Snt04072014

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK SUMBAWA ECERAN Rp 3.000

Rp. 50.000 Rp. 55.000

16 HALAMAN

SUARA NTB Pengemban Pengamal Pancasila

Online :http://www.suarantb.com E-mail: hariansuarantb@gmail.com

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

(Suara NTB/bul)

JUMAT, 4 JULI 2014

NOMOR 99 TAHUN KE 10

BERSEMANGAT DI USIA SENJA - Usia senja tak menghalanginya untuk tetap mencari nafkah. Seperti yang dilakukan seorang nenek yang melintas di Jalan Majapahit, Mataram, Kamis (3/7) kemarin.

Untuk menyambung hidupnya, ia tetap bersemangat mencari barang bekas layak pakai yang bisa dijual untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Sejumlah Kasus Korupsi Masih Menggantung

SPAM KLU Jadi Perhatian Khusus Mataram (Suara NTB) Kinerja Kajati NTB yang baru Fadil Zumhanna, SH, MH masih harus melalui tantangan berat. Pasalnya beberapa kasus korupsi belum juga terlihat tindaklanjutnya. Kecenderungan kejaksaan masih berkutat pada kasus - kasus lama.

Dua kasus yang masih penyelidikan adalah Sistem Perpipaan Air Minum (SPAM) di Kabupaten Bima senilai Rp 18 miliar. Kasus kedua terkait indikasi penyimpangan pada bantuan omprongan tembakau di Lombok Timur dan Lombok

TO K O H Timbulkan Keresahan

KO M E N TTAA R Target 11 Persen

Yusron Hadi

04:59

05:09

DATA Badan Pusat Statistik (BPS) NTB per Maret 2014, jumlah penduduk miskin di NTB mencapai 820.818 orang atau 17,24 persen dari seluruh populasi penduduk di daerah ini. Sesuai dengan RPJMD 2013-2018, NTB mengupayakan terjadi penurunan sebesar 2 persen per tahun. Sehingga, ditargetkan jumlah penduduk miskin di NTB pada tahun 2018 mendatang tersisa tinggal 11 persen.

“Kita terus berupaya menekan angka kemiskinan kita dari 24 persen lebih tahun 2008 Bersambung ke hal 5

12:22

15:42

18:11

an kasusnya seperti apa,’’ kata Kajati kepada wartawan, Kamis (3/7) kemarin.

Tim penyidik Pidsus di bawah pimpinan Aspidsus Suprianto Irianto SH,MH akan terus digenjot untuk menindaklanjuti dua kasus

proyek Pendidikan Anak Usia Dini – Nonformal dan Informal (PAUD-NI) senilai Rp 2,9 miliar. Bedanya tiga kasus ini sudah ditingkatkan ke penyidikan dan menetapkan tersangka. Namun tetap saja menjanggal bagi Kajati dan harus segera dituntaskan. ‘’Kalau memang cukup bukti untuk ditetapkan tersangka, segera keluarkan penetapan, jangan lama – lama,” Bersambung ke hal 5

Mantan Kajari Praya Ngotot Bantah Terima Suap

(Suara NTB/fan)

MUTASI atlet merupakan salah satu fenomena yang biasa terjadi menjelang pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON). Munculnya atmosfer mutasi atlet itu tentu akan menimbulkan keresahan pada KONI Provinsi. Pasalnya KONI Provinsi yang telah melakukan pembinaan atlet unggulan akan dirugikan dengan hal tersebut.

K e t u a Umum KONI NTB, H. MNS. Kasdiono, kepada Suara NTB, H. MNS. Kasdiono Bersambung ke hal 5

Tengah senilai Rp 29 miliar.

Sejumlah kasus yang sudah menetapkan tersangka pun belum ada tindaklanjutnya. ‘’Untuk itu saya setiap hari akan evaluasi terus bawahan.

Akan saya tanyakan setiap hari perkembangan penangan-

tersebut. Sejalan dengan itu, akan diminta penjelasan apa yang menjadi hambatan. ‘’Saya akan beri masukan terkait kendala yang dihadapi, agar semuanya bisa cepat,’’ tegasnya.

Kasus korupsi lainnya yang masih menggantung adalah proyek SPAM di KLU senilai Rp 12 miliar. Termasuk kasus dugaan korupsi pembibitan rumput laut di Ampenan senilai Rp 2,1 miliar, kasus

19:26

Mataram (Suara NTB) Dua personel Brimob Polda NTB dipecat atau diberhentikan dengan tidak hormat (PDTH), Kamis (3/7) pagi kemarin. Keduanya terbukti melakukan tindak pidana narkoba dan disersi karena tidak masuk 30 hari berturut – turut.

Selain upacara pemecatan (punishment), dirangkai juga dengan kegiatan pemberian penghargaan (reward) kepada anggota yang berprestasi di Porprov NTB. Bersambung ke hal 5

(Suara NTB/ist)

Mataram (Suara NTB) Dalam keadaan tertangkap basah sekalipun, Subri, SH. MH, mantan Kajari Praya, Lombok Tengah (Loteng) tetap ngotot tidak bersalah. Ia bersikeras tidak pernah menerima suap dari Direktur PT. Pantai Aan, Lusita Anie Razak, meski tertangkap tangan dalam operasi KPK, Desember lalu. Bantahan itu disampaikan Subri di hadapan hakim Tipikor saat sidang dengan agenda pemeriksaan terdakwa, Kamis (3/7) kemarin.

Subri membantah jika uang yang disita KPK dari tas pribadinya dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Hotel Holiday Inn Senggigi, saat bersama Lusita, bukan merupakan uang suap kepada dirinya ‘’Dari awal saya sudah sampaikan, kalau uang senilai 200 juta tersebut bukan merupakan uang suap kepada

(Suara NTB/ars)

SIDANG - Subri, mantan Kajari Praya saat didengar keterangannya dalam sidang dengan agenda pemeriksaan terdakwa, Kamis kemarin. Pekan depan ia akan menghadapi tuntutan Jaksa KPK. saya, melainkan akan diberikan Lusita kepada Kasatreskrim Polres Kabupaten

Lombok Tengah, Deni Setiawan,’’ bantah Subri.

Bersambung ke hal 5

SMAN 7 Disesaki Pendaftar

Jalur BL Diserbu Calon Siswa Mataram (Suara NTB) Ratusan pendaftar seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) jalur Bina Lingkungan (BL) jenjang SMA yang dipusatkan di SMA Negeri 7 Mataram terlihat memadati ruang tunggu dan halaman SMA Negeri 7 Mataram, Kamis (3/7). Mereka berjejal mengambil nomor antrean di loket yang disediakan panitia.

Minimnya loket yang hanya berjumlah tiga buah membuat warga harus berdesak-desakan.

Alhasil, banyak pendaftar

yang merasa kecewa dan menggerutu karena selain minimnya loket juga karena lamanya panitia membuka seleksi jalur BL yang dimulai di atas jam pukul 10.00 Wita. Seleksi PPDB jalur BL jenjang SMA ini dipusatkan di SMA Negeri 7 Mataram, untuk selanjutnya akan diseleksi mengisi seluruh sekolah jenjang SMA se Kota Mataram.

Ditemui Suara NTB di ruangannya, Kepala SMA Negeri 7 Mataram, H. Muslim berharap agar masyarakat dapat me-

maklumi kondisi tersebut karena apa yang dilakukan oleh panitia sudah sesuai dengan petunjuk dan aturan dari Dinas Dikpora. Diakui Muslim, untuk memecah konsentrasi warga yang berakibat pada terjadinya penumpukan pendaftar, pada seleksi PPDB jalur BL ini, SMAN 7 sebagai panitia pelaksana hanya mampu menyediakan tiga loket dengan tujuh operator.

Bersambung ke hal 5

(Suara NTB/dys)

PADAT - Pendaftar memadati salah satu loket antrean di SMAN 7 Mataram. Mereka mengantre untuk mengambil nomor urut antrean sejak pagi untuk ikut mendaftar program BL.

SUARA NTB Jumat, 4 Juli 2014

SUARA MATARAM

Halaman 2

Lokasi MSB Tergenang, Investor Ubah Desain Kurangi Kesan Buruk KEGIATAN silaturahmi dan yasinan bersama pedagang kaki lima (PKL) di Taman Udayana dengan Pemerintah Kota Mataram, adalah agenda penting yang harus menjadi kegiatan rutinitas tiap tahunnya. Selain menanamkan nilai – nilai budaya Islam kepada generasi muda, juga mengurangi kesan buruk terhadap keberadaan Taman Udayana yang dijadikan sebagai tempat memadu kasih oleh pasangan muda – mudi. “Paling tidak kita berusaha menghilangkan image yang melekat di (Suara NTB/cem) masyarakat tentang Udayana Muhammad Nur dulu,” ungkap Lurah Karang Baru, Muhammad Nur dikonfirmasi di ruang kerjanya, Kamis (3/7).

Dikatakan, tujuan awal mengadakan kegiatan tersebut yang langsung dihadiri oleh Walikota Mataram, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan, tokoh agama dan tokoh masyarakat tersebut, selain dalam rangka menyambut datangnya bulan suci ramadhan, juga mempererat tali silaturahmi antara pedagang dengan pedagang, pedagang dengan petugas dan pedagang dengan pemerintah. Khusus dengan pemerintah, diharapkan PKL dapat membantu program – program pemerintah. “Intinya kan menyambut puasa,” terangnya.

Ditambahkan, kegiatan tersebut juga sempat menampilkan kesenian budaya islam. Dimana sambungnya, ada nuansa religi yang akan disinkronkan dengan wisata religi yang menjadi program Pemerintah Provinsi. Menurutnya, perkembangan kesenian islam sudah mulai terkikis di tengah – tengah masyarakat dan kalah populer dengan lagu modern. “Sekarang sudah jarang kita dengar lagu – lagu islami di rumah – rumah, palingan dangdut sama pop saja,” ujarnya.

Apakah tidak ada inisiasi untuk membuat semacam sanggar pentas seni dan menjadikan sebagai kegiatan rutin bagi pemuda? Nur mengatakan, akan mencoba mengkomunikasikan dan berkoordinasi dengan Dinas Budpar tentang tindak lanjut tersebut.

Paling tidak tambahnya, kegiatan tersebut dapat menjadi kegiatan tahunan Pemkot Mataram, khususnya di Taman Udayana.

Dia berharap, ke depan ada ruang yang bisa diberikan kepada generasi muda untuk melestarikan kesenian islam di tengah masyarakat. Selain itu, dapat menumbuhkan kecintaan generasi muda terhadap musik atau kesenian islami. (cem)

Berdayakan Pol PP MESKIPUN Pemkot Mataram mengklaim telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi menjamurnya gepeng dan anjal, namun kenyataannya masih banyak yang berkeliaran di sejumlah perempatan di Kota Mataram. Anggota Komisi II DPRD Kota Mataram, Ruslan kepada Suara NTB di kantornya kemarin, menilai, Pemkot Mataram belum sepenuh hati menangani persoalan anjal.

Meskipun sudah dibangun pos pantau, gepeng dan anjal masih banyak menghiasi perempatan. Kalau sebelumnya, (Suara NTB/fit) gepeng dan anjal hanya terkonRuslan sentrasi di perempatan yang ada di tengah kota, kini peredaran mereka sampai perempatan jalan yang ada di pinggiran Kota Mataram, seperti lingkar selatan. Menurut Ruslan, yang paling efektif mencegah munculnya gepeng dan anjal, adalah dengan melakukan penjagaan di perempatan-perempatan oleh Satpol PP Kota Mataram. ‘’Satu perempatan cukup satu Pol PP, saya kira itu yang paling baik,’’ ucapnya. Mengapa Pol PP? Karena selama ini gepeng dan anjal paling takut dengan Pol PP. Dengan penempatan satu Pol PP di tiap perempatan, ia yakin gepeng dan anjal berangsur akan hilang.

Politisi Partai Demokrat ini mengilustrasikan penempatan Pol PP di perempatan, layaknya polisi yang menjaga ketertiban lalu lintas. ‘’Coba perhatikan, kalau ada polisi, pengendara tidak berani melanggar. Begitu pula harapan kita dengan penempatan Pol PP di perempatan akan membuat gepeng dan anjal takut beroperasi,’’ terangnya. Penempatan Pol PP, kata Ruslan, jauh lebih efektif ketimbang cara lain seperti memasang CCTV misalnya. Lagipula, ia melihat jumlah aparat Satpol PP mencukupi untuk menjaga perempatan yang biasa menjadi tempat mangkalnya gepeng dan anjal.

Selama ini, sambung Ruslan, pengaturan tugas Pol PP kurang efektif. Ruslan mencontohkan, untuk mengawal Walikota, aparat yang diturunkan terbilang cukup banyak. Padahal, cukup beberapa orang saja. Demikian pula, petugas Pol PP yang berjaga di dua pos jaga yang ada di Kantor Walikota, dinilai terlalu banyak. ‘’Menjaga pos itu cukup satu orang saja. Tidak perlu sampae dua apalagi tiga orang,’’ sebutnya.

Dengan menempatkan aparat Pol PP di perempatan secara rutin, Ruslan yakin, dalam jangka tiga bulan, gepeng dan anjal di Mataram akan hilang. ‘’Jadi, perlu diingat, tugas Pol PP itu bukan hanya mengawal Walikota dan menjaga pos di pintu masuk dan keluar, diberdayakanlah untuk mengatasi gepeng dan anjal,’’ tandasnya. (fit)

(Suara NTB/yan)

PARKIR DI BADAN JALAN - Meskipun telah ada rambu larangan parkir di depan Taman Sangkareang ini, para pengendara masih saja memarkir kendaraannya di badan jalan. Banyaknya kendaraan yang parkir di jalan ini kerap menyebabkan kemacetan.

Kondisi ini membutuhkan ketegasan dari Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Kota Mataram untuk menertibkan.

Banyak Rumah Tak Punya Izin Picu Kebocoran PAD Mataram (Suara NTB) Banyaknya rumah di Kota Mataram yang tidak memiliki izin mendirikan bangunan (IMB) dan lain sebagainya, diduga berpotensi menjadi kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Mataram. Kepala Bidang Pelayanan Perizinan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMP2T) Kota Mataram, I Gusti Pariawan mengakui, masih banyak rumah di pemukiman padat penduduk khususnya di lingkungan – lingkungan di Kota Mataram yang tidak memiliki izin. Contohnya, Kelurahan Dasan Agung, Babakan dan Monjok.

Hal tersebut tentunya, berpotensi memicu kebocoran PAD Kota Mataram. “Jelas sudah terjadi kebocoran,” aku Pariawan dikonfirmasi di ruang kerjanya, Rabu (2/7). Dikatakan, pihaknya sampai saat ini masih belum memiliki data rumah – rumah mana saja yang sudah memiliki izin atau tidak. Pasalnya, data tersebut hanya dimiliki oleh Dinas Tata Kota dan Pengawasan Bangunan (Takowasbang) Kota Mataram, sehingga pihaknya terkendala ketika melakukan

pengecekan di lapangan.

“Kita tidak pegang data dan yang punya Dinas Tata Kota,” sebutnya. Dijelaskan, pesoalan harga rumah atau tanah dari tahun ke tahun mengalami peningkatan.

Artinya, jangan sampai berdampak pada pengurusan biaya pembuatan izin mendirikan bangunan pemutihan (IMBP). Khusus bangunan di bawah tahun 2004 akan dikenakan 50 persen dan mendapatkan IMB pemutihan. Sedangkan, di atas 2005

Dua Kelurahan akan Dapat Bantuan Rumah Kumuh Mataram (Suara NTB) Dua kelurahan di Kota Mataram akan diberikan bantuan perbaikan rumah kumuh. Bantuan tersebut berasal dari pemerintah pusat yaitu Kementerian Sosial RI. Dua kelurahan tersebut yaitu Kelurahan Pagutan dan Pagutan Timur.

Demikian disampaikan Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi (Disosnakertrans) Kota Mataram, H. Ahsanul Khalik, S.Sos, ditemui di kantornya, Kamis (3/7).

Bantuan tersebut berasal dari program bedah kampung Kementerian Sosial. “Ini awalnya menjadi usulan Pemkot Mataram ke kementerian dan oleh kementerian sudah dipastikan Kota Mataram dapat,” ujarnya. Rencananya pada pekan kedua bulan ini, tim verifikasi Kementerian Sosial akan turun melakukan verifikasi lapangan terkait datadata penerima bantuan yang dikirimkan Disosnakertrans Kota Mataram. Dalam usulan tersebut dimasukkan 100 unit rumah di dua kelurahan tersebut.

Selain mendapatkan bantuan perbaikan rumah kumuh, dua kelurahan tersebut juga akan mendapatkan bantuan perbaikan sarana lingkungan. “Bisa perbaikan drainase atau jalan lingkungan atau apa saja yang dibutuhkan oleh lingkungan,” ujarnya. Disamping itu juga akan diberikan bantuan untuk 10 kelompok usa-

ha bersama (KUBe). Semua bantuan ini disebutkan Khalik akan dilaksanakan tahun ini. “Ini kemudian akan segera dilaksanakan tahun ini setelah turun tim verifikasi, kita juga sedang lengkapi data-data,” tambahnya.

Alasan bantuan ini diberikan untuk Kelurahan Pagutan dan Pagutan Timur selain karena bertetangga, Khalik mengatakan karena ini program terbatas, maka intervensinya difokuskan untuk satu atau dua kelurahan.

Untuk mengentaskan berbagai persoalan menurutnya harus difokuskan pada satu atau dua tempat sehingga hasilnya bisa maksimal. “Kalau kita mau mengentaskan kemiskinan tidak bisa dibagi sana satu, sini satu, tapi harus kelihatan dulu.

Ada daerah-daerah yang memang harus dientaskan secara menyeluruh,” terangnya.

Satu unit rumah akan diberikan bantuan Rp 10 juta. Mekanisme penyalurannya diberikan per kelompok dimana satu kelompok terdiri dari 10 orang. Tiap kelompok juga akan didampingi oleh tim dari Disosnakertrans Kota Mataram. “Kelompok itu membuat rekening, akan tetapi begitu uangnya ditransfer dari Kementerian Sosial ke rekening itu, pendamping kita akan ikut melakukan pendampingan sekaligus pengawasan pelaksanaan program tersebut di lapangan,” terangnya. Jika disalurkan langsung

Pilpres, Seluruh Perusahaan Wajib Libur Mataram (Suara NTB) Seluruh perusahaan yang ada di Kota Mataram wajib meliburkan karyawannya pada hari pencoblosan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) pada tanggal 9 Juli mendatang. Selain karena telah ditetapkan sebagai hari libur nasional oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, aturan ini juga sesuai dengan Surat Edaran (SE) Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI. “Semua perusahaan karena hari pencoblosoan itu adalah hari libur nasional, khusus perushaan di Kota Mataram

kita harapkan mereka juga meliburkan semua pekerjanya karena sudah ada SE dari Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor SE.5/ MEN/VI/2014 tentang hari libru bagi pekerja dan buruh dalam pelaksanaan pemungutann suara Pilpres 2014,” terang Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disosnakertrans) Kota Mataram, H. Ahsanul Khalik, S.Sos, Kamis (3/7).

Jika pada hari itu perusahaan tak meliburkan para pekerjanya, maka perusahaan harus membayar uang lembur.

Perusahaan diwajibkan untuk

tetap menggunakan IMB reguler.”Setiap tahun kan harga rumah naik, jangan sampai izinnya naik dan masyarakat kaget,” katanya.

Pariawan menegaskan, pihaknya akan tetap melakukan monitoring atau pengawasan terhadap setiap pembangunan. Dia menyarankan, agar masyarakat tidak membuat izin ketika butuh dan ada sanksi serta teguran yang diberikan oleh pemerintah. “Kalau mau ngambil uang di bank, baru masyarakat mau buat izin,” sindirnya. (cem)

memberikan kesempatan bagi pekerjanya untuk melaksanakan hak pilihnya sebagai warga negara. “Berikan kesempatan mencoblos baru diatur jadwal masuk perusahaan.

Tapi hitungannya kemudian hitungan lembur. Jangan kemudian mereka masuk dan dihitung masuk seperti hari biasa karena itu hak libur mereka,” terangnya.

SE Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI tersebut telah disebarkan ke perusahaan-perusahaan yang ada di Kota Mataram. SE ini disebutkan Khalik sifatnya wajib,

bukan sebatas himbauan.

Nantinya akan ada pengawas ketenagakerjaan yang akan melakukan pengawasan dan pemantauan di setiap perusahaan. “Sanksinya dia harus bayar uang lembur. Kalau tidak membayar nanti ada pengawas ketenagakerjaan kita. Ada aturan main yang harus dilaksanakan,” tandasnya.

Pada pelaksanaan Pemilu Legislatif (Pileg) tanggal 9 April lalu, seluruh perusahaan juga diwajibkan meliburkan karyawannya. Mengingat hari itu juga telah ditetapkan sebagai hari libur nasional. (yan)

ke kepala keluarga (KK) dikhawatirkan bantuan tersebut akan bermasalah. Untuk itu pendampingan dan pengawasan dari dinas akan diperkuat. Pihaknya juga disampaikan Khalik telah berkoordinasi dengan camat dan lurah setempat.

Kriteria penerima bantuan perbaikan rumah kumuh ini adalah warga miskin, pemegang Kartu Jaminan Sosial atau penerima raskin, dan tentunya rumahnya masuk dalam kategori rumah kumuh atau tak layak huni. Ia mengatakan jika program bedah kampung ini berhasil dilaksanakan di dua kelurahan tersebut, akan menjadi catatan dan perhatian khusus Kementerian Sosial untuk Kota Mataram.

Ia menambahkan cukup banyak bantuan dari kementerian untuk daerah, tinggal bagaimana pemerintah kabupaten/kota menjemput bantuan tersebut. “Dan ini kita lakukan di Kota Mataram,” tandasnya. (yan)

Mataram (Suara NTB) Molornya pembangunan Mataram Sunset Beach (MSB) di kawasan Taman Loang Baloq disebutkan karena investor melakukan perubahan desain. Alasannya karena beberapa waktu lalu lokasi pembangunan tersebut sempat tergenang air sehingga desain awal tersebut harus diubah.

Hal ini disampaikan Kepala Bappeda Kota Mataram, Lalu Martawang. Informasi tersebut didapatkan Martawang langsung dari pihak PT Mas Murni Sejahtera (MMS) selaku investor di kawasan tersebut yang rencananya akan membangun hotel, apartemen, dan pusat perbelanjaan.

Ia menyebutkan jika tetap menggunakan desain lama dikhawatirkan tidak akan kuat dan kokoh. “Ada sedikit perubahan di desain itu untuk menyesuaikan dengan kondisi naiknya air di lokasi itu,” ujarnya.

Hal itulah yang juga menyebabkan minimnya aktivitas di lokasi pembangunan MSB. Martawang membantah jika proyek tersebut molor. Ia mengatakan proses pembangunan tersebut tetap berjalan namun diakui memang masih ada kendala. “Menyesuaikan dengan kondisi lapangan,” ujarnya. Setelah desain selesai diubah, Martawang menyatakan baru kemudian bisa dilanjutkan dengan pemasangan tiang pancang.

Ia juga menyatakan bahwa

Pemkot Mataram harus tetap percaya terhadap upaya investor tersebut untuk merealisasikan investasinya. Ia juga berharap pembangunan MSB bisa selesai sesuai dengan target yang telah ditentukan yaitu sekitar 36 bulan. “Kami tetap berharap bahwa proses investasi itu sesuai dengan rencana yang telah disusun mereka kemarin. Kalaupun ada penyesuaian terhadap waktu tentu tidak terlalu jauh dari perencanaan awal yang sudah disusun,” ujarnya.

Sebelumnya Wakil Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana menyatakan Pemkot Mataram masih optimis mengenai keseriusan PT MMS. “Terkait investor PT Mas Murni Sejahtera yang berencana berinvestasi di kawasan wisata Loang Baloq, insya Allah kami tetap optimis bahwa mereka punya i’tikad baik untuk merealisasikan apa yang menjadi kesepakatan atau perjanjian awal yang kita bicarakan,” jelasnya.

Jika sampai saat ini belum ada tanda dimulainya pembangunan besar di kawasan Taman Loang Baloq setelah ground breaking Maret lalu, Mohan memperkirakan karena adanya kendala yang dihadapi investor tersebut. “Saya juga belum melihat persoalan lebih detail lagi masalah itu.

Mungkin dari pihak mereka ada persoalan yang harus diselesaikan untuk mempercepat proses itu,” terangnya.(yan)

BPKAD Janji Aset Kebon Talo Rampung Sebelum Lebaran Mataram (Suara NTB) Meskipun belum ada hitam di atas putih atau pengakuan secara resmi tentang aset tanah pecatu yang berada di Kebon Talo dengan luas kurang lebih 50 are tersebut, yang sempat diklaim oleh Pemerintah Lombok Barat sebagai aset miliknya.

Kabarnya, tanah tersebut secara personal diakui sebagai milik Pemkot Mataram. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Mataram berjanji pengurusan aset tersebut akan rampung sebelum lebaran.

Kepala BPKAD Kota Mataram, Yance Hendra Dirra mengakui, aset di Kebon Talo sudah jelas – jelas diakui oleh Pemkab Lombok Barat sebagai aset milik Pemkot Mataram. Meskipun, pengakuan tersebut secara personal disampaikan oleh salah satu pejabat Lombok Barat. “Kalau hitam di atas putih belum, tapi secara personal sudah diakui oleh salah seorang pejabatnya,” aku Yance dikonfirmasi di ruang kerjanya, Rabu (2/7).

Kendati demikian, pihaknya akan tetap mengurus kelengkapan baik itu sertifikat atau bukti kepemilikan atas aset tanah pecatu dengan luas kurang lebih 50 are tersebut.

Pengakuan atas aset tersebut yang diketahui antara kedua belah pihak (Pemkab Lobar dan Pemkot Mataram, red) dipastikan sudah rampung sebelum lebaran mendatang.

“Pokoknya, sebelum lebaran sudah selesai urusan aset itu,” katanya.

Direncananya, usai penyerahan serta pengurusan berkas kepemilikan, pihaknya akan menyerahkan pengelolaan kepada Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Mataram, untuk dijadikan sebagai pengelolaan sampah. Artinya, BLH memiliki tanggungjawab terhadap aset yang dimanfaatkan tersebut, sehingga BPKAD tetap mengetahui fungsi sebenarnya atas lahan yang digunakan. “Kalau sudah selesai, nanti akan dimanfaatkan oleh BLH untuk pengelolaan sampah,” ujarnya. (cem) Yance Hendra Dirra (Suara NTB/dok)

SUARA NTB Jumat, 4 Juli 2014

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 3

Capaian PAD Rendah Bangun Komunikasi Antar-Kepsek KETUA Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S) Sekolah Dasar (SD) se-Kecamatan Montong Gading Kabupaten Lombok Timur, Kurnaen menegaskan salah satu upaya yang dilakukan untuk mengawal pembangunan pendidikan adalah membangun komunikasi intensif dengan seluruh kepala sekolah (kepsek).

Menjawab Suara NTB di Montong Gading, belum lama ini, Kurnaen yang juga Kepala SDN 3 Pringgajurang mengatakan buah (Suara NTB/rus) komunikasi yang baik ini terlihat dari Kurnaen setiap event utusan Montong Gading bisa bersaing dengan daerah-daerah lain. Salah satunya dalam ajang Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) ataupun Olimpiade Sains Nasional (OSN), kontingen dari wilayah kecamatan ini selalu tampil dengan hasil membanggakan.

Ketua K3S yang membawa 28 SD se kecamatan Montong Gading ini mengaku, seluruh kepsek saling bahu membahu dalam melakukan pembinaan. Sejumlah kepsek yang dinilai memiliki kemampuan lebih ditempatkan sebagai pembina. “Ada empat kepala sekolah dan guru yang kita tunjuk sebagai pembina,” paparnya.

Selain mengikuti ajang kompetisi, para kepsek yang bertekad memajukan pendidikan ini terus berbenah meningkatkan pengetahuan. Termasuk melakukan koordinasi dengan jajaran Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Lotim. (rus)

Perbaikan Jalan Strategis Loteng Ditangani Provinsi Praya (Suara NTB) Pemkab Lombok Tengah (Loteng) telah mengusulkan perbaikan sejumlah ruas jalan strategis dan jalan lintas kabupaten di daerah perbatasan ke pemerintah provinsi. Hal itu dilakukan untuk mengurangi beban Pemkab Loteng menyusul munculnya desakan supaya Pemkab Loteng segera memperbaiki ruas-ruas jalan tersebut.

Demikian disampaikan Wabup Loteng, Drs. H.L. Normal Suzana pada Sidang Paripurna DPRD Loteng,, Kamis (3/7).

Wabup mengungkapkan ruas jalan yang telah diusulkan perbaikannya ke pemerintah provinsi di antaranya ruas Batunyala-Sengkol serta Penujak-Montong Ajan yang mencakup ruas jalan Batu Jangkih-Montong Sapah serta Serage. “Oleh pemerintah provinsi ruas-ruas jalan tersebut baru akan ditangani dan diprogramkan pada tahun 2015 mendatang,” sebutnya.

Khusus untuk ruas Batunyala-Sengkol, Pemkab Loteng sendiri sudah menyiapkan anggaran sebesar Rp 180 juta pada tahun ini untuk biaya penanganan sementara dan pemeliharan rutin, karena status ruas jalan merupakan jalan kabupaten, sehingga tetap harus ditangani Pemkab Loteng. Sementara perbaikan total akan ditangani pemerintah provinsi tahun depan.

Sementara untuk ruas jalan Penujak-Montong Ajan, Pemkab Loteng tidak menyiapkan anggaran perbaikan, karena status jalan merupakan jalan provinsi yang langsung berbatasan dengan Kabupaten Lombok Barat (Lobar).

Sebelumnya sejumlah anggota DPRD Loteng sempat mempertanyakan proses perbaikan ruas-ruas jalan tersebut. Pasalnya, ruas-ruas jalan tersebut merupakan ruas jalan strategis. Namun kondisinya masih memperihatikan. Ruas jalan Batunyala-Sengkol merupakan salah satu jalur alternatif menuju Bandara Internasional Lombok (BIL) serta kawasan wisata di wilayah Loteng bagian selatan.

Sedangkan ruas jalan Batujangkih, Montong Sapah hingga Serage, sudah lama tidak tersentuh perbaikan, sehingga Dewan mendesak supaya pemerintah daerah segera mengambil tindakan, dengan segera melakukan perbaikan terhadap ruas-ruas jalan tersebut. (kir)

Huliadi, Anggota DPRD KLU Meninggal Tanjung (Suara NTB) Innalillahi Wainna Ilaihi Roji’un. Seorang anggota DPRD Kabupaten Lombok Utara (KLU), Huliadi, SH., meninggal sekitar pukul 05.00 WITA, Kamis (3/7) pagi. Almarhum menghembuskan nafas terakhirnya di Rumah Sakit Islam (RSI) Siti Hajar, Mataram.

Keluarga almarhum, Asmadi, SH, mengutarakan almarhum Huliadi sebelumnya mengidap sakit ginjal dan tak mampu ditangani di NTB. Setelah itu, almarhum menjalani operasi di RSUP Sanglah, Denpasar. Seiring pemeriksaan medis di sana, ternyata ditemukan lagi penyakit kelenjar getah bening dengan pembengkakan di leher. Proses penyembuhan memerlukan kemotrafi selama 6 kali, namun pada Kemotrafi ke 6 yakni sebelum masuknya bulan puasa, takdir berkata lain.

“Sakit almarhun sudah cukup lama diidap, bahkan sebelum Pileg almarhum seakan memaksa masuk kantor dalam kondisi sakit,” ungkap Asmadi.

Almarhum tercatat sebagai anggota DPRD KLU periode tahun 2009-2014 dari Partai Amanat Nasional (PAN).

Duduk di Komisi II DPRD KLU, almarhum diketahui cukup aktif menjalankan tugas dan fungsinya sebagai wakil rakyat.

Ketua DPRD KLU, Mariadi, S.Ag., mengutarakan segenap lembaga DPRD KLU turut berbela sungkawa atas meninggalnya Huliadi.

Almarhum Huliadi, lahir sekitar tahun 1968. Memasuki dunia politik di PAN, sejak 1998 dan mencalonkan diri sebagai caleg tahun 1999. Huliadi meninggalkan 2 orang anak dan seorang istri. Almarhum Huliadi dimakamkan Kamis sore selesai Shalat Ashar, di pemakaman Dusun Telaga Wareng, Desa Pemenang Barat KLU. (ari)

SKPD Diminta Kaji Ulang Penetapan Target Selong (Suara NTB) Capaian pendapatan asli daerah (PAD) Pemkab Lombok Timur (Lotim) pada semester pertama tahun 2014 ini ditemukan masih sangat rendah. Terungkap di sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) ada perencanaan yang kurang tepat. Salah satunya dalam hal penetapan target.

Para SKPD diminta Sekda Kabupaten Lotim, H. Rohman Farly untuk mengkaji ulang penetapan targetnya. Permintaan Sekda ini disampaikannya pada pertemuan rapat evaluasi seluruh pimpinan SKPD lingkup Pemkab Lotim di ruang rapat utama Kantor Bupati Lotim, Kamis (3/7).

Sekda mencontohkan, di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) memasang target Rp 47 juta. Sementara diketahui izin untuk hotel dan restoran ini dalam sebulan tembus Rp 9-10 juta. Terhitung secara detail mestinya bisa tembus ratusan juta. “Target yang dipasang ini terlalu rendah,” katanya.

Contoh lainnya, ungkapnya, Dinas Pertanian dan Peternakan yang menargetkan PAD dari retribusi Rumah Potong Hewan (RPH) ditarget Rp 370 juta. Terealisasi sampai dengan semester pertama ini tercatat Rp 73 juta. Sisa yang belum tercapai terhitung sisa waktu enam bulan mendatang dirasa tidak mungkin bisa dicapai jika ratio pemotongan hewan kon-

stan. “Dalam enam bulan kita butuhkan untuk bisa capai target Rp 300 juta, maka mustahil bisa dicapai,” tegasnya.

Mengingat fakta ini, Sekda juga menuding ada unsur sistem perencanaan yang gagal atau ada PAD yang belum disetor. “Kalau targetnya Rp 150 juta itu mungkin masih logis,” imbuhnya.

Berikutnya di target PAD yang ingin dicapai dari retribusi Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Dinas Kelautan dan Perikanan (Dislutkan), ujarnya, target Rp 56 juta dan telah terealisasi Rp 45 juta. Pada semester pertama sudah 71 persen.

Perihal retribusi TPI ini, menurut Sekda bisa dipasang ratusan juta targetnya.

Mengutip apa yang telah disampaikan Bupati Lotim, H. Moch Ali BD, SKPD ini sedikit sekali yang berpikir soal gaya bisnis dalam pemimpin instansinya. Ditegaskan pada dasarnya pemerintah itu merupakan perusahaan raksasa, yakni mengelola bisnis namun tetap dengan tanpa menafikan aspek sosial.

Instansi pemerintah, lanjutnya, mestinya tidak hanya berpikir mengeluarkan uang, namun harus memikirkan bagaimana cara mendapatkan uang yang selanjutnya digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. ‘’Semua SKPD diminta menggali potensi,’’ ujarnya.

Sebelumnya Kepala Bidang Anggaran pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (PPKA), Hasni menjelaskan, sebagian besar SKPD selama enam bulan ini minim capaian PAD-nya.

Hasni merincikan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) ditarget Rp 441 juta, terealisasi dalam enam bulan terakhir hanya Rp 5 juta yang sebagian besar bersumber dari sumbangan pihak ke tiga.

Dinsa Kesehatan (Dikes) ditarget Rp 66,1 miliar, namun yang terealisasi Rp 12,9 miliar.

Berikutnya Dinas Pekerjaan Umum (PU) ditarget Rp 941 juta, terealisasi Rp 195 juta atau hanya 20,79 persen.

Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) target Rp 3,8

(Suara NTB/rus)

PIMPIN - Sekda Lotim Rohman Farly (tengah) saat memimpin rapat evaluasi SKPD di Kantor Bupati Lotim, Kamis (3/7). miliar, terealisasi Rp 994 juta atau 25,64 persen. Dana ini bersumber dari parkir 45,96 persen dan harapan terbesar dari retribusi pengendalian menara komunikasi yang ditarget Rp 2 miliar sejauh ini paling minim capaiannya.

Badan Lingkungan Hidup dan Penanaman Modal (BLHPM) ditarget Rp 9,9 juta terealisasi Rp 4,1 juta. Kantor Kebersihan dan Tata Kota ditarget Rp 312 juta terealisasi Rp 84 juta atau 27,04 persen. Sebagian besar capaiannya berasal dari pelayanan persampahan.

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) tar-

get Rp 1 miliar, namun terealisasi Rp 73 juta atau hanya 6,04 persen. Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disosnakertrans) target Rp 582 juta terealisasi Rp 119 juta atau 20,57 persen.

Dinas Koperasi Rp 75 juta ditargetkan dan terealisasi Rp 63 juta atau 83 persen. Kesbangpoldagri menargetkan Rp 2 juta, namun sampai saat ini realisasinya masih nihil. Di Sekretariat Daerah Rp 60 juta target, terealisasi Rp 28 juta atau 46,71 persen. Dinas PPKA sendiri, ditarget Ro 50 miliar, realisasi Rp 27,1 miliar atau 53,45 persen. (rus)

Target Penyelesaian Tunggakan Raskin Gagal Tercapai

(Suara NTB/ami)

TUMPUKAN KAYU - Petani tembakau di Desa Selebung Keruak Lombok Timur mulai menumpuk kayu untuk keperluan pengomprongan dalam waktu dekat ini.

Terkait Kayu Omprongan

Pemerintah Berjanji Intensifkan Operasi Selong (Suara NTB) Menjelang masa pengovenan tembakau, banyak petani sudah mulai menumpuk kayu.

Kayu tersebut akan digunakan untuk mengeringkan tembakau.

Ada kekhawatiran, jika kayukayu yang dikumpulkan warga untuk keperluan omprongan tembakau berasal dari hutan.

Namun, Kepala Bidang Pengelolaan Kawasan Hutan (PKH), Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Lombok Timur, L. Nadi Abidin Ali, saat ditemui Suara NTB di ruang kerjanya, Kamis (3/7), menegaskan kayu yang mulai ditumpuk bukanlah kayu yang berasal dari Lotim. “Kayu-kayu itu berasal dari luar daerah.

Selain itu juga kayu milik pribadi yang ditebang,” dalihnya.

Menurutnya, sesuai Peraturan Menteri Nomor 20 tahun 2013 tentang izin pemanfaatan kayu tanah milik, masyarakat berhak menggunakan kayu yang berada di lahan miliknya. Sejauh ini pihaknya telah melakukan operasi secara rutin untuk mencegah penggunaan kayu hutan untuk pengovenan tembakau. “Kita juga koordinasikan rutin dengan koordinator di lapangan agar mendata semua kayu yang masuk dan keluar. Itu untuk antisipasi,” tambahnya.

Pendataan kayu yang masuk dan keluar dari Lotim dilakukan pihaknya dengan

memeriksa kayu di daerah perbatasan, seperti Jenggik dan Sepakat.

Untuk mencegah terjadinya segala dampak negatif dari kurangnya kayu, pihaknya juga memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait pentingnya menanam kayu melalui penyuluhan.

Setelah dilakukannya penyuluhan, masyarakat yang ingin menanam bisa mendapatkan bibit kayu dengan bersurat ke Dinas Kehutanan dan Perkebunan Lotim. “Kita siapkan bibit gratis bagi saiapa saja yang ingin menanam kayu. Bisa bersurat kepada kami mengenai berapa kebutuhan yang akan ditanam,” ungkapnya. (ami)

Pemda KLU Tak Izinkan TPH di Perkampungan Tanjung (Suara NTB) Pemerintah Kabupaten Lombok Utara (KLU) melalui Dinas Pertanian, Peternakan, Kehutanan, Kelautan perikanan dan Perkebunan (DPPKKP) KLU hingga kini masih melarang operasional Tempat Potong Hewan (TPH) di perkampungan warga.

Alasannya, pengelola TPH belum bisa menjamin sanitasi dan kebersihan lingkungan sekitar TPH. “Sampai sekarang kita masih melarang TPH-TPH beroperasi di rumah-rumah warga. Prinsipnya TPH yang untung hanya pengelolanya saja, sedangkan baunya menyasar warga

lingkungan sekitar,” ungkap Kepala Dinas PPKKP KLU, Ir. Hermanto, melalui Kabid Peternakan, Adi Wibawa, S.Pt., di ruang kerjanya, Kamis (3/7).

Adi Wibawa menyatakan, sejauh ini setiap pengajuan izin baru TPH selalu ditolak oleh Dinas. Namun atas pertanyaan mengapa masih ada TPH Kayangan dan TPH Bayan yang beroperasi sampai saat ini, Adi mengklarifikasi ke depan TPH bersangkutan akan dispesialisasikan menjadi Rumah Potong Hewan (RPH).

Hingga kini di KLU, hanya ada 1 RPH yakni di Pasar Tradisional Tanjung. Sedangkan TPH hanya ada di beberapa tempat di tiap kecamatan - kecuali Gangga. Meski TPH dilarang, pihaknya tak bisa melarang adanya pemotongan yang digelar sporadis oleh masyarakat di waktu-waktu tertentu atau hari-hari besar keagamaan.

Seiring Ramadhan dan Lebaran yang masih sebulan lagi, DPPKKP KLU masih mengontrol pasokan daging di pasaran agar tidak terjadi ketimpangan dengan sisi permintaan. Keseimbangan harga diklaim masih berada pada level wajar, dengan harga kenaikan tertinggi daging sapi, Rp 100 ribu - Rp 105 ribu per kg.

“Harga daging sapi paling tinggi masih Rp 100 ribu per kg, sehingga harga ini kita katakan naiknya stabil, dan tidak signifikan,” imbuh Adi, seraya menambahkan, jumlah hewan yang dipotong 6 - 7 ekor per hari . (ari)

Praya (Suara NTB) Target penyelesaian masalah tunggakan raskin selama seminggu yang telah disepakati antara Pemkab Lombok Tengah (Loteng) dengan pihak Bulog Divisi Regional NTB, gagal tercapai.

Bagaimana tidak, hingga saat ini tunggakan raskin Loteng tercatat masih cukup tinggi, mencapai Rp 1,2 miliar. Artinya, dalam seminggu tunggakan raskin hanya berkurang sekitar Rp 300 juta lebih, dari total target sebelumnya sebesar Rp 1,5 miliar.

“Dari laporan terakhir, tunggakan raskin masih sekitar Rp 1,2 miliar,” aku Kabag Ekonomi Setda Loteng, Drs. Masnun, M.Si., kepada Suara NTB, Kamis (3/7).

Dari jumlah tunggakan raskin, Kecamatan Pujut masih yang paling tinggi mencapai sekitar Rp 215 juta. Sedangkan Kecamatan Praya, tetap menjadi satu-satunya kecamatan yang sejauh ini sudah melunasi seluruh tunggakan pembayaran raskin. Sementara kecamatan lainnya, sisa tunggakan masih bervariasi.

Menurutnya, jumlah tunggakan raskin diyakini akan terus berkurang. Mengingat, pihaknya bersama Bulog masih terus melakukan penagihan ke desa-desa yang masih menunggak pembayaran raskin. Walaupun target awal sebelumnya, akan diselesaikan dalam seminggu. Namun pada kenyataanya, target tersebut tidak mampu dipenuhi.

Melihat kenyataan tersebut, saat ini pihaknya semakin meng-

intensifkan penagihan, sehingga persoalan tunggakan raskin bisa segera diselesaikan. Karena pihak Bulog sendiri sudah berkomitmen tidak akan menyalurkan raskin untuk bulan ini, jika persoalan tunggakan raskin tidak kunjung diselesaikan.

Pasalnya, setelah persoalan tunggakan raskin kali ini selesai maka Pemkab Loteng dan Bulog akan mulai memberlakukan system cash and carry. Artinya, beras baru akan disalurkan jika ada uang.

“Jadi nantinya, desa tidak akan diberikan jatah raskin jika tidak menyiapkan uang di muka,” tegasnya.

Kebijakan itu diterapkan, lanjutnya, untuk meminimalisir terjadi tunggakan raskin seperti sekarang ini. Karena kenyataan di lapangan, masyarakat sebenarnya sudah membayar jatah raskin langsung dan jarang menunggak pembayaran raskin.

Dari temuan di lapangan, ujarnya, mandeknya pembayaran raskin terjadi di tingkat desa, baik oleh kepala desa (kades) maupun aparat desa yang ditugaskan kades untuk mengurusi raskin. “Kalau pembayaran raskin lancar, penyalurannya juga dipastikan lancar,” timpal Masnun.

Namun, jika pembayaran raskin tersendat-sendat, maka penyaluran raskin juga tersendat. Kalau sudah demikian, yang rugi adalah masyarakat, karena tidak bisa menerima jatah raskin, sesuai jadwal yang ada. (kir)

Eksekutif Tidak Lakukan Rekayasa Giri Menang (Suara NTB) – Pemkab Lombok Barat (lobar) membantah melakukan permainan mengubah nama nomenklatur dana Rp 10 miliar yang tadinya dana subsidi Pemkab Lobar ke Perumahan Daerah (Perumda) bagi PNS masuk piutang. Namun belakangan, dana subsidi berubah menjadi investasi non permanen dalam nota keuangan.

Bantahan ini disampaikan Asisten III Setda Lobar, HM Taufiq saat dikonfirmasi terkait tudingan DPRD Lobar terhadap eksekutif. Asisten menegaskan, sejak awal tidak ada nomenklatur yang berubah. Dewan menilai ada perubahan, karena kemungkinan baru mendengar nomenklatur tersebut. “Sejak awal nomenklaturnya begitu tidak ada yang berubah,” kilahnya, Kamis (3/7).

Menurutnya, hal ini terkait hanya nama istilah saja. Sejak awal nama nomenklatur dana Rp 10 miliar itu adalah investasi non permanen, namun kali ini disebutkan namanya. ‘’Karena namanya baru disebut, maka Dewan menyangka eksekutif bermain-main dalam nomenklatur tersebut,’’ ujarnya.

Ia menjelaskan, terkait nomenklatur ini tak berkonsekuensi apapun entah itu nanti akan jadi temuan atau unsur pidana. Terkait langkah penyelesaian, eksekutif perlu meminta persetujuan Dewan dalam menghibahkan dana, termasuk perlu melakukan inventarisasi lebih akurat lagi. “Hal ini diba-

has dalam rapat tim pemantau kabupaten karena sudah dibentuk,” terangnya.

Berbeda dengan Inspektur Lobar, Ir. H. Rahmad Agus Hidayat mengaku piutang Rp 10 miliar yang disubsidi Pemkab Lobar ke Perumda bagi para PNS menjadi temuan BPK. Meski tidak substantif, namun BPK merekomendasikan agar Pemda meminta persetujuan dewan dengan melayangkan surat ke DPRD meminta dihibahkan. “Itu saran BPK,”terangnya.

Dijelaskan piutang itu tetap muncul menjadi temuan BPK akan tetapi tidak seperti tahun lalu tidak ada dukungan berupa dokumen penjelasannya.

Bahkan waktu itu, hanya satu lembar saja. Namun sekarang dokumen mengenai piutang itu hampir lengkap, namun tinggal proses lebih lanjut. Alasannya, melebihi tahun anggaran sehingga tak bisa diselesaikan.

Sebelumnya, anggota Komisi II DPRD Lobar Sulhan Mukhlis menjelaskan, dalam nota keuangan sebelumnya dana Rp 10 miliar ini masuk sebagai piutang yang harus ditagih Pemda.

Namun entah apa dasarnya eksekutif dalam APBD justru merubahnya masuk menjadi investasi non permanen.

Adanya dugaan permainan eksekutif menurutnya karena belum jelas dasar Pemda mengganti nama piutang itu menjadi investasi non permanen, sehingga memunculkan tanda tanya besar di kalangan Dewan. (her)

SUARA PULAU SUMBAWA

SUARA NTB Jumat, 4 Juli 2014

Halaman 4

Lahan Diduga Diserobot

Pelayanan RSUD Sumbawa Dikeluhkan

Pemkot Bima Lapor Polisi

Sumbawa Besar (Suara NTB) Anggota Badan Anggaran DPRD Sumbawa, Sambirang Ahmadi, M.Si, mengharapkan kepada pemerintah daerah agar meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat secara optimal. Agar pelayanan tersebut berbanding lurus dengan besarnya anggaran yang diberikan kepada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sumbawa.

“Karena realitas di lapangan didapati banyaknya keluhan di masyarakat seperti lambannya penanganan terhadap pasien gawat darurat, pasien melahirkan, dan kondisi kebersihan rumah sakit yang perlu ditingkatkan serta kondisi ruang perawatan VVIP yang memprihatinkan. Seperti kursi rumah sakit yang sudah rusak, TV yang mati dan tidak berfungsi, pelayanan paramedis yang tidak prima. Sementara itu pasien tetap membayar sesuai dengan kualitas kelas VVIP,” tandas Sambirang.

Begitu pula terhadap Dinas Kesehatan, Badan Anggaran berharap agar terus mengoptimalkan pelayanan pencegahan terhadap penyakit menular.

Mengingat sekarang ini potensi terjangkitnya penyakit menular sangat besar. Disamping itu pula badan anggaran berharap revitalisasi puskesmas Polindes dan Postu harus konsisten dilakukan. Agar pelayanan masyarakat di masing masing wilayah dapat tertangani dengan baik. Serta meminimalisir banyaknya rujukan ke RSUD yang kondisinya masih sangat tidak representatif dari sisi kualitas pelayanan maupun daya dukung. (arn)

Kota Bima (Suara NTB) Lahan milik Pemerintah Kota (Pemkot) Bima seluas 50 hektar di kawasan Amahami Kelurahan Dara Kecamatan Rasa NaE Barat diserobot oleh oknum warga. Karena merupakan aset milik Pemerintah, Pemkot pun bereaksi dengan melaporkan tindakan tersebut ke aparat Polres Bima Kota.

Kapolres Bima Kota melalui Kasat Reskrim Iptu Didik Harianto, SH yang dikonfirmasi di ruang kerjanya, Kamis (3/ 7) menyebutkan, laporan tersebut dilayangkan oleh Pemkot melalui Asisten I Syahrullah M.H., sekitar seminggu lalu. Sesuai laporan, lahan seluas 50 hektar tersebut dipatok oleh seorang warga berinisial A. sementara sesuai dengan keterangan yang telah dimintai dari para pejabat

Pemkot, lahan tersebut merupakan aset daerah. “Kalau dari Pemkot yang sudah kita ambil keterangannya, itu milik Pemda,” ujar Didik.

Namun untuk lebih jelasnya perlu pemeriksaan saksisaksi. Sejauh ini, pihaknya baru memeriksa tiga orang saksi dari pihak Pemkot, masing-masing asisten I, Kabag Hukum dan Kabag APP. Rencananya, setelah pemeriksaan tiga orang pejabat ini, pihakn-

ya akan memeriksa pejabat lain masing-masing Kabag Umum dan Kepala Bidang Aset. “Setelah itu baru kita periksa dari pihak terlapor,” tandas Didik.

Sementara itu, Pemkot Bima melalui Asisten I Syahrullah M.H., yang dikonfimasi mengakui laporan tersebut setelah pihaknya mendapati lahan yang berada di pinggir teluk Bima ini dipatok. Setelah ditelusuri, pelaku pema-

tokan adalah seorang warga berinisial A. Menurut Syahrullah, lahan tersebut sebenarnya dikuasai oleh Pemkot maupun Pemda Bima yang dimanfaatkan untuk area penjual kuliner sejak tahun 2010. Namun area kuliner tersebut dialihkan dan Pemkot telah merencanakan untuk membangun taman.

Ditanyai mengenai dokumen kepemilikan Pemkot?

Syahrullah menyebutkan justru hal itulah yang saat ini coba dijelaskan pihaknya.

Pasalnya, awalnya lahan tersebut dibebaskan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bima dari warga sesuai dengan Keputusan Bupati No

25 a tahun 1999. Lahan tersebut kemudian diserahkan ke Pemkot beberapa tahun lalu.

Secara administratif, penyerahannya baru dilaksanakan bersama sejumlah aset lain yang disaksikan oleh Pejabat BPK RI di Mataram beberapa waktu lalu. Selanjutnya, sejak tahun 2011 Pemkot pun memenuhi kewajiban dengan membayar SPPT. Namun belakangan pada tahun 2013, SPPT lahan tersebut dibayar atas nama orang lain. “Sejak tahun 2011 pembayaran SPPT dibayar atas nama Pemkot, tiba-tiba ada nama lain itu,” pungkasnya menegaskan terkait alasan pelaporan. (use)

Polres Bima Kota Tangkap Tersangka Pelaku Pembunuhan Bima (Suara NTB) Kinerja aparat Polres Bima Kota dalam mengungkap tersangka pelaku pembunuhan di Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima, boleh diacungi jempol. Yang ditangkap kali ini merupakan warga berinisial D yang diketahui turut serta menghabisi nyawa M. Ali alias Dae Mia di perbukitan Kawasan Cefi Desa Laju.

Kapolres Bima Kota melalui Kasat Reskrim Iptu Didik Harianto yang dikonfirmasi, Kamis (3/7) menyebutkan penangkapan terhadap D dilakukan beberapa hari lalu. Dia ditangkap di lingkungan Plasma Desa Plasma. Saat itu, yang bersangkutan ditangkap tanpa perlawanan. Menurut Didik, D ditangkap lantaran diketahui turut serta membunuh M Said yang saat itu pergi melihat ternak.

Keterangan ini berdasarkan pengakuan tersangka sebelumnya, Mas, yang ditangkap terlebih dahulu. Sehingga total pelaku yang sudah diamankan saat ini berjumlah dua orang. Namun tidak menutup kemungkinan jumlah tersangka akan bertambah. “Kita terus melakukan pengembangan,” tuturnya.

Sebelumnya Dae Mia ditemukan tak bernyawa dengan sejumlah organ tubuh termutilasi pada awal Mei 2014.

Sesuai dengan pernyataan seorang warga Desa Laju, Jafar, jika saat ditemukan sekitar pukul 11.00 Wita jika tangan dan kaki korban terputus. Sementara di bagian perut dan pundak juga ada luka bekas sabetan. Sontak temuan ini menggegerkan warga. Oleh warga kemudian mengabarkan peristiwa yang menimpa korban.

Untuk memastikan penyebab kematian, sekitar pukul 19.00 Wita jenazah korban kemudian dibawa ke RSUD Bima guna dilakukan otopsi. Tangan dan kaki korban juga dijahit kembali. Setelah dijahit, korban dibungkus menggunakan kain batik. Malam itu juga korban dibawa pulang ke Desa Laju untuk dimakamkan. (use)

PERTEMUAN - Pertemuan karyawan PTGBE dengan manajemen difasilitasi oleh Disosnakertrans KSB, Kamis (3/7).

Dirumahkan, Karyawan PT GBE Tuntut Gaji Taliwang (Suara NTB) Puluhan karyawan PT Grama Bazita Engineering (GBE) yang saat ini dirumahkan mengeluh. Pasalnya gaji bulan Juni yang seharusnya telah mereka terima, hingga kini belum juga dibayarkan oleh manajamen perusahaan.

Sadiq, salah satu karyawan PT GBE menyebutkan, manajemen beralasan pembayaran gaji baru akan dilaksanakan jika Perjanjian Bersama (PB) yang saat ini sedang dibahas antara karyawan dan perusahaan rampung. Namun demikian ia melihat proses PB tersebut masih jauh dari kata sepakat, meski sekarang ini tengah dibahas dengan difasilitasi oleh Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disosnakertrans) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB). “Seharus-

Penambahan Kuota Siswa Baru di Dompu untuk Keamanan Dompu (Suara NTB) Kepala Dinas Dikpora Kabupaten Dompu, H Ichtiar, SH mengakui memberikan kebijakan penambahan kuota penerimaan siswa baru (PSB) bagi SMAN 2 Dompu dan SMKN 1 Dompu. Di SMAN 2 Dompu ditambah satu kelas baru untuk mengakomodir warga Bali 1 yang tidak terekrut melalui jalur seleksi dan SMKN 1 Dompu untuk penyelamatan jurusan.

“Penerimaan siswa baru sudah ditetapkan kuota di masing-masing sekolah. Adanya penambahan kelas di beberapa sekolah setelah ada kebijakan baru. Kebijakan itu atas desakan dan pertimbangan sosial ekonomi masyarakat setempat seperti di SMAN 2 Dompu,” kata H Ichtiar, SH saat dihubungi di ruang kerjanya, Kamis (3/7).

Kebijakan penambahan dua kelas di SMKN 1 Dompu untuk menyelamatkan jurusan pemasaran dan masalah di SMK tidak bisa disamakan dengan SMA karena terkait minat terhadap jurusan. “Kalau tidak ditambah (2 kelas di SMKN 1 Dompu), maka akan ada jurusan yang hilang,” terang H Ichtiar. Begitu juga dengan penambahan dua kelas di SMPN 1 Dompu karena adanya kelas unggulan.

H Ichtiar mengaku, pihaknya tidak menetapkan sejak awal karena pembagian kuota didasarkan pada kapasitas kelas yang dimiliki masing-masing sekolah. Penambahan kuota pada tiga sekolah karena tidak diperkirakan sejak awal. “Kalau yang lain tidak ada. Ini juga tidak akan mematikan sekolah-sekolah swasta yang ada,” katanya.

Namun bila ada sekolah yang tidak ada peminatnya, H Ichtiar mengaku, dalam dua pekan akan diawasi pihaknya. Bila dalam pengawasan tidak juga ada siswa yang mendaftar, izinnya akan ditinjau kembali. “Sudah ada contohnya pada SMP Al Banna Rababaka yang sudah kita cabut izinnya,” terangnya.

Sebelumnya, anggota DPRD Dompu, Ismul Rahmadin, S.Pd.i menyoroti ketidakkonsistennya Kepala Dinas Dikpora Dompu yang memberikan izin penambahan kelas baru di SMAN 2 Dompu dan SMKN 1 Woja. Kebijakan ini justru akan berimbas pada kualitas pendidikan dan diduga terkait bantuan dana BOS Rp 1 juta per siswa. (ula)

nya manajemen transfer dulu gaji kami, baru bicarakan soal PB itu,” timpalnya kepada wartawan, Kamis (3/7).

Dalam PB yang tengah dibangun oleh kedua belah pihak, para karyawan sepakat untuk mengikuti kebijakan perusahaan yang akan mengirim/transfer mereka ke proyek lain PT GBE selama aktivitas pertambangan di Batu Hijau terhenti. Terdapat 12 poin yang coba diajukan oleh para pekerja untuk disetujui oleh manajemen PT PBE. Sadiq menjelaskan dari 12 poin tersebut ada dua poin yang baik oleh internal pekerja maupun antara pekerja dengan perusahaan belum disepakati.

Pertama mengenai upah karyawan yang tidak boleh berubah meski dipindah bekerja sementara waktu ke proyek

PT GBE di luar Batu Hijau dan kedua nilai uang insentif selama penugasan di luar proyek Batu Hijau. “Dua poin ini bagi kami di internal belum selesai sebenarnya dan manajemen juga tidak sanggup untuk memenuhinya. Sementara tanpa selesainya PB ini, kita tidak bisa terima gaji kami yang sudah tiga hari kami tunggu untuk ditransfer,” sesalnya.

Ia menyatakan, seharusnya perusahaan paham dengan kondisi yang dihadapi pekerja sekarang ini. Pada posisi dirumahkan, para karyawan benar-benar hanya mengandalkan pembayaran gaji yang seharusnya dicairkan oleh perusahaan tepat waktu. “Ini aneh, mereka jadikan gaji kami sebagai tameng untuk bernegosiasi. Sementara kami sudah menyelesaikan ke-

Konflik Doroncanga

Pertemuan PT SMS dengan Petani ’’Deadlock’’

(Suara NTB/ula)

H. Ichtiar

(Suara NTB/bug)

Dompu (Suara NTB) Pemerintah daerah (Pemda) Dompu memfasilitasi pertemuan petani ternak Doroncanga dengan PT Sukses Mantap Sejahtera (SMS) terkait daerah pelepasan ternak. Pertemuan petani dengan PT SMS deadlock alias belum menemui kata sepakat terkait rencana pengembangan lokasi perkebunan tebu.

Petani meminta waktu hingga Agustus untuk membahas soal draf kesepakatan.

Pertemuankelompoktaniternak dengan PT SMS yang difasilitasi Bupati Dompu ini berlangsung di ruangrapatBupati,Kamis(3/7).Dari kelompoktaniternakDoroncangahadir H Nurdin, SH selaku ketua kolompok, Sirajuddin, SH selaku wakil Ketua, H Moh Alexander, M.Si selaku sekretaris, dan beberapa perwakilan kelompok tani asal Kempo lainnya.SementaradariPTSMSdiwakiliolehDirekturPTSMS,Elman Manan dan dua orang lainnya. Dari Pekat hadir juga Camat, Kapolsek, Danramil, dan perwakilan warganya. Sementara mendampingi Bupati, ada staf ahli, Asisten II Setda, Kepala BPN dan lainnya.

Sirajuddin, SH dari kelompok tani ternak pada kesempatan itu meminta kepada PT SMS untuk tidak mengembangkan usaha perkebunan tebu ke arah timur karena masih rentan dengan daerah pelepasan ternak. Bila PT SMS ingin mengembangkan tebu agar dikembangkan ke arah barat. “Bila PT SMS ingin mengembangkan ke arah timur, kami nyatakan tidak setuju,” tegas Sirajuddin.

Bupati Dompu, Drs H Bambang M Yasin pada kesempatan yang sama menegaskan, pertemuan antara PT SMS dengan kelompok tani ternak yang difasilitasi pihaknya karena keinginan agar kedua kepentingan ini

(Suara NTB/ula)

DEADLOCK - Bupati Dompu, H Bambang M Yasin saat memimpin pertemuan petani ternak lereng Tambora dengan PT SMS di ruang rapat Bupati, Kamis (3/7), tetapi rapat akhirnya deadlock. (investasi dan peternakan warga) berjalan bersama-sama. “Orang berternak silakan beternak di tempat yang disepakati, orang bertani tebu juga tidak merasa terancam jiwanya. Inilah yang kita harapkan,” katanya.

Bilamengacupadaizinhakguna usaha (HGU) yang dipegang PT SMS, lanjut H Bambang, dari total eks PT BA seluas 5.600 ha, seluas 1.700 ha sudah dipakai oleh warga Soritatanga dan tidak diganggu gugat. Begitu juga dari eks PT Tugu Vanila Jaya seluas 1.043 ha, 300 ha sudah diserahkan ke pemerintah daerah (Pemda) Dompuuntukmelengkapi2.000hadaerah pelepasan ternak warga. “PT SMS tidak kaku terhadap warga, justrumerekainginberdampingan.

Untuk peternakan, PT SMS akan membuatkan koridor yang bisa dilewati sapi dan kerbau. Limbah tebu berupa pucuk dan ampas tebu juga akan diserahkan menjadi pakan ternak,” katanya.

Karena berdasarkan hasil penelitian, rerumputan yang dihasilkan dari lembah Tambora dalam setahun hanya 5.000 ton. Limbah ke-

bun tebu yang bisa menjadi pakan ternak per hari sampai 500 ton.

Direktur PT SMS, Elman Manan pada kesempatan yang sama mengatakan, untuk bisa produksi gula dalam sehari pihaknya harus mengolah 5.000 ton dan dapat dihasilkan dari 60 ha.

Sementara masa operasi dalam setahun ditargetkan hanya 150 hari, sehingga luas area yang ingin ditanami tebu 7.000 ha. “Jadi dalam setahun yang bisa disumbangkan dari perkebunan tebu untuk pakan ternak 95 ribu ton,” kata Elman Manan.

Sementara Kepala BPN, Keman, SH mengatakan, HGU yang dimiliki PT SMS sudah sesuai prosedur dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. HGU ini ditandatangani oleh Kepala BPN RI setelah melalui proses peralihan dari PT BA ke PT SMS, dan dari PT Tugu Vanila Jaya ke PT SMS. Rapat sempat diskors satu jam, ketika dibuka kembali petani ternak meminta waktu hingga Agustus 2014 untuk dikoordinasikan dengan petani lainnya. (ula)

wajiban kami atas upah yang mereka tahan sampai sekarang,” keluh Sadiq.

Kabid PHI Disosnakertras KSB Drs. Zainuddin, MM mengatakan, pihaknya selaku fasilitator akan mengambil sikap dalam proses penyusunan PB tersebut. Karena itu sebelum pembahasan dilanjutkan ia akan memastikan agar manajemen PT GBE melakukan pembayaran gaji karyawannya. “Sekarang kita sedang rehat (pertemuannya, red). Tapi nanti begitu masuk saya akan sampaikan ke perwakilan perusahaan yang hadir hari ini untuk membayar gaji karyawannya dulu. Tanpa itu pertemuan akan saya hentikan,” tegasnya.

Ia mengungkapkan, persoalan PT GBE sebenarnya tidak sepelik yang dibayang-

kan. Pasalnya kedua belah pihak telah sepakat untuk menjalankan seluruh kebijakan perusahaan terutama kesediaan para karyawan untuk ditransfer ke proyek lain di luar proyek Batu Hijau. Hanya saja kesepakatan tersebut perlu diperkuat dengan pemenuhan hak dan kewajiban pekerja yang diajukan dalam sejumlah poin PB yang sekarang ini tengah dibahas.

“Sekarang mereka mau duduk bersama. Artinya mereka punya keinginan untuk terus bekerjasama. Jadi tidak baik kalau kemudian perusahaan menahan gaji karyawan karena alasan menyelesaikan PB dulu. Makanya saya akan desak perusahaan untuk membayar (gaji) mereka dulu baru lanjutkan pembicaraan,” janji Zainuddin. (bug)

Arpusda Sumbawa Perbanyak Buku ”Emas Cair” Sumbawa Besar (Suara NTB) Dua buah buku, “rahasia emas cair Sumbawa” (sebuah kisah madu lebah raksasa Apis dorsata) dan joki kecil berhak sekolah, bakal digandakan hingga 3.000 eksemplar. Buku tersebut akan disebar ke sekolahsekolah sebagai bahan muatan lokal. Sesuai arahan Bupati ketika melaunching kedua buku karangan Tim ahli Jaringan Madu Hutan Sumbawa dan tim Universitas Teknologi Sumbawa ini.

“Buku ini kita sebarkan untuk menjadi referensi di pepustakaan daerah. Kita tindaklanjuti, stressingnya Bupati, agar dapat digunakan menjadi buku teks muatan lokal di sekolah. Walaupun nanti akan diikuti kebijakan yang lain yang akan diupayakan lebih lanjut. Kita akan sebarkan bukunya dulu. Sebagai salah satu syarat muatan lokal dilaksanakan di sekolah, harus punya buku teks,” terang Kepala Arp u s d a Sumbawa, Sahri S.Pd, M.Pd, (Suara NTB/arn)

Kamis (3/7).

Selain itu, Arpusda juga akan menyediakan akses intrenet yang luas di Perpustakaan daerah.

Sebab dalam dunia informasi saat ini, referensi tidak hanya diperoleh dari buku, tetapi juga browsing melalui internet. “Itu sarana yang sangat kita perlukan. Ini yang kita upayakan melalui APBD Perubahan tahun ini,” kata Sahril. (arn)

Sahril

RAGAM

SUARA NTB Jumat, 4 Juli 2014

Dua Anggota Brimob Dipecat Dari Hal. 1 Dua anggota yang dipecat kemarin adalah, Bripda Mahrul Fauzi. Dia tersangkut kasus kepemilikan narkoba jenis ganja 8 Kg. Satu personel lainnya, Briptu Syafrudin, yang tidak masuk sejak 30 Januari 2013 lalu. Upacara pemecatan berlangsung pukul 08.00 Wita kemarin dipimpin langsung Kasat Brimob Polda NTB Kombes Pol. Drs. Firly Samosir, M.Si. Hanya saja upacara itu tanpa kehadiran kedua personel dimaksud, sehingga tidak bisa dilakukan pemecatan secara simbolis pencopotan pangkat dan kostum. Mahrul Fauzi tidak hadir tanapa alasan yang jelas, dan hingga kini masih ditahan di Lapas Mataram. Sedangkan Syafrudin, tidak jelas rimbanya sejak Januari 2013 hingga hari pemecatannya.

“Bagi kami ini sebenarnya berat, karena masih dalam suasana HUT Bhayangkara, tapi apa boleh buat, ini (pemecatan) harus kami lakukan sebagai bentuk tindakan tegas terhadap anggota yang melakukan perbuatan pidana,” kata Kasat Brimob kepada usai upacara.

Langkah tegas itu diambil karena pihaknya tidak akan pernah mentolerir anggota polisi yang terlibat penyalahgunaan narkoba, apalagi sampai menjadi memiliki ganja 8 Kg sebagaimana dilakukan Mahrul Fauzi. Demikian juga dengan perbuatan Syafrudin yang sama sekali tidak bisa

diterima institusi, karena tidak masuk selama tiga bulan. ‘’Mereka sudah melalui proses di Propam, sudah disidang dan divonis bersalah. Hari ini eksekusinya (pemecatan) sesuai dengan perintah Kapolda langsung,’’ tegas Firly. “Tidak ada yang kebal hukum. Akan kami pecat jika terbukti bersalah,” tegasnya.

Saat bersamaan ia memberi penghargaan kepada tujuh anggota yang berprestasi di ajang Porprov NTB beberapa waktu lalu. Ini menurutnya sebagai bentuk keseimbangan, ada reward bagi yang berprestasi dan punishment bagi yang bermasalah.

Tujuh anggota itu meraih medali emas dan perak pada tiga cabor, yakni Boxer, Karate dan Tinju. ‘’Mereka berhasil meraih delapan medali emas dan perak. Ini prestasi yang membanggakan, patut diapresiasi,’’ tegasnya.

Melihat potensi itu, pihaknya akan terus mengembangkan olahraga di lingkungan Sat Brimob karena banyak potensi yang bisa ditampilkan di berbagai event olahraga.

Tekadnya itu akan ditunjukkan dalam bentuk pembinaan rutin dan mencari potensi atlet baru. Bahkan targetnya, para personel itu akan di antar sampai ke kancah nasional. “Syukur – syukur bisa ke tingkat nasional,” harapnya. (ars)

Mantan Kajari Praya Ngotot Bantah Terima Suap Dari Hal. 1 Merasa tidak berniat menerima suap, itulah sebabnya ketika dijemput Lusita dari rumah dinas menuju hotel, ia mengaku tidak merasa khawatir. Selain itu, Subri juga membantah pernah melakukan pembicaraan dan melakukan lobi, termasuk menekan para penyidik Satreskrim Polres Loteng dan Ketua PN Praya, H. Sumedi agar mempercepat penahanan terhadap Sugiharta alias Along, yang merupakan lawan sengketa dari PT. Pantai Aan. Namun bantahan Subri tersebut langsung dimentahkan JPU KPK, Ali Fikri. Dengan nada tinggi, Ali Fikri membuka kembali berita acara pemeriksaan terdakwa Subri. “Pak Subri, silahkan apa saja penjelasan Anda, tapi dalam berita acara pemeriksaan, Anda mengakui menerima uang yang Rp 100 juta dari Lusita,” tegas Ali Fikri.

Tidak puas dengan itu, jaksa KPK sempat mengingatkan Subri tentang rekaman pembicaraan antara Subri dengan

Lusita di Hotel Holiday Inn Sengggi, untuk membuktikan rangkaian suap yang terjadi. Termasuk dokumentasi foto saat penggerebekan di salah satu kamar Hotel Holiday Inn Senggigi. Perdebatan sengit sempat terjadi antara JPU KPU dengan Subri yang terus melontarkan bantahan soal suap itu.

Sampai JPU Ali Fikri melontarkan sedikit ancaman. ‘“Pak Subri ingat, apa pun jawaban dan bantahan Anda ini, akan dijadikan pertimbangan JPU untuk menerapkan tuntutan,” tegas Ali Fikri menginatkan. Subri dengan enteng menjawab, “Silahkan”. ”Tapi apapun jawaban Anda, itu terserah bapak,” kata Ali Fikri.

Sidang yang berlangsung sekitar satu jam itu akhirnya ditutup Hakim Ketua, Dr. Sutarno, SH, MH, karena hanya satu agenda, pemeriksaan terdakwa. Rencananya, pekan depan Subri akan menghadapi tuntutan dari JPU KPK. (ars)

Target 11 Persen Dari Hal. 1 kemudian turun menjadi 17,25 persen pada Maret 2014. Targetnya kemudian sesuai dengan RPJMD 20132018 terjadi penurunan sekitar 2 persen pertahun. Sehingga pada 2018 kita bisa mencapai angka (sisa angka kemiskinan) jadi 11-12 persen,” kata Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) NTB, H. Yusron Hadi, ST, MUM ditemui di ruang kerjnaya, Kamis (3/7) siang kemarin.

Dijelaskan, pada RPJMD NTB 2008-2013, pemerintah daerah berhasil menurunkan angka kemiskinan sebesar 7 poin lebih dari 24 persen pada 2008 menjadi 17,24 persen pada Maret 2014. ‘’Maka empat tahun ke depan insya Allah kita optimis pada kisaran 11-12 persen jatuhnya. Sesuai dengan tren penurunan kemarin dengan berbagai upaya yang dilakukan pemerintah melalui empat kluster upaya pengentasan kemiskinan,’’ jelasnya.

Yusron mengatakan berbagai upaya yang akan dilakukan dalam pengentasan kemiskinan empat tahun mendatang melalui industrialisasi produk-produk unggulan daerah seperti sapi, jagung dan rumput laut (Pijar). Dengan industrialisasi produk unggulan daerah itu, diharapkan membangkitkan kekuatan ekonomi baru di masyarakat. Selain upaya pemberdayaan, penguatan dan pemberian bantuan kepada masyarakat miskin.

“Program industri olahan, perbaikan infrastruktur dasar akan terus diupayakan termasuk juga program pelayanan sosial dan kesehatan terus ditingkatkan. Misalnya ada program terobosan aksi seribu hari kehidupan (Ashar) dalam peningkatan kualitas SDM,” tambahnya.

Ia mengatakan, pencapaian dalam menurunkan angka kemiskinan tak terlepas dari keberhasilan pemerintah kabupaten/kota karena menjadi

ujung tombak di lapangan.

Untuk itu, Pemprov NTB, katanya akan terus membangun kerjasama dan kesepakatan melalui sinergi program pembangunan yang berorientasi kepada pengentasan kemiskinan.

Yusron mengatakan sejak perencanaan pembangunan dilakukan perumusan bersama program-program yang berorientasi pada pengentasan kemiskinan. Dari situ, lanjutnya, akan jelas mana yang menjadi kewenangan provinsi dan mana yang menjadi kewenangan kabupaten/ kota. Diungkapkan, dua tahun terkahir pemerintah daerah mendapatkan penghargaan dalam bidang Millenium Development Goals (MDG’s) salah satu indikatornya adalah masalah kemiskinan dan SDM. Namun, katanya, penghargaan tersebut tak lantas membuat terlena karena masih banyak PR yang harus dituntaskan terutama dalam pengentasan kemiskinan.

Dikatakan, untuk tingkat kabupaten/kota, angka kemiskinan yang paling tinggi adalah Kabupaten Lombok Utara. Menurutnya, tingginya angka kemiskinan di Lombok Utara karena termasuk daerah pemekaran baru. Sementara itu, untuk Kota Mataram dan Kota Bima angka kemiskinannya relatif lebih rendah dibandingkan kabupaten lainnya di NTB. Kaitan dengan itu, kata Yusron, intervensi program/kegiatan pemerintah provinsi juga disesuaikan. ‘’Kalau daerahnya lebih banyak persentase kemiskinan tentu perencanaan kita pada daerahdaerah itu. Kita alokasikan progran kegiatan yang lebih kepada daerah itu.

Pemerintah provinsi sesuai kewenangannya melakukan aktivitas program sosial, ekonomi dan infrastruktur yang memadai,’ ’tandasnya. (nas)

Halaman 5

Ar – Rayyan Kembangkan Praktik Pengobatan ’’Tibbun Nabawi’’ Mataram (Suara NTB) Metode pengobatan tradisional yang ditemukan sejak 4000 tahun lalu dan diamalkan Rasulullah, Tibbun Nabawi dikembangkan di Kota Mataram. Sejak 2013 lalu, ArRayyan, lembaga sosial mengembangkan pengobatan ini untuk metode bekam.

“Saya mulai 2012 mengembangkan lembaga pengobatan namanya Griya Sehat ARRayyan. Model pengobatan Tibbun Nabawi ini sudah semakin diterima masyarakat NTB,” kata Direktur Ar- Rayyan, Mussagar kepada Suara NTB, Kamis (3/7) kemarin.

Diyakini, pengobatan dengan metoda bekam untuk mengeluarkan darah kotor ini manjur untuk berbagai penyakit yang menggerogoti tubuh manusia. Apalagi Rasulullah menganjurkan pengobatan ini, sebagaimana hadist Riwayat Tarmizi yang dikutipn-

ya, “Sebaik – baik pengobatan adalah bekam”.

Tempat praktik yang dibukanya di Jalan Koperasi, sebelah barat Taman Sejahtera Ampenan ini, didatangi berbagai kalangan masyarakat di Mataram, Lombok umumnya sampai pasien dari Pulau Sumbawa. Semua metode praktik yang dijalani sudah standar, sebagaimana diatur oleh Asosiasi Bekam Indonesia. ‘’Sudah dipraktikkan di NTB, dan kader kami sekarang ada 50 orang,’’ sebut Mussagar.

Sebagai ahli pengobatan tradisional, ia menerapkan juga standard pengobatan yang diawali dengan pijat refleksi. Dua model ini dipadukan, karena dia sendiri juga sebagai pengurus Asosiasi Pijat NTB. Guna menjangkau semua lapisan masyarakat di NTB, dia berencana membuka cabang di seluruh kabupaten dan

kota. Pertimbangannya, untuk meringankan beban pasien dari sisi ongkos. “Sementara ini kami baru bisa buka cabang di Puyung Lombok Tengah, rencananya akan terus berkembang ke daerah lain,” harapnya.

Tidak hanya membuka praktik, kepada masyarakat luas, dia juga membuka kesempatan untuk mempelajari model pengobatan tersebut, agar terus bisa disebarkan ke masyarakat lainnya.

Hanya dalam waktu tiga bulan, pihaknya meyakini mereka yang belajar tekun akan bisa memperaktikkan pengobatan ini. “Kami juga hadir memberi bantuan pengobatan kepada masyarakat yang terkena bencana,” terangnya.

Hadir juga di pelosok daerah yang sulit terjangkau petugas medis. Beberapa waktu lalu, 500 orang di obati di Pulau Maringkik Lombok Timur.

(Suara NTB/ars)

BEKAM - Praktik pengobatan bekam yang dilakukan Mussagar.

Ke depan, pengobatan semacam ini harapannya semakin cerah karena Gubernur NTB, Dr.TGH.M Zainul Majdi sudah mengakomodir. Bahkan akan memberi pendamp-

ingan dari Dinas Kesehatan, karena bermitra dengan Dinas Kesehatan suatu keharusan baginya untuk menjawab persoalan kesehatan di tengah masyarakat. (ars)

Pemda Didesak Keluarkan Izin Pembangunan Formasi CPNS 2014 Tunggu Keputusan Pusat Perumahan di Lahan Rawan Langgar RTRW Giri Menang (Suara NTB) – Belasan warga dari Lemokek, Desa Babussalam Kecamatan Gerung, Lombok Barat mendatangi Kantor Bupati Lombok Barat (Lobar), Kamis (3/7). Mereka mempertanyakan izin pembangunan perumahan di daerah tersebut.

Warga mendesak agar Pemda mengeluarkan izin pembangunan perumahan tersebut.

Kendati telah dijelaskan oleh pihak Pemda, bahwa izin pembangunan perumahan itu rawan pelanggaran RTRW karena lahan itu termasuk lahan irigasi teknis Dam Pengge dan termasuk lahan konservasi pertanian yang harus terus dijaga. Namun warga beralasan sudah memperoleh informasi dari pihak pengembang bahwa warga akan dipekerjakan pada proyek pembangunan perumahan tersebut.

Ditemui usai menemui warga, Sekda Lombok Barat HM Uzair menyatakan kedatangan warga ingin mempertanyakan perihal izin pembangunan di daerah itu yang telah disosialisasikan pengembang. “Mereka (warga) meminta kejelasan pembangunan perumahan di daerah tersebut,” ujarnya. Tuntutan warga terangnya hanya meminta penjelasan karena mereka berharap bisa bekerja bulan puasa ini di perumahan itu lantaran warga banyak yang tidak jadi bekerja ke Bali karena berharap bekerja disana.

(Suara NTB/her)

TOLAK - Warga nyaris memukul petugas dari Pemkab Lobar karena menolak izin pembangunan perumahan di dusun setempat.

Dijelaskan, pemanfaatan tata ruang daerah mengacu pada RTRW. Setiap ada pengembang dan investasi yang masuk itu, atas rekomendasi oleh Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) terkait boleh tidaknya. Keputusan itu ditentukan setelah mendengar pendapat BKPRD yang ada. Hal inilah yang dijelaskan kepada warga karena kebetulan masyarakat tidak ada yang mempersoalkan namun mereka hanya ingin kejelasan.

Diakui Sekda, izin pembangunan perumahan di Lemokek di atas lahan 50 are belum dikeluarkan Pemda lantaran berbagai pertimbangan. Secara aturan pembangunan lahan diatas 5 hektar melanggar ketentuan namun akan dibangun hanya 50

are. “Hal ini perlu kita kaji dulu biar tidak sama-sama salah,’’ katanya. Rekomendasi izin belum berani dikeluarkan karena daerah itu juga termasuk daerah irigasi teknis Dam Pengge. Selain itu lahan itu termasuk dalam lahan konservasi pertanian yang harus terus dijaga karena menjadi kewenangan negara.

Usai pertemuan itu, pihak Pemda diwakili Dinas PU, Bappeda, Dispertanakbun, Perizinan dan didampingi pemhon, kades setempat serta kadus langsung tinjau ke lokasi uyang dijadikan lahan pembangunan perumahan itu. Disini, warga sempat ricuh karena ada warga yang menyebut kalau lahan itu lahan irigasi Pengge. Namun disisi lain, warga lain tetap ngotot pembangunan dilaksanakan. (her)

KSB Gagal Raih Predikat WTP Taliwang (Suara NTB) Harapan Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sirna sudah. Bupati Dr. KH. Zulkifli Muhadli, SH., MM menyatakan, berdasarkan Laporan Hasil Pemirksaan (LHP) BPK tahun 2013, KSB tetap bertengger dengan predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

Kenyataan itu sendiri membuat bupati kecewa. Pasalnya sejak dua tahun lalu orang nomor satu di KSB ini telah mendengungkan agar untuk pengelolaan keuangan daerah, KSB bisa meraih predikat terbaik atas penilaian BPK. Menurut bupati, berdasarkan LHP BPK tahun 2013 masih banyak temuan kegiatan pengelolaan keuangan di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tidak sesuai aturan.

Kelemahan personil pengelola

keuangan di tiap SKPD (bendahara, red) belum mampu mengcover seluruh bidang kerjanya terutama dalam pendataan aset. “Ternyata bendahara di dinas banyak yang melupakan tugas pengelolaan asetnya.

Padahal aset juga masuk dalam pemeriksaan BPK,” tandasnya.

Sejumlah kerugian negara kata bupati sejauh ini masih ditemukan oleh BPK. Ia mencontohkan, dua kasus kerugian negara yang paling menyedot perhatian BPK yakni kasus penilepan anggaran di Dinas Pendidikan Pemudan dan Olahraga (Dikbudpora) oleh bendahara dinas, serta temuan penggelapan uang di Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo).

Meski kata bupati, untuk kasus di Dinas Dikbudpora sekarang ini telah masuk ke ranah hukum. Namun kerugian yang ditimbulkannya tetap menjadi temuan oleh BPK dan

menghalangi KSB memperoleh predikat WTP sebagaimana yang dicita-citakan. “Itu (dua kasus tersebut) salah satunya yang membuat kita gagal meraih predikat WTP tahun ini,” tandas bupati.

Ia berharap ke depan, seluruh kesalahan pengelolaan keuangan dan aset serta berbagai praktik yang membuka ruang kerugian negara dapat semakin diminimalisir oleh seluruh SKPD. Ia pun secara khusus mengingatkan kepada para bendahara dinas menjalankan kinerjanya secara benar, tidak hanya dalam pengelolaan arus keluar dan masuk anggaran yang digunakan tetapi juga terhadap aset yang berada di bawah naungan SKPDnya.’’Meski kecil, aset yang tidak tercatat secara baik tetap akan menjadi temuan BPK. Dan itu mempengaruhi penilaian BPK dalam memberikan kita predikat,’’ harapnya. (bug)

SPAM KLU Jadi Perhatian Khusus Dari Hal. 1 tegas Kajati yang didampingi Aspidsus Suripto, SH,MH. Terhadap kasus SPAM KLU, menjadi perhatian khusus Kajati, apalagi sudah ada tersangka.

Jika ada penetapan tersangka baru, akan diumumkannya.

Satu hal lagi yang ditegaskannya, mengulas beberapa kali pernyataan yang sama, kasus korupsi yang diselidiki

tidak ansih harus ditingkatkan ke penyidikan dan menetapkan tersangka. Dalam perjalanan penyelidikan bisa saja kasus itu tidak bisa ditindaklanjuti karena tidak cukup bukti. Demikian juga dalam perjalanan kasus yang sudah ditingkatkan ke penyidikan, bisa saja diterbitkan Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan (SP3).

Baginya dua langkah penghentian kasus di tingkat penye-

lidikan dan penyidikan ini bukan lah hal yang tabu. “Emang siapa yang larang? Yang terpenting kan prosedural, alasannya jelas secara yuridis. Kami tidak mungkin memaksakan melanjutkan kasus yang tidak cukup bukti. Kalau itu terjadi, zolim namanya,” tegasnya. Terpenting menurutnya, ketika ada penghentian perkara, akan disampaikan ke publik agar tidak ada prasangka. (ars)

Jalur BL Diserbu Calon Siswa Dari Hal. 1 Untuk menjaga terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan termasuk untuk mengatur lalu lintas did epan sekolah itu, aparat keamanan dari Polres Mataram juga disiagakan. Puluhan siswa dan siswi berasal dari organisasi intra sekolah yang tergabung dalam Patroli Keamanan Sekolah (PKS) juga turun tangan membantu aparat kepolisian. ‘’Kita turunkan petugas dari sekolah yaitu siswa-siswi yang tergabung dalam Patroli Keamanan Sekolah (PKS) untuk membantu aparat kepolisian. Ini

kan selama tiga hari, jadi kita tidak ada batasan waktu bagi pendaftar setiap harinya. Kalau bisa sampai buka puasa pun kita layani,’’ terangnya.

Lebih jauh Muslim menambahkan, pihaknya akan bekerja objektif dan profesional selama seleksi jalur BL ini dibuka bagi masyarakat. Namun Muslim meminta agar masyarakat benar-benar memahami bagaimana sistem BL berlangsung.

Menurutnya, selama ini banyak masyarakat yang belum sepenuhnya memahami seleksi jalur BL ini. Banyak dari mereka beranggapan bahwa ikut seleksi jalur BL sudah otomatis lulus.

Padahal nantinya siapapun pendaftar akan diseleksi sesuai dengan kriteria yang disediakan oleh Dinas Dikpora.

“Jadi itu yang kita minta dari masyarakat agar dipahami betul bahwa sistem BL itu seperti apa. Bukan daftar langsung otomatis lulus, selama ini ada anggapan demikian. Namanya seleksi, ada yang diseleksi dan terseleksi. Dan itu harus diterima oleh masyarakat apapun hasilnya. Kita juga bisa memaklumi karena sekolah-sekolah yang masih membuka jalur BL ini kan sekolah-sekolah favorit semua,’’ pungkasnya. (dys)

Dompu (Suara NTB) Kabupaten Dompu kembali mendapat jatah formasi pengangkatan CPNS tahun 2014. Namun jumlah formasi dan pembagiannya belum diterima BKD Dompu. Proses pemberkasan tenaga honorer kategori 2 (THK2) yang dinyatakan lulus menjadi CPNS tahun 2013 hingga saat ini belum rampung.

Kepala BKD Dompu, H Adil Paradi, MSI kepada Suara NTB, Kamis (3/7) kemarin, membenarkan bahwa Kabupaten Dompu tahun 2014 ini mendapat jatah formasi CPNS. Namun jumlah formasi dan tenaga apa saja yang akan diterima, BKD belum menerima konfirmasi dari BKN pusat. “Iya, kita mendapat formasi penerimaan CPNS tahun 2014.

Tapi berapa dan formasi apa saja yang akan diterima, kita belum terima,” ungkap Adil Paradi.

Adil sendiri mengaku, belum mengetahui tahapan jadwal pelaksanaan rekrutmen CPNS tahun 2014. Karena hingga saat ini pihaknya belum menerima formasi dan

jadwal tahapan perekrutan dari pemerintah pusat.

Kabupaten Dompu sendiri hingga saat ini, lanjut Adil Paradi, masih mengimput data pemberkasan tenaga honorer kategori 2 yang dinyatakan lulus CPNS tahun 2013. “Kita masih imput datanya. Kalau sudah selesai imput, baru kita bawa (ke BKN untuk pengurusan NIP),” terangnya.

Adil Paradi enggan menyebutkan apakah 390 orang tenaga honorer kategori 2 yang dinyatakan lulus diuruskan NIP-nya atau hanya mereka yang memenuhi syarat diangkat menjadi CPNS. Sekda Dompu, H Agus Bukhari, SH, MSI sebelumnya mengatakan, semua tenaga honorer K2 yang dinyatakan lulus CPNS tahun 2013 bisa mengajukan pemberkasan untuk diangkat menjadi CPNS. Namun hasil temuan tim verifikasi, menemukan 134 orang tidak memenuhi syarat akan disampaikan dalam bentuk lampiran sebagai bahan pertimbangan BKN Regional Denpasar sebelum diproses pengurusan NIP-nya. (ula)

TNI Siap Bantu Pemprov Lakukan Penanganan Kekeringan Mataram (Suara NTB) TNI menyatakan siap membantu Pemprov NTB dan Pemda kabupaten/kota dalam penanganan bencana kekeringan yang saat ini melanda daerah ini. Dalam menjaga ketahanan pangan, TNI sudah menekan Memorandum of Understanding (MoU) dengan Kementerian Pertanian, seperti terlibat dalam pemberantasan hama penyakit tanam.

“Mengatasi kekeringan atau semua kesulitan masyarakat itu bagian dari kesulitan TNI, kita pasti mau, pasti akan terjun, pasti akan berusaha untuk ikut mengatasi kekeringan ini. Ini kan faktor alam, potensinya yang ada di sini mengatasi kekeringan itu yang perlu dimaksimalkan itu apa. Tidak mungkin TNI sendiri yang melaksanakan ini, mesti akan mensinergikan dengan yang ada di sini (pemda),” kata Paban Komsos Teritorial Mabes TNI AD, Kol. Inf. Wuryanto, S.Sos usai bertemu dengan Wakil Gubernur NTB, H. Muh. Amin, SH, M.Si di ruang kerjanya, Kamis (3/7) kemarin.

Ia menerangkan, Mabes TNI AD sendiri sudah mempunyai MoU dengan Kementerian Pertanian untuk ketahanan pangan. Menurutnya, keterlibatan TNI dalam turut serta menjaga ketahanan pangan merupakan visi misi TNI yang harus dirindukan oleh masyarakat.

“Ini semuanya bisa, yang jelas

visi menjadikan TNI dirindukan oleh masyarakat harus diwujudkan. Kemudian semua kesulitan masyarakat itu adalah kesulitannya TNI. Sehingga apalagi kalau sudah minta untuk mengatasi, tidak minta pun kalau melihat itu sebagai bagian yang harus dilaksankan maka harus dilaksanakan,”imbuhnya.

Wuryanto mengatakan tujuan kedatangannya ke NTB untuk melihat keberadaan Korem dan Kodim di daerah ini dalam pelaksanaan program-program kemasyarakatan yang berkiatan dengan teritorial. Ia ingin mengetahui lebih dekat keberadaan Korem dan Kodim di daerah ini hubungannya dalam mendukung program-program pemerintah daerah. ‘’Saya ke Pak Wagub tadi, ingin mengetahui dari kacamata pemerintah provinsi bagaimana keberadaan mereka ini, satuan-satuan teritorial dalam kiprahnya membangun NTB. Saya hanya melihat kinerja mereka, bagaimana hubungannya dengan pemerintah daerah, bagaimana membangun atau membina masyarakat untuk membantu pemerintah daerah,’’ jelasnya.

Dikatakan, untuk mewujudkan TNI yang dirindukan oleh masyarakat maka prajurit TNI harus bersikap baik dan membantu masyarakat yang menghadapi kesulitan seperti bencana. (nas)

Timbulkan Keresahan Dari Hal. 1 di GOR 17 Desember Turide Mataram, Kamis (3/7) kemarin pun menanggapi serius terkait mutasi atlet NTB, M. Fatoniah ke Jawa Barat (Jabar). Orang nomor satu di KONI NTB ini tentu tak ingin membiarkan atlet-atlet NTB hengkang ke luar daerah.

Namun terkait masalah mutasi atlet atletik NTB itu, Kasdiono belum menunjukan sikap protes. Hal ini dikarenakan dia masih akan mengikuti prosedur mutasi atlet. Soal keputusan mutasi itu akan diserahkan sepenuhnya ke pihak KONI Pusat. “Kita ikuti prosedurnya dulu, kita lihat keputusannya nanti,” ucap Kasdiono.

Sebagaimana diketahui sebelumnya bahwa sistem mutasi atlet yang berlaku selama ini adalah atlet terlebih dahulu harus mengajukan surat permohonan mutasi (SPM) ke klub. Selanjutnya klub memberikan surat reko-

mendasi kepada Pengurus Cabang (Pengcab) kabupaten/ kota tempat atlet bernaung.

Surat dari klub ke pengcab tersebut bernama Surat Rekomendasi Prinsip Mutasi (SRPM). Dalam batas waktu 30 hari setelah diterima klub dan Pengcab maka SPM dan SRPM itu harus dijawab. Saat SPM dan SRPM itu disetujui klub dan pengcab, maka pengcab berkewajiban mengirim surat rekomendasi mutasi (SRM) ke Pengprov cabor. Batas waktu Pengprov menyetujui SRM tersebut 30 hari. Jika RSM tersebut disetujui Pengprov maka KONI NTB berkewajiban memberikan jawaban terhadap rekom tersebut dalam waktu 30 hari.

Sayangnya dalam proses penerbitan surat permohonan mutasi yang diajukan M. Fatoniah ke KONI NTB belum lama ini salah sasaran. Pasalnya SPM itu harusnya diajukan ke klub lebih dahulu bukan diajukan langsung ke KONI NTB. (fan)

OPINI

SUARA NTB Jumat, 4 Juli 2014

Halaman 6

Komoditi Belas Kasihan Serius Entaskan Kemiskinan KEMISKINAN masih menjadi pekerjaan rumah (PR) utama pasangan Dr. TGH. M. Zainul Majdi dan H. Muh. Amin, SH, MSi, selama beberapa tahun ke depan. Berbagai macam pola atau program kemiskinan yang dilakukan selama ini, jika tidak dilakukan dengan serius, target NTB berada di posisi tengah atau atas nasional hanya sebatas mimpi. Atau dengan kata lain, 820.818 orang atau 17,24 persen sesuai data Badan Pusat Statistik (BPS) Maret 2014 masih menjadi beban.

Melihat data pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2013-2018, angka penurunan kemiskinan sejak tahun 2004 hingga 2012 menunjukkan kinerja pemerintah daerah masih belum optimal. Dari 25,26 persentase kemiskinan tahun 2004 menjadi 18,63 persen tahun 2012. Di mana, dalam kurun waktu itu penurunan angka kemiskinan hanya 6,63 persen.

Adanya data ini tentu saja tidak boleh dianggap remeh oleh pimpinan daerah, termasuk seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) maupun tim yang dibentuk dalam menanggulangi kemiskinan di daerah ini.

Semua pihak yang terlibat dalam penanggulangan kemiskinan ini tidak boleh hanya menjadikan masalah kemiskinan sebagai proyek semata.

Dalam arti, ketika mereka bekerja di lapangan tidak secara sungguhsungguh, sehingga apa yang diharapkan tidak tercapai.

Kritikan Wakil Ketua Komisi III DPRD NTB, Nurdin Ranggabarani, SH, MH, mengenai penurunan angka kemiskinan ini mesti jadi bahan evaluasi untuk lebih baik ke depan. Program-program yang berkaitan langsung dengan penurunan angka kemiskinan dan pendukung lainnya harus harus dilakukan dengan serius. Dalam arti, SKPD harus melaksanakan program sesuai dengan arahan pimpinan daerah dan menyentuh langsung ke masyarakat yang menjadi sasaran.

Kita tidak menginginkan program-program yang menghabiskan banyak anggaran, khususnya sejak periode pertama kepemimpinan TGH. M. Zainul Majdi dan Ir. H. Badrul Munir, MM, tidak ada bekasnya sama sekali. Paling tidak, di era kepemimpinan yang kedua TGH. M. Zainul Majdi bersama H. Muh. Amin, mampu melaksanakan seluruh program sesuai dengan keinginan rakyat.

Sebagai pembantu gubernur, peranan wakil gubernur dalam mengkoordinasi pimpinan SKPD sangat diharapkan, khususnya terhadap pelaksanaan program-program unggulan. Di sinilah peranan wakil gubernur dalam melakukan evaluasi dan memberikan arahan pada SKPD dalam memberikan solusi, sehingga target RPJMD terkait pengentasan kemiskinan bisa tercapai.

Upaya pengentasan kemiskinan yang akan dilakukan Pemprov NTB seperti disampaikan Sekretaris Bappeda NTB H. Yusron Hadi melalui industrialisasi produk-produk unggulan daerah seperti sapi, jagung dan rumput laut (pijar) diharapkan tidak hanya jadi wacana. Harus diakui pada saat sekarang ini, gaung program-program unggulan pasangan TGH. M. Zainul Majdi dan H. Muh. Amin nyaris tidak banyak diketahui.

Dalam arti, kegiatan ini tidak seperti pada masa periode kepemimpinan sebelumnya, program-program unggulan ini terkesan mati suri.

Pimpinan SKPD yang memiliki program unggulan terkesan tidak bekerja di lapangan. Tidak hanya itu, program-program unggulan di periode kedua kepemimpinan TGH. M. Zainul Majdi sepertinya sudah tidak ada lagi. Jika kondisinya seperti ini, maka keinginan mengentaskan kemiskinan hanya sekadar asa, karena SKPD dan tim yang bertanggung jawab terhadap program unggulan tidak bekerja. Untuk itu, jajaran pimpinan SKPD harus mulai melakukan evaluasi terhadap program yang dilakukan. Termasuk meningkatkan koordinasi dengan masyarakat, sehingga upaya pengentasan kemiskinan tidak hanya sekadar program di atas kertas. (*)

UDAH menjadi lazim apabila tiba bulan ramadhan, para pengemis dadakan seperti menemukan musim panennya.

Mereka memanfaatkan perspektif umum bahwa di bulan ramadhan kita dianjurkan untuk lebih banyak beramal pada sesama. Dengan begitu perhitungan jadi sederhana; kalau di bulan-bulan lain orang tak punya cukup motivasi untuk memberi, maka di bulan ramadhan motivasi itu jadi berlipat ganda. Kenyataan ini dimanfaatkan dengan baik oleh para pengemis dadakan yang dengan lihainya menggunakan kemelaratan atau kekurangan fisik sebagai modal.

Tak ada yang bisa menghalangi dua sisi perspektif itu bertemu.

Karena keduanya disatukan oleh kebutuhan. Yang satu kebutuhan memberi, yang satu kebutuhan meminta. Memberi untuk pahala, keberkahan dan (kalau mungkin) balasan yang berkali lipat. Meminta untuk mendapatkan penghasilan yang berkali-lipat pula dari harihari biasa. Keduanya minta dicatat, berharap mendapat tempat.

Orang meminta-minta di jalanan, di pusat-pusat perbelanjaan, atau berjalan dari rumah ke rumah pada dasarnya untuk menyambung hidup. Mungkin karena masa tua yang sengsara, tak dihiraukan anak-cucu yang merantau entah kemana. Atau karena tak sanggup menanggulangi kekurangan di badan, tak bisa menanggung nasib yang sudah digariskan. Atau murni karena frustasi ekonomi. Untuk dapat kerja susah, diri hanya lulusan sekolah rendah, sedang keterampilan apa-apa tak punya. Maka diserahkanlah nasib pada tindakan orang lain. Tindakan memberi yang tentu saja juga punya motivasi.

Tetapi ternyata penghasilan finansial dari kerja mengemis bisa lebih besar dari dugaan. Ini tentu menarik perhatian. Bayangkan, orang bisa hidup makmur hanya dengan menjual rasa kasihan, menadahkan tangan sembari menonjolkan kekurangan. Seperti kita tahu, apaapa yang memberi peluang ekonomi besar akan segera diikuti banyak orang. Apalagi yang nyaris tanpa modal seperti itu. Mulailah komoditi belas kasihan digiatkan golongan tertentu. Yang ini termasuk golongan pemalas. Pengemis lantas bertebaran dimana-mana. Jadi pemandangan kontras di tempat-tempat keramaian. Dengan jelas terpampang perbedaan kelas (ekonomi) antara mereka yang berada dan mereka yang nestapa. Dan itu dikoordinasi dengan baik.

Tapi itu bila dilihat secara kasat mata. Bisa kita curigai, apa yang disebut –meminjam judul terjemahan dari drama satiris eropa timur, Arcady Averchenko- “pakaian

Oleh :

Kiki Sulistyo

( Pegiat Komunitas Akarpohon, Mataram)

Bekerja dalam perspektif masyarakat terkini adalah semua kegiatan yang menghasilkan uang.

Sedang yang tidak menghasilkan uang dianggap sebagai hobi saja.

Maka mengemis adalah juga pekerjaan. Apalagi kenyataannya penghasilannya besar. Dan karena mengemis adalah bekerja, maka ia sama dengan semua pekerjaan lainnya dan kepalsuan”. Benarkah mereka yang keluar masuk tempat belanja dengan pakaian rapi itu hidupnya makmur? Sebaliknya, benarkah yang menadah-nadahkan tangan serupa gembel tak punya keluarga itu hidupnya serba kekurangan?

Kita harus memeriksa lagi perihal itu. Sebab di zaman pencitraan seperti ini kita mesti lebih teliti untuk benar-benar memahami. Untuk membuat citra diri yang sukses dan makmur, gunakanlah kostum yang menunjukkan itu. Sebaliknya untuk menyembunyikan apa yang sudah dimiliki gunakanlah kostum kesengsaraan agar apa yang sudah dimiliki bertambah lagi, dan orang tak tahu soal itu.

Seorang kawan saya pernah bercerita, sewaktu ia bekerja sebagai tukang survei di sebuah usaha finance, ia terkejut karena di rumah keluarga yang hendak di-survei-nya ia melihat seorang bocah perempuan yang kerap dilihatnya mengemis di perempatan jalan. Waktu ia bertanya pada ibu si bocah, -yang notabene customernya- kenapa bocah perempuan itu dibiarkan mengemis, si ibu berujar, “ya, gak apa-apa, daripada dia nganggur.” Saya lupa apakah bocah itu sekolah atau tidak. Yang jelas keluarga itu adalah customer yang baik, artinya tak pernah terlambat menyetor cicilan.

Dan menurut kawan saya itu, beberapa waktu kemudian, setelah setoran pertamanya lunas mereka mengajukan kredit lagi untuk barang yang lebih mahal. Jelas, bahwa keluarga tersebut adalah keluarga yang mampu, keluarga dengan usaha yang maju. Kenapa membiarkan anaknya mengemis? Jawaban si ibu tadi adakah menunjukkan hilangnya kepedulian terhadap “harga diri” ataukah bergesernya

cara pikir bahwa mengemis juga adalah pekerjaan? Yang kedua rupanya lebih masuk akal.

Bekerja dalam perspektif masyarakat terkini adalah semua kegiatan yang menghasilkan uang.

Sedang yang tidak menghasilkan uang dianggap sebagai hobi saja.

Maka mengemis adalah juga pekerjaan. Apalagi kenyataannya penghasilannya besar. Dan karena mengemis adalah bekerja, maka ia sama dengan semua pekerjaan lainnya. Lantas apa yang harus dirisaukan dengan harga diri.

Komoditi belas kasihan memeras sifat empati dan menjadikannya sumber rejeki. Empati dalam diri kita bertambah pula apabila ada motivasi lain yang menyertainya. Dan di bulan ramadhan ini motivasi itu bernama pahala. Hadiah abstrak yang tak terterka, tak teraba ini menemukan titik kulminasinya di bulan puasa. Kita kadang luput melihat, bahwa dalam perspektif sosial, yang marak pada bulan ramadhan ini bukan cuma para pengemis dadakan, melainkan juga dermawan dadakan. Karena lebih banyak orang yang memberi maka lebih banyak lagi orang yang meminta. Disinilah bertemunya aktivasi ekonomi dari komoditi pahala dan belas kasihan itu.

Persoalan sosial adalah tanggung jawab pemerintah. Para pengemis –baik yang dadakan maupun regular- sudah masuk dalam sindikat yang radikal. Isu-isu kemiskinan, ketimpangan sosial, jadi kabur karenanya. Dibutuhkan pendataan, tindakan dan pengawasan yang tegas dan ketat terhadap fenomena sosial ini. Soal pendataan, atau database, memang kelemahan yang paling terlihat dari kerja birokrasi pemerintah. Data

kependudukan yang simpang-siur adalah salah satu buktinya. Tindakan yang telah dilakukan terhadap para pengemis dadakan mungkin memang efektif tapi bila tanpa pengawasan yang intens, itu hanya jadi solusi sesaat saja. Sebab persoalan pengemis bukan cuma terjadi di bulan ramadhan.

Mental malas yang merajalela di masyarakat mempunyai kompleksitas kausal yang tak bisa dirunut dengan mudah. Itu seperti mental warisan yang diperparah oleh tidak adilnya persaingan. Tuntutan sekolah tinggi, yang jadi syarat utama mendapat kerja, dihadapkan dengan mahalnya ongkos pendidikan itu sendiri serta tak tersedianya jaminan, bahwa kalau sudah berpendidikan tinggi pasti bakal dapat kerja yang pantas. Yang paling parah adalah persoalan ini tak pandang usia. Dan korbannya adalah anak-anak. Sifat malas orang dewasa ditularkan pada anak-anak.

Bukan cuma menularkan tapi juga memanfaatkan anak-anak untuk melancarkan sifat malas itu. Akibatnya, dari kecil anak-anak sudah berhadapan dengan pembiaran atas masa depan mereka.

Komoditi belas kasihan dari para pengemis adalah sisi lain dari sifat, mental, tabiat serta kinerja kita dan juga pemerintah kita. Tak bisa kita mengelak bahwa persoalan keseharian ini kerap kita remehkan.

Padahal persoalan yang kerap diremehkan kelak akan jadi persoalan bertumpuk yang susah dicari jalan keluarnya.

SMAN 7 disesaki pendaftar, jalur BL diserbu calon siswa Sekolah swasta terancam

*** Sejumlah kasus korupsi masih menggantung Penegak hukum harus memberi kepastian hukum

***

STASIUN RADIO

email: citrabima_957@yahoo.co.id Telp. 0374 42906/Hp. 085337841557, 087866878882, 082145977111

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Hari Aryanti, Akhmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali. Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi, Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur: Rusliadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi.

Sumbawa : Arnan Jurami. Dompu : Nasrullah. Bima : M.Yusrin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaluddin, Wahyu W. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 10.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 10.000/mmk. Display F/C : Rp 20.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 8.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 5.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 450.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 250.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 50.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 55.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 3.000. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT Bali Post.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

SUARA NTB Jumat, 4 Juli 2014

EKONOMI DAN BISNIS

Halaman 7

Ranmor Nopol Luar Daerah akan Ditindak

Memperbanyak Kampung Unggas

Mataram (Suara NTB)Ditlantas Polda NTB memberikan atensi khusus kepada kendaraan bermotor (ranmor) bernomor polisi (nopol) luar daerah yang beroperasi secara bebas. Jika dalam waktu tiga bulan berturut-turut tidak ada pelaporan resmi, disiapkan sanksi sesuai perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Dirlantas Polda NTB, Kombes Pol. Drs. Edi Ciptianto, M. Si menanggapi desakan kalangan DPRD NTB tentang penertiban 6.000-an unit kendaraan luar daerah berbagai type dan jenisnya yang beroperasi di NTB. Sesungguhnya mengacu pada pasal 71 ayat 1 UU nomor 22 tahun 2009, tentang lalu lintas dan angkutan jalan pada butir D, bahwa kendaraan bermotor yang digunakan secara terus menerus, lebih dari tiga bulan wajib melaporkan ke Polda setempat.

Dari ketentuan tersebut, Edi sekaligus mengingatkan harusnya kendaraan luar daerah yang ada di NTB, setelah tiga bulan sudah lapor. Jika tidak, kendaraan yang bersangkutan bisa dikenakan sanksi jika tak dilaporkan.

Keuntungannya apabila sudah dilaporkan, secara otomatis pembayaran pajaknya bisa diterima di daerah ini.

“Kita akan lakukan penegakan hukum terhadap ini, walaupun sesungguhnya hukumnya tetap yang termuat dalam UU. Nanti kami juga akan lakukan sosialisasi kepada masyarakat, sehingga masyarakat tidak terkaget-kaget nantinya,” katanya ditemui di ruang kerjanya, Kamis (3/7).

Tetapi jangan sampai diindikasikan Kepolisian mencari-

(Suara NTB/arn)

TENUN - Seorang perempuan Sumbawa sedang menenun kain tenun tradisional yang dalam bahasa Sumbawa disebut nesek. Kegiatan ini secara turun temurun dilakukan dan sudah menjadi budaya daerah yang patut dikembangkan dan dilestarikan.

Sebagai aset budaya daerah yang bisa menambah nilai jual pariwisata Sumbawa.

Kain sesek Sumbawa banyak diminati wisatawan baik lokal maupun mancanegara.

PPTKIS Diminta Salurkan CSR Mataram (Suara NTB) Perusahaan Pengerah Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) dan perusahaan asuransi mitra TKI yang beroperasi di NTB diminta mengelurkan dana sosial berupa Coorporate Social Responsibility (CSR). Hal ini dimaksudkan sebagai tanggung jawab bersama dalam mengentaskan persoalan-persoalan yang masih banyak di kalangan keluarga TKI. Menurut pengurus Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial (LKKS) Provinsi NTB, H. MNS. Kasdiono, SH, Kamis (3/7), merupakan provinsi nomor dua di Indonesia setelah Jawa Timur yang menjadi kantong terbesar pengiriman tenaga kerja keluar negeri.

Dalam perjalanannya menurut caleg terpilih DPRD NTB ini, tidak sedikit permasalahan yang muncul secara sosial, baik pra penempatan, masa penempatan hingga purna TKI. Janda Malaysia atau Jamal ia sebutkan, serta masalah-masalah lain terjadi akibat kerapuhan keluarga kalangan TKI. Angka kiriman TKI dari luar negeri yang nilainya cukup besar, hampir setengah dari APBD NTB, banyak tak terkelola dengan baik. Masyarakat keluarga TKI masih cenderung konsumtif, artinya kiriman yang diterima dari keluarganya di luar negeri hanya diperuntukkan bagi pembelian kebutuhan-kebutuhan rumah tangga.

Sehingga hampir tidak terlalu berdampak besar perubahan-perubahan sosial yang terjadi di kalangan keluarga TKI. Di sinilah peran bersama semua pihak LKKS, PPTKIS maupun perusahaan asuransi untuk melakukan pembinaan agar masyarakat keluarga TKI lebih produktif dengan besarnya remitansi tersebut.

“LKKS turut ambil bagian dalam kegiatan-kegiatan sosial tersebut. PPTKIS mari bergerak, perusahaan asuransi mitra TKI, Apjati untuk melakukan pembinaan,” kata Ketua Umum KONI NTB ini pada kegiatan penyerahan santunan kepada keluarga TKI yang meninggal di Malaysia, di kan-

tor Disnakertrans NTB Kamis (3/7), yang dihadiri seluruh perwakilan PPTKIS, Kepala Kantor Imigrasi Mataram, Kepala Dinas Kesehatan NTB, perusahaan asuransi serta tamu undangan lainnya.

Kasdino mengatakan, PPTKIS harus mulai bergerak menyalurkan dana-dana CSR-nya untuk kepentingan sosial yang dapat disalurkan di daerah-daerah yang menjadi basis TKI. Beberapa PPTKIS menurutnya sudah menyalurkan CSR-nya dalam bentuk bantuan kepada pondok pesantren dan sekolah-sekolah. Tetapi masih banyak diantaranya yang belum menyalurkan dana yang wajib dikeluarkannya itu.

“Buktikan bahwa PPTKIS tidak hanya bergerak untuk kepentingan bisnis profit oriented. Mari salurkan dana-dana sosial kita,” terang Komisaris Utama salah satu PPTKIS ini.

Demikian juga ia singgung keberadaan perusahaan asuransi mitra TKI, dalam setahun dikalkulasikan dana asuransi yang terkumpul dari seluruh TKI yang berangkat mencapai Rp 20 miliar lebih.

Dari jumlah itu, hanya sebagian kecil; satu persen yang dikeluarkan untuk klaim TKI. Itupun jika ada TKI yang meninggal atau mengalami kecelakaan kerja. Sementara sisanya dikelola langsung oleh perusahaan. Harapannya perusahaan asuransi ini juga mengeluarkan sebagai bentuk kewajiban dan tanggung jawabnya.

Pada kesempatan kemarin, salah satu perusahaan konsorsium melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi menyerahkan santunan Rp 80 juta kepada ahli waris TKI asal Tanjung Luar Lombok Timur yang meninggal Mei lalu. Kepala Disnakertrans Provinsi NTB, H. Wildan memesankan dana yang nominalnya tidak kecil itu dapat dimanfaatkan oleh ahli waris untuk kepentingan pendidikan dan usaha-usaha produktif.

“Simpan untuk biaya anak-anaknya sekolah, agar menjadi TKI tidak merupakan warisan,” pesannya. (bul)

(Suara NTB/bul)

DINAS Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakeswan) Provinsi NTB tahun 2014 ini rencananya akan melakukan penguatan program Bumi Sejuta Sapi (BSS). Agendanya bersama 13 SKPD lainnya akan memperbanyak kampung unggas.

Persoalan yang dilihat selama ini menurut Kepala Disnakeswan Provinsi NTB, Hj. Budi Septiani adalah masih adanya kemungkinan inflasi yang disumbang dari kenaikan harga telur dan ayam potong.

“Kita sudah lakukan evaluasi, kita perkuat program (Suara NTB/bul) pemeliharaan ternak, lakuHj. Budi Septiani kan pendampingan kepada peternak, perkuat manajemen usaha serta pengembangan pakan,” sebut Budi Septiani di ruang kerjanya, Kamis (3/7).

Bersama Kepala Bidang Budidaya dan Pengembangan Ternak, Hj. Bq. Haidar Indiana, dipaparkan beberapa program yang akan dilaksanakannya melalui alokasi dana APBD dan APBN, di antaranya pengembangan sarana prasarana pembibitan ternak, peningkatan produktivitas ternak, penguatan kelembagaan kelompok ternak. Pengembangan ternak sapi di daerah tertinggal, sejalan dengan masuknya NTB pada program Master Plant Percepatan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) untuk Indonesia kawasan Timur.

Selain itu, program utama yang menjadi fokusnya tahun ini yakni pengembangan agrobisnis unggas berbagai jenis, serta memperbanyak pengolahan pakan.

Untuk unggas, beberapa daerah yang sudah menjadi pilot proyeknya di antaranya di salah satu desa di Narmada Lombok Barat dan dua desa di Lombok Tengah. Dilakukan pembinaan dan penguatan secara terus menerus sehingga diharapkan program memasyarakatkan ternak unggas ini akan mengurangi kebutuhan masyarakat pada pasokan dari luar daerah, utamanya ayam dan telur.

“Apalagi untuk MP3EI, kawasan wisata kita sangat diminati ayam Taliwang, inilah alasannya juga kenapa kita perbanyak ternak, salah satunya ayam Arab,” demikian Budi Septiani.

Lebih jauh ia jelaskan, tidak saja masyarakat akan kurang ketergantungannya kepada pasokan dari luar daerah. Tetapi ada kawasankawasan pengembangan unggas, pergerakan ekonomi akan hidup dengan adanya peluang kerja dari budidaya unggas ini.

Bahkan, di salah satu desa yang budidaya berkembang cukup bagus. Dalam sehari, satu rumah tangga mampu menghasilkan Rp 100.000 dari hasil telur.

Lantas bagaimana dengan program BSS? Budi Septiani menyebut program pengembangan unggas ini adalah penguatan dari program tersebut. Karena untuk BSS, masyarakat akan mendapatkan hasil dalam jangka waktu di atas satu tahun, sementara untuk unggas hasilnya dapat dinikmati setiap hari.

“Dinas Koperasi sudah siap untuk permodalan kepada kelompok ternak, Disperindag siap untuk pabrik pakan, bersama Bakorluh kita lakukan pendampingan. Dan ini pasarnya sudah jelas.

Demikian juga dengan dinas-dinas yang lain akan sejalan sesuai tupoksinya,” ungkap Budi Septiani. (bul)

Edi Ciptianto

cari kesalalahan. Karena ketentuan tersebut sudah termuat sejak tahun 2009 dan tercantum dalam UU. Kepolisian menurutnya akan mengkomunikasikan persoalan ini dengan instansi terkait, Dinas Pendapatan Daerah khususnya, agar kedepan masyarakat pengguna kendaraan luar daerah yang sudah memenuhi ketentuan agar ada jaminan tidak dipersulit. Diharapkan akan ada kemudahankemudahan dari pemerintah daerah sebagai ajakan agar pengguna/pemilik kendaraan luar daerah tersebut mendaftar dan membayarkan pajak kendaraan bermotornya di NTB, tidak lagi di daerah asal kendaraan.

Edi menyebutkan, pihaknya kerap mendapat masukan dari pemilik showroom termasuk dealer. Indikasinya ada keengganan dari para pemilik kendaraan luar daerah untuk balik nama, karena pajak kendaraan di daerah ini dianggap relatif lebih tinggi 15 persen dibanding daerah lain yang hanya 10 persen.

Di sinilah mestinya pemerintah daerah menerbitkan regulasi husus untuk menjawab fenomena ini.

Perlu ada komunikasi dengan semua pihak, duduk bersama dan membahas jalan keluarnya. Sebab Polisi juga tidak serta merta melakukan tindakan penegakan hukum, tetapi harus melakukan ajakan terlebih dahulu sebab institusi ini menurutnya tetap mengayomi dan melayani masyarakat.

“Jangan sampai sesudah kita tindak, kemudian membayar pajak urusannya rumit. Kan kasian juga anggota masyarakat. Kalau masih bisa dihimbau, ajak mereka untuk mendaftar itu lebih baik rasanya, menangani masalah tanpa masalah,” demikian Edi. (bul)

Penarikan Perdana PBB Dikeluhkan Warga KLU Tanjung (Suara NTB) Penarikan pajak bumi dan bangunan (PBB) yang dilimpahkan pemerintah pusat ke pemerintah daerah efektif berlaku sejak Januari 2014 lalu. Namun di periode perdana penarikan pajak (PBB) ini oleh Pemda, warga dibuat kaget. Betapa

tidak, biaya PBB yang tercatat pada Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) objek pajak, tiba-tiba meningkat dua kali lipat dibanding tahun lalu.

Kepala Desa Sukadana, Kecamatan Bayan, Sojati, kepada wartawan di Tanjung, Kamis (3/ 7), mengakui banyak mendapat

keluhan masyarakatnya. Sebab kenaikan pajak (PBB) aset yang dimiliki masyarakat rata-rata meningkat dua kali lipat.

“Saya banyak menerima keluhan masyarakat, karena ternyata kenaikan pajak dianggap tidak rasional. Bayangkan, masyarakat yang miskin pun-

ya tanah tidak produktif, tetap dikenakan biaya pajak dua kali lipat. Jelas, ini sangat memberatkan,” kata Sojati.

Menerima pengaduan sebagian besar masyarakat seperti itu, Sojati lantas mengadukan persoalan itu ke UPTD PBB Bayan. Meski diklarifikasi, namun tetap saja, kenaikan pajak yang seolah tanpa sosialisasi ke warga itu, seolah-olah “menghukum” warga dengan keharusan menyediakan dana lebih besar.

Bagi Kades Sukadana, cukup beralasan pihaknya memprotes kenaikan pajak ini.

Pasalnya Desa Sukadana diklaim sebagai Desa dengan catatan kemiskinan tertinggi di KLU. Dari sekitar 7.500 KK lebih di Desa itu, sekitar 2.500 KK di antaranya tergolong berkemampuan ekonomi rendah.

“Paling tidak harus survei, apakah produktif atau tidak.

Kenaikan pajak yang tidak diimbangi dengan penghasilan, lebih menyusahkan warga. Di Dusun Segenter bagian tengah, keringnya minta ampun, tapi kenaikan PBB di sana 100 per-

DIJUAL DIJUAL MOBIL ZEBRA TAHUN 2006 HARGA 60JT,HUB.081864654354 DIJUAL RUMAH MINIMALIS MODERN, LOKASI STRATEGIS BELAKANG KANTOR BPK RI UDAYANA MATARAM, BISA CASH/KREDIT HUB.65 PROPERTY LOMBOK, 081999978 919, 08533336660

MEBEL

DIJUAL RMH DI MONJOK LT.2,25 ARE, 2KT, 2 KM, 1RT, 1RK, LB 9X16 M, LISTRIK, SERTIFIKAT ADA, HARGA 475 JT, BS NEGO. HUB. 081805732203 Jl. TGH Abdul Karim Kediri (Depan PLN Kediri)

TRAVEL

sen,” pungkasnya.

Terpisah, Sekretaris Dispenda KLU, Chairil Anwar, di ruang kerjanya, membenarkan adanya kenaikan tarif PBB. Didasari oleh Perda No. 3 tahun 2010 tentang pajak daerah, maka pihak eksekutif memberlakukan kenaikan tarif dari 0,1 persen menjadi 0,2 persen. Kenaikan ini diakuinya masih lebih rendah dari daerah lain yang telah mematok ambang batas tertinggi yang dibolehkan UU yaitu 0,3 persen.

“NJOP (Nilai Jual Objek Pajak) masih tetap, hanya tarif yang dinaikkan. Beberapa NJOP naik, tapi tidak semua,” kata Chairil.

Pemda KLU ke depan akan mengkaji pola kenaikan mana yang akan digunakan dalam menarik pajak. Menurut Chairil, opsi pertama adalah menaikkan tarif sebesar 0,2 persen tanpa melihat NJOP, dan kedua menetapkan tarif awal 0,1 persen namun menaikkan NJOP. Pilihan kedua dinilai lebih rasional, karena di beberapa zona NJOP justru lebih dari perkiraan harga pasar.

“Ada juga pemikiran, untuk NJOP di bawah Rp 1 miliar tarifnya 0,1 persen, sedangkan yang diatas Rp 1 miliar, tarifnya 0,2 persen,” ungkap Chairil. (ari)

HILANG HILANG STNK R2 YAMAHA JUPITER MX DR5370TC N O K A / N O S I N : MH350C003DK513242/ 50CS13279 AN.SUAEDIAH HILANG DISEKITAR MATARAM HILANG STNK YAMAHA DR4415HE NOKA/NOSIN: MH328D306AK118426/ 28D-2115014 AN.AHMAD HANAPI HILANG DISEKITAR MATARAM

POLHUKAM

SUARA NTB Jumat, 4 Juli 2014

SKPD Diminta Tuntaskan Temuan BPK dalam 45 Hari

Nasabah Ditebas, Rp 50 Juta Digasak Perampok Mataram (Suara NTB) Sempat hening dari aksi perampokan, saat ramadhan ini justru masyarakat diresahkan dengan aksi perampokan yang terjadi di Perumahan Royal Kenari, Kelurahan Karang Pule Mataram, Kamis (3/6). Perampokan siang bolong itu menyebabkan korban Lalu Gazali (38) luka tebas di punggunung. Uang korban Rp 50 juta yang baru dikeluarkan dari bank dibawa kabur perampok.

Awalnya korban yang berdomisili di Karang Baru Mataram ini berangkat sendiri ke salah satu bank di Cakranegara. Menggunakan mobil Toyota Yaris, korban bergerak ke melalui Kelurahan Pagesangan kemudian menuju ke Perumahan Royal Permai Karang Pule. Di perumahan baru yang belum memiliki sistem keamanan khusus ini, korban langsung menuju rumah rekannya Mei Hendriawan untuk menyerahkan uang tersebut.

Penuturan seorang warga setempat, Adi Njer, korban turun dari mobil dan sempat bicara dengan penjaga perumahan bernama Farhan Hadi, minta izin untuk parkir di pinggir jalan. Tanpa diasadari, di belakang mobil korban ada empat orang berboncengan dengan dua sepeda motor.

“Saat turun dari mobil itu, korban didekati dua orang, langsung menebas punggung korban hingga tali tas berisi uang itu putus,” kata Adi. Dua orang lainnya siaga dengan parang, dipastikan akan menyerang siapapun yang mendekat. Petugas keamanan saat itu tidak berkutik, karena awalnya mengira empat orang itu teman korban. Setelah korban ditebas baru disadari mereka adalah perampok.

Empat pelau saat itu juga kabur, tanpa ada yang berani mengejar. Warga perumahan yang menyadari ada perampok, langsung menolong korban dan membawanya ke rumah sakit Biomedika untuk menjalani perawatan akibat luka robek bagian punggung.

Sementara Ketua RT setempat, menyesalkan hingga saat ini belum ada fasilitas keamanan di pintu masuk perumahan. “Dulu kami dijanjikan oleh pengembang akan dibangun pos jaga dan portal. Tapi janji – janji saja, sampai sekarang tidak jelas,” sesal Ketua RT, Bayu Pancapati. Akibat tidak ada pos jaga dan portal, seenaknya orang luar bisa keluar masuk perumahan tanpa ada pengawasan. Bahkan aksi kejahatan bukan kali ini saja. Menurut Bayu, dia sendiri menjadi korban. “Motor saya sudah dua hilang. Tidak menutup kemungkinan aksi kejahatan lain akan terus terjadi di perumahan ini, karena pihak pengembang belum menepati janji. Ingat, kami beli perumahan di sini karena dijanjikan sistem keamanannya. Tapi kok setelah dibangun, pengembang lepas tangan?,” sesal Kasi Penertiban Satpol PP Kota Mataram ini.

Kasatreskrim Polres Mataram AKP Agus Dwi memastikan sudah mendapat laporan terkait aksi perampokan tersebut. “Sekarang tim saya sudah turun ke TKP untuk penyelidikan,” jawabnya. (ars)

DIBAWA PETUGAS IMIGRASI - Julie Anne Joseph, saat keluar dari Lapas Mataram dan langsung dibawa petugas Imigrasi untuk dideportasi.

(Suara NTB/ars)

Giri Menang (Suara NTB) – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI memberi deadline waktu 60 hari ke depan bagi Pemkab Lombok barat untuk menuntaskan sembilan temuan hasil LHP BPK. Untuk mengejar deadline itu, Pemkab Lobar telah membentuk tim pemantau kabupaten untuk memantau progres tindaklanjut di masing-masing SKPD. Disamping membentuk tim, SKPD juga diberikan deadline 45 hari untuk menuntaskan temuan di masing-masing SKPD. Jika dalam tenggat waktu itu ada SKPD tak bisa menuntaskan rekomendasi te(Suara NTB/her) muan itu maka SKPD terseHM Taufiq but terancam sanksi.

Demikian ditegaskan Asisten III Setda Lobar, HM Taufiq kepada Suara NTB di kantornya, Kamis kemarin. “Hari ini tim pemantau kabupaten yang dibentuk ini akan melakukan rapat pertama,” terang HM Taufiq.

Tim yang dikomandoi Wakil Bupati ini akan membahas dan membedah semua temuan BPK di masing-masing SKPD. Tim ini akan membedah satu persatu masalah temuan BPK tersebut, sejauh mana masing-masing SKPD menindaklanjuti temuan tersebut. Sesuai komitmen, semua SKPD harus mampu menuntaskan temuan sampai tanggal 15 Agustus atau sekitar 45 hari setelah menerima LHP BPK. Sejauh ini SKPD sendiri sudah menyerahkan tindaklanjut temuan yang direkomendasikan di Inspektorat, namun tim akan mebedah masalahnya satu pesatu. Tim ini juga akan menentukan hal apa saja yang akan dipantau di SKPD. Sebelumnya diberitakan setelah menerima LHP BPK Bupati Lombok Barat, Dr H Zaini Arony bersama Wakil Bupati, Fauzan Khalid SAg, M.Si langsung mengadakan rapat pimpinan tertutup dengan mengumpulkan semua jajarannnya.

Dalam pertemuan itu, Bupati menyampaikan sejumlah penekanan kepada semua SKPD untuk menuntaskan rekomendasi sembilan temuan yang harus diselesaikan oleh SKPD. Temuan yang menjadi perhatian antara lain administrasi aset dan piutang Rp 10 miliar di Perumda yang belum tuntas.

Selain itu ada juga temuan piutang berulang pada hotel Santosa yang mengganjal Lobar raih WTP. Untuk menuntaskan temuan itu, BPK memberikan batas waktu 60 hari. (her)

Mataram (Suara NTB) Belum sempat menikmati udara segar setelah keluar dari Lapas Mataram, Julie Anne Joseph (32) langsung ditahan di ruang Detensi Imigrasi Mataram. Bule Australia yang tersangkut kasus narkoba ini langsung dideportasi ke negaranya.

Julie, sapaan akrab perempuan yang berprofesi sebagai driver haul truck Tambang Emas di Australia ini, keluar dari Lapas Mataram sekitar Pukul 09.30 Wita. Dia menjalani masa tahanan 8 bulan lamanya, setelah divonis bersalah Bulan November 2013 lalu oleh Hakim Pengadilan Negeri Mataram, dalam kasus kepemilikan narkoba jenis sabu-sabu.

Julie dilepas Kepala Pengamanan Lapas Mataram, Purniawal, SH setelah melalui proses penyelesaian doku-

men tahanan. Menurut Purniawal, selama di dalam Lapas Mataram, Julie berkelakuan baik dan mampu beradaptasi dengan tahanan lainnya di blok wanita berbekal kemampuan berbahasa Indonesia.

“Dia hobi tenis lapangan, juga hobi Yoga selama di sini (lapas),” kata Purniawal. Selepas dari Lapas, saat itu juga dua petugas Imigrasi Mataram datang menjemputnya dari blok wanita. Pukul 10.30 Wita, akhirnya Julie digiring

ke kantor Imigrasi Mataram Jalan Udayana. Sempat diperiksa dokumennya, Julie tidak bisa menunjukkan apa – apa. Saat itu juga, Julie langsung dimasukkan ke ruang detensi (Tahanan sementara) Imigrasi di lantai dasar.

Sempat menolak diwawancarai, Julie akhirnya mau sedikit terbuka. Ia sebenarnya tidak ingin dideportasi ke negaranya. “Saya ingin kembali ke Bali. Rumah saya di sana, pakaian saya di sana, anjing kesayangan saya juga

Pencairan Dana Bantuan Parpol Tunggu Audit BPK Mataram (Suara NTB) – Bakesbangpol Kota Mataram akan segera mencairkan dana terakhir bantuan parpol.

Namun , saat ini, pencairan dana bantuan parpol tersebut masih harus menunggu hasil audit BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) terlebih dahulu.

Demikian Kabid Politik dan Bina Ideologi Bakesbangpol Kota Mataram, Putu Juniartha menjawab Suara NTB di Kantor Walikota Mataram.

Dikatakannya, pencairan dana bantuan parpol untuk lima bulan. Mengenai besaran dana bantuan parpol, sangat bervariatif, tergantung perolehan suara masi n g -

masing parpol di DPRD Kota Mataram. ‘’Untuk anggota Dewan hasil tahun 2009 memang masih mendapatkan hak selama lima bulan,’’ terangnya. Juniartha memastikan, begitu audit BPK rampung, maka dana terakhir bantuan parpol juga segera diberikan. Bantuan parpol, tahap akhir tidak akan bisa cair kalau administrasi keuangan yang diperiksa BPK juga belum rampung.

N a m u n demikian, Juniartha memastikan, bantuan terakhir untuk parpol akan cair sebelum pelantikan anggota DPRD Kota Mataram periode berikutnya 6 Agustus mendatang. Peruntukan bantua n parpol

Putu Juniartha

sudah jelas ada ketentuannya.

Salah satunya untuk penunjang mobilisasi, pendidikan politik dan lain sebagainya.

Ia tidak menampik masih ada parpol yang keliru menafsirkan bantuan parpol. ‘’Tapi nanti, apakah benar atau salah peruntukkan bantuan parpol, itu akan terlihat dari hasil audit BPK,’’ terangnya.

Kekeliruan menafsirkan bantuan parpol, kata dia, tergantung dari tingkat pemahaman masing-masing parpol. Yang jelas, semua parpol yang mendapat kursi di parlemen memang sudah menggunakan dana bantuan parpol sesuai dengan ketentuan yang ada.

Hanya saja, dalam hal pengadministrasiannya yang masih kurang. Juniartha menyebutkan, bantuan terbesar diterima oleh Partai Demokrat mengingat perolehan suaranya juga paling banyak.

Ia membantah sosialisasi peruntukan dana bantuan parpol minim. Justru ia menyoroti kepengurusan di parpol yang berbeda-beda memicu kekeliruan tersebut. ‘’Sekarang yang mempertanggungjawabkan di bidang keuangan si A, besoknya si B jadinya kan tidak nyambung,’’ ujar Juniartha. Ia menegaskan, sosialisasi tetap dilakukan setiap tahun. Bukan hanya ke parpol tapi juga ke masyarakat. (fit)

(Suara NTB/fit)

Golkar Desak Pembahasan RAPBD Perubahan Loteng Dipercepat Praya (Suara NTB) Fraksi Golkar DPRD Lombok Tengah (Loteng), mendesak supaya pembayaran RAPBD perubahan Loteng tahun 2014, dipercepat dari jadwal semula. Menyusul bakal segera berakhirnya masa bakti anggota DPRD Loteng periode 20092014 yang tinggal sekitar satu bulan lagi. Harapannya, APBD perubahan 2014 sudah bisa ditetapkan sebelum masa bakti anggota Dewan lama berakhir.

Desakan tersebut disampaikan anggota Fraksi Golkar, H.L. Kelan, S.Pd., dalam sidang paripurna DPRD Loteng, Kamis (3/7) kemarin. Menurutnya, sesuai

jadwal yang sudah ada, penetapan RAPBD perubahan Loteng 2014, baru akan dilaksanakan pada awal Bulan Agustus mendatang. Hampir bersamaan dengan berakhirnya masa bakti anggota Dewan lama.

Sehingga alangkah baiknya jika jadwal pembahasan dan penetapan RAPBD perubahan Loteng 2014, bisa dipercepat. Tentunya dengan mengefektifkan pembahasan anggaran di masing-masing tingkatan. Baik di tingkat komisi maupun gabungan komisi. “Dimasing-masing tingkat cukup 3 hari saja. Sehingga kalau bisa tanggal 30 Juli mendatang RAPBD perubahan sudah ditetapkan,” sebut Kelan.

Halaman 8

Mengingat sesuai mekanisme pembahasan anggaran, setelah RAPBD perubahan ditetapkan oleh DPRD Loteng, hasilnya harus dikaji kembali oleh provinsi. Dan, untuk melakukan kajian butuh waktu setidaknya dua minggu.

Khawatirnya, belum sempat APBD perubahan 2014 disahkan, masa bakti anggota Dewan lama sudah berakhir. Sehingga proses penetapannya akan molor.

Terkait desakan tersebut, Wakil Ketua DPRD Loteng, Drs. H. Fahrurrozi, mengaku jadwal pembahasan RAPBD perubahan 2014 sudah disusun dengan sangat matang.

Dalam menentukan interval waktu pembahasan anggaran,

baik di tingkat komisi maupun gabungan komisi juga sudah mempertimbangkan kondisi dan kemampuan anggota.

“Kita menetapkan interval waktu pembahasan anggaran, berdasarkan pengalaman pembahasan anggaran selama 4 tahun terakhirnya. Sehingga jadwal yang ada tidak perlu dirubah. Karena memang penyusunanya sudah sangat matang,” tegasnya.

Tidak Berubah Dihubungi terpisah, terkait jadwal pelantikan anggota DPRD Loteng baru periode 2014-2019, Sekretaris Dewan (Sekwan) Loteng, H. Awaludin, S.H., mengaku kalau sampai saat ini belum ada perubahan.

Dimana sesuai jadwal yang ada, pelantikan anggota Dewan Loteng yang baru hasil pemilu legislative kemarin bakal digelar tanggal 11 Agustus mendatang. Mengingat, pelantikan anggota Dewan lama sebelumnya dilakukan pada tanggal tersebut. Sehingga mau tidak mau pelantikan anggota Dewan baru juga harus digelar pada tanggal yang sama.

Menurutnya, jadwal pelantikan baru bisa berubah jika ada sesuatu yang luar biasa di luar kendali. Tetapi selama tidak ada hal-hal yang luar biasa dan selama pelantikan bisa dilakukan, maka tetap harus mengacu pada jadwal semula. (kir)

ada di sana,” tuturnya sedih.

Namun ia juga tidak kuasa melawan hukum di Indonesia dan siap kooperatif. “Saya memang harus kembali ke negara saya, untuk bertemu dengan dua anak saya yang masih sekolah,” akunya.

Menurut Kasi Wasdakim Kantor Imigrasi Mataram, R. Indra Iskandariansyah, SH, setelah diperiksa Julie tidak bisa menunjukkan Paspor.

Diketahuinya, wanita berambut pirang itu pemilik Kitas di wilayah Bali. Kedatangannya ke Lombok hanya untuk berwisata. “Saat kami periksa, katanya paspornya ada di Bali.

Sehingga kami tahan sementara sampai bisa menunjukkan Paspornya,” tutur Indra. Jika

dalam sepekan kedepan Julie tidak bisa menunjukkan paspornya, maka pihaknya akan menghubungi pihak kedutaan Australia di Indonesia untuk persiapan deportasi.

“Begitu paspornya ada, kami langsung Deportasi ke negaranya,” kata Indra, sembari menyebut pasal yang dilanggar Julie adalah Pasal 75 ayat 1, 2 dan 3 Undang Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Imigrasi. Pelanggaran yang dilakukan melekat dengan perbuatan pidananya terkait kasus narkoba. Setelah deportasi, Julie memiliki masa cekal enam bulan.

Sehingga dalam kurun waktu itu tidak bisa kembali ke Indonesia. (ars)

KPU Lotim Minta Tambahan 2.019 Surat Suara Selong (Suara NTB) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lombok Timur (Lotim) mengkalkulasikan total kekurangan surat suara Pemilihan Presiden (Pilpres) sebanyak 2.019 lembar. Ribuan kekurangan itu sudah disampaikan ke pusat. Melalui KPU Provinsi, Kamis (3/7) kemarin sudah menyiapkan penggantinya.

“Permintaan tambahan itu sudah kita sampaikan, dan penanganan kekurangan surat suara ini dikoordinasi oleh KPU Provinsi, sebentar lagi kita akan dikirimkan,” ungkap Ketua Divisi Logistik KPU Lotim, M. Lutfi Syarifuddin kepada media di Selong, Kamis kemarin.

Saat ini, KPU katanya tengah dalam proses persiapan untuk pendistribusian Logistik ke 2.017 Tempat Pemungutan Suara (TPS) melalui Penyelenggara Pemilu Kecamatan (PPK) dan Penyelenggara Pemungutan Suara (PPS) di tingkat Desa. “Sekarang kita sedang melakukan pengesetan sejumlah logistik,” ucapnya.

Dijadwalkan, Jumat hari ini proses distribusi sudah mulai dilakukan. Diantaranya yang sudah dipersiapkan adalah formulir C6 yakni berisi formulir panggilan kepada pemilih untuk mendatangi TPS pada tanggal 9 Juli mendatang.

(Suara NTB/rus)

M. Lutfi Syarifuddin

Termasuk akan didistribusikan adalah hard copy Daftar Pemilih Tetap (DPT), DPT Tambahan (DPTB), Daftar Pemilih Khusus (DPK) dan DPKTB. “Kita jadikan satu pengirimannya,” imbuhnya. Armada pun sudah dipersiapkan.

Berikut soal antisipasi kemungkinan kekurangan armada.

Dari seluruh logistik yang diperlukan selama proses Pilpres ini, diyakinkan sejauh ini sudah tidak ada kekurangan signifikan. Kecuali surat suara yang sebelumnya memang sudah diprediksi namun sudah ada jawaban. “Semua sudah lengkap, kita memang yang paling kita antisipasi adalah kekurangan surat suara,” paparnya. (rus)

TNI Siapkan 400 Personel Amankan Pilpres Mataram (Suara NTB) Komandan Korem (Danrem) 162/WB Kolonel Arh Kuat Budiman, S.IP mengatakan menjelang pelaksanaan Pilpres 9 Juli mendatang kondisi NTB kondusif. Untuk membantu aparat kepolisian di daerah ini dalam pengamanan Pilpres, TNI menerjunkan 400 personel.

“Sampai dengan saat ini situasi wilayah NTB dalam keadaan sangat-sangat kondusif dan mudah-mudahan kondisi ini akan terjaga sampai dengan pelaksanaan maupun pascapelaksanaan Pilpres.

Kita menyiapkan 11 SST atau hampir 400 orang personel untuk memback up Polri,” kata Danrem ditemui usai menghadap Wakil Gubernur NTB, H. Muh. Amin, SH, M.Si di runag kerjanya, Kamis (3/7) kemarin.

Dikatakan, dengan personel sebanyak 11 satu satuan setingkat kompi itu, setiap kabupaten/kota disiapkan satu pleton dalam membantu Polri dalam pengamanan Pilpres dan jika sewaktu-waktu dibutuhkan. Ia mengatakan,

jumlah 400 personel yang disiapkan untuk memback up Polri itu tersebut di luar Babinsa yang membantu babinkambtibmas yang mulai Pileg lalu sudah membantu Polri di lapangan dalam menjaga kondusivitas kemanan.

“Kami TNI sudah bersiap dan sudah sejak lama, sejak Pileg kemarin secara pembinaan kepada masyarakat kita untuk selalau berkomunikasi agar masyarakat berpartisipasi aktif dalam pemilu ini dan menjaga kerukunan. Sehingga rakyat kita melaksanakan demokrasi ini dengan baik, nyaman dan lancar,” katanya.

Ia berharap, bukan saja TNI dan Polri yang berperan aktif dalam menjaga kondusivitas keamanan menjelang Pilpres ini. Namun tokoh agama dan tokoh masyarakat yang bersentuhan langsung dengan masyarakat untuk ikut mengajak masyarakat mensukseskan Pilpres dengan suasana aman dan lancar. “Kalau terjadi perbedaan pilihan janganlah untuk memutus tali silaturahmi,” pungkasnya. (nas)

SUARA NTB Jumat, 4 Juli 2014

BUDAYA DAN HIBURAN

Halaman 9

Meningkat, Kualitas Infrastruktur Kawasan Wisata di Loteng Praya (Suara NTB)Kualitas infrastruktur dasar berupa jalan di kawasan wisata yang ada di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng), dari tahun ke tahun terus menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan.

Itu terbukti dari terus meningkatkan prosentase kondisi jalan mantap di kawasan wisata Loteng.

Wabup Loteng, Drs. H.L. Normal Suzana, di Praya, Kamis (3/7) mengatakan, dari total sekitar 68 km panjang ruas jalan pariwisata ysang ada, sampai akhir tahun 2013 lalu sudah 47 km lebih yang dalam kondisi mantap. Artinya, sudah 68 persen kondisi jalan pariwisata Loteng yang kondisinya masuk kategori

baik. Sisanya sekitar 21 km lebih atau sekitar 31 persen memang masih butuh penanganan lebih lanjut, supaya bisa masuk kategori mantap.

Menurut Wabup, tingginya prosentase ruas jalan pariwisata yang masuk kategori mantap itu, menunjukkan kalau perhatian pemerintah daerah terhadap pengembangan pariwisata sangatlah besar. Mengingat pengembangan pariwisata merupakan salah satu fokus utama pembangunan di Loteng

saat ini. Dalam upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat Bumi Tatas Tuhu Trasne.

Sehingga wajar kalau sektor ini mendapat perhatian yang lebih besar terutama dalam hal dukungan anggaran untuk penyediaan infrastruktur dasar. “Dalam beberapa tahun terakhir, penyediaan infrastruktur dasar mndapat prioritas utama dari pemerintah daerah,” sebutnya.

Kendati demikian, bicara pengembangan pariwisata tidak hanya bicara infrastruktur dasar saja. Tapi merupakan pembangunan multisektor yang tentunya harus melibatkan berbagai komponen di dalamnya. Sehingga selain

penyediaan infrastruktur dasar, pengembangan destinasi wisata dan penyediaan SDM kepariwisataan juga tetap mendapat prioritas.

Untuk itulah kedepan, pemerintah daerah berkomitmen terus mendorong berbagai program baik itu pengembangan agrobisnis, koperasi dan UKM hingga industri menengah dan kecil. Untuk bagaimana bisa mendukung pengembangan sektor pariwisata. Karena memang, pariwisata tidak akan berkembang jika tidak didukung pula oleh sektor lainnya. Baik secara langsung maupun tidak langsung, berkontribusi terhadap pembangunan pariwisata itu sendiri. (kir)

Toilet Blues Hadirkan Dilema Cinta dan Kehidupan

(Suara NTB/kir)

BENANG STOKEL – Objek wisata Benang Stokel, di kecamatan Batukliang Utara, Lombok Tengah, merupakan salah satu destinasi wisata andalan di kabupaten Lombok Tengah. Infrastruktur jalan menuju objek ini terus ditingkatkan, sesuai komitmen Pemkab Loteng untuk terus-menerus meningkatkan infrastruktur menuju kawasan wisata.

Empat Pelukis Gelar Pameran Penjinak Kaca Yogyakarta (Suara NTB)Empat pelukis dari berbagai kota akan menampilkan puluhan lukisan kaca karyanya pada pameran bertajuk Penjinak Kaca di Tembi Rumah Budaya Yogyakarta, 11 Juli hingga 11 Agustus 2014.

“Empat pelukis itu adalah Ketut Santosa dari Bali, Hadi Koco (Surabaya), Rina Kurniyati (Yogyakarta), dan Nugroho (Magelang). Mereka akan menampilkan 50 lukisan kaca karyanya,” kata kurator pameran Penjinak Kaca Mikke Susanto di Yogyakarta, Kamis.

Menurut dia, pameran itu menyajikan perkembangan terbaru lukisan kaca di Indonesia. Empat pelukis itu terlahir dengan cara kerja yang berbeda dalam

perkembangan seni lukis kaca di Indonesia.

Pameran itu, kata dia, selain menjadi irisan terbaru perkembangan seni lukis kaca, juga bisa dianggap sebagai bagian dalam perkembangan seni rupa kontemporer Indonesia.

“Suasana keterbukaan dan demokratisasi medium dalam perkembangan seni rupa telah membuka peluang terjadinya berbagai terobosan,” kata dosen Fakultas Seni Rupa Institut Seni Indonesia (ISI) Yogyakarta itu.

Ia mengatakan mereka bereempat tampak tidak peduli dengan hiruk pikuk pasar lukisan, tetapi tetap saja berjalan. Mereka bersendiri untuk menggeluti lembaran-lembaran kaca.

“Mereka luruh dan menggali berbagai kemungkinan dengan caranya masingmasing. Mereka berusaha mengubah pengertian lukisan kaca dari folksong in paint menjadisocial/personal in paint,” katanya.

Menurut dia, banyak yang menganggap lukisan kaca di Indonesia mengalami kemunduran. Namun, di tangan para pelukis muda itu lukisan kaca berkembang melampaui kebiasaan, konvensi, dan proses teknik yang selama ini terjadi.

“Mereka tidak melawan arus, tetapi mereka menciptakan kawasan kreatif tersendiri. Mereka inilah gambaran seni lukis kaca kontemporer Indonesia,” katanya. (Ant/Bali Post)

Jakarta (Suara NTB)Film Toilet Blues menghadirkan dilema kisah percintaan seorang laki-laki muda dalam menentukan hidupnya.

Film yang merupakan debut karya sutradara Dirmawan Hatta ini ingin memberi pesan bahwa hubungan antarmanusia memiliki nilai yang lebih penting tanpa memandang perbedaan agama.

“Dalam kehidupan, agama lebih sering menjadi persoalan daripada menjadi jawaban. Ini juga tentang kecemasan kami soal fanatisme agama.

Pemimpin banyak yang ngomongin surga-neraka sementara mengabaikan hubungan interpersonal sesama,” kata Dirmawan di Jakarta, Rabu.

Tim Matindas yang berperan sebagai Anggalih berada dalam kegamangan ketika ia ingin menentukan jalan hidupnya untuk menjadi pastur sebagaimana keinginan ayahnya atau memilih bersama kekasihnya Anjani (diperankan Shirley Anggraini).

Tetapi dalam perjalanannya, Anggalih harus berpisah dengan

(Ant/Bali Post)

DIPUTAR - (kiri-kanan) Sutradara film “Toilet Blues” Dirmawan Hatta bersama Shirley Anggraini, Tim Matindas, Produser Edo WF Sitanggang dan Co-Produser Bogi Prakoso. Film “Toilet Blues” (2013) mulai diputar di bioskop dalam negeri pada 3 Juli 2014.

Anjani dan bertemu dengan seorang pelacur. Niat baik untuk menyelamatkan pelacur tersebut malah membuatnya terjerumus ke pergaulan bebas.

Akankah kemudian Anggalih menemukan jalannya untuk menjadi pastur? Apakah dia bisa bertemu kembali dengan

Anjani dan menemukan pencerahan? jawabannya dapat disaksikan lewat Toilet Blues yang akan diputar secara serentak di bioskop-bioskop seluruh Indonesia mulai 3 Juli 2014.

Film yang mengambil latar di Dieng. dan Purworejo, Jawa Tengah ini kental dengan bu-

daya Jawa. Pada beberapa adegannya diselipkan nuansa Jawa yang semakin menghidupkan suasana kedaerahan dalam film.

Film yang diilhami oleh sajak Nyanyian Angsa karya WS Rendra dan film The Last Temptation of Christ yang disutradarai Martin Scorsese ini dibuat dengan sangat baik, hal ini terbukti dari kesuksesannya menembus sembilan festival film internasional.

Setelah berhasil menembus Busan International Film Festival ke-18 pada 2013, selanjutnya film ini secara berturut-turut menembus delapan festival film lainnya yakni World Cinema Mumbai International Film Festival 2013, Five Continents Goteborg International Film Festival 2014, Amsterdam CinemAsia Film Festival 2014 dan Deauville Asian Film Festival 2014, Festival Kaleidoscope International Film Festival of India 2013, Focus on Indonesia Cambodia Film Festival 2013, In Competition Jogja Netpac Film Festival 2013, Pop Up Festival JiFFest 2013.

(Ant/Bali Post)

Wacom Jajaki Kerjasama dengan Pemerintah Terkait Komik Jakarta (Suara NTB) Wacom PT Datascrip menjajaki kerja sama dengan pemerintah sepertiKementerianPariwisatadan Ekonomi Kreatif untuk mengembangkan industri komik dalam negeri agar lebih berkembang.

“Kami ingin sekali bekerja sama dengan Kemenparekraf, namun masih menjajaki prosedur apakah bisa dan mudah dilakukan,” kata Asisten Manajer Pemasaran Wacom PT Datascrip Lucia Melanie usai konferensi

pers “Wacom Datascrip Comic Competition” di Jakarta, Rabu.

Dia mengatakan pertimbangan itu terkait dengan apakah usaha yang nanti dilakukan bisa memberikan dampak bagi wawasan industri kreatif komik bukan terkait bisnis. Lucia menilai industri kreatif komik Indonesia masih tertinggal dibandingkan beberapa negara ASEAN lain seperti Singapura dan Filipina, misalnya dalam hal teknologi.

“Indonesia memiliki banyak sumber daya manusia mampu bersaing dalam industri kreatif komik namun belum bisa difasilitasi pemerintah,” ujarnya.

Menurut dia, kurangnya perhatian pemerintah menyebabkan pelaku industri kreatif komik banyak mengerjakan proyek dari luar negeri, bukan sebagai pemilik proyek tersebut.

Lucia mencontohkan beberapa kampus yang memiliki jurusan desain grafis belum memiliki alat menggambar digital yang memadai namun mewajibkan mahasiswanya memiliki alat tersebut. “Kampus besar di Indonesia belum memiliki laboratorium yang memiliki alat (menggambar digi-

(Ant/Bali Post)

PAMERAN KOMIK - Seorang pengunjung melintas di depan pameran komik “Sukribo” karya Ahmad Faisal Ismail berjudul “Menyisir Sukribo, Menyisir Indonesia” di Bentara Budaya Yogyakarta, Selasa (1/7). Pameran komik tersebut diselenggarakan selama sepekan. tal) namun mewajibkan mahasiswanya memiliki alat tersebut,” ujarnya.

Division Manager PT Datascrip Jeremy Hermanto menilai apabila kementerian terkait melihat industri kreatif komik bisa berkembang maka kemajuan industri itu akan tercapai.

Hal itu menurut dia dapat

dilakukan dengan mengembangkan anak berbakat dan memunculkan potensi dalam industri kreatif komik.

“Tergantung pemerintah, karena mereka (pelaku industri kreatif komik) harus dituntun untuk memberikan sumbangsih bagi negara,” katanya.(Ant/Bali Post)

Konsumsi Buah-Sayur Saja Tak Bisa Turunkan Berat Badan Jakarta (Suara NTB) Para peneliti dari Universitas Alabama di Amerika Serikat menemukan bahwa konsumsi buah dan sayuran saja tidak menyebabkan penurunan berat badan seperti yang selama ini banyak diyakini orang.

Peneliti menemukan kesimpulan itu setelah melakukan kajian sistematis dan analisis data lebih dari 1.200 subyek acak untuk mengetahui efek peningkatan konsumsi buah dan sayur.

“Semua studi yang telah kami kaji menunjukkan efek mendekati nol pada penurunan berat badan,” kata pemimpin studi, Kathryn Kaiser, Ph.D., instruktur di Sekolah Kesehatan Masyarakat Universitas Alabama seperti dilansir New York Daily.

“Jadi saya tidak berpikir makan lebih saja merupa-

kan pendekatan efektif untuk menurunkan berat badan karena menambahkannya pada makanan apapun yang mungkin dimakan seseorang sepertinya tidak menyebabkan perubahan berat badan,” tambahnya.

Menurut inisiatif MyPlate Departemen Pertanian Amerika Serikat, rekomendasi konsumsi harian buah dan sayur untuk dewasa 1,5 - 2 cawan untuk buah dan 2-3 cawan untuk sayur meski pelaku diet seringkali disarankan “memenuhi” asupan makanan dengan sayuran dan buah dengan asumsi makanan rendah kalori akan mengenyangkan.

“Dalam konteks keseluruhan dari diet sehat, pengurangan energi adalah cara untuk membantu menurunkan berat badan, sehingga untuk mengurangi berat badan Anda harus mengurangi asupan kalori,” kata Kaiser tentang hasil studinya yang dipub-

likasikan di American Journal of Clinical Nutrition.

Ia mengatakan selama ini orang berasumsi makanan tinggi serat seperti buah dan sayur akan menggantikan makanan kurang sehat, dan itulah mekanisme untuk menurunkan berat badan.

“Namun temuan kami dari bukti terbaik yang ada menunjukkan efek tersebut tampaknya tidak ada pada orang yang hanya diinstruksikan menaikkan asupan buah dan sayuran,” tambahnya.

Kendati demikian, buah dan sayur menyediakan banyak vitamin dan serat, jadi bahkan jika tidak bisa menurunkan berat badan sekalipun keduanya baik untuk kesehatan dan tidak menimbulkan masalah saat dikonsumsi, kecuali dalam jumlah ekstrim.

(Ant/Bali Post)

SUARA NTB Jumat, 4 Juli 2014

Kecuali Buku Agama

Seluruh SMA Sederajat Telah Terima Buku K13 Selong (Suara NTB)Kepala Bidang Pendidikan Menengah (Dikmen) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Lombok Timur (Lotim) M. Supriyadi menyampaikan sebagian besar buku kurikulum 2013 (K13) sudah didistribusikan ke seluruh sekolah. Kecuali buku agama katanya dijanjikan pertengahan Juli 2014 ini.

Meski demikian, keterlambatan kedatangan buku K13 ini diyakini tidak akan mengganggu jalannya Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) di tingkat satuan pendidikan karena masih ada buku lama yang katanya bisa dipakai.

Ditemui di Selong, Rabu lalu, Kabid Dikmen menyampaikan, 100 persen sekolah sudah mememesan seluruh buku.

Dikpora sendiri yang mengkoordinir pemesanan yang dilakukan secara online dan offline. Pemesanan secara online sempat terkendala karena Dikpora Lotim belum memiliki User ID dan password yang harus diserahkan ke LPSE dan LKPP. Karenanya, buku yang tidak bisa dibeli dengan cara online dilakukan secara off line.

Saat ini, Dikpora sudah mengantongi user ID dan pasword sendiri. “Keterlambatan terjadi karena pengadaan ini kan baru mulai, dan pengadannya kan melalui e-catalog,” ungkapnya. Setelah mengantongi user ID sendiri, proses pemesanan pun katanya sudah cukup lancar.

Pengadaan secara offline dinilai tidak menjadi masalah karena pihak ketiga yakni PT. Gramedia yang menjadi pemenang tender pengadaan buku K13 SMA sederajat ini sudah ada di NTB. Mengacu pada Peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) RI Nomor 34 tahun tahun 2014 tentang mekanisme pemesanan buku untuk semester I ini dananya bersumber dari Biaya Operasional Sekolah (BOS). Selanjutnya, untuk Semester II akan dilakukan pengadaan dengan sumber dana Alokasi Khusus (DAK). Mekanisme katanya tidak akan jauh berbeda dengan BOS. (rus)

PENDIDIKAN

Halaman 10

Lulus PPDB Online, Ikut Lagi di Jalur BL Mataram (Suara NTB) Meski telah dinyatakan lulus dalam seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) jalur online yang berlangsung tanggal 30 Juli sampai 2 Juni, tidak sedikit dari orang tua murid yang nekad kembali mendaftarkan anak-anaknya melalui jalur Bina Lingkungan (BL).

Seperti yang terlihat di pusat seleksi jalur BL wilayah utara di SMP Negeri 10 Mataram kemarin. Pantauan Suara NTB pada hari pertama seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) jalur BL di SMPN 10 Mataram, beberapakali panitia melalui corong suara mengingatkan agar orang tua yang anaknya lulus dalam seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) jalur online agar tidak mendaftar lagi melalui jalur BL, karena jalur BL diperuntukkan khusus bagi siswa asal kota Mataram yang tidak lulus dalam seleksi PPDB online yang berlangsung beberapa hari lalu.

Menanggapi hal tersebut, Kepala SMP Negeri 10 Mataram, Drs. Jupni Amri mengaku bahwa fenomena seperti itu sering terjadi set-

iap tahun. Bahkan karena kengototan orang tua yang menginginkan anaknya masuk ke dalam sekolah pilihan nekad menempuh jalur BL. Namun sesuai dengan petunjuk tekhnis dan petunjuk pelaksana dari Dikpora Kota Mataram, siswa yang telah dinyatakan lulus dalam seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) jalur online tidak diperbolehkan untuk mengikuti seleksi jalur BL. “Mereka tidak boleh ikut seleksi jalur BL karena sistem tidak akan menerima kalau mereka dinyatakan sudah lulus saat ikut PPDB online kemarin. Ya pasti ditolak oleh tim verifikasi. Orang tua harus menerima kelulusan anaknya dan tidak ikut seleksi BL,” terangnya.

Sementara disinggung mengenai kapasitas pihakn-

ya sebagai panitia pelaksana seleksi PPDB jalur BL dalam menentukan kelulusan, Jupni Amri mengaku tidak punya kapasitas karena yang berhak menentukan lulus dan tidaknya siswa yang mendaftar ialah sepenuhnya di tangan Dikpora bersama dengan tim.

Sementara tugas dan fungsi panitia pelaksana yang membawahi beberapa sekolah yang berada di wilayah utara meliputi SMPN 1, SMPN 2, SMPN 3, SMPN 6, SMPN 11, SMPN 15, SMPN 18, dan SMPN 8 hanya terbatas pelayanan administratif semata.

“Kita sebagai panitia pelaksana hanya menyediakan tempat bagi masyarakat, kita beri pelayanan yang baik buat mereka supaya seleksi jalur BL ini berjalan objektif. Untuk operator sudah kita sediakan sebanyak 10 orang ditambah

dengan operator masing-masing sekolah tujuan meliputi wilayah utara,” tutur bekas Kepsek SMPN 19 Mataram ini.

Untuk diketahui, seleksi jalur BL jenjang SMP dipusatkan menjadi dua wilayah yaitu utara dipusatkan di

SMPN 10 meliputi SMPN 1, SMPN 2, SMPN 3, SMPN 6, SMPN 11, SMPN 15, SMPN 18, dan SMPN 8. Sementara wilayah timur dipusatkan di SMPN 7 meliputi SMPN 19, SMPN 17, SMPN 5, SMPN 9, SMPN 20, SMPN 21 dan SMN 23. (dys)

Tarik Siswa, Sekolah Harus Kreatif

M. Supriyadi (Suara NTB/rus)

Pembatasan Rombel Dikeluhkan Wali Murid Giri Menang (Suara NTB) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Lombok Barat memberlakukan kebijakan pembatasan rombongan belajar (Rombel) di setiap sekolah khususnya yang terbilang favorit. Hal ini mengantisipasi monopoli penerimaan peserta didik baru. Selain itu, kebijakan ini untuk pemerataan penerimaan siswa di sekolah-sekolah.

Namun kebijakan ini menuai keluhan dari warga lantaran menjadi kendala anaknya diterima di sekolah yang diinginkan. Pasalnya, ketika mendaftar di sekolah favorit jumlah pendaftar membludak sementara penerimaan peserta dibatasi.

Sekretaris Dinas Dikbud Drs. Komarudin menyatakan, pemberlakuan kebijakan pembatasan Rombel itu melalui Surat Edaran yang disebarkan ke semua sekolah.

“Tujuannya agar dalam penerimaan siswa baru merata,” terang Komarudin Kamis kemarin.

Dijelaskan, kebijakan ini diterapkan untuk mengantisipasi adanya ketidakmerataan penerimaan siswa di sekolah-sekolah di Lobar. Karena fenomenanya sekolah favorit justru yang diminati dan dipadati pendaftar, sehingga satu sekolah saja yang mendominasi.

Menurutnya, jangan sampai hal ini terjadi dimana satu sekolah jumlah siswa membeludak sedangkan sekolah lain sedikit sehingga tidak seimbang. Karena itulah diberlakukan aturan rombel maksimal sembilan kelas untuk kelas 1.

Ia mengambil contoh SMA 1 Gerung yang termasuk favorit di Lobar justru membeludak peminatnya sedangkan di sekolah tetangga sedikit. Karena itulah penerimaan siswa baru ditekankan ketat dan selektif. “Kalau dibatasi kan merata,” ujarnya.

Ia menyebutkan dengan pembatasan ini, jumlah rombel sebanyak sembilan dengan jumlah siswa per kelas 32 orang. Terkait adanya keluahan wali siswa menurutnya dipahaminya namun tentu hal ini merupakan kebijakan untuk pemerataan.

Sementara itu, wali murid mengeluh karena anaknya terancam tidak diterima di sekolah tujuannya. Diutarakan Juni asal Kecamatan Sekotong, anaknya didaftarkan di SMP 1 Gerung namun keterangan pihak guru bahwa siswa luar belum masuk prioritas karena adanya ketentuan Bina Lingkungan dimana anak sekitar diprioritaskan. Hal ini membuatnya pesimis sehingga ia mendaftakan anaknya di sejumlah sekolah.

Tidak itu saja, justru sekolah juga membatasi jumlah penerimaan siswa baru karena ruang kelas kurang.

Selain itu. Belum lagi karena aturan pembatasan Rombel. Jusru menurutnya aturan ini menyulitkan wali murid mendaftarkan anaknya. “Anak saya juara 1 dengan nilai tertinggi, saya yakin diterima tapi dengan aturan ini justru saya kecewa.” (her)

(Suara NTB/ist)

ANTRI - Para orang tua yang mendaftarkan anak-anaknya sedang antri di SMPN 7 Mataram.

(Suara NTB/ist)

RICUH - Kericuhan wali murid ketika mengambil formulir dan kupon antrian sistem BL di SMAN 7 Mataram.

Ricuh, Pendaftaran BL di SMAN 7 Mataram Mataram (Suara NTB) Pendaftaran siswa baru melalui sistem Bina Lingkungan (BL) diterapkan oleh Pemerintah Kota Mataram di tiga SMAN di Kota Mataram. Salah satu sekolah yakni SMAN 7 Mataram diwarnai kericuhan akibat orangtua siswa yang berebut mengambil formulir pendaftaran dan nomor antri.

Kepala Sekolah SMAN 7 Mataram, Drs. Muslim S.Pd., mengaku prosedur dan mekanisme yang dilakukan untuk melayani calon peserta didik baru dengan sistem Bina Lingkungan, sudah sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang berlaku. Adapun kericuhan yang terjadi, tambahnya, diakibatkan oleh orangtua yang tidak mau bersabar menunggu formulir atau kupon dibagikan oleh panitia. “Karena orangtua saja yang tidak mau bersabar antri,” kilahnya ditemui wartawan, Kamis (3/7).

Disebutkan, hanya 20 kouta penerimaan peserta didik baru jalur BL tersebut. Dan ada lima sekolah yang akan menerima yakni SMAN 1, SMAN 2 , SMAN 3 , SMAN 5 dan SMAN 7 Mataram. Persyaratannya pun sudah jelas diatur, sehingga kemungkinan – kemungkinan dapat diantisipasi. “Cuman 20 persen kuotanya,” sebutnya.

Hal senada dikatakan Kepala Bidang (Kabid) Pendidikan Menengah Dikpora Kota Mataram, H. Lalu Abdul Hamid. Ia menegaskan, prosedur dan mekanisme pendaftaran sudah jelas tentang alur – alur pendaftaran. Kalaupun ada kericuhan, hanya orangtua yang tidak mau bersabar menunggu, karena sudah ada petunjuk teknis yang harus diikuti oleh setiap pendaftar. “Panitia sudah siapkan nomor antrian, orangtua saja tidak mau bersabar,” tuding Hamid.

Dikatakan, ada tiga sekolah yang dipusatkan untuk penerimaan siswa melalui sistem BL yakni SMAN 6, SMAN 7 dan SMAN 8 Mataram. Sistem BL ini sambungnya, mempermudah serta memberdayakan masyarakat yang berada di sekitar lingkungan. Hamid meminta, agar orangtua siswa tidak memaksakan kehendak memasukan anaknya ke sekolah – sekolah favorit. “Sekolah favorit juga rombongan belajarnya terbatas,” katanya.

Ditemui terpisah, Asisten Bidang Pengawasan Ombudsman RI perwakilan NTB, Rasyid Ridho menegaskan, hasil pantauannya terhadap pelaksanaan PPDB melalui sistem BL, terkesan kurangnya koordinasi antara Dikpora Kota Mataram dengan pihak sekolah, sehingga terjadi keributan atau kericuhan orangtua murid ketika mengambil formulir dan kupon.

“Pantauan awal, sangat lemah koordinasi Dikpora dengan panitia penyelenggara, sehingga orangtua kebingungan,” terangnya.

Selain itu, tambahnya, terkesan tidak adanya kejelasan antara mekanisme, sistem dan prosedur yang dibangun oleh Dikpora melalui BL tersebut. Padahal, pengalaman tahun lalu dapat dijadikan koreksi atau evaluasi untuk melakukan perbaikan. “Ini terkesan, tidak memiliki struktur dan mekanisme yang jelas,” ucapnya.

Apa langkah yang dilakukan Ombudsman?

Ridho mengatakan, karena pihaknya bertugas untuk melakukan pengawasan. Pertama, akan melihat follow up dari Dikpora Kota Mataram untuk memperbaiki sistem atau prosedur. Kedua, kericuhan tersebut akan dijadikan sebagai temuan sistem BL, apakah memang ada kelemahan di SOP atau memang Dikpora belum membuat Standar Operasional Prosedur. (cem)

Mataram (Suara NTB) Salah satu cara agar sekolahsekolah pinggiran di Kota Mataram mampu bersaing dengan sekolah favorit dan dapat diminati oleh masyarakat ialah dengan memberikan segudang rangsangan dan pemantik agar masyarakat tertarik memasukkan anak-anaknya ke sekolah tersebut.

Rangsangan bisa dalam bentuk membuat panggung kreatifitas khusus bagi siswa, melakukan pencitraan show up dan rutin mengikuti even-even yang memungkinkan siswa mampu mengeluarkan potensi dan bakat mereka.

“Setidaknya, dengan syarat itulah sekolah-sekolah akan keluar dari problem minimnya peminat pada saat Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) berlangsung setiap tahun,” ujar Kepala SMP Negeri 10 Mataram, Drs. Jupni Amri kepada Suara NTB kemarin.

Menurut Jupni Amri, sekolah-sekolah yang saat ini peminatnya masih minim tidak boleh mengkambinghitamkan keberadaan sekolah-sekolah favorit sebagai penyebab langkanya siswa yang mendaftar. Hal tersebut mengingat masyarakat tertarik memasukkan anakanaknya disebabkan oleh adanya ketertarikan khusus terhadap sekolah bersangkutan yang membuat mereka lebih memilih mendaftarkan anakanaknya ke sekolah yang lokasinya jauh dari tempat tinggal.

“Pimpinan sekolah sendiri

harus evaluasi kondisi internal mereka, apa yang membuat sekolah tidak diminati masyarakat. jadi tidak boleh menyalahkan keberadaan sekolah favorit,” terangnya.

Yang harus dilakukan oleh pihak sekolah menurut Jupni Amri ialah hendaknya sekolah membuat pencitraan kepada masyarakat dalam bentuk kegiatan-kegiatan positif seperti memberikan identitas khusus terhadap sekolah berupa aspek akademik dan non akademik.

“Pencitraan itu penting, kita tidakperlucapekmembuatitu,demi sekolah kita pasang badan. Pemantik yang membuat masyarakat tertarik datang kesini itu yang harus dipikirkan dan dilaksanakan agar masyarakatjaditertarikmendaftar sehinggasekolahtidakkekurangan murid. Selama ini kan banyak sekolah yang tidak membuat pemantik itu,” tuturnya.

Diceritakan Jupni Amri bahwa selama menjadi Kepsek SMPN 10 Mataram, berbagai strategi perubahan dilakukan untuk menarik minat masyarakat masuk ke SMPN 10. Seperti mengembangkan seni barongsai, drum band, teater, UKS dan rebana reong.

“Strategi-strategi seperti itulah yang membuat SMPN 10 lebih baik, bahkan pendaftarnya berasal dari lokasi yang jauh dari sekolah. Sekolah butuh strategi agar bersaing dengan sekolah lain, kita harus greget dan memberikan sentuhan sedikit agar wajah sekolah diminati masyarakat,” pungkasnya. (dys)

Halaman 11

SUARA NTB Jumat, 4 Juli 2014

Jadwal Pertandingan Piala Dunia 2014

Brasil

vs

Kolombia

Gaya Nomor Sekian

Sabtu, 5 Juli 2014 Prancis vs Jerman 00.00 Wita

Teresopolis Neymar menegaskan gaya permainan bukanlah yang utama di laga perempat final Piala Dunia, Sabtu dini hari nanti. Dia akan senang Brasil menang dengan gaya bermain apapun sepanjang bisa mengalahkan Kolombia di Fortaleza.

Brasil Selidiki Tiket Ilegal Rio de Janeiro Pemerintah Brasil tengah menginvestigasi anggota federasi sepak bola Brasil, Argentina, dan Spanyol yang diduga terlibat dalam penjualan tiket ilegal piala dunia, kata jaksa penuntut, Rabu seperti dilansir AFP. Polisi menahan 11 orang pada Selasa karena tuduhan menjual tiket yang telah FIFA berikan kepada sponsor, federasi, pemain dan organisasi non-pemerintahan.

“Grup itu mendapat banyak uang dari setiap pertandingan,” kata Marcos Kac, jaksa penuntut di Rio de Janeiro.

“Itu 1000 tiket setiap pertandingan dengan harga pokok 1000 euro (1365 dolar),” kata Kac. Kac mengatakan tersangka pemimpin tiket ilegal itu ialah Mohamadou Lamine Fofana asal Aljazair yang sudah menjalani penyelidikan sejak tiga bulan.

“Mereka mendapat tiket yang telah diberikan FIFA kepada federasi sepakbola, pemain, operator, dan perusahaan,” kata Kac. Sembilan tersangka ditahan di Rio dan dua di Sao Paulo. Beberapa tiket yang disita seharusnya untuk federasi sepak bola Brasil, Argentina, dan Spanyol.

“Ini tengah dalam penyelidikan,” katanya. Penangkapan itu membuat tiga agen perjalanan yang diduga terlibat dalam penjualan tiket ilegal itu tutup. Pemerintah juga telah menangkap lusinan penjual tiket ilegal di luar stadion di seluruh kota sejak turnamen bergulir pada 12 Juni. (ant/bali post)

Agresif, Tapi Tidak Kasar

(Suara NTB/ist)

Ribeirao Preto Prancis kadang-kadang melakukan tekel keras pada Piala Dunia namun bek Mamadou Sakho masih mengategorikannya “agresif tapi tidak kasar”.

Ketika tim-tima lain begitu cepat dihukum wasit, tim perempatfinalis yang diasuh Didier Deschamps ini jarang terhukum wasit.

“Ketika kami bermain melawan Honduras kami banyak melakukan hantaman, tetapi tidak satu pun dikenai kartu,” kata bek Liverpool itu pada jumpa pers di kamp pelatihan.

“Kesalahan kami lebih banyak karena kekikukkan ketimbang yang lainnya. Banyak duel namun kami tidak membuat banyak kesalahan. Mungkin kami agresif, tetapi tidak kasar.” 24 jam sebelumnya Deschamps berusaha mengabaikan pembicaraan soal itu.

“Semakin sedikit Anda bahas soal itu semakin bagus,” kata pelatih yang mengubah peruntungan Prancis untuk membawanya ke babak delapan besar menghadapi Jerman di Stadion Maracana, Rio de Janeiro. “Ada insiden-insiden besar para pertandingan lain.Ada duel dan kami juga memiliki pemain yang siap berduel. Saya tak ingin mengeluh, tapi memang ada intensitas dan kecepatan dalam pertandingan di sini”.

“Anda hanya harus tiba sepersepuluh detik untuk terlambat dan itu sudah cukup untuk menciptakan kesalahan yang fatal.”

Deschamps menyatakan meminta maaf atas ayunan kaki terlalu tinggi Blaise Matuidi yang menimpa pemain Nigeria Ogenyi Onazi pada laga 16 Besar di Brasilia lalu.

Gelandang Lazio itu harus ditandu ke luar lapangan sedangkan Matuidi bebas dari hukuman. “Blaise sudah bilang minta maaf, tapi ini bisa terjadi.

Saya tidak merasa kami diperlakukan sebelah mata (oleh wasit)...mungkin saya akan mengucapkan hal berbeda jika saya Nigeria, tapi saya tak melihat ini hal yang mempengaruhi hasil pertandingan.”

Selain Matuidi, Sakho juga melakukan pelanggaran dengan menyikut pemain Ekuador pada pertandingan terakhir fase grup, sedangkan Olivier Giroud menekel Steven von Bergen sehingga bek tengah Swiss ini mengalami gegar otak dan luka-luka di bawah matanya. Pemain itu bahkan terpaksa dipulangkan ke Swiss untuk menjalani perawatan, demikian AFP. (ant/bali post)

Kecuali penampilan cemerlang Neymar, Brasil jarang tampil cemerlang pada putaran final ini kendati masih menjadi favorit kuat juara setelah kemenangan menyesakkan dada lewat adu penalti melawan Cili pada babak 16 Besar.

“Anda tak bisa selalu memuaskan diri sendiri dan menang 4-0 atau 5-0. Sepak bola sekarang itu sangat sulit, sehingga bahkan tim yang paling banyak melakukan pelanggaran pun akhirnya menang,” kata penyerang Barcelona itu dalam jumpa pers di Teresopolis.

“Saya tak ingin pamer. Itu hal terakhir yang kami coba lakukan. Kami tak ke sini untuk membuat tontonan. Kami ke sini untuk berlari sampai akhir, sampai kami lelah dan keluar sebagai pemenang.”

“Saya akan senang tak melakukan apa-apa pada pertandingan ini jika Brasil menang 1-0. Itu akan menakjubkan.”

Sebelumnya Neymar menjalani pelatihan tanpa terlihat dampak cedera, yang memastikan dia sudah mengatasi masalah pada lutut dan paha yang dia dapatkan saat melawan Cili. “Saya baik-baik saja. Kalian bisa tenang,” kata dia kepada wartawan setelah sesi latihan di mana pelatih Luiz Felipe Scolari membeberkan formasi berbeda menjelang laga melawan Kolombia.

Scolari tampaknya hanya akan mengganti satu pemain dalam starting line-up untuk pertandingan di Stadion

”

Kami ke sini untuk berlari sampai akhir, sampai kami lelah dan keluar sebagai pemenang

(Suara NTB/ist)

Brasil vs Kolombia 04.00 Wita

Neymar Castelao itu di mana Luiz Gustavo yang terkena hukuman larangan sekali bermain digantikan oleh gelandang Paulinho.

Pelatih juga mencoba formasi 3-5-2 dengan bek Henrique menggantikan striker Fred dan Maicon menggantikan Daniel Alves di bek tengah. Peluang line up Brasil dalam pola seperti itu melawan Kolombia adalah paling kecil, namun Neymar menegaskan dia siap beradaptasi dengan perubahan taktik apa pun.

“Saya bisa cocok dengan formasi apa pun. Kami punya pelatih yang luar biasa yang bertugas memastikan bagaimana kami akan bermain. Dengan atau tanpa penyerang tengah, kami harus bermain sepak bola.”

Bek kiri Marcelo mundur dari latihan namun Brasil memastikan bahwa pemain Real Madrid ini tak memiliki masalah apa-apa dan skuat lengkap telah berangkat ke Fortaleza Rabu sore waktu setempat, demikian AFP. Gelandang Kolumbia Carlos Sanchez mengatakan bahwa timnya tidak berlebihan kagum pada lawannya di pe-

Neymar

rempat final nanti, Brasil.

“Takut? Tidak, dengan segala hormat, ya, karena ini Brasil, negeri yang teratur, karena para pemainnya, pelatihnya, dan untuk semua yang mewakili Brasil,” kata Sanchez seperti dikutip AFP. Sedangkan gelandang James Rodriguez yang sudah mencetak lima gol pada turnamen ini dan akan memanfaatkan berkurangnya kekuatan Brasil oleh bakal absennya Luis Gustavo, mengatakan Brasil sama khawatirnya mereka kepada dia dengan khawatirnya Kolombia terhadap Neymar.

“Kami menghadapi lawan yang sangat tangguh yang memiliki para pemain hebat, tetapi mereka juga harus berpikir bahwa kami juga memiliki para pemain besar,” kata playmaker AS Monaco yang

James Rodriguez

Komparasi Pemain Andalan Brasil Kolombia 4 Neymar

Gol

15 Neymar

Tembakan

9 Neymar 4 Neymar

J. Rodriguez

5

J. Rodriguez 14

Kreasi peluang J. Rodriguez

8

J. Rodriguez

5

Gol

175 Dani Alves Umpan akurat J. Rodriguez 118 16 Oscar

Tekel sukses

sukses menutup ketiadaan Radamel Falcao itu.

Tetapi catatan sejarah mengatakan lain. Kolombia hanya pernah sekali mengalah-

J. Rodriguez

6

kan Brasil dari 25 pertemuan sebelumnya, dan hanya sekali bertemu di turnamen besar yaitu pada Copa America 1991, demikian AFP. (ant/bali post)

Psikolog untuk Atasi Beban Brasil Iswandi Siap Pertahankan Teresopolis Digunakannya seorang psikolog dalam tim Brasil adalah untuk membantu mereka mengatasi masalah mental karena harus menanggung beban besar harapan bahwa mereka akan menjadi juara Piala Dunia di negerinya sendiri, kata Neymar.

Pelatih Luiz Felipe Scolari membawa psikolog olah raga Regina Brandao untuk bekerja dengan skuat Brasil setelah kemenangan adu penalti yang menguras emosi melawan Cili akhir pekan lalu.

Sejumlah pemain Brasil, termasuk kapten Thiago Silva, penjaga gawang Julio Cesar dan Neymar sendiri menangis, khususnya setelah menang melawan Cili.

Mereka dikritik oleh media massa Brasil dan oleh para mantan pemain termasuk mantan kapten Carlos Alberto yang menjuarai Piala Dunia 1970, karena tampil tidak cukup tangguh, namun Neymar menegaskan bahwa kerja Brandao bermanfaat.

“Saya tidak pernah melakukan hal seperti ini sebelumnya dan saya sangat menikmatinya,” kata sang penyerang yang sukses melakukan tendangan penalti terakhir yang menentukan saat melawan Cili di Belo Horizonte.

“Itu bukan hanya kami, dalam sepak bola, yang dikepung oleh emosi setiap hari dan membutuhkan psikolog. Saya kira ini demi kebaikan setiap pemain, untuk membuat lebih tenang.

“Kami punya hubungan yang sangat baik dengan Regina Brandao. Dia orang yang hebat. Saya belajar banyak dan saya berharap terus melakukan ini.”

Neymar sudah mencetak empat gol pada Piala Dunia kali ini dan sering tampil sebagai satu-satunya sumber inspirasi asli Selecao. Namun dia menambahkan bahwa menyebut Brasil tergantung kepada dirinya adalah keliru.

“Saya tidak merasa dibebani berlebihan baik di dalam maupun di luar lapangan.

Saya punya rekanrekan yang membantu saya memenangi bola, mencetak gol, dan merancang gol,” kata dia. “Tim Brasil tidak hanya satu orang yang harus melakukan segalanya,” kata dia seperti dikutip AFP. (ant/bali post)

Barcelona Bicarakan Suarez dengan Liverpool

Luis Suarez

London Barcelona secara resmi akan bertemu dengan Liverpool di London pada Rabu, untuk membuka negosiasi tentang kemungkinan dikontraknya striker Liverpool Luis Suarez, demikian menurut laporan media Inggris.

Barcelona menjadi pesaing diantara klub-klub besar yang ikut mengincar pemain asal Uruguay berusia 27 tahun yang sempat dihukum larangan sembilan pertandingan internasional karena menggigit bek Italia Giorgio Chiellini saat pertandingan Grup D Piala Dunia, lapor Reuters.

Sebuah pertemuan antara klub Merseyside dengan sebuah delegasi yang dipimpin oleh Raul Sanllehi, direktur manajemen sepak bola Barcelona, dijadwalkan akan membicarakan tentang masa depan pencetak gol terbanyak liga utama Inggris musim lalu, kata laporan.

Perekrutan pemain Liverpool ke Barcelona itu dilaporkan akan bernilai sekitar 70-80 juta pound (118-134 juta dolar AS). Sementara itu striker asal Chile Alexis Sanchez - target Liverpool berikutnya - akan menjadi pemain yang dicadangkan jika tidak mendapatkan Suarez. (ant/bali post)

Medali Emas

Mataram (Suara NTB) Pelari tercepat asal NTB, Iswandi dipastikan ambil bagian di Kejurnas Atletik di Jakarta September 2014. Atlet kelahiran Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) ini pun siap mempertahankan medali emas yang pernah diraih di ajang tingkat nasional.

Dihubungi Suara NTB di Mataram belum lama ini Iswandi mengatakan dirinya akan ikut di dua nomor pertandingan di ajang bergengsi tersebut, yakni nomor lari 100 meter dan estafet 4x100 meter putra.

Targetnya di event bergengsi tersebut adalah mempertahankan medali emas yang pernah diraihya di dua nomor pertandingan, khususnya nomor 100 meter putra menjadi andalannya. “Target utama, mempertahankan medali emas yang saya dapat pada kejurnas dan PON 2012 lalu,” ucapnya.

Dijelaskannya, pada PON XVIII di Riau 2012 lalu dia berhasil mempersembahkan medali emas di nomor 100 meter dan 4 x100 meter putra. Target untuk mempertahankan medali emas di nomor ini cukup realistis, pasalnya belum lama ini

Iswandi

(Suara NTB/fan)

dia berhasil mempertajam catatan waktu yang diraih kancah nasional. Dia mencatat waktu 10.33 detik di Porpov NTB di Mataram, 15-21 Juni lalu.

Catatan waktu itu lebih cepat dari catatan waktu yang diukirnya di PON XVIII di Riau 2012 lalu, yakni 10.41 detik.

Melihat ketajaman catatan waktunya terus bertambah, Iswandi yang saat ini merupakan atlet Pelatnas PRIMA itu semakin percaya diri tampil menjadi yang terbaik di kejurnas atletik di Jakarta September 2014. (fan)

Pencak Silat Siapkan 5 Atlet ke PON Remaja Mataram (Suara NTB) Pengprov IPSI NTB menyiapkan sedikitnya lima atlet mengikuti Pekan Olahraga Nasional (PON) Remaja di Jawa Timur (Jatim) Desember 2014.

Kelima atlet itu adalah atletatlet berprestasi di level pelajar tingkat regional dan nasional.

Hal ini disampaikan Ketua Bidang Pembinaan Prestasi (Binpres) IPSI NTB, Dedi S. Darere ketika dihubungi Suara NTB di GOR 17 Desember Turide Mataram, Kamis (3/7) kemarin. “Kita tengah menyiapkan kurang lebih lima atlet mengikuti PON Remaja nanti,” ucap Dedi yang merupakan mantan Pelatih Pelatnas PRIMA Pratama.

Dikatakannya, kelima nama atlet yang dipersiapkan mengikuti PON Remaja itu adalah M. Iradat Putra, Igi Rangga Barani, L. Muhammad Khairul, Roni Pasarni dan Ayu Audira. Mereka diambil dari hasil seleksi even tingkat regional NTB dan tingkat pelajar nasional, seperti Pekan Olahraga Pelajar Daerah (Popda) NTB, selanjutnya peraih

medali di Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) dan berprestasi di Pekan Olahraga Pelajar Nasional (Popnas).

Lanjutnya, para atlet yang dipersiapkan mengikuti event nasional itu memiliki kemampuan dan prestasi yang relatif berbeda. Dicontohkannya, M. Iradat Putra yang kini dipersiapkan untuk mengikuti kelas tarung A putra merupakan atlet peraih medali emas di Popnas di Jakarta 2013, selain itu M. Iradat juga pernah meraih medali emas di kejurnas pencak silat remaja. Selanjutnya, Rangga Barani dkk juga memiliki peluang yang sama mengkir prestasi di PON Remaja nanti.

Namun demikian, Dedi tak ingin mematok target mulukmuluk. Dia berharap kelima atletnya itu dapat memberikan minimal satu medali emas di PON remaja sebagaimana yang dibebankan oleh KONI NTB belum lama ini. Ia menegaskan, kelima nama atlet silat yang tengah disiapkan ke PON Remaja itu sudah diserahkan ke KONI NTB kemarin. (fan)

SUARA NTB

Jumat, 4 Juli 2014

Halaman 12

DIJUAL MOBIL

RUPA-RUPA

PERHIASAN

FINANCE

MAINAN ANAK

TOKO BANGUNAN

TRAVEL

SHOWROOM

RUMAH MAKAN

BATIK

TOKO MAINAN

PET SHOP

SALON

PERAWATAN AC

KONTRAKAN

KOMPUTER

RUPA-RUPA

BENGKEL

BANK

SUARA NTB

Jumat, 4 Juli 2014

KURSUS

Halaman 13

HOTEL

ARSITEK & BAHAN BANGUNAN

087 865 633 888 / 087 861 811 999

DEALER

RUMAH MAKAN Menyediakan aneka hidangan & melayani pesanan nasi kotak, snack box dan menerima rantangan

SALON

LAUNDRY

SANGGAR SENAM

SHOWROOM

PROPERTY

EKSPEDISI

KECANTIKAN

BAKERY

Hay sista biar gak ribet pakai pensil alis dan lipstik KINI TELAH ADA DIKOTA ANDA....?

SULAM BIBIR

TERASI

FUTSAL

SERVIS MOTOR

COUNTER

SULAM ALIS DAN BIBIR HANYA :

Rp. 1 Jt

Biaya di atas sudah termasuk retouch 1 kali Kunjungi De’Beauty Care Alamat : Jl. Koperasi No. 64 A Ampenan - Otak Desa

SULAM ALIS

Hp : 081803673308 / 081803667165 PIN : 29DO72D4 / 297AFF73 Menerima Kursus : 1. Sulam Alis dan Bibir 2. Estetika 3. Tata Kecantikan

TENUN LOMBOK

TELEVISI

EVENT ORGANIZER

LISNA JAYA MOTOR Menerima :

Ganti Oli - Spare Parts Service Mobil & Sepeda Motor

Hubungi : GEDE HP. 087 865 276 400 085 337 568 500

Jl. SULTAN HASANUDDIN 139 BLOK D CAKRA UTARA

BENGKEL & SPARE PART

SIARAN TV

FASHION

PENGOBATAN

PENGOBATAN

RUPA - RUPA

RUPA - RUPA

MADU

KACAMATA

COUNTER

RUPA - RUPA

RUPA - RUPA

KONVEKSI

Halaman 14

SUARA NTB Jumat, 4 Juli 2014

Dari Anas bin Malik Radhiallahu ‘Anhu, bahwa Rasulullah SAW bersabda, ‘’Bersahurlah kalian, karena pada santap sahur itu ada keberkahan.”

(Hadits Riwayat Bukhari dan Muslim)

Nafsu adalah Teroris Sesungguhnya Adisan, S.Pd, (Sekretaris Bumi Gora Institut NTB) MUSUH paling nyata yang terdapat dalam diri manusia adalah nafsu manusia itu sendiri. Meski tidak terlihat, efek yang ditimbulkan oleh keberadaan nafsu manusia bisa langsung dirasakan. Ketika seorang marah, efek dari marah tersebut bisa langsung dirasakan seketika. Ada perubahan pada aspek fisik yang disebabkan oleh nafsu yang bersifat non fisik tadi. Sehingga, pada dasarnya nafsu merupakan musuh utama dari manusia.

Sejarah mencatat, banyak kaum dan golongan yang dimusnahkan oleh Allah SWT diakibatkan oleh ketidakmampuan untuk mengendalikan nafsu mereka sendiri. Fir’aun si raja dari negeri piramida Mesir tercatat sebagai manusia paling angkuh. Akibat menuruti nafsunya yang berkeinginan menjadi Tuhan, Fir’aun dilenyapkan oleh Allah SWT. Pada era sekarang, pengewajantahan akibat ketidakmampuan seseorang dalam mengendalikan nafsu bisa sangat beragam, baik berupa penyembahan terhadap teknologi yang dibuat manusia maupun munculnya berbagai aksi-aksi terorisme yang memiliki motif beragam, seperti motif agama. Khusus pada aksi terorisme mengatasnamakan agama misalnya sepenuhnya berasal dari nafsu pelaku aksi teror tersebut. Hal itu mengingat, dalam ajaran agama manapun aksi terorisme tidak dibenarkan.

Dalam Islam, ajaran mengenai jihad yang kerapkali dijadikan sebagai dalil oleh pelaku teror tidak ada kaitannya dengan aksi terorisme yang mereka lakukan. Karena sesungguhnya, terminologi jihad sangat beragam salah satunya seperti hadits Nabi Muhammad SAW berikut ini: “Kita baru kembali dari satu peperangan yang kecil untuk memasuki peperangan yang lebih besar.

Sahabat terkejut dan bertanya, “Peperangan apakah itu wahai Rasulullah ? “ Baginda berkata, “Peperangan melawan hawa nafsu.” (Riwayat Al Baihaqi) Dengan makna jihad yang sangat beragam dan multitafsir tersebut, harusnya jihad melawan hawa nafsu merupakan jihad paling substantif bagi seorang Muslim, karena setiap saat dapat meneror keimanan seseorang. Oleh sebab itu, setiap Muslim haruslah memerangi nafsu yang ada dalam diri mereka sendiri terlebih lagi diperkuat dengan adanya firman Allah SWT: “Dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu karena akan menyesatkanmu dari jalan Allah..” (QS. Shaad: 26).

Kiranya, di momentum bulan Ramadhan tahun ini, kita kembali menata hati untuk terus meluruskan pemahaman keagamaan kita. Selain itu, momentum Ramadhan juga harus dijadikan momen untuk turut serta mempuasakan hati dan pikiran yang negatif dari penguasaan nafsu yang senantiasa meneror umat manusia. Wallahu a’lam bisshawab.

Tips Berpuasa bagi Ibu Hamil SELAMA ibu hamil telah dilakukan pemeriksaan dan dinyatakan sehat dan telah dikonsultasikan dengan ahlinya, maka ibu hamil diperbolehkan untuk melakukan puasa khususnya selama bulan Ramadhan.

Ketika sahur, pilih makanan yang mengandung protein dan lemak dalam jumlah cukup. Kedua jenis zat gizi ini dapat bertahan lebih lama di pencernaan, sehingga memperlambat rasa lapar di siang hari.

Sebaiknya ibu hamil banyak mengkonsumsi daging. Daging adalah makanan yang mengandung kalori dan protein sangat tinggi yang bisa disimpan tubuh dalam waktu cukup lama. Selain itu, upayakan juga makanan yang kaya vitamin C dan mineral seng (zinc) untuk menjaga vitalitas tubuh.

Hal lain yang perlu diperhatikan, jangan mengonsumsi makanan manis saat sahur agar tubuh tidak lemas dan cepat merasa lapar akibat insulin shock. Sebaiknya hingga waktu sahur habis, usahakan minum air putih sebanyak-banyaknya. Jika bisa minum air putih selama sehari itu sebanyak dua liter. Dan ditambah dengan segelas susu hangat. Minum segelas susu setiap sahur bisa mengurangi ancaman anemia bagi ibu hamil.

Selama berpuasa, istirahat cukup. Bila memungkinkan sediakan lebih dari porsi istirahat sebelumnya. Kurangi porsi aktivitas yang membutuhkan energi ekstra, misalnya aktivitas di lapangan atau pikiran yang berat-berat. Sedapat mungkin hindari stres dan buang jauh kebiasaan/dorongan untuk marah.

Segera batalkan puasa jika muntah-muntah lebih dari 3 kali yang dikhawatirkan menyebabkan terjadinya dehidrasi. Mengalami diare yang diikuti rasa mulas dan melilit. Mimisan yang disebabkan pecahnya pembuluh darah pertanda kondisi tubuh sudah tidak stabil. Selain itu, lemas, pusing diikuti dengan mata yang berkunang-kunang pertanda hipoglikemia dikhawatirkan janin mengalami kekurangan gizi. Termasuk saat mengalami keringat berlebih khususnya keringat dingin pertanda tubuh bahwa kondisi fisik ibu hamil sudah tidak kuat lagi untuk berpuasa Saat Berbuka, awali berbuka dengan minuman hangat dan manis untuk meningkatkan kadar gula darah, tetapi ibu hamil juga harus tetap membatasi makanan dan minuman yang manis. Hindari minuman dingin, karena dapat menurunkan kerja lambung. Setelah itu, lanjutkan dengan menyantap makanan yang mengandung karbohidrat simpleks, sehingga lebih mudah diserap tubuh, seperti kolak atau kurma.

Setelah Shalat Magrib, makanlah dengan porsi lebih besar, tapi jangan langsung kalap. Makan dalam jumlah besar bisa membuat tubuh Anda lemas. Karena itu, makan secukupnya saja. Sehabis salat tarawih, usahakan untuk makan walau hanya sedikit. Sebelum tidur, untuk memproses produksi ASI, cobalah makan makanan ringan dengan minuman hangat. (berbagai sumber)

Safari Ramadhan Gubernur Diawali dari Kota Mataram Mataram (Suara NTB) Gubernur NTB Dr. TGH. M. Zainul Majdi akan mengawali kegiatan Safari Ramadan 1435 H di kabupaten/kota dari Kota Mataram. Sesuai dengan jadwal, gubernur akan melakukan Safari Ramadhan di Pulau Lombok dan tiga kabupaten/kota di Pulau Sumbawa, yakni Kota Bima, Kabupaten Bima dan Kabupaten Dompu.

“Silaturahmi (safari) Ramadhan Gubernur mulai Sabtu, 5 Juli mendatang diawali Pulau Lombok dari Kota Mataram. Untuk Pulau Sumbawa start tanggal 12 Juli,” kata Kabag Humas dan Protokoler Setda NTB, Drs. Fathul Gani, M.Si di Mataram, Kamis (3/7).

Jadwal perdana Safari Ramadhan Gubernur dimulai Sabtu, 5 Juli di Masjid Al Akhwan Griya Pagutan Indah Mataram. Selanjutnya pada Minggu, 6 Juli kegiatan Safari

Ramadhan dilaksanakan di Lombok Barat dengan lokasi di Masjid Jami’ Baiturahman Kediri Lombok Barat.

Sementara untuk kegiatan Safari Ramadhan di Lombok Utara dijadwalkan tanggal 20 Juli dengan lokasi di Masjid Haqqul Yakin Desa Lengkukun Kayangan. Lombok Timur pada tanggal 19 Juli dengan lokasi di Masjid Jamiyyatul Qudsiah Pringgasela. Sementara untuk kegiatan Safari Ramadhan di Lombok Tengah dijadwalkan pada

tanggal 18 Juli di Masjid Nurul Iman Janggawana Utara Jembe Barat Desa Saba Janapria.

Kegiatan Safari Ramadhan di Pulau Sumbawa, lanjutnya, gubernur berbagi tempat dengan Wakil Gubernur, H. Muh. Amin, SH, M.Si. Gubernur akan melakukan Safari Ramadhan di Kota Bima, Kabupaten Bima dan Dompu. Kegiatan Safari Ramadhan di Kota Bima akan dilaksanakan pada 14 Juli di Masjid Agung Al Mujahidin

(Suara NTB/nas)

Fathul Gani

Kota Bima.

Selanjutnya pada tanggal 15 Juli di Kabupaten Bima bertempat di Masjid Al Abror Desa Kenanga Kecamatan

Bolo serta tanggal 18 Juli di Kabupaten Dompu dengan lokasi di Masjid Al Azkar Soriutu Manggalewa.

Sementara itu, untuk Wakil Gubernur dijadwalkan akan melakukan Safari Ramadhan di Pulau Sumbawa dimulai dari Kabupaten Sumbawa tanggal 21 Juli di Masjid Al Falah Desa Lempeh Kecamatan Sumbawa. tanggal 22 Juli di Kabupaten Sumbawa Barat bertempat di Masjid As Syukur Telonang KSB. “Jadwal safari ramadhan kita sinkronkan dengan jadwal kabupaten/kota. Safari Ramadhan ini untuk silaturahim Ramadhan, bertemu dengan masyarakat. Pada kegiatan ini juga SKPD terkait menyerahkan bantuan kepada masyarakat,” pungkasnya. (nas)

Di Safari Ramadhan, Wabup Ajak Masyarakat Gunakan Hak Pilih Sumbawa Besar (Suara NTB) Selain menyampaikan beberapa imbauan moral dalam rangka menghormati bulan suci Ramadhan, Wakil Bupati Sumbawa, Drs. H. Arasy Muhkan, juga mengajak masyarakat di Kecamatan Empang menggunakan hak pilihnya pada 9 Juli mendatang.

Pada kesempatan tersebut, Wabup memberikan himbauan dalam momentum Ramadhan.

Seperti memperbanyak amal ibadah, mengajak pemilik warung, restoran atau kedai

(Suara NTB/ham)

TAKJIL - Petugas Masjid Nurul Iman Karang Jangkong Cakranegara menyiapkan takjil di halaman masjid. Takjil akan diupayakan tetap ada sampai jelang Lebaran.

Sediakan Takjil

Rutinitas Pengurus Masjid Nurul Iman Setiap Ramadhan Mataram (Suara NTB) – Keberadaan Masjid Nurul Iman Karang Jangkong Cakranegara yang berada di pusat perbelanjaan menjadi primadona bagi para pekerja untuk beribadah pada Tuhannya. Setiap waktu, masjid ini selalu ramai dikunjungi oleh masyarakat untuk beribadah usai berbelanja di beberapa pertokoan atau Mataram Mall.

Begitu juga di setiap bulan Ramadhan, banyak karyawan yang bekerja pada shift malam Shalat Maghrib sekaligus berbuka puasa di masjid yang meraih juara dua untuk lomba kebersihan tempat ibadah di Kota Mataram ini. Tidak hanya itu, beberapa warga yang berbelanja dan belum sempat pulang memanfaat-

kan waktu shalat Maghrib serta berbuka puasa. Apalagi, pengurus masjid sudah menyediakan takjil atau makanan berbuka yang merupakan sumbangan dari warga secara bergantian.

Tahir, tokoh masyarakat Karang Jangkong pada Suara NTB, Kamis (3/7) sore, menjelaskan, sejak hari kedua Ramadhan, pihaknya sudah menyediakan takjil dengan berbagai menu di halaman masjid, seperti kurma, es campur, pisang goreng, kue aneka jenis hingga nasi kotak. ‘’Semuanya, merupakan sumbangan masyarakat di Karang Jangkong ini secara bergiliran,’’ ujarnya.

Baginya, beramal baik dengan menyediakan takjil bagi masyarakat di bulan Ra-

madhan merupakan kesempatan emas yang tidak boleh dilewatkan. Untuk itu, menyediakan takjil selama Ramadhan harus dilakukan, karena selain beribadah juga bisa bersilaturahmi dengan kaum Muslim lainnya.

Hal senada disampaikan Akmaluddin, petugas masjid yang selalu siap memberikan pelayanan kepada masyarakat yang berbuka di masjid. Menurutnya, masyarakat yang berbuka di Masjid Nurul Iman terdiri dari berbagai profesi, seperti sopir taksi, pekerja toko atau warga yang ketemu waktu Maghrib di jalan. ‘’Insya Allah, makanan berbuka selalu ada.

Kita (warga Karang Jangkong, red) giliran menyediakan takjil di masjid,’’ ujarnya. (ham)

Pegawai Lingkup Pemkab Lobar Diharapkan Mampu Tingkatkan Ibadah Giri Menang (Suara NTB) – Pada bulan Ramadhan Pemkab Lombok Barat (Lobar) mengimbau segenap pegawai setempat yang beragama Islam meningkatkan keimanan dan ibadah. Salah satu bentuknya dengan shalat berjamaah di masjid. Adanya imbuan itu berdampak positif bagi para pegawai,sehingga menumbuhkan kesadaran bagi beribadah.

Selama bulan Ramadhan ini, saat waktu Shalat Zuhur masjid yang ada di sekitar Kantor Bupati Lobar dipenuhi jamaah untuk beribadah.

Asisten III Setda Lobar H. M. Taufiq menyatakan, shalat berjamaah itu tidak perlu

Bahan 1 ekor ikan gurame, bersihkan dan potong seusai selera 2 buah jeruk nipis 750 ml air 1 sendok teh margarin 5 buah cabai rawit 1 ikat daun kemangi 1 sendok teh garam 1 sendok teh bumbu penyedap 1 buah tomat, iris-iris Bumbu 3 butir bawang merah 2 siung bawang putih 1 buah bawang bombay 1 batang daun bawang 2 buah belimbing wuluh atau sayur 3 cm jahe 2 cm lengkuas

Pembinaan Mental dengan Fokus Kegiatan Pengajian

(Suara NTB/ars)

Purniawal

Cara Mengolah Sup Ikan Gurame : Langkah pertama siangi ikan dan cuci hingga bersih, potong 3 atau 4 bagian menurut selera anda. Kemudian lumuri ikan dengan jeruk nipis dan garam, diamkan selama 15 menit. Lalu cuci bersih dan tiriskan. Didihkan air, masukan semua bumbu iris, tambahkan garam dan penyedap lalu masak hingga mendidih. Kemudian masukan ikan, dan masak hingga berubah warna.

Masukan tomat, daun kemangi dan cabai rawit, tutup beberapa saat hingga matang.

Setelah matang, lalu angkat dan sajikan. Selamat mencoba. (berbagai sumber)

menunggu bulan puasa, namun ketika waktu atau hari biasa seharusnya shalat berjamaah. “Sejak lama diberikan imbauan kepada pegawai agar shalat di masjid, tidak saja saat bulan Ramadhan,” terangnya.

Sementara pada waktu Ashar biasanya pegawai telah pulang dan melaksanakan shalat Ashar di rumah. Karena waktu pulang dipercepat, yakni pukul 15.00 Wita sedangkan waktu Shalat Ashar pukul 15.40 Wita.

Pemda sendiri mengurangi jam kerja selama Ramadhan sekitar satu jam. Masuk kerja pukul 08.00 WITA dan pulang pukul 15.00 WITA. (her)

Ramadhan di Lapas Mataram

Sup Ikan Gurame DAGING, ayam dan ikan adalah menu pilihan dalam berbuka atau sahur. Salah satu menu yang banyak dipilih adalah ikan. Dalam edisi kali ini, kami ingin mencoba menyajikan menu pilihan ikan, khususnya ikan gurame.

Berikut ini, kami akan menyajikan bagaimana cara membuat sup segar ikan gurame.

agar tidak demonstratif membuka usahanya pada siang hari selama bulan Ramadhan.

Selain itu, Wabup juga mengajak masyarakat agar menyukseskan Pemilu Presiden 9 Juli mendatang dan menggunakan hak pilihnya dengan baik. Selain itu, masyarakat diharapkan menjaga situasi kamtibmas agar tetap kondusif.

Safari Ramadhan 1435 H / 2014 M, Pemkab Sumbawa dibagi menjadi 2 tim yang masing-masing tim dipimpin oleh bupati dan wakil bupati. (arn)

Mataram (Suara NTB) Ramadhan menjadi titik balik untuk ikhtiar merubah mental, termasuk yang sedang dialami para tahanan dan narapidana di Lapas Mataram. Pihak Lapas menerapkan manajemen pembinaan mental dan rohani, agar perilaku jauh lebih baik terlihat di diri mereka.

Dalam rangka itu, shalat wajib dan sunnah terus ditanamkan kepada para narapidana dan tahanan dengan harapan bisa menjadi pertimbangan dan penilaian selama menjalani tahanan. Shalat tarawih bahkan menjadi “wajib” dilaksanakan di Lapas

Mataram, setelah selesai Shalat Isya.

“Selesai sholat Isya, diisi dengan kultum dan siraman rohani dari Ustadz yang kami undang,” kata Kalapas Mataram Hanibal Bc.IP, SH, melalui Kepala Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan (KPLP) Mataram, Purniawal, SH. Setiap malam, shalat wajib Isya dan shalat tarawih berjamaah khusyuk diikuti tanpa terkecuali bagi narapidana dan tahanan yang Muslim. Bahkan setelah rangkaian itu, mereka tadarusan saat memasuki dinihari. “Ini sebagai penilaian tersendiri bagi mereka yang taat beribadah,” terangnya.

Penilaian dimaksud, ketika pemberian remisi, sebagai poin tambahan. Sebab kelakuan baik selama di dalam Lapas menurutnya akan menentukan perilakunya saat di masyarakat nanti, setelah dinyatakan bebas.

Pada kesempatan itu Purniawal menyebut jumlah tanahan dan narapidana berkurang. Dari sebelumnya over kapasitas 600 orang lebih, kini berkurang. Data sampai Kamis kemarin, jumlah warga binaan mencapai 556 orang.

Berkurangnya jumlah tahanan itu tidak lepas dari banyaknya pemberian pembebasan dan cuti bersyarat bagi para narapidana. (ars)

SUARA NTB Jumat, 4 Juli 2014

SUARA NUSANTARA

Halaman 15

MK Putuskan Pilpres 2014 Digelar Satu Putaran Jakarta (Suara NTB) Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan Pemilihan Umum Presiden (Pilpres) 2014 digelar satu putaran dalam sidang putusan pengujian konstitusional Pasal 159 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di Jakarta, Kamis (3/7).

Din Syamsuddin

(ant/Bali Post)

Din Syamsuddin Khawatir Gejala Perpecahan Bangsa

“Pasal 159 ayat (1) bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai dan tidak berlaku hanya terdiri dua pasangan calon,” ujar Ketua MK Hamdan Zoelva saat membacakan putusannya bersama hakim konstitusi lainnya.

Mahkamah menilai pasal tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak diberlakukan dengan dua pasangan calon. Menurut mahkamah, pasal tersebut harus dimaknai bila terdapat

dua pasangan calon atau lebih, sehingga jika hanya dua pasangan maka pilpres tidak perlu digelar dua putaran.

Selain itu, mahkamah juga menilai jika hanya dua pasangan calon dan memenuhi prinsip representatif maka sudah direpresentasikan oleh gabungan partai politik, dengan demikian sudah terpenuhi.

Pengujian UU Pilpres yang terdiri tiga permohonan ini diajukan oleh oleh Forum Pengacara Konstitusi, Perkumpu-

lan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) serta perseorangan atas nama nama Sunggul Hamonangan Sirait, dan Haposan Situmorang.

Para pemohon meminta tafsir kepada MK agar Pilpres 2014 yang hanya diikuti oleh dua pasangan calon cukup dilaksanakan satu putaran saja. Para pemohon meminta tafsir ke MK karena menilai Pasal 159 ayat (1) Pilpres menimbulkan ketidakpastian tafsir akibat ketidakjelasan

Jakarta (Suara NTB) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta keterangan istri Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Jero Wacik, Triesnawati Jero Wacik, dalam penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi proyek pengadaan di Kementerian ESDM. “Benar yang bersangkutan dimintai keterangan untuk penyelidikan, sudah datang tadi,” kata Kepala Bagian Pemberitaan dan Informasi KPK Priharsa Nugraha di Jakarta, Kamis (3/7).

Triesnawati diketahui sudah tiba di gedung KPK sejak sekitar 08.45 WIB. Kasus ini merupakan pengembangan dari penyidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi kegiatan sosialisasi, sepeda sehat dan perawatan gedung kantor Sekretariat Jenderal ESDM dengan tersangka mantan Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM, Waryono Karno.

Pada 25 Juni 2014 lalu, staf khusus bidang politik Presiden Susilo Bambang Yudhoyono Daniel Sparingga juga dimintai keterangan dalam penyelidikan proyek pengadaan di Kementerian ESDM, namun Daniel enggan menyampaikan perannya dalam kasus tersebut.

“Saya hadir di KPK untuk memberikan klarifikasi atas perkara yang mereka sedang tangani yaitu di Kementerian ESDM, saya hadir sebagai pihak yang dimintai keterangan, saya sudah memberikan semua yang saya tahu,” kata Daniel pada Rabu (25/6).

Dalam tahap penyidikan, KPK sudah menetapkan mantan Sekretaris Jenderal Waryono Karno sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi kegiatan sosialisasi, sepeda sehat dan perawatan gedung kantor Sekretariat Jenderal ESDM. Total penggunaan anggaran dalam proyek tersebut adalah sekitar Rp25 miliar dengan dugaan kerugian keuangan negara mencapai Rp9,8 miliar.

Waryono juga menjadi tersangka dugaan penerimaan hadiah atau janji terkait kegiatan di kementerian tersebut karena di ruangan Waryono ditemukan 200 ribu dolar AS saat penggeledahan kasus penerimaan suap mantan Kepala Satuuan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Rudi Rubiandini.

Waryono juga pernah beberapa kali dimintai keterangan dalam penyelidikan kasus pengadaan proyek di Kementerian ESDM. (ant/Bali Post)

(ant/Bali Post)

MELAWAN LUPA - (kiri kanan) Istri Munir Suciwati, Akademisi Sekolah Tinggi Filsafat (STF) Driyarkara Karlina Supelli, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, dan istrinya Trisna Willy dalam kuliah umum Melawan Lupa Omah Munir di auditorium Pegadaian, Jakarta, Rabu (2/7).

Menag Mengaku Belajar HAM dari Munir Jakarta (Suara NTB) Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin mengaku banyak belajar tentang hak asasi manusia (HAM) dari almarhum Munir, meski demikian wawasannya tentang hal itu hingga kini masih terbatas.

“Almarhum Munir bukan sekedar teman, tetapi juga sahabat yang banyak memberi pemahaman tentang HAM kepada saya semasa hidupnya,” kata Lukman sebelum memberikan kuliah umumnya di hadapan sejumlah para penggiat HAM di Auditorium Langen Palikrama, Jakarta Pusat, Rabu (2/ 7/) malam.

Pemikiran Munir Said Thalib banyak mewarnai pen-

empatan HAM dalam konstitusi. Kerja keras Munir telah berhasil membangun kesadaran terhadap tegaknya harkat manusia dalam HAM. Tampil mengenakan baju batik tanpa songkok di atas podium, Menag di hadapan para penggiat HAM kembali menegaskan bahwa dirinya tak cukup banyak memahami HAM. Wawasannya dalam hal ini sangat terbatas. Karena itu jika materi yang disampaikan dianggap sebagai kuliah umum, menurut dia, sesungguhnya tidak tepat.

Jadi, jika hal itu sebagai materi kuliah sama saja dengan pekerjaan menggarami lautan. Pemahaman tentang hal HAM lebih tepat disampaikan Karlina Supelli, pakar

HAM perempuan Indonesia yang banyak aktif dalam aktivitas isu-isu kemanusiaan.

Dan, sebagai ungkapan rasa syukur bahwa dirinya diberi kesempatan dan kehormatan berbicara di hadapan para aktivis HAM, Menag Lukman mengajak hadirin untuk membacakan surat Al Fatihah bagi almarhum Munir.

Ia menambahkan, sebelum menghadiri acara tersebut, sepekan sebelumnya didatangi istri mendiang aktivis HAM Munir, Suciwati.

Menag mengatakan menyanggupi permintaan tersebut. Terlebih almarhum Munir memiliki jasa besar dalam pemahaman HAM di Tanah Air. (ant/Bali Post)

RUMAH MAKAN

SERVICE AC

LOWONGAN

RUPA-RUPA

DIJUAL

ORNAMEN

ARTSHOP

GORDEN

di setiap provinsi yang tersebar di setengah jumlah provinsi di Tanah Air. Dengan melihat realitas politik pada tahun ini hanya dua pasangan calon presiden dan wakil presiden yang akan bertarung pada 9 Juli 2014 dan masih berdasarkan ketentuan Pasal 159 ayat (1) UU Pilpres akan mengakibatkan kedua pasangan calon yang sama akan kembali bertarung kembali (dua putaran).

Pilpres 2014 diikuti dua pasangan calon, masingmasing nomor urut satu pasangan Prabowo SubiantoHatta Rajasa dan Joko Widodo-Jusuf Kalla pada nomor urut dua. (ant/Bali Post)

Pilpres Turut Pengaruhi Pelemahan Rupiah

Jakarta (Suara NTB) Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia, Din Syamsuddin, prihatin dengan kondisi kebangsaan yang menampilkan gejala perpecahan bangsa. “Saya prihatin dengan gejala perpecahan bangsa ke kotak-kotak kepentingan politik yang bernuansa ideologis,” ujar Syamsuddin, dalam acara tausyiah kebangsaan, di Jakarta, Kamis.

Dia menambahkan kondisi yang terjadi saat ini tidak sehat. Situasi ini diperparah dengan sikap tim sukses dan pendukung. “Saya amati argumen yang ditampilkan banyak bersifat legistimatif justifikatif. Akhirnya masyarakat lapisan bawah terkotak dalam kepentingan dan menggoyahkan sendi persatuan kita,” kata dia.

Untuk itu dia meminta semua pihak untuk dapat mengendalikan diri. “Oleh karena itu, saya mengimbau kepada masyarakat khususnya umat Islam, untuk bangkit menjadi kekuatan tengahan yang tidak terjebak walaupun mempunyai hak pilih.”

Dia juga mengimbau semua pihak untuk menghentikan kampanye hitam dan segala bentuk intrik, fitnah, dan ghibah.

“Kedua pasangan calon presiden-wakil presiden jangan menambah ketegangan.” Din juga meminta KPU dan aparat penegak hukum untuk bisa mengambil posisi netral. (ant/Bali Post)

KPK Minta Keterangan Istri Jero Wacik

target penerapannya.

Bunyi lengkap Pasal 159 ayat (1) UU Pilpres: “Pasangan Calon terpilih adalah Pasangan Calon yang memperoleh suara lebih dari 50 persen dari jumlah suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dengan sedikitnya 20 persen suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia”.

Menurut pemohon, ketentuan ini tidak diketahui jumlah pasangan calon karena pengertian pasangan calon terpilih dilekatkan syarat yang limitatif, yakni harus memperoleh suara lebih 50 persen dan sedikitnya 20 persen suara

BAKERY

ADVERTISING

Pekanbaru (Suara NTB) Kantor Perwakilan Bank Indonesia Riau menyebutkan, Pemilu Presiden 2014 turut memengaruhi pelemahan nilai tukar rupiah yang sempat menyentuh angka Rp12.000 per dolar Amerika Serikat.

Menurut Asisten Direktur Bank Indonesia Perwakilan Riau, Muhammad Ikram, di Pekanbaru, Kamis, jika Pemilu Presiden 2014 bisa berlangsung damai mata uang rupiah diperkirakan dapat kembali menguat sesuai fundamental ekonomi nasional.

Bank Indonesia, kata dia, terus berupaya menjaga cadangan devisa negara tetap, sebab jika nilai tukar rupiah terus melorot, berdampak buruk bagi perekonomian di Tanah Air. “Apalagi dengan meredanya

konflik dunia khususnya yang terjadi di Irak terhadap harga minyak mentah dunia, dinilai cukup membantu nilai tukar rupiah kembali berada pada area yang positif,” katanya.

“Perhatian pasar akan kembali pada angka ekonomi domestik khususnya pengumuman data inflasi di bulan Juni dan neraca perdagangan bulan Mei pada 1 Juli 2014,” ucapnya.

Data Badan Pusat Statistik mencatat inflasi pada Juni 2014 sebesar 0,43 persen dan sesuai prediksi pemerintah yang menargetkan angka inflasi pada kisaran 0,4 persen.

Sedangkan untuk Provinsi Riau pada Juni 2014, inflasi sebesar 0,58 persen atau melampaui inflasi tingkat nasional yang terdata sebesar 0,43 persen. (ant/Bali Post)

KPK-Dirjen Pajak Kerjasama Cegah Kebocoran Pajak Tambang Jakarta (Suara NTB) KPK bekerjasama dengan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan untuk mencegah kebocoran penerimaan negara dari pajak di sektor pertambangan. “Ini diskusi terusan tahun lalu, kami pernah diskusi soal pertambangan bagaimana memperbaiki tata kelola sektor pertambangan sehingga penerimaan negara tidak hilang,” kata Direktur Jenderal Ditjen Pajak Kemenkeu Fuad Rahmany di gedung KPK Jakarta, Kamis (3/7).

KPK sebelumnya menyatakan tentang tujuh masalah pajak di sektor mineral dan batu bara, antara lain belum akuratnya data Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan kurangnya data pendukung khususnya data produksi karena adanya perbedaan statistik di lembaga terkait.

Selain itu, belum optimalnya data pengelolaan permintaan data eksternal pajak serta minimnya pengawasan terhadap wajib pajak. “Bukan hanya penerimaan negara yang hilang tapi jangan juga tambang-tambang kita bocor

ke luar negeri tanpa diketahui oleh kita,” tambah Fuad.

Menurut Fuad, nilai kebocoran tersebut hingga mencapai triliunan rupiah. Ia pun mengakui kesulitan Ditjen Pajak untuk mendapatkan NPWP para perusahaan tambang.

“Karena yang memberikan izin pihak instansi pemerintah pusat dan daerah terutama daerah untuk IUP (Izin Usaha Pertambangan). Ini kan harus ada kewajiban NPWP-nya dan NPWP harus benar-benar divalidasi Ditjen Pajak,” kata Fuad menjelaskan.

Fuad menambahkan selama ini banyak perusahaan yang memiliki NPWP fiktif.

Namun, Ditjen Pajak tidak bisa menutup izin perusahaan tambang dengan NPWP fiktif tersebut.

“Selama ini NPWP-nya pada ‘ngarang’ tapi kan kami di Ditjen Pajak tidak bisa melarang, engga bisa tutup izinnya, yang bisa tutup itu hanya yang berikan izin yaitu pemerintah daerah jadi itu yang harus ditertibkan, harus diregistrasi ulang supaya tidak bocor semua tambang-tambangnya,” tambah Fuad. (ant/Bali Post)

Jumat, 4 Juli 2014

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Innalillahi Wainna Ilaihi Rojiun

Turut Berduka Cita dan Belasungkawa Atas Wafatnya

HULIADI, SH ANGGOTA DPRD KABUPATEN LOMBOK UTARA Kamis, 3 Juli 2014 Pukul 05.00 Wita di Dusun Telaga Wareng-Pemenang Barat

Semoga Almarhum diterima amal ibadahnya dan mendapatkan tempat yang terbaik di sisi Allah SWT. Dan keluarga yang ditinggalkan diberikan keikhlasan, ketabahan dan kesabaran.

Kekerasan Anti-Arab Meningkat di Yerusalem Yerusalem Polisi Israel pada Selasa (1/7) menyelamatkan seorang pemuda Arab yang terjebak di dalam demonstrasi anti-Arab di Yerusalem, di tengah gelombang kekerasan terhadap orang Arab setelah mayat ketiga remaja Yahudi ditemukan di Tepi Barat.

Ratusan pegiat kanan-jauh berpawai di jalanan Yerusalem pada Selasa, saat Gilad Shaer dan Naftali Frankel —keduanya berusia 16 tahun— dan Eyal Yifrach (19) dibawa ke tempat peristirahatan terakhir dalam upacara bersama yang diadakan di Modiin, dekat Jerusalem, lapor Xinhua.

Demonstran meneriakkan “Mati lah orang Arab” dan mengibarkan spanduk yang bertulis-

(Suara NTB/ist)

TENDANG BAN BEKAS Seorang pemuda Palestina menendang ban bekas yang dibakar ke arah polisi Israel yang berjaga di tengah demo protes terhadap upaya menemukan tiga pembunuh remaja Israel.

kan “Cukup berbicara, kami menuntut pembalasan!”

Mereka juga menyeru Pemerintah Israel untuk memberlakukan hukuman mati atas pembunuh ketiga remaja tersebut.

Demonstran berkumpul di pintu masuk Yerusalem, dan menghalangi lalu lintas ke kota itu selama sekitar satu jam, demikian laporan Xinhua. Setelah itu, mereka melanjutkan pawai ke arah Pasar Ben Yehuda dan Kota Tua Arab, untuk mencari orang Arab yang sedang mengawasi di pinggir jalan.

Polisi Israel menghalangi mereka memasuki Kota Tua dan menangkap 28 demonstran, kebanyakan anak di bawah umur, kata juru bicara polisi.

Ditemukannya mayat ketiga remaja Yahudi, yang “diculik” di dekat Al-Khalil (Hebron) pada 12 Juni, telah meningkatkan ketegangan antara

orang Yahudi dan Arab di Yerusalem. Peristiwa tersebut memicu beberapa kasus serangan terhadap orang Arab pada malam hari Selasa.

Puluhan ekstremis berpawai di luar restoran pizza di Ramat Shlomo, daerah permukiman di Yerusalem tempat satu orang Arab bekerja. Polisi anti-huru-hara menolong pekerja itu dan membubarkan pemrotes.

Dalam satu kejahatan nyata berdasarkan kebencian, seorang pemuda Yahudi menyerang satu orang Arab yang menjadi pengemudi taksi dengan semprotan merica, sehingga orang Arab tersebut menderita luka ringan. Polisi telah menahan penyerangnya untuk diinterogasi.

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pada Selasa malam, mengatakan perburuan untuk menangkap pembunuh tiga remaja Yahudi akan terus berlanjut. Bahkan, Israel akan memperluas operasinya terhadap HAMAS jika perlu.

Netanyahu mengatakan Israel memiliki tiga tugas —menemukan para penculik, menghancurkan prasarana HAMAS di Tepi Barat dan menghentikan serangan roket dari Jalur Gaza. (ant/bali post)