Snt04082015

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.75.000 SUMBAWA Rp.80.000 ECERAN Rp 4.500

SUARA NTB

16 HALAMAN NOMOR 123 TAHUN KE 11

Online :http://www.suarantb.co.id E-mail: hariansuarantb@gmail.com

SELASA, 4 AGUSTUS 2015

Pengemban Pengamal Pancasila

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Sekda NTB Diperiksa Kejaksaan Mataram (Suara NTB) Penyidik Kejaksaan Tinggi NTB terus gencar mengusut kasus dugaan penyimpangan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT). Saksi penting yang diperiksa Senin (3/8) kemarin adalah Sekda NTB , H.Muhammad Nur yang didampingi Kepala Bappeda NTB, H. Chairul Mahsul.

Sekda dipanggil penyidik sekitar pukul 09.00 Wita, dan bertemu dengan penyidik Thailani, SH. Pantauan Suara NTB, di ruangan itu kedua saksi ditanya seputar aliran dana cukai tembakau tahun 2013 yang peruntukannya bagi proyek irigasi desa se NTB. Secara bergiliran Sekda dan Kepala Bappeda menjawab pertanyaan pertanyaan penyidik.

Bagaimana sumber dana dari Kementerian Keuangan itu masuk ke Bappeda kemudian penggunaan dana tersebut ke Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Penyidik menanyakan label anggaran itu ketika sampai ke SKPD. Karena ada dugaan, dana itu diperuntukkan tanpa jelas nomenklaturnya.

Demikian juga terkait dana Rp 23 miliar ke Satker Dinas Pekerjaan Umum (PU), Kejaksaan juga menanyakan bagaimana penggunaan dana tersebut dan pertanggungjawabannya. Karena dalam item pekerjaan yang sama diduga sudah ada pos anggaran di PU, sehingga kejaksaan mengindikasikan ada double budgeting.

Pemeriksaan tahap awal belum berakhir.

Sekitar pukul 13.00 Wita, Sekda datang lagi ke ruang penyidik yang sama, namun kali ini tidak bersama Chairul Mahsul. Jika tadinya pejabat nomor satu di birokrasi Setda NTB ini menggunakan safari PNS, kali ini menggunakan baju cokelat biasa, tetap dengan kopiah hitam.

Pukul 15.40 Wita, Sekda minta izin untuk shalat Ashar, setelah itu pemeriksaan kembali dilanjutkan. Saat dikonfirmasi, Muhammad Nur tidak mau berkomentar. Meski kantor sudah tutup pukul 17.00 Wita, pemeriksaan masih berlanjut, hingga 15 kemudian Sekda turun dikawal tiga ajudannya.

Tidak ada sepotong komentar pun keluar dari Sekda, ketika ditanya soal pemeriksaan tersebut. Bahkan dengan nada bercanda dia mengomentari wartawan yang sibuk bertanya seputar kesaksiannya di depan penyidik. “E, au sih ndi sodimue? (apa sih yang mau ditanya),” kata Sekda dengan Bahasa Bima kemudian terbahak. Dengan cepat ia masuk ke Toyota Fortuner DR 632 AX warna hitam, dikawal ketat ajudannya.

Juru bicara Kejati NTB, Made Sutapa, SH membenarkan ada pemeriksaan Sekda NTB dan Kepala Bappeda NTB. “Ini pemeriksaan pertama kali Pak Sekda di tingkat penyidikan,” jawabnya kepada Suara NTB, Senin kemarin.

Dijelaskan Sutapa, permintaan keterangan Sekda masih seputar tupoksinya sebagai pejabat Pemprov NTB, bagaimana alur pengawasan dan penggunaan dana tersebut.

“Mekanisme penggunaan dana, mekanisme pengawasan, semua ditanyakan oleh penyidik.

Intinya seputar tupoksinya,” sambungnya.

Sekda dan Kepala Bappeda merupakan saksi kelima dari lingkup pejabat Pemprov NTB yang dimintai keterangan di tingkat penyidikan. Saksi sebelumnya yang sudah diperiksa adalah H. Rosiady H. Sayuti, Kepala Dikpora NTB yang diperiksa dalam kapasitas sebagai mantan Kepala Bappeda NTB. Kemudian mantan Kepala Biro Keuangan Hj. Selly Andayani, serta mantan Kabid Perencanaan di Bappeda NTB, Hj.Budi Septiani yang sekarang menjabat sebagai Kepala Dinas Peternakan dan kesehatan Hewan. (ars)

DIPERIKSA - Sekda NTB H.Muhammad Nur melambaikan tangan usai diperiksa penyidik Kejaksaan Tinggi NTB, Senin sore. Dia diperiksa terkait pengembangan kasus DBHCHT.

(Suara NTB/ars)

Sikap KPU Ganjil, SAHAJA akan Gugat ke PTUN Mataram (Suara NTB) Pasangan H. Salman, SH dan Drs. Jana Hamdiana (SAHAJA) bisa menempuh jalur gugatan melalui PTUN jika nantinya KPU Kota Mataram benar-benar mengeluarkan keputusan tidak mengesahkan mereka sebagai pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Mataram.

RIDO Batal Ikut Pilkada Kota Mataram

(Suara NTB/cem)

DITUTUP - Masa perpanjangan pendaftaran calon Walikota dan Wakil Walikota ditutup oleh KPU Kota Mataram, kemarin pukul 16.00 Wita.

Rugikan Golkar WAKIL Gubernur (Wagub) NTB, H. Muh. Amin, SH, M.Si menilai Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No. 12 Tahun 2015 tak antisipatif. Akibatnya, beberapa daerah di Indonesia saat ini hanya ada satu pasangan calon yang mendaftar ke KPU yang tak ada solusinya. Selain itu, PKPU No. 12 Tahun 2015 juga menyebabkan banyak calon kepala daerah dari Golkar, termasuk PPP yang tak terakomodir. ‘’Saya malah melihatnya pada regulasi PKPU ini yang dari awal debatable. Terbukti Golkar dan PPP ternyata tak (Suara NTB/dok) bisa berpartisipasi penuh H. Muh. Amin maksimal untuk mengusung pasangan calon. Bahkan mendukung pasangan calon tidak juga maksimal. Menurut saya, masih banyak kelemahan dalam PKPU itu,” kata Amin, Senin (3/8) siang kemarin.

Bersambung ke hal 15

Mataram (Suara NTB) Perpanjangan masa pendaftaran calon Walikota dan Wakil Walikota Mataram, hingga hari terakhir, Senin (3/8) kemarin pukul 16.00 Wita telah ditutup. Se-

dangkan paket SAHAJA (H. Salman, SH dan Drs. Jana Hamdiana) ditolak oleh KPU dan paket RIDO (Dr.H. Rosiady Sayuti - H. MNS. Kasdiono) tidak mendaftar.

Bersambung ke hal 15

Mataram (Suara NTB) Pasangan bakal calon Walikota dan Wakil Walikota Mataram, Dr. Rosiady Sayuti, M.Sc – H. MNS. Kasdiono, SH (RIDO) memu-

Tabligh Akbar Korem 162/WB

Konsolidasi Persaudaraan dan Antarumat Beragama Mataram (Suara NTB) Diperkirakan puluhan ribu warga akan tumpah ruah di Lapangan Bundar Praya, Lombok Tengah, Selasa (4/8) hari ini. Gawe besar Korem 162 / Wira Bhakti itu dibuat sebagai ajang konsolidasi masyarakat NTB yang mayoritas Islam dengan umat beragama lainnya, sebagai wujud bahwa heterogen di daerah ini tetap dalam bingkai kebersamaan. Di kegiatan yang sama, akan ada Rekor MURI untuk menulis lafaz “Basmallah” dan pengibaran bendera merah putih terbanyak di Indonesia.

“Ini adalah silaturrahmi akbar. Sesuai dengan tema, kami dari jajaran Korem 162/Wira Bhakti ingin memperkuat persatuan antarwarga, antarumat beragama,” kata Danrem 162/WB Kol.CZI. Lalu Rudy Irham Srigede kepada Suara NTB, Senin (3/8).

Keinginan pihaknya, agar masyarakat NTB yang terdiri dari Suku Sasak, Samawa dan Mbojo semakin kuat memegang tali persaudaraan. Toleransi yang sudah terpelihara umat Islam dengan penganut agama lain, juga semakin kuat

dipegang teguh. ‘’Kita ingin daerah ini tetap kondusif. Jika sudah kondusif, kesejahteraan yang kita inginkan akan tercapai,’’ tandasnya.

Ini disebutnya sesuai dengan tema yang diusung, “Melalui Halal Bihalal dan Tabligh Akbar Korem 162/WB Kita Tingkatkan Persatuan dan Kesatuan Guna Mewujudkan Kondusivitas dan Kesejahteraan”.

Karena bagaimana pun juga daerah ini mengandalkan sektor pariwisata, sehingga diundang juga pelaku usaha dan pegiat pariwisata.

Tabligh Akbar yang dirangkai dengan halal bihalal ini, akan dihadiri Gubernur NTB, Dr.TGH.M. Zainul Majdi, bersama seluruh Kepala SKPD lingkup Pemprov NTB, hadir juga Kapolda NTB Brigjen Pol. Umar Septono bersama jajarannya.

Pihaknya juga mengundang bupati dan walikota se NTB bersama seluruh kepala dinasnya.

Bersambung ke hal 15 Lalu Rudy Irham Srigede

tuskan tak ikut dalam Pilkada Kota Mataram yang akan dilaksanakan 9 Desember mendatang. Pada hari terakhir perpanjangan masa pendaftaran, Senin (3/8), pasangan RIDO mengatakan tak akan mendaftar ke KPU Kota Mataram. Batalnya pasangan ini mendaftar lantaran menilai demokrasi di Kota Mataram tercederai.

“Kami memutuskan RIDO tak mau ikut Pilkada yang tidak berjalan dengan baik, tidak berjalan sesuai dengan atu-

ran yang ada. RIDO tak akan mendaftar hari ini (kemarin, Red). Saya dipanggil itu untuk mengurungkan itu (pendaftaran),” terang Wakil Ketua DPD Partai Demokrat NTB, TGH. Mahalli Fikri dikonfirmasi di Kantor Gubernur, Senin (3/8) siang kemarin.

Pantauan Suara NTB, TGH. Mahalli Fikri dan Ketua DPD PDI Perjuangan NTB, H. Rachmat Hidayat, SH keluar bersamaan dari ruang kerja Gubernur NTB yang juga Ketua DPD Partai Demokrat NTB, Bersambung ke hal 15

UPP Pijar dan Rumah Kemasan Direvitalisasi

(Suara NTB/ars)

TO K O H

Paket SAHAJA Ditolak KPU

Hal itu disampaikan oleh Pengurus DPD Partai Golkar Kota Mataram, Beni Bakary, SH, yang dikonfirmasi Suara NTB, Senin (3/8) kemarin. Beny menegaskan, pernyataan KPU Kota Mataram yang telah memastikan tidak sahnya pasangan SAHAJA adalah sebuah pernyataan prematur dan ganjil.

Bersambung ke hal 15

Mataram (Suara NTB) Pemprov NTB mengklaim sedang memulai tahapan industrialisasi produk unggulan daerah seperti pengolahan produk sapi, jagung dan rumput laut (Pijar). Sebagai bentuk dimulainya tahapan industrialisasi produk unggulan daerah itu dengan dilakukannya revitalisasi Unit Penyangga Pemasaran (UPP) Pijar serta dibangunnya rumah kemasan.

Hal tersebut dikatakan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) NTB, Ir. Husni Fahri, MM dikonfirmasi mengenai pandangan Fraksi Partai Demokrat DPRD NTB yang menilai kebijakan industrialisasi produk unggulan daerah belum jelas. “Kita sedang mulai. Pertama, dengan kita merevitalisasi UPP Pijar, itu sedang jalan,” kata Husni dikonfirmasi di Kantor Gubernur, Senin (3/8) siang kemarin.

Ia mengatakan, revitalisasi UPP Pijar merupakan salah satu upaya yang dilakukan Pemprov NTB untuk membantu dan memberikan dukungan dari sisi pengolahan dan pemasaran produk Pijar.

Bersambung ke hal 15

SUARA NTB Selasa, 4 Agustus 2015

SUARA MATARAM

Halaman 2

Jabatan Kadispora dan Bakesbangpol Segera Dievaluasi

Jalan Rusak Diperbaiki BEBERAPA titik jalan lingkungan yang ada di Kelurahan Turida, Kecamatan Sandubaya rusak. Salah satunya yang ada di Jalan Teratai Lingkungan Turida Timur yang kerusakannya cukup parah.

Jalan dipenuhi dengan kerikil sehingga warga yang melintas harus hati-hati, khususnya pengendara sepeda motor.

Namun saat ini jalan tersebut disampaikan Lurah Turida, Fathoni Aspriandi, S.STP telah diperbaiki. “Itu sudah dikerjakan dan sekarang sudah se(Suara NTB/dok) Fathoni Aspriandi lesai perbaikannya,” ujarnya.

Fathoni menyampaikan rata-rata jalan lingkungan yang masuk dalam kawasan perumahan atau BTN di wilayahnya banyak yang rusak. Termasuk juga di kompleks BTN Sayo Baru atau Lingkungan Sayo Baru. Beberapa jalan lingkungan tersebut akan diperbaiki tahun ini. Beberapa ruas jalan lingkungan yang rencananya akan diperbaiki juga termasuk Jalan Kenanga dan Jalan Matahari.

Jalan-jalan yang rusak ini setiap tahun selalu diusulkan warga melalui MPBM (Musyawarah Pembangunan Bermitra Masyarakat) di tingkat kelurahan. Jalan rusak yang diusulkan warga ini juga telah ditindaklanjuti pihaknya dengan mengusulkan perbaikan pada MPBM tingkat Kota Mataram. “Dan rencananya tahun ini semua akan dikerjakan,” ujarnya.

Fathoni mengatakan tahun ini juga akan dibuka jalan terusan di BTN Turida. Panjang jalan terusan yang akan dibuka ini 2,8 kilometer sehingga mempermudah akses warga. Jalan di depan Kantor Lurah Turida yang rusak akibat banjir beberapa waktu lalu juga telah diperbaiki.

Pada saat musim hujan, genangan bahkan banjir masih menjadi persoalan yang dihadapi warganya. Setelah hujan besar, genangan kerap muncul di berbagai titik, salah satunya di depan kantor lurah yang berada di Jalan Lalu Mesir, Lingkungan Turida Timur. Selain di depan kantor lurah, genangan juga kerap terjadi di Lingkungan Turida Barat dan Lingkungan Sayo Baru.

Saluran yang ada di depan kantornya disebutkan Fathoni sebenarnya tidak rusak, hanya terjadi pendangkalan akibat tingginya sedimen. Untuk mengatasinya, pihaknya melakukan normalisasi dengan bergotong royong bersama warga. “Kalau sedikit, kita gotong royongkan saja,” ujarnya. (ynt)

Pemkot Kirim Formasi Tim Pansel

Mataram (Suara NTB) Pemkot Mataram akhirnya mengirim formasi atau sejumlah nama tim panitia seleksi (pansel) ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) pada Kemenpan RB. Dipastikan, jabatan kepala Dinas Dikpora dan Bakesbangpol segera dievaluasi.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Mataram, Ir.HL. Makmur Said mengatakan, sudah mengirimkan surat ke KASN terkait sejumlah nama tim panitia seleksi (pansel). Sesuai aturan pembentukan yakni 55 persen dari eksternal dan 45 persen internal, maka pihaknya melibatkan empat akademisi Universitas Mataram (Unram) dan satu mantan pejabat. “Suratnya

seminggu lalu sudah kita kirim. Kebetulan empat orang kita ambil dari akademisi Unram dan satunya dari mantan Sekda,” terang Sekda Senin (3/8).

Sekda mengaku, KASN sempat meminta dilakukan revisi terhadap usulan nama tim pansel. Sebab, berkasnya tidak dicantumkan CV. Setelah pengesahan pansel ini, dipastikan Kepala Dinas Dikpo-

ra Kota Mataram yang dijabat H. Sudenom dan Kepala Bakesbangpol Rudi Suryawan, segera dilakukan evaluasi terhadap kompetensi mereka.

Akademisi menguji kompetensi mereka sebutnya, sesuai visi misi dan tupoksi mereka masing-masing. “Kalau misalkan yang basicnya pendidikan kemungkinan Dekan FKIP, sedangkan berkaitan hukum, nanti Dekan Fakultas Hukum

Dari Satpol PP hingga RSUD Kota Mataram

(Suara NTB/ynt)

Mulai Tempati Kantor Baru SEKRETARIS Komisi III DPRD Kota Mataram, Ismul Hidayat mengungkapkan kekecewaannya atas sikap SKPD yang menjadi mitra komisi yang membidangi masalah pembangunan itu. ‘’Jadi dalam beberapa kali pemanggilan SKPD yang hadir justru diwakilkan oleh kepala bidang,’’ kata Ismul dalam rapat gabungan komisi di ruang rapat DPRD Kota Mataram, Senin (3/8) kemarin.

(Suara NTB/dok) Praktis, ketidakhadiran keIsmul Hidayat pala SKPD yang lantas hanya mengutus kepala bidang, tidak sepenuhnya mampu menjawab apa yang menjadi pertanyaan anggota Dewan. ‘’Alasan kepala bidang, nanti kami sampaikan,’’ cetus Ismul mencontohkan ucapan kepala bidang yang kerap mewakili kepala dinas yang tidak memenuhi undangan Komisi III itu.

Dikatakan Ismul, dalam pembahasan perubahan APBD Kota Mataram, tentu tidak banyak hal yang bisa dilakukan Komisi III. Karena, SKPD yang menjadi mitra kerja Komisi III belum menyerahkan DPA. ‘’Itu kami harapkan harus diserahkan,’’ pintanya. Apalagi, lanjut politisi PKS ini, salah seorang kepala Dinas seperti dilansir Suara NTB sebelumnya mengatakan, jika ingin mendapatkan data jalan, harus bersurat kepada SKPD bersangkutan.

Kalau memang demikian aturannya, ia mengharapkan pimpinan DPRD Kota Mataram memfasilitasi Komisi III untuk mendapatkan data yang dibutuhkan. Karena anggota Dewan merupakan pejabat representatif masyarakat, SKPD harus memahami tingginya tuntutan masyarakat kepada Dewan. Sebab, selama ini, pelayanan oleh SKPD-SKPD dinilai masih sangat minim. ‘’Kalau kita mau buka, sebetulnya tidak ada alasan untuk tidak memberikan pelayanan kepada masyarakat,’’ tandasnya. Namun demikian, yang disesalkan Ismul, kemitraan antara Dewan dengan SKPD masih terkesan dinomorduakan. Sehingga anggota Dewan dari dapil Selaparang ini meminta Ketua DPRD Kota Mataram, H. Didi Sumardi, SH agar memastikan bahwa antara Dewan dan eksekutif adalah mitra kerja.

Antara Dewan dan eksekutif sejatinya mengetahui program apa yang bisa menjawab aspirasi masyarakat. (fit)

K2 Tidak Lulus

Pemkot Berikan Kesempatan Tes Sekali Lagi Mataram (Suara NTB) Sejumlah honorer katagori dua (K2) lingkup Pemkot Mataram, yang tidak lulus seleksi penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) 2014 lalu, mendapat angin segar. Pemkot Mataram memberikan kesempatan bagi 800 K2 untuk mengikuti seleksi sekali lagi.

Kesempatan itu kata Asisten III Setda Kota Mataram, Hj. Baiq Evi Ganevia sesuai proporsi yang diberikan oleh Kementerian Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Biroksi (Kemenpan RB). Tidak diketahui berapa jumlah dan formasi yang dibutuhkan, tapi dipastikan pihaknya masih menunggu kebijakan dari Kemenpan. “Honorer K2 masih diberikan kesempatan tes satu kali lagi,” kata Evi ditemui Senin (3/8).

Jumlah honorer K2 di Kota Mataram sebutnya, sebanyak 800 orang dan didominasi oleh tenaga honorer pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Dikpora), Kelurahan, Kecamatan dan tersebar di sejumlah SKPD lainnya. “Paling banyak di Dikpora dan tersebar di kelurahan dan kecamatan,” sebutnya.

Kemenpan RB memastikan tahun 2015, 250 ribu orang tenaga medis dan pendidikan akan direkrut. Pasalnya, kebutuhan tenaga medis 200 ribu dan kependidikan 50 ribu orang.

Jumlah itu nantinya diprioritaskan dari tenaga honorer K2.

Namun demikian, Mantan Kepala BKD Kota Mataram ini belum berani memastikan, kapan pelaksanaan tes serta pola ujiannya apakah masih menggunakan sistem CAT atau tidak. Sebab, Kemenpan masih melakukan penataan terhadap birokrasi. “Kita masih nunggu. Apakah gunakan CAT untuk tes atau tidak,” ujarnya.

Terkait jumlah PNS di Kota Mataram diakui mencapai 7 ribu pegawai. Sebelumnya, Kepala BKD Kota Mataram, Hj. Dewi Mardiana Ariany menegaskan, Pemkot Mataram dipastikan tidak mendapatkan formasi CPNS. Ia menjelaskan, Kota Mataram menganut azas zero growth. Artinya, berapa pejabat yang pensiun, sejumlah itulah yang akan diusulkan untuk mendapat pengganti.(cem)

satu staf ahli dinilai proses mutasi tidak sesuai prosedur, karena masa jabatan saat itu satu tahun sembilan bulan.

Laporan dugaan pelanggaran itu kemudian ditindaklanjuti oleh KASN. Dan KASN sempat menawarkan H. Ibrahim yang dinonjobkan kembali ke jabatannya, tapi H. Ibrahim menolak. Hasil konfrontir Sekda, Asisten III dan BKD Kota Mataram, KASN merekomendasikan agar Pemkot Mataram segera membentuk tim pansel dan mengevaluasi kompetensi kedua pejabat yang dipromosikan tersebut. (cem)

Gabungan Komisi Bahas Perubahan APBD

KANTOR BARU - Dinas Dukcapil Kota Mataram mulai menempati kantor baru yang ada di Jalan Dr. Soejono Lingkar Selatan dan cukup representatif.

Masih Dinomorduakan

yang uji,” sebutnya.

Alasan lamanya proses uji kompetensi lanjutnya, Pemkot Mataram harus menunggu dan menganggarkan pada APBD Perubahan.

Menurut Sekda, pembentukan tim pansel tidak semudah yang dibayangkan serta membutuhkan anggaran cukup besar.

Uji kompetensi ini dipastikan dilakukan secepatnya dan hasilnya akan diumumkan kepada publik. Seperti diketahui sebelumnya, Pemkot Mataram melakukan mutasi Februari lalu. Namun kenyataannya diprotes oleh salah

Dukcapil Siapkan Antrean Elektronik Mataram (Suara NTB) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kota Mataram mulai menempati kantor baru yang berlokasi di Jalan Dr. Soejono Lingkar Selatan, Senin (3/8). Dengan kepindahan ke kantor baru ini, pelayanan pembuatan dokumen kependudukan akan menerapkan sistem antrean elektronik untuk memudahkan warga. Demikian disampaikan Kepala Dinas Dukcapil Kota Mataram, Drs.H. Ridwan kepada Suara NTB, Senin (3/8).

Di samping itu, loket pelayanan juga akan diperbanyak sehingga pelayanan menjadi lebih cepat. Namun saat ini sistem antrean elektronik tersebut belum mulai diterapkan. “Alatnya masih dalam proses persiapan,” cetusnya.

Ridwan mengatakan pihakn-

ya akan menyiapkan delapan loket dengan 18 digit tombol berkaitan dengan jenis pelayanan.

Setiap operator memiliki tombol masing-masing. Penerapan sistem elektronik seperti ini dihajatkan agar pelayanan menjadi lebih tertib dan cepat. Sehingga ratusan warga yang datang setiap hari bisa terlayani dengan cepat. “Sirkulasi keluar masuk orang yang mengurus dokumen kependudukan ini bisa lebih cepat. Nanti warga yang datang cukup masuk dan tekan tombol butuh pelayanan apa,” jelasnya.

Walaupun kondisi kantor masih perlu penataan pascakepindahan, Ridwan mengatakan pihaknya tetap mengutamakan pelayanan kepada warga. Bahkan di hari pertama membuka pelayanan di kantor baru, ratusan warga

datang untuk mengurus berbagai dokumen kependudukan.

Ridwan mengatakan kepindahan ke kantor baru dimulai sejak Jumat (31/7) setelah pelayanan ditutup di kantor lama pada pukul 11.00 Wita.

Tidak hanya menyiapkan sistem yang lebih canggih dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan, Ridwan mengatakan pihaknya juga akan melakukan pembinaan untuk meningkatkan kualitas dan kompetensi sumber daya manusia (SDM) yang ada, baik itu yang ada di loket (front office) maupun di belakang loket (back office). “Disamping cepat dan tepat, harus juga sesuai SOP pelayanan sehingga dokumen kependudukan yang kami terbitkan tidak bermasalah bagi warga Mataram di kemudian hari,” demikian Ridwan. (ynt)

Mataram (Suara NTB) – Pembahasan perubahan APBD Kota Mataram tahun anggaran 2015 dilakukan marathon. Setelah merampungkan pembahasan di internal empat komisi yang ada di DPRD Kota Mataram, Senin (3/8) kemarin DPRD Kota Mataram melangkah ke agenda rapat gabungan komisi. Rapat gabungan komisi yang dipimpin Ketua DPRD Kota Mataram, H. Didi Sumardi, SH., dimanfaatkan oleh komisi-komisi untuk mempertajam penambahan berikut pengurangan anggaran.

Pantauan Suara NTB di ruang rapat itu, sorotan komisi merata pada segala urusan.

Mulai dari anggaran untuk Satpol PP Kota Mataram, hingga anggaran untuk RSUD Kota Mataram. Bahkan rumah sakit tipe B itu mendapat sorotan paling banyak dari tiga komisi yang ada di DPRD Koata Mataram, kecuali Komisi I. Anggota Komisi I DPRD Kota Mataram, Parhan, SH., mengusulkan perlunya ada tambahan anggaran untuk penambahan sarana prasarana Satpol PP Kota Mataram. Memang, lanjutnya, dalam perubahan APBD Kota Mataram, Satpol PP diusulkan bertambah anggarannya untuk pengadaan satu unit kendaraan roda empat. Namun itu, kata anggota Dewan dari PKS ini belum cukup karena Satpol PP juga masih membutuhkan ken-

daraan operasional lainnya.

Wakil Ketua Komisi II DPRD Kota Mataram, Misban Ratmaji, SE., saat membacakan hasil rapat internal Komisi II, mempertanyakan pagu anggaran retribusi parkir yang dibebankan kepada RSUD Kota Mataram sebesar Rp 42 juta per tahun atau Rp 116 ribu per hari apakah sudah sesaui dengan potensi parkir yang ada di RS milik Pemkot Mataram itu.

Wakil Ketua Komisi III DPRD Kota Mataram, Syamsul Bahri, SH., dalam poin 9 hasil rapat komisi III juga mempertanyakan kelanjutan pembangunan RSUD Kota Mataram. Sementara itu, pertanyaan yang berhubungan dengan RSUD Kota Mataram, paling banyak dilontarkan Komisi IV DPRD Kota Mataram. ‘’Anggaran pembangunan RSUD Kota Mataram senilai Rp 5 miliar dari DBH-CHT, apakah ada penambahan ruang perawatan kelas III yang nantinya sangat berguna bagi masyarakat kurang mampu,’’ tanya Ketua Komisi IV DPRD Kota Mataram, H. Muhir, S.Kep., dalam poin pertama hasil rapat internal Komisi IV DPRD Kota Mataram. Berikutnya, politisi Golkar ini juga mempertanyakan, penambahan anggaran untuk program peningkatan mutu pelayanan kesehatan BLUD (Badan Layanan Umum Daerah) sebesar Rp 4,6 miliar, dialokasikan untuk apa saja. (fit)

Taman Loang Baloq Mulai Setor Retribusi Parkir Mataram (Suara NTB) kas daerah sejak bulan Juli Taman Loang Baloq mulai lalu. Lahan parkir di Taman menyetor retribusi parkir ke Loang Baloq termasuk katagori parkir khusus dan mulai dikelola Dishubkominfo (Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika) Kota Mataram. Hal ini disampaikan pengelola Taman Loang Baloq, Suryadi.

“Mulai bulan Juli kita setor retribusi parkir ke kas daerah.

Kemarin-kemarin belum pernah (disetor),” ujarnya. Jumlah yang disetor ke daerah adalah 30 persen dari retribusi parkir yang diperoleh setiap bulannya. Suryadi menyatakan nominal retribusi parkir yang diserahkan setiap bulan tidak ditentukan karena tergantung dari jumlah retribusi yang berhasil ditarik setiap bulannya.

Selain menyerahkan ke kas daerah sebesar 30 persen setiap bulannya, retribusi parkir kendaraan juga disisihkan 2 persen untuk pemeliharaan.

Selebihnya digunakan untuk menggaji karyawan. Setiap pengunjung dikenakan tiket masuk sekaligus untuk parkir kendaraan Dengan tarif Rp 2 ribu untuk sepeda motor dan Rp 3 ribu untuk mobil.

Suryadi menyebutkan jumlah karyawan di Taman Loang Baloq sebanyak 20 orang mulai dari petugas kebersihan, petugas keamanan, dan juru parkir. Rata-rata mereka digaji Rp 400 ribu per bulan.

Setiap bulannya, dana untuk gaji karyawan yang dikeluarkan mencapai Rp 8 juta.

Suryadi menjadi pengelola Taman Loang Baloq sejak awal Juli lalu. Ke depan ia ingin menjadikan taman tersebut bukan sekadar taman, tapi bisa menjadi pusat berbagai kegiatan seperti lomba gendang beleq, lomba presean, dan kegiatan lainnya. Jika animo masyarakat tinggi, maka kegiatan-kegiatan tersebut bisa dijadikan agenda tahunan.

Untuk pengelolaan parkir khusus ini, beberapa waktu lalu Dishubkominfo Kota Mataram mengundang para pengelola parkir. Potensi parkir khusus yang bisa ditarik setiap bulannya dari beberapa titik diprediksi Kepala UPTD Perpakiran Dishubkominfo Kota Mataram, H. Syamsul Hakim mencapai Rp 10 juta. (ynt)

EKONOMI DAN BISNIS

SUARA NTB Selasa, 4 Agustus 2015

Halaman 3

Tengkulak Masih Leluasa Beli Gabah dengan Ijon Kepala Divre Bulog NTB, M. Sugit Sutedjo Mulyono, Senin (3/8) mengatakan, belum ada regulasi di daerah yang dapat mencegah peran tengkulak luar daerah itu bermain dan mengecoh harga beli gabah.

“Ada yang melarang ndak kalau gabah-gabah dari NTB dibawa ke luar daerah, kalau ada dimana?,” kata Sugit.

lian tertinggi dari tengkulak tersebut.

Penjelasannya, jika tengkulak membeli dengan harga Rp 4.200/kg gabah, harga tersebut sudah termasuk dihitung rincian dari proses awal produksi petani. Tengkulak ini jauh-jauh hari sebelumnya memberikan pinjaman dana kepada petani, selanjutnya setelah panen,

Padahal, pemerintah daerah telah tegas-tegas melarang mengirim gabah dalam bentuk gelondongan ke luar dari NTB. Hal ini Sugit tegaskan menjawab pertanyaan perihal peran Bulog yang membeli lebih rendah dari para tengkulak.

Menurutnya, soal harga beli gabah, Bulog jauh lebih berani menawarkan harga pembe-

gabah-gabah tersebut ia ambil dengan harga Rp 4.200/Kg tersebut.

“Sudah kami cek langsung, mereka (tengkulak) memang masuk lebih awal kepada petani, dengan memberikan ijon. Setelah dihitung masa waktu pengembalian, harganya Rp 4.200. Padahal, jika mereka masuk seperti kita, maka harga riilnya di tengkulak ini hanya Rp 3.000-an,” jelas Sugit.

Sementara Bulog yang masuk langsung saat panen, bisa membeli dengan harga lebih tinggi dari para tengkulak tersebut. Yakni Rp 2.800/Kg,

melebihi Harga Pembelian Pemerintah (HPP) sebesar Rp 3.700/Kg. Apalagi Bulog sendiri telah memberlakukan harga pembelian sesuai harga pasar.

Tidak lagi berpatokan kepada HPP, melainkan tinggi rendahnya harga beli Bulog, tergantung kualitas gabah dari petani itu sendiri.

Ia tidak mempersoalkan harga pembelian tengkulak tersebut, selama tengkulak bersangkutan merupakan pemain di dalam daerah. Yang dirisaukan justru tengkulak luar daerah yang menjalankan sistem mitra demikian

dengan petani di NTB. Jika benar, tentunya petani tak bisa mendapatkan manfaaf lebih berupa dedak. Oleh karenanya, harus ada proteksi kebijakan di daerah. (bul)

(Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) Bulog mengkhawatirkan peran tengkulak luar daerah dengan menyerap langsung gabah-gabah dari NTB dengan sistem ijon. Gabah-gabah yang diserap tersebut akan diboyong mentah-mentah, sehingga petani di dalam daerah tak banyak menikmati hasilnya.

Menu Serba Rp 20.000

KONTAINER – Pengiriman barang menggunakan kontainer dianggap lebih efektif dan efisien. Namun penggunaan kontainer kerap membuat para buruh di pelabuhan kurang respek, sebab tenaga mereka terganti oleh mesin atau alat berat. Tumpukan kontainer siap angkut di pelabuhan Lembar, Lombok Barat (Lobar).

(Suara NTB/bul)

HOTEL Santika Mataram dalam waktu dekat akan meluncurkan menu serba Rp 20.000. Menu-menu istimewa tersebut diharapkan akan menghilangkan image hotel sebagai tempat yang eksklusif dan khusus bagi orang-orang berkantong tebal.

Hotel Santika dengan menu serba Rp 20.000 di bulan Agustus ini akan didesain layaknya tempat nongkrong di angkringan. Cuma saja menurut GM Hotel Santika Mataram, Reza Bovier didampingi Sekretaris, Beauty Haryanto dan Asisten Restaurand & Banquet Manager, I Gede Donika Putra, tentu tidak seperti angkringan-angkringan biasa di pinggir jalan.

“Nongkrongnya di area hotel, dengan menu Rp 20.000 itu, disiapkan juga live music,” ujarnya, Senin (3/8).

Dihadirkannya menu dengan harga murah meriah itu, mungkin pertama kalinya dilakukan oleh hotel.

“Masyarakat masih menganggap masuk hotel harus punya uang banyak, pakaian bagus dan rapi. Padahal, hotel itu untuk siapa saja. Kita ingin mendekatkan masyarakat dengan suasana hotel melalui menu serba Rp 20.000 ini,” kata Reza.

Masyarakatpun diminta agar tak kaku.

Pada bagian lain, hotel Santika Mataram juga mempersembahkan promosi hidangan bulan Agustus. Yakni menu baru ini adalah hidangan lokal yang telah melegenda, yakni ayam goreng lalapan, sayur asem dan nasi putih.

Tidak lengkap jika tidak ada sambalnya. Santika sekaligus siapkan empat sambal pilihan yaitu sambal kecap, sambal terasi, sambal dabu-dabu dan saos sambal. Tak lupa untuk menambah selera hadir juga saos tomat.

“Kami hadirkan juga legenda minuman hangat nasional yaitu wedang kunyit dengan campuran kunyit, kencur asem segar, madu terbaik dan gula merah,” kata Reza. (bul)

WCS Khawatirkan Program Konservasi Kelautan Terbengkalai Mataram (Suara NTB) Wildlife Conservation Society (WCS) mengkhawatirkan program konservasi kelautan tak berkelanjutan.

Menyusul diberlakukannya UU nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan.

Kekhawatiran tersebut, setelah adanya indikasi kabupaten/kota cenderung tak melanjutkan program konservasi kelautan, lantaran segala kebijakan terkait sudah ditetapkan akan diambil alih kewenangannya di pemerintah provinsi.

Marine Program Manager WCS Indonesia, Yudi Herdiana didampingi Koordinator WCS NTB, I Made Darma Jaya Aryawan menyebutkan sejak UU nomor

23 tersebut diberlakukan, praktis kabupaten/kota wait and see (vakum).

“Dampaknya kepada kelanjutan kawasan konservasi kelautan kedepannya,” kata Yudi ditemui usai kegiatan Lokakarya Penjelesan dan Implementasi Teknis UU No. 23 tentang Pemerintahan, di Mataram, Senin (3/8) kemarin.

Mengapa dampaknya dikhawatrikan mandek, sebab jika kebijakan konservasi di kabupaten/kota, biasanya tetap diperhatikan melalui kebijakan penganggaran. Dengan penarikan kewenangan di pemerintah provinsi, kebijakan penganggaran menurutnya bisa lebih lemah dibanding kebijakan pengaggaran dibanding kabupaten/

DPRD Agendakan Turun ke Pelabuhan Lembar

(Suara NTB/bul)

Reza Bovier dengan menu ayam lalapan Hotel Santika.

03/08/2015

Mataram (Suara NTB) DPRD Lombok Barat (Lobar) akan turun mengecek langsung hak-hak yang diterima oleh pekerja bongkar muat di pelabuhan Lembar. Dinas yang membidangi ketenagakerjaanpun diminta melakukan pengecekan langsung.

Wakil Ketua DPRD Lombok Barat, Sulhan Mukhlis, Senin (3/8) mengatakan, apapun bentuknya pekerja harus mendapatkan jaminan asuransi. Jika para buruh bongkar di pelabuhan tak mendapatkan jaminan dari BPJS, tentunya hal tersebut melanggar ketentuan undang-undang ketenagakerjaan.

“Kita minta Dinas yang membidangi ketenagakerjaan dan DPRD supaya turun langsung sidak dan mendengar aspirasi pada pekerja. Sekaligus pihak pemerintah menjadi fasilitator antara pekerja dengan perusahaan,” katanya.

Jika diketemukan perusahaan melanggar regulasi, harus ada teguran, jika memungkinkan diberikan sanksi langsung.

“Kalau tidak diindahkan, cabut perusahaan yang membawahi pekerja-pekerja bongkar muat di pelabuhan bongkar muat Lembar,” ujarnya.

Sebelumnya, para pekerja bongkar muat ini mengeluhkan jaminan asuransi hanya diberikan jika pekerja telah meninggal.

Sementara asuransi kesehatan tak mereka dapatkan. Padahal, berbagai ancaman dan resiko pekerjaan bongkar muat sangat rentan terjadi. Diharapkan, BPJS ketenagakerjaan melalui koperasi yang menaungi mereka, dapat memberikan jaminan kesehatan bagi seluruh pekerja. (bul)

LOWONGAN NEWLONG INDUSTRIAL CO.,LTD, TOKYO, JAPAN PRODUSEN MESIN JAHIT KARUNG PORTABLE BAG CLOSER DENGAN TYPE: NP7A, NP-3II DS-2II, DS-9C, DN2HS, DKN-3BP DLL.UTK INDUSTRY: HASIL PERTANIAN, PUPUK, PAKAN TERNAK, DLL. BUKA PELUANG JADI AGEN TUNGGAL DI KOTA.T: 021-56945325/0811-1911969

kota yang dimaksud.

Sangat disayangkannya jika kekhawatiran tersebut akan terjadi. Oleh karenanya, WCS melaksanakan kegiatan lokakarya kemarin, dengan menghadirkan langsung penentu-penentu kebijakan dari kabupaten/kota di NTB, terutama dinas yang menangani persoalan kelautan perikanan.

Dihadirkan narasumber dari terkait dipemerintah pusat, serta Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB. Harapannya, apa solusi yang tepat bisa diambil dan dilaksanakan untuk keberlanjutan konservasi.

Di Provinsi NTB terdapat 300.000 hektar kawasan konservasi yang diren-

canakan, secara nasional dialokasikan seluas 20 juta hektar. Kabupaten/kota menghentikan program konservasi ini lantaran dikhawatirkan akan melanggar ketentuan UU nomor 23 tersebut.

Sementara provinsi sendiri yang dilimpahkan oleh UU itu, sejauh ini belum begitu siap. Lagi-lagai sangat ia sayangkan, kawasan-kawasan konservasi potensial di provinsi ini terbengkalai, jika belum ada titik temu atau kesepakatan bersama antara kabupaten/kota dengan provinsi. “jangan sampai kawasan konservasi kelautan justru tidak terurus setelah UU nomor 23 tersebut dilaksanakan,” demikian Darma.(bul)

Hotel Pertanyakan Kejelasan Kerjasama dengan Pemda Mataram (Suara NTB) Ketua Asosiasi Hotel Mataram (AHM), Reza Bovier mempertanyakan kejelasan kerjasama yang ditawarkan oleh pemda kepada hotel dan restoran.

Terkait kemitraan untuk menjual produk-produk hasil kerajinan lokal.

Dia melihat belum ada langkah riil dari Pemda untuk menjembatani pelaku usaha mikro kecil dengan asosiasi hotel. Mestinya, ada kebijakan resmi yang dapat mengikat kedua belah pihak. Reza Bovier, Senin (3/8) kepada Suara NTB mengatakan, pemerintah daerah pernah memperdengarkan soal komitmen hotel untuk mendukung promosi dan pemasaran produk lokal. Tetapi didukung dengan kebijakan formal, jelas kerjasamanya tak bisa terlaksana sesuai yang diharapkan.

Reza Bovier mengatakan, pada prinsipnya hotel dan restoran itu sudah siap memberi ruang kepada pengusaha lokal untuk memasukkan segala bentuk kerajinan yang dihasilkan.

Jika pemerintah mengeluarkan regulasi khusus untuk kerjasama formal antara perajin dengan persatuan ataupun asosiasi hotel, tentunya ada tindak lanjut dengan saling menjajaki kesiapan masingmasing.

“Misalnya, dilakukan pertemuan pengusaha hotel dengan perajin. Apa saja produk yang dibutuhkan hotel dan seperti apa spesifikasi yang diminta.

“Bayangkan, sandal kamar hotel saja kita masih datangkan dari Semarang” Reza Bovier Selanjutnya, mana saja perajin yang siap memenuhi kebutuhan tersebut dan berkelanjutan. Demikian juga soal kualitas yang diinginkan hotel. Jadi ada kesamaan persepsi untuk menindaklanjuti kerjasama tersebut,” kata Reza.

“Atau setidaknya Pemda juga memberikan sosialisasi kepada pengusaha lokal, apa yang dibutuhkan oleh hotel.

Sebab masing-masing hotel kriteria produk yang diminta tidak sama,” ujarnya.

Ia menilai, banyak produkproduk lokal yang dihasilkan oleh perajin tidak sesuai standar kualitas. Misalnya pot bunga dari gerabah, dengan masa pemakaian yang belum lama cenderung jamuran dan keropos.

“Perajin harus diberikan sosialisasi tentang standar kualitas produk itu sebenarnya,” tambahnya. Oleh karena itu, AHM telah menggandeng GIZ untuk dilakukan pelatihan kepada masyarakat.

Sasarannya di Sembalun, Lombok Timur.

Beberapa jenis kegiatan

pelatihan yang difasilitasi misalnya membuat sabun hotel. Harapannya, kebutuhan sabun hotel kedepan tak lagi mengandalkan pasokan dari luar daerah.

Demikian juga di item-item lainnya, Reza mengharapkan ada gerakan pengusaha lokal untuk membuat produk-produk yang dibutuhkan oleh sekian banyak hotel di NTB. Sandal kamar hotel, souvenir-souvenir yang mencerminkan identitas hotel. “Bayangkan, sandal kamar hotel saja kita masih datangkan dari Semarang, coba gerakkan pengusaha lokal untuk membuat kebutuhan-kebutuhan tersebut. Apa yang salah di NTB, kok sandal sesederhana itu saja tidak bisa dibuat di sini. Padahal itu peluang besar,” demikian Reza Bovier.

“Jika yang sesederhana itu saja tidak bisa dibuat di daerah, apalagi resort masih mengandalkan kebutuhannya dari luar,” tambahnya. (bul)

SUARA NTB Selasa, 4 Agustus 2015

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 4

Ditahan Kejaksaan

Dukung Plt Bupati PERSOALAN mutasi pejabat eselon III dan IV yang dilakukan Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Lombok Barat (Lobar) H. Fauzan Khalid, SAg, MSi, baru-baru ini masih menjadi perbincangan hangat di kalangan DPRD. DPRD, tidak satu suara terkait keabsahan mutasi yang dilakukan Plt Bupati.

Indra Jaya Usman dari Fraksi Partai Demokrat, melihat, Plt Bupati sah melakukan mutasi, karena didasari UU Nomor 23 dan Nomor 9 tahun 2015 pasal (Suara NTB/dok) 60 secara jelas diatur tugas Indra Jaya Usman dan wewenang Plt Bupati.

Politisi asal Narmada ini menjelaskan lebih jauh,sesuai UU 23 dan UU nomor 9 tersebut secara jelas mengatur tugas dan kewenangan bupati, jika berhalangan maka diserahkan sepenuhnya ke Plt. Namun, ujarnya, UU 23 atau UU Nomor 9 ini belum memiliki PP. ‘’Sementara Kementerian Dalam Negeri mengutip PP dari UU 32 yang telah diperbaharui oleh UU Nomor 23,’’ terangnya, Senin (3/8).

Seperti surat dari Plt Direktur Jenderal Otonomi Daerah (Otda) terkait kewenangan Plt Bupati, pasalnya dalam surat yang dikirim itu mengutip PP Nomor 49 yang merupakan turunan dari UU 32.

Berbicara UU 32 jelas politisi Demokrat ini, kalau dirunut lagi normanya tentang persoalan ini di UU 32 itu disebutkan wakil bupati melaksanakan tugas dan kewajiban dari bupati jika berhalangan hadir. “Tentu jauh makna antara dua norma ini, antara tugas dan wewenang di UU 23 dengan tugas dan kewajiban di Undang-Undang 32,” imbuhnya.

Namun ia tetap beranggapan Plt Bupati tetap punya wewenang dalam melakukan mutasi. Sementara koordinasi dengan Kemendagri adalah sebatas koordinasi sambil menunggu PP terhadap UU Nomor 9. Dalam kaitan dengan perrsoalan mutasi ini, tentunya Kemendagri pasti berpikir supaya tidak terjadi instalabilitas di daerah dan penyelenggaraan pemerintahan bisa lebih tertib ke depan. (her)

DPW PPP Belum Proses PAW Bahrul Fahmi

Giri Menang (Suara NTB) – Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Provinsi NTB belum mengambil sikap, terkait penahanan Ketua DPC PPP yang juga anggota DPRD Lombok Barat (Lobar), Bahrul Fahmi. Meski telah ditahan Kejaksaan, DPW belum memproses Pergantian Antar Waktu (PAW) Bahrul Fahmi.

Alasan DPW belum memproses PAW Bahrul Fahmi, lantaran belum memperoleh salinan putusan inkrah dari Kejaksaan. ‘’Jika salinan putusan itu telah diterima, barulah DPW akan memproses PAW bersangkutan sesuai ketentuan yang berlaku dalam UU Parpol,’’ ungkap Ketua

DPW PPP NTB, Hj. Wartiah, MPd, Senin (3/8).

Salah satu anggota DPRD NTB ini menjelaskan, posisi DPW saat ini menunggu putusan dari Kejaksaan. Setelah menerima salinan itu, DPW akan mempelajari dan mengkaji barulah setelah itu dilakukan proses selanjutnya, yakni PAW.

Sesuai ketentuan dan UU Parpol, jelas politisi asal Lobar ini perlu dilakukan PAW dan mengangkat calon legislatif yang perolehan suaranya di bawah bersangkutan sebagai penggantinya. Proses ini, jelasnya, akan dilaksanakan DPW, jika telah ada alasan dan dasar untuk melakukan itu.

(Suara NTB/dok)

RAWAN - Kawasan Bendungan Pandanduri belakangan ini dinilai rawan. Tiga polsek di Lotim intens melakukan patroli di kawasan ini, karena sejumlah aksi kriminalitas sering terjadi.

Kasus Pembegalan, Polsek Terara Masih Lakukan Penyelidikan Selong (Suara NTB) Kawasan Bendungan Pandanduri beberapa pekan terakhir kerap dilaporkan terjadi laporkan kerap terjadi aksi kriminalitas. Terakhir terjadi pembegalan terhadap dua bersaudara, Angga dan Boga, Warga Dusun Selamben, Desa Pandanduri, Kecamatan Terara, Sabtu (1/8) lalu.

“Korban dipukul dan sepeda motornya dirampas pelaku,” ungkap Kapolsek Terara, AKP I Komang Samia, saat dikonfirmasi, Senin (3/8).

Menurutnya, kasus pembegalan ini berawal dari korban keluar bersamaan dengan ayahnya. Akan tapi tidak berapa jauh dari rumahnya korban langsung dipukul dari belakang oleh pelaku yang diperkirakan berjumlah enam orang.

Kawasan yang terlihat sepi menjadi memberi peluang bagi pelaku beraksi. Menyadari kawasan tersebut, aparat keamanan Polsek Terara ini terus berusaha melakukan patroli. “Anggota kami baru saja melakukan patroli ke wilayah itu untuk mengantisipasi adanya kasus kejahatan tersebut,” ucapnya.

Waktu kejadian paling rawan katanya antara Magrib dengan Isya. Mantan Kasubag Humas ini mengatakan pihaknya masih melakukan penyelidikan terhadap berbagai kasus pembegalan yang terjadi di kawasan Pandanduri tersebut.

Sebelumnya, Kapolres Lotim, AKBP Heri Prihanto yang dikonfirmasi secara terpisah mengatakan, sudah meminta seluruh kapolsek yang membawahi wilayah Pandanduri, Sikur, Terara dan sakra untuk melakukan patroli terus.

“Polsek Sikur, Terara, dan Sakra sekarrang sudah terus mondar mandir di kawasan Pandanduri,” ucapnya.

Kawasan Pandanduri ini menjadi atensi khusus Polres Lotim karena menjadi segitiga bermuda. Tiga satuan Polsek di kawasan diminta terus siaga mengantisipasi aksi kriminalitas yang terjadi.

Informasinya, aksi begal terjadi pada sekitar pukul 19.00 wita. Akibat aksi kriminalitas itu, korban mengalami luka memar dan sepeda motornya raib dibawa kabur pelaku. Kedua korban pun terpaksa dilarikan ke puskesmas terdekat. (rus)

waktu dekat akan dilakukan musyawarah daerah (Musda) untuk mengganti Ketua DPC. “Mungkin tidak dilakukan pergantian, karena dalam waktu dekat (pertengahan atau akhir Agustus ini) akan digelar Musda,” terangnya.

Sementara Sekretaris DPRD Lobar H. L. Saswadi menegaskan, pihaknya tengah memproses PAW H. Bahrul Fahmi yang telah ditahan kejaksaan atas kasus aset Ireng Gunung Sari. Pihaknya juga akan memproses pengusulan pemberhentian pemberian gaji kepada bersangkutan. (her)

Kota Selong ’’Dibanjiri’’ Sampah

Disbudpar Lotim Gelar Peresean Selama Sebulan Selong (Suara NTB) Peresean merupakan salah satu seni tradisi khas Lombok yang masih eksis hingga saat ini. Bahkan, ketika peresean digelar, animo masyarakat yang menonton atau terlibat di dalamnya cukup tinggi.

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Lombok Timur (Lotim) turut memberikan atensi untuk membudidayakan peresean. Akhir Agustus mendatang akan digelar peresean dengan mengundang para pepadu (jagoan) se-Pulau Lombok.

Kepala Disbudpar Lotim, H. Khaerul Anwar Mahdi melalui Kepala Bidang Kebudayaan, Ahmad Turmuzi kepada Suara NTB, Senin (3/8), menyebutkan, peresean akan dipusatkan di Peneda Gandor Kecamatan Labuhan Haji tanggal 29 Agustus sampai dengan 22 September 2015 mendatang.

“Hampir sebulan lamanya,” ucapnya.

Pilihannya menggelar event peresean karena masih bisa menjadi daya tarik bagi wisatawan. Beberapa kali menggelar kegiatan, selalu ramai dikunjungi, termasuk wisatawan mancanegara.

Menurutnya, upaya melestarikan seni tradisi Sasak, khususnya Lotim akan terus dilakukan jajaran Disbudpar.

Peresean diakui tidak saja ada di Lotim, namun di seluruh wilayah Lombok.

Selain peresean, kegiatan tradisional yang akan dilestarikan, seperti Ngayu-ayu di Sembalun, Cupak Gerantang dan beberapa jenis lainnya yang masih banyak mengakar di tengah masyarakat adat Sasak. Hal ini terlihat dari gelaran yang disuguhkan sanggar-sanggar seni yang ada di Lotim.

Dalam upaya pelestarian itu, dirasa penting juga untuk memvalidasi data-data sanggar-sanggar seni yang ada di wilayah Gumi Selaparang ini. (rus)

Pihaknya tidak ingin buruburu dalam bersikap, sebelum ada salinan putusan itu.

Sebab yang bersangkutan tidak menutup kemungkinan menempuh jalur hukum lain untuk menghadapi perkaranya. “Kalau sudah diperoleh salinan putusan itu, barulah diproses PAW,”terangnya.

Mengenai kemungkinan pemecatan Bahrul Fahmi sebagai Ketua DPC, Wartiah mengaku DPW belum mengarah ke sana.

Sebab sejauh ini, masa kepemimpinan bersangkutan sebagai ketua DPC akan segera berakhir. Artinya, dalam

(Suara NTB/humas NTB)

LANTIK - Gubernur NTB TGH. M. Zainul Majdi melantik Penjabat Bupati KLU Ashari di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur NTB, Senin (3/8).

Menjabat di Masa Transisi

Gubernur Minta Penjabat Bupati KLU Jaga Netralitas PNS Mataram (Suara NTB) Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo menerbitkan SK pengangkatan Sekretaris DPRD NTB, Ashari, SH, MH, sebagai Penjabat Bupati Kabupaten Lombok Utara (KLU). Dalam masa transisi ini, Penjabat Bupati diminta menjaga netralitas seluruh PNS dalam Pilkada yang akan diselenggarakan pada 9 Desember mendatang.

Hal tersebut disampaikan Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi usai melantik dan mengambil sumpah jabatan Ashari sebagai Penjabat Bupati KLU di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur NTB, Senin (3/8). Pengambilan sumpah dan pelantikan Ashari sebagai Penjabat Bupati KLU merupakan tindak lanjut keputusan Mendagri Nomor 131.52 tahun 2015 tanggal 29 Juli 2015.

“Secara eksplisit dalam SK Mendagri disebutkan bahwa tugas penjabat adalah melaksanakan pemerintahan daerah dengan seluruh lingkup tugas dan kewenangannya.

Kemudian memfasilitasi pelaksanaan Pemilukada serta penegasan khusus untuk menjaga netralitas PNS di KLU,” pesannya.

Dikatakan, hal-hal yang ditekankan tersebut merupakan suatu hal yang prioritas

yang harus dijalankan oleh Penjabat Bupati. “Tentu dengan sebaik-baiknya dan seadiladilnya sebagaimana sumpah yang diucapkan,” imbuhnya.

Gubernur menjelaskan Ashari diusulkan menjadi penjabat Bupati KLU bersama dua nama lainnya. Sesuai ketentuan, Gubernur mengajukan tiga nama kemudian diusulkan ke Mendagri untuk dipilih salah satu. Ia mengatakan, pengajuan tersebut telah melalui pertimbangan dari gubernur selaku wakil pemerintah pusat di daerah.

Orang nomor satu di NTB ini mengatakan, keberadaan Penjabat Bupati adalah penting, karena dia bertugas pada masa transisi atau pada masa yang sangat krusial. Pasalnya, pada masa itu sedang terlaksana tahapan-tahapan pilkada di KLU yang membutuhkan kepemimpinan yang tegas, adil dan professional untuk memastikan keseluruhan tahapan pilkada berjalan lancar, baik dan menghasilkan apa yang diharapkan masyarakat.

Kepada kepala daerah yang kembali mencalonkan diri, gubernur berharap mengedepankan akal sehat dalam menghadapi pilkada. Artinya, calon petahana harus tetap menjaga batasan-batasan serta tak melakukan intervensi terhadap mesin birokrasi. Dirin-

ya mengaku prihatin melihat adanya indikasi di beberapa tempat di NTB yang melaksanakan pilkada, seakan-akan kepala daerah mengidentikkan dirinya dengan birokrasi.

“Jadi kalau tak bantu saya, awas nanti. Kalau saya jadi (terpilih lagi), saya pecat kamu. Itu menurut saya cara yang tidak bermartabat. Saya pernah dalam posisi mencalonkan diri kembali dan saya pikir teman-teman SKPD mengetahui persis bahwa saya tak pernah memanggil. Jangankan untuk memanggil lengkap kepala SKPD untuk mengultimatum memilih saya lagi. Memanggil satupun saya tak pernah,” ujarnya.

Dalam pertarungan politik, kata Ketua DPD Partai Demokrat NTB ini, ada batasan-batasan atau garis merah yang tak boleh dilampaui. Mesin birokrasi bukanlah milik orang per orang.

Tetapi, mesin birokrasi adalah perangkat yang diciptakan oleh negara untuk mempermudah tugas pelayanan publik oleh aparatur sipil negara. “Ini seruan bagi kepala daerah yang kembali mencalonkan diri untuk tidak mengidentikkan birokrasi sebagai milik orang per orang atau kelompok. Biarkan birokrasi ini bekerja dengan baik,” pungkasnya. (nas)

Selong (Suara NTB) Padatnya jumlah warga yang menghadiri Hari Ulang Tahun (Hultah) NWDI di Pancor, Selong Lombok Timur (Lotim), selama tiga hari terakhir menyisakan sampah.

Hampir seluruh lokasi yang menjadi pusat kerumunan massa dipenuhi sampah.

Melihat fakta itu, Senin (3/ 8), Kantor Kebersihan dan Tata Kota langsung mengerahkan seluruh potensinya mengangkut sampah yakni sebanyak 213 orang.

Kepala Kantor Kebersihan dan Tata Kota, H. Ridatul Yasa menghitung jumlah sampah yang harus segera diangkut mencapai 450 kubik dan membutuhkan waktu dua hari untuk mengangkutnya ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Ijobalit Kecamatan Labuhan Haji.

Sebanyak 9 truk digunakan untuk angkut. Satu truk dalam sehari mengangkut 3 hingga 4 kubik sampah. “Petugas pekerja taman dan penyapu jalan serta karyawan Kebersihan dan Tata Kota kita libatkan,” ucapnya.

Banyaknya sampah setelah acara akbar di Kota Selong itu sudah diantisipasi.

Khusus di Kota Selong ini.

Petugas harus membersihkan

sampah sepanjang 5 km. “Kegiatan ini juga sudah ada permintaan jauh hari sebelumnya dari panitia,” ucapnya.

Dikarenakan, Selong sebagai ibu kota, pihak KTK memprioritaskan segera pengangkutannya.

Meski demikian, pihaknya bersyukur tahun ini Taman Rinjani Selong meski terlihat juga banyak tumpukan sampahnya, namun tidak separah tahun lalu. “Kalau Taman Rinjani Selong ini kan sudah diantisipasi dengan aparat Pol PP, polisi dan TNI,” tuturnya.

H. Ridatul Yasa memastikan, meski sampah yang harus diurus banyak, pihaknya tetap mengutamakan sampah-sampah yang diatasi tiap harinya. “Kita tetap mendahulukan yang rutin, semua pekerja kita minta mengerjakan yang rutin, baru geret sampah lainnya,” ujarnya.

Agar tidak terlalu banyak sampah yang harus diangkut, di masa mendatang, pihak Kantor Kebersihan dan Tata Kota berencana mensosialisasikan kantong sampah untuk para pedagang kali lima (PKL) yang menjajakan barang dagangannya. Sampah-sampah bisa langsung dimasukkan ke kantong sampah, sehingga tidak menyebar ke lokasi lain. (rus)

(Suara NTB/rus)

ANGKUT SAMPAH – Petugas Kantor Kebersihan dan Tata Kota mengangkut sampah-sampah yang ada di seputaran Taman Rinjani Selong, Senin (3/8).

Diduga Disalahgunakan

Anggota Dewan Tarik Kembali Bantuan Kecimol Tanjung (Suara NTB) Salah satu anggota DPRD Kabupaten Lombok Utara (KLU) dari Partai Gerindra, Artadi, S.Sos., diduga menarik kembali dana aspirasi yang tersalur dalam bentuk alat musik tradisional kecimol.

Alat musik yang diserahkan sekitar 2 bulan lalu itu, diserahkan kepada kelompok kesenian Dusun Montong, Desa Jenggala, Kecamatan Tanjung. Kelompok seni setempat yang menerima bantuan pun kebingungan dengan ulah oknum anggota Dewan itu.

“Kami tidak tahu mengapa kecimol ini ditarik kembali. Padahal awalnya saat alat itu akan diambil, Pak Dewan itu (Artadi) mengatakan meminjam, dan besoknya dikembalikan,” ungkap Ketua Kelompok Kesenian Dusun Montong, Tamrin, Senin (3/8), sembari menyodorkan bukti isi SMS dari Artadi.

Ada dua SMS Artadi yang ditunjukkan Tamrin kepada media. SMS pertama, anggota dewan Komisi III DPRD KLU itu menuliskan jika dirinya berniat untuk meminjam alat musik senilai kurang lebih Rp

(Suara NTB/ari)

KETERANGAN - Ketua Kelompok Kesenian Dusun Montong, Tamrin memberikan keterangan mengenai penarikan bantuan alat kesenian berupa kecimol dari salah satu anggota DPRD KLU, Senin (3/8). Namun, anggota DPRD KLU Artadi membantah menarik bantuan kesenian secara sepihak. Pihaknya hanya mengamankan sementara, karena ada persoalan internal di kelompok kesenian.

50 juta tersebut. alat itu bahkan sedianya akan dikembalikan keesokan harinya.

Namun pada SMS berikutnya, bahasa SMS yang bernada politis cukup mengagetkan bagi pengurus dan anggota Kel-

ompok Kesenian Dusun Montong. Di mana dijelaskan, Tamrin, keberadaan kelompok kesenian sempat berpartisipasi di momen pendaftaran calon bupati, tanggal 26 dan 27 Juli lalu.

Pada hari pertama pendaftaran

– NASA – ketika itu, kelompok kecimol hadir mengiring pendaftaran NASA ke KPUD KLU. Sedangkan keesokan harinya, kelompok kesenian kembali hadir di Lapangan Tanjung untuk mengikuti deklarasi paket JADI. “Kami ikut mengiring pendaftaran paket NASA karena diminta Pak Artadi.

Tetapi saat Deklarasi JADI, kami hadir karena kami disewa, beda dengan saat paket NASA kami tidak memperoleh apa-apa,” jelas Tamrin.

“Terus terang, saya tidak ada kepentingan apa-apa dalam hal politik, karena kami ini masyarakat biasa, dan saya juga cuma buruh,” lanjutnya.

Tamrin menambahkan, hingga kini pihaknya belum tahu kapan alat itu akan dikembalikan. Karena meski aspirasi itu telah diberita-acarakan secara resmi dan dananya bersumber dari APBD, pihaknya hanya bisa pasrah.

Terpisah, Anggota DPRD dari Partai Gerindra, Artadi yang dikonfirmasi via telpon mengakui alat kecimol itu masih ada di kediamannya. Artadi mem-

bantah dirinya mencabut alat kesenian tersebut dari kelompok penerima. Melainkan ia hendak mengamankan alat tersebut, karena diduga akan diperjualbelikan oleh pengurus. “Saya bukan mau mengambil, tetapi saya tarik sementara karena informasi yang saya peroleh, di internal pengurus sedang ada masalah.

Alat itu mau dibagi-bagi oleh pengurus, ada yang mau ambil soundnya, ada yang mau ambil mixernya. Itu masalahnya, sehingga saya hanya mengamankan,” papar Artadi.

Artadi pun mengakui, untuk menjaga soliditas pengurus (ketua dan anggota) kesenian Dusun Montong, maka dirinya pun mensyaratkan agar masalah di internal kelompok diselesaikan lebih dulu. Jika sudah selesai, maka dengan senang hati dirinya akan mengembalikan lagi alat tersebut kepada kelompok. “Tadi malam (Senin malam, red) pengurusnya berkumpul di rumah untuk menyelesaikan persoalannya. Kalau sudah selesai, hari ini (kemarin, red) juga akan saya berikan lagi kecimol itu,” jelasnya. (ari)

SUARA PULAU LOMBOK

SUARA NTB Selasa, 4 Agustus 2015

Halaman 5

SETELAH sempat mencuat bakal kembali bertarung dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Loteng tahun 2015 ini, pasangan Maiq-Meres jilid I, H.M. Suhaili FT, SH, – Drs. H.L. Normal Suzana dipastikan tinggal kenangan. Sebelumnya, H.M. Suhaili FT, memutuskan untuk berpasangan dengan anggota DPRD NTB asal Loteng, L. Fathul Bahri, SIP. Pasangan politik tersebut pun sudah resmi mendaftar ke KPU Loteng, pada Minggu (26/7) lalu.

Menanggapi kenyataanya tersebut, Wabup Loteng, Drs.H.L. Normal Suzana, mengaku tidak sakit hati, meski dirinya sudah tidak lagi menjadi pilihan.

“Itu bagian dan risiko politik. Jadi kita santai saja,” tegas Normal, saat dikonfirmasi Suara NTB, Senin (3/8).

Dikatakannya, sejak awal peluang dirinya untuk maju kembali pada Pilkada Loteng tahun ini setengah-setengah, yakni antara maju dengan tidak. Sehingga ketika pada akhirnya dirinya tidak jadi maju, bukan hal yang mesti disesali.

Justru tegas Wabup Loteng, kenyataan tersebut menjadi keuntungan tersendiri bagi dirinya secara pribadi. Di mana dirinya kini bisa fokus menyelesaikan tugas-tugas selaku kepala daerah, menjelang akhir masa pengabdian tanpa harus terpengaruh persoalan politik menjelang pilkada. “Dengan tidak lagi menjadi calon kepala daerah, saya sekarang bisa fokus menyelesaikan tugas sebagai pimpinan daerah,” ujarnya.

Diakuinya, masih banyak tugas dan persoalan pemerintahan yang mesti diselesaikan. Sementara waktu yang tersedia sudah sangat mepet, sehingga untuk bisa menyelesaikan tugas-tugas tersebut tentunya butuh konsentrasi tinggi.

Disinggung aktivitas yang akan dilakukan setelah melepaskan jabatanyan nanti, Normal menegaskan akan kembali menjalankan tugas sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS). Mengingat masa kerja sebagai PNS masih cukup panjang sekitar tujuh tahun lagi. Namun ia memastikan tidak akan bertugas di Loteng, tapi akan bertugas di provinsi. “Saya sudah mengajukan permohonan pindah tugas ke gubernur. Dan, saat ini permohonan pindah tugas tersebut sedang digodok di provinsi,” jelasnya.

Normal pun membantah kepindahannya ke provinsi, dibarengi deal-deal politik dengan Gubernur NTB Dr. TGH. M. Zainul Majdi. Menurutnya, sebagai PNS, dirinya punya hak untuk mengajukan permohonan pindah tugas. “Dan, dipastikan tidak ada deal apapun dalam kepindahan ini. Apalagi itu sampai menyangkut deal-deal politik dengan gubernur,” ujarnya. (kir)

ITDC Dinilai Tidak Serius

Menguat, Dukungan Pengambilalihan Kawasan Mandalika Praya (Suara NTB) Keseriusan pihak Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) untuk mengembangkan kawasan Mandalika Resort masih dipertanyakan masyarakat Kabupaten Lombok Tengah (Loteng), khususnya bagian selatan. Bagiamana tidak, hingga memasuki bulan Agustus ini, belum nampak ada progress berarti terkait pengembangan kawasan itu.

Kondisi tersebut membuat dukungan supaya lahan-lahan yang masuk dalam kawasan Mandalika Resort diambilalih kembali oleh pemerintah, semakin menguat. “Masyarakat selalu bertanya-tanya, apakah ITDC benar-benar serius mengembangkan kawasan Mandalika atau tidak?” ungkap Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Loteng, H.L. Putria, saat dikonfirmasi Suara NTB, Senin (3/8).

Menurutnya, hingga saat ini, pengembangan kawasan Mandalika tidak kunjung menunjukkan perkembangan yang menggembirakan, sehingga masyarakat mulai ragu dan menganggap ITDC tidak serius mengembangkan kawasan Mandalika.

Hal ini, lanjutnya, memicu munculnya dorongan-dorongan dari masyarakat, khususnya masyarakat Loteng bagian selatan, supaya lahan kawasan Mandalika diambilalih oleh pemerintah.

Bahkan, kata Putria, dorongan agar lahan kawasan Mandalika diambil alih bukan hanya dari kalangan masyarakat saja, kalangan akademisi juga mulai menyuarakan hal yang sama. “Dalam beberapa kali pertemuan dengan sejumlah akademisi, muncul dorongan supaya lahan kawasan Mandalika diambil alih saja oleh pemerintah,” ujarnya.

Jika diambil alih pemerintah, harapnya, pengembangan kawasan Mandalika bisa lebih cepat dan tidak harus menunggu pihak ITDC. Apalagi sudah ada dua presiden, yakni mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden Joko Widodo yang meminta pengembangan kawasan Mandalika dipercepat. Tetapi hingga sekarang, belum nampak ada perkembangan berarti. “Kalau perintah presiden saja sudah tidak diindahkan, mau seperti apa lagi. Jadi wajar jika kemudian, dorongan agar lahan diambil alih pemerintah mencuat,” tegas Putria.

Untuk itu, pihaknya sangat berharap kepada pihak ITDC supaya menunjukkan keseriusannya mengembangkan kawasan Mandalika dan tidak membuat masyarakat kehilangan kesabaran. “Kita pemerintah daerah pada prinsipnya sangat mendukung ITDC. Tapi kalau masyarakat sudah berkata lain, pemerintah daerah juga tidak bisa berbuat banyak,” akunya. (kir)

(Suara NTB/her)

AMBLES - Jalur jalan Sekotong-Lembar ini ambles. Padahal, pengerjaan jalan ini belum setahun.

Belum Setahun, Proyek Jalan Sekotong-Lembar Ambles Giri Menang (Suara NTB) Proyek pembangunan jalur Lembar-Sekotong belum berumur setahun. Namun, di beberapa titik mulai rusak. Di beberapa lokasi, jalur ini ambles dan berlubang. Pantauan Suara NTB, di Dusun Teluk Waru jalur tersebut mengalami ambles. Diameter amblesnya, lumayan lebar dan terdapat pula retakan. Agar tidak menyebabkan kecelakaan, di lubang itu ditaruh ranting-ranting pohon.

Menurut warga sekitar,

jalur itu mengalami ambles saat puasa lalu. Waktu itu terjadi hujan, sehingga diduga menyebabkan bagian jalan ambles.

Warga pun berinisiatif menaruh ranting pohon pada lubang itu supaya tidak dilalui pengendara kendaraan.

Berlanjut ke jalur lain di sekitar Dusun Kelape. Di sini malah kerusakan parah, lubang menganga hingga satu meter dengan kedalaman satu meter. Diduga jalan ini sengaja dilubangi untuk perbaikan

Jalan Nasional (BJN) selaku yang punya proyek. “Kami akan koordinasikan dengan Balai Jalan,” janjinya.

Diketahui, proyek jalan Lembar menuju kawasan wisata Sekotong hingga tembus Pelangan senilai Rp 165 miliar dikerjakan sejak awal bulan Mei lalu tahun 2014. Mega proyek yang ditangani pemerintah provinsi senilai Rp 165 miliar ini akan membangun akses jalan sepanjang 18 kilometer untuk menunjang akses menuju kawasan wisata Sekotong.

Akan tetapi proyek ini sempat menuai kendala persaoalan lahan, lantaran salah seorang warga di Desa Eyat Mayang tetap ngotot bertahan.

Padahal, diduga lahan itu masuk daerah milik jalan (DMJ).

Akan tetapi warga tersebut menolak lahannya keruk, karena telah dibangun tembok sehingga meminta meminta ganti rugi. Hal ini pun dilaporkan ke Ombudsman, sehingga pihak terkait meminta proyek ini dihentikan dan dananya pun ditarik ke pusat. (her)

Keluarga Miskin Masih Tinggi

Program SKPD di Lobar Diduga Salah Sasaran Giri Menang (Suara NTB) – Jumlah keluarga yang tergolong hidup sangat miskin alias fakir miskin di Lombok Barat (Lobar) terbilang tinggi. Dari data Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disosnakertrans) mencatat ada 60.176 Kepala Keluarga (KK) yang terdata sebagai fakir miskin. KK ini tersebar di seluruh kecamatan dengan terbanyak di daerah Narmada.

Kepala Disosnakertrans Lobar, Drs. H. Fathurrahim, MSi, mencatat selama tahun 2013-2014 terdapat KK fakir miskin sebanyak 60.126. “Terbanyak di Kecamatan Narmada, lalu Kecamatan Gerung,” ujarnya belum lama ini.

Menurutnya, terkait data ini mengacu data yang diperoleh dari pencatatan tahun sebelumnya. Kemungkinan saja, jumlah ini bisa bertambah dan berkurang. Di Narmada, jumlah keluarga fakir miskin mencapai 9.451, Gerung 8.391, Sekotong sebanyak 7.877 setelah itu Kecamatan Lingsar dan Kediri masing-masing 6.860 serta 6.465. Keluarga fakir miskin termasuk dalam 23 item penilaian terhadap kondisi masyarakat.

Selain fakir miskin yang

tinggi, rumah kumuh di Lobar juga sangat tinggi mencapai 36.991. jumlah rumah kumuh ini, diduga tidak valid lantaran berbeda dengan data pada BPMPD. Masih tingginya keluarga fakir miskin di Lobar disorot Komisi IV DPRD Lobar. Anggota Komisi IV DPRD Lobar Hj. Nurul Adha, menilai, penanganan fakir miskin ini masih tidak maksimal. Alasannya, SKPD terkait selaku eksekutor tidak padu dalam menjalankan program menyasar fakir miskin. Bahkan diduga banyak program SKPD tidak tepat sasaran, sehingga kemiskinan tak tertangani.

Menurutnya, program penanganan fakir miskin, seperti program keluarga harapan, kube dan program

Sidang Paripurna DPRD Loteng

Minim, Kehadiran Pimpinan SKPD Praya (Suara NTB) Sidang paripurna DPRD Kabupaten Lombok Tengah (Loteng), Senin (3/8) diwarnai interupsi dari angggota Dewan. Mereka interupsi, karena minimnya tingkat kehadiran para pimpinan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lingkup Pemkab Loteng. Meski ada, hampir seluruhnya berwakil.

Akibatnya, sidang paripurna yang semua direncanakan mulai digelar pukul 10.00 wita harus mundur hingga satu setengah jam lebih setelah seluruh anggota Dewan sepakat menskor sidang paripurna selama satu jam. “Untuk memberi waktu bagi SKPD untuk hadir, maka sidang paripurna kita skor selama satu jam,” ujar Wakil Ketua DPRD Loteng, Ahmad Ziadi, selaku pimpinan sidang.

Anggota Komisi I DPRD Loteng, Suhaimi, SH, mengaku sangat kecewa atas minimnya tingkat kehadiran kepala SKPD lingkup Pemkab Loteng pada sidang paripurna DPRD Loteng. Padahal agenda sidang paripurna Dewan Loteng kali ini cukup penting, yakni penyampaian nota keuangan dan rancangan APBD Perubahan Loteng tahun 2015. “Terus terang kita sangat kecewa dengan sikap kepala SKPD Loteng yang malas menghadiri agenda sidang paripurna.

Kendati agendanya cukup penting,” ungkapnya kecewa.

Politisi PDI P menegaskan, kepala SKPD harusnya bisa hadir, karena menyangkut kepentingan kelanjutan program pembangunan di Loteng. “Kejadian ini kita harapkan jadi pembelajaran bagi SKPD-SKPD lingkup Pemkab Loteng lainnya, untuk tidak diulangi lagi,” harap politisi muda ini.

Para wakil rakyat tersebut wajar kecewa. Bagaimana tidak, hingga sidang paripurna Dewan Loteng dimulai, jumlah SKPD lingkup Pemkab Loteng yang hadir hanya sekitar 9 SKPD. Itupun hampir semuanya berwakil. Bahkan, tidak ada satupun kepala SKPD yang hadir langsung.

Tidak ingin persoalan semakin menjadi-jadi, Asisten III Setda Loteng H. Nursiah, S.Sos, langsung turun tangan mengecek kehadiran SKPD yang ada. Satu demi satu perwakilan SKPD pun dipanggil. Setelah diskor satu jam leb-

pipa PDAM yang bocor.

Kerusakan ini sangat disayangkan kalangan Dewan, khususnya Daerah Pemilihan Sekotong-Lembar, Adnan.

Politisi PDI P, meminta jalan ini harus segera diperbaiki.

Sebab jka dibiarkan dikhawatirkan kerusakan akan menjalar ke lokasi lain.

Terpisah, Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum (PU) Lobar, Made Arthadana menyatakan akan menindaklanjuti informasi ini. Pihaknya akan berkoordinasi dengan Balai

(Suara NTB/kir)

KOSONG - Jejeran kursi undangan bagi kepala SKPD lingkup Pemkab Loteng, tampak kosong. Kondisi tersebut menyulut reaksi kalangan Dewan hingga menskor sidang selama satu jam lebih. ih, sidang paripurna DPRD Loteng akhirnya digelar.

Usai sidang paripurna, Wabup Loteng, Drs. H.L. Normal Suzana, sempat memberikan pengarahan kepada perwakilan SKPD yang hadir. Didampingi Sekda Loteng, Drs. H.L. Supardan, MM, dan Asisten III Setda Loteng. “Apa yang terjadi sekarang, saya harapkan bisa menjadi perhatian dan pelajaran,” tegasnya dengan nada kecewa.

Menurutnya, kegiatan Dewan apalagi sidang paripurna merupakan agenda penting yang harus dihadiri SKPD lingkup Pemkab Loteng. Kalau ada kepala SKPD yang tidak bisa hadir, karena ada kegiatan lain, paling tidak bisa mengirim perwakilan. “Kita menghadiri sidang paripurna Dewan juga sebagai bentuk tanggung jawab sebagai PNS kepada masyarakat,” ujar Normal mengingatkan. (kir)

lainnya tidak menampakkan hasil yang signifikan terhadap kemiskinan. “Perlu dicek kembali, apakah sudah tepat sasaran atau bagaimana? Soalnya dari sekian banyak program, kenapa tidak ada perubahan? Itu mestinya dievaluasi,” kritik politisi PKS ini.

Dirinya menyorot banyaknya program bantuan, namun tidak ada perubahan yang signifikan. Hal ini menurutnya perlu dievaluasi, apakah data, sasaran program dan lain-lain.

Kaitan dengan data ini, ia menyarankan agar SKPD melakukan pendataan terpadu supaya program yang dijalankan sesuai sasaran.

Selain itu, dalam pelaksanaan program, mestinya SKPD harus berkoordinasi satu

sama lain agar programnya padu.

Ia mencontohkan, Dinas Koperasi dan UMKM dengan Dinas Sosial, jika SKPD ini bersama-sama menangani fakir miskin, maka jumlah warga miskin di Lobar akan berkurang.

Dirinya juga menyoroti program RTLH yang ada di BPMPD. Program ini harus terpadu dengan SKPD lain, khususnya terkait acuan data yang perlu ditangani harus terpusat, sehingga penanganannya terpadu. (her)

(Suara NTB/dok)

(Suara NTB/dok)

Fokus Selesaikan Tugas

Mesin Pengolah Sampah ”Nganggur” di Kantor BLH Giri Menang (Suarea NTB) – Beberapa mesin pengolah sampah di kantor Badan Lingkungan Hidup (BLH) Lombok Barat (Lobar) nganggur. Pasalnya, mesin itu belum diberikan ke kelompok penerima bantuan. Anggaran untuk pengadaan mesin ini sebesar Rp 450 juta melalui Dana Anggaran Khusus (DAK) tahun 2015, Pantauan Koran ini di Kantor BLH Lobar, tampak beberapa mesin pengolahan yang diadakan BLH menganggur di serambi kantor BLH. Informasinya, peralatan ini telah lama menganggur, karena beum diambil oleh kelompok penerima.

Sekretaris BLH Loba Mujitahidin, mengaku, mesin yang belum disalurkan terdiri dari tiga jenis, yakni mesin pengolah limbah plastik, mesin penghancur plastik, dan mesin pencacah sampah untuk pupuk organik. ‘’Ketiga jenis mesin itu akan diperuntukan bagi kelompok di tiga kecamatan, yaitu Kecamatan Gerung, Kecamatan Narmada dan Kecamatan Kuripan,’’ terangnya, Senin (3/8).

Pengadaan jenis mesin, termasuk bangunan di satu unit itu diprediksi menghabiskan anggaran sebesar Rp 150 juta, khususnya untuk satu unit bangunan saja menghabiskan Rp 75 juta. Jika ditotalkan dana itu sebesar Rp 450 juta.

Meski demikian, Mujitahidin mengaku mesin itu segera diambil kelompok penerima. Pihak nya segera menyerahkan, tapi berhubung mesin lagi

satu belum datang, penyerahan mesin lain ditunda. “Akan segera kami serahkan secepatnya,” katanya Pengadaan mesin dimulai tahun 2015 ini. Pengadaan akan kembalikan diadakan pada tahun depan ke wilayah utara, seperti kecamatan Batu Layar, Gunung Sari dan Lingsar. Setiap tahun akan sesuai permintaan dari kelompok. Oleh karena itu, dengan adanya studi lapangan yang dilakukan pemerintahan desa ke Bandung nantinya hasilnya bisa dipraktikkan di masing-masing desanya.

Dijelaskan, proses pengadaan mesin dan bangunan itu melalui pengajuan proposal oleh masing-masing kelompok pada tahun 2014 ke Kantor BLH,

setelah itu proposal itu diproses.

Mesin itu sangat diharapkan kelompok untuk mengelola sampah yang berserakan dengan mengingat sampah yang berserakan itu di Dinas Tata Kota Pertamanan Kebersihan dan tidak bisa memanfaatkannya, mereka hanya bisa mengangkut dan membuang saja setiap harinya.

Oleh karena itu, adanya mesin itu tentu sangat bermanfaat untuk melakukan pengolahan sampah secara baik dan bermanfaat bagi masyarakat luas. Karena, BLH sendiri tidak diperbolehkan melakukan pembakaran sampah. Adanya pengadaan ini diusahakan pembuangan sampah ke TPA menurun menjadi 20 persen. (her)

(Suara NTB/her)

MESIN - Mesin pengolah sampah yang ada di Kantor BLH Lobar. Keberadaan mesin yang dibeli dari anggaran tahun 2015 ini belum disalurkan, karena menunggu mesin lain yang belum datang.

SUARA PULAU SUMBAWA

SUARA NTB Selasa, 4 Agustus 2015

Halaman 6

Perlu Dibangun Silo Jagung di Sumbawa

(ant/bali post)

Sumbawa Besar (Suara NTB) Anggota DPRD Sumbawa, Salamuddin Maula menilai perlunya membangun silo (gudang penyimpangan) jagung di beberapa zona di Sumbawa. Untuk mengamankan HPP jagung meski diikuti dengan Silo dimaksud. Setidaknya satu silo mampu menampung sekitar 30 ribu ton jagung kering.

“HPP baru bisa diamankan apabila kita punya faslitas silo di sini. Diperkirakan biaya pembangun satu silo sekitar Rp. 6 miliar – Rp 7 miliar. Hal ini penting, mengingat produksi jagung di Sumbawa mencapai 400 ribu ton. Jagung beda dengan beras yang kebutuhannya cepat habis konsumsi. Makanya butuh gudang penyimpanan,” tukas Jalo, panggilan akrabnya, kepada Suara NTB, Senin (3/8).

Hal inipun telah disampaikan dalam kunjungan kerja Komisi II DPRD Sumbawa ke Kementerian Pertanian belum lama ini. Agar pusat bisa membantu daerah membangun silo, mengingat biayanya yang cukup besar. Sementara keuangan daerah makin terbatas. “Kita sangat berharap pusat bisa membantu membangun silo di Sumbawa,” pintanya.

Selain soal silo, Komisi II dalam waktu dekat juga segera memanggil SKPD terkait soal ancamam kekeringan yang melanda 16 kecamatan di Sumbawa. Sebagaimana ditambahkan Ketua Komisi II, A. Rafiq, terkait langkah antisipasi yang mesti diambil dalam mengatasi kekeringan saat ini. Jangan sampai faktor alam ancaman El Nino, mempengaruhi tingkat produksi hasil pertanian yang berdampak pula pada warning dari Kementan soal penurunan DAK bidang pertanian, bagi daerah yang gagal meningkatkan hasil produksinya. “Dalam waktu dekat kita akan panggil mereka,” pungkasnya. (arn)

JEMUR JAGUNG Seorang anak petani sedang mengumpulkan jagung yang baru saja dikupas untuk dijemur di Sumbawa.

Produksi jagung di Sumbawa yang terus bertumbuh memunculkan ide perlunya segera pembangunan silo jagung.

DPRD Pertanyakan Diduga Terlibat Politik Praktis Penarikan Retribusi Jembatan Timbang Badas Sumbawa Besar (Suara NTB) Komisi II DPRD Sumbawa mempertanyakan mekanisme dan aturan penarikan retribusi jembatan timbang di pelabuhan Badas. Dengan mengundang SKPD teknis, seperti Pol PP, Dinas Perhubungan, Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan (DPPK) dan lainnya.

Hal ini menurut Ketua Komisi II, A. Rafiq, kepada wartawan, Senin (3/8), berdasarkan surat yang masuk dari salah satu lembaga swadaya masyarakat yang mencium (Suara NTB/arn) adanya ketidakberesan dalam A. Rafiq penarikan retribusi dimaksud.

Penarikan retribusi perlu dipertanyakan dari sisi aturan penarikannya. Sebab kadang tidak ada lembar (karcis) penarikan yang diberikan kepada angkutan. “Kalau saya, yang tiap hari pulang pergi Sumbawa-Alas, memang melihat ada kejanggalan. Dari sisi penarikan, saya tidak melihat ada lembar penarikan yang diberikan kepada angkutan tersebut.

Dasarnya penarikan juga harus diperjelas,” cetusnya.

Bagi Rafiq, SKPD teknis perlu memberikan penjelasan secara gamblang berapa tarif yang harusnya diberlakukan sesuai tonase. Sebab kalau pola-pola setor tanpa tarif yang jelas, maka tidak ada jaminan umur teknis jalan akan bertahan dalam waktu tertentu. Apalagi ketika tidak ada standar tonase, tentu sangat berpengaruh terhadap kekuatan jalan. Selain itu, parkir sekitar jembatan timbang juga sangat membahayakan, karena memakan badan jalan. “Apa dasar penarikan dan penempatan posisi tersebut. Kalau memang nanti dari keterangan mereka, kita tidak mendapat jawaban yang jelas, ya kita tindak saja sesuai aturan. Seharusnya sebelum angkutan membayar, ditimbang dulu tonasenya berapa. Kita enggak mau membahayakan pengguna jalan yang lain,” tandas Rafiq. (arn)

Oknum PNS Penuhi Panggilan Panwaslu KSB

Taliwang (Suara NTB) Tiga dari empat oknum Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diduga terlibat kegiatan deklarasi dan pendaftaran bakal pasangan calon saat pendaftaran di KPU Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) beberapa waktu lalu, memenuhi panggilan Panwaslu, Senin (3/8). Ketiganya langsung menjalani pemeriksaan sesuai dengan dugaan yang disangkakan.

“Kita sudah terima mereka dan melakukan klarifikasi seputar persoalan yang didugakan kepada ketiganya,” terang ketua Panwaslu KSB, Unang Silatan, S.Kom kepada media ini.

Unang mengatakan, pertanyaan difokuskan pada motivasi mereka ikut dan turut serta aktif dalam kegiatan deklarasi dan pendaftaran di kantor KPU. “Kita fokuskan pada motivasi masing-masing. Karena saya kira motivasi menjadi dasar utamanya,” timpalnya.

Dari pertanyaan yang disampaikan oleh pihak Pansawlu, ketiga oknum PNS hampir memiliki jawaban yang sama. Menurut Unang, ketiganya termotivasi oleh keinginan sendiri tanpa diperintah oleh pihak mana pun. “Jadi pengakuan mereka itu murni atas dorongan keinginan sendiri. Tidak ada ajakan pihak lain apalagi ajakan dari bakal pasangan calon,” urai Unang.

Untuk proses pemeriksaan, Panwaslu masih akan terus melakukan pendalaman. Termasuk tetap akan memanggil

satu oknum PNS yang mangkir pada pemanggilan pertama kemarin. Unang mengatakan, pihaknya berkepentingan untuk mendengarkan klarifikasi masing-masing oknum PNS bersangkutan, mengingat tindakannya tidak sesuai dengan ketentuan aturan yang berlaku baik dari sisi statusnya sebagai PNS maupun di sisi proses Pilkada. “Aturannya kan jelas, PNS itu dilarang terlibat kegiatan politik praktis. Dan sebaliknya di aturan Pilkada, dilarang melibatkan PNS,” tegasnya. (bug)

Mabes Polri Turun Wasrik ke Sumbawa dan KSB

Disusun Rencana Aksi Penanggulangan Bencana di Sumbawa

Sumbawa Besar (Suara NTB) Mabes Polri turun melakukan pengawasan dan pemeriksaan (Wasrik) di Polres Sumbawa, Senin (3/8).

Kapolres Sumbawa, AKBP Karsiman, SIK, MM kepada wartawan mengatakan wasrik merupakan kegiatan rutin yang dilakukan Mabes Polri untuk tahap pelaksanaan dan pengendalian dari kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Polres selama satu tahun. Artinya selama setahun itu, bagaimana aplikasi rencana kegiatan serta hasil kegiatan dengan anggaran yang telah diberikan Pusat. Termasuk juga terkait kegiatan yang dilakukan oleh Polres. Jadi rencana tahunan yang dibuat Polres, penganggarannya dicek penggunaannya apakah sudah sesuai atau belum. “Intinya mensingkronkan antara rencana kegiatan, pelaksanaan kegiatan hasilnya apa dengan anggaran yang digunakan,” imbuhnya.

Dalam wasrik yang dilakukan di ruangan Rupatama Polres Sumbawa ini, juga diikuti oleh pihak Polres KSB. Penggabungan ini untuk lebih memudahkan Mabes Polri dalam melakukan Wasrik, mengingat waktunya sedikit. Sebelumnya juga Polres Dompu dan Kota Bima juga digabung untuk dilakukan Wasrik oleh Mabes Polri.

Ini terkait program setahun yang sudah dilaksanakan, nanti apapun kekurangannya, semuanya diperbaiki. ‘’Kita sudah usulkan semua termasuk ruangan SPKT, kantor-kantor lainnya semua sudah kita usulkan, kedepan ada tambahan anggaran untuk perbaikan supaya lebih ditingkatkan,” tukas Kapolres. (ind)

Sumbawa Besar (Suara NTB) Wakil Bupati Sumbawa, Drs. H. Arasy Muhkan membuka acara workshop penyusunan rencana aksi penanggulangan resiko bencana pada Senin (3/8). Hadir dalam kegiatan workshop tersebut, tim UGM, tim Unram dan tim dari New Zealand, para anggota Forkopimda dan juga segenap pimpinan SKPD terkait beserta peserta workshop.

Dalam laporannya, Kepala BPBD Kabupaten Sumbawa Ir. Mukmin menyampaikan, dimulai sejak tahun 2011 - 2012 di daerah pilot yaitu kota Palu dan kota Padang. Dimana kegiatan meliputi workshop kebencanaan, penyusunan rencana aksi daerah, kunjungan dan pelatihan di New Zealand dan pemantapan serta implementasi aksi. Dalam pelaksan-

aannya, kegiatan tersebut mengutamakan koordinasi dan kerja sama berbagai pihak seperti pemerintah daerah, universitas lokal, kalangan swasta, LSM, dan kelompok komunitas siaga bencana. Kegiatan tersebut bertujuan untuk mewujudkan penguatan resiko bencana dan peningkatan kesiapsiagaan di tingkat daerah menuju penguatan ketahanan Indonesia.

Kegiatan dilaksanakan atas kerja sama Universitas Gajah Mada ( UGM), dan GNS Science New Zealand yang didanai oleh Ministry Of Foreign Affair and Trade (MFAT) New Zealand. Jumlah peserta workshop tersebut berjumlah 35 orang dari dinas terkait antara lain TNI/POLRI, BUMN/BUMD, Universitas, LSM, PMI, Pramuka dan Orari/Rappi. Pelatih, instruktur dan nara sumber berasal dari

Dugaan Pengerusakan Lingkungan

Polisi Masih Kumpulkan Alat Bukti Sumbawa Besar (Suara NTB) Polisi tengah mengumpulkan alat bukti terkait laporan dugaan pengrusakan lingkungan oleh PT BA, di wilayah kecamatan Buir.

Beberapa saksi, dalam hal ini orang-orang yang diduga mengetahui kegiatan dari perusahaan stone crusher tersebut, sudah diperiksa. Kapolres Sumbawa, AKBP Karsiman, SIK, MM, kepada Suara NTB, Senin (3/8) mengatakan, penyidikan sudah melakukan pemanggilan kepada orang-orang yang diduga mengetahui kegiatan perusahaan itu di sana. ‘’Apakah ada pengrusakan atau tidak, kita masih penyelidikan,” imbuhnya.

Sejauh ini pihaknya sudah melakukan pemanggilan terhadap enam orang terkait laporan pengrusakan tersebut. Di antaranya masyarakat sekitar

dan sebagian orang yang lebih mengetahui kondisi dalam PT BA, untuk dimintai keterangan. Kapolres juga menegaskan, terhadap semua yang dianggap ada keterlibatannya, akan diambil keterangan nantinya. “Semua yang dianggap ada keterlibatan kita ambil keterangan nanti. Kita kumpulkan dulu semua alat bukti dan saksi, setelah itu lengkap baru nanti kita panggil orang yang dilaporkan. Biar nanti klop antara pertanyaan kita kepada orang-orang pihak itu,” tukas Kapolres.

Seperti diberitakan Suara NTB sebelumnya, Salamuddin Maula, salah seorang anggota DPRD Sumbawa melaporkan PT BA ke Polres Sumbawa, Selasa (7/6) lalu. Hal ini lantaran diduga PT BA melakukan pengrusakan lingkungan dan pengrusakan Sumber Daya Alam (SDA) tanpa izin di lokasi Buin Baru dusun

Keramat, desa Tarusa, kecamatan Buer.

Dalam hal ini Jalo juga melaporkan sejumlah instansi terkait, seperti dinas PU, BPMLH, Distamben, dan DPKA. Beberapa instansi tersebut ikut dilaporkan karena ada keterkaitan. Dimana menurutnya PU memberikan izin untuk menormalisasi sungai, tetapi tidak ada batas waktu dinormalisasi. Sementara BPMLH dan Distamben tidak ada pengawasannya, serta DPKA mengambil retribusi dari situ sekitar Rp 580 juta.

Menurutnya bentuk pengrusakan yang dilakukan PT BA yaitu merusak sungai di kawasan Buin Baru dan menumpuk material di Kramat. Hal itu dilakukan tanpa adanya izin. Sehingga dilaporkan ke kepolisian untuk dilakukan proses lebih lanjut. (ind)

tim UGM dan tim GNS Science New Zealand, dan dilaksanakan selama dua hari di rumah makan Goa. Wakil Bupati Sumbawa, H. An, menjelaskan bagaimana manusia belajar lebih banyak tentang alam, karena alam dan bumi sudah tua, bagaimana masyarakat waspada bencana sejak dini.

“Kita siapkan diri, kita siapkan masyarakat kita, siapkan lingkungan kita dan siapkan rencana aksi kita dalam rangka penataan kelolaan bencana di Tanah Samawa. Masyarakat harus menjaga keseimbangan dan bagaimana bersama – sama menyusun rencana strategis penanggulangan bencana.

Oleh karenanya satu harapan saya sampaikan kepada teman - teman agar mengikuti workshop dengan baik,” katanya. (arn)

XL Tingkatkan Kualitas Jaringan di Sumbawa Mataram (Suara NTB) PT. XL Axiata Tbk (XL) berkomitmen untuk selalu memberikan yang terbaik untuk pelanggannya, dengan menjaga kualitas telepon , sms dan layanan data, sesuai dengan Visinya di tahun 2015 XL akan lebih memacu pada penyediaan layanan data yang kaya manfaat, serta pemerataan layanan internet cepat ke berbagai penjuru tanah air.

Sumbawa adalah salah satu daerah di NTB yang sedang berkembang pesat. Masyarakat Sumbawa berkomunikasi sehari hari terbiasa menggunakan XL, nelpon dan SMS menjadi lebih murah, dibanyak kesempatan masyarakat Sumbawa senang mengabarkan teman, kerabat dan sanak saudara menggunakan produk telekomunikasi ini. Lebih praktis dan murah ke sesama operator.

Sumbawa adalah sebuah pulau yang berpotensi dan mulai dikenal wisatawan mancanegara, banyak daerah tujuan wisata, dan juga memiliki banyak industry kerajinan yang mempunyai nilai tak terhingga sehingga layanan data XL saat ini sangat ber-

peran aktif.

“Kami akan jaga, serta tingkatkan kualitas Jaringan XL di Sumbawa dan akan terus kami perluas. Karena itu, modernisasi jaringan di Sumbawa menjadi prioritas dengan pertimbangan antara lain, agar mampu memberikan kontribusi bagi aktivitas ekonomi masyarakat setempat, termasuk pemerintah daerah setempat yang berusaha membangkitkan dunia pariwisata. Gunung Tambora yang saat ini resmi menjadi Taman Nasional menjadi salah satu destinasi wisata yang diunggulkan di Sumbawa, yang memang memiliki potensi besar untuk dikembangkan. Kami berkomitmen untuk mendukung hal ini,” kata GM Sales XL Bali Nusra - Dodyk Supriyono.

Pada produk layanan data, XL akan terus menghadirkan berbagai layanan yang inovatif dan kaya manfaat, yang mampu menjawab kebutuhan pelanggan. Berbagai inisiatif telah dijalankan, termasuk berpartner dengan berbagai mitra strategis untuk bisa melahirkan layanan digital yang berkualitas.

Sementara itu, pada beberapa layanan data yang sudah sangat dikenal masyarakat akan terus dikembangkan.

Di NTB, Sumbawa di dalamnya merupakan daerah dengan infrastruktur jaringan terbaik, di mana jaringan backbone XL melintasi daerah ini, dan tersambung dengan jaringan utama ke seluruh pulau-pulau utama lainnya. Terdapat sedikitnya lebih dari 1600 BTS XL di seluruh NTB, sebanyak 600 di antaranya adalah BTS 3G. Dengan melayani sekitar 59,6 juta pelanggan, saat ini jaringan XL di seluruh Indonesia diperkuat dengan lebih dari 52 ribu BTS (Base Transceiver Station, 2G/3G) Selain itu, XL juga telah memiliki jaringan infrastruktur fiber optik sepanjang lebih dari 30 ribu km yang menghubungkan hampir semua pulau-pulau utama di Indonesia. Dari waktu ke waktu XL senantiasa berusaha meningkatkan kualitas layanan dan jaringan. Selain nilai manfaat yang terkandung dalam setiap layanannya.(bul)

Salah satu BTS XL di Sumbawa.

(Suara NTB/ist)

SUARA NTB Selasa, 4 Agustus 2015

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 7

Aksi Unjuk Rasa Marak di Dompu Dompu (Suara NTB) Menjelang pemilihan kepala daerah (Pilkada) Dompu, aksi unjuk rasa mulai banyak terjadi dan menyoroti program Pemda. Kendati hanya diikuti oleh beberapa orang, pengunjuk rasa terkesan hanya untuk membentuk opini publik.

(Suara NTB/ula)

TUNTUT AIR BERSIH - Warga Ambalawi saat datang ke kantor DPRD Dompu, menuntut agar kebutuhan air bersih bagi desanya diperhatikan, Senin (3/8).

Warga Ragi Mbawi Datangi DPRD Dompu (Suara NTB) Warga Ragi, desa Mbawi, Kecamatan Dompu kesulitan air bersih untuk kebutuhan harian. Untuk mendapatkan air bersih, warga harus mengambil air dari lokasi yang cukup jauh. Dewan dituntut memperhatikan kesulitan warga, termasuk kebutuhan air irigasinya.

Sekitar 20-an orang warga Dusun Ragi Desa Mbawi Kecamatan Dompu, Senin (3/8), mendatangi kantor DPRD Dompu dan dikoordinir oleh Supratman. “Kita minta kepada anggota Dewan dari dapil (daerah pemilihan) 1 untuk bersikap adil. Warga Ragi sudah berlangsung lama kesulitan mendapatkan air bersih, tapi hingga saat ini belum juga dipenuhi,” kata Supratman.

Dewan juga diminta mengajak pemerintah daerah dan instansi terkait untuk ikut mengatasi kesulitan air bersih di Ragi Mbawi. “Kita minta dalam waktu tidak terlalu lama untuk turun dan memenuhi kebutuhan air bersih warga,” pintanya.

Warga yang diterima oleh Subhan (PPP) dan Drs Muhtar (PDIP), anggota DPRD Dompu dari dapil Dompu 1 ini menegaskan komitmennya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, terlebih air bersih merupakan kebutuhan dasar setiap orang.

“Saya pastikan akan tetap bor di sana walaupun hanya angin yang keluar. Tapi nanti sore saya akan ke lokasi untuk melihat langsung kondisi masyarakat,” janji Subhan.

Subhan juga menjanjikan untuk turun bersama pemerintah terkait, sehingga kebutuhan air bersih warga Ragi dapat segera terpenuhi. “Besok saya juga akan ajak pemerintah daerah dengan instansi terkait untuk turun,” katanya. (ula)

Koalisi Parpol di Bima Laporkan Dugaan Pelanggaran ke Panwaslu Bima (Suara NTB) Gabungan koalisi partai pengusung pasangan bakal calon bupati/wabup Adi Mahyudi dan Drs. M. Zubair, M.Si melaporkan dugaan pelanggaran pendaftaran oleh pasangan bacabup Dinda-Dahlan ke Panwaslu Kabupaten Bima, Senin (3/8).

Pasangan bersangkutan diduga telah melanggar PKPU nomor 12 tahun 2015 tentang pendaftaran pasangan calon.

Mewakili partai Partai Amanat Nasional (PAN), Ilham SH, dikonfirmasi usai melaporkan kasus tersebut menjelaskan, laporan telah diajukan ke panwaslu berkaitan dengan adanya dugaan tata cara pendaftaran pasangan bakal calon Bupati atas nama Hj. Indah Damayanti Putri dengan calon Wakil Drs. Dahlan yang diduga telah melanggar tata cara pendaftaran yang di tentukan PKPU nomor 12 tahun 2015, tentang syarat pencalonan dan syarat calon. Dalam syarat pencalonan parpol pada saat pendaftaran itu harus diajukan atau dilampiri dengan SK yang asli yaitu cap basah tanda tangan basah di atas materei Rp 6.000, sebagaimana diisyaratkan PKPU Pasal 42 ayat 2 dan 3 nomor 12 tahun 2015. Sedangkan pasangan bersangkutan memperlihatkan SK dukungan parpol hasil scan, bukan yang asli. Lagipula dikirim melalui facsimile.

“Langkah ini dilakukan sesuai dengan pesan ketua KPU pusat, mengatakan jalankanlah PKPU dengan baik dan jangan sampai dilanggar, tegakkanlah hukum dalam laksanakan tugas,’’ tegasnya.

Sementara Komisioner Panwaslu, Junaidin, S.Pd membenarkan telah menerima laporkan dari koalisi partai pengusung pasangan Adi Mahyudi dan Jubaer, atas peristiwa penerimaan berkas pasangan calon Dinda Dahlan oleh KPUD. Laporannya berisi dua persoalan yang diduga dilanggar oleh pasangan calon Dinda-Dahlan. Pasalnya, waktu pendaftaran tersebut tidak sesuai ketentuan PKPU. ‘’Mereka melaporkan ke kami sebagai panwaslu, berkas disampaikan ke KPUD melebihi batas waktu tidak sesuai PKPU nomor 9 tahun 2015,” kutipnya sesuai isi laporan Ilham.

Menurut mereka, SK dukungan pasangan calon Bacabup Dinda-Dahlan dari partai Golkar kubu Agung Laksono dinilai tidak asli karena disampaikan dalam bentuk scanner, bukan yang asli. “Yang asli disampaikan sehari setelah hari pendaftaran,” katanya.

Junanidin menegaskan, pihaknya telah mengambil keterangan pelapor, Ilham, SH, dengan saksi. Selanjutnya, pihaknya akan mengundang ketua KPU kabupaten Bima untuk dilakukan klarifikasi terkait laporan dimaksud, sejauh mana diproses dan dalil apa dilakukan. “Laporan itu kita akan tangani untuk diproses dan nantinya kita akan lakukan kajian mendalam.

Hari ini juga kita akan undang KPU untuk melakukan klarifikasi terkait persoalan itu,’’ pungkasnya. (uki)

melakukan audit proyek yang dikerjakan oleh CV Widuri tersebut dengan nilai Rp 1 miliar lebih (sebenarnya Rp 750 juta). “Kita tidak perlu melakukan dialog, karena kami tujuan berikutnya ke Dinas Peternakan. Tapi kita minta kepada Pemda Dompu untuk mengaudit proyek ini,” kata Farid.

Di Dewan, Aliansi Gerakan Mahasiswa Peduli Dompu (AGMPD) dengan koordinator lapangan, Ilham alias Imul ini menuntut program PIJAR dihentikan. Program ini dinilai gagal dan menjadi pemicu perladangan liar dan terjadinya bencana banjir di Dompu akibat gundulnya hutan. “Program PIJAR ini menyebabkan diskriminasi terhadap komoditi lain seperti padi dan kedelai. Sebenarnya tidak ada pupuk untuk jagung, tapi untuk padi. Kenyataannya pupuk justru habis untuk jagung,”

kata Ilham.

Pengumuman harga pembelian pemerintah (HPP) yang diumumkan Presiden Joko Widodo dalam kunjungan ke Dompu untuk komoditi jagung 11 April 2015 lalu, justru Bupati Dompu yang dipersalahkan karena belum terealisasi.

“Bupati telah melakukan pembohongan publik soal patokan harga jagung oleh Presiden, karena sampai saat ini tidak ada realisasinya,” ungkapnya. Pengunjuk rasa juga menuding program PIJAR sebagai program gagal.

Kelompok pengunjuk rasa lain dari warga Dusun Ragi Desa Mbawi yang mempersoalkan kekeringan. Warga mengeluhkan kesulitan air bersih dan air irigasi. Namun kelompok warga yang didominasi ibu – ibu ini diterima anggota Dewan dari daerah pemilihan Dompu 1 dan dijanjikan akan segera menanganinya. (ula)

Kejaksaan Batal Panggil Randis Camat akan Saksi Kasus Kebun Kopi Dikembalikan Bima (Suara NTB) Kejaksaan Negeri (Kejari) Raba Bima hingga kini belum juga merealisasikan pemanggilan para saksi untuk dimintai keterangan terkait pengembangan kasus dugaan korupsi program kebun kopi Tambora tahun 2006. Rencananya, pemanggilan para pihak tersebut akan dilakukan setelah kejaksaan menggelar ekspose kasus tersebut.

“Kita baru mau panggil para pihak untuk dimintai keterangan,” ujar Kasi Pidsus, Dipo Iqbal, SH saat

dikonfirmasi, Senin (3/8).

Yang dipanggil tersebut yakni sejumlah pihak yang diduga mengetahui kasus dimaksud, terutama mereka yang beraktivitas langsung di kebun kopi Tambora. “Intinya masih sama,” ujar Dipo.

Sementara itu ditilik ke belakang, rencana pemanggilan tersebut disampaikan sejak lima bulan lalu. Namun hingga kini rencana yang disampaikan belum juga terealisasi dengan alasan akan merapatkan terlebih dahulu. “Mereka baru mau dipanggil, kita akan ra-

patkan dulu,” tuturnya.

Saat dikonfirmasi sebelumnya, Dipo menyebutkan pihaknya tengah melakukan pemberkasan terkait namanama saksi yang akan dipanggil. Saksi-saksi ini untuk, SP, pihak baru yang bertanggungjawab dalam kasus dugaan korupsi ini. SP saat itu menjabat sebagai Kepala Kebun.

Dia dianggap sebagai orang yang bertanggungjawab karena tak melaporkan hasil panen kebun sebagaimana jumlahnya. “Tapi kita belum menetapkan status tersangka terhadapnya,” ujar Dipo. (use)

(Suara NTB/ula)

PLAKAT - Bupati Dompu, Drs. H. Bambang M. Yasin menyerahkan plakat lambang Dompu kepada anggota Komisi XI DPR RI, H Willgo Zainar, SE, MBA di sela-sela acara sosialisasi dana Desa di pendopo Bupati, Senin (3/8).

Bimbing Pengelolaan ADD, Hindarkan Desa dari Jeratan Hukum Dompu (Suara NTB) Pemerintah pusat menjanjikan untuk memenuhi target minimal dana Desa minimal Rp 1 miliar per desa secara bertahap hingga 2017. Alokasi dana Desa (ADD) yang besar diterima Desa agar dapat dikelola untuk kesejahteraan rakyat dan tidak menjadikan aparat Desa tersangkut persoalan hukum. Kendati baru 5 persen, namun realisasi ADD di Dompu tahun 2015 mencapai minimal Rp 571 juta dan maksimal Rp 763 juta.

Direktur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kementerian Keuangan RI, Putut Hari Satyaka, SE, MBA pada acara sosialisasi dana Desa di pendopo Bupati Dompu yang juga dihadiri anggota BPK RI, Prof Dr Bahrullah Akbar dan anggota Komisi XI DPR RI, H. Willgo Zainar, SE, MBA, Senin (3/8) mengungkapkan, pemerintah mengalokasikan dana Desa secara bertahap hingga 2017. Seharusnya dana Desa yang dialokasikan dari APBN sebanyak 10 persen dari total dana transfer ke daerah. Dana transfer pusat ke daerah tahun 2015 sebesar Rp 640 triliun dan tahun ini hanya dialokasikan 3,2 persennya.

“Kalau tiba-tiba dikasi Rp 1 miliar, mungkin kita juga kebingungan. Makanya kita bertahap,” katanya.

Putut mengungkapkan, tujuan pemerintah dengan dana Desa untuk membangun daerah dari pinggir dan Desa. Selama ini Desa hanya sebagai objek pembangunan. Dibutuhkan atau tidak pembangunannya, pemerintah yang menyiapkan.

Melalui dana Desa, Kepala Desa serta perangkatnya yang berperan dalam pembangunan.

“Kalau Desanya maju, Insya Allah kecamatannya maju, Kabupatennya maju, provinsinya maju, dan Indonesia semakin berjaya,” tegasnya.

Namun Putut mengatakan, pihaknya ingin memastikan dana yang begitu besar tersebut dikelola dengan baik dan transparan, meskipun sistem pengelolaannya didesain tidak terlalu rumit. Pengelolaan keuangannya sesederhana mungkin, supaya tidak kebingungan dengan administrasinya, tapi tercapai substansinya yaitu untuk kesejahteraan masyarakat. “Saya berharap, Bupati, BPMPD, Camat. Kepala Desa jangan dibiarkan begitu saja. Mari kita bimbing bersama, supaya dalam poles bongkahan tadi bisa menjadi akik yang bernilai luar biasa,” ajaknya memberikan ilustrasi dengan bongkahan batu akik.

Bupati Dompu, Drs. H. Bambang M. Yasin pada kesempatan yang sama, mengatakan,

pelatihan dan pendampingan telah dilakukan pihaknya pada Desa dalam menyusun APBDes dan pelaporannya. Di Dompu, alokasi dana Desa dari APBD dialokasikan baru Rp 24,842 miliar atau 5 persen dari total dana perimbangan. Desa Lanci Jaya yang mendapat alokasi terbesar yaitu Rp 442 juta dan Desa Kote terkecil yaitu Rp 289 juta. Namun setelah digabungkan dengan dana Desa yang bersumber dari APBN, Desa Pekat yang paling besar yaitu Rp 763 juta dan Desa Kote sebesar Rp 571 juta. “Rendahnya realisasi ADD dari APBD karena tuntutan belanja moda untuk mempertahankan peningkatan sarana sosial bagi masyarakat terus meningkat,” katanya.

H. Bambang juga mengungkapkan, Dompu menggunakan aplikasi dengan sistem IT dan dapat dicek melalui HP untuk penggunaan dana Desa. Ini merupakan implementasi pertama di NTB. “Kami per Agustus, progres report penggunaan dana Desa bisa diakses melalui HP android. Keharusan Desa melaporkan penggunaan dana tahap pertama insya Allah akan tepat waktu di minggu kedua Agustus, sehingga sisa dana Desa 60 persen bisa diselesaikan sampai sebelum akhir tahun,” ungkap H. Bambang. (ula)

Bima (Suara NTB) Kendaraan dinas (randis) Camat Langgudu Kabupaten Bima, yang sempat ditarik oleh Bagian Umum Setda Bima, karena diduga digunakan untuk kepetingan politik salah satu bakal calon Bupati, akan dikembalikan. Pasalnya oknum camat tersebut telah dipanggil dan dilakukan pembinaan oleh Bupati Bima, Drs, H. Syafrudin H.M. Nor, M.Pd, MM, Senin (3/8).

Kabag Umum Setda Kabupaten Bima, Drs. H. Budiman kepada Suara NTB mengatakan, sebelumnya pihaknya hanya mengamankan bukan untuk ditarik selamanya.

Budiman menjelaska, pihaknya menarik randis tersebut karena adanya laporan dari masyarat setempat. Mobil tersebut dipakai untuk mengangkut massa salah satu kandidat bakal calon Bupati.

Bahkan, kata dia, mobil tersebut nomor pelatnya diganti agar tidak dikenali oleh orang.

“Lagipula warga juga mengancam akan membakar apabila tidak ditarik. Untuk itu, kami mengamankan fasilitas ini dan kalau terbakar siapa yang bertanggung jawab,” jelasnya.

Budiman mengatakan, setelah randis diamankan, bupati langsung memanggil oknum

Camat tersebut untuk dilakukan pembinaan terkait dugaan itu, dan mobil tersebut akan dikembalikan beberapa hari ke depan. “Tadi Bapak Bupati sudah melakukan pembinaan kepada oknum camat ini, mudah-mudahan kedepan bisa diikuti oleh pejabat yang lainnya, agar tidak menggunakan mobil dinas untuk kepentingan politik praktis,” katanya.

Camat Langgudu, Drs. Muhamad Rum membenarkan telah dipanggil oleh Bupati terkait masalah mobil dinas tersebut.

Dengan tegas di hadapan Bupati, Sekda dan beberapa pejabat lainnya dirinya membantah menggunakan mobil tersebut seperti yang dituduhkan.

“Saya bersumpah mobil itu hanya saya pakai untuk kepentingan masyarakat Langgudu,” ujarnya.

M. Rum juga mengeluhkan, selama mobil dinas yang bernomor polisi EA 51Y itu ditarik oleh Bagian Umum, dirinya kesulitan untuk ke lapangan melihat langsung kondisi kecamatannya atau keperluan masyarakat setempat. “Alternatifnya menggunakan sepeda motor dulu, namun kalaupun akan dikembalikan, saya akan menerima, tapi tidak untuk meminta,”pungkasnya. (uki)

Aparat Diharap Jalin Kerjasama dengan Penjabat Bupati Bima (Suara NTB) Kurang dari seminggu, tepatnya Minggu (9/8), masa jabatan Bupati Bima, Drs. H. Syafrudin H.M. Nur, M.Pd akan berakhir. Dengan demikian, posisi Syafrudin akan digantikan oleh Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Daerah. Terkait hal tersebut, Syafrudin meminta aparatur menjalin kerjasama yang baik dengan penjabat bupati dimaksud.

Permintaan tersebut disampaikan Syafrudin dalam apel Pemkab Bima, Senin (3/ 8). Pada kesempatan tersebut, Syafrudin yang bertindak sebagai Pembina menghimbau para pimpinan SKPD beserta jajarannya membangun sinergi dengan Plt Kepala Daerah. Terutama dapat bekerja lebih giat merealisasikan sejumlah program kerja di masing-masing SKPD. “Sehubungan dengan berakhirnya masa jabatan ini, saya mengharapkan agar seluruh jajaran aparatur khususnya pimpinan SKPD menjalin kerjasama yang baik dengan Plt Bupati Bima yang akan bertugas,” tuturnya.

Berkaitan dengan berakhirnya masa jabatan sebagai kepala daerah daerah, Syafrudin juga menyampaikan apresiasi atas dukungan SKPD. Di mana selama 3,5 t a h u n menjabat sebagai Wakil Bu(Suara NTB/dok)

Kesulitan Air Bersih

Program PIJAR (Sapi, jagung, dan rumput laut) yang sudah berlangsung lebih dari lima tahun paling dipersoalkan pengunjuk rasa, dan program dimaksud dinilai gagal menyejahterakan rakyat.

Setidaknya ada tiga aksi unjuk rasa dilakukan kelompok warga, Senin (3/8) di Dompu. Di antara Lembaga Pemantau Kebijakan Publik (LPKP) dengan koordinator lapangan Farid Fadli alias Capung yang mempersoalkan pembangunan Rumah Potong Hewan (RPH) bertaraf Internasional di Bali Bunga Kandai Dua Dompu tahun 2013 lalu dan hingga saat ini belum dimanfaatkan.

Pengunjuk rasa yang terlihat diikuti oleh sekitar empat orang dengan sasaran Dinas Peternakan Dompu sempat melakukan orasi sekitar gerbang pendopo Bupati. Mereka minta pemerintah daerah

pati dan 1,5 tahun menjabat sebagai Bupati.

Menyinggung keberadaan PNS dalam tahapan Pilkada, Syafrudin menegaskan, seluruh aparatur sipil negara agar tidak terlibat dalam kegiatan politik praktis dan menjaga netralitas PNS. Jajaran aparatur Pemerintah daerah juga dihimbau agar pada tahapan sebelum, saat dan setelah pemungutan suara untuk tetap menjaga situasi damai dan kondusif serta turut mengawal proses demokrasi ini agar dapat berjalan sesuai harapan. “Yaitu terselenggaranya pilkada yang damai dan demokratis dan berhasil memilih putra - putri terbaik untuk memimpin daerah ini selama lima tahun ke depan,” tandasnya. (use)

H. Syafrudin H.M. Nur

POLHUKAM

SUARA NTB Selasa, 4 Agustus 2015

Halaman 8

Selong (Suara NTB) Dinamika kehidupan masyarakat tidak bisa dinafikan lepas dan bebas dari persoalan kriminalitas. Pembangunan pos kamling di era Kapolres sebelumnya menginspirasi AKBP Heri Prihanto, SiK melanjutkannya dengan pengadaan sejuta kentongan.

“Apa yang sudah bagus program sebelumnya kita lanjutkan,” ucap Heri Prihanto kepada media di Selong, Senin (3/8) kemarin. Mengatasi persoalan kriminalitas tidak bisa dilakukan sendiri oleh aparat kepolisian.

Terlebih bagi personel Polres Lotim. Jumlah penduduk 1,29 juta jiwa dibandingkan dengan 900 personel sangat tidak ideal. Faktanya jumlah itu menunjukkan fakta satu polisi di Lotim berbanding 1.400 warga Lotim. Padahal idealnya, satu polisi berbanding 500 warga sipil.

Kabupaten Lotim diketahui terdapat beberapa objek vital yang perlu dijaga. Keberadaan Pamswakarsa dipandang penting juga untuk turut serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban warga. “Kita akan berdayakan Pamswakarsa,” ucapnya. Terkait personel, kata Kapolres pihaknya sudah menyampaikan persoalan tersebut kepada Kapolda. Kasus-kasus kriminal yang muncul di Lotim dibandingkan daerah lain dinilai sama saja kualitasnya. Dari segi kuantitas, dibandingkan dengan jumlah penduduk Lotim yang sangat besar, Lotim sebenarnya kata Kapolres terbilang aman dan kondusif. Seperti kegiatan perayaan Hultah NWDI ke 80 di dua tempat Minggu lalu dinyatakan berjalan sangat lancar dan aman. Semuanya, semata karena kerjasama semua pihak yang baik. (rus)

(Suara NTB/ars)

DITURUNKAN - Para TKW asal Dompu diturunkan dari angkot yang membawa mereka dari Terminal Mandalika Mataram di depan Ditreskrimsus Polda NTB.

Pemberangkatan TKW Asal Dompu Digagalkan Polda NTB

Komisi VI Dukung KPK dan Polri Usut Tuntas ”Dwelling Time” Jakarta (Suara NTB) – Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Heri Gunawan mendukung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kepolisian untuk membongkar dugaan praktik adanya “permainan” bongkar muat peti kemas atau dwelling time di Pelabuhan Tanjung Priok.

“Saya mendukung penuh pihak kepolisian dan KPK untuk mengusut tuntas praktik-praktik ‘hitam’ yang tersistematis itu sampai ke akar-akarnya. Setidaknya ada 18 kementerian dan lembaga yang mesti dimintai tanggung jawabnya, terutama yang terkait dengan pengawasan,” kata Heri Gunawan dalam rilis Senin (3/8).

Dia menambahkan, dengan ditetapkannya oknum pejabat sampai Pekerja Harian Lepas (PHL) di Kementerian Perdagangan serta importir oleh Polda Metro Jaya dalam kasus yang sama semakin mengindikasikan bahwa ada permainan dwelling time sudah sistematis.

“Banyak ‘lubang’ yang sengaja dibuat oleh orang-orang yang mencari untung secara tidak wajar. Lubang-lubang” itu ada hampir di semua proses. Mulai dari proses pengurusan izin impor sampai clearance yang menjadi bagian tahapan dwelling time. Lubang-lubang itulah yang kemudian memberi dampak pada lamanya proses bongkar muat sampai keluar pelabuhan. Masa tunggu atau dwelling time itu bisa mencapai 5,5 hari,” ujar politisi Partai Gerindra itu.

Sebagai contoh, katanya, barang-barang impor yang belum mendapat izin dari kementerian/lembaga dibiarkan berlarutlarut di Terminal Peti Kemas (Lini 1) sehingga menjadi beban dwelling time. Mestinya barang-barang yang tidak berizin itu, segera dipindahkan ke Tempat Penimbunan Sementara/TPS (Lini 2) agar tidak menjadi beban dwelling time.

“Sayangnya, praktik seperti itu terkesan dibiarkan.

Akhirnya, siklus barang yang buruk itu menjadi problem berlarut-larut dan merugikan,” sebutnya.

Heri mengatakan Indonesia masih bermasalah serius dengan tata kelola logistik. Berdasarkan data Bank Dunia, peringkat Performance Logistic Index (LPI) Indonesia, masih buruk (peringkat 53). Sementara, negara-negara ASEAN lain seperti Malaysia (posisi 25), Thailand (posisi 35), bahkan Singapura bisa mencapai peringkat 5 dunia. Ini jelas memprihatinkan.

Pemerintah seperti Kemendag, Kemenperin, BKPM serta institusi terkait Bea Cukai dan Cukai, Sucofindo, dan lainnya, tidak boleh hanya diam dan saling lempar tanggung jawab. Mereka yang paling bertanggung jawab atas lamanya dwelling time di pelabuhan-pelabuhan.

“Kalau saja kementerian dan lembaga itu solid dan berkoordinasi dengan baik sesuai tugas dan kewenangannya masing-masing, maka mestinya beban dwelling time bisa diminimalisir. Tapi, sepertinya ada ‘permainan’ di sana,” katanya.

Dia mengemukakan masalah dwelling time bukan perkara enteng. “Buruknya dwelling time berdampak pada waktu pengiriman yang berlarut-larut, dan lain sebagainya, yang ujungnya berdampak pada tingginya biaya. Harga jual produk akan lebih mahal karena pengusaha harus membayar biaya tambahan seperti biaya penyimpanan. Ujungnya, harga produk tidak pernah bisa bersaing.”

“Kerugian finansial yang disebabkan dwelling time juga tidak kecil. Bisa mencapai Rp 3.000 triliun akibat manajemen yang buruk. Hal itu terjadi karena manajemen logistik seperti dwelling time terkait erat dengan rantai supply dan kepastian waktu kirim bagi produsen dan eksportir. Itu akan sangat menentukan besarnya biaya transaksi ekspor-impor,” katanya. (ant/bali post)

Mataram (Suara NTB) Sedikitnya tujuh calon TKW asal Kabupaten diamankan Ditreskrimsus Polda NTB, Senin (8/3). Mereka diperiksa kaitan dengan pemberangkatan yang diduga illegal menuju Abudhabi.

Para TKW itu sebelumnya berangkat dari Dompu menggunakan bus malam. Begitu mendapat informasi ini, tim penyidik Subdit IV Tindak Pidana Tertentu (Tipiter) Ditreskrimsus Polda NTB langsung melacak ke jalur bus, sekitar Sweta menuju Terminal Mandalika. Benar saja, sesuai informasi tim penyidik turun ke sekitar Terminal Mandalika dan menemukan sebuah bus menurunkan penumpang, diantaranya para TKW tersebut. “Kami langsung amankan ke sini (Polda NTB,” kata Ka-

subdit IV Tipiter, AKBP Jon Wesley Arianto, SIK kepada wartawan, Senin (3/8).

Setelah diperiksa dokumennya, satu pun diantara tujuh wanita tadi tidak bisa menunjukkan, termasuk paspornya. Menurut Sri (30), calon TKW asal Kelurahan Bali Satu Dompu, dia direktrut oleh PT. Barindo yang berpusat di Jakarta. Tidak ada uang sepeserpun dikeluarkannya. Malah diberikan uang Rp 3 juta untuk konsumsi selama perjalanan. “Kami cuma punya paspor dan data hasil medical

check up . Tapi semuanya ada di perusahaan,” kata Sri di hadapan penyidik.

Dia mengaku, sponsor yang merekrutnya adalah Nur, kini sudah berada di Jakarta menunggu mereka. Rute perjalanan, dari Dompu, Lombok , langsung ke Jakarta. Setelah itu masuk melalui Malaysia menuju Abudhabi.

Ditanya penyidik soal kontrak kerjanya, mantan TKW Saudi Arabia ini mengaku tidak punya. Hanya diketahuinya, punya paspor dan hasil medical, karena semua

tusan perempuan dari berbagai kalangan.

Dalam kesempatan itu, hadir pula Ketua Tim Penggerak PKK Kota Mataram, Hj. Suryadi Ahyar Abduh dan Ketua GOW Kota Mataram Ny. ND Kinnastri Mohan Roliskana.

Robiatul Adawiyah memberi-

kemungkinan dokumen tidak lengkap dari proses pemberangkatan itu. Seharusnya menurut Jon, ada dari pihak sponsor yang menemani selama perjalanan dan bisa menunjukkan dokumen jika memang pemberangkatan itu legal. Tapi menjadi aneh menurutnya, karena dokumen justru dibawa ke Jakarta. “Kami akan coba telusuri ini, apakah legal atau illegal. Kalau memang tidak lengkap dokumennya,” tegas Jon Wesley.

Dia juga akan berkoordinasi dengan Disnakertrans untuk mengecek kembali prosedur pemberangkatan TKW, termasuk negara tujuan, apakah masih ditutup sementara atau sudah dibuka. (ars)

Masyarakat Diminta Tidak Berlebihan Mataram (Suara NTB) Pemkot Mataram angkat bicara soal pemblokiran jalan masuk menuju kampus Amikom Kota Mataram, yang dilakukan sejumlah warga Kekalik Kecamatan Sekarbela.

Masyarakat diminta untuk tidak melakukan aksi berlebihan apalagi mengganggu akses jalan

bagi masyarakat. Hal tersebut disampaikan, Asisten I Setda Kota Mataram, Lalu Indra Bangsawan di ruang kerjanya, Senin (3/8).

Dikatakan Indra, pihaknya meminta Lurah dan Camat untuk menyelesaikan dinamika di lapangan. Tindak lanjut penyelesaian lanjut Indra, diketahui setelah proses pendekatan dilakukan oleh kelurahan dan kecamatan terhadap masyarakat yang kontra. “Kemarin, saya minta lurah dan camat langsung turun ke lokasi,” aku Indra.

Pembangunan rumah susun sederhana sewa (Rusunawa), merupakan proyek dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumah-

an Rakyat (PU dan PR). Artinya, rusunawa itu dibangun untuk kepentingan bersama. Alternatifnya, pihaknya akan mengambil solusi menguntungkan kedua belah pihak. “Kita ambil solusi biar sama - sama menguntungkan,” tandasnya.

Kekhawatiran masyarakat terhadap dampak moral kata Indra, warga diminta tidak berpikir lebih jauh. Sebab penghuni rusunawa adalah mahasiswa dipastikan memiliki kapasitas. Bagaimana dengan pembangunan rusunawa belum mengantongi izin? Ia menambahkan, rusunawa itu masih proses pengurusan izin di Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu (BPMP2T). Proyek itu sempat dihentikan sementara, karena dinilai mengganggu masyarakat. Tetapi, seluruh perencanaan dan lain sebagainya telah sesuai sehingga diharapkan ada jalan keluar. (cem)

Robiatul Adawiyah Sapa Kaum Perempuan Mataram Mataram (Suara NTB) Anggota DPD RI, Hj. Robiatul Adawiyah, SE, Senin (3/8) kemarin menyapa kaum perempuan di Kota Mataram lewat sebuah kegiatan halal bihalal yang digelar di Masjid Raya At Taqwa, Mataram.

Kegiatan itu dihadiri oleh ra-

dokumen dan kelengkapan lainnya diurus oleh perusahaan. “Kami tahunya berangkat saja, ndak ada dokumen apa apa,” sebutnya.

Sementara Jon Wesley akan menelusuri kelengkapan dokumen dan perusahaan yang memberangkatkan, guna memastikan apakah perusahaan itu legal atau tidak, termasuk prosedur pemberangkatannya apakah illegal atau sudah memenuhi syarat. “Sebab jangan sampai ini modus pengiriman TKI Illegal. Mereka tidak keluarkan uang sepeser pun, yang penting mau berangkat dan dokumennya diurus perusahaan.

Jangan sampai ujung ujungnya para TKW ini dibebankan setelah bekerja nanti,” kata Jon. Dia juga mengantisipasi

Terkait Pemblokiran Jalan

(Suara NTB/dok)

(Suara NTB/dok)

Sejuta Kentongan

kan ceramah pertama dalam kegiatan itu, yang lalu dilanjutkan dengan ceramah kedua oleh Hj. Rahmi Husbandiah.

Dalam ceramahnya, Robiatul Adawiyah yang akrab disapa Dewi Rasyid menyampaikan ucapan terima kasih atas dukungan kaum perempuan di NTB untuknya pada Pemilu 2014 lalu.

“Terima kasih karena ibu ibu sudah datang ke TPS-TPS, melecok, ya, mencoblos, memilih gambar saya. Dan akhirnya, Alhamdulillah, sekarang saya berdiri di depan ibu-ibu sekalian. dilantik menjadi anggota dewan perwakilan daerah mewakili daerah pemilihan Provinsi Nusa Tenggara Barat,” ujarnya.

Ia juga menyerukan agar kaum perempuan tidak membatasi diri untuk terus belajar dan mengejar ilmu. Menurutnya, ilmu pengetahuan yang dimiliki kaum perempuan adalah bekal yang sangat berharga untuk mendidik generasi penerus bangsa dan daerah NTB ini. Ia menegaskan, perempuan yang hebat tentunya akan melahirkan generasi penerus yang hebat pula.

Selain itu, Dewi Rasyid juga menyampaikan seruan agar masyarakat NTB tidak mudah menjual aset tanah mereka, apalagi ke tangan pihak asing.

Ia menegaskan, tanah yang dimiliki masyarakat NTB terla-

(Suara NTB/ist)

CERAMAH - Anggota DPD RI, Hj. Robiatul Adawiyah, memberikan ceramah saat kegiatan halal bihalal di Masjid Raya At-Taqwa, Senin kemarin. lu berharga untuk sekadar dijual demi membeli kendaraan bermotor, atau kebutuhan lain yang bersifat sesaat.

Menurutnya, lahan di NTB saat ini sangatlah berharga dan menjadi incaran banyak pihak.

Sebab, NTB memiliki potensi alam yang sangat indah. “Orang lain memang tahu bahwa, luar biasa potensi yang ada di NTB ini. Dari Pulau Lombok sampai Sumbawa, sehingga banyak sekali warga negara asing yang ingin menguasai. Tapi kita nanti mau di mana tinggal anak cucu kita kalau tanah kita sedikit demi sedikit terjual,” ujarnya.

Menurutnya, kalaupun masyarakat ingin tanahnya dimanfaatkan orang lain, se-

baiknya jangan melalui mekanisme jual beli. Terdapat sejumlah model pengelolaan tanah yang bisa tetap membuat tanah berada dalam penguasaan masyarakat kita.

Misalnya, dengan model sewa.

Terhadap atensi kaum perempuan di Kota Mataram yang sudah hadir dalam kegiatan itu, Dewi menyampaikan banyak terima kasih.

“Ibu-ibu doakan saya, saya doakan ibu-ibu. Semoga panjang umur, supaya kita bisa melakukan hal-hal yang bermanfaat untuk masyarakat kita,” ujarnya sembari berharap dirinya bisa terus memberikan yang terbaik untuk masyarakat NTB yang telah memberinya kepercayaan. (aan)

(Suara NTB/her)

SERBU - Suasana memanas saat massa menyerbu rumah LR.

Rumah Oknum Satpol PP Diduga Dirusak Warga Giri Menang (Suara NTB) Puluhan warga Perigi Gerung diduga merusak rumah salah seorang oknum Satpol PP inisial LR yang ada di Lingkungan Seganteng, Gerung Utara.

Aksi warga ini diduga dipicu persoalan sepele, warga Perigi Kelurahan Gerung diduga dipukuli hingga berujung perkelahian oleh oknum Satpol PP saat kegiatan adat nyongkolan.

Akibat kejadian itu, rumah LR rusak parah akibat diamuk massa. Selain itu, kendaraan roda empat yang ada di rumahnya ikut menjadi sasaran amuk massa. Keterangan warga sekitar, bahwa kejadian bermula ketika warga Perigi mengadakan kegiatan nyongkolan ke desa sebelah.

Persis di depan SDN 2 Gerung, warga yang melaksanakan prosesi nyongkolan berkumpul. Karena banyaknya warga dan lambannya pergerakan karena musik ale-ale, menyebabkan antrean menumpuk di depan rumah oknum Satpol PP tersebut.

Tak lama kemudian, oknum Pol PP itu pulang ke rumahnya dari arah barat. Ketika hendak masuk ke rumahnya, entah kenapa yang bersangkutan tancap gas kendaraannya hingga nyaris menabrak warga yang nyongkolan. Namun saat itu tidak terjadi perkelahian.

Akan tetapi yang bersangkutan, kembali keluar dari rumahnya menggunakan kendaraannya. Ia pun hendak memutar kendaraan di dekat warga yang nyongkolan. LR pun hendak memutar kendaraannya, sambil mengegas kendaraannya dengan kencang.

Lalu ada yang mengingatkannya, supaya tidak membunyikan gas kendaraan kencang-kencang. Namun yang

bersangkutan marah. “Lalu ia (LR) turun dari kendaraannya hendak mengejar warga itu, tapi ada yang melerai. Tapi yang melerai ini dipukuli oleh LR,” terang warga. Setelah itu, terjadilah perkelahian antara bersangkutan dengan warga Perigi tersebut.

Kejadian ini pun menyulut emosi warga lain. Usai nyongkolan ratusan warga Perigi mencari LR ke rumahnya. Karena tak ditemukan, wargapun merusak rumah bersangkutan hingga hancur.

Kendaraan roda empat juga ikut diamuk massa. Warga menyerang rumah yang bersangkutan dari berbagai arah.

Polisi yang melakukan pengamanan agak kewalahan.

Korban pemukulan, M Tawaf warga Perigi langsung melapor ke polisi. Ia melaporkan LR atas dugaan pemukulan terhadap dirinya. “Saya laporkan LR ke polisi,” ujarnya.

Pantauan Suara NTB, warga berkumpul di perempatan Gerung. Warga yang sempat menyerbu rumah LR, mendatangi Polsek Gerung karena mengira LR diamankan di Polsek Gerung. Informasinya LR diamankan di Polres. Wargapun kembali berkumpul di perempatan Gerung, hingga menyebabkan lalu lintas terganggu. Tampak Wakapolres Lobar, Kompol Hurry Nugroho SH, MH, Kapolsek Geurng AKP Kadek Metria dan Camat Gerung serta sejumlah tokoh turun tangan menenangkan warga.

Wakapolres, Kompol Hurry Nugroho SH, MH, menyampaikan, perusakan rumah warga itu dipicu adanya perseteruan antara warga yang rumahnya dirusak dengan warga Perigi saat kegiatan nyongkolan. (her)

BUDAYA DAN HIBURAN

SUARA NTB Selasa, 4 Agustus 2015

Komunitas Pasir Putih Serukan Sadar Media

Finalis Terune Dedare Sasak

Dibekali Pemahaman Destinasi Wisata Kota Mataram (Suara NTB) Sejumlah 20 orang finalis yang mengikuti audisi Terune Dedare Sasak dibekali pemahaman seputar destinasi wisata kota, khususnya Kota Mataram, Senin (3/8) kemarin.

Para kontestan yang terdiri dari masing-masing 10 finalis terune dan 10 finalis dedare akan mengikuti final pada 6 Agustus 2015. Setelah terpilih, pemenang audisi akan diberdayakan dengan dijadikan sebagai duta Kota Mataram.

Tugasnya, selain mendampingi kota dalam menyambut kedatangan tamu-tamu penting, mereka juga akan berperan mempromosikan pariwisata kota baik di dalam maupun di luar negeri.

Dalam mempromosikan objek-objek pariwisata, Terune Dedare Sasak tersebut akan diminta bersinergi dengan Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) Kota Mataram. Hal itu, disampaikan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Kadisbudpar) Kota Mataram Drs. H. Abdul Latif Nadjib,MM. Saat pembekalan para kontestan diperikan perspektif serta persoalan-persoalan kepariwisataan. Selain itu, mereka juga diberikan pandangan seputar budaya dan tradisi yang berkembang di kota ini.

Dikatakan, audisi Terune Dedare Sasak yang digelar tahun ini cukup dipadati peminat. Puluhan pemuda rela berdesak-desakan mendaftar untuk mengikuti ajang tersebut. Saat ini, tim seleksi telah menetapkan 20 kontestan untuk melaju di grand final.

Pembekalan seputar destinasi pariwisata kota juga dilakukan dengan menghadapkan para kontestan terhadap objek itu sendiri. Para kontestan akan diajak berkeliling mengunjungi seluruh destinasi pariwisata yang dimiliki Kota Mataram. Tak terkecuali kawasan wisata Kota Tua Ampenan yang memang menjadi aset pariwisata ibukota provinsi NTB ini.

Sebelum pengumuman final nanti, para kontestan akan mengikuti ujian terakhir. Ujian tersebut dilakukan untuk mengukur sejauh mana pemahaman mereka mengenai objek pariwisata di kota ini. hasil ujian juga akan menjadi pertimbangan dewan juri dalam menetapkan siapa finalis yang berhak menjadi pemenang audisi tersebut. (met)

Ketua Komunitas Pasir Putih, Muhammad Gozali ketika ditanya Suara NTB, Senin (3/8) menerangkan bahwa pertemuan lintas komunitas tersebut akan digelar tanggal 10 – 12 Agustus mendatang.

Pertemuan yang dikonsep dengan rancangan kemah komunitas di Dusun Bentek, Desa Manggala, Kecamatan Pemenang, KLU tersebut selain dirangkai dengan diskusi juga akan diisi dengan pemutaran film. Adapun, film yang akan diputar untuk disaksikan secara seksama itu berisi hasil karya atau kreativitas generasi para pemuda di nusantara.

“Yang menjadi poin dari pertemuan kita nanti adalah, kita ingin mengajak komunitas – komunitas pemuda ini segera sadar media.

Kedua, kita ingin membuka perspektif bahwa media merupakan ruang kreasi dan ekspresi yang patut dilirik oleh kaum muda,” tuturnya.

Dalam kemah yang akan berlangsung selama tiga hari tersebut, pihaknya juga ingin menghelat semacam diskusi umum seputar tentang komunitas. Diskusi tersebut akan diisi oleh seniman Samsul Fajri Nurawal alias Kang Jabo sebagai fasilitator. Saat diwawancara, Kang Jabo menuturkan dalam diskusi

(Suara NTB/ist)

(Suara NTB/ist)

tersebut dirinya ingin membongkar pemahaman para pemuda tentang definisi komunitas.

“Intinya, arah dan tujuan dari diskusi itu nanti akan membicarakan seputar perkembangan komunitas dari dahulu sampai sekarang. Kita ingin memahami cara pandang satu komunitas dalam mendefinisikan makna “komunitas” itu sendiri,” ujar seniman ini di sela – sela memberikan pelatihan teater di SMA Negeri 2 Labuapi Lombok Barat.

Menurutnya, komunitas – komunitas yang hadir di tengah masyarakat di era ini masih memerlukan dorongan kemandirian. Perlu adanya semacam formulasi khusus untuk membangun kemandirian dalam tubuh organisasi. Sehingga, organisasi yang muncul tidak hanya menjadi sebatas perkumpulan massa yang tidak memiliki faedah untuk masyarakat.

“Suatu komunitas, ketika telah berdiri dan masuk di tengah masyarakat perlu memiliki tujuan yang jelas.

Sehingga memiliki semangat pemberdayaan masyarakat. Komunitas ini sejatinya dapat menjadi sebuah energi dalam kehidupan,” tandasnya. (met)

Naomi Campbell

Serang Paparazzi, Naomi Campbell Bebas Jakarta (Suara NTB) Supermodel Naomi Campbell dinyatakan bersalah oleh pengadilan Sisilia, Jumat, karena melukai mata paparazzi yang mengambil fotonya bersama mantan kekasih.

Insiden ini terjadi pada Agustus 2009 saat supermodel Inggris itu dan kekasihnya saat itu miliuner Rusia Vladimir Doronin menambatkan kapal pesiar di pulau Lipari Sisilia untuk mengunjungi kota setempat. Mereka baru tiba dari St Tropez.

Fotografer, Gaetano Di Giovanni, mengambil beberapa foto Campbell saat dia berjalan melewati jalan sempit. Kemudian Campbell memukul fotografer dengan tas tangannya, melukai salah satu matanya.

Pihak pengadilan mendengar Di Giovanni perlu perawatan medis setelah insiden tersebut terjadi dan butuh tiga hari untuk sembuh. “Saya baru saja mulai mengambil fotonya dan saya tidak menyangka akan menerima reaksi kasar,” kata Di Giovanni pada 2013 saat Campbell mulai diadili.

Pengacara Campbell kemudian mencapai kesepakatan dengan sang fotografer agar dia menarik tuntutannya melawan Campbell namun jaksa Franscesco Massara memerintahkan pengadilan untuk melanjutkan persidangan, kata kantor berita Italia Ansa.

Campbell menerima hukuman enam bulan penjara yang ditangguhkan. Sang model tidak merespons permintaan untuk berkomentar. Lipari adalah bagian dari Kepualan Aeolian, sebuah kepulauan vulkanik di Laut Tyrrhenian yang terkenal di kalangan selebriti.

Supermodel kelahiran Streatham itu dikenal karena mudah naik pitam selama 30 tahun berkarir. Pada 1998, dia diminta mengikuti kelas manajemen emosi oleh pengadilan setelah menyerang asisten pribadinya dengan handphone.

Sepuluh tahun kemudian dia mengakui telah menyerang polisi di Heathrow karena kehilangan bagasi, demikian seperti dikutip dari Telegraph. (ant/bali post)

(Suara NTB/ist)

Giri Menang (Suara NTB) Memperingati Hari Remaja Nasional 2015, sejumlah komunitas pemuda di pulau Lombok ini akan menggelar sebuah pertemuan. Komunitas seni Pasir Putih dari Kabupaten Lombok Utara (KLU) sebagai inisiator penyelenggara pertemuan ingin mengajak komunitas – komunitas lainnya agar sadar tentang media.

Tak Sempurna Ditayangkan di ASEAN Film Festival Jakarta (Suara NTB) Film The King of Rock City atau Tak Sempurna akan ditayangkan di bioskop kota Bangkok Thailand pada 16 Agustus 2015 dalam rangkaian kegiatan ASEAN Film Festival 2015.

“The King of Rock City atau Tak Sempurna akan tayang di bioskop kota Bang Kok Thailand, pada 16 Agustus 2015 atau sehari sebelum Proklamasi Kemerdekan RI ke-70,” ujar Produser Putaar Production Dhoni Ramadhan dalam keterangan tertulis yang diterima Antara di Jakarta, Senin kemarin.

Hasil karya sineas Herman Kumala Panca tersebut akan diputar bersama film dari Thailand, Kamboja, Myanmar, Philipina, Singapura dan Vietnam.

Film ini dibintangi oleh Tya Arifin, Iwa K, Sania, Norman Akyuwen, Dallas Pratama, Jaydee , Derri Neo, dan komunitas anak anak Hiphop Indonesia bersama Mathias Muchus, Saykoji, Ujo P projek sebagai cameo nya.

Plot cerita berkutat pada persahabatan tiga orang yang pernah terjerat dalam pergaulan hitam dan jualan narkoba berkedok tukang bubur ayam. Yang pada akhirnya mereka kembali ke jalan yang benar. Di selingi ada kisah cinta di dalamnya.

Dhoni selaku Duta diplomasi budaya mengatakan ASEAN Film Festival 2015 mengangkat tema “All About Love” yang bertujuan mempromosikan pengetahuan mengenai sejarah, sosial dan budaya ASEAN kepada publik melalui film.

“Dari surat yang saya terima 24 Juli lalu dan ditandatangani oleh Bebeb AKN Djundjunan selaku Wakil Kepala Perwakilan RI Bangkok, pemutaran film Indonesia di ajang tersebut ikut memeriahkan HUT RI ke-70,” kata dia. Di Bangkok, Dhoni akan berdiskusi dengan para “filmaker” Thailand dan negara ASEAN lainnya.

“Saya akan mengundang mereka untuk melirik Indonesia sebagai lokasi syuting dan tentu saja kesempatan negara-negara ASEAN dapat menerima film-film Indonesia dapat diputar di negara-negara mereka sehingga film Indonesia bisa go internasional dalam lingkup ASEAN,” kata dia.

Ia menegaskan film-film Indonesia dari sisi kualitas dan kuantitas saat ini tidak kalah dengan negaranegara ASEAN lainnya. (ant/bali post)

Halaman 9

Mission: Impossible - Rogue Nation Puncaki Box Office Jakarta (Suara NTB) “Mission: Impossible - Rogue Nation” telah melampaui ekspektasi awal pada debutnya dengan mengeduk 56 juta dolar AS di Amerika Utara.

Film yang sebagian besar penontonnya (62 persen) pria dan berusia matang, dengan mudah bertengger di puncak Box Office.

Bintang utamanya, Tom Cruise, tetap menjadi penarik dan lebih dari sekadar bintang film, tulis Hollywood Re-

porter dalam lamannya hari ini.

Film yang ditulis dan disutradarai Christopher McQuarrie ini menampilkan Ethan Hunt dan timnya yang berusaha membuktikan keberadaan Syndicate, konsorsium kriminal internasional.

Selain Cruise, film ini juga dibintangi Jeremy Renner, Simon Pegg dan Rebecca Ferguson.

“Akhir pekan ini menunjukkan bahwa Tom Cruise tetap

menjadi bintang populer dan ‘Mission’ terus menjadi waralaba paling populer di AS dan dunia,” kata Wakil Presiden Paramount Pictures Rob Moore. Posisi kedua ditempati “Vacation” yang debutnya sama dengan “Rogue Nation”.

Setelah film yang dibintangi Ed Helms, Christina Applegate, Leslie Man dan Chris Hemsworth ini, ada “Ant-Man” yang secara global sudah mengumpulkan pemasukan 300 juta dolar AS. (ant/bali post)

PENDIDIKAN

SUARA NTB Selasa, 4 Agustus 2015

Gubernur : Anak-anak Harus Miliki Wawasan Luas

Perhatikan KLA

Mataram (Suara NTB) Gubernur NTB Dr. TGH. M. Zainul Majdi mengharapkan anak-anak NTB harus memiliki wawasan yang luas, baik wawasan pengetahuan umum maupun pengetahuan yang berkaitan dengan nilai-nilai suatu daerah. Di NTB khususnya, nilai gotong royong dan toleransi serta kebersamaan dalam setiap kegiatan merupakan kelebihan yang tidak dimiliki oleh daerah lain. Keberagaman etnis, suku dan agama di NTB merupakan anugerah yang mempererat persaudaraan. Mereka saling menjaga kerukunan dan kebersamaan dalam setiap kegiatan.

(Suara NTB/dok)

KEPALA Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (BP3AKB) NTB Dra. T. Wismaningsih Drajadiah mendesak seluruh kepala daerah memiliki perhatian khusus terkait dengan keberadaan program kabupaten/kota layak anak (KLA).

Menurutnya, baru tiga kabupaten kota di NTB yang sudah me-launching KLA, yakni Kota Mataram, Dompu dan Bima.

Padahal semua kabupaten/kota di NTB telah mendapatkan sosialisasi terkait pentingnya status KLA di tiap daerah bagi anak-anak. Sosialisasi selain dilakukan pemerintah daerah juga pernah dilakukan oleh pemerintah pusat.

“Baru tiga yang sudah, kami dari provinsi mendorong kabupatan/kota agar segera jadi KLA,” harapnya saat menerima audiensi Duta Anak NTB di Aula Kantor BP3AKB NTB, Senin (3/8).

Menurutnya, lambannya upaya kabupaten/kota untuk menjadikan daerah mereka agar berstatus KLA berpengaruh terhadap terwujudnya status Provinsi Layak Anak. Agar berstatus sebagai Provinsi Layak Anak, setidaknya harus ada delapan kabupaten/kota sudah berstatus KLA di NTB. “Tidak bisa disebut sebagai Provinsi Layak Anak kalau belum ada delapan kabupaten/kota yang sudah KLA. Padahal target NTB sebagai Provinsi Layak Anak tahun 2017,’’ ujarnya.

Lebih jauh Wismaningsih mengungkapkan semua pihak termasuk Dewan Anak, LPA dan instansi-instansi lain dapat berkontribusi dalam upaya percepatan terwujudnya KLA. Hal itu sebagaimana terlihat di Kota Mataram.

Wismaningsih menilai status KLA Kota Mataram memiliki pengaruh signifikan terhadap perhatian pemerintah terhadap keberadaan anak.

Misalnya penyediaan taman ramah anak dan lain sebagainya. Termasuk juga perhatian pemerintah terhadap anak jalanan juga sudah mulai memperlihatkan hasilnya.

“Di Mataram sudah mulai anak jalanan berkurang tapi sudah beralih ke toko-toko dan rumah makan. Sementara beberapa kabupaten/ kota belum punya taman bermain anak seperti kabupaten Lotim,” pungkasnya. (dys) T. Wismaningsih Drajadiah

Harapan gubernur itu disampaikan saat melepas 19 orang Duta Anak NTB yang akan mengikuti Forum Anak Nasional di Bogor dan Kongres Anak Nasional di Malang di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur NTB, Senin (3/8).

Gubernur juga meminta kepada Duta Anak NTB selalu menceritakan kelebihankelebihan itu kepada anak, baik Indonesia maupun dunia. “Ceritakan kepada anakanak di seluruh Indonesia, bahkan dunia, bahwa NTB memiliki nilai kebersamaan dan toleransi yang tinggi dalam kehidupan beragama dan ajak mereka untuk berkunjung ke NTB,” ujarnya.

Selain itu, lanjutnya, banyak anak NTB yang memiliki prestasi hebat, baik di tingkat nasional maupun internasional meskipun letak sekolah mereka jauh di daerah terpencil. “Letak sekolah bukan menjadi halangan untuk berprestasi,” ujarnya memberikan semangat.

Gubernur juga mengharapkan, duta anak setelah

pulang mampu menularkan hal-hal positif kepada anakanak lain di NTB. Termasuk, turut berperan aktif dalam proses pembangunan yaitu dengan bersikap positif dan giat belajar.

Sebelumnya, mereka melakukan audiensi dengan kepala Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (BP3AKB) NTB. Mereka juga mengikuti Jambore Anak tanggal 14-17 April yang digelar LPA NTB. Termasuk menghasilkan sejumlah rekomendasi penting untuk dibawa di arena kongres.

Kepada Suara NTB, Warniati dari LPA NTB mengaku jambore anak menghasilkan rekomendasi yang nantinya dibawa di arena kongres.

Di antara rekomendasi tersebut yaitu menginginkan agar pemerintah melakukan pemerataan terhadap kualitas pendidikan di NTB baik yang ada di pelosok desa, baik dalam hal tenaga pengajar, sarana prasarana, serta kondisi sekolah di NTB. Selain

MTs Muallimin NW Pancor Klaim Alumni Mampu Bersaing Selong (Suara NTB) Saat ini keberadaan lembaga pendidikan swasta (madrasah) khususnya di Kabupaten Lombok Timur (Lotim) sudah menjamur di tengahtengah masyarakat. Bahkan, tak jarang lembaga-lembaga pendidikan yang berasal dari pondok pesantren (ponpes) melahirkan alumni-alumni yang mampu bersaing di tengah-tengah masyarakat.

Seperti di MTs Muallimin NW Pancor Lotim, madrasah yang berada di bawah naungan Yayasan Pendidikan Hamzanwadi Pondok Pesantren Darunnahdlatain Nahdlatul Wathan (YPH PPD NW)

Halaman 10

Pancor menargetkan setiap alumninya harus bisa minimal menghafal Juz Amma dan terus mengembangkan tahfidz kepada para santrinya.

Kepala MTs Muallimin NW Pancor, H. Hamdan, MPd, mengungkapkan, secara umum MTs Muallimin NW Pancor menargetkan setiap alumninya minimal harus menghafal Juz Amma dan selanjutnya akan terus mengembangkan tahfidz kepada santri. Bahkan, banyak santri dari MTs Muallimin NW Pancor yang menghafal Al Qur’an 5 sampai 10 juz.

Menurutnya, program pengembangan tahfidz itu ber-

tujuan untuk memberikan pelajaran tambahan kepada santri di bidang pendidikan keagamaan khususnya bidang hafalan Al Qur’an atau Tahfidz Al Qur’an melalui program Diniyah Ta’miliah Wusto. Di dalam diniah itu, kata Hamdan, para santri akan diajarkan bagaimana membaca kitab kuning, menghafal Al Qur’an dan lain sebagainya. “Keberadaan diniyah itu untuk memberikan pelajaran tambahan pada mata pelajaran agama kepada santri,”jelasnya.

Dengan dikembangkannya tahfidz Al Qur’an di MTs. Muallimin NW Pancor tersebut, diharapkan ke depannya

akan melahirkan generasigenerasi Qur’ani yang bukan hanya mampu menghafalkannya, tetapi juga bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari di tengah-tengah masyarakat.

Pasalnya, dengan membekali santri sejak dini dengan ilmu pengetahuan yang bernuansa agama, maka tentunya hal tersebut akan sangat bermanfaat yang bukan hanya untuk para santri. Tapi dirasakan oleh masyarakat pada umumnya karena kitab suci Al Qur’an merupakan panduan hidup umat muslim yang harus diamalkan dan disebarluaskan. (yon)

(Suara NTB/ist)

POSE BERSAMA - Gubernur NTB TGH. M. Zainul Majdi didampingi Ketua Tim Penggerak PKK NTB Hj. Erica Zainul Majdi berpose bersama dengan Duta Anak NTB yang akan mengikuti Kongres Anak di Batu Jawa Timur di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur NTB, Senin (3/8). itu, LPA juga merekomendasikan pemerintah segera merealisasikan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus, memperluas akses di bidang kesehatan. Termasuk, meningkatkan sosialisasi terkait pendidikan tentang bahaya seks secara merata yang dilaksanakan oleh pemerintah.

Tidak hanya itu, menjamin terpenuhinya hak anak serta perlindungan secara mutlak dari undang-undang bagi anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) dan ABK. Sementara itu, Ketua Pelaksana Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) NTB dan

Pembina LPA NTB Hj Kerniasih Mudjitahid berharap agar rekomendasi yang telah disusun tersebut dapat diperjuangkan duta anak. Menurutnya, banyak isu soal anak yang akan dibahas di arena kongres. “Sehingga apa hasil kongres merupakan tanggung jawab nantinya untuk disampaikan di semua kabupaten kota,” harapnya.

Selain itu, lanjutnya, agar duta anak perwakilan NTB dapat menjadikan ajang kongres tersebut sebagai ajang untuk bertukar pikiran dan pengalaman. Tidak hanya itu, yang lebih penting

ialah para duta dapat menjaga nama baik daerah, dengan berlaku sopan santun dan beretika selama berada di arena kongres.

“Selain itu, dari pendamping agar anak-anak dijaga selama kongres karena agenda cukup padat. Pembina dan pendamping harus selalu mendampingi anak agar hasilnya maksimal untuk dibawa ke daerah sepulangnya nanti.

Mohon kepada duta anak agar dijadikan sebagai contoh bagi yang lain. Karena banyak yang terpengaruh oleh lingkungan dan narkoba,” ujarnya mengingatkan. (ham/dys)

Lomba Rangkaian Hultah NWDI Ke-80

MA Muallimat NW Pancor Borong Juara Selong (Suara NTB) Dari sejumlah lomba yang diselenggarakan pihak panitia dalam peringatan Hari Ulang Tahun (Hultah) Nahdlatul Wathan Diniyah Islamiah (NWDI) ke-80 di Pancor Kabupaten Lombok Timur (Lotim) selama seminggu lamanya, Madrasah Aliyah (MA) Muallimat NW Pancor berhasil memborong juara dari sekian banyak mata lomba yang digelar panitia Hultah.

Kepada Suara NTB, Senin (3/8), Kepala MA Muallimat NW Pancor Drs. H. Humaidi, menyebutkan, sejumlah juara yang berhasil diborong santriwati MA. Muallimat NW Pancor dalam lomba peringatan Hultah NWDI ke-80 tingkat SMA/MA/SMK di antaranya, Juara I Lomba Debat Bahasa Indonesia, Juara I Lomba Debat Bahasa Arab, Juara I Lomba Gerak Jalan Indah Putri. Selain itu, madrasah yang ditempati oleh kaum perempuan ini juga berhasil menyabet Juara II Pidato bahasa Arab, Juara II pidato Bahasa Indonesia, juara III Debat Bahasa Arab serta juara III debat Bahasa Inggris dan sejumlah juara lainnya.

Menurutnya, keberhasilan

(Suara NTB/yon)

TUNJUKKAN - Kepala MA Muallimat NW Pancor H.Humaidi menunjukkan piala juara yang berhasil ditoreh oleh santrinya dalam peringatan Hultah NWDI ke-80 di Pancor Lotim. para santriwati MA Muallimat NW Pancor memborong sebagian juara dalam lomba peringatan Hultah NWDI ke80 di Pancor tidak terlepas dari kekompakan, kerja keras dan semangat yang ditunjukkan oleh para santri untuk mengukir prestasi di sejumlah mata lomba tersebut. Terpenting lagi, semangat guru dalam membimbing dan membina santri juga patut diapresiasi, karena merupakan tonggak dalam keberhasilan suatu

lembaga pendidikan.

Akan tetapi, katanya, sejumlah prestasi yang didapatkan oleh para santrinya saat ini tidaklah membuat keluarga besar MA Muallimat NW Pancor berpuas diri, melainkan pembinaan terhadap santriwati akan terus dilakukan secara berkesinambungan dan bukan saja saat menjelang lomba. Hal tersebut dilakukan guna memastikan prestasi para santri tetap terjaga dan mengalami peningkatan. (yon)

Tim Matematika Indonesia Sumbang Dua Medali Emas di Bulgaria London (Suara NTB) Tim Matematika Indonesia meraih sejumlah medali dalam Kompetisi Matematika Internasional untuk Mahasiswa Ke-22 di Blageovgrad Bulgaria yang berlangsung 27 Juli hingga 2 Agustus 2015.

Fungsi Pensosbud KBRI Sofia Dina Martina kepada Antara London, Minggu (3/8), menyebutkan Indonesia meraih dua medali emas yang disumbangkan Muhamad Al Kahfi dari ITB dan Pramudya Ananto dari UGM. Selain itu Tim Matematika Mahasiswa Indonesia juga meraih satu medali perak yang disumbangan Made Benny Prasetya Wiranata (UGM) dan tiga medali perunggu masingmasing diraih Galih Pradananta, Brilly Maxel Salindeho dan Afif Humam dari ITB. Sementara Willy Sumarno (UGM) dan Yusuf Hafidh (ITB)

memperoleh Honorable Mention dan sertifikat untuk Jona Marinus Manulang (UI).

Dina Martina mengatakan prestasi yang diperoleh Tim Matematika Indonesia ini adalah yang terbaik dibandingkan tahun sebelumnya sejak keikutsertaan Indonesia pada kompetisi Matematika Internasional tahun 2004. Tim RI pernah dua kali memperoleh satu emas yaitu pada kompetisi di Bulgaria tahun 2010 dan 2014.

Menyambut keberhasilan Tim Matematika ini, Dubes RI Bunyan Saptomo menjamu Tim RI makan siang di Wisma Duta sebelum kembali ke Tanah Air. Pada kesempatan itu Dubes menyampaikan selamat dan apresiasi atas prestasi yang diraih, serta mengucapkan terima kasih kepada tim yang telah mengharumkan nama Indonesia di luar negeri. ”Prestasi ini menunjukkan Indonesia tidak kalah dari negara lainnya di bidang Matematika,” ujarnya.

Tim yang terdiri dari sembilan mahasiswa dengan usia antara 19-22 tahun ini dipimpin Dosen Pembina dari Universitas Pendidikan Indonesia, Siti Fatimah dan dari Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Ditjen Dikti Kemendikbud Fajar Pryautama.

Menurut Siti Fatimah, sembilan mahasiswa yang tergabung dalam Tim Matematik ini merupakan hasil seleksi dari sekitar 1.300 mahasiswa berb-

agai Perguruan Tinggi seluruh Indonesia baik negeri maupun swasta.

Peraih emas, Pramudya Ananto (22 ), yang tahun lalu mendapatkan perak dalam ajang yang sama menyampaikan tahun ini materi soal yang diujikan lebih sulit dari tahun lalu. Peserta dari Rusia dan Israel menjadi pesaing terberat.

Sementara Muhamad Al Kahfi, mahasiswa tahun pertama ITB, yang meraih emas adalah peserta termuda (19 ). Penghargaan tertinggi Grand Grand Prize pada kompetisi matematik Internasional ini diraih mahasiswa dari Moscow Institute of Physics and Technology dan St. Petersburg State University.

Di ajang internasional ini tim Indonesia bersaing dengan 326 peserta dari sekitar 75 universitas di dunia seperti Yale University (AS), Utrecht dan Leiden University (Belanda), Moscow Institute of Physics and Technology dan St. Petersburg State University (Rusia), University of Warwick (UK).

Selain itu mahasiswa dari Sharif University of Technology dan Isfahan University of Technology (Iran) Institute of Science and Technology (IST) Austria, serta Nanyang Technological University (Singapore). Salah satu peserta yang mewakili Nanyang Technological University adalah mahasiswa Indonesia yang sedang belajar di Universitas tersebut. (ant/bali post)

Halaman 11

SUARA NTB Selasa, 4 Agustus 2015

Strategi Tanding Atlet Tarung Derajat Lemah Mataram (Suara NTB) KONI NTB mengingatkan pelatih olahraga tarung derajat untuk segera mengevaluasi kembali program latihan kelima atlet tarung derajat yang mengikuti Pelatda Sentralisasi Tambora NTB tahun 2015.

Pasalnya pihak KONI NTB menilai kemampuan teknik dan strategi tanding atlet tarung derajat itu masih lemah.

(Suara NTB/fan)

RAPAT - Ketua Umum KONI NTB, H. Andy Hadianto saat memimpin rapat persiapan Mount Rinjani Ultra dan Lombok Ultra Triathlon di Sekretariat KONI NTB di GOR 17 Desember Turide Mataram, Rabu (29/7).

KONI NTB Dukung Mount Rinjani Ultra dan Lombok Ultra Triathlon Mataram (Suara NTB) KONI NTB bekerjasama dengan pemerintah daerah NTB siap mendukung pelaksanaan Mount Rinjani Ultra dan Lombok Ultra Triathlon di Mataram 6-8 Agustus mendatang. Pihak panitia penyelenggara diminta mempersiapkan dengan baik event itu sehingga kegiatan itu bisa berjalan lancar.

Hal ini dikatakan Ketua Umum KONI NTB, H. Andy Hadianto setelah menggelar rapat persiapan Mount Rinjani Ultra dan Lombok Ultra Triathlon di GOR 17 Desember Turide Mataram, Rabu (29/7) lalu.

“KONI NTB akan mendukung kegiatan ini, kesiapan panitia harus jelas terutama soal anggaran. Kegiatan harus disiapkan dengan baik sehingga pelaksanaan event ini berjalan baik,” ucap Ketua Umum KONI NTB, H. Andy Hadianto kepada Suara NTB, di Mataram Senin (3/8) kemarin.

Direktur PT. DMB NTB ini mengatakan pihak KONI NTB bersama Pemprov NTB akan mendukung kegiatan Mount Rinjani Ultra dan Lombok Ultra Triathlon itu. Pasalnya event yang digelar dalam rangka memperingati HUT Republik Indonesia yang jatuh pada 17 Agustus itu akan melibatkan sedikitnya 500 peserta dari 36 negara di dunia. Lewat event itu KONI NTB bekerjasama dengan pemerintah daerah berharap dapat mengenalkan pariwisata NTB yang dikenal dengan keindahan alamnya serta pantainya yang brpasir putih.

Selain itu event itu diharapkan dapat menggugah semangat masyarakat agar bergairah untuk olahraga. “Event ini bisa digunakan sebagai media untuk mengenalkan wisata NTB serta menggugah masyarakat untuk gairah berolahraga,” terangnya. Sebagaimana diketahui event itu digelar oleh F1 salah satu event organizer sport bekerjasama dengan KONI NTB dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata NTB dalam rangka memperingati HUT RI. Untuk mensukseskan acara tersebut Andy mengingatkan panitia agar melibatkan media massa untuk meliput acara tersebut. Selain itu dia juga berharap masyarakat juga dapat mendapatkan manfaat dari acara itu, seperti jasa pelayanan parkir yang mendukung kegiatan tersebut harus segera dipersiapakan. (fan)

“Program latihan atlet tarung derajat harus segera dievaluasi,” ucap Anggota Bidang Pembinaan Prestasi KONI NTB, Nasarudin M. Kes ketika diwawacara Suara NTB usai memantau kegiatan uji tanding atlet tarung derajat NTB dengan petarung dari Bali di Padepokan Silat GOR 17 Desember Turide Mataram, Sabtu (1/8).

Pernyataan itu dilontarkan Dosen F-KIP Unram itu setelah mengamati hasil uji tanding petarung Bali dengan petarung NTB di Gedung Padepokan Silat GOR 17 Desember Turide Mataram belum lama ini. Mantan Pembantu Rektor (PR) III Unram ini menilai dalam uji tanding itu atlet NTB memperlihatkan beberapa kelemahan dalam strategi bertanding.

Yang menjadi perhatian KONI NTB terutama pada lima atlet Pelatda NTB. Kelima atlet itu kata Nasarudin masih lemah di strategi bertahan dan menyerang.

“Teknik menghindari atlet

kita masih lemah. Mereka kebanyakan mundur dan diam ke belakang, seharusnya ketika diserang atlet harus bergerak mundur menyamping kiri dan ke kanan, namun atlet kita kebanyakan mundur dan diam,” ujarnya.

Menurut Nasarudin, lemahnya strategi tanding yang dimiliki atlet tarung derajat NTB itu akan membuka kesempatan lawan untuk leluasa menyerang. Tak heran bila beberapa atlet NTB kewalahan menghadapi petarung dari Bali di laga uji tanding itu. Meski atlet NTB masih lemah di strategi tanding, namun Nasarudin tak memungkiri bila atlet tarung derajat NTB memiliki fisik yang bagus. Menurut Nasarudin kondisi fisik atlet tarung derajat NTB perlu dipertahankan dan kalau bisa ditingkatkan. Karena hal itu akan membantu atlet dalam bertanding.

Sekum Kodrat NTB, Dedy Noor Cholish yang dimintai tanggapannya mengakui soal strategi menghindar atletnya

(Suara NTB/fan)

UJI TANDING - Atlet tarung derajat NTB (kanan) saat meladeni atlet tarung derajat Bali di uji tanding yang di gelar di padepokan silat GOR 17 Desember turide Mataram, Sabtu (1/8) lalu. yang lemah. Menurutnya, lemahnya strategi bertanding kelima atlet Pelatda itu bukan karena kesalahan program latihan. Namun hal itu dinilainya karena program latihan atlet tarung derajat NTB belum sampai ke tahap latihan persiapan akhir atau belum masuk pada tahap persiapan kompetisi.

Menurunya dalam waktu

dua bulan ini para atletnya akan segera memasuki latihan persiapan kompetisi. Dalam latihan kompetisi nanti atlet akan dilatih kecepatan reaksi dan counter pukulan lawan sebagaimana yang biasa dilakukan dalam setiap mengikuti kompetisi atau pertandingan resmi.

Untuk diketahui, kegiatan

uji tanding atlet tarung derajat NTB dengan petarung Bali belum lama ini melibatkan 12 atlet NTB, terdiri dari lima atlet pelatda sentralisasi dan tujuh atlet di luar Pelatda. Sementara Bali menurunkan 14 atlet. Dalam uji tanding itu para atlet NTB dengan petarung Bali dipertarungkan layaknya pertandingan resmi. (fan)

Korem 162/WB Gelar Danrem Cup Mataram (Suara NTB) Menyambut HUT Kemerdekaan RI ke-70, sekaligus mencari atlet-atlet muda berbakat di wilayah NTB, Korem 162/WB menggelar open tournament sepak bola Danrem Cup tahun 2015. Dibuka oleh Kasrem 162/WB pada Senin (3/8), bertempat di lapangan Yonif 742/SWY turnamen ini diikuti oleh 16 tim sepak bola.

Kegiatan yang dilaksanakan ini, selain merupakan wujud kepedulian Korem 162/ WB terhadap kemajuan olah raga umum khususnya sepak bola yang ada di wilayah NTB, karena juga telah diketahui

bersama bahwa untuk mencetak tim sepak bola yang dapat mengharumkan nama wilayah berawal dari kegiatan open tournament seperti ini.

Selain itu, kegiatan ini merupakan salah satu bentuk kemanunggalan TNI dengan masyarakat NTB. “Ini bertujuan untuk mengolahragakan masyarakat dan memasyarakatkan olah raga khususnya sepak bola dan juga untuk mencari kesebelasan dan bibit atlet sepak bola yang unggul dan berbakat, agar nantinya dapat mencetak prestasi yang gemilang baik ditingkat nasional maupun ditingkat internasional,” kata Dan-

rem 162/WB Kolonel CZI Lalu Rudy Irham Srigede dalam sambutannya.

Selain itu kegiatan turnamen terbuka ini diselenggarakan untuk menjalin tali persaudaraan antar masyarakat pecinta olah raga, juga diharapkan dapat menambah dan membuka wawasan bagi para peserta dalam hal kedisiplinan, kerjasama tim, kepercayaan diri dan mental juang pantang menyerah. Ini menurut Danrem diperlukan dalam suatu pertandingan, dengan selalu mengedepankan sportifitas dalam bertanding. Hadir dalam acara pembukaan

Pertina NTB Kirim Delapan Atlet di Pra-PON Mataram (Suara NTB) Pertina NTB mengatakan

akan mengirim delapan petinju di Pra-PON Tinju di Nusa

Tenggara Timur (NTT), 1113 Oktober mendatang. Delapan petinju merupakan petinju unggulan NTB yang menjuarai Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) NTB di Mataram, Juni 2014 lalu.

Ketua Harian Pertina NTB, L. Imam Maliki yang dihubungi Suara NTB di Mataram, Senin (3/8) kemarin mengatakan delapan petinju yang akan dikirim di Pra-PON itu sudah menjalani latihan menghadapi Pra-PON. “Tiga atletnya, Nasrudin, Hari Budianto dan Yogi Muhdar latihan di Pelatda Sentralisasi KONI NTB, sementara lima atlet lainnya latihan desentralisasi di Kabupaten Sumbawa Barat, Sumbawa dan Kota Bima,” ucapnya.

Ia mengatakan, persiapan delapan atlet tinju NTB sudah berlangsung sejak awal Januari 2015, dan hingga saat ini masih berjalan di kabupaten/kota asal masing-masing atlet, kecuali tiga atlet unggulan, Nasrudin, Hari Budianto dan Yogi Muhdar latihan terpusat di Pelatda Sentralisasi KONI NTB. Selama kegiatan Pelatda, Pertina NTB akan terus mendukung anggaran latihan. Hal itu dilakukan agar atlet tinju NTB dapat meraih hasil maksimal di Pra-PON. Pihak Pertina NTB mematok target dapat meloloskan lebih dari empat atlet. Sehingga peluang atlet NTB menyumbang medali emas di Pon Jabar 2016 lebih banyak. (fan)

(Suara NTB/penrem)

DANREM CUP - Pembukaan turnamen terbuka Danrem Cup di Lapangan Yonif 742/SWY, Senin kemarin. open tournament tersebut Dandim 1606/Lobar, Ketua PSSI Prov. NTB, Ketua PSSI

Kota Mataram, Danyonif 742/ SWY dan Dan/Ka/Pa Satdisjan Korem 162/WB. (ars/*)

Arsenal Raih ”Community Shield”

Mourinho dan Wenger Tetap Tak Akur

London Saling sindir antara Arsene Wenger dan Jose Mourinho memuncak lagi setelah Arsenal menghajar Chelsea 1-0 pada turnamen pembuka musim Community Shield berkat gol semata wayang Alex Oxlade-Chamberlain.

Itu adalah kemenangan pertama Wenger yang sudah 20 tahun melatih Arsenal dari pelatih asal Portugal itu dalam 14 kali kesempatan.

Mourinho memprotes karena tim terbaik malah kalah dan mengejek Arsenla karena dengan menempatkan sembilan pemain di depan kotak penalti the Gunner telah menanggalkan filosofi bermainnya di ruang ganti pemain.

Selama ini Wenger sering diejek Mourinho, seperti dikatai tukang intip pada 2005 dan tahun lalu malah disebut spesialis gagal.

Oktober tahun lalu keduanya perang dingin di Stamford Bridge, dan kini di Wembley ketika Mourinho menyalami para pemain Arsenal yang hendak kembali ke ruang ganti setelah mengangkat trofi, Wenger malah melengos membuang kesempatan berjabat tangan dengan si manajer Chelsea dengan langsung masuk lorong ruang ganti.

Mourinho merasa hinaan itu disengaja, dan menyindir “Anda hanyalah merindukan saya jika Anda ingin merindukan saya”, dan Wenger menimpali aksinya adalah reaksi atas insiden-insiden (Suara NTB/ist) sebelumnya.

RIVAL – Rivalitas Jose Mour“Saya percaya pada pe- inho dan Arsene Wenger memakerjaan di mana Anda harus suki babak baru setelah Arsenal menghormati orang dan di bawah Wenger untuk pertamenghormati siapa pun,” ma kalinya mengalahkan kata Wenger dalam konfer- Chelsea besutan Muorinho, di ensi pers pascapertandi- ajang Community Shield, Mingngan. (ant/bali post) gu (2/8) malam.

Selasa, 4 Agustus 2015

SUARA NTB

Halaman 12

OTOMOTIF

OTOMOTIF

- AC STD Rp. 225.000 net - Superior Rp. 275.000 net - Deluxe Rp. 325.000 net

Hanya Rp 295.000/nett

RADIO

SUARA NTB

Selasa, 4 Agustus 2015

Halaman 13

Menyediakan aneka hidangan & melayani pesanan nasi kotak, snack box dan menerima rantangan

081 917 475 999 081 933 154 919

Penjualan dgn Fee 3% Tanpa dikenakan biaya & tidak mengikat

KOMPUTER

gin Belajar n i P ANIMASI ?

SETIAP MINGGU PAGI - SORE DI TAMAN MAYURA

HUBUNGI :

SALES

SALON

RUPA - RUPA

SALON

RUPA - RUPA

081917002381

COUNTER PAINT ART GALLERY MINIMALIS LUNA MAYA EKAGITT

OPINI

SUARA NTB Selasa, 4 Agustus 2015

Halaman Halaman 14 14

Memperjuangkan Pemimpin yang Memperjuangkan:

Inspirasi dari Masyarakat yang Ditinggalkan

Pelayanan Harus Prima TELAH mulai ditempatinya kantor baru oleh Dinas Dukcapil (Kependudukan dan catatan Sipil) Kota Mataram di Jalan Dr. Soejono Lingkar Selatan membawa banyak pengharapan dari masyarakat. Di kantor yang baru, Dinas Dukcapil Kota Mataram diharapkan mampu memberikan pelayanan yang lebih baik lagi kepada semua elemen masyarakat.

Pindahnya Dinas Dukcapil Kota Mataram menempati kantor baru mereka tak jauh dari DPRD Kota Mataram itu sejatinya harus dibarengi dengan semangat baru, bagaimana memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat. Dinas Dukcapil termasuk salah satu SKPD yang member pelayanan langsung kepada masyarakat.

Peran Dinas Dukcapil terbilang sangat vital dalam masa depan administrasi kependudukan di Kota Mataram. Mulai dari KTP, kartu keluarga, akta kelahiran, akta kematian hingga akta nikah menjadi domain Dinas Dukcapil. Itulah kenapa ekspektasi masyarakat sangat besar terhadap Dinas Dukcapil Kota Mataram.

Sebagai ibukota Provinsi NTB, keberadaan Dinas Dukcapil di Kota Mataram dituntut memberikan pelayanan yang jauh lebih baik dibandingkan Dinas atau kantor Dukcapil yang berada di kabupaten/kota lainnya di NTB. Sehingga, penempatan SDM di Dinas Dukcapil Kota Mataram harus menjadi perhatian Pemkot Mataram.

SDM yang ditugaskan di Dinas Dukcapil hendaklah orang-orang yang memiliki etos kerja tinggi dan juga juga jujur. Sebab, hampir setiap hari ada saja masyarakat yang membutuhkan dokumen kependudukan. Baik KTP, akta kelahiran, akta kematian, akta nikah maupun surat keterangan pindah domisili.

Hal-hal inilah yang membuat Dinas Dukcapil harus memposisikan diri sebagai SKPD yang siap siaga melayani masyarakat. Penempatan orang-orang pilihan ini sekalius dapat menjadi jawaban atas keraguan masyarakat selama ini bahwa Dukcapil Kota Mataram mampu memberikan pelayanan berkualitas kepada masyarakat tanpa tendensi apapun.

Adanya rencana Dinas Dukcapil Kota Mataram menerapkan sistem antrean elektronik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat harus dimaknai sebagai ikhtiar Dinas Dukcapil mewujudkan pelayanan yang tak pilih kasih kepada masyarakat. Diakui atau tidak, penerapan sistem nomor antrean manual berpotensi dimanfaatkan oknum-oknum yang ingin mendapat pelayanan lebih cepat, meskipun mungkin oknum yang bersangkutan datang belakangan.

Pemberlakuan nomor antrean elektronik layaknya di bank-bank merupakan langkah maju Dinas Dukcapil Kota Mataram. Dengan pemberlakuan sistem antrean elektronik nantinya diharapkan pelayanan kepada masyarakat lebih tertib. Sehingga kesan buruk yang sempat mampir di Dinas Dukcapil terbantahkan melalui kerja nyata. Untuk mewujudkan itu, Dinas Dukcapil perlu memikirkan pengadaan loket yang banyak, sehingga tidak terjadi penumpukan antrean melampaui jam kerja Dinas Dukcapil.

Idealnya, di kantor yang baru, dilengkapi dengan fasilitas yang canggih, Dinas Dukcapil seharusnya mampu memberikan pelayanan yang prima. (*)

RADIO

Masyarakat Dompu sebagaimana daerah lain di Nusa Tenggara Barat- sedang menikmati euphoria Pemilihan Kepala Daerah Langsung yang rencananya akan diadakan akhir tahun ini.

Masing-masing individu yang ingin bartarung demi mendapat mandat dari masyarakat akhir-akhir ini semakin rajin menyapa calon pemilih baik langsung dengan cara tatap muka yang bertajuk silaturrahim, maupun tak langsung melalui media cetak seperti poster dan kalender. Hal ini memang bukan barang baru bagi kita semua, karena tiap kali menjelang musim Pemilihan Kepala Daerah tiba, adegan-adegan macam ini kerap kali dipertontonkan.

EBENARNYA TAK ada yang keliru dari fenomena di atas, masyarakat Dompu memang harus siap membangun komunikasi positif dengan calon pemimpinnya. Sebagai orang yang akan memberi mandat, mereka wajib mengetahui trackrecord dan mengerti visi-misinya. Lalu melalui tulisan ringan ini, penulis ingin berbagi pengalaman selama mangabdi di pedalaman bersama masyarakat yang ditinggalkan. Sekadar berbagi dan sedikit gambaran bagi kita semua agar tak terjebak dengan intrik fatamorgana pencitraan tokoh dan permainan politik yang menyimpang dari adagium kearifan lokal Dou Dompu ma Nggahi Rawi Pahu.

Jejak Franly di Merabu Siang itu tanggal 26 Mei 2014, saya baru saja menempuh perjalanan kurang lebih lima jam lamanya.

Cukup melelahkan. Ban ambulans yang tergelincir dan terpelosok karena jalanan tanah yang licin akibat hujan telah memberi tantangan tersendiri bagi petualangan hari itu.

Ditemani pemandangan jurang di kiri dan kanan jalan, membelah luasnya bumi Kalimantan, sungguh semuanya adalah perjuangan yang tak terlupakan.

Warga-warga kampung Merabu telah menunggu kami tim Puskesmas Keliling dari Puskesmas Kelay di seberang sungai sana. Mereka tahu bahwa setiap tanggal itu tenaga kesehatan akan bertandang sekaligus bermalam di salah satu kampung yang secara administratif masuk dalam wilayah Kecamatan Kelay, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur.

Bersama empat orang rekan yang masing-masing berprofesi sebagai Dokter Umum, Bidan, Perawat dan Pemerhati Kesehatan Masyarakat, kami bergabung dengan Gerakan Pencerah Nusantara dengan daerah penempatan di pedalaman Kalimantan demi membantu percepatan pencapaian Millennium Development Goals(MDGs) di Indonesia.

Hari itu, bertempat di Sekretariat Kerima Puri, sewaktu rehat dari kegiatan Posyandu, Pembinaan Desa Siaga, maupun Usaha Kesehatan Sekolah, saya berkesempatan bertukar pengalaman dengan Franly Oley, kepala kampung yang baru saja dipercaya untuk memimpin kampung yang banyak dihuni oleh masyarakat suku asli Dayak Lebbo yang berjumlah kurang lebih 205 jiwa.

Ia adalah pendatang baru di Kampung itu.Lahir di Modoinding, Sulawesi Utara tanggal 27 April 1989, Pak Franly – begitu ia sering kusapa – menamatkan pendidikan

Oleh:

Dheyo Keanu Ch*

( Ketua Angkatan Gerakan Pencerah Nusantara batch II dari Kantor Utusan Khusus Presiden Republik Indonesia Untuk MDGs, TERUNA NTB 2007) Sekolah Menengah Kejuruan jurusan Tata Busana. Berbekal pengalaman seadanya, ia merantau ikut pamannya yang berprofesi sebagai seorang tukang kayu. Pekerjaan mendirikan bangunan sekolah dasar di kampung Merabu membuatnya harus menetap untuk beberapa waktu. Kemudian tak ada yang menyangka jika penampilannya yang biasa-biasa, diam-diam menarik perhatian seorang pemudi setempat. Singkat cerita Franly Oley jatuh hati dan menikah di situ.

Seiring bergeraknya waktu, ia menjalankan peran dan fungsi sebagai warga kampung dengan baik. Jika ada pertemuan-pertemuan di balai, FranlyOley hadir dan duduk di antara warga lain.

Saat ada kerja bakti, ia berpartisipasi aktif tanpa pamrih. Dalam gereja, Franly Oley bertindak sebagai musisi untuk pujian-pujian yang dibawakan tiap kali ibadah.

Bersama Asrani – kepala kampung sebelumnya – ia menggagas berdirinya lembaga Kerima Puri, yang dalam bahasa Dayak Lebboberarti hutan yang indah.

Menurutnya, hutan bagi warga kampung Merabu ibarat deposito bank yang mereka siapkan untuk kehidupan di masa yang akan datang. Hutan seperti mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) yang bisa mereka datangi kapanpun mereka mau dan butuh. Intinya, pribadi pendatang itu tak apatis.

Sehingga tak butuh waktu yang lama baginya untuk membuktikan bahwa dirinya bisa membaur dan menyesuaikan diri dengan adat dan kebiasaan masyarakat suku Dayak Labbo.

Hingga pada suatu hari, tibalah saatnya bagi Asrani untuk melepas jabatannya. Pertanda bahwa warga Merabu harus memilih calon pemimpin barunya, dan bermodalkan kepercayaan warga yang sejak lama membaca dirinya, lelaki yang bukan putera daerah itu direkomendasikan sebagai salah satu calon kepala kampung. Setelah melewati mekanisme yang tak banyak berbeda dengan pesta demokrasi di daerah lainnya di Indonesia, singkat cerita lagi Franly Oley mendapat mandat untuk menjadi pemimpin mereka.

Berbagai terobosan telah diupayakan oleh sang kepala kampung terpilih sejak hari pelantikannya. Manariknya iamendapat dukungan yang kuat dari Asrani dan simpatisannya. Walau kalah dalam pemilihan, mantan kepala kampung berikut pendukungnya tak lantas membentuk barisan sakit hati yang kerjanya hanya mencari-cari kelemahan Franly Oley sebagai pendatang baru di situ.Atau mempersiapkan kekuatan politik baru untuk menjatuhkan Franly Oley.

Sama sekali tidak. Ia sebaliknya memilih sikap sebagai pembimbing dan mengarahkan juniornya jika sewaktu-waktu dibutuhkan.

Satu contoh, melalui lembaga Kerima Puri yang didirikannya, mereka sama-sama memperjuangkan SK Hutan Desa dari Kementerian Kehutanan Republik Indonesia. Hutan adalah sumber kehidupan warga kampung Merabu.

Aset-aset yang bisa menjadi sumber kehidupan karena menyokong pertumbuhan ekonomi warga tersimpan di hutan itu. Misalnya sarang burung walet, madu, dan payau (menjangan).

Tak ada yang sia-sia dari apa yang mereka perjuangkan. Sekitar pertengahan Maret tahun 2014, Merabu menjadi satu-satunya ka-

mpung di Provinsi Kalimantan Timur yang mendapat penghargaan bergengsi itu. Surat Keputusan tersebut diserahkan langsung oleh Direktur Jenderal Badan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai – Perhutanan Sosial (Dirjen BPDAS-PS) bapak Dr.Ir. Hilman Nugroho, MP, yang disaksikan lansung oleh bupati Berau bapak Drs. H. Makmur, HAPK, MM. Dengan diraihnya SK Hutan Desa oleh Kampung Merabu, perhatian pemerintah daerah pun mulai terfokus. Program-program seperti peningkatan ekonomi dan perlindungan hutan manjadi bukti bahwa pemerintah peduli dan mau membantu kampung itu.

Spirit from the place of nowhere.

Jika kita cermati baik-baik, maka akan tampak sederet pelajaran berharga dari kampung yang belum disentuh oleh aliran listrik, air bersih dan signal telepon itu.They are in the place of nowhere, barangkali sebutan itu pantas untuk mereka.

Pertama, dalam konteks memilih pemimpin, seharusnya kita tak terlalu mengedepankan persepsi bahwa individu itu harus putera daerah – syukur-syukur kalau memang ia putera daerah-. Selama ia punya integritas dan kredibilitas untuk mengelola tata pemerintahan yang baik serta jeli melihat potensi-potensi di daerah, maka bukan hal yang mustahil bagi kita untuk memperjuangkannya.

Sebagai sebuah kabupaten di Nusa Tenggara Barat yang terus berikhtiar maju dan bersaing dengan daerah-daerah lain, Dompu butuh pemimpin visioner. Meminjam istilah Prof. Rhenald Kasali dalam bukunya yang berjudul CHANGE!, pemimpin visioner itu seperti mata.

Mata yang tak hanya bisa bergerak cepat, tapi juga mampu melihat halhal yang tak tampak oleh mata orang kebanyakan. Franly Oleh telah membuktikan itu di kampung Merabu. Kejelian matanya melihat potensi yang tidur di tengah alam kampung Merabu membuat masyarakat di situ seolah lupa dari mana ia berasal.

Kedua, di awal-awal kedatangannya Franly Oley tak hadir dengan ambisiuntuk jadi pemimpin di kampung Merabu. Dengan tulus ia menunjukkan kerja nyatanya untuk masyarakat seluruhnya. Sehubungan dengan hal ini masyarakat Dompu bahkan punya adagium kearifan lokal yang berbunyi : Nggahi Rawi Pahu- kesesuaian antara yang diucapkan dengan yang dikerjakan sehingga ada sesuatu yang dihasilkan. Adagium itu menjadi semacam alat ukur yang siap mengumumkan secara rutin apa-apa saja yang telah dikerjakan dan apaapa saja yang belum selesai dikerjakan. Alat ukut itu penting. Sebab tanpanya, perubahan atau segala yang diusung bisa-bisa tak mendapat pengakuan dari masyarakat.

Menarik hal ini jika melihat apa yang terjadi dewasa ini. Kita di Dompu tak pernah kekurangan stok pemimpin. Menjelang musim Pemilihan Kepala Daerah, individu-individu yang ingin maju akan bermunculan bak jamur di musim hujan.

Benar meraka adalah putera daerah, tapi alangkah eloknya jika jauhjauh hari mereka hadir dan berbuat sesuatu bagi daerahtanpa harus jadi Bupati dulu. Kita mengharapkan hadirnya sosok pemimpin daerah yang berorientasi pada tindakan (action oriented). Seorang eksekutor yang

menggelindingkan perubahan secara riil. Penuh dengan strategi dan solusi. Berbuat sesuatu yang nyata karena selanjutnya biarlah masyarakat yang menilai kepantasan dan kepatutannya untuk dipilih.

Ketiga, bagi para simpatisan maupun kandidat kepala daerah, sebenarnya tak penting melihat kelematan pemimpin yang sedang memerintah. Akan lebih bijak kalau tenaga dan pikiran digunakan untuk mempersiapkan konsep, mematangkan visi misi yang akan diusung kelak. Penulis khawatir kita menjadi orang yang cerdas melihat kekurangan orang lain sementara lemah untuk mengerti kekurangan diri sendiri.

Namun, yang tak kalah berharga kisah dari kampung Merabu adalah sikap politik Asrani. Ia menempatkan dirinya sebagai mitra diskusi Franly Oley yang menyegarkan. Tak ada sakit hati yang berlarut-larut atas kekalahannya tempo hari. Asrani tetap berkontribusi bagi kampung Merabu sesuai dengan porsinya.

Masyarakat kampung Merabu yang kebanyakan tak pernah sekolah itu sebenarnya telah meletakkan pondasi berdemokrasi seperti yang dicita-citakan oleh kita selama ini. Bahwa kesejahteraan kolektif hanya bisa diperoleh saat kita memilih pemimpin dengan akal sehat dan jauh dari iming-iming nilai rupiah. Kita benar-benar sadar bahwa pemimpin yang kita perjuangkan adalah pribadi yang akan balik memperjuangkan kita di kemudian hari.

Dan tahun ini masyarakat Dompu kembali akan dihadapkan dengan momentum itu. Kita semua sangat menginginkan terciptanya Pemilihan Kepala Daerah yang berkualitas. Lepas dari politik uang yang hanya akan mencederai wibawa politik itu sendiri. Karena hanya dengan cara itu pemimpin yang berkualitas akan dilahirkan. Dan, siapa pun yang mendapat mandat untuk memimpin Dompu lima tahun ke depan, ialah pemimpin kita semua.

Tak terasa hari sudah menjelang sore, Pak Franly mengundangku untuk lanjut berunding di rumahnya malam nanti. Ia harus segera ke kampung sebelah untuk membeli bahan bakar Generator Set (genset) sebagai penerang rumahnya tiap malam.

Tengkulak masih leluasa beli gabah dengan ijon Petani tetap jadi korban

*** UPP Pijar dan Rumah Kemasan direvitalisasi Setelah revitalisasi, pengelolaannya harus transparan dan profesional

***

RADIO

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Hari Aryanti, Akhmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Sahmad Darmi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi, Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur: Rusliadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami. Dompu : Nasrullah. Bima : M.Yusrin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaluddin, Wahyu W. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 15.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 20.000/mmk. Display F/C : Rp 25.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 15.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 10.000/mmk.

Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 450.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 250.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 75.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 80.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 4.500. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT Bali Post.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

RAGAM

SUARA NTB Selasa, 4 Agustus 2015

Sikap KPU Ganjil, SAHAJA akan Gugat ke PTUN Dari Hal. 1 Menurutnya, sah atau tidaknya bakal pasangan calon yang telah diterima pendaftarannya, hanya boleh diputuskan setelah KPU melakukan proses verifikasi.

“Ini kan aneh KPU ini. Dia menolak tanpa melalui verifikasi. Padahal dia sudah mengeluarkan pendaftaran berkas melalui proses formulir TT1. Itu formulirnya KPU. Artinya diterima pendaftarannya, berkasnya diterima,” ujarnya.

Menurutnya, kalaupun KPU Kota Mataram akan menolak, keputusan itu seharusnya lahir melalui proses yang telah sesuai dengan prosedur tahapan yang berlaku. “Itu yang saya bilang kemarin, kalau mau ditolak, tolak setelah melalui verifikasi.

Jadi terbuka, kenapa dia ditolak. Kan sederhana,” tegasnya.

Sayangnya, yang terjadi justru sebaliknya. KPU Kota Mataram telah memastikan pasangan SAHAJA tidak akan melenggang ke Pilkada. “Ini kan bukan verifikasi, dia bilang ditolak pendaftarannya. Dianggap tidak mendaftar, padahal dia mengeluarkan TT1 kemarin. Dengan alasan dia mengeluarkan di bawah tekanan.”

Menurutnya, jika KPU Kota Mataram nantinya benar-benar mengeluarkan keputusan

itu, maka SAHAJA harus menggugat ke PTUN. “Namanya gugatan, hak yang diberikan undang-undang kepada setiap masyarakat.

Silakan dia, pasangan SAHAJA menggunakan haknya,” tandas Beni. Hanya saja, ia menambahkan pula bahwa penolakan KPU Kota Mataram terhadap paket SAHAJA ini belum bersifat resmi karena baru berupa statemen saja. Jika keputusan itu telah dibuat dan disampaikan, maka SAHAJA baru bisa menggugat keputusan itu. ‘’Dia kan harus berupa keputusan baru bisa digugat,’’ imbuh Beni.

Beni juga sempat mengomentari sindiran kubu pasangan Dr. Rosiady Sayuti – H. MNS. Kasdiono, SH (RIDO) yang menuding adanya kecurangan kubu pasangan H. Ahyar Abduh – H. Mohan Roliskana (AMAN) karena mendaftarkan pasangan SAHAJA. Terhadap pernyataan ini, Beni menilai pada dasarnya hal itu hanya alasan yang dibuat-buat saja. “Orang dia tidak mendaftar itu bukan kemarin. Dari pertama dia tidak mau mendaftar. Siapapun tahu mereka dari awal sudah ndak mau daftar,” kecamnya. (aan)

RIDO Batal Ikut Pilkada Kota Mataram Dari Hal. 1 Dr. TGH. M. Zainul Majdi. Mahalli mengaku dipanggil oleh Ketua DPD Partai Demokrat NTB mengenai perkembangan Pilkada Kota Mataram yang dinilai sudah tercederai.

“Kita tak mau ikut Pilkada yang sudah dicederai. Pilkada yang dikangkangi dengan melanggar aturan. Kita juga sudah sangat siap bertempur. Kami punya optimisme untuk menang. Tidak ada keraguan bagi kami. Tetapi ketika Pilkada dilaksanakan dengan penuh pelanggaran, maka kami tak siap ikut untuk melanggar.

Kami tidak mendaftar. Kami kecewa dengan itu maka kami tak mendaftar,”tambahnya.

Ia menjelaskan, sebenarnya pasangan RIDO sudah siap mendaftar pada hari terakhir masa perpanjangan pendaftaran pada Senin 3 Agustus 2015. Pada saat deklarasi pasangan RIDO beberapa hari lalu, diputuskan pasangan ini akan mendaftar pada tahap kedua yakni masa perpanjangan pendaftaran calon tanggal 1-3 Agustus. Semua pimpinan partai pengusung yakni Demokrat, PDI Perjuangan dan Gerindra telah memutuskan hal tersebut bahwa akan mendaftar pada hari Senin (3/8).

“Tadi, saya dipanggil mencermati perkembangan dan perjalanan dari proses pemilu dari masa perpanjangan waktu pendaftaran itu, kami melihat pemilu ini dicederai. Masa’ ada musuh mencalonkan musuh dan mengantar sendiri pencalonannya. Ini sudah mencederai

dari sisi etika apapun,” ujarnya.

Kemudian, kata Mahalli, pernyataan Ketua KPU Kota Mataram sudah sangat jelas bahwa partai yang mencalonkan pasangan SAHAJA yang didaftarkana pada masa perpanjangan pendaftaran adalah partai yang sudah menggunakan haknya untuk pasangan Ahyar Abduh-Mohan Roliskana (AMAN). Artinya, kata Mahalli, partai itu (Golkar) tak boleh mencabut dukungannya dari pasnagan AMAN. Pasalnya, dalam UU Pemilu maupun PKPU No. 12 Tahun 2015, dijelaskan bahwa partai politik tak boleh mencalonkan dua pasangan calon. Kemudian, partai politik yang sudah mencalonkan kepala daerah tak boleh mencabut dukungannya.

“Bukan takut, untuk apa takut. Kita tak pernah mau menunda-nunda Pilkada.

Kan saya selalui mengatakan, kalau kita menunda pendaftaran, kita menunda kemenangan. Tetapi ketika Pilkada ini dicederai dengan melanggar aturan maka kami tak sanggup ikut,’’ jelasnya.

Mahalli mengatakan, sebagai bentuk keseriusan pasangan RIDO mengikuti Pilkada Kota Mataram adalah dengan menggelar deklarasi beberapa waktu lalu.

Biaya yang dikeluarkan untuk deklarasi itu diklaim ratusan juta. Kemudian, pasangan ini juga telah menggandeng lembaga survei. (nas)

Paket SAHAJA Ditolak KPU Dari Hal. 1 Artinya, hanya ada calon tunggal pada Pilkada Kota Mataram yakni pasangan AMAN (H.Ahyar Abduh - H. Mohan Roliskana).

Penutupan pendaftaran calon Walikota dan Wakil Walikota Mataram itu melalui pleno yang disaksikan oleh Ketua Panwaslu Kota Mataram, Srino Mahyaruddin.

Ditolaknya pasangan SAHAJA oleh KPU Kota Mataram, karena partai pengusung yakni Golkar telah disahkan mengusung paket AMAN pada 26 Juli lalu. Hal ini lanjutnya, sesuai dengan aturan PKPU nomor 9 tahun 2015 pasal 6. ‘’Hasil verifikasi, paket SAHAJA kami tolak karena Golkar telah mendukung paket AMAN,’’ kata Ketua KPU Kota Mataram, H. Ainul Asikin, Senin (3/8).

Ainul tidak berani memastikan Pilkada Kota Mataram akan diundur tahun 2017. Tapi, sesuai aturan PKPU bahwa jika hanya ada calon tunggal maka Pilkada akan diundur. Namun demikian, Ainul menambahkan pihaknya akan mengkomunikasi hal itu dengan KPU RI. “Besok (hari ini,red) kami akan konsultasikan dengan KPU RI,” terangnya.

Ketua Divisi Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga Panwaslu Kota Mataram, Ruslan menyayangkan keputusan KPU tergesa - gesa memutuskan bahwa Pilkada Kota Mataram diundur tahun 2017. Menurutnya, harus ada mekanisme - mekanisme dilalui KPU sebelum memutuskan verifikasi ditolak atau Pilkada diundur.

Ruslan belum berani memastikan apakah ada indikasi pelanggaran dilakukan oleh KPU, pada penetapan serta pembatalan calon.

Pelanggaran akan diketahui setelah dilakukan klarifikasi terhadap Komisioner KPU. “Kami belum berani memastikan apakah ada indikasi pelanggaran atau tidak,” terangnya.

Pantauan Suara NTB, personel dari Polres Mataram dibantu Polda dan Brimob NTB, sejak pagi melakukan pengamanan di Kantor KPU Kota Mataram.

Personel dilengkapi dengan tongkat dan tameng bersiaga - siaga pintu masuk kantor KPU. Water cannon juga disiagakan untuk mengantisipasi terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. (cem)

Halaman 15

Polda NTB Bidik Vila Mewah Diduga Tanpa Izin LH Mataram (Suara NTB) Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) kali ini membidik penyimpangan bidang lingkungan. Sedang diusut bangunan vila mewah di Desa Labuhan Kertasari Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), di atas areal seluas 45 hektare. Bangunan yang terdapat helipad itu diduga tidak mengantongi izin Lingkungan Hidup (LH).

Kasus ini awalnya ditangani Polres Kabupaten Sumbawa Barat (KSB). Namun karena melibatkan perusahaan kakap, akhirnya diambil alih Polda NTB. “Di lokasi seluas 45 hektare itu akan dibangun hotel mewah. Selain itu dilengkapi dengan Spa dan Villa,” kata Kasubdit IV Tindak Pidana Tertentu (Tipiter)

Ditreskrimsus Polda NTB, AKBP Jon Wesley Arianto, SIK, Senin (3/8) kemarin.

Area itu dibangun sejak awal 2015 lalu dan sudah rampung pengerjaannya untuk akses jalan dan helipad. Setelah mendapat kabar bahwa bangunan itu tidak mengantongi izin LH, Polres Sumbawa Barat langsung mengusut dan

menyerahkan ke pihaknya setelah menemukan bukti awal.

“Setelah kami cek, mereka tidak mengantongi izin dari LH,” terang Jon. Area one gate system itu dibangun oleh PT. WKB, yang terdapat perusahaan cabangnya di Lombok, kemudian ekspansi bisnis di KSB. Direktur perusahaan itu, APW juga sudah dipanggil

Tak Punya Buku Nikah

Dirancang Aturan Baru agar Warga Bisa Urus Pembuatan KK Mataram (Suara NTB) Syarat diterbitkannya Kartu Keluarga (KK) adalah adanya surat nikah atau akta nikah.

Namun masih banyak warga khususnya yang pernikahannya berlangsung puluhan tahun lalu tidak memiliki buku nikah dan kesulitan jika ingin membuat KK. Untuk itulah Pemkot Mataram melalui Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kota Mataram merancang aturan baru agar warga yang tidak memiliki buku nikah bisa mengurus pembuatan KK. Hal ini disampaikan Kepala Dinas Dukcapil Kota Mataram, Drs.H. Ridwan kepada Suara NTB, Senin (3/8) di kantornya. “Ini khusus KK terkait pencantuman status kawin atau belum kawin,” ujarnya.

Dalam aturan yang dirancang ini, warga yang tidak memiliki buku nikah bisa menggunakan surat pernyataan bermaterai sebagai syarat. Na-

mun aturan ini disampaikan Ridwan masih dalam pengkajian pihaknya dan akan dikonsultasikan ke Dirjen Adminduk Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). “Kita masih kaji apakah sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau tidak,” ujarnya.

Dirancangnya konsep baru ini disampaikan Ridwan untuk merespons apa yang banyak ditemukan pihaknya. Terkadang ada warga yang datang mengurus dokumen kependudukan seperti KK ke kantornya tanpa membawa dokumen apapun sesuai dengan yang dipersyaratkan. Sebenarnya pihaknya juga berhak menolak permohonan warga yang datang tanpa membawa berkas persyaratan. “Tapi ini untuk mempermudah dan membantu warga dan untuk mengamankan Dukcapil sendiri karena kalau tidak bisa melayani warga kami bisa kena UU 25 Tahun 2009 tentang

Pelayanan Publik,” jelasnya.

Ridwan juga mengimbau kepada warga yang ingin membuat dokumen kependudukan untuk datang sendiri ke kantor Dinas Dukcapil tanpa perantara orang lain.

Dengan datang sendiri, pihak Dinas Dukcapil bisa langsung mengklarifikasi elemen data sehingga mempercepat proses penerbitan dokumen kependudukan. “Kita haruskan warga mengurus sendiri karena dia sendiri yang tahu persis elemen-elemen data yang dibutuhkan. Kalau langsung datang kita bisa langsung klarifikasi sendiri,” ujarnya.

Dalam pengurusan dokumen kependudukan, warga harus mengikuti prosedur dan persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi. Dengan demikian, pelayanan yang diberikan bisa lebih cepat jika warga bersangkutan telah melengkapi prosedur dan persyaratannya. (ynt)

Di Indonesia Ditemukan 4,1 Juta Anak Telantar Jakarta (Suara NTB) Di seluruh Indonesia, ternyata terdapat sekurangkurangnya 4,1 juta jiwa anak telantar dan 2,8 juta di antaranya masih berusia di bawah lima tahun (balita).

Hal itu disampaikan Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa kala meninjau Rumah Perawatan Ibu dan Anak Matahari Terbit di Surabaya, Jawa Timur, seturut keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Senin (3/8).

“Dari 4,1 juta anak itu, merupakan tugas bersama untuk merawat, mengasuh dan mendidiknya. Sebab di antara mereka ada yang tidak diinginkan kelahirannya oleh orang tua mereka,” kata Khofifah.

Keadaan itu, lanjut

Khofifah, seharusnya mendorong koreksi dari semua pihak, karena terdaoat kecenderungan bahwa anak-anak yang diasuh oleh panti bukannya dititipkan oleh orang tua masing-masing melainkan sepenuhnya diserahkan.

Karena kelahiran mereka tidak diinginkan para orang tua segera menyerahkan anak-anak itu untuk diasuh, dirawat dan dididik.

Bahkan terdapat juga kasus sejumlah calon orang tua telah mendaftarkan anak mereka di daftar tunggu untuk diserahkan ke panti asuhan.

Hal itu misalnya terjadi di lembaga pelayanan Bala Keselamatan, yang saat ini sudah menampung sedikitnya 42 anak balita, dan telah men-

cantumkan dua anak di daftar tunggu menantikan dua siswi SMP melakukan persalinan.

Oleh karena itu, Mensos menilai keadaan tersebut sebagai sebuah ironi mengingat orang tua seharusnya bertanggung jawab untuk mengawal, merawat, mengasuh serta mendidik anak-anak mereka.

Di sisi lain, orang tua dari remaja belasan tahun yang rentan mengalami keadaan serupa juga harus bisa membentengi anak-anak mereka dari hal-hal negatif yang bisa merugikan masa depan masing-masing.

“Semestinya para orang tua mengawasi anak-anak belasan tahun agar terhindar dari halhal negatif yang bisa merugikan masa depan mereka,” pungkasnya. (ant/Bali Post)

Polisi Ringkus Artis Eza Gionino Terkait Narkoba Jakarta (Suara BTB) Petugas Polres Metro Jakarta Selatan meringkus artis Eza Gionino (EG) karena mengkonsumsi shabu di Perumahan Cibubur Country Blok CCOV 22 Cikeas Bogor Jawa Barat pada Sabtu (1/8) dinihari.

“Saat diringkus, EG memang sudah selesai menghisap sabu,” kata Wakil Kepala Polres Metro Jakarta Selatan Ajun Komisaris Besar Polisi Surawan di Jakarta, Senin.

Surawan mengatakan tersangka sempat melawan ke-

pada petugas kepolisian saat menggeledah kamar untuk mencari barang bukti shabu.

Surawan menyebutkan bahkan Eza ngotot kepada polisi karena mengaku tidak mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut.

Namun, petugas tetap menggeledah kamar Eza, kemudian menemukan barang bukti berupa alat hisap shabu (bong). Hasil tes urine Eza juga menunjukkan hasil positif mengkonsumsi shabu.

Surawan mengungkapkan

Eza memesan narkoba kepada seorang daftar pencarian orang (DPO) berinisial K di kawasan Kemang Jakarta Selatan.

Sebelum menggeledah kamar Eza, Surawan menyatakan polisi mengintai tersangka dari Kemang hingga ke rumahnya di kawasan Cibubur.

Kepada penyidik, Eza mengaku telah mengkonsumsi shabu sejak enam bulan terakhir. Saat ini, petugas masih memburu pelaku yang mengedarkan shabu kepada Eza berinisial K itu. (ant/Bali Post)

UPP Pijar dan Rumah Kemasan Direvitalisasi Dari Hal. 1 Kemudian, pihaknya mengkoordinasikan dengan SKPD teknis seperti Dinas Pertanian dan TPH, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan serta dinas terkait menyangkut program industri lahan produk Pijar.

Diakuinya bahwa saat ini, industrialisasi produk olahan Pijar masih sebatas Industri Kecil Menengah (IKM), belum sampai pada industri skala besar. Namun, beberapa investor yang bergerak dalam industriliasi produk Pijar akan

menanamkan investasinya di NTB. Seperti akan dibangun pabrik pakan ternak dari produk jagung. Kemudian, akan dibangun pabrik rumput laut di Sumbawa. Kemudian, untuk produk sapi pihaknya mengusulkan akan dibangun industri penyamakan kulit.

Husni menjelaskan, dalam lima tahun kepemimpinan Dr.TGH.M.Zainul MajdiH.Muh Amin, SH.M.Si sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur NTB, sampai tahun 2018 mendatang, di NTB harus punya industri olahan Pijar baik skala

rumah tangga, menengah maupun skala besar. “Itu yang kami inginkan ke depan. Itu sudah ada roadmapnya. Tahapan pertama sekarang, persoalan klasik itu masalah kualitas dan kesinambungan bahan baku,”terangnya.

Pada tahun 2015 ini, kata Husni, program industrialisasi produk unggulan daerah difokuskan pada peningkatan kualitas IKM. Pada tahun 2016 mendatang diharapkan di-back up oleh anggaran yang lebih besar lagi. Dalam APBD murni 2015, telah dianggarkan

dana sebesar Rp 2 miliar untuk peningkatan kualitas dan penataan IKM serta perdagangan. Dalam APBDP sedang diusulkan anggaran sebesar Rp 3,5 miliar. “Tahun 2016 kami butuh untuk IKM sekitar Rp 10 miliar untuk penataan industri dan perdagangan,” katanya.

Mengenai bangunan UPP Pijar yang masih rusak saat ini, lanjut Husni nantinya akan diusulkan untuk diperbaiki melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) dari Kementerian Perdagangan. Untuk perbaikan

gedung UPP Pijar itu membutuhkan anggaran sekitar Rp 1,5 miliar. Saat ini, operasional UPP Pijar dilaksanakan di Rumah Kemasan yang lokasinya berdekatan dengan unit processing and finishing.

“Dalam waktu dekat akan kita ekspos di Bappeda Rumah Kemasan dan UPP Pijar kegiatannya. Mudah-mudahan bisa dihadiri semua institusi dari perbankan, Jamkrida dan lainnya. Sehingga nanti kita harapkan UPP Pijar menjalin kerjasama dengan pihak-pihak lain,”pungkasnya. (nas)

untuk dimintai keterangan sebagai saksi.

Dari hasil pengembangan penyelidikan, sebenarnya sudah ditemukan alat bukti dan keterangan yang cukup untuk ditingkatkan ke penyidikan. Akan tetapi masih harus meminta keterangan direktur perusahaan tersebut dalam waktu dekat.

Jika memang kuat dugaan ada pelanggaran izin karena belum keluar rekomendasi LH, maka perusahaan itu dipastikan melanggar Pasal 109 Undang – Undang RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup.

“Undang – undang itu mengam-

anatkan kepada setiap orang untuk atau usaha untuk melengkapi kegiatannya dengan izin LH,” tegas Jon Wesley.

Atas diusutnya kasus ini, harapan dia menjadi pelajaran banyak pihak, termasuk perusahaan agar melengkapi izin mendirikan bangunan termasuk rekomendasi lingkungan, agar tidak ada masalah ke depan. “Ini penting juga untuk menjaga agar tidak ada pelanggaran terhadap aturan LH yang sewenang wenang dari perusahaan. Kalau ada kasus lain yang seperti ini, sesuai perintah Kapolda, kami akan tindak,” tegas Jon Wesley. (ars)

Pemerintah Belum Bahas Perppu Calon Tunggal Pilkada Jakarta (Suara NTB) Wakil Presiden, Jusuf Kalla, mengatakan, pemerintah belum membahas perlunya diterbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) agar keberadaan calon tunggal dalam Pilkada serentak tetap dapat berlangsung 9 Desember 2015.

“Belum kita bicarakan, ya tentu kami berharap daerah dengan pasangan calon tunggal ini semakin sedikit. Saya dengar (Kota) Surabaya malah ada tambahan pasangan calon, kalau sudah begitu yang lain itu mesti bisa,” kata Kalla, di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Senin (3/8).

Dia mengapresiasi upaya KPU yang menggelar perpanjangan masa pendaftaran bagi daerah yang belum terdapat minimal dua pasangan calon sebagai peserta pemilihan kepala daerah.

“Menurut saya bagus kalau ada perpanjangan (masa pendaftaran), artinya memberi kesempatan orang untuk berunding kembali,” katanya.

Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, juga mengatakan belum ada pembahasan lebih lanjut di internal pemerintahan. Dia pun mempersiapkan opsi lain untuk menyelesaikan polemik pasangan calon tunggal pilkada.

“Opsi penerbitan Perppu itu belum dibahas di pemerintah. Kita juga harus mempertimbangkan hak konstitusional kendati hanya satu pasangan pun, yakni apakah dengan mempertimbangkan sistem ‘bumbung kosong’ seperti pilkades atau bagaimana, itu sedang dipikirkan,” kata dia, ditemui di kantornya, Jakarta, Senin.

Hingga tenggat masa pendaftaran calon kepala daerah gelombang kedua, Senin sore, KPU mencatat lima daerah masih terhenti pada satu pasangan calon sebagai peserta pilkada. Akibatnya, KPU akan menunda pelaksanaan pemungutan suara Pilkada serentak hingga Februari 2017.

Kelima daerah itu Kabupaten Tasikmalaya (Jawa Barat), Kabupaten Blitar (Jawa Timur), Kota Mataram (NTB), Kota Samarinda (Kalimantan Timur), dan Kabupaten Timor Tengah Utara (NTT). (ant/Bali Post)

Konsolidasi Persaudaraan dan Antarumat Beragama Dari Hal. 1 Ada sekitar 400 pondok pesantren di Pulau Lombok, juga dari Pulau Sumbawa diundang, organisasi massa, organisasi pemuda, organisasi keagamaan lainnya. Sehingga diperkirakan ada 50.000 orang tumpah ruah di lapangan tersebut. “Ada 300 tuan guru kami undang, jadi total undangan VIP yang sudah kami sebar mencapai 800 orang,” sebut Danrem.

Ribuan warga yang diundang berasal dari Pulau Sumbawa dan Pulau Lombok. Sementara yang sudah diperkirakan hadir dari Pulau Lombok diantaranya, Lombok Timur 15.000 orang, Lombok Tengah 20.000 dan Kota Mataram, Lombok Barat dan KLU 15.000 orang.

Ada banyak rangkaian keg-

iatan dihelat. Mulai Senin tanggal 3 Agustus, pameran alat utama sistem pertahanan (Alutsista) TNI dan Polri, berlanjut hingga malam hari ada juga hiburan musik, termasuk presean dan wayang kulit. Menurut Danrem yang asli Lombok Tengah ini dalam rangka mempertahankan tradisi Sasak. Selasa Tanggal 4 Agustus acara inti tabligh akbar, dan seluruh peserta mengenakan kostum putih-putih.

Mengenai Rekor MURI yang akan dipecahkan, menurut rencana berupa penulisan lafaz Basmallah pada spanduk sepanjang 1 kilometer oleh jemaah yang hadir.

Selain itu, sebagai bentuk nasionalisme, akan dikibarkan juga bendera merah putih yang akan dibagikan penyelenggara kepada seluruh jemaah yang hadir. (ars)

Rugikan Golkar Dari Hal. 1 Politisi senior Golkar NTB ini mengatakan PKPU tersebut tak mengacu pada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Sehingga sangat berpeluang untuk digugat. Semestinya, jika terjadi peristiwa seperti yang terjadi saat ini, seharusnya sudah ada klausul yang mengaturnya dalam pasal-pasal pada PKPU tersebut. “Karena ada kelemahan itulah yang berpeluang orang untuk tidak mengikuti Pilkada dan menimbulkan permasalahan di daerah,”terangnya.

Ia mencontohkan, ketika Golkar dan PPP mendukung dan mengusung pasangan calon tertentu. Maka dukungan itu harus dibuktikan oleh dua SK DPP dari dua kubu. Menurut mantan advokat ini, hal itu tak ada yang diatur dalam UU. Ia pun mempertanyakan darimana KPU pusat menyadur pasal dari UU bahwa dalam pencalonan kepala

daerah yang didukung oleh partai politik harus ada SK DPP dari kedua kubu. ‘’Inilah yang membuat partisipasi parpol menjadi tak maksimal dan mencederai demokrasi. Bahkan tak menutup kemungkinan banyak pihak yang akan melakukan uji materiil. Kalau ini diuji saya kira berpeluang dia menang penggugat itu,”tambahnya.

Jika kondisinya seperti ini, maka Pilpres dan Pileg mendatang akan berbahaya jika ada dualisme parpol seperti ini masih belum bersatu. Karena banyak calon anggota DPR/ DPRD yang akan berebut SK dari DPP. “Gara-gara regulasi itu yang membuat begini. Sebagai pimpinan daerah sekaligus pimpinan parpol, ini kerugian bagi Golkar. Bayangkan mengurus dari kedua kubu baik ARB dan AL. Ada yang tak keluar dua-duanya padahal calonnya sudah direkomendasikan. Akibatnya beberapa daerah di gagal didukung oleh Golkar,” pungkasnya. (nas)

Selasa, 4 Agustus 2015

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

(ant/Bali Post)

PEMERIKSAAN PERDANA GUBERNUR SUMUT - Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Gatot Pujo Nugroho (kedua kanan) dan istrinya Evy Susanti (kiri) memenuhi panggilan pemeriksaan oleh KPK, Jakarta, Senin (3/8). Pasangan suami istri tersebut diperiksa pertama kalinya sebagai tersangka terkait kasus suap terhadap hakim PTUN Medan.

Gubernur Sumut dan Istri Diperiksa sebagai Tersangka Jakarta (Suara NTB) Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Gatot Pujo Nugroho dan istrinya Evi Susanti memenuhi panggilan KPK sebagai tersangka perkara dugaan tindak pidana korupsi suap majelis hakim dan panitera Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan. beritaan dan Publikasi KPK Priharsa Nugraha di Jakarta, Senin.

Namun Priharsa tidak menyampaikan apakah Gatot dan Evi langsung ditahan usai diperiksa atau tidak.

“Kalau secara objektif, sudah terpenuhi (untuk menahan). Karena sangkaannya memiliki ancaman hukuman yang lebih dari lima tahun. Jadi tergantung penyidik, karena ini lebih ke pertimbangan subjektif,” tambah Priharsa.

Pelaksana tugas (Plt) Wakil Ketua KPK Indriyanto Seno Adji menambahkan bahwa saat ini KPK pun masih mengembangkan kasus ini khususnya kepada sumber pemberi suap.

“Memang ada beberapa fokus, yaitu pengembangan penyidikan terkait sumber uang suap, selain itu kemungkinan adanya pihak-pihak lain yang bertanggung jawab atas sumber uang suap itu selain Gubernur dan ES (Evi Susanti). Pengembangan memang dibutuhkan untuk memperjelas tindak pidana korupsi suap dan keterkaitan objek-objek tipikor lainnya,” kata Indriyanto.

Gatot dan Evi disangkakan pasal

6 ayat 1 huruf a dan pasal 5 ayat 1 huruf a atau huruf b dan atau pasal 13 UU No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah UU 20 tahun 2001 jo pasal 64 ayat 1 jo pasal 55 ayat 1 jo pasal 64 ayat 1 KUHPidana.

Pasal tersebut mengatur tentang memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili dengan ancaman pidana penjara paling singkat tiga tahun dan paling lama 15 tahun serta denda paling kecil Rp150 juta dan paling banyak Rp750 juta.

Selain Gatot dan Evi, KPK juga sudah menetapkan enam orang tersangka lain yaitu penerima suap terdiri atas Ketua PTUN Medan Tripeni Irianto Putro (TIP), anggota majelis hakim Amir Fauzi (AF) dan Dermawan Ginting (DG) serta panitera/Sekretaris PTUN Medan Syamsir Yusfan (SY), sedangkan tersangka pemberi suap adalah pengacara senior OC Kaligis dan anak buahnya bernama M Yagari Bhastara Guntur (MYB) alias Gerry. (ant/Bali Post)

Muhammadiyah Dorong Indonesia Tampil di Kompetisi Internasional Makassar (Suara NTB) Muhammadiyah mendorong Indonesia tampil dalam kompetisi di antara negara-negara di dunia untuk mencapai kemajuan, kata Ketua Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah Din Samsuddin.

Dalam pidatonya saat membuka Muktamar Muhammadiyah ke-47 dan Muktamar Satu Abad Aisyiyah di Lapangan Karebosi, Makassar, Senin, ia mengatakan Muhammadiyah sebagai Gerakan Islam memiliki visi Islam Berkemajuan serta Muhammadiyah yang lahir di Indonesia sejak 1912 sudah memiliki visi tersebut sejak didirikan.

Hadir pada pembukaan muktamar tersebut Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana, sejumlah menteri kabinet antara lain Menko Polhukam Tedjo Purdijatno, Menteri PAN-RB Yuddy Chrisnandi, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, dan Menteri Perindustrian Saleh Husein.

Hadir juga Ketua MPR RI Zulkifli Hasan serta Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid, Ketua DPD RI Irman Gusman dan Wakil Ketua DPD RI Farouk Muhammad, serta mantan Ketua DPR RI Agung Laksono.

Menurut Din Syamsuddin, Muhammadiyah terlibat dengan elemen bangsa yang lain dalam kontribusi memajukan negara termasuk tampil dalam kemajuan ekonomi regional melalui perdagangan bebas ASEAN atau Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).

“Pemerintah adalah mitra strategis Muhammadiyah,” katanya.

Din menegaskan, Muhammadiyah konsisten membantu pemerintah dan nagara melalui dakwah-dakwah pencerahan seperti di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan sosial.

Hubungan Muhammadiyah dengan pemerintah, kata dia, bersifat proporsional sehingga Muhammadiyah akan berada di garda terdepan untuk kemajuan bangsa dan negara.

“Muhammadiyah adalah gerakan amar makruf nahi munkar, sehingga jika ada kebijakan pemerintah yang tidak sejalan dengan amanah konstitusi Muhammadiyah juga tidak segan-segak menjadi lembaga pengkritik,” katanya. (ant/Bali Post)

DPR akan Temui Presiden Bahas Calon Tunggal Jakarta (Suara NTB) Ketua DPR RI Setya Novanto mengatakan pimpinan DPR RI akan menemui Presiden Joko Widodo untuk membahas persoalan calon tunggal yang ada dalam Pilkada serentak.

“Ya secepatnya. Sudah minta Komisi II DPR RI walaupun masih reses tapi kita sudah minta untuk segera membuat suratnya untuk kita teruskan ke Presiden,” kata Novanto di Gedung Nusantara III, Jakarta, Senin (3/8).

Dia mengatakan dalam pertemuan tersebut, dirinya akan membahas soal peraturan pengganti undang-undang (Perppu) sebagai salah satu alternatif dari persoalan calon tunggal.

Novanto menjelaskan saat ini DPR RI akan mengevaluasi pelaksanaan Pilkada serentak dengan mendengarkan materi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) karena persoalan tersebut sangat penting untuk dibahas.

“Evaluasi itu harus dilakukan secara mendalam dengan melengkapi kesiapan-kesiapan yang dilakukan KPU. Hal itu dilakukan agar DPR RI mengetahui masalahmasalah dalam pelaksanaan Pilkada serentak,” ujarnya.

Dia menilai pelaksanaan Pilkada serentak merupakan bentuk perwujudan demokrasi yang dipilih langsung oleh masyarakat. Menurut dia, masyarakat yang akan menilai

semua permasalahan yang ada di Pilkada.

“Jadi rakyat yang akan menilai dan menentukan semua masalah-masalah kepemimpinan di Pilkada,” ujarnya.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan Kemendagri telah menyiapkan konsep Perppu untuk menyelesaikan persoalan daerah yang hanya memiliki kurang dari dua pasangan calon kepala daerah.

“Konsep sudah ada seandainya saja diperlukan. Meski demikian, Perppu tersebut belum disetujui,” kata Tjahjo, di Jakarta, Jumat (31/7).

Menurut Tjahjo, jika pada akhirnya hanya terdapat dua atau tiga daerah saja yang ditunda pelaksanaan Pilkadanya, kemungkinan besar perppu tidak akan digunakan.

Hal itu menurut dia karena salah satu syarat dikeluarkannya Perppu adalah keadaan genting yang membutuhkan aturan baru untuk menggantikan undang-undang yang berlaku. (ant/Bali Post)

(ant/Bali Post)

Gatot dan Evy tiba di gedung KPK Jakarta sekitar pukul 11.55 WIB dengan didampingi oleh pengacaranya Razman Arief Nasution Gatot yang mengenakan baju batik cokelat lengan panjang maupun Evi yang mengenakan kerudung hijau tua dan baju batik warna ungu dan rok hitam itu hanya melempar senyum tipis dan berkomentar apa pun kepada wartawan yang sudah menunggunya.

Pemeriksaan ini adalah pemeriksaan pertama mereka sebagai tersangka sejak KPK menetapkan Gatot dan Evi sebagai tersangka dugaan pemberi suap kepada hakim pada 28 Juli 2015 lalu.

Sebelumnya Gatot dan Evi diperiksa sebagai saksi di KPK. Gatot sudah dua kali diperiksa KPK sebagai saksi yaitu pada 22 dan 27 Juli 2015 sedangkan Evi juga diperiksa pada 27 Juli 2015.

“Untuk kepentingan penyidikan dugaan suap kepada hakim PTUN Medan, hari ini penyidik menjadwalkan pemeriksaan terhadap pak GPN (Gatot Pujo Nugroho) dan bu ES (Evi Susanti),” kata Kepala Bagian Pem-

Raung Muntahkan Material Pijar 100 Meter Banyuwangi (Suara NTB) Gunung Raung yang memiliki ketinggian 3.332 meter dari permukaan laut memuntahkan material pijar atau strombolian setinggi 100 meter dari puncak, Minggu malam.

“Dari pos pengamatan terlihat lontaran material pijar yang tingginya kurang lebih 100 meter dari puncak,” kata seorang pengamat pada Pos Pengamatan Gunung Api (PPGA) Raung di Kecamatan Songgon, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, Senin (3/8).

Menurut dia, energi letusan cenderung meningkat hingga terlihat letusan strombolian di puncaknya, padahal sebelumnya hanya terlihat sinar api.

“Hingga kini masih terekam tremor vulkanik atau terjadi letusan yang menerus, namun status masih tetap

siaga (Level III),” tutur dia.

Strombolian adalah salah satu jenis letusan gunung api yang disertai dengan lontaran lava pijar secara vertikal dan terjadi terus menerus dalam beberapa detik atau menit.

Gunung Raung memiliki tipe strombolian yakni gunung api yang letusannya mengeluarkan lava yang cair tipis, tekanan gas yang sedang, dan letusan bermaterial padat, gas, serta cairan. Letusan ini umumnya tidak terlalu kuat, namun terjadi terus menerus dalam waktu lama.

Petugas terus memantau dan memberikan laporan aktivitas gunung yang berada di perbatasan Banyuwangi, Jember, dan Bondowoso itu kepada sejumlah pihak yang berkompeten.

Laporan aktivitas Gunung Raung

pada 2 Agustus 2015 tercatat secara visual cuaca terang, angin tenang, asap kelabu sedang, tekanan sedang dengan ketinggian 1.500 meter dari puncak, condong ke arah barat daya (Jember dan sekitarnya).

“Secara visual juga terlihat lontaran material pijar yang tingginya sekitar 100 meter dari puncak, namun material itu masih jatuh ke kawah (kaldera) Gunung Raung dan tidak keluar kaldera,” papar pengamat.

Secara seismik terekam tremor vulkanik/letusan menerus dengan amplitudo 7-32 milimeter, namun dominan 30 milimeter sehingga kesimpulannya letusan masih terjadi menerus dengan energi letusan cenderung meningkat, sedangkan masyarakat tidak diperbolehkan beraktivitas dalam radius 3 km dari kawah. (ant/Bali Post)

Kekeringan di NTT Meluas Kupang (Suara NTB) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) mencatat kekeringan di daerahini meluas setelah jumlah wilayah yang dilanda kekeringan di sini terus bertambah.

Pekan lalu, BPBD NTT mencatat 18 dari 22 kabupaten/kota di NTT dilanda kekeringan, tetapi pekan ini bertambah menjadi 20 kabupaten, kata Kepala BPBD NTT Tini Tadeus kepada Antara di Kupang, Senin (3/8).

Menurut dia kekeringan itu akibat anomali iklim yang berdampak pada berkurangnya curah hujan pada 2015.

“Sesuai laporan yang kami terima

sampai hari ini, terdapat 20 Kabupaten di NTT yang dilanda kekeringan, kecuali Kabupaten Malaka dan Kota Kupang. Untuk spot kekeringannya di 270 Desa dan Kelurahan,” kata Tini.

Ke-20 kabupaten itu adalah Kabupaten Kupang, Timor Tengah Selatan, Timor Tengah Utara, Belu, Sumba Timur, Sumba Tengah, Sumba Barat, Sumba Barat Daya, Manggarai, Manggarai Barat, Manggarai Timur, Nagekeo, Ngada, Sikka, Ende, Flores Timur, Lembata, Alor, Rote Ndao dan Sabu Raijua.

Dia mengatakan, langkah yang sedang dilakukan adalah mengopti-

malkan pemanfaatan aset, berupa mobil tanki yang sudah dibagikan, dan tangki yang dimiliki Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Sosial di Kabupaten dan Kota untuk mendistribusikan air langsung ke masyarakat.

Langkah lain adalah memanfaatkan alat penjernih air yang sudah dibagikan untuk mengolah air yang dimiliki masyarakat dan mengupayakan pembuatan sumur dangkal serta sumur bor di daerah yang memiliki potensi air tanah, kata Tini Tadeus.

Dia mengatakan, upaya yang pemerintah ini diharapkan dapat mengurangi beban masyarakat yang sedang sulit air. (ant/Bali Post)