yang sedang

Madrid Pemain Terbaik Dunia empat kali Lionel Messi dinyatakan bugar untuk laga melawan Celta Vigo, Minggu waktu setempat nanti, sehingga tim ini berharap membalas kekalahan mengejutkan dari Galicians belum lama musim ini. Messi absen pada laga persahabatan Argentina melawan El Salvador dan Ekuador karena cedera kaki yang dideritanya saat Barca menang 2-1 dari Real Madrid beberapa waktu lalu. Namun Kamis waktu setempat dia sudah turut berlatih dan Barca memastikan kakinya sudah sembuh. Lawatan ke Vigo memulai bulan berjadwal padat bagi Barca dengan harus menjalani tujuh pertandingan liga dan laga Liga Champions melawan Paris Saint-Germain 28 hari mendatang. “Bagian paling penting musim ini kini telah datang,” kata bek Gerard Pique merujuk ambisi meraih treble musim ini yang kedua dalam sejarah klub itu setelah musim lalu sama sekali tak mendapatkan satu pun piala. Barca akan tampil tanpa Jordi Alba yang cedera dan Javier Mascherano yang terkena larangan bermain, namun Sergio Busquets menjadi line-up untuk pertama kali selama hampir sebulan ini, demikian Reuters. (ant/ bali post)

Floyd Mayweather Bersiap Jadi Atlet Termahal Dunia

(ant/bali post)

pada daftar atlet berbayaran termahal versi Forbes. Pada 2009 dia mencatat angka 120 juta dolar AS atau menduduki urutan kedua. Legenda NBA Michael Jordan menempati urutan ketiga dengan 115 juta dolar AS pada 1997 dan 1998. Disusul Woods dengan 113 juta dolar AS masing-masing pada 2007 dan 2010. Petinju lain yang masuk daftar adalah mantan juara dunia kelas berat Mike Tyson, yang berbayaran setelah inflasi 112 juta dolar AS pada 1996. Forbes menyatakan daftar ini disusun dari hasil selama 25 tahun menjejak pendapatan para atlet. Promotor Pacquiao, Bob Arum, memprediksi bahwa total pendapatan pada tarung akbar 2 Mei nanti akan melewati angka 400 juta dolar AS, termasuk pendapatan 15.000 lembar tiket sebesar 74 juta dolar AS. Mayweather sudah menciptakan rekor pay-per-view sampai 152 juta dolar AS saat pertarungan 2013 melawan Saul ‘Canelo” Alvarez. (ant/bali post)

Rodgers Jamin Tidak akan Jual

Sterling

Raheem Sterling

(Suara NTB/ist)

FIFA Minta Liga Indonesia Tetap Independen

Jerome Valcke

Jakarta (Suara NTB) Kepada kantor berita Reuters Kamis larut malam lalu, juru bicara FIFA menyatakan badan sepak bola dunia terus memonitor kasus liga di Indonesia ini dan hanya akan mengakui PSSI sebagai organisasi penyelenggara cabang olah raga itu. “Kami dapat memastikan bahwa sebuah surat dari Sekretaris Jendral FIFA Jerome Valcke telah dikirimkan pada 19 Februari 2015 kepada Persatuan Sepak Bola Indonesia menyusul penundaan awal musim Indonesia Super League,” kata si

st) NTB/i (Suara

Floyd Mayweather

Los Angeles Tarung akbar antara Floyd Mayweather melawan Manny Pacquiao 2 Mei nanti akan membuat pendapatan petinju AS itu pada 2015 akan mencatat rekor tertinggi sepanjang masa dalam bayaran tahunan seorang atlet, lapor Forbes.com seperti dikutip AFP. Forbes menegaskan bahwa Mayweather akan mendapatkan paling sedikit 150 juta dolar AS, sedangkan Pacquiao sekitar 100 juta dolar AS untuk memperebutkan gelar juara kelas welter di Las Vegas. Forbes mengatakan bayaran akan makin tinggi lagi jika sekitar tiga juta pay-per-view dijual. Bayaran Mayweather akan menjadi pendapatan tahunan terbesar yang bisa diraih seorang atlet dan akan melampaui bayaran per tahun pegolf Tiger Woods yang pada 2008 mencatat bayaran setelah inflasi, 125 juta dolar AS. Woods saat ini menduduki tempat pertama dan kedua

juru bicara. “Dalam surat itu, Persatuan Sepak Bola Indonesia diingatkan bahwa anggota FIFA harus mengelola urusannya sendiri secara independen dan tanpa pengaruh dari pihak ketiga sebagaimana diatur pasal 13 dan 17 Statuta FIFA.” Pasal 13 ayat 1 meminta anggota FIFA tetap independen, sedangkan pasal 17 ayat 4 menyatakan FIFA tidak akan mengakui badan yang tidak dipilih oleh asosiasi lokal, demikian Reuters. (ant/bali post)

London Penyerang Inggris Raheem Sterling tidak dijual dan tidak akan meninggalkan Liverpool pada akhir musim meski spekulasi mengenai masa depan dirinya banyak beredar di media, kata pelatih Brendan Rodgers pada Kamis. “Saya santai mengenai hal itu. Itu merupakan bagian dari permainan modern. Ia memiliki dua setengah tahun tersisa di kontraknya dan tidak akan pergi ke mana-mana pada musim panas ini,” kata Rodgers kepada para pewarta menjelang pertandingan Liga Utama Inggris melawan Arsenal yang akan dimainkan pada Sabtu. Sterling, yang melakukan wawancara tanpa izin dengan BBC, pada Rabu membantah tudingan bahwa dirinya merupakan “pengeruk uang berusia 20 tahun,” namun mengatakan pula bahwa dirinya tidak terburu-buru menandatangani kontrak baru. Sang penyerang telah ditawari kontrak bernilai 100.000 pound per pekan, menurut laporan sejumlah media. Rodgers, yang harus menghadapi sejumlah rumor mengenai Sterling pada sebagian besar musim ini, mengatakan Liverpool tidak perlu membiarkan sang pemain hengkang. “Jika klub tidak akan menjual, itu tidak akan terjual — sesederhana itu,” tambahnya. “Bagi kami ini adalah mengenai keberlanjutan perawatan dan pembangunan pemain muda yang telah melakukan sejumlah langkah besar pada beberapa tahun terakhir, dan bagi saya ini hanya mengenai berkonsentrasi pada pertandingan-pertandingan tersisa sampai akhir musim.”

Rodgers menonfirmasi poin yang dibuat oleh Sterling pada wawancara dengan BBC mengenai kontrak baru tidak akan didiskusikan setidaknya sampai akhir musim. Sang pelatih juga mengatakan bahwa ketertarikan yang diperlihatkan kepada sang pemain oleh Arsenal tidak mempengaruhi aspirasi-aspirasi Liverpool. “Ambisi dia adalah untuk memenangi trofi-trofi dan menjadi sukses, dan itu tersambung sempurna dengan apa yang sedang kami usahakan,” papar Rodgers. “Arsenal merupakan klub sepak bola yang fantastis, namun ini adalah Liverpool, salah satu klub terhebat di sepak bola dunia dan merupakan kebanggaan bagi Raheem untuk bermain di sini, di depan para penggemar kami yang hebat.” “Namun ia memahaminya. Ia memiliki perkembangan untuk dibuat di dalam dan di luar lapangan, dan ini merupakan tempat hebat bagi dirinya.” Akan menarik untuk melihat bentuk penerimaan seperti apa yang ia terima dari penggemar Liverpool dan Arsenal pada Sabtu. Demikian laporan Reuters. (ant/bali post)

SUARA NTB

Sabtu, 4 April 2015

Halaman 12

Menyediakan aneka hidangan & melayani pesanan nasi kotak, snack box dan menerima rantangan

KURSUS

OTOMOTIF

RUMAH MAKAN ARFATURINDO

TOUR & TRAVEL

Melayani :

TIKET PESAWAT, RENT CAR/100.000 Antar Jemput Bandara/50.000 Paket Tour

Hub : RAMDANI HP.085878805714 atau 087739518019

BTN GRIYA PERMATA Blok H No.2 Sekarbela Mataram Email : staywithus22@gmail.com

RADIO

OTOMOTIF

SUARA NTB

Sabtu, 4 April 2015

RUPA - RUPA

Halaman 13

RUPA - RUPA

gin Belajar n i P ANIMASI ? SETIAP MINGGU PAGI - SORE DI TAMAN MAYURA

HUBUNGI :

081917002381

COUNTER PAINT ART GALLERY MINIMALIS LUNA MAYA EKAGITT

SALON

SALES

RUPA - RUPA

KOMPUTER

TRAVEL

OPINI

SUARA NTB Sabtu, 4 April 2015

Halaman Halaman 14 14

Simalakama Sertifikasi Guru Sederhanakan Proses Perizinan BEBERAPA daerah di Pulau Lombok pada saat sekarang ini banyak dilirik investor untuk berinvestasi. Kota Mataram yang merupakan ibukota Provinsi NTB dan barometer pembangunan di daerah ini juga sudah dikapling dan siap dibangun berbagai jenis usaha. Misalnya, perhotelan, kompleks pusat perdagangan, perumahan dan potensi lainnya. Begitu juga di Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Timur, termasuk beberapa daerah di Pulau Sumbawa, investor yang ingin menanamkan investasinya tidaklah sedikit. Meski demikian, besarnya minat investor yang menanamkan investasinya di NTB masih belum dibarengi dengan pelayanan yang maksimal dari aparatur pemerintah. Banyak aturan perizinan yang tumpang tindih dan memberatkan investor. Bahkan, antara instansi yang mengurus masalah investasi hingga penarikan retribusi atau pajak di satu kabupaten/kota, koordinasinya masih belum bagus. Ironisnya, antara satu SKPD dan SKPD lainnya saling menyalahkan satu sama lain. Realitas inilah yang terjadi di Lombok Barat dalam menyikapi keberadaan vila yang berada di atas bukit dan disinyalir menyalahi aturan. Belajar dari apa yang terjadi di Lombok Barat ini, tentunya juga tidak boleh terjadi di daerah lain, khususnya di Kota Mataram. Pemkot Mataram harus memiliki sebuah regulasi, dalam hal ini peraturan daerah (perda) yang tidak terlalui ribet dan bertele-tele, sehingga membuat investor komplain dan membatalkan rencana investasinya. Di era otonomi daerah, pemerintah kabupaten/kota seakan-akan berlomba-lomba mencari sumber pendapatan asli daerah (PAD) dari potensi yang dimiliki. Salah satu sumber PAD yang memiliki potensi besar adalah bidang perizinan, sehingga dalam menarik retribusi dari bidang ini banyak disusun perda. Banyaknya regulasi hingga persyaratan yang harus dipenuhi saat berinvestasi di satu daerah membuat investor bingung. Meski demikian, gebrakan yang dilakukan Pemkot Mataram melalui Bagian Hukum Setda Kota Mataram dalam memangkas regulasi dalam mengurus persyaratan berinvestasi atau berusaha di Kota Mataram patut diapresiasi. Bayangkan, saat investor mengurus satu bidang perizinan harus memenuhi persyaratan sebagaimana tertuang dalam 2 atau 3 perda. Hal ini membuat investor mengeluh atau membatalkan rencana investasinya. Apa yang disampaikan Kepala Bagian Hukum Setda Kota Mataram Mansur, SH, MH, jika selama ini, investor harus mengurus proses perizinan dengan banyak regulasi membuat ribet, tidaklah salah. Investor yang akan menanamkan investasi di satu bidang usaha harus mengurus perizinan ke banyak SKPD, sehingga membuat banyak biaya keluar. setidaknya, Pemkot Mataram harus menyederhanakan proses pengurusan izin di Kota Mataram di satu tempat. Dalam arti, calon investor yang akan menanamkan investasi cukup mengurus perizinan usaha di satu tempat, sehingga efisien dan tidak banyak waktu terbuang. Paling tidak, Pemkot Mataram bisa mencontoh Layanan Terpadu Satu Pintu (LTSP) di Pemprov NTB, khususnya bagi calon tenaga kerja yang akan berangkat kerja ke luar negeri. Instansi yang berkaitan langsung dengan proses perizinan dikumpulkan di satu lokasi, sehingga memudahkan proses kepengurusan perizinan. Khusus di Pemkot Mataram, ketika ingin menyederhanakan proses perizinan bisa membuat LTSP tersendiri di bawah koordinasi Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMP2T) Kota Mataram dengan menempatkan instansi berwenang di satu lokasi, sehingga tidak membuat proses perizinan terlalu ribet. Adanya LTSP ini akan membuat proses perizinan di Kota Mataram menjadi mudah, transparan sesuai regulasi yang sudah ditetapkan. Meski demikian, dalam memberikan perizinan, Pemkot Mataram harus selektif memilih investor. Jangan sampai, investor yang diberikan izin adalah investor ‘’akan’’ atau abal-abal. (*)

RADIO

Secara eksplisit sertifikasi guru adalah proses untuk melihat kelayakan guru, jika guru tersebut layak dan mumpuni maka berhak mendapatkan sertifikat profesi. Untuk meihat kelayakan guru tentunya mengacu pada empat kompetensi dasar yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi profesional, kompetensi sosial dan kompetensi personal. jika disandingkan dengan akreditasi, maka akreditasi untuk melihat kelayakan lembaga/ sekolah, tentunya harus ada linieritas antara sertifikasi dengan akreditasi, jika di sekolah tersebut banyak guru yang telah tersertifikasi, maka lembaga sekolah tersebut haruslah sudah terakreditasi. ONSISTENSI antara sertifikasi dan akreditasi membuktikan bahwa pendidikan menjadi berkualitas. Kondisi ini nampaknya masih kurang terjadi, dilapangan, ternyata banyak lemabga sekolah yang tidak atau belum terakreditasi, sementara dalam sekolah tersebut telah banyak gurugurunya yang tersertifikasii. Kesenjangan inilah yang harus terus diperkecil, sehingga sertifikasi guru berkontribusi terhadap upaya membangun sekolah yang berkualitas. Tentunya, muara dari semua itu adalah adanya kegiatan pendidikan mulai dari perencanaan-pelaksanaan-dan evaluasi yang bermutu, dan akhirnya terdapat penigkatan layanan mutu di sekolah tersebut. Proses penetapan apakah seorang guru layak atau tidak (baca: bersertifikat profesi) hingga saat ini masih menimbulkan banyak pro dan kontra. Regulasi terbaru bahwa sebelum menuju sertifikasi, maka akan dilakukan Uji Kompetensi Awal (UKA), ini akan dijadikan penentu apakah hasill UKA dengan menetapkan standar bawah (passing grade) sebagai pintu masuk proses sertifikasi. Artinya jika, tidak lulus passing grade UKA, tidak bisa diproses, jika lulus maka jalan mulus didapatkan. Dulu, UK bukan sebagai penentu, sekarang UKA jadi penentu, sama persis bagaimana status UN yang dulu sebagai penentu kelulusan, maka sekarang UN bukan sebagai penentu kelulusan. Sayangnya, materi UKA hanya menguji pada domain kognitif guru, dengan tipe soal tertulis. Maka jalan UKA tentu tidak mengakomodir kemampuan dan ketrampilan guru (baca: performansi) dalam hal mengelola pembelajaran. Bagi guru yang masih

Oleh:

Agus Sadid, M.Pd

(Pemerhati Pendidikan tinggal di Jurumapin-Buer Sumbawa)

fresh graduate, maka soal-soal UKA akan dii”lahap habis” tapi bagi guru yang masuk kelompok senior dengan rentang usia 50-60 tahun) maka menjadi masalah berat, jangankan mengerjakan soal, dengan menurunya fisik dan psikis, maka sulit mereka bersaing dengan para guru yang masih muda tersebut. Para guru senior kaya dengan pengalaman mengelola kelas, minim pengetahuan kognitif, sebaliknya para guru muda masih kuat dengan kognitif tetapi minim pengalaman. Padahal, dalam melaksanakan pendidikan, makna mendidik lebih bergerak pada domain sikap dan pengalaman dalam pembelajaran, guru senior lebih terampil dalam membimbing, membina dan mengarahkan anak-anak. Aspek ini yang tidak diperhitungkan dalam tes UKA. Simalakama Besarnya nilai kompensasi bagi guru yang telah lulus sertifiasi menjadi magnet utama guru untuk berlomba dengan cara apapun agar lulus sertifikasi guru. Bahkan banyak guru yang melakukan tindakan tidak terpuji dalam mengejar target sertifikasi guru, salah satu yang paling banyak ditemui adalah plagiarisme. Mengcopy paste, hanya sekadar mengganti sampul dan variabel penelitian atau lokasi penelitian, sementara substansi/ isi karya tulis sama dari guru yang satu dengan yang lainnya. Bayangkan salah satu temuan di Universitas Negeri Malang sebagai LPTK untuk sertfikasi guru untuk wilayah provins Jatim terdapat lebih dari 1500 penelitian plagiat dari guru dengan modus mengganti judul, kover, variabel, lokasi bahkan kelas atau nama penulis. Ini semua merupakan imbas atau dampak model penilaian sertifikasi guru yang memang sudah memunculkan pro dan kontra. Ada kesalahan fatal dari semua proses sertifikasi guru yaitu prosedur, mekanisme, instrumen, metode dan sistem penilaian guru. Sekarang, sangat nampak dengan model yang ada, guru-guru menjelang sertifikasi maka mereka akan sangat sibuk dengan kegiatan pengadministrasian guru. Meningkatnya beban kerja guru dengan urusan pengadministrasian pekerjaan guru mulai dari RPP, evaluasi belajar, kurikulum/silabus, bukti fisik tindakan penguatan, pengayaan dan pengulangan, pengisian

kinerja guru,secara langsung telah menggeser konsentrasi/ fokus pekerjaan guru di kelas. Dengan kata lain, guru sudah tidak lagi konsentrasi dengan mengelola pembelajaran di kelas, pikiranya terbelah dengan urusan lain yang mengikat guru agar guru tidak “kemana-mana” yaitu administrasi guru. Kondisi ini tentunya sangat memberatkan, banyak guru yang justru kelelahan dan bermiat mengajukan pensiun atau mengundurkan diri sebagai guru karena beban kerja yang luar biasa berat. Disatu sisi, kompensasi sertifikasi guru, satu gaji pokok sebagai tambahan pendapatan guru, sangat dibutuhkan oleh para guru terlebih disaat sulit sekarang ini. Sementara di satu sisi, beban kerja dan persyarakatn yang berat menuju sertifikasi menjadi beban dan ketidaknyamanan dalam bekerja, dan menimbulkan dampak psioklogis yang besar bagi para guru. Jalan Bijak Sertifikasi guru adalah upaya untuk mendorong lahirnya gruguru yang berkualitas, yang diharapkan mengangkat citra guru profesonal dan membeirikan pelayanan pendidkan yang bermutu pula. Sistem sertifikasi guru yang saat ini dilakukan sungguh tidak memberikan rasa nyaman dan aman bagi guru. Wajar saja ketua Federasi Serikat Guru Pusat (bukan PGRI) menyatakan bahwa pemberian insentif sertifkasi guru oleh pemerintah tidak ikhlas paradigma investasi kapital disektor pendidikan harus menghasilkan keuntungan materi masih kental, padahal investasi kapital melalui pemberian insentif sertifikasi tidak bisa disamakan dengan prinsip penanaman modal yang akan memberikan keuntungan secara materi. Upaya “mempersulit” proses sertifikasi dengan mengeluarkan regulasi atau kebijakan yang bersifat pengetatan aturan sertifikasi guru, membuktikan bahwa pemerintah memang tidak ikhlas dalam memberikan tunjangan sertifikasi guru. Inilah yang dirasakan oleh masyarakat bawah. Meyakini pendidikan adalah sebuah investasi sumber daya manusia (human invesment), maka melalui kegiatan sertifikasi guru akan melahirkan hasil pembelajaran yang berkualitas. Investasi pendidikan bukan hal yang sia-sia, jstru akan menhasilkan keuntungan yang berlipat ganda. Pendidikan masih merupakan instrumen yang

efektif untuk mewujudkan semua itu. Jika melalui pendidikan dihasilkan anak-anak bangsa yang berkarakter dan cerdas sempurna (cerdas intelektual, cerdas kinetetis, cerdas sosial emosional dan cerdas spiritual) maka dunia kita akan indah, sejuk dan sejahtera. Ditangan-tangan anak kita yang memiliki cerdas sempurna, negara kita akan maju lebih baik dan beradab. Inilah keuntungan lipat ganda yang saya sebutkan sebagai dampak dari sebuah investasi di bidang pendidikan. Jalan pemerintah yang dilakukan untuk menata kualitas guru melalui sertifikasi sebagai amanat dari UU Guru dan Dosen harus memberikan kemudahan, kenyamanan dan rasa aman bagi para guru. Semakin banyak membuat aturan atau kebijakan yang memberatkan para guru dalam proses sertifikasi maka kegagalan menghasilkan guru yang berkualitas yang akan kita tuai. Pemerintah harus mengembalikan hakekat sertifkasi guru pada fungsi dan tujuan yang sebenarnya, bukan menebar ketakutan dan traumatik tindakan yang menimbulkan dampak psikologis bahkan beban bagi para guru. Ingatlah, ujung dari kegiatan sertifikasi guru adalah kualitas layanan yang meningkat, sehingga akan dihasilkan anakanak bangsa yang cerdas sempurna harapan kita semua.

Pemadaman parah, PLN tuding izin peningkatan kapasitas mesin dihambat Masyarakat hanya ingin PLN punya solusi

*** Bulog akan kirim 100 ribu ton beras keluar daerah Antisipasi kenaikan harga beras

***

RADIO

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Hari Aryanti, Akhmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Sahmad Darmi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi, Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur: Rusliadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami. Dompu : Nasrullah. Bima : M.Yusrin. Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaluddin, Wahyu W. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 15.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 20.000/mmk. Display F/C : Rp 25.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 15.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 10.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 450.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 250.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 75.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 80.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 4.500. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT Bali Post.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

RAGAM

SUARA NTB Sabtu, 4 April 2015

Ribuan Umat Rayakan Jumat Agung di Katedral Jakarta (Suara NTB) Ribuan umat Katolik merayakan Jumat Agung di Gereja Katedral sebagai rangkaian tiga Hari Suci umat Kristen sebelum Paskah pada Minggu (5/3). Jumat Agung dirayakan sebagai hari kesedihan, ratapan, puasa, dan doa. “Misa dibagi tiga yaitu, siang, sore, dan malam. Puncak kepadatan umat terjadi tadi sore karena dihadiri lebih dari 4.500 atau melebihi kapasitas. Kalau Misa malam ini jumlah umat sudah berkurang,” kata Humas Panitia Paskah Katedral, Robertus Kenji di Gereja Katedral Jakarta, Jumat (3/4) malam. Pada misa terakhir Jumat Agung, Jumat malam, dipimpin oleh Romo Toto Yulianto, Romo Andang L. Binawan, Romo Edi Mulyono, dan Romo Roy Zakaria. Ibadah Jumat Agung dimulai dengan pembacaan Kitab Suci dan Doa menyanyikan kisah sengsara Yesus atau Passio. Kemudian dilanjutkan Penghormatan Salib yang diawali dengan penyingkapan selubung oleh imam atas salib. Imam membuka selubung salib sambil tiga kali bernyanyi “lihatlah kayu salib, tempat penyelamat dunia tergantung”. Umat menjawab “Mari, datang menyembah!” Setelah itu imam dan umat mencium kaki dari patung Yesus yang tergantung di salib. Setelah itu dilanjutkan dengan penerimaan Sakramen Mahakudus. Lalu kisah sengsara Yesus dari Injil Yohanes dinyanyikan dalam Ibadat Jumat Agung. Pada Paskah 2015, Katedral mengambil tema “Tiada Syukur Tanpa Peduli”. Tema ini merupakan perwujudan dan pengembangan lebih lanjur Arah Dasar Keuskupan Agung Jakarta di tahun 2015, yaitu sebagai Tahun Syukur. Tema tersebut mengundang umat untuk menjadi pribadi yang semakin berani berkontribusi terhadap kehidupan bersama. (ant/Bali Post)

Masih Ada Kendala Dari Hal. 1 banyak mantan anggota Dewan yang meninggal dan pindah domisili. Karena sebelumnya, keputusan penagihan kerugian negara itu ditentukan untuk anggota Dewan yang periode 2003, berlanjut hingga ke temuan terbanyak di periode 2013. ‘’Yang pindah domisili banyak, juga yang meninggal. Ini menjadi hambatan penagihan kerugian negara,’’ jelas Wakil Gubernur (Wagub) NTB, H.Muh. Amin, SH,M.Si, Kamis (2/4). Mereka tersebar di Pulau Lombok dan Sumbawa, sedangkan yang pindah domisili masih terus dilacak. Terhadap yang meninggal dan pindah domisili ini, pihaknya menyerahkan sepenuhnya kepada Datun Kejati NTB untuk teknisnya, karena mereka sebelumnya sudah menyerahkan kuasa untuk penagihan. Bahkan untuk anggota Dewan periode 2013, diperkirakannya sudah sebagian melunasi. Termasuk anggota Dewan yang saat ini masih aktif. ‘’Hasil update saya ke Kejaksaan sebulan lalu, sudah ada yang melunasi untuk periode 2013,” ungkapnya. Hanya tinggal memaksimalkan mereka yang di periode lawas tadi, dengan cara mencari tahu domisili, termasuk pihak ahli waris bagi mereka yang sudah meninggal. “Sebenarnya ini (penagihan) langkah terakhir. Karena

bagaimana pun juga, ada yang meninggal dan pindah. Tapi karena ini kewajiban kepada negara, ya harus dikembalikan uang itu,” tegasnya. Ditanya sikap proaktif dirinya yang masuk dalam daftar temuan itu, Wagub memastikan sudah melunasi. “Ah, saya sudah kok, sudah lunas,” jawabnya. Ditanya soal jumlah, ia mengaku lupa. Memang diakuinya, nilai temuan tidak terlalu besar jika dibagi per individu para mantan anggota Dewan. Namun ketika diakumulasi, jumlahnya belasan miliar, sehingga harus ditagih dan dikembalikan ke kas negara. Termasuk diantaranya terkait SPPD yang disebut sebut fiktif. Jumlahnya antara ratusan ribu sampai jutaan rupiah. Namun Amin kembali menegaskan, sebenarnya temuan itu tidak fiktif melainkan sifatnya administrasi. Ada kelebihan pembayaran yang diterima para anggota Dewan ketika melakukan perjalanan dinas. Nah, kelebihan itulah yang harus dikembalikan ke kas daerah dan kini sedang ditagih Datun. Catatan terakhir di Datun, dari total 72 anggota Dewan yang masuk dalam catatan temuan, hanya 10 persen anggota Dewan yang menggubris panggilan Kejaksaan. (ars)

Partisipasi Meningkat Dari Hal. 1 Ditemui Suara NTB, Pembantu Rektor I Unram Prof. Lalu Wirasapta Karyadi menyebutkan, jika tahun ini terjadi peningkatan partisipasi untuk sekolah-sekolah di NTB mengikuti SNMPTN. Sebanyak 288 sekolah di NTB tercatat telah mengisi Pangkalan Data Sekolah dan Siswa (PDSS) yang merupakan syarat utama mengikuti SNMPTN 2015. Ke 288 sekolah tersebut berasal dari 10 kabupaten/kota di NTB. Peringkat pertama dengan sekolah terbanyak di isi oleh Lotim, disusul Loteng, Lobar, Kota Mataram, Sumbawa, Bima, KSB, Kota Bima, Dompu dan KLU. Jumlah tersebut mengalami peningkatan bila dibandingkan tahun lalu yang hanya mencapai 244 sekolah. Selain dari NTB, pendaftar SNMPTN yang memilih Unram sebagai pilihan pertama juga berasal dari sekolahsekolah yang tersebar di 28 provinsi di Tanah Air. Diantaranya yaitu Jawa Timur dengan 77 sekolah, Bali dengan 59 sekolah dan DKI Jakarta dengan 36 sekolah. Dijelaskan Karyadi bahwa selain data pribadi masingmasing siswa berupa prestasi akademik maupun non akademik yang tertera dalam PDSS, variabel penilaian lainnya juga berasal dari kualitas sekolah yang terlihat dari nilai akreditasi masing-masing sekolah. Untuk nilai akredita-

si A, nilai yang diberikan sebesar 100, sementara nilai B sebesar 80, dan nilai akreditasi C sebesar 60. Sedang bagi sekolah yang hanya memiliki Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) tetapi belum diakreditasi diberikan nilai sebesar 40. Dari semua sekolah yang sudah masuk dalam data PDSS yang dihimpun Unram, Karyadi menyebut pihaknya belum bisa memastikan kriteria jumlah sekolah yang sudah akreditasi maupun belum akreditasi disebabkan panitia masih merekap semua data yang telah masuk. “Belum selesai direkap, datanya sudah lengkap sedang proses pengolahan data. Mudah-mudahan awal Mei sudah bisa keluar hasilnya,” terang Karyadi. Selain itu, disinggung mengenai kemungkinan adanya kuota khusus yang disediakan Unram guna memproteksi pendaftar dari NTB, Karyadi menjawab dalam SNMPTN tidak berlaku hal seperti itu karena SNMPTN bersifat nasional. Sifat itu pula ujar Karyadi yang membuat semua orang mempunyai kesempatan yang sama baik pendaftar dari NTB maupun pendaftar dari luar NTB. “Tidak ada kuota untuk masyarakat lokal, semua punya kesempatan yang sama. Nanti ada di mandiri” pungkas Karyadi. (dys)

Halaman 15

TMD, Momentum Jual Potensi Investasi Samota kepada Investor Mataram (Suara NTB) Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi menginstruksikan kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (BKPM-PT) untuk membuat media promosi, mengenalkan potensi kawasan Teluk Saleh, Pulau Moyo dan Tambora (Samota) kepada Presiden dan investor yang akan menghadiri puncak peringatan Tambora Menyapa Dunia (TMD) 11 April mendatang. Momentun TMD dinilai sangat strategis mempromosikan berbagai potensi invesatasi yang ada di Pulau Sumbawa, khususnya kawasan Samota. “Peringatan 200 tahun meletusnya Gunung Tambora ini adalah momen penting untuk mengeksplor potensi yang dimiliki oleh Samota. Satu-satunya potensi yang bisa dijual di level nasional dan internasional adalah Samota,” kata Kepala BKPM-PT NTB, Ir. H. Ridwansyah, M.TP Jumat (3/4). Dijelaskan, Samota adalah integrasi pengembangan tiga kawasan yakni Teluk Saleh

dengan potensi perikanan dan kelautan, Pulau Moyo dengan potensi pariwisata dan kawasan Tambora dengan potensi kegunungapian, pertanian dan perkebunan. “Dari sisi investasi saya diminta Pak Gubernur untuk menyiapkan informasi selengkapnya tentang Samota. Kita siapkan buku, video dan resume,”jelasnya. Dalam mempercepat dan

mendukung pengembangan Samota, maka kawasan ini juga akan didorong menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Jika di Pulau Lombok, kawasan Bandar Kayangan Lombok Utara yang diusulkan menjadi KEK, maka untuk Pulau Sumbawa adalah kawasan Samota. Salah satu potensi kawasan Sanota yang cukup potensial dalam pengembangan perikan-

Kunjungan Wisman pada Februari 2015 Pecahkan Rekor Jakarta (Suara NTB) Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) ke Indonesia pada Februari 2015 memecahkan rekor dari sisi jumlah dalam 10 tahun terakhir jumlah yakni sebesar 786.653 orang. Jumlah wisman itu mengalami pertumbuhan 11,95 persen dibanding Februari 2014 yang berjumlah 702.666 wisman. Menteri Pariwisata (Menpar) Arif Yahya di Jakarta, Jumat (3/4), mengatakan meningkatnya kunjungan wisman pada Februari 2015 sekaligus menunjukkan terjadinya rebound karena pada Januari 2015 lalu sempat turun -3,99 persen dibandingkan Januari 2014. “Capaian wisman pada Februari 2015 tercatat sebagai rekor tertinggi dalam 10 tahun terakhir ini,” katanya. Musim liburan hari raya Imlek yang tahun ini dirayakan pada 19 Februari 2015 mendorong meningkatnya kunjungan wisman. Selain itu, sejumlah kegiatan seperti launching wisata sejarah Jalur Samudera Cheng Ho (JSC) di Batam, Ge-

byar Imlek Fair 2015 di Medan, Pasar Imlek Semawis 2015 di Semarang, Holi Color Festival 2015: Festival of Love di Jakarta, maupun Indonesia Fashion Week 2015 di Jakarta. “Acara-acara itu yang membawa dampak positif pada peningkatan kunjungan wisman pada Januari-Februari tahun ini,” katanya. Data BPS dan Pusdatin Kementerian Pariwisata (Kemenpar) menyebutkan, secara kumulatif kunjungan wisman pada Januari hingga Februari 2015 sebesar 1.509.692 wisman atau tumbuh 3,71 persen dibandingkan periode sama tahun lalu. Sementara itu kunjungan wisman pada Februari 2015 berdasarkan kebangsaan yang mengalami pertumbuhan tertinggi adalah Mesir 51,67 persen, Tiongkok 41,72 persen, India 32,9 persen, Hongkong 23,81 persen, dan Jepang 18,94 persen. Sedangkan secara kumulatif Januari-Februari 2015 yang mengalami pertumbuhan tertinggi yaitu Mesir 31,27 persen, Tiongkok 17,61 persen, India 14,8 persen, Jepang 13,49 persen, dan Australia 9,83 persen. Secara kumulatif JanuariFebruari 2015 kunjungan wisman dari lima negara sumber

wisatawan terbesar menunjukkan peningkatan signifikan. Kunjungan wisman Tiongkok sebanyak 218.023 orang, Singapura sebanyak 201.585, Malaysia sebanyak 175.540, Australia sebanyak 169.318, dan Jepang sebanyak 82.666. “Kelima pasar paling utama ini memberikan kontribusi sekitar 60 persen dari total kunjungan wisman ke Indonesia,” katanya. Selain itu dari tiga pintu masuk utama wisman (Great Bali, Great Jakarta, Great Batam) menunjukkan trend meningkat. Secara kumulatif Januari hingga Februari 2015 kunjungan wisman melalui Ngurah Rai sebanyak 621.827 atau naik 13,46 persen, Batam sebanyak 234.120 atau naik 8,14 persen, sedangkan Soekarno-Hatta sebanyak 336.487 wisman atau turun atau -8,44 persen. “Penurunan ini diperkirakan sifatnya sementara waktu karena pada JanuariFebruari wisman banyak yang mengalihkan melalui pintu masuk Ngurah Rai Bali,” katanya. (ant/Bali Post)

Imigrasi Tak Punya Data Warga NTB di Yaman Mataram (Suara NTB) Pihak Imigrasi Mataram ternyata tak punya data jumlah WNI khususnya asal NTB yang berada di Yaman. Alasannya, saat pengajuan paspor, tidak disebutkan negara tujuan. ‘’Terkait keberadaan WN NTB di Yaman, data di Imigrasi tidak mengidentifikasi. Sebab paspor mereka yang selama ini mengajukan, hanya tercantum untuk wisata dan kunjungan keluarga,’’ ujar Kasi Wasdakim Imigrasi Mataram, R.Indra Akbariansyah, SH di Mataram, Kamis (2/4). Dia juga sudah mengecek langsung melalui Keimigrasian di Bandara Internasional Lombok (BIL). Bahkan tidak ada yang ke Yaman karena tidak ada penerbangan langsung, melainkan hanya ke Singapura, juga negara asia lainnya. “Di Bandara juga tidak dicantumkan negara tujuan,” sebut Indra.

Mengenai pengajuan paspor untuk tujuan studi, dia menyarankan untuk konfirmasi ke Dikpora yang mengeluarkan rekomendasi. “Di sana (rekomendasi Dikpora) kan bisa diketahui negara tujuannya,” pungkas Indra. Sementara itu, pemerintah pusat sedang dipusingkan dengan proses evakuasi WNI di Yaman, tidak demikian dengan Pemprov NTB. Sebab warga NTB khususnya, dianggap masih aman, sehingga belum terlalu mendesak untuk dilakukan evakuasi. Disisi lain, Imigrasi tak punya data terkait jumlah warga NTB di negara timur tengah itu. “Jadi belum terlalu emergency , warga NTB ada di tempat aman,” kata Wagub NTB, H. Muh.Amin, SH. M.Si ditemui di ruangannya, Kamis (2/ 4). Kesimpulan ini diperoleh Wagub setelah berkomunikasi langsung dengan keluarga

para mahasiswa maupun yang bekerja di Yaman asal NTB khususnya. Namun Wagub tak bisa menjelaskan dimana lokasi warga NTB tersebut, termasuk bagaimana memastikan perlindungan sehingga kondisinya disebut aman. “Memang beberapa wilayah di Yaman sedang genting, tapi warga kita katanya masih ada di daerah yang aman,” ungkapnya. Ini hasil komunikasinya dengan orang tua mahasiswa yang kuliah di Yaman. Meski dianggap belum mewakili keseluruhan kondisi warga NTB di negara yang sedang dilanda perang itu, tapi Wagub memastikan akan terus mencari tahu. “Saya beberapa hari lalu berkomunikasi dengan pegawai disini, dua anak perempuannya kuliah di Yaman. Katanya masih aman bersama warga NTB lainnya,” ungkap Muh. Amin. (ars)

an dan kelautan adalah Teluk Saleh. Pemerintah telah menetapkan kawasan Teluk Saleh yang berada di wilayah utara Kabupaten Sumbawa dan Kabupaten Dompu menjadi pusat pengembangan ekonomi maritim nasional. Kawasan Teluk Saleh meliputi 8 kecamatan, 6 kecamatan di Kabupaten Sumbawa dan 2 kecamatan di Kabupaten Dompu dengan luas 224 ribu hektar lebih atau empat kali luas wilayah Kota Mataram. Berdasarkan riset yang telah dilakukan, beberapa potensi Teluk Saleh seperti potensi perikanan dan budidaya perikanan meliputi potensi udang, kerapu dan rumput laut memilki nilai ekonomi sebe-

sar Rp 11,6 triliun. Itupun jika 80 persen dari total luas Teluk Saleh dimanfaatkan sedangkan saat ini baru 12 persen yang dimanfaatkan. Jika dibandingkan dengan nilai ekonomis yang diperoleh pemerintah daerah dari sektor pertambangan , pengembangan dan pengelolaan Teluk Saleh jauh menguntungkan disamping tidak merusak lingkungan. Jika dari sektor pertambangan, pemerintah daerah saat ini hanya memperoleh pemasukan kurang dari Rp 1 triliun, tetapi jika Teluk Saleh dikembangkan dengan maksimal maka pemerintah daerah bisa mendapatkan keuntungan sebesar Rp 11,6 triliun pertahun. (nas)

Jabir-Mori Bertemu

Bangun Komunikasi KMP untuk Menangkan Pilkada MOMENTUM kemenangan telak Koalisi Merah Putih di NTB dalam Pemilihan Presiden beberapa waktu lalu, tampaknya tidak akan disia-siakan oleh para kader partai KMP untuk menggebrak lagi lewat usaha merebut semua jabatan kepala daerah di tujuh kabupaten/kota dalam Pilkada di NTB akhir 2015 nanti. Kamis (2/4) misalnya, Muhammad Jabir, SH selaku Ketua Majelis Pertimbangan Wilayah Partai Amanat Nasional (MPW PAN) NTB bertemu dengan Mori Hanafi di gedung DPRD NTB. Pengurus Partai Gerindra NTB tersebut saat ini merupakan Wakil Ketua DPRD NTB. Keduanya sepakat terus membangun komunikasi yang lebih intensif dengan pimpinan partai yang tergabung dalam KMP terutama untuk memanfaatkan secara optimal prospek koalisi untuk pemilu kepala daerah di tujuh kabupaten/kota se-NTB. Seperti diketahui, sejumlah kader PAN serta dari partai koalisi sangat memenuhi syarat serta cukup mumpuni untuk merebut kursi kepala daerah, sebut misalnya di Sumbawa ada Muhammad Jabir (PAN), seorang politisi berpengalaman. Di Bima, salah satu kader PAN yang terbilang senior bahkan kawakan, tak lain H. Ali Ahmad, SH. Ada pula Mori Hanafi dari Gerindra. Begitu di kabupaten/kota lain seperti Dompu, KSB, Loteng, KLU serta Kota Mataram. Jabir melihat peluang besar KMP untuk memenangkan pilkada di tujuh kabupat-

en/kota di NTB karena KMP sebelumnya memenangkan pertarungan pada pemilihan presiden (pilpres) secara telak. “Ini fakta yang tak terbantahkan. Konfigurasinya kekuatan koalisi sangat potensial,” ujar mantan wakil bupati Kabupaten Sumbawa ini. Lebih dari itu menurut M. Jabir kader-kader dari KMP sangat memenuhi syarat untuk bertarung memenangkan pilkada. “Artinya kualitas, pengalaman dan kapasitas kader-kader tersebut sangat mumpuni,” ujar Jabir. Jabir mencontohkan Mori Hanafi yang tampil sebagai calon bupati sangat diuntungkan karena membantu menaikkan grade atau tingkat mutu serta popularitas sang figur serta partainya. “Hanya partai gagal yang mencalonkan orang lain dalam momentum pilkada ini,” ujar mantan ketua DPW PAN NTB itu. Keunggulan lain dari koalisi ini dalam pandangan M. Jabir yakni ikon KMP masih sangat kuat sebagai magnet serta energi kemenangan di Pilkada NTB. Bayangkan betapa dahsyat efek para tokoh seperti Prabowo disandingkan dengan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan atau Fahri Hamzah termasuk Tuan Guru Bajang. Sebelum bertemu Mori, M. Jabir sudah berbicara lebih dulu dengan Ketua DPW PAN NTB H. Muazzim Akbar S.IP. ihwal usahanya membangun komunikasi yang intensif dengan kalangan KMP. Muazzim menyambut baik langkah M. Jabir. (r/*)

(Suara NTB/ist)

BANGUN KOMUNIKASI - Ketua MPW PAN NTB M. Jabir (kanan) saat bertemu Wakil Ketua DPRD NTB dari Partai Gerindra, Mori Hanafi di gedung DPRD NTB. Kedua tokoh itu tengah membangun komunikasi untuk memperkuat kans KMP dalam memenangkan pilkada di tujuh kabupaten/kota di NTB tahun 2015.

PLN Tuding Izin Peningkatan Kapasitas Mesin Dihambat Dari Hal. 1 Kendati demikian, ia memahami kekecewaan Gubernur serta masyarakat NTB umumnya. ‘’Kami tidak ingin berkonfrontasi dengan pemerintah daerah, tapi apapun kritik itu menjadi cambuk bagi kami untuk memberi pelayanan lebih baik dan segera menuntaskan semua persoalan ini,’’ kata Idian. Investigasi Ombudsman Sementara dalam hearing dengan Ombudsman itu, terungkap banyaknya laporan dari masyarakat soal keluhan

pemadaman listrik yang intens terjadi. Ketua Ombudsman NTB, Adhar Hakim, SH kemudian mengungkap hasil investigasi pihaknya terkait pemadaman ini, tidak hanya persoalan di hilir, tapi juga dari hulu. ‘’Kami cek mesin sampai penggunaan bahan bakar, sampai persoalan persoalan teknis yang dihadapi,’’ kata Adhar, yang mengaku akan menyerahkan langsung hasil penelusurannya itu sebagai saran perbaikan kepada pihak PLN. Pada kesempatan itu ia memahami ada defisit listrik yang dialami PLN. Ini tidak

lepas dari tersendatnya upaya penambahan daya pembangkit listrik di NTB, baik di Pulau Lombok maupun Sumbawa. Oleh karena itu, Ombudsman meminta kepada semua pihak, termasuk kabupaten dan kota, termasuk Pemprov NTB untuk ikut menyelesaikan persoalan hulu yang kerap menjadi kendala bagi PLN. ‘’Kami akan melakukan penyelesaian secara integral. Tidak hanya di internal PLN, tetapi juga berdialog dengan pemda untuk ikut menyelesaikan masalah kelistrikan ini agar masyarakat mendapat suplai listrik yang maksimal,’’ papar

Adhar. GM PLN Wilayah NTB Dwi Kusnanto membeberkan defisit listrik dialami, mulai dari PLTD Bonto dan Ni’u, wilayah Kota Bima dan PLTD Badas di Sumbawa Besar. Belum bisa beroperasinya PLTU Jeranjang juga diklaim jadi persoalan. ‘’Sebenarnya perencanaan soal kebutuhan listrik sudah kami lakukan sejak beberapa tahun lalu, tapi karena hambatan izin dan lain sebagainya, sehingga tidak ada masalah pemadaman,’’ papar Dwi. PLTU Unit I dan II Jeranjang memang ada keterlam-

batan lelang oleh PT. Barata yang ditunjuk sejak 2006 lalu. Saat ini untuk unit I sedang dalam proses pengujian. Jika pun operasionalnya stabil, kata dia, maka butuh waktu sebulan lagi untuk bisa tune in.’’Jadi ini murni persoalan teknis yang berusaha kami akan atasi,’’ bebernya. Soal desakan Gubernur NTB agar BUMN mengaudit PLN NTB, bagi pihaknya sahsah saja. Namun pada dasarnya, audit itu sudah dilakukan secara periodik. Mulai dari audit internal, audit keuangan oleh BPK, audit fisik, termasuk audit energi. (ars)

Pemprov NTB Potong Tunjangan PNS Indisipliner Dari Hal. 1 Dikatakan, pemberian sanksi sesuai dengan tingkat kesalahan. Pegawai yang indisipliner tersebut dapat memberikan klarifikasi pada saat dikumpulkan beberapa hari lalu. “Seperti Dinas PU memang

tak apel pagi tapi ada surat perintah, untuk pengawas jalan, saluran dan lainnya. Arahannya Pak Sekda teguran keras. Sekda meminta kepada Kepala SKPD untuk memastikan pembinaan internal itu paling penting. Pimpinan SKPD juga dihadirkan, diin-

gatkan memberikan sanksi kepada yang tak apel pagi,”tandasnya. Ibnu menambahkan, pada saat apel pembinaan ratusan PNS indisipliner beberapa hari lalu, bukan hanya PNS bersangkutan yang dipanggil. Namun juga pimpinan SKPD-

nya. ‘’Itu teguran keras kemudian pimpinan SKPD juga diminta untuk memberikan sanksi tegas karena sudah ada perubahan masuk jam kerja dari 07.00 menjadi 07.30,’’ pungkasnya. Jumlah pegawai yang terindikasi tidak disiplin terbany-

ak pada Dinas Pekerjaan Umum, yakni 148 orang, menyusul Dinas Kehutanan pada urutan kedua sebanyak 25 orang dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 17 orang. Sisanya tersebar di beberapa dinas/instansi lainnya sehingga total berjumlah 246 orang PNS. (nas)

Sabtu, 4 April 2015

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Kerjasama Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Sumbawa dengan Suara NTB Wujudkan Kedaulatan Pangan

Pangdam Udayana dan Gubernur NTB Panen Raya GP-PTT di Sumbawa Sumbawa Besar (Suara NTB) Gubernur NTB, Dr. TGH. Zainul Majdi bersama Pangdam IX Udayana, Mayjen TNI. Torry Djohar Banguntoro bersama jajaran, termasuk Danrem Kol. CZI. Lalu Rudy Irham Srigede, Kapolda NTB, Brigjen Sriyono serta Bupati Sumbawa, Drs. H. Jamaluddin Malik, menghadiri pelaksanaan panen perdana melalui Gerakan Penerapan Pengelolaan Tanaman Terpadu (GP-PTT) tahun 2015 di lokasi Orong Nunung, Poktan Sepayal Desa Poto Kecamatan Moyo Hilir, Kamis (2/4). Sebagai bagian dari upaya mewujudkan kedaulatan pangan di negeri ini. Gubernur NTB, Tuan Guru Bajang (TGB) dalam sambutannya yang sekaligus mewakili Pangdam Udayana, Danrem dan Kapolda NTB, mengaku baru pertama kali mengikuti panen raya di langsung ditemani Pangdam. Kehadiran para petinggi pemerintahan dan militer ini memiliki banyak arti penting. Yakni untuk

menyampaikan ucapan terima kasih kepada petani di NTB. Berkat kerja keras merekalah, pembangunan di NTB dapat terus berkembang. Apalagi memang arahan pemimpin negara ini, seluruh perangkat pemerintahan, baik sipil maupun militer kerja bersama-sama mewujudkan kedaulatan pangan. “Yang macul kan para petani. Jadi kita pantas berterima kasih ke mereka,” katanya. Kehadiran ini juga menunjukkan seluruh perangkat pemerintahan tidak lagi memiliki jarak dengan masyarakat. Meski dengan kewenangan berbeda, semua perangkat pemerintanan, termasuk TNI dan Polri siap melayani kepentingan masyarakat. Komitmen itu semakin nyata sekaligus menegaskan masalah pangan adalah masa depan kita. Semua makanan dari sumber pangan yang masuk ke tubuh, menjadi sumber energi untuk membangun negeri ini. Begitu banyak potensi sektor kekayaan alam negara ini yang belum terkelola dan dikawal dengan baik dan kerap dimanfaatkan negara lain. Misalnya dalam satu bulan saja,

Indonesia masih mengimpor 100 ribu ton dari Singapura dan Australia. Padahal diketahui, Singapura tak memiliki tambak. Industri kehutanan juga adanya di Malaysia, yang mungkin saja asal kayunya dari Indonesia. “Ini peringatan bagi kita. Banyak kekayaan yang diberikan Allah belum kita kawal dan jaga dengan baik. TNI dan Polri hadir menjaga potensi kita bersama-sama,” tukas TGB. Terakhir, kehadiran juga bermakna sebagai dorongan dan motivasi. Kalau Gubernur dan Pangdam sudah hadir di lokasi panen raya ini, maka mustahil hasil pertanian Sumbawa tidak bisa meningkat. Semangat inilah yang ingin ditunjukkan melalui keterlibatan semua pihak. “Sumbawa hebat hasil pertaniannya. Mudah-mudahan menjadi semangat agar lebih meningkat dimasa mendatang. Selamat dan sukses dan kami siap bersama-sama mewujudkan kedaulatan pangan di negara ini,” tandasnya. Pangdam Udayana, Mayjen TNI. Torry Djohar Banguntoro, usai kegiatan menyatakan seluruh pihak bekerjasama men-

Gubernur NTB, Pangdam IX/Udayana, Bupati Sumbawa dan pejabat lainnya, saat panen perdana di Desa Poto disambut tarian tradisional.

capai tujuan dari swasembada pangan, ketahanan pangan dan akhirnya mewujudkan kedaulatan pangan. TNI dengan serbuan teritorial turun ke lapangan, membantu mengatasi masalah petani. Mulai dari mengawal distribusi pupuk, cara tanam benih, alat pertanian, irigasi bekerjasama dengan masyarakat. Swasembada pangan harus berhasil,” tekad Jenderal bintang dua ini. Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura Sumbawa, Ir. Thalifuddin M.Si, menjelaskan panen raya ini diharapkan menjadi contoh bagi kelompok tani lain (poktan) dalam program GP-PTT nanti di MK I. Agar dapat diterapkan model seperti ini di wilayah masing-masing. Paling tidak mampu menghasilkan sedikitnya 8,6 ton perhektar seperti di lokasi panen raya Orong Nunung Desa Poto. Kalau model seperti ini bisa diterapkan, maka produksi hampir mencapai dua kali lipat. “Para poktan se Kabupaten Sumbawa dihadirkan agar bisa melihat lokasi ini sebagai contoh di MK I, terutama dalam GP-PTT yang dibiayai pemerintah. Mu-

Gubernur saat menyampaikan sambutan didampingi Pangdam/IX Udayana, Danrem dan Kapolda NTB lai April setelah panen langsung bergerak. Biayanya sudah ada dari pemerintah dan tinggal dipraktikkan,” pungkasnya. Pada kesempatan tersebut, juga digelar dialog dengan kelompok tani yang dipandu Kepala Dinas Pertanian NTB, Ir. H. Mokhlis M.Si dan kepala Dinas

Kepala Dinas Pertanian TPH NTB. Ir.Mokhlis dan Kepala Dinas Pertanian Sumbawa, Ir.Thalifuddin M.Si, saat berfoto bersama dengan para kelompok tani

Pertanian Sumbawa, Ir. Thalifuddin M.Si Para poktan berharap bisa mendapatkan bantuan melalui program pemerintah. Untuk kelancaran usaha pertanian di wilayah masing-masing. Termasuk soal kelancaran distribusi pupuk. Dinas pertanian pun akan mengupayakan agar semua pet-

ani tersentuh teknologi dan paket program pertanian, baik itu, optimalisasi lahan, jaringan, alsintan perluasan areal dan lainnya. Apalagi Sumbawa pada tahun ini juga mendapatkan tambahan perluasan areal jagung dari pemerintah pusat. (arn/*)

Perwakilan kelompok tani (poktan) se Kabupaten Sumbawa yang hadir saat panen raya perdana

Pemerintah Evakuasi 262 WNI dari Yaman Jakarta (Suara NTB) Pemerintah telah berhasil mengevakuasi 262 warga negara Indonesia (WNI) dari Ibu Kota Yaman, Sanaa, ke Kota Jizan, Arab Saudi, melalui jalur darat dengan menggunakan enam bus. Laporan dari Direktorat Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia Kementerian Luar Negeri di Jakarta, Kamis, menyebutkan proses evakuasi dipimpin langsung oleh Duta Besar Indonesia untuk Yaman,

Wajid Fauzi. Evakuasi warga negara Indonesia dari Sanaa ke Jizan itu merupakan evakuasi yang pertama sejak serangan udara koalisi Arab Saudi terhadap kelompok Houthi dimulai 25 Maret.

“Suasana sangat mencekam, tetapi kami terus menenangkan para WNI dan meminta semuanya untuk terus berdoa sepanjang lima jam perjalanan dari Al Hudaida,” ujar Wajid. Wajid mengatakan proses evakuasi menuju Al Hudaida mulai dilakukan setelah 25 Maret karena situasi keamanan di Sanaa makin mengkhawatirkan. Di Al Hudaida, warga negara Indonesia yang diungsikan tinggal selama dua malam di sana untuk menunggu persiapan evakuasi lebih lanjut. Sebelumnya ada pilihan rencana untuk mengevakuasi WNI menggunakan pesawat sewaan, namun kondisi keamanan udara di wilayah itu tidak memungkinkan untuk evakuasi lewat udara sehingga pengungsian warga kemudian dilakukan menggunakan jalur darat dengan pengawalan khusus dari Pasukan Khusus Yaman. Dalam rombongan WNI yang dievakuasi dari Yaman juga ada dua warga negara Thailand yang dievakuasi bersama WNI

atas permintaan Kedutaan Thailand di Sanaa. Setibanya di Jizan, perbatasan antara Arab Saudi dan Yaman, rombongan disambut oleh Wakil Duta Besar Indonesia untuk Arab Saudi Sunarko, Konsul Jenderal RI di Jeddah Dharmakirti dan tim yang bertugas membantu proses imigrasi dan akomodasi di kota tersebut. “Saat ini kita akan melakukan pendataan ulang untuk menyiapkan tiket pemulangan ke Indonesia,” kata Sunarko. Sampai sekarang upaya evakuasi WNI masih terus dilakukan dari berbagai kota di Yaman. Kementerian Luar Negeri memimpin evakuasi itu berkoordinasi dengan perwakilan Indonesia di Arab Saudi, Oman, Ethiopia. Berdasarkan data Kementerian Luar Negeri, saat ini masih ada sekitar empat ribuan WNI di Yaman, yang terdiri atas mahasiswa, pekerja profesional minyak dan gas, serta staf kedutaan besar beserta keluarga mereka. Pemerintah Indonesia telah memulai proses evakuasi WNI dari Yaman sejak awal Februari dan 148 orang telah dipulangkan ke Indonesia pada 1 Maret lalu. (ant/Bali Post)

(ant/Bali Post)

GUNUNG SINABUNG MELETUS - Gunung Sinabung mengeluarkan material vulkanik disertai lava pijar, tampak dari Desa Tiga Pancur, Karo, Sumatera Utara, Kamis (2/4) malam. Aktivitas Gunung Sinabung sejak sepekan terakhir terus meningkat.

Gunung Sinabung Masih Bergejolak Medan (Suara NTB) Gunung Sinabung di Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara masih bergejolak dengan terus mengeluarkan awan panas dan tremor secara terus menerus. Dalam pesan singkat yang diterima Antara di Medan, Jumat (3/4), Kepala Pusat Data Informasi dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Sutopo Purwo Nugroho mengatakan, aktivitas Gunung Sinabung itu tercatat berdasarkan laporan pos pengamatan yang disiagakan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG). Pada Rabu (1/4), tercatat tremor terus terjadi berupa gempa guguran yang muncul sebanyak 146 kali dengan amplitudo

maksimum 5-120 mm. Petugas pos pengamatan mengamati terjadinya luncuran awan panas sejauh 3,5 km ke arah selatan dengan tinggi kolom mencapai 2 km. Sedangkan pada malam hari, teramati adanya guguran lava pijar dan banjir lahar hujan di beberapa tempat sehingga merusak infrastruktur jalan. Pada Kamis (2/4), tercatat munculnya 118 kali gempa guguran dengan amplitudo maksimum 5-113 mm dan 22 kali awan panas guguran yang meluncur sejauh 4 km ke arah selatan, serta memunculkan abu vulkanik setinggi 2 km. Pada Kamis malam hingga pukul 21.09 WIB, terjadi 18 kali guguran awan panas guguran. Namun, secara visual tidak dap-

at terlihat karena tertutup kabut dan angin timur-tenggara. Gejolak yang dialami Gunung Sinabung tersebut menyebabkan masyarakat dari beberapa desa terdekat seperti Desa Sigarang-Garang, Desa Kutagunggung, dan Desa Sukanalu mengalami kepanikan sehingga bersiap-siap untuk evakuasi. Tim dari Satgas Penanggulangan Bencana terus melakukan patroli dan pemantauan di lapangan guna menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. BNPB mengimbau masyarakat untuk tetap waspada, termasuk wisatawan, agar tidak mendaki dan melakukan aktivitas dalam radius 3 km dari Gunung Sinabung. (ant/Bali Post)

DPR Jadwalkan Uji Kelayakan Calon Kapolri Jakarta (Suara NTB) DPR RI melalui Komisi III menjadwalkan penyelenggaraan uji kelayakan dan kepatutan calon Kapolri Komjen Pol Badrodin Haiti sebelum 20 April 2015. Wakil Ketua DPR RI, Agus Hermanto, mengatakan hal itu usai rapat Badan Musyawarah (Bamus) di Gedung MPR/DPR/ DPD RI, Jakarta, Kamis (3/4). Menurut Agus Hermanto, kepastian penyelenggarakan uji kelayakan dan kepatutan ter-

hadap calon Kapolri akan diputuskan setelah berlangsungnya rapat konsultasi antara pimpinan DPR RI dan Presiden Joko Widodo di Gedung MPR/DPR/ DPD RI, Jakarta, Senin (6/4). Sebelumnya, Presiden Joko Widodo telah mengirimkan surat kepada pimpinan DPR RI, pada Rabu, 18 Februari 2015, yang isinya mengajukan calon Kapolri Komjen Pol Badrodin Haiti dan membatalkan pelantikan terhadap calon Kapolri Komjen Pol Budi Gunawan.

Pada saat itu, merupakan hari terakhir masa persidangan kedua DPR RI tahun 2014-2019 dan memasuki masa reses pada 19 Februari hingga 22 Maret 2015. Terkait dengan surat dari Presiden tersebut, menurut Agus Hermanto, pimpinan DPR RI akan melakukan rapat konsultasi dengan Presiden Joko Widodo yang dijadwalkan pada Senin (7/4), untuk meminta penjelasan dari Presiden mengenai pengajuan calon Kapolri Badrodin. (ant/Bali Post)