Snt04112015

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.75.000 SUMBAWA Rp.80.000 ECERAN Rp 4.500

SUARA NTB

16 HALAMAN NOMOR 199 TAHUN KE 11

Online :http://www.suarantb.co.id E-mail: hariansuarantb@gmail.com

RABU, 4 NOVEMBER 2015

Pengemban Pengamal Pancasila

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Lesu, Permintaan Pasar Rumput Laut Mataram (Suara NTB) Secara global permintaan pasar dunia terhadap rumput laut mulai lesu.

Terlepas dari persoalan ekonomi global, kenyataan beberapa negara importir rumput laut, seperti Cina, Thailand dan Vietnam sedang tak bergairah. Peran pengusaha lokal dipertanyakan.

Petani rumput laut telah menunaikan tugasnya meningkatkan produksi.

Bersambung ke hal 15

PANEN RUMPUT LAUT Sejumlah ibu rumah tangga sedang mengumpulkan hasil panen rumput laut di wilayah Serewe, Lombok Timur.

(Suara NTB/bul)

Dispenda NTB Belum Penuhi Permintaan KPK

(Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) Hingga Selasa (3/11) kemarin, Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) NTB belum memenuhi permintaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), untuk memperoleh data empat unit kendaraan yang dicurigai merupakan hasil gratifikasi. Secara rinci, tidak dijelaskan penyebab belum dipenuhinya permintaan KPK tersebut.

TO K O H

TIGA pimpinan SKPD yang ditetapkan melalui seleksi terbuka oleh Pansel telah dilantik dan diambil sumpah jabatannya oleh Wakil Gubernur NTB, H. Muh. Amin, SH, M.Si bersama puluhan pejabat eselon III dan IV lingkup Pemprov NTB pada Senin (2/ 11). Tiga pimpinan SKPD yang dilantik karena memperoleh ranking pertama sesuai hasil seleksi Pansel yakni Kepala Dinas Dikpora, Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/dok)

KO M E N TTAA R Paslon Terancam Dicoret

Yan Marli (Suara NTB/dok)

jawab singkat. ‘’Gk (gak) ada batas wkt (waktu),’’ jawab Selly via SMS. Seperti diberitakan sebelumnya, KPK secara resmi telah bersurat ke Dispenda, untuk meminta data sejumlah kendaraan yang dicurigai merupakan hasil gratifikasi melibatkan oknum kepala daerah di NTB. Surat KPK tersebut diterima Dispenda NTB pada Rabu (21/10) lalu.

Bersambung ke hal 15

PASANGAN calon (Paslon) kepala daerah yang bertarung dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak di tujuh kabupaten/kota di NTB, diberikan batas waktu untuk menyerahkan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) sampai pada tangal 6 Desember 2015. Jika sampai batas waktu tersebut LPPDK belum diserahkan, Bersambung ke hal 15

Priharsa Nugraha (Suara NTB/ist)

Pilkada Serentak

Tak Ada Pengkondisian

H. Muhammad Nur

Hj.Putu Selly Andayani,

‘’Belum,’’ jelas Kadispenda NTB, Dra. Hj.Putu Selly Andayani, M.Si dengan jawaban singkat kepada Suara NTB via SMS kemarin, ketika dikonfirmasi apakah permintaan data empat unit kendaraan yang diminta KPK sudah dipenuhi Dispenda NTB atau belum. Sampai kapan batas waktu yang diberikan KPK untuk memenuhi permintaan data tersebut? Selly hanya men-

KPK Minta Masyarakat Pantau Petahana Jakarta (Suara NTB) KPK sedang memonitor seluruh kepala daerah di Indonesia yang ikut kontestasi pemilihan kepala daerah serentak Desember 2015 mendatang. Masyarakat juga harus dilibatkan, setidaknya, jika ada yang mencurigakan dari harta kekayaan mereka, diminta dilaporkan ke KPK. Permintaan ini disampaikan KPK ke masyarakat agar memonitor khusus calon petahana (incumbent), terkait harta kekayaannya. ‘’Kami memantau dari LHKPN (Laporan Harta Kekayaan). Kalau ada yang mencurigakan, Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/ars)

LHKPN - Ruang Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) KPK. Pada Direktorat ini, sedang disibukkan memantau kekayaan calon kepala daerah dan wakilnya.

Aktivitas Gunung Baru Jari Terus Meningkat Selong (Suara NTB)Aktivitas Gunung Baru Jari dilaporkan terus meningkat.

Statusnya masih katagori level 2 waspada. Sejak pertama kali meletus pada Minggu (25/ 10) lalu, abu vulkanik yang dikeluarkan anak Gunung Rinjani ini, sempat mencapai ketinggian 1.500 meter.

Demikian diungkapkan, Pengamat Gunung Api Pos Sembalun, Zulkarnaen, Selasa (3/11) kemarin. Sekarang gempa tremor terjadi dalam selang waktu 1-2 menit. Guna memantau aktivitas gunung lebih jauh, pengamat Gunung Api ini sudah memasang CCTV di daerah Pelawangan, Sembalun.

Catatan pengamat Gunung Api ini, sejak pertama kali meletus, Gunung Baru Jari ini sudah sembilan kali mengeluarkan abu vulkanik. Abu vulkanik sampai saat ini belum

ada yang memasuki Sembalun sebagai daerah terdekat.

Hembusan angin sebagian besar mengarah ke arah barat daya, menuju wilayah Senaru, Bayan Kabupaten Lombok Utara. Bahkan semenjak terjadi letusan, abu vulkanik sudah sampai ke Pulau Bali.

Sementara itu, warga Sembalun sampai saat ini mengaku masih santai dan tenang saja mengetahui Gunung Baru Jari meletus. Seperti dikemukakan Salafuddin, yang mengharapkan aktivitas Gunung Baru Jari cepat berhenti sehingga pendakian Gunung Rinjani kembali dibuka.

Akibat penutupan jalur pendakian, banyak warga Sembalun yang terpaksa menganggur tidak ada pekerjaan.

Dikabarkan, musim ini masih cukup banyak wisatawan asing yang datang berkunjung untuk mendaki. (rus)

Tujuh Desa Kena Hujan Abu LAPORAN sementara yang diperoleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) NTB terkait perkembangan aktivitas Gunung Baru Jari, Selasa (3/ 11), sejak pukul 05.30 Wita sampai siang tercatat sebanyak tujuh kali mengeluarkan letusan dengan ketinggian asap putih. Hembusan asap dengan abu vulkanik sekitar 700-1.000 meter dominan ke arah barat dan utara.

Setidaknya, ada tujuh desa di Lombok Utara terkena hujan abu.

“Laporan dari BPBD KLU saat sudah terdampak di tujuh desa terjadi hujan abu. Sekitar 22 ribu jiwa yang terkena dampak abu vulkanik. Malah abunya sampai ke arah Bali,” kata Kepala BPBD NTB, Ir. M. Azhar, MM dikonfirmasi Selasa (3/11) sore kemarin.

Tremor cenderung naik dengan amplitudo 22,5 dominan 12 mm. Dikatakan, semburan abu vulkanik yang terjadi sekitar pukul 02.00 Wita sampai pada ketinggian 1,3 Km. Karena semburannya tinggi maka daerah Lombok relatif aman. Lain halnya jika semburannya pendek, maka dikhawatirkan hujan abu akan terdampak pada masyarakat sekitar Gunung Rinjani. “Cuma siang tadi (kemarin) angin mengarah ke timur.

Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/rus)

MELETUS - Kepulan asap dari letusan Gunung Baru Jari terlihat jelas dari Desa Korleko, Labuhan Haji, Lotim, kemarin.

SUARA NTB Rabu, 4 November 2015

Tanamkan Nasionalisme PERLAHAN lagu - lagu kebangsaan mulai pudar di kalangan generasi muda. Terlebih dengan maraknya lagu pop, RnB dan lain sebagai.

Lurah Pagutan Barat, Cahya Samudra mengaku perihatin dengan terkikisnya lagu kebangsaan di kalangan generasi muda. Lebih populer lagu RnB, Pop, Dj dan lain sebagainya. Untuk menumbuhkan kembali semangat kebangsaan, pihaknya menginisiasi membuat toa dan dipasang di kelurahan.

Toa itu tiap hari senin diputar (Suara NTB/dok) lagu - lagu kebangsaan. TujuaCahya Samudra nnya untuk membangkitkan dan menanamkan sikap nasionalisme. Dengan cara itu, masyarakat mulai dari kalangan SD hingga usia dewasa tergugah. “Kami ingin mengingatkan jasa para pahlawan,” katanya saat dihubungi Selasa (3/11).

Cahya menjelaskan, awalnya terinspirasi ketika mendengarkan lagu kebangsaan apel 17 Agustus. Sebagain besar aparatur sipil negara (ASN) menyanyikan lagu nasional padahal tidak diharuskan. Kelurahan sebagai aparatur paling bawah, sikap bela negara harus ditanamkan mulai dari kelurahan.

Toa ini lanjutnya, bisa dimanfaatkan menyampaikan informasi bila sewaktu - waktu ada informasi dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), sehingga masyarakat langsung waspada. Sebagai contoh, sosialisasi menyiapkan tong sampah diumumkan lewat toa. Otomatis, pemilik toko menyiapkan. “Artinya kan ada manfaat dan ini yang mempermudah informasi,” terangnya.

Masyarakat menganggap toa itu sangat positif dan mempermudah penyampaian informasi ke masyarakat. Selain itu, kepala lingkungan tidak capek door to door ke warga menyampaikan informasi atau kegiatan di kelurahan.

Dengan memutar lagu nasionalisme tiap harinya, harapannya pendidikan moral pancasila, kebangsaan ditanamkan sejak dini pada genarasi muda. (cem)

SUARA MATARAM

Halaman 2

Pemkot Diminta Putuskan Kerjasama dengan PCF Mataram (Suara NTB) – Wakil Ketua Komisi II DPRD Kota Mataram, Misban Ratmaji, SE., meminta Pemkot Mataram mengambil sikap tegas dengan memutuskan kerjasama dengan pihak ketiga dalam hal ini PT. PCF (Pasifik Cilinaya Fantacy). PCF dianggap sudah wanprestasi. Tidak saja karena diduga telah melakukan penjualan aset milik Pemkot Mataram juga karena tidak pernah mampu memenuhi kenaikan royalti sesuai hasil kajian.

Misban memuji langkah Pemkot Mataram membentuk tim khusus untuk mengusut dugaan penjualan aset Pemkot Mataram oleh PCF. Pemkot dipandang telah mengambil langkah yang cepat dan tepat agar semua permasalahan menjadi jelas.

Sehingga apapun bentuk kerugian daerah, bisa dihindari.

Misban berharap tim khusus yang dibentuk Pemkot Mataram secara cepat, cermat dan tepat bertindak. Selanjutnya

hasil kerja tim ini supaya dilaporkan kepada masyarakat.

Bahkan kalau dianggap perlu, bukan tidak mungkin eksekutif dapat melibatkan dewan. ‘’Karena tim ini dibentuk oleh eksekutif, tidak perlu melibatkan Dewan. Tetapi kalau dipandang perlu melibatkan dewan, kami siap,’’ucapnya.

Karena meskipun di Dewan juga ada pansus asset, tetapi fokus perhatian pansus pada persoalan penghapusan aset yang dijukan Pemkot Mataram.

‘’Belum menyangkat penyalahgunaan aset,’’ imbuhnya.

Kalau nantinya ada permintaan dari eksekutif, bisa saja Dewan membentuk pansus. Jika terbukti, aset Pemkot Mataram dijual oleh pihak lain, ini menunjukkan kalau Pemkot Mataram sudah kecolongan. Dan tindakan itu, lanjut Misban, merupakan tindakan pidana yang harus diusut oleh pihak berwajib.

Politisi PKPI ini meminta Pemkot Mataram segera

mengambil langkah hukum kalau memang ditemukan penyimpangan penggunaan aset oleh pihak ketiga. Bisa jadi, kata Misban, sebelum terbentuknya BPKAD (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah), aset-aset dikelola dengan cara yang kurang tertib. Sehingga di harapkan pada tahun-tahun yang akan datang, pengelolaan aset di mataram dilakukan dengan caracara yang lebih baik.

Apalagi Kota Mataram telah mengantongi opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dari BPK. Namun demikian, Misban menyesalkan kalau aset milik Kota Mataram nantinya benar dijual oleh pihak lain. Ini menandakan lemahnya pengawasan Pemkot Mataram terhadap aset-aset

yang sedang dipihakketigakan.

Keberdaan BPKAD diharapkan mampu mengcover semua persoalan aset di Kota Mataram. Seperti apapun kondisi aset itu dan dimanapun keberadaannya, Pemkot Mataram harus mengetahuinya. Sehingga sewaktu-waktu Pemkot dapat mengambil kebijakan. ‘’Apa perlu dilelang, dihapus dan lain sebagainya,’’ kata Misban.

Seperti disampaikan Sekda Kota Mataram, Ir. HL. Makmur Said, MM., pihak mall memang menolak kenaikan nilai royalti sesuai perhitungan appraisal maupun kajian akademisi. Alasannya, Mataram Mall makin terjepit dengan kehadiran dua mall besarseperti Lombok Epicentrum Mall dan Lombok City Center. (fit)

KEBERADAAN Kantor Bersama lima pilar (Bhabinkamtibmas, Babinsa, Linmas, Lurah dan Toga/Toma) diapresiasi anggota Komisi I DPRD Kota Mataram, Fuad Sofian Bamasaq, SH. ‘’Dengan adanya kantor terpadu itu, akan memudahkan pelayanan bagi masyarakat. Terutama tentang permasalahan yang ada di lapangan,’’ ujarnya menjawab Suara NTB di ruang kerjanya Selasa (3/11).

Konflik sosial yang terjadi di masyarakat dapat diselesai(Suara NTB/dok) kan di kantor bersama. Lima Fuad Sofian Bamasaq pilar itu dapat memediasi persoalan yang terjadi sehingga tidak sampai ke Polsek maupun Polres. Fuad menyebut keberadaan kantor bersama itu sebagai percontohan di Kota Mataram. Ia berharap, wadah kantor bersama ini, dimiliki oleh semua kelurahan yang ada di Kota Mataram.

Politisi PDIP ini mengatakan, kondusifnya Kelurahan Ampenan Tengah khususnya dan Kecamatan Ampenan pada umumnya, tidak terlepas dari peran lima pilar yang tergabung dalam kantor bersama. Selama ini banyak kasus yang muncul di masyarakat. Mulai dari miskomunikasi antar warga, maraknya penjualan togel hingga pemuda yang menenggak minuman keras hingga masalah narkoba.

Setiap ada laporan masuk ke kantor bersama, lima pilar tersebut, kata Fuad, selalu berkoordinasi. ‘’Tidak semestinya, kejadian di lingkungan sampai masuk ke ranah hukum,’’ imbuhnya. Sehingga keberadaan polisi kelurahan sangat membantu menekan potensi kriminalitas.

Ia bersyukur Lurah Ampenan Tengah, memberikan satu ruangan khusus sebagai kantor bersama. Karena, lanjutnya, kalau bhabinkamtibmas maupun babinsa masih dalam satu ruang kerja dengan staf kelurahan, mereka tidak akan bisa melaksanakan tupoksinya dengan maksimal.

Di Kelurahan khusus melayani masyarakat manakala hendak mengurus administrasi kependudukan. Demikian pula, pihak kelurahan juga bakal terganggu jika masih berkantor dalam ruangan yang sama dengan bhabinkamtibmas maupun linmas. ‘’Dengan berpisahnya kantor ini, akan memudahkan mediasi,’’ ucapnya.

Komisi I, sambungnya, mendorong semua kelurahan melakukan hal yang sama dengan kantor Lurah Ampenan Tengah dengan memberikan ruangan khusus sebagai kantor bersama guna memediasi setiap persoalan yang dilaporkan masyarakat. ‘’Kami akan turun ke kelurahan-kelurahan yang sudah ada bhabinkamtibmasnya tapi belum ada kantornya,’’ demikian Fuad. Sebagai bentuk apresiasi terhadap kantor bersama di Kelurahan Ampenan Tengah itu, ia berjanji akan menyumbangkan keramik berikut biaya pemasangannya. (fit)

2016, Pemkot akan Bangun Waduk di Babakan Mataram (Suara NTB) Kota Mataram belum terbebas dari ancaman banjir dan sebagai salah satu upaya untuk mengantisipasi banjir besar terjadi di Mataram, Pemkot Mataram akan membangun waduk di Babakan pada 2016 mendatang. Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Mataram kepada Suara NTB menyampaikan waduk ini harus dibangun tahun depan untuk mengantisipasi luapan air di kawasan itu.

Babakan adalah salah satu kelurahan terparah yang dilanda banjir awal Mei lalu. “Waduk di Babakan yang kita maksudkan itu seperti kolam pretensi saja,” ujarnya. Waduk pretensi ini nantinya akan dilengkapi dengan pintu air.

Selain pembangunan waduk di Babakan, ada program besar pembangunan waduk di daerah perbatasan Lombok Barat dengan Kota Mataram. “Sedangkan waduk kapasitas besar akan dibangun di kawasan atas sana, daerah perbatasan kota,” imbuhnya. Pembangunan waduk kapasitas besar yang rencananya berlokasi di Gerimak ini akan dilaksanakan oleh Balai Wilayah Sungai (BWS). “Jadi nanti waduknya ada dua; di Babakan dan di Gerimak,” cetusnya.

Pembangunan waduk di daerah perbatasan ini selain untuk menghalau air yang masuk ke daerah hilir juga untuk antisipasi banjir di Lombok Barat bagian selatan. “Kalau usulan pertama BWS dulu di kawasan Lombok Barat karena memang bukan hanya persoalan banjir di Mataram saja yang ditangani, tapi persoalannya juga di daerah Lombok Barat kawasan selatan,” terangnya.

Anggaran pembangunan waduk di Babakan ini disampaikan Mahmuddin belum bisa diasumsikan jumlah dan kebutuhannya. Namun diperkirakan sekitar Rp 2,5 miliar. Dalam waktu dekat pihaknya akan membuat DED (Detail Engineering Design) terlebih dulu. DED akan dirancang oleh Dinas PU Kota Mataram dengan tetap berkoordinasi dengan BWS. Anggaran untuk waduk di Babakan ini murni dari APBD Kota Mataram dan akan mulai dimasukkan dalam pembahasan RAPBD 2016. “Anggarannya murni dari APBD Kota Mataram, Walikota maunya dari APBD. Kalau APBN harus lewat Musrenbang dan segala macam. Prosesnya panjang. Ibu Walikota maunya APBD,” jelasnya. Untuk pembangunan waduk ini, disiapkan lahan seluas 1 hektar di Babakan yang merupakan lahan milik Pemkot Mataram. (ynt)

(Suara NTB/cem)

Harus Punya Kantor Bersama

PERIKSA - Petugas saat memeriksa produk makanan di salah satu supermarket di Mataram Mall.

Lagi, Petugas Temukan Makanan Kedaluwarsa Mataram (Suara NTB) Tim terpadu dari Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan bersama Dikes, DPKP, Satpol PP, Kepolisian dan Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) kembali menemukan produk makanan kedaluwarsa di salah satu supermarket di Mataram Mall.

Petugas turun sekitar pukul 10.00 wita dan langsung memeriksa produk makanan dan minuman. Kedatangan petugas membuat karyawan terkejut.

Kepala Bidang Metrologi

dan Perlindungan Konsumen pada Diskoperindag Kota Mataram, Drs. Taufiqqurahman mengatakan, kegiatan ini dilakukan sebagai bentuk pengawasan terhadap produk yang dijual oleh supermarket, sehingga produk yang dibeli masyarakat terjamin peredarannya. “Kami ingin memastikan produk yang dijual itu terjamin,” kata Taufiq dikonfirmasi, Selasa (3/11).

Bagian diperiksa yakni, produk kedaluwarsa, kemasan rusak serta tidak mencantumkan standar nasional indonesia (SNI). Selain di su-

permarket, salah satu penjual alat - alat elektronik disasar.

Pihaknya menemukan produk kemasan kaleng kondisi penyok 2 item sejumlah 4 kaleng, 1 kemasan rusak dan 1 item expired. Kemudian dilanjutkan di tempat lainnya, tidak tercantum expired 3 item sejumlah 19 bungkus camilan.

Untuk di penjualan elektronik, 2 item ditemukan tidak ada alamat service dan tidak ada alamat produsennya. “Semua diberikan teguran,” terangnya.

Dia mengakui, ini temuan kedua kali dan jika kasus ini terulang kembali, maka pi-

Perusahaan Diminta Patuhi Kenaikan UMK Mataram (Suara NTB) Pemkot Mataram berharap perusahaan di Kota Mataram mematuhi kenaikan Upah Minimum Kota (UMK) Mataram yang naik menjadi Rp 1.550.000 yang akan mulai diterapkan pada Januari 2016 mendatang.

UMK Mataram naik 10,3 persen dari tahun 2015 yang sebesar Rp 1,4 juta lebih.

“Pemkot Mataram berharap perusahaan mematuhi kenaikan tersebut dengan mempersiapkan dari sekarang sehingga penerapannya bisa tepat pada awal Januari 2016,” terang Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi (Disosnakertrans) Kota Mataram, H. Ahsanul Khalik, S.Sos kepada Suara NTB. Khalik menyampaikan penetapan UMK oleh Penjabat Walikota Mataram berdasarkan hasil rapat Dewan Pengupahan telah dikirim ke Gubernur NTB untuk ditetapkan berdasarkan Keputusan Gubernur sehingga pada Januari tahun depan telah bisa diterapkan di Kota Mataram. Keputusan Gubernur NTB disam-

(Suara NTB/dok)

H. Ahsanul Khalik paikan Khalik akan dikeluarkan dalam bulan ini. “Bulan ini pasti keluar karena kalau sudah dikirim biasanya prosesnya cepat. Karena kita juga harus segera sosialisasikan ke perusahaan,” ujarnya.

Mantan Camat Cakranegara ini juga mengimbau kepada perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Kota Mataram untuk membuat struktur pengupahan. Struktur pengupahan ini penting untuk memberikan jaminan kepada para pekerja atas masa kerja,

kompetensi, keahlian, pendidikan, dan jabatan yang dipegang oleh pekerja.

“Hal ini sebagai upaya memberikan keadilan kepada pekerja atas upah yang layak dan bermanfaat bagi kehidupan pekerja,” jelasnya. Ia menambahkan semakin baik sistem pengupahan di perusahaan maka akan berdampak positif pada peningkatan produktivitas perusahaan dan peningkatan disiplin para pekerja.

Perusahaan yang tergolong marginal juga disampaikan Khalik harus menyesuaikan pengupahan karyawannya dengan kenaikan UMK mulai tahun depan. “Tentu sedapat mungkin harus menyesuaikan dengan Keputusan Gubernur dan nanti kita akan awasi penerapannya di lapangan,” ujarnya. Saat ini jumlah perusahaan marginal 85 persen dan perusahaan skala besar dan kecil hanya 15 persen.

UMK Mataram disebutkan Khalik lebih tinggi dari UMP (Upah Minumum Provinsi) NTB yang ditetapkan sebesar Rp 1.485.000. (ynt)

haknya tidak segan akan membawa kasus tersebut ke ranah hukum.

Asisten Manajer Supermarket Hero, Muchammad Mukhlis menjelaskan, tidak ada unsur kesengajaan pi-

haknya memajang produk makanan dan minuman baik yang kedaluwarsa maupun penyok. Petugas selalu mensortir produk sudah rusak atau expired, sehingga dikembalikan ke perusahaan. (cem)

Dua ASN Dukcapil akan Dimutasi ke Kelurahan Mataram (Suara NTB) Penegakan kedisiplinan terhadap dua aparatur sipil negara (ASN) pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) berlanjut. Pemkot Mataram berencana akan memutasi keduanya ke kelurahan.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Mataram, Dra. Hj. Dewi Mardiana Ariany menjelaskan, tim penegak disiplin terdiri dari Satpol PP, Bagian Hukum, Asisten III, BKD dan Inspektorat sudah memeriksa keduanya. Hasil pemeriksaan itu diperkuat dengan BAP dari Kepolisian. Selanjutnya pihaknya membuat telaah yang diserahkan ke Sekda. Kemudian diberikan ke Penjabat Walikota Mataram.

Penjabat Walikota selaku pembina kedisiplinan ASN, memiliki kewenangan memberikan sanksi kepada yang bersangkutan. Sanksinya bisa berupa distafkan, penundaan pangkat, diturunkan pangkat atau dinonjobkan. “Nanti Buk Wali punya kebijakan soal itu,” kata Dewi di ruang kerjanya, Selasa (3/11).

Peraturan Pemerintah (PP) No. 53 Tahun 2010 sebutnya, dikatagorikan melanggar aturan karena tidak bisa menjaga harkat dan martabat sebagai aparatur sipil negara sesuai pasal 3. Mantan Kadis Dukcapil ini menambahkan, sanksi terberat diberikan yakni akan distafkan dan dipindah ke kelurahan. “Ndak mungkin mereka tetap di sana. Kita akan pindahkan,” pungkasnya.

Dewi enggan menyebutkan di kelurahan mana keduanya

(Suara NTB/dok)

Hj. Dewi Mardiana Ariany akan ditempatkan. Dikhawatirkan kelurahan tidak mau menerima. “Nggak usah disebut dulu, nanti kelurahan malah ndak mau terima. Dikirain nerima orang buangan,” tuturnya.

Sambil menunggu keputusan dari Penjabat Walikota, keduanya masih cuti tahunan. Ditanya aturan cuti tahunan bagi PNS hanya 12 hari dan keduanya sudah melebih batas pengambilan cuti, Dewi menjawab dengan senyum.

Seperti diketahui, kedua ASN Dukcapil ini masing masing WYN dan NN digrebek oleh Tim terpadu di salah satu kamar hotel di Kelurahan Sapta Marga. Penggerbekan itu berkat laporan dari istri WYN, yang membuntuti keduanya saat masuk ke hotel. Mereka diduga mesum pada saat jam kerja. Tim yustisi kemudian menggiring ASN ini ke Polsek Cakranegara, untuk menjalankan pemeriksaan. (cem)

SUARA NTB Rabu, 4 November 2015

EKONOMI DAN BISNIS

Halaman 3

DPD RI Siap Perjuangkan Pembangkit Listrik Baru Mataram (Suara NTB) – Anggota Komite II yang membidangi Energi dan Sumber Daya Mineral DPD RI, Drs. H. Lalu Suhaimi Ismy, menegaskan pihaknya siap untuk mendukung PLN memperjuangkan terealisasinya pembangunan pembangkit baru yang terkendala berbagai

aturan dan perizinan. Hanya saja, manajemen PLN di NTB juga harus memperjelas apa kebijakan yang perlu diperjuangkan pihaknya.

Seperti diketahui, dalam diskusi yang digelar Harian Suara NTB belum lama ini terungkap bahwa PLN saat ini mengalami sejumlah kendala perizinan saat ingin membangun pembangkit listrik baru, khususnya pembangunan PLTGU Lombok Peakers yang berkapasitas 150 MW. Jika beroperasi, PLTGU itu bisa memasok kebutuhan daya listrik untuk seluruh Pulau Lombok. PLTGU itu ditargetkan rampung pada 2017. Namun, saat ini pembangunannya terkH. Lalu Suhaimi Ismy

endala oleh kebijakan tata ruang dan untuk mengubahnya perlu kebijakan pemerintah pusat.

Menanggapi kondisi ini, Lalu Suhaimi Ismy menegaskan selaku senator yang mewakili masyarakat NTB, pihaknya tentu saja akan siap menjembatani aspirasi itu.

Terlebih, aspirasi ini berkaitan dengan pemenuhan energi listrik yang menjadi bidang tugasnya dan juga menyangkut hajat hidup masyarakat NTB secara luas.

Hanya saja, ia menegaskan pihak PLN terlebih dulu harus memberikan kejelasan apa detail kebijakan yang harus mereka perjuangkan tersebut. “Harus jelas dulu, apa permasalahannya, kebijakan apa yang perlu diperjuangkan, dan saya minta kepa-

da PLN, berikan kita datanya,” ujar Suhaimy.

Sembari menunggu penyelesaian jangka panjang, Suhaimi mengingatkan bahwa saat ini PLN perlu mengambil kebijakan khusus untuk menyiasati defisit daya listrik.

Khususnya yang berkaitan dengan pemasangan baru dan penambahan daya listrik.

Menurut Suhaimi, tidak pada tempatnya jika saat ini PLN membuka akses yang begitu lebar untuk pelanggan baru.

“Harus ada kebijakan penyesuaian kemampuan dengan kebutuhan, maksudnya pemasangan-pemasangan baru ini. Sebab, kapasitas maksimal pembangkitnya mentok, belum ada perubahan,” ujarnya.

Selain memberi masukan kepada PLN, Suhaimi juga

menyerukan kepada pemerintah, terkait kebijakan pengurangan subsidi listrik. Suhaimi khawatir, kebijakan pengurangan subsidi ini akan menambah penderitaan masyarakat yang kini sudah cukup sulit. “Ini juga sesungguhnya perlu pertimbangan yang lebih cermat, lebih matang lagi,” ujarnya.

Ia menegaskan, saat ini masyarakat Indonesia sedang terjepit oleh himpitan kebutuhan dan situasi ekonomi yang sulit. Hal ini membuat berbagai sektor usaha mengalami kelesuan, untuk tidak dikatakan kolaps.

“Kita lihat dari segi kemampuan ekonomi, daya beli dan sebagainya, masyarakat kita ini kan lagi menjerit,” tegasnya. Menurutnya, kebijakan pemerintah seharusnya

mengayomi masyarakat yang sedang berada dalam situasi demikian. Bukannya sebaliknya, justru mengambil sejumlah kebijakan seperti pengurangan subsidi di sektor-sektor yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak – dalam hal ini energi listrik.

“Jangan sampai kebijakan yang diambil justru mencabut subsidi, menaikkan tol dan lain sebagainya, ini menjadi kontradiktif dengan misi kita memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam arti luas. Kita berharap kepada pemerintah untuk mempertimbangkan secara seksama, cermat pada kebijakan yang kira-kira akan membebani masyarakat luas,” pungkas Suhaimi. (aan/*) (Suara NTB/bul)

KUALITAS BERAS - Anggota Komisi VI DPR RI sedang mengecek kualitas beras di gudang penyimpangan Bulog di Sweta, Mataram, Selasa (3/11).

’’X2X’’ Siapkan Voucher Hotel BAGI anda yang suka karaokean, ini kesempatan. X2X rumah bernyanyi keluarga dan resto di Jalan Bung Karno Nomor 8 Mataram sedang berpromo besar-besaran. Setiap customer memiliki kesempatan untuk menginap di hotel bintang lima, hingga ke Luar Negeri.

Promo dilaksanakan hanya dua bulan terakhir di 2015 ini. Tidak ada syarat dan ketentuan lain. Cukup hanya dengan bernyanyi di X2X. Sudah berhak mendapatkan undian tawaran promo yang menggiurkan itu. Lokasinya cukup strategis, dari simpang empat Kantor DPD Golkar NTB ke Selatan menuju RSU Kota Mataram. Letaknya sebelah kanan sebelum sampai di perempatan Gebang.

Nanang Kurniawan, Supervisor X2X Mataram menyampaikan, promo yang ditawarkan tersebut hanya untuk memanjakan seluruh pelanggannya. “Memperingati Hari Pahlawan November ini undiannya menginap di hotel bintang lima, Desember menyambut Natal dan Tahun Baru X2X akan menyiapkan undian lebih fastastik lagi dengan promo - promo lainnya,” paparnya.

Telah setahun lebih rumah bernyanyi keluarga dan resto ini hadir. Dari hampir sepuluh rumah bernyanyi keluarga yang ada di Kota Mataram, X2X menjadi satusatunya yang menawarkan harga paling rendah, dengan kualitas pelayanan yang cukup lengkap.

Beberapa tipe ruang yang tersedia, VIP Litle, maksimal 3 orang, VIP Small maksimal 6 orang, VIP Medium maksimal 8 orang. VIP Large maksimal 10 orang, VIP Suite maksimal 15 orang dan VIP Royal maksimal 25 orang.

Di waktu-waktu tertentu, bahkan diberikan kebijakan harga khusus bagi customer. Fasilitas di X2X ini cukup lengkap, dari tempat ibadah hingga berbagai jenis menu khas, X2X makanan dan minuman juga tersedia dengan harga yang cukup terjangkau dan pelayanan yang memuaskan. “Didukung dengan SDM yang kami miliki, kami lebih mengedepankan pelayanan yang prima dan meninggalkan kesan ( S2LPK) Senyuman sapaan layanan penampilan dan kesan itu merupakan acuan pelayanan kami, serta menyediakan seluruh kebutuhan kepada tamu,” tambahnya.

X2X berharap dapat berkontribusi mendukung upaya pemerintah menyukseskan Pariwisata di Kota ini sekaligus sebagai tempat atau ajang kumpul bareng keluarga maupun komunitas. Yang ingin dikedepankan, customernya dapat puas berganda. Dapat me-refresh diri dengan berkaraokean, juga dapat kesempatan menjadi pemenang promo. Promosi lebih besar akan dilaksanakan tidak hanya di tahun ini, tetapi berkelanjutan. (bul)

(Suara NTB/bul)

Jajaran manajemen X2X Mataram.

SELASA, 03/11/2015

DPR RI Sidak Gudang Beras Bulog Mataram (Suara NTB) Anggota Komisi VI DPR-RI, Selasa (3/11) melakukan inspeksi mendadak (Sidak) ke gudang penyimpanan beras Bulog di Sweta. Agenda tersebut untuk memastikan sejauh mana kualitas dan kuantitas Raskin yang akan didistribusikan ke masyarakat.

Gudang penyimpanan untuk Raskin dan gudang penyimpanan untuk beras premium (super) dicek secara acak tumpukan karungnya dengan didampingi Kepala Divisi Regional Perum Bulog Wilayah NTB, M. Sugit Tedjo Mulyono dan jajaran. Tidak ditemukan beras dengan kualitas yang kemungkinan dikeluhkan masyarakat.

“Pastikan, kualitas dan kuantitasnya beras yang diberikan kepada masyarakat miskin tidak di bawah ketentuan,” kata anggota Komosi VI DPR-RI, Ir. H. Bambang Harjo Soekartono. Pihak Bulog justru menantang anggota Dewan tersebut untuk mengecek karungan-karungan yang tertumpuk sekian banyak di dua gudang tersebut.

Menir dan broken beras menjadi salah satu penekanan.

Untuk sementara beras-beras Bulog disimpulkan kualitasnya cukup baik. Apalagi jika serapan gabah dan berasnya datang langsung dari petani di daerah swasembada pangan ini.

Bambang dalam kesempatan tersebut memberikan penekanan kepada pihak Bulog agar senantiasa memperhatikan

gudang-gudang penyimpanan berasnya. Harus dipastikan kelembaban gudang tidak mengakibatkan perubahan kualitas beras yang disimpan. Karena dikhawatirkan akan berpengaruh kepada kualitas beras yang didistribusikan.

Bulogpun diminta memantau langsung kondisi masyarakat penerima Raskin.

Harapannya, penerima raskin

bukanlah yang didata sepuluh tahun sebelumnya. Sehingga raskin yang didistribusikan tidak tepat sasaran.

Pemerintah daerah harus terus diingatkan agar tidak kebablasan memberikan izin perumahan dan bangunanbangunan beton pada lahanlahan pertanian. Jika tidak ada konversi langsung bahanbahan kawasan baru dengan memperhatikan sarana irigasi teknis yang memadai.

Selain itu, Bulog bersama pemerintah diharapkan memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk mengefisienkan kebutuhan beras yang dimasak. Sebab secara nasional, setiap tahun sebanyak 8 juta ton beras yang siasia karena dimasak berlebi-

han dari kebutuhan (sia-sia).

Hasil penelitian, di Indonesia dalam setahun sebanyak 40 juta ton beras yang dimasak oleh penduduk negeri ini. Dari jumlah tersebut, 20 persennya dimasak sia-sia.

“Kalau saja ibu-ibu di negeri ini memasak sesuai kebutuhan, tidak perlu impor sebesar 1,5 juta ton. Karena ada 8 juta ton yang sia-sia,” demikian Bambang.

Terlepas dari itu juga, Bulog harus mendorong pemerintah segera menerbitkan Inpres untuk Harga Pembelian Pemerintah (HPP) tahun 2016.

Setidaknya Desember ini HPP harus ditetapkan. Sehingga tidak mengakibatkan kurangnya ketersediaan beras di tingkat masyarakat. (bul)

UMKM NTB Diprioritaskan Siap Hadapi Pasar Bebas Mataram (Suara NTB) Dalam rangka meningkatkan peran UMKM di tanah air, PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan Bisnis Indonesia Group menggelar serangkaian seminar di enam provinsi prioritas di Indonesia. NTB salah satunya, selain Balikpapan, Manado, Medan, Semarang, dan Jakarta.

Dilaksanakan di Hotel Santika Mataram, Selasa (3/11), puluhan pelaku UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) dari berbagai bidang usaha dihadirkan. Materi yang disampaikan terkait perkembangan bisnis saat ini, hingga dukungan BRI dalam mendukung kesiapan UMKM menghadapi ketatnya persaingan pasar bebas (MEA).

Beberapa narasumber dilibatkan, Wakil Pimpinan BRI Denpasar, Agung Yugopratmo, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi NTB, Drs. H. Supran, MM, Ekonom dari Unram, Dr. M. Firmansyah, SE, M.Si serta pengusaha jamu sukses di NTB, Nasrin H. Muhtar. Dipandu moderator dari Bisnis Indonesia Group.

Masing-masing narasumber

(Suara NTB/bul)

NARASUMBER - Narasumber seminar Wakil Pimpinan BRI Denpasar, Agung Yugopratmo, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi NTB, H. Supran, dan M. Firmansyah, serta pengusaha jamu sukses di NTB Data Kementerian Koperasi memaparkan bagaimana dukungan yang diberikan dalam men- dan UKM RI, 96 persen lebih dukung perkembangan bisnis perusahaan di Asean adalah UMKM, baik dari sisi modal, UMKM. Berkontribusi termaupun kebijakan. Selain moti- hadap penyerapan tenaga kerja vasi untuk terus menggerakkan se- sekitar 50 persen hingga 98 permangat berwirausaha dan strate- sen di masing-masing negara.

Begitu besarnya potensi bisgi memenangkan persaingan.

Secara khusus, Agung Yugo- nis di sektor UMKM, BRI langpratmo dalam kesempatan ke- sung mengambil peran dengan marin memberikan gambaran menyiapkan porsi kredit yang bagaimana strategisnya peran lebih besar. Terdapat sebanyak UMKM di Indonesia, terlebih 8.000 lebih unit kerja mikro yang saat terjadinya krisis ekonomi. dedikasikan BRI untuk melay-

ani pengusaha di sektor ini.

Selain pembiayaan, bahkan BRI kerap bertindak sebagai financial advisor, memberi bantuan pemasaran, pembinaan dan pelatihan bagi pelaku usaha di sektor UMKM agar semakin tangguh menghadapi ketatnya persaingan usaha.

Seminar kemarin diharapkan dapat memberikan wawasan, baik kepada pihak regulator, maupun kalangan pelaku UMKM untuk meningkatkan kuantitas dan kuantitas produk.

Diterangkan, untuk wilayah NTB, BRI telah menyalurkan pinjaman kepada UMKM sebesar Rp 5,6 triliun/Oktober 2015.

Sedangkan untuk Kanwil Denpasar yang membawahi Bali, NTB dan NTT telah disalurkan sebsar Rp 23,9 triliun.

Tahun 2015, KUR disalurkan mulai Agustus, Kanwil BRI Denpasar ditarget sebesar Rp 1,2 triliun. Dengan rincian, KUR mikro Rp 888 miliar, KUR ritel Rp 289 miliar. Sampai dengan Oktober 2015, total KUR yang telah disalurkan di NTB sebesar Rp 152 miliar (8.892 debitur) 54 persen terhadap target. (bul)

SUARA NTB Rabu, 4 November 2015

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 4

Bisa Jadi ’’Event’’ Pariwisata

Tetapkan Tim Penguji Debat DEBAT kandidat pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lombok Utara (KLU) telah ditetapkan pada 25 November dan 5 Desember mendatang. KPU KLU dalam hal ini telah menunjuk tim pakar yang akan menguji para kandidat calon kepala daerah Ketua KPU KLU, Fajar Marta, S.Sos, Selasa (3/11) mengakui, pihaknya telah menetapkan 4 orang, masing-masing 1 orang narasumber dan 3 orang tim penguji. Moderator ditunjuk Prof. Dr. Galang Asmara, sedangkan penguji meliputi, Agus dari KPU Provinsi, dua akademisi, Dr. Halus Mandala, M.Hum dan Lalu Syaifudin SH, MH. “Tim masing-masing calon sudah setuju dengan namanama yang diajukan KPU. Ketiganya juga sudah kita tetapkan, dan kedua tim paslon telah setuju,” kata Fajar.

Menyangkut jadwal dan lokasi pelaksanaan debat, KPU selanjutnya akan berkoordinasi lebih dulu dengan kedua tim paslon. Sebagai alternatif, KPUD merancang lokasi indoor di Hotel Medana Bay Marina dan outdoor di Lapangan Supersemar Tanjung.

Saat debat, KPU membolehkan simpatisan dari masing-masing paslon untuk hadir menyaksikan. Namun demikian, jumlah simpatisan akan dibatasi maksimal 100 orang, khususnya di indoor.

Menyinggung surat suara untuk pilkada, Fajar pada rapat pleno, menyebut jumlah surat suara yang dicetak sebanyak 156.449 ditambah 2,5 persen.Dengan demikin, jumlah total surat suara yang akan dicetak sebanyak 160.601 surat suara ditambah 2 ribu surat suara untuk PSU (Pemilihan Suara Ulang). Untuk ukurannya diatur 18 x 23 centimeter, karena calon KLU hanya 2 orang. “Target kita selambat lambatnya Sabtu depan surat suara sudah tiba di Lombok Utara, sehingga Senin sudah mulai dicetak,” katanya.

KPU juga akan mencetak alat bantu surat suara untuk penyandang disabilitas yang ada di KLU. Jumlah yang disiapkan masingmasing 1 per TPS. Lebih lanjut Fajar mengungkapkan, setelah suarat suara tiba langsung akan diamankan di gudang sewa yang berlokasi di Dusun Tanak Song Desa Jenggala.

Guna menjamin keamanan, ia memastikan surat suara dikawal dari lokasi cetak, di Depok Jawa Barat. “Dari percetakan dikirim ke sini dan selama proses hingga ke bandara pasti mendapatkan pengawalan dari aparat kepolisian,” tutup Fajar. (ari)

(Suara NTB/dok)

Dilanda Kekeringan

Wagub Minta Warga Tetap Bersabar Mataram (Suara NTB) Wakil Gubernur (wagub) NTB H. Muh. Amin, SH, MSi, mengingatkan warga yang dilanda kekeringan tetap bersyukur dan bersabar dengan kondisi yang ada sekarang ini.

Dibandingkan daerah lain di Indonesia yang dilanda asap, ujian yang diberikan pada masyarakat di NTB masih lebih ringan.

Dalam siaran pers yang diterima Suara NTB, Selasa (3/ 11), wagub meminta, sebagai masyarakat NTB wajib bersyukur, karena tidak diuji, seperti warga yang ada di Pulau Sumatera dan Kalimantan. Untuk itu, sekecil apapun rahmat yang diterima, termasuk bantuan dari pemerintah harus disyukuri, karena pemerintah memperhatikan keberadaan warga yang sedang dilanda kekeringan. ‘’Oleh karena itu sekecil apapun rahmat yang diterima harus kita syukuri. Walaupun jumlahnya tidak banyak. Tapi ini bentuk kepedulian pemerintah kepada masyarakat yang dilanda kekeringan,’’ ujarnya saat memberikan bantuan terhadap warga di tiga kecamatan, yakni Kecamatan Praya Tengah, Praya Timur Lombok Tengah dan Kecamatan Jerowaru Lombok Timur akhir pekan lalu.

Dalam kunjungannya ke tiga kecamatan, wagub bersama jajaran Pemprov NTB memberikan sumbangan berupa beras 10 ton, mie instant 15 dus, air bersih 1 tangki di Praya Tengah, 2 tangki Praya Timur dan 2 tangki di Kecamatan Jerowaru. Pemprov NTB juga memberikan bantuan berupa tandon air 1 unit, MP ASI, karung dan masker. (ham)

94 Peserta Ramaikan Lomba Jukung Tanjung (Suara NTB) Lomba jukung (perahu) untuk pertama kalinya diadakan Pemerintah Kabupaten Lombok Utara (KLU) c.q Dinas Pertanian, Peternakan, Kehutanan, Kelautan Perikanan dan Perkebunan (DPPKKP) KLU, menyedot ratusan pengunjung yang berasal dari masyarakat KLU. Event ini mendapat antusiasme penonton, juga memperoleh atensi dari jumlah peserta yang mencapai 94 jukung.

Di lokasi acara, yakni pesisir Pantai Dusun Beraringan, Desa Kayangan, Kecamatan Kayangan, penonton secara berkelompok memadati lokasi acara yang disiapkan panitia - Pemda KLU dan Kelompok Nelayan Tanjung Sampanan Dusun Beraringan. Sementara para peserta, sudah membagi di sesuai katagori lomba yang diikuti.

Kepala Dinas DPPKKP, Ir. Hermanto, Selasa (3/11), mengungkapkan lomba jukung kali ini diikuti 94 peserta untuk 3 katagori. Rinciannya, katagori kantir sebelah sebanyak 33 peserta, katagori kantir ganda dengan 45 peserta dan katagori kantir ganda fiber dengan jumlah 16 peserta. Untuk ketiga katagori tersebut, memiliki bobot dan spesifikasi jukung, yakni bobot mesin 6,5 PK, Panjang perahu 5-7 meter dan lebar perahu 40 cm ke atas.

“Lomba Jukung perdana ini terselenggara berkat kerjasama antara Pemda KLU dengan Kelompok nelayan Lombok Utara dan elemen masyarakat Dusun Beraringan. Banyaknya atensi peserta maupun pengunjung menunjukkan masyarakat nelayan KLU memiliki solidaritas yang tinggi dalam mensukseskan

(Suara NTB/ist)

Sementara, salah seorang pengunjung, Farizal, menilai lomba balapan perahu (jukung) ini, layak untuk diagendakan setiap tahun denganelibatkan peserta lebih banyak lagi. Alasannya, antusiasme warga yang menyaksikan Lomba kali ini cukup tinggi dan bisa menjadi alternatif hiburan bagi masyarakat.

Sementara salah seorang nelayan asal Kayangan, Amaq Adi, mengatakan lomba ini bisa dijadikan alternatif sekaligus hiburan bagi kelompok nelayan. Setelah pada malam hari sibuk menangkap ikan, siang harinya nelayan buruh hiburan untuk menghilangkan penat.

“Harapan kami, lomba seperti ini sangat menghibur. Semoga bisa diperbanyak untuk ke depannya, sehingga nelayan juga termotivasi apalagi dengan adanya hadiah,” katanya. (ari)

LOMBA JUKUNG - Peserta sedang adu ketangkasan dalam lomba jukung yang digelar Pemkab KLU di Dusun Beraringan Desa Kayangan Kecamatan Kayangan, Selasa (3/11).

(Suara NTB/ari)

Realisasi DAK Minim

Wabup Kritik Kinerja Sejumlah SKPD

Selong (Suara NTB) Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) di Kabupaten Lombok Timur (Lotim) terbilang masih minim. Jika sampai akhir tahun 2015 ini realisasi masih di bawah target, maka Lotim bisa terancam kena penalti dari pemerintah pusat.

Realisasi di lingkup Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) paling disorot. Pasalnya, Dikpora merupakan penerima anggaran DAK terbesar.

Wakil Bupati (Wabup) Lotim H. Haerul Warisin kepada wartawan di Selong, Selasa (3/11), mengaku, jika realisasi DAK di Dinas Dikpora sampai Oktober lalu baru mencapai 47 persen fisiknya.

Fakta ini menuntut institusi yang melaksanakan program unggulan Lotim itu harus menggenjot kinerjanya.

Menurutnya, ketentuan dari pusat menyebut sampai akhir Desember realisasi DAK minimal sudah 75 persen.

Kurang dari itu, bisa kena penalti. Penaltinya bisa berbentuk pengurangan DAK tahun 2016 mendatang.

Dalam hal ini, ujarnya, Pemkab Lotim tidak menginginkan

terkena penalti yang jelas akan merugikan daerah. ‘’Ditargetkan sampai Desember mendatang setidaknya bisa tembus 80 persen realisasinya,’’ ujarnya mengingatkan.

Para pimpinan SKPD, utamanya di lingkup Dikpora perlu meningkatkan kinerja, sehingga Lotim bisa terbebas dari penalti. Dikpora diminta lebih intensif lagi menggerakkan sumber dayanya agar bisa mencapai target yang telah ditetapkan.

Dinas-dinas yang lain juga demikian. Laporan sebeumnya menyebutkan di Dinas Kesehatan (Dikes) capaiannya baru 42,81 persen, Dinas Pekerjaan Umum (PU) 81

persen, Dinas Kelautan dan Perikanan baru mencapai 73 persen.

Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP4K) baru mencapai 88 persen, Dinas Pertanian dan Peternakan (Distannak) baru mencapai 36 persen, Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Dishutbun) baru mencapai 65 persen.

Badan Ketahanan Pangan (BKP) yang sudah melampaui sampai 110 persen. Badan Lingkungan Hidup dan Penanaman Modal (BLHPM) 58 persen, Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BP2KB) 120 persen.

Sementara Kepala Dinas

Dikpora Lotim, Mahsin, SPd, yang coba dikonfirmasi via ponselnya mengatakan ada misinformasi soal data yang disajikan dalam laporan. Katanya yang terbaru adalah DAK saja sudah terealisasi 70 persen. Serapan anggaran termin pertama sudah realisasi 40 persen dan termin kedua sudah 30 persen.

“Semua sudah tuntas digenjot, semua sudah optimal hanya saja belum masuk laporan progresnya,” terang Mahsin dalam jawaban

pesan singkatnya.

Ia mengaku dalam menyelesaikan proses penggunaan dana di lingkup Dikpora tidak ada kendala dan tidak ada yang perlu dikhawatirkan. (rus)

(Suara NTB/dok)

Pertanyakan Penanganan Kasus, Distannak : Kontraktor Tidak Warga Seriwe Datangi Polres Lotim Serapan Dana Rendah

Ada Ambil Uang Muka

SERAHKAN - Wagub NTB H. Muh. Amin menyerahkan bantuan pada warga yang dilanda kekeringan di Kecamatan Jerowaru Lotim beberapa waktu lalu.

kegiatan ini,” kata Hermanto.

Dijelaskannya, tujuan diadakan lomba jukung salah satunya untuk membangkitkan semangat cinta bahari kepada nelayan, meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat nelayan untuk menjaga kelestarian sumberdaya dan sebagai wadah promosi wisata. Sedangkan sasarannya, adalah berkembangnya wisata bahari berbasis kegiatan ekonomi masyarakat serta meningkatnya kesadaran masyarakat nelayan dan pemuda di wilayah pesisir dalam menjaga kelestarian sumberdaya ikan.

“Lomba ini dilaksanakan pertama kali dan melihat antusiasme masyarakat dalam mengikuti lomba, maka tidak menutup kemungkinan kita akan melakukan lomba yang sama pada tahun yang akan datang,” pungkasnya.

Selong (Suara NTB) Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan (Distannak) Lombok Timur, Ir. Zaini mengakui serapan keuangan proyek yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) masih rendah. Capaiannya hingga menjelang akhir tahun ini baru 36 persen. Masih minimmya realisasi dana tersebut, karena pihak kontraktor tidak ada yang mengambil uang muka.

“Banyak dari pihak ketiga tidak minta uang muka,” akunya saat dikonfirmasi, Selasa (3/11). Proyek dari DAK ini antara lain disebut berupa pembangunan irigasi, pembuatan embung, jalan usaha tani dan lainnya.

Nilainya rata-rata di bawah Rp 200 juta. Para pemborong, katanya, kepada pihak Distannak lebih memilih menggunakan dana sendiri lebih dulu mengerjakan proyek dimaksudkan dan terakhir pengurusan administrasinya.

Hal ini diketahui, karena realisasi dari fisik sudah mencapai 90 persen. Distannak Lotim tiap hari memantau kegiatan pembangunan sarana dan prasarana di pertanian. Soal alasan tidak meminta uang muka, kata Zaini, menjadi urusan para pemborong. Informasinya, karena nilainya yang tidak terlalu besar, sehingga uang muka sebesar 30 persen untuk tahap pertama pengerjaan tidak diambil para pemborong tersebut.

Adapun total dana seluruh DAK yang ada di lingkup Distannak Lotim ini mencapai 29 miliar lebih. Dana tersebut langsung digelontorkan untuk kegiatan pembangunan fisik sarana dan prasarana di kawasan pertanian di Lotim. Melihat progres realisasi fisik saat ini diyakini penggunaan DAK di lingkup Distannak Lotim ini bisa dituntaskan sebelum akhir tahun. (rus)

Selong (Suara NTB) Warga Seriwe Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur (Lotim), Selasa (3/11) mendatangi Mapolres Lotim.

Kehadiran warga yang diadvokasi Lembaga Advokasi Rakyat untuk Demokrasi (LARD) NTB ini diterima Kepala Satuan Reserse Kriminal (Reskrim) Polres Lotim, AKP Haris Dinzah, SIK. Kehadiran warga Seriwe ini mempertanyakan kelanjutan dari kasus dugaan tindak pidana yang dilakukan oknum Kepala Desa (Kades) Seriwe, AH yang telah lama dilaporkan oleh warga. Salah seorang warga, Amaq Zulkarnain yang juga sebagai pelapor menyebut apa yang telah dilakukan kadesnya diduga telah melanggar hukum dan adat istiadat desa.

Pihaknya menuding kades telah menjual secara sepihak kuburan warga seluas kurang

lebih 25 are. Selain itu, telah melakukan perusakan terhadap kuburan warga dan membuat sertifikat secara sepihak atas nama oknum keluarga sang kades.

Hal senada diuraikan H. Iskandar yang juga Ketua BPD Seriwe yang menuturkan kejadian tahun 2010 silam telah ada perjanjian tertulis tidak akan dilakukan pemindahan kuburan warga. Terjadi hal lain, diduga kades telah mencoba memaksa memindah kuburan warga dengan alasan sudah dibeli oleh investor PT SI. Warga-warga yang datang ke Mapolres Lotim ini mengaku sangat kecewa dengan langkah yang dilakukan kades. Mereka menuntut oknum kades ini segera diproses secara hukum.

Kasat Reskrim, AKP Haris Dinzah mengatakan, semua laporan yang diterimanya itu

siap akan diproses. Ia jelaskan, dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, tidak bisa dituntut secepat mungkin.

“Tidak semua laporan cepat diselesaikan,” katanya.

Semua yang telah disampaikan warga, katanya, akan menjadi bahan pertimbangan Reskrim untuk menyelesaikan kasus-kasusnya. Dalam menyelesaikan kasus hukum, katanya, ada sejumlah pertimbangan-pertimbangan yang dilakukan. Keinginan Kasat Reskrim Lotim ini di tengah masyarakat ini tetap tercipta suasana tenang damai.

Tidak terjadi konflik horizontal antar masyarakat sendiri.

Kasat Reskrim ini, masyarakat bisa memahami proses hukum yang tengah dijalankan Sat Reskrim. “Alhamdulillah, masyarakat sudah paham apa yang kita lakukan sebagai aparat penegak hukum,” demikian Haris. (rus)

DATANGI - Kasat Reskrim Haris Dinzah menerima warga Seriwe di Mapolres Lotim, Selasa (3/11). Warga mempertanyakan kasus yang melibatkan oknum kades terkait dugaan tindak pidana yang dilakukan.

(Suara NTB/rus)

SUARA NTB Rabu, 4 November 2015

Tak Terkontrol BERDASARKAN hasil monitoring dan evaluasi (monev) Tim Percepatan Pembangunan Pemkab Lombok Barat (Lobar) yang dipimpin Asisten II Bidang Ekonomi Pembangunan, H. Robijono Prasetijanto menemukan 1.433 paket proyek skala besar dan kecil tak terdeteksi atau tak termonitor. Alasannya, kepala SKPD yang menangani proyek tidak melaporkan secara lengkap perkembangan proyek itu.

Hal ini menyebabkan, tim percepatan tidak tahu sejauh mana perkembangan ribuan proyek tersebut.’’ Di samping itu, kebanyakan kepala SKPD yang menangani proyek tidak pernah turun lapangan, sehingga kepala SKPD terkait tidak tahu perihal proyek yang dikerjakan,’’ ungkapnya saat memberikan laporan pada saat rapat pimpinan yang dipimpin Plt. Bupati Lobar H. Fauzan Khalid, Selasa (3/11).

Disebutkan, jumlah proyek yang dikerjakan di Lobar, baik proyek skala besar dan kecil sebanyak 2.706 paket dengan total anggaran 380 miliar lebih. Dari ribuan proyek ini, terdiri dari proyek konstruksi, fisik, pengadaan barang jasa dan konsultan.

Selain itu, ujarnya, dari evaluasi tim percepatan terdapat 5 paket proyek skala besar sedang ditender. Sedangkan 1.069 paket dengan jumlah kontrak 199 sudah selesai dikerjakan.

Disayangkan, ada 1.433 proyek tak terdeteksi, karena data yang dilaporkan SKPD tidak lengkap. Data yang dilaporkan SKPD melalui kepala sub bagian program masing-masing SKPD, melaporkan hanya data nama proyek, namun tidak dilengkapi progres dan kontraknya. Kaitan dengan ini, kepala SKPD terkait yang bertanggung jawab langsung karena selaku kepala dinas.

Namun persoalan di lapangan, kebanyakan kepala dinas tidak pernah turun ke lapangan, sehingga ketika ditanya terkait proyek mereka tidak tahu. Ironisnya yang lebih tahu adalah PPK, kepala bidang dan kepala seksi. Ia sendiri menduga hal ini terjadi lantaran, kurang delegasi ke bawah, atau sebaliknya sepihak yang mendominasi proyek. “Seharusnya kadis rajin turun, jangan hanya pentingkan ke luar daerah saja,” kritiknya.

Pihaknya juga menemukan SKPD kurang sosialisasi terkait proyeknya di bawah. Seperti hasil pertemuan dengan desa di Lobar, bahwa kebanyakan mereka mengeluhkan kurang sosialisasinya pengerjaan proyek oleh SKPD. SKPD hanya sebatas mengirim surat pengantar, jika akan ada proyek di desa terkait. Untuk itu ia meminta agar kepala dinas rajin turun ke lapangan. ‘’Karena tidak tahu proyek di bawah, maka kepala SKPD pun tidak tahu dan kurang paham terkait Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran,’’ sindirnya.

Padhal jika dipahami bahwa setelah pengerjaan proyek maka SKPD terkait langsung membuat laporan ke Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA). “Sekarang kepala dinas lagi bingung buat laporan TEPRA ini,” terang mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum ini.

Selain itu, sesuai dengan arahan Plt Bupati tahun ini tidak ada lagi proyek terlambat. Jangan sampai katanya, proyek ini muncul p a d a A P B D tahun depan.

H. Robijono Prasetijanto (her) (Suara NTB/her)

Capaian Sangat Rendah

Plt. Bupati Pesimis Realisasi PAD Capai Target Giri Menang (Suara NTB) Pendapatan asli daerah (PAD) selalu menjadi momok di Lombok Barat (Lobar). Pasalnya, hampir setiap tahun realisasi PAD tidak pernah capai target. Kondisi ini pula bakal terjadi tahun ini, sebab menyisakan satu bulan lebih tahun anggaran 2015 ini, capaian PAD baru 61 persen dari target Rp 192 miliar yang dipatok pemda. Terdapat sisa sekitar Rp 74 miliar lebih yang belum tercapai.

Melihat pencapaian ini, Plt. Bupati Lobar H. Fauzan Khalid, SAg, MSi, mengaku secara logika tidak mungkin tercapai, sebab 30 persen lebih harus dikejar dalam tempo satu bulan setengah. “PAD ini lebih besar tantangannya saat ini, karena posisi capaian PAD saat ini baru 61 persen terdapat sisa 30 persen lebih yang harus dikejar. Secara logika ini tidak mungkin tercapai,” ujarnya dalam rapat pimpinan terkait kinerja SKPD di Kantor Bupati Lobar, Selasa (3/11).

Menurutnya capaian PAD 61 persen lebih sangat rendah, sementara target yang harus dicapai Rp 192 miliar. Artinya terdapat sekitar 74 miliar lebih yang perlu dicapai dalam kurun waktu 1,5 bulan. Jika PAD tak tercapai, ia pun khawatir akan terjadi defisit anggaran tahun ini. Untuk itu, ia meminta Sekda dan dinas terkait seperti Dinas Pengelolaan Pendapatan dan Keuangan Daerah (PPKD) membahas secara mendalam masalah ini.

Terkait masalah pajak ini, jelasnya, SKPD perlu menerapkan sistem online bekerjasama dengsn perbankan. Ia memerintahkan Dinas PPKD agar menjajaki kerjasama dengan semua perbankan. Nantinya, bisa diseleksi mana yang bisa diajak kerjasama dalam hal penarikan pajak.

Harapan senada disampaikan Asisten III Setda Lobar, H. M. Taufiq. Dirinya mengaku tidak yakin target PAD bisa dicapai 100 persen. Sebab target yang harus dicapai sangat tinggi,.

Menurutnya, untuk mencapai target sisa PAD Rp 74 miliar, maka paling tidak Dinas PPKD harus mampu menyetor PAD Rp 32 miliar dalam jangka waktu satu bulan. “Ini mustahil, tapi harus dikejar,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas PPKD Lobar, H. Mahyudin, mengakui, dari target penerimaan daerah sebesar Rp 1,3 triliun secara keseluruhan baru terealisasi sekitar 82 persen. Jika melihat capaian ini, masih dalam kondisi aman. Artinya besar kemungkinan akan bisa dicapai. Namun dari penerimaan daerah ini, target PAD sendiri rendah. “Baru mencapai 61 persen, terdapat bias (penurunan) 15 persen dari target yang harus dicapai,” terangnya.

Dijelaskan, seharusnya pada saat ini PAD yang harus dicapai sekitar 76 persen, namun faktanya baru direalisasi sekitar 61 persen, sehingga terdapat bias 15 persen dari target tersebut.

Rendahnya capaian PAD ini disebabkan beberapa faktor, antara lain yang paling besar dampaknya dari sektor pajak daerah.

Pajak daerah yang dipungut dari sektor hiburan, restoran mengalami penurunan yang sangat signifikan. Penurunannya bahkan mencapai 20 persen dari target yang ditentukan. Untuk mengantisipasi persoalan serupa terjadi ke depan, dilakukan kerjasama dengan Unram dalam hal analisas potensi pajak yang ada.

Ke depan pihaknya juga akan menerapkan penarikan pajak secara online di semua potensi pajak. Di samping itu, SKPD penghasil retribusi juga mengalami penurunan di bawah ratarata. Seperti Dinas Pekerjaan Umum. Retribusi dari dinas terkait masih sangat rendah, sehingga sulit dicapai target.

Selain itu, Dinas PPKD juga mencatat belanja daerah baru mencapai 63 persen lebih. Target belanja ini meleset dari 77 persen yang seharusnyya dicapai. Belanja daerah ini jelasnya dipengaruhi beberapa SKPD yang memiliki anggaran yang besar. Seperti Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Umum Daerah Gerung dan Dispertanakbun. SKPD ini, ujarnya, baru menerima anggaran setelah anggaran diketok. ‘’Seperti Dinas PU, anggarannya baru masuk dari pusat pada bulan Agustus, sehingga capaian realisasi belanja pun paling rendah hanya 46 persen. Sedangkan Dinas Dikbud sendiri baru pertama kali ini mencapai target di atas rata-rata 63 persen,’’ akunya. (her)

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 5

16 SKPD di Lobar Masuk Zona Merah Giri Menang (Suara NTB) Dari 32 SKPD di Lombok Barat (Lobar), terdapat 16 SKPD masuk zona merah (rapor merah) lantaran realisasi fisik dan keuangannya rendah di bawah 50 persen. Bahkan ada SKPD yang realisasi hanya 35 persen lebih. Padahal, anggaran tahun ini tinggal menyisakan satu bulan lebih. Progres ini pun lebih rendah dibandingkan capaian tahun lalu pada periode yang sama.

Atas capaian ini, Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Lobar H. Fauzan Khalid, SAg, MSi, tetap optimis target serapan fisik dan keuangan bisa mencapai target paling tidak 90-100 persen lebih pada akhir tahun anggaran nanti. “Capaian keuangan kali ini jauh lebih rendah dibandingkan tahun lalu pada periode yang sama, bahkan dari target 75 persen belum bisa tercapai,” ungkapnya saat memimpin rapat pimpinan terkait evaluasi seluruh SKPD di Aula Kantor Bupati Lobar, Selasa (3/11).

Namun, Fauzan sedikit kecewa lantaran capaian fisik dan keuangan jauh lebih rendah dibandingkan capaian tahun lalu pada periode yang sama. Namun, menurutnya, capaian fisik dan keuangan bukan satu-satunya parameter penilaian. ‘’Terpenting program di SKPD berjalan,’’ ujarnya.

Untuk itu, ia menekankan kepada semua SKPD akan bekerja cepat, tepat dan sesuai dengan ketentuan. Ia juga menekankan agar pengerjaan proyek

fisik sesuai dengan kualitas.

Sementara itu, Kabag Pembangunan Setda Lobar, H. L. Najamudin, menyampaikan, capaian sampai tertanggal akhir bulan September, realisasi fisik mencapai 66 persen lebih. Dibandingkan tahun lalu pada periode yang sama pencapaiannya jauh lebih tinggi. Sedangkan untuk realisasi keuangannya baru 59 persen, jika dibandingkan periode yang sama tahun lalu juga jauh lebih tinggi. “Sementara seharusnya target realisasi yang seharsnya dicapai 75 persen lebih, artinya terdapat deviasi (kurang) sekitar 17 persen lebih,” terangnya.

Menurutnya, rendahnya progres serapan anggaran ini disebabkan banyak kontraktor yang belum mengambil termin pembayarannya. Ditargetkan, sebelum tanggal 20 November proyek dan pembayarannya sudah diselesaikan. Untuk mempercepat realisasi, pihaknya berharap agar SKPD aktif, bila perlu SKPD mengirim surat ke kontraktor seg-

(Suara NTB/her)

RAPAT - Rapat pimpinan yang digelar Pemkab Lobar terkait kinerja kepala SKPD dipimpin Plt. Bupati Lobar H. Fauzan Khalid, Selasa (3/11). era mengambal termin pembayarannya.

Berdasarkan realisasi fisik dan keruangan ini, maka dari 32 SKPD yang ada baru 15 SKPD yang masuk zona hijau, 11 SKPD zona kuning dan 16 SKPD masuk zona merah. “Jadi 16 SKPD zona merah ini disebabkan realisasi fisik dan keuangannya rendah,” terang Najamudin.

Sementara Asisten II Bidang Ekonomi Pemban-

gunan Setda Lobar, H. Robijono Prasitanjo, mengungkapkan, jika terdapat beberapa proyek fisik yang ditangani SKPD masuk katagori kritis.

Hal ini disebabkan progres pengerjaannya masih rendah.

Seperti proyek yang ditangani Dinas Kesehatan dan Dinas Pekerjaan Umum (PU). Proyek yang ditangani Dinas PU, seperti proyek Kantor Camat Sekotong senilai Rp 1,6 miliar

sempat terhenti lantaran kendala teknis dan non teknis di lapangan.

Untuk mengantisipasi kendala ini, maka ia berharap agar SKPD membuat Satgas yang nantinya bertugas mengontrol dan mengawasi pengerjaan proyek di lapangan. “Perlu dibuatkan semacam satgas di masing-masing SKPD, itu nantinya yang akan mengawasi di lapangan,” harapnya. (her)

Jalur Gerung-Kuripan

Pemkab Lobar Siapkan Dana Rp 20 Miliar Giri Menang (Suara NTB) Pemkab Lombok Barat (Lobar) dalam hal ini Kantor Aset Daerah (KAD) menyiapkan pagu anggaran sebesar Rp 28 miliar pada ABPD tahun 2016.

Dana ini untuk biaya pembebasan lahan sejumlah pembangunan proyek. Termasuk, salah satunya pembebasan lahan untuk pembangunan jalan jalur Gerung-Kuripan dengan dana sebesar Rp 20 miliar.

Kepala Kantor Aset Daerah Lobar, Mahnan, SSTP, merincikan, dari anggaran sebesar Rp 28 miliar ini, anggaran senilai Rp 20 miliar dialokasikan untuk pembebasan lahan pelebaran jalan Soekarno-Hatta dari Masjid Baital Atiq Gerung hingga ke Kecamatan Kuripan.

Anggaran itu diperuntukan untuk proses pembebasan lahan seluas 8 hektar.

Menurutnya, biaya yang diperlukan dari estimasi sebe-

narnya Rp 40 miliar, namun pemda baru menganggarkan Rp 20 miliar. Untuk tahap awal ini akan dibebaskan lahan seluas 8 hektar. Menurutnya, pelebaran jalan Soekarno-Hatta itu cukup strategis, karena ibukota Kabupaten Lobar itu memiliki akses jalan yang sempit.

Sedangkan, terkait kapan disosialisasikan, ke warga terkait pembebasan lahan ini, pihaknya masih menunggu waktu ketersediaan anggaran.

Sementara itu sisa anggaran sebesar Rp 8 miliar itu diperuntukan ke pembebasan lahan untuk Puskesmas Jembatan Kembar Kecamatan Lembar yang dikerjakan oleh Dinas Kesehatan, pengadaan lahan untuk pembangunan sekolah sebanyak enam lokasi yang dikerjakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) dan embung di Kedaro dikerjakan oleh Dinas Pertanian Pe-

ternakan dan Perkebunan, akses jalan masuk ke Pasar Karang Bongkot, dan pelebaran jalur Bundaran Square.

Ditambahkan, anggaran ini masih bersifat pagu yang diberikan Kantor Aset untuk beberapa lokasi pembebasan lahan. Hasil pagu ini nanti tergantung pimpinan apakah menyetujui atau tidak tergantung dirapatkan kembali bersama dewan. Kemungkinan juga pihaknya akan meminta sharing ke provinsi.

Sementara itu, Sekretaris Dinas PU Lobar, I Made Artha Dana, menyatakan, panjang jalan Soekarno-Hatta yang akan diperlebar sepanjang 4,9 kilometer, lebar mencapai 30 meter dengan asumsi 15 meter untuk setiap jalurnya. Jalur ini akan menjadi jalur dua. Sedangkan, untuk perinciannya dirinya belum mengetahuinya, karena baru sebatas rencana. (her)

Distribusikan Air Bersih

BPBD Lobar Tak Berani Eksekusi Dana Tanggap Darurat Giri Menang (Suara NTB) Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)Lombok Barat (Lobar), H.M. Najib menyatakan sampai saat ini kekeringan sudah melanda enam kecamatan, antara lain Sekotong, Lembar, Kuripan, Gerung, Gunung Sari dan Batulayar. Sementara jumlah dusun yang terkena dampak kekeringan mencapai 146 dusun di 33 desa.

Untuk menangani dampak kekeringan, pihaknya sudah mendapatkan bantuan dana siap pakai dari pusat. Namun dana ini diperkirakan tak mencukupi untuk droping air, sebab khusus daerah yang lokasi medannya sulit anggaran droping airnya ditambah. “Karena itu untuk menutupi kekurangan dana ini, nanti kami berharap dari dana pemda, tapi kami juga kurang berani memakai dana tanggap darurat, karena prosesnya jelimet,” aku Najib, Selasa (3/11).

Diakuinya, alokasi dana siap pakai dari pusat untuk mendrop air sebanyak 580 kali (tangki). Distribusi air inipun dipihakketigakan. Satu kali droping air biayanya Rp 300 ribu. Namun itu untuk lokasi yang mudah, sedangkan untuk lokasi sulit biaya distribusi air sebesar Rp 500 ribu.

(Suara NTB/dok)

DISTRIBUSI - Distribusi air bersih yang dilakukan di wilayah yang dilanda kekeringan di wilayah Lobar beberapa waktu lalu.

Pertimbangan kenaikan biaya ini, jelasnya, karena lokasinya jauh dan kendaraan yang dipakai dua jenis. Jika tangki pengangkut air tidak bisa menembus lokasi sulit, maka air akan dipindah ke tandon lalu diangkut menggunakan kendaraan khusus.

Menurutnya, di Lobar terdapat 83 titik (lokasi) dengan medan yang sangat sulit, kebanyakan lokasi ini ada di Sekotong, Lembar. karena itu untuk bisa mendistribusikan air ke lokasi ini maka pihaknya perlu menggunakan armada yang lain.

Sebelumnya Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Trans-

migrasi Lobar Drs. H. Fathurrahim, MSi, mengaku kehabisan stok air bersih. Jatah stok yang dimiliki hanya untuk drop 150 kali atau 750 ribu liter dengan total anggaran sekitar ratusan juta. Dana ini bersumber dari APBD. Dengan habisnya stok air bersih tersebut, maka pihaknya tidak bisa lagi mendrop air.

Namun pendropan air tetap berjalan di BPBD. Pihaknya juga terus berkoordinasi dengan Dinas Sosial Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi. ‘’Jika ada usulan dari desa ingin didropkan air, kita akan berkoordinasi dengan BPBD dan Dinsos provinsi,’’ akunya. (her)

(Suara NTB/kir)

PROTES PDAM - Warga Kelurahan Panjisari mendatangi gedung DPRD Loteng. Mereka memprotes pihak PDAM Praya, karena tidak mampu memberikan pelayanan maksimal pada pelanggan.

Suplai Air Tersendat

Pelanggan Adukan PDAM Praya ke Dewan Praya (Suara NTB) Puluhan warga Kelurahan Panji Sari dan sekitarnya yang merupakan pelanggan Perusahaan Air Minum Daerah (PDAM) Praya, mendatangi gedung DPRD Lombok Tengah (Loteng), Selasa (3/11). Warga datang untuk mengadu sekaligus memprotes kualitas pelayanan air bersih PDAM Praya yang tersendat-sendat.

Bahkan sudah sejak tiga bulan terakhir, para pelanggan PDAM Praya yang ada di wilayah Panjisari tak kunjungn memperoleh air bersih.

Diterima Wakil Ketua DPRD Loteng, M. Nasip, warga mengaku bisa memaklumi kondisi debit air yang menurun sejak musim kemarau datang.

Sehingga debit air bersih yang diterima tidak terlalu besar pada kondisi normal. Hanya saja yang jadi persoalan, ternyata suplai air bersih bagi pelanggan sekarang justru mati total. “Awal-awal dulu, kami masih bisa menikmati layanan air bersih. Walaupun secara bergiliran. Tapi sekarang mati total,” keluh Agus Salim, perwakilan warga.

Tapi anehnya, kendati layanan air bersih mati total, warga selaku pelanggan PDAM Praya tetap dibebankan untuk membayar tagihan bulanan.

Jika pelanggan tidak membayar tagihan bulan, jaringan air bersih dicabut oleh PDAM Praya. ‘’Sehingga warga jadi serba salah. Tidak dibayar, jaringan diputus. Kalau dibayar, air tidak ada,’’ ujarnya.

Menurut Agus, warga tidak mempermasalahkan kalau debit air yang diterima kecil. Kalaupun mau dibuatkan jadwal juga

tidak jadi soal. Terpenting, masyarakat masih bisa menikmati layanan air bersih. Sementara sekarang ini, warga tidak bisa menikmati air bersih, karena tidak ada air yang mengalir.

Menanggapi protes tersebut, Direktur PDAM Praya, L. Kitab, mengaku kondisi debit air yang turun dratis menjadi penyebab tidak meratanya suplai air bersih ke pelanggan.

Sehingga wajar jika kemudian muncul protes dari warga.

Namun demikian, pihaknya berjanji akan mencari solusi secepatnya, supaya warga bisa menikmati layanan air bersih.

“Ya kita tahu bersama, bagaimana kondisi debit air saat ini. Tetapi kita tetap akan berupaya maksimal mencarikan solusi penyelesaiannya seperti apa,” ujarnya.

Untuk jangka pendek Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Loteng nantinya juga akan ikut membantu dengan melakukan distribusi air bersih kepada warga Kelurahan Panjisari dan sekitarnya, sehingga warga juga bisa segera menikmati air bersih. “Untuk wilayah Kota Praya juga tetap dibantu dengan droping air bersih,” tambah Sekretaris BPBD Loteng, Sahabudin.

Ditempat yang sama, Wakil Ketua DPRD Loteng, M. Nasip, meminta PDAM Praya melakukan upaya-upaya penanganan segera. Termasuk memperbaiki kebocoran-kebocoran pipa yang cukup banyak terjadi. Hal itu penting, untuk bisa menjaga distribusi air bersih. Pasalnya, dengan banyaknya pipa yang bocor mengurangi debit air. (kir)

Dugaan Pungli, FK2GB Mengaku Tak Tahu Giri Menang (Suara NTB) Ketua Forum Komunikasi Kepala Desa Kecamatan Gunung Sari dan Batu Layar (FK2GB) H. Sabri Isyail mengaku tidak tahu soal adanya pungutan yang dilakukan dalam program pemasangan meteran gratis untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Kecamatan Gunung Sari.

Begitu juga dengan adanya pungutan yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya, dirinya mengaku tidak tahu. Hanya

saja, ujarnya, terkait program hibah dari Kementerian PU dan Perumahan Rakyat untuk MBR ini, justru menjadi sorotan pihaknya. Lantaran tahun 2015 ini, dalam melakukan pendataan, PDAM tak melalui mekanisme yang seharusnya.

Di lapangan, lanjutnya, PDAM melakukan pendataan di desa-desa. Padahal kepala desa sudah mendapatkan surat pemberitahuan dari kecamatan agar masing-masing desa melakukan pendataan untuk

masyarakat yang mau mengajukan pemasangan meteran air gratis. “Justru kita pertanyakan untuk data yang membutuhkan pemasangan gratis ini, tapi nyatanya tak pernah jadi acuan oleh PDAM,” ujarnya pada Suara NTB, Selasa (3/11).

Pihaknya berencana melakukan hearing dengan DPRD Kabupaten Lobar, karena menganggap PDAM melakukan pendataan tidak sesuai prosedur. Bahkan, katanya, Ketua Divisi Hukum dan Advokasi

FK2GB Sahril membawa permasalahan ini juga permasalahan lain yang dilakukan oleh PDAM ke Ombudsman.

Pada bagian lain, pihaknya mengkonfirmasi Kepala Desa Midang, terkait adanya dugaan pungli. Namun, jawaban Kepala Desa Midang mengaku tak tahu menahu adanya pungutan dimaksud. Kepala Desa Midang menduga penarikan terjadi di tingkat bawah, sehingga akan berkoordinasi dulu dengan kepala dusun.

Sebelumnya, Kepala Cabang PDAM Gunung Sari melalui Pelayanan Informasi Yusron Sayid Diskara menegaskan, jika pihaknya lebih selektif dalam menentukan desa yang menerima bantuan dari Kementrian PU. Pasalnya, mengacu dari tahuntahun sebelumnya pemasangan meteran diwarnai dengan tindakan pungli oleh oknum kepala desa. Padahal bantuan ini sengaja dikucurkan oleh pemerintah pusat untuk masyarakat tidak mampu atau MBR. (use)

SUARA PULAU SUMBAWA

SUARA NTB Rabu, 4 November 2015

Halaman 6

KSB Polisikan Warga Pencaplok Lahan Batu Nampar Taliwang (Suara NTB) Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) melaporkan ke polisi kasus klaim lahan oleh warga di Tanah Nasional Blok Batu Nampar yang berada di Satuan Pemukiman Tiga (SP3) Tongo II desa Talonang Baru kecamatan Sekongkang. Sebelumnya beragam upaya kekeluargaan ditempuh untuk menyelesaikan masalah ini.

Kemarau, Petani di KSB Tak Diarahkan Menanam Taliwang (Suara NTB) Meski kalender tanam periode 2015-2016 sudah dimulai sejak Oktober lalu, hingga kini petani di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) belum ada yang mulai melakukan kegiatan tanam. Para penyuluh selaku garda terdepan pemerintah pun mengaku, tak berani mengarahkan petani memulai proses tanam di Musim Taman Satu (MT1) ini karena cuaca kemarau belum menunjukkan akan segera berakhir.

“Semua anggota (penyuluh) kami di lapangan sampai sekarang belum ada yang mengarahkan petani untuk mulai proses tanam. Meski kalau ikut kalender musim tanam, sebenarnya sudah dimulai awal Oktober lalu,” jelas kepala Badan Ketahanan Pangan Pelaksana Penyuluh Pertanian Perikanan dan Kehutanan (BKP5K), Ir. H. Mansyur Sofyan, MM kepada media ini, Selasa (3/11).

Berdasarkan hasil pantauan terbaru Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), untuk wilayah NTB dan sekitarnya musim penghujan akan mulai terjadi pada akhir bulan Desember mendatang. Mengacu pada prakiraan tersebut, Mansyur mengatakan, pihaknya tentu akan megarahkan petani mulai melakukan proses tanam (semai) pada bulan Januari tahun 2016. “Artinya molor sekitar tiga bulan dari kalender tanam,” timpalnya.

Ia mengaku, cuaca ekstrem tahun ini benar-benar tak memberikan pilihan petani agar bisa memulai musim tanam tepat waktu. Biasanya pada tahun-tahun sebelumnya, petani yang berada di bagian hulu selalu bisa memulai proses tanam tepat waktu. Tetapi kini hingga memasuki awal bulan November belum ada petani di wilayah hulu yang dilaporkan mulai melakukan penyemaian. “Biasanya yang di hulu sudah mulai. Tapi sekarang petani kita belum ada yang berani karena benar-benar kondisinya tidak memungkinkan,” ujarnya.

Keterlambatan kegiatan tanam yang terjadi sekarang ini diakui Mansyur akan berpengaruh pada kondisi pangan daerah. Karena itu pihaknya telah menyusun langkah antisipasi dengan mengatur ketersediaan stok pangan daerah. Sejauh ini kata dia, masih terjadi kelebihan stok pangan di masyarakat, namun demikian jika tetap terjadi kelangkaan maka pemerintah akan menggunakan stok pangan yang berada di tangan Bulog. “Tapi hitungan kami sementara, kelebihan stok yang ada di masyarakat masih bisa menutupi kebutuhan pangan masyarakat sampai empat bulan ke depan,” klaimnya. (bug) (Suara NTB/bug)

Mantan Bendahara Dikporabudpar KSB Mangkir dari Panggilan Jaksa

Sumbawa Besar (Suara NTB) Mantan bendahara Dikporabudpar KSB mangkir dari panggilan jaksa, Selasa (3/11). Ketidakhadiran bendahara yang berinisial E ini tanpa memberikan keterangan kepada pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Sumbawa.

Kajari Sumbawa, Sugeng Hariadi, SH, MH yang didampingi Kasi Pidsus, Iwan Kurniawan, SH membenarkan hal tersebut. Sebelumnya pihaknya telah melakukan pemanggilan terhadap empat pegawai Dikporabudpar KSB untuk dimintai keterangan terkait mekanisme, penggunaan, dan pencairan UP di Dinas tersebut. Di antaranya DR, Kasubag Keuangan, MF mantan PPK, DK Bendahara pembantu, dan E mantan bendahara. Namun hanya tiga orang yang memenuhi panggilan, satu orang tidak datang, tanpa ada keterangan. “Yang hadir hanya tiga orang kecuali mantan bendahara,” imbuhnya.

Pihaknya akan menjadwalkan kembali pemanggilan terhadap E, mantan bendahara dinas tersebut pada Kamis mendatang. Sejauh ini pihaknya sudah melakukan pemeriksaan terhadap lima orang untuk dimintai keterangan, yaitu Kepala Dinas, Sekretaris, termasuk tiga pegawai di Dipora KSB. Kata Kajari, pihaknya akan terus berjalan meskipun ada statemen-statemen yang mengatakan bahwa pihak Kejaksaan tidak perlu masuk, sebab terkait kasus tersebut bahwa itu belum diperiksa oleh BPK. Namun pihaknya tetap akan melakukan penegakan hukum apabila melihat terjadinya dugaan penyimpangan ataupun adanya perbuatan melawan hukum.

Terlepas apakah kerugian negara sudah dikembalikan atau tidak, sebab sudah masuk dalam penyelidikan. Banyak contoh yang harus disampaikan kepada masyarakat, bahwa pengembalian kerugian negara tidak menghapuskan penuntutan sesuai dengan pasal 4 undang-undang 31 tahun 1999. “Silakan saja orang mempunyai satu pendapat, tetapi kami tetap bahwa penegak hukum apabila melihat penyimpangan seperti itu, atau melihat adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan, kita tetap masuk. Kami tetap menghormati pendapat orang, tapi marilah kita tegakkan hukum ini dengan benar, karena ini menyangkut kerugian negara, menyangkut uang rakyat yang diselewengkan oleh oknum itu,” tukasnya. (ind)

pejabat untuk mengawal laporan itu, diantaranya Staf Ahli Bupati Bidang Hukum dan Politik, Irawansyah Atta, MH; kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disosnakertrans) KSB, H. Abdul Hamid, M.Pd dan Kabag Hukum Sekretariat Daerah (Setda) KSB Ahmad Yani, MH. Dalam laporannya itu, Pemda KSB menyampaikan

telah terjadi penguasaan tanah tanpa hak milik di atas lahan milik pemerintah dalam hal ini atas nama Departemen Transmigrasi sesuai dengan keputusan kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nomor 88/HPL/BPN/ 2002 tentang pemberian hak pengelolaan atas nama Departemen Transmigrasi atas nama yang berada di KSB. Tak hanya itu Pemda KSB

Menurut dia, langkah itu merupakan upaya lanjutan pemerintah dalam rangka mengembalikan lahan pemerintah sebagaimana fungsinya. “Benar kasus TNBBN itu sudah kami serahkan atau percayakan ke pihak kepolisian. Jadi kami tinggal menunggu prosesnya,” jelasnya kepada wartawan.

Menurut dia, langkah hukum yang diambil pemerintah itu semata-mata untuk mengklirkan persoalan kepemilikan lahan TNBBN yang selama ini beberapa bagiannya diklaim oleh masyarakat. “Kalau dalam prosesnya ada warga yang terbukti melanggar hukum, maka biar hukum yang

berbicara. Yang jelas pelaporan ini pemerintah ini memberikan bukti bahwa lahan-lahan yang selama ini diklaim masyarakat itu sebenarnya adalah milik pemerintah,” dalihnya.

Sebagai pihak yang diberi kuasa, Hamid mengaku akan mengawal proses hukum yang diambil Pemda KSB itu.

Karenanya guna memastikan prosesnya berlanjut, pihaknya dalam waktu dekat akan melakukan konfirmasi ke Polres KSB, agar bisa mengetahui perkembangan dari kasus yang dilaporkan tersebut. “Hasil konfirmasi itu akan kami sampaikan ke pimpinan dalam hal ini bupati,” imbuhnya. (bug)

(Suara NTB/ind)

(Suara NTB/bug)

Informasi yang diperoleh media ini, Selasa (3/11), laporan Pemda KSB ke pihak kepolisian itu telah dilayangkan pada bulan Oktober lalu.

Pemda K S B sendiri menugaskan tiga

juga memaparkan secara kronologis proses klaim serta pihak-pihak (warga) yang diduga sebagai oknum yang mengklaim sejumlah lahan di atas tanah milik negara itu. Pemda KSB pun meminta pihak kepolisian dalam hal ini Polres KSB untuk melakukan pemeriksaan sampai pada pembuktian hukum tentang lahan yang diklaim karena selama ini upaya pemerintah untuk mengembalikan posisi lahan negara itu secara persuasif tidak membuahkan hasil.

Kepala Disosnakertrans KSB, Abdul Hamid yang dikonfirmasi soal laporannya tersebut, tidak menampiknya.

DIAMANKAN - Truk-truk bermuatan kayu yang diamankan di Polres Sumbawa, Selasa (3/11).

Sumbawa Besar (Suara NTB) Setelah beberapa kali mengamankan truk pengangkut kayu, jajaran Polres Sumbawa kembali mengamankan 14 truk bermuatan kayu, Selasa (3/11) dinihari sekitar pukul 03. 00 Wita.

Truk-truk tersebut dicegat di jalan by pass Sumbawa-Bima, tepatnya di Simpangan Boak kecamatan Unter Iwes.

Kapolres Sumbawa, AKBP Muhammad, SIK yang didampingi Kasat Reskrim, Iptu Tri Prasetiyo menutur-

kan, pihaknya mendapatkan informasi terjadi pembalakan liar hutan di wilayah Timur, dan hendak membawa kayu menggunakan truk. Namun setelah melakukan pengecekan, truktruk tersebut memberikan dokumen yang lengkap. “Setelah dicek truk tersebut memilik dokumen. Kami membutuhkan keterangan, jangan sampai timbul persepsi bahwa Polisi cuma mengecek dan langsung dilepas. Makanya kita amankan dan diperiksa dulu kebenaran dari dokumen

tersebut,” imbuhnya.

Sejauh ini pihaknya sudah memintai keterangan dari seluruh sopir truk, bahkan beberapa pemilik kayu sudah dihadirkan dan dimintai keterangan terkait dokumen kayu tersebut.

Pihaknya juga sudah menghubungi pihak kehutanan untuk mengkroscek dokumen. Namun terkendala, lantaran pihak kehutanan juga melakukan tugas di Alas. Rencananya pihaknya juga akan berkoordinasi kembali dengan pihak kehutanan. Ketika dokumen

Paslon Sepakati Contoh Surat Suara Pilkada Sumbawa Sumbawa Besar (Suara NTB) Ketiga pasangan calon (paslon) Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa menyepakati contoh surat suara untuk hari pemungutan suara pada 9 Desember mendatang. Untuk selanjutnya dicetak secara massal sebanyak yang dibutuhkan.

Sekretaris KPU Sumbawa, Lahmuddin, S.E kepada Suara NTB, Selasa (3/ 11) menjelaskan, ketiga pasangan calon yang diwakili tim pemenangan masingmasing membubuhkan tanda tangan di nomor, foto dan nama paslon sebagai bukti persetujuan atas speciment surat suara dimaksud. “Artinya, gambar, komposisi dan warna masing-masing paslon pada kertas suara ukuran 27 cm x 23 cm telah disetujui,” terangnya.

Lahmudin juga memberi jaminan surat suara tersebut tidak akan berubah signifikan. Jumlah surat suara yang akan dicetak sebanyak 330.558 sudah termasuk cadangan 2,5 persen. Ditambah 2.000 untuk cadangan pemungutan suara ulang. Namun surat suara ini tidak akan dibuka, jika tidak ada pemungutan suara ulang. “Kalaupun ada kemungkinan sedikit degradasi (perubahan) warna sedikit bisa dimaklumi paslon,” ujarnya.

Saat memperlihatkan contoh surat suara dimaksud, hadir dari pasangan Jack Morsa-H Irwan Rahadi yang diwakili M. Haji, dari pasangan H. Asaat Abdullah-Chandra Wijaya Rayes diwakili Ketua Tim Pemenangan Kamaludin, S.T dan M. Yamin, serta dari pasangan nomor 3 H. Husni Djibril-H Mahmud Abdullah diwakili Ridwan Amor dan Jamhur Husein.

Terkait logistik lain, seperti formulir, hologram, segel, sampul, dan alat kelengkapan lainnya minggu kedua bulan November mendatang sudah dalam proses pengirman ke KPU Sumbawa. (arn)

(Suara NTB/arn)

SURAT SUARA - Sekretaris KPU memperlihatkan contoh surat suara yang telah disetujui paslon bupati Sumbawa, Selasa (3/11).

kayu yang dimuat sudah cocok dengan yang ada di kehutanan dan pihak kehutanan menyatakan tidak ada tindak pidana, maka truk-truk kayu tersebut akan kembali dilepaskan. Tetapi jika dokumen yang dibawa tidak sesuai dengan yang ada di kehutanan, maka pihaknya akan melakukan penyidikan.

“Dugaan awal hasil illegal logging.

Makanya kami cek semua dari 14 truk dokumennya ada semua. Cuma kita mengkroscek saja dengan yang di kehutanan,” tukas Kapolres. (ind)

Jelang Muskab

KNPI Masih Jadi Rebutan Sumbawa Besar (Suara NTB) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Sumbawa, rencananya baru akan menggelar Musyawarah Kabupaten (Muskab) pada 19-20 Desember mendatang.

Namun sejumlah nama yang digadang - gadang menjadi calon ketua mulai bermunculan. Tampaknya pucuk pimpinan KNPI masih menjadi magnet yang kuat.

Ketua KNPI Sumbawa, Andi Rusni S.E, menjelaskan rencananya menggelar Muskab pada kisaran waktu dimaksud. Sebab pada 21-23 Desember sudah digelar Musprov KNPI NTB. Kini pihaknya masih akan menyelesaikan sejumlah agenda, seperti Festival Drumband dan Pagelaran seni budaya lintas etnik.

Terkait kesiapan dirinya untuk maju kembali, Andis panggilan akrabnya, belum bisa memastikan dan nanti akan disampaikan jelang Muskab.

Pihaknya pun mempersilakan tokoh pemuda yang lain untuk maju memperebutkan Ketua KNPI. Asalkan memenuhi persyaratan normatif, seperti umur maksimal 40 tahun. Serta memiliki kapasitas kompetensi dan jaringan untuk memimpin KNPI tiga tahun kedepan. “Saya kira, dari OKP ataupun PK KNPI pun sudah memunculkan sejumlah nama yang akan bertarung, seperti Ardi Juliansyah (anggota DPRD Sumbawa), Alwan Hidayat (PMII), dan Syamsi

Hidayat (Panwas),” sebutnya.

Andis yang juga anggota DPRD Sumbawa dari Partai Gerindra juga membantah menyeret KNPI ke dalam pusaran politik. Tetap pada nafas perjuangan pemuda yang juga akan membantu kerja dan program pemeirntah. Kalaupun berbeda, maka tidak ada perlu dipersoalkan.

Alwan Hidayat yang namanya digadang - gadang akan maju, menyampaikan, kalaupun dirinya maju sudah memenuhi persyaratan secara normatif. Bahkan ia jugamengklaim memiliki infrastruktur yang dibutuhkan untuk maju. Termausk klaim dukungan dari PK maupun OKP. “Saya juga memenuhi persyaratan yang didukung OKP maupun PK. Meski ini belum secara resmi saya nyatakan maju.

Yang jelas KNPI sudah pasti menjadi mitra strategis pemerintah, khususnya terkait kepemudaan,” katanya diplomatis.

Pandangan tak jauh berbeda juga disampaikan Ardi Juliansyah, S.IP. Diakuinya ada dukungan dari beberapa PK, namun pihaknya sendiri belum memastikan apakah akan maju atau tidak saat Muskab nanti. Ardi juga masih melihat posisi incumbent, apakah maju kembali dalam pertarungan memperebutkan Ketua KNPI, sebagai tolak ukur baginya. Yang jelas, siapapun yang memimpin KNPI nantinya harus satu nafas dengan pemerintah. (arn)

Fikri Laporkan Dugaan Pencemaran Nama Baik Melalui Medsos Sumbawa Besar (Suara NTB) Ketua Komisi I DPRD Sumbawa, Syamsul Fikri melaporkan dugaan tindak pencemaran nama baik oleh sebuah akun di group Facebook “rungan samawa”. Atas postingan yang mempertanyakan terkait dugaan pungutan dalam bantuan

sapi dari luar negeri.

Tak terima namanya diseret dalam postingan tersebut, Ketua Komisi I, Syamsul Fikri yang didampingi Tim Advokatnya, Kusnaini S.H, secara resmi melaporkan hal ini, Selasa (3/ 11). Dengan nomor laporan LP/ 760/XI/2015/SPKT. Melaporkan

dugaan tindak pidana pencemaran nama baik, terkait berupa postingan sebuah akun di group FB, “rungan samawa”.

Kuasa Hukum, Kusnaini S.H, menjelaskan gambaran isi postingan dimaksud, kaitan dengan bantuan sapi yang katanya berasal dari luar negeri dis-

ebutkan masyarakat bersedia membayar Rp 2 juta per sapi.

Disebutkan, bahwa salah satu juru pungut yang berinisial MD, dicurigai sebagai anak emas Ketua Komisi I, Syamsul Fikri.

“Klain kami keberatan dan nama baiknya dicemarkan lewat sosial media facebook,” ce-

tusnya, seraya menyebutkan, ini murni penegakan hukum dan tak terkait dengan politik atau pasangan manapun.

Kasat Reskrim Polres Sumbawa, Iptu Tri Prasetyo membenarkan adaya laporan tersebut dan kini sedang dalam penanganan pihaknya. (ind/arn)

(Suara NTB/arn)

KETERANGAN - Andi Rusni, Ardi J dan Alwan H, saat memberikan keterangan, Selasa (3/11).

SUARA NTB Rabu, 4 November 2015

Curanmor Makin Marak di Bima Kota Bima (Suara NTB) – Kasus pencurian motor (curanmor) di wilayah hukum Polres Bima Kota dalam beberapa hari terakhir cukup marak terjadi. Dalam sehari bisa terjadi dua kasus curamnor dalam waktu hamper bersamaan. Pelaku juga tidak memilih waktu dan tempat. Bahkan, tidak hanya motor pribadi yang digasak namun motor dinas juga tidak luput dari incaran.

Seperti yang terjadi pada Senin (2/11), satu unit motor warga kelurahan Penatoi Kecamatan Mpunda digasak pencuri saat terparkir di teras rumah korban. “Sesuai nomor (Suara NTB/uki) STNK, motor ini atas nama Sabri Kantor Depag Agama Kabupaten Bima,” terang Kasubag Humas Polres Bima Kota, Iptu Sabri kepada Suara NTB, Selasa, (3/11). Sekitar pukul 20.00 Wita, tepatnya di Kelurahan Sadia, Kecamatan Mpunda, Kota Bima. Satu unit motor jenis Supra 125 tiba – tiba hilang saat terparkir di depan halaman warnet kelurahan setempat. Parahnya lagi motor yang digasak pelaku milik salah seorang anggota TNI. “Para pelaku tengah dilidik,” tegas Sabri. (uki)

SUARA PULAU SUMBAWA

Kawasan Hutan Tambora Rusak Parah Bima (Suara NTB) – Lemahnya pengawasan dari pihak terkait, membuat kawasan hutang lindung di Kecamatan Tambora, Kabupaten Bima, mengalami kerusakan. Separuh hutan di kawasan itu menjadi gundul, karena dibabat oknum yang tidak bertanggungjawab.

Demikian dikatakan Kepala Desa Kawinda Nae, Kecamatan Tambora, Haidin kepada Suara NTB, Selasa (3/ 11). Dikatakannya, pembabatan hutan tutupan negara itu, hingga saat ini dikabarkan terus dilakukan. Hal itu mengakibatkan kerusakan hutan semakin parah. “Saya meminta Dinas Kehutanan setempat dan pihak kepolisian un-

tuk melakukan pengawasan, serta penindakan terhadap kerusakan lingkungan tersebut,” ucapnya.

Kerusakan hutan yang parah, kata Haidin ditemukan di sebelah utara dan selatan gunug Tambora, termasuk di areal konservasi.

Kayu-kayu alam yang ada di hutan lindung dengan luas lahan puluhan ribu hektar

telah ditebang.

Perusahaan pemegang konsesi lahan di sana diduga banyak melakukan pelanggaran. Selama satu tahun perusahaan tersebut beroperasi di kawasan hutan produksi, tepatnya di sebelah selatan Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompu. “Mereka telah melakukan pembabatan, hingga melewati tapal batas. Termasuk di areal konservasi dan hutang lindung di sebelah utara Kecamatan Tambora, Kabupaten Bima,” katanya.

Yang mendominasi kerusakan hutan adalah illegal logging. Bahkan lanjut Haidin, pembalakan liar di sana pun

Pemerintah akan Bangun Rumah Nelayan di Bima Bima (Suara NTB) – Pada tahun 2016 mendatang, masyarakat nelayan di daerah pesisir kabupaten Bima akan dibangunkan rumah nelayan. Pemerintah pusat melalui Kementerian PUPR akan membangun rumah di daerah pesisir sesuai syarat dan kriteria.

Demikian dikatakan Kabid Perencanaan Fisik dan Sarana Bappeda Kabupaten Bima, Zainal Arifin, ST, MT kepada Suara NTB, Selasa (3/11). “Rumah khusus nelayan ini akan dikerjakan awal tahun 2016 mendatang yang anggarannya bersum(Suara NTB/uki) ber dari APBN,” katanya.

Zainal Arifin Bappeda bertugas sebagai fasilitator mengenai pembangunan rumah akan dikerjakan oleh pihak ketiga dengan sistem tender dan penunjukan juga kewenangan pemerintah pusat. “Kita hanya fasilitator saja,” tegasnya.

Menurutnya, sebelum rumah dibangun harus memenuhi sejumlah kriteria dan persyaratan di antaranya, wilayah tersebut harus daerah pesisir atau nelayan. Kemudian memiliki lahan satu hektar dan lahan itu baik dimiliki warga atau pemerintah desa setempat yang dihibahkan. “Setelah diverifikasi dan syaratnya cocok, rumah siap didirikan. Kemudian rampung diserahkan langsung kepada penerima manfaat,” sambungnya.

Satu hektar lahan akan dibangun 50 unit rumah dengan tipe 36. Jika disesuaikan dengan usulan, kata Zainal, rumah nelayan akan dibangun sebanyak 250 unit di lima dari sembilan wilayah pesisir yang diusulkan yakni desa Bugis, Bajo Pulo Kecamatan Sape, desa Oi Tui Kecamatan Wera, Desa Laju dan Sambane Kecamatan Langgudu. “Semua wilayah ini sudah dilakukan diverifikasi oleh tim pusat,” terangnya.

Meskipun wilayah pesisir baru lima wilayah kebagian.

Namun Bappeda sendiri diminta untuk mengusulkan sebanyak banyaknya mengingat program ini berkelanjutan hingga 2019 mendatang. “Sementara yang diusulkan desa Sarae Ruma Kecamatan Langgung dan Ujung Kalate Kecamatan Ambalawi untuk diprioritaskan tahun selanjutnya.

Tidak itu saja, untuk mengetahui desa nelayan di Kabupaten Bima, pihaknya juga melakukan komunikasi dengan BPMPD untuk memberikan informasi tentang desa-desa pesisir di Kabupaten setempat yang belum diketahui. “Jadi mulai sekarang desa ataupun daerah pesisir yang layak boleh diusulkan ke kita,” pungkasnya (uki)

tampak menjadi rutinitas warga setiap hari. “Kayu-kayu hasil dari hutan itu, mereka bawa jual keluar daerah. Termasuk di wilayah Sumbawa dan Lombok,” tuturnya.

Sementara itu, anggota Komisi III DPRD Kabupaten Bima, Fahrir Rahman, ST mengatakan, lemahnya pengawasan dari Dinas Kehutanan dan Kepolisian menjadi penyebab utama terjadi illegal logging di kawasan Tambora. “Kawasan Tambora itu sudah masuk dalam kategori sebagai Hutan Taman Nasional, mestinya harus diawasi secara ketat.

Tapi kenyataannya, Pemba-

batan justru terus dilakukan hingga saat ini,” jelasnya.

Terpisah Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Bima, Ir. H. Nurdin membenarkan selama ini pihaknya sudah berupaya mengeliminir dengan cara melakukan sosialisasi, pembinaan hingga penindakan. Hanya saja hasilnya belum maksimal. Menurutnya, kegiatan itu tidak hanya di Kecamatan Tambora. Namun di sejumlah wilayah seperti Kecamatan Lambu dan Monta. “Kasus perambahan hutan dan illegal logging masih marak terjadi. Untuk mengawasi itu diperlukan kerjasama semua pihak,” terangnya. (uki)

Hasil Kerja Pansus DPRD Dompu Tidak Jelas

Kurang Perhatian, Anak Rentan Jadi Korban Kejahatan Dompu (Suara NTB) Para orang tua dituntut lebih peka terhadap tumbuh kembang anak dan pengaruh lingkungan. Kurangnya perhatian orang tua memberi pengaruh besar tingginya kasus kejahatan terhadap anak.

Anggota Komisi III DPRD Dompu, Nadirah, SE. Akt kepada Suara NTB, Senin (2/ 11) mengungkapkan keprihatinannya atas tingginya kasus kekerasan dan pencabulan terhadap anak di Dompu. Kondisi ini tidak lepas dari efek media yang memberi pengaruh yang cukup besar terhadap lingkungan.

“Kita diserang dari segi bu(Suara NTB/ula) daya dan itu sangat cepat Nadirah pengaruhnya,” kata Nadirah.

Banyak ibu – ibu, kata Nadirah, lebih betah berkomunikasi dengan media online ketimbang anak dan keluarganya. Untuk bermain facebook bisa menghabiskan waktu 3 – 4 jam, sementara untuk berkomunikasi dengan anak sangat terbatas. “Ibu harus peka membaca situasi dan kondisi sekitarnya,” harapnya.

Anak juga harus didorong keberaniannya untuk melaporkan setiap kejanggalan terhadap dirinya dan perlakuan orang padanya.

Tentu dengan memberikan pendidikan sex sedini mungkin, sehingga mereka bisa memahami di antara anggota tubuhnya yang bisa disentuh orang lain. “BPPKB dan instansi terkait juga dituntut meningkatkan penyuluhan terhaadap masyarakat, sehingga bisa memberikan pendidikan bagi masyarakat,” ungkapnya.

Selain itu, keluarga dan aparat hingga di level paling rendah dituntut bersikap tegas terhadap pelaku kekerasan terhadap anak. Ketika ada kejadian langsung diantisipasi dan dilaporkan ke aparat berwajib, sehingga bisa memberi efek jera. “Ini (pencabulan) merupakan perbuatan biadab. Pelakunya agar dihukum setimpal agar ada efek jera,” tegasnya. (ula)

Halaman 7

(Suara NTB/ula)

TUMPUKAN SAMPAH - Salah satu sudut tumpukan sampah di dalam kota Dompu sebagai dampak penutupan TPA Bara oleh ahli waris pemilik lahan, Selasa (3/11).

Kasasi TPA Bara Belum Teregister

PN Bertanggung Jawab Kirim Berkas Kasasi Dompu (Suara NTB) Perlawanan Pemda Dompu atas putusan banding Pengadilan Tinggi (PT) NTB terhadap sengketa kepemilikan lahan yang dijadikan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah di Desa Bara Dompu belum teregister di Mahkamah Agung (MA). Masih adanya berkas yang belum dilengkapi sehingga kasusnya belum diregister.

Wakil Ketua Pengadilan Negeri (PN) Dompu, Djumyanto, SH kepada wartawan, Selasa (3/11), mengakui kasasi atas perkara sengketa kepemilikan lahan di lokasi TPA Bara yang diajukan Pemda Dompu belum teregister di MA. Belum lengkapnya berkas pengajuan perkara dari pengadilan menjadi penyebab keterlambatan register perkara dilakukan. “Terkendala kurangnya berkas yang diajukan,” katanya.

Keterlambatan register

yang melewati batas maksimal 14 hari setelah putusan, Djumyanto mengatakan, permohonan kasasi akan tetap diproses. Hanya saja putusan akan menjadi kewenangan hakim. “Tetap bisa diproses, namun kapan kasasinya akan turun itu belum bisa dipastikan. Kita tunggu saja informasi dari MA,” ungkapnya.

Kepala Bagian Hukum Setda Dompu, Haeruddin, SH yang dihubungi terpisah, menegaskan, pascaputusan banding yang diterima pihaknya langsung dinyatakan kasasi sebelum batas 14 hari.

Bukti kasasi ini juga telah diregisterkan di panitera perdata di PN Dompu. “Kami sudah menyatakan kasasi.

Ada bukti pernyataan kasasinya,” tegas Haeruddin.

Sesuai prosedur perkara, lanjut Haeruddin, ketika putusan banding dinyatakan kasasi, tanpa memori kasasi bisa langsung diproses. Pihak

PN Dompu yang akan mengirim berkas terkait putusan banding dan putusan di tingkat pertama. “Yang jelas, prosedur perkara. Kita nyatakan kasasi, urusan mereka yang mengirim,” jelasnya.

Kisruh soal lahan di TPA Bara ini mulai bergulir sejak tahun 2013 pascagagal dibayar di tahun 2012 oleh pemerintah. Gugatan ini diajukan Mukraman ahli waris pemilik lahan sejak 2014 lalu. Hasil putusan di tingkat pertama dimenangkan warga dan pada proses banding juga dimenangkan warga, sehingga Pemda mengajukan kasasi.

Ahli warisnya pun melakukan aksi blokir jalan agar TPA Bara tidak dijadikan tempat pembuangan sampah hingga ada kepastian pemerintah membebaskannya. Akibatnya, tumpukan sampah terjadi di mana – mana dalam kota, sehingga terkesan kumuh dan jorok. (ula)

Tagih Utang, Pengusaha Datangi Kantor Dikpora Bima

(Suara NTB/uki)

KECEWA – Pengusaha (tengah) yang datang ke kantor Dikpora Bima, mengungkapkan kekecewaannya pada pegawai di sana, karena pejabat yang berutang dan dicari ke kantornya tak ditemukan, Selasa (3/11).

Bima (Suara NTB) – Murdiyanto (39), pengusaha asal kelurahan Sadia Kecamatan Mpunda Kota Bima, Selasa (3/11), mendatangi kantor Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Kabupaten Bima. Pemilik toko Nabila ini hendak mencari salah satu pegawai pada SKPD setempat, Sahraini, untuk menagih hutang yang disebutnya Rp 300 juta.

Akan tetapi, Sahraini tidak berada di ruangan dengan alasan tidak masuk kantor selama dua minggu sehingga membuat Murdiyanto geram.

“Saya ke sini mau ketemu dan ingin menagih utang kepada Ibu Sahraini,” tegasnya kepada Suara NTB. Bahkan, kata Murdiyanto sebelum mendatangi kantor setempat, dirinya berkali kali

membuka komunikasi dengan Sahraini agar lekas mengembalikan uang yang dipinjamnya pada bulan Mei lalu itu dan akan dikembalikan secepatnya. Namun yang bersangkutan hanya memberikan janji yang tidak pernah direalisasikannya hingga kini.

Menurut Murdiayanto yang akrab dipanggil Aan ini, uang yang dipinjamn oleh Sahraini sebanyak Rp 300 juta. Saat itu, Murdiyanto tidak berkeinginan ataupun memiliki kepentingan lain selain membantu meringankan beban sesama. “Dulu hanya membantu karena ada rezeki yang lebih, tapi sekarang uang itu sangat saya butuhkan,” katanya.

Setelah mengelingi seluruh ruangan di kantor tersebut, mencari tahu keberadaan Sahraini, dan hasilnya nihil,

membuat Murdiyanto meluapkan kekecewaannya dengan mengancam akan melaporkan Sahraini ke pihak berwajib dengan dugaan penipuan. “Kalau caranya seperti ini, saya akan menempuh jalur hukum,” jelasnya.

Terpisah, Sahraini hendak dikonfirmasi melalui sambungan telepon tidak memberikan keterangan lantaran HP dinonaktifkan. Saat didatangi ke rumahnya di Kelurahan Sadia Kota Bima, yang bersangkutan tidak ada. Rumahnya tertutup dan dikunci dari luar.

Sementara itu, Kepala Dinas melalui Kasubag Umum dan Kepegawaian Dikpora Kabupaten Bima, Ikhwan Budiman, S.Sos, M.Ap membenarkan Sahraini merupakan pegawai yang memiliki jabatan Kepala Seksi (Kasi) pada SKPD setempat. Hanya saja sudah dua minggu tidak masuk kantor tanpa ada alasan yang pasti. “Sahrani, merupakan Kasi Sarana dan Prasarana pada bidang Dikdas, namun jarang masuk kantor,” tuturnya.

Soal hutang piutang antara Sahraini dengan orang, kata Ikhwan tidak ada keterkaitan dengan Dinas karena itu merupakan ranah pribadi. Akan tetapi permasalahan itu tetap akan dilaporkan pada atasan untuk ditindaklanjuti. “Kita baru keluarkan surat teguran kepada Sahraini karena tidak masuk selama dua minggu. Mengenai piutang juga akan kita sikapi,” pungkasnya. (uki)

Dompu (Suara NTB) Tiga panitia khusus (Pansus) hasil bentukan DPRD Dompu pada 11 Februari 2015 lalu terkait investasi, aset dan kehutanan hanya terkait aset yang memiliki kesimpulan. Pansus investasi berdalih hasilnya akan diputuskan usai pemilihan kepala daerah (Pilkada), itupun masih menyisakan kajian tim ahli yang belum ada.

Padahal waktu yang diberikan untuk masa kerja pansus selama enam bulan.

Ketua Pansus Investasi DPRD Dompu, H. Didi Wahyuddin, SE kepada Suara NTB di kantornya, Selasa (3/11) mengaku, hasil kerja pansus investasi masih membutuhkan kajian dari tim ahli terkait investasi. Karena pihaknya tidak ingin putusannya didominasi politis ketimbang teknis investasi yang diatur dalam ketentuan. “Kita masih menyisakan kajian tim ahli, karena kita tidak ingin kesannya terlalu politis,” ungkap H. Didi.

Apalagi di internal pansus, kata H. Didi, terdapat dua pendapat terkait investasi khususnya pada proses take over dari PT BA ke PT SMS. Ada yang berpendapat proses take over menyalahi ketentuan sehingga izinnya perlu ditinjau ulang. Sementara kelompok lain menilai, tidak ada masalah dalam proses take over. “Karena proses take over dari PT BA ke PT SMS juga melibatkan pemerintah,” ungkap H. Didi.

Namun hasil investigasi dan pendalaman terhadap

proses investasi PT SMS dinilainya tidak ada masalah.

Kendati demikian, pansus masih ingin mendengarkan kajian tim ahli terkait investasi untuk mendapatkan pemahaman yang utuh, sehingga Dewan tidak dipersoalkan terkait putusannya. “Karena sekarang nuansannya politis jelang Pilkada, makanya kita akan putuskan setelah Pilkada,” kata H. Didi.

H. Didi juga mengaku, kerja pansus lebih difokuskan pada PT SMS. “Kita fokusnya pada PT SMS. Kalau PT STM tidak ada masalah. Sementara PT Raja G & G hingga saat ini belum beroperasi,” kata H. Didi. Namun ia membantah, pansus yang dibentuk hanya ingin mempersoalkan kerja Bupati Dompu, Drs. H. Bambang M. Yasin.

Tiga pansus Dewan dibentuk 11 Februari 2015 yaitu investasi, aset, dan kehutanan.

Pansus investasi diketuai H. Didi Wahyuddin, SE (Partai Gerindra) dan wakil ketua Ikhwayuddin AK (PAN). Pansus aset diketuai Kurnia Ramadhan, SE (Partai Gerindra) dan wakilnya M. Subhan (PPP). Pansus kehutanan diketuai Syafruddin, SH (PBB) dan wakilnya M. Iksan, S.Sos (Partai Nasdem).

Pansus ini diberi waktu bekerja selama tiga bulan dan diperpanjang untuk tiga bulan kemudian. Namun hanya pansus aset yang menyampaikan rekomendasinya. Sementara dua pansus lainnya hingga saat ini belum jelas hasilnya. (ula)

Seorang Mahasiswa di Bima Dibacok OTK Bima (Suara NTB) – Seorang mahasiwa STKIP Taman Siswa (Tamsis) Kabupaten Bima, dibacok sekelompok orang tak dikenal (OTK). Akibatnya pria yang bernama Fahril (22) warga asal Desa Karumbu, Kecamatan Langgudu ini mengalami luka serius di leher bagian kanan dan saat ini korban dirawat di RSUD Bima.

Informasi yang dihimpun Suara NTB, Selasa (3/11) menyebutkan, mahasiswa jurusan Penjaskes itu dikejar mulai di Desa Talabiu Kecamatan Woha sekitar pukul 15.00 wita. Sempat adu jotos antara korban dengan sekelompok warga tersebut. Namun karena kalah jumlah, korban akhirnya lari masuk ke gedung kampus STKIP Tamsis Bima untuk menyelamatkan diri.

Namun naas, tiba – tiba datang sekelompok warga menggunakan sajam, kemudian menyerang korban yang sedang bersembunyi. Aksi penyerangan itu membuat mahasiswa setempat panik dan berhamburan keluar gedung.

Setelah para pelaku meninggalkan kampus, mahasiswa menemukan korban

yang bersimbah darah dengan posisi tergeletak di belakang kampus. Korban mengalami luka sabet di bagian leher dan mengalami luka tusukan di sekujur tubuhnya.

Kapolres Bima melalui Kaur Satreskrim Polres Bima Kabupaten, Iptu Syafrudin, Selasa, membenarkan adanya kejadian pembacokan tersebut Korban merupakan mahasiswa Tamsis atas nama Sahril. “Awalnya, korban ditemukan rekan mahasiwa tergeletak bersimbah darah di belakang kampus,” katanya.

Syafrudin mengaku, pihaknya belum diketahui apa yang melatar belakangi kejadian tersebut. Namun, informasi yang diterima ada pertengkaran antara koban dengan beberapa orang sebelum korban dibacok di kampus. “Masih kita lidik sembari mencari barang bukti dan saksi yang melihat kejadian ini,” jelasnya.

Saat ini, tegasnya, pihaknya tengah melakukan identifikasi di TKP. Sementara korban sudah dirawat di RSUD Bima.

“Korban masih selamat. Tapi dilihat dari luka bacok itu sangat serius,” tegasnya. (uki)

(Suara NTB/uki)

KORBAN PEMBACOKAN – Mahasiswa korban pembacokan saat diangkat mahasiswa lainnya untuk dibawa ke RSUD Bima, Selasa (3/11).

SUARA NTB Rabu, 4 November 2015

POLHUKAM

Halaman 8

Mataram (Suara NTB) Pedagang minuman keras (miras) tradisional sekarang sudah tidak bisa leluasa menjual dagangannya. Pasalnya, Pemkot Mataram telah rampung menggodok Peraturan Walikota (Perwal) minuman alkohol. Jika Perwal ini dilanggar, pedagang terancam dipidana.

Kepala Bidang Perdagangan pada Diskoperindag Kota Mataram, Uun Pujianto menegaskan, selain adanya Permendag No. 6 Tahun 2014 dan Perda 2 Tahun 2015 tentang pengendalian dan pengawasan miras, Pemkot Mataram juga telah merampungkan Peraturan Walikota (Perwal) nomor 18 tahun 2015 tentang pengendalian miras.

Sebelum penerapan Perwal itu, terlebih dahulu akan disosialisasikan kepada Kepala Lingkungan se - Kota Mataram. Kaling menurut Uun, memiliki peran strategis menyampaikan Perwal itu ke masyarakat, sehingga bisa ikut membantu mengawasi.

Dia melihat, pedagang miras tradisional di Mataram sangat banyak, sehingga perlu diatur peredarannya. Miras tradisional seperti tuak hanya diperbolehkan untuk kegiatan adat.

Terkait sanksi sebutnya, selain barang disita dan didenda juga akan disanksi pidana. Tidak disebutkan berapa bulan dan atau tahun, kurungan bagi penjual miras tradisional.

Melihat produksi tuak didatangkan dari luar Kota Mataram seperti Lobar dan KLU, Uun akan koordinasikan dengan Satpol PP dan Kepolisian untuk memaksimalkan penjagaan di pintu masuk perbatasan Lobar - Mataram dan Mataram - KLU. “Masalahnya tuak ini kan diproduksi dari luar. Kami berharap ada pos terpadu di tiap pintu masuk,” ujarnya.

Diduga Dibekingi Oknum Polisi Larangan penjualan miras rupanya tidak diindahkan oleh pemilik kafe dan rumah bernyanyi. Keberanian pengusaha melawan aturan itu diduga karena adanya bekingan dari oknum polisi.

Sumber Suara NTB mengatakan, kafe dan rumah bernyanyi dibekingi oleh salah satu oknum polisi, sehingga operasi selalu gagal. Padahal, Pemkot Mataram telah memiliki Perda tentang larangan minol dan seharusnya itu diikuti oleh pengusaha.

Penjabat Walikota Mataram, Dra. Hj. Putu Selly Andayani, M.Si menegaskan, tim yustisi sudah bergerak menyisir rumah bernyanyi di Cakranegara. Tetapi petugas tidak menemukan miras tersebut, karena diduga sudah disembunyikan oleh pemiliknya. Hasil interograsi petugas, salah satu pengusaha menyebut bahwa penjualan miras itu karena ada bekingan dari oknum polisi. “Laporan saya terima dari tim yustisi katanya usahanya itu dibekingi oknum polisi,” kata Selly dikonfirmasi.

Selly meminta petugas mendalami informasi tersebut, jika terbukti dan disebutkan identitas oknum dimaksud, maka pihaknya tidak segan - segan melaporkan ke pimpinannya. Pemkot Mataram memiliki Perda 2 tahun 2015 dan Permendag 6 tahun 2014 tentang larangan minuman beralkohol. “Aturan itu dibuat bukan dibiarkan begitu saja, tapi harus dijalankan. Suruh saja siapa mereka sebut siapa yang bekingi, nanti kita laporkan ke pimpinan,” tantang Selly.

Anggota Fraksi Keadilan, Rangga Danu Mainaga menyesalkan kafe dan rumah bernyanyi di Cakranegara menjual bebas miras. Padahal mereka tidak mengantongi izin dan melanggar aturan. Semestinya, Satpol PP harus turun tangan tanpa melihat apakah ini milik siapa dan dibekingi siapa. “Turun saja, kalau memang ndak ada izin, silahkan Pol PP segel,” tegasnya.

Setidaknya, regulasi atau perda ini harus dikawal sehingga tak menjadi macam kertas. (cem)

Polres Loteng Bidik Program PNPM-MP Praya (Suara NTB) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pendesaan (MP) yang secara resmi telah dihentikan pelaksaan sejak awal tahun 2015 lalu, kini tengah dibidik Polres Lombok Tengah (Loteng).

Menyusul adanya dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan program milik pemerintah pusat tersebut.

Terutama pada tahun terakhir pelaksaan program itu.

Sejumlah pihak pun sudah dimintai keterangan (Suara NTB/kir) oleh tim penyidik unit TinGede Gesiyasa dak Pindana Korupsi (Tipikor) Sat Reskrim Polres Loteng. Termasuk beberapa pejabat lingkup Dinas Pekerjaan Umum (PU) dan ESDM Loteng. “Sudah ada beberapa pihak yang kita panggil,” aku Kanit. Tipikor Sat Reskrim Polres Loteng, Ipda Gede Gesiyasa, seizin Kapolres Loteng, AKBP Nurodin, SIK.MH., kepada Suara NTB, Selasa (3/11) kemarin.

Namun demikian, pemanggilan beberapa pihak tersebut baru sebatas koordinasi saja. Untuk memperoleh beberapa keterangan terkait pelaksaan program tersebut. Belum sampai pada tahap pemeriksaan atau meminta keterangan saksi.

Karena memang prosesnya masih awal.

“Kita baru pada tahap pulbaket (pengumpulan bahan dan keterangan). Belum sampai ke tahap penyelidikan,” ujarnya. Kelanjutan dari proses tersebut sangat tergantung dari proses pulbaket yang saat ini tengah dilakukan. Jika memang data dan keterangan lengkap, baru kasusnya bisa dilanjutkan ke tahap penyelidikan. Tetapi jika data dan bahan tidak lengkap, maka kasusnya tidak bisa dilanjutkan.

Dijelaskannya, pihaknya membidik program tersebut terutama untuk kegiatan-kegiatan fisiknya karena ada indikasi penyimpangan dalam pelaksanaannya. Namun demikian, pihaknya belum bisa mengungkap dimana saja, dugaan penyimpangan tersebut terjadi. “Semuanya baru akan lengkap gambaranya seperti apa, setelah proses pulbaket selesai dilakukan,” tegas Gede.

Program PNPM-MP sndiri merupakan program yang didanai dari APBN. Dimana dana langsung ditransfer oleh pemerintah pusat kepada pengelola program di tingkat bawah. Tidak melalui pemerintah daerah. Dimana pemerintah daerah dalam hal ini sebagai pengawas. Sesuai kebijakan pemerintah pusat, program tersebut berakhir pada akhir tahun 2014 lalu. (kir)

DITAHAN – Tersangka mantan Kades Dasan Geres Lobar, Arham (dua dari kanan) digiring petugas Kejaksaan untuk dilakukan penahanan di Lapas Mataram, Selasa (3/11).

Mantan Kades Dasan Geres Ditahan Kejaksaan Mataram (Suara NTB) – Kejari Mataram menahan tersangka mantan Kepala Desa Dasan Geres, AR yang diduga melakukan tindak pidana pemerasan dengan memanfaatkan jabatannya dalam pengurusan sertifikat tanah pada Program Operasi Nasional Agraria (Prona) pada tahun 2012.

“Penahanan ini setelah dilakukan penelitian terhadap berkas pelimpahan tahap dua dari Polres Lobar. Dia ditahan karena dikhawatirkan merusak atau menghilangkan barang bukti,” kata Kejari Mataram, Rodiansyah, SH,

kepada Suara NTB, Selasa (3/ 11). Tersangka ditahan untuk 20 hari ke depan sembari menunggu pemberkasan perkara ke tahap penuntutan. sekitar pukul 15.02 Wita, tersangka digiring menuju mobil untuk dibawa ke Lapas Mat-

aram setelah menjalani pemeriksaan sejak pukul 14.30 Wita.

Penyidik menyangkakan pasal 12 huruf e dan pasal 8 UU nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi kepada tersangka. Tersangka diduga

menyalahgunakan kewenangannya sebagai kepala desa, untuk memungut biaya pada pengurusan sertifikat Prona.

Disebutkan sebelumnya, kasus Prona ini masuk laporan ke Polres Lobar sekitar tanggal 17 Februari 2015. Setelah menerima laporan ini polisi melakukan penyelidikan. Dari hasil penyidikan yang dilakukan, tersangka menerima surat dari BPN terkait adanya program penyertifikatan tanah melalui Prona. Tersangka disebut

(Suara NTB/why)

Penjual Miras Tradisional Terancam Dipidana

mengetahui jika prona ini dibiayai dari APBN sehingga tidak dipungut biaya sepeserpun terhadap masyarakat.

Namun atas inisiatif sendiri tanpa persetujuan BPD, tersangka menentukan jumlah biaya yang dipungut kepada masyarakat dengan dalih pembayaran sertifikat prona tahun 2012 bervariasi dalam rentang Rp 500.000 - 700.000.

Jumlah warga yang telah membayar 115 orang dengan total Rp 77.150.000. (why)

Dua Berkas Kasus Bedah Desa Rampung Polres Mataram Cek Kesehatan Anggota

Praya (Suara NTB) Penyidik Polres Lombok Tengah (Loteng) akhirnya berhasil merampungkan dua dari empat berkas penyidikan kasus dugaan korupsi program bedah desa Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Dishutbun) Loteng tahun 2011. Berkas tersebut tinggal menunggu proses pelimpahan ke jaksa.

Demikian disampaikan Kasat Reskrim Polres Loteng, AKP Tauhid, seizin Kapolres Loteng, AKBP Nurodin, SIK.MH., kepada Suara NTB, Selasa (3/11) kemarin.

Kedua berkas tersebut masing-masing berkas dengan tersangka pelaksana program di tingkat desa 3 orang. Ditambah satu berkas milik kontraktor pengawas proyek. Dengan tersangka sebanyak satu orang. “Ya sekarang berkasnya sudah dinyatakan lengkap,” timpalnya.

Dengan begitu, maka tinggal dua berkas lagi yang menjadi tugas penyidik selanjutnya untuk diselesaikan. Masingmasing untuk panitia pelaksa-

na kabupaten. Dengan tersangka dua orang. Ditambah satu berkas milik Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), selaku mantan Kepala Dishutbun Loteng.

Dikatakannya, dengan telah rampungnya dua berkas tersebut pihaknya kini tinggal berkoordinasi dengan Kejaksaan. Ini untuk mencari waktu yang tepat untuk melimpahkan berkas kasus tersebut. Mengingat pihak Kejaksaan juga punya kesibukan masing-masing. Sehingga sulit saling mencari waktu yang sama-sama ada.

“Terkadamh kita yang ada waktu, tapi pihak kejaksaan yang sibuk. Begitu pula sebaliknya,” imbuhnya. Sehingga pihaknya belum bisa memastikan, kapan bisa melimpahkan berkas kasus tersebut untuk dilanjutkan ke tahap dua.

Namun pihaknya berupaya secepat mungkin, berkasnya bisa dilimpahkan seluruhnya.

Tauhid mengakui, proses menuntaskan berkas kasus tersebut cukup lama. Dari se-

jak penetapan status penyidikan hingga berkas dinyatakan rampung butuh waktu satu tahun. Dengan berkas sudah bolak-balik jaksa ke polisi sampai tiga kali. “Itu bisa dimaklumi, karena ini memang kasus dugaan korupsi,” tandasnya.

Kasus dugaan korupsi proyek senilai Rp 1,8 miliar tersebut dilaporkan tahun 2014 lalu. Kemudian pada awal Oktober tahun yang sama, kasusnya naik ke tahap penyidikan.

Dengan tujuh orang ditetapkan sebagai tersangka. Mulai pelaksana proyek di tingkat desa, kontraktor pengawas, pelaksana kabupaten dan KPA proyek.

Sesuai hasil perhitungan kerugian negara yang dilakukan oleh BPKP perwakilan NTB, ditemukan kerugian sekitar Rp 1,04 miliar. Sehingga menjadikan kasus bedah desa tersebut sebagai kasus dengan nilai kerugian negara terbesar yang selama ini ditangani Polres Loteng.

“Kasus ini memang menjadi target kita tahun ini untuk diselesaikan,” pungkas Tauhid. (kir)

Pelaku Curanmor Nyaris Tewas Dihakimi Massa Praya (Suara NTB) Seorang pelaku pencurian sepeda motor (curanmor), HM (25) asal Desa Beleke Praya Timur, Senin (2/11) malam kemarin, nyaris tewas dihakimi massa. Beruntung aparat kepolisian tanggap. Sehingga nyawa pelaku berhasil diselamatkan. Kendati demikian, sekujur tubuh pelaku babak belur.

Polisi kini masih menyelidiki kasus tersebut. Karena pelaku diduga tidak sendiri menjalankan aksinya. “Dari keterangan warga dan beberapa saksi, pelaku ada tiga orang. Tapi hanya satu yang berhasil diamankan oleh warga,” sebut Kapolres Loteng, AKBP Nurodin, SIK.M.H., melalui Kasat Reskrim, AKP Tauhid, di ruang kerjanya, Selasa (3/11) kemarin.

Kasus pencurian sepeda motor itu berlangsung sekitar pukul 19.30 Wita. Saat itu, korban Abdul Razak datang ke salah satu toko bangunan di Dusun Otak Desa Desa Puyung Kecamatan Jonggat.

Sesampainya di sana, bapak korban kemudian masuk ke toko bangunan untuk membeli kebutuhan bangunan. Sementara korban menunggu sepeda motor di parkiran toko.

Tidak lama berselang, pelaku datang bersama dua temannya.

Pelaku menghampiri korban yang duduk manis di atas sepeda motor, untuk menanyakan satu alamat, namun korban mengaku tidak tahu.

Tiba-tiba pelaku langsung mendorong korban hingga jatuh.

Pelaku pun kemudian berusaha menghidupkan sepeda motor korban. Tapi korban tampaknya lebih sigap. Dalam kondisi terjepit, korban berhasil mencabut kunci sepeda motornya, sembari berteriak minta tolong.

Teriakan korban mengundang perhatian warga sekitar yang langsung berhamburan.

Termasuk para karyawan toko. Untuk mengalihkan per-

Mataram (Suara NTB) – Polres Mataram, Selasa (3/ 11) melakukan pemeriksaan kesehatan rutin kepada sejumlah anggota sembari mengantisipasi kemungkinan anggota kepolisian yang menyalahgunakan narkoba.

“Dari hasil laporan, tadi ada sekitar 300 anggota yang menjalani pemeriksaan kesehatan Biddokes. Tidak seperti biasanya, untuk kali ini ditambah dengan tes urine,” kata Kapolres Mataram, AKBP Heri Prihanto, S.IK kepada wartawan. Pemeriksaan kesehatan ini dilakukan secara rutin sebagai langkah antisipasi. Meskipun sejak menjabat Kapolres Mataram 18 September lalu hingga kini, ia belum mendapati anggotanya yang terbukti terlibat penyalahgunaan narkoba.

“Sampai saat ini belum ada. Kalau memang ada ditemukan anggota kita, kita lakukan interogasi. Jika memang terbukti benar (menyalahagunakan, red) maka akan diproses sesuai aturan yang berlaku, Minimal diberi sanksi disiplin. Sanksinya ada tujuh poin,” kata Kapolres.

Menurut Peraturan Pemerintah RI nomor 2 tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan, hukuman disiplin yang dimaksud adalah antara lain; teguran tertulis, penundaan mengikuti pendidikan paling lama 1 (satu) tahun, penundaan kenaikan gaji berkala, penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 (satu) tahun, mutasi yang ber-

sifat demosi, pembebasan dari jabatan, dan penempatan dalam tempat khusus paling lama 21 hari.

“Belum semua (periksa kesehatan). Tetapi tidaklah sampai melakukan penjemputan. Tetap kita imbau, lagipula saya punya datanya siapa-siapa yang sudah, siapa-siapa yang belum. Ini kita lakukan secara rutin,” tegas Kapolres. Kapolres menyebutkan ada sekitar 900 orang anggota jajaran Polres Mataram termasuk Polsekpolseknya, sementara baru 300-an anggota yang sudah menjalani pemeriksaan kesehatan tersebut.

Ini memang untuk mengantisipasi, kata Kapolres, dan juga sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja kepada masyarakat. “Selama ini belum ada laporan, makanya kami mengantisipasi itu. Sementara kita mengobral-obral pemberantasan narkoba, lalu ada anggota kita yang terbukti narkoba kan ndak bagus.

Kita ini kan sebelum membersihkan (menindak penyalahguna narkoba) warga, minimal kita sudah bersih dulu di dalam,” ucapnya.

Masalah narkoba, sebut Kapolres, adalah masalah bersama karena narkoba sudah menyebar sampai ke pelosok-pelosok. “Kalau saya ngomong tidak ada (narkoba di Mataram), itu tidak mungkin. Karena Mataram ini daerah perkotaan, kita pantau terus. Ini masalah bersama karenanya ini menjadi atensi kita,” tegas Kapolres. (why)

Gatot Pujo Tersangka Suap DPRD

(Suara NTB/kir)

DIPERIKSA - Pelaku curanmor yang sempat dihakimi warga, tengah diperiksa, Selasa (3/11) kemarin. hatian warga, pelaku sembari berlari juga ikut berteriak maling. Namun karena sudah terlanjur diketahui, pelaku akhirnya dibekuk warga.

Tak ayal, tendangan dan bogem mentah warga pun menghujang pelaku. Tapi lagi-lagi pelaku berusaha mengelak, dengan mengaku bukan sebagai pelaku curanmor. Namun akhirnya, pelaku tak kuasa mengelak. Setelah dari saku celana bagian belakangan ditemukan kunci letter T oleh warga.

Dengan temuan itu, warga kali ini benar-benar marah. Untungnya, aparat kepolisian yang datang beberapa saat kemudian langsung melerai warga.

Sembari mengamankan pelaku.

Untuk menenangkan warga, pelaku langsung dibawa ke Polsek Jonggat. Guna dilakukan penyelidikan lebih lanjut.

Untuk selanjutnya, pelaku diamankan di Mapolres Loteng.

“Kasusnya ditangani oleh Polsek Jonggat. Tapi demi keamanan, pelaku kita amankan di Polres Loteng,” jelasnya.

Ia menjelaskan, pelaku diduga merupakan jaringan baru curanmor di Loteng. Karena selama ini, jaringan curanmor yang ada hanya di wilayah timur. Tetapi sekarang sudah mulai bergeser. Untuk mengungkapkan kemungkinan jaringan curanmor tersebut, polisi saat ini terus berupaya mengejar dua pelaku lainnya yang lolos dari kepungan warga.

Meski demikian, Tauhid mengaku pihaknya cukup kesulitan untuk mengungkap pelaku lainnya. Pasalnya, selama penyelidikan pelaku tetap mengelak, melakukan aksi pencurian. (kir)

Jakarta (Suara NTB) – KPK kembali menetapkan Gubernur Sumatera Utara nonaktif Gatot Pujo Nugroho sebagai tersangka pemberi suap kepada anggota DPRD Sumatera Utara periode 2009-2014 dan 2014-2019.

“Perlu kami sampaikan setelah melakukan proses penyelidikan yang dilakukan sejak beberapa waktu yang lalu, telah ditemukan dua bukti permulaan yang cukup kemudian ditingkatkan dari penyelidikan ke penyidikan dalam kasus dugaan pemberian hadiah atau janji kepada anggota DPRD Provinsi Sumut 2009-2014 dan 20142019. Menetapkan GPN (Gatot Pujo Nugroho) sebagai tersangka selaku Gubernur Sumut,” kata Plt Wakil Ketua KPK Johan Budi Sapto Pribowo dalam konferensi pers di gedung KPK Jakarta, Selasa (3/11).

Suap atau hadiah itu diberikan terkait (1) Persetujuan laporan pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut 2012-2014, (2) persetujuan perubahan APBD provinsi Sumut 2013 dan 2014, (3) pengesahan APBD Sumut 2014 dan 2015 dan (4) penolakan penggunaan hak interpelasi DPRD provinsi Sumut tahun 2015.

“Sangkaan kepada GPN

adalah sebagai pemberi hadiah atau janji kepada anggota DPRD berdasarkan pasal 5 ayat 1 huruf a atau b atau pasal 13 UU No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20 tahun 2001 jo pasal 64 ayat 1 jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP,” tambah Johan.

Pasal tersebut mengatur tentang perbuatan memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya dengan ancaman pidana penjara paling singkat 1 tahun paling lama 5 tahun dan denda paling sedikit Rp50 juta dan paling banyak Rp250 juta.

Gatot menjadi tersangka dalam empat perkara, tiga perkara lain yaitu perkara kasus dugaan tindak pidana korupsi suap majelis hakim dan panitera Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan dan kasus suap kepada anggota DPR terkait penyelidikan kasus Bansos di Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dan Kejaksaan Agung, keduanya ditangani KPK. (ant/bali post)

BUDAYA DAN HIBURAN

SUARA NTB Rabu, 4 November 2015

Halaman 9

Ratusan Senjata Tradisional Dipamerkan di Borobudur Borobudur Sekitar 200 pedang, keris dan tombak dipajang dalam Pameran dan Sarasehan Tosan Aji yang berlangsung 3-4 November di Pendopo Pusat Informasi Turis di kawasan Candi Borobudur, Jawa Tengah.

Pameran tosan aji yang diselenggarakan komunitas penggemar keris Satuhu Memetri Budaya Tosan Aji Magelang (Satriyatama) dan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Magelang itu ditujukan untuk menggugah generasi muda mencintai dan melestarikan warisan nenek moyang.

“Kegiatan ini mendorong generasi muda mengenal dan mencintai budaya tosan aji, untuk selanjutnya tergugah untuk turut serta melestarikan peninggalan nenek moyang bangsa,” kata Ketua Satriyatama Ahmad Sofyan, Selasa kemarin.

Satriyatama, yang anggotanya kini 86 orang, setiap tahun, bertepatan dengan Sura, tahun baru dalam penanggalan Jawa, menyelenggarakan pameran dan sarasehan tosan aji.

Mereka mengundang para siswa dari berbagai sekolah un-

tuk menyaksikan pameran, yang memajang keris, tombak, dan pedang dengan berbagai ragam dan usia koleksi anggota Satriyatama.

“Sudah kami koordinasikan dengan pihak sekolah, untuk mengirim para siswa menyaksikan pameran ini.

Mereka ditugasi oleh para guru untuk membuat laporan tertulis tentang tosan aji,” kata Sofyan, yang menjadi salah satu pembicara dalam sarasehan tosan aji.

Ia mengatakan Badan PBB untuk Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, dan Kebudayaan (UNESCO) telah menetapkan keris sebagai warisan dunia karenanya bangsa Indonesia harus makin bersemangat untuk melestarikannya.

Sofyan mengatakan keris bukan terkait dengan klenik, tetapi memuat nilai budaya bangsa yang tinggi, antara lain menyangkut kecanggihan seni tempa logam, serta filosofi kehidupan masyarakat.

Bupati Magelang Zaenal Arifin dalam sambutan tertulis yang dibacakan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebu-

dayaan Magelang Edy Susanto mengharapkan kejayaan tosan aji pada masa lalu menjadi sumber inspirasi generasi muda meraih kejayaan bangsa pada masa mendatang.

“Kegiatan ini memberikan pemahaman perspektif historis bagi kita semua pada era globalisasi ini. Pusaka-pusaka para leluhur kita pernah mencapai kejayaan pada masanya, yang selanjutnya akan muncul harapan agar generasi muda kita dapat terinspirasi untuk meraih kembali kejayaan bangsa di era global ini, sehingga pada akhirnya kita memiliki kebanggaan terhadap Tanah Air,” katanya.

Ia mengemukakan tosan aji yang semula berfungsi sebagai senjata tikam untuk melindungi diri dari ancaman musuh, menjadi senjata untuk bertarung, saat ini menjadi koleksi pribadi dan pelengkap busana adat Jawa. (ant/bali post) MANDIKAN KERIS - Warga melakukan jamasan (tradisi memandikan) keris di Desa Kepuh, Kejayan, Pasuruan, Jawa Timur, belum lama ini.

(Suara NTB/ist)

Miracle

RUU Kebudayaan

Eksis di Panggung Hiburan Mataram (Suara NTB) Ketika mendengar kata “Miracle” mungkin yang terbesit dalam benak pembaca tidak lebih dari sekadar merek produk kecantikan. Namun, tidak bagi Firman (vokalis) dan kawan-kawannya di Desa Sandik, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat. Istilah yang mengandung makna “keajaiban” tersebut diangkat menjadi sebuah nama grup band oleh mereka.

Band yang mengadopsi istilah bahasa asing sebagai nama mereka ini cukup eksis di panggung hiburan.

“Sabtu kemarin manggung.

Kita banyak ngandelin job-job manggung di akhir pekan. Sementara, kita juga belum pu-

nya manajemen. Band ini kami dirikan pada bulan Maret tahun 2010,” tutur Muhammad Tayib ketika ditanya Suara NTB, mengenai eksistensi grup mereka, Selasa (3/11).

Meski bergerak tanpa sebuah manajemen, grup band mereka masih eksis hingga setengah periode. Saat ini, mereka sedang menggarap album kedua setelah menelurkan album perdananya. Lagulagu bergenre pop pengisi album mereka cukup laris dan digandrungi pemuda seusia mereka.

“Album kedua masih dalam tahap proses. Kita seringkali kesulitan saat melakukan pencetakan.

Sebab, ya itu tadi belum punya manajemen,” lanjutnya.

Kendati, hal tersebut tidak serta merta mematahkan semangat mereka dalam berkarya. Untuk memproduksi hasil kreativitas, mereka siap surfivel hingga akhirnya nanti menemukan titik terang setelah membesarkan grup bandnya. Dalam dunia seni, mereka ingin tetap terlibat mewarnai belantara musik Indonesia sehingga varian-varian musik tanah air semakin bertambah.

Grup band yang terdiri dari lima orang personil ini juga tak jarang diundang mengudara di Radio Global FM, Lombok. Sejauh ini, band yang menggarap komposisi musik pop dalam kesehariannya ini sudah relatif dikenal publik. Lebih-lebih di lingkungan sekitar keberadaan mereka.

“Sejak 2010 sampai sekarang ini, Miracle memang sudah dua kali melakukan pergantian personil. Tetapi, band ini masih kami pertahankan. Setiap ada panggung konser, band ini pasti selalu mendapat undangan,” tandasnya. (met)

KONSER - Miracle dalam sebuah konser yang digelar Sabtu (31/10) pekan lalu.

(Suara NTB/ist)

Dikhawatirkan Jadi Bumerang Mataram (Suara NTB) Proses penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kebudayaan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) bergulir lancar.

Dalam implementasinya, dikhawatirkan RUU tersebut menjadi bumerang bagi kehidupan seni tradisi di daerah - daerah.

“Hukum memang sifatnya dapat mencegah serta memproteksi kearifan-kearifan yang ada ditengah masyarakat.

Proteksi untuk mencegah kekeroposan serta menjauhkan dari potensi kepunahan atau lunturnya nilai-nilai adat dan budaya dalam keseharian masyarakat,” jelas Putu Sugiharta, Akademisi pengajar Ilmu Hukum di Sekolah Tinggi Agama Hindu (STAH) Negeri Gde Pudja Mataram, saat ditanya Suara NTB, menyangkut dampak positif-negatif terbentuknya payung hukum untuk kebudayaan, Selasa (3/11) di Warjack Taman Budaya NTB. Kendati demikian, dirinya khawatir kalau Undang-Undang Kebudayaan ini nantinya malah menjadi bumerang

eksistensi kebudayaan itu sendiri. Termasuk di daerahdaerah yang sudah tentunya memiliki naungan hukum melalui aturan adat tertentu.

Jangan-jangan setelah diterapkan, hukum ini menjadi sekat pembatas pengembangan ekspresi berkebudayaan.

Sebab, tujuh unsur pembangun kebudayaan itu melibatkan kesenian. Artinya, seniman akan terkungkung dalam satu wadah yang kurang bebas.

Dengan demikian, seniman diyakininya tidak bisa lagi leluasa dalam menyalurkan pemikiran, padahal menurut dia seniman cenderung memposisikan diri pada kondisi yang sebebas-bebasnya.

“Maka pertanyaan saya.

Apakah setelah diterapkan-

nya undang-undang kebudayaan ini nantinya, kebudayaan kita akan bertambah eksis. Atau sebaliknya justru menjadi bumerang bagi pertumbuhan dan perkembangannya. Dalam kebudayaan ini kan ada keterlibatan seniman,” lanjut dia.

Meski demikian, dirinya yang duduk sebagai akademisi, menilai bahwa tidak ada salahnya untuk dilakukan semacam percobaan sebagai percontohan. Selanjutnya, jika nanti undang-undang kebudayaan yang sedang dirancang tersebut mendatangkan dampak positif yang lebih banyak, maka tidak perlu takut untuk menerapkannya secara menyeluruh. Begitu juga, ketika dalam proses percobaannya justru

malah menimbulkan dampakdampak negatif, tentu undangundang itu harus dirubah.

“Undang-undang ini kan sebatas pengejawantahan hukum, di sana terdapat standar hukum. Bagi saya selaku akademisi, silakan dicoba saja dulu. Tapi mampukan undangundang yang akan diberlakukan itu menggali detail nilainilai kearifan yang ada di tengah kita,” tandasnya.

Kekhawatiran lain selain menjadi bumerang, ketika pelaku yang menjadi subjek pelaksana hukum tersebut tidak mampu menegakkan undangundang tersebut dengan baik, maka hasilnya juga malah menjadi sia-sia. Implementasi undang-undang tersebut tidak jalan dan kemudian semakin memperpuruk keadaan.

Lebih-lebih jika nuansa undang-undang kebudayaan ini bersifat politis. Ditakutkan, undang-undang tersebut hanya menjadi “mainan” di atas panggung politik. (met)

Ary Garmono Gagas Museum Digital Mataram (Suara NTB) Bekerja sebagai pegawai di kantor Pos Indonesia, tidak pernah menjadi halangan bagi pecinta alam Ary Garmono (35).

Setelah menelusuri dan mencatat serta mendokumentasikan titik-titik spot pariwisata di Lombok ini, ia akhirnya tergerak untuk menggagas sebuah museum digital.

Menurut dia, museum digital tentang Lombok ini akan diisi kelengkapan semua informasi tentang objek pariwisata. Museum yang berbentuk aplikasi dan dapat diinstal dalam gadget, android, dan telepon seluler ini akan memberikan kemudahan bagi para wisatawan yang ingin mengeksplorasi daerah ini.

“Saya belum menentukan nama, tapi yang jelas ini adalah sebuah aplikasi bersifat Digital Lombok Tourism Directory. Semua informasi tentang alam, kesenian, kebudayaan yang ada di Lombok ini akan terangkum di sana,” jelas Ary Garmono ke-

pada Suara NTB, Senin (2/11).

Saat ini, Ary bersama rekanrekannya, Ricko Rulyarto teknisi IT, dan Riki Pratama sebagai Dokumentator telah mencatat bahwa kawasan air terjun di pulau seribu masjid ini berjumlah 150 titik. Dalam menyusun direktori ini, mereka melakukan pendekatan survei dan melihat langsung kawasan pariwisata yang belum terdata (utamanya lokasi-lokasi air terjun).

“Dengan adanya data base ini, kita bisa mengawasi sekaligus mengontrol keberadaan spot-spot wisata, utamanya air terjun. Jika terjadi penyusutan, kita bisa mengevaluasi apa penyebabnya, apakah arus sungainya dialihfungsikan sebagai daya pembangkit listrik atau apa,” lanjutnya.

Dalam aplikasi itu, tekhnisi andalan tim kerja mereka akan menyiapkan navigasi yang bisa diakses via internet. Navigasi tersebut akan menjadi penunjuk arah para wisatawan dari

Ary Garmono tempat mereka berada hingga ke tempat tujuan.

“Aplikasi ini akan ada navigasinya juga. Selain kita isi dengan spot-spot wisata alam. Kami juga ingin menigisinya dengan spot wisata religi,” ujarnya.

Untuk spot wisata religi, pihaknya tengah menyiapkan dokumentasi terhadap beberapa masjid bersejarah yang masih berdiri di Lombok ini. Ia meyakini data dari Badan Pusat Statistik bahwa jumlah masjid di Lombok ini mencapai angka 9900-an bangunan.

“Dari data yang kami kumpulkan 23 dari jumlah keseluruhan masjid di Lombok ini memiliki nilai historis yang tinggi. Dan itu pantas dijadikan destinasi wisata menurut saya.

Nah, katalog informasi dan akses menuju tempat-tempat itulah yang akan disampaikan melalui aplikasi ini,” bebernya.

Ketika gagasannya ini nantinya sudah direalisasikan, pihaknya membantah jika peran pramuwisata akan terkesampingkan. Justru, dengan adanya aplikasi ini, para pemadu wisatawan akan tergerak untuk lebih proaktif dan meningkatkan kualitas layanannya terhadap para wisatawan. (met)

Lagu “Hello” Adele Pecahkan Rekor Penjualan Digital Los Angeles Penyanyi Adele memecahkan rekor dengan single “Hello”, menjual lebih dari 1,1 juta lagu digital selama pekan pertama dan menjadi lagu pertama yang pernah memecahkan rekor p e n gun-

duhan satu juta kali di tangga Billboard.

Adele juga mengalahkan penyanyi pujaan remaja asal Kanada, Justin Bieber, yang berada di posisi kedua dengan single terkininya “Sorry” yang terjual 276.800 unduhan pada pekan pertama perilisann y a menu-

Adele

rut data Nielsen Music pada Senin (2/11).

“Hello” adalah single pertama dari album baru Adele yang berjudul “25”, yang akan dirilis bulan ini, menyusul jeda empat tahun setelah album “21” dia memenangi enam penghargaan Grammy dan terjual lebih dari 30 juta kopi di seluruh dunia.

“Hello” diputar daring 47,5 juta kali secara global di Spotify, menjadikannya lagu yang yang paling banyak diputar daring dalam sepekan dalam sejarah platform pemutaran daring. Video musiknya juga memecahkan rekor dalam platform hiburan Vevo.com, menarik lebih dari 27 juta pemirsa dalam 24 jam pertama setelah rilis pekan lalu.

Nielsen Music menyatakan sebelumnya lagu digital paling laris dalam sepekan adalah milik penyanyi rap Amerika Flo Rida yang berjudul “Right Round” pada 2009, yang terjual 636.000 unduhan.

Di tangga album Bill-

(Suara NTB/ist)

board 200, band pop punk Australia 5 Seconds of Summer menempati peringkat pertama dengan menjual 192.000 unit dengan lagu baru “Sounds Good Feels Good.”

Mereka menggeser penyanyi country Carrie Underwood ke tempat kedua dengan album baru “Storyteller” dengan sekitar 177.000 unit terjual.

Blake Shelton, bintang musik country dan juri pertunjukan TV “The Voice,” duduk di posisi kelima dengan album koleksi hit “Reloaded; 20 #1 Hits”.

Penyanyi rap Kanada The Weekend berada di No. 3 dengan “Beauty Behind the Madness” dan penghuni puncak tangga pekan lalu Pentatonix turun ke peringkat delapan dengan album lagulagu a cappela mereka.

Tangga Billboard 200 menggabungkan unit dari penjualan album, lagu (10 lagu setara dengan satu album) dan aktivitas pemutaran daring (1.500 pemutaran daring setara satu album), demikian seperti dilansir kantor berita Reuters. (ant/bali post)

PENDIDIKAN

SUARA NTB Rabu, 4 November 2015

Halaman 10

Polemik di SMAN 2 Aikmel Masih Didalami

Harus Tekun SUNGGUH prestasi yang membanggakan ditunjukkan Zulfikriadi salah satu santri di MA Muallimin NW Pancor Kabupaten Lombok Timur (Lotim). Dengan bermodalkan ketekunan dalam menggeluti dunia kepramukaan sejak duduk di bangku Sekolah Dasar (SD). Santri yang masih duduk di bangku kelas 12 IPS 3 MA Muallimin NW Pancor asal Aik Mual, Praya Lombok Tengah (Loteng) ini berhasil mewakili NTB untuk mengikuti studi banding ke lima negara Asia Tenggara seperti, Vietnam, Kamboja, Thailand, Malaysia dan Singapura.

Sebelum mendapatkan peluang emas untuk menjejaki lima negara itu, Kata Zufikriadi, ia sebelumnya mengikuti Perkemahan Pramuka Santri Nusantara (PPSN) tahun 2015 tingkat nasional yang diselenggarakan di Kalimantan Selatan beberapa waktu lalu bersama 34 provinsi lainnya se-Indonesia. “Sejak kelas 3 SD sampai sekarang saya aktif mengikuti kegiatan-kegiatan pramuka, Alhamdulillah sekarang bisa mewakili NTB untuk ke lima negara itu,” ucapnya bangga di sekolahnya, Selasa (3/11).

Bagi santri yang bercita-cita polisi ini, dunia kepramukaan sudah mengajarkannya banyak hal, seperti bisa melatih jiwa kepemimpinannya, kedisiplinan, karakter, serta bisa menjaga keangkuhan pada diri seseorang dan sejumlah dampak positif lainnya. Sehingga, apa yang ia cita-citakan untuk menjadi aparat kepolisian bisa terwujud.

Selain itu, ia berpandangan dunia kepramukaan saat ini bukan lagi suatu permainan. Akan tetapi, dunia kepramukaan sudah menjadi suatu tugas yang memerlukan keikhlasan, kerelaan dan pengabdian kepada masyarakat.

Sementara, Kepala MA Muallimin NW Pancor, Munawar, M.Pd, mengungkapkan, keberhasilan salah satu santrinya melaju go international merupakan kebanggaan tersendiri bagi pihak sekolah.

Sehingga, prestasi-prestasi seperti itu harus tetap dipertahankan dan ditingkatkan serta harus bisa menjadi contoh bagi santri-santri yang lain khususnya yang masih menimba ilmu di MA Muallimin NW Pancor.

“Besok, (hari ini, red) dia akan berangkat ke Jakarta selama tiga hari disana.

Dan pada tanggal 7 November mendatang langsung terbang ke sejumlah negara Asia Tenggara itu yang proses pemberangkatan akan dilepas langsung oleh Kemenag RI,” unZulfikriadi gkapnya. (yon)

(Suara NTB/dys)

BINTEK - Pengelola perpustakaan jenjang SD/MI di Kota Mataram mengikuti bimtek perpustakaan yang digelar Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Mataram, Selasa (3/11).

Pengelola Perpustakaan Harus Tingkatkan Kemampuan Mataram (Suara NTB) Sebanyak 50 pengelola perpustakaan sekolah jenjang pendidikan dasar SD/MI seKota Mataram mengikuti Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengelolaan Perpustakaan yang digelar Badan Perpustakaan dan Arsip Kota Mataram dari tanggal 3-5 November.

Kepala Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Mataram, Ir. Hj. Ririn Yuniarti mengaku tujuan diadakannya bimtek agar para pengelola perpustakaan dapat meningkatkan kemampuan, khususnya tercapainya optimalisasi pengelolaan perpustakaan di lingkungan sekolah tingkat SD/ MI se-Kota Mataram.

Lewat optimalisasi pengelolaan perpustakaan sekolah, Ririn berharap, terjadi peningkatan minat membaca siswa-siswi di sekolah masing-

Pihaknya berharap agar seluruh perpustakaan di Kota Mataram dapat menjadi tolak ukur keberadaan perpustakaan di seluruh NTB. Hal itu menjadi keharusan mengingat Kota Mataram sebagai ibukota provinsi, sehingga harus menjadi contoh bagi daerah lain di NTB. Diakuinya, masih banyak kekurangan yang harus diperbaiki, untuk itu bintek terhadap para pengelola perpustakaan ini menjadi sangat penting dilkakukan secara berkelanjutan. “Perpustakaan itu adalah nyawanya sekolah, penting diperbaiki agar berkualitas,” terangnya.

Secara umum, Ririn mengklaim terjadi peningkatan terhadap minat baca masyarakat Kota Mataram. Puskot pun, akunya tetap menjemput bola kepada setiap TBM-TBM untuk menarik minat baca masyarakat Kota Mataram. (dys)

Dikonfirmasi Suara NTB, Selasa (3/11), Kepala Bidang Pendidikan Menengah (Dikmen) pada Dinas Dikpora Lotim, Wirno Bambang Karmeda, SPd, mengaku pihaknya sedang menyelesaikan polemik yang terjadi di SMAN 2 Aikmel.

Dalam hal ini, pihaknya masih menggali informasi-informasi dari kedua belah pihak baik itu guru maupun kepala sekolah.

“Data-data yang diberikan oleh guru sudah kita terima. Itu nanti akan kita komunikasikan dengan kepala sekolah. Karena guru mengaku tidak pernah membekingi siswa terhadap aksi-aksi yang dilakukan oleh siswa tersebut,” ungkapnya.

Bambang mengungkapkan, pihak dari Dikpora Lotim turun ke SMAN 2 Aikmel beberapa waktu lalu, setelah sebelumnya sudah memanggil kedua belah pihak untuk datang ke Dikpora sebanyak dua kali. Pada saat dilakukannya panggilan pertama terhadap semua guru di SMAN 2 Aikmel, pada saat itu yang datang sekitar lima

Dana Revitalisasi Kemendikbud

(Suara NTB/yon)

FKIP Unram Tuan Rumah ICMSE 2015

SDN 9 Jerowaru Dapat Kucuran Rp 1,4 Miliar Selong (Suara NTB) Sekolah Dasar Negeri (SDN) 9 Jerowaru Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur (Lotim) mendapatkan dana revitalisasi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) sebesar Rp 1,4 miliar. Proses pencairannya dilakukan tahun 2016 mendatang.

Demikian disampaikan Kepala Bidang Pendidikan Dasar (Dikdas) pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Lotim, Drs. M. Zaini pada Suara NTB, Selasa (3/11).

Menurutnya, dana sebesar Rp 1,4 miliar diperoleh setelah melalui mekanisme dan proses verifikasi yang cukup panjang. Dana tersebut, katanya, akan dicairkan pada tahun 2016 yang diperuntukkan untuk merevitalisasi tiga ruangan kelas, satu ruangan guru, satu ruangan perpustakaan, satu ruang kepala sekolah, musala atau rehab berat.

“Ini merupakan program kementerian untuk memperbaharui bangunan sekolah. Sehingga, yang kita usulkan itu betul-

(Suara NTB/dok)

M. Zaini betul sekolah memiliki banyak kekurangan tentang program fisiknya. Karena, jika sedikit, kita tidak bisa menggaet anggaran tersebut,” jelasnya.

Selain itu, untuk terus menggaet anggaran dari kementerian, program sekolah yang direvitalisasi adalah sekolahsekolah yang dimerger. Misaln-

ya, katanya, sekolah yang cocok mendapatkan dana revitaisasi Rp 1, 4 miliar adalah sekolah seperti di SDN 2 Masbagaik Selatan dan 7 Masbagik Selatan yang sekolahnya itu masih satu halaman dan sekolah-sekolah lainnya yang membutuhkan dana besar. “Ke depannya, sekolah-sekolah yang membutuhkan perbaikan berat yang kita usulkan, karena itu yang menyedot anggaran,” ungkapnya.

Diakuinya, dari sekian SD di Indonesia yang rusak parah, Kabupaten Lotim berhasil menjemput anggaran tersebut. Oleh sebab bantuan-bantuan berskala besar itulah akan terus dijemput atau diperjuangkan, karena merupakan PR bagi pemerintah untuk menyelesaikan persoalan pendidikan khususnya di Kabupaten Lotim. “Yang mendapatkan bantuan revitalisasi untuk SD itu sebanyak 300 SD dari 500 sekian SD di Indonesia yang mengusulkan bantuan anggaran bersumber dari Kemendikbud RI melalui APBN itu,” ungkapnya. (yon)

Olimpiade Ekonomi 2015

Dua Santri MA Muallimin NW Pancor Wakili NTB ke Tingkat Nasional

(Suara NTB/dys)

Mataram (Suara NTB) Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Mataram (Unram) tuan rumah pelaksanaan International Conference On Mathematics, Sciences and Education (ICMSE) 2015. Acara ini digelar dari tanggal 4 hingga 5 November. Tema acara ini adalah “Innovation and Advances in Mathematics, Sciences and Education for the 21 Century Challenges”.

Ditemui Suara NTB, Selasa (3/11), Ketua Panitia Konferensi Internasional, Dr. Imam Bachtiar, menjelaskan konferensi ini akan membahas tantangan disiplin dan interdisipliner dalam matematika , ilmu dan pendidikan , khususnya pada pengembangan ilmu dan pendidikan.

“Tema besarnya adalah inovasi pendidikan sains dan tantangan sains di abad 21, yang akan dibahas adalah bagaimana penemuan-penemuan sains terbaru dan bagaimana mengajarkan sains kepada siswa dan mahasiswa,” terangnya.

Selain itu, Bachtiar menjelaskan berbagai materi yang akan dibahas seperti bidang Matematika, Aljabar, Kalkulus , Geometri , Matematika Terapan , Matematika Komputasi , Matematika Pendidikan. Di Bidang Fisika yang dibahas, Geofisika , Fisika Teoretis , Instrumental Fisika , Ilmu Bahan, Fisika Komputasi, Fisika Medis, Fisika Pendidikan.

Sementara di Bidang Kimia, ujarnya, dibahas, Kimia Analitik , Kimia Fisika , Kimia Organik , Kimia Anorganik , Biokimia , Kimia Pendidikan. Di Bidang Biologi, meliputi, Ekologi, Fisiologi, Evolution, Taksonomi, Genetika, Mikrobiologi, Biologi Mollecular dan bidang Biologi Pendidikan. Di Bidang Ilmu Kelautan meliputi, Oceanography fisik , Konservasi Laut, Ekosistem laut, Polusi Laut, Perikanan, Perikanan Budidaya Laut, Marine Science Education.

Lebih jauh Bachtiar mengaku sudah ada 194 makalah yang akan dipresentasikan oleh pemakalah paralel dari 50 perguruan tinggi di seluruh Indonesia, di samping ada 9 pemakalah utama.

Dalam hal ini, para pembicara merupakan pakar-pakar dunia dalam berbagai bidang. Yang menarik, katanya, pembicara utama berasal dari Praya Lombok Tengah, yakni Muhammad Ro’il Bilad. ‘’Dia orang Praya bekerja di Singapura, punya publikasi bagus di internasional. Orang Lombok yang menjadi orang internasional di Singapura. Dia, kita undang di sini sebagai orang internasional, bukan sebagai orang Lombok,” terangnya.

Sementara itu, Rektor Unram, Prof. Ir. H. Sunarpi, P.hD, menjelaskan konferensi internasional yang digelar FKIP Unram basisnya adalah pendidikan sains. Tujuannya menjembatani pengembangan matematika dan ilmu pengetahuan dan ilmu pendidikan, mempromosikan inovasi dan kemajuan dalam ilmu dan ilmu pendidikan, mempromosikan jaringan akademik antara penelitian dalam matematika, ilmu pengetahuan dan pendidikan .

Lebih jauh Sunarpi mengaku, pihaknya terus berupaya agar karya-karya ilmiah dosen-dosen Unram dapat dipublikasikan di forum nasional maupun internasional. (dys) Imam Bachtiar

masing untuk mewujudkan Mataram membaca sesuai dengan moto Kota Mataram.

Secara khusus, lanjutnya, bimtek memiliki tujuan meningkatkan pemahaman dan menyamakan persepsi tentang perpustakaan, baik secara teoritis maupun praktis. Tidak hanya itu, peserta juga diharapkan memiliki pemahaman peraturan dan aspek hukum perpustakaan, menumbuhkembangkan kesadaran akan pentingnya perpustakaan.

Selain itu, kepustakawanan, meningkatkan keterampilan peserta secara teknis, mengelola dan dapat menemukan kembali bahan pustaka koleksi perpustakaan dengan mudah dan tepat, menyelamatkan serta melestarikan bahan pustaka yang bernilai budaya/sejarah sebagai khasanah perpustakaan di daerah.

Selong (Suara NTB) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Kabupaten Lombok Timur (Lotim) hingga saat ini masih menangani polemik yang terjadi di SMAN 2 Aikmel. Untuk menyelesaikan persoalan ini, Dinas Dikpora Lotim sudah memanggil pihak sekolah serta turun langsung ke SMAN 2 Aikmel. Tujuannya, mendalami akar permasalahan hingga membuat siswa di sekolah tersebut mogok belajar.

Selong (Suara NTB) Prestasi gemilang kembali diukir oleh santri MA Muallimin NW Pancor Kabupaten Lombok Timur (Lotim). Kali ini, dua santrinya, Muhammad Mursal kelas 11 dan Mahmud Yasin kelas 12 berhasil mewakili NTB dalam Olimpiade Ekonomi tahun 2015 tingkat nasional yang akan dilaksanakan di Undiksha, Singaraja, Bali.

Olimpiade Ekonomi yang sifatnya berpasangan ini, kata Kepala MA Muallimin NW Pancor, Munawar, MPd, akan berangkat mewakili NTB, Kamis (5/11) besok. Sementara, persiapan demi persiapan sudah dilakukan baik dari segi pemantapan materi maupun fisik para santri.

“Setelah melakukan tahap seleksi tingkat kabupaten, santri kita juga berhasil menjadi terbaik dalam seleksi di tingkat provinsi dan selanjutnya mewakili NTB dalam Olimpiade Ekonomi tingkat nasional di Singaraja, Bali,” ungkapnya didampingi Wakil Kepala Bidang Kesiswaan, H. Muhammad Junaidi, MPd, Selasa (3/11).

Diakuinya, adanya santri MA Muallimin NW Pancor mewakili NTB ke tingkat nasional merupakan yang pertama kali khususnya dalam olimpiade ekonomi. Akan tetapi, kondisi

(Suara NTB/yon)

BERSAMA - Kepala MA Muallimin NW Pancor, Munawar (kedua kanan) foto bersama Wakil Kepala Bidang Kesiswaan, H. M. Junaidi (paling kiri), guru dan sejumlah santri saat pelepasan dua santri mengikuti Olimpiade Ekonomi, Selasa (3/11). ini tidak menyurutkan semangat madrasah yang berada di bawah naungan Yayasan Pendidikan Hamzanwadi (YPH) Pondok Pesantren Darunnahdlatain Nahdlatul Wathan (PPD NW) Pancor untuk menjadi yang terbaik dan mengalahkan perwakilan-perwakilan dari provinsi lainnya di Indonesia.

“Khusus untuk Olimpiade Ekonomi, ini memang yang pertama kali kita melaju ke tingkat nasional. Namun, dalam babak final ini kita tetap optimis untuk meraih juara dan masuk tiga besar,” targetnya.

Untuk menggapai target, lanjut Munawar, saat ini pihaknya sedang rutin melakukan pembinaan secara intensif dengan melakukan pendalamam materimateri yang akan dihadapi. Dengan demikian, maka apa yang diharapkan dan dicita-citakan oleh pihak sekolah, yayasan maupun pemerintah dapat terwujud dengan baik. “Tentunya harus dipersiapkan dengan matang. Dan saat ini kita juga sudah melakukan pembinaan secara rutin yang dilakukan pada sore hari mulai pukul 04-00 Wita sampai 06:00 Wita,” terangnya. (yon)

guru dan kepala sekolah, sehingga kondisi tidak memungkinkan bisa mewakili guru yang lain dalam menyelesaikan persoalan yang ada.

Sementara, pada saat dilakukannya panggilan kedua, lanjut Bambang, para guru datang akan tetapi pada saat itu dengan membawa siswa yang disertai dengan alat pengeras (speaker). Sehingga, kondisi tersebut juga tidak bisa dilangsungkan proses mediasi.

Dalam menyelesaiakan masalah, lanjutnya, Dikpora Lotim tidak menyalahkan siapa-siapa baik itu guru maupun kepala sekolah terlebih siswa.

Keberadaan Dikpora adalah untuk mengetahui penyebab dari akar permasalahan tersebut serta memediasi kedua belah pihak dalam menyelesaikan persoalan yang sudah merusak citra dunia pendidikan khususnya di Kabupaten Lotim. “Kita dari Dikpora tidak menyalahkan siapa-siapa, kita ingin persoalan ini secepatnya bisa terselesaikan dengan baik.

Dalam menyelesaikan persoalan ini, kita juga harus hatihati dan bijaksana,” tegasnya.

“Dalam persoalan ini kita jangan melibatkan siswa, dan Dikpora juga sudah membuat tim khusus. Ketika antara guru dan kepsek sudah dimintai keterangan, nanti akan dibandingkan hasilnya.

Barulah kita akan membuat rambu-rambu bagaimana langkah terbaik dalam penyelesaian persolaan tersebut supaya bisa selesai bulan ini,”ungkapnya. (yon) Wirno Bambang Karmeda

(Suara NTB/yon)

SMPN 1 Gunung Sari Dapat Rujukan Kelas Digital Giri Menang (Suara NTB) SMPN 1 Gunung Sari Lombok Barat (Lobar) menjadi salah satu dari 4 sekolah yang mendapat rujukan kelas digital di Lobar.

Rujukan kelas digital ini tidak diperoleh begitu saja, melainkan sistem pendidikan dalam peningkatan mutu yang sangat ketat diterapkan sekolah dimaksud.

Kepala SMPN 1 Gunung Sari melalui Wakil Kepala (Waka) Bidang Kurikulum I Nengah Trinadi, menyebutkan, kelas digital ini baru berupa rujukan dan belum diterapkan oleh pihaknya. Dalam waktu dekat, pihaknya akan melakukan sosialisasi terlebih dahulu kepada guru, siswa serta orang tua siswa.

Diakui Trinadi, rujukan kelas digital ini patut membuat pihaknya bangga. Pasalnya dari seluruh sekolah yang ada di Lobar mulai dari tingkatan SD, SMP hingga SMA/SMK hanya 4 sekolah yang mendapat penerapan sekolah digital dimaksud.

Salah satu di antaranya, yakni sekolah yang terletak di Desa Gunung Sari ini. “Ini juga sebagai reward bagi sekolah, karena tak semua sekolah mendapatkan seperti ini,” terang Trinadi pada Suara NTB, Selasa (3/11).

Namun karena merupakan program baru, saat ini SMPN 1 Gunung Sari masih dalam menyusun program. Jumlah siswa maupun guru yang ikut

kelas digital ini pun terbatas. Sehingga pihaknya akan memilih (menyeleksi, red) beberapa orang siswa termasuk guru yang mengajar. Rencananya jumlah siswa yang akan masuk kelas ini sebanyak 40 orang. “20 orang kelas 7 dan 20 orang kelas 8,” katanya.

Dalam pelaksanaannya, lanjut Trinadi, para siswa dan guru tidak akan bertatap muka satu sama lain seperti yang umumnya dilakukan dalam sebuah kelas, melainkan melalui jaringan. Para siswa akan diberi tugas yang dibatasi melalui surat elektronik (email, red). Para siswa bisa mengikuti kelas ini di mana saja, baik di rumah maupun di tempat-tempat lain yang dinginkan. Tugas-tugas yang dikerjakan oleh siswa pun sesuai dengan yang diberikan oleh sekolah. “Jadi proses belajar rujukan tak mengajar. Ibarat facebook. Di rumah juga bisa,” tandasnya.

Ditambahkan Trinadi, rujukan kelas digital ini tak lepas dari upaya peningkatan mutu pendidikan yang dilakukan secara ketat oleh pihaknya. Dalam penilaian di sekolah tersebut yang terdiri dari sikap spiritual, sikap sosial, keterampilan dan penampilan dilakukan berbasis IT. Bahkan guruguru pun dipaksa menggunakan laptop. Hal ini guna mengimbangi para siswa, agar jangan sampai perkembangan IT siswa lebih dulu tahu.(use)

Halaman 11

SUARA NTB Rabu, 4 November 2015

Roma Harus Kalahkan Leverkusen

LPI NTB Kembali Digulirkan, Dompu dan KSB Absen Mataram (Suara NTB) Setelah cukup lama dinantikan, akhirnya Liga Pendidikan Indonesia (LPI) NTB akan kembali digulirkan, di Mataram, Rabu (4/11) hari ini. Sayangnya tidak semua daerah di NTB mengikuti liga sepak bola pelajar SMP dan SMA itu. Kabupaten Dompu dan Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) dipastikan absen.

yang pertama tingkat pelajar SMP dan kategori kedua melibatkan tim tingkat SMA. Untuk pertandingan tingkat SMP akan dilaksanakan di Lapangan Pagutan dan pertandingan tingkat SMA dilaksanakan di Lapangan Gebang Yonif 742/ SWY Mataram, Rabu (4/11) pagi dan sore hari.

Dikatakan Burhan, LPI NTB merupakan salah satu liga pelajar yang digagas pihak Kemenpora. Event itu merupakan ajang untuk melahirkan atlet-atlet sepak bola pelajar daerah agar dapat berprestasi di level nasional. Sementara untuk LPI tingkat regional NTB dilaksanakan oleh pihak Dinas Dikpora NTB, dalam hal ini pihak PSSI NTB hanya sebagai pelaksana pertandingan.

Diakuinya, hasil LPI NTB ini akan menjadi bahan seleksi pihak Dinas Dikpora NTB dalam menetapkan sejumlah nama pemain atau tim yang akan disiapkan mewakili tim sepak bola NTB di LPI level nasional. Dalam hal ini pihak Dikpora akan mengambil tim juara untuk mewakili NTB di level nasional.

Rencananya LPI NTB akan mempertandingkan dua kategori, kategori

Kesiapan KLU Dua Kontingen LPI asal Kabupaten Lombok Utara (KLU) siap membela panji-panji KLU di level Provinsi.

Kontingen yang masing-masing mewakili tingkat SMP dan tibgkat SMA itu, dilepas secara resmi oleh Penjabat Bupati Lombok Utara, H. Ashari, SH.MH., Selasa (3/11).

Masing-masing kontingen terdiri dari 14 orang di tingkat SMP dan SMA, serta 4 orang ofisial dan 1 orang pelatih. Diharapkan, partisipasi kali ini mampu menorehkan prestasi melebihi capaian tahun-tahun sebelumnya.

“Sportifitas dan kejujuran harus dijunjung tinggi sehingga akan menghasilkan juara-juara Kabupaten Lombok Utara yang bermartabat. Harapannya, kontingen ini mampu bertanding dan dapat meraih juara sampai tingkat Na-

Sejauh ini belum diketahui alasan Kabupaten Dompu dan KSB tidak mengirim timnya di liga pelajar tingkat regional NTB itu. Namun pihak perangkat pertandingan mengakui bahwa Dompu dan KSB tidak hadir.

“Kami sudah menerima laporan dari kabupaten/kota, terdapat delapan kabupaten/kota yang mengatakan siap tanding, sementara Dompu dan KSB tidak ikut. Soal alasan mereka absen kami tidak tahu,” ucap Perangkat Pertandingan LPI NTB, H. Burhanudin saat dikonfirmasi Suara NTB di GOR 17 Desember Turide Mataram, Selasa (3/11) kemarin.

Saat itu Burhanuddin didampingi rekannya Ahmad Juanda Rangkuti dan Taufiq, SH yang juga akan bertugas sebagai perangkat pertandingan di LPI NTB nanti.

sional,” ungkap Ashari.

Ashari mengatakan, sepak bola dewasa ini telah berkembang menjadi salah satu cabang olah raga yang memasyarakat di Indonesia. Bahkan sepak bola, lebih dari sekedar olahraga yang diminati banyak kalangan. Namun sepakbola di Indonesia kerap mempertontonkan kerusuhan suporter di lapangan.

D e n g a n m a k i n berkembangnya persepakbolaan nasional, lanjutnya, telah memberikan nuansa baru yakni menjadi suatu pemantik yang menyulut nasionalisme rakyat Indonesia. Karenanya Pemerintah merasa perlu untuk terus mendorong pertumbuhan iklim persepakbolaan Indonesia yang baik dan sehat. (fan/ari)

Radja Nainggolan

Pra-PON Pencak Silat

KEBERHASILAN tim voli pantai NTB, meraih medali emas di Kejuaraan Voli Pantai Asia Pasifik di Palembang, Sumatera selatan bersama rekan duetnya, Dita Juliana belum lama ini ternyata menyimpan kesan mendalam bagi Putu Dini Jasita.

Bagi atlet asal Lobar itu prestasi tersebut sangat berkesan dan sangat membanggakan. Pasalnya prestasi manis itu merupakan sejarah pertama kalinya dia bersama Dita mengukir prestasi di event Internasional. Apalagi sebelumnya Dini mengaku tak pernah bermimpi meraih medali emas.

“Sangat terkesan dan membanggakan, karena selama ini kami belum pernah meraih medali emas di kejuaraan level internasional. Dan akhirnya kami bisa buktikan meskipun hasil itu di luar target kami,” ucap Putu Dini Jasita yang diwawancarai Suara NTB di Mataram, Selasa (3/11) kemarin.

Diakui Putu, ia dan rekannya Dita Juliana tak menyangka bisa menyumbang medali emas di event itu. Pasalnya Pelatih mereka, Agus Salim tak mematok mereka untuk meraih medali emas. Sebab prestasi mereka saat itu baru sebatas meraih posisi runner up (juara dua) di tingkat Asia Pasifik.

Sebagaimana hasil Kejuaraan Asia Pasifik di Thailand beberapa bulan lalu Putu Dini Jasita dan Dita Juliana baru sebatas meraih posisi runer up. Namun di kejuaraan Asia Pasifik di Palembang mereka berhasil menjadi juara setelah mengalahkan unggulan dari Khazakstan yang diperkuat Tatyana Mashkova-Bakhtygul dengan skor 2-1 (21-15, 10-21 dan 15-10).

Tak hanya meraih juara, Putu Dini Jasita juga berhasil terpilih sebagai pemain terbaik putri di event itu.

Terpilihnya ia sebagai pemain terbaik di event itu tak bisa dilupakan oleh Putu Dini Jasita. Dan sangatlah wajar bila atlet yang bekerja sebagai staf KONI NTB ini mengaku terkesan dan membanggakan bisa menjuarai event itu. (fan)

Faudin dan Nur Unggul di Hari Pertama Mataram (Suara NTB) Hari pertama Pra-PON pencak silat menjadi hari yang menguntungkan bagi Ahmad Faudin dan Nur Wahidah.

Kedua pesilat unggulan NTB itu sukses melaju ke babak delapan besar setelah memenangkan pertarungan babak penyisihan 16 besar PraPON Pencak Silat di Samarinda, Kalimantan Timur (Kaltim), Selasa (3/11) kemarin.

Sekum IPSI NTB, Baharuddin yang dikonfirmasi Suara NTB via ponselnya, Selasa (3/11) kemarin mengatakan Ahmad Faudin yang bertanding di kelas C putra sukses mengalahkan pesilat asal Nusa Tenggara Timur (NTT), Elvis Ngedolima sementara Nur Wahidah yang tampil di kelas D putri mengalahkan atlet Kalimantan Selatan (Kalsel), Ginda Riana. Hasil kemenangan itu meloloskan atlet NTB ke babak penyisihan delapan besar.

Dikatakan Baharudin, di hari pertama kejurnas Pra-

PON pencak silat, kontingen NTB yang diperkuat empat pesilat itu baru menurunkan dua pesilat. Dua pesilat lainnya, Mariati dan Milasari akan tampil Rabu (4/11) hari ini. Milasari akan melawan Silou Bosco dari Kaltara, dan Mariati berhadapan dengan Siti Munahira dari Kalsel.

Kedua atlet putri ini diyakini akan berhasil memenangkan pertandingan nanti pasalnya kedua atlet itu merupakan juara nasional.

Namun Baharuddin berharap atlet NTB tetap selalu waspada pasalnya lawan yang hadapi atlet NTB nanti cukup kuat.

“Kita harapkan doa masyarakat NTB, semoga empat pesilat kita berhasil membawa pulang tiket PON, serta meraih prestasi,” harapnya.

Baharuddin yang ikut mendampingi empat pesilat NTB di event itu menambahkan bahwa setelah unggul di hari pertama, Faudin dan Nur Wahidah akan kembali tampil di

babak delapan besar, Kamis (5/11) besok, kabarnya Faudin akan berhadapan dengan atlet Jawa Timur (Jatim), Agus Triono sementara Nur Wahidah akan berhadapan dengan atlet asal Banten, Annisa Dwi Juliantari.

Faudin dan Nur Wahidah memang atlet pendatang baru di PraPON, namun bukan berarti kedua atlet itu tak punya peluang untuk menang, Pelatih Silat NTB, Dedi S. Darere mengaku sangat optimis dengan kemampuan kedua atlet NTB itu. Dan dia berharap kedua pesilat pesilat NTB itu bisa mebawa pulang tiket PON. untuk dapat meraih tiket PON, atlet NTB minimal harus mampu membawa pulang minimal medali perunggu. (fan)

PSSI Sebut APPI dan APSNI akan Melebur

(Suara NTB/dok)

Putu Dini Jasita dan Dita Juliana

Jakarta (Suara NTB) Ketua Umum Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) La Nyalla Mattalitti menyebutkan bahwa Asosiasi Pesepakbola Profesional Indonesia (APPI) dan Asosiasi Pemain Sepakbola Nasional Indonesia (APSNI) akan melebur menjadi satu organisasi.

Pernyataan itu diungkap La Nyalla bersama dengan perwakilan dari kedua asosiasi tersebut di Kantor PSSI, Senayan, Jakarta, Selasa kemarin. Keputusan peleburan tersebut akan disahkan pada kongres PSSI yang akan dilangsungkan April 2016.

Dalam kasus ini, nama APPI tetap akan digunakan mengingat asosiasi tersebut sudah berada di bawah Federasi Pesepakbola Profesional Internasional (FIFPro). Peleburan tersebut dilakukan menjelang pembentukan komite ad-hoc oleh Federasi Sepak Bola Dunia (FIFA) yang bertugas membenahi permasala-

(Suara NTB/ist)

La Nyalla Mattalitti han sepak bola Tanah Air. Komite tersebut dalam menjalankan tugasnya akan melibatkan berbagai pemangku kepentingan sepak bola nasional, di antaranya pengelola liga, pemain, pelatih, wasit, media, dan pemerintah.

“Apa yang mau direformasi terhadap pemain dan organisasi pemain itu urusan nanti dari APPI dan tim yang dibentuk oleh FIFA,” kata La Nyalla.

Perwakilan APSNI, Irawadi, menerima keputusan dari PSSI tersebut. “Semoga dengan persatuan ini cepat selesai permasalahan dan kembali normal serta dapat menjalankan sepak bola yang sebenarnya,” kata dia.

Walaupun nantinya melebur, PSSI berkomitmen tidak akan mengubah susunan kepengurusan APPI. Selain itu, APPI masih akan memiliki hak untuk kritis sebagai asosiasi yang menyuarakan para pemain. “APPI tidak akan berubah sedikit pun tentang apa yang akan kami suarakan,” kata Ponaryo Astaman, pesepakbola nasional yang juga menjadi pengurus APPI. Sebelumnya, delegasi bersama FIFA dan AFC menyampaikan keinginannya untuk

turut menyelesaikan masalah persepakbolaan Indonesia. Hal itu disampaikan oleh Ketua Dewan Kehormatan Persatuan Sepak Bola Indonesia (PSSI), Agum Gumelar, usai pertemuan delegasi FIFA-AFC dengan PSSI di Kantor PSSI, Senayan, Jakarta, Senin.

“FIFA ingin mencari solusi yang nantinya dapat membuat persepakbolaan nasional dapat kembali ke aktivitas normal,” kata dia. Menurut Agum, delegasi FIFA menyampaikan agar pemerintah dapat segera mencabut sanksi pembekuan PSSI sebagai salah satu jalan mengembalikan sepak bola Indonesia ke aktivitas normal.

“Bahwa ada perbaikan dan peran yang lebih baik ke depan, FIFA dan AFC akan sangat membantu,” ungkapnya. Agum mengatakan bahwa niat baik yang telah diberikan oleh FIFA sebaiknya dibalas dengan niat yang baik pula oleh pihak Indonesia.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum PSSI Hinca Panjaitan mengatakan bahwa delegasi FIFA-AFC memiliki posisi bahwa sepak bola nasional sebaiknya kembali ke federasinya dengan mendapatkan dukungan dari pemerintah dalam menjalankan pertandingan-pertandingan sepak bola.

Hal tersebut juga berlaku sebaliknya, yakni gelaran sepak bola harus menghormati pemerintah. Namun, Hinca mengatakan bahwa posisi tersebut masih bisa berubah mengikuti rencana lain yang bisa berkembang setelah delegasi bertemu dengan Presiden Joko Widodo.

“Ini kesempatan terbaik bagi pemerintah untuk menerima FIFA dan AFC, menjelaskan persoalan agar masalah segera dapat selesai,” kata dia. (ant/bali post)

(Suara NTB/ist)

Sangat Membanggakan

Milan Gelandang AS Roma Radja Nainggolan memperingatkan timnya untuk hanya menang melawan Bayer Leverkusen karena jika tidak menang akan fatal untuk peluang klub Serie A itu dalam mengakhiri penantian lima tahun mencapai babak 16 Besar Liga Champions.

Setelah awal biasa-biasa, tim asuhan Rudi Garcia menempati juru kunci Grup E dengan hanya mengemas dua poin dari tiga laga yang sudah dimainkan. BATE Borisov dan Bayer Leverkusen masingmasing satu dan dua poin di depan Roma.

Roma berharap bisa mencapai babak knockout kompetisi ini untuk pertama kali sejak musim 201011. Namun jika dikalahkan Leverkusen akan mengharuskan Roma memenangkan dua pertandingan tersisa, termasuk laga tandang ke Barcelona yang memuncaki grup ini.

“Yang pertama kami harus mencurahkan perhatian pada laga Liga Champions, pertandingan Rabu esok adalah krusial,” kata Nainggolan setelah Roma kalah 0-1 dari Inter.

“Kami harus menang jika kami ingin memiliki peluang lolos (ke 16 Besar).

Baru kemudian mengalihkan perhatian ke laga derby.”

Roma memulai kampanye Liga Champions dengan mengesankan setelah menahan imbang Barcelona 1-1, namun kalah 2-3 dalam laga tandang melawan BATE, dan seri 44 melawan Leverkusen juga dalam laga tandang bulan lalu, demikian Reuters. (ant/bali post)

Klub Sepakbola Amatir akan Kembali Dibiayai APBD Padang (Suara NTB) Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Redonnyzar Moenek mengungkapkan bahwa klub sepak bola amatir akan kembali dibiayai pengelolaannya dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

“Kemarin kami mendapat perintah dari presiden melalui Menteri Dalam Negeri (Mendagri) agar kembali dihidupkan pembiayaan dari APBD untuk cabang sepak bola dalam hal ini klub amatir,” kata Redonnyzar Moenek di Padang, Selasa kemarin.

Ia menjelaskan, perintah tersebut terkait dengan keinginan pemerintah untuk kembali menghidupkan klub-klub amatir yang ada di Indonesia yang akan diikutkan dalam kompetisi serta mengembangkan prestasi klub tersebut.

Ia mengatakan, langkah awal untuk program tersebut, pihaknya akan melakukan perubahan regulasi dari Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 32 tahun 2011 dan 39 tahun 2012 yang terdapat larangan penggunaan APBD untuk pembiayaan sepak bola.

Lebih lanjut ia mengakui, sebelumnya banyak daerah yang memasukan pembiayaan cabang olahraga sepakbola dari APBD. Selain itu, katanya, pihaknya juga menyiapkan regulasi dengan mengkombinasikan pembiayaan dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang sesuai dengan instrumen dan parameter

untuk pengembangan sepak bola.

“Tentunya kami juga akan melakukan koordinasi dengan Menpora, Menteri keuangan untuk mengatur kebijakan tersebut,” katanya. Menyinggung tentang besaran perbandingan dari APBD dan APBN untuk pembiayaan sepak bola, Redonnyzar mengatakan masih dalam tahap pembahasan oleh pihak terkait.

“Tentunya nanti juga ada sentuhan dari APBN, namun persentasenya masih dalam tahap pembahasan,” katanya.

Dimunculkannya pembiayaan klub amatir dari APBD mendapat sambutan positif dari Direktur Persatuan Sepakbola Padang (PSP)Agus Suardi. Ia menilai dengan adanya pembiayaan dariAPBD hal itu akan berdampak positif terhadap pengembangan cabang olahraga sepak bola.

“Klub tentunya akan lebih semangat dalam melakukan pembinaan, karena selama ini banyak klub amatir yang masih mengharapkan bantuan APBD untuk pengelolaannya,” katanya.

Hal yang sama juga dikatakan Direktur Teknik PT Kabau Sirah Semen Padang, Asdian. ia mengharapkan, dengan adanya pembiayaan dari APBD untuk amatir akan berdampak pada tumbuhnya klub amatir yang mampu berkompetisi ditingkat nasional.

“Mudah-mudahan dengan adanya pembiayaan lewat APBD berdampak terciptanya klub amatir yang baik dan wadah bagi pemain daerah,” katanya. (ant/bali post)

SUARA NTB

Rabu, 4 November 2015

Dewan Kesenian NTB Segera Ganti Pengurus Mataram (Suara NTB) Dewan Kesenian NTB segera melakukan pergantian pengurus melalui musyawarah. Rencananya, musyawarah pengurus lembaga independen yang menaungi para seniman ini akan digelar awal Desember mendatang.

“Kita sudah konsolidasi, rencananya akhir November tetapi paling lambat musyawarahnya akan berlangsung awal Desember,” ujar Ketua Dewan Kesenian NTB, Kongso Sukoco saat ditanya Suara NTB, menyangkut penyelenggaraan musyarah pergantian kepengurusan Dewan Kesenian NTB, Rabu (3/11).

Menurutnya, Dewan Kesenian NTB harus tetap menyelenggarakan musyawarah sekalipun masa kepengurusan mereka telah berakhir. Penyelenggaraan musyawarah dewan kesenian dirasa penting seiring merebaknya kontroversi menyangkut kepengurusan dan keberadaan lembaga tersebut.

“Kita tetap akan menyelenggarakan musyawarah sekalipun anggaran yang dititipkan Biro Keuangan Pemprov NTB lewat Budpar tidak dicairkan. Tidak masalah.

Tahun 2013-2014 pun, anggaran untuk dewan kesenian tidak pernah ada,” tegasnya.

Kendati demikian, Dewan Kesenian NTB merasa mempunyai hak berupa dana hibah dari pemda untuknya. Dana tersebut muncul dalam APBDP 2015 kemarin. Awalnya, dewan kesenian mengusulkan anggaran musyawarah pergantian kepengurusan. Selanjutnya, anggaran yang harusnya mereka peroleh senilai Rp 50 juta.

“Dana hibah tersebut merupakan itikad baik pemda dalam mendukung Dewan Kesenian. Tahun 2011-2012, Dewan Kesenian meraih anggaran dari pemda melalui Dikpora.

Kemudian tahun 2013-2014 memang tidak ada. Nah selanjutnya, kita kan mengusulkan penyelenggaraan musyawarah pergantian pengurus, dalam APBDP 2015, muncul anggaran untuk dewan kesenian. Tetapi itu yang tidak mau dicairkan,” bebernya.

Pihaknya tidak menampik bahwa masa jabatan kepengurusan Dewan Kesenian sekarang berakhir Juli lalu. Lantas, sekalipun masa kepengurusan mereka telah berakhir, pengurus-pengurus dewan kesenian tidak bisa berdiam diri.

“Nanti kan ada pengurus domisioner. Pengurus ini lah yang akan menyelenggarakan musyawarah untuk membentuk kepengurusan yang selanjutnya,” timpalnya ketika ditanya terkait masa kepengurusan.

Dewan Kesenian NTB, berdasarkan SK yang ditandatangani gubernur, berperan memfasilitasi kebutuhan sanggar-sanggar seni di daerah ini. Kaitannya dengan menghubungkan antara komunitas seni dengan pihak legislatif maupun eksekutif. Jumlah komunitas seni yang dinaungi Dewan Kesenian NTB hingga saat ini berjumlah 300-an sanggar.

“Tugas yang diberikan Gubernur NTB terhadap Dewan Kesenian yakni membantu pengembangan kreativitas bagi komunitas/sanggar seni. Selain, kita juga dilibatkan untuk menyusun strategi pembinaan kesenian kedepannya,” tandasnya. (met)

Halaman 12

Temuan Bawaslu

Reses Rentan Diselewengkan untuk Kepentingan Pilkada

Mataram (Suara NTB) Program reses anggota DPRD provinsi dan kabupaten/kota di NTB sangat rentan disusupi kepentingan para pasangan calon yang tampil di pilkada.

Anggota DPRD yang menggelar reses di tengah masyarakat berpotensi menggunakan dana tersebut untuk mengkampanyekan pasangan calon yang didukung partainya.

Demikian ditegaskan Komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) NTB, Bambang Karyono, S.Pdi pada wartawan di kantor bawaslu NTB, Selasa (3/11). “Kita baru dapat laporan dari masyarakat bahwa ada ang-

gota dewan yang menggunakan masa resesnya untuk kampanye salah satu pasangan calon kepala daerah. Kejadiannya memang sudah lama, tapi laporannya baru masuk,” ujar Bambang.

Menurut Bambang, dari

laporan yang diterima pihaknya bahwa terdapat anggota dewan yang mengkampanyekan salah satu calon kepala daerah pada masa resesnya akan ditindaklanjuti oleh pihaknya. “Akan kita tindalajuti nanti laporan masyarakat

itu,” ujarnya.

Bagi anggota dewan yang menggunakan masa resesnya untuk kampanye merupakan sebuah bentuk pelanggaran.

Menurut Bambang, reses tersebut biayanya berasal dari APBD dan tidak diperuntukkan untuk kepentingan kampanye calon kepala daerah.

“Jika laporan itu benar, maka itu sudah masuk dalam pelanggaran. Karena kegiatan reses dewan itu dibiayai oleh uang negara. Sehingga tidak

Ngurah Rai Ditutup Sementara Sebulan, 21 Kasus Pascaerupsi Baru Jari Penyalahgunaan Izin Tinggal

Kuta (Suara NTB) Operator Bandar Udara Internasional Ngurah Rai, Bali, menutup sementara seluruh operasional bandara setempat pascaerupsi Gunung Baru Jari di Lombok, Nusa Tenggara Barat.

General Manajer PT Angkasa Pura I Bandar Udara Internasional Ngurah Rai, Trikora Harjo di Kuta, Kabupaten Badung, Selasa, menjelaskan bahwa berkaitan dengan penutupan itu pihaknya telah mengeluarkan pemberitahuan kepada personel penerbangan di seluruh dunia atau “Notice to

Airman” (Notam). “Notam sudah kami keluarkan dengan nomor A2468/15,” ucapnya.

Penutupan sementara itu dilakukan mulai pukul 19.30 hingga 23.30 Wita. Penutupan tersebut berdasarkan informasi dari Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) dan Volcanic Ash Advisory Center (VAAC) di Darwin, Australia.

Dipastikan ratusan penerbangan baik domestik maupun mancanegara terpaksa dibatalkan karena sebaran abu vulkanik anak Gunung Rinjani itu mengarah ke jalur penerbangan

menuju Bali. Ribuan calon penumpang dipastikan gagal terbang menuju sejumlah destinasi akibat penutupan sementara akibat faktor force majeur itu.

Sebelumnya 11 jadwal penerbangan yang dilayani dua maskapai Jetstar dan Virgin Australia membatalkan jadwal penerbangannya dari dan ke Bali akibat erupsi Gunung Baru Jari itu. Selain pembatalan rute dari beberapa kota di Australia dari dan ke Bali, pembatalan juga dilakukan maskapai Jetstar untuk tujuan DenpasarSingapura. (ant/bali post)

Harga Ikan Tertentu Belum Terjangkau Mataram (Suara NTB) Masyarakat NTB saat ini dianjurkan untuk lebih banyak mengkonsumsi ikan. Namun beberapa jenis ikan tertentu masih sangat mahal untuk dibeli. Terbukti harga lobster hampir mencapai Rp 300.000 perkilogram. Sementara beberapa ikan lain berada pada kisaran harga Rp 35.000 perkilogram. Sehingga tidak heran hasil tangkapan ikan di NTB lebih banyak di jual ke luar daerah maupun ke luar negeri. Padahal persediaan ikan di NTB cukup banyak bahkan lebih. Belum lagi hasil yang didapatkan dari konservasi.

“Persediaan ikan kita itu banyak, bahkan lebih. Hanya saja daya beli masyarakat yang masih kurang untuk membeli karena harganya yang menurut mereka masih relatif mahal. Kecuali ikan seperti tongkol dan lain-lain itu masih bisa dibeli. Tapi kalau tuna, kerapu, lobster dan

lainnya itu masih sedikit yang mau beli. Akhirnya dijual ke luar,” ungkap Kepala Seksi Konservasi Dinas Kelautan dan Perikanan NTB Ruspono kepada Suara NTB, di Mataram, Selasa (3/11).

Padahal, banyak manfaat yang didapatkan dengan rutin mengkonsumsi ikan. Beberapa diantaranya berkaitan dengan kesehatan kardiovaskular. Memakan dua porsi ikan setiap hari dapat mengurangi resiko penyakit jantung. Kemudian dapat menekan risiko kanker karena omega 3 dalam ikan dapat membantu mencegah tiga jenis kanker yang paling umum, yakni kanker payudara, kolon, dan prostat. Yang paling penting adalah dapat meningkatkan fungsi otak.

Asupan omega 3 yang tepat dapat membantu meningkat-

kan fokus mental pada anakanak dan orang dewasa. Suplemen minyak ikan dapat meningkatkan memori pada orang dewasa. Selain itu juga dapat meningkatkan perkembangan otak bayi dan anak-anak.

Namun konsumsi ikan di NTB masih sangat kurang akibat dari daya beli yang masih rendah. Apalagi saat ini jumlah penduduk miskin semakin bertambah. Hal ini juga yang menyebabkan ikan di NTB lebih banyak diekspor daripada dikonsumsi sendiri. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa menangkap ikan bukan hal yang mudah. Sehingga menyebabkan harga ikan menjadi tinggi. Belum lagi pembudidayaan ikan yang memerlukan biaya yang tidak sedikit.

Sehingga memengaruhi pula harga ikan di pasaran. (lin)

Mataram (Suara NTB) Sebulan terakhir, tercatat ada 21 kasus penyalahgunaan izin tinggal Warga Negara Asing (WNA) di NTB. Hal tersebut disampaikan Kepala Seksi Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian (Wasdakin) Kantor Imigrasi NTB, R. Agung Wibowo, Amd Im, SH., MSi., yang dikonfirmasi Selasa (3/11).

Menurutnya, paspor yang digunakan oleh WNA tersebut adalah paspor berlibur. Tetapi nyatanya para WNA itu bekerja di NTB. “Ada 21 kasus yang sudah kami tangani.

Sembilan kasus sudah selesai di tahap keimigrasian. Sisanya sedang dalam proses pemeriksaan,” ujarnya.

Penindakan ini berdasarkan UU No. 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian pasal 75.

Berdasarkan peraturan itu, Keimigrasian memiliki wewenang melakukan tindakan adminsitratif Keimigrasian.

RUPA-RUPA

(Suara NTB/dok)

Kongso Sukoco

boleh disalahgunakan untuk kepentingan kampanye,” ujarnya.

Tapi Bambang berharap pada anggota dewan agar tidak menggunakan kesempatan masa reses untuk mengkampanyekan salah satu pasangan calon kepala daerah. “Jadi saya harapkan pada anggota dewan agar tidak menggunakan resesnya untuk mengkampanyekan salah satu paslon kepala daerah.” (ndi)

NASI KELOR, NASI LEBUI, BEBALUNG, SOTO, PELECING, RUJAK, ES KELAPA MUDA TEMAT & MENERIMA PESANAN NASI KOTAK, SNACK KANTOR. HUBUNGI IBU IDA AHMADI HP 081907415439

RUPA-RUPA

gin Belajar Pin ANIMASI ?

SETIAP MINGGU PAGI - SORE DI TAMAN MAYURA

HUBUNGI :

081917002381

COUNTER PAINT ART GALLERY MINIMALIS LUNA MAYA EKAGITT

“Penindakan untuk kasus itu berupa pendeportasian.

Dan nama-nama WNA yang bersangkutan masuk dalam daftar tangkal,” terang R. Agung Wibowo. Ia mengakui, di bidang Wasdakin hanya memiliki personil terbatas.

Hal tersebut yang membuat pengawasan tidak terlalu maksimal.

“Anggota saya hanya ada lima orang. Itu yang membuat kesulitan dalam pengawasan,” katanya.

Ia berencana akan membuat empat unit, dengan membagi 4 wilayah pengawasan menjadi wilayah satu, dua, tiga, dan empat. Di setiap wilayah akan diisi oleh dua orang personil. “Idealnya untuk wilayah NTB seharusnya ada satu peleton untuk pengawasan. Jadi di setiap daerah ada tiga orang personil Wasdakin.

Tapi sekarang baru ada lima orang,” terangnya. (ron)

SUARA NTB

Rabu, 4 November 2015

RUPA-RUPA

Halaman 13

RUPA-RUPA

Menyediakan aneka hidangan & melayani pesanan nasi kotak, snack box dan menerima rantangan

081 917 475

Penjualan dgn Fee 3% Tanpa dikenakan biaya & tidak mengikat

RUPA-RUPA

Rp. 995 Jt

BEKAM

OPINI

SUARA NTB Rabu, 4 November 2015

Stop Penjualan Miras HADIRNYA Perda Kota Mataram tentang pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol sepertinya belum mampu mengerem peredaran minuman beralkohol di Kota Mataram. Mulai dari minuman beralkohol tradisional hingga minuman beralkohol yang diduga dijual bebas di sejumlah kafe di Kota Mataram.

Minol tradisional misalnya, masih dijual secara terangterangan di pinggir jalan. Ini tidak ada bedanya ketika Perda Kota Mataram tentang pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol belum diketok. Padahal dalam Perda miras itu melarang miras tradisional diperjualbelikan secara bebas, apalagi dipajang secara demonstratif di pinggir jalan.

Keberadaan miras tradisional dikecualikan untuk kepentingan upacara keagamaan umat Hindu. Nyatanya, meski tidak ada upacara keagamaan, penjualan miras tradisional masih marak di Kota Mataram. Kondisi ini membutuhkan perhatian serius dari Pemkot Mataram.

Apalagi Mataram mengusung visi maju, religius dan berbudaya, tentu sangat bertentangan dengan adanya penjualan miras secara bebas.

Belum lagi miras pabrikan yang tidak kalah meresahkannya dengan miras tradisional. Miras pabrikan ini diduga dijual di sejumlah kafe dan rumah bernyanyi di Kota Mataram. Ironisnya, Pemkot Mataram melalui tim Yustisi, belum juga berhasil menghentikan penjualan miras di sana.

Padahal payung hukum untuk menertibkan penjualan miras itu sudah ada.

Kondisi ini membutuhkan keseriusan dari Pemkot Mataram untuk mengaplikasikan Perda Kota Mataram tentang pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol. Bila perlu, tim Yustisi turun setiap hari. Tidak perlu menunggu ada laporan dari masyarakat. Dengan intensitas razia yang sering dilakukan, setidaknya menunjukkan bahwa Pemkot Mataram memang serius ingin memberantas peredaran miras di Kota Mataram.

Jika ditemukan ada pihak-pihak yang melanggar Perda miras ini, Pemkot Mataram harus bersikap tegas. Ketegasan ini diharapkan memberi efek jera kepada pihakpihak yang selama ini masih memperjualbelikan miras tradisional maupun miras pabrikan. Pasalnya, Perda sudah mengatur pula sanksi bagi pihak-pihak yang melanggar aturan tersebut.

Pelanggar Perda miras dapat dipidana paling lama enam bulan atau dikenakan denda Rp 50 juta. Jangan sampai ketika ada temuan di lapangan lantas ada ‘’negosiasi’’. Kalau setiap temuan diselesaikan dengan ‘’damai’’ tentu tidak akan membuat penjual miras menjadi jera.

Dulu, aparat kerap berdalih ketika akan melakukan penertiban, mereka terkendala payung hukum.

Setelah ada payung hukum, aturan itu justru belum maksimal dijalankan. Penerapan Perda ini membutuhkan keseriusan dari semua stake holder. Terlebih Pemkot Mataram sebagai eksekutor dari perda tersebut. Dengan masih ditemukannya penjualan miras, menunjukkan belum seriusnya Pemkot Mataram memberantas peredaran miras.

Keseriusan itu sejatinya ditunjukkan dengan kerja nyata di lapangan. Kalaupun ada oknum aparat yang diduga membekingi penjualan miras di kafe dan rumah bernyayi, Pemkot Matarampun harus pada posisi bersikap tegas.

Oknum bersangkutan dapat diadukan ke kesatuannya agar ditindak sesuai aturan yang berlaku. (*)

RADIO

Halaman Halaman 14 14

Pertarungan Tanda sebagai Kekuasaan Simbolis Oleh: AJIAN tentang tanda (semiotika) secara modern dimulai ketika Ferdinand de Sausure mengenalkan teori tanda yang menjadi dasar bagi perkembangan ilmu semiotik modern. Barthes (2012: 3) menjelaskan paparan Sausure secara umum mengungkapkan mekanisme tanda dalam beberapa konsep. Pertama, konsep parole dan langue. Parole atau ujaran, adalah tindakan pemilihan dan aktualisasi dari penutur dalam memadukan kod (langue) menjadi sebuah pesan komunikasi tertentu.

Dengan kata lain, ini bisa disebut sebagai wacana dari sebuah tindak komunikasi. Sedangkan langue merupakan sebuah fungsi institusi dan sistem nilai dari bahasa, dan ini merupakan sistem struktur luaran dari pola atau lokasi kebahasaan itu sendiri. Langue dibangun oleh elemen-elemen tertentu yang secara luas disepakati bersama.

Kedua, arbitrerness. hubungan penanda dan petanda merupakan sesuatu yang arbitrer, adanya otonomi linguistik dari pembaca untuk menentukan hubungan penanda dan petanda, sehingga arti petanda dari sebuah tanda bisa saja berbeda dalam konteks individual tertentu.

Warna kuning misalnya, boleh diinterpretasikan berbeda antara orang Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Solo. Orang NTB bisa mengartikannya sebagai salah satu simbol warna partai atau yang lainnya sementara bagi orang Solo warna kuning berarti tanda sebuah duka cita (kematian). Dalam perkembangannya, tanda dilihat dalam banyak model seperti pada model Charles S Price yang mengetengahkan hubungan segitiga triadik (triadic): tanda digambarkan dalam hubungan tiga elemen yaitu (1) sign, tanda atau bentuk fisik tanda (representamen), (2) object, rujukan tanda, dan (3) makna tanda (interpretant).

Lain halnya dengan Bordieau (1991:165) ia melihat teks sebagai sebuah kapital yang diperebutkan para agen kekuasaan simbolik terutama melalui bahasa, dan bekerja dalam tiga pandangan utama. Pertama, sistem simbol sebagai structuring structures; simbol atau kekuasaan simbol digambarkan sebagai suatu alat untuk mengetahui dunia secara objektif. Kedua, sistem simbol sebagai structured structures, bah-

M. Yasin

(Mahasiswa Pascasarjana Kajian Budaya dan Media-UGM)

wa komunikasi merupakan suatu yang terstruktur. Simbol bekerja sebagai alat komunikasi yang terstruktur, di mana ada struktur imanen yang bekerja mengatur pola-pola komunikasi. Ketiga, sebagai instrument of dominations, di sini simbol bekerja sebagai alat kekuasaan, di mana kekuasaan terhadap sumber daya simbolik merupakan suatu operasi dari kekuasaan itu sendiri melalui wacana dan penyimbolan tertentu yang sengaja dibentuk untuk kepentingan kekuasaan.

Perkara ketiga dari pandangan Bordieau tersebut menjadi salah satu hal penting yakni bahasa oleh penguasa digunakan secara gamblang dan terkonstruksi. Dalam hal ini penguasa berada dalam andaian politik ekonomi, yakni pemilik modal, dan kekuasaan itu bekerja melalui penggunaan simbol-simbol dalam teks, sehingga symbolic power menjadi sebuah kekuatan dalam menciptakan makna sebagai bentuk pertarungan simbolik di ruang media. Dalam konteks penciptaan makna, kekuasaan dalam tinjauan Bordieau menciptakan suatu bentuk pemaknaan dan positioning kepentingannya melalui teks.

Pada tulisan ini, penggunaan tanda merupakan pergelutan kekuasaan yang di ketengahkan oleh Bordieau yang diartikulasikan sebagai konsep struggle of meanings (pertarungan makna). Pada dasarnya kekuasaan diperoleh dari: pertama, akses ke sumber daya; kedua, kedudukan/posisi sosial tertentu; ketiga, bahasa sebagai agen pengatur dan ruang yang secara umum berisi simbol kekuasaan (symbolic power): struktur makna sebagai sebuah bentuk pembentuk yang pada akhirnya faktor tersebut menyebabkan terjadinya pertarungan makna.

Mengenai kekuasaan dari paparan Bordieau tersebut dipertegas Louw (2005:9) yakni dalam kekuasan itu sendiri ada dua konsep penting yang harus dipahami, pertama, manusia dipandang sebagai sesuatu yang pasif dan didominasi oleh praktek kekuasaan, kedua, manusia sebagai suatu yang aktif, dan kekuasaan itu dianggap berada di antara manusia.

Kedua konsep tersebut penting kiranya digunakan dalam memandang pertarungan kekuasaan (struggle of power) yang terjadi dalam dunia penandaan yakni kekuasaan tersebut dimunculkan melalui simbol dan itu kemudian dianggap sebagai output dari pertarungan makna (struggle of meanings) itu sendiri.

Teori Semiotika Sosial Secara umum dalam semiotika, tata bahasa bukanlah perangkat aturan untuk membuat kalimat yang benar, melainkan sebagai sebuah sumber untuk membuat makna. Tanda dalam garis besarnya, adalah sebuah konstruksi yang ter-

susun secara tertentu untuk menghasilkan sebuah makna tertentu pula. Dalam hal yang lebih jauh tanda sebagai pengangkat kebahasaan pembuat makna, maka pada dasarnya elemen utama dari pertarungan makna (struggle of meanings) adalah struktur tanda itu sendiri. Struktur bahasa atau kalimat merupakan sumber daya tanda yang dapat digunakan untuk memberikan suatu wujud representasi atau konstruksi pewacanaan, dan memberikan makna tertentu sesuai kepentingan mereka.

Dalam teori semiotika lainnya mengatakan, semiotika mempelajari sumber daya semiotik untuk tujuan komunikasi sebagai sebuah proses memanipulasi obyek. Dari pandangan tersebut maka tanda merupakan hasil manipulasi dari objek-objek tertentu dalam kehidupan, berupa simbol-simbol untuk tujuan berkomunikasi. Dengan begitu, makna pada dasarnya adalah sebuah entitas yang dibangun dalam komunikasi dari hasil konstruksi penandaan melalui tata bahasa tertentu.

Lebih jauh lagi dalam konfigurasi tanda mampu diurai dengan melihat dimensi-dimensi semiotik yang dibedakan dalam empat dimensi: (1) discourse, (2) genre, (3) style, dan (4) modality. Teori ini bersandar pada bagaimana sebuah bahasa di lihat sebagai sistem tanda dalam komunikasi, sehingga aturan perbendaharaan bahasa pada struktur tata bahasa bukan hanya penyampai kod, atau dalam istilah Saussure “langue”, tetapi bagaimana hal itu menjadi sebuah ujaran atau “parole”. Keempat dimensi ini pada dasarnya adalah parole itu sendiri. Tanda dalam konteks komunikasi dioperasikan sebagai parole, sehingga ujaran manipulasi inilah yang menghasilkan makna atau dalam terminologi kritis disebut pertarungan makna.

Pertarungan Tanda sebagai Kekuasaan Simbolik Sebagaimana di paparkan di atas potensi dari kelompok pemilik modal terletak pada konsentrasi keuangan, dan kekuatan sosial politik yang dimilikinya. Aspek politik yang dimilikinya menjadi alat potensial bagi seorang aktor pemilik modal dalam melancarkan konstruksi politiknya berupa pembentukan opini publik yang terkawal pada asas kepentingan politik pemilik modal. Dalam membentuk opini publik pemilik modal menggunakan ruang media salah satunya sebagai sarana. Kita tahu media sendiri dikawal oleh sekelompok orang, mereka mengawal apa yang dibaca khalayak secara umum.

Pernyataan tersebut berada dalam konteks bagaimana peran pemilik modal berkaitan erat dengan isi atau konten pemberitaan media tersebut. Bila di lihat dari kajian

politik media, maka yang muncul adalah aspek budaya kebahasaan media. Artinya, pemilik modal mempunyai kemampuan dalam menciptakan pertarungan makna di ruang publik melalui isi atau konten berita dalam media.

Membicarakan kepentingan dan pemberitaan media Noam Chomsky secara gambelang memberikan penjelasan bahwa pemilik modal mempunyai kontribusi bagi penciptaan isi media. Chomsky memberikan sebuah tipologi intervensi terhadap isi media yakni, ownership bagi Chomsky memberikan intervensi dan pengaruh pada struktur isi dan pembahasan media.

Selain itu, pemberitaan media juga pada dasarnya minimal mencerminkan sebuah kepentingan.

Dalam hal ini tentu pemilik modal akan melakukan intervensi isu dalam pemberitaan, sehingga pesanpesan politik yang diinginkan tersampaikan dan menjadi pembicaraan publik. Dalam menyampaikan berita tentu bahasa menjadi hal terpenting sebagai alat ideologi tepatnya ideologi bekerja melalui bahasa.

Dalam jurnalisme itu sendiri, bahasa menjadi roh dari media, meminjam ungkapan Althusser, media sebagai suatu entitas organisasi, berpotensi menjadi “tanda” bagi ideologi pemilik media tersebut. Makna yang diinginkan secara ideologi adalah realitas tertentu yang membentuk pandangan pembaca mengenai realitas tersebut. Ini menjelaskan hubungan intervensi ideologi media dalam struktrur isi berita dengan tujuan menciptakan makna tertentu sesuai kepentingan yang diinginkan.

Aktivitas Gunung Baru Jari terus meningkat Tingkatkan kewaspadaan

*** Pemkot diminta putuskan kerjasama dengan PCF Cari investor yang lebih menguntungkan

***

RADIO

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Hari Aryanti, Akhmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Sahmad Darmi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi, Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur: Rusliadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami. Dompu : Nasrullah. Bima : M.Yusrin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaluddin, Wahyu W. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 15.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 20.000/mmk. Display F/C : Rp 25.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 15.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 10.000/mmk.

Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 450.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 250.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 75.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 80.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 4.500. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT Bali Post.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

RAGAM

Rabu, 4 November 2015

Halaman 15

Pembubaran “Media” Unram

Ombudsman NTB : Dasar Hukumnya Harus Jelas Mataram (Suara NTB) Kebijakan Rektor Universitas Mataram (Unram) untuk membekukan Media Unram dipertanyakan oleh Ombudsman RI perwakilan NTB. Ombudsman NTB meminta Rektor Unram agar dalam mengambil kebijakan harus berdasarkan aturan hukum. Sehingga tidak merugikan masyarakat. Karena Unram merupakan sebuah lembaga pelayanan publik.

“Sepanjang sepengetahuan kami, Media belum dibekukan. Memang secara formal belum, tapi dari informasi yang kita dapatkan bahwa Media Unram tidak diberikan dana untuk berkegiatan. Nah itu mu-

ngkin yang harus dijelaskan.”

Kata Adhar Hakim, SH MH, Ketua Ombudsman RI perwakilan NTB, pada Suara NTB, Selasa (3/11).

Adahar meminta Unram untuk lebih terbuka dan transparan dalam memberi-

kan pelayanan. Karena menurutnya Unram merupakan sebuah lembaga publik yang mengelola anggaran milik publik, bukan milik perorangan. Sehingga menurutnya bahwa mahasiswa seharusnya mendapatkan anggaran

untuk berkegiatan, karena sudah menjadi hak mahasiswa untuk mengembangkan diri lewat kegiatan ekstrakurikuler. ‘’Unram itu adalah lembaga publik yang mengelola anggaran publik, bukan milik perorangan. Nah jika mahasiswa tidak mendapatkan haknya untuk berkegiatan dalam bidang ekstrakurikuler dalam bentuk dukungan pendanaan, itu harus dijelaskan oleh Unram. Kenapa dia tidak memberi, apa penjelasannya, kan

Kenaikan DAU Tak Sesuai Harapan

Pemkab Lobar akan Pangkas Belanja SKPD Rp 10 Miliar Giri Menang (Suara NTB) – Jatah Dana Alokasi Umum (DAU) yang diperoleh Pemkab Lombok Barat (Lobar) dari pemerintah pusat tahun 2016 mendatang Rp 784 miliar lebih. Awalnya, estimasi kenaikan DAU sebesar 11 persen, namun naik hanya 9 persen lebih. Dampak dari kenaikan DAU yang sedikit, maka pem-

da akan memangkas anggaran belanja sebesar Rp 10 miliar yang sudah dirancang di beberapa SKPD. “DAU tahun lalu sebesar Rp 716 miliar lebih, naik tahun depan Rp 784 miliar.

Kenaikan ini turun dari estimasi kami bersama dewan,” ungkap Asisten III Setda Lobar, H. M. Taufiq usai rapat

Dispenda NTB Belum Penuhi Permintaan KPK Dari Hal. 1 Dalam surat KPK tersebut kata Selly, lembaga antirasuah itu meminta data empat unit kendaraan milik oknum kepala daerah di daerah ini yang diduga merupakan hasil gratifikasi. Selly enggan merinci jenis empat kendaraan yang diminta datanya oleh KPK tersebut. ‘’Ada empat unit. Tiga roda empat (mobil) dan satu motor besar (sejenis motor gede atau Moge),’’ jelas Kadispenda NTB yang juga Penjabat Walikota Mataram ini.

Memenuhi permintaan identitas ke empat kendaraan yang diminta KPK, saat ini sedang dipersiapkan Dispenda NTB. ‘’Sedang kami siapkan. Data yang diminta sangat rinci. Mulai dari jenis kendaraan, fisik kendaraan, tahun pembuatan dan lainnya.’’ Selly berharap, data yang dibutuhkan tersebut, segera bisa direalisasikan Dispenda untuk segera dikirim ke KPK. ‘’Jika data yang diminta (KPK) sudah lengkap, akan segera kami kirim. Nanti data terkait dengan identitas kendaraan yang diminta itu dikirim ke KPK setelah ditandatangani gubernur,’’ jelasnya.

Terkait dengan permintaan dokumen menyangkut identitas kendaraan yang diminta KPK menurut Selly, prosesnya tidak langsung dilakukan penyitaan. Setelah data rinci dari Dispenda dikirim ke KPK, lembaga tersebut juga masih melakukan evaluasi terhadap data yang diberikan. ‘’Setelah melalui evaluasi dan datanya pasti dan tepat, baru dilakukan penyitaan.’’

Menurut Selly, KPK mem-

inta data identitas kendaraan yang diduga terkait tindak pidana korupsi ke Dispenda NTB bukan kali ini saja. Beberapa waktu lalu, KPK juga meminta data serupa terkait dengan kasus pidana Bupati Lombok Barat (Lobar) non aktif, Dr.H.Zaini Arony.

Penyelidikan KPK Masih Rahasia Surat penyidik KPK yang dilayangkan ke Dispenda terkait mobil yang diduga hasil gratifikasi masih tertutup. Juru bicara KPK Priharsa Nugraha kepada Suara NTB mengatakan, masih akan mengecek penyelidikan yang dilakukan oleh tim ke Dispenda NTB. ‘’Untuk sementara saya belum dapat informasi soal itu. Tapi nanti saya akan coba cek ke tim,” katanya di Gedung KPK, Selasa (3/11).

Bisa jadi, menurutnya, informasi turunnya tim itu belum diterima ke Pimpinan KPK sehingga belum sampai informasinya ke bagian Humas. “Bisa jadi, ini masih sifatnya rahasia, karena masih penyelidikan,” kata Priharsa.

Karena sifatnya masih penyelidikan, dipastikan juga kasusnya belum naik ke penyidikan sehingga belum bisa dipublikasi secara luas. Khusus terkait surat ke Dispenda NTB yang meminta identitas empat kendaraan diduga gratifikasi itu, juga belum diperoleh informasinya secara detail.

“Karena tadi, masih penyelidikan sifatnya,” ulas Priharsa. (cem/ars)

Paslon Terancam Dicoret Dari Hal. 1 maka Paslon yang bersangkutan terancam dicoret.

Demikian yang disampaikan Divisi Hukum dan Pengawasan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi NTB, Yan Marli, S.Pd M.Pd, di Mataram, Selasa (3/11). “Jadi jika ada pasangan calon yang tidak melaporkan LPPDK-nya sampai batas waktu yang telah diberikan. Maka kita pastikan akan dicoret.”

Selain itu, Yan Marli juga menegaskan Paslon agar jujur dan transparan dalam melaporkan LPPDK-nya. Karena jika tidak jujur antara yang dilaporkan dengan di lapangan, Paslon juga bisa dicoret.

“LPPDK yang tidak dilaporkan sesuai dengan di lapangan dan itu nanti akan dibuktikan oleh audit kepatutan atau audit asersi yang dilakukan oleh akuntan publik. Maka calon tersebut juga bisa dicoret,” ujarnya.

Yan Marli menjelaskan kenapa LPPDK harus dilaporkan pada sebelum hari- H pemungutan suara. Bertujuan untuk menghindari adanya serangan fajar pada masa tenang.

Yan Marli juga menambahkan bahwa jika ditemukan ada sumbangan yang melebihi dari batas yang telah ditetapkan yakni Rp 50 juta untuk perorangan dan Rp 500 juta untuk perusahaan. Jika

kelebihan dari yang ditetapkan itu tidak dilaporkan oleh Paslon. ‘’Jika ditemukan penyumbang dana kampanye lebih dari yang telah ditetapkan dan tidak dilaporkan juga berpotensi untuk dicoret.’’

Untuk itu kata Yan Marli, KPU mengimbau kepada Paslon agar segera melapor jika ada penyumbang melebihi batas yang telah ditentukan. “Untuk itu kita imbau kepada paslon agar segera melapor jika ada kondisi seperti itu.

Sehingga kita bisa memfasilitasi untuk dikembalikan ke kas negara.”

Terkait dengan potensi paslon yang akan dicoret, apakah Pilkada akan tetap bisa di lanjutkan meskipun hanya dengan satu Paslon.

Yan Marli menegaskan bahwa jika kondisi tersebut terjadi, maka Pilkada dengan calon tunggal akan ditunda sampai Pilkada serentak 2017. ‘’Jadi kalau dicabut dan hanya ada tersisa satu calon misalnya. Maka pilkada akan ditunda sampai 2017.

Adapun putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Tentang calon tunggal itu tidak berlaku dalam kondisi seperti itu. Karena putusan MK itu hanya mengatur sampai pada waktu pendaftaran saja,’’ pungkasnya. (ndi)

evaluasi SKPD di Kantor Bupati Lobar, Selasa (3/11).

Menurutnya, estimasi awal kenaikan DAU seharusnya 11 persen. namun faktanya hanya naik 9 persen lebih. Sehingga dengan pertimbangan kenaikan DAU yang sedikit dan jika pendapatan daerah tidak naik, maka pemda akan melakukan pemangkasan anggaran di beberapa SKPD yang sudah diplot pada saat penetapan KUA-PPAS. Program yang didanai dari estimasi kenaikan DAU 11 persen diberikan tanda bintang, sehingga nantinya akan dibahas lagi bersama Dewan program SKPD yang akan dikeluarkan. Beberapa belanja yang akan dipangkas, ungkapnya, belanja aparatur dan belanja publik, termasuk pembangunan.

Namun, dalam program mana saja yang akan dipangkas akan

dilihat bersama dewan, mana yang lebih penting dan bisa ditunda pelaksanaannya tahun berikutnya.

Ia menambahkan, selain DAU pemda juga memperoleh DAK tahun 2016 sebesar Rp 168 miliar. Jumlah ini naik sebesar Rp 48 miliar dari DAK tahun ini sebesar Rp 120 miliar. Lobar juga memperoleh reward dari pemerintah pusat atas keberhasilan memperoleh opini WTP sebesar Rp 5 miliar.

Terkait reward, ujarnya, beberapa indicktor yang menjadi tolok ukur. Tidak saja keberhasilan memperoleh WTP , namun juga dilihat angka kemiskinan. Indikator angka kemiskinan di Lobar, termasuk bagus, sehingga nilai rewardnya tidak signifikan.”Mungkin kalau daerah yang kemiskinannya tinggi reward-nya tinggi juga,” terangnya. (her)

harus jelas,’’ ujarnya.

Selain itu, Adhar juga meminta Unram untuk menunjukkan dan menjelaskan kekeliruan yang dilakukan oleh Media Unram dan pembinaannya seperti apa juga harus jelas, sehingga tidak main langsung dibubarkan. “Sekali lagi saya tegaskan, selama tidak bertentangan dengan hukum, tidak ada alasan untuk dibubarkan. Jikapun terbukti bertentangan, tunjukkan dasar hukumnya apa,” tanya Adhar.

Menurut Adhar, ia melihat keberadaan Media Unram sebagai media kampus adalah sama dengan media umumnya untuk melakukan kontrol sosial, pendidikan dan hiburan. “Jadi Media Unram itu hampir memiliki peran yang sama dengan media mainstream untuk kontrol sosial, pendidikan dan hiburan,” ujarnya.

Selain itu kata Adhar bahwa keberadaan Media Unram sangat penting untuk mengajak mahasiswa ber-

pikir kritis. Sehingga Adhar berharap sikap kritis mahasiswa tidak dibunuh. Jika memang ada kekeliruan yang dilakukan, disanalah peran kampus untuk melakukan pembinaan.

“Jadi Media Unram itu sangat penting untuk mahasiswa yang mau belajar berpikir kritis. Untuk itu, Unram tidak seharusnya membunuh sikap kritis mahasiswa.

Jikapun ada kesalahan, disanalah kita bina mahasiswa itu,” terang Adhar. (ndi)

50 Persen Bumil Belum Terlindungi dari GAKY Mataram (Suara NTB) – Sebanyak dua dari tiga ibu hamil (bumil) di NTB tidak terlindungi dari Gangguan Akibat Kekurangan Yodium (GAKY). Itu artinya sekitar 50 persen bumil di NTB masih bermasalah dengan asupan yodium. Hal itu disebabkan masih rendahnya tingkat konsumsi masyarakat terhadap garam yang mengandung yodium.

“Jadi di NTB sebagian besar penduduknya mengkonsumsi garam tidak beryodium atau garam yodium standar. Kondisi ini meningkatkan risiko jumlah anak dengan kebutuhan khusus dan bentuk kelainanan lain. Bukan hanya itu saja dua dari tiga bumil tidak dapat dilindungi dari GAKY begitu pula bayi yang dilahirkan,” ungkap Kepala Seksi Gizi Dinas Kesehatan Provinsi NTB Taufik Hari Suryanto, SKM, di Mataram, Selasa (3/11) kemarin.

Cakupan konsumsi garam beryodium paling tinggi adalah Lombok Timur sebanyak 83 persen. Kemudian Kota Mataram dan Lombok Utara masing-masing sebanyak 77,05 persen dan 67,31 persen. Disusul oleh Sumbawa Barat dan Lombok Barat masing-masing sebanyak 63,64 persen dan 62,93 persen. Lombok Tengah dan Kota Bima sebanyak 59,25 persen dan 47,63 persen. Sumbawa dan Dompu masing-masing sebanyak 43,13 persen dan 34,46 persen. Dan daerah yang paling rendah cakupan konsumsi garam beryodiumnya adalah Kabupaten Bima dengan 33,31 persen.

Padahal kebutuhan yodium setiap hari di dalam makanan paling tidak 50 mikrogram untuk bayi usia 12 bulan pertama.

90 mikrogram untuk anak usia 2-6 tahun. 120 mikrogram untuk anak usia sekolah usia 7-12 tahun. 150 mikrogram untuk

dewasa di atas usia 12 tahun.

200 mikrogram untuk bumil dan menyusui. Diantara semuanya kebutuhan yodium untuk bumil paling banyak. Sehingga sangat penting untuk dapat memenuhi kebutuhan itu dengan cara mengkonsumsi garam yang mengandung yodium.

Ada beberapa pendapat yang salah dan kenyataan yang berbeda. Pendapat yang salah, misalnya, garam beryodium dapat mengobati GAKY seperti kretin. Namun kenyataan GAKY tidak dapat diobati kecuali hanya dicegah. Juga pendapat yang salah, bahwa mengkonsumsi yodium sangat berbahaya, kenyataannya mengkonsumsi yodium, melalui garam beryodium dalam jangka lama tidak berbahaya.

Bahkan itu dapat meningkatkan dan sebagai pemicu dalam menyelamatkan anak dari kemunduran intelektualnya. (lin)

Lesu, Permintaan Pasar Rumput Laut Dari Hal. 1 Sayangnya, ketika secara kualitas dan kuantitas produksi telah meningkat, akses pemasaran menjadi salah satu persoalan. Keberadaan asosiasi pengusaha dan anggotanya di provinsi ini pun dipertanyakan.

Pertanyaan ini secara tidak langsung juga dilontarkan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan NTB, Ir. Aminollah, M. Si. Melalui Dinas Kelautan Perikanan, pemerintah menurutnya telah melakukan perbaikan benih dengan sistem kultur jaringan. Dampak dari perbaikan benih yang dilakukan tersebut memberi peningkatan terhadap produksi rumput laut. Baik yang ada di Lombok Tengah, Lombok Timur hingga Sumbawa.

Bahkan petanipun sudah mulai terbebas dari sistem ijon kepada pemilik modal tertentu. Artinya, petani cukup bebas menjual kemanapun

produksinya. Selama harga yang ditawarkan kepada petani layak. Ketika permintaan dunia sedang turun, perlu menurutnya dukungan pengusaha lokal untuk memperkuat pasar di dalam negeri.

“Kita sangat butuh pengusaha-pengusaha lokal, untuk membantu menjual produksi rumput laut petani.

Bahkan semua pihak,” terang Aminollah di kantornya, Selasa (3/11) kemarin.

Ditanya soal rencana para investor yang pernah mengajukan penawaran investasi?

Aminollah mengatakan, dua diantaranya adalah investor besar. Terhadap kapan realisasinya invetasi tersebut, pihaknya telah memberi penekanan agar investor-investor tersebut tak hanya membeli kepada kelompok petani yang telah dibina. Tetapi harus melakukan pembinaan kepada mereka yang belum terakomodir.

Jika hal tersebut dilakukan,

dipastikannya tingkat produksi rumput laut di NTB akan jauh lebih tinggi. Saat ini, terdapat sebanyak 25.000 hektar potensi lahan pengembangan rumput laut. Dari seluas potensi tersebut, hanya 16 hektar yang sudah dikembangkan.

“Jika investornya benarbenar merealisasikan investasinya. Kemudian pengusaha lokal ikut bergerak mendukung pemasaran rumput laut melalui jaringannya. Maka harga rumput laut kita bisa kompetitif dari harga yang sekarang tak sampai Rp 10.000 per kilogram,” ujarnya.

Tapi yang paling penting menurutnya, tak perlu mulukmuluk. Yang harus dilakukan bagaimana peran semua pihak mendatangkan sebanyakbanyaknya pengusaha luar yang benar-benar ingin membeli rumput laut dari NTB. Selain berupaya untuk memutus mata rantai penjualan yang tidak memberi keuntungan bagi petani.(bul)

Tujuh Desa Kena Hujan Abu Dari Hal. 1 Kita khawatirkan ke Sembalun (abu vulkanik),”tambahnya.

Tujuh desa yang terkena hujan abu meskipun tipis, sebut Azhar antara lain Pelawangan, Senaru, Bayan dan desa lain di sekitarnya. Bahkan, katanya, hujan abu sampai ke ibu kota Lombok Utara, Tanjung namun tipis. Pada Senin, 2 November 2015, lanjut Azhar, ada laporan dari pilot di Bandara Internasional Lombok (BIL) yang menyatakan bahwa semburan abu vulkanik Gunung Baru Jari membahayakan bagi penerbangan. Namun, sekarang sudah mulai normal.

Saat ini status Gunung Baru Jari masih dalam level II atau waspada. Dalam radius 3 Km masih harus steril dari aktivitas masyarakat dan pengunjung atau wisatawan yang melakukan pendakian. BPBD bersama stakeholders terkait telah membuat skanario penyelamatan jika suatu waktu terjadi peningkatan aktivitas Gunung Baru Jari.

Jika kondisinya siaga, maka pihaknya menyiapkan evakuasi. Seperti mengosongkan warga yang berada di Sembalun Lawang, Sembalun Bumbung, Sajang dan Bayan untuk dievakuasi ke Desa Rempek Lombok Utara dan Desa Nunggi Lombok Timur.

Kemudian jika dalam kondisi awas, maka warga yang berada di desa tersebut ditambah Pengadungan, Rempek, Pesongoran dan lainnya akan dievakuasi ke tempat evakuasi sementara di Pememang Lombok Utara dan Aikmel Lombok Timur.

Selain itu juga telah diskenariokan tiga jalur evakuasi di

Lombok Utara, Lombok Tengah dan Lombok Timur. Jalur evakuasi Lombok Utara melalui Senaru-Tanjung-Pemenang. Jalur evakuasi Lombok Timur melalui SajangSembalun-Suela-Aikmel. Kemudian jalur evakuasi Lombok Tengah melalui Pesongoran, Jukung, Kopang.

Pemda KLU Siap Antisipasi Sementara dari KLU dilaporkan, erupsi Gunung Baru Jari yang terus terjadi hingga Selasa (3/11) dini hari, kini mulai menyemburkan abu ke wilayah Lombok Utara. Beberapa warga di Tanjung dan Pemenang mulai merasakan abu, meskipun tidak massif. Sementara di Kecamatan Bayan yang notabene berada di kaki Rinjani masih relatif aman.

Petugas pos vulkanologi, Mutaharlin, dikonfirmasi via telpon mengatakan dari hasil pemantauan Selasa siang, aktivitas di Gunung Baru Jari semakin meningkat sejak erupsi pertama dua pekan lalu.

Namun demikian, peningkatan erupsinya tidak terlalu signifikan sehingga statusnya pun belum diubah, dengan batas aman radius 3 Km. “Erupsi terus terjadi dengan intensitas kecil, ketinggian maksimal abu 1.000 meter. Dampak abu vulkanik memang sudah menyentuh wilayah Tanjung karena faktor angin yang mengarah ke arah barat laut,” katanya.

Pos Vulkanologi pun mengimbau, untuk menghindari dampak sesak napas, masyarakat agar memakai masker dan penutup kepala jika keluar rumah.

Kepala BPBD Lombok Utara, H. Raden Tresnawadi,

menyebutkan meski erupsi vulkanik Gunung Baru Jari masih stabil, namun dampak abu yang mengarah je KLU perlu diantisipasi. Setelah erupsi yang terjadi Senin malam kondisi di sekitar Santong mengalami perubahan. Abu vulkanik juga tampak di pepohonan yang ada di pinggir jalan dan di perbatasan Santong tercium sedikit bau belerang.

“Imbauannya, agar masyarakat yang hendak keluar rumah selalu memakai masker dan penutup kepala agar tidak terkena dampak abu vulkanik,” katanya.

BPBD dalam hal ini, sudah menyiapkan langkah evakuasi jika terjadi hal yang tidak diinginkan seperti erupsi besar. Warga yang ada di sekitar bantaran Kali Putih, khususnya bagi Desa Sambik Elen akan diungsikan jika situasinya mendesak.

Kepala Dikes KLU, dr. H. Benny Nugroho S, mengatakan Rabu (4/11) hari ini pihaknya akan mengecek kondisi lapangan untuk memastikan tingkat bahaya dampak abu vulkanik di Kecamatan Bayan.

“Pakai masker atau tidak tergantung tingkat ketergangguan masyarakat. Besok pagi (hari ini) kita lihat turun ke lapangan. Sejauh ini sudah agak tenang, di Santong sudah hujan debu,’’ katanya.

Sementara, warga Tanjung, Samsul mengakui dampak abu vulkanik sudah mulai terasa di Tanjung. Letusan pada Selasa dini hari, terdengar hingga Tanjung dan abunya pun sudah mulai mengotori perabotan yang disimpan di luar rumah. “Kalau naik motor mata juga agak pedih,” imbuhnya. (nas/ari)

KPK Minta Masyarakat Pantau Petahana Dari Hal. 1 laporkan ke KPK,’’ kata Kunto Ariawan dari Direktorat LHKPN KPK menjawab Suara NTB di Jakarta, Selasa (3/11) kemarin.

Lembaganya pada Pilkada serentak ini, hanya memfasilitasi pelaporan kekayaan dalam format LHKPN. Itu kemudian menjadi syarat calon untuk didaftarkan ke KPU. Ketika ada persoalan, diserahkan ke masyarakat untuk bersikap. ‘’Kalau ada calon yang tidak jujur melaporkan harta kekayaannya, kita serahkan ke masyarakat, bisa lapor ke KPK atau KPU. Di KPU kan ada ketentuan soal dana Pilkada dan sumbernya,’’ sebut Kunto.

Memang, kerawanan yang sering terpantau jelang Pilkada adalah manuver pihak - pihak berkepentingan kepada calon, termasuk petahana.

Kepentingan dimaksud, sambung Kunto, terkait cost politik yang mengalir dari pihak pihak tertentu tadi.

Sehingga akan terlihat perbedaan jumlah harta kekayaannya jelang pencalonan, dengan jauh sebelumnya. Kekhawatiran lain, pascaterpilih calon penerima sumbangan di luar ketentuan itu, akan menjadi beban dan ujung - ujungnya korup. ‘’Tapi jika ada lonjakan jumlah harta kekayaan, belum tentu dari gratifikasi. Bisa jadi diperoleh dengan cara be-

nar. Lagipula, ada ketentuan diatur KPU soal menerima dana sumbangan dari pihak lain,’’ ujarnya.

Kendati demikian, kemungkinan penerimaan sumbangan terlarang itu tetap terbuka dilakukan. “Maka dari itu, kita libatkan masyarakat untuk memantau langsung. Jika ada yang mencurigakan, nanti kita supervisi. KPU juga punya kewenangan mengecek bersama Bawaslu,” tegasnya.

Dalam rangka pelibatan publik secara luas, KPK akan menggelar road show ke daerah penyelenggara Pilkada, termasuk NTB. Tim dari LHKPN, kata Kunto, akan bekerjasama dengan KPU masing masing daerah, melibatkan para calon dan masyarakat.

“Isinya, bagaimana mengisi LHKPN, kemudian bagaimana masyarakat memontor kekayaan para calon. Termasuk bagaimana model pelaporannya ketika ada temuan masyarakat,” terang dia.

NTB akan menjadi salah satu daerah yang disasar untuk sosialisasi itu. Sebab termasuk yang banyak menyelenggarakan Pilkada, diantaranya Kota Mataram, Kabupaten Lombok Utara, Lombok Tengah, Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten Sumbawa Besar, Kabupaten Dompu dan Kabupaten Bima. “Untuk jadwalnya, sedang diagendakan direktorat kami,” pungkasnya. (ars)

Tak Ada Pengkondisian Dari Hal. 1 Dr. Rosiady Sayuti, M.Sc, Kepala Dinas Perkebunan, Ir. Budi Subagio, MM dan Kepala Biro Humas dan Protokol, H. Yusron Hadi, ST, MUM. Ketua Pansel yang juga Sekda NTB, H. Muhammad Nur, SH, MH mengatakan proses seleksi yang dilakukan Pansel telah berjalan sesuai prosedur.

Dikatakan, wajar saja jika ada pihak yang merasa senang dan kecewa. “Jadi yang penting prosesnya sudah terbuka, tidak ada pengkondisian. Bergerak sebagaimana prosedur dan ketentuan yang berlaku. Itu yang penting,” katanya ketika dikonfirmasi di Mataram, Selasa (3/ 11) siang kemarin.

Dikatakan, setiap putusan pasti ada yang merasa senang dan kecewa. Ia mencontohkan ketika musim kering dengan terik matahari setiap hari banyak orang yang mengharapkan supaya turun hujan. Namun bagi yang sedang mengerjakan proyek pembangunan fisik di lapangan, mereka tak mau ada hujan karena akan mengganggu pekerjaan mereka. “Namanya setiap putusan, hasil apapun itu pasti ada yang senang,

ada yang tidak semngat alias kecewa,” ujarnya.

Informasi yang diperoleh, sesuai hasil seleksi terbuka yang dilakukan Pansel, tiga nama yang memperoleh nilai tertinggi dalam seleksi kepala Dinas Dikpora antara lain Ir. H. Rosiady Sayuti, M.Sc. Dalam penilaian administrasi mendapat skor 13 dengan nilai 2,6, makalah dapat skor 35,63 dengan nilai 10,69, wawancara dapat skor 41,1 dengan nilai 32,88 dan assessment dapat skor 87,5 dengan nilai 35. Total skor 177,23 dengan nilai 81,17.

Sementara itu ketika ditanya ada pejabat yang malas justru mendapat promosi menduduki jabatan eselon III, Sekda mengatakan semua pejabat yang dimutasi sudah melalui kajian teknis Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat.

Dikatakan, seseorang tak selamanya akan menjadi malas. ‘’Tapi berproses, berproses jadi orang baik juga. Jadi jangan distigma sekali orang berbuat malas selamanya mereka akan malas. Itu tak bisa.

Sepanjang berubah kita harus pahamlah. Saya jujur saja dulu preman tapi ternyata bisa jadi orang baik,’’pungkasnya. (nas)

Rabu, 4 November 2015

Mataram (Suara NTB) Surat Keputusan (SK) pengangkatan dan penetapan Penjabat Bupati Dompu hingga kini belum turun dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Sementara itu, masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati Dompu periode 2010-2015, Drs. H. Bambang M Yasin – Ir. H. Syamsuddin H Yasin, MM berakhir pada 18 Oktober 2015 lalu.

Untuk mempercepat turunnnya SK Penjabat Bupati itu, Pemprov NTB mendatangi Kemendagri di Jakarta.

“SK nya belum ini, masih kita urus di Kemendagri.

Mudahan hari ini sudah ditandatangani,” kata Kepala Biro Pemerintahan Setda NTB, Drs. Lalu Dirjaharta, M.Si dikonfirmasi Suara NTB, Selasa (3/11) siang kemarin.

Saat dihubungi Suara NTB, Dirjaharta mengaku sedang berada di Kemendagri sejak Senin, 2 November untuk menjemput SK Penjabat Bupati Dompu tersebut.

“Dari tadi malam kita ‘’gedor’’. Saya lagi di Kemendagri.

Makanya kita langsung di Kemendagri menjemput SK itu,”ucapnya.

Pelantikan Penjabat Bupati Dompu semula direncanakan Pemprov NTB pada Senin, 19 Oktober 2015 lalu. Namun pelantikan tersebut terpaksa ditunda hingga saat ini karena SK Menteri Dalam Negeri (Mendagri) tentang penetapan dan pengangkatan Penjabat Bupati Dompu yang diusulkan Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi belum turun.

Masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati Dompu periode 2010-2015, Drs. H. Bambang M Yasin – Ir. H. Syamsuddin H Yasin, MM akan berakhir pada 18 Oktober 2015.

Untuk mengisi kekosongan jabatan Kepala Daerah, kata mantan Kepala Biro Kerasama dan Sumber Daya Alam ini, gubernur telah menunjuk Sekda Dompu sebagai Pelaksana Harian (Plh) Bupati Dompu sampai Penjabat Bupati dilantik. (nas)

Rendah, Kandungan Yodium Garam NTB Mataram (Suara NTB) Provinsi NTB telah memiliki Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pengendalian Peredaran Garam di NTB. Namun pada kenyataannya tingkat konsumsi masyarakat terhadap garam dengan kandungan yodium yang cukup masih kurang. ‘’Di NTB sendiri produksi garam malah lebih, namun kualitasnya yang masih rendah. Jadi kalau bisa dibilang garam konsumsi sudah dapat suplai kebutuhan masyarakat NTB,” ungkap Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Kota Mataram drs. I Gde Nyoman Suandi, Apt., MM kepada Suara NTB, di Mataram, Selasa (3/11).

Di NTB kandungan yodium garamnya sebesar 54,67 pers-

en, sementara rata-rata nasional sebesar 77,10 persen.

Angka itu pun masih berada di bawah target Universal Salt Lodization (USI) sebesar 90 persen. Hal itu juga disebabkan oleh produksi garam yang mengandung yodium masih terbilang rendah. Petani garam tidak banyak yang melakukan iodisasi, padahal itu merupakan tahapan yang penting untuk dapat mengetahui kadar yodium pada garam.

Masalah pada pembuatan

garam bukan hanya pada tahap iodisasi saja, namun juga beberapa masalah lain yang tidak kalah penting. Beberapa diantaranya adalah tidak memiliki SNI dan tidak memiliki nomor registrasi pangan. Selain itu juga masih rendahnya penerapan cara produksi pangan yang baik.

Terutama pada aspek hiegine dan sanitasi personel dan ruang produksi serta label yang belum sesuai ketentuan. Padahal itu merupakan salah satu

penentu kualitas garam yang dihasilkan.

Saat ini, pemberlakuan SNI wajib pangan fortifikasi adalah untuk garam beryodium dan garam konsumsi.

BBPOM Mataram dalam rangka menjamin mutu, keamanan dan kandungan gizi secara rutin telah melakukan sampling dan pengujian.

Hasilnya masih banyak yang tidak memenuhi syarat dan ketentuan semestinya.

Oleh sebab itu, BBPOM masih memiliki pekerjaan rumah untuk melakukan peningkatan daya saing industri garam. Khususnya masalah pengawasan dan pembinaan. ‘’Perlu diawasi dari tingkat produsen hingga peredarannya.

Sehingga bagi masyarakat dan pelaku usaha yang melakukan pelanggaran dapat diberikan sanksi, baik sanksi administratif, sanksi sosial hingga sanksi pidana,’’ terangnya.

Karena sesuai dengan amanat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan, bahwa pemerintah berwenang dalam menetapkan fortifikasi pangan dan pemberlakuannya secara wajib. Program ini merupakan program dalam lintas sektor Kementerian Kesehatan, Perindustrian, Perdagangan dan lain-lain.

Dalam hal ini BBPOM memiliki tugas dan wewenang melaksanakan pengawasan pangan. (lin)

(Suara NTB/dok)

TAMBAK GARAM - Tambak garam yang berada di wilayah Kabupaten Bima. Produksi garam NTB berlebih, namun kualitasnya masih rendah.

Kawal Pembangunan KEK Mandalika

Gita Ariadi Diangkat Jadi Komisaris ITDC Mataram (Suara NTB) Asisten II Perekonomian dan Pembangunan Setda NTB, Drs. H. L. Gita Ariadi, M.Si diangkat menjadi salah satu Komisaris PT. Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC). Pengangkatan Gita yang merupakan perwakilan Pemprov NTB ini sesuai Keputusan Menteri BUMN selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. Pengembangan Pariwisata Indonesia - Indonesia Tourism Development Coorporation (ITDC) nomor SK - 215/MBU/11/2015 tentang Pemberhentian dan Penga-

ngkatanAnggota-anggota Dewan Komisaris Perusahaan Terbatas ( Persero ) PT ITDC. Empat orang yang diangkat sebagai anggota-anggota Dewan Komisaris PT. ITDC itu adalah I Gede Ardika - Mantan Menteri Pariwisata selaku Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen, Dadang Rizki Ratman Dirjen Destinasi Kementerian Pariwisata, Triarko Nurlambang Ketua Pusat Penelitian Pranata Pembangunan Universitas Indonesia dan Lalu Gita Ariadi Assisten perekonomian dan pembangunan NTB sebagai Komisaris.

Dewan Komisaris ini menggantikan Dewan Komisaris sebelumnya yaitu Sapta Nirwandar - mantan Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sebagai Komisaris Utama, Ida Bagus Kadek Subiksu, Suahasil Nazara dan Dadan Wildan sebagai Komisaris.

Pemberhentian dan pengangkatan dewan komisaris yang baru ini merupakan kelanjutan dari pembenahan manajemen PT. ITDC. Sebelumnya tanggal 22 Oktober 2015 lalu, 3 orang anggota dewan direksi termasuk mengalami pergantian. Ida Bagus Wirajaye - direktur utama, fachudin - direktur keuangan dan nyoman Cakra direktur operasional di diganti. Satu-satunya direksi yang bertahan adalah Edwin Dharmasetiawan.

Adapun penggantinya adalah Abdulbar M. mansoer sebagai Direktur Utama, AA Ngurah Wirawan direktur operasional dan Jatmiko K. Santosa direktur keuangan. Kini PT ITDC di nakhodai wajah- wajah baru baik di jajaran dewan direksi maupun dewan komisaris.

Deputi Bidang Usaha, Energi, Logistik, Kawasan dan Pariwisata Kementerian BUMN - Edwin HidayatAbdullah, mengingatkan agar kinerja PT. ITDC di tingkatkan khususnya percepatan pembangunan di kawasan Mandalika Resort menjadi perhatian khusus. Sapta Nirwandar yang

sudah menyelesaikan tugasnya sebagai Komisaris Utama mengingat hal-hal penting kepada jajaran dewan Komisaris dan anggota Dewan Direksi antara lain penyelesaian masalah pertanahan dan memperjelas struktur organisasi. I GedeArdika selaku Komisaris Utama yang baru akan segera melakukan konsolidasi bersama komisaris lainnya.

Sementara itu, Gita yang dikonfirmasi Suara NTB, Selasa (3/11) sore kemarin membenarkan dirinya diangkat sebagai Komisaris ITDC. Dikatakan, dirinya merupakan salah satu nama yang diusulkan Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi sebagai perwakilan pemda untuk duduk dijajaran manajemen ITDC. “Ini yang mengusulkan nama kita Pak Gubernur ke Menteri BUMN. Pesan Pak Gubernur, kawal dengan sebaik-baiknya pembangunan Mandalika Resort. Harus bekerja optimal di dalam itu. Untuk percepatan itu.

Untuk kepentingan masyarakat dan daerah,”ujarnya.

Dengan adanya perwakilan pemda yang duduk di jajaran dewan Komisaris ITDC, kata Gita maka menjadi peluang daerah untuk mengontrol kinerja ITDC dalam mempercepat pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika.

Dengan adanya perwakilan pemda, lanjutnya maka berbagai progress pembangunan Mandalika akan bisa diketahui.

“Jadi kita harus optimalkan keberadaan kita di dalam manajemen ITDC. Dengan berada di manajemen pengelolaan ini sebagai komisaris kita berharap bisa memacu lagi percepatan pembangunan Mandalika Resort itu,”imbuhnya.

Mantan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) NTB ini menjelaskan, sebelumnya pemda hanya berada di luar. Sehingga cukup sulit untuk mengontrol kinerja jajaran Direksi ITDC. “Kemarin kita hanya di luar, kita ndak tahu apa yang dikerjakan oleh mereka. Sekarang ini kita akan kontrol jajaran direksi, bagaimana bekerja dengan sebaik-baiknya,” pungkasnya. (nas)

H.L.Gita Ariadi

Cari 15 Besar, Pemprov Seleksi 46 Calon Komisioner KI NTB Mataram (Suara NTB) Masa jabatan lima komisioner Komisi Informasi (KI) NTB akan berakhir tahun ini.

Untuk itu, Pemprov NTB telah membentuk Tim Seleksi (Tim-

sel) untuk menjaring 15 besar calon komisioner KI NTB untuk periode berikutnya. Jumlah masyarakat yang mendaftarkan diri mengikuti seleksi sebanyak 46 orang.

Demikian dijelaskan, Wakil Ketua Timsel, Dr. Kaharudin yang dikonfirmasi Suara NTB disela-sela pelaksanaan tes tulis calon Komisioner KI NTB, Selasa (3/11) kemarin.

Jumlah pendaftar yang diterima Timsel sebanyak 46 orang.

Dari jumlah itu, sebanyak empat orang dinyatakan tak lolos seleksi adminstrasi.Artinya, sebanyak 42 orang yang mendapatkan tiket untuk mengikuti seleksi tahap berikutnya, yakni tes psikologi dan tes tulis.

Dari 42 orang yang dinyatakan lolos seleksi adminsitrasi, hanya 36 orang yang hadir mengikuti seleksi psikologi dan tes tulis. Sementara sisanya tak hadir. Pelaskanaan tes psikologi dan tes tulis dilaksanakan di aula Kantor BKD dan Diklat NTB. Dari jumlah peserta sebanyak itu, seluruh Komisioner KI NTB yang ada saat ini kembali mengikuti seleksi menjadi komisioner KI untuk periode berikutnya.

Lima nama komisioner KI NTB yang kembali ikut seleksi yakni Agus Marta Haryadi, SE, Ir.M. Syauqie, MM, Andayani, SE, MM, Ajeng Roslinda, S.Pt dan Muharis Asni, SH. Kaharudin menjelaskan, Timsel akan menjaring 10-15 besar dari 36 peserta yang mengikuti tes

tulis. Nama-nama inilah yang akan diserahkan ke gubernur untuk selnajutnya dilakukan fit and proper test (uji kepatutan dan kelayakan) di Komisi I DPRD NTB. “Timsel mau jaring 10-15 besar dari jumlah yang ikut seleksi ini. Beberapa tahapan yang dilakukan Timsel seperti seleksi administrasi, seleksi tes tertulis dan wawancara. Masingmasing tahapan ada pengumuman yang lolos,”ungkapnya.

Salah seorang peserta yang ikut seleksi tes tertulis yang enggan disebutkan namanya mengatakan seleksi yang dilakukan Timsel dinilai tidak terlalu sulit karena dilakukan secara terbuka. Justru yang dikhawatirkan adalah proses seleksi 10-15 nama yang memperoleh nilai tertinggi yang akan dilakukanfitandpropertestdiDewan. “Jadi kalau di Dewan proses seleksinya terbuka saja. Supaya masyarakat juga melihat sejauh mana kompetensi dan kelayakan daripada calon,”harapnya.

Pembentukan KI NTB merupakan amanat Udang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi. Kehadiran KI NTB diharapkan mampu memberikan pelayanan informasi menjadi lebih baik. KI dapat menjadi “juri”, di satu pihak sebagai penyedia informasi kepada masyarakat yang ingin mendapatkan informasi dan di sisi lain sebagai badan publik yang dapat menangani persoalan informasi. (nas)

(Suara NTB/dok)

SK Penjabat Tak Kunjung Turun, Pemprov NTB ’’Gedor’’ Kemendagri

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257