Snt04112013

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK SUMBAWA ECERAN Rp 3.000

Rp. 50.000 Rp. 55.000

SUARA NTB

SENIN, 4 NOVEMBER 2013

Pengemban Pengamal Pancasila

16 HALAMAN NOMOR 199 TAHUN KE 9 Online :http://www.suarantb.com E-mail: hariansuarantb@yahoo.co.id

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

’’Suara NTB’’ Raih Penghargaan KIP

(Suara NTB/nas)

C.01.08.13

PENGHARGAAN - Suara NTB menerima penghargaan sebagai media cetak yang proaktif dalam mengimplementasikan UU No. 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Penghargaan diserahkan Ketua KI Provinsi NTB, Agus Marta Hariyadi kepada Penanggung Jawab Suara NTB, H.Agus Talino (kiri).

Mataram (Suara NTB) Harian Suara NTB berhasil meraih penghargaan dalam bidang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) 2013 yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi (KI) Provinsi NTB. Penghargaan tersebut diberikan karena Harian Suara NTB dinilai sebagai media cetak yang proaktif dalam mengimplementasikan UU No. 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.

Acara tersebut dihadiri Wakil Gubernur NTB, H. Muh. Amin, SH, MH, Ketua Komisi Informasi Pusat, Ir. Abdulhamid Dipopramono, M.Si , Bupati Sumbawa, Drs. H. Jamaluddin Malik, Bersambung ke hal 5

22.569 Pelamar CPNS di NTB Perebutkan 414 Formasi Mataram (Suara NTB) Sebanyak 22.569 pelamar atau peserta ujian seleksi CPNS umum di NTB bersaing memperebutkan 414 formasi.

Masing-masing untuk peserta ujian seleksi CPNS formasi pelamar umum, Pemprov NTB sebanyak 9.141 orang untuk 155 formasi, Lombok Utara 11.068 orang dengan 149 formasi dan Sumbawa Barat 2.360 orang dengan 110 formasi. Selain ujian seleksi bagi pelamar umum, sebanyak 19.503 orang peserta CPNS formasi honorer K2.

(Suara NTB/nas)

PANTAU - Wagub NTB, H.Muh.Amin saat memantau pelaksanaan tes CPNS di GOR Turide, Cakranegara, kemarin.

PNS di Lotim Terima Gaji Uang Palsu

Pulihkan Citra MK GUBERNUR NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi, memberi ucapan selamat atas terpilihnya Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) yang baru, Hamdan Zoelva menggantikan Akil Mochtar yang tertangkap KPK karena diduga terlibat kasus suap.

Hamdan Zoelva adalah putera NTB yang berasal dari Bima.

Zainul Majdi berharap, sebagai Ketua MK yang baru, TGH. M. Zainul Majdi Bersambung ke hal 5 (Suara NTB/dok)

Selong (Suara NTB) Jutaan uang palsu (upal) beredar di kalangan PNS dan guru di Kabupaten Lombok Timur (Lotim). Hal ini jelas membuat

para guru dan pegawai di lingkup Pemerintah Kabupaten Lotim, khususnya di Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga (Dik-

pora) Selong, Sabtu (2/11) kaget.

Pasalnya, uang pecahan Rp 100 ribu yang merupakan gaji bulan November ini diketahui palsu.

Bersambung ke hal 5

Program DKP Nyata Dirasakan

Tidak Terbit Berkaitan dengan Tahun Baru 1435 Hijriyah, SUARA NTB Selasa (5/11) tidak terbit. Kami akan terbit kembali Rabu (6/11). Untuk itu kepada pembaca dan relasi iklan agar maklum. Terima Kasih Penerbit

Hasil Tangkapan Melimpah, Nelayan Berlomba Usul Tambah Kapal Awalnya, tak banyak masyarakat nelayan khususnya di Meninting, Batu Layar, Lombok Barat (Lobar) merespons adanya program bantuan kapal Inkamina dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Karena, sebagian nelayan sudah disusupi stigma bahwa bantuan pemerintah khususnya di sektor Perikanan dan Kelautan banyak mangkrak, tak banyak yang bisa dimanfaatkan para nelayan. Bahkan, banyak yang kontra dengan bantuan tersebut karena mereka beranggapan kapal yang menjadi hak nelayan Lobar justru dialihkan ke nelayan di daerah lain.

NAMUN belakangan stigma dan dugaan itu justru terbantahkan dengan realita yang terjadi di lapangan. Stigma yang tadinya mencibir justru berubah menjadi kebanggaan dan ketertarikan.

Bersambung ke hal 5

H. Hasbullah

(Suara NTB/her)

(Suara NTB/her)

HASIL TANGKAPAN - Kelompok nelayan Meninting memperoleh hasil tangkapan melimpah.

Indonesia Lebih Sejahtera Dengan Ekonomi Syariah Grand Launching 5 November 2013 di Taman Sangkareang

C.03.08.13

TO K O H

Demikian disebutkan, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dan Diklat NTB, Drs. H. Muh. Suruji di sela-sela pemantauan seleksi CPNS Pemprov NTB Minggu (3/11) siang kemarin. “Total jumlah peserta ujian CPNS formasi umum dari tiga Pemda 22.569 orang memperebutkan 414 formasi,” sebutnya.

Ia menjelaskan, pelaksanaan ujian seleksi CPNS formasi umum di NTB berbarengan dengan pelaksanaan ujian peserta formasi honorer K2 yang berjumlah 19.503 orang.

Bersambung ke hal 5

SUARA NTB Senin, 4 November 2013

SUARA MATARAM

Halaman 2

Akan Libatkan Tim ’’Appraisal’’ Libatkan Lintas Suku PERBEDAAN dan keberagaman suku, bukanlah menjadi alasan masyarakat untuk tidak saling menghargai. Pasalnya, dengan keberagaman dan perbedaan, semakin memperkokoh persatuan dan kesatuan. Seperti halnya di Kelurahan Ampenan Tengah, notabenenya masyarakat setempat berasal dari berbagai keturunan.

LurahAmpenan Tengah Elya Hadiana mengatakan sebagian besar masyarakat Ampenan Tengah, adalah masyarakat pendatang. Akan tetapi, selama dirinya sebagai Lurah, tidak per(Suara NTB/cem) nah ada konflik atau pun geseHj. Elya Hadiana kan – gesekan di tengah masyarakat yang mengatasnamakan suku atau ras. “Alhamdulilah masyarakat saling memahami,” ungkapnya belum lama ini.

Upaya untuk saling mempererat kerukunan antar suku tersebut, katanya, pihaknya selalu melibatkan lintas agama dalam birokrasi pemerintah atau pun setiap ada musyarawarah di kelurahan. Menurutnya, dengan hal seperti itu, masyarakat saling berbaur dan menerima atau bahkan saling berbagi. “Masing - masing lingkungan kita libatkan setiap ada musyarawah atau kegiatan,”sebutnya.

Ia menyebutkan sebagian besar masyarakat di Ampenan Tengah, merupakan pendatang dari Arab, Cina dan Melayu. Ketiga keturunan tersebut, masih bertahan dan bahkan memiliki usaha yang berkembang dengan pesat. Atas dasar itu, lanjutnya, laju ekonomi di Mataram, semakin berkembang. Ia berharap dengan keberagaman dan perbedaan, masyarakat dapat saling mengerti dan menghargai sesama. Sehingga tidak timbul konflik atau gesekan – gesekan yang melibatkan antar suku. (cem)

Royalti Mall Rp 150 Juta Per Tahun Dipertanyakan Mataram (Suara NTB) – Keinginan Komisi II mendorong meningkatnya nilai royalti Mataram mall, nampaknya bukan isapan jempol belaka. Sabtu (2/11), kalangan Komisi yang membidangi masalah kesejahteraan masyarakat ini bertemu akuntan publik Drs. Khairunnas, DS., AK., CPA. Pertemuan ini merupakan wujud keseriusan kalangan Komisi II untuk mendesak revisi MoU antara Pemkot Mataram dengan PT. PCF (Pasifik Cilinaya Fantacy).

Ketua Komisi II Nyayu Ernawati, S.Sos., didampingi anggota Komisi II, Yeyen Seprian Rachmat, SE., M.Si usai bertemu akuntan publik yang secara resmi telah ditunjuk Komisi II untuk menghitung nilai royalti Mataram Mall yang pantas. Karena selama empat tahun berturut-turut sejak tahun 2010 lalu, MoU yang seharusnya ditinjau tiap dua tahun, hingga saat ini tetap pada nilai royalti semu-

la Rp 150 juta per tahun. ‘’Akuntan publik ini keindependenannya sudah diketahui.

Akuntan publik diperlukan untuk menghitung royalti Mataram Mall,’’ ujar Ketua Komisi II. Akuntan publik tersebut, sempat menertawakan kecilnya nilai royalti yang diberikan PT. PCF kepada Pemkot Mataram sebagai kompensasi penggunaan aset milik Pemkot Mataram seluas hampir empat hektar. Ia

pun mempertanyakan apa yang menjadi dasar penetapan nilai royalti selama ini.

Selain menghitung nilai royalti, akuntan publik itu juga menyarankan supaya Dewan mengunakan jasa tim Appraisal (penaksir harga, red) untuk mengetahui berapa sesungguhnya nilai aset milik Pemkot Mataram yang digunakan oleh PCF. ‘’Penghitungan nilai aset ini penting dilakukan supaya tidak ter-

ra DPRD Kota Mataram ini.

Berdasarkan perhitungan itu nantinya akan diketahui berapa aset milik Pemkot Mataram. Sebab, dengan luas lahan hampir empat hektar, Yeyen yakin bahwa nilai tanah milik Pemkot Mataram lebih tinggi daripada nilai bangunan.

Paling tidak, menurutnya, Pemkot Mataram harus kebagian 40 persen. ‘’Kalau hitungan kasarnya Rp 250 juta per bulan,’’ sebutnya. Yeyen menambahkan, hasil perhitungan tim appraisal akan dirilis ke publik. Ia berharap, semua kerjasama daerah didasarkan pada perhitunganperhitungan yang jelas. ‘’Tentang masukan dalam kemanfaatan, saya yakin hasilnya tetap besar,’’ pungkasnya. (fit)

Akses Jalan Ditutup, Warga Protes

RSHK Komit Utamakan Keselamatan dan Kepedulian Mataram (Suara NTB) – Manajemen baru kembali hadir di Rumah Sakit Harapan Keluarga (RSHK) Mataram. Komitmen mengutamakan keselamatan dan kepedulian terhadap pelanggan. Kini tampuk kepemimpinan pun, diamanahkan kepada dr. Ristina Basri MARS. Sebagai Direktur RSHK Mataram, Ristina yang dikonfirmasi di ruangannya baru-baru ini, mengungkapkan akan komit melayani masyarakat, Mataram khususnya dan masyarakat (Suara NTB/cem) NTB pada umumnya. Wudr. Ristina Basri, MARS jud dari komitmen tersebut, dituangkan dalam visi misinya, yakni RHSK safety and care is our concern dengan tetap mengedepankan keramahan dan etos kerja. “Dulu kan cuman your health, our care, tetapi saya tambah jadi safety and care is our concern,” ungkapnya.

Dengan komitmen tersebut, katanya keselamatan dan kepedulian terhadap pasien dan atau pelanggan diutamakan. Sehingga seluruh karyawan meningkatkan perilakunya dan bersungguh – sungguh membantu masyarakat, tanpa membedakan golongan dan status sosial.

Katanya masyarakat jangan memandang gedung RSHK dari segi fisik, sehingga enggan untuk masuk. Sangat disayangkan, RSHK merupakan aset NTB, yang harus dimanfaatkan secara optimal. Di sisi lain, sambung Ristina, RSHK memiliki beberapa fasilitas kesehatan yang tidak dimiliki oleh rumah sakit di NTB, mulai dari peralatan hingga fasilitas lainnya.

Ia mengakui fasilitas untuk kamar kategori C, dilengkapi fasiltas AC, satu ruangan hanya enam orang dan dokter yang cukup familiar di NTB. Dengan fasilitas itu, lanjutnya, masyarakat hanya menyediakan Rp 150.000. Sementara itu, RSHK menerima asuransi kesehatan (askes) kepada masyarakat. “Untuk kamar kategori C, hanya bayar Rp 150.000,” sebutnya.

Ia juga menambahkan menyambut HUT RSHK yang ke – 2, RSHK memberikan pelayanan gratis kepada masyarakat, yakni operasi katarak, donor darah dan kegiatan lainnya. Wujud kegiatan tersebut, adalah sebagai upaya mendekatkan RSHK kepada masyarakat dan mengenalkan RSHK kepada seluruh lapisan masyarakat, khususnya di Kota Mataram dan NTB secara umumnya. Ia berharap masyarakat bisa mengenal RSHK dengan baik.

“Kita ingin masyarakat mengenal RSHK dengan baik dan masyarakat semakin dekat,” demikian Ristina Basri. (cem)

jadi perdebatan yang tidak jelas, berapa ke depannya royalti yang diberikan,’’ demikian Nyayu.

Dari pendapat akuntan publik tersebut, tambah Yeyen, terlihat bahwa penentuan besaran royalti, antara Pemkot Mataram dengan PCF tidak berdasarkan perhitungan atau formula yang jelas. ‘’Berangkat dari itu, perjanjian itu subjektif,’’ cetusnya. Pihaknya, sambung Yeyen, ingin membangun kesepahaman dan mendorong bagaimana menentukan royalti yang pas. ‘’Kita harus gunakan Appraisal independen untuk menghitung aset. Tim ini akan bekerja sekitar satu hingga dua minggu,’’ terang politisi Hanu-

(Suara NTB/fit)

IKUT TES - Sebanyak 1.250 orang tenaga honorer K2 Kota Mataram, Minggu (3/11) mengikuti tes CPNS di empat sekolah yang ada di Kota Mataram.

Pemkot Berharap Ada Aturan dari Pusat

Mataram (Suara NTB) – Pemkot Mataram masih berharap ada aturan dari pusat terkait nasib tenaga honorer K2 yang nantinya tidak lulus tes. Pasalnya, kalau tidak lulus, maka kandas sudah harapan mereka menjadi CPNS. Kepala BKD (Badan Kepegawaian Daerah) Kota Mataram, Dra. Hj. Bq. Evi Ganevi, Msi., kepada Suara NTB di ruang kerjanya, Sabtu (2/ 11) mengatakan, sampai saat ini belum ada sinyal apapun dari pemerintah pusat soal nasib tenaga honorer K2 nantinya. ‘’Ya kalau mereka tidak lulus, maka kita akan kembalikan ke unit kerja yang mengangkatnya.

Mengenai saran Ketua Komisi I DPRD Kota Mataram, Drs. HM. Husni Thamrin, MPd., yang meminta supaya tenaga honorer K2 diangkat menjadi tenaga honor daerah Kota Mataram dengan catatan Pemkot tidak lagi mengangkat tenaga baru, menurut Evi bisa saja dilakukan. Namun demikian, kemungkinan tidak bisa diakomodir semuanya. ‘’Kalau sepanjang tenaganya dibutuhkan, ya tidak apa-apa,’’ cetusnya. Istri Wakil Ketua DPRD Kota Mataram, H. Didi Sumardi, SH., ini menegaskan, bahwa pihaknya telah mensosialisasikan hal ini kepada peserta tes CPNS dari jalur K2. Bahwa, setelah tes kemarin, tidak akan ada pengangkatan apapun lagi.

Evi menyebutkan, dari 1.250 tenaga honorer K2 lingkup Pemkot Mataram, sebagian besar atau sekitar 994 tenaga honorer K2 berasal dari Dinas Dikpora Kota Mataram. ‘’Dari jumlah 994 ini, 116 ditambah 52 orang merupakan tenaga guru. Selebihnya itu adalah tenaga administrasi,’’ terangnya.

Dikatakan Evi, banyaknya tenaga admistrasi bermula dari kegiatan mereka yang senyatanya sebagai guru, akan tetapi ijazahnya ternyata tidak berkompeten sebagai guru, sehingga banyPEMERINTAH DAN SELURUH MASYARAKAT ak yang akhirnya dituKOTA MATARAM runkan menjadi tenaga administrasi.

Delapan Honorer K2 Tidak Hadir Sebanyak delapan peserta K2 dari total 1250 di Kota 1 MUHARRAM 1435 HIJRIYAH Mataram, tidak hadir mengikuti Semoga Awal Tahun Baru Hijriyah1435 Menjadi Momentum Semangat Baru proses seleksi Calon Pegawai Menjalin Kebersamaan Untuk Membangun Negeri Sipil (CPNS). NaKota Mataram yang “Maju, Religius Dan Berbudaya”. mun, tidak seluruh peserta mendapat jaminan untuk WALIKOTA MATARAM WAKIL WALIKOTA MATARAM lulus. Pasalnya, kelulusan peserta ditentukan pemerintah pusat.

Ketua Pemantau CPNS Kota Mataram, Lalu Junaedi ketika dikonfirmasi, Minggu (3/11) mengungkapkan sebanyak delapan peserta tidak hadir mengikuti tes.

H. AHYAR ABDUH H. MOHAN ROLISKANA Ketidakhadiran peserta lanjutnya, kare-

MENGUCAPKAN

SELAMAT TAHUN BARU HIJRIYAH

na alasan berhenti, meninggal dan dilarang suami. Ketua pemantau sekaligus Inspektur Inspektorat ini mengatakan, peserta juga tidak mendapat jaminan untuk lulus. Karena penentuan kelulusan ditentukan oleh pusat.

Katanya, daerah atau kota, hanya sebagai penyelenggara tes CPNS golongan K2. Peserta yang mengikuti seleksi, sambungnya, tidak diterima secara umum. Ditanya mengenai formasi dan jumlah yang akan diterima, ia mengatakan belum ada kepastian berapa jumlah atau formasi yang diterima di Kota Mataram. Pasalnya, dari 1250 peserta di Kota Mataram, hanya 30 persen yang diterima skala nasional. “Kita belum bisa pastikan,” teranganya.

Menyinggung keberlangsungan tes, ia mengatakan untuk sementara masih aman dan tidak ada kendala. Sementara itu, untuk seleksi CPNS di Kota Mataram, dipusatkan di empat sekolah.

Yakni SMPN 1, SMPN 2 , SMPN 15 dan SMAN 5 Mataram. Pelaksanaan tes kemampuan dasar dimulai pukul 09.00 hingga 12.00. Sementara, tes kemampuan bidang 13.30 hingga 15.00. (fit/cem)

Mataram (Suara NTB) Sejumlahwargayangtinggaldan mendirikan ruko di Jalan Gili Terawangan, di sekitar kawasan Jalan Udayana,menyuarakanprotesmenyusul adanya penutupan akses jalan oleh salah seorang pemilik lahan di sekitar lokasi tersebut. Pemkot dimintabersikaptegasagarpersoalanini tidak membias ke konflik antarwarga.

Salahseorangpemilikrukodidaerah tersebut, Dahman Madan, menjelaskan, akses jalan menuju ruko mereka sebenarnya sudah dibebaskan. Namun, salah seorang warga yang mengaku pemilik lahan di pangkal jalan tersebut kini menutup akses jalan dan mulai mendirikan usaha di lokasi tersebut.

Akibat penutupan ini, Mahdan dan sejumlah rekannya mengaku ruko merekadirikanterancamtidak bisa beroperasi. Padahal, menurutnya, syarat terbitnya Izin MendirikanBangunan(IMB)merekaadalah kepastian adanya akses jalan tersebut. “Tapi sekarang jalan ini ditutup. Katanya, tanahnya dia belum dibebaskan, dia belum terima uangnya sehingga ditutup jalan itu dan didirikan warung di situ,” ujarnya.

Mahdan menambahkan, penutupan jalan tersebut bisa mengganggu akses keluar masuknya masyarakat yang biasanya memanfaatkan jalan tersebut sejak lama.

Bahkan,menurutMahdan,dulunya, jalan tersebut kerap digunakan oleh masyarakat yang ingin melaksanakan penguburan di sebuah kuburan umum yang terletak di ujung jalan tersebut.“Wargajugaterganggu.Kemarin warga sempat mau melaku-

kan aksi pembakaran, tapi malah kamiyangmeredam.Karenaitukami minta Pemerintah Kota Mataram untuk bersikap tegas agar ini tidak menjadi konflik antarwarga,” ujar Rina Suwaste, salah satu pemilik lahan yang juga merasakan imbas penutupan akses jalan tersebut.

Rina menuturkan, pembebasan lahan untuk jalan tersebut sejatinya sudah berproses sejak 2004 hingga 2006silam.WalikotaMataramyang saat itu dijabat H. M. Ruslan, SH (alm), mengambil kebijakan membebaskan25meterlahandaribadan jalanUdayanadengangantirugisebesar Rp 11 juta perare. Namun, Rina dan sejumlah pemilik lahan lainnya meminta dibangunkan akses jalan selebar empat meter untuk mereka.

Permintaan tersebut, saat itu dikabulkan oleh Walikota yang kemudian mengalokasikan tambahan uang ganti rugi sebesar Rp 13 juta.

Karena itulah, menurut Rina, saat iniwargajugaberharapadanyaketegasan dari pihak Pemkot Mataram untuk meluruskan persoalan ini.

Dikonfirmasiterpisah,pemiliklahan yang melakukan penutupan tersebut,YahyaGanies,menegaskan bahwa lahan yang ia tutup hingga saatinimasihmenjadimiliknya.“Kalauitupunyapemerintahpastisudah digusur sama satpol PP, ini lahan saya sendiri kok,” tegasnya. Menurutnya, penutupan yang ia lakukan di lahan miliknya sendiri tentu saja adalah haknya. “Saya tidak menutupaksesoranglain.Tidakbenarsaya menutup akses jalan umum. Saya tidak menutup lahan siapapun. Sertifikat Hak Milik saya sendiri,” tampiknya lagi. (aan)

SUARA PULAU LOMBOK

SUARA NTB Senin, 4 November 2013

Halaman 3

Tes CPNS di KLU

Seorang Peserta Pingsan

Sesuai Aturan PEMERINTAH Kabupaten Lombok Utara (KLU) melalui Dinas Pendapatan, Pengelolaan Kekayaan dan Aset Daerah (DPPKAD), membantah investasi dalam bentuk deposito di dua bank sebagai langkah ilegal. Dispenda mengklaim langkah tersebut tidak melanggar aturan. Dengan pihak Dewan pun, Dispenda telah memberikan klarifikasi mengenai hal itu.

Kepala Dispenda KLU, M. Irwan, MM., di Lapangan Supersemar Tanjung, Minggu (3/11) seolah menyayangkan sikap sejumlah anggota DPRD yang terus mempersoalkan kebijakan deposito Pemda KLU di dua Bank masing-masing Rp 30 miliar di Bank NTB dan Rp 10 miliar di BNI. Ia juga menilai, sikap dewan itu justru memperlihatkan ketidakpahaman mereka mengenai mekanisme tatakelola keuangan daerah.

Irwan menerangkan, simpanan dana APBD dalam bentuk deposito dilakukan sebagai upaya pengelolaan kekayaan, aset serta keuangan daerah yang sehat dan akuntabel. Investasi itu juga melalui pertanggungjawaban, di mana telah melalui proses Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) di Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Termasuk pula telah diperiksa oleh Pemprov NTB. “Regulasi yang mengatur penyimpanan APBD di Bank antara lain, Undang-Undang tentang Perbendaharaan Negara, Permendagri No. 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, serta Permendagri No. 13 Thn 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,” ungkap Irwan.

Menurut Irwan, acuan Deposito pada aturan tersebut menunjukkan investasi di Bank itu tidak ilegal sebagaimana opini Banggar DPRD KLU. Menjawab sejumlah komentar miring anggota Banggar DPRD KLU, Irwan, mengakui telah menjelaskan secara detail bahkan secara resmi telah menyerahkan seluruh dokumen pelaporan dan arus distribusi penyimpanan, serta rekapitulasi penyebaran Bunga Giro/Deposito tersebut kepada pihak DPRD. (ari) M. Irwan

(Suara NTB/ari)

Tanjung (Suara NTB) Pelaksanaan tes Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Kabupaten Lombok Utara (KLU), Minggu (3/11) secara umum berlangsung lancar dan aman.

Insiden yang sedikit mengagetkan peserta tes kali kemarin, adalah adanya seorang peserta tes CPNS yang pingsan. Namun ada pula seorang peserta lagi yang tidak diperkenankan ikut tes, karena tidak menyertakan kartu identitas (KTP/SIM) dan tidak menempelkan foto pengenal pada kartu panggilan.

Peserta yang pingsan atas nama Susriati, kelahiran Gatep, Ampenan tahun 1985 silam. Yang bersangkutan diketahui sedang hamil muda saat mengikuti tes CPNS ketika setelah 50 menit waktu menjawab soal berjalan, ia langsung digotong beberapa pengawas keluar dari blok D, tempat tes berlangsung di Lapangan Umum Supersemar Tanjung.

Sayangnya, saat kejadian pihak Panitia khususnya dari kalangan Dinas Kesehatan (Dikes) KLU tidak sigap mengantisipasi insiden itu. Hingga 5 menit Susriati berada di berugak lesehan Warung rizki tempat dibawa tidak memperoleh pelayanan medis. Mobil Ambulance RSUD KLU yang datang tanpa menyertakan seorang petugas medis untuk memeriksa kondisi fisik peserta. Di Lapangan Umum pun Panitia tidak membuat Posko Kesehatan, sekadar untuk memeriksa tensi peserta yang mengalami (misalnya) insiden dimaksud.

Sekretaris Dikes KLU, H. Sukardi, M. Kes., selaku bagian dari panitia, mengklaim

Catatan Studi Banding FWLT ke Kota Batam Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), termasuk salah satu daerah di Indonesia yang mengalami perkembangan cukup pesat dalam kurun waktu 10 tahun terakhir. Dari hanya sekadar daerah kepulauan, saat ini Kota Batam telah menjelma menjadi salah satu daerah yang paling berpengaruh dalam perekonomian nasional.

Lalu bagaimana Kota Batam bisa begitu pesat perkembangannya? Berikut catatan hasil studi banding Forum Wartawan Lombok Tengah (FWLT) pada ke daerah yang berbatasan langsung dengan Singapura tersebut.

DIPIMPIN langsung Kabag Humas dan Protokol Setda Loteng, Drs. L. Herdan, M.Si., rombongan FWLT ditemui Staf Ahli

Walikota Bidang Tata Kota dan Informatika Kota Batam, Ahmad Hijazi, Selasa (29/10). Keberhasilan Kota Batam menja-

peserta bersangkutan tidak memerlukan pertolongan seperti yang diperkirakan. Yang bersangkutan pingsan sebentar, lalu siuman. Kondisi fisiknya pulih ketika panitia memberikan segelas air. Namun demikian, panitia memberi toleransi kepada yang bersangkutan. Ia diperbolehkan melanjutkan menjawab soal di Berugak Warung Rizki didampingi oleh suami, Dian Faozi, dan beberapa petugas pengawas.

“Ada dua mobil yang sudah kita siapkan untuk mengantisipasi insiden ini, satu di samping lapangan dan satu lagi di dekat RSUD,” klaim Sukardi.

Sukardi menyatakan jika perserta bersangkutan tidak harus diangkut ke RSUD KLU yang berada di sebelah timur lokasi tes. Dikarenakan peserta masih mampu melanjutkan pekerjaannya menjawab soal. Ia menduga, peserta tersebut tidak sempat sarapan pagi, sedang hamil muda, dan ditambah suasana di bawah terop yang cukup gerah, membuat fisik dan psiskis yang bersangkutan “down”.

Terpisah, pemantauan Bu-

di daerah yang mampu berkembang pesat, menjadi salah satu alasan dipilihnya daerah tersebut sebagai daerah tujuan studi banding.

Harapannya, dari pengalaman dan catatan keberhasilan yang sudah diraih Kota Batam bisa menjadi inspirasi bagi Loteng khususnya dan daerah lain pada umumnya. Mengingat Loteng saat ini masih tertinggal jauh dalam hal pembangunan.

Terlebih lagi dengan Kota Batam sendiri.

Sebagai daerah yang baru ada, perkembangan yang dicapai Kota Batam terbilang cukup fenomenal.

Karena hanya dalam beberapa

tahun saja, Kota Batam sudah mampu menjadi daerah yang begitu penting dalam perekonomian nasional. Rahasianya, ternyata perkembangan Kota Batam sudah didesain sebegitu matang sejak awal pembangunan.

“Kota Batam terbangun by design,” sebut Staf Ahli Walikota Batam. Berbeda dengan daerahdaerah lainnya di Indonesia. Artinya, Kota Batam tidak berdiri begitu saja. Tapi memang sudah terkonsep sejak awal. Dulunya, pada sekitar tahun 1970 penduduk hanya 6 ribu orang. Mulanya, Batam dijadikan sebagai basis logistik oleh Pertamina.

Untuk menyimpan sekaligus

Nomor : 01.22/60/66/2013 Atas izin Allah SWT/Tuhan Yang Maha Esa dan berdasarkan persetujuan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan Surat Nomor : 15/3/DPIP/PKBU/Mtr tanggal 30 Oktober 2013, terhitung mulai tanggal 18 November 2013 layanan operasional Bank NTB Kantor Cabang Pembantu Manggelewa direncanakan akan pindah alamat sbb. :

: Jl. Lintas Sumbawa Soriutu Manggelewa – Dompu

Alamat sekarang

: Jl. Lintas Sumbawa Soriutu (± 35 Meter ke arah Timur dari lokasi Kantor sebelumnya) Manggelewa – Dompu

Demikian untuk maklum dan atas dukungan semua pihak disampaikan ucapan terima kasih.

Mataram, 01 November 2013 DIREKSI PT. BANK NTB TTD H. Komari Subakir

pati KLU, H. Djohan Sjamsu, SH., di SMPN 1 Tanjung, Bupati menemukan 1 peserta, R. Sukarni, asal Lombok Timur yang menganggur sesaat yang lainnya sedang mempersiapkan pengisian lembar jawaban. Panitia setempat, Drs. Jamiluddin, menerangkan kepada peserta bersangkutan, bahwa dia tidak diperkenankan ikut tes karena tidak membawa identitas.

Sebagaimana diatur dalam persyaratan tes, setiap peserta harus menempel foto uku-

ran 3x4 pada kartu panggilan tes, serta menunjukkan kartu identitas baik KTP atau SIM. Namun keduanya, tidak dilengkapi oleh Sukarni. “Saya lupa bawa karena buru-buru.

Baru tadi pagi setelah tiba di sini saya ingat,” ujar Sukarni.

Bupati Djohan Sjamsu, SH., kepada peserta bersangkutan mempermaklumkan apa yang menjadi larangan Panitia telah tercantum dalam aturan pelaksanaan.

Namun Bupati tak segan mel-

ontarkan maaf karena jerih payah peserta bersangkutan untuk mempersiapkan tes harus berakhir pahit.

Bupati menegaskan, larangan kepada peserta tanpa identitas sebagai sikap antisipatif Pemda KLU agar tidak ada praktik perjokian dalam menjawab soal tes. Secara umum lanjut dia, proses persiapan hingga pelaksanaan tes di KLU berjalan aman dan lancar, dengan tingkat kehadiran peserta tes mendekati 100 persen. (ari)

Butuh Konsep Jitu Majukan Daerah

PENGUMUMAN

Alamat sebelumnya

(Suara NTB/ari)

PINGSAN - Salah satu peserta tes CPNS di Lapangan Supersemar Tanjung yang pingsan saat dibopong panitia penerimaan CPNS, Minggu (3/11).

daerah transit untuk memenuhi kebutuhan kapal-kapal yang melintas. Pasalnya, waktu itu kawasan laut Batam cukup ramai dilalui kapal-kapal pengangkut bahan-bahan ekspor. Batam sendiri dipilih sebagai basis logistik Pertamina, karena letaknya yang sangat strategis. Pihak Pertamina pun membangun berbagai fasilitas penunjang, seperti gudang dan fasilitas lainnya.

Melihat posisis yang sangat strategis, pemerintah pusat kemudian tertarik mengembangkan Kota Batam. Dengan maksud supaya bisa mengambil manfaat dari ramainya lalu lintas laut di depan daerah kepulauan tersebut. Di mana dari total arus lalu lintas laut di Indonesia, 40 persen di antarnya melalui wilayah laut Batam. Mengingat posisi laut Batam sebagai penghubung kawasan Laut Cina Selatan dengan daerah-daerah di wilayah Asia Timur. Sehingga Batam kemudian ditetapkan sebagai daerah percepatan wilayah. Dan,untuk mendukung program tersebut dibentuk Otorita Batam.

Untuk membantu membangun berbagai fasilitas infrastruktur di wilayah Batam.

Batam mengalami perkembangan cukup pesat, saat Otorita Batam dipegang B.J. Habibie.

Pada masa itulah, dibuat masterplan pembangunan Batam yang meliputi beberapa aspek di antaranya industri, perdagangan dan pariwisata. Berbagai infrastruktur dasarkan pun dibangun. Salah satunya, infrastruktur laut berupa tiga pelabuhan barang serta 6 pelabuhan ferry. Di mana semua itu menunjang sektor lainnya.

Perkembangan pesat yang dialami Batam membuat Batam dilirik banyak investor. Termasuk mengundang penduduk luar untuk datang. Bagaimana tidak, memasuki tahun 1990-an, pertumbuhan ekonomi Batam mencapai 17 persen. “Jadi pada awal perkembangan bukan hanya sector industry dan perdagangan yang berkembang pesat. Jumlah penduduk pun ikut berkembang pesat,” jelas Ahmad.

Sehingga pada tahun 2000 lalu, penduduk Batam sudah

(Suara NTB/kir)

KUNKER - FWLT saat melakukan kunker ke Batam. Tampak Kabag Humas dan Protokol Setda Loteng L. Herdan memaparkan tujuan kunjungan saat diterima di Kantor Walikota Batam. mencapai 600 ribu jiwa. Pemerintah pun melakukan beberapa langkah untuk menekan pertumbuhan penduduk. Salah satunya dengan membentuk daerah otonomi yang dinamai Kota Batam, guna membantu mengendalikan pertumbuhan penduduk.

Selain karena konsep pembanguan yang jitu, perkembangan Kota Batam juga dipengaruhi faktor luar. Di mana kala itu, kawasan-kawasan pertumbuhan ekonomi sejenis belum tumbuh mengalami perkembangan pesat.

Pascakrisis global yang melanda Indonesia dan Negaranegara Asia lainnya, perkembangan Batam sedikit tersendat. Hal itu disebabkan permintaan produk manufaktur yang dihasilkan dari industri-industri yang ada di Batan, menurun. Sehingga oleh pihak otorita dan Pemkot Batam, dilakukan reorientasi produk manufaktur.

Selain itu, sector pariwisata juga mulai digenjot. Karena melihat wilayah Batam yang lebih berupa kepulauan. Promosi pariwisata mulai digalakkan.

Supaya promosi bisa lebih maksimal, pemerintah daerah kemudian melihatkan pihak ketiga.

Dalam hal ini para pelaku wisata dan industri pariwisata.

Salah satunya dengan membentuk Batam Tourism Board sebagai wadah berkumpulkan para pelaku wisata yang ada.

”Jadi pemerintah tidak terlalu mengambil peran. Karena yang berperan paling besar dalam mempromosikan pariwisata ialah pelaku wisata itu sendiri,” jelasya. Berkat kemitraan yang terbangun baik tersebut, pariwisata Batam pun ikut berkembang pesat. Bahkan kini Batam tidak lagi hanya dikenal sebagai daerah industry dan perdagangan. Tapi dikenal juga sebagai daerah tujuan wisata.

Jadi pada prinsipnya, perkembangan suatu wilayah harus didukung dengan konsep yang jelas. tapi tidak cukup itu saja, konsep tersebut juga harus mampu dijalankan dengan baik.

Sesuai desain yang ada. Termasuk kemitraan dengan pihak ketiga, juga harus dijaga dengan baik. Karena sesungguhnya, peran pihak ketigalah yang paling besar. Dalam menentukan maju tidaknya suatu daerah. Termasuk peran media masa juga harus dimanajemen dengan baik.

Hal inilah yang ingin coba diterapkan di Loteng, terutama dalam mengembangkan Loteng sebagai daerah pariwisata. Paling tidak, Loteng bisa menjadi salah satu daerah di NTB yang mampu memberikan kontribusi besar bagi pengembangan daerah di masa mendatang. Apalagi adanya Bandara Internasional Lombok dan pengembangan Kawasan Mandalika Resort di Loteng bagian selatan. (kir/*)

SUARA NTB Senin, 4 November 2013

Polisi Amankan Truk Bermuatan Miras Bima (Suara NTB) Sekitar 1.240 liter minuman keras (miras) tradisional jenis sofi dan 240 botol bir diamankan oleh aparat Kepolisian di Pelabuhan Sape. Miras tersebut diamankan dari sebuah truk yang diangkut dari Kabupaten Manggarai Barat, NTT. Uniknya, sopir yang kini telah ditetapkan sebagai tersangka mengaku tak tahu menahu mengenai keberadaan miras tersebut.

Berdasarkan keterangan yang dihimpun, miras-miras ini diamankan aparat pada Jumat (1/10) sekitar pukul 23.30 Wita. Miras ini diangkut oleh truk fuso yang baru saja keluar dari kapal Ferry. Miras-miras tersebut dikemas rapi menggunakan jeriken berbagai ukuran. Masing-masing 12 jeriken ukuran 30 liter, 11 jeriken ukuran 20 liter serta 36 jeriken ukuran kecil. Sehingga total 1.240 liter.

Selain miras tradisional, Polisi juga mengamankan jenis bir bintang sebanyak 20 dus. Di mana masing-masing dus berisi 12 botol sehingga total bir sebanyak 240 botol. Untuk mengelabui aparat, baik sopir maupun kernet menutupi bagian atas miras dengan lima karung kelapa. Baik barang bukti maupun tersangka kemudian diserahkan penanganannya ke Sat Narkoba.

Sopir, IL, yang dikonfirmasi tak mengakui barang tersebut milik mereka. Begitu juga terkait keberadaan miras di atas truk. Diakuinya, barang tersebut tiba-tiba ada di atas truk. Sebab pada saat masuk kapal ferry, dia hanya memuat lima karung kelapa. “Karena hanya memuat lima karung kelapa, sehingga kami tak memeriksa lagi saat di atas kapal,” kilahnya. Selama pelayaran, dia tidur karena pelayaran memakan waktu delapan jam.

Dia dan kernet baru bangun setelah bersandar di Pelabuhan Sape. Mereka baru tahu di atas truk juga terdapat miras setelah diperiksa oleh aparat Kepolisian yang bertugas di Pelabuhan. “Kita ke Bima ini tak hanya muat kelapa, kita juga mau bawa truk karena truk digunakan merupakan milik warga Kota Bima,” terangnya.

Sementara itu, Kasat Narkoba Iptu Suparman Dj saat ditemui, Sabtu (2/11) menuturkan dua oknum tersebut diamankan karena tak mampu menunjukkan siapa pemilik miras. Keduanya dianggap bertanggungjawab karena dianggap sebagai pemilik, menguasai dan menyimpan minuman keras.

Saat ditanyai mengenai ketidaktahuan sopir, Suparman menyebutkan jika itu merupakan modus baru. Sebab menurutnya, tidak mungkin orang memuat barang jika tak didasari komunikasi dan saling kenal. Kedua tersangka ini kemudian ditahan dan dikenakan Perda Miras No 8 tahun 2005 tentang pengawasan dan pengendalian minuman keras.

Saat ini, lanjutnya, pihaknya masih melakukan pengembangan untuk mencari siapa pemiliknya. Termasuk memeriksa orang yang menjemput kelapa. (use)

SUARA PULAU SUMBAWA

BPR LKP Soriutu Dibobol Maling Dompu (Suara NTB) BPR LKP Kempo yang ada di Desa Soriutu Kecamatan Manggelewa dibobol maling dan menguras habis isi brankas sebesar Rp 103,201 juta. Pencurian di BPR LKP ini merupakan kali kedua, tetapi pengamanan justru tidak dilengkapi CCTV dan Satpam.

Kapolsek Manggelewa, AKP Jamaluddin kepada wartawan, Sabtu (2/11) mengungkapkan, aksi pencurian di kantor BPR LKP Soriutu baru diketahui pihaknya Sabtu pagi sekitar pukul 08.00 wita melalui telepon. Sementara kasus pencurian diperkirakan terjadi sekitar pukul 03.30 wita dini hari, karena sekitar pukul 02.30 wita, Abdullah penjaga kantor sempat pergi makan mie di cabang Soriutu dan kembali mengontrol kantor sebelum ia pulang ke rumahnya untuk istrahat. “Kami mendapat laporan melalui telepon jam 08.00 wita pagi dan langsung ke TKP (tempat kejadian perkara),” katanya.

Berdasarkan oleh TKP,

lanjut Jamaluddin, pelaku diperkirakan lebih dari satu orang. Karena pelaku sebelum membobol brankas, ia merusak empat buah pintu menuju ruang tempat brankas. Brankas itu kemudian diseret ke ruang tengah dan membukanya secara paksa. “Pelaku mengambil uang dalam brankas sebanyak Rp 103 juta.

Sementara laptop di atas brankas dan barang-barang lain justru tidak diambil,” katanya.

Jamaluddin mengaku, telah melakukan olah TKP dan mengambil sidik jari serta menemukan satu buah obeng.

Untuk kepentingan penyelidikan, dua orang pegawai BPR LKP yang telah dimintai keterangan. Hasil penyelidikan

sementara tidak ditemukan adanya indikasi keterlibatan oknum pegawai BPR LKP. “Hasil penyelidikan sementara tidak kita temukan adanya indikasi keterlibatan orang dalam (BPR LKP). Tapi kemungkinan pelaku sudah cukup lama mengamati dan mempelajari kebiasaan di lokasi,” jelasnya.

Untuk pengamanan di kantor BPR LKP, Jamaluddin mengungkapkan, tergolong lemah. Apalagi kantor tersebut tidak dilengkapi CCTV dan satpam penjaga malam.

Untuk kantor keuangan sejenis LKP mestinya, pengamanan standar harus dilengakpi.

“Kita sudah ingatkan, tapi kalau tidak dilakukan, mau dibilang apa,” jelasnya.

(Suara NTB/bug)

SERIUS - Tampak sejumlah peserta serius mengisi lembar jawaban tesnya di Taliwang, KSB, Minggu (3/11).

(Suara NTB/ula)

DIBOBOL MALING - Kantor BPR LKP Soriutu Kecamatan Manggelewa yang dibobol maling pada Sabtu (2/11) dini hari.

Sekda Dompu, H Agus Bukhari, SH, MSI selaku pemilik saham di BPR LKP yang dihubungi berjanji akan segera memanggil pihak BPR LKP. Apalagi saat rapat-rapat pemegang saham selalu di-

ingatkan pihaknya untuk memperhatikan manajemen dan pengamanan asset. “Dibobolnya brankas ini cukup mengejutkan dan ini akan menjadi perhatian serius kita,” janjinya. (ula)

Sumbawa Terus Perbaiki Infrastruktur Sumbawa Besar (Suara NTB) Bupati Sumbawa, Drs. H. Jamaluddin Malik menyatakan, Sumbawa terus mencoba membenahi infrastruktur yang ada, terutama akses jalan. Mulai dari jalan negara, provinsi hingga kabupaten, sehingga dibutuhkan kerjasama antardaerah.

“Menurut teori yang ada, akses jalan yang bagus, bisa mengurangi hampir 50 persen angka kemiskinan. Kita berharap paling lambat jalan negara sudah tuntas pada 2014. Jalan penghubung Kabupaten dengan provinsi juga kita tingkatkan.

Makanya,kita butuhkan kerjasama antardaerah,” kata bupati usai menerima penghargaan keterbukaan inormasi publik, Sabtu (2/11) malam.

Menurut bupati, daerah tidak bisa berdiri sendiri. Mengingat kemampuan daerah yang sangat terbatas. Sekarang ini, akses jalan di Sumbawa sudah mulai lancar, sehingga mempermudah arus barang dan jasa.

“Dulu kalau jam 21.00 malam Sumbawa sudah sepi, sekarang hampir 24 jam, kendaraan yang melintas tak pernah sepi. Ini

Tes CPNS di KSB Berlangsung Lancar Taliwang (Suara NTB) Pelaksanaan tes tulis penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Kategori Dua (K2) di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), Minggu (3/11), berjalan lancar.

Pantauan media ini sejak pagi ribuan pelamar baik CPNS jalur umum maupun K2 telah mendatangi sekolah-sekolah yang dijadikan lokasi kegiatan tes. “Saya sengaja datang lebih awal, karena hanya tahu sekolahnya saja tapi ruangannya belum tahu,” kata salah seorang peserta yang mendapat penepatan tes di SDN 10 Taliwang.

Koordinator pengawas di SDN 10 Taliwang, Mardiana, S.Pd kepada wartawan mengatakan, tidak ada kendala berarti dalam pantauannya. Sebab seluruh peserta tertib dan mentaati seluruh aturan yang berlaku. Hanya saja ia mengungkapkan, di sekolahnya ini tidak seluruh peserta yang hadir. Dari 180 total peserta di SDN 10, sebanyak 21 orang tidak hadir. “Hanya 159 yang hadir. Dan bangku mereka tetap kita biarkan kosong,” jelasnya.

Ketidakhadiran peserta tes juga terjadi di SDN 5 Taliwang. Di sekolah ini sesuai data penempatan oleh Badan Kepegawaian Pendidikan dan Latihan (BK-Diklat) setempat, tercatat sebanyak 200 peserta. Tetapi yang hadir memenuhi jadwal tes hanya sebanyak 166 peserta. “Di sini juga lancar. Tapi ada yang tidak hadir sebanyak 34 orang, dan kami tidak tahu apa alasan peserta bersangkutan,” papar koordinator pengawas di SDN 5 Taliwang Mustafa Iskandar kepada wartawan seraya menguraikan dari 10 ruangan yang digunakan di sekolahnya hanya ruang nomor 20 yang pesertanya lengkap. “Hanya ruang 20 saja yang lengkap pesertanya sebanyak 20. Sisanya Sembilan ruangan ada saja yang tidak terisi,” sambungnya.

Sementara itu kepala BK-Diklat KSB, Abdul Malik Nurdin, S.Sos yang dikonfirmasi terpisah mengatakan, secara keseluruhan kegiatan tes CPNS umum dan K2 yang digelar bersama hari ini berjalan lancar tanpa kendala berarti. “Alhamdulillah semuanya lancar di seluruh sekolah. Tidak ada halangan terutama distribusi berkas soalnya,” klaimnya.

Ia membenarkan pada pelaksanaan tes ini, tidak seluruhnya peserta baik CPNS umum maupun K2 mengikutinya.

Berdasarkan laporan dari seluruh koordinator pengawas di masing-masing sekolah total peserta yang tidak mengikuti tes sebanyak 380 orang. Mereka berasal dari peserta CPNS umum sebanyak 355 orang dan K2 sebanyak 25 orang. “Yang dari CPNS kita sebenarnya sudah bisa prediksi sehari sebelum pelaksanaan karena mereka tidak juga mengambil kartu tesnya. Sementara yang K2 baru kita tahu pas hari ini,” pungkasnya.

Meski peserta K2 besifat khusus, bagi mereka yang tidak hadir mengikuti tes hari ini dipastikan tidak akan memperoleh kesempatan kedua. Malik menegaskan tidak ada aturan yang memberikan kesempatan bagi pegawai K2 untuk mengikuti tes susulan. Selanjutnya ia menyampaikan untuk kegiatan tes K2 prosesnya lebih lama dari pada CPNS umum. Ini terjadi karena materi tes K2 berbeda terutama dari sisi jumlah soalnya. “Yang K2 butuh waktu tambahan untuk menyelesaikan rangakian tesnya karena soalnya lebih banyak,” imbuhnya.

Untuk diketahui, total pelamar CPNS umum di KSB tercatat sebanyak 2.360 orang. Mereka pun berlomba untuk mengisi sebanyak 110 kuota yang menjadi jatah Pemda KSB untuk penerimaan pegawai tahun ini. Pemda KSB sendiri dari kuota tersebut lebih banyak membuka lowongan tenaga guru sekitar 60 persen, 35 persen tenaga kesehatan dan sisanya tenaga teknis. (bug)

Halaman 4

(Suara NTB/ula)

BOM MOLOTOV - Barang bukti (BB) bom molotov dan selebaran serta satu pucuk parang diamankan anggota Polres Dompu saat mengamankan dan menyusuri pascaaksi teror terhadap warga Ginte, Jumat (1/11) malam.

Keributan di Kandai Dua Merembet ke Soal Politik Dompu (Suara NTB) Rumah milik Asikin warga Ginte Kelurahan Kandai Dua kembali diteror dan dilempari dengan bom molotov. Aksi pelaku diduga terkait dengan penangkapan 5 orang warga Mangge Maci Simpasai yang diduga sebagai provokator keributan Simpasai – Kandai Dua beberapa waktu lalu.

Keributan yang berujung pada teror ini mulai mengarah pada upaya mendiskreditkan Bupati yang dikuatkan dengan selebaran bernada provokatif.

Kapolres Dompu, AKBP Purnama, SIK kepada Suara NTB di kantornya, Sabtu (2/ 11) mengungkapkan, upaya teror melalui aksi pelemparan rumah milik Asikin warga Ginte Kelurahan Kandai Dua oleh pemuda dari arah lingkungan Bali 2 Simpasai, Jumat (1/11) malam sekitar pukul 20.00 wita. Rumah milik Asikin ini dilempar menggunakan bom molotov dan

ditemukan tiga bom molotov di samping kiri rumah korban, tetapi bom molotov ini belum sampai pecah dan membakar rumah.

Selain itu, lanjut Purnama, ada upaya provokasi terhadap warga Renda, Bali 2, dan Mangge Maci melalui penyebaran fotokopi selebaran berisi provokasi. Provokasi terhadap warga ini juga mengarah pada upaya mendiskreditkan Bupati Dompu yang dikuatkan dengan fotokopian media lokal berupa berita yang tidak sesuai fakta atas Bupati dan tidak dikonfirmasikan ke pihaknya terkait penegakan hukum yang diberitakan. “Upaya teror ini diduga sebagai aksi solidaritas atas ditahannya lima orang warga Mangge Maci sebelumnya,” jelas Purnama.

Aksi provokasi warga ini, dikatakan Purnama, cepat dikendalikan pihaknya dengan menurunkan sekitar 100 orang

anggota Polisi untuk mengamankan tempat kejadian perkara (TKP) dan melakukan penyisiran di sekitar TKP. “Hasil penelusuran, kita temukan empat buah bom molotov yang berisi minyak tanah dan sumbu di Bali 2, sebuah parang dan fotokopian selebaran berisi provokasi,” katanya.

Kendati belum berhasil menangkap pelaku, Purnama mengaku, telah diidentifikasi dan tengah dalam proses pengejaran. Di antara berinisial A, R, C, K, dan S. Namun aksi teror ini diduga telah direncanakan. Karena dari pagi hingga sore Jumat, dilakukan rapat untuk rencana aksi ini. “Kasus lain, N warga Monta menyerahkan senpi ke warga Renda (Simpasai) dan kita sudah deteksi dari sebelumnya karena ada rapat yang dilakukan sejak pagi hingga sore. Pelaku juga tengah dalam pengejaran,” ungkap Purnama. (ula)

juga ditunjang oleh makin membaiknya perhubungan darat dan udara. Jadi, Sumbawa semakin ramai,” katanya.

Saat ini, lanjut bupati, pertumbuhan ekonomi Sumbawa bisa mencapai 5,6 persen. Angka harapan hidup sekarang mencapai 60,77. Angka kematian ibu dan bayi terus menurun. Angka Partisipasi Kasar (APK) di bidang pendidikan juga mengalami peningkatan. Hal ini tentu tak lepas dari adanya perbaikan ekonomi masyarakat. Di bidang pertanian dan ketahanan pangan, produksi beras Sumbawa telah diakui secara nasional dan mendapatkan penghargaan.

Pada tahun 2012, prooduksi beras hampir mencapai 400 ribu ton, sementara konsumsi dalam daerah tak lebih dari 150 ribu ton.

Begitu pula dengan hasil jagung, ternak dan lainnya.

“Kedepan, kita promosi, ada kegiatan lain yang kita lakukan di Sumbawa. Mencoba menjual potensi Sumbawa kedepan.

Tidak mungkin kita bangun sendiri, pasti ada investasi. Tentunya jaminannya keamanan daerah yang menjadi modal besar kita,” pungkasnya. (arn)

Protes Penanganan Penyidik

Belasan Warga Histeris di Kantor Polsek Kota Bima (Suara NTB) Tak puas atas tindakan penyidik, belasan warga Kelurahan Nggarlo, Kecamatan RasanaE Timur mendatangi Polsek RasanaE Timur. Ditempat tersebut, mereka meneriaki jajaran Polsek RasanaE Timur terutama penyidik karena dinilai semena-mena dalam menangani kasus.

Belasan warga ini datang sekitar pukul 08.00 Wita. Setibanya di depan Mapolsek, mereka berteriak dan menghujat aparat setempat. Teriakan dan hujatan tersebut dilontarkan karena merasa tidak puas atas tindakan penyidik setempat yang melakukan tindakan semena-mena yakni menahan Usman yang tak lain adalah keluarga mereka.

Salah seorang keluarga, Sunarti, menuturkan tak jelas alasan penyidik menahan Usman yang dianggap terlibat dalam kasus perkelahian. Pasalnya, dalam kasus perkelahian sekitar 13 Oktober tersebut Usman hanya melerai perkelahian yang terjadi di RT 10/RW 5 Lingkungan Nggarlo.

Namun belakangan, Us-

man ditahan sejak malam itu atas laporan dugaan penganiayaan oleh Yn. Sementara dua pelaku perkelahian tidak disidik. Usman pun dikenakan pasal 351 tentang penganiayaan. Penahanan ini pun, katanya, memicu kemarahan keluarga sehingga mendatangi Mapolsek. Keluarga menduga ada dugaan kesengajaan penyidik untuk mempermainkan kasus tersebut.

Saat di Mapolsek, keluarga tidak hanya mencaci petugas, bahkan mereka juga ingin mengobrak abrik kantor Mapolsek.

Namun emosi warga turun setelah Kapolres Bima Kota, AKBP Benny Basir Warmansyah turun menenangkan warga.

Sementara Kapolsek RasanaE Timur, Ipda Wahyudi, saat dikonfirmasi awak media menjelaskan, bahwa kedatangan belasan warga ke kantornya menuntut ditangguhkannya penahanan tersangka penganiayaan. Korban, katanyan merupakan seorang guru. “Akan tetapi penangguhan penahanan butuh proses, tapi keluarga sepertinya tidak sabar,” katanya. (use)

Penertiban Alat Kampanye Pileg

Satpol PP KSB Tunggu Koordinasi Panwaslu Taliwang (Suara NTB) Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) menyatakan, belum dapat melakukan penertiban seluruh alat kampanye pemilu Legislatif (Pileg) yang masih marak terpasang di dalam kota Taliwang.

“Kami belum bisa melakukan penertiban,” kata kepala Satpol-PP KSB Agus Hadnan, Sabtu (2/11).

Menurut Agus, jajarannya belum akan bergerak melakukan penertiban alat peraga Pileg sebelum adanya koordinasi Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu). Sebab sesuai aturan yang berkebijakan untuk mejalankan kegiatan penertiban, sementara Satpol-PP hanya sebagai eksekutor di lapangan. “Kalau ada perintah baru kami bekerja. Tapi sampai sekarang belum ada

koordinasi Panwaslu ke kami,” timpalnya.

Pemerintah KSB sebenarnya telah menetapkan sejumlah lokasi yang menjadi zonasi penempatan alat peraga kampanye. Sayang entah karena belum ada gerakan dari seluruh perangkat penyelenggara Pemilu atau karena sikap ngotot para Caleg, alat peraga kampanye Caleg dengan berbagai bentuk dan jenis masih tetap bertengger di sepanjang jalan.

Meski tetap menunggu koordinasi Panwaslu, Agus mengungkapkan pihaknya dalam waktu dekat akan bergerak menertibkan beberapa alat peraga kampanye milik Caleg. Terutama yang terpasang secara liar seperti di pohon-pohon sepanjang jalan seluruhnya akan dicopot. “Kalau yang ada di pohon kami akan langsung copot. Karena selain penempatannya dila-

rang, materinya pun juga salah karena berisikan kampanye pribadi Caleg. Makanya saya akan segera perintahkan Kasi Ketertiban Umum (Tibum) mengerahkan anggota untuk melaksanakannya,” janjinya.

Sejauh ini memang belum ada pergerakan baik dari Panwaslu maupun Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melakukan penertiban alat peraga kampanye Caleg sesuai dengan amanat Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2013. Hal ini dapat dilihat masih maraknya alat peraga Caleg yang mengkampanyekan diri pribadi. Agus mengungkapkan, sesuai Peraturan KPU Nomor 15, alat peraga kampanye untuk Pemilu 2014 dilarang digunakan secara pribadi dan ditempatkan di sembarang tempat. Alat peraga kampanye harus dibuat oleh Partai Politik (Parpol) ber-

(Suara NTB/bug)

ALAT PERAGA - Salah satu alat peraga kampanye pribadi Caleg yang masih bertengger di salah satu sisi ruas jalan dalam kota Taliwang. sangkutan yang isinya menyampaikan visi misi Parpol.

“Kalau pun harus menempatkan Caleg dalam alat kam-

panyenya. Itu hanya berupa nama Caleg saja, bukan gambar foto Caleg,” tandas Agus. (bug)

RAGAM

SUARA NTB Senin, 4 November 2013

Hasil Tangkapan Melimpah, Nelayan Berlomba Usul Tambah Kapal Dari Hal. 1 Pola fikir nelayan berubah 180 derajat. Nelayan setempat kini malah berbalik tertarik dengan bantuan kapal tersebut, lantaran sudah ada bukti nyata yang mereka lihat pada nelayan yang sejak awal merintis kapal itu. Kini, nelayan setempat berlomba-lomba ingin menggunakan kapal tersebut untuk menangkap ikan, sehingga kelompok nelayan Meninting Bangkit kewalahan mengatur jadwal roling. Bahkan, banyak nelayan tak mampu diakomodir.

Para nelayan ini pun meminta pemerintah untuk menambah kapal penangkapan ikan seperti halnya kapal kapasitas 30 GT. Ketua Kelompok Nelayan Meninting Bangkit, Solihan, ditemui di kediamannya mengaku semenjak empat bulan terakhir semakin banyak para nelayan yang ingin menggunakan kapal bantuan pemerintah itu.

Akibatnya, banyak nelayan yang tak bias diakomidir. ‘’Karena itu para nelayan minta ditambah kapal, supaya bisa mengakomidir nelayan lain yang belum kebagian,” kata Solihan, Minggu (3/11). Saat ditemui di rumahnya, Solihan dan Irfan serta nelayan laiin sedang berdiskusi menyusun rencana melaut.

Menurutnya sangat wajar para nelayan tertarik menggunakan kapal Inkamina 449 30 GT tersebut dan meminta tambahan kapal. Lantaran para nelayan yang sebelumnya menggunakan kapal memperoleh hasil tangkapan melimpah. Bayangkan saja, dalam sekali melaut saja rata-rata nelayan membawa ikan 5 ton ke atas.

Bahkan, terkadang bisa mencapai 10 ton hingga 15 ton.

Solihan mengaku, selama tiga hari terakhir, nelayan memperoleh hasil jual lumayan besar mencapai Rp 50.300.000. Hasil jual ini dibagi dengan pemilik rumah rumpon yakni nelayan KLU (Kabupaten Lombok Utara) dengan perbandingan 40 persen atau Rp 15 juta untuk pemilik rumpon dan 60 persen ke nelayan sehingga penghasilan total nelayan mencapai Rp 35 juta. Sekali melaut, jumlah ABK. (nelayan) yang turun 15 orang sesuai standar kapasitas muatan kapal. Setelah dibagi, Rp 35 juta dengan 15 orang masing-masing nelayan memeperoleh bagian bersih Rp 1,5 juta lebih. Sementara biaya sekali melaut sebesar Rp 10 juta. Itu termasuk uang rokok, uang makan, uang bensin, uang solar sebanyak 3 ton dan oli.

Pergantian jadwal ABK dilakukan setiap seminggu sekali.

ABK yang melaut berada seminggu di tengah laut, mereka biasanya berangkat pagi hari ada pula malam hari. Sepulang dari melaut, kelompok ini kemudian diganti dengan kelompok lainnya, demikian seterusnya. Menurutnya, kelebihan para nelayan jika menggunakan kapal kapasitas besar ini bisa melaut kapan saja di saat cuaca sedikit agak kurang bagus. Sedangkan, jika menggunakan kapal kecil biasa berisiko. Selain itu, hasil tangkapnya terbatas ikan di pinggir laut. Tak bisa mencari ikan ke tengah laut lepas sampai jarak 9-12 mil ketengah laut seperti kapal kapasitas besar. Nelayan yang menggunakan kapal kapasitas 30 GT pun bisa mengambil ikan ke rumpon lokasi penyimpanan ikan yang sengaja dibuat di tengah laut. Rumpon ini memudahkan nelayan menangkap ikan, karena tak capek mencari lokasi tangkapan.

Ia menambahkan, informasi yang diporolehnya terkait rencana penambahan dua unit kapal 30 GT dan 10 GT dari proyek provinsi tahun ini.

“Kapal itu infonya diberikan ke nelayan Sekotong, tapi nanti kita kerjasama untuk mengelolanya,”tukasnya. Sementara itu Irfan seorang pengusaha rumpon tak membenarkan bantuan kapal itu dialihkan ke nelayan Kota Mataram. Namun, ada semacam kerjasama antara nelayan Lobar khususnya Meninting dengan nelayan Kota Mataram untuk mengelola kapal tersebut. Karena, nelayan Kota Mataram memiliki kemampuan keterampilan lebih dibandingkan nelayan Lobar sehingga ada transfer teknologi dan keterampilan.

Menurutnya, sangat menguntungkan jika adanya kapal tangkap nelayan. Karena, adanya kapal memudahkan nelayan bersaing dengaan nelayan lain dari luar. ‘’Karena itu, masukkan ke pemerintah supaya diberi tambahan armada (kapal) kepada nelayan,”ujarnya. Ia mengaku, untuk membuat satu unit rumpon perlu dana Rp 20 juta. Mekanismenya, izin diperoleh dari Dinas Kelautan KLU, kalau memenuhi syarat izin dikeluarkan untuk pembuatan rumpon.

Sementara itu, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Lobar, Ir. H. Hasbullah menyatakan, Untuk mendukung keberadaan kapal penangkap ikan yang diprogramkn sejak 2011 dan 2012 hingga 2013 perlu fasilitas pendukung. Di Lobar sendiri belum memiliki pusat pendaratan ikan (PPI) atau pelabuhan perikanan, seharusnya Lobar mempunyai pasilitas itu. Dalam PPI ini didukung pula fasilitas lain-

nya seperti bengkel, pabrik es, cool storage atau penyimpanan ikan supaya awet. Kemudian di PPI juga ada bahan bakar serta kantor yang mengelola pelabuhan itu. ‘’Namun karena masalah kekurangan dana sehingga kami berupaya apa yang bisa diperbuat dengan dana terbatas itu,” kata Hasbullah sembari menyatakan tidak perlu menunggu pelabuhan itu dibanggun baru ada fasilitas pendukung tersebut. Karena fasilitas seperti cool storage sendiri mendesak dibutuhkan nelayan. Seperti contohnya kapal hasil bantuan 2012, sekali menanggkap bisa mencapai 3-6 ton.

Sementara ini , nelayan Lobar mendapatkan hasil tangkap dimasukkan ke cool storage di Dasan Cermen .

Dalam sebulan nelayan mengeluarkan dana besar mencapai Rp 20 hingga Rp 50 juta untuk sewa alat tersebut.

Harapannya, nelayan bisa menaikkan harga setelah dibekukan. Kendala lain, belum ada pabrik es. Pabrik ini sendiri ada di Bangko-Bangko akan tetapi terkendala lokasi terlalu jauh dan jalan yang kurang bagus sehingga tiga pengusaha yang mencoba mengelola pabrik tersebut mengalami hambatan.

Terkait dengan pelabuhan perikanan, tidak ada di Lobar sangat menyulitkan pihaknya melakukan pendataan produksi penangkapan ikan.

Karenanya, pihaknya sulit memperoleh data jumlah tangkapan. Sementara untuk mendapatkan data yang lebih riil harus ada TPI, sehingga data-data jenis ikan, jumlah ikan yang keluar dan masuk bisa terdeteksi. Sementara ini, Dinas DKP masih kesulitan apalagi dengan terbatasnya jumlah personel yang ada. Sehingga untuk memperoleh data hasil tangkapan se- Lobar tidak mampu terdata.

Karena perlu waktu, perlu biaya, tenaga untuk mendapatkan data riil hasil produksi.

Sementara itu, program bantuan yang sudah ada dan dirasakan nelayan pada tahun 2011 adalah kapal penangkap senilai Rp 1,3 miliar kapasitas 30 GT disalurkan kepada KUBE di daerah Pengantap.

Pengelolaan kapal ini, saat ini kelompok nelayan bekerjasama dengan pengusaha ikan dari Pekalongan dalam oprasionalnya. Kenapa dengan Pekalongan? karena rata-rata nelayan Lobar tidak mampu untuk membiayai operasional sehingga sesuai dengan petunjuk pelaksanaan.

Juklak dan Juknis dari pusat itu boleh bekerja sama dengan pihak ke tiga dan pihak ke dua supaya kapal bisa beroperasi dengan maksimal. Sesuai dengan Juklak itu dinas mencoba menghubungkan dan memfasilitasi untuk mengadakan kontrak kerja sama dengan pengusaha dari luar. Hal ini katanya, diatur dalam perjanjian yang dibuat di notaris terkait apa hak dan kewajiban masing-masing sehingga tidak terjadi hal yang tidak diinginkan dalam kerjasama usaha itu.

Tahun 2012 pemerintah menyalurkan perahu fiber 30 GT kepada kelompok KUBE Meninting Bangkit di Montong. Saat ini kapal ini dimanfaatkan oleh anggota maupun di luar anggota. Sesuai informasi dari nelayan setempat, dalam 3 hari nelayan menghasilkan Rp 50 juta. Melihat kenyataan itu, nelayan sanggat antusias untuk ikut kelompok sehingga kebijakan kelompok menggilir nelayan untuk ikut sebagai ABK tak mampu mengakomodir semua nelayan. Hal ini membuktikan kapal ini betul-betul di rasakan keberadaannya oleh masyarakat, tidak hanya kelompok nelayan setempat saja.

Selain itu, nelayan juga memperoleh program pemberdayaan usaha masyarakat perdesaan (PUMP) Perikanan tangkap tahun 2011 diisalurkan 90 unit perahu kepada nelayan secara merata, tahun 2012 disalurkan 100 unit.

Pemberian bantuan ini secara bergilir dengan kelompok yang belum dapat bantuan. Tahun 2013, disalurkan 150 unit.

Bantuan ini sebenarnya bantuan langsung masyarakat (BLM) diberikan kepada nelayan dalam bentuk uang.

Namun sebagai dinas teknis memberi masukan dan saran kepada kelompok untuk memanfaatkan dana semaksimal mungkin. Nelayan pun menggunakan dana ini untuk membeli perahu. Total dana ini sendiri sekitar Rp 1,5 miliar. Ia menambahkan, fasilitas penangkapan ikan perlu juga ada rumpon atau tempat berkumpulnya ikan. Di Lobar sendiri sejak 2011, disalurkan 10 unit rumpon khusus di Sekotong dan di utara perbatasan antara KLU dengan Lobar. Tahun 2013 ini pada APBDP diprogramkan 4 unit rumpon. (her/*)

Halaman 5

Newmont Gelar Lomba Futsal Antarwartawan Mataram (Suara NTB) PT. Newmont Nusa Tenggara, Minggu kemarin menggelar lomba futsal yang mempertemukan para wartawan dari berbagai kabupaten di Pulau Lombok. Kegiatan itu digelar dalam rangka menjalin silaturahmi antar wartawan dengan jajaran Newmont.

Bertempat di Lapangan Futsal Mataram Mall, kegiatan futsal antar wartawan tersebut berlangsung penuh kebersamaan. Delapan tim yang tampil terdiri dari wartawan – wartawan berbagai media massa. Panitia pertandingan sengaja mengacak tim yang dikirim setiap media untuk membentuk semangat kebersamaan antarmedia massa.

Di akhir pertandingan, tim D berhasil keluar sebagai Juara I setelah menekuk tim E di babak final. Pertandingan final tersebut berlangsung cukup menegangkan. Sebab, tim D yang merupakan tim unggulan dengan materi pemain diatas rata – rata ternyata harus berjibaku menahan gempuran demi gempuran yang dilakukan oleh para pemain tim D yang hanya bermodalkan semangat dan soliditas tim. Tim D bahkan sempat tertinggal lebih dulu setelah kebobolan di awal pertandingan.

Namun, dengan ketenangannya, para pemain Tim D berhasil membalik ketertinggalan menjadi 2-1 untuk keunggulan mereka. Sayangnya,

keunggulan tim D ini tidak bertahan lama karena tim E kemudian berhasil menyamakan skor menjadi 2-2.

Memasuki babak kedua, tim D tampil semakin garang dan berhasil menambah pundi – pundi gol mereka hingga skor menjadi 6-2 untuk keunggulan mereka. Namun, di akhir babak kedua, tim D kembali kebobolan tiga gol balasan sehingga keunggulan mereka hanya tinggal 6-5 saja. Untungnya, skor ini tidak berubah lagi hingga wasit meniup peluit tanda berakhirnya pertandingan.

Sementara itu, tim B

tampil sebagai juara III setelah lawan mereka di pertandingan perebutan juara III, tidak lagi sanggup bertanding akibat kehilangan tenaga. Kegiatan tersebut kemudian diakhiri dengan pembagian doorprize dan hadiah untuk para juara.

Senior Media Relations & Projects PTNNT Baiq Idayani, sebelum menutup kegiatan tersebut menyampaikan apresiasinya atas terselenggaranya kegiatan itu. Ia berharap kegiatan itu bisa semakin memperkuat silaturahmi antara pihaknya dengan jajaran media massa di NTB. (aan/*)

(Suara NTB/ist)

PERTANDINGAN FUTSAL - Suasana pertandingan futsal antar wartawan yang digelar PTNNT di Mataram Mall Futsal, Minggu kemarin.

22.569 Pelamar CPNS di NTB Perebutkan 414 Formasi Dari Hal. 1 Rinciannya, peserta seleksi CPNS formasi honorer K2 Pemprov NTB 99 orang, Lombok Barat 755 orang, Lombok Tengah 2.821 orang.

Kemudian Lombok Timur 1.799 orang, Lombok Utara 431 orang, Kota Mataram 1.250 orang, Sumbawa Barat 1.359 orang, Sumbawa 1.788 orang, Dompu 1.558 orang, kabupaten Bima 4.935 orang dan Kota Bima 2.708 orang.

Suruji mengatakan, pelaksanaan tes CPNS berjalan dengan aman, tertib dan lancar. Bagi peserta yang kedapatan menyontek serta melanggar ketentuan akan langsung dikeluarkan oleh panitia. Pelaksanaan tes dilakukan di beberapa lokasi di Kota Mataram seperti Aula Kantor BKD dan Diklat, GOR Turida Cakranegara, Gelanggang Pemuda, SMK 3 Mataram, SMA 3 Mataram, SMK 2 Mataram dan SMPN 13 Mataram.

Ia menambahkan, bagi peserta ujian seleksi CPNS formasi umum soalnya hanya berupa Tes Kompetensi Dasar (TKD) sehingga lebih awal selesai. Sementara ujian seleksi bagi peserta CPNS honorer K2 soalnya berupa Tes Kompetensi Dasar (TKD) dan Tes Kemampuan Bidang (TKB).

Mantan Kepala BKD Lom-

bok Timur ini mengatakan, peserta yang lulus nantinya akan ditentukan berdasarkan passing grade yang besarnya ditentukan oleh pemerintah pusat. Jika tidak ada peserta yang memenuhi passing grade tersebut maka formasi yang dibutuhkan tersebut akan kosong/tidak terisi.

Setelah tahapan tes selesai, maka pihaknya akan langsung memusnahkan soal yang disaksikan oleh BPKP, Inspektorat, Kepolisian, Ombudsman dan pihak terkait lainnya. Selanjutnya, LJK peserta seleksi akan kembali dimasukkan dalam amplop untuk selanjutnya dikirim ke Sekretariat Negara untuk dilakukan pemindaian. Pemindaian LJK, katanya, dilakukan oleh Badan Pusat Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT).

“Paling lambat lusa (Selasa besok, Red) semua LJK sudah kita kirim ke Jakarta dengan pesawat Garuda Airlines dari BIL yang dikawal ketat petugas,”tandasnya.

Sementara, Wagub NTB bersama BPKP, Inspektorat, Ombudsman dan pihak terkait lainnya melakukan pemantauan pelaksanaan tes CPNS formasi umum dan honorer K2 di beberapa lokasi di Kota Mataram. Hasil pantauannya bersama tim, pelaksanaan ujian seleksi CPNS Pemprov NTB berjalan aman,

tertib dan lancar.

Wagub beserta rombongan melakukan pemantauan ujian seleksi CPNS di GOR Turida Cakranegara Mataram. Hampir seluruh ruangan, di GOR dipenuhi oleh ribuan pelamar CPNS yang akan memperebutkan 155 formasi umum di lingkup Pemprov NTB. Pemantauan selanjutnya dilakukan di SMA 3 Mataram dan Gelanggang Pemuda Mataram dan berakhir di Kantor BKD dan Diklat NTB. Sementara itu, Kepala BPKP NTB, Darius, AK mengatakan, lembaganya secara nasional menjadi pengawas pelaksanaan CPNS di seluruh Indonesia. Dikatakan, pihaknya sudah mulai melakukan pengawasan sejak pencetakan soal K2 di Jawa Tengah hingga dikirim ke NTB. Begitu juga pengawasan pencetakan soal untuk formasi umum yang dilaksanakan di salah satu percetakan di Mataram.

“Kami lakukan pemetaan risiko, mulai dari pencetakan soal, distribusi, penyelenggaraan ujian sampai pemusnahan soal dan pencocokan LJK dengan jumlah peserta yang mengikuti ujian,”katanya. Pengawasan ini dilakukan untuk mewujudkan PNS yang berintegritas dan berkompeten.”Ketahuan menyontek langsung dicoret,”tandasnya. (nas)

PNS di Lotim Terima Gaji Uang Palsu Dari Hal. 1 Bendahara UPTD Dikpora Selong, Saefullah mengaku tidak menduga munculnya uang palsu tersebut. Ia mengatakan,uang gaji itu diambil di Bank NTB. Selaku bendahara, ia mengambil gaji para guru sekolah negeri dan swasta secara kolektif di Bank NTB. Total yang diambil Jumat (1/11) lalu mencapai Rp 1,4 miliar. Diserahkan kemudian kepada bendahara-bendahara di tingkat satuan pendidikan.

Tidak ada kecurigaan awalnya. Karena diyakini, uang dari perbankan sudah tidak meragukan. Namun beberapa saat kemudian, banyak guru dan kepala sekolah mengadu dan ragu menggunakan uang tersebut karena dilihat sangat berbeda dengan yang asli.

Setelah dilakukan pengecekan, baru diketahui uang itu memang palsu. Disebutkan, di UPTD Dikpora Selong sendiri jumlahnya mencapai Rp 3,6 juta. Secara bergiliran kemudian kepala sekolah dan bendahara sekolah datang mengadu sambil menunjukkan uang-uang palsu tersebut.

Dikatakan Saefullah, sebelumnya ada laporan dari UPTD Kecamatan Sakra bahwa adanya upal yang diterimanya dari bank yang sama.

Dilihat dari kemasan pengingat uang menggunakan merek bank daerah tersebut. Menu-

rut pihak Bank NTB, pecahan uang itu diperoleh dari bank tersebut. Tidak saja di lingkup UPTD, kabarnya di instansi lain juga ada yang menemukan upal tersebut dan langsung mengembalikannya ke bank tempat uang diambil.

Selanjutnya dirincikan Saefullah, selain di internal UPTD sendiri, upal di sekolahsekolah ditemukan jumlahnya beragam. Di SDN 3 Denggen dtemukan Rp 100 ribu, SMA NW Pancor ditemukan upal Rp 900 ribu. SD IT Nurul Fikri Rp 100 ribu, SDN 2 Rakam Rp 100 ribu. SDN 1 Kelayu Jorong Rp 200 ribu, SDN 4 Pancor Rp 600 ribu. SDN 3 Kembang Sari Rp 900 ribu.

SDN 2 Pancor Rp 1,8 juta. Diyakini Saefullah, masih banyak sekolah lain yang akan melapor. Pasalnya, dari Rp 1,4 miliar yang diambil dari Bank NTB langsung diserahkan ke 54 unit satuan pendidikan.

Kepala UPTD Dikpora Selong, Sarjono mengatakan, pihaknya sudah mengkomunikasikan hal ini dengan pihak Bank NTB. Pihak UPTD diminta segera membuat berita acaranya. Harapannya, setelah ini tidak terulang lagi. ‘’Harus diantisipasi agar masyarakat tidak resah,’’ harapnya.

Kasus ini pun langsung disikapi aparat Polres Lotim.

Kasatreskrim Polres Lotim, AKP Kiki Firmansyah, SIK menyatakan, sudah menerima

laporan temuan upal tersebut.

Pihak Polres segera akan mengecek detailnya kepada bendahara-bendahara yang menerima upal tersebut.

Ditanya apakah ada upaya penelusuran hingga ke perbankan? Pengganti Yuyan Priatmaja itu mengatakan juga akan mengarahkan penyelidikannya ke sana. Namun sejauh ini, pihaknya akan fokus ke bendahara-bendahara di tingkat satuan pendidikan itu.

Sementara pihak Bank NTB melalui Sekretaris Ummy Hanik menegaskan, Bank NTB akan meminta konfirmasi langsung kepada Pimpinan Cabang Bank NTB Selong terkait temuan itu.

Uang yang dicairkan adalah uang yang diterima antarbank, dalam jumlah yang besar dan sudah dikemas dalam bendelan. Diduga ada perbankan yang terindikasi sengaja menyelipkan uang yang dicurigai palsu itu. ‘’Cuma semua butuh proses penyelidikan dan mesti ditelusuri dulu kebenaran informasi ini,’’ katanya.

Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTB, H. Kamaruddin Nur, SE, MM dikonfirmasi, belum berani memastikan peredaran uang palsu melalui bank. Tetapi semua akan ditelusuri proses pencairannya terlebih dahulu. ‘’Karena itu, perlu ada klarifikasi dari pihak bank dulu apa benar seperti itu,’’ katanya.(rus/bul)

Pulihkan Citra MK Dari Hal. 1 Hamdan Zoelva bisa memberikan kontribusi nyata untuk bangsa dan negara. “Karena jabatan Ketua MK itu sangat penting di dalam sistem tata negara kita. Tentu kita doakan semoga beliau diberi kekuatan, dilindungi dan dipelihara dari segala macam fitnah, dan diberikan kemudahan oleh Allah dalam menjalankan tugasnya. Jadi selamat untuk Pak Hamdan Zoel-

va,” kata Gubernur ditemui usai menghadiri Forum Pariwisata NTB, Jumat (1/11) malam.

Di bawah kepemimpinan Hamdan Zoelva yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Ketua, diharapkan citra MK dapat pulih kembali setelah mantan ketuanya ditangkap KPK. Sehingga dapat mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga tinggi negara tersebut. Karena menurutnya, MK adalah

benteng keadilan terakhir bagi rakyat di Indonesia ini.

Hamdan Zoelva terpilih menjadi Ketua MK periode 2013-2016 pada Jumat, (1/11).

Ia terpilih melalui mekanisme pemungutan suara yang dilakukan dalam dua putaran.

Pemilihan ini diikuti delapan hakim konstitusi yaitu; Hamdan Zoelva, Harjono, Arief Hidayat, Anwar Usman, Ahmad Fadhil Sumadi, Patrialis Akbar, Muhammad Alim, dan Maria Farida Indriarti. (yan)

Belum Bentuk PPID

Gubernur Diminta Tekan Tiga Pemda Kabupaten/Kota Mataram (Suara NTB) Hingga saat ini, tiga pemda kabupaten/kota di NTB belum membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di daerahnya. Padahal itu merupakan amanat UU No. 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Untuk itu, Gubernur diminta menekan pemda kabupaten/kota untuk segera membentuk PPID. “Tiga pemda di NTB belum membentuk PPID yakni Kota Mataram, Kota Bima dan Kabupaten Lombok Utara.

Itu kan perintah UU harus dijalankan. Kalau pemda kabupaten/kota yang belum membentuk itu, dari Gubernur apa sanksinya, karena struktural,”kata Ketua Komisi Informasi Pusat, Ir. Abdulhamid Dipopramono, M.Si di sela-sela acara penganugerahan badan publik terbaik dalam mengimplementasikan UU KIP di Hotel Grand Legi Mataram, Sabtu (2/11) malam.

Ia menjelaskan, Komisi Informasi tidak bisa memberikan sanksi apapun bagi pemda yang belum membentuk PPID. Komisi Informasi, katanya, hanya sebatas mendorong dan mengimbau serta menangani sengketa informasi.

Diakuinya, memang tidak ada sanksi tegas bagi pemda yang belum membentuk PPID dalam UU no. 14 tahun 2008. Namun, UU tersebut secara jelas mengamanatkan pemda untuk membentuk

PPID selambat-lambatnya dua tahun sejak UU tersebut diundangkan.

Abdulhamid mengatakan untuk badan publik tingkat pusat seperti kementerian/ lembaga yang belum membentuk PPID. Bagi kementerian/lembaga yang belum membentuk PPID maka akan dinilai oleh Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4).

UKP4, katanya akan menilai kementerian/lembaga mana yang mendapatkan rapor merah, biru dan lain sebagainya terkait hal tersebut. Akibatnya, kementerian bias saja dikurangi anggarannya atau lainnya.

Ia menjelaskan, jika tidak ada PPID maka pemda sendiri yang akan repot jika nanti terjadi sengketa informasi.

“Siapa yang akan menangani, nanti yang repot adalah bupati/walikotanya sendiri. Pejabat publik tertinggi akan direpotkan kalau ada sengketa,”jelasnya.

Ditambahkan, banyak kejadian di Indonesia daerah yang belum memebntuk PPID akan rebut jika terjadi sengketa informasi. “Kalau bagi saya, harus ada semacam sanksi kepada pemda kabupaten/ kota yang belum membentuk PPID. Seharusnya diwujudkan dalam pertimbangan pemberian anggaran, kalau mereka belum membentuk PPID, bias saja anggaran untuk kabupaten/kota dikurangi atau lain sebagainya,”tandasnya. (nas)

’’Suara NTB’’ Raih Penghargaan KIP Dari Hal. 1 Kepala SKPD lingkup Pemprov NTB, pimpinan media massa bertempat di Hotel Grand Legi Mataram, Sabtu (2/11) malam.

Penyerahan penghargaan kepada media cetak yang dinilai proaktif dalam mengimplementasikan UU KIP langsung diberikan Ketua KI Provinsi NTB, Agus Marta Hariyadi, SE kepada Penanggung Jawab Suara NTB, H. Agus Talino.

Penghargaan juga diberikan kepada media elektronik yang berhasil diraih TV 9 Lombok. Lembaga/organisasi yang giat dalam mengimplementasikan UU KIP diberikan kepada Somasi NTB. Serta kategori perorangan yang memperjuangkan hak atas informasi publik diberikan kepada Musabah warga Sigerongan, Lombok Barat (Lobar).

Wakil Ketua KI Provinsi NTB, Ajeng Roslinda, S.Pt mengatakan, pemberian penghargaan tersebut berdasarkan SK No.01 Tahun 2013 tentang pemeringkatan Badan Publik terbaik tahun 2013 dalam mengimplementasikan UU No 14 tahun 2008. Ia menyebutkan, selain pemberian penghargaan kepada media, lembaga dan perorangan yang proaktif dalam implementasi UU KIP, penghargaan juga diberikan kepada SKPD lingkup Pemprov NTB dan Pemda Kabupaten/Kota seNTB untuk dua kategori.

Peringkat kabuaten/kota terbaik untuk kategori informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala melalui website peringat pertama diraih Kabupaten Sumbawa dengan nilai 90,63. Peringkat II Kabupaten Bima dengan nilai 87,50, peringkat III Lobar dengan nilai 68,75, peringkat IV Sumbawa Barat dengan nilai 62,50 dan peringakt V Kota Mataram dengan nilai 57,50.

Peringkat kabuaten/kota terbaik untuk kategori informasi yang wajib tersedia setiap saat melalui visitasi/kunjungan dan wawancara. Peringat I Kabupaten Bima dengan nilai 24, peringakat II Sumbawa Barat dengan nilai 22, peringkat III Dompu dengan nilai 21, peringkat IV Kabupaten Sumbawa dengan nilai 20 dan peringkat V Lombok Utara dengan nilai 16.

Sementara itu, untuk SKPD lingkup Pemprov NTB yang mendapatkan penghargaan untuk kategori informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala melalui website. Peringakt I diperoleh Badan Ketahanan Pangan dengan nilai 68,75, peringkat II Dikpora NTB dengan nilai 65,63, peringkat III Dishubkominfo dengan nilai 63,75, peringkat IV Distan TPH dengan nilai 62,50 dan peringkat V Biro Keuangan Setda dengan nilai 50,00.

Sementara untuk kategori informasi yang wajib tersedia setiap saat melalui visitasi/ kunjungan dan wawancara, peringkat I Distamben NTB dengan nilai 69,75, peringkat

II Dikpora dengan nilai 68,75, peringkat III RSUP NTB dengan nilai 63,75. Kemudian peringkat IV Badan Ketahanan Pangan dengan nilai 62,50 dan peringkat V Biro Kerjasama dan SDA dengan nilai 50,00 Wakil Gubernur NTB, H. Muh. Amin, SH, M.Si mengharapkan penghargaan tersebut dapat semakin meningkatkan kinerja dan pelayanan seluruh badan publik di NTB. Sekaligus, katanya, menjadi sarana evaluasi implementasi UU No. 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik maupun PP No. 61 tahun 2010 tentang pelaksanaan UU tersebut serta Peraturan Komisi Informasi No. 1 tahun 2010 tentang standar pelayanan informasi publik.

“Aparatur Pemprov NTB khususnya yang diamanatkan sebagai pengelola informasi diharapkan dapat mengimplementasikan semangat akuntabiliats dalam setiap kegiatan penyelenggaraan pemerintahan,”katanya.

Dikatakan, UU No.14 tahun 2008 tentang KIP mengamanatlkan bahwa setiap badan publik wajib menyediakan informasi yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat sesuai ketentuan yang ditetapkan. Hal tersebut menurutnya,bias memotivasi semua pihak untuk memberikan kinerja terbaik sebagai penyelenggara pemerintahan.

“Transparansi informasi dapat membuat kinerja kita semakin meningkat, menjamin akuntabilitas serta dapat meningkatkan semangat partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Semangat KIP telah menjadi komitmen dan dipastikan pelaksanaannya oleh Pemprov NTB,”tambahnya.

Sementara itu, Ketua KI Provinsi NTB, Agus Marta Hariyadi, SE menjelaskan, sesuai Peraturan Komisi Informasi No 1 tahun 2010, KI dapat melakukan evaluasi, pelaksanaan layanan informasi publik oleh layanan publik satu kali dalam setahun. Hasil evaluasi tersebut disampaikan kepada badan publik dan diumumkan kepada publik. Untuk itu, katanya, KI Provinsi NTB melakukan monitoring dan evaluasi (monev) di seluruh PPID SKPD lingkup Pemprov NTB dan PPID Pemda Kabupaten/Kota seluruh NTB. “Kegiatan ini dilaksanakan dari 9 Juli-3 Oktober 2013.

Dengan instrument penilaian informasi yang wajib diumumkan secara berkala atau penilaian melalui website. Informasi yang wajib tersedia setiap saat melalui visitasi. ,”tambahnya.

Ia mengungkapkan, sesuai dengan hasil monev, Informasi yang wajib disediakan secara berkala melalui website, di tingkat provinsi website PPID SKPD dari 46 SKPD yang sudah ada 24, sedangkan 22 SKPD belum memiliki website. Sementara di tingkat pemda kabupaten/kota website PPID sudah ada semua.

Namun, katanya, website SKPD pemprov maupun PPID kabupaten/kota masih perlu diperbaiki. (nas)

OPINI

SUARA NTB Senin, 4 November 2013

Waspada, Upal Masuk Perbankan PEGAWAI Negeri Sipil (PNS) di Kabupaten Lombok Timur (Lotim), kaget bukan kepalang ketika menerima gaji awal November 2013 lalu. Semestinya, mereka berbahagia,karena gaji yang dinantikan telah diterima. Tapi ini malah sebaliknya. Sebagian dari mereka kecewa, karena diantara lembaran rupiah pecahan Rp 100.000 yang diterimanya terselip uang palsu (upal).

Lembaran upal diterima pegawai di lingkup Pemerintah Kabupaten Lotim, khususnya di Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga (Dikpora) Selong. Seperti diungkapkan, Bendahara UPTD Dikpora Selong, Saefullah mengaku tidak menduga munculnya upal tersebut. Ia mengatakan, gaji itu diambil di Bank NTB. Selaku bendahara, ia mengambil gaji para guru sekolah negeri dan swasta secara kolektif di Bank NTB. Total yang diambil Jumat (1/11) lalu mencapai Rp 1,4 miliar.

Gaji itu kemudian diserahkan kepada bendahara-bendahara di tingkat satuan pendidikan. Tidak ada kecurigaan awalnya. Karena diyakini, uang dari perbankan sudah tidak meragukan. Namun beberapa saat kemudian, banyak guru dan kepala sekolah mengadu dan ragu menggunakan uang tersebut karena dilihat sangat berbeda dengan yang asli.

Setelah dilakukan pengecekan, baru diketahui uang itu memang palsu. Disebutkan, di UPTD Dikpora Selong sendiri jumlahnya mencapai Rp 3,6 juta. Secara bergiliran kemudian kepala sekolah dan bendahara sekolah datang mengadu sambil menunjukkan uang-uang palsu tersebut. Selain di internal UPTD, upal di sekolah-sekolah ditemukan jumlahnya beragam. Di SDN 3 Denggen dtemukan Rp 100 ribu, SMA NW Pancor ditemukan upal Rp 900 ribu. SD IT Nurul Fikri Rp 100 ribu, SDN 2 Rakam Rp 100 ribu. SDN 1 Kelayu Jorong Rp 200 ribu, SDN 4 Pancor Rp 600 ribu. SDN 3 Kembang Sari Rp 900 ribu. SDN 2 Pancor Rp 1,8 juta. Diyakini Saefullah, masih banyak sekolah lain yang akan melapor. Pasalnya, dari Rp 1,4 miliar yang diambil dari Bank NTB langsung diserahkan ke 54 unit satuan pendidikan.

Pihak Bank NTB melalui Sekretaris Ummy Hanik mengatakan, pihak Bank NTB akan meminta konfirmasi langsung kepada Pimpinan Cabang Bank NTB Selong terkait temuan itu.

Menurut Ummy Hanik, uang yang dicairkan adalah uang yang diterima antarbank, dalam jumlah yang besar dan sudah dikemas dalam bendelan. Diduga ada perbankan yang terindikasi sengaja menyelipkan uang yang dicurigai palsu itu.

Mencermati hal ini, masyarakat harus lebih meningkatkan kewaspadaannya. Jika benar upal berasal dari perbankan, itu kegagalan perbankan dalam menjamin lembaga ini cermat dan teliti saat menerima kemuian mengedarkan uang.

Perbankan sudah kebobolan dan ini merupakan preseden buruk bagi dunia perbankan.

Insiden ini harus ditelusuri dan diungkap secara tuntas.

Jika tidak, ini akan mengundang keresahan. Masyarakat bisa tidak percaya dalam melakukan transaksi dengan perbankan. Bank Indonesia (BI) sebagai ‘’bapak’’ perbankan juga harus ikut bertanggungjawab. Sementara langkah Polres Lotim dengan langsung melakukan penyelidikan terkait temuan upal ini patut diapresiasi. Harapan masyarakat modus peredaran upal melalui perbankan bisa terungkap. (*)

Halaman 6

Demokrasi Panggung Korupsi Jika ditanyakan kepada seluruh umat manusia di muka bumi prihal korupsi, pasti semuanya akan menjawab: korupsi adalah tindakan penyimpangan yang tidak dibenarkan oleh agama manapun. Korupsi merampok uang negara, mengambil hak orang lain, dan menyuburkan kemiskinan.

ENGAMBIL barang yang bukan milik sendiri hukumannya adalah siksaan neraka yang pedih. Neraka— dalam konsep teologi agama samawi diyakini sebagai tempat pembalasan perbuatan yang tidak terpuji. pertanyaannya, mengapa korupsi begitu marak, bahkan dilakukan oleh individu dan partai politik yang membawa simbol Islam?

Kasus korupsi di Indonesia sampai saat ini belum menuai tandatanda penuntasan. Justru berbalik menju perkembangan dan penjalaran yang menggurita. Belum tuntas persoalan korupsi Century, Hambalang, prahara Sapi yang melindas Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Kini, publik diramaikan oleh korupsi yang melibatkan Ketua (non aktif) Mahkamah Konstitusi Akil Muchtar dan sejumlah politisi lainnya. Memori publik penuh dengan deretan kasus korupsi yang semakin menumpuk. Sementara penuntasannya berjalan mundur, lambat, dan penuh tarik menarik kepentingan politik.

Bagaimana sebenarnya keluar dari jeratan korupsi yang kian menggurita ini? Kita berharap pada lembaga penegak hukum, para hakimnya pun menjadi penikmat korupsi. Berharap kepada partai yang membawa simbol Islam, presiden partainya pun menjadi tahanan KPK. Hampir dapat dipastikan, tidak ada lembaga publik di negeri iniyang bebas dari “makhluk” bernama korupsi.

Substasni hukum (legal substance) diharapkan mampu menjadi titik tolak untuk keluar dari jerat korupsi. Faktanya, substansi hukum justru banyak diperdagangkan dan diselewengkan oleh penegak hukum untuk meraih keuntungan dan memenuhi kepentingan politik tertentu. Substansi hukum juga direkayasa untuk memudahkan mereka yang terjerat korupsi segera bebas dan mendapat hukuman yang paling minimal.

Oleh :

Anhar Putra Iswanto

(Mahasiswa Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Malang; Pendiri Himpunan Mahasiswa Lombok Utara (HIMLU) Malang; Asal Leong Tengah, KLU) Sesat Pikir Analisis bahwa korupsi disebabkan oleh lemahnya moralitas dan etika juga tidak tepat. Meskipun moral penting, namun bukan variebel dominan yang memengaruhi prilaku korup. Korupsi tidak memandang batas moral, agama, dan etika. Korupsi melampui batas rasionalitas. Sebab, korupsi melibas segala ruang kehidupan publik masyarakat.

Argumen selanjutnya bahwa korupsi adalah budaya atau “membudaya” dalam prilaku masyarakat Indonesia adalah berlebihan dan tidak tepat. Sebab budaya bersifat dinamis dan selalu dicita-citakan sebagai kebaikan. Budaya juga senantiasa bermetamorfosis dan berpegang pada nilai-nilai yang dianggap baik oleh masyarakat. Dan korupsi—mustahil akan dianggap baik oleh masyarakat.

Keculai semua kepalanya sudah terbalik dan menjadi gila.

Pakar Antropologi Indonesia, Koentjaraningrat dalam bukunya Kebudayaan, Mentalitas, dan Pembangunan (1974) memberikan penjelasan tentang “budaya korupsi” atau “korupsi yang membudaya”.

Korupsi menurut Koentjaraningrat adalah akibat dari kcenderungan prilaku masyarakat Indonesia yang cenderung “menerabas” batas-batas tertentu. Sikap mental ini mendorong manusia Indonesia untuk memenuhi segala bentuk orientasi hidup yang berlebihan. Prilaku ini berawal dari keterbatasan-keterbatasan masyarakat Indonesia pada masa kolonialisme. Setelah masa kemerdekaan, maka terjadi “perebutan” untuk memenuhi keterbatasan-keterbatasan masa lampau itu.

Dalam upaya mencari penyelesaian masalah, kita sering kali melakukan sesat pikir dalam merumuskan kebijakan-kebijakan dan peraturan.

Misalnya, pertama, setelah Orde Baru runtuh, kita tergopoh-gopoh untuk melakukan amandemen UUD 1945.

Salah satu hasil amandemen ini adalah memberikan keluasan wewenang kepada parlemen (DPR) dalam menentukan kebijakan dan mengangkat pejabat negara. Argumentasi ini didasarkan pada keluasan wewenang yang dimainkan oleh eksekutif (Soeharto) sehingga menimbulkan ragam penyelewengan dan dan korupsi di pemerintahan. Dalam pandangan ini eksekutif perlu dikontrol dan diawasi oleh parlemen, sehingga pendulum kuasa beralih kepada legislatif. Alha-

sil, korupsi bergerak dari eksekutif menuju legislatif. Korupsinya tetap ramai, hanya pelakunya saja yang berbeda. Fatalnya lagi, korupsi justru dilakukan atas dasar kerja sama kedua belaha pihak (eksekutif-legislatif), bahkan menuju trias politika (eksekutif-legislatif-yudikatif) bekerjasama untuk korupsi.

Kedua, setelah lebih dari seratus kepala daerah tertangkap melakukan tindakan korupsi, maka kita secara cepat meberikan justifikasi bahwa pemilihan kepala daerah (pemilukada) lansung menjadi penyebab maraknya korupsi di daerah. Apa yang terjadi? Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi merasa perlu untuk membentuk undang-undang yang mngatur ini.

Kini, naskah undang-undang itu sedang masuk tahap pembahasan di DPR. Salah satu isinya adalah upaya untuk mengembalikan pemilukada pada DPRD. Pemilukada langsung dinilai menghabiskan biaya besar, berpotensi politik uang, dan mengakibatkan konflik horizontal. Maka, untuk mengurai hal tersebut diajukan rencana pemilukada dikembalikan pada DPRD. Rupanya, sebagaimana kata Kontjaraningrat, selain memiliki kencenderunagn menerabas batasbatas tertentu, manusia Indonesia juga sering terburu-buru mengambil keputusan dan menilai sesuatu tanpa kedalaman analisis. Rencana pemerintah untuk mengembalikan pemilukada kepada DPRD, dalam hemat saya, tidak akan berdampak signifikan untuk mengatasi persoalan korupsi, politik uang, dan politik transaksional. Justru hanya memindahkan pendulum masalahnya: dari politik uang yang dibagikan secara lansung kepada rakyat, berpindah pada transaksinalisme politik pada partai politik. Disisi lain, pengembalian pemilukada kepada DPRD akan menjadi ekses kemunduran demokrasi Indonesia.

Abnormalitas Politik Terkuaknya berbagai kasus korupsi yang melibatkan tiga unsur: eksekutif, legislatif, dan yudikatif, menyiratkan bahwa korupsi bukanlah patologi politik yang bekerja pada sistem politik yang normal. Tetapi korupsi adalah metode kerja yang dilakukan dalam sistem politik demokratis. Akibatnya, korupsi menjadi kecenderungan para pejabat publik, politisi dan

penegak hukum. Atau korupsi adalah “gaya kerja” model baru yang dilakukan oleh para pemangku jabatan. Oleh karena dijadikan sebagai “gaya kerja” maka korupsi sangat sulit untuk dilumpuhkan, diberantas, dan dimusnah keberadaannnya.

Karena dianggap sebagai metode kerja, maka tindakan korupsi adalah normalitas dan wajar-wajar saja.

Maka, dalam kerangka korupsi sebagai metode kerja begini, kita akan heran, dan merasa tidak percaya jika ada pejabat yang tidak terlibat korupsi. Pejabat atau politisi yang tidak korupsi justru terlihat aneh, dan sering disebut abnoramlitas.

Sebagai contoh, pada saat pejabat negara tergoda imannya oleh kekuasaan dan uang, sikap “kelainan” Mafud MD untuk tidak terpikat oleh godaan kekuasaan dan uang itu menjadi aneh dan disebut “tidak normal”. Publik bertanya-tanya “koq bisa?”. Sikap “abnormalitas”” Pak Mahfud MD itu tidak banyak di negeri ini. Mungkin saja mereka takut di sebut aneh dan tidak normal, seperti “ketidaknormalan” pak Mahfud MD dalam abnormalitas politik sekarang ini. Inilah penyakit bangsa kita. Ketika penyimpangan-penyimpangan hukum dianggap menjadi normalitas, maka orang-orang baik akan dikesampingkan, karena dianggap tidak normal.

PNS di Lotim terima gaji uang palsu Mencemaskan masyarakat

*** Keributan di Simpasai dan Kandai Dua merembet ke soal politik Masyarakat tak boleh jadi korban

***

STASIUN RADIO

email: citrabima_957@yahoo.co.id Telp. 0374 42906/Hp. 085337841557, 087866878882, 082145977111

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, Sumada, M. Nasir, Hari Aryanti, Akhmad Bulkaini, Karnia Septia Kusuma Ningrum. Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi, Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur: Rusliadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami. Dompu : Nasrullah. Bima : M.Yusrin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaluddin, Wahyu W. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 8.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 8.000/mmk. Display F/C : Rp 15.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 5.000./mmk. Iklan 1 kolom (max 100 mmk): Rp 4.000/mmk. Iklan Advertorial : Rp 3.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 450.000/bulan (30 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 150.000/kavling. Iklan Paket (ukuran max 600 mmk), - 5 kali muat Rp 500/mmk, - 10 kali muat Rp 450/mmk, - 15 kali muat Rp 400/mmk. Pembayaran di muka. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 50.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 55.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 3.000. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT Bali Post.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

EKONOMI DAN BISNIS

SUARA NTB Senin, 4 November 2013

Halaman 7

Libatkan Seribu Penyuluh

H.Mashur

(Suara NTB/bul)

SENIN hari ini, sebanyak seribu penyuluh dari seluruh kabupaten/kota di NTB dilibatkan pada pelaksanaan kegiatan panen raya kedelai di kelompok tani Pade Girang kelurahan Karang Pule, Sekarbela, Mataram.

Dilibatkannya seribu penyuluh, dihadiri oleh Gubernur NTB, TGH. M. Zainul Majdi, MA, Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh serta Ketua Umum Himpunan Penyuluhan Indonesia, Irsan Nur. Mengingat kegiatan ini diharapkan sebagai langkah memaksimalkan gerakan penyuluhan.

Kenapa gerakan? Karena dianggap sebagai langkah untuk mendukung swasembada kedelai yang dicanangkan pemerintah pusat. Dimana pada tahun 2014 mendatang ditargetkan produksi mencapai 2,7 juta ton secara nasional.

Tahun 2012, pemerintah juga pernah menargetkan produksi ini mencapai 1,2 juta ton. Menyusul tahun 2013 ini sebanyak dua juta ton diharapkan bisa tercapai. Namun yang sudah terealisasi hanya sebanyak 852.000 ton.

“Kita masih cukup berat untuk mencapai target dua juta ton kedelai ini, kemudian tahun depan lebih besar lagi targetnya.

Untuk mendapatkan pencapaian produksi secara maksimal, perlu dilakukan pendampingan oleh penyuluh, dimulai dari gerakan ini,” kata Kepala Badan Koordinasi dan Penyuluh (Bakorluh) Provinsi NTB, Dr. H.Mashur di ruang kerjanya, Sabtu (2/11).

Komoditi kedelai hingga saat ini masih dijadikan sebagai tanaman pertanian pilihan terakhir oleh petani. Sebab, selain produktivitas yang didapatkan masih rendah, maksimalnya tak mencapai 1,5 ton/hektar. Harga pembelian di tingkat petani juga masih rendah.

Perbandingannya, jika hasil produksi kedelai hanya satu ton/hektar. Kemudian harga penjualannya hanya Rp 7.000/Kg sampai Rp 8.000/Kg, maka hasil yang didapatkan per hektarnya hanya Rp 7 juta/ton, belum termasuk biaya produksi.

Sementara komoditi jagung, dalam satu hektar produksi petani bisa mencapai 8 ton/hektar, dengan harga terendah sebesar Rp 2 ribu/Kg, maka otomatis petani sudah mendapatkan Rp 16 juta, dengan biaya produksi Rp 6 juta sampai Rp 7 juta/hektar.

“Petani tentu akan memilih menanam jagung, kalau kedelai dijadikan pilihan terkahir. Ini yang masih jadi permasalahan sehingga kita tetap bergantung pada impor,” katanya.

Langkah untuk menggenjot produktivitas ini adalah dengan meningkatkan produktivitas petani di atas 2 ton/hektar.

Tentu menggunakan bibit unggul, pemupukan berimbang, serta dengan penanaman sistem ditugal, bukan dengan disebar.

Terbukti, pada Demplot yang digalakkan oleh beberapa kelompok tani, produktivitas sudah mencapai rata-rata di atas 2 ton. Artinya petani sudah mendapatkan dua kali lipat dari hasil sebelumnya.

Disinilah peran penyuluh untuk melakukan pendampingan secara menyeluruh kepada petani, sehingga target yang dicanangkan pemerintah dapat dicapai.

Sehingga ketergantungan terhadap kedelai impor dapat ditekan untuk memenuhi kebutuhan industri tahu tempe.

“Saat ini serapan Bulog juga masih kecil, saya tidak tahu apakah karena tidak ada yang diserap atau daya beli yang dianggap masih rendah oleh petani. Tetapi penyuluh harus tetap melakukan pendampingan untuk produktivitas, Disperindag menjaga dari sisi harga,” demikian Mashur. (bul)

Pemprov Mesti Serius Ciptakan Lapangan Kerja

(Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) Animo masyarakat untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang tinggi, ditandai dengan banyaknya pelamar pada saat penerimaan CPNS. Hal ini dinilai sebagai masih minimnya lapangan kerja di daerah. Sehingga orang-orang berbondong-bondong melamar CPNS. Untuk itu diharapkan kepada pemerintah daerah (pemda) untuk lebih serius menyiapkan lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Sehingga ada alternatif lain dalam memilih pekerjaan.

Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi I DPRD NTB, H. Rumaksi SJ, SH menjawab Suara NTB, Sabtu (2/11).

Hal ini juga menurutnya harus menjadi fokus untuk pemerintahan pasangan Dr. TGH. M. Zainul Majdi - H. Muh. Amin, SH ke depan.

“Penyediaan lapangan kerja itu juga penting sekali,” ujarnya. Penyediaan lapangan kerja tentunya dapat menekan angka pengangguran dan paralel dengan tingkat kesejahteraan masyarakat.

Selain lapangan kerja, Rumaksi juga menyatakan ada beberapa hal yang menjadi fokus pihaknya dalam pembahasan RAPBD 2014. Diantaranya penurunan angka kemiskinan, peningkatan anggaran pendidikan dan kesehatan.

“Sekarang bagaimana agar di NTB ini biaya sekolah rendah, biaya pengobatan terjangkau. Ini yang harus menjadi skala prioritas. Bagaimana caranya agar yang tiga hal ini meningkat. Kalau ini sudah tercapai, masyarakat akan sejahtera,” terang Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD NTB ini.

Terkait pembahasan KUA/PPAS, saat ini pihaknya sedang mendalami dan mempelajari dokumen KUA/PPAS yang sudah diserakan pihak eksekutif. Targetnya KUA/PPAS akan segera dibahas bersama pihak eksekutif setelah pihaknya kembali dari reses. “Kami harus kerja keras dalam satu bulan ini. Setelah reses ini akan langsung melakukan pembahasan,” ujarnya. (yan)

H. Rumaksi

(Suara NTB/bul)

KUMUH – Pasar trdaisional Mandalika, Kota Mataram, agaknya belum bisa dijadikan sebagai pasar percontohan, sebagaimana obsesi pemerintah. Selain kurang representative, di beberapa sudut pasar tersebut tampak masih kumuh, seperti tampak dalam gambar ini. Bila hujan turun, air tergenang dan menimbulkan bau tidak sedap.

Kelola Labuhan Haji

Investor Masih Tunggu Rekomendasi Bupati Mataram (Suara NTB) PT. Raja G & G Internasional, konsorsium investor dari beberapa negara, mempertanyakan kepastian izin pembangunan dan operasional industri perikanan terpadu yang direncanakan akan dibangun di Labuhan Haji, Lombok Timur.

Investor ini memastikan keseriusannya untuk menyulap kawasan tersebut sebagai alternatif kedua penyumbang PAD setelah perusahaan tambang Newmont.

Direktur PT. Raja G & G Internasional, Jeffrey Soo Tong Goh di kantornya, Sabtu (2/11) menyatakan kesiapannya untuk segera melakukan pembangunan dan penyediaan fasilitas pengolahan pabrik perikanan di Labuhan Haji. Bahkan, ia menyebut jika dalam waktu tiga bulan sejak diterbitkannya izin oleh Bupati Lombok Timur, H. Moch. Ali Bin Dachlan perusahaan tidak mulai membangun, maka diperisilakan pemerintah daerah untuk mengambil tindakan tegas kepada perusahaan ini.

Perizinan lainnya, baik dari pemerintah pusat mapun pemerintah daerah yang menangani khusus masalah

investasi katanya sudah memberikan sinyal positif.

Tinggal kepastian MoU dengan Bupati Lombok Timur yang masih ditunggu hingga saat ini.

Pada pertemuan-pertemuan yang dilakukan dengan Bupati, sudah ada kesepakatan perusahaan ini diminta menyiapkan jaminan sebesar Rp 10 miliar. Nominal itu menurut Jeffrey sudah disiapkan, akan tetapi masih diminta keterangan tertulis dari Bupati Lombok Timur untuk alokasi uang jaminan tersebut.

“Rp 10 miliar sudah disiapkan sesuai permintaan Bupati. Cuma saja, belum ada surat keterangan pasti tertulis dari Bupati untuk apa uang ini. Karena untuk proses transfernya kalau nominalnya besar, bank pasti mempertanyakan alokasinya sehingga tidak dicurigai sebagai tinda-

(Suara NTB/bul)

(Suara NTB/bul)

L. Kamala

kan pencucian uang,” katanya pada media ini.

Pada master plan pembangunan industri pengolahan ikan terpadu ini, selain akan dibangunnya pabrik pengolahan, Labuhan Haji akan dijadikan sebagai dermaga induk operasional kapal tangkap berskala besar.

Dirincinya, ada 60 kapal tangkap ikan yang akan bermuara di sana, kapasitas 100 GT ada sebanyak 30 unit kapal, 500 GT ada 15 unit, 1.000 GT ada lima unit dan sejenisn-

Kantor cabang perusahaan Singapura di Karang Jangkong, Mataram, dengan bendera asal negara investor. ya. Kapal-kapal ini akan melakukan tangkapan di Samudera Hindia yang kemudian akan diolah di Labuhan Haji untuk dikemas dan dikirim langsung ke luar negeri.

“Tinggal kami tunggu kepastian pak Ali BD saja, setidaknya ada jawaban dari surat yang kami kirimkan,” tegasnya.

Menanggapi terpisah, Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Provinsi NTB, L. Kamala, SH, MM mengatakan rencana peman-

faatan pelabuhan oleh PT. Raja ini menurutnya sudah dipelajari. Bahkan, dampak operasionalnya perusahaan Singapura ini kedepan akan mampu menekan jumlah tenaga kerja ke luar negeri. Karena akan menyerap tidak sedikit pekerja pada pengolahan maupun kapalnya.

“Dari sisi pemasukan PAD, tentu akan besar sumbangsihnya. setidaknya Lombok Timur sebagai penyumbang terbesar TKI keluar negeri bisa diimbangi,” demikian Kamala. (bul)

Paling Efektif, Kembangkan Pola Syariah dari Pasar Tradisional Mataram (Suara NTB) Pola Syariah dari segala sisi dapat mulai dikembangkan, tidak saja diterapkan pada sistem di perbankan. Karena perilaku dan transaksi menggunakan cara-cara sesuai ketentuan Islam ini terbukti paling efektif untuk menjaga ataupun mengembangkan perekonomian.

Di tengah terjadinya krisis ekonomi yang melanda negara-negara Barat, terbukti Indonesia menjadi salah satu negara yang mampu mempertahankan perekonomiannya.

Tentunya karena berkembangnya pola-pola syariah. Inilah yang menjadi garis besar pembahasan seminar ekonomi syariah pada serangkaian kegiatan Gerakan Ekonomi Syariah (Gres) yang dilakansakan di aula IAIN Mataram.

“Dari sisi perbankan, Bank Indonesia tetap mendorong perbankan untuk menerapkan sistem syariah ini. Karena dari

(Suara NTB/bul)

SYARIAH - Kepala BI NTB, Bambang Himawan (kiri) didampingi Rektor IAIN Mataram, Nashuddin usai memberikan pandangan tentang syariah pada kegiatan seminar Ekonomi Syariah di IAIN Mataram. sisi potensi, Provinsi NTB mejadi daerah yang mayoritasnya muslim. Kegiatan syariah perlu dimasyarakatkan,” terang Kepala Kantor Perwakilan

Geothermal Sembalun segera Ditender Selong (Suara NTB) Pemanfaatan energi panas bumi atau geothermal di wilayah Propok Sembalun segera akan dimulai. Potensi energi 100 mega watt di dasar bumi Sembalun masuk kawasan Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR) itu akan segera masuk tahap tender.

Demikian dituturkan Kepala Bidang Energi, Lalu Ramdana di Selong, Sabtu (2/11).

Ia sampaikan, beberapa waktu lalu upaya pemanfaatan energi panas bumi ini sempat tersendat karena belum mendpatkan izin dari kementerian kehutanan (Kemenhut).

Di mana, kawasan tempat energi panas bumi tersebut merupakan kawasan konservasi yang tidak boleh disentuh.

Berdasarkan undang-undang kehutanan, ada larangan untuk memasuki kawasan konservasi. Belakan-

gan, izin dari Kemenhut telah disahkan dan diperbolehkan melakukan pengeboran di kawasan tersebut dengan sejumlah syarat.

Proses tender pemanfaatan geothermal ini katanya sudah semestinya rampung tahun 2013. Dikarenakan terkendala sejumlah kendala membuat proses tender terdikit tertunda. Salah satu kendalanya adanya revisi dari peraturan menteri energi dan sumber daya mineral terkait rencana pemanfaatan geothermal yang disabutkan harus masuk ke sistem pengelolaan PLN. Pengeboran direncanakan mulai tahun 2014 mendatang. Setelah dimanfaatkannya geothermal ini, pasokan listrik yang ada di Lombok ini diharapkan bisa terpenuhi.

Kabarnya tidak saja Lombok yang akan dipenuhi, namun juga Sumbawa. (rus)

Bank Indonesia (BI) Provinsi NTB, Bambang Himawan didampingi Rektor IAIN Mataram, DR. Nashuddin pada Suara NTB, Sabtu (2/11).

Mengembangkan pola syariah ini jelas Bambang, selain dari sisi perbankannya sendiri bisa dilaksanakan dari kegiatan ekonomi pada lapisan paling dasar, yakni dimulai dari pasar tradisional. Tentu dengan mengedepankan kejujuran dalam bertransaksi, tidak melakukan manipulasi timbangan dan sejenisnya.

Selain itu bisa dengan menerapkannya pada perkoperasionan, dengan demikian dianggap akan dapat memotong praktik riba yang sedang berkembang di masyarakat, khususnya di pasar tradisional.

Memulainya, dengan melibatkan langsung generasi muda, tentu ajakannya dengan memperbanyak kegiatan seminar, diskusi maupun tanya jawab tentang pola syariah dan cara pengembangannya. Dengan demikian, Provinsi NTB kedepan optimis akan memiliki perekonomian yang berkualitas.

Rektor IAIN Mataram, DR. Nashuddin menyatakan, adalah peran pihak Perguruan Tinggi untuk memulai mengajak dan membiasakan mahasiswa untuk berkontribusi dalam mengembangkan pola syariah.

“Jadi sangat setuju sekali, Mahasiswa tidak lagi hanya bisa diajarkan untuk berteori.

Tetapi dapat berperan nyata dalam pembangunan perekonomian negara dengan pola syariah ini,” demikian pandangannya.

Sistem perekonomian kapitalis yang dikembangkan oleh negara-negara barat disebutnya justru tak mempan membendung terjadinya krisis global. Pola syariahlah yang paling tepat, karena sudah dikuatkan dalam Al-Quran. Nahsuddin menyebut, akan tetap membangun komitmen dengan Bank Indonesia dalam membentuk generasi yang memahami sistem syariah. (bul)

SUARA NTB

Senin, 4 November 2013

Halaman 8

Gagal Tes, Nasib Honorer K2 Loteng Belum Jelas

(Suara NTB/kir)

SIAPKAN TES - Panitia penyelenggara tes akademik honorer K2 Loteng sedang mempersiapkan soal tes bagi para peserta, Minggu (3/11).

Praya (Suara NTB) Pemkab Lombok Tengah (Loteng) sampai saat ini masih belum menentukan sikap atau kebijakan apapun terkait kelanjutan nasib para tenaga honorer kategori 2 (K2) jika gagal lulus tes akademik. Pemerintah daerah baru akan bersikap setelah melihat hasil tes akademik nanti.

“Masalah bagaimana selanjutnya terkait nasib honorer K2, nanti kita lihat,” aku Sekretaris Daerah (Sekda) Loteng, Drs. H.L. Supardan, M.M., Sabtu (2/11).

Seperti diketahui, Minggu (3/11) kemarin, sebanyak 2.829 orang tenaga honorer K2 lingkup Pemkab Loteng menjalani tes akademik. Bertambah sebanyak 8 orang dari jumlah sebelumnya sebanyak 2.821 orang. Tes akademik itu sendiri sebagai tahapan proses pengangkatan tenaga honor bersangkutan menjadi calon pegawai negeri sipil (CPNS).

Namun mengenai kelanjutan nasib tenaga honorer K2, jika tidak lulus tes, pemerintah daerah belum menentu-

kan sikap. Apakah akan tetap dipekerjakan atau tidak?

Mengingat sesuai aturan yang ada, pemerintah daerah tidak diperkenankan mengangakat atau mempekerjakan tenaga honor lagi.

Menurut Sekda Loteng, kebijakan terkait kelanjutan nasib tenaga honor K2 yang tidak lulus tes akademik akan disesuaikan dengan aturan yang berlaku. “Seperti apa kebijakan nantinya, tentunya akan mengikuti aturan yang berlaku. Karena pemerintah daerah dalam mengambil setiap kebijakan harus didasari aturan yang ada,” jelasnya.

Sementara itu, Kabag Humas dan Protokol Setda Loteng, Drs. L. Herdan, M.Si., yang dikonfirmasi terpisah terkait jalannya tes akademik mengaku semua proses berjalan sesuai rencana. Ia menjelaskan, para peserta tes harus menjalani dua ujian.

Ujian pertama terkait Tes Kompetensi Dasar (TKD) sertaTes Kompetensi Bidang (TKB). Di mana untuk TKD semua soalnya seragam bagi

Mangkrak, Pabrik Es di Bangko-Bangko Giri Menang (Suara NTB) Pabrik es yang dibangun melalui proyek APBN tahun 2004 lalu di BangkoBangko Lombok Barat (Lobar) sejauh ini masih belum termanfaatkan dengan maksimal. Kendalanya, lokasi terlalu jauh dan jalan yang kurang bagus, sehingga tiga pengusaha yang mencoba mengelola pabrik tersebut mengalami hambatan. Dinas Kelautan dan Perikanan berupaya mengoptimalkannya.

“Kenapa dibangun di daerah terpencil ?, karena proyek tahun 2004 itu merupakan program pusat membanggun pabrik es di daerah terpencil sehingga di tempatkanlah di daerah Bangko-bangko paling terpencil,” kata Kepala Dinas DKP Lobar, H. Hasbullah, Minggu (3/11).

Menurut Hasbullah, proyek

ini sesuai konsep pemerintah pusat. Namun ke depan, pihaknya akan berupaya pabrik es ini bisa dioptimalkan. Untuk bisa memfungsikannya perlu ada pelabuhan perikanan sebagai tempat kapal nyandar dan melakukan transaksi jual beli.

Diakuinya, Lobar belum memiliki Pusat Pendaratan Ikan

(PPI) atau pelabuhan perikanan. Seharusnya Lobar mempunyai fasilitas itu, karena dalam PPI ini didukung pula fasilitas lainnya seperti bengkel, pabrik es, cool storage atau penyimpanan ikan supaya awet, kemudian di PPI juga ada bahan bakar serta kantor yang mengelola pelabuhan itu. “Karena itu, kita ren-

canakan akan bangun PPI itu di Sekotong,” kata Hasbullan.

Menurutnya, tidak perlu menunggu pelabuhan itu dibanggun baru ada fasilitas pendukung tersebut. Sebab, fasilitas seperti cool storage mendesak dibutuhkan nelayan. Seperti kapal hasil bantuan 2012, sekali menangkap bisa mencapai 3-6 ton, karena di satu sisi, jika hasil tangkapan nelayan dinaikkan sekaligus ke pasar bisa menyebabkan harga turun drastis.

Di satu sisi, aku Hasbullah, jika pelabuhan perikanan ini tidak ada menyulitkan phakn-

ya melakukan pendataan produksi penangkapan ikan.

Karenanya, pihaknya sulit memperoleh data jumlah tangkapan. Sementara untuk mendapatkan data yang lebih riil harus ada TPI, sehingga data-data jenis ikan, jumlah ikan yang keluar dan masuk setiap hari, per minggu dan per bulan bisa terdeteksi.

Sementara ini, Dinas DKP masih kesulitan apalagi dengan terbatasnya jumlah personel yang ada di dinas seperti jumlah penyuluh perikanan yang sangat terbatas dan tenaga di kantor juga terbatas. (her)

Pemda Terkesan Lakukan Pembiaran

(Suara NTB/rus)

SANTUNAN - Sejumlah warga miskin mengambil santunan di Pendopo Bupati, Sabtu lalu. Pemberian bantuan ini dirangkai peringatan Tahun Baru Islam.

50 Ribu KK Miskin Diberi Santunan Selong (Suara NTB) Secara bertahap Pemkab Lombok Timur (Lotim) memberikan santunan kepada 50 ribu Kepala Keluarga (KK) miskin yang tersebar di seluruh Lotim.

Pemberian santunan diawali dari wilayah Kecamatan Selong, ratusan warga terlihat mengantre saat pembagian satu karung beras dan satu dus mie intstan di Pendopo Bupati, Sabtu (2/11) lalu.

Ketua Badan Amil Zakat Daerah (Bazda) Kabupaten Lotim, H. Rawitah kepada media di sela prosesi pembangian santunan mengatakan, pemberian santunan dilakukan Pemkab Lotim merupakan rangkaian dari peringatan

satu Muharram 1435 hijriah. “Secara simbolis, kita sudah mulai berikan kepada 410 KK miskin di wilayah Kecamatan Selong. Selanjutnya akan diambil masing-masing kecamatan secara terus menerus sampai tanggal 9 November mendatang,’’ terangnya.

Satu paket 15 kg beras dan satu dus mie instans, katanya, bersumber dari anggaran bantuan sosial di Bazda. Pemberian ini diharapkan bisa menjadi rutinitas dan jumlah bantuan terus ditingkatkan. Mengawai upaya membangkitkan semangat berbagi di tahun baru Islam ini, Lotim menggelontorkan sedikitnya 700 ton beras dan ribuan dus mie instan. (rus)

(Suara NTB/her)

TERANCAM DIBONGKAR - Bangunan tembok rumah yang berlokasi di Montong Meninting ini terancam dibongkar, karena melanggar aturan batas sempadan pantai. pat komplain. Namun alasan pemilik rumah itu, karena salah ukur. Warga menduga, pemilik rumah tersebut sengaja tak membangun tembok depan rumah itu, lantaran ingin membangun tembok lebih ke arah luar lagi melebihi batas sesuai hasil pengukuran.

“Ada kok masih batas temboknya di dalam bangunan itu. Yang kami herankan, kenapa membangun tembok semakin keluar,” ungkapnya, Minggu (3/11).

Sementara itu, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Lobar, Ir H. Hasbullah membenarkan jika bangunan itu terindikasi

melanggar aturan batas sempadan pantai. Karena, pihaknya tidak pernah mengeluarkan rekomenasi untuk pembangunan tersebut. “Bangunan itu bertentangan dengan Perda Pengelolaan Pesisir dan Pulaupulau kecil, sebab jarak 30 meter sampai 100 meter itu masuk sempadan pantai,” ujarnya.

Ia menegaskan, pemilik rumah itu membangun tanpa ada rekomendasi dari Badan Perizinan, sehingga perlu dilakukan koordinasi. Dalam hal ini, jika bangunan itu melanggar harus dibongkar. (her)

Sisi Lain Tes CPNS di KLU

Tak Punya Keluarga, Peserta Menginap di Masjid dan Lapangan Tes CPNS yang telah berlangsung Minggu (3/11) telah dipersiapkan matang oleh peserta. Partisipasi sejak dari mendaftarkan diri, mengambil kartu panggilan tes hingga pelaksanaan tes, tentunya sangat berat secara psikologis. Tidak lain penyebabnya, para peserta kesulitan memperoleh tempat menginap (baca: menumpang) di Tanjung, Gangga, dan sekitarnya, karena sebagian besar tidak memiliki sanak famili di Kabupaten Lombok Utara (KLU).

SEORANG Peserta dari Ciamis Jawa Barat , Ginting, misalnya, bersama rekannya mengakui terpaksa harus menginap di Masjid Jamiq Baiturrahim, Tanjung. Secara kebetulan, letak Masjid ini bersebelahan dengan Lapangan Umum Supersemar Tanjung, tempat tes digelar.

Pelamar Guru Seni Rupa SLTP ini menyebut, telah datang ke KLU sehari sebelum hari test. Dari Ciamis ke Lombok menggunakan bus, dan baru tiba di Lombok, Sabtu sore, jelang Magrib.

“Semalam tidur di masjid, karena di sini tidak ada keluarga. Kebetulan yang numpang tidur di masjid tidak kami berdua,

tetapi banyak peserta lain dari Lombok,” ungkapnya usai tes.

Pengakuan serupa dilontarkan Kandar, peserta tes asal Lombok Timur. Yang bersangkutan sengaja memilih menginap di KLU – meskipun hanya di bawah terop lokasi tes, karena tidak ingin terbebani oleh jarak. Bersama 10 orang rekannya yang lain, mereka tidur bersama puluhan ratusan peserta yang lain.

Pantauan Suara NTB, Sabtu sore lapangan umum Supersemar Tanjung serta 9 sekolah lokasi tes lainnya, mulai didatangi peserta tes. Mereka ingin melihat dari dekat posisi persis tempat duduknya. Suasana

(Suara NTB/ham)

DATANGKAN BERKAH - Tes CPNS yang berlangsung di KLU, Minggu mendatangkan berkah bagi tukang parkir dan PKL. Mereka meraup keuntungan dua kali lipat dibandingkan hari sebelumnya. gerimis di ibukota Tanjung tak menyurutkan langkah peserta tes CPNS ini.

“Beruntung saya ke sini menggunakan mobil kantor, karena dari Lombok Timur, cukup jauh. Tidak ingin telat, saya sampai berangkat jam 5 dini hari, sampai di Pusuk, jalan

sudah macet karena banyaknya kendaraan yang melintas,” ungkap Yuda, karyawan salah satu bank swasta di Mataram yang mengantar istrinya ikut testing.

Pelaksanaan testing kemarin juga menjadi berkah bagi pedagang kaki lima atau pedagang keliling lapangan (PKL)

BKD Provinsi, bahkan Ombudsman RI Perwakilan NTB. Hanya saja perwakilan Ombudsman tidak ada yang hadir saat pembukaan segel soal tadi,” ungkap Syukran, kepada wartawan, saat ditemui, Minggu (3/11).

Pemkab sendiri menjamin seluruh tahapan rekrutmen berjalan transparan. Pemkab menepis tudingan ada banyak “titipan” pejabat di antara seluruh peserta. Syukran meminta peserta tidak mempercayai janji calo yang akan meluluskan mereka, apalagi dengan imbalan uang besar.

Belum lama ini, banyak pihak menilai ketidakberesan proses pengujian tenaga honorer K2 untuk masuk dalam database Badan Kepegawaian Nasional (BKN). Mereka menilai ada kejanggalan proses pengujian yang menyebabkan sebagian nama tidak masuk.

Janggalnya, ada nama-nama baru meski pada pemberkasan pertama tahun 2010 mereka tidak masuk daftar. Namun semua itu dibantah BKD yang menegaskan tidak bermainmain dengan data K2. (kir/her)

Tidak Bermaksud Mempolitisir

Bangunan Langgar Perda Sempadan Pantai Giri Menang (Suara NTB) Nelayan Meninting, Batu Layar mengeluhkan pembangunan tembok rumah milik pengusaha asal Kanada yang berlokasi di pinggir pantai, karena sangat dekat dengan sempadan pantai. Akibatnya, nelayan kesulitan menyandarkan perahunya selepas melaut.

Solihan salah seorang nelayan setempat mengaku rumah bule asal Kanada itu berdiri sejak setahun lalu. Ia sesekali pulang ke Lombok. Selama ditinggal, rumah besarnya itu ditempati istrinya asal Bima.

Awalnya bangunan itu agak ke dalam tak masuk sempadan pamtai. Saat penembokan pemilik rumah mengukur sendiri bersama-sama BPN disaksikan w arga, kepala dusun dan kepala desa.

Hasil pengukuran, terangnya, jelas titik batasnya. Namun saat penembokan, warga sempat heran kenapa pemilik rumah tak membangun di bagian depan yang berbatasan langsung dengan pantai. Bagian depan rumah itu justru dibiarkan terbuka.

Lantas lama-kelamaan tembok itu dibangun justru menjorok ke bibir pantai. Warga pun sem-

seluruh peserta tes.

Sedangkan untuk TKB, masing-masing tenaga honor berbeda soalnya. Tergantung dari bidang tenaga honor itu sendiri. Setelah proses tes akademik selesai, hasilnya akan langsung dikirim ke pemerintah pusat. Guna menentukan grade nilai yang diperoleh masing-masing tenaga honor.

Di Lombok Barat (Lobar) peserta tes formasi tenaga honorer K2 diikuti 736 orang.

Dari jumlah itu 6 orang dinyatakan absen dan dinyatakan gugur. Tes digelar di 2 lokasi, yakni gedung SMAN 1 Gerung dan SMPN 1 Gerung.

Peserta mulai mengerjakan soal pada pukul 09.00 Wita.

Berakhir pada pukul 15.00 Wita, peserta mengerjakan 2 model soal masing-masing tes kompetensi dasar dan tes kompetensi bidang.

Pemkab Lobar menjamin seluruh proses rektutmen berjalan secara transparan. Pelaksanaan tes jalur honorer K2 kemarin berlangsung lancar.

“Untuk mengawasi tes ini kita libatkan semua pihak, baik unsur kepolisian, Inspektorat,

Tanjung, dan tukang parkir.

Betapa tidak, sebanyak 11.068 orang peserta tes CPNS menjejali KLU. Ribuan motor milik peserta dan ribuan permintaan makanan dan minuman membuat mereka panen duit.

Pok Lia, salah satu penjual makanan dan minuman mengakui, kali kemarin memperoleh omzet mencapai Rp 1 juta lebih. Bahkan di hari-hari biasanya, omzet yang diperoleh maksimal Rp 300 ribu. Ia yang biasanya tidak menjual nasi bungkus pun sudah mengantisipasi sebelumnya.

“Alhamdulillah, jualan saya laris. Hampir semua yang tersedia habis, dari rokok, nasi, snack sampai minuman ringan,” ungkapnya.

Juru parkir yang biasa mangkal di depan toko seputaran Tanjung pun demikian. Kali kemarin, ia memilih melayani dan menjaga kendaraan milik peserta tes yang ada di Lapangan Tanjung. Tak tanggungtanggung, kali kemarin pemasukan yang diperoleh dari parkir berkisar di atas Rp 500 ribu rupiah. Setiap unit motor ditarik Rp 2.000,-. (ari)

ANGGOTA DPR RI Daerah Pemilihan (Dapil) NTB, Sunardi Ayub, menegaskan, komentar-komentarnya di media soal rencana pembentukan Kabupaten Lombok Selatan (KLS) dan Provinsi Pulau Sumbawa (PPS) tidak ada unsur politis. Ia menegaskan sama sekali tidak ada maksud mempolitisir rencana pembentukan daerah otonomi baru (DOB) tersebut.

(Suara NTB/ist) Bantahan politisi Partai Hati Sunardi Ayub Nurani Rakyat (Hanura) ini disampaikan kepada Suara NTB, Minggu (3/11) kemarin. Apa yang disampaikan di media semata hanya menjalankan tugasnya sebagai ketua panitia kerja (Panja) DPR RI dalam hal pembentukan 65 DOB di seluruh Indonesia. Ia katakan, tidak saja Lotim yang akan membentuk KLS dan Provinsi NTB yang akan membentuk PPS, namun tugasnya secara nasional. “Soal DOB ini tidak saja NTB yang saya urus, tapi seluruh Indonesia,” ucapnya.

Bicara di media tidak saja lokal NTB. Namun juga media nasional. Munculnya pemberitaan khusus soal KLS dan PPS dikarenakan wartawan ada yang menanyakan hal tersebut. “Jadi karena ditanya wartawan, ya saya jawab. Ini soal tanggung jawab saya juga untuk memberikan pencerahan kepada masyarakat,” katanya.

Upaya mewujudkan DOB, dijelaskan ada sejumlah mekanisme yang harus dipenuhi dan dilengkapi. Persoalan yang belum lengkap itulah katanya yang dikemukakan ke media sehingga masyarakat di daerah bisa lebih memahami. Selaku bagian dari pimpinan badan legislatif, dirinya tidak memiliki kepentingan terkait pembentukan DOB tersebut.

“Tidak ada kepentingan politik, ini murni soal tanggung jawab. Karena kebetulan saya sebagai ketuanya. Kewajiban sebagai ketua Panja, lanjutnya harus bisa dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Masyarakat harus mengerti,’’ ujar mantan Ketua DPRD NTB ini.

Menurut Sunardi, jika tidak diberikan pencerahan masyarakat dikhawatirkan justru akan sesat. Tidak mengerti apa-apa terkait rencana pembentukan DOB. Sebagai wakil di tingkat pusat, ditambahkan pihaknya juga perlu memberikan penjelasan. “Lalu rakyat bertanya kepada siapa kalau bukan kepada ketua Panja,” demikian Sunardi. (rus)

KPU Lobar Temukan Banyak Nama Ganda Giri Menang (Suara NTB) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lombok Barat (Lobar) telah melaksanakan rapat pleno terbuka penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Legislatif 2014, setelah melakukan tiga kali penetapan. Dari DPT pileg tersebut terdapat pengurangan dengan selisih lumayan tinggi. Kendati mengalami pengurangan, namun KPU menemukan banyak nama ganda.

Ketua KPU Lobar, Suhaimi Syamsuri, menyatakan, terjadi pengurangan DPT sebesar 984 dari DPT terakhir yang ditetapkan pada tanggal 19 Oktober lalu, yakni 473.934 dan sekarang menjadi 472.950 dengan pemilih laki-laki sebanyak 232.893 dan perempuan sebanyak 240.057. “Selisih ini disebabkan ada yang ganda mulai dari NIK, tanggal lahir dan nama sama ataupun sudah meninggal dunia tetapi masih tercatat,” ujarnya, Sabtu (2/11).

Terkait hal ini, KPU Lobar akan melakukan verifikasi hingga penetapan di tingkat nasional. Dari 10 kecamatan di Lobar, Kecamatan Narmada yang paling banyak mengalami penyusutan DPT dan di Desa Suranadi yang paling menonjol penurunannya.

“Untuk DPT ini sudah final sampai ada instruksi lagi dari pusat sedangkan jika ada warga yang belum terdata dalam DPT masih ada ruang dalam Daftar Pemilih Khusus nanti,” imbuhnya.

Pada kesempatan ini, Suhaimi mengimbau bagi partai politik yang masih memasang alat peraga kampanye di luar zonasi yang sudah ditetapkan pemda dan KPU untuk segera memindahkannya. (her)

Butuh Rekomendasi Menkeu dan DPRD Giri Menang (Suara NTB) Pemkab Lombok Barat (Lobar) memiliki pengalaman berutang tahun 2010. Nilai utang kala itu, tak sebesar kali ini, sehingga tak melampaui batas defisit. Prosesnya pun tak jelimet dan pengembaliannya tak terlalu berat. Namun kali ini, Pemda Lobar berspekulasi akan berutang Rp 90 miliar. Nilai ini pun melebihi batas defisit. Karenanya perlu ada rekomendasi dari Menteri Keuangan (Menkeu) dan persetujuan dewan.

Demikian diungkapkan Asisten III (Bidang Administrasi Umum) Setda Lobar Ir. H. M. Taufiq, MSc, baru-baru ini.

Eksekutif,ujarnya, sudah mempertimbangkan dengan matang perihal rencana ini. Termasuk mengenai kemampuan mengembalikan pinjaman. Dalam hal ini, pihaknya telah mempertimbangkan apa risikonya kalau berutang melampaui defisit.

Diakuinya, pada proses peminjaman kali ini, Pemkab Lobar harus mendapatkan rekomendasi dari Menkeu, karena melampaui defisit.’’ Karena pinjaman melampaui defisit, maka prosesnya bertambah dengan periode sebelumnya. Sebelumnya cukup rekomendasi Mendagri, tapi karena melampui defisit maka harus ada izin Menkeu,’’ terangnya, seraya menambahkan, rencana rasio kemampuan mengembalikan sudah diperhitungkan dengan jangka waktu 4 tahun. (her)

SUARA NTB Senin, 4 November 2013

BUDAYA DAN HIBURAN

Halaman 9

(Suara NTB/dok)

BELUM DIKEMBANGKAN - Pengembangan Kawasan Wisata Mandalika di Loteng oleh BTDC masih belum dilakukan. Gubernur memberi batas waktu hingga akhir tahun pada BTDC untuk mengembangkannya.

Gubernur ”Deadline” BTDC hingga Akhir Tahun Mataram (Suara NTB) BPPD NTB menggelar acara Forum Pariwisata NTB yang ditayangkan secara langsung oleh Lombok TV mulai Jumat (1/11) malam. Di tayangan perdana itu, tema diskusi “BTDC : Antara Janji dan Realita” yang mempertanyakan kinerja BTDC dalam pengelolaan Mandalika Resort yang masih belum jelas hingga saat ini. Dalam kesempatan tersebut hadir Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi, Direktur Pengembangan PT BTDC, Edwin Darmasetiawan, Anggota DPR RI, H. Rachmat Hidayat, Wakil Ketua DPRD NTB, H. Lalu Moh. Syamsir, Kepala Bappeda NTB, H. Chairul Machsul, Ketua BPPD NTB Awanadi Aswinabawa, pelaku pariwisata, dan pihak terkait lainnya.

Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi dalam kesempatan tersebut mempertanyakan keseriusan BTDC dalam mengelola kawasan yang berada di Kecamatan Pujut, Lombok Tengah tersebut. “BTDC sampai saat ini belum menunjukkan keseriusannya,” tegas TGB. Keseriusan yang paling sederhana menurutnya adalah BTDC menempatkan kantor

perwakilannya di NTB beserta salah satu direkturnya mengingat kawasan yang dikelola sangat luas. “Kalau mau serius, bangun kantor yang representatif disini,” pintanya.

Jika BUMN tersebut serius menangani Mandalika, maka TGB yakin pembangunan di kawasan tersebut tidaklah sulit.

Asalkan ada keseriusan dari BTDC. Ia mencontohkan BIL yang

ditangani PT Angkasa Pura (AP) yang awalnya banyak permasalahan akhirnya bisa selesai pembangunannya. Ia juga mencontohkan Bandara Kualanamu di Sumatera Utara yang cepat penyelesainnya karena ada keseriusan dari BUMN yang mengelola.

Gubernur juga menilai selama ini pihaknya kurang komunikasi dengan pihak BTDC. Setiap ia mencoba menghubungi

Direktur Utama BTDC, tidak pernah ditanggapi. “Saya susah berkomunikasi dengan Dirut Anda. Saya telepon tidak diangkat. Saya telepon kembali dan bilang dari NTB, langsung di-matiin. Dikirimi SMS oleh ajudan saya, tidak dijawab.

Ditelepon langsung di-reject. Itu menjadi catatan bagi saya pribadi,” ungkapnya sedikit kecewa.

Dipertanyakan juga berapa anggaran yang disiapkan BTDC untuk membangun infrastruktur kawasan Mandalika dan darimana pendanaannya. Gubernur juga menegaskan pihaknya memberikan batas waktu (deadline) untuk BTDC hingga akhir tahun untuk mulai membangun di kawasan itu.

“BTDC ini sangat lamban melakukan upaya-upaya nyata di lapangan. Kami melihat sampai akhir tahun, kalau tidak ada yang konkret, kita minta ke pemerintah

pusat agar HPL-nya dikembalikan ke pemda,” tegasnya.

Ketua BPPD NTB, Awanadi Aswinabawa mengatakan, kawasan Mandalika Resort mempunyai nilai strategis yang luar biasa dalam pengembangan pariwisata di daerah ini. Mandalika Resort bisa menjadi ikon khusus yang bisa diandalkan untuk menarik wisatawan dan investor.

“Dengan terhambatnya proses pengembangan Mandalika Resort menjadi kurang bagus juga. Seolah-olah mereka (investor) berpikir NTB bukan tujuan untuk berinvestasi,” ujarnya.

Direktur Utama BUMD Loteng Bersatu, Lalu Marta Dinata meminta agar pemerintah pusat menyerahkan kembali Hak Pengelolaan Lahan (HPL) Mandalika Resort ke pemerintah daerah. “Gubernur dan DPRD bisa bersurat ke Presiden

dan meminta agar HPL-nya dikembalikan ke daerah,” ujarnya. Ia pun yakin jika pengelolaannya ada di daerah, kawasan tersebut tidak akan terbengkalai.

Sementara itu, Direktur Pengembangan BTDC, Edwin Darmasetiawan mengatakan pihaknya akan mulai membangun kawasan infrastruktur jalan pertengahan November ini. Jalan yang akan dibangun sepanjang empat kilometer di sekitar Tanjung Aan dari sepanjang 22,5 kilometer. Pembangunan jalan tersebut menurut Edwin akan selesai dalam waktu 10 bulan.

Ia pun membantah pihaknya tidak serius dalam menangani kawasan tersebut. Ia mengklaim selama ini pihaknya telah bekerja secara profesional. “Sebenarnya bukan dari arus bawah saja kami ditekan. Kami juga diawa-

si oleh Presiden. Kami selalu dimintai pertanggungjawaban ketika rapat-rapat MP3EI yang dipimpin Hatta Rajasa. Jadi kami tidak mungkin main-main,” ujarnya ditemui usai diskusi.

Adanya perubahan-perubahan rencana pembangunan, menurutnya hal itu sebagai dinamika dalam pengembangan pariwisata. “Tidak semua masalah bisa kita selesaikan sesuai rencana. Itu kan human being, manusiawi sekali. Dan tidak terkait dengan kami saja, tapi banyak pihak,” ujarnya.

Edwin menegaskan tidak ada sedikitpun waktu yang mereka sia-siakan dalam pengembangan Mandalika Resort. “Bahwa pekerjaan yang kita lakukan sekarang ini adalah pra konstruksi. Itu sudah jelas makan biaya, waktu, dan tenaga tapi tidak kelihatan di lapangan,” ujarnya. (yan)

18 Fotografer Dunia Diharapkan Promosikan NTB Film ”Stalingrad” Diputar di Cina Beijing Makin banyak berita baik untuk penggemar bioskop di Cina, ketika film epik perang Rusia bertitel “Stalingrad” mulai diputar di sejumlah bioskop Negeri Tirai Bambu itu.

Layaknya pada 1993, penonton disuguhi film Jerman dengan judul sama yang menampilkan pertempuran brutal melalui mata petugas militer Jerman, Hans von Witzland.

Saat ini, dua dekade kemudian, film itu bisa dilihat lagi tiga dimensi berteknologi IMAX 3D. Rakyat Cina mulai dapat menonton “Stalingrad” sejak Kamis lalu (31/10).

Ini kali pertama film Rusia benar-benar diproduksi berteknologi tiga dimensi (3D).

“Stalingrad” berfokus pada persahabatan di medan perang antara lima tentara Soviet yang berusaha membela mati-matian sebuah bangunan apartemen strategis penting terhadap penjajah Nazi, yang jauh lebih baik persenjataannya.

Film itu sebagian didasarkan pada novel terkenal 1959 Vasily Grossman, “Life and Fate”, yang ditekan oleh Soviet dan baru diterbitkan di era keterbukaan demokrasi (perestroika).

Dibuat dengan anggaran senilai 30 juta dolar Amerika Serikat (AS), film tersebut dipilih sebagai entri Rusia untuk seksi Film Berbahasa Asing Terbaik di Academy Awards ke-86. (Ant/balipost)

Mataram (Suara NTB) – Sebanyak 18 fotografer dunia, Minggu (3/11) yang tergabung dalam International Photography Week mengunjungi Pulau Lombok. Keindahan Pulau Lombok terbukti sangat menarik bagi para fotograferfotografer Internasional ini.

Qwadru P. Wicaksono, Ketua Komunitas Photography Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dan juga Panitia International Photography Week Jakarta – Lombok 2013 mengatakan, acara tersebut diikuti oleh 18 fotografer internasional dari 15 negara ini, untuk di Pulau Lombok adalah kali kedua dilaksanakan dengan minat peserta yang terus meningkat.

Sekda Kota Mataram, HL Makmur Said mengapresiasi kunjungan tersebut.

“Ajang ini diharapkan bukan hanya sebatas acara para fotografer kelas dunia untuk hunting foto. Tapi lebih dari itu, sebuah promosi sembari berwisata di Pulau Lombok yang eksotik. Hal ini dianggap sebagai sebuah simbiosis mutualisma antara Pemkot Mataram dengan International Photography Week. Karena Pulau Lombok dan khususn-

ya Kota Mataram mempunyai banyak sekali tempat-tempat yang sangat menarik untuk diabadikan.

Ketertarikan para peserta akan eksotiknya budaya Sasak semakin terasa dengan antusiasnya mereka dalam mengabadikan kesenian Gendang Beleq yang disajikan se-

dan direktur fotografi The Associated Press (AP), tentu mempunyai nalar tersendiri untuk memilih foto itu sebagai foto terbaik. Menurut Santiago, semua foto yang terpilih harus mencapai standar foto jurnalistik tingkat tinggi, kuat secara visual, memiliki unsur keabadian dan dapat dipahami oleh siapa saja yang melihatnya. Sementara Mayu Mohanna, anggota juri dari Peru, mengatakan foto Paul Hansen sangat kuat dan menjadi abadi.

“Kekuatan gambarnya terletak pada adanya unsur kontras kemarahan dan kesedihan dari orang dewasa dengan kepolosan anak-anak. Ini adalah gambar yang tidak akan saya lupakan,” ujarnya dalam rilis resmi yang dikeluarkan WPP. Mencermati foto itu, kita akan segera tahu bahwa anak-anak itu adalah korban perang yang tak seimbang antara tentara pendudukan Israel dan bangsa Palestina. Tidak ada korban perang anak-anak yang demikian massif di belahan dunia lain seperti yang terjadi di Gaza Palestina.

Hal ini memperkuat dugaan bahwa salah satu strategi Israel adalah sebanyak-banyaknya menghabisi generasi penerus

perjuangan Palestina. Setiap konflik yang terjadi di sana seringkali mengorbankan jiwa anak-anak Palestina.

Selama ini foto-foto yang muncul dari konflik di sana selalu didominasi oleh peristiwa tentang bagaimana bangsa Palestina melakukan perlawanan dengan senjata seadanya. Namun kali ini, Paul Hansen berhasil melihat sisi bagaimana nasib bangsa Palestina sesungguhnya. Palestina adalah korban konspirasi kejam negaranegara barat yang menjuluki para pejuang Palestina yang membela tanah air mereka sendiri sebagai teroris.

Paul yang bekerja untuk harian Swedia, Dagens Nyheter, barangkali tidak lagi antusias menyuguhkan foto-foto tentang gerakan intifadah, perlawanan dengan ketapel batu atau peluncuran roket-roket amatir Hamas ke arah tanah Israel, yang bisa dijadikan alasan Israel untuk memerangi rakyat Palestina, namun lebih memilih bagaimana sesungguhnya penderitaan warga Palestina yang selalu diintai maut setiap saat.

Melihat foto itu semua orang barangkali pasti akan segera menangkap pesan yang ingin

bagai tarian selamat datang pada para peserta. Bahkan setelah acara seremonial penerimaan di Pendopo Walikota Mataram, para peserta berbondong-bondong menyaksikan Gebyar SMK Kota mataram 2013 yang sedang berlangsung di halaman Kantor Walikota Mataram. (fit)

Pharrel Williams akan Isi Soundtrack ”The Amazing Spider-Man 2”

MENARI - Fotografer dunia yang mengunjungi Lombok ikut menari dalam acara penyambutan di Kota Mataram, Minggu kemarin.

Jakarta (Suara NTB) Musisi Pharrel Williams bersama mantan gitaris The Smiths, Johnny Marr, dan gitaris Incubus Mike Einzger akan berkolaborasi dengan Hans ZImmer untuk mengisi soundtrack “The Amazing Spider-Man 2”.

Sutradara film tersebut, Marc Webb, mengunggah foto mereka di Twitter dan mengatakan mereka sedang mengerjakan musik untuk film yang akan keluar bulan Mei 2014.

Sebelumnya, Williams mengumumkan ia dan Zimmer sedang membuat scoring film itu.

Zimmer pun pernah mengtakan beberapa musisi lain tertarik bergabung karena mereka menyukai Spider-Man.

“Itu yang menyatukan kita semua, kecintaan pada Spider-Man,” kata Zimmer, seperti yang dikutip dari laman Rolling Stone.

“Dikelilingi orang berbakat ini, Marc bilang ‘Kenpa tidak buat band?’. Kami masih punya banyak kejutan lainnya,” tambah Zimmer.

Zimmer dan Williams pernah terlibat dalam msuik untuk film “Despicable Me”. Kedua gitaris itu pun pernah berkolaborasi dengan Zimmer sebelumnya: Einziger di “The Lone Ranger” dan Marr dalam “Inception”.

“The Amazing SPider-Man 2” akan menampilkan Andrew Garfield sebagai Spider-Man dan Jamie Foxx yang menjadi Electro, musuh. (ant/balipost)

disampaikan. Sebuah pesan visual yang tidak hanya mampu menggerakkan pupil mata tapi juga mampu menohok hati nurani kita. Tidak ada lapis-lapis simbol dan estetika yang menghalangi sesorang untuk memahaminya. Sebuah gabungan kesederhanaan visual (simplicity) dan ketepatan menangkap decisive moment serta kedekatan sang fotografer dengan objeknya. Ketiga unsur itulah yang sesungguhnya menjadi ruh sebuah foto jurnalistik.

Barangkali dengan foto itu simpati terhadap perjuangan bangsa Palestina akan meningkat. Tapi seperti tahun-tahun sebelumnya, penindasan dan simpati tampak tak saling berkait. Dukungan terhadap perjuangan rakyat Palestina terus mengalir, namun penindasan dan kekerasan Israel terus saja berlangsung. Semoga foto Paul Hansen tidak sekedar menjadi pemicu gelombang dukungan, tapi menjadi ikon untuk mengakhiri, atau paling tidak mengurangi, aksi kekerasan terhadap bangsa Palestina.

Secara umum hasil WWP tahun ini masih menyuarakan tragedi dan sejarah muram kemanusiaan yang seolah tak

berujung, selalu berkelindan dan berpilin menyatroni tiap sudut peradaban dunia secara bergantian. Kali ini titik-titik panasnya masih menyelimuti kawasan Timur Tengah dan Afrika. Foto-foto kondisi terakhir pergolakan revolusi Arab Spring yang kini tengah melanda Suriah mendapat porsi yang besar.

Kalaupun ada hal yang mengembirakan adalah terpilihnya foto berjudul Mimin karya Ali Lutfi dari Solo, Jawa Tengah, yang meraih hadiah kedua untuk kategori “Alam Lingkungan” perorangan. Ali Lutfi yang kini menjadi kontributor koran berbahasa Inggris The Jakarta

Globe menyajikan foto seekor monyet bernama Mimin yang dilatih untuk diajak mengamen di sebuah perempatan di Solo.

Penghargaan yang diraih Ali setidaknya meneruskan tradisi bahwa selalu ada karya fotografer Indonesia yang masuk dalam deretan karya jurnalistik dunia yang menerima penghargaan bergengsi itu, meski foto itu masih menampilkan potret buram eksploitasi manusia terhadap makhluk lainnya. Nampaknya tragedi tidak hanya terjadi di sudut-sudut gang kota Gaza, Ali pun berhasil memotretnya di halaman rumah republik kita. (ant/balipost)

(Suara NTB/fit)

OASE

Kembalinya Ruh Foto Jurnalistik oleh : Zarqoni Maksum

Selasa, 20 November 2012, Kota Gaza menjadi kawasan yang paling bergolak di jalur Gaza Palestina karena masih dihujani rudal-rudal Israel. Salah satu rudal menghantam rumah warga dan menewaskan bocah dua tahun bernama Shuaib Hijazi dan kakaknya Muhammad.

Ibu mereka dilarikan ke rumah sakit untuk perawatan intensif tapi sang bapak tak selamat dari tragedi itu.

Ketika sekelompok orang yang membawa mayat dua bocah itu melewati sebuah gang di Kota Gaza menuju sebuah masjid untuk disalatkan, fotografer Paul Hansen yang tengah melakukan kerja jurnalistik di sana berhasil mengabadikannya. Tidak ada intifadah atau ledakan bom atau serangan rudal-rudal Israel yang menghancurkan bangunan di Gaza, namun sebuah pemandangan haru warga yang menangis pilu dan menahan amarah saat

menggendong jenazah dua bocah yang tak berdosa.

Foto itu telah memukau 19 juri ajang tahunan pemilihan foto jurnalistik terkemuka World Press Photo (WPP) dan memilihnya menjadi “Photo of the Year 2013”, foto terbaik yang menyisihkan 103.481 foto karya 5.666 fotografer dari 124 negara yang diumumkan di kantor WPP di Amsterdam pada 15 Februari lalu.

Dewan juri yang diketuai Santiago Lyon, wakil presiden

PENDIDIKAN

SUARA NTB Senin, 4 November 2013

Halaman 10

Calon Wisudawan Terbaik SEMUA orang berharap dirinya menjadi yang terbaik dalam berbagai tahapan kehidupan yang dijalaninya.

Hal itu tentunya akan menjadi kebanggaan tersendiri bagi mereka yang pada setiap tahapan kehidupan yang dijalaninya memperoleh berbagai prestasi atas usaha yang mereka jalani.

Seperti yang dirasakan Wirawan Jamhuri. Dalam yudisium semester ganjil fakultas tarbiyah IAIN yang digelar awal pekan lalu, mahasiswa Jurusan Pendidikan Bahasa Arab ini menjadi calon wisudawan terbaik dari Fakultas Tarbiyah dengan indeks prestasi komu(Suara NTB/ist) latif (IPK) mencapai 3,92. SeWirawan Jamhuri buah prestasi yang banyak diimpikan oleh banyak mahasiswa ketika mereka kuliah.

Diungkapkannya usai menerima penyerahan transkrip nilai akhir, Wirawan Jamhuri mengaku tidak menduga dirinya akan menjadi calon wisudawan terbaik dari Fakultas Tarbiyah.

Pasalnya, untuk wisuda periode ini, terdapat sebanyak 533 jumlah calon wisudawan yang akan diwisuda dari Fakultas Tarbiyah. “Agak kaget mengingat jumlah mahasiswa yang akan diwisuda jumlahnya cukup banyak dari pada tahun lalu” akunya sambil sumringah.

Selain itu, dirinya mengaku prestasi ini tentunya sangat membanggakan bagi dirinya dan keluarga. Selama menjadi mahasiswa, ia dikenal sebagai mahasiswa yang aktif dalam organisasi intra kampus dan berbagai perkumpulan kemahasiswaan lainnya. Tidak heran, ketika proses perkuliahan berlangsung, dirinya dikenal sangat vokal di setiap materi perkuliahan yang diikutinya. Tidak hanya itu, kemampuannya berkomunikasi dengan menggunakan Bahasa Arab pun menjadi salah satu kemampuan teknis yang dimilikinya.

Berkat kemampuan komunikasinya itulah Wirawan disenangi banyak dosen dan juga rekan-rekannya sesama jurusan. Keinginan kuatnya untuk menjadi akademisi, membuatnya ingin melanjutkan kuliah di pascasarjana. Oleh karena itu, dirinya mengaku setelah wisuda ini, akan mempersiapkan diri untuk masuk di pascasarjana. (dys)

Pelaku Penyelewengan Dana Sertifikasi Harus Ditindak Tegas DANA sertifikasi sangat penting bagi tenaga pendidik di daerah ini. Adanya penyelewengan yang dilakukan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab harus ditindak tegas. Jangan sampai, guru yang seharusnya berhak dana sertifikasi menjadi korban dari tindakan pihak tertentu. Apa kata para pendidik tentang temuan Ombudsman RI Perwakilan NTB mengenai adanya temuan dugaan penyimpangan sertifikasi guru.

Tepat Waktu

KALAU bisa pembayaran sertifikasi guru dilakukan tepat waktu. Selain itu, dalam penyaluran tidak ada penyelewengan, sehingga guru penerima dana sertifikasi sesuai dengan yang diharapkan.

H. Ismail, SPd, (Guru SMAN 1 Praya Tengah)

Ditindak Tegas

JIKA ada dana sertifikasi yang diselewengkan, maka oknum yang melakukan penyelewengan itu harus ditindak tegas. Kasihan para guru yang menjadi korban pemotongan dana sertifikasi.

Nurfauziah, SAg (Guru MA Al Iktisadiyah Terara)

(Suara NTB/dys)

FOTO BERSAMA - Peserta PDB IAIN Mataram foto bersama usai technical meeting belum lama ini.

PDB IAIN Mataram akan Dibuka Rektor Mataram (Suara NTB) Sebanyak 33 peserta yang akan ikut serta dalam ajang Pemilihan Duta Bahasa (PDB) angkatan II tahun akademik 2013/2014, Jumat (1/11) mengikuti technical meeting di Auditorium Kampus I IAIN Mataram yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Bahasa (PPB) IAIN. Sebelumnya, kegiatan ini sempat ditunda, namun panitia menegaskan PDB angkatan II tahun akademik 2013/2014 dijadwalkan dibuka, Senin (4/11) di Auditorium Kampus I IAIN. Ketua Panitia Penyelenggara PDB IAIN Mataram, Lalu Maksum Ahmad mengaku sebelumnya sempat terjadi penundaan pembukaan jadwal kegiatan akibat terkendala masalah teknis. Namun, dirinya menegaskan, pembukaan dijadwalkan Senin ini oleh Rektor IAIN Dr. H. Nashuddin. Diakuinya, ada peningkatan jumlah peserta bila dibandingkan dengan PDB tahun lalu. ‘’Kalau tahun lalu jumlahnya hanya 20 lebih, sekarang peminatnya bertambah menjadi 33 peserta. keseluruhan peserta berasal dari semua mahasiswa se-IAIN, mereka akan mengikuti berbagai tahapan pemilihan di antaranya ialah para peserta akan mengikuti babak penyisihan dan bagi yang lolos selanjutnya akan masuk di babak final yang akan digelar tanggal 11 November sekaligus penutupan di kampus II Jempong,’’ terangnya pada Suara NTB belum lama ini.

Dalam technical meeting yang digelar, ujarnya, peserta diberikan berbagai arahan oleh panitia mengenai rule of game selama mereka mengikuti lomba. Selain itu, mereka juga mengambil nomor urut sebelum mereka bertanding. Dalam pelaksanaannya nanti, peserta diwajibkan berpidato dengan menggunakan bahasa daerah asal kontestan sebagai pidato pembuka. Baru setelah itu, mereka diwajibkan menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia berikut bahasa Arab dan Inggris secara berturut-turut. ‘’Bagi kontestan yang mempunyai nilai paling tinggi, secara otomatis langsung disematkan sebagai duta bahasa IAIN untuk tahun akademik 2013/2014,’’ tandasnya. (dys)

(Suara NTB/ham)

BANTU ORANG TUA - Membantu orang tua sejak dini cukup baik bagi anak-anak. Seperti siswa SMP di Ampenan ini, usai pulang sekolah membantu orang tuanya dengan menjalankan perahu di Sungai Jangkuk Ampenan, Sabtu (2/11).

Alasan Kemiskinan

Bahasa Daerah Dikhawatirkan Punah Denpasar (Suara NTB) Direktur Program Studi Asia Universitas Sydney, Australia, Prof Adrian Vickers, mengkhawatirkan bahasa daerah di pelosok Indonesia punah.

Alasannya, penutur bahasa daerah tersebut lebih banyak hidup di bawah garis kemiskinan.

“Berkurangnya penutur bahasa daerah itu bisa juga akibat mengalami marjinalisasi sosial seperti bahasa penduduk asli pada sejumlah suku di Australia,” katanya sebagaimana ditirukan Nyoman Gunarsa selaku penggagas “International Festival of Balinese Language” (IFBL), Sabtu (2/11).

Gunarsa sebagai pendiri dan pemilik Museum Seni Lukis Klasik Bali di Semarapura, Kabupaten Klungkung, menerima masukan dari para

ahli bahasa di mancanegara, termasuk Adrian Vickers.

Festival Internasional Bahasa Bali digelar pada 8 November mendatang melibatkan peserta dari sembilan negara, antara lain Australia, Belanda, Italia, Swiss, Prancis, Belgia, Amerika Serikat, Jepang, dan India serta tuan rumah.

Adrian Vickers memastikan kehadirannya melalui surat elektronik yang mengomentasi tentang kegiatan yang baru pertama kali dige-

lar di Pulau Dewata.

Menurut dia, kemiskinan bukan merupakan ancaman bagi bahasa Bali, namun sebaliknya ancaman itu muncul karena keberhasilan industri pariwisata di Pulau Dewata.

“Kemakmuran yang dimiliki oleh masyarakat Bali, secara paradoks mengancam kelanjutan kehidupan bahasa daerah Bali. Semua bahasa umumnya mengalami evolusi dan perubahan, dan Bahasa Bali telah mengalami proses perubahan itu karena hirarki sosial

Di Loteng, Korban Kuliah Kelas Jauh Bermunculan Praya (Suara NTB) Praktik ilegal kuliah kelas jauh kembali memakan korban, setelah sebelumnya menimpa ratusan guru di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), kini korban berasal dari Kabupaten Lombok Tengah (Loteng). Anggrat, S.Pd, salah seorang guru Matematika yang mengajar di salah satu sekolah swasta di Loteng, mengaku dirinya menjadi korban perkuliahan model kelas jauh yang diikutinya sekitar tahun 2006 silam di salah satu kampus yang ada di Loteng.

Dirinya yang tidak mengetahui banyak hal dengan sistem perkuliahan kelas jauh baru mengetahuinya ketika akan mengikuti sertifikasi sekitar tiga tahun silam. Tiba-tiba saja ijazah yang digunakannya untuk mendaftar tidak diakui dengan alasan ijazah yang digunakannya ilegal. Tidak sampai di situ, dirinya pun kembali mencoba mendaftar untuk mengikuti sertifikasi, namun dengan alasan yang sama tidak diterima sampai akhirnya yang ketiga kalinya juga tidak diterima.

Padahal, akunya, tidak ada yang salah dengan proses perkuliahan yang dijalaninya waktu itu, semuanya sama dengan perkuliyahan pada umumnya.

Hanya saja akunya, bedanya ialah pada saat wisuda dirinya dan teman-temannya harus wisuda ke pulau Jawa. Waktu itu ke Jawa Timur terangnya.

Dengan nasib yang menimpanya, dirinya baru menyadari bahwa praktik perkuliahan seperti ternyata masuk katagori ilegal yang tidak diperbolehkan dalam dunia pendidikan.

Beda lagi dengan pengakuan Misbah, S.Pd, salah seorang korban kuliah kelas jauh yang hingga detik ini belum menerima ijazah dari kampus yang mewisudanya.

Diakuinya, dirinya kuliah di salah satu kampus STIT yang beroperasi di Lombok Tengah.

Waktu itu, perkuliahan dilaksanakannya di sebuah pondok pesantren bersama dengan puluhan temannya. Setelah perkuliahan berjalan sekitar dua tahun, dirinya dan puluhan temannya mulai mencium perihal ketidakberesan berbagai administrasi kampus yang katanya waktu belum diakreditasi dan bebagai persoalan administrasi lainnya.

Akhirnya, dirinya yang sudah mengeluarkan banyak biaya pun berusaha mencari cara agar semua usaha kuliyahnya selama ini tidak sia-sia. Dirinya pun atas petunjuk salah seorang rekannya pindah ke salah satu kampus swasta yang ada di Lombok Barat, dan di sanalah dirinya menyelesaikan pekuliahan dengan tetap menghitung beban studi yang telah ditempuhnya selama kuliah di kampusnya yang lama.

Namun demikian, bukannya masalah berhenti sampai di situ, hingga hari ini dirinya belum me-

nerima ijazah dengan alasan harus menunggu waktu dua tahun lagi agar sisa tahun akademik yang harusnya mencapai minimal empat tahun tercukupi. Padahal dirinya sangat membutuhkan ijazah untuk mengikuti berbagai tes seperti CPNS dan berbagai tes lainnya.

Sebelumnya, Kepala Bidang Pendidikan Menengah dan Pendidikan Tinggi pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) NTB, Dra. Hj. Uum Umayah, mengungkapkan, apa yang menimpa ratusan guru di KSB dan beberapa daerah di NTB merupakan musibah bagi dunia pendidikan. Dirinya mengaku pihaknya tidak memiliki otoritas untuk mengeluarkan atau memberi izin beroperasinya sebuah kampus, karena sepenuhnya itu merupakan wewenang Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Namun penyelenggaraan tanpa dilandasi oleh izin terlebih dahulu tidak dapat dibenarkan.

Kejadian tersebut, lanjutnya, merupakan pelajaran bagi guru dan mahasiswa untuk lebih selektif masuk perguruan tinggi. ‘’Harus dilihat sudah mempunyai izin atau belum, karena praktik kuliah kelas jauh ini berimplikasi panjang terhadap banyak hal di antaranya adalah tidak diakuinya ijazah lulusan kampus bersangkutan dalam berbagai hal seperti pada saat melamar CPNS dan lain sebagainya,’’ tandasnya. (dys)

Penutupan OPSPEK

AK Komit Ciptakan Peluang Usaha Mataram (Suara NTB) Sebanyak 135 mahasiswa baru Akademi Komunitas (AK) Negeri Mataram, mengikuti pembekalan materi pada Orientasi Pengenalan Studi dan Pengenalan Kampus (OPSPEK), Minggu (3/ 11). Dalam pembekalan tersebut, beberapa narasumber hadir, yakni dari Politeknik Negeri Bali, Ni Nyoman Tri Yuni, MM, Kepala Bidang Pendidikan Menengah Tinggi (Dikmenti) pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga NTB, Uum Umaiyah, Ketua HRD Hotel NTB, Darto Pudji Rahardjo, Ketua ASITA NTB, Agus Mulyadi.

Ketua Pelaksana OPSPEK AK Negeri Mataram, Ainul Yakin, SPd, mengatakan kegiatan yang berlangsung dari tanggal 1 hingga 3 Ainul Yakin November (Suara NTB/ist)

tersebut, merupakan proses tahapan pengenalan kampus dan pengenalan materi tentang dunia pariwisata. Tidak hanya pembekalan materi, lanjutnya, tetapi pembekalan terhadap pendidikan karakter juga diberikan kepada mahasiswa baru (maba) “Tidak hanya materi saja, tetapi kita berikan pembekalan pengembangan karakter,” terangnya, Minggu (3/11).

Ketika pemateri memberikan materi terkait usaha pariwisata, mahasiswa merasa tergugah tentang pemikiran peluang wisata yang ada di NTB. Menurutnya AK Negeri Mataram adalah salah satu pilihan tepat, untuk mengembangkan sumber daya manusia (SDM) terkait destinasi wisata, “Mahasiswa merasa tergugah, ketika dipaparkan tentang usaha pariwisata,” ungkapnya.

Ainul Yakin menyebutkan AK Negeri Mataram, memiliki tiga program studi, yakni jurusan hotel dan restoran, Usaha Perjalanan Wisata (UPW) dan Agrowisata. Dengan dibukanya ketiga jurusan tersebut, akan tercipta peluang kerja dengan memanfaatkan destinasi wisata lombok khususnya dan NTB secara umumnya.

Dengan dibuka AK Negeri Mataram, ia berharap mahasiswa tidak hanya mengharapkan menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS), tetapi ke depan mahasiswa dapat menciptakan peluang kerja. Sehingga menyerap tenaga kerja dan dapat membantu pemerintah dalam mengentaskan pengangguran. (cem/*)

yang mendorong timbulnya tingkatan yang membuatnya menjadi lebih egalitarian,” ujarnya.

Namun perubahan secara alami tersebut diperlemah oleh adanya faktor sosial dan kelembagaan. Secara sosial, industri pariwisata merupakan dorongan yang sangat kuat bagi masyarakat Bali untuk mempelajari bahasa asing seperi bahasa Inggris, Jepang dan bahkan bahasa Rusia.

“Membanjirnya kaum urban di Pulau Dewata sematamata bertujuan untuk bekerja di sektor pariwisata. Di sisi lain kurangnya dukungan kelembagaan terhadap bahasa Bali di sektor pendidikan,” katanya.

Bahkan yang lebih

menyedihkan lagi adalah pengajaran kesusastraan Bali yang merupakan aspek utama terhadap keberlanjutan penggunaan bahasa tidak lagi merupakan pelajaran utama di sekolah.

Sementara jumlah mahasiswa yang mengambil jurusan bahasa dan sastra Bali, termasuk bahasa Kawi (Jawa kuno) mengalami penurunan sangat tajam. “Memang sangat menyedihkan bahwa saat ini sangat jarang generasi muda Bali yang bisa membaca aksara Bali, sementara bahasa Bali juga secara terus-menerus tercemar oleh bahasa Indonesia,” kata Vickers yang lama melakukan penelitian tentang bahasa daerah Bali di Pulau Dewata. (ant/bali post)

Pemerintah Dinilai Belum Peduli Nasib Guru Honorer Jakarta (Suara NTB) Ketua Umum PGRI Sulistiyo menyatakan pemerintah belum menunjukkan kepedulian terhadap nasib guru-guru honorer terkait proses penerimaan calon pegawai negeri sipil atau CPNS tahun 2013 serta rencana pemberian subsidi honor bagi guru honorer yang bersumber dari APBN. “Pelaksanaan penerimaan CPNS tahun 2013 belum mengakomodir kepentingan guru-guru honorer sebab pemerintah tahun ini hanya akan mengangkat 30 persen dari sebanyak 600 ribu guru honorer. Sedang selebihnya akan tetap dengan status honorer,” katanya di Jakarta belum lama ini.

Sulistiyo berharap guruguru honorer bisa diprioritaskan untuk memperoleh kesempatan tes CPNS, karena di satu sisi banyak dari guru-guru honorer tersebut yang sudah mengabdi lebih dari 10 tahun. Di sisi lain, pemerintah sebenarnya membutuhkan tambahan tenaga guru yang cukup banyak terutama untuk level sekolah dasar.

Lebih lanjut dikatakannya menjadi guru PNS sebenarnya bukan satu-satunya solusi untuk mengatasi persoalan guru honorer erkait dengan tingkat kesejahteraannya yang sangat rendah. Tetapi solusi berupa pemberian tambahan honor yang bersumber dari APBN nyatanya juga tidak dilakukan oleh pemerintah.

“Jadi kalau memang tidak mau angkat guru honorer jadi PNS, bisa melalui bantuan uang yang diberikan rutin tiap bulan dengan nilai yang sama. Sebab saat ini besarnya honor guru honorer rata-rata antara Rp200 ribu hingga Rp250 ribu per bulan.

Nilai tersebut tidak manusiawi dan sangat jauh dengan gaji yang diperoleh guru PNS,” katanya.

Audiensi antara Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Mohammad Nuh dengan para guru yang diinisiasi PGRI sudah dilakukan pada bulan April lalu dan disepakati untuk membentukan tim guru honorer. Tim ini nantinya akan menyelesaikan beragam persoalan yang dihadapi guru honorer, mulai dari

sistem rekrutmen hingga status kepegawaiannya.

“Waktu itu, kami minta agar rekrutmen guru honorer itu ditata, dan dipikirkan secara matang tentang kesejahteraannya. Oleh karenanya, dalam tim tersebut akan dimasukkan guru honorer, karena mereka yang memahami dan mengalami kondisi sesungguhnya,” katanya.

Dikatakannya, PGRI telah mengingatkan pemerintah bahwa guru honorer yang telah bekerja penuh waktu, berdedikasi, serta memiliki prestasi yang baik dan memenuhi persyaratan, perlu dipertimbangkan untuk diangkat menjadi guru CPNS. PGRI sendiri sudah berulangkali mengusulkan agar pemerintah bisa mengalokasikan subsidi bagi guru honorer yang memenuhi syarat. “PGRI sudah mengirimkan surat kepada Presiden berupaya usulan agar mulai tahun 2014 para guru honorer yang memenuhi syarat dapat memperoleh subsidi penghasilan dari APBN,’’ ujarnya.

Guru honorer yang memeroleh subsidi adalah guru yang memenuhi syarat, antara lain berkualifikasi pendidikan minimal S1 atau D4 sesuai bidang tugas, dibutuhkan sekolah karena sekolah memang betul-betul kekurangan guru, belum menerima tunjangan profesi guru.

Besarnya subsidi penghasilan minimal sama dengan Upah Minimum Regional (UMR), jika keuangan negara belum memungkinkan dilakukan secara bertahap, misalnya tahun 2014 minimal Rp500 ribu per bulan, tahun 2015 minimal Rp750 ribu per bulan, tahun 2016 minimal Rp1 juta tahun 2017 minimal sama dengan UMR dan tahun 2018 lebih tinggi dari UMR. “Bila dilakukan secara bertahap maka misalnya per guru Rp500 ribu. Dengan asumsi jumlah guru honorer sebanyak 600 ribu ditambah guru-guru yang mengajar di swasta 400 ribu maka 1 juta guru dilakukan Rp500 ribu dikalikan 12 bulan maka pemerintah setiap tahunnya mengalokasikan anggaran Rp6 triliun dari APBN,” tambahnya. (ant/bali post)

Halaman 11

SUARA NTB Senin, 4 November 2013

Kejurnas Piala Presiden

Atlet NTB Raih Dua Medali Emas Mataram (Suara NTB) Atlet cabang olahraga (cabor) tarung derajat sukses mengukir prestasi di Kejuaraan Nasional (Kejurnas) Piala Presiden yang berlangsung di Jawa Barat kanca nasional. Kontingen NTB dengan kekuatan 14 atlet mengukir sejarah baru bagi kiprah olahraga tarung derajat NTB, pasalnya NTB berhasil menggondol sembilan medali, yakni dua medali emas, dua perak dan lima perunggu di Kejurnas Tarung Derajat Piala Presiden, di Jawa Barat (Jabar) 1-3 November .

Ketua Umum Pengprov Kodrat NTB, Melalui Manajer Tim, Ir. Moh. Ikbal yang dihubungi Suara NTB via Ponselnya, Minggu (3/11) kemarin mengatakan 2 emas disubangkan oleh Novi Jayani 50,1-54 Kilogram (Kg) putri dan Munakip kelas 61,1-64 Kg putra. Selanjutnya dua perak disumbangkan oleh Weny Riski di kelas 54,1-58 Kg putri, dan Ikhfazillah Khairani 58,1-61 kg. Sementara lima medali perunggu di subangkan oleh Lukman, Murdani, Erwinsyah, Rina selviana dan Kurniawan.

Sebanyak empat atlet yang lolos kebabak final hanya dua atlet yang sukses menyumbangkan medali emas, yakni Novi Jayanti atlet asal Sumbawa mengalahkan mengalahkan Weni Ariwati asal Jateng, sementara Munakip mengalahkan Suhantoni dari Jambi. Sementara Weny Riski dikalahkan Sri Nurayati atlet asal Jabar. Ikhfazillah Khairani dikalahkan oleh Dicha Oktora dari Jambi 0-3.

Meski belum berhasil mencapai target 3 emas sebagimana yang dibebankan oleh KONI NTB, namun demikian prestasi atlet tarung derajat di event tersebut merupakan prestasi terbaik sepanjang sejarah mengikuti ajang tersebut. Dimana pada kejurnas yang sama tahun 2011 lalu atlet NTB menyumbangkan 1 emas, 3 perak dan 3 perunggu. Di kejurnas kali ini NTB menyumbang lebih dari satu medali emas,yakni 2 emas, 2 perak dan 5 perunggu.

Bagi pengurus cabor prestasi tersebut merupakan kebanggaan, karena hasil tersebut merupakan sejarah pertama kalinya diraih oleh NTB. Sementara itu Ketua Umum Pengprov Kodrat NTB, H. Ahmad Rusni tidak mematok target berlebihan, dia hanya mengigatkan atletnya agar tetap beriktiar sehingga dapat meraih target 3 emas seperti prestasi yang membanggakan.

Sementara itu pelatih Kodrat NTB, Abdul Khair mengatakan bahwa pihaknya mengaku puas dengan hasil yang diraih oleh atlet NTB, karena prestasi yang di ukir oleh atlet-atlet NTB ini merupakan gambaran prestasi secara nasional. Itu artinya kekuatan atlet NTB secara nasional sangat diperhitungkan, dan diharapkan prestasi tersebut dapat dipertahankan hingga PON 2016. Kesuksesan atlet NTB ini tidak terlepas dari kerja keras pimpinan Kodrat NTB, yang meberikan fasilitas latihan dan mempelatdakan atlet di kediaman ketua Kodrat NTB. (fan)

Chairul Mahsul Kembali Pimpin FPTI NTB Mataram (Suara NTB) Musyawarah Provinsi (Musprov) Federasi Panjat Tebing Indonesia (FPTI) NTB yang berlangsung di Kantor PKK Provinsi NTB di Jalan Pendidikan Mataram, Minggu (3/11) memutuskan H. Chairul Mahsul sebagai Ketua Umum FPTI NTB 2013-2017. Kepala Bappeda NTB ini, kembali terpilih secara aklamasi dalam Musprov FPTI NTB yang diikuti 9 Pengcab FPTI Kabupaten/ Kota dan Pengurus Provinsi NTB. Chairul Mahsul dipertahankan kembali memimpin cabang olahraga panjat tebing karena dinilai sebagai figur yang betulbetul serius memimpin kepengurusan cabor ini.Meski sebelumnya sempat muncul nama seorang fugur alternatif, namun pe(Suara NTB/fan) serta Musprov memilih H. Chairul Mahsul Chairul secara aklamasi.

“Para peserta memilih Pak Chairul untuk kembali memimpin FPTI NTB. Karena memang Pak Chairul dinilai sebagai figur yang layak memimpin cabor panjat tebing.” ucap Ketua Sidang Musprov, M. Fauzan di selasela acara Musprov.

Diakuinya, sejak dipimpin Chairul pada periode sebelumnya prestasi cabang olahraga panjat tebing NTB meningkat tajam. Terbukti di Kejurnas di Bali tahun 2012 lalu atlet panjat tebing junior NTB sukses menggondol satu emas dan 1 perunggu.

Selain itu, di Kejurnas Kelompok Umum (KU) di Mataram baru-baru ini NTB masuk peringkat empat besar nasional di bawah Jawa Timur, Jawa Tengah dan Bali yang menempati peringkat satu,dua dan tiga.

Selain memilih Chairul Mahsul sebagai Ketua Umum Pengprov FPTI NTB, peserta Musprov juga telah menunjuk enam tim formatur yang bertugas menyusun nama-nama personalia kepengurusan FPTI NTB masa bhakti 2013-2017.

Enam orang itu terdiri dari Ketua Formatur, Chairul Mahsul, dan anggota, M. Fauzi, Yudistira, Adi Hendra Susanto, Guplin dan Fani.

Dihubungi terpisah, Ketua umum FPTI NTB terpilih H. Chairul Mahsul, mengaku tak berani menolak setelah dinyatakan terpilih secara aklamasi. “Karena sudah disepakati oleh pengurus, tentunya saya tidak bisa menolak keputusan ini. Dan saya harus siap untuk menjadi ketua,” janjinya.

Sebelumnya dia menolak dicalonkan sebagai pimpinan cabor tersebut, karena dia melihat ada banyak figur lain yang layak untuk memimpin cabor tersebut, namun karena hasil Musprov FPTI NTB memilih dirinya, mau tidak mau harus menerima hasil pemilihan.

Menurutnya, program kerjanya ke depan adalah fokus pada pembinaan dan peningkatan prestasi di kancah nasional. Sebab, sebelumnya dia telah memperjuangkan pembangunan sarana dan prasarana latihan panjat tebing yang berstandar nasional. Setelah sarana dan prasarana sudah lengkap seluruh anggaran dan progran kinerja kepengurusan panjat tebing ke depan tidak lagi fokus pada pembangunan sarana, namun lebih fokus pada pembinaan atlet.

Untuk dapat meraih hasil yang di inginkan itu Chairul berharap kepengurusan FPTI NTB ke depan harus diurus orang-orang yang gila di organisasi, karena dia menilai kepengurusan FPTI NTB yang berjumlah 38 orang sebelumnya terlalu gemuk dan hanya segelintir orang saja yang bekerja. Ke depannya kepengurusan FPTI NTB harus lebih ramping, sehingga kinerja pengurus lebih efisien. “Pilihlah orang-orang yang bisa bekerja maksimal, karena program kita ke depan mencetak atlet yang berprestasi, karena sarana dan prasarana sudah lengkap,” ujarnya mengingatkan. (fan)

City Gunduli Norwich 7-0 Manchester -

The Eastlands menunjukkan kedigdayaan atas The Canaries dengan lesakan tujuh gol tanpa balas. Manchester City menembus zona empat besar klasemen Liga Primer Inggris berkat kemenangan absolut 7-0 atas Norwich City di Etihad, Sabtu (2/11).

Sergio Aguero menjadi bintang utama laga matchday 10 ini dengan menyumbangkan sebuah gol plus dua assist.

Kontribusi istimewa untuk menandai aksi ke-100 bersama tim sejak diakuisisi dari Atletico Madrid pada 2011.

Setengah lusin gol lainnya lahir lewat bunuh diri gelandang Canaries Bradley Johnson, David Silva, Matija Nastasic, Alvaro Negredo, Yaya Toure, serta Edin Dzeko. Tim tamu sendiri harus melanjutkan momen pahit menghuni zona degradasi, karena kekalahan ini.

Pemain City langsung tancap gas begitu wasit Phil Dowd meniup peluit tanda dimulainya pertandingan.

Bukti tekanan City terlihat dari tendangan penjuru yang sudah diperoleh di menit kedua. Sepak pojok itu hanya berakhir dengan sundulan melenceng Martin Demichelis, namun tuan rumah tak perlu menunggu terlalu lama untuk memecahkan kebuntuan.

Gol pembuka tersebut diperoleh di menit ke-16 melalui bunuh diri Bradley Johnson.

Mendapat umpan tarik dari Gael Clichy, David Silva harus melihat tendangannya diblok, tetapi bola rebound langsung disambar tembakan Sergio Aguero yang terkena Johnson sehingga membuat kiper John Ruddy terperdaya. Hanya empat menit setelahnya, jala Norwich bergetar untuk kali kedua setelah Silva sukses mengonversi umpan matang Aguero.

(Suara NTB/ist)

MENANG BESAR - Pemain City melakukan selebrasi setelah berhasil menggunduli Norwich City 7-0 pada pertandingan Liga Premier Inggris, Sabtu malam.

The Eastlands memimpin semakin jauh di menit ke-25.

Kali ini bek Matija Nastasic yang muncul sebagai pencetak gol berkat sundulannya memaksimalkan situasi sepak pojok.

Tak berhenti sampai di situ, sepuluh menit jelang turun minum skuad Manuel Pellegrini mengukuhkan kedigdayaan atas sang tamu melalui sontekan Alvaro Negredo dari sodoran Aguero.

Unggul 4-0 di babak pertama, agaknya tiga angka sudah aman masuk kantung City.

Pada babak kedua, skor komprehensif membuat City agak terlena saat memasuki babak kedua. Norwich, yang langsung melakukan dua substitusi, hampir mencuri gol balasan lewat salah satu pemain pengganti, Johan Elmander.

Memanfaatkan kesalahan Martin Demichelis, striker Swedia itu bergerak ke dalam kotak penalti untuk menyambut umpan silang kompatriotnya, Martin Olsson, namun sontekannya masih menyamping.

Ancaman itu menjadi peringatan yang direspons dengan baik oleh City. Mereka kembali menggenjot serangan dan langsung menciptakan peluang untuk mencetak gol kelima.

Ruddy beraksi gemilang mementahkan tembakan Nasri, namun bola muntah langsung disambut tendangan chip Aguero. Beruntung bagi sang kiper, upaya Aguero hanya mengenai sisi luar jala.

Kendati demikian, Ruddy benar-benar harus bertekuk lutut lagi saat laga genap berjalan sejam. Yaya Toure

mengeksekusi tendangan bebas cantik yang melengkung melewati pagar betis dan bersarang di sudut atas gawang.

City tak lantas puas dengan keunggulan 5-0. Mereka memperburuk prahara Norwich dengan menambah dua gol lagi.

Aguero menandai penampilan ke-100 bersama City dengan sebuah gol via tembakan keras menyusul halauan tak sempurna Sebastien Bassong terhadap umpan silang Silva, sebelum Edin Dzeko menutup pesta meriah tuan rumah empat menit sebelum bubar.

Chelsea Takluk Chelsea hanya dapat menyaksikan kemenangan rivalrivalnya setelah mereka secara tidak terduga takluk 0-2 di markas Newcastle United,

pada pertandingan yang dimainkan paling awal.

Upaya kapten Chelsea John Terry membentur mistar gawang dan sundulannya berhasil disapu sebelum melewati garis gawang pada babak pertama, namun Newcastle mampu mengamankan tiga angka melalui sundulan Yoan Gouffran pada menit ke-68 serta sepakan Loic Remy. “Saya tidak menyukainya. Saya pikir kami layak kalah,” kata pelatih Chelsea Jose Mourinho kepada BT Sport.

“Kami memiliki beberapa peluang bagus untuk mencetak gol penyama kedudukan, namun mereka lebih baik di pertandingan ini daripada kami, mereka berjuang lebih keras daripada kami dan mereka lebih berkomitmen daripada kami,” tambahnya. (ant/bali post)

Bayern Samai Rekor Tak Terkalahkan Berlin Pemuncak klasemen Liga Jerman Bayern Munich menaklukkan Hoffenheim dengan skor 2-1 untuk kembali merebut posisi teratas pada Sabtu, dan menyamai rekor liga yang telah bertahan selama 30 tahun berkat laju 36 pertandingan berturut-turut tanpa kekalahannya.

Thomas Mueller mencetak gol kemenangan 15 menit sebelum pertandingan usai untuk membawa tim yang meraih tiga gelar pada tahun lalu ini mengumpulkan 29 angka, unggul satu angka dari Borussia Dortmund, yang

sempat menguasai posisi teratas pada Jumat setelah menghancurkan VfB Stuttgart dengan skor 61, lapor Reuters.

Bayern, yang akan menghadapi Viktoria Plzen di Liga Champions pekan depan, jauh dari penampilan dominan namun hal itu sudah cukup untuk menyamai rekor Hamburg SV yang diukir pada 1982/1983.

Kekalahan terakhir mereka adalah pada Oktober 2012 dari Bayer Leverkusen.

“Ini tentu saja bukan penampilan terbaik kami, namun kami menang,” kata pelatih Bay-

ern Pep Guardiola kepada para pewarta. “Tidak semuanya bekerja dengan baik, yang berarti kami harus memperbaikinya,” tambahnya.

Pemain muda Niklas Suele memanfaatkan kesalahan Manuel Neuer saat kiper Bayern itu gagal menangkap bola tinggi dfan Hoffenheim unggul pada menit ke-34.

Ini merupakan pertandingan

kandang pertama bagi Hoffenheim sejak kekalahan 1-2 mereka dari Bayer Leverkusen dua pekan silam, melalui gol “siluman” Stefan Kiessling saat bola masuk melalui jaring samping gawang.

Tim tamu menyamakan kedudukan lima menit kemudian ketika tendangan bebas mendatar Franck Ribery dibelokkan Mario Mandzukic, untuk menjadi gol ke delapan di musim ini bagi

Pemain Indonesia Berpeluang Tampil di Arsenal donesia baru baru ini.

Kehadiran Arsenal di Indonesia belum lama ini dimanfaatkan Telkomsel mengadakan lomba dengan hadiah berkunjung ke stadium Emirates tempat markas besar Arsenal yang berada di Islington, North London.

Marcella Dewi, Head of Loyalty & Life- style Marketing Group Telkom s e l menga(Suara NTB/ist

Robert Pires

London Pemain legendaris Arsenal asal Perancis, Robert Pires mengatakan tidak mustahil akan ada pemain sepakbola dari Indonesia yang memperkuat tim Arsenal dan bermain di lapangan Emirates Stadium yang terletak di Ashburton Grove, Holloway, London Utara.

“Saya kira Indonesia mempunyai banyak pemain yang bagus dan tidak mustahil ada yang bisa bermain untuk Arsenal F.C,” ujar Robert Pires kepada ANTARA London, saat menerima 10 pemenang lomba simpati bola gooners games di markas utama klub sepak bola Arsenal F.C. sebelum pertandin- gan dengan tim Liverpool, S a b t u malam.

takan sebanyak 10 fans berat Arsenal yang sering disebut dengan gooners dari berbagai kota di Indonesia berkunjung ke Inggris dan menyaksikan pertandingan sepakbola Arsenal melawan Liverpool dan temu dengan sang legenda Robert Pires.

Sebagai Official Mobile Network of Arsenal di Indonesia Telkomsel mengadakan kompetisi pengumpulan skor dengan hadiah utama 10 paket tour ke Inggris dan menyaksikan langsung pertandingan Big Match Arsenal di Inggris melalui aktivitas Digital Activity Program.

Menurut Marcella Dewi, para pemenang simpati bola gooner

Menurut Pires, Indonesia adalah negara dengan spirit sepakbola yang besar dan memiliki fans yang begitu luar biasa, tidak mustahil bila nantinya ada pemain sepakbola Indonesia yang memperkuat skuad Arsenal, ujar Pires yang sangat senang bisa berkunjung ke In-

g a m e s mengikuti berbagai kegiatan digital games, tukar telkomesel poin, pembelian paket data. Sebanyak 10 score tertinggi berhak mendapatkan tiket untuk menonton pertandingan big match Arsenal .(ant/bali post)

SELEBRASI Selebrasi Aaron Ramsey setelah berhasil mencetak gol ke gawang Liverpool.

pemain Kroasia itu.

Dengan Javi Martinez dan Mario Goetze melakukan penampilan perdana mereka setelah beberapa bulan, namun Arjen Robben absen karena cedera, Bayern menjaga kendali permainan namun tidak pernah mampu menggunakan “gigi tertinggi,” akibat tidak adanya kecepatan Robben di sektor sayap. (ant/bali post)

London Arsenal kembali menegaskan tekad mereka untuk meraih gelar pada Sabtu melalui kemenangan impresif 2-0 atas Liverpool, yang membuat mereka unggul lima angka bersih di puncak klasemen Liga Utama Inggris.

Arsene Wenger telah melihat timnya dikalahkan Borussia Dortmund dan Chelsea pada dua pertandingan kandang mereka sebelumnya, namun mereka berhasil unggul melalui gol-gol dari Santi Cazorla dan Aaron Ramsey untuk mengonfirmasi peran mereka sebagai tim untuk ditaklukkan, lapor AFP. Liverpool tiba di Stadion Emirates sambil berharap dapat menggeser Arsenal dari puncak klasemen. Namun tuan rumah membuka keunggulan pada menit ke-19 ketika sepakan Cazorla bersarang di gawang tim tamu setelah sundulan sebelumnya mengenai tiang gawang.

Ramsey menambahi gol kedua pada menit ke-60 melalui sepakan keras setengah voli menuju sudut kiri atas dari jarak 24 meter, untuk membuat dirinya telah mencetak sepuluh gol pada musim ini di semua kompetisi.

Luis Suarez menyia-nyiakan dua peluang yang dimiliki tim tamu, namun Arsenal mampu mengamankan hasil maksimal untuk memperbesar selisih mereka dengan tim peringkat kedua Chelsea dan tim peringkat ketiga Liverpool menjadi lima angka. “Ini merupakan kemenangan meyakinkan melawan tim yang bagus dan inilah yang kami inginkan,” kata pelatih Arsenal Wenger.

Penampilan ini dipicu oleh kemenangan meyakinkan Manchester United, namun Wenger mengecilkan signifikansi keunggulan awal yang dimiliki timnya. “Ini positif dan bagus, namun tentu saja sangat dini pada musim ini,” ucapnya kepada Sky Sports. (ant/bali post) (ant/bali post)

SUARA NTB

Senin, 4 November 2013

450.000

Halaman 12

EKSPEDISI

ADVERTISING

MEUBEL

TANAH KAPLING

PET SHOP

TOKO MAINAN

PELATIHAN

BATIK

LAUNDRY

MAINAN ANAK

RUMAH MAKAN

PERHIASAN

SALON

SHOWROOM

FUTSAL

ADVERTISING

KONTRAKAN

FINANCE

800.000

C.01.08.13

PELUANG BISNIS

Dengan 3,5 jt Bisa Umroh dan Dengan 5 jt Bisa Haji Plus, Htl. Bintang 5 .

JADI AGEN SUSU

BUBUK KAMBING ETAWA ORGANIK ( BKN MLM ) MODAL KECIL PROFIT BESAR. 1 KTK ISI 10 SACHET@20 gr.

PT. Arminareka Perdana.

Hub. Nik 083840958710.

Dibuka Kesempatan Juga Bagi yang Mau Jadi Agen di NTB

INFO.

0811306462.

Email :

www.g-milk.net

nikbambang@yahoo.co.id

Lowongan Perusahaan yang bergerak di Bidang Pariwisata membutuhkan Guide Korea dengan persyaratan : - Bisa Berbahasa Korea oral maupun tulisan - Umur dibawah 30 th

PERAWATAN AC

bagi yang berminat hubungi Cang Hp. 081997715050 atau e-mail ke : ocang@sasaktour.co.kr

BENGKEL

BANK

DIJUAL DIJUAL KERTAS segel terbitan tahun 80_an. Hubungi 081236100519

DANA TUNAI Bnt dana u/ projek properti, pertmbngn Trm mediator dg komisi bsr.SDAI jkt Afry 081219448270,Wendy 081296165840

DISTRIBUTOR HILANG STNK R2 YAMAHA DR4409BU NOKA/NOSIN : MH328D305BK790109/28D2789804 AN.I GDE RONNY ANGGARA RENA, SE HILANG DISEKITAR JL.HASANUDIN MENUJU JL.SELAPARANG CAKRANEGARA

AGEN TRANSPORTIR BBM INDUSTRI JUAL SOLAR INDUSTRI SPEC PERTAMINA DG HARGA MURAH, ORDER SEMUA WILAYAH HUB 0823-3783-0923

LOWONGAN/ PELUANG BISNIS PRODUSEN SEPATU BANDUNG MEMBTH AGEN/RESELLER SE INDONESIA 081321212727 (TDK SMS), ADA KATALOG

SUARA NTB

Senin, 4 November 2013

KURSUS/BIMBEL

KOMPUTER

BAHAN BANGUNAN & INTERIOR

Halaman 13

HOTEL

SALON

SIARAN TV RADIO

SABLON & KONVEKSI

BOUTIQUE

JUAL MOBIL

TELEVISI

SANGGAR SENAM

PROPERTY

KURSUS

RUKO

EVENT ORGANIZER

FASHION

RUMAH MAKAN

FASHION

Menyediakan aneka hidangan & melayani pesanan nasi kotak, snack box dan menerima rantangan

BENGKEL & SPARE PART

PENGOBATAN ACCESORIES

RUPA - RUPA

RUPA - RUPA

RUPA - RUPA

PHOTOGRAFI

087 865 633 888 / 087 861 811 999

SERVICE

TRAVEL

Senin, 4 November 2013

SUARA NTB

Halaman 14

Kerjasama Bagian Humas Setda Sumbawa dengan Harian Suara NTB Ciptakan ’’Good and Clean Government’’

Bupati Sumbawa Terima Sejumlah Penghargaan Keterbukaan Informasi Publik Terbaik

Bupati Sumbawa H. Jamaluddin Malik sedang memberikan keterangan usai pemberian penghargaan

BERBAGAI prestasi telah diraih Kabupaten Sumbawa. Kini bertambah lagi, dengan diraihnya penghargaan badan publik terbaik Kabupaten/Kota di bidang Keterbukaan Informasi Publik yang diterima Bupati Sumbawa, Drs. H. Jamaluddin Malik (JM), Sabtu (2/11) malam, di Hotel Grand Legi Mataram.

Ada tiga penghargaan yang diraih Sumbawa dalam bidang Keterbukaan Informasi Publik, terkait impelentasi UU. No. 14 tahun 2008 tentang KIP. Yakni, sebagai Kabupaten/Kota terbaik secara nasional dalam KIP terkait anggaran. Kemudian Kabupaten/Kota terbaik pertama kategori informasi berkala (website) tingkat provinsi dari Komisi Informasi NTB. Juara II dan Juara III untuk kategori ini diraih Kabupaten Bima dan Lombok Barat. Serta Kabupaten/Kota terbaik dua untuk kategori informasi setiap saat (visitasi). Penghargaan tersebut diserahkan langsung Wakil Gubernur NTB, H. Muh. Amin, S.H. Wagub, menyatakan, setiap badan publik wajib menyediakan informasi bagi masyarakat sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.

Keterbukaan informasi membuat sinergisitas antara pemerintah dengan masyarakat, sehingga masyarakat dapat membantu dan berpartisipasi dalam mempercepat proses pembangunan. Semangat keterbukan informasi publik telah menjadi komitmen dan dipastikan pelaksananya oleh Pemerintah Propinsi NTB. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) adalah pejabat yang bertugas untuk menyimpan, mengelola dan menyampikan informasi di badan publik. Dengan demikian, maka pembangunan akan bisa tercapai.

Namun, informasi yng diberikan

kepada publik juga harus sesuai dengan ketentuan. ‘’Dengan diberikannya penganugerahan ini, berarti keterbukaan informasi sudah berjalan dengan baik,” ujarnya.

Usai menerima penghargaan, Bupati Sumbawa, Drs. H. Jamaluddin Malik, menyampaikan, penghargaan KIP secara nasional kaitannya dengan anggaran dan pengelolaan keuangan daerah. Artinya, Pemkab Sumbawa terbuka soal anggaran, agar masyarakat mengetahui secara keseluruhan tentang penggunaannya. “Jadi tidak ada alasan ditutupi, terbuka transparan dan masyarakat mengetahui secara jelas, berapa dana, untuk apa, letak dimana, anggaran daerah dimaksud. Melalui Bappeda diinformasikan kepada masyarakat.

Sebab, APBD adalah milik masyarakat dan dikembalikan lag ke masyarakat, karena itu uang rakyat,”tandasnya.

Pemkab Sumbawa, lanjut JM, juga memiliki regulasi tentang keterbukaan publik. Diantaranya, Perbup. No. 39 tahun 2011 tentang tata kerja pejabat pengelola pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan Pemkab Sumbawa. Diikuti dengan terbitnya SK Bupati Sumbawa No. 784 tentang penunjukkan PPID di lingkungan Pemkab Sumbawa. Kemudian, ada pula tentang kelembagaan yang diatur dalam Perda. “Kita dapatkan peringkat 1 tentang website, di situ juga kita paparkan potensi daerah.

Wawancara juga kita selalu terbuka, tentu tidak terbuka seluruhnya.

Ada hal-hal yang tidak bisa dibuka, seperti yang terkait keamanan daerah. Tetapi kalau menyangkut program pemerintah dan pemberdayaan masyarakat, maka semuanya tranparan,”tandas JM.

Bupati Sumbawa juga mengajak semua kabupaten/kota lainnya di NTB, agar sama-sama berusaha menjadikan informasi publik semakin jauh lebih baik. Bukan sekedar cari peringkat, tetapi informasi ini diperlukan termasuk dalam kerjasama daerah. Sekaligus bahan evaluasi evaluasi dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan pembangunan. Dengan haarapan terciptanya good and clean goverment.

Kabag Humas dan Protokol Setda Sumbawa, Wirawan Ahmad, S.Si., M.T, menambahkan, keberhasilan penilaian ini tidak lepas dari upaya-upaya yang telah dilakukan Pemkab Sumbawa. Seperti menerbitkan Perbup tentang tata kelola informasi, SK Bupati penunjukan PPID dan perda nomor 9 tahun 2013 tentang pelayanan transparansi dan keterbukaan informasi publik. Meski demikian, pihaknya akan terus melakukan perbaikan. Hingga dalam waktu dekat pihaknya akan melaksanakan workshop yang melibatkan seluruh SKPD. Serta meminta semua SKPD menyediakan data informasi publik, baik yang bisa diakses publik ataupun tidak.

Lebih penting lagi, pihaknya juga akan melakukan pembenahan kesekretariatan PPID. Dalam hal ini Pemda Sumbawa sudah memiliki PPID dan pembantu PPID di semua SKPD dan kantor camat. Pihaknya juga akan terus melakukan update informasi seputar pemerintahan di website Pemkab Sumbawa, sumbawakab.go.id. Melakukan pembenahan keseluruhan, perangkat lunak, keterampilan sumberdaya manusianya dan infrastruktur pendukungnya.

Pelaksanaan keterbukaan informasi publik akan terus ditingkatkan

melalui penyempurnaan sarana dan prasarana penunjang. Seperti penyiapan press room, media center, tempat layanan informasi di areal publik dan lainnya. Pelayanan lain yang diberikan PPID adalah dengan melibatkan masyaarakat dalam pembangunan sarana publik. Sebagai contoh, permintaan pendapat publik dalam pembangunan gapura di laapangan pahlawan.

Pada kesempatan tersebut, Ketua Komisi Informasi Pusat, Ir. Abdul Hamid Dipo Pramono, M.Si, juga berharap, masingmasing daerah bisa melakukan pembenahan dalam informasi.

Demi kemajuan daerah serta terciptanya good and clean government. Keterbukaan akan membantu kemajuan daerah dan tentunya, keterbukan yang sesuai dengan ketentuan. Hal ini juga tidak lepas dari peran PPID yang mencakup semua aspek manajemen, dari perencanan, pengorganisasian hingga pelaksana di lapangan. Ketua Komisi Informasi Prpinsi NTB, Agus Marta Hariadi S.E, penghargaan ini diberikan setelah sebelumnya, melakukan monitoring dan evaluasi (monev) di seluruh PPID kabupaten/kota se-NTB. Secara umum, hasilnya sudah cukup baik, Namun, perlu ada sedikit pembenahan sehingga kedepannya bisa lebih baik lagi.

Pada acara penganugerahan badan publik terbaik kabupaten/ kota se NTB, juga diberikan penghargaan kepada 5 SKPD terbaik Pemprop NTB kategori website dan 5 SKPD kategori informasi setiap saat Pemprop NTB. Serta penghargaan kepada media cetak yang diraih Suara NTB. (arn/*)

Wagub NTB, H. Muh. Amin juga memberikan penghargaan lain masih kaitan dengan KIP kepada Bupati Sumbawa.

Bupati Sumbawa (ke dua dari kanan) bersama Wagub NTB dan Ketua Komisi Informasi Pusat

Wagub NTB, H.Muh. Amin didampingi Ketua Komisi Informasi Pusat, Abdul Hamid Dipo Pramono dan Ketua Komisi Informasi Provinsi NTB, Agus Marta Hariadi memberikan penghargaan kepada Bupati Sumbawa, H. Jamaluddin Malik.

Kabag Humas Setda Sumbawa, Wirawan (tengah) yang mendampingi Bupati Sumbawa dalam penerimaan penghargaan.

Foto Bersama Wagub dengan pimpinan tiga kabupaten/kota terbaik di NTB peraih penghargaan KIP.

Wagub NTB, H. Muh. Amin

Ketua Komisi Informasi NTB, Agus Marta Hariyadi.

LIPUTAN KHUSUS

SUARA NTB Senin, 4 November 2013

Halaman 15

Curanmor

Kasus Meningkat dan Pesimisme Masyarakat Terhadap Aparat Memang, tingkat keresahan masyarakat semakin tak terkendali akibat merajalelanya kasus Curanmor. Kasus curanmor tidak lagi dipandang seperti minum obat, tiga kali sehari, yang dulu menjadi buah bibir keresahan masyarakat. Sekarang, aksi curanmor yang semakin tak terkendali. Trend meningkat pencurian yang meningkat, menjadi catatan bagi masyarakat, bahwa banyaknya kasus Curanmor tidak lepas dari “kesalahan” aparat yang tak mampu memberi jaminan rasa aman.

UNGKAPAN itu kerap terlontar dari publik, bahkan mempertanyakan bagaimana kinerja aparat menekan kasus curanmor.

Semakin memperihatinkan, ketika kejadian tidak hanya di ruang ruang publik. Februari 2013 lalu, Markas Polda NTB pun sempat geger dengan aksi pencurian dua sepeda motor di halaman parkir Mapolda NTB. Setelah diidentifikasi, telunjuk mengarah ke Briptu Ali Topan, Anggota Bid Propam. Pria gempal ini pun divonis 10 bulan penjara Mei lalu.

Itulah tingkat keresahan masyarakat, tidak hanya tudingan mengarah kepada pelaku kriminal seperti pemuda pengangguran, komplotan yang didalamnya terdapat pria berkeluarga yang butuh uang untuk biaya hidupi keluarga, kini telunjuk juga mengarah pada keterlibatan oknum aparat.

Akademisi Fakultas Hukum Universitas Mataram, Muhammad Nasir, SH,MH pernah mengungkapkan itu dalam sebuah pertemuan silaturahmi jajaran Polda NTB dengan tokoh masyarakat dan tokoh agama.

Didesaknya, Kapolda NTB Brigjen Pol. Mochammad Iriawan, tidak hanya fokus mengejar pelaku dari masyarakat sipil. “Tapi jaringan yang melibatkan oknum aparat juga harus diincar,” kritiknya, kemudian dijawab tegas Kapolda, dengan memberi jaminan kepada publik, ketika ada anggotanya terbukti terlibat kasus curanmor, akan dipecat.

Nasir juga mengungkap, bagaimana keresahan masyarakat atas fenomena kasus curanmor yang akhirnya mengundang sikap pesimisme masyarakat atas kinerja aparat. Polisi yang menjadi tumpuan, semakin tak bisa diandalkan dengan banyaknya kejadian.

Kepada Suara NTB Minggu (3/ 11) sore kemarin, Nasir kembali mengungkap hal sama. Bahwa Kapolda diminta mengevaluasi internalnya soal kasus curanmor ini.

“Saya tau kok dimana sarang curanmor. Kalau memang Kapolda mau bersama saya, mari kita turun sama sama untuk bongkar,” yakinnya.

Soal permintaan evaluasi internal ini, juga tidak lepas dari pengakuan penadah, mereka mengaku membayar jasa keamanan. “Nah, jasa keamanan ini kepada siapa?

Harus diungkap aparat,” tegasnya.

Hal yang perlu dicermati aparat menurutnya, agar tidak terus lamban dalam pengungkapan, tidak lagi beralasan klasik soal kekurangan personel sarana dan prasana.

Tinggalkan alasan itu, dengan bekerja kerjas dan ikhlas dengan niatan menangkap pelaku sampai gembong dan akar akarnya. Jika tidak, wajar kemudian masyarakat kecwa dan pesimis. Dalam beberapa kejadian, pelaku curanmor dihakimi bahkan dibakar massa dengan alasan tidak percaya jika ditangani aparat.

Satu hal yang berharapnya menjadi catatan Kapolda. Terhadap aparat yang berhasil, atau prestasinya bagus, tetap diberi reward sebagai motifasi. Sebaliknya, tindakan tegas atau punishment terhadap yang terlibat.

Tapi, bagi internal kepolisian, menyalahkan petugas saja rasanya tidak adil.

Karena jika menilik apa yang dilakukan

petugas, khususnya tim Buser, dengan menempuh berbagai resiko untuk menangkap pelaku dan jaringannya.

Ungkapan pesimis Nasir itu cukup menggambarkan sikap masyarakat. Betapa tidak, dari puluhan, ratusan, bahkan ribuan kejadian ditingkat Polres sejak Januari – September, dari jumlah kejadian, pengungkapan tidak sampai 50 persen. Polres Mataram paling banyak disorot soal ini. Melihat trend kasus, selama kurun waktu itu, mencapai 815 kejadian.

Sedangkan yang terungkap hanya 70 kasus. Kalkulasi akhir – masih dalam kurun waktu yang sama – jumlah kejadian untuk seluruh Polres jumlah kejadian 1999 kasus.

Sedangkan yang terungkap hanya 258 kasus.

Kabid Humas Polda NTB, AKBP Muhammad Suryo Saputro, SIK mengakui, energi polisi saat ini sebagian terkuras untuk menekan aksi kejahatan curanmor. Apalagi jika melihat tingkatan kasus tertinggi. Bahkan dari 12 kasus itu, 10 kejadian diantaranya di Kota Mataram dalam sehari.

Masyarakat, tentu akan tetap membebankan t a n g gungjawab pengamanan kepada

polri dalam rangka meminimalisir kasus curanmor. Masyarakat pun tidak akan mau tau, apa kendala yang dihadapi polri. “Yang masyarakat inginkan, aman. Ini yang kami pahami. Tapi masyarakat, khususnya media juga harus objektif melihat. Dibalik tingginya kasus ini, kami melalui satker yang ada di Polda dan Polres, tetap melakukan upaya pencehan dan penindakan,” bebernya.

Pencegahan berupa sosialisasi melibatkan Binmas ke masyarakat khususnya pengendara, agar tetap waspada saat memarkir kendaraan. Terutama di pusat perbelanjaan, warnet, pasar, pertokoan. Penindakan, dengan mengungkap pelaku hingga jaringan curanmor.

Tapi tanpa menafikan faktor lain, perilaku masyarakat dianggap memberi ruang tingginya angka curanmor.

Kabid Humas menyebut, teori kota urban dengan tingkat kejahatan itu memang akan tetap berlaku. Seperti kota - kota besar lainnya, semakin berkembang, sejalan dengan tingginya kriminalitas khususnya kasus kehilangan kendaraan bermotor.

Ada teori lain berlaku. Mudahnya masyarakat mendapatkan kendaraan juga harus diakui menjadi faktor penentu. Dewasa ini, hanya dengan Rp 500.000, bahkan tanpa uang muka sekalipun, motor bisa dibawa pulang. Sebuah perkembangan bisnis kendaraan bermotor yang tidak bisa dihindari, ditengah ketatnya persaingan pasar otomotif. “Sehingga apa yang terjadi, masyarakat semakin lemah kesadarannya

untuk menjaga motor, karena itu tadi, gampang mendapat motor,” ujarnya.

Apakah dalam hal ini aparat tidak bisa mengimbangi kemajuan Kota Mataram dalam hal pengamanan? Diakui Kabid Humas, hal ini juga tak bisa dibantah. Kemajuan sebuah kota, khususnya Kota Mataram, idealnya memang harus diimbangi dengan penambahan personel, sarana dan prasarana, dalam rangka menyesuaikan jumlah penduduk dan perkembangan pembangunan. “Tetapi kembali kepada kemampuan finansial di tubuh Polri.

Ketika harus tambah anggaran, tambah sarana seperti kendaraan, artinya kan beban anggaran. Nah, sekarang kalau anggaran tidak ada, tentu harapan penambahan personel tidak bisa dilakukan,” tegasnya,

menggambarkan kondisi pihaknya saat ini.

Tapi disisi lain, pihaknya juga tidak bisa menghindari untuk menyalahkan masyarakat. Dalam banyak kesempatan, oleh Direktorat Binmas Polda NTB, bahkan Sat Binas di seluruh Polres berusaha melakukan pendekatan preentif. Memberi imbauan kepada masyarakat untuk menjadi ‘polisi’ untuk dirinya sendiri.

Menjaga harta benda, rumah, setidaknya dengan berkelompok membentuk Sistem Keamanan Lingkungan (Siskamling). Harus diakui, dengan pola siskamling, menjadi salah satu jaminan rasa aman yang dicita - citakan itu. Inilah peran aparat yang diharapkan pihaknya, namun parahnya, kesadaran ini kian terkikis. Inilah otokritik terhadap masyarakat. (ars)

Curanmor yang Merajalela dan Ambang Keresahan Masyarakat

Jaringan Terputus Curanmor

Ilustrasi: Mandri Wijaya

(Suara NTB/ars)

APARAT mulai menganilisis mendalam dibalik trend meningkatnya kasus curanmor. Keterangan dari tersangka diurai satu per satu, sampai mengarah kepada siapa yang menjadi otak dari gembong curanmor. Usaha mengorek keterangan ini bukan perkara mudah. Apalagi aparat sekarang terbentur dengan ketentuan Hak Asasi Manusia (HAM) sehingga jalan kekerasan untuk meminta tersangka buka mulut, sulit ditempuh. Polisi mulai menyebut kasus curanmor seperti kasus narkoba, tindak kriminal dengan ‘jaringan terputus’.

Seperti ER (27) dan SY (30), asal Lombok Tengah, yang ditangkap Tanggal 7 Oktober 2013 lalu. Mereka tertangkap saat akan menyelundupkan motor melalui Terminal Mandalika. Dua motor terakhir yang diselundupkan, Honda Vario dan Yamaha Vixion. Sudah lima sepeda motor yang diseludupkan ke Kabupaten Dompu.

Perbuatan ER ini berawal dari perkenalannya dengan SY. Keduanya kemudian berperan sebagai pemetik, alias eksekutor pencuri sepeda motor.

Mereka mengakui, tindakannya itu atas perintah GN, yang saat ini buron.

Sementara di Dompu, barang bukti itu tidak jelas, siapa yang akan menerima. “Kami hanya diminta GN untuk mengirim. Saya dapat upah Rp 300.000,” tutur ER. Mencuri sepeda motor, bagi mereka adalah pekerjaan mudah tanpa modal. Mudah, karena bisa mencuri hanya dalam hitungan detik dengan modal kunci Leter “T”. Setelah mencuri, hanya tinggal menunggu barang itu terjual, atau terkadang langsung mendapat upah dari gembongnya. Resiko memang ada. Ketika ketahuan massa, taruhannya nyawa. Tapi resiko itu tak pernah terpikir SY dan ER. Yang paling diantisipasi mereka adalah, menyembunyikan siapa dalang dibalik aksi mereka.

Itulah yang disebut jaringan terputus curanmor oleh aparat. “Karena kami hanya bisa mengungkap sampai pada pemetiknya,” kata Kapolres Mataram, AKBP H. Kurnianto Purwoko, SH, SIK, Sabtu (2/11) lalu. Mengungkap jaringan curanmor memang bukan perkara gampang. Berkembang luas juga ditengah masyarakat, curanmor dibekingi aparat. Ada juga cerita yang sering didengar, setelah motor dicuri, pelaku minta tebusan. Tidak hanya para korban dan masyarakat, pihaknya juga tak habis pikir dengan modus penebusan tersebut. Karena ketika hendak diungkap, para pelaku lebih siaga dan tau akan menjadi sasaran. “Mereka itu cerdik. Tapi kami juga tidak mau kalah dengan mereka,” tegasnya. Memang, yang selama ini berhasil dibongkar selain pemetik, adalah penadah yang dijerat dengan Pasal 480 KUHP. Jaringan pelaku terputus, karena hanya bisa menggaruk eksekutor lapangan dan penadahnya. Sedangkan otak dibalik itu, masih menjadi PR. Menelusuri kearah jaringan inti curanmor memang butuh proses dan kesabaran. Karena faktanya, pelaku sebagian besar tidak berasal dari Kota Mataram. Mulai dari eksekutor, otak, sampai penadahnya berasal dari luar Kota Mataram. Butuh koordinasi dengan polres lain yang menjadi lokasi tinggal pelaku. Aparat harus “nyanggong” malam hingga siang hari.

Kapolres mengakui, Mataram menjadi wilayah tertinggi angka curanmor.

Melihat trend peningkatan kasus ini, diklaimnya, tidak akan dibiarkan terus naik, Karena akan diimbangi dengan pengungkapan. “Memang, jika dilihat dari kejadian memang belum imbang dibanding pengungkapan. Ya itu tadi kendalanya, mereka ini jaringan yang sulit dibongkar,” bebernya.

Kapolres pun dalam kesempatan itu membeberkan beberapa modus aksi para pelaku dan situasi – situasi yang menjadi celah aksi pencuri menjadi leluasa. Namun ia meminta itu tidak dipublikasi, dengan alasan, modus itu menjadi kelemahan jajarannya, juga modus para pelaku yang sedang dianalisa untuk dijadikan bahan mengungkap jaringan.

Tapi masyarakat diharapkannya objektif melihat, bagaimana kerja keras jajarannya di Sat Shabara dan Sat Binmas. Bagaimana setiap malam hari aparat keliling pemukiman dan kos kosan meminta motor dikunci ganda atau disimpan di posisi yang bisa terpantau.

“Sering petugas saya terpaksa menggeret motor yang parkir sembarangan di luar rumah, kemudian dimasukkan ke halaman rumah atau kos H. Kurnianto Purwoko kosan,” ungkapnya. (ars)

(Suara NTB/ars)

Komplotan pelaku curanmor yang ditangkap beberapa waktu lalu

RASA tenang masyarakat semakin diambang keresahan. Kompleksitas tindak kejahatan menambah runyam keadaan, ditengah harapan masyarakat untuk bisa merasakan kenyamanan yang ideal. Karena salah satu syarat bekerja dan beraktivitas sehari - hari nyaman adalah jaminan rasa aman.

Tapi tidak ketika melongok jumlah kasus curanmor. Kabar meresahkan yang hampir saban hari terdengar dari kos - kosan, komplek perumahan, pertokoan, pusat keramaian lain, hingga kampung – kampung sangat mengusik, sehingga mengharuskan masyarakat tetap waspada.

Molida (9) dengan wajah pucat berlari dan masuk kamar. Dua tangan mungilnya mengguncang - guncang tubuh ayahnya yang sedang mendengkur. “Bapak ada maling, ada maling bapaakk…!,” teriaknya. Ramlin yang terkejut langsung melompat dari kasur dan mengambil sebilah parang. Tak perduli saat itu hanya mengenakan celana dalam, Ramlin mengejar dua pemuda tanggung yang kabur dengan menggeber motor yang parkir di luar rumahnya. Sayang, usahanya mengejar pelaku gagal, setelah kehilangan jejak di ujung tikungan gang.

Rupanya dua pemuda tanggung tadi sedang dalam proses menjebol kunci kontak Suzuki Satria F yang parkir di halaman rumah Ramlin. Apes, kunci T yang sudah berhasil mengoyak ‘rumahan’ kunci kontak hingga posisi “on”, gagal dibawa kabur.

Ramlin beruntung, motor mahasiswa yang nge-kos di rumahnya gagal dibawa kabur. Peristiwa itu berlangsung pertengahan Oktober lalu.

Filling Ramlin, dua pelaku yang sudah dikenali ciri cirinya itu, akan kembali sampai barang yang berniat dicuri didapat. Benar saja, belum sepekan sejak peristiwa pertama, dia menemukan dua pemuda berboncengan menggunakan Satria F itu menyusuri gang sekitar kediamannya. Perlahan, ia membuntuti. Mengajak sejumlah warga lainnya, termasuk seorang polisi, ia membuat skenario jebakan.

Betul perkiraannya, di sebuah kos kosan, dua pemuda tadi mengendap endap. Salah seorang diantaranya menaiki sebuah motor matic, tangan kanannya menggenggam kuci T. “Maliiiinnggg,” teriak Ramlin. Dua pemuda tadi pun kabur. Laiknya film thriller, kejar kejaran di gang sempit sempat terjadi. Tak ada warga lain, ayah dua anak asal Kelurahan Rabangodu Kota Bima ini hanya seorang diri. Kedua kalinya aksi ‘hero’ Ramlin gagal. Satu hal yang dikecewakannya, sikap skeptis masyarakat sekitar, padahal kasus curanmor di lingkungan itu saja, pernah sampai empat kali dalam sehari.

Itulah sekelumit kejadian nyata, bagaimana masyarakat berusaha terlibat langsung mengungkap aksi kejahatan curanmor. Namun apa yang dilakukan Ramlin, sebenarnya tak cukup mewakili sikap reaktif atau awas masyarakat lain, karena kecenderungan “cuek” sering kita jumpai di sekeliling kita.

Sejumlah warga yang menjadi korban pencurian kendaraan bermotor kerap menyangsikan kemampuan aparat dalam mengungkap atau menemukan kembali kendaraan mereka yang dicuri.

Betapa terkejutnya Hudi Ertanto (41), saat mendapati motor Honda Tiger keluaran tahun 2011 miliknya tiba tiba raib. Saat itu, ia baru saja melaksanakan ibadah salat zuhur di sebuah Mushalla yang terletak di Jalan Akasia, Cakranegara.

Setelah memastikan motornya raib karena dicuri, Hudi pun melapor ke Polsek Cakranegara.

Kejadian itu, menurutnya sudah lewat lebih dari sebulan lalu. “Tapi sampai sekarang belum ada kabar (dari kepolisian),” ujar Hudi.

Merasa kurang yakin dengan polisi, Hudi pun mencoba jalur lain. Ia mengontak sejumlah kerabatnya yang dikenal punya akses ke jalur – jalur pelaku pencurian. Ia pun sempat memperoleh telefon dari seseorang tak dikenal yang menawarkan bisa mengembalikan motornya dengan tebusan.

“Ada yang nelfon saya, minta tebusan enam sampai tujuh juta,” tutur Hudi. Merasa uang tebusan yang diminta terlalu tinggi, Hudi bersikeras tak mau menanggapinya. “Saya nggak mau ngasih. Ngapain saya bayar untuk motor saya sendiri,” ujarnya.

Melihat perkembangan kasus pencurian motornya yang hingga kini tak mengalami kemajuan, Hudi pun merasa kurang yakin dengan kinerja aparat kepolisian. “Ndak yakin,” ujarnya tegas saat ditanyai apakah ia percaya polisi mampu menuntaskan kasus pencurian motornya.

Pelaku pencurian kendaraan bermotor rupanya tak pilih bulu. Korban yang disasarnya tidak hanya dari kalangan mampu. Pemilik motor yang hidup dengan penghasilan pas – pasan pun kerap menjadi korban. Seorang tukang bangunan di Kelurahan Tanjung Karang Permai, pada bulan Ramadhan lalu juga sempat menjadi korban. Ironisnya, korban saat itu baru saja mengambil uang hasil jerih payahnya sebagai tukang bangunan selama sekitar satu bulan.

Motor bersama uang yang disimpan dalam jok motor sang tukang bangunan raib hanya dalam hitungan menit.

Baiq Heni, juga mengalami peristiwa naas itu. Agustus lalu, gadis asal Sakra Lombok Timur ini hendak membeli perlengkapan tulis menulis untuk Ujian Seleksi Masuk Perguruan Tinggi Negeri (UMPTN) di sebuah toko Jalan Swasembada, Kekalik Mataram.

Belum sempat menerima uang kembalian dari kasir, seorang pria tiba tiba menggeber motor Honda Beat yang baru seminggu dikeluarkannya dari dealer. Teriakannya hingga serak tak cukup mem- Sumber: Polda NTB buat motor itu kembali. Yang han-

ya bisa dilakukannya, melapor ke Polisi dengan harapan motor bisa kembali.

Gadis ini beruntung. Meski pun harus menunggu lama. Awal Oktober lalu, motor itu ditemukan aparat, lengkap dengan penjahatnya. “Saya dikasitau kepala desa, motor saya sudah ditemukan oleh aparat Polres Mataram. Makanya saya datang kesini untuk liat motor saya,” kata Baiq, Sabtu (2/ 11) lalu di halaman parkir barang bukti curanmor, di Polres Mataram. Tapi tidak dalam kondisi asli.

Beberapa bagian body motor sudah diganti.

Bahri, seorang security kos kosan yang semestinya aman dari kasus semacam ini, justru menjadi sasaran. Menggunakan Yamaha Mio putih, Jumat siang lalu sekitar Pukul 14.00 Wita, ia parkir seperti biasa. Bahri ke seberang jalan, ke rumah seorang warga yang sedang membangun rumah untuk membantu. Begitu kembali dalam hitungan sekitar 30 menit, motor yang masih status kredit itu raib. Sebuah motor Yamaha Vixion juga miliknya parkir tidak jauh dari Mio, juga nyaris jadi sasaran. “Potongan Kunci T masih nyangkut di rumahan kunci (sepeda motor) Vixion,” kata Bahri lesu.

Sejam setelah kejadian, setelah berbagai usaha pencarian gagal, ia lapor ke Polsek Cakra.

Keresahan, bahkan trauma yang dialami Ramlin dan Bahri, kini menggelanyut di pikiran mereka. Hanya ada di pikiran keduanya emosi bercampur rasa penasaran ingin menemukan pelaku dan menghajarnya habis habisan. “Kalau saya temukan pelakunya, saya bakar dia,” ancam Bahri, senada dikatakan Ramlin.

Kasus curanmor sekarang sudah biasa jadi perbincangan. Ketika ada yang menceritakan sebuah kejadian di tempat lain atau tetangganya, ternyata bukan lagi sebuah musibah yang luar biasa. Masyarakat sepertinya sudah merasakan keresahan yang diambang memuncak. Tidak ada lagi yang bisa dilakukan. Berharap kepada aparat tidak ada jaminan, kecuali melakukan tindakan sendiri. Tidak heran, main hakim sendiri sudah menjadi trend. Setidaknya dengan saluran itu, masyarakat merasa puas atas pelampiasan emosi, diantara sikap pesimisme kinerja aparat kepolisian. (ars/aan)

Crime Index Curanmor Wilkum Polda NTB Januari – September 2013

CC = Jumlah Kejadian CT = Jumlah Ungkap

Senin, 4 November 2013

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Penggunaan Dana BOS

SDN 19 Dompu Prioritaskan Peningkatan Mutu

Kepala SDN 19 Dompu, Dahlan, S.Pd.

(Suara NTB/ula)

Dompu (Suara NTB) Kucuran Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) kepada SD dan SMP sederajat cukup membantu pihak sekolah.

Kendati ada 8 komponen pembiayaan yang dibolehkan untuk pembiayaan dana BOS, SDN 19 Dompu memfokuskan pada peningkatan mutu. Siswa yang didominasi anak petani dan berpenghasilan menengah ke bawah ini sudah bisa memberikan prestasi cukup baik.

Kepala SDN 19 Dompu, Dahlan, S.Pd kepada Suara NTB di kantornya, Sabtu (2/ 11) kemarin, mengungkapkan, ada delapan komponen pembiayaan yang bisa dianggarkan dari dana BOS. Namun pihaknya memfokuskan pada pos belanja untuk peningkatan mutu pendidikan di sekolah.

Seperti untuk kegiatan pengayaan dan uji coba serta pendukung proses kegiatan belajar mengajar (KBM) di sekolah. “Kita fokuskan pada

peningkatan mutu,” katanya.

Konsistensi sekolah bersama dewan guru dalam mengawal mutu pendidikan dan memberi motifasi kepada siswa untuk berkompetisi, dikatakan Dahlan, diterapkan melalui pemberian piagam dan bingkisan buku bagi siswa yang ranking 1-6 setiap semester.

“Dua kali setahun setiap semester kita selalu mengupayakan piagam dan bingkisan buku bagi siswa yang ranking 1 sampai 6 di kelas agar bisa saling termotivasi,” ungkapnya.

Dahlan juga mengungkapkan, upaya pihaknya untuk meningkatkan mutu pendidikan di SDN 19 Dompu mulai membuahkan hasil. Untuk lulusan tahun 2013, alumni SDN 19 Dompu berhasil masuk di SMPN 1 Dompu sebagai sekolah unggulan. Satu diantaranya masuk di kelas akselerasi dan 5 orang masuk di kelas sekolah berstandar nasional (SSN).

“Dalam 5 tahun terakhir,

baru tahun ini siswa kita diterima di kelas akselerasi SMPN 1 Dompu dan 5 orang di SSN (Sekolah Standar Nasional) SMPN 1 Dompu. Itu artinya, lulusan kita sudah bisa bersaing dengan lulusan SDN lain,” kata Dahlan.

Kegiatan ekstrakurikuler juga dibiayai melalui dana BOS seperti kegiatan Pramuka dan diniyah. Harapannya, siswa tidak monoton pada proses KBM di kelas, tapi bisa sambil bermain dan mengembangkan diri di luar kelas sehingga membentuk jati diri yang baik. “Interaksi guru dan siswa juga semakin terjalin baik dan saling termotifasi,” katanya.

Keberadaan dana BOS juga cukup membantu siswa dalam proses KBM, karena mereka tidak dibebani pungutan kendati kualitas belajar tetap bisa diperoleh.

Siswanya pun tidak ada yang

sampai drop out (DO) karena masalah biaya maupun lainnya. Dari 246 orang siswa, dua orang diantaranya sempat terbengkalai sekolahnya karena masalah perceraian orang tuanya. “Setelah guru lakukan pendekatan kepada orang tua dan siswanya, sekarang anaknya sudah kembali sekolah,” terangnya.

Jumlah siswa SDN 19 Dompu tahun ini sebanyak 246 orang, tapi yang masuk dalam penerima dana BOS sebanyak 243 orang kelas satu sampai enam, tetapi kelas tiga dan empat merupakan kelas gemuk yaitu 38 hingga 47 orang siswa perkelasnya. Guru PNS umumnya ada tujuh orang, guru agama Islam dua orang, Katolik satu orang dan penjaga satu orang. Sementara guru honor tujuh orang dan TU sebanyak dua orang. “Untuk bayar honor guru maksimal 20 porsen dari total dana BOS,” katanya. (ula/*)

Dana BOS Masih Sesuai Prosedur tu sekolah untuk memenuhi kebutuhan operasionalnya. Sejauh ini, penggunaan dana BOS masih sesuai prosedur sesuai item yang ditentukan. “BOS SD dan SMP sejauh ini sudah sesuai item yang ditetapkan,” katanya.

Dana BOS juga telah memberikan gairah baru dalam dunia pendidikan di daerah. Sebelum dana BOS ada, banyak sekolah tidak mampu mengganti kunci pintu dan merawat kerusakan ringan sekolahnya. “Operasional sudah kelihatan. Ganti kunci dan sebagainya, sehingga sekolahnya se-

makin hidup,” terangnya.

Sekolah juga bisa mengontrol mutu pendidikannya. Karena dana BOS juga dimanfaatkan untuk membeli buku tambahan sesuai yang dibutuhkan di luar pengadaan oleh Dinas. “Setiap program BOS harus diajukan lebih awal, sehingga tidak mungkin akan tumpang tindih,” katanya.

H. Ichtiar juga mengungkapkan,pencairandanaBOSolehmasing-masing sekolah juga tidak dipersulit.SelamaSPJ-nyalengkap dan pajak sudah disetorkan, pihaknya langsung merekomendasi-

kan pencairan. “Cepat dipertanggungjawabkan dan dibayarkan pajaknya, saya langsung tandatangan. Kalaupun terlambat mencairkan dana BOS, tidak ada yang lebih dari 1 bulan,” ungkap Ichtiar.

Selain dana BOS untuk SD/ SMP sederajat, tahun 2013 ini juga mulai dianggarkan dana BOS untuk SMA sederajat dari pusat.

BOS untuk SMA sederajat sebesar Rp 500 ribu per anak per tahun, semuanya

untuk operasional. “Tahun 2014 direncanakan BOS murni. Anggarannya Rp 1 juta hingga Rp 1,2 juta peranak pertahun untuk SMA sederajat. Itu belum termasuk subsidi dari pemerintah daerah,” katanya. (ula/*)

Kepala Dinas Dikpora Dompu, H Ichtiar, SH.

(Suara NTB/ula)

Dompu (Suara NTB) Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Kabupaten Dompu masih sesuai prosedur. Pencairan BOS setiap triwulan dipermudah selama surat pertanggungjawaban (SPJ) dan pajak diselesaikan sekolah. Keberadaan BOS membuat siswa terbantukan dan Dompu tidak melakukan pungutan pada siswa.

Kepala Dinas Dikpora Dompu, H. Ichtiar, SH kepada Suara NTB di kantornya, Sabtu (2/11) kemarin, mengungkapkan, dana BOS di Dompu cukup memban-