Snt04092014

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK SUMBAWA ECERAN Rp 3.000

Rp. 50.000 Rp. 55.000

SUARA NTB Pengemban Pengamal Pancasila

KAMIS, 4 SEPTEMBER 2014

16 HALAMAN NOMOR 150 TAHUN KE 10 Online :http://www.suarantb.com E-mail: hariansuarantb@gmail.com

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Ratusan PNS Terindikasi Indisipliner

Gubernur Minta Jabatan Seorang Kasi Ditinjau Mataram (Suara NTB) Upaya Pemprov NTB untuk penegakan disiplin aparatur benar-benar serius. Sebanyak 214 PNS terindikasi indisipliner (tak disiplin) lingkup Pemprov NTB, Rabu (3/9) pagi dikumpulkan di Lapangan Bumi Gora Kantor Gubernur untuk mendapatkan arahan langsung dari Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi.

Pada kesempatan itu, gubernur menegaskan dirinya tak akan memberikan toleransi kepada PNS yang tidak disiplin. Bahkan, jabatan struktural salah seorang Kepala Seksi (Kasi) pada sebuah SKPD diminta untuk ditinjau.

Bersambung ke hal 5

ARAHAN - Gubernur NTB TGH. M. Zainul Majdi saat memberikan arahan pada PNS yang indisipliner di Lapangan Bumi Gora Kantor Gubernur NTB, Rabu (3/9).

Jasa Pengiriman Barang Rawan Penyelundupan Narkoba Mataram (Suara NTB) Menjamurnya keberadaan jasa pengiriman barang, menjadi peluang bagi kejahatan baru untuk bisnis narkoba.

Jasa pengiriman barang dalam bentuk paket, kerap kali disisipi barang terlarang tersebut, dari daerah lain, dengan tujuan daerah NTB. “Dalam beberapa kasus, kami memang menemukan modus semacam ini,” kata Direktur Narkoba Polda NTB,

TO K O H Tuntaskan Tunggakan Kasus

Kombes Pol. Ricky Simon Paays, Selasa (2/9).

Modus semacam ini pernah ditemukan di salah satu perusahaan jasa pengiriman paket di Mataram. Paket kiriman barang itu datang dari Jakarta, lolos dari pantauan di bandara, namun dalam pengawasan tim dari Mabes Polri. Ketika paket kiriman itu sampai di Mataram, dilakukan penggeledahan melibatkan Ditnarkoba Polda NTB.

“Ditemukan lah paket sabu sabu 100 ons seharga Rp 500 juta lebih,” kata Ricky.

Peristiwa serupa juga pernah terjadi, dan berhasil diungkap pihaknya. Baru baru ini, jasa pengiriman barang melalui Perusahaan Otobus (PO) juga berhasil dibongkar.

Kasus ini melibatkan oknum anggota DPRD Sumbawa Barat, kendati demikian masih sebagai saksi.

Bersambung ke hal 5

Kelanjutan Kasus DAK KSB

PENANGANAN kasus di tingkat Kejaksaan Negeri (Kejari) masih jadi bahan evaluasi pihak Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB. Ini lantaran perkara di sejumlah kejari banyak yang belum tuntas. Bahkan ada perkara yang terkatung–katung sampai 10 tahun.

Paling disorot Kejaksaan Tinggi (Kajati) NTB, Fadil Zumhanna, SH, MH, adalah Kejari Sumbawa dan Kejari Bima. Dua Kejari ini tercatat paling banyak perkara yang belum tuntas. “Kejari yang menjadi catatan saya adalah Sumbawa. Terbanyak perkara belum selesai. Bima juga masuk dalam catatan saya. Yang bagus Mataram dan Praya, ada progressnya,” kata Kajati kepada wartawan, Rabu (3/9).

Namun untuk urusan evaluasi, baginya semua Kejari dalam pandangannya sama, karena punya tunggakan kasus yang juga wajib diselesaikan. Para Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) tetap diberinya motivasi agar terpacu dalam kinerja.

Bersambung ke hal 5

Kejati Minta Laporan Masyarakat Mataram (Suara NTB) Selain tetap berupaya menemukan indikasi penyimpangan pada Dana Alokasi Khusus (DAK) di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), pihak Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB membuka peluang kepada masyarakat untuk menyampaikan laporan. Dengan laporan itu, menjadi petunjuk baru pihak

Kejaksaan mengusut kasus dugaan raibnya DAK senilai Rp 14 miliar tersebut.

“Jika memang ada laporan masyarakat, kami terbuka menerima. Tapi sementara kasus ini memang tidak dapat ditingkatkan ke penyidikan, sebagaimana disampaikan Kajari Sumbawa sebelumnya,” terang Kasi

Penkum dan Humas Kejati NTB I Made Sutapa, SH, Rabu (3/9). Salah satu alasannya, karena permintaan audit investigasi tidak dapat dipenuhi oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Ditanya soal kemungkinan melibatkan lembaga lain, khususnya BPKP untuk perhitungan kerugian negara, belum terpikirkan pihaknya.

“Belum ke arah sana. Jadi tidak semudah itu untuk melibatkan instansi lain,” tegas Sutapa.

Bersambung ke hal 5

I Made Sutapa

Pemprov akan Lakukan Pendataan Bersama BPS

Pintu Masuk BIL Tertinggi di Indonesia (Suara NTB/ars)

(Suara NTB/dok)

PEMPROV NTB dan semua stakeholders akan melakukan pendataan bersama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) menyusul rilis BPS Provinsi NTB yang menyinggung soal terjadinya penurunan Tingkat Penghunian Kamar (TPK) hotel bintang dan non bintang pada bulan Juli 2014 lalu.

Penegasan ini disampaikan anggota Tim Teknis Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) NTB Dr. Basuki Prayitno menanggapi rilis BPS mengenai kunjungan wisatawan ke NTB bulan Juli, Rabu (3/9).

Bersambung ke hal 5

(Suara NTB/ist)

“Kenapa bicara terus Pak? Ndak pantas saya bicara, bapak bicara di belakang. Kalau saya lihat bapak usianya sudah jauh dengan saya.

Berikan contoh yang baik lah. Saya minta Pak Sekda untuk jabatan struktural beliau ini ditinjau. Saya pikir masih banyak pejabat lain yang punya integritas yang lebih baik,”

Tunggakan Perkara Korupsi

Kejari Sumbawa dan Bima Terbanyak Mataram (Suara NTB) Penanganan kasus korupsi memang tak selamanya berjalan mulus. Faktor kendala internal dan eksternal menjadi pemicu. Hal inilah kemudian menyebabkan banyak tunggakan atau kasus belum terselesaikan, khususnya di tingkat Kejaksaan Negeri (Kejari). Dalam catatan Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB, perkara korupsi terbanyak yang belum tuntas adalah di Kejari Sumbawa dan Kejari Bima.

Bersambung ke hal 5

SUARA NTB Kamis, 4 September 2014

Tata Ruang Pelayanan STUDI banding ke luar daerah, ternyata salah satu langkah efektif yang dilakukan kelurahan. Tapi, tidak menutup kemungkinan ada yang mengimplementasikan dan ada juga yang masih berpikir melakukan terobosan. Akan tetapi, dari hasil studi banding Kelurahan Rembiga langsung melakukan penataan ruang pelayanan guna memberikan pe(Suara NTB/cem) layanan prima kepada Edwin Zamroni masyarakat. Demikian disampaikan Lurah Rembiga, Edwin Zamroni dikonfirmasi di ruang kerjanya, Rabu (3/9).

Dikatakan, ide melakukan penataan terhadap ruang pelayanan didapatkan dari hasil studi banding di Bandung dan Surabaya. Rata – rata sambungnya, kedua kota tersebut mengutamakan penataan terhadap ruang pelayanan. Menurutnya, kelurahan sebagai ujung tombak pemerintah daerah harus mampu memberikan pelayanan prima dan memuaskan kepada masyarakat. “Ide ini saya dapat dari hasil studi banding di Surabaya dan Bandung,” akunya.

Selain kepuasan, tentunya harus ada kenyamanan yang dirasakan oleh masyarakat yang mengurus administrasi kependudukan.

Artinya, masyarakat tidak mudah jenuh dengan kondisi ruangnya yang rapi dan indah. Tidak hanya itu juga sambungnya, petugas pelayanan juga harus melayani masyarakat dengan baik sesuai dengan moto kelurahan. Jangan sampai ada pembedaan antara masyarakat biasa dengan masyarakat yang lainnya. “Mau yang pakai sarung, celana, pakai mobil harus sama pelayanannya,” ujarnya.

Edwin mengakui, prosedur pelayanan administrasi juga sudah dipampang di ruang pelayanan, sehingga masyarakat mudah dan mengatur alur – alur yang dilalui. Terkait SDM dikelurahan, dia mengklaim rata – rata sudah mengetahui prosedur pelayanan, tetapi perlu juga ada pelatihan atau pembekalan yang harus diikuti oleh staf adminstrasi kelurahan.

Ada rencana sambungnya, kelurahan akan membuatkan brosur atau selebaran tentang mekanisme pelayanan di kelurahan. Artinya, masyarakat tidak lagi bertanya dan bingung dengan alur pelayanan.

Dia menekan, khusus pelayanan administrasi kependudukan tidak ada biaya sedikit pun atau gratis. Bahkan, pihaknya sudah mengkomunikasikan dengan masing – masing kepala lingkungan, agar tidak menarik biaya sedikitpun. “Semuanya di sini gratis, saya sudah sampaikan ke kaling,” cetusnya. (cem)

Harus Ada Garansi RENCANA Pemkot Mataram menerbitkan Perwal (Peraturan Walikota) tentang lahan abadi terus mengundang komentar dari kalangan politisi lingkar selatan.

Anggota Komisi II DPRD Kota Mataram, I Wayan Wardana, SH., berpendapat butuh kajian yang mendalam dari berbagai sisi sebelum mengolkan Perwal tersebut.

Banyak hal yang harus disiapkan Pemkot Mataram (Suara NTB/fit) ketika akan menertibkan PerI Wayan Wardana wal tersebut. Sementara saat ini saja, lanjutnya, keberpihakan pemerintah terhadap petani masih sangat minim. Belum lagi godaan dari investor. ‘’Di Pagutan saja, tahun 2012 harga tanah sudah Rp 6 juta per meter persegi,’’ ujar Wayan Wardana kepada Suara NTB di DPRD Kota Mataram. Dengan iming-iming seperti itu dari investor, tentu harus ada kompensasi yang memadai ketika sawah-sawah yang ada di Mataram telah ditetapkan menjadi lahan abadi.

Untuk mewujudkan keberadaan lahan abadi di Mataram, lanjut Wayan Wardana, Pemkot Mataram harus bisa menjamin kesejahteraan petani. Mulai dari penyediaan bibit, pupuk, obat-obatan, membebaskan PBB berikut menjamin ketersediaan saluran irigasi terhubung ke semua sawah yang notabene lahan abadi.

Karena selama ini, demikian politisi PDI Perjuangan ini, petani kerap kesulitan mencari pupuk. ‘’Kadang-kadang, belum panen, mereka (petani, red) sudah pinjam uang,’’ cetusnya. Wayan Wardana mengatakan, pihaknya tidak menampik kalau Mataram memang butuh lahan abadi supaya tidak terlalu bergantung dengan daerah lain dalam hal pemenuhan kebutuhan beras.

Menurut Wayan Wardana, pembahasan draf Perwal lahan abadi, jangan hanya di internal Pemkot Mataram dan kalangan akademisi saja. Justru, petani yang notabene sawahnya bakal ditetapkan menjadi lahan abadi, belum pernah disentuh. ‘’Coba mereka diajak dialog,’’ sarannya. Karena bagaimanapun, harus jelas juga batasan lahan abadi itu. ‘’Sampai kapan sawah itu menjadi lahan abadi,’’ tambahnya.

Sebab tidak mungkin, para pemilik sawah akan menjadi petani seumur hidup, demikian pula dengan keluarganya. Untuk itu, dalam kurun waktu tertentu yang menjadi kesepakatan Pemkot dengan pemilik lahan, harus ada garansi. ‘’Dibuat petani senang bertani dan mendapat keuntungan dari bertani,’’ tandasnya. (fit)

Dukcapil Tunggu Mesin Cetak

KTP Elektronik Sekitar Seribu Warga Belum Tercetak Mataram (Suara NTB) KTP elektronik (E-KTP) sekitar seribu warga Kota Mataram belum tercetak. Pasalnya Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengeluarkan kebijakan menghentikan sementara pencetakan E-KTP karena ada rencana akan menyerahkan mesin pencetak ke setiap daerah.

“Masih ada sekitar seribu orang yang belum tercetak EKTP-nya tapi sudah merekam. Belum tercetak E-KTP-nya karena kebijakan pemerintah pusat menghentikan sementara pencetakan itu karena ada rencana mau menyerahkan ke daerah,” terang Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil), Drs. H. Ridwan.

Ridwan berharap mesin pencetakan tersebut bisa segera dikirim ke daerah. Dengan demikian warga yang sudah lama mengikuti perekaman E-KTP bisa langsung menerima fisik E-KTP. Ia juga menyampaikan jika mesin cetak telah diterima, pelayanan bisa lebih cepat.

Rencananya mesin cetak E-KTP tersebut diserahkan tahun ini, Namun Ridwan belum bisa memastikan kapan akan dikirim ke daerah. “Sampai kapan itu belum ada kepastian,” ujarnya.

Dalam waktu dekat pihaknya diundang untuk mengikuti rapat koordinasi bersama Dirjen Administrasi Kependudukan (Adminduk) Kemendagri di Jakarta. Kemungkinan informasi mengenai pengiriman mesin cetak E-KTP ini akan diinformasikan pada saat rapat berlangsung.

Ia pun berharap mesin cetak bisa dikirim tahun ini. Karena batas waktu berlakunya KTP konvensional sampai bulan Desember mendatang. “Berlakunya KTP konvensional itu sampai dengan tanggal 31 Desember 2014. Kalau tahun ini ndak diserahkan kerepotan kita nanti. Kecuali karena alasan teknis kalau tahun ini tidak bisa diserahkan,” terangnya.(yan)

SUARA MATARAM

Halaman 2

Wawali Instruksikan Diskoperindag Kaji Ulang Alih Fungsi MCC Mataram (Suara NTB) – Beralih fungsinya sentra kerajinan mutiara atau dikenal Mataram Craft Center (MCC) di Pagesangan Kota Mataram, menjadi taman pendidikan anak usia dini (PAUD) dan kantor jasa umroh dan haji, mendapat perhatian dari Wakil Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana. Ia menginstruksikan Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag) mengkaji ulang peruntukan bangunan tersebut. “Saya tidak tahu apakah sudah ada izinnya PAUD itu, tapi saya minta Diskoperindag agar dikaji pemanfaatannya,” tegas Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana dikonfirmasi di Kantor Walikota, Rabu (3/9).

Dikatakan, pembangunan MCC tersebut dihajatkan Pemkot Mataram sebagai

H. Mohan Roliskana (Suara NTB/fit)

pusat atau sentra industri kerajanan mutiara secara kolektif dan sekaligus sebagai ikon Kota Mataram.

Kendati demikian, dia menyesali peralihan bangunan tersebut. “Kita (Pemkot, red) bangun itu sebagai tempat perajin mutiara,” cetusnya.

Kalaupun sepinya pengunjung serta perajin menempati

lokal atau mengunjungi lokasi tersebut, Diskoperindag sambung Mohan, harus kreatif serta berinovasi membuat MCC sebagai tempat kunjungan. Salah satu langkah, Diskoperindag bisa melakukan workshop atau pelatihan kepada perajin.

Wakil Walikota juga menyayangkan, pada bagian belakang di MCC dijadikan sebagai tempat penitipan gerobak PKL. Padahal, peruntukannya sudah jelas. Dia mengingatkan, agar jangan sampai bangunan yang sudah dijadikan sebagai ikon Kota Mataram hanya mubazir. MCC sendiri ujarnya, sebagai salah satu entry point sentra kerajinan mutiara di Kota Mataram “Saya sudah beberapa waktu lalu berkunjung, di bagian belakang dijadikan tempat penitipan gerobak,” sesalnya.

Disinggung beberapa bagi-

an MCC yang sudah rusak dan bahkan kosong? Mohan kembali menegaskan, tugas dari Diskoperindag untuk bagaimana berkreasi serta berinovasi untuk daya tarik pengunjung. Kalaupun alasan keterbatasan anggaran, Diskoperindag bisa saja mengajukan anggaran yang dibutuhkan. “Saya rasa kalau alasannya karena kendala anggaran, bisa saja diajukan,” cetusnya.

Pantauan Suara NTB, MCC yang berada di jalan Gajahmada Kelurahan Pagesangan, hanya beberapa perajin yang buka. Bagian atas (lantai dua, red) terlihat kosong dan beberapa bagian plafon rusak berat. Selain itu, lokal yang diperuntukan untuk sentra mutiara ternyata berubah menjadi PAUD dan kantor jasa perjalanan haji dan umroh. (cem)

Dinas Pertamanan akan Buat Zonasi Reklame Mataram (Suara NTB) Dinas Pertamanan Kota Mataram akan membuat peta zonasi reklame di Kota Mataram. Zonasi ini untuk mengantisipasi kesemrawutan kota dari pemasangan reklame. Kepala Dinas Pertamanan Kota Mataram, H. M. Kemal Islam menyampaikan zonasi ini akan mulai dirancang tahun 2015 mendatang.

Dengan adanya zonasi pemasangan reklame ini, Kemal mengatakan nantinya Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMP2T) Kota Mataram bisa lebih mudah dalam mengeluarkan izin pemasangan reklame.

“Zonasi pemasangan reklame 2015 kita buat. Jadi nanti gampang, BPMP2T tinggal berpedoman pada itu,” terangnya.

Dalam rancangan zonasi reklame ini nantinya selain menentukan titik-titik pemasangan reklame, juga akan ditentukan jenis reklame apa saja yang boleh dipasang beserta ukurannya.

“Misalnya kita ambil dari perempatan Cakranegara sampai Bank BCA di sisi kanan, itu berapa misalnya yang boleh dipasang papan pariwara, apa jenisnya dan di titik mana. Nanti di peta itu kita tentukan,” terangnya.

Jika nanti ada pengusaha yang mengajukan izin reklame ke BPMP2T di titik tersebut, tapi ternyata sudah terisi, maka bisa ditolak izinnya atau ditawarkan ke lokasi lain. Saat ini disebutkan Kemal, pemohon pemasan-

gan reklame cukup banyak. Untuk reklame jenis banner atau spanduk dengan jangka waktu pemasangan tiga hari sampai satu minggu, dalam sehari bisa sampai 40 pemohon. Pentingnya zonasi ini menurutnya untuk menertibkan pemasangan reklame sehingga pemandangan kota tak terlihat semrawut dengan banyaknya reklame.

Mantan Kepala BPBD Kota Mataram ini mengatakan dalam pembahasan zonasi pemasangan reklame ini pihaknya melibatkan konsultan maupun akademisi.

Karena menurutnya hal ini perlu kajian dari para ahli sebelum ditetapkan. Kemungkinan setelah zonasi ditetapkan, aturannya akan ada dalam bentuk Perwal.

Mengenai berapa zona yang akan ditetapkan, Kemal mengatakan belum bisa ditetapkan, pihaknya menunggu masukan dan pembahasan bersama para konsultan.

“Nanti zonasi akan disebar di semua jalan-jalan yang ada.

Penentuan zonasi untuk di jalan-jalan sempit atau penuh pohon, akan kita pertimbangkan. Nanti para konsultan yang akan menentukan,” ujarnya.

Penyusunan zonasi pemasangan reklame ini akan dianggarkan di APBD 2015 mendatang. Dan tindak lanjutnya bisa dimulai pertengahan 2015.

“Gampang tinggal menentukan titik saja. Kita juga mengacu ke RTRW jangan sampai kita langgar RTRW itu,” demikian Kemal Islam. (yan)

(Suara NTB/yan)

REKLAME - Pemasangan reklame di Kota Mataram akan dibuatkan zonasinya mulai tahun 2015 mendatang. Hal ini untuk menertibkan pemasangan reklame sehingga kota tidak terkesan semrawut dengan banyaknya reklame.

(Suara NTB/cem)

PINDAHKAN BATU - Ekskavator Dinas Kebersihan yang dikerahkan untuk memindah batu – batu untuk mempermudah proses pembangunan anjungan di eks Pelabuhan Ampenan.

Ekskavator Diturunkan

Anjungan Eks Pelabuhan Mulai Dikerjakan Mataram (Suara NTB) – Wakil Walikota Mataram H. Mohan Roliskana mengatakan, pembangunan anjungan di Eks Pelabuhan Ampenan sudah mulai dikerjakan.

Pemkot Mataram telah menurunkan alat berat atau ekskavator untuk memindahkan batu – batu yang berada di pinggir pantai. “Sekarang sudah mulai dikerjakan,” ungkapnya di Kantor Walikota, Rabu (3/9).

Dijelaskan, secara teknis pembangunan tersebut diserahkan sepenuhnya kepada pihak ketiga yakni PT Astra Internasional Tbk. Kabarnya, kontraktor pelaksana sudah ditentukan oleh pihak ketiga, sementara Pemkot Mataram hanya menunggu proses pembangunan dan menfasilitasi serta mempermudah kontraktor yang mengerjakan dengan memind-

ahkan batu – batu tersebut.

Nantinya sambung Wakil Walikota yang juga ketua tim revitalisasi dan Penataan Kota Tua Ampenan, batu – batu tersebut akan dipindahkan ke pinggir pantai sesuai peruntukannya. Terkait ekskavator yang digunakan, merupakan alat berat milik Dinas Kebersihan Kota Mataram. “Kita pinjam dari Dinas Kebersihan,” sebutnya.

Terkait sosialisasi kepada masyarakat, Mohan mengaku sudah diketahui oleh masyarakat bahkan masyarakat merespons baik rencana Pemkot Mataram. Tinggal sekarang sambungnya, kesiapan dari pihak Astra untuk mengerjakan. “Masyarakat di sana (Ampenan, red) sudah tahu, tinggal tunggu dari pihak ketiga saja,” ujarnya.

Kepala Dinas Kebersihan

Kota Mataram, Dedy Supriadi mengatakan, alat berat yang diturunkan tersebut merupakan ekskavator dari TPA Kebon Kongo yang diperuntukkan untuk memindahkan batu – batu di pinggir pantai tersebut.

Dia mengaku, proses pemindahan ditargetkan akan selesai satu hari saja. “Sehari bisa selesai,” akunya.

Sesuai rencana, batu – batu tersebut akan dipindah ke pinggir pantai sebagai pemecah gelombang. Artinya, kontraktor yang mengerjakan tidak kewalahan memasukan material yang dibutuhkan ketika proses pembangunan. Terkait pengangkutan ekskavator tersebut, pihaknya berkoordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Mataram. “Dipindahkan ke pinggir pantai,” cetusnya. (cem)

Lahan Produktif yang Harus Tersisa Minimal 1.000 -1.500 Hektar Puskesmas Terpaksa Rujuk

Tidak Punya Dokter

Pasien ke Rumah Sakit

Mataram (Suara NTB) – Dua puskesmas yang tidak memiliki dokter gigi yakni puskesmas Selaparang dan Pagesangan, terpaksa harus merujuk pasien ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Mataram. Dikhawatirkan, tenaga perawat yang melayani melangkahi prosedur pelayanan kepada masyarakat.

Kepala Puskesmas Pagesangan, dr. Lindawati mengaku, awalnya memiliki dokter gigi, tetapi karena mutasi di RSUD Kota Mataram akhirnya posisi dokter gigi kosong. Penanganan pasien pun sambungnya, ditangani oleh perawat. Kendati demikian, kalaupun ada pasien yang kondisinya tidak memungkinkan diambil tindakan oleh perawat, pihaknya terpaksa menrujuk ke rumah sakit. “Perawatkan tidak bisa ngambil tindakan, kalau pasien di bagian gigi bawahnya mau dicabut, terpaksa kita rujuk ke rumah sakit,” ujar Linda dikonfirmasi di ruangnya, Selasa (3/9).

Meskipun demikian sambungnya, pelayanan terhadap pasien tetap berjalan seperti biasanya. Dari 200 kunjungan

pasien umum, sekitar 40 orang yang mengeluhkan sakit gigi dan terpaksa ditangani oleh perawat. “Pokoknya ada saja setiap hari,” akunya. Disebutkan, untuk tenaga perawat umum Puskesmas Pagesangan sendiri memiliki 12 orang termasuk di klinik Pasar Pagesangan berstatus PNS dan 6 bidan. Dengan formasi itu pun ujarnya, dinilai masih kurang untuk melayani pasien meskipun ada perawat maupun bidan yang statusnya kontrak.

Untuk memaksimalkan pelayanan terhadap masyarakat, dia berharap Pemkot Mataram lebih mengutamakan dokter gigi untuk mengisi kekosongan. Sementara itu, Kepala Tata Usaha di Puskesmas Selaparang membenarkan ada kekosongan dokter gigi, hanya saja dia tidak mau berkomentar lebih jauh.

“Ndak berani saya berkomentar, karena bukan wewenang saya,” jawabnya singkat seraya menambahkan pelayanan kepada pasien tetap berjalan seperti biasa, kalaupun ada pasien sakit akan ditangani oleh perawat. “Tetap jalan kok seperti biasa,” ujarnya. (cem)

Mataram (Suara NTB) Lahan pertanian produktif yang harus tersisa di Kota Mataram minimal 1.000 sampai 1.500 hektar.

Tapi seharusnya, luas ideal lahan pertanian produktif di wilayah kota ini sebesar 1.883 hektar. Namun menurut Kepala Dinas Pertanian, Kelautan, dan Perikanan (PKP) Kota Mataram, H. Mutawalli, pihaknya tidak berani mematok luas lahan produktif yang harus tersisa sesuai dengan luas ideal tersebut.

Pasalnya menurut Mutawalli, saat ini alih fungsi lahan begitu deras dengan dilakukannya berbagai pembangunan di kota ini seperti pembangunan ruko, jalan, perumahan. “Kalau ndak kita kasih ruang untuk bangun jalan dan lain sebagainya, kita juga salah. Kita ini kota, bukan kabupaten,” ujarnya. Pihaknya mempersilahkan untuk dibangun jalan, tapi harus ada pembatasan lahan yang digunakan. Lahan-lahan produktif tidak boleh dihabiskan semua.

Lahan produktif 1.000

hektar tersebut nantinya tidak hanya dimanfaatkan untuk menanam padi, tapi juga untuk menanam berbagai jenis tanaman lainnya seperti sayur dan bunga. Apakah lahan produktif 1.000 hektar bisa dipertahankan, Mutawalli mengatakan pihaknya masih menunggu hasil kajian ilmiah dari Fakultas Pertanian Universitas Mataram (Unram) terkait Perwal Lahan Abadi yang sedang dirancang Pemkot Mataram.

Pihaknya meminta kepada akademisi Unram untuk mempercepat kajian ilmiah tersebut. Sehingga nantinya hasil kajian tersebut bisa dimasukkan dalam RPJM 2015.

“Itu harus masuk RPJM. Itu permintaan kita ke Fakultas Pertanian,” ujarnya. Setelah kajian ilmiah rampung, pihak Unram sebut Mutawalli akan menjelaskan hasilnya ke pihak Pemkot Mataram, kalangan DPRD Kota Mataram, maupun masyarakat. Sehingga diharapkan dengan penjelasan dari akademisi semua pihak bisa menerima Perwal tersebut.

“Kalau akademisi Unram mengatakan harus tersisa

1.000 hektar, kenapa harus 1.000 hektar kan ada kajian ilmiahnya. Sehingga kalau sudah ada kajian ilmiahnya kita tidak bisa menolak,” terangnya. Dari hasil kajian ilmiah tersebut juga akan ditentukan jenis kompensasi yang bisa diberikan pemerintah kepada pemilik lahan agar merelakan lahan pertaniannya tidak dialihfungsikan atau dijual.

Ada beberapa jenis kompensasi yang bisa diberikan seperti bebas PBB, diskon pembayaran PBB, atau diberikan bantuan biaya pengolahan lahan. “Kita bisa bantu mereka bibitnya, bantu biaya pengolaahan lahan, itu bisa kita anggarkan. Itu bentuk-bentuk yang bisa kita pertimbangkan,” terangnya. Mutawalli menjelaskan yang dikaji pihak Unram tidak hanya persoalan luas lahan yang harus dipertahankan tapi juga menyangkut model pengembangan pertanian di Kota Mataram. “Lahan itu hanya bagiannya, tapi berkaitan juga dengan komoditi dan pengolahan hasil pertanian,” tandasnya. (yan)

SUARA NTB Kamis, 4 September 2014

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 3

Diduga Langgar RTRW Awas, Situs Palsu MUSIM penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) sudah mulai bergulir. Beragam situs di internet menyampaikan informasi terkait peluang seleksi CPNS tersebut. Menyadari hal itu, Badan Kepegawaian dan Diklat (BKD) Lotim mengimbau warga untuk mewaspadai situs palsu.

Hal ini disampaikan Kepala BKD Kabupaten Lombok Timur, Drs. H. Najamuddin, M.Si. Dalam releasenya Selasa (2/9), ia mengingatkan agar masyarakat pada khususnya calon pelamar formasi PNS tahun 2014 untuk berhati-hati terhadap ulah oknum tertentu dengan memanfaatkan seleksi CPNS untuk meraup keuntungan pribadi.

Ia menjelaskan, ada sistem (Suara NTB/rus) H. Najamudin Computer Assested Test (CAT) yang ditawarkan pemerintah.

Sistem CAT ini merupakan langkah terobosan pemerintah. Melalui sistem ini dapat mempercepat proses pemeriksaan, menciptakan standarisasi, meningkatkan transparansi, obyektifitas, keadilan, akuntabilitas, efisiensi dan bebas Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) dalam proses menjaring CPNS. Sistem CAT dijamin aman karena untuk itu dibuat jaringan khusus yang ditangani teknisi khusus Badan Kepegawaian Negara.

Meski demikian, banyaknya pihak-pihak yang mencoba memanfaatkan kesempatan. Seperti membuat situs palsu bagi para pelamar dengan menentukan pungutan biaya. Padahal jika mendaftar melalui website atau portal panselnas.menpan.go.id atau sscn.bkn.go.id tidak ada pungutan biaya sepeserpun.

Selain itu, bila pelamar tidak menggunakan situs resmi itu dipastikan tidak akan mendapat nomor test dan notifikasi yang isinya User Name Calon Peserta dan Password untuk login saat mengikuti test. Pada saat mendaftar secara on-line, dalam waktu 1X24 jam, pelamar akan memperoleh nomor pendaftaran, imbuhnya.

Selanjutnya, soal kesiapan Kabupaten Lombok Timur sendiri, Najamuddin, menyatakan telah mengusulkan agar BKN melakukan peninjauan atau survei kelayakan terhadap fasilitas komputer yang dimiliki. Seperti di SMKN I Selong yang rencana ditunjuk sebagai tempat test, Peralatan pendukungnya pun diminta untuk dicek untuk kelancaran pelaksanaan tes CPNS. “Ini maksudnya agar manakala terdapat perangkat yang secara teknis kurang memadai, atau ada yang kurang agar segera dilengkapi,” pintanya. Sampai saat ini, BKD Lotim, katanya masih menunggu datangnya peninjau dari BKN Regional X Surabaya.

Beberapa potensi kendala, seperti listrik dan jaringan selama pelaksanaan test, pun semua harus sudah diperhitungkan dengan cermat dan akan dikawal juga oleh petugas dari BKN. Tahun pertama bagi Lotim diberikan kesempatan oleh pemerintah pusat pasca moratorium penerimaan CPNS ini diberikan formasi hanya 40 orang. Masing-masing untuk tenaga guru 12 orang, dokter 10 orang, 7 orang perawat, dan 5 orang bidan. “Untuk jabatan teknis lainnya, akan direkrut tenaga teknik lingkungan, teknik geodesi, teknik farmasi masing-masing satu orang, serta tenaga perencana dan penggerak swadaya masyarakat yang bisa dimasuki oleh pelamar dari semua jurusan pendidikan.

Formasi itu ditetapkan berdasarkan Keputusan Kementerian Nomor B-2550/M.PAN-RB/06/2014 tanggal 20 Juni 2014 tentang Persetujuan Prinsip tambahan formasi ASN tahun 2014, tanggal 29 Juli 2013.

Minimnya formasi itu berdasarkan hasil analisa kebutuhan dan kemampuan APBN, Kementerian Penertiban Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah menetapkan formasi CPNS untuk provinsi dan kabupaten serta instansi lainnya di Pusat. Dikatakan, sesungguhnya masih digunakan parameter rasio besar belanja pegawai dan belanja publik yang menyebabkan selama empat tahun, sehingga banyak daerah tidak mendapat jatah CPNS. Namun mulai tahun 2014 ini, Pemerintah Pusat sudah melihat rasio anggaran itu sudah mendekati imbang.

Sejumlah Kementerian di tingkat Pusat memang sudah ada yang membuka pendaftaran. Provinsi NTB sudah ada kesepakatan untuk membuka pendaftaran secara serentak, karena menunggu beberapa kabupaten/kota yang belum mendapat penetapan formasi. “Ini berdasarkan kesepakatan kepala BKD semua Kabupaten Kota di NTB,” demikian terangnya.(rus)

BLH Lobar Tolak Izin Bangunan di Perbukitan Giri Menang (Suara NTB) – Badan Lingkungan Hidup Lombok Barat (Lobar) yang meninjau kawasan Senggigi, menemukan banyak bangunan di atas perbukitan di kawasan itu diduga melanggar ketentuan rencana tata ruang wilayah (RTRW). Bangunan itu juga sangat membahayakan bagi pengelola sendiri dan orang lain di daerah setempat.

Sehingga atas dasar temuan dan hasil kajian, pihak terkait menolak mengeluarkan rekomendasi sejumlah pengelola untuk perizinan mendirikan bangunan di perbukitan tersebut. “Ada beberapa yang mengajukan rekomendasi untuk izin ke kami (BLH) namun ditolak, karena setelah dikaji melanggar RTRW. Kalaupun dibolehkan tapi membahayakan,”ungkap Kepala BLH Lobar, H. Mulyadin, MH, kepada wartawan, Rabu kemarin.

Dikatakan, timnya turun ke lokasi banyak sejumlah pengelola ingin mengajukan izinnya. Namun setelah dikaji, rekomendasi untuk mengeluarkan izin pendirian bangunan di kawasan perbukitan ditolak atas dasar melanggar RTRW dan membahayakan sebab dibangun pada tebing yang

kemiringannya tidak sesuai ketentuan.

Sampai saat ini, pihaknya tidak mengeluarkan rekomendasi untuk izin pembangunan di kawasan perbukitan di senggigi. Karena yang palking fatal, dikhawatirkan berdampak pada diri sendiri dan orang lain, “meskipun misalnya dibolehkan dari sisi RTRW, tapi itu membahayakan. Karena itu kewajiban pemda mengingatkan,” ujarnya.

Menurutnya, kawasan itu memang ditetapkan dalam RT RW sebagai zona pariwisata namun manakala itu tidak boleh karena melanggar ketentuan maka tidak bisa diterbitkan rekomendasi.

Menurutnya, pembangunan di kawasan perbukitan itu sembarangan, pengelola sengaja membangn dulu bangunannya tsehingga bangunan baru

muncul tiba-tiba.

Lantas bagaimana dengan bangunan yang sudah terbangun? Menurutnya akan dicarikan solusi bagaimana langkah penyelesaiannya. Bangunan itu akan dikaji sejauh mana batas torelasi kemiringannya mengacu ketentuan.

Dalam hal pemberlakuan RTRW, menurutnya Bappeda juga harus tegas kalau tidak boleh maka harus diberitahukan ke pengusaha atau pihak ketiga tidak boleh, “jangan sembarang membangun,”tukasnya.

Disisi lain menurutnya, sebenarnya bagus membangun namun jika tidak sesuai ketentuan maka tidak bagus. Di perbukitan Senggigi banyak bangunan pribadi, pembangunan ini diduga tidak banyak memperhatikan aspek tata lingkungan, terutama dampak yang membahayakan.

Ia menambahkan, dalam mekanisme perizinan pembangunan proyek, melalui alur mekanisme yang ditentukan.

Seperti halnya, penerbitan izin perintah penggunaan tanah (IPPT), izin ini keluar jika sudah lengkap izin lain seperti izin lingkungan, izin mendirikan bangunan. Dalam izin IMB juga diurus memenuhi

syarat kemiringan jika bangunan di bukit. IPPT akan gugur manakala salah satu dari ketentuan izin ini tak bisa dipenuhi, karena satu sama lain saling berkaitan.

Bangunan ini diduga tak mengantongi izin lingkungan dari BLH Lombok Barat., sehingga diduga tak berkontribusi ke daerah. (her)

Pimpinan DPRD Loteng Dapat Mobil Baru

(Suara NTB/kir)

DUGAAN PUNGLI - Warga Praya Timur melaporkan dugaan pungli dan percaloan yang terjadi di Disdukcapil Loteng, Rabu (3/9) kemarin.

Pelayanan di Disdukcapil 20 Persen Koperasi Loteng Disinyalir Sarat Pungli di KLU Tak Aktif

Tanjung (Suara NTB) Kementerian Koperasi dan UMKM RI bersama Pemda Kabupaten Lombok Utara (KLU), Rabu (3/9) meresmikan sejumlah pasar tradisional sekaligus menyerahkan bantuan lain yang dialokasikan senilai total Rp 2,755 miliar di KLU. Kesempatan itu, Bupati KLU, H. Djohan Sjamsu, SH., mengklaim perkembangan Koperasi di KLU cukup menjanjikan menyusul evaluasi sampai kini mencatatkan angka koperasi aktif sekitar 80 persen, dan tidak aktif, sisanya, 20 persen.

“Dari 126 koperasi yang ada di Kabupaten Lombok Utara, ada sekitar 80 persen yang masih aktif menjalankan usahanya. Pemda melalui Dinas Prindagkop dan UMKM KLU terus melakukan pembinaan terhadap koperasi-koperasi yang ada,” ungkap Djohan Sjamsu menerima kunjungan Asisten Deputi Bidang Pemasaran dan Jaringan Usaha Kemenkop dan UKM, Dr. Nyahudin, dan rombongan Diskop dan UMKM NTB, di Bayan, Rabu (3/9).

Pasar tradisional Lendang Gagak, Desa Sukadana, Kecamatan Bayan merupakan salah satu dari sejumlah bantuan Kemenkop dan UMKM di KLU. Nilai bantuannya mencapai Rp 900 juta. Lain-lain bantuan disalurkan kepada koperasi Karya Bahari untuk pengadaan kapal transportasi laut, Koperasi Unit Desa (KUD) Gondang untuk pembangunan pasar trandisional, Koperasi Tunas Mandiri Dangiang dan Koperasi Genem Merenten Kecamatan Kayangan untuk pengembangan bio gas dan Koperasi Sebaya Tanta Desa Karang Bajo untuk pembangunan pasar tradisional Lendang Gagak.

Djohan menjelaskan, bantuan Kemenkop dan UMKM RI telah dimanfaatkan sesuai peruntukkan. Bupati bahkan mengklaim, masyarakat KLU secara umum dan Anggota Koperasi secara khusus telah merasakan manfaat dari pemerintah pusat c.q Kemenkop.

Djohan minta kepada masyarakat untuk bersama-sama membangun KLU. Ada tidaknya bantuan ia harapkan tidak menimbulkan jarak, perasaan kecemburuan sosial di tengah masyarakat karena sejatinya, pemerintah hanya akan berupaya membantu koperasi-koperasi yang menurut kriteria penilaian berkinerja baik.

Sementara Asisten Deputi Bidang Jaringan dan Pemasaran Usaha, Nyahudin mengatakan, Kementerian Koperasi dan UMKM terus mengembangkan berbagai program diantaranya bagaimana koperasi yang ada menjadi koperasi skala besar, sehingga kemiskinan dan kesenjangan dapat berkurang dengan sendirinya. Progam lain dari kementerian juga menggulirkan dana Kredit Usaha Rakyat (KUR), Bansos, program strategis permodalan dan program-program lainnya.

“Terkait KUR, di lapangan masih banyak ditemukan persoalan yang harus diselesaikan, dan hal ini lebih disebabkan faktor SDM. Sementara bansos yang disampaikan kepada masyarakat harus mencapai sasaran, seperti apa yang kita lihat sekarang ini yaitu pembangunan pasar Lendang Gagak,” katanya.

Pemerintah juga, lanjutnya memberikan perhatian sarana pemasaran,kendati setelah otonomi daerah tanggungjawab sarana pemasaran diserahkan ke pemerintah daerah, namun dalam hal ini pemerintah pusat akan tetap membantu. (ari)

(Suara NTB/ist)

DI ATAS BUKIT – Badan Lingkungan Hidup Lobar menemukan banyak bangunan di atas perbukitan di kawasan itu yang diduga melanggar ketentuan rencana tata ruang wilayah (RTRW).

Praya (Suara NTB) Praktik percaloan serta pungutan liar (pungli) disinyalir masih marak terjadi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Lombok Tengah (Loteng). Ironisnya, praktik tersebut tidak hanya melibatkan orang luar saja.

Tetapi terindikasi juga melibatkan orang-orang dalam di Disdukcapil Loteng. Hal tersebut terungkap dalam hearing belasan warga Desa Sengkerang Kecamatan Praya Timur di kantor Bupati Loteng, Rabu (3/9) kemarin.

Seperti yang diungkapkan Amaq Bundu, koordinator warga, praktik tersebut sudah lama terjadi. Sayangnya, pihak Disdukcapil Loteng sendiri, terkesan tidak ada upaya untuk menekan, apalagi menghilangkan praktak percaloan dan pungli tersebut. “Ini persoalan yang kita temukan di bawah. Untuk itu, kita minta pemerintah daerah bertindak tegas,” ujarnya.

Ia menjelaskan, beberapa waktu yang lalu pihaknya sempat mengurus pembuatan akta kelahiran serta kartu keluarga (KK) di Disdukcapil. Namun yang diperoleh di bawah justru kekecewaan.

Bagaimana tidak, sampai hampir satu bulan mengurus persyaratan adminitrasi, akta kelahiran dan KK yang diharapkan tidak kunjung diterbitkan.

Padahal oleh petugas Disdukcapil Loteng sendiri, dijanjikan tidak akan lewat dari seminggu. Bahkan hanya 3 atau 4 hari saja, akta kelahiran dan KK sudah keluar. “Tapi pada kenyataannya, itu tidak terbukti. Karena hampir satu bulan memasukkan berkas permo-

honan, akta kelahiran dan KK yang dijanjikan tidak kunjung ditertibkan,” jelasnya.

Parahnya lagi, ada beberapa oknum calo yang baru sehari memasukkan berkas usulan, akta kelahiran dan KK justru sudah diterbitkan. Selain karena memiliki kedekatan dengan pegawai di dalam Disdukcapil Loteng juga berani memberikan sejumlah uang. Padahal pemerintah daerah sudah mengeluarkan aturannya, bahwa pengurusan akta kelahiran, KK dan administrasi kependudukan lainnya tidak dipungut biaya.

Ia pun mengaku sempat ditawarkan oleh oknum pegawai Disdukcapil Loteng, kalau mau cepat diurus harus bersedia membayar sejumlah uang. Sedangkan kalau tidak bersedia membayar, bisa jadi bermingguminggu akta kelahiran maupun KK baru keluar. Sementara warga mengurus akta kelahiran maupun KK, karena memang butuh segera.

Baik itu untuk keperluan berobat dan keperluan lainnya.

Lebih parah lagi, para calo yang berkeliaran di Disdukcapil Loteng, tidak hanya orang Loteng saja. Ada juga masyarakat luar yang memang sengaja datang ke Loteng untuk mencari makan dengan menjadi calo. “Sampai seperti ini persoalan di Disdukcapil Loteng,” sebutnya dengan nada jengkel, seraya mengaku sempat meminta para calo tersebut ditindak tegas. Tapi pihak Disdukcapil justru terkesan dibiarkan begitu saja.

Pada kesempatan itu, Kepala Disdukcapil Loteng, H. Darwis, S.H., yang langsung menerima warga berjanji akan menindaklanjuti persoalan tersebut. Dengan segera menggelar rapat evaluasi di internal Disdukcapil Loteng. Termasuk ra-

pat koordinasi dengan pihak terkait lain. Untuk mencari tahu persoalan yang sebenarnya terjadi.

Dalam hal pelayanan di Disdukcapil Loteng.

“Ini masukan bagi kami, dan segera kita tindaklanjuti,” sebutnya. Jika memang ada oknum pegawai Disdukcapil Loteng yang terbukti melakukan pungli maupun terlibat percaloan, pihaknya akan menindak tegas oknum pegawai bersangkutan. Sebagai bentuk komitmen pihaknya dalam memberikan pelayanan yang maksimal bagi masyarakat. Karena sejak awal pihaknya sudah mengharamkan adanya pungli.

“Jika oknum yang terlibat pungli tersebut berstatus PNS, langsung akan kita pindah tempat tugasnya,” ujarnya.

Menanggapi hal ini, Asisten III Setda Loteng, H.Nursih, S.Sos. M.Si., menegaskan segera membentuk pengawas internal untuk mengawasi proses jalannya pelayanan yang ada.

Selain melakukan pengawasan, pengawas internal tersebut nantinya juga diharapkan bisa menyerap informasi dibawah. Terkait informasi-informasi dugaan penyimpangan dalam pelayanan kepada masyarakat. Terutama berupa pungli. Sebagai dasar bagi pemerintah daerah untuk bertindak nantinya.

Menurutnya, Pemkab Loteng tidak memberikan toleransi bagi oknum pegawai yang melakukan pungli dalam melayani masyarakat.

Sehingga pihaknya juga tidak akan segan-segan menjatuhkan sanksi keras kepada oknum pegawai yang terbukti melakukan pungli. (kir)

Praya (Suara NTB) Pemkab Loteng telah menyiapkan kendaraan dinas (randis) baru untuk pimpinan DPRD Loteng yang baru. Proses pengadaan mobil dinas itu dilakukan pertengahan tahun ini.

“Karena randis yang lama sudah dilelang, maka bagi pimpinan dewan baru, sudah disiapkan randis baru sebagai pengganti,” ujar Kabag.

Aset Setda Loteng, Drs. H. Muhammad, saat ditemui Suara NTB, Rabu (3/9) kemarin.

Ia menyebutkan, beberapa randis yang sebelumnya dipegang oleh pimpinan DPRD Loteng periode 2009-2014 lalu memang telah dilelang. Dan, proses pelelangan sendiri menurutnya sudah melalui mekanisme dan prosedur yang ada.

Walaupun memang dari randis yang dilelang tersebut, ada yang baru berumur 5 tahun. Tapi karena aturan membolehkan, maka randis tersebut tetap dilelang. Tetapi lelangnya langsung kepada pimpinan dewan bersangkutan. Tidak ke pihak lain.

Muhammad menambahkan, Pemkab Loteng bakal memperketat persyaratan lelang aset milik daerah. Terutama lelang randis, untuk roda empat. Dengan memperpanjang batas waktu persyaratan lelang aset daerah.

Ia menjelaskan, jika merujuk dari aturan yang ada, aset daerah sudah bisa dilelang jika sudah berumur minimal 5 tahun sejak dibeli. Namun nantinya, aturan batas waktu tersebut akan diperpanjang

menjadi minimal 10 tahun.

“Memang aturanya menyebutkan minimal 5 tahun. Tapi teknis kita nantinya, akan diatur menjadi minimal 10 tahun, baru aset daerah, khususnya untuk randis roda empat bisa dilelang,” jelasnya.

Ia menjelaskan, aturan terkait persyaratan lelang aset daerah itu nantinya, akan diatur dalam Peraturan Bupati (Perbup) tersendiri. Sebagai penjambaran dan penjelasan peraturan yang sudah ada.

“Perbup-nya saat ini sedang kita susun. Yang salah satu intinya, terkait aturan batas waktu lelang aset daerah tersebut,” tegasnya.

Menurutnya, pemerintah daerah memang sengaja memperketat aturan batas waktu lelang aset daerah. Hal itu dilakukan untuk mengantisipasi banyaknya randis yang kena lelang. Sementara jumlah randis yang dimiliki Loteng sampai sejauh ini masih sangat terbatas. Di satu sisi, kebutuhan akan randis juga masih cukup banyak.

“Kita tidak ingat randis yang ada terlalu cepat dilelang. Karena sekarang, sedikit-sedikit mau dilelang. Dan, itu yang kita ingin antisipasi,” jelasnya. Dengan adanya aturan lelang itu nantinya, maka masa penggunaan randis untuk mendukung kegiatan pemerintahan bisa lebih panjang. Walaupun pada akhirnya, tetap akan dilelang. Namun paling tidak, randis yang ada bisa digunakan sampai minimal 10 tahun. (kir)

Mengkhawatirkan, Potensi DBD dari Sampah Gili Trawangan Tanjung (Suara NTB) Dinas Kesehatan (Dikes) Kabupaten Lombok Utara (KLU) mengkhawatir, potensi penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) menyerang warga di kawasan pariwisata - khususnya di Gili Trawangan, menyusul penumpukan sampah di lokasi tersebut yang belum tertangani optimal.

Kepala Dikes KLU, dr. H. Benny Nugroho S., Rabu (3/9), mengutarakan kecenderungan penyebaran penyakit jenis malaria, chikungunya dan demam berdarah, bisa muncul akibat anomali cuaca, terlebih memasuki musim pancaroba.

Khusus di kawasan Trawangan dan dua pulau kecil lain, hasil kajian analisa penyakit menunjukkan bahwa tumpukan sampah di tengah lagun Gili Trawangan potensial muncul. Tingginya geliat pembangunan hotel dan resort wisata yang menyisakan tumpukan material bangunan di lingkungan sekitar, ditengarai juga dapat memicu perkembangbiakan jentik dan nyamuk penyebab penyakit. Belum lagi pola hidup masyarakat dan lingkungan warga pulau yang kurang sehat dapat pula mempercepat pertumbuhan nyamuk pembawa penyakit.

“Kami meghimbau agar masyarakat tiga Gili mewaspadai penyakit demam berdarah yang dipicu oleh gigitan

nyamuk. Pola hidup bersih dan sehat agar ditingkatkan dengan menerapkan sistem 3M (menguras, menutup dan mengubur) di lingkungan sekitar,” ungkap Benny.

Meski sejauh ini belum ada warga yang dilaporkan terkena demam berdarah, namun potensi serangan penyakit cukup besar, karena lokasi Tempat Pembuangan Sampah (TPS) berada di tengah pulau ungkap Benny. Pihaknya dari instansi Pemda KLU, dalam kapasitasnya tetap mengupayakan pencegahan. Dikes secara intensif terus memantau kondisi lingkungan tiga pulau atas potensi serangan penyakit tidak menular, termasuk memberikan penyuluhan dan sosialisasi bagi warga setempat.

“Para petugas kesehatan tetap standby - berjaga-jaga di masing-masing Pustu. Apabila ada warga yang ditemukan mengidap Malaria atau DB, agar segera dilaporkan untuk diberikan penanganan obat dan perawatan,” jelasnya.

Benny berharap, catatan kasus Malaria yang pernah terjadi secara massif di KLU pada kurun 5 tahun lalu, tidak terulang kembali di tahun ini dan mendatang.

Oleh karena itu, dukungan kesadaran masyarakat untuk menjaga dan memelihara lingkungan sangat penting untuk menekan pertumbuhan bibit penyakit. (ari)

SUARA NTB Kamis, 4 September 2014

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 4

Kejari Sumbawa Bidik Pengadaan Ternak Aspirasi Dewan (Suara NTB/arn)

PERWAKILAN MAHASISWA - Dr. Zul dan Joanne mengapit dua perwakilan mahasiswa baru sesuai sesi kuliah yang diberikan oleh pejabat Konjen AS, Rabu (3/9).

Konjen AS Berikan Pencerahan ke Mahasiswa Baru UTS Sumbawa Besar (Suara NTB) Pejabat Konjen Amerika Serikat, Joanne I Cossitt, memberikan materi di hadapan ratusan mahasiswa baru (maba) Universitas Teknologi Sumbawa (UTS) yang tengah melaksanakan orientasi pengenalan kampus atau Respek mahasiswa baru 2014, Rabu (3/9). Joanne banyak berinteraksi dengan mahasiswa meski ia menyampaikan materi dalam bahasa Inggris. Salah satunya yang disampaikan soal “menjadi orang baik”.

Penyampaian melalui bahasa Inggris ini sekaligus untuk melatih kemampuan berbahasa Inggris para mahasiswa UTS angkatan tahun 2014. Ketika seseorang telah menjadi mahasiswa dalam sebuah universitas maka hal itu tandanya telah menjadi seorang dewasa yang mempunyai tanggung jawab. Mahasiswa kemudian diminta mendefinisikan tentang orang baik, yang kemudian direspons secara beragam oleh mahasiswa. Joanne pun sedikit menceritakan tentang masyarakat di Amerika yang menghargai perbedaan pendapat dan berpikir secara kritis terhadap segala sesuatu.

Saat membuka Respek, Rektor UTS, Dr. Zulkieflimansyah, M.Sc, menjelaskan, UTS bukan hanya untuk orang Sumbawa, karena kebetulan saja ada di Sumbawa. Sebab mahasiswanya ada yang dari Jakarta, Bandung, Kalimantan dan NTT serta daerah lainnya. Bahkan kedepan masing-masing Provinsi di Indonesia akan ada wakilnya di UTS. Dr. Zul pun menjelaskan sedikit tentang pendidikan sebagai senjata yang paling luar biasa di dunia. Keberadaan UTS menjadi rumah pembelajaran yang menyenangkan, dikelilingi sawah dan sungai. Agar mahasiswa UTS tidak hanya bersahabat dengan sesama manusia, tetapi juga dengan alam. (arn)

Kejari Tetapkan Pejabat Disnakertrans Sumbawa sebagai Tersangka Sumbawa Besar (Suara NTB) Kejaksaan Negeri (Kejari) Sumbawa akhirnya menetapkan tersangka kasus dugaan penyimpangan dalam program Proyek Perluasan Kesempatan Kerja (PKK) di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Sumbawa. Menyusul telah ditingkatkannya status kasus ini ke penyidikan, setelah dilakukan ekspose.

Sebagaimana disampaikan Kajari Sumbawa, Sugeng Hariadi S.H, M.H, Rabu (3/9), tersangka satu orang, INH, yang merupakan pejabat di Disnakertrans Sumbawa. Bahkan INH kini masih menjabat di SKPD setempat. “Untuk sementara, baru satu orang tersangka yang ditetapkan,” terangnya, seraya menyampaikan semua pihak terkait yang sudah dimintai klarifikasi akan dipanggil kembali untuk kepentingan penyidikan kasus ini.

Diketahui sebelumnya, program PPKK tahun 2013 dananya bersumber dari APBN. Dibagi dalam tiga lokasi yakni di Desa Krekeh, Kecamatan Unter Iwes, di Kecamatan Maronge dan Kecamatan Buer. Dengan total dana Rp 750 juta. Tetapi yang bermasalah di Desa Krekeh, dengan program pembangunan cekdam, yang dikerjakan secara swakelola. Dengan membentuk kelompok-kelompok. Namun, pengerjaannya tidak dilakukan oleh kelompok tersebut. Melainkan dikerjakan oleh sebuah CV. Berdasarkan hasil pemeriksaan dan turun lapangan, ada yang difiktifkan dalam pelaksanaannya. Dimana, dalam kelompok ada dicantumkan nama orang yang sudah meninggal dan anakanak. Ada tukang yang bekerja dan tidak bekerja. (arn)

Sumbawa Besar (Suara NTB) Kejaksaan Negeri (Kejari) Sumbawa membidik dana aspirasi DPRD Sumbawa. Termasuk memonitor dan memantau proses pengadaan ternak melalui Dinas Peternakan (Disnak) Sumbawa yang sudah memasuki pelelangan ketiga, namun masih sepi penawaran.

Kajari Sumbawa, Sugeng Hariadi S.H, M.H, Rabu (3/9) mengatakan, kalau memang tidak ada peserta lelang yang melakukan penawaran, maka dana untuk pengadaan tersebut mesti dikembalikan ke kas daerah. Apakah nanti dilakukan pengadaan kembali pada tahun berikutnya itu atau lainnya tergantung mereka.

Yang jelas, aturan Perpres mengenai pengadaan barang dan jasa harus diikuti oleh Unit Layanan Pengadaan (ULP). “Kalau memang tidak ada yang mau menawar, mau apa,” ujar Sugeng.

Terkait munculnya usulan menaikkan harga satuan ternak per ekor seperti berkembang dalam pertemuan di DPRD, menurut Kajari, penentuan harga satuan sudah melalui kajian yang matang oleh SKPD yang melakukan pelelangan. Kalaupun dinaikkan ada tidak aturan yang mengatur tentang hal itu. “Ada tidak aturannya, sesuai nggak dengan keadaan saat ini. Jadi mesti hati-hati. Kalau tidak, maka kami siap menerima pengaduan,” tandas Kajari.

Secara umum, lanjut Sugeng, pihaknya tetap mengawa-

si proses pengadaan barang dan jasa baik di Sumbawa maupun di KSB. “Kalau pengadaan dipaksakan akan jelek dan berimplikasi ke akibat hukum.

Semua orang pasti menghindari itu,” tukasnya, seraya mengajak semua pihak untuk membangun Sumbawa dengan cara yang benar sesuai koridor.

Seperti diberitakan harian ini sebelumnya, proyek pengadaan ternak, sapi, kuda, kambing dan ayam usulan aspirasi DRD Sumbawa terancam gagal. Setelah selama dua kali pelelangan, belum juga ada penawaran yang masuk. Hing-

ga kini dibuka pelelangan ketiga September ini. Muncul banyak dugaan dalam masalah ini, seperti tudingan sarat konspirasi dan lainnya. Hingga muncul usulan agar menaikkan harga satuan ternak.

Penyimpangan Kajari mengungkapkan, pengadaan ternak melalui program Bumi Sejuta Sapi (BSS) di Sumbawa diduga bermasalah. Kasus yang kini tengah dilidik Kejati NTB ini dalam prakteknya di lapangan banyak ditemui dugaan penyimpangan.

Informasi yang diperoleh, dalam proyek pengadaan sapi tersebut dalam prakteknya masyarakat penerima bantuan bukan diberikan ternak, tetapi malah diganti dengan uang. Ada pula modus lain,

masyarakat yang terdata harusnya mendapatkan bantuan ternak, namun malah diterima masyarakat lain yang namanya tidak terdaftar.

Sugeng Hariadi menyebutkan, dari hasil penelusurannya di sejumlah kecamatan pada kelompok penerima bantuan ternak program BSS ini. Seperti kecamatan Utan, Rhee, Empang, Unter Iwes dan lainnya. “Itulah yang kami temukan dalam proses puldata yang kami lakukan.

Hasilnya nanti akan kita laporkan ke Kejati,” terangnya.

Padahal program bantuan ternak ini memiliki juklak dan juknis yang jelas. Mestinya, dalam pelaksanaan tetap mengacu kepada aturan perundangundangan yang berlaku. “Kalau mau melanggar, maka silakan berhadapan dengan kami,” pungkasnya. (arn)

Perairan Sangiang Marak Aksi Pengeboman Ikan

(Suara NTB/ula)

TOLAK PENJUALAN - Alamsyah, Ketua LAKI Dompu saat menyampaikan orasi di kantor Pemda Dompu, Rabu (3/9), menolak penjualan wisma Dompu di Mataram.

Aktivis Tolak Penjualan Wisma Dompu di Mataram Dompu (Suara NTB) Penjualan wisma Dompu di Kota Mataram dipersoalkan Lembaga Anti Korupsi Indonesia (LAKI) Kabupaten Dompu.

Aset daerah tersebut mestinya diberdayakan daerah untuk memberi pendapatan asli daerah (PAD), bukan justru untuk menutupi defisit anggaran yang dialami daerah.

Ketua LAKI Kabupaten Dompu, Alamsyah, SE dalam orasinya saat melakukan aksi unjuk rasa, Rabu (3/9) mengatakan, pemda Dompu terkesan memaksakan kehendak terkait

pembangunan gedung Samakai Dompu. Pembangunan yang menelan anggaran sebesar Rp 11 miliar tersebut belum terlalu urgen. Sementara masih banyak rencana pembangunan daerah lain yang lebih dibutuhkan masyarakat. “Pembangunan gedung Samakai terkesan dipaksakan, apalagi membutuhkan anggaran besar. Akibatnya, anggaran daerah kini mengalami defisit,” terangnya.

Defisit anggaran daerah tahun 2014 ini, lanjut Alamsyah, membuat daerah harus menjual wisma Dompu di Mataram untuk menutupi defisit. Padahal aset tersebut bisa dikelola dan dimanfaatkan untuk kepentingan yang lebih besar dan bisa memberi tambahan PAD Dompu. “Mestinya masih banyak cara agar wisma Dompu ini tidak dijual,” katanya.

Alamsyah yang diterima Asisten III Setda dan tiga staf ahli Bupati di ruang staf ahli, membantah segala tudingan LAKI Dompu. Pembangunan gedung Samakai sudah direncanakan sejak lama. Keberadaannya cukup dinanti masyarakat, karena berbagai kegiatan sosial kemasyarakatan di Dompu selama ini tidak ditunjang gedung yang representatif. “Pembangunan gedung Samakai sudah direncanakan lebih awal dan tidak ada kaitannya dengan defisit,” ungkap Asisten III Setda Dompu, Muhammad, ST, M.Si. Muhammad juga menegaskan, penjualan wisma Dompu oleh pemerintah daerah setelah melalui kajian dan telah mendapat persetujuan Dewan sejak 2013 lalu. Wisma Dompu tersebut dibeli sejak 2007 seharga Rp 800 juta dan direncanakan sebagai kantor perwakilan Dompu di Mataram.

Namun aturannya justru tidak dibolehkan pembentukan kantor perwakilan daerah di ibu kota Provinsi dan hanya dibolehkan di ibu kota negara, seh-

ingga dijadikan sebagai penginapan dengan dua kamar.

Terbatasnya fasilitas yang dimiliki justru membebani keuangan daerah, karena di wisma tersebut ditempatkan pejabat setingkat eselon IV. Daerah juga harus menanggung biaya rutin berupa cleaning service, penjaga malam, air PDAM dan listrik tiap bulannya. Belum lagi biaya rutin untuk perawatan setiap tahun. “Daerah justru terbebani karena harus menanggung biaya operasionalnya setiap bulan, sementara pendapatannya tidak ada. Atas pertimbangan itu, daerah memutuskan untuk menjualnya. Berdasarkan penilaian apresal, harga dasar penjualannya minimal Rp 7,291 miliar. Sementara daerah dulu membelinya Rp 800 juta,” ungkap Muhammad. (ula)

Bima (Suara NTB) Aksi pencurian ikan atau illegal fishing di sekitar perairan Pulau Sangiang Kecamatan Wera Kabupaten Bima diduga marak terjadi. Praktek yang merugikan nelayan lokal ini tentu merugikan, hanya saja pihak terkait tidak melakukan tindakan.

Ketua Kelompok Nelayan Tradisional Desa Sangiang, M Guntur, Rabu (3/9), menyebutkan praktek pengeboman ikan tersebut sudah berlangsung lama.

Biasanya, para pelaku menggunakan peralatan yang dilarang mulai dari pukat harimau, bom ikan dan meracuni ikan. Para pelakunya pun datang dari berbagai daerah, baik dari luar daerah mulai dari Sulawesi Selatan, Labuan Bajo serta beberapa nelayan lainnya yang berada di wilayah Kabupaten Bima. Praktek tersebut tentunya sangat merugikan nelayan tradisional. Hanya saja, hingga kemarin tidak ada perhatian atau tindakan pencegahan maupun penindakan dari pihak terkait. “Nelayan tradisional di Sangiang sudah sangat terganggu akibat adanya pelaku penangkap ikan ilegal,” ujar Guntur.

Dilanjutkan Guntur, dengan adanya praktek tersebut penguasaan perairan Pulau Sangiang saat ini didominasi nelayan pendatang. Apalagi, alat tangkap yang digunakan melanggar aturan dan mengancam ekosistem di laut.

Oleh karena itu pihaknya meminta petugas baik dari Polair maupun Diskanlut mengambil tindakan agar

para nelayan ilegal tersebut bisa diberi tindakan. “Seharusnya pihak terkait intens melakukan razia dan penyergapan,” tandas Guntur.

Hal senada juga diungkapkan nelayan lain, M. Said Huruma. Dia mengaku, akibat alat tangkap yang digunakan tersebut seringkali mengakibatkan nelayan lokal terlibat konflik dengan mereka. Bahkan beberapa kali pernah menghancurkan pukat harimau milik nelayan pendatang karena memasuki area pemancingan. “Mestinya praktek ilegal semacam ini mendapat perhatian dari pihak yang berwajib. Karena sangat merugikan kami sebagai nelayan yang menggunakan alat pancing,” tegasnya.

Menanggapi masalah pengeboman ikan ini, Diskanlut melalui Kabid Bina Lingkungan dan Konservasi, Ali Madi, menyebutkan tindakan penangkapan ikan dengan menggunakan bom ikan maupun pukat harimau merupakan pelanggaran. Untuk itu, pihaknya akan merespon pernyataan dari para nelayan dimaksud dengan segera mendatangi lokasi. “Kita akan koordinasi dengan tim,” aku Ali sambil menerangkan dalam tahun 2014 ini sudah ada dua kasus serupa yang dilaporkan ke pihaknya.

Terkait maraknya kasus ini, biasanya pihaknya lebih mengedepankan langkah persuasif dengan turun bersama Babinsa, Polair, Polsek, TNI AL. Hanya saja, jika tertangkap tangan, tentu para pelaku diberi penindakan dan diproses sesuai dengan ketentuan. (use)

Disdukcapil KSB Perketat Penerbitan KTP Taliwang (Suara NTB) Kebijakan pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) membuka beberapa formasi jabatan pada penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) khusus pelamar lokal, membuat Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) setempat memperketat proses penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP).

Kepala Disdukcapil KSB Drs. Alwi menyebutkan, pihaknya sebelumnya telah diinstruksikan oleh bupati agar tidak sembarangan menerbitkan KTP. Sebab tidak menutup kemungkinan akan ada oknum warga dari luar daerah, akan mencari celah agar dapat melamar pada formasi khusus itu mencoba

mengajukan permohonan penerbitan KTP baru. “Beliau (bupati) sudah wanti-wanti. Dan kami sekarang menjalankan hal itu,” terangnya kepada media ini, Rabu (3/9).

Untuk menutup ruang tersebut, petugas penerbitan KTP di Disdukcapil pun disiagakan.

Alwi menyebutkan, dalam beberapa hari terakhir seluruh permohonan pembuatan KTP dilakukan verifikasi berkas secara rinci. Bahkan petugas penyelia melakukan kroscek terkait status pemohon KTP. “Saya minta kepada petugas harus memastikan pemohon adalah warga KSB atau sudah memenuhi ketentuan dikatakan sebagai warga KSB,” tandasnya.

Selanjutnya ia memaparkan, pihaknya sebelumunya te-

Alwi

(Suara NTB/bug)

lah mendapatkan instruksi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) kaitannya dengan proses rekutmen CPNS tahun ini. Di mana Kemendagri telah bekerjasama dengan Kementerian Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) yang mempersyaratkan bagi setiap pelamar menggunakan data eKTP atau minimal sudah terdaftar dalam basis e-KTP. “Nah kita di sini bertugas memfasilitasi para calon pelamar yang belum memiliki e-KTP atau belum terdaftar dalam data eKTP supaya bisa mendaftar.

Mereka kita daftarkan atau memberikan surat keterangan bagi warga yang belum memiliki e-KTP. Karena syarat pendaftaran harus memiliki eKTP,” paparnya. (bug)

RAGAM

SUARA NTB Kamis, 4 September 2014

Gubernur Minta Jabatan Seorang Kasi Ditinjau Dari Hal. 1 Pasalnya, selain masuk dalam daftar PNS yang terindikasi indisipliner, oknum kepala seksi (kasi) itu tak mendengarkan arahan dari gubernur. Kemudian gubernur memerintahkan langsung kepada Sekda NTB, H. Muhammad Nur, SH, MH, yang hadir untuk meninjau jabatan struktural PNS bersangkutan.

“Kenapa bicara terus Pak? Ndak pantas saya bicara, bapak bicara di belakang. Kalau saya lihat bapak usianya sudah jauh dengan saya. Berikan contoh yang baik lah. Saya minta Pak Sekda untuk jabatan struktural beliau ini ditinjau.

Saya pikir masih banyak pejabat lain yang punya integritas yang lebih baik,” perintahnya.

Apel penegakan disiplin itu dihadiri Wakil Gubernur NTB, H. Muh. Amin, SH, M.Si, Sekda NTB, H. Muhammad Nur, SH, MH, Asisten I Tata Praja dan Aparatur, Dr. H. Rosiadi H. Sayuti, M.Sc dan sejumlah pimpinan SKPD lingkup Pemprov NTB. Seorang pejabat struktural eselon IV itu langsung diminta ke depan oleh gubernur. Gubernur mengatakan, seharusnya pejabat itu harus mendengarkan apa arahan yang disampaikan oleh pimpinannya atau menghormati forum yang ada. Menurutnya, dengan mengemban amanah seorang pejabat di eselon IV, seharusnya dia bisa menjadi contoh bagi bawahannya dengan memberikan contoh yang baik.

“Banyak orang beranggapan saya itu memimpin tak tegas, kurang keras. Tapi saya betul-betul menilai dan jangan dicoba ketegasan saya.

Ada batas-batas saya melihat, menilai kalau Anda melewati batas itu, Anda harus siap dengan sanksi. Sederhana saja dalam hidup ini, ada tanggung jawab dan ada hak,” ujarnya mengingatkan.

Gubernur yang memimpin NTB periode kedua ini menjelaskan dirinya bukan PNS. Namun, dirinya adalah pimpinan seluruh PNS sesuai dengan kewenangan yang diberikan UU sebagai kepala daerah. Menurutnya, jika diibaratkan sebuah permainan sepakbola, menjadi PNS itu sudah jelas lapangannya. Begitu juga juga rambu-rambu, garis dan wasitnya.

“Kita bukan di hutan rimba.

Ada lapangannya jelas, batasbatasnya. Anda tetap jadi pemain, tetaplah di dalam lapangan itu. Jangan Anda keluar masuk tetapi tetap ingin jadi pemain. Jangan tidak mengindahkan peraturan, tetapi ingin tetap mendapat keistime-

waan-keistimewaan sebagai PNS,” katanya.

Diakuinya, pada saat pembukaan seleksi CPNS 2014 belum lama ini, server Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN –RB) sampai down. Pasalnya, jumlah pengunjung mencapai 10 juta orang dalam waktu yang sangat singkat. Artinya, ada 10 juta anak-anak muda di Indonesia yang ingin jadi PNS yang siap menggantikan PNS yang ada.

“Saya mohon betul, untuk ini diindahkan. Karena pascaapel disiplin kedua ini tindakan-tindakan terukur dari pimpinan itu akan lebih progresif. Saya akan mengeluarkan Pergub yang lebih detail menyangkut progresif dalam pemotongan Tunjangan Kinerja Daerah (TKD),” imbuhnya.

Dikatakan, dalam pergub yang akan diterbitkan itu, pemotongan TKD masingmasing PNS tak akan berlaku sama bagi yang sering indisipliner. Namun pemotongan TKD akan berlaku progresif. Bisa jadi, lanjut gubernur, TKD akan ditiadakan bagi pegawai yang indisipliner. Bahkan, Pemprov akan meminta secara aktif kepada Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Kemen PAN RB untuk memberikan tindakan yang nyata bagi yang terus menerus melakukan pelanggaran.

Selain itu, gubernur mengatakan akan mengeluarkan kebijakan, setiap awal bulan pada apel bulanan akan diumumkan semua pegawai yang kena pemotongan TKD akibat indisipliner. Ia berharap tak seorangpun PNS yang diumumkan namanya. Mekanisme penegakan disiplin PNS itu akan diterapkan sedetail mungkin.

Artinya, ada ruang bagi PNS yang terindikasi indisipliner untuk membela diri dengan didukung datadata yang akurat.

Pada kesempatan itu, ia mengharapkan bagi PNS yang belum disiplin dalam pelaksanaan tugas, agar apel penegakan disiplin itu merupakan yang terakhir bagi PNS bersangkutan. Diharapkan, pada masa mendatang tak ada lagi PNS yang dikumpulkan di Lapangan Bumi Gora, karena indispliner. PNS diminta untuk menghormati diri sendiri supaya orang lain juga menghormati mereka. (nas)

Kejari Sumbawa dan Bima Terbanyak Dari Hal. 1 Masih catatan Kejati NTB, di Kejari Sumbawa ada 13 perkara korupsi yang belum tuntas dan hingga kini sedang digenjot penyidik setempat. Semangat penuntasan perkara ini terlihat dari kerja keras tim penyidik di bawah pimpinan Sugeng Hariadi, SH, MH. Sementara di Bima, ada 11 perkara yang diketahui belum tuntas.

Parahnya, dari kasus yang ditangani sejak 2009, namun jadi tunggakan hingga 2014.

Aspidsus Kejati NTB, Suripto, SH, MH Rabu (3/9) menjelaskan, upaya penuntasan perkara ini tetap ditekankan kepada seluruh Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) dengan target secepat mungkin. Langkah yang ditempuh, selain bertemu langsung dengan Kajari untuk evaluasi, baru baru ini ia sudah bersurat meminta perkembangan penanganan kasus–kasus dimaksud. “Kami sudah kirim surat, sebagian sudah memberikan laporan perkembangan, sebagian belum,” terangnya.

Lambannya penyelesaian kasus diakui disebabkan faktor internal soal SDM dan eksternal soal pelibatan lembaga lain.

Tapi itu tidak akan menjadi alasan pembenar pihaknya, karena semua akan tergantung kesungguhan para Kajari. “Kalau ada kesungguhan, kami yakin ini cepat tuntas,” harapnya.

Beberapa kasus yang belum tuntas dan menjadi tunggakan itu di antaranya, di Kejari Mataram hanya satu kasus, penyidikan penjualan tanah hutan lindung di Kedaro Sekotong. Sementara di Kejari Praya, ada empat perkara, penyimpangan dana Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU), Penyimpangan Alkes Tahun 2006 untuk dua perkara, dan kasus Alokasi Dana Desa (ADD). Sementara di Kejari Selong Lombok Timur, terkait kasus korupsi pengadaan jaringan internet Dukcapil yang menyeret tiga tersangka.

Sedangkan di Sumbawa dengan perkara terbanyak, mencapai 13 berkas. Di antaranya kegiatan Detail Engineering Design (DED) Terminal Taliwang Tahun 2013, yang menetapkan tiga tersangka. Juga ada perkara bantuan bencana alam normalisasi sungai Empang Tahun 2007, dengan satu tersangka. Kasus

Bendungan Sedewe Tahun 2009, untuk tiga tersangka.

Kasus penyalahgunaan ADD di KSB. Kasus kapal angkutan perintis Dishub Tahun 2009 dengan dua tersangka.

Perkara yang baru sudah ditingkatkan ke penyidikan.

Namun belum selesai adalah pengadaan tong sampah Tahun 2012 dan kasus penyaluran dana PNPM, untuk satu orang tersangka.

Untuk Kejari Dompu juga tidak kalah banyak perkara yang ditangani dan belum tuntas. Salah satu kasus, pengadaan Mobil Damkar yang sudah menetapkan tersangka mantan pejabat Setda Dompu, ditangani sejak 2005 lalu. “Jadi sudah lebih dari 10 tahun kasus ini menggantung dan menjadi perhatian khusus kami,” tegasnya. Selain kasus Damkar, kasus pengadaan sepeda motor Jincheng, pungli di Dinas Perkebunan untuk satu tersangka, penyalahgunaan dana block grant salah satu SMP di Dompu dengan satu tersangka, kasus pencairan dana insentif Sapi Betina Tahun 2011 untuk satu tersangka, kasus raskin Wawondaru Tahun 2012 satu tersangka, serta pengadaan Senpi Pol PP Tahun 2005 dengan dua tersangka.

Perkara yang tidak kalah banyak ditanggung Kejari Bima. Di antaranya penggunaan DAK Kota Bima tahun 2005 untuk satu tersangka, kasus Kebun Kopi Tambora untuk satu tersangka, kasus sumur bor tahun 2007 di Desa Lanta Kecamatan Lambu, Karumbu dan Langgudu tahun 2008 untuk tiga tersangka. Penyalahgunaan keuangan obat pada Apotek RSUD Bima tahun 2006 sampai 2009, tersangka satu tersangka. Pengadaan alat medis Dikes Kota Bima Tahun 2008 dengan tersangka mantan Kabag Keuangan Pemkot Bima.

Penyelewengan dana bos tahun 2013 di salah satu SMA dengan satu tersangka, serta kasus korupsi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Bima untuk pengadaan air bersih tahun 2013, dengan tiga tersangka. (ars)

Halaman 5

DARI SOSIALISASI NASIONAL PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG UNTUK PELAJAR SMA/SMK PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2014 DI PULAU SUMBAWA

TANDA TANGAN - Seusai mengikuti sosialisasi Penataan Ruang yang diselenggarakan oleh Dinas PU Propinsi NTB, para siswa memberikan tandatangan sebagai bentuk dukungan dan komitmen dari generasi muda untuk turut menjaga lingkungan dan mnyebarluaskan informasi pentingnya pemahaman terhadap tata ruang. Tampak siswa/i SMAN 1 Kota Bima sedang melakukan penandatanganan.

Sambut HPN, Alfamart Percantik 65 Warung Mataram (Suara NTB) PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk. (Alfamart) kembali mengadakan program sosial bedah warung. Kali ini, ada 65 warung rumahan yang ada di 13 kota di Indonesia yang akan dipercantik. Mulai dari Pekanbaru, Jambi, Lampung, Bogor, Sukabumi, Jakarta, Kerawang, Bandung, Plumbon, Solo, Bangkalan, Lombok hingga Makassar. Kegiatan tersebut dilaksanakan dalam rangka menyambut Hari Pelanggan Nasional (HPN) yang jatuh pada tanggal 4 September.

“Di wilayah Nusa Tenggara Barat sebanyak 5 warung ditata ulang agar tampilannya lebih menarik,” ucap Branch Manager Alfamart Lombok Yudi Sobari.

Dalam kegiatan tersebut, Alfamart akan melakukan bersih-bersih warung, menata ulang barang dagangan serta mencat ulang warung. “Bedah warung yang dilaksanakan tahun ini sedikit berbeda dengan pelaksanaan tahun lalu. Jika sebelumnya warung yang dibedah adalah warung binaan Alfamart kali ini bukan warung binaan,” kata Yudi Sobari. Menurutnya, dalam kegiatan ini tim Alfamart benar-benar gerilya melakukan pendekatan ke warungwarung rumahan agar bersedia warungnya dipercantik.

Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Mataram (Unram) ini menegaskan, jika yang dirilis BPS untuk bulan Juli itu, bukan untuk keadaan yang sebenarnya sekarang. Namun, saat ini tingkat kunjungan wisatawan lokal maupun mancangara saat ini sudah meningkat. Demikian juga dengan TPK hotel bintang dan non bintang yang ada di NTB. Diakuinya, pada bulan Juli lalu bertepatan dengan bulan puasa, sehingga kunjungan wisatawan domestik cenderung mengalami penurunan. Demikian juga dengan kegiatan-kegiatan MICE yang berskala lokal dan nasional juga sangat berkurang. Meski demikian, ujarnya, jumlah wisatawan yang masuk ke NTB terus naik. “Bisa dilihat pada rilis bulan Oktober mendatang. Datanya pasti berubah. Kita juga ndak enak, begitu meningkatkan jumlah wisatawan tiba-tiba disebut berkurang, tentu menjadi pertanyaan, ada apa ini?” tanyanya.

Selain itu, jika dibandingkan dengan bulan Juni tahun 2013 lalu, tentu mengalami penurunan dengan bulan Juli tahun 2014 ini. Alasannya, pada tahun lalu pada pertengahan tahun belum bertepatan dengan momen puasa.

Basuki Prayitno menegaskan, semua pihak di daerah ini selalu optimis dengan peningkatan kunjungan wisatawan dan peningkatan jumlah tamu di hotel. Di mana, berkaitan dengan pariwisata bukan hanya satu pihak yang menangani, melainkan banyak pihak, sehingga akan meningkatkan hasil yang lebih maksimal.

Belum lagi, ujarnya, besarnya potensi pariwisata di dalam daerah, serta munculnya multiplayer effect lain yang berkaitan dengan ekonomi kreatif. “Bukan satu pihak yang bertanggung jawab pada upaya meningkatkan jumlah wisatawan ini,” tegasnya.

Belum lagi dengan tinggin-

Solusi Jitu Mengatasi Berbagai Masalah Kepemudaan Mataram (Suara NTB) Bulan September adalah bulan lahirnya Karang Taruna tepatnya tanggal 26 September 1960. Hari lahir Karang Taruna senantiasa diperingati dengan kegiatan Bulan Bhakti Karang Taruna (BBKT). Kegiatan itu dilaksanakan oleh Forum Kerjasama Karang Taruna dari sejumlah daerah bersama masyarakat.

Memberikan peran kepada Karang Taruna dalam kegiatan pembangunan daerah merupakan solusi jitu mengatasi berbagai masalah kepemudaan saat ini.

Hal tersebut dikatakan Ketua Forum Pengurus Karang Taruna Provinsi (Suara NTB/ist) NTB, Ma’ruf Syamsudin, M.Pd kepada Ma’ruf Syamsudin Suara NTB, Rabu (3/9). Dalam hal ini, ujarnya, Karang Taruna siap bersinergi dengan pemerintah daerah dalam pembangunan daerah melalui karya bhakti atau pengabdian kepada masyarakat.

Seiring dengan perkembangan zaman dan pergantian pemimpin nasional, Karang Taruna di tingkat bawah banyak yang mati suri dan kehilangan induknya. Seperti pada masa pemerintahan Presiden KH. Abdurahman Wahid yang membubarkan Departemen Sosial RI, mengakibatkan Karang Taruna di tingkat bawah banyak yang merasa kehilangan induknya. Namun banyak juga yang bertahan sejak kurun waktu 2000-2010.

Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 77/Huk/2010 tertuang dalam pedoman dasar Karang Taruna bahwa tanggung jawab dan penyelenggara program Karang Taruna menjadi tanggung jawab pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota. Jati dirinya Karang Taruna adalah organisasi sosial yang tugas pakok bersama pemerintah menanggulagi permasalahan kesejahteraan sosial khususnya pada kalangan generasi muda.

Tidak hanya itu, Karang Taruna sebagai tempat berhimpun generasi muda dan penerus cita-cita perjuangan bangsa dipandang lebih mengetahui permasalahan sosial yang dihadapi pemuda/masyarakat dan upaya dalam penanganannya. Oleh karena itu, dalam rangka proses percepatan pembangunan, suka tidak suka Karang Taruna harus diefektifkan untuk optimalisasi program pembangunan. Ia mengharapkan, dalam rapat-rapat koordinasi, Karang Taruna dilibatkan dan diberi kepercayaan. Sehingga sinergi antara pemerintah dengan Karang Taruna dalam pembangunan daerah berjalan dengan baik. (nas)

Jasa Pengiriman Barang Rawan Penyelundupan Narkoba Dari Hal. 1

(Suara NTB/ist)

BEDAH WARUNG - Suasana saat tim dari Alfamart melakukan bedah warung di wilayah Lombok Timur, Rabu (3/9).

Nur Rachman, Corporate Communication General Manager Alfamart mengatakan program bedah warung bertujuan untuk memberikan pengetahuan kepada pemilik warung tentang pentingnya kerapihan toko dan pelayanan pelanggan.

“Kebetulan besok (Kamis, 4/9/ 14) adalah Hari Pelanggan Nasional, harapan kami setelah warung mereka dirapikan mereka juga lebih aware kepada pelanggannya dengan melayani lebih ramah,” katanya.

Lebih lanjut Nur Rachman mengatakan bahwa kegiatan be-

dah warung merupakan kegiatan rutin sebagai wujud kepedulian Alfamart terhadap pedagang kecil. Dari pengalaman-pengalaman sebelumnya, setiap warung yang dipercantik pendapatannya cenderung meningkat.

“Sembari merapikan dan mencat warung, tim Alfamart juga memberikan tips-tips singkat soal bisnis ritel kepada pemilik warung seperti bagaimana menata barang dagangan, melayani pelanggan hingga bagaimana mengatur manajemen warung,” jelas Nur Rachman. (049/*)

Pintu Masuk BIL Tertinggi di Indonesia Dari Hal. 1

Perankan Karang Taruna

ya frekuensi penerbangan dari dan ke NTB. Termasuk yang baru-baru ini dengan pengisian rute BIL-Bima dan BIL-Sumbawa oleh Garuda, baginya akan menjadi magnet yang akan memudahkan wisatawan untuk datang dan mengunjungi seluruh pelosok daerah di NTB. Meski sebenarnya kendala utama akses menuju lokasi-lokasi wisata masih terkait infrastruktur pendukungnya. Namun kebijakan pemerintah provinsi dengan membantu pemerintah kabupaten/ kota dalam mendukung anggaran dan pembenahan infrastruktur, pihaknya yakin kunjungan wisatawan akan terus meningkat.

“Walaupun dalam UU, kewenangan provinsi hanya promosi, selanjutnya untuk penataan adalah kabupaten/kota.

Tetapi gubernur kebijakannya memberi dukungan anggaran,” katanya sambil menyebut bahwa yang demikian itu adalah upaya untuk meningkatkan arus wisatawan di NTB. Di tempat terpisah, dari 19 pintu masuk utama wisatawan mancanegara (wisman) di Indonesia, pintu masuk melalui Bandara Internasional Lombok (BIL) menempati posisi tertinggi. Berdasarkan data, presentase kenaikan tertinggi tercatat di pintu masuk BIL sebesar 171,18 persen pada semester pertama 2014. Sementara itu, total angka kunjungan wisatawan, baik domestik dan mancanegara ke NTB pada semester pertama 2014 mencapai 752.347 orang.

Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) NTB, Drs. Muhammad Nasir mengatakan, sesuai dengan rilis dari Kementerian Pariwisata dan ekonomi Kreatif (Kemenparekraf), tingkat kunjungan wisman melalui pintu masuk BIL mencapai 171 persen lebih. “Karena ada penerbangan langsung ke BIL dari Singapura, Australia dan Malaysia,” ujarnya.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) Pusat, dari Januari-Juli 2014, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) yang masuk ke Indonesia mencapai 5,33 juta, meningkat 9,37 persen dibandingkan jumlah kunjungan wisman pada periode yang sama 2013. Namun, ada yang menarik dari data BPS tersebut, kenaikan tertingi kunjungan wisman bukan ada di pintu masuk Bandara Ngurah Rai Bali, melainkan di Bandara Internasional Lombok (BIL) NTB. Nasir mengatakan, angka kunjungan wisman ke NTB masih didominasi wisatawan asal Australia, Jepang, Malaysia dan Tiongkok. Tingginya angka kunjungan wisatawan asal Malaysia dikarenakan bertambahnya jumlah freakuensi penerbangan langsung ke negeri jiran tersebut. Di mana, semula penerbangan langsung BILKuala Lumpur sebanyak tujuh kali sehari. Namun kini frekuensinya 10 kali dalam seminggu.

Secara keseluruhan, lanjutnya, total angka kunjungan wisatawan ke NTB periode Januari-Juli mencapai 752.347 orang. Target kunjungan wisatawan tahun ini sebanyak 1,4 juta orang. Artinya, kata Nasir, sebesar 50,7 persen target kunjungan wisatawan sudah terpenuhi.

Dari total angka kunjungan wisatawan semester pertama 2014 ini, masing-masing sebanyak 334.406 wisman dan 417.941 wisatawan domestik.

Dengan rincian jumlah angka kunjungan wisman pada Januari sebanyak 45.715 orang, Februari 40.774 orang, Maret 43.845 orang, April 53.764 orang, Mei 66.190 orang dan Juni sebanyak 84.118 orang.

Sementara jumlah angka kunjungan wisatawan domestik pada Januari sebanyak 108.551 orang, Februari 97.095 orang, Maret 105.129 orang, April 124.233 orang, Mei 142.279 orang dan Juni sebanyak 175.060 orang. (bul/nas/*)

Dari serangkaian modus penyelundupan narkoba ini, patut menjadi atensi khusus pihaknya. Karena pelaku tidak akan pernah kehabisan akal untuk menyelundupkan narkoba, meski beberapa kali modus tersebut berhasil dibongkar aparat, termasuk bersama Badan Narkotika Nasional (BNN). “Mereka (pelaku, red) akan terus mencari cara cara baru, dengan melibatkan orang lain yang sebenarnya tidak tahu apa–apa,” terangnya.

Modus melibatkan orang lain ini, juga terjadi dalam pengungkapan kasus melibatkan oknum anggota Dewan KSB tersebut.

Dengan cara pengiriman barang atau paket dalam bentuk surat penting untuk alamat tertentu, kemudian orang lain diminta mengambil paket tersebut. Jika ketahuan polisi, pemilik paket yang sebenarnya “cuci tangan” berusaha menghilangkan jejak.

Sementara yang mengambil barang sebenarnya tidak tahu apa apa, namun tetap harus ditangkap dan diproses hukum.

Dalam kesempatan itu, ia mengimbau kepada masyarakat agar mewaspadai modus semacam ini. Karena para pelaku akan memilih orang–orang yang manut, ketika dimintai tolong mengambil paket atau kiriman barang dengan upah tertentu. Kasus semacam ini juga sering menimpa TKI, yang dititipi koper atau bingkisan dari luar negeri untuk dibawa ke Indonesia. Ketika berhasil digagalkan aparat, TKI itu yang terjerat.

Sementara pemilik barang narkoba aman aman saja. “Jadi

masyarakat jangan asal mau kalau disuruh orang yang tidak dikenal,” ujarnya mengingatkan.

Di tempat terpisah, politisi Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Ahmad Zaenuri (AZ) yang disebut-sebut terlibat dalam kasus ini tidak terima dikaitkan dengan kasus paketan yang berisi sabu. Ia membantah jika sering menerima paketan dari PO yang menyebut sering dikirimi paketan atas nama dirinya.

Ia balik mengancam akan mempidanakan pihak-pihak yang menyebutnya sering menerima paket kiriman barang yang dikaitkan dengan barang haram narkoba melalui salah satu perusahaan transportasi yang berkantor di Mataram. “Saya bukan pemilik paket itu, dan saya tidak pernah menerima paketan,” bantahnya, Rabu (3/9).

Politisi asal Narmada ini membantah pernah menerima paket kiriman untuknya namun ia tidak pernah mengambil langsung melainkan diwakili seperti dijelaskan pihak PO. Ia memastikan dirinya hanya sekali mendapat kiriman. ia mengaku tidak tahu menahu siapa yang mengirimkan paket tersebut. Awalnya Selasa lalu ia ditelepon oleh orang tak dikenal, memberitahu bahwa akan ada surat partai yang akan dikirim untuknya dalam waktu dekat. Lantas ia curiga, karena jika barang itu dari sekretariat jenderal seharusnya dikirim langsung ke kantor partai. “Anehnya kok ke saya tujuannya, makanya saya melapor ke Pak Andi (AL), saya bilang ke Pak Ketua ada surat dari partai untuk saya,” ungkapnya. (ars/her)

Kejati Minta Laporan Masyarakat Dari Hal. 1 Konsentrasi sementara kasus ini, tetap pada upaya memperkuat bukti bukti pendukung.

Karena keterangan saksi–saksi dipastikan sudah lengkap dalam rangkaian pemanggilan oleh penyidik Kejati NTB. “Kalau saksi sudah lengkap. Hanya tinggal memperkuat bukti indikasi penyimpangannya di mana,” tegasnya.

Sepenuhnya kini kasus itu masih dalam penanganan Kejari Sumbawa dengan tetap dilakukan pemantauan setiap perkembangan oleh Kajati NTB Fadil Zumhanna, SH, MH. Alternatif model penyelidikan lain yang didukung bukti baru juga sedang dipikirkan. Jika saatnya nanti kasus tersebut sudah bisa ditingkatkan ke penyidikan, maka akan disampaikan secara terbuka kepada publik. (ars)

Tuntaskan Tunggakan Kasus Dari Hal. 1 Setiap waktu ia melakukan evaluasi, agar para Kajari ini bisa menyelesaikan kasus yang belum tuntas. “Saya juga bertanya, kok ada perkara yang tidak selesai selesai?” tanyanya.

Terhadap perkara–perkara yang belum tuntas itu, semua Kajari disarankan segera mengambil keputusan dalam rangka mempercepat penyelesaian kasus, sehingga tidak menjadi tunggakan bertahun-tahun. Dia berharap, setiap kasus yang ditangani itu, segera dilaporkan, sehingga bisa dievaluasi. Apa yang menjadi kendala penanganan kasus juga bisa diberi masukan atau petunjuk dalam rangka menentukan langkah percepatan. “Supaya apa? Supaya daerah (Kejari, red) itu tidak membiarkan perkara menumpuk,” terangnya.

Sebab jika perkara menumpuk, maka sulit menyelesaikan perka-

ra-perkarabaruyangmenjadiagenda setting periode kepemimpinannya sebagai Kajati NTB yang baru.

Kajari, menurutnya, juga punya kewenangan untuk menentukan layak atau tidaknya kasus itu bisa dinaikkan ke penuntutan. Jika tidak bisa ditingkatkan ke penuntutan, maka segera diambil langkah penghentian sesuai dengan Pasal 109 KUHAP. “Ini dibenarkan oleh undang–undang. Yang tidak dibenarkan adalah, menghentikan suatu perkara tidak berdasarkan undang–undang,” terangnya.

Ini menurut Kajati dalam rangka memperjelas status perkara, demi menghindari penanganan kasus yang menggantung. Tentu ini dengan risiko dicemooh masyarakat.

Toh menurutnya, bekerja tidak mencari popularitas atau mencari pujian. “Kalau kemudian dicemooh orang, itu risiko.

Yang penting alasan yuridisnya jelas,” pungkasnya. (ars)

SUARA NTB Kamis, 4 September 2014

OPINI

Halaman 6

’’Kiamat’’ Kurikulum 2013 Sukses Tuan Rumah, Sukses Prestasi OLIMPIADE Sains Nasional (OSN) XIII resmi digelar di NTB hingga 7 September mendatang. Lebih 1.500 peserta dari seluruh Indonesia berkompetisi menjadi yang terbaik, termasuk peserta dari NTB. Event ini merupakan kesempatan emas bagi NTB menunjukkan diri sebagai yang terbaik, baik dari sisi prestasi di OSN dan sebagai tuan rumah.

Di sinilah kesempatan bagi putra-putri NTB menunjukkan kemampuan terbaiknya di bidang sains bersama ribuan peserta dari seluruh Indonesia. Terlebih, selama ini NTB masih dipandang sebagai salah satu daerah dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang berada di urutan bawah di tingkat nasional. Setidaknya, duta-duta NTB yang sekarang ini sedang bertarung menunjukkan kemampuan terbaiknya, sehingga mampu menjadi juara. Apalagi bertanding di daerah sendiri.

Pernyataan Gubernur NTB Dr. TGH. M. Zainul Majdi yang akan meminta pertanggungjawaban Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) NTB Drs. H. Imhal, jika NTB tidak mampu meraih target pada OSN di daerah sendiri sebagai sebuah keputusan yang sangat bagus. Hal ini tentu menjadi pemicu bagi Kepala Dinas Dikpora dalam memberikan semangat kepada duta-duta NTB untuk menjadi yang terbaik.

Jika pada kenyataannya nanti peserta asal NTB gagal mencapai target yang sudah ditetapkan, maka Kepala Dinas Dikpora NTB harus mempertanggungjawabkannya pada seluruh masyarakat NTB. Salah satu bentuk pertanggungjawaban yang harus dilakukan adalah H. Imhal harus mundur, karena dianggap gagal dalam melakukan pembinaan dan memberikan yang terbaik bagi daerah. Namun, jika duta-duta NTB mampu memberikan kebanggaan bagi daerah, maka Kepala Dinas Dikpora perlu diberikan apresiasi dan penghargaan.

Meski demikian, prestasi yang diraih NTB nanti tidak akan berguna, jika pelaksanaan OSN amburadul atau menimbulkan kekecewaan bagi peserta yang berasal dari seluruh Indonesia. Dalam hal ini, Pemprov NTB melalui Dinas Dikpora NTB bersama SKPD lainnya harus menjadi tuan rumah yang baik. Salah satunya dengan memberikan pelayanan maksimal kepada seluruh peserta OSN. Jangan sampai pelayanan yang mengecewakan, seperti masalah penginapan, transportasi dan berkunjung ke objek wisata meninggalkan kesan buruk bagi peserta saat kembali ke daerah asal. Jika itu terjadi, maka secara tidak langsung sudah ‘’mempromosikan’’ image buruk bagi daerah, khususnya di dunia pariwisata. Di sinilah peranan panitia daerah dalam memberikan pelayanan maksimal kepada setiap peserta, sehingga mereka puas dan terkesan saat berada di NTB. Sebagai salah satu daerah tujuan wisata di Indonesia, momen OSN ini merupakan kesempatan emas bagi NTB dalam mempromosikan potensi yang dimiliki. Apalagi banyak objek-objek wisata di NTB yang menarik untuk dikunjungi.

SKPD-SKPD lain tidak hanya memberikan beban kepada Dinas Dikpora NTB saja dalam melayani peserta OSN. Paling tidak, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata NTB bersama pelaku pariwisata menjadi guide bagi wisatawan nusantara ini berkunjung ke objek wisata yang dikunjungi.

Kita berharap pelaksanaan OSN ini, selain mampu memberikan kebanggaan bagi NTB di bidang pendidikan, berpengaruh terhadap kunjungan wisatawan di masa mendatang.

Apalagi para pelajar yang merupakan generasi penerus harapan bangsa ini akan kembali lagi di masa mendatang bersama keluarga saat menjadi pejabat di daerahnya masing-masing. Untuk itu, kita di daerah harus menciptakan suasana kondusif, aman dan nyaman dikunjungi. (*)

STASIUN RADIO

ENULIS ingin memulai tulisan ini dengan sebuah adagium yang begitu akrab di kalangan guru dan pengamat pendidikan. Bunyi adagium itu adalah: kurikulum berganti seiring bergantinya Menteri Pendidikan. Adagium ini ada benarnya.

Memang kecenderungannya, bergantinya suatu periode pemerintahan turut pula mengganti sejumlah nama pemangku jabatan di periode sebelumnya. Nama baru yang datang diharapkan bisa membawa visi baru dan perbaikan. Selain itu, turut pula doa untuk kesejahteraan dan kemudahan bagi para murid dan guru.

Untuk menguji pendapat di atas, mari kita simak lagi ke belakang. Indonesia telah melakukan sembilan kali perubahan kurikulum pendidikan sejauh ini.

Mulai dari Kurikulum 1947, 1952, 1964, 1968, 1975, 1984, 1994, 2004 (KBK), 2006 (KTSP), sampai Kurikulum 2013. Apabila dilihat masa perubahan kurikulum dengan suhu politik negara kita, dapat disimpulkan bahwa kurikulum berubah dipengaruhi atau berkaitan dengan suhu politik.

Kurikulum pendidikan di masa-masa awal pemerintahan Indonesia cenderung bersifat sementara dan labil. Ini dipengaruhi pula oleh situasi politik negara yang baru merdeka dan masih pula diliputi aroma peperangan.

Selain itu, pengaruh ajaran Belanda jelas masih terasa di masa ini. Oleh karena itu, transisi dari Soekarno ke Soeharto tidak terlalu memberikan capaian yang berarti di sektor pengembangan kurikulum. Hal yang sama juga terjadi di masa awal pemerintahan Soeharto yang masih gamang dalam merumuskan kurikulum pendidikan.

Tahun 1965 adalah masa penunjukan Soeharto sebagai presiden.

Perlu diingat, naiknya Soeharto berkaitan dengan konflik dan kudeta gagal yang dikenal dengan nama “Gerakan 30 September”. Ini meruntuhkan pemerintahan yang sudah ada sebelumnya. Namun, masa memerintah yang lama membuat menteri di zaman Soeharto memiliki waktu yang lama untuk berbenah. Itu terlihat dari rentang tahun 1984-2004, Indonesia sempat mengalami masa stabil karena pergantian kurikulum dilakukan per satu dekade. Sehingga kita cukup akrab dengan nama Cara Belajar Siswa Aktif (CBSA) yang menjadi basis metode pengajaran di sekolah masa Orde Baru.

Memasuki tahun 2004, inkonsistensi dalam penerapan kurikulum kembali terlihat. Di masa pemerintahan SBY, kita telah mengalami dua kali pergantian menteri dan

Oleh :

Muh. Ardian Kurniawan (Komunitas Ujung Pena Ampenan)

Kurikulum pendidikan di masa-masa awal pemerintahan Indonesia cenderung bersifat sementara dan labil. Ini dipengaruhi pula oleh situasi politik negara yang baru merdeka dan masih pula diliputi aroma peperangan.

Selain itu, pengaruh ajaran Belanda jelas masih terasa di masa ini tiga kali pergantian kurikulum.

Dimulai dari Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) di masa Menteri Bambang Sudibyo. Anehnya, dua tahun kemudian kurikulum ini dianggap produk gagal, karena sudah harus diganti dengan kurikulum yang lebih terkini, yaitu Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). Rupanya kurikulum ini pun tak bisa bertahan seperti usia CBSA, karena di usia sewindu ia harus digusur lagi oleh Kurikulum 2013 yang dibentuk di periode Menteri Mohammad Nuh. Dari sini dapat dilihat bagaimana sepak terjang kurikulum pendidikan memang berkaitan dengan menteri atau pejabat pemerintahan yang ada di dalamnya.

Sekarang, jika kita sepakat dengan kepercayaan masyarakat pendidikan di atas, bisa jadi Kurikulum 2013 akan menjadi kurikulum dengan usia paling muda. Sebab, kemungkinan untuk mengganti kurikulum ini begitu besar pascapilpres lalu. Kita ketahui bahwa pemenang pemilu adalah pihak yang berseberangan dengan pemerintahan sebelumnya. Oleh karena itu, peluang untuk melihat Mohammad Nuh sebagai Menteri Pendidikan kembali sangatlah kecil.

Padahal, Kurikulum 2013 ini sejatinya sudah mulai dicobakan pada sejumlah sekolah di tiap provinsi sejak tahun lalu. Tahun ajaran inilah pengajaran dengan kurikulum ini diterapkan untuk semua jenjang sekolah. Dan ini telah menelan anggaran biaya yang sangat besar untuk pelaksanaannya.

Kurikulum sendiri merupakan ruh dari sistem pendidikan. Pada kurikulumlah semua kegiatan pendidikan itu bermuara. Ia menjadi acuan dan anutan dalam penyelenggaraan kegiatan pendidikan. Di samping itu, kurikulum merupakan

indikator untuk melihat kondisi pendidikan itu secara menyeluruh.

Kurikulum yang terus berubah menandakan bahwa pemerintah kita belum mampu mengorganisasi kegiatan pendidikan yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan siswa dan masyarakat. Perubahan yang terlalu sering juga akan banyak menelan waktu, tenaga, dan biaya karena mesti mengulang kembali pekerjaan sejak awal.

Tentu saja akan selalu terjadi perubahan dan evaluasi dalam dunia pendidikan.

Melihat perkembangan ipteks yang terus meningkat pesat akan selalu ada keinginan untuk berinovasi dan mencoba hal-hal baru. Tetapi, perubahan itu tidak akan mengubah tubuh kurikulum secara signifikan.

Berbeda dengan yang kita alami sekarang yang merombak struktur kurikulum sebelumnya.

Bagi sekolah dan guru, hadirnya kurikulum 2013 adalah sebagai kiamat kecil. Keberadaan kurikulum baru membuat buku-buku pelajaran serentak diganti. Guru-guru harus mengikuti penataran dan pelatihan untuk menguasai kurikulum yang baru dibuat. Semua itu dilakukan secara instan.

Guru dituntut harus cepat belajar dan sesegera mungkin menguasai kurikulum ini. Sebab, di sekolah mereka telah menanti para murid untuk menerima ajaran baru tersebut. Sementara sekolah yang ditunjuk sebagai percontohan mempertaruhkan nama baiknya jika produk ini sampai gagal. Sebab, sebagian besar sekolah yang ditunjuk sebagai percontohan tahun lalu adalah sekolah dengan kualitas terbaik di daerahnya. Tentu pemerintah berharap semua akan berjalan secara lancar. Bayangan ketakutan akan kegagalan seperti yang dialami KBK lalu tidak ingin

dirasakan sebagai kenyataan.

Sayangnya, bagaimanapun sepak-terjang kurikulum ini nanti, yang menjadi korban tentulah para siswa. Mereka harus kembali lagi beradaptasi dengan semua hal baru ini. Padahal, di dalam kelas mereka akan tetap menghadapi guru yang sama. Jika guru mereka baik, mereka akan lekas paham pelajaran. Namun, jika guru tidak pandai, tetap saja mereka tak bisa segera paham.

Namun, kiamat besar bisa juga terjadi pada Kurikulum 2013. Kiamat itu akan hadir dalam bentuk penghapusan kurikulum tersebut. Meskipun terbilang ekstrem, tetapi hal ini masih terbuka. Jika kurikulum ini dianggap tidak sesuai dan berseberangan dengan arah kebijakan Menteri Pendidikan yang akan datang, sudah pasti akan terjadi perombakan besar-besaran. Bongkar muat terjadi lagi di bawah kendali nakhoda yang baru.

Menarik memang menanti kelanjutan Kurikulum 2013 ini ke depan. Akankah kurikulum ini akan berakhir sebagai kurikulum dengan usia paling muda? Kiamat kecilkah yang terjadi atau justru kiamat besar? Yang jelas, dihapus atau tidaknya kurikulum ini tidak akan mengubah status quo di negara ini.

Anak-anak bangsa ini akan selalu menjadi kelinci percobaan dari pemerintahnya sendiri. (*)

Ratusan PNS terindikasi indisipliner, gubernur minta jabatan seorang kasi ditinjau Pelajaran bagi PNS malas

*** Jasa pengiriman barang rawan penyelundupan narkoba Hati-hati banyak jebakan

***

STASIUN RADIO

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Hari Aryanti, Akhmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali. Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi, Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur: Rusliadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi.

Sumbawa : Arnan Jurami. Dompu : Nasrullah. Bima : M.Yusrin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaluddin, Wahyu W. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 10.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 10.000/mmk. Display F/C : Rp 20.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 8.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 5.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 450.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 250.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 50.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 55.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 3.000. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT Bali Post.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

SUARA NTB Kamis, 4 September 2014

EKONOMI DAN BISNIS

Halaman 7 (Suara NTB/cem)

TENUN GEDOGAN – Inaq Kurniati, warga Desa pringgasela, kecamatan pringgasela, Lombok Timur, sedang menenun kain gedogan khas desa setempat yang telah cukup dikenal seantero nusantara. Penggunaan peralatan tradisional untuk menenun tersebut masih dipertahankan sebagian kecil warga di sana, meski telah banyak warga setempat telah meninggalkan peralatan sederhana yang telah berganti dengan dengan alat alat tenun tenun yang lebih modern.

Tarif Angkutan akan Naik PEMERINTAH pusat sedang menggodok rencana kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM).

Dampaknya, jika itu akan diberlakukan, maka pengusaha angkutan umum mulai mengambil ancang-ancang untuk kenaikan tarif.

Wakil Ketua DPD Organisasi Angkutan Darat (Organda) Provinsi NTB, Antonius Zaremba Mustafa Kamal di Mataram, Rabu (3/9) mengatakan, adanya wacana kenaikan harga BBM telah (Suara NTB/dok) menjadi atensi OrganAntonius Zaremba da, baik di daerah Mustafa Kamal sendiri hingga ke tingkat pusat. Pemerintah daerah, melaui Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) diminta untuk mulai merancang besaran tarif yang akan diberlakukan angkutan umum sesuai trayeknya.

Sebab, secara psikologi, adanya wacana kenaikan BBM di tingkat pusat, telah memincu kenaikan beberapa kebutuhan yang menjadi keluhan di tingkat rumah tangga. Atas dasar itu juga, secara otomatis pengusaha angkutan akan ikut menaikkan tarif angkutannya.

“Masih dipantau, seberapa besar kenaikan harga BBM nantinya, sebegitulah pengusaha angkutan akan menaikkan tarifnya,” kata Antonius.

Ada kekhawatiran lain, jika pemerintah benar-benar akan menaikkan harga BBM. Yakni akan semakin meredupnya keberadaan angkuta umum, khususnya angkutan kota, angkutan pedesaan, bahkan tak terkecuali ojek.

Meski demikian, Organda masih mengambil sikap dengan mengkoordinasikan seluruh pelaku usaha angkutan umum, baik dari tingkat provinsi hingga tingkat kabupaten.

Agar sementara ini melihat perkembangan yang terjadi.

Jika benar pemerintah pusat mengambil keputusan menaikkan harga BBM, barulah akan dilakukan musyawarah dengan DPC Organda, pengusaha angkutan umum beserta Dinas Perhubungan untuk mematok berapa kesesuaiannya.

“Yang kian terjepit itu angkutan umum tentunya. Tapi apa mau dikata, kondisi negara memang seperti ini. Tinggal kita di daerah harus menyikapinya seperti apa,” tambahnya.

Organda sebetulnya sangat mengharapkan, jika pemerintah daerah tetap intervensi terhadap kemungkinan yang terjadi di keanggotaan Organda. Intervensi yang Antonius maksudkan untuk saat ini tetap melakukan pengawasan terhadap distribusi jatah BBM subsidi ke angkutan umum.

Artinya, dengan adanya antrean panjang yang kerap kali terlihat di SPBU, sebenarnya sudah menjadi gejala akan kenaikan tarif angkutan umum. Karena ada kekhawatiran masyarakat pemilik angkutan umum jatahnya akan habis oleh kendaraan-kendaraan yang tak berhak menerima subsidi.

“Pertamina kalau bisa jangan sampai distribusi BBMnya ke SPBU tersendat, sehingga mengakibatkan penafsiran lain di masyarakat. Karena NTB tidak terkena dampak pemangkasan jatah BBM subsidi,” ujarnya. (bul)

’’Guide’’ Nakal Segera Ditertibkan Mataram (Suara NTB)Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI) Provinsi NTB akan menggelar kegiatan sweeping guna menertibkan keberadaan pemandu wisata (guide) yang dinilai nakal. Rencana ini menyusul adanya sorotan tentang permainan guide yang mengambil fee 40 sampai 60 persen dari art shop sehingga memicu naiknya harga jual produk yang dikeluhakan wisatawan.

Ketua HPI Provinsi NTB, Ainuddin, SH.,MH di kantornya, Rabu (3/9) menegaskan praktik guide yang seperti itu tidaklah benar, terlebih jika guide tersebut terdaftar di HPI NTB atau mendapat rekomendasi resmi dari dinas terkait. “HPI akan lakukan sweeping besarbesaran untuk menertibkan guide ini. Kalau yang mengambil keuntungan sampai 60 persen, itu memang guide “selak”, itu kita akan teribkan,” kata pengacara ini pada Suara NTB. Di HPI NTB, saat ini terdaftar sebanyak 600 anggota, di dalamnya termasuk sebagai guide yang memegang lisensi khusus dari

HPI NTB maupun yang diberikan rekomendasi khusus dari Dinas Pariwisata. Pada dasarnya, untuk guide yang sudah resmi, lanjut Ainuddin, sudah ada kesepakatan tentang tarif kenaikan harga produk art shop yang dijualkan oleh guide kepada wisatawan.

Persentasenya antara 20 persen dan maksimal 30 persen.

“Kalau ada yang menyebutkan guide mengambil keuntungan sampai 60 persen, mungkin kita perlu duduk bersama membahasnya,” demikian dikatakannya. Rencana penertiban yang dimaksudkan itu masih menunggu Pergub. Selain men-sweeping guide nakal, akan dilakukan pen-

dataan terhadap pemandu wisata yang sudah kedaluwarsa kartu keanggotaannya. Hal ini untuk memperjelas tanggung jawab HPI jika diketahui terdapat anggotanya yang melanggar ketentuan yang sudah disepakati.

“Soal guide, atau soal pariwisata, sudah menjadi komitmen bersama semua pihak, HPI, Asita, BPPD, INCA, Disperidag maupun pihak-pihak lainnya, sekarang tidak lagi terfokus di Dinas Pariwisata. Sehingga kalau ada persoalan tentang guide misalnya, mari kita duduk bersama membahasnya,” sebut Ainuddin. Pada dasarnya guide-guideyangadadibawahkoordinasi HPI sudah memegang lisen-

si khusus. Hal tersebut menandakan guide tersebut sudah diakui secara nasional dan internasional.

Bahkan, untuk mendukung pariwisata ini, guide-guide yang dimaksudkan sudah diberikan pelatihan-pelatihan. Sehingga guide ini tidak saja menjadi penunjuk lokasi bagi wisatawan. Tetapi sekaligus sebagai gudang ilmu bagi siapa saja yang ingin mengetahui tentang NTB dan segala potensinya. “Kita selalu adakan pertemuan, satukan persepsi. Sehingga guide tidak saja mengarahkan wisatawan untuk berbelanja.

Tetapi lebih dari itu,” tambahnya.

Tentang rencana sweeping ini, pihaknya akan menjaring guideguide liar yang menjadi pemain.

Sehingga tidak merusak citra NTB di mata nasional dan internasional. Jika masih terdapat di antaranya yang belum tercatat sebagai anggota. Maka akan diberikan himbauan, sekaligus teguran agar mengajukan kartu keanggotaan-

Ainuddin nya berdasarkan rekomendasi dari agen travel tempatnya bernaung.

“Atau kalau ada yang tidak bisa ditertibkan, anggota HPI, tentu akan kita cabut lisensinya,” demikian Ainuddin. (bul)

menurut Andi sebagai badan anti rasuah tidak pandang bulu dalam menjerat para pelaku korupsi. Tindakan keras KPK tentu tidak diinginkan oleh siapapun. Hal ini juga akan menjadi tonggak yang baik dalam menekan niat melakukan korupsi maupun gratifikasi ditubuh PLN. Di internal PLN, sebenarnya sudah ada badan ke-

patuhan yang mengawasi perilaku pegawai PLN. Badan ini, akan menilai setiap pemberian dari pihak eksternal, apakah termasuk gratifikasi atau tidak.

“Jika pemberian itu termasuk katagori gratifikasi, maka pemberian akan dikembalikan ke negara,” demikian Andi Lakipadadah di kantornya, Rabu (3/9) kemarin. (bul)

(Suara NTB/bul)

PLN NTB Deklarasikan PLN Bersih Mataram (Suara NTB)Dalam mewujudkan layanan bersih, PLN Wilayah NTB mendeklarasikan PLN Bersih, ditandai dengan pembubuhan tandatangan bersama di kantor PLN Wilayah NTB Senin lalu.

Bahkan untuk memaksimalkan tujuan, PLN juga menggandeng Transparancy International Indonesia (TII) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam hal pengawasan para pegawai dan

pelaksana teknisnya.

General Manajer PLN Wilayah NTB, Andi Lakipadadah dalam kesempatan tersebut meminta masyarakat untuk tidak memberikan fee kepada karyawan PLN terhadap berbagai bentuk pelayanan yang diberikan. Pelayanan yang dimaksud ini, mulai pasang baru hingga perbaikan atas kerusakan fasilitas PLN di lapangan.

Dengan demikian, diharapkan proses untuk mewujudkan

berbagai pemberian dari pihak luar,” katanya.

Digandengnya TII, kata Andi karena lembaga ini memiliki hubungan yang luas baik di dalam negeri maupun luar negeri. Diharapkan, dengan luasnya jaringan TII dapat menghindarkan pegawai PLN dari tindakan yang melawan hukum.

Demikian halnya KPK, (Suara NTB/bul)

DEKLARASI - GM PLN Wilayah NTB, Andi Lakipadadah bersama stakeholder menandatangani deklarasi PLN Bersih. cita-cita PLN bersih dari korupsi dan gratifikasi akan bisa berjalan dan terwujud.

“Pegawai PLN harus memberi contoh untuk tidak melakukan transaksi di bawah tangan dengan siapapun. Semua itu harus dimulai dari diri sendiri. Jika ini bisa dilakukan, maka masyarakat akan mencontoh, dan ini untuk kepentingan seluruh pihak,” demikian Andi Lakipadadah memberi warning. Serta mengingatkan,

PROPERTY

MEBEL

Jl. TGH Abdul Karim Kediri (Depan PLN Kediri)

hendaknya hal itu akan memicu semangat para pegawai dan petugas PLN untuk berperilaku jauh dari tindakan korupsi maupun gratifikasi.

Deklarasi PLN Bersih ini diikuti oleh seluruh pegawai PLN dan para stakeholders.

Persoalan korupsi maupun gratifikasi menurutnya menjadi momok yang perlu diwaspadai dalam melaksanakan tugas pegawai PLN. Karena akan merugikan banyak pihak.

“Guna mengantisipasi terjadinya tindakan korupsi dan gratifikasi di lingkungan PLN, manajemen PLN NTB sudah menggandeng TII dan KPK. Kedua lembaga ini bertindak sebagai pengawas dan tempat konsultasi atas

TRUSS

RUPA-RUPA

TRAVEL

POLHUKAM

SUARA NTB Kamis, 4 September 2014

Halaman 8

(Suara NTB/yan)

Diduga Langgar RTRW

Karaoke dan Hiburan di Hotel W Terancam Ditutup

BERDIALOG - Tim pengawas bangunan dan tim yustisi Kota Mataram berdialog dengan pemilik lahan (kopiah putih) dimana bangunan yang dibangun di atas lahannya diduga tak sesuai dengan IMB, Rabu (3/9) pada saat penertiban di Jalan Brawijaya.

Giri menang (Suara NTB) – Hiburan berupa karaoke di Hotel W ternyata tidak tercatat memiliki izin di Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMP2T). Selain itu, hiburan tersebut diduga melanggar RTRW karena lokasinya tidak sesuai zona yang telah ditetapkan dalam RTRW, sehingga Pemda Lobar tidak berani menerbitkan izinnya. Karena melanggar RTRW, lokasi hiburan di hotel tersebut terancam di tutup.

Demikian dikatakan, Kabid Perizinan pada BPMP2T Lobar, Junaedillah dikonfirmasi Rabu (3/9). ‘’Belum ada izin.

Kalau di sana ada hiburan berarti melanggar RTRW,” tegas Junaedillah. Katanya, pengelola hotel tersebut sejauh ini hanya memegang izin hotel dan restoran. Jika mengacu RTRW, di wilayah setempat tidak diperbolehkan ada hiburan seperti karaoke dan sejenisnya. Pasalnya, sejauh ini mengacu RTRW yang menjadi kawasan wisata saja yang diperbolehkan ada hiburan seperti Batulayar dan Sekotong.

Tokoh agama setempat juga mengaku kalau keberadaan hiburan di W menimbulkan pro kontra di tengah masyarakat. Hal ini harus disikapi pemda, terutama dari sisi perizinannya. “Harus tegas pemda Lobar tidak saja terhadap satu pengelola, tapi semuanya. Karena kadang izin yang diperoleh A, namun menambah izin lain,” ungkap TGH Subki Sasaki.

Kasatpol PP Lobar, I Nengah Sugiartha menambahkan, sebagai tindak lanjut dari operasi penggerebekan yang dilakukan Satpol PP Lobar ke sejumlah lokasi diduga sebagai tempat prostitusi, salah satu hiburan di hotel Warde yang diduga tak berizin akan disegel. Ancaman ini akan dilaksanakan, jika pihak hotel tidak ada itikad mengurus perizinannya. Ia menerangkan, pihak pengelola mengaku sedang mengurus izinnya namun entah benar ataukah tidak akan dicari tahu dan ditelusuri.

Menanggapi persoalan di Hotel W, Bupati Dr H Zaini Arony menyatakan, secara prinsip selama tidak bertentangan RTRW artinya hasil kajian amdal sosial masyarakat bisa menerima maka tidak ada masalah. “Hotel itu jangan sampai menimbulkan kerisauan di tengah masyarakat,” tukasnya. (her)

Marak, Curanmor dengan Sistem Tebus Selong (Suara NTB) Tindak kejahatan pencurian kendaraan bermotor (Curanmor) terbilang paling marak terjadi di wilayah hukum Kepolisian Resort (Polres) Lombok Timur (Lotim). Diduga kuat, aktivitas curanmor ini marak proses penyelesaiannya dengan cara tebus.

Korban membayar sejumlah dana kepada penadah.

Indikasi ini dikemukakan Kepala Sub Bagian Humas Polres Lotim, Iptu Komang Samia. Diwawancara kemarin, ia mengatakan, pihaknya akan mencoba melaku(Suara NTB/her) kan inventarisir terKomang Samia hadap indikasi maraknya sistem tebus terhadap hasil curanmor ini.

Sedang dipersiapkan tim khusus yang akan melakukan pelacakan terhadap praktik-praktik penebusan motor hasil kejahatan ini. Pihak Polisi ingin mengungkap jaringan sistem tebus yang diakui cukup meresahkan masyarakat.

Diakui Komang, kasus curanmor yang cukup marak ini tidak banyak yang dilaporkan ke aparat kepolisian. Ada kesan di tengah masyarakat, lapor polisi justru motor tidak akan kembali. Cukup dengan menebus, motor pasti kembali.

Komang membenarkan data di Polres Lotim yang mengaku kesulitan memang sejauh ini mengungkap kasus-kasus curanmor. Apalagi bagi yang tidak ada laporan. Tidak adanya laporan akibat adanya sistem tebus ini juga ingin diketahui apakah ada hubungannya terhadap tingkat kepercayaan masyarakat terhadap aparat kepolisian. “Nanti kita akan lepas angket,” ucapnya.

Diarahkan Kasubag Humas ini, semua tindak kejahatan yang terjadi diharap bisa dilaporkan ke aparat kepolisian terdekat. Cara tebus tidak dibenarkan. (rus)

DPP Golkar Tetapkan Umar Said sebagai Ketua DPRD NTB Giri Menang (Suara NTB) – Teka-teki siapa yang menjabat ketua DPRD NTB terjawab, setelah Dewan Pertimbangan Pusat (DPP) Golkar menetapkan H Umar Said, SAg, menduduki tampuk tertinggi di jajaran legislatif tersebut.

Umar Said menyisihkan lima kandidat lain yang disodorkan DPD Golkar NTB. Hal ini diakui Ketua DPD Partai Golkar NTB, Dr H. Zaini Arony, Rabu kemarin. “Dari lima bakal calon yang diajukan ke pusat (DPP), mengerucut menjadi tiga calon, lalu dari tiga (Suara NTB/dok) calon itu keluar (ditetapH. Zaini Arony kan) Umar Said sebagai Ketua DPRD Provinsi,” terang Zaini Arony.

Dalam hal penetapan ketua DPRD provinsi ini, Golkar memiliki mekanisme sendiri. Artinya mulai dari penjaringan di DPD Golkar provinsi, bagitu pula di kabupaten dan kota juga dijaring bakal calon (Balon) yang memenuhi syarat. Hasil penjaringan dan hasil kajian di tingkat DPD tersebut, menetapkan lima balon dari 11 balon.

Lima balon itu antara lain Hj. Isvie Rupaeda, Wahidin, L. Wireginawang Sahafari Ashari dan H. Umar Said. Lima nama ini selanjutnya dibawa ke Jakarta. Di Jakarta lima nama ini kemudian digodok dan dikaji oleh tim 9 DPP Golkar. Tim ini mengkaji dari aspek teknis dan administratif, termasuk prestasi, dedikasi dan loyalitas serta tidak tercela (PDLT).

Tiga nama hasil kajian tim 9 ini, selanjutnya dibawa ke pucuk pimpinan, dalam hal ini ketua umum Abu Rizal Bakrie, Sekjen dan Ketua Organisasi Bidang Organisasi. Setelah didogok, akhirnya pucuk pimpinan menetapkan nama H Umar Said. Penetapan Umar Said tersebut sudah final dan mengikat.

Zaini menampik jika ada perpecahan di kalangan kader khususnya yang diajukan sebagai calon ketua DPRD Provinsi. Menurutnya justru hal ini dibesar-besarkan oleh pihak diluar partai. Ia menegaskan, telah ada keputusan dari DPP sehingga semua kader harus menerimanya. (her)

Diduga Menyalahi Izin

17 Bangunan di Enam Kecamatan Ditertibkan Mataram (Suara NTB) Tim pengawas bangunan dari Dinas Tata Kota dan Pengawasan Bangunan (Takowasbang) Kota Mataram bersama tim yustisi menertibkan 17 bangunan di enam kecamatan yang diduga menyalahi izin dan belum memiliki izin. Tim mulai melakukan penertiban pada Rabu (3/9). Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian Bangunan Dinas Takowasbang Kota Mataram, Haris A Rasyid menyampaikan 17 bangunan tersebut berada di enam kecamatan dimana di Kecamatan Ampenan ada empat bangunan, dua bangunan di Kecamatan Cakranegara, satu bangunan di Kecamatan Sekarbela, dua bangunan di Sandubaya, tiga bangunan di Kecamatan Mataram, dan dua bangunan di Kecamatan Selaparang.

Haris mengatakan jenis bangunan yang ditertibkan terdiri dari ruko, ATM, gudang, rumah tinggal, café, toilet, lesehan, dan tower. Ban-

gunan yang ditertibkan tersebut 10 diantaranya ada yang belum memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan ada juga yang tak sesuai IMB.

Pantauan Suara NTB, Rabu (3/9) kemarin, tim melakukan penertiban di Jalan Jayengrana dan Jalan Brawijaya. Bangunan yang di-

Aturan Harus Ditegakkan KOMITMEN Dinas Takowasbang (Tata Kota Dan Pengawasan Bangunan) Kota Mataram yang bakal meninjau kembali zona tata ruang yang ada di Mataram, mendapat apresiasi positif dari kalangan DPRD Kota Mataram.

Namun demikian, terhadap berbagai pelanggaran yang terjadi terkait tata ruang Kota Mataram, aturan harus tetap ditegakkan.

Demikian dikatakan Sekretaris Komisi III DPRD Kota Mataram, Ismul Hidayat menjawab Suara NTB di ruang kerjanya Rabu (3/9). Terkait tata ruang, menurutnya ada estetika dari beberapa pengusaha yang tidak memenuhi persyaratan. Terjadinya hal ini katanya, tidak terlepas dari lemahnya pemahaman dari pengusaha itu sendiri. ‘’Yang kami apresiasi, ada komitmen dari SKPD terkait untuk menertibkan,’’ ucapnya. Ismul

(Suara NTB/fit)

Ismul Hidayat

menduga munculnya kesan kawasan campuran dimanamana, karena Pemkot Mataram ingin memberikan pemerataan.

Dimana kawasan campuran itu ada di masing-masing kecamatan. ‘’Ada pendidikan, perkantoran dan ruko,’’ cetusnya.

Namun ke depan, kata politisi PKS ini, agar tidak membuat kota semakin padat, aturan terkait RTRW harus ditegakkan.

Karenanya, Komisi III akan mengevaluasi Perda Kota Mataram yang berkaitan dengan kerja pembangunan ini. Selain itu, eksekutif diminta melakukan pendekatan kepada pengusaha. ‘’Mereka harus berkomitmen untuk tidak mengganggu fasilitas umum,’’ ujarnya. Kalau melanggar, sambung Ismul, harus dikembalikan kepada aturan yang berlaku. Ia optimis, dengan kondisi saat ini, Mataram masih bisa ditata sesuai dengan aturan yang ada. Aturan itu, akan menjadi dasar bagi Komisi III untuk melakukan evaluasi. (fit)

Diduga Mencuri

Dua Orang Pelaku Nyaris Tewas Dihakimi Massa Mataram (Suara NTB) Dua orang, A (27) warga Desa Selat dan Z (37) Warga Dusun Terep Kecamatan Narmada yang diduga melakukan aksi perampokan pada sebuah Toko Meubel di Dusun Lingsar Lendang, Kecamatan Lingsar nyaris tewas setelah diamuk warga setempat. Kedua pelaku tersebut langsung dilarikan oleh Jajaran Polsek Lingsar menuju ke Rumah Sakit Bhayangkara untuk mendapat perawatan yang intensif.

Kapolsek Lingsar, Ipda Donny Wirasetiawan ketika ditanya mengungkapkan terkait kejadian tersebut. Menurutnya, warga yang mencurigai gelagat dua orang tersebut melakukan pengintaian, setelah keduanya beraksi dan mengambil barang – barang, para pelaku langsung dihajar

dan diamuk oleh warga setempat. Barang bukti yang dapat diamankan berupa, satu unit Speaker yang diduga hendak dicuri para pelaku dan satu unit mesin gergaji, serta satu unit kunci letter T. Diduga barang tersebut merupakan alat untuk membobol kunci kontak sepeda motor.

“Pelakunya sudah kita amankan, sekarang sudah berada di Polres Mataram, sementara yang satunya sedang berada di RS Bhayangkara, kondisinya cukup parah, saat ini dia mengalami kritis, kejadiannya pada hari Rabu (3/9) sekitar pukul 11.00 Wita, berawal dari dugaan aksi pencurian di sebuah toko meubel yang ada di seputaran Lingsar,” jelasnya. korban atas nama Afifudi Adnan selaku pemilik toko mengalami kerugian sekitar

jutaan rupiah. Dirinya diminta untuk membuat laporan polisi (LP) ke Polsek setempat serta memberikan keterangan terkait kejadian tersebut. Sementara, para pelaku akan ditahan serta akan menjalani proses penyidikan. Jika memang terbukti mereka merupakan pelaku pencurian, keduanya terancam dijerat menggunakan Pasal 363 KUHP. Keduanya terancam dikurung minimal 4 tahun penjara.

“Mereka kami temukan membawa kunci leter T, dugaan sementara kunci tersebut dipergunakan sebagai alat untuk membobol kontak sepeda motor. Kami akan melakukan pengembangan dan pendalaman terkait kasus tersebut, terlebih karena mereka ditemukan membawa kunci T itu tadi,” tandasnya. (met)

tertibkan di Jalan Jayengrana sesuai izinnya luas bangunan 15 meter, tapi yang dibangun 10 meter dan lebih maju dari yang seharusnya sehingga pemilik bangunan diminta untuk membongkar.

Pemilik pun menyatakan siap untuk membongkar sendiri bangunannya setelah ditandai menggunakan cat semprot oleh tim pengawas bangunan dan tim yustisi.

Sementara itu, pemilik lahan yang ada di Jalan Brawijaya, H. Husain mempertanyakan kenapa hanya bangunan yang sedang dibangun di lahannya

yang ditertibkan. Sementara di tempat lain di sekitarnya menurutnya banyak yang tak sesuai.

Persoalan yang terjadi di bangunan di atas lahannya itu menurutnya karena terjadinya perbedaan gambar bangunan yang ada di sertifikat dan di Dinas Tata Kota. Ia pun sempat menyatakan kepada tim yang datang jika bangunannya dibongkar, ia akan menggugat melalui PTUN. Tapi setelah negosiasi berlangsung lama, ia menyatakan rencana gugatannya itu ditunda sampai ada titik terang dari kedua belah pihak. (yan)

Maju di Pilkada Dompu

Mulyadin Siap Mundur sebagai PNS Giri Menang (Suara NTB) – H. Mulyadin, SH MH, menyatakan dirinya siap maju sebagai calon bupati (Cabup) pada Pilkada Dompu 2015 mendatang.

Ketika menyatakan diri siap maju sebagai Cabup, ia telah siap menerima konsekuensinya entah itu mundur dari jabatan dan mundur sebagai PNS. Karena mengacu undang-undang nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil Negara (ASN) pasal 119 menyatakan bahwa setiap pimpinan tinggi madia dan pratama yang akan mencalonkan diri menjadi Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati dan Wabup, serta Walikota, Wakil Walikota harus membuat pengunduran diri secara tertulis sebagai PNS sejak medaftar sebagai calon.

Kepala BLH ini mengaku disinilah ia harus memilih, tetap maju atau mundur. “Saya pilih maju terus, ketika maju ada dua pilihan saya, sambil menunggu keputusan MK tentang uji materi pasal 119 UU ASN ini. Tapi apapun keputusan ini saya akan tetap maju, kalaupun mengundurkan diri sebagai PNS wajib saya mundur sesuai ketetapan tahapan yang ditetapkan KPU nanti. Tapi sekarang belum ada masuk tahapan, kan Pilkada 2015 masih jauh,” tandasnya di ruang kerjanya Rabu kemarin.

Ia menegaskan sebagai warga Negara yang taat hukum, ia akan taati aturan ASN tersebut. Baginya kewajiban untuk menanti aturan itu, jika ia harus mundur dari PNS maka

(Suara NTB/her)

H. Mulyadin menurutnya itu adalah pilihannya. Ia mengaku siap mundur sebagai PNS atau alternatif ia mengajukan pensiun muda.

Hanya saja saat ini belum masuk tahapan di KPU sehingga ia belum mengajukan pengunduran diri dan meminta izin resmi ke Bupati.

Sembari ia juga menunggu putusan di MK diharapkan berimbang, artinya jika ia tidak mundur dari PNS namun hanya mengundurkan diri dari jabatan.

Ujia materi pasal 119 UU ASN tersebut masih berlangsung di MK. Yang digugat adalah profesi lain contohnya notaris dan advokat selama menjabat jabatan publik itu tidak hilang statusnya. “Lantas apa bedanya dengan PNS, kan sama-sama memiliki hak warga Negara di bidang hukum dan pemerntahan,” tukasnya. Namun kembali ia menegaskan, apapun jawaban atas putusan itu ia mengaku siap melaksanakan aturan ASN tersebut ketika mendafar nanti ia akan mundur dari PNS. (her)

SUARA NTB Kamis, 4 September 2014

Krama Adat Bisa Berperan dalam Soal Kebersihan Mataram (Suara NTB) Lembaga Krama Adat yang telah dibentuk oleh Dinas Kebudayan dan Pariwisata Kota Mataram dapat memegang peran untuk menyadarkan masyarakat sekitar perihal menjaga kebersihan lingkungan. Selain peran dan fungsinya secara utuh yakni menjaga kelestarian adat yang kini menjadi warisan dari nenek moyang. Demikian diungkapkan oleh Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Kadisbudpar) Kota Mataram, Drs. H. Abdul Latif Nadjib, Rabu (3/9).

“Kebersihan ini merupakan persoalan yang sangat mendasar dalam kehidupan, tidak hanya menyangkut soal sampah di tempat – tempat wisata.

Kita sudah mengkomunikasikan dengan sejumlah SKPD terkait untuk membangun komitmen. Nah sekarang komitmen itu sudah ada, tinggal menjalankan komitmen itu sendiri,” jelasnya.

Menurutnya, sejumlah lembaga Krama Adat yang kini tersebar di 56 kelurahan yang ada di Kota Mataram dapat menjadi media untuk melakukan sosialisasi terhadap masyarakat agar selalu menjaga kebersihan. Dinas Pariwisata berharap, pembentukan kesadaran tentang budaya hidup bersih dapat dilakukan mulai sejak dini. Terutama bagi generasi muda yang notabene akan menjadi pewaris masa depan.

Meski sejauh ini pengelolaan tentang sampah telah dimulai sedikit demi sedikit, akan tetapi kesadaran masyarakat masih dinyatakan rendah terkait bagaimana menjaga lingkungan agar tetap bersih dan nyaman. Terkesan, selama ini bahwa kebiasaan membuang sampah secara sembarangan seolah telah mendarah daging di dalam setiap individu yang ada.

“Hal itu sedang kami komunikasikan bersama beberapa pihak terkait, namun kelemahan kita selama ini misalnya di tempat wisata, kita kan tidak mengelola uang retribusi yang dilakukan. Itu merupakan salah satu faktor yang menjadi penghalang ketika kita berkeinginan untuk menciptakan suasana yang bersih dan nyaman,” katanya.

“Di tempat wisata, misalnya sebut saja Loang Baloq, di situ hanya ada satu orang yang menjadi petugas kebersihannya sementara dia sekaligus merangkap menjadi penjaga. Semestinya hal itu harus beda – beda, artinya apa kekurangan tenaga kerja juga menjadi penghambat dalam menciptakan kebersihan khususnya di lingkungan wisata,” tambahnya. Meski sejauh ini kebersihan di tempat wisata acap dikeluhkan oleh wisatawan yang berkunjung ke lokasi pariwisata yang ada. (met)

BUDAYA DAN HIBURAN

Halaman 9

Panitia Panitia Festival Festival Keraton Keraton Nusantara Nusantara Persiapkan Persiapkan Kehadiran Kehadiran Jokowi Jokowi -- JK JK Bima (Suara NTB) Perhelatan Festival Keraton Nusantara (FKN) ke IX yang akan berlangsung tanggal 6 hingga 9 September 2014 menarik minat dari berbagai kalangan, tak terkecuali Presiden dan Wakil Presiden terpilih, Joko Widodo dan Muhammad Jusuf Kalla (Jokowi-JK). Rencananya, pasangan Presiden dan Wakil Presiden terpilih ini pun akan datang ke Bima menghadiri perhelatan akbar dua tahunan ini.

Demikian disampaikan Panitia FKN Dewi Ratna Muchlisa, M.Hum, Rabu (3/9).

Disebutkan Ratna, dua calon pimpinan negara tersebut hendak hadir setelah mendapat koordinasi awal oleh Protokoler beberapa waktu lalu.

Disebutkan, jika Jokowi-JK ingin menghadiri perhelatan

dua tahunan tersebut. “Mereka ingin hadir dalam kegiatan FKN nanti,” terang Ratna.

Menyusul keinginan dimaksud, lanjutnya, mau tidak mau pihaknya mempersiapkan kedatangan tamu penting dimaksud, sementara undangan resmi sudah dilayangkan sekitar seminggu yang lalu. Hanya

saja, meski sudah menyatakan keinginan untuk hadir, pihak Protokoler sendiri belum mendapat konfirmasi kembali apakah Jokowi-JK benar-benar datang atau tidak. Sebab, sesuai dengan kebiasaan protokoler mengkonfirmasi mengenai kehadiran seminggu sebelum kegiatan berlangsung.

Meski demikian, pihaknya masih tetap menunggu konfirmasi lanjutan apakah calon kepala negara yang tinggal menunggu pelantikan tersebut jadi datang atau tidak. “Tapi dari Sultan Dompu kemarin SMS, kalau Jokowi-JK bakal hadir,” ujarnya.

Di Bima pun, lanjutnya, Jokowi tidak akan lama-lama dan kemungkinan hanya menghadiri pembukaan saja, kemudian kembali ke Jakarta. “Untuk beliau-beliau itu pengamanannya memang beda, kalau pun datang hanya untuk pembukaan saja, terus

pulang,” tutur Dewi.

Sementara itu, mengenai tamu lainnya, sudah 82 dari 100 keraton yang mengkonfirmasikan kehadirannya. Begitu juga tamu dari luar negeri sudah ada beberapa yang menghubungi panitia. Sehingga pihaknya memperkirakan jumlah tamu yang hadir dalam Festival itu berjumlah 2.000 orang. Sementara mengenai persiapan ini sendiri, tambahnya, sudah mencapai 80 %. Semakin dekat waktunya, pihaknya terus bekerja sepanjang hari agar pelaksanaan nantinya bisa maksimal. (use)

Tiga Cara Atasi Penyesalan Jakarta (Suara NTB) Hidup adalah soal pilihan. Kita harus melewatkan beberapa hal, memilih yang lain dan bergerak maju.

Tapi apa yang terjadi ketika kita mulai menyesali pilihan dan menyalahkan diri sendiri karena tidak bahagia ?

Berikut tiga cara untuk mengatasi penyesalan yang kerap kita alami: 1. Coba lakukan hal yang pernah terlewatkan Sebagian dari kita seringkai ingin melakukan sesuatu namun harus tertunda untuk beberapa alasan. Kita pun mungkin menyesal setelah beberapa waktu telah berlalu.

Padahal, kita tidak dapat memutar balik waktu. Namun, kita punya kesempatan mengejar hal yang ingin kita lakukan.

Sejauh peluang itu ada, tidak ada kata akhir untuk menyerah, kita hanya perlu untuk membuka mata dan telinga.

2. Ingat kembali alasan Anda memutuskan sesuatu Terkadang, Anda membuat keputusan melepaskan karir, kesempatan atau seseorang yang Anda cintai, lalu menyesal tentang itu di kemudian hari.

Anda pun kerap melupakan alasan Anda mengambil keputusan itu.

Berpikirlah, tentang alasan Anda membuat pilihan itu pada suatu waktu. Mungkin saat itu Anda tidak ingin berada dalam rasa tidak aman, tak pasti dan kesibukan dalam suatu profesi. Hanya Anda yang memiliki jawabannya.

Anda memiliki alasan tentang keputusan Anda dan tidak ada gunanya menyesali keputusan Anda sekarang.

3. Maafkan diri Anda dan majulah Jika Anda merasa Anda telah benar-benar melakukan kesalahan dan Anda tidak bisa berbuat apa-apa. Maafkan diri Anda, cobalah untuk melupakan apa yang terjadi, cobalah untuk tidak mengulangi kesalahan dan bergerak maju.

Manusia membuat kesalahan, tetapi Anda tidak bisa terus merasa bersalah tentang hal itu, demikian dilansir Indian Express. (Ant/Bali Post)

(Ant/Bali Post)

KOMIK - Seorang anak laki-laki memperhatikan gambar komikstrip karya komikus Jerman, Mawil, pada acara pameran Dialog Komik Antar Negara atau ComiConnexions Festival, di Goethe Institut, Jakarta.

Perkembangan Industri Komik Indonesia Terganjal Distribusi Jakarta (Suara NTB) Komik Indonesia memiliki potensi berkembang seperti komik-komik dari luar negeri sebut saja, Jepang dan Amerika Serikat, jika saja tak terganjal soal distribusi.

“Industri komik di Indonesia masalahnya ada pada soal distribusi..komikus banyak, penerbit ada tapi distribusi untuk sampai di toko buku

yang sulit. Mestinya komik yang terbit di hari itu, segera disimpan sebagai display di toko buku,” ujar Komikus Indonesia, Beng Rahardian, di Jakarta, Rabu.

Beng mengatakan, komik-komik Indonesia jelas mencirikan lokalitas, yang merupakan salah satu bekal untuk bersaing dengan komik-komik asing.

Kemudian, didukung potensi pasar yang besar.

“Masalahnya belum ada sinergi yang bagus. Bagaimana karya-karya yang bagus bisa masuk ke penerbit,” katanya.

Kemudian, lanjut Beng, saat ini komik-komik karya anak bangsa masih didominasi genre humor. Sekalipun belum dapat memastikan penyebabnya, menurut dia,

mungkin ada semacam keraguan dari para pembaca soal kemampuan komikus membuat komik bergenre lain.

Menurut dia, ajang penganugerahan ini merupakan apresiasi tertinggi kepada komik Indonesia. Sekaligus sebagai penghormatan pada RA Kosasih, komikus Indonesia yang membuat adaptasi wayang, seperti Sri Asih, Ramay-

ana dan Mahabarata.

“Kosasih lah yang pertama kali menginisiasi komik dalam bentuk buku. Ini merupakan tonggak penting industri komik di Indonesia,” katanya.

Beng bercerita, RA Kosasih Award bermula dari tahun 2007, ketika kita semua penggiat komik berkumpul dalam acara Komik Indonesia Satu Dekade. (Ant/Bali Post)

Wisatawan Keluhkan Kebersihan Objek Wisata Mataram (Suara NTB) Rombongan mahasiswa Universitas Negeri Malang yang datang untuk melakukan studi banding ke NTB menilai fasilitas umum serta kebersihan di objek wisata yang ada masih rendah. Semestinya, dalam pemberdayaan tempat pariwisata, dua komponen tersebut harus menjadi skala prioritas dalam pembangunan demi menjamin kenyamanan para wisatawan yang berkunjung.

Demikian dikatakan oleh Lulu Nurul Istanti, dosen yang mendampingi rombongan mahasiswa yang berkunjung ke pulau Lombok, Rabu (3/9) saat berada di Kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Mataram. Menurutnya, destinasi di tempat wisata yang ada di NTB dapat tergolong unik serta mempesona. Keindahan alam di NTB, khususnya di kawasan pantai yang ada dinilainya merupakan sebuah kekayaan yang tidak tersaingi.

“Tempat wisata di sini kami akui sangat bagus, bahkan pesona pesisir pantai dan lautnya cukup indah kalau menurut saya. Apalagi kemarin rombongan kami sempat

berkunjung ke Tanjung Aan, itu luar biasa sekali. Dengan keindahan pasirnya yang berwarna putih, pasirnya kayak butiran merica, pokoknya indah sekali. Sayangnya fasilitas umum di tempat itu masih minim, juga kebersihan di lingkungan sekitarnya belum memadai. Seharusnya itu yang diprioritaskan terlebih dahulu,” jelasnya.

Rombongan mahasiswa jurusan Manajemen di Fakultas Ekonomi UM itu akan mengunjungi tempat – tempat wisata yang ada di Pulau Lombok. Studi mereka tentang pemberdayaan masyarakat yang ada di sekitar kawasan pariwisata. Sebelumnya, satu rombongan yang berjumlah sekitar 50 orang itu mendatangi kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata kota Mataram.

“Hari ini rombongan akan menuju ke Taman Narmada, untuk melakukan survei sekaligus menikmati pesona yang ada, setelah itu besoknya rombongan akan menuju ke Gili Trawangan.

Jika tempat wisata di sini dibandingkan dengan di Malang, itu jauh sangat berbeda. Kalau Malang kan merupakan daerah

pegunungan,” tambahnya Adapun rombongan yang melakukan Studi Banding itu juga akan diajak untuk melakukan wisata religi khususnya di Daerah Mataram. Menurut rencana, sejumlah situs bersejarah yang kini menjadi tempat wisata yakni Makam Loang Baloq dan lainnya juga akan dikunjungi oleh rombongan tersebut.

Terpisah, Kadisbudpar Kota Mataram, Drs. H. Abdul Latif Nadjib ketika dikonfirmasi menyatakan bahwa apa yang menjadi keluhan dari rombongan tersebut merupakan salah satu kekurangan yang dimiliki oleh NTB selaku tuan rumah.

Ia berharap pengembangan pariwisata NTB kedepannya bisa lebih baik serta mengedepankan akses – akses yang diperlukan oleh masyarakat, terutama wiatawan yang berkunjung.

Dikatakannya, dalam pengelolaan mengenai sampah di tempat wisata, semestinya hal itu tidak hanya dilimpahkan kepada Dinas Pariwisata saja.

“Sebetulnya kalau mengenai sampah, fasilitas umum dan sebagainya, itu bukan hanya masalah bagi dinas pariwisata saja, akan tetapi persoalan

kita bersama, bagaimana agar kita menjaga lingkungan agar selalu tampak bersih, Dinas

PU, Dinas Pertamanan, juga memiliki peran di situ. Kelemahan kita juga, biaya retribusi

tidak dikelola oleh dinas pariwisata, kemudian bagaimana kita mau mengalokasikan un-

tuk biaya pemeliharaan serta menjaga lingkungan agar tetap bersih,” ujarnya. (met)

SUARA NTB Kamis, 4 September 2014

PENDIDIKAN

Halaman 10

SMAN 5 Mataram Optimis Raih Emas

Warga Sunut Dibangunkan Unit Sekolah Baru WARGA Gili Sunut yang direlokasi di kawasan Pantai TeanjahAnjah Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur (Lotim) diyakinkan segera akan menempati unit sekolah baru bagi anak-anak mereka. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Lotim dalam waktu dekat segera merampungkan pembangunan USB yang menelan dana sekitar Rp 900 juta lebih ini.

Dituturkan Kepala Di(Suara NTB/rus) nas Dikpora Lotim, Yanis Yanis Maladi Maladi di Selong, Rabu (3/ 9) kemarin, Bupati Lotim H. Moch Ali Bin Dachlan sudah memerintahkan Kadis Dikpora untuk mengutamakan relokasi siswa Gili Sunut tersebut. Bupati sendiri katanya sudah berkunjung ke sekolah yang dinamai SDN 11 Pemongkong itu.

Ratusan juta dana untuk USB warga Gili Sunut ini bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) yang masuk menjadi sekala prioritas pembangunannya sama dengan tiga unit sekolah yang akan ditenggelamkan di wilayah Bendungan Pandandure.

Proses pembangunan USB dikatakan Yanis sebenarnya sangat cepat. Namun terkendala prosesnya pada proses pembebasan lahan yang sangat alot. Kini sudah bangunan sekolah sebentar lagi akan rampung pembangunannya di atas lahan seluas 1,5 hektar.

“Idealnya memang sekolah itu harus luas,” terang Kadis Dikpora. Hal ini katanya dimaksudkan karena sekolah untuk jangka panjang digunakan. Bukan untuk setahun dua tahun ke depan.

Begitupun tiga unit sekolah di Pandandure itu. Saat ini, proses pembangunan sudah sampai tahap memasang kramik dan semua siswa sudah direlokasi dari tempat sekolahnya yang lama.

Pembangunan USB tersebut kata Yanis menjadi atensi besarnya. Pasalnya, dana yang ditelan cukup besar. Berbeda dengan DAK di sejumlah satuan pendidikan yang relatif lebih kecil.

DiseBut, di Sekolah Satu Atap (Satap) di Pandandure ini saja menelan dana Rp 1,2 miliar. Targetnya, Oktober mendatang seluruh unit bangunan sekolah sudah bisa dituntaskan pembangunannya. Sehingga bisa digunakan dengan baik oleh para siswa. Khusus warga Sunut diketahui terkena relokasi karena masuknya investasi pariwiasta PT Ocean Blue Republik Indonesia (OBRI) yang akana menyulap kawasan Gili Sunut Menjadi areal wisata yang menakjubkan. Sejumlah fasilitas siap akan dibangun di atas kawasan tersebut. (rus)(rus)

Pemerintah Diharapkan Wujudkan Pemerataan Mutu Pendidikan Jakarta (Suara NTB) – Pemerintah diharapkan mewujudkan pemerataan mutu pendidikan dan kualitas guru di seluruh Indonesia, termasuk untuk Sekolah Dasar, karena saat ini disparitas antarsekolah masih terjadi terutama antara Pulau Jawa dengan di kawasan Timur Indonesia (KTI).

Guru Besar UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, Prof. Abdul Munir Mulkhan mengemukakan hal itu dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Selasa (2/9). Prof. Munir mengungkapkan, belum lama ini dia menyampaikan materi “Kebijakan Pengembangan Profesi Guru” dalam kegiatan PLPG bagi guru-guru SD di Yogyakarta tersebut.

“Ketika saya sampaikan bahwa materi yang saya bawakan itu mudah diperoleh melalui pencarian Google, sebagian besar peserta pelatihan ternyata masih asing dengan internet karena di daerahnya masih langka jaringan Internet,” ujarnya.

Bahkan, sebagian besar peserta belum pernah membaca UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dan Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2008 tentang pelaksanaan UU tersebut.

Mereka mengaku baru mendengar Undang-Undang Guru dan Dosen saat pelatihan tersebut, karena memang dalam pelatihan itu juga terdapat peserta dari Indonesia Timur, seperti dari Kendari dan Kabupaten Muna.

“Kita bisa membayangkan bagaimana situasi pembelajaran peserta didik murid-murid SD dan kawasan tersebut, belum lagi persoalan tentang fasilitas pembelajarannya,” katanya.

Prof. Munir menyampaikan hal itu menanggapi pemberitaan di sebuah harian nasional soal masih rendahnya kualitas guru, dimana sampai saat ini masih banyak guru SD yang belum memenuhi kualifikasi pendidikan D-IV/S-1. Sebanyak 36 persen dari total 1,6 juta guru SD berpendidikan diploma tiga ke bawah.

Bahkan, terdapat lebih dari 260.000 guru SD yang lulusan setara SMA atau di bawahnya. Lainnya, sekitar 320.000 guru, masih berkualifikasi diploma I, II, dan III. Di jenjang SMP juga masih ada guru yang pendidikannya SMA ke bawah. Jumlahnya lebih dari 22.000 guru. (ant/bali post)

LOMBA - Suasana lomba OSN di ruang laboratorium SMAN 5 Mataram kemarin.

Loteng Kekurangan Guru SLB Praya (Suara NTB) Keberadaan guru untuk Sekolah Luar Biasa (SLB) di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) sejauh ini diakui masih minim jumlahnya. Kendati SLB mendapat perhatian khusus dari pemerintah daerah setempat. Mengingat keberadaan SLB sangat penting bagi keberlanjutan pendidikan bagi anakanak berkebutuhan khusus (penyandang cacat).

“Kita akui, jumlah guru untuk SLB di Loteng masih sangat kurang,” sebut Sekretaris Daerah (Sekda) Loteng, Drs. H.L. Supardan, MM., kepada wartawan usai menerima kunjungan perwakilan 19 negara di SLB Praya, Rabu (3/ 9) kemarin.

Ia menjelaskan, proses belajar mengajar di SLB berbeda dengan proses belajar di sekolah-sekolah pada umumnya. Dimana untuk SLB, butuh tenaga pendidik yang jauh lebih banyak. Mengingat yang menjadi muridnya adalah anakanak bekebutuhan khusus. Sehingga pola mengajarnya juga berbeda dengan sekolah biasa.

Untuk sekolah biasanya, satu guru bisa mengajar satu ruang kelas. Namun di SLB, satu guru hanya bisa menangani satu orang murid. “Karena itu tadi, muridnya anakanak berkebutuhan khusus.

Sehingga penangananya juga khusus,” tegasnya.

Untuk itulah, sebagai bentuk komitmen dalam mendukung

proses belajar mengajar di SLBSLB yang ada di Loteng, tahun ini Pemkab Loteng sudah menyiapkan dua formasi umum khusus bagi guru SLB pada rekrutmen CPNS tahun 2014 ini.

Dengan harapan, kekurangan tenaga pendidik untuk SLB perlahan bisa diatasi. “Kalau bicara ideal, memang belum memadai.

Tapi paling tidak, ada upaya yang kita lakukan. Dan, ini akan terus berlanjut hingga tahun-tahun ke depan,” tegasnya.

Kalau bicara masalah sarana dan prasaran pendukung, terutama gedung sekolah, Supardan mengaku bisa dikatakan sudah tidak ada persoalan. Dimana dari tiga SLB yang dimiliki Loteng, kondisi bangunan sekolah sudah sangat representatif. Dan, ratarata kondisi gedung sekolahnya masih baru.

Dihubungi terpisah, Kepala SLB Praya, H. Sahrim, mengatakan kalau dalam hal jumlah, keberadaan tenaga pendidik untuk SLB masih jauh dari angka ideal. Namun menurut-

Pemilihan Rektor IAIN Dibuka, Dua Bakal Calon Mendaftar Mataram (Suara NTB) Genderang pemilihan pucuk pimpinan kampus putih Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Mataram periode 2015-2019 dimulai.

Sejak Panitia Seleksi Calon Rektor (PSCR) IAIN Mataram membuka pendaftaran pada 1 September kemarin, sudah ada dua bakal calon yang mendaftarkan diri. Masingmasing ialah Profesor. H. Muhammad Taufik, M.Ag yang saat ini menjabat pembantu rektor I dan Dr. H. Mutawalli, M.Ag yang saat ini menjabat dekan fakultas syari’ah. Pemilihan rektor oleh 14 senat dalam agenda rapat senat tertutup dijadwalkan berlangsung pada tanggal 25 September mendatang setelah melalui serangkaian tahapan.

Kepada Suara NTB, Sekretaris Panitia Seleksi Calon Rektor (PSCR) IAIN Mataram Drs. Musta’in, M.Ag mengaku bahwa bakal calon rektor yang telah mendaftar tersebut selanjutnya akan dilakukan verifikasi kelengkapan ber-

(Suara NTB/dys)

PANITIA SELEKSI - Panitia Seleksi Calon Rektor (PSCR) IAIN Mataram dari kiri Abdul Quddus, Ahmad (anggota) dan Musta’in (sekretaris panitia). kas pada tanggal 8 sampai 9 September. Baru setelah itu diumumkan hasil verifikasi berkas pada tanggal 10 sampai 11 September.

“Para bakal calon yang mendaftar tersebut nanti kita lakukan verifikasi berkas pendaftaran. Kalau ada yang masih kurang berkasnya, kita kasih waktu untuk melengka-

(suara NTB/dys)

Mataram (Suara NTB) Pada perhelatan Olimpiade Sains Nasional (OSN) tingkat nasional tahun 2014 yang berlangsung dari tanggal 2 sampai 7 September ini, SMAN 5 Mataram yang mengantarkan dua orang siswa sebagai wakilnya pada ajang bergengsi tersebut optimis mampu meraih emas. Pasalnya, tidak kali ini saja dua siswanya tersebut tampil di kejuaraan nasional membawa nama baik sekolah, tapi sudah tidak terhitung jumlahnya. Pada OSN kali ini, masing-masing siswa SMAN 5 Mataram akan tampil pada bidang studi Tekhnik dan Informatika (TIK) dan Kimia.

“Kita sangat yakin dapat juara di ajang OSN ini. Karena dua siswa kita gocekannya mantap dan sering tampil di tingkat nasional,” terang Kepala SMAN 5 Mataram Drs. H. Muzakki kepada Suara NTB kemarin. Lebih jauh Muzakki menyampaikan bahwasanya target memperoleh dua emas dari kedua siswanya tersebut merupakan target yang sangat realistis. Selain faktor pengalaman, kedua siswanya tersebut juga diuntungkan dengan faktor sosiologis dan geografis mengingat pelaksanaan lomba di dua bidang studi yang diikuti dua siswa SMAN 5 Mataram dilaksanakan di SMAN 5 Mataram.

“Jadi ada tiga bidang studi yang dilombakan di sini, yaitu bidang studi TIK, Kimia dan Fisika. Kebetulan dua bidang studinya dilaksanakan disini. Tentu itu membawa semangat lebih bagi dua siswa yang berlomba. Intinya kami sangat optmisi dapat juara nanti,” ujarnya.

Dikatakan Muzakki bahwa jauh-jauh hari pembinaan terhadap dua siswa yng ikut OSN telah dilakukan oleh pihak sekolah. yaitu dengan mendatangkan para pembina dari luar sekolah seperti dari Unram.

“Pembinaan intensif kami lakukan selama satu bulan terakhir sejak keluarnya surat resmi pemberitahuan keikutsertaan siswa kami di OSN. Pelatih kita datangkan dari Unram selain tentunya oleh para guru pembina di sekolah,” tuturnya. (dys)

pi semua kekurangan berkas dari tanggal 12 sampai 15 September. Baru selanjutnya dilakukan penetapan calon rektor pada tanggal 17 September,” ujarnya.

Lebih jauh Musta’in mengaku bahwa sesuai dengan tahapan seleksi, pendaftaran akan dibuka hingga tanggal 6 September mendatang. Na-

mun, jika ternyata pada tanggal yang telah ditentukan tersebut hanya ada dua pendaftar, pihak panitia akan memperpanjang masa pendaftaran. Hal itu mengingat Peraturan Menteri Agama (PMA) nomor 11 tahun 2014 tentang pengangkatan dan pemberhentian rektor UIN/IAIN/ STAIN yang mengharuskan ada tiga calon rektor.

Pihaknya pun kini masih membuka peluang kepada siapapun yang ingin mendaftar sebagai calon rektor asalkan memenuhi persyaratan yang telah ditentukan panitia baik itu berasal dari internal civitas akademika IAIN maupun dari luar IAIN. “Sosialisasi telah kami lakukan baik melalui baliho maupun media. Secara administratif, kedua bakal calon tersebut telah resmi mendaftar. Tinggal menunggu pendaftar yang lain agar sesuai dengan ketentuan PMA nomor 11 tahun 2014 tentang pengangkatan dan pemberhentian rektor UIN/IAIN/STAIN” pungkasnya. (dys)

(Suara NTB/kir)

SLB - Kondisi gedung Sekolah Luar Biasa (SLB) Praya, tampak megah. Sayangnya, kondisi tersebut belum diimbangi ketersediaan tenaga guru yang memadai. nya, perhatian yang diberikan pemerintah daerah sudah sangat besar. “Perhatian pemerintah, mulai dari pusat hingga daerah terhadap SLB sudah sangat baik. Tinggal sekarang bagaimana tenaga guru bisa terus ditambah,” ujarnya.

Di SLB Praya, tenaga guru yang ada sebanyak 26 orang.

Jumlah tersebut sudah lebih

dari cukup dalam hal pelayanan pendidikan. Terbukti, proses belajar mengajar sejauh ini berjalan cukup baik. Kendati belum memenuhi standar ideal yang diharapkan. “Tentunya kita berharap perhatian pemerintah daerah terhadap SLB ke depannya bisa terus meningkat,” imbuh Sahrim.

Karena bagaimanapun

juga, semua lapisan masyarakat berhak memperoleh pendidikan. Termasuk anak-anak berkebutuhan khusus. Tidak hanya anakanak normal lainnya. “Justru karena kebeterbatasan yang dimiliki anak-anak berkebutuhan khsuus tersebut itulah, perhatian harusnya lebih besar lagi,” tandasnya. (kir)

Pelaksanaan OSN Dijaga Ketat Aparat Mataram (Suara NTB) Pelaksanaan Olimpiade Sains Nasional (OSN) tingkat nasional tahun 2014 hari ini mulai digelar dengan memperlombakan seluruh kategori lomba. Suasana tegang dan serius terlihat di masing-masing sekolah sebagai lokasi penyelenggaraan lomba. Dari pantauan Suara NTB, setidaknya masing-masing sekolah dijaga oleh dua aparat kepolisian.

Tamu-tamu sekolah pun dibatasi dan tidak ada yang boleh masuk sembarang ke dalam sekolah kecuali atas izin pihak panitia. Termasuk juga awak media yang ingin mengambil gambar dan wawancara.

“Ini sangat ketat, tidak boleh sembarang masuk kecuali atas izin panitia saja” terang Kepa-

la Sekolah SMAN 5 Mataram Drs. H. Muzakki. Dia pun mengaku semua itu dilaksanakan panitia baik pusat maupun lokal untuk menjamin kenyamanan para peserta lomba.

“Kita saja sebagai tuan rumah di sini kayak tamu, mau masuk kemana-kemana harus ada izin panitia dulu kayak tamu juga kita di sini” tuturnya.

Sementara itu, Ketua Panitia Lokal SMAN 5 Mataram Muhammad Rofi Ariadi menyebut bahwa di SMAN 5 Mataram dilaksankan tiga katagori lomba untuk bidang studi Fisika, Kimia dan Geografi. Untuk bidang studi Fisika yang diikuti oleh 96 siswa, pihak SMAN 5 Mataram telah menyediakan 6 ruang kelas yang digunakan untuk tes teori dan praktikum.

Sementara bidang studi geografi yang diikuti oleh 96 siswa, pihak SMAN 5 Mataram menyediakan 6 ruangan untuk tes teori dan 1 ruang untuk praktikum multimedia. Sedang untuk bidang studi Kimia yang diikuti 93 siswa, pihak SMAN 5 Mataram menyediakan 5 ruang untuk tes teori dan 3 ruang laboratorium.

“Semua ruangan yang digunakan untuk lomba telah kita siapkan jauh hari secara maksimal. Ada beberapa aspek yang direkomendasikan tim pusat untuk diperbaiki, kita perbaiki seperti ruangan laboratorium untuk fisika dan IPA secara keseluruhan. Karena dipantau terus dari pusat supaya pelaksanaannya nyaman dan steril,” ujarnya. (dys)

(Suara NTB/dys)

DISKUSI - Tampak dewan juri sedang serius berdiskusi dengan sesama dewan juri.

Halaman 11

SUARA NTB Kamis, 4 September 2014

Blatter Sindir Rencana Boikot Piala Dunia 2018

Welbeck Dijual, United Krisis Identitas Manchester Manchester United (MU) kini tengah mengalami krisis identitas dengan penjualan striker Danny Welbeck ke Arsenal, kata mantan asisten manajer skuat Setan Merah, Mike Phelan.

Arsenal memboyong Welbeck jelang penutupan bursa transfer musim panas 2014 berakhir. Pemain ini dilego dengan nilai transfer yang dirahasiakan. Sejumlah media massa Inggris menyebut bahwa nilai transfer Welbeck mencapai sekitar 16 juta poundsterling. Arsenal belum mengonfirmasi durasi kontrak Welbeck di kubu Emirates.

Welbeck yang kini berusia 23 tahun berada di United sejak masih berusia delapan tahun. Ia telah mencetak sebanyak 29 gol dalam 142 pertandingan.

“Danny Welbeck telah menjadi salah satu identitas dari kubu United. Dengan peristiwa itu, kini identitas itu mengalami krisis,” kata Phelan kepada BBC Sport. “Apa yang akan terjadi di masa depan, tidiak ada seorang pun yang tahu, hanya saja kini identitas itu telah punah.”

Manajer anyar United, Louis Van Gaal telah menggelontorkan dana lebih dari 150 juta pound pada musim panas ini, dengan merekrut Angel Di Maria senilai 59,7 juta pound. Jumlah ini menorehkan rekor tertinggi dalam rekrutan pemain baru dalam sejarang perjalanan sepak bola Inggris.

United juga memboyong Ander Herrera dengan jumlah bayaran mencapai 29 juta pound dari Atletico Bilbao, bek kiri Luke Shaw (27 juta pound) dari Southampton, Marcos Rojo (16 juta pound) dari Sporting Lisbon dan Daley Blind dari Ajax dengan jumlah bayaran sebanyak 13,8 juta pound.

Langkah Van Gaal ini berseberangan dengan langkah yang pernah ditempuh oleh Alex Ferguson ketika masih menjabat sebagai manajer United.

Pada kurun 1992, Ferguson memanggil sejumlah pemain didikan United untuk bergabung masuk ke tim utama. Mereka yakni Paul Scholes, David Beckham, Ryan Giggs dan Phil dan Gary Neville.

Sebagai staf pelatih, Phelan yang pernah membantu Ferguson antara 2008 dan 2013 menganggap bahwa langkah yang ditempuh Van Gaal itu merupakan tanda bahwa filosofi United kini telah berubah.

“Ada sesuatu yang senantiasa baru, dan hal itu merupakan langkah baru yang kini melanda Manchester United.

Mungkin inilah salah satu dinamika dalam sepak bola,” katanya menambahkan sebagaimana dikutip dari situs ESPN. Welbeck telah mengemas 29 gol dalam 142 laga bersama Manchester United. “Apakah memang lebih baik menempuh jalan instan saja ketimbang melihat masa depan? Hal ini memang sulit karena pemai muda senantiasa memiliki masa depan. Anda harus yakin bahwa pemain muda merupakan masa depan bagi perkembangan Premier League.”

Sementara itu, rekan sejawat Phelan, yakni Rene Meulensteen juga merasa terkejut dengan langkah yang ditempuh Van Gaal yang membiarkan Welbeck hengkang ke Arsenal.

“Ya (saya terkejut). Saya tidak ingin melihat dia meninggalkan Manchester United. Bagi dia, itu langkah yang fantastis meski saya beranggapan bahwa Arsenal bakal tampil lebih kokoh di musim ini.”

“Saya tahu Danny sejak ia berusia delapan atau sembilan tahun. Saya melihat dia terus mengalami kemajuan. Ia pemain penghubung, berperan sebagai kreator, dan ia kerapkali tampil secara tak terduga,” katanya. (ant/ bali post)

Cesar Azpilicueta

Azpilicueta Perpanjang Kontrak dengan Chelsea London Bek Chelsea Cesar Azpilicueta menandatangani kontrak baru selama lima tahun dengan klub itu, demikian diumumkan klub Liga Inggris (Premier League) itu, Selasa.

Pemain internasional Spanyol itu, yang datang ke klub London itu pada 2012 berperan sebagai bek kanan. Ia secara reguler menempati posisi sebagai bek kiri di klub itu, sesuai racikan skema pelatih Jose Mourinho untuk menggantikan mantan pemain internasional Inggris Ashley Cole, yang pindah ke AS Roma.

Azpilicueta tampil membela Chelsea dalam 95 laga dan mencetak satu gol. Musim lalu, ia terpilih sebagai pemain terbaik klub. Ia bermain dalam tiga pertandingan Chelsea pada kompetisi Premier League musim ini.

Musim kompetisi lalu, ia menjadi bagian dari pemain Chelsea yang kemasukan 27 gol dalam 38 pertandingan. Capaian ini merupakan angka terkecil dalam laga liga.

Pemain berusia 25 tahun itu pindah ke Stamford Bridge dari Olympique de Marseille dengan nilai bayaran 6,5 juta pounds dua tahun lalu.

Dalam pernyataan klub di laman (www.chelseafc.com), dinyatakan bahwa “Chelsea Football Club dengan gembira mengumumkan bahwa Cesar Azpilicueta hari ini sudah menandatangani kontrak baru lima tahun.” (ant/bali post)

“Kami tidak menerima pertanyaan apapun soal Piala Dunia di Rusia,” katanya di hadapan hadirin pada acara di Kitzbuehel, Austria, sebagaimana dikutip Kantor Berita DPA. “Saat ini kami berada dalam posisi telah mengungkapkan kepercayaan kepada penyelenggara Piala Dunia 2018 dan 2022. (Boikot)

tidak akan menghasilkan apapun.”

Beberapa waktu terakhir muncul suara-suara dari sejumlah politisi agar turnamen tersebut diselenggarakan di negara lain, lantaran peranan Rusia dalam krisis di Ukraina serta pendudukan Crimea.

Pekan lalu, saat ditanya tentang adakah kemungki-

nan Rusia kehilangan hak sebagai penyelenggara Piala Dunia akibat situasi politik yang rumit, Presiden Vladimir Putin mengatakan: “Saya harap tidak. FIFA sudah menyatakan bahwa sepak bola dan olahraga apapun berada di luar konstelasi politik dan saya pikir itu pendekatan yang tepat.”

Rusia akan menyelengga-

rakan Piala Dunia 2018 di 12 stadion yang tersebar di 11 kota, dua di antaranya berada di Moskow.

Sementara itu Piala Dunia 2022 akan digelar di Qatar dan belakangan menuai kritik lantaran tuduhan perlakuan buruk terhadap pekerja migran di lingkungan industri konstruksi.

Komite Etik FIFA juga tengah menyelidiki proses tender yang berujung pada penunjukan kedua negara sebagai tuan rumah Piala Dunia pada Desember 2010 silam, demikian Reuters. (ant/bali post)

(Suara NTB/ist)

Sepp Blatter

Talenta Asing Bantu Pemain Inggris Berkembang London Talenta asing kelas dunia di Liga Utama Inggris dapat membantu para pemain Inggris berkembang, meski sebagian besar di antaranya akan memulai pertandingan dari bangku pemain cadangan, kata pelatih Inggris Roy Hodgson, Selasa.

“Sejumlah pemain kami akan terpilih dari bangku pemain cadangan di level klub, yang tidak akan diperhitungkan lima atau sepuluh tahun silam,” kata Hodgson kepada para pewarta sebelum pertandingan persahabatan Rabu (3/ 9) malam melawan Norwegia di Stadion Wembley, lapor Reuters.

“Namun jika mereka terpilih dan terlibat, maka itu dapat menjadi keuntungan bagi para pemain kami dan sangat membantu untuk Inggris.”

Standar di Liga Utama Inggris telah membuat negara itu menjadi magnet bagi para pemain kelas dunia, tambah Hodgson, yang timnya akan melawat ke Swiss - yang timnasnya pernah dilatihnya - untuk memainkan pertandingan pertama kualifikasi Piala Eropa 2016 Senin depan.

Ia mengatakan kepindahan penyerang Inggris Danny Welbeck dari Manchester United ke Arsenal dengan biaya transfer 16 juta pound pada Senin merupakan bonus bagi sang pemain.

“Saya turut senang untuknya. Terdapat kompetisi luar biasa untuk posisi-posisi (inti) dan ia sekarang berada di klub di mana ia mungkin dapat tampil sejak awal lebih banyak,” ucapnya.

Hodgson juga bersemangat mengenai talenta muda yang tersedia di Inggris, meski terdapat kekecewaan terkait catatan buruk timnas mereka pada Piala Dunia di Brazil tahun ini.

“Saya memiliki perasaan bahwa para pemain tidak sabar untuk memulai kampanye baru dengan pertandingan sulit p a d a Rabu,” tuturnya.

“Ini adalah tim yang mengandung banyak talenta dan saya pikir salah satu tim dengan potensi besar.”

Terdapat spekulasi di media yang mengatakan bahwa jumlah penonton untuk per-

tandingan Rabu akan berkurang karena torehan sejumlah hasil pertandingan terakhir, namun kapten baru Inggris Wayn e Rooney mengatakan

ia senang dengan dukungan para penggemar setelah penampilan mengecewakan di Brazil.

Penyerang Manchester United Rooney mengambil alih ban kapten setelah g e landang Liverp o o l Steven Gerrard

BAN KAPTEN - Roy Hodgson mempercayakan ban kapten Timnas Inggris kepada Wayne Rooney.

Tim Voli PPLP NTB Mantapkan Latihan Mataram (Suara NTB) Menjelang pelaksanaan Kejurnas Voli Indoor Antar PPLP yang digelar di sport hall GOR 17 Desember Turide Mataram, 18-20 September mendatang, tim voli indoor PPLP NTB terus memantapkan persiapan di sport hall GOR 17 Desember Turide Mataram, Rabu (3/9) kemarin. Latihan itu berlangsung pagi dan sore.

“Latihan seperti ini terus dilakukan oleh atlet pagi dan sore, karena dengan persiapan ini anak-anak diharapkan bisa tampil maksimal di kejurnas nanti,” ucap Pelatih tim Voli PPLP NTB, H. Kadir yang dihubungi Suara NTB di sela-sela melatih atlet.

Dikatakan Kadir, pihaknya memang tidak mematok target mulukmuluk di kejurnas

tersebut namun dengan persiapan yang maksimal pihaknya berharap atletnya bisa menempati peringkat empat besar. Target tersebut memang tidaklah memuaskan. Namun Kadir harus menyampaikan target yang realistis sebab di atas kertas kemampuan atletnya belum bisa menyaingi tim-tim luar seperti DKI Jakarta, Jawa Barat (Jabar) dan Jawa Timur (Jatim). Mereka merupakan tim kuat yang patut diwaspadai.

Hasil analisa pihaknya terdapat beberapa pemain Pelatnas yang akan memperkuat tim DKI Jakarta, Jabar dan Jatim. Sementara tim NTB diperkuat pemain lokal yang memiliki jam tanding sangat minim. “Kami tak bisa memberikan target yang muluk-muluk karena itu sangatlah mustahil. Hasil analisa saya tim kita bisa masuk empat besar sudah bagus,” terang Kadir seraya menambahkan bahwa tim Jabar, DKI Jakarta dan Ja-

tim sulit dikalahkan mengingat timnya diperkuat oleh beberapa atlet nasional.

Namun demikian tim tuan rumah NTB tidak akan menyerah, karena dalam kejuaraan itu masih ada beberapa tim yang bisa diatasi oleh NTB seperti NTT, Jateng dan lainnya.

Sebagaimana disampakan sebelumnya , pertandingan yang akan melibatkan atlet-atlet tingkat pelajar itu akan diikuti sedikitnya 6 tim, yakni DKI Jakarta, Jabar, Jatim, Jateng, NTT dan NTB. Sementara itu tuan rumah NTB mematok target masuk empat besar, sebab para atlet sempat mudik lebaran selama dua minggu sehingga butuh pemulihan stamina lagi.

Untuk mengembalikan stamina atlet , pihak PPLP NTB terus memantapkan persiapan atlet dengan latihan dua kali dalam sehari. Pemantapan latihan pagi dan siang tersebut telah dimulai sejak 4 Agustus lalu. (fan)

Tiga Atlet BMX NTB Turun di Kejurnas Wimcycle Seri IV Mataram (Suara NTB) Tiga atlet BMX NTB, I Gusti Bagus Saputra, Regina Patrisia dan Hadi Wiranata terus memantapkan latihan di sirkuit BMX GOR 17 Desember Turide Mataram, Rabu (3/9) kemarin. Kabarnya, ketiga atlet ini akan turun di Kejurnas BMX Seri IV Wimcycle yang diperkirakan berlangsung bulan September.

Pelatih BMX NTB, Junaidin yang ditemui Suara NTB usai melatih atlet mengatakan bahwa jadwal resmi kejurnas BMX Seri IV memang belum keluar, namun pihaknya memastikan event itu akan berlangsung bulan ini. Sebab informasi yang berkembang di lapangan demikian adanya. Pihaknya pun telah memantapkan persiapan tiga atletnya.

Dikatakannya, ketiga atlet yang disiapkan itu merupakan atlet yang terdaftar dalam program Pelatda cabor BMX yang anggarannya dibiayai sepenuhnya oleh KONI NTB. Pemusatan latihan itu telah berlangsung sejak bulan Maret lalu, dan hingga saat ini program

pemusatan latihan masih berlangsung.

Rabu (3/9) kemarin, tiga atlet BMX NTB pun menjalani latihan fisik di GOR. Diakui Junaidin, latihan di GOR Turide Mataram bukanlah yang pertama kalinya dilakukan oleh at-

pensiun dari timnas.

“Tidak ada gunanya melihat ke belakang,” kata Rooney.

“Kami memiliki pemain-pemain muda yang masuk (timnas) dan ini merupakan saatsaat yang menarik. Kami memerlukan pemain-pemain muda ini untuk mengembalikan penampilan bagus Inggris.”

“Musim panas silam kami semua kecewa. Kami melaju ke turnamen dengan harapan-harapan tinggi, namun sayangnya itu tidak terwujud.” (ant/bali post)

(Suara NTB/ist)

(Suara NTB/ist)

Bern Presiden FIFA Sepp Blatter enggan menerima pertanyaan terkait status Rusia sebagai penyelenggara Piala Dunia 2018 dan bersikeras menyebutkan tidak ada yang perlu dibicarakan soal itu. Ia menyindir, rencana boikot Piala Dunia 2018 itu tidak akan menghasilkan apapun.

let NTB karena memang latihan itu telah menjadi rutinitas bagi atlet BMX NTB setiap harinya. Namun pemusatan latihan kali ini menjadi serius karena atlet BMX NTB akan mengikuti Kejurnas Wimcycle akhir September ini. (fan)

Torres Tidak Ingin Lupakan Jasa Mourinho London Striker AC Milan, Fernando Torres menunjukkan sikap layaknya seorang murid yang tidak melupakan jasa guru di laga sepakbola. Mantan pemain Chelsea yang kini membela I Rossoneri itu menyatakan hubungannya dengan Jose Mourinho terjalin baik.

Torres resmi membela Milan setelah dipinjam dari Chelsea. Ia akan membela I Rossoneri selama dua musim ke depan. Pemain asal Spanyol itu mengatakan, “Suatu saat nanti, kami akan bertemu lagi.”

“Saya berterima kasih kepada Liverpool dan Chelsea atas segalanya yang telah mereka berikan. Saya merasa ini saat tepat untuk berubah,” katanya dalam sebuah jumpa pers di Milan.

“Ketika ada kesempatan bergabung ke Milan memang terbuka, dan saya menerimanya dan berharap dapat mencetak sebanyak mungkin gol. Untuk itu saya memerlukan tantangan baru.”

“Petualangan baru telah dimulai dan saya berharap memperoleh pengalaman berharga. Saya berharap dapat betah berada di Milan, dengan menuai sukses dan mendapat banyak trofi. De-

ngan begitu saya sangat senang.”

Ketika masih mengusung panji Chelsea, Torres menorehkan catatan gol yang terbilang buruk bagi striker sekelasnya. Dia hanya menciptakan 20 gol dalam 110 laga bersama Chelsea. Torres ikut membawa Chelsea menjuarai Liga Champions, Piala FA, dan Liga Europa.

Mourinho yang pernah membesut Inter Milan menaruh penghargaan atas keputusan Torres. “Saya menjalin hubungan yang sangat baik dengan Jose (Mourinho),” kata Torres.

“Ketika saya menandatangani kontrak dengan Milan, ia (Mourinho) mengucapkan selamat. Ia kemudian bicara banyak mengenai daya tarik kota Milan dan ia berharap saya dapat betah berada di sana. Saya belajar banyak dari dia sebagai seorang pelatih.

Mungkin di masa depan kami dapat bersua lagi.”

Seraya memuji peran pelatih asal Portugal itu, Torres menambahkan, “Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Mourinho. Saya tidak perlu lagi menyatakan apaapa. Kami senantiasa bertindak dan berlaku sebagai para profesional.” (ant/bali post)

SUARA NTB

Kamis, 4 September 2014

Halaman 12

RUPA-RUPA

PERHIASAN

FINANCE

RUPA-RUPA

TOKO BANGUNAN

TRAVEL

SHOWROOM

RUMAH MAKAN

BATIK

TOKO MAINAN

PET SHOP

KONTRAKAN

SALON

PERAWATAN AC

KOMPUTER

RUMAH MAKAN

RUPA-RUPA

BENGKEL

BANK

SUARA NTB

Kamis, 4 September 2014

KURSUS

Halaman 13

HOTEL

ARSITEK & BAHAN BANGUNAN

087 865 633 888 / 087 861 811 999

DEALER

RUMAH MAKAN Menyediakan aneka hidangan & melayani pesanan nasi kotak, snack box dan menerima rantangan

SALON

LOWONGAN

LAUNDRY

SANGGAR SENAM

SERVICE AC

SHOWROOM

PROPERTY

EKSPEDISI

KECANTIKAN

RUPA-RUPA

Hay sista biar gak ribet pakai pensil alis dan lipstik KINI TELAH ADA DIKOTA ANDA....?

TERASI

FUTSAL

SERVIS MOTOR

COUNTER

SULAM BIBIR

SULAM ALIS DAN BIBIR HANYA :

Rp. 1 Jt

Biaya di atas sudah termasuk retouch 1 kali Kunjungi De’Beauty Care Alamat : Jl. Koperasi No. 64 A Ampenan - Otak Desa

SULAM ALIS

Hp : 081803673308 / 081803667165 PIN : 29DO72D4 / 297AFF73 Menerima Kursus : 1. Sulam Alis dan Bibir 2. Estetika 3. Tata Kecantikan

TENUN LOMBOK

TRAVEL

TELEVISI

EVENT ORGANIZER

LISNA JAYA MOTOR Menerima :

Ganti Oli - Spare Parts Service Mobil & Sepeda Motor

Hubungi : GEDE HP. 087 865 276 400 085 337 568 500

Jl. SULTAN HASANUDDIN 139 BLOK D CAKRA UTARA

BENGKEL & SPARE PART

SIARAN TV

PENGOBATAN

RUPA - RUPA

RUPA - RUPA

MADU

KACAMATA

COUNTER

RUPA - RUPA

RUPA_RUPA

FASHION

PENGOBATAN

DIJUAL

RUPA - RUPA

KONVEKSI

KESEHATAN

SUARA NTB Kamis, 4 September 2014

Halaman 14

Air Putih dan Tubuh Kita Minum air putih dalam skala tertentu diyakini akan menyehatkan tubuh kita. Padahal, sebenarnya kebutuhan air tubuh kita sangat tergantung dari aktivitas sehari-hari yang kita jalani, plus sejumlah faktor lainnya di lingkungan kita.

”

Misalnya, orang dengan berat badan 70 kg di mana total air dalam tubuhnya adalah antara 60 sampai 70%, maka setidaknya 42 liter di tubuhnya adalah air

dr. Luciana B. Sutanto, MS. SpGK dengan melarutkan sisa-sisa metabolisme; serta membawa zat-zat gizi dan oksigen ke sel.

Karena itulah, untuk dapat berfungsi dengan baik, tubuh manusia membutuhkan antara satu sampai tujuh liter air setiap hari untuk menghindari dehidrasi. Jumlah pastinya memang bergantung pada tingkat aktivitas, suhu, kelembaban, dan beberapa faktor lainnya.

Selain dari air minum, manusia mendapatkan cairan dari makanan dan minuman lain selain air. Sebagian besar orang percaya bahwa manusia membutuhkan 8–10 gelas (sekitar dua liter) per hari, namun hasil penelitian yang diterbitkan Universitas Pennsylvania pada tahun 2008 menunjukkan bahwa konsumsi sejumlah 8 gelas tersebut tidak terbukti banyak membantu dalam menyehatkan tubuh.

Malah kadang-kadang untuk beberapa orang, jika meminum air lebih banyak atau berlebihan dari yang dianjurkan dapat menyebabkan ketergantungan.

Literatur medis lainnya menyarankan konsumsi satu liter air per hari, dengan tambahan bila berolahraga atau pada cuaca yang panas.

Minum air putih memang

menyehatkan, tetapi kalau berlebihan dapat menyebabkan hiponatremia yaitu ketika natrium dalam darah menjadi terlalu encer.

Situs doktersehat.com melansir, air putih merupakan salah satu minuman segar dan sangat baik untuk kesehatan bagi seluruh anggota tubuh kita.

Tak bisa dibayangkan, jika tubuh kekurangan cairan atau air putih dalam jangka waktu yang relatif lama.

Haus adalah salah satu respon tubuh yang membutuhkan asupan cairan dalam waktu segera. Berdasarkan faktanya, seluruh organ tubuh manusia membutuhkan cairan atau air dalam jumlah yang cukup untuk menunjang berbagai aktivitas yang dilakukan. Waktu terbaik untuk mulai mencukupi kebutuhan air putih adalah pagi hari setelah kita bangun tidur.

Mengapa?

Karena pagi hari tubuh kita terbangun dari istirahat dan proses pemulihan semalaman.

Namun selama itu pula kita kehilangan banyak cairan. Jadi, sangat dianjurkan untuk mengonsumsi air putih begitu bangun tidur. Selain itu, masih ada sembilan manfaat di bawah ini yang perlu kita ketahui. (berbagai sumber)

Dari Apel Penegakan Disiplin

PNS Pemprov NTB Harus Jadi Contoh Kabupaten/Kota

Dari Jantung hingga Kulit Air dapat memberikan kontribusi besar bagi tubuh kita. Selain menjaga kestabilan suhu tubuh, air juga melancarkan sistem pencernaan dan pembuangan. Berikut ini manfaatnya air untuk tubuh, seperti dikutip dari femina : Menguatkan jantung. Persisnya, membantu jantung dalam memompa darah dan mengedarkannya ke seluruh tubuh. Makanya, ketika terjadi dehidrasi (kurang cairan), jantung harus bekerja lebih keras. Akibatnya, tekanan darah pun menurun.

Mengganti cairan yang keluar bersama urine, keringat, uap pernapasan, dan feses yang total bisa mencapai 2.000 ml/ hari. Dalam batas normal, atau aktivitas sedang, kebutuhan kita akan cairan sebesar 2.000-2.500 ml/ hari. Trik menghitungnya: rata-rata satu gelas volumenya 250 ml. Itu berarti setiap hari kita membutuhkan sekitar 8 gelas air.

Membuat kulit bercahaya.

Kurang cairan menyebabkan sel-sel kulit mengerut. Banyak mengonsumsi air akan membuat kulit terjaga elastisitasnya. (berbagai sumber)

Mengeluarkan racun dari dalam tubuh (detoksifikasi). Air berperan dalam penyaringan racun tubuh yang dibuang melalui urine. Kondisi yang parah juga akan mengakibatkan penyakit batu ginjal dan gagal ginjal.

(Suara NTB/ist)

TUBUH manusia, seperti dikutip dari wikipedia, terdiri dari 55% sampai 78% air, tergantung dari ukuran badan. Menurut Spesialis Gizi Klinik dari Departemen Ilmu Gizi Fakultas Kedokteran UI, dr. Luciana B. Sutanto, MS. SpGK, air merupakan komponen yang membentuk seluruh jaringan tubuh.

Dia membentuk 70% tubuh, 85% darah, 80% otak, 75% otot, dan 90% sel dalam tubuh manusia. Ya, jumlah tersebut tentu saja merupakan persentase yang sangat besar.

Seperti dilansir menshealth, dr. Luci menyampaikan, “Misalnya, orang dengan berat badan 70 kg di mana total air dalam tubuhnya adalah antara 60 sampai 70%, maka setidaknya 42 liter di tubuhnya adalah air.”

Dari jumlah tersebut, perinciannya kira-kira seperti ini : Di dalam sel sekitar 40%, dan di luar sel itu 20%. Di dalam plasma atau pembuluh darah sekitar 5%, di antar jaringan sekitar 15%.

Distribusinya bukan seperti air dalam botol, melainkan menjadi bagian yang menyatu utuh dengan tubuh kita. “Jadi, sel itu tidak padat, tapi di dalamnya ada air yang membantu metabolisme. Sebagai media reaksi di dalam, dan di luar juga, yang diperlukan pada proses fisiologi pencernaan. Artinya, makanan-makanan yang kita makan, tidak bisa larut jika tidak dibantu oleh air,” jelas anggota Perhimpunan Dokter Gizi Medik cabang DKI Jaya (PDGMI-Jaya) ini.

Beberapa fungsi air lainnya adalah untuk melembabkan jaringan mulut, mata dan hidung, melindungi organ dan jaringan tubuh; mencegah sembelit; membantu melarutkan mineral dan zat gizi lain sehingga dapat dimanfaatkan oleh tubuh; mengatur suhu tubuh; sebagai pelumas sendi; meringankan beban ginjal dan hati

Mataram (Suara NTB) Berdasarkan data dari Tim Penegakan Disiplin PNS Lingkup Pemprov NTB, pada sejumlah SKPD ditemukan 214 PNS yang terindikasi tidak disiplin (indisipliner). Terdiri dari pejabat eselon III sebanyak 9 orang, pejabat eselon IV sebanyak 23 orang dan selebihnya adalah staf. Dengan apel penegakan disiplin itu diharapkan semakin meningkatkan kedisiplinan PNS lingkup Pemprov NTB dan dapat menjadi contoh bagi PNS lainnya yang ada di Pemda kabupaten/kota.

Apel Penegakan Disiplin PNS lingkup Pemprov NTB itu berlangsung di Lapangan Bumi Gora Kantor Gubernur Rabu, (3/9) pagi kemarin. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Kasatpol PP) NTB, Ibnu Salim, SH, M.Si dalam laporannya menyebutkan total PNS yang terindikasi indisipliner sebanyak 214 orang.

Dengan rincian, sebanyak 64 orang kategori tak masuk kerja tanpa keterangan (TK) dan 146 orang tidak tepat masuk kerja. Ibnu mengatakan, penegakan disiplin PNS itu merupakan bagian dari perubahan (penyesuaian) jam kerja PNS. Yang sebelumnya masuk lebih awal pada pukul 07.00,

namun dengan adanya penyesuaian jam masuk kerja ke pukul 07.30 diharapkan tak ada lagi yang terlambat masuk kerja.

Sementara itu, Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi mengharapkan agar PNS di lingkup Pemprov NTB menjadi contoh bagi PNS yang bertugas di kabupaten/kota.‘’Saya sebagai pimpinan harus menegakkan disiplin mari kita laksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Saya mohon betul, untuk ini diindahkan. Karena pascaapel disiplin kedua ini, tindakan-tindakan terukur dari pimpinan itu akan lebih progresif,” katanya.

Gubernur mengatakan, dirinya akan mengeluarkan Peraturan Gubernur (Pergub) yang lebih detil menyangkut pemotongan Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) yang lebih progresif dari sebelumnya bagi pegawai yang tak disiplin.

Dalam pergub yang akan diterbitkan itu, pemotongan TKD masingmasing PNS tak akan berlaku sama bagi yang sering indisipliner. Namun pemotongan TKD akan berlaku progresif. Bisa jadi, lanjut Gubernur, TKD akan ditiadakan bagi pegawai yang indisipliner. Bahkan, Pemprov akan meminta secara aktif kepada Badan Kepegawaian Negara (BKN) Kemen PAN RB untuk memberikan tindakan yang nyata bagi yang terus me-

nerus melakukan pelanggaran.

Selain itu, Gubernur mengatakan akan mengeluarkan kebijakan, setiap awal bulan pada apel bulanan akan diumumkan semua pegawai yang kena pemotongan TKD akibat indispliner.Ia berharap tak seorangpun PNS yang diumumkan namanya. Mekanisme penegakan disiplin PNS itu akan diterapkan sedetail mungkin. Artinya, ada ruang bagi PNS yang terindikasi indisipliner untuk membela diri dengan didukung data-data yang akurat.

Selaku pimpinan daerah yang diberikan kewenangan berdasarkan Undang-undang, Gubernur berharap kepada para pejabat eselon II, III dan IV dan PNS lingkup Pemprov NTB dapat memberikan contoh yang baik.

Usai apel penegakan disiplin itu, para PNS kembali mendapatkan arahan dari Wakil Gubernur, H. Muh. Amin, SH, M.Si di Graha Bhakti Praja kompleks Kantor Gubernur. Pada kesempatan itu, Wagub didampingi Assisten Tata Praja dan Aparatur Setda NTB, Dr. H Rosiadi Sayuti bersama Kasat Pol PP, Ibnu Salim, SH, M.Si. Menanggapi permasalahan yang dihadapi sebagian PNS, Wagub menyampaikan bahwa disiplin harus tetap ditegakkan jika dihadapi dengan persoalan individu yang perlu diselesaikan pada jam kerja hendaknya disertai dengan keterangan yang jelas. “Silakan menyampaikan fakta yang dihadapi secara tertulis dengan catatan tidak akan lagi melakukan kesalahan dalam tugas,” kata Wagub. (nas/*)

Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi memberikan arahan kepada PNS yang terindikasi indisipliner di lapangan Bumi Gora kantor Gubernur, kemarin.

Wakil Gubernur NTB, H. Muh. Amin, SH, M.Si memberikan arahan kepada 214 PNS yang terindikasi indispliner di Graha Bhakti Praja kompleks kantor Gubernur usai apel.

Salah seorang PNS indisipliner yang memberikan klarifikasi penyebab dia terlambat masuk kerja.

SUARA NTB Kamis, 4 September 2014

SUARA NUSANTARA

Halaman 15

Jero Wacik Tetap akan Dilantik Jadi Anggota DPR Jakarta (Suara NTB) Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyatakan Jero Wacik tetap bisa dilantik menjadi anggota DPR periode 2014-2019 meski Komisi Pemberantasan Korupsi telah menetapkannya sebagai tersangka dalam kasus korupsi.

Ketua Komisi Pemilihan Umum Husni Kamil Manik di Jakarta, Rabu, mengatakan bahwa pemberhentian Jero Wacik sebagai anggota dewan terpilih hanya dapat dilakukan oleh partai politik (parpol) pengusungnya yaitu Partai Demokrat.

“Semua harus dilakukan oleh parpol pengusung karena yang berurusan langsung dengan KPU secara formal adalah partai. Sehingga, jika ada permintaan pengunduran diri dari parpol sebelum tanggal pelantikan, maka segera saja mengurus ke parpol agar segera pula disampaikan ke kami untuk tidak jadi dilantik,” katanya.

Jero tetap dapat dilantik menjadi anggota DPR pada 1 Oktober sepanjang tidak ada keputusan hukum tetap (inkracht) terkait kasus korupsi yang menjeratnya.

Jero terpilih menjadi anggota DPR dari Daerah Pemilihan Bali yang meliputi Kabupaten Badung, Kabupaten Bangli, Kabupaten Buleleng, Kabupaten Gianyar, Kabupaten Jembrana, Kabupaten Karangasem, Kabupaten Tabanan, dan Kota Denpasar.

Terkait keterpilihannya sebagai Anggota DPR RI, Jero juga telah mengajukan pengunduran diri dari jabatannya sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineal Senin lalu (1/9).

Rabu siang, Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Jero Wacik sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan terkait jabatannya sebagai menteri pada 20112012. (ant/balipost)

Ini Prediksi Inflasi Setelah Harga BBM Naik Jakarta (Suara NTB) Prediksi Menteri Keuangan, Chatib Basri, jika harga BBM bersubsidi dinaikkan Rp1.000 perliter pada awal 2015 nanti akan menyumbang inflasi antara 1,2 persen dan 1,5 persen.

“Kalau naik Rp1.000, inflasinya 1,2 persen, tapi efeknya tidak langsung ke tarif angkutan dan yang lainnya bisa sampai 1,5 persen,” ujarnya, dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR, di Jakarta, Rabu.

Apabila harga BBM bersubsidi naik Rp2.000 perliter, maka tambahan inflasi 3,0 persen dan apabila naik Rp3.000 perliter, ada tambahan inflasi 4,5 persen.

“Kalau Rp2.000, tambahan inflasi dua kali, maka 3,0 persen ditambah 4,4 persen jadi 7,4 persen. Kalau Rp3.000, maka 4,4 persen ditambah 4,5 persen, inflasinya 8,9 persen,” ujarnya.

Namun, pemerintah masih menetapkan asumsi makro laju inflasi pada RAPBN 2015 sebesar 4,4 persen plus minus satu persen, dengan tidak mempertimbangkan adanya kebijakan administered price tahun depan.

“Inflasi 4,4 persen kalau tidak ada perubahan (kebijakan) di administered price, terkait kebijakan harga BBM bersubsidi,” katanya.

Terpisah, Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Sasmito Wibowo, mengatakan, secara ideal kenaikan harga BBM bersubsidi dilakukan secara bertahap mulai awal 2015 karena dampaknya terhadap inflasi tidak sebesar apabila harga dinaikkan langsung.

“Kalau bertahap lebih aman. Konsumen bisa lebih mengatur konsumsi BBM, dan para pengusaha bisa mengatur lagi struktur usahanya, sehingga lebih aman,” katanya.

Bahkan, menurut dia, apabila harga BBM naik sebesar Rp500 perliter di ujung 2014, maka tidak akan menyumbang inflasi terlalu tinggi, dan masih dalam kisaran asumsi inflasi di APBN-Perubahan 5,3 persen.

“Kalau mau naik, jangan terlalu besar, bertahap misalnya tiga bulan sekali Rp500, dampaknya tidak terlalu mengejutkan, meskipun naik. Tapi, kalau misalnya Rp3.000 langsung naik, akan berat,” kata Wibowo. (ant/balipost)

KPK Tidak Terkendala UU MD3 Periksa DPR Yogyakarta (Suara NTB) Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Busyro Muqoddas mengatakan KPK tidak akan terkendala Undang-Undang tentang MPR,DPD,DPR dan DPRD (MD3) untuk memeriksa anggota legislatif apabila memiliki keterkaitan dugaan korupsi.

“Penerapan UU juga harus didasarkan pada pemahaman yang sistemik. Kalau ada UU lain yang masih memberikan kewenangan KPK untuk mengusut (dugaan korupsi), itu yang akan kami terapkan,” kata Busyro kepada wartawan di Yogyakarta, Rabu.

Menurut Busyro, hal itu, misalnya akan diterapkan untuk mengusut keterlibatan anggota DPR lainnya, apabila dimungkinkan memiliki keterlibatan dalam kasus Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), selain mantan ketua Komisi VII Sutan Bhatoegana.

“Walaupun mereka (anggota DPR) akan terindikasi terpilih kembali, hukum positif kita tidak ada yang menghalangi,” kata dia.

Menurut dia, Undang-Undang MD3 khususnya Pasal 245 cukup diskriminatif dalam proses penegakan hukum.

Dalam UU MD3, Pasal 245 ayat (1) menyatakan pemanggilan dan permintaan keterangan untuk penyidikan terhadap anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana harus mendapat persetujuan tertulis dari Mahkamah Kehormatan Dewan.

Meski demikian, meski UU MD3 telah disahkan, KPK tetap fokus pada ketentuan UU Tipikor, sebagai UU lain yang menjadi payung dalam pemberantasan korupsi.

“Kalau UU Tipikor memungkinkan untuk kami terapkan, maka akan kami terapkan saja dalam penegakan hukum,” kata dia.

Busyro mengatakan, seharusnya sebagai representasi perwakilan rakyat, DPR dapat mengadvokasi kepentingan rakyat dengan membuat UU yang empatik.

“UU itu tidak ramah, bahkan aneh, dan absurd.

Itu contoh legasi yang tidak empatik terhadap rakyat yang merupakan korban massif dari praktik korupsi,” kata dia. (ant/ balipost)

Busyro Muqoddas (ant/balipost)

(ant/balipost)

TERSANGKA - Menteri ESDM Jero Wacik memberikan keterangan kepada wartawan saat sidak di SPBU jalan Abdul Muis, Jakarta, Rabu (27/8).

KPK menetapkan Jero Wacik sebagai tersangka atas dugaan korupsi pengadaan proyek di Kementerian ESDM pada 2011-2013.

KPK Tetapkan Jero Wacik sebagai Tersangka Jakarta (Suara NTB) Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan terkait jabatannya sebagai menteri pada 2011-2012.

“Kami sampaikan bahwa memang sudah dikeluarkan surat perintah penyidikan per tanggal 2 September 2014 mengenai peningkatan status menjadi ke penyidikan atas nama tersangka JW (Jero Wacik) dari Kementerian ESDM sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf e atau pasal 23 Undangundang No 31 tahun 1999 jo UU No 20 tahun 2001 jo pasal 421 KUHP,” kata Wakil Ketua KPK Zulkarnain dalam konferensi pers di gedung KPK Jakarta, Rabu.

Pasal 12 huruf e mengatur mengenai penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar untuk

mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri yaitu pasal mengenai pemerasan.

Bagi mereka yang terbukti melanggar pasal tersebut diancam pidana maksimal 20 tahun dan denda paling banyak Rp1 miliar.

“Pasca menjadi menteri di kementerian ESDM, diperlukan dana untuk operasional menteri yang lebih besar, untuk mendapatkan dana yang lebih besar dari yang dianggarkan maka dimintalah dilakukan beberapa hal kepada orang di kementerian itu,” kata Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto dalam konferensi pers yang sama.

Bambang mencontohkan sejumlah kegiatan yang digunakan untuk menambah pundi-pundi mantan menteri Pariwisata tersebut.

Warga Sorong Antre Solar Dua Hari Sorong (Suara NTB) Warga Sorong, Papua Barat, terpaksa mengantre hingga dua hari untuk bisa mendapatkan solar menyusul diberlakukannya pembatasan bahan bakar bersubsidi mulai 1 Agustus lalu.

Dari pantauan ANTARA di Jalan Ahmad Yani, Sorong, Selasa, tampak antrean kendaraan mengular hingga sekitar 1 kilometer.

Seorang warga Sorong bernama John (46) mengatakan bahwa dirinya sudah mengantre selama dua hari hanya untuk mengisi penuh tangki kendaraannya.

“Kalau tidak antre bakal tidak dapat solar. Soalnya SPBU dibuka dalam waktu terbatas yaitu mulai pukul 08:00 WITA dan ditutup pukul 16:30 WITA. Di luar itu tidak beroperasi,” kata Jhon.

Untuk itu Jhon berharap Pemda Sorong bersama Pertamina dapat mencari solusi soal kelangkaan solar tersebut.

Sementara Roby (37 tahun) warga lainnya mengaku priha-

tin atas kondisi yang dihadapi masyarakat.

“Pembatasan ini membuat masyarakat semakin tersiksa karena mempengaruhi aktivitas. Bayangkan kami harus antre berhari-hari. Saya antre sejak jam 03:00 WITA. Tapi terkadang ketika akan mengisi tiba-tiba ada pengumuman solar sudah habis,” ujar Roby.

Ia mengakui, di wilayah Kota Sorong hanya terdapat empat unit SPBU, namun satu di antaranya tidak lagi menjual solar karena minimnya pasokan.

Terkait kebijakan pembatasan tersebut, ia mengatakan sangat tidak adil karena masyarakat hanya ingin membeli sesuai kebutuhan.

“Kalau kasusnya seperti ini, lebih baik saja harga BBM dinaikkan, tapi pasokan terjamin. Berapapun harganya tidak masalah asalkan ada barangnya,” tegasnya.

Harga solar bersubsidi yang dijual di SPBU wilayah itu tetap sebesar Rp5.500 per liter. (ant/balipost)

DIJUAL

“Misalnya beberapa pengadaan supaya dana operasional itu supaya lebih besar, contohnya adalah peningkatan atau pendapatan yang bersumber pada kick back, satu pengadaan, misalnya pengumpulan rekanan dana-dana program-program tertentu, atau misalnya dilakukan kegiatan rapat-rapat yang sebagian besar rapat itu adalah fiktif, sehingga menghasilkan dana hingga Rp9,9 miliar,” tambah Bambang.

Kasus ini merupakan pengembangan dari penyidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi kegiatan sosialisasi, sepeda sehat dan perawatan gedung kantor Sekretariat Jenderal ESDM dengan tersangka mantan Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Waryono Karno.

Total penggunaan angga-

ran dalam proyek sosialisasi tersebut adalah sekitar Rp25 miliar dengan dugaan kerugian keuangan negara mencapai Rp9,8 miliar.

Waryono juga menjadi tersangka dugaan penerimaan hadiah atau janji terkait kegiatan di kementerian tersebut karena di ruangan Waryono ditemukan 200 ribu dolar AS saat penggeledahan kasus penerimaan suap mantan Kepala Satuan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Rudi Rubiandini.

Selain itu, KPK juga sudah menetapkan mantan ketua Komisi VII Sutan Bhatoegana sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2013 di Kementerian ESDM. Sutan diduga menerima uang Tunjangan Hari Raya (THR) sebesar 200 ribu dolar AS seperti yang disebut oleh mantan Kepala Satuan Kerja Khusus

Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Rudi Rubiandini.

Kasus itu sendiri merupakan pengembangan dari kasus yang menjerat mantan Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Rudi Rubiandini yang telah divonis 7 tahun penjara, sedangkan pelatih golfnya yaitu Deviardi divonis 4,5 tahun penjar karena menjadi perantara pemberian uang yang berasal dari sejumlah pengusaha.

Pemberi uang 700 ribu dolar AS kepada Rudi yaitu Operational Manager PT Kernel Oil Pte Limited (KOPL) Simon Gunawan Tandjaya yang menjadi perantara pemberi juga telah divonis penjara selama 3 tahun kurungan, sedangkan direktur PT Kaltim Parna Industri (KPI) Artha Meris Simbolon yang memberikan 522,5 ribu dolar AS kepada Rudi juga sedang menjalani proses penyidikan di KPK. (ant/balipost)

Jokowi Harus Dengarkan Daerah Soal MP3EI Jakarta (Suara NTB) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Armida Alisjahbana meminta Presiden terpilih Joko Widodo mempertimbangkan keinginan pemerintah daerah dan para investor dalam menentukan keberlanjutan proyek Rencana Induk Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI).

“Tentunya harus didengar dong, keinginan pemerintah daerah, keinginan investor, apakah ini (MP3EI) sesuatu yang bagus atau tidak,” kata Armida setelah menghadiri “Refleksi Tiga Tahun Pelaksanaan MP3EI” di Jakarta pada Rabu.

Armida mengklaim realisasi pembangunan awal proyek infrastruktur dan riil dalam kerangka MP3EI telah memberikan banyak manfaat untuk pertumbuhan ekonomi di daerah.

Hal itu, kata dia, salah satunya terlihat dari sebagian besar realisasi MP3EI senilai Rp544 triliun dari total realisasi Rp854 triliun yang dikucurkan untuk pembangunan di luar Jawa.

“Yang direalisasikan dalam MP3EI i n i proyek straArmida Alisjahbana

tegis, bukan yang kecil-kecil,” ujarnya.

Dia mengatakan, realisasi pembangunan awal dan “groundbreaking” MP3EI dari Mei 2011 hingga Juni 2014 sebanyak 382 proyek juga semuanya telah berjalan pembangunannya.

Dari paparan Armida, realisasi pembangunan awal proyek MP3EI di luar Jawa, dilakukan di 41 proyek infrastruktur dan 24 proyek rill di koridor ekonomi Sumatera, 47 proyek infrastruktur dan 47 proyek rill di koridor Kalimantan, 24 proyek infrastruktur dan 26 proyek rill di koridor Sulawesi, 28 proyek infrastruktur dan 5 proyek rill di koridor Bali dan Nusa Tenggara, 22 proyek infrastruktur dan lima proyek rill di koridor Papua-Maluku.

Pendanaan proyek MP3EI juga masih menyerap kontribusi secara signifikan dari investasi BUMN dan swasta.

“Tentu perlu didengar juga suara investor untuk proyek ini ke depannya,” kata Armida.

Untuk proyek infrastruktur MP3EI, investasi pihak swasta mencapai Rp29 triliun, sedangkan rill investasi swasta terserap Rp294 triliun.

Setelah Presiden terpilih Jokowi dilantik pada 20 Oktober, target jangka pendek realisasi pembangunan awal MP3EI pada semester II 2014 yakni sebanyak 132 proyek senilai Rp443,5 triliun akan tergantung kebijakan Presiden terpilih.

“Semuanya tergantung Presiden terpilih ya.

Yang penting masalah-masalah besar harus diatasi,” kata dia.

Armida mengatakan Jokowi perlu memberi perhatian khusus soal pembebasan lahan yang selama ini kerap menjadi penyebab utama terhambatnya beberapa proyek.

Selain itu, Jokowi juga perlu mencari alternatif sumber pembiayaan, selain perbankan, untuk kebutuhan pembiayaan jangka panjang. (ant/balipost)

(ant/balipost)

RUPA-RUPA

ADVERTISING

BAKERY LOWONGAN

Kamis, 4 September 2014

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Empat Pimpinan Pimpinan Baru Baru Pimpin Pimpin DPRD DPRD Lobar Lobar Empat

Legislatif Berkomitmen Sinergis dengan Eksekutif Giri Menang (Suara NTB) Empat unsur pimpinan DPRD Lombok Barat (Lobar), terdiri dari Ketua, Wakil Ketua I, II dan III akhirnya diresmikan dan diambil sumpah serta janjinya. Ke empat pimpinan Dewan ini secara resmi menakhodai dewan Lobar lima tahun ke depan masa bhakti 2014-2019. Menghadapi persoalan ke depan, legislatif berkomiten lebih sinergis dengan eksekutif Proses pengucapan sumpah dan janji pimpinan DPRD ini dilaksanakan dalam sidang paripurna istimewa DPRD yang dipimpin Ketua DPRD Sementara, Hj Sumiatun didampingi Wakil Ketua, Mahruf. Hadir pada kesempa-

tan itu, Bupati Dr. H. Zaini Arony, Wakil Bupati Lobar, Fauzan Khalid, pimpinan SKPD, Kapolres Lobar, AKBP Yulianus Yulianto dan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FKPD) serta pihak terkait lainnya.

Ketua DPRD Lobar Sementara Hj. Sumiatun membuka sidang istimewa dengan membacakan tujuan dilaksanakan sidang untuk peresmian dan pengambilan sumpah pimpinan Dewan. Selanjutnya tahapan sidang berlanjut pada pembacaan SK Gubernur oleh Sekretaris DPRD, H. L. Saswadi tentang peresmian pimpinan DPRD masa bhakti 2014-2019.

Empat pimpinan dewan itu antara lain, Ketua DPRD Hj. Sumiatun dari Partai Golkar sebagai pemenang pertama dengan 6

(Suara NTB/her)

anggota. Wakil Ketua I diduduki Partai Nasional Demokrat (Nasdem) yang merupakan parpol pemenang kedua dengan 5 anggota dan mengutus Multazam sebagai unsur pimpinan.

Pada posisi Wakil Ketua II diduduki parpol pemenang pemilu ke-3, yakni Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) dengan 5 anggota dan mengutus H. M. Nursaid untuk menduduki kursi unsur pimpinan dan pemenang pemilu ke-4 diraih Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) juga dengan 5 anggota mengutus Sulhan Muchlis.ST, untuk menduduki kursi unsur pimpinan Dewan Lobar.

Setelah SK dibacakan, dilanjutkan pada pengambilan sumpah dan janji pimpinan DPRD dipandu Ketua Penga-

dilan Negeri Mataram, Suhartarto, SH, MH, dilanjutkan penandatanganan berita acara sumpah dan janji anggota DPRD. Usai proses pengambilan sumpah, setelah itu, dilakukan penyerahan palu sidang oleh pimpinan sementara Mahrup kepada Ketua DPRD definitif, Hj. Sumiatun.

Ketua DPRD Lobar Hj. Sumiatun dalam sambutannya memberikan apresiasi pada semua pihak, karena telah diberikan kepercayaan memimpin DPRD Lobar, meski untuk sementara. Diakuinya, berkat dukungan dan kerjasama semua anggota Dewan dan seluruh pihak, ia bersama anggota dapat mejalankan tugas yang diamanahkan selaku pimpinan sementara.

Dengan peresmian ini, ujar-

(Suara NTB/her)

nya, berarti tidak ada lagi keraguan secara yuridis formal terhadap hal yang menjadi kendala dalam menjalankan tugas dan kewenangan serta tanggung jawab sebagai pimpinan DPRD. Pengucapan sumpah dan janji ini sebagai tindak lanjut dari SK Gubernur. Disadari tugas sebagai wakil rakyat amatlah berat namun diyakini dengan kekompakan jajaran dewan dan pemda selaku ekskutif dan dukungan masyarakat maka semua persoalan dapat diselesaikan Sebagai salah satu otoritas di tingkat lokal, kontribusi dewan sangat besar untuk kepentingan publik. Sebagai lembaga yang mendapatkan kepercayaan dari masyarakat dan melakukan tugasnya menyalurkan aspirasi masyarakat, maka

DPRD memiliki dan dimiliki masyarakat serta memperjuangkan kebijakan pemda yang lebih berpihak kepada masyarakat.

DPRD sebagai salah satu susunan Pemda memiliki peranan strategis dalam penentuan setiap kebijakan yang diambil kepala daerah. Hal ini sesuai fungsi dan peran yang diatur dalam UU Nomor 27 tahun 2009 tentang MPR, DPD, DPR dan DPRD yakni fungsi legislatif, kontrol dan penganggaran.

“Kaitan dengan itu bahwa hendaknya dilaksanakan secara maksimal untuk pembangunan daerah,”ujarnya.

Sementara itu, Bupati Lobar Dr. H. Zaini Arony percaya terhadap ke empat pimpinan ini mampu menakhodai DPRD

(Suara NTB/her)

Pengambilan sumpah dan janji pimpinan DPRD Lobar.

Penandatanganan berita acara sumpah dan janji oleh pimpinan DPRD Lobar.

Penyerahan palu sidang dari pimpinan sementara kepada Ketua DPRD Lobar Hj. Sumiatun.

(Suara NTB/her)

(Suara NTB/her)

Wabup Fauzan Khalid memberikan ucapan selamat kepada unsur pimpinan dewan.

(Suara NTB/her)

Suasana sidang istimewa DPRD Lobar.

Pimpinan SKPD Lobar dan anggota FKPD.

lima tahun ke depan. Ia tidak meragukan kemampuan dan track record masing-masing pimpinan, terutama Ketua DPRD Hj. Sumiatun dan Wakil Ketua III, Sulhan Muchlis yang melanjutkan pengabdiannya lima tahun ke depan. “Saya yakin dengan kapasitas, integritas, pimpinan akan mampu membawa lembaga DPRD ke tujuan yang diharapkan,” terangnya.

Ia berharap perbaikan ke depan, program yang belum sempurna dkerjakan disempurnakan. Begitu juga, jika ada kekurangan harus diperbaiki.

Ia juga berpesan meskipun para anggota Dewan berbeda bendera partai, namun demi daerah perbedaan itu tidak menjadi penghalang. (her/*)

Empat pimpinan DPRD Lobar.

(Suara NTB/her)

(Suara NTB/her)

Bupati Lobar, Wakil Bupati Lobar bersama unsur pimpinan DPRD.

Wartawan AS Kembali Dibunuh Militan IS Washington Militan dari kelompok yang menamakan diri IS (Islamic State) telah membunuh wartawan Amerika Serikat (AS) lainnya setelah baru-baru ini menghabisi James Foley.

Kelompok tersebut menyiarkan video Selasa waktu setempat yang menunjukkan seorang militan bertopeng dengan logat Inggris membunuh sandera dengan senjata tajam.

Dalam tayangan terbaru itu, Steven Sotloff, wartawan yang berusia 31 tahun, dengan tenang berbicara di depan kamera bahwa dia korban dari keputusan Presiden Barack Obama untuk melancarkan serangan-serangan udara terhadap para pejuang.

Pada akhir rekaman lima menit, yang ditemukan dalam jaringan oleh kelompok pemantau terorisme SITE dan dilihat oleh AFP, militan itu mengancam tahanan lainnya, yang diidentifikasi di layar kaca TV seorang warga Inggris.

“Obama, Saya datang lagi , dan

saya kembali karena sombongnya kebijakan luar negeri Anda terhadap Islamic State,” kata orang berpakaian hitam, mengacungkan sebilah pisau tempur dan berbicara dengan logat London.

Militan itu mengutuk serangan-serangan udara AS yang baru-baru ini dilakukan atas kawasan sekitar bendungan Mosul di Irak, bertanggal setelah pembunuhan Foley, yang berusia 40 tahun. “Jadi sama dengan peluru-peluru kendali Anda terus menyerang leher-leher orang kami, pisau kami akan terus menyerang leher-leher orang Anda,” katanya, sebelum membunuh tahanannya.

Rambut dan janggut Sotloff lebih panjang daripada dalam tayangan sebelumnya. Dia diancam mati sebagai balasan atas serangan-serangan terhadap pasukan IS. “Kesempatan kali ini kami gunakan untuk memperingatkan negara-negara yang bergabung dengan aliansi Amerika dan memerangi Islam-

ic State untuk mundur dan biarkan kami,” ancamnya.

Kutuk Tindakan Militan Sekjen PBB Ban Ki-moon, mengutuk pemenggalan kepala wartawan AS Steven Sotloff oleh gerilyawan Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS). “Kita semua marah atas laporan-laporan dari Irak tentang pembunuhan yang kejam para warga sipil oleh ISIS termasuk satu pemenggalan brutal kepala seorang wartawan AS lainnya, kemarin,” katanya di Selandia Baru, setelah satu rekaman video yang menayangkan kematian Sotloff dirilis secara online.

Video tersebut dirilis setelah video mengerikan yang disiarkan ISIS yang menampilkan pemancungan wartawan AS James Foley. “Saya mengutuk keras kejahatan seperti itu dan saya menolak keras bahwa seluruh masyarakat dapat diancam oleh kejahatan yang kejam karena kepercayaan yang mereka anut,” kata Ban. Sekjen PBB menyebut situasi di Irak, di mana ISIS yang kini berganti nama IS (Negara Islam) merebut wilayah di utara dan barat negara itu, sebagai “mengerikan” dan menyerukan para pemimpin agama agar “memelihara toleransi, saling menghormati dan tidak melakukan aksi kekerasan”.

Sekjen PBB menambahkan, IS melakukan teror di Suriah dan Irak, di mana para petempurnya melakukan pembunuhan massal, pemenggalan kepala, pelemparan batu sampai mati sebagai tindakan yang sama sekali tidak dapat diterima.

Dewan Hak Asasi Manusia PBB pekan ini setuju mengirim satu misi ke Irak untuk menyelidiki aksi kekejaman di ‘’kekhalifahan’’ Islam yang diumumkannya sendiri di tengah-tengah laporan pembersihan etnik di daerah-daerah masyarakat minoritas Kristen dan Kurdi Yazidi. (ant/bali post)