SUARA NTB 4 MEI 2013

Page 1

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK SUMBAWA ECERAN Rp 2.500

Rp. 40.000 Rp. 45.000

SUARA NTB

NOMOR 52 TAHUN KE 9 Online :http://www.suarantb.com E-mail: hariansuarantb@yahoo.co.id

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Pengemban Pengamal Pancasila

SABTU, 4 MEI 2013

12 HALAMAN

Lacak Penyebar Kampanye Hitam PENYEBAR selebaran yang berisi kampanye hitam, sedang dilacak oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) bersama dengan aparat keamanan. Bawaslu tidak ingin menuduh pihak lain sebagai penyebar kampanye hitam itu, namun titik tekan yang dilakukan saat ini adalah mencegah agar masyarakat tidak terprovokasi. Anggota Bawaslu NTB Bambang Karyono Jumat (3/ 5) mengatakan, selain melacak penyebar selebaran berisi kampanye hitam, pihaknya juga berusaha meredam dampak buruk dari aksi tersebut. “ Jangan sampai muncul konflik dari tindakan itu. Jadi kami lebih pada tindakan preventif” kata Bambang. Bersambung ke hal 5

Kasus Puskesmas RasanaE Timur

Lengkap, Berkas Tersangka Mantan Kadikes Kota Bima Mataram (Suara NTB) Setelah tiga berkas tersangka kontraktor dinyatakan P21 oleh Kejaksaan Tinggi NTB, menyusul satu berkas lagi dinyatakan lengkap. Berkas berikutnya yang sempat dikaji atas nama mantan Kepala Dinas Kesehatan Kota Bima, Sarjan, Apt. Jumat (3/5) kemarin, Kejaksaan menyampaikan berkas Sarjan dinyatakan lengkap, bersamaan dengan berkas Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Jufri,S.Sos. Berkas untuk kedua tersangka dinyatakan lengkap setelah Jaksa penyidik Pidsus mempelajari selama dua pekan. Sebelumnya berkas itu diserahkan oleh penyidik unit II Subdit III Tipikor Ditreskrimsus Polda NTB. “Sekarang resmi berkas untuk dua tersangka ini dinyatakan P21. Tinggal menunggu satu berkas lagi atas nama Erni yang di P19 beberapa waktu lalu,” kata Kasi Penkum dan Humas Kejati NTB, Made Sutapa, SH,Jumat (3/5). Dalam kasus ini, tersangka Sarjan dan Jufri dinyatakan melanggar Pasal 2 ayat 1 Jo pasal 3 Pasal 55 KUHP, ayat 1 ke 1 Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 sebagaimana diubah Undang Undang 20 tahun 2001. “Tersangka diancam minimal em-

TO K O H PERSOALAN kemiskinan di Lombok Barat (Lobar) masih menjadi masalah klasik yang belum mampu ditangani pemerintah setempat. Angka kemiskinan di wilayah ini terbilang tinggi di NTB mencapai 19 persen lebih. Penyumbang terbesar kemiskinan di Lobar berasal dari masyarakat pesisir, karena sebagian besar mereka tinggal di daerah pesisir. Berdasarkan catatan Dinas Kelautan dan PerikanH. Mahrip an Lobar terdapat sekitar 70 persen masyarakat pesisir daerah ini miskin. Wakil Bupati Lobar, H. Mahrip, SE, MM, mengklaim tren penurunan kemiskinan di Lobar cukup bagus. Angka terakhir kemiskinan di Lobar berada pada titik 19 persen lebih. Angka ini mengalami penurunan 1 persen lebih di banding tahun sebelumnya. Bersambung ke hal 5

Kesulitan Hitung Volume Sementara untuk kasus dugaan korupsi proyek GOR Mini, Lombok Barat (Lobar),

sedianya masuk tahap finalisasi. Namun perhitungan masih terkendala dengan gambar awal proyek yang dikerjakan dengan swakelola itu, juga gambar pelaksanaannya. ‘’Dengan gambar pelaksanaan ini menjadi salah satu dasar saya menghitung volume,” kata ahli konstruksi, Made Mahendra, ST, MT menjawab Suara NTB di ruangannya, Jumat (3/5). Selain gambar pelaksanaan, gambar awal dari proyek ini juga tidak ada. Sehingga dalam cek fisik sebelumnya, dilakukan penghitungan dengan cara ploting cut and fill permukaan lapangan. Tapi dengan tidak adanya gambar awal dengan gambar pelaksanaan, pihaknya tetap bisa mengerjakan perhitungan secara teknis. Bersambung ke hal 5

Ratusan Surat Suara di Dompu dan Lobar Rusak

KO M E N TTAA R

(Suara NTB/her)

Permainan Spekulan MUSIM panen ini, tidak saja harga jagung anjlok. Harga gabah pun mengikuti. Di Pulau Sumbawa harga jagung di bawah Harga Pembelian Pemerintah (HPP) yang seharusnya menjadi patokan. Kepala Devisi Regional (Kadivre) Bulog Wilayah NTB, Ir. M. Hasim dihubungi di Mataram, menyebutkan atas infromasi yang diterimanya, Bulog sudah turun ke lapangan, termasuk ke rekanan. Diketahui harga M. Hasim pembelian rekanan masih relatif normal. Jika kemudian ada harga di bawah HPP, Bulog menduga adanya permainan spekulan. ‘’Tadi malam (malam Jumat) saya baru pulang dari Sumbawa. Dari hasil laporan yang saya terima dari rekanan Bulog, semua sudah membeli dengan harga HPP. Yang menyebabkan harga gabah turun itu spekulan,” Bersambung ke hal 5

(Suara NTB/dok)

SERET SEJUMLAH TERSANGKA - Proyek pembangunan Puskesmas RasanaE Timur, Kota Bima inilah yang menyeret sejumlah tersangka. Pembangunan puskesmas ini, sampai sekarang mangkrak menyusul terbongkarnya dugaan korupsi pada pengerjaan proyek ini.

Pilkada NTB

RUSAK - Kertas suara rusak ditemukan di Lobar dan Dompu. (Suara NTB/bul)

(Suara NTB/dok)

Dibantu KLU

pat tahun,” kata Sutapa. Dengan rampungnya berkas ini, pihaknya tinggal menunggu pelimpahan berkas dan tersangka Jufri bersama Sarjan dari penyidik Polda NTB. Kepastian pelimpahannya, masih menunggu konfirmasi dari penyidik Unit II Tipikor. Disisi lain, rampungnya berkas ini menyusul P21 untuk berkas atasnama tiga tersangka lainnya dari kalangan rekanan, mereka diantaranya, Suratman, Syahril Bunyamin, Nasir Yusuf. Sedangkan satu tersangka rekanan atas nama Erni masih ditunggu pelimpahannya dari penyidik, karena masih proses dilengkapi barang bukti.

Dompu (Suara NTB) KPU Kabupaten Dompu telah menyelesaikan penyortiran surat suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB 2013. Hasil sortir ditemukan sekitar 174 lembar surat suara rusak. Kendati banyak yang rusak, surat suara yang ada mencukupi kebutuhan surat suara untuk Kabupaten Dompu yaitu sebanyak 153.336 lembar dari 149.262 jumlah pemilih dalam daftar pemilih tetap (DPT). Selain di Dompu, di Lombok Barat (Lobar), KPU setempat juga menemukan puluhan surat suara rusak. Ketua KPU Dompu, Erfan Taufan, SE kepada Suara NTB, Jumat (3/6) mengatakan, hasil sortis surat suara Pilgub NTB yang diterima ditemukan sekitar 174 lembar surat suara yang rusak. Kerusakan akibat terkena bercak tinta, kotor, dan robek pada lipatan. “Kalau yang tercoblos tidak ada,” kata Erfan. Erfan juga mengungkapkan, jumlah surat suara berdasarkan data yang diterima pihaknya sebanyak 152.994 lembar. Namun setelah disortir, jumlahnya justru bertambah menjadi 153.336 lembar. Bersambung ke hal 5

Pusat Tetapkan WKP Panas Bumi Sembalun Seluas 6.734 Hektar Mataram (Suara NTB) Pemerintah pusat melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah menetapkan Wilayah Kerja Pertambangan (WKP) panas bumi Sembalun, Lombok Timur seluas 6.734 hektar. Hal tersebut sesuai dengan keputusan Menteri ESDM No.2848/30/men/2012 tentang peneta-

pan wilayah kerja pertambangan panas bumi di Sembalun. “Panas bumi Sembalun itu sudah ditetapkan WKP panas buminya oleh Kementerian ESDM. Sekarang kami dari Dinas Pertambangan dan Energi NTB bersama Pemkab Lombok Timur sedang membut tim panitia lelang,” kata Kepala Bidang Geologi dan Sum-

ber Daya Mineral Dinas Pertambangan dan Energi NTB, Ir. I Gde Tatar Sutaryana dikonfirmasi Jumat (3/5). Dengan keluarnya keputusan tersebut maka pengelolaan potensi panas bumi Sembalun sebagai sumber energi terbarukan akan segera dilaksanakan setelah ada pemenang tendernya. Sebelumnya, kegiatan eksplorasi panas

bumi Sembalun terkendala izin pembukaan lahan yang belum dikeluarkan Kementerian Kehutanan. Penolakan izin pembukaan lahan untuk kegiatan eksplorasi panas bumi itu terkait regulasi karena areal tersebut merupakan bagian dari kawasan Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR). Bersambung ke hal 5

LANGGANAN Mataram dan sekitarnya Hubungi :

0370-639543


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.