SUARA NTB 5 MARET 2013

Page 1

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK SUMBAWA ECERAN Rp 2.500

Rp. 40.000 Rp. 45.000

SUARA NTB Pengemban Pengamal Pancasila

SELASA, 5 MARET 2013

12 HALAMAN NOMOR 4 TAHUN KE 9 Online :http://www.suarantb.com E-mail: hariansuarantb@yahoo.co.id

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Periksa Dokumen Kemenpora SEBAGAIMANA penanganan kasus korupsi anggaran bersumber dari pemerintah pusat lainnya, pihak Kejaksaan Negeri Mataram pun harus jemput bola ke Jakarta. Ini terkait penanganan kasus dugaan korupsi pada dana Kemenpora, untuk perbaikan lapangan Kediri, Lombok Barat (Lobar) senilai Rp 300 juta. Pihak Pidsus Kejari Mataram, seperti disampaikan Kasi Intel Mawardi, SH, harus mengecek ke Jakarta. “Kami akan cek dokumen di Kemenpera, terkait aliran dana ke komite yang menggarap proyek lapangan Kediri ini,” kata Mawardi. Dokumen yang dicek, selain soal pencairan, juga naskah kerjasama dengan komite yang diketuai oleh HT, juga struktur pengurus dan laporan keuangannya. “Kapan uang dikirim, terkait apa saja item pekerjaannya, itu yang akan kita cek,” tegas Mawardi. Pengecekan ini untuk menguji sejauh mana kepatuhan HT sebagai ketua komite perbaikan lapangan sepak bola tersebut, Bersambung ke hal 5

Saya memberikan apresiasi terhadap sikap tegas TGB sebagai gubernur yang mencopot pejabat yang terindikasi korupsi. Bagi saya, tindakan seperti itu hanya mungkin dilakukan oleh pemimpin yang bersih dan tanpa beban masa lalu yang bermasalah. Predikat tertinggi berupa Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam tata kelola keuangan dan aset daerah juga capaian yang membanggakan. Saya berharap ke depan TGB terus melakukan terobosan yang lebih kongkret lagi untuk memberikan sebuah model tata kelola birokrasi daerah yang baik.

(Suara NTB/rus)

(Latief Madjid, Bupati Sumbawa 2000-2005)

TO K O H

(Suara NTB/ula)

Lawan dengan Semangat

TGH.M.Zainul Majdi

GUBERNUR NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi mengingatkan PGRI tentang tugasnya yang mulia dan menentukan wajah Kabupaten Dompu akan datang. Karenanya, pendidikan di Dompu harus betul-betul dipastikan terinternalisasi dalam wujud nilai yang baik. Kepada siswa yang akan menghadapi Ujian Nasional (UN) diingatkan untuk membangun semangat kejujuran dan bahkan tiga perwakilan siswa langsung diminta ikrar UN yang jujur. Hal itu disampaikan Gubernur NTB saat memimpin apel koordinasi dengan jajaran pegawai di lingkup Pemerintah Kabupaten Dompu dan jajaran guru serta siswa di Dompu di lapangan beringin Setda Dompu, Senin (4/3). Bersambung ke hal 5

KO M E N TTAA R Ditanggung Pemprov

PANTAI KALIANTAN - Pantai Kaliantan, merupakan salah satu potensi wisata bahari yang ada di wilayah Kabupaten Lotim. Pantainya berpasir putih diselimuti alam yang indah membuat pantai ini tidak kalah cantik dengan pantai-pantai di Indonesia.

Pilkada NTB 2013

Ikut Pilkada

Bawaslu Temukan Anggota TNI-Polri Masuk Daftar Pemilih Mataram (Suara NTB) Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) NTB menemukan ribuan pemilih yang terdata dalam Daftar Pemilih Sementara (DPS) tidak memenuhi syarat. Diantaranya, Bawaslu menemukan adanya pemilih ganda, pemilih yang berasal dari anggota TNI Polri, pemilih di bawah umur, pemilih luar negeri, pemilih yang sudah meninggal dan pemilih yang sudah pindah domisili. “Setelah kami membentuk tim dan memerintahkan jajaran kami sampai dengan tingkat bawah, kami temukan sejumlah data yang seharusnya mereka tidak didata. Setelah kami cross check ke lapang-

an ternyata ditemukan misalnya di Kota Mataram ada ratusan yang seharusnya tidak dimasukkan tapi tercatat sebagai pemilih,” terang anggota Bawaslu NTB Bambang Karyono, Senin (4/2).

KEPALA Dinas Sosial Kependudukan dan Catatan Sipil (Disosdukcapil) NTB, Drs. Bachruddin, M.Pd mengatakan, biaya rehabilitasi untuk rumah warga yang rusak akibat kerusuhan di Sumbawa Besar, Sumbawa akhir Januari lalu ditangani Pemprov NTB. Saat ini, Dinas Pekerjaan Umum (PU) NTB sedang melakukan validasi data untuk menghitung jumlah anggaran yang dibutuhkan untuk biaya rekonstruksi rumah warga yang rusak. “Sudah diputuskan untuk ditangani Pemprov NTB. Sekarang tim dari PU NTB sedang melakukan validasi ambang kebutuhan rehab,” kata Bachrudin kepada Suara NTB, Senin (4/3). Bersambung ke hal 5 Bachruddin

Ia menyebutkan, telah membentuk sebuah tim untuk mengecek validasi DPS sesuai dengan hasil pemutakhiran data yang dilakukan oleh KPU. Bersambung ke hal 5

Anggota DPRD NTB Resmi Non-Aktif Mataram (Suara NTB) Sejumlah pimpinan dan anggota DPRD NTB yang telah mendaftarkan diri sebagai calon kepala daerah atau wakil kepala daerah di Pilkada 2013 resmi berstatus non aktif sejak Senin (4/2). Status tersebut membuat mereka kini tak lagi menikmati sejumlah fasilitas keuangan dan protokoler yang sebelumnya menjadi hak mereka. Demikian disampaikan Sekretaris DPRD NTB, H. Rachmad Radjendi, SH, yang dikonfirmasi wartawan di ruang kerjanya, kemarin. Rachmad menyebutkan, saat ini ada empat anggota DPRD NTB yang mencalonkan diri di Pilkada 2013. Mereka adalah Wakil Ketua DPRD NTB, Suryadi Jaya Purnama, ST, Pimpinan Komisi II DPRD NTB, Johan Rosihan, ST, anggota DPRD NTB, H. M. Amin, SH, M.Si dan Hj. Lale Yaqutunnafis. Rachmad menjelaskan bahwa pihaknya telah mengkonsultasikan ke Dirjen Otonomi Daerah di Kementerian Dalam Negeri soal majunya para anggota DPRD NTB itu di Pilkada. “Kita tindaklanjuti dengan pertemuan disini untuk penamaan pemahaman terhadap aturan yang berlaku,” ujar Rachmad. Bersambung ke hal 5

Divonis MA Lima Tahun

Mantan Bupati Dompu Ajukan PK

(Suara NTB/ars)

PK - Mantan Bupati Dompu Syaifurrahman Salman, usai membacakan materi PK di PN Tipikor Mataram.

Mataram (Suara NTB) Pertama kalinya sejak terbentuk Pengadilan Tipikor Mataram, salah seorang terpidana mengajukan Peninjauan Kembali (PK) atas putusan yang diterima. Adalah mantan Bupati Dompu, Syaifurrahman Salman, SE mengajukan PK atas putusan MA yang memvonisnya lima tahun penjara dan denda Rp 200 juta dalam perkara pengadaan mobil hibah Dompu. PK diajukan Syaifurrahman melalui Pengadilan Tipikor Mataram, Senin (4/3) kemarin. Dalam sidang yang dipimpin Hakim Ketua Pastra

Joseph Ziraluo, SH, MH itu, ada empat poin yang menjadi alasan pengajuan PK itu. Dibeberkan Syaifurrahman, novum berupa surat pernyataan, tanda tangan dan stempel palsu yang diajukan sebagai alat bukti oleh Jaksa Penuntut Umum. Disebutnya, alat bukti itu dipalsukan oleh Wantono dan Drs. Rahar Syaifuddin. Bukti surat itu berupa, surat bupati kepada Nishinomiya City Jepang perihal permintaan kendaraan hibah, permohonan perizinan impor barang kepada Dirjen Perdagangan Luar Negeri, dokumen pelaksanaan

anggaran satuan kerja perangkat daerah, serta surat lain tentang rancangan peraturan Bupati Dompu Tahun 2008. Juga fotokopy surat yang dilegalisiri Bupati Dompu tanggal 10 November 2007 kepada Dubes Jepang perihal permohonan impor, surat keterangan saksi Chandradinata, juga keterangan saksi Wantono. Dalam surat pernyataan Chandradinata, disebutnya, ada pernyataan bahwa bupati tidak pernah memesan langsung mobil tersebut ke Wantono sebagai Direktur Pertiwi Guna. Bersambung ke hal 5

LANGGANAN Mataram dan sekitarnya Hubungi :

0370-639543


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.