Snt05032014

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK SUMBAWA ECERAN Rp 3.000

Rp. 50.000 Rp. 55.000

16 HALAMAN

SUARA NTB Pengemban Pengamal Pancasila

RABU, 5 MARET 2014

NOMOR 4 TAHUN KE 10 Online :http://www.suarantb.com E-mail: hariansuarantb@gmail.com

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

(Suara NTB/fan)

’’Suara NTB’’ Tolak Seluruh Tuntutan Giovanni Mataram (Suara NTB) Tergugat Harian Suara NTB secara tegas menolak seluruh isi materi tuntuan penggugat Giovanni Ardizzon. Penolakan itu terkait dengan permintaan warga negara Italia ini yang menuntut ganti rugi moril dan materil Rp 2 miliar, termasuk tuntutan agar Harian Suara NTB meminta maaf atas pemberitaan terkait penggugat.

Penolakan itu disampaikan kuasa hukum Suara NTB, Dr. Umaiyah, SH,MH dalam lembar jawaban atas draf perdamaian yang diajukan Giovanni Ardizzon, Bersambung ke hal 5

Umaiyah

(Suara NTB/fan)

SIDANG - Penanggung Jawab Suara NTB, H.Agus Talino menyalami Hakim Mediasi, Sutarno usai sidang mediasi kemarin.

Danrem 162/WB Diganti

(Suara NTB/penrem)

Mataram (Suara NTB) Bertempat di aula Makodam IX/ Udayana, Selasa (4/3) kemarin, jabatan Danrem 162/WB resmi diganti.

Kol.Inf. Sofian Chandra diganti Kol.Arh.Kuat Budiman S.IP. Prosesi sertijab dilakukan langsung Pangdam IX/Udayana Mayor Jenderal TNI Wisnu Bawa Tenaya.

Sertijab dihadiri sejumlah pejabat utama di jajaran Kodam IX Udayana. Serah terima jabatan itu ditandai dengan penyerahan tongkat komando kirab Korem 162/ WB kepada Danrem yang baru oleh Pangdam.

Bersambung ke hal 5 SERAH - Penyerahan tongkat komando Korem 162/WB kepada Danrem baru, kepada Kuat Budiman dari Sofian Chandra.

Diduga Menyimpang

TO K O H Penangguhan Tak Mudah

(Suara NTB/dok)

KO M E N TTAA R

Diangkat Jadi PPPK PEMPROV NTB menjamin 54 tenaga honorer K2 yang tak lulus seleksi CPNS 2013 lalu akan diangkat menjadi Pegawai Pemerintah Perjanjian Kerja (PPPK).

Pengangkatan tenaga honorer K2 yang tak lulus seleksi tergantung pembina kepegawaian setiap daerah. Untuk tingkat provinsi tergantung gubernur dan untuk kabupaten/kota tergantung bupati/walikota. Namun, pengangkatan tersebut masih menunggu Peraturan Pemerintah (PP) yang masih digodok pemerintah pusat. ‘’Pengangkatan honorer jadi PPPK itu tinggal menunggu PP saja. Tenang saja, kalau di provinsi kita jamin (akan diangkat jadi PPPK).

Bersambung H. Muh. Suruji ke hal 5

Mataram (Suara NTB) Kejaksaan Negeri (Kejari) Raba Bima saat ini sedang mengusut indikasi penyimpangan proyek pengadaan alat-alat kesehatan (alkes) di RSUD Bima senilai Rp 6,7 miliar. Dugaan penyimpangan pengadaan alkes tahun 2009 itu sudah didengar langsung Kajati NTB Sugeng Pudjianto, SH,MH. ‘’Saya terima laporan dari masyarakat tentang indikasi penyimpangan alkes Rp 6,7 miliar di RSUD Bima,’’ kata Sugeng ditemui di ruangannya, Selasa (4/3).

Kabar diperolehnya, kasus itu sudah masuk tahap penyelidikan di Kejari Raba Bima. Ia pun berencana mengklarifikasi kepada Kajari Bima, Eko Prayitno, SH untuk memastikan laporan itu. ‘’Saya tanya dulu Kajarinya, sampai di mana laporannya, sudah diproses apa

Gubernur Tetapkan Timsel Jaring Pengurus BPPD NTB Mataram (Suara NTB) Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi mengatakan, tim seleksi (timsel) telah ditetapkan untuk menjaring sembilan orang pengurus Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) yang kosong sejak Desember 2013 lalu. Diharapkan, dengan terbentuknya timsel bisa mempercepat terbentuknya kepengurusan BPPD NTB yang baru.

‘’O… ya. Saya sudah serahkan tim untuk fit and proper test (uji kepatutan dan kelayakan). Sekarang sedang diproses oleh Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Kadisbudpar),”ujarnya ketika dikonfirmasi mengenai kekosongan kepengurusan BPPD NTB usai menghadiri Hari Kesatuan Gerak PKK NTB di Kantor Gubernur, Selasa (4/3) siang kemarin.

Bersambung ke hal 5

Dana Kampanye Parpol

Ada Sumbangan Misterius Senilai Miliaran Rupiah Mataram (Suara NTB) Sumbangan misterius yang tidak jelas bentuknya hingga identitas penyumbangnya, diyakini masih akan mewarnai laporan dana kampanye yang telah disetorkan oleh 12 parpol peserta Pemilu di NTB, 2 Maret 2014 lalu. Parpol di NTB diberi kesempatan memperbaiki laporan dana kampanye mereka.

Sekjen Fitra NTB, Ervyn Kaffah, yang dikonfirmasi Suara NTB, Selasa (4/3) kemar-

in menjelaskan, sumbangan dana kampanye dari orang atau kelompok yang tidak jelas identitasnya tidak boleh digunakan untuk membiayai kampanye pemilu. Apabila ditemukan sumbangan semacam itu, ia meminta KPU NTB untuk menyetorkannya ke kas negara.

Ervyn juga yakin temuan menyangkut sumbangan dana kampanye misterius masih akan mewarnai laporan dana kampanye yang disetor oleh parpol jelang dimulainya masa

kampanye kali ini. ‘’Saya kira masih akan terjadi pelaporan dana kampanye dari sumber yang identitasnya tak jelas ini.

Bahkan kemungkinan jumlahnya akan besar,’’ ujarnya.

Menurut Ervyn, terhadap laporan dana kampanye periode tiga bulan pertama lalu, kali ini sanksi harus diberlakukan dengan lebih tegas jika ada pelanggaran atau ketidakpatuahn terhadap aturan pelaporan dana kampanye.

Bersambung ke hal 5

(Suara NTB/dok)

C.03.08.13

Sugeng Pudjianto

POLEMIK soal informasi akan adanya rencana penangguhan penahanan terhadap Direktur PT. Citra Gading Asritama (CGA), Ichsan Suaidi langsung ditanggapi Kajati NTB Sugeng Pudjianto, SH, MH. Soal penangguhan atau pengalihan penahanan tidak mudah, butuh proses dan syarat administratif ketat.

Bersambung ke hal 5

Pengadaan Alkes Rp 6,7 Miliar di RSUD Bima belum,’’ terang Kajati.

Klarifikasi lebih jauh ke arah sejauh mana Kejari setempat menangani dugaan penyimpangan itu. Menurutnya, jika Kajari merasa mampu, maka akan diserahkan sepenuhnya penanganannya sampai ke tingkat penyidikan.

Bersambung ke hal 5

SUARA MATARAM

SUARA NTB Rabu, 5 Maret 2014

Halaman 2 MCC - Lama tanpa kejelasan, pengelolaan MCC akhirnya resmi diserahkan oleh Dispenda Kota Mataram kepada Dinas Koperindag Kota Mataram.

PESTA demokrasi yang akan berlangsung 9 April mendatang, menjadi keharusan aparat pemerintahan baik Lurah, Camat serta Walikota untuk tetap menjaga kondusivitas daerah. Pasalnya, tensi politik yang semakin memanas dikhawatirkan menimbulkan konflik di tengah – tengah masyarakat.

Camat Cakranegara, M. Salman Rusdi yang ditemui di Kantor Walikota, Senin (3/ 3) mengatakan sudah menjadi keharusan bagi pimpinan wilayah untuk menjaga keamanan dan kondusivitas menjelang pemilihan M. Salman Rusdi legislatif maupun presiden.

Pasalnya, tensi politik dengan berbagai persoalan, dikhawatirkan akan menimbulkan gesekan di tengah masyarakat. “Yang penting bagaimana wilayah saya tetap kondusif,” harap Salman Rusdi.

Persoalan berpolitik kata Salman, adalah hak priogratif individu untuk mengekspresikan diri di kancah politik, tetapi harus sesuai dengan jalur – jalurnya. Diakui, untuk tetap menjaga keamanan serta kondusivitas masyarakat, pihaknya berkoordinasi dengan musyawarah pimpinan kecamatan (Muspika), Babinsa, Kepala Lingkungan, Babinmaspol dan Pamswakarsa.

Pada dasarnya, sambung Salman Rusdi, komunikasi dengan masyarakat merupakan hal penting dilakukan. Bagaimanapun juga, masyarakat membutuhkan masukan dan diberikan pemahaman. Salman mengakui Cakranegara dengan berbagai karakteristik masyarakat dan agama, harus mengedepankan kesadaran dan saling menghormati.

Melihat potensi masyarakat dengan berbagai karakter dan agama, apakah ada potensi terjadinya gesekan menjelang pemilu? Salman tidak menampik bahwa akan terjadi gesekan. “Kalau dibilang tidak mungkin salah, pokoknya ada. Tetapi, kita coba minimalisir,” katanya. Menyinggung potensi terjadinya kecurangan dalam pesta demokrasi? Pihaknya berkoordinasi dengan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kecamatan dan Panitia Pengawas Pemiihan Umum (Panwaslu).

Salman mengimbau masyarakat agar tetap menjunjung tinggi azas jujur dan adil. Sehingga, demokrasi dapat berjalan dengan aman dan lancar. (cem)

BPPKB Gagal WAKIL Ketua DPRD Kota Mataram, I Wayan Sugiartha mengaku prihatin dengan fenomena sosial maraknya pernikahan dini di Kota Mataram.

Pasalnya, Mataram sebagai ibukota provinsi yang diharapkan dapat menjadi contoh penangangan masalah sosial, termasuk menekan angka pernikahan didni, justru kasus pernikahan anak di bawah umur masih banyak ditemukan di Mataram.

Hal ini jelas menjadi keprihatinan tersendiri bagi kalangan Dewan. Pasalnya, untuk penan(Suara NTB/fit) ganan masalah sosial, seperti I Wayan Sugiartha pernikahan dini itu, Kota Mataram memiliki instansi yang khusus menangani masalah tersebut, yakni Badan Pemberdayaan Perempuan Keluarga Berencana (BPPKB). ‘’Kalau masih muncul masalah seperti ini (perkawinan anak di bawah umur, red), itu artinya BPPKB sudah gagal,’’ ujar Wayan Sugiartha.

Seharusnya, menurut Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Mataram ini, BPPKB memaksimalkan perannya untuk mensosialisasikan kepada masyarakat bahayanya pernikahan dini, berikut mensosialisasikan usia yang pas untuk menikah. ‘’Harus ada peran semua pihak. Karena menikah di usia 14 tahun itu sangat rentan,’’ tegas Wayan Sugiartha.

BPPKB dituntut lebih kreatif dalam melakukan sosialisasi tentang pernikahan dini. Dalam hal ini memang harus ada peran semua pihak. Karenanya, BPPKB sebagai leading sektor hendaknya mampu menggandeng tokoh agama (toga) dan tokoh masyarakat (toma) dalam melakukan sosialisasi. Wayan Sugiartha nasihat dari toga/toma di Kota Mataram, masih sangat di dengar.

Selain toga/toma, lanjut Wayan Sugiartha, akan lebih efektif lagi kalau BPPKB juga melibatkan kader-kader Posyandu. ‘’Kader Posyandu ini kita harapkan tidak hanya mengurus balita tapi juga ikut mensosialisasikan bahayanya pernikahan dini,’’ tuturnya. Masyarakat hingga ke tingkat bawah, harus betul-betul diberikan pemahaman yang benar. Baik terkait usia minimal pernikahan maupun dampak kesehatan bagi ibu dan bayinya nanti.

Wayan mengaku tidak mengetahui apa sebabnya sehingga sosialisasi soal pernikahan dini terkesan minim. Kalau alasannya karena keterbatasan anggaran, ia menegaskan bahwa Dewan tidak pernah membatasi anggran kalau memang itu program yang bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat.

Wayan menilai, masih maraknya pernikahan dini di Mataram, salah satu faktor pemicunya karena masih adanya angka putus sekolah. Seharusnya putus sekolah tidak perlu terjadi mengingat Kota Mataram memiliki program Wajar (Wajib Belajar) 12 tahun. ‘’Jadi kita pertanyakan program Wajar 12 tahun ini, kalau masih ada angka putus sekolah di Mataram,’’ tandasnya. (fit)

(Suara NTB/dok)

Jaga Kondusivitas

Pengelolaan MCC Resmi Diserahkan ke Diskoperindag Mataram (Suara NTB) Dinas Pendapatan (Dispenda) Kota Mataram telah resmi menyerahkan pengelolaan MCC yang ada di Pagesangan kepada Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag) Kota Mataram.

Kepala Dispenda Kota Mataram, H. M. Syakirin Hukmi menyampaikan penyerahan pengurusan pasar grosir termasuk MCC ke Diskoperindag telah dilaksanakan pada tanggal 31 Januari lalu.

“Dengan demikian sekarang semua urusan sudah berada di Diskoperindag. Semua data-

data sudah kami serahkan,” jelasnya. Setelah diserahkan ke Diskoperindag, saat ini Dispenda hanya fokus pada penarikan delapan jenis pajak.

Sementara untuk retribusi dikelola oleh SKPD terkait.

Untuk retribusi pasar grosir dan/pertokoan, penghitungannya ialah berdasarkan tarif yang diatur di dalam Perda dikalikan dengan luas (per meter) toko atau pasar grosir.

“Kita lihat berapa meter yang dipakai. Kalau dipakai 3x4 meter sama dengan 12 itu dikalikan tarif. Tergantung luas lahan yang dipakai penghitun-

gan retribusinya,” terangnya.

Syakirin menerangkan pihaknya hanya mengelola retribusi pasar grosir dan/pertokoan pada tahun 2013. Hal itu berdasarkan Keputusan Walikota. Berdasarkan Perda, UPTD pasar berada di bawah Diskoperindag sehingga retribusi pasar grosir juga harus dikelola Diskoperindag. Karena pada waktu itu Diskoperindag belum siap mengelola, sehingga diserahkan ke Dispenda.

“Di tahun 2013 ada Keputusan Walikota bahwa kami hanya membantu Diskoperindag untuk melakukan pe-

Verifikasi Berkas K2

Kepala SKPD dan Kepsek Diminta Bekerja Sesuai Aturan Mataram (Suara NTB) Dalam pelaksanaan verifikasi berkas tenaga honorer K2 yang lulus CPNS yang sedang berlangsung saat ini, Sekda Kota Mataram, Ir. H. Lalu Makmur Said, MM meminta kepada pimpinan SKPD maupun Kepala Sekolah (Kepsek) untuk bekerja sesuai aturan. Jangan sampai ada manipulasi khususnya dalam SK pengangkatan tenaga honorer K2.

Proses verifikasi diserahkan ke SKPD bersangkutan. Jika ada manipulasi atau rekayasa terhadap berkas K2, sesuai ancaman dari BKN akan ada sanksi bagi kepala daerah baik sanksi administratif maupun pidana.

“Sehingga Pak Walikota tidak akan main-main dengan hal ini,” tegas Sekda, Selasa (4/3).

Sekda menyampaikan saat ini pemerintah kabupaten/kota sedang fokus melakukan verifikasi berkas K2. Verifikasi berkas tersebut berlangsung di masing-masing SKPD dan setelah selesai baru kemudian akan ditandatangani Walikota Mataram. Sekda sendiri termasuk dari tim kecil yang dibentuk Pemkot Mataram untuk mengawasi proses verifikasi sehingga berjalan sesuai aturan.

“Pada saat penandatanganan berita acara verifikasi itu ten-

(Suara NTB/yan)

H. Lalu Makmur Said

tu Pak Walikota tidak mungkin tahu orang per orang sehingga kami tim kecil akan memfasilitasi sehingga verifikasi di masing-masing SKPD berjalan sesuai aturan,” jelasnya.

Satu aturan yang menjadi acuan dalam proses verifikasi

adalah PP Nomor 48 Tahun 2005 dimana dalam peraturan tersebut ditegaskan bahwa tenaga honorer K2 yang memenuhi syarat adalah mereka yang mulai bekerja tahun 2005. “Itu saja aturannya. Tidak ada yang lain,” cetusnya.

Mengenai dugaan adanya SK ‘siluman’, Sekda menyatakan jika pihaknya menerima aduan maka akan ditindaklanjuti ke SKPD terkait karena sepenuhnya SKPD yang paling mengetahui mengenai kapan tenaga honorer tersebut mulai masuk bekerja di instansinya dan pimpinan SKPD tersebut yang menerbitkan SK. Jika memang benar ada manipulasi data di SK tersebut, Sekda menyatakan tentunya pimpinan SKPD tidak akan berani untuk menandatangani berkas verifikasi.

Verifikasi saat ini menurutnya mengandung konsekuensi lebih berat daripada verifikasi pada saat sebelum pelaksanaan tes CPNS. Walaupun peserta telah dinyatakan lulus, tetapi jika terbukti SK-nya dimanipulasi dan tidak memenuhi syarat, dipastikan pimpinan SKPD bersangkutan tidak akan berani menandatangani. (yan)

narikan retribusi untuk tahun 2013 saja. Keputusan Walikota itu memberikan kewenangan penarikan distribusi ke Dispenda,” pungkasnya. Jumlah retribusi pasar grosir dan/ pertokoan yang berhasil ditarik Dispenda Kota Mataram pada tahun 2013 lalu sekitar Rp 600-700 juta.

Beberapa waktu lalu, Kepala Diskoperindag Kota Mataram menyampaikan setelah pengelolaan MCC resmi diserahkan kepada pihaknya, ia berencana untuk memperbaiki bangunan MCC. Mengingat saat ini beberapa bagian bangunan men-

galami kerusakan. “Itu penanganan secara fisik. Kalau ada yang bocor kami akan perbaiki karena itu tanggung jawab kami disini,” cetusnya.

Dalam hal pengembangan ruko sebagai sentra perdagangan mutiara, itu juga akan dipikirkan pihaknya. Namun tidak disebutkan secara terperinci langkah apa yang akan dilakukan. Terpenting keberadaan MCC bisa hidup kembali. “Kita harapkan semuanya akan lebih baik dari sebelumnya. Baik fisik maupun dari segi perdagangannya,” ujarnya. (yan)

Tak Ada SK Walikota untuk K2 Tak Lulus CPNS Mataram (Suara NTB) Sekda Kota Mataram, Ir. H. Lalu Makmur Said, MM menyatakan bahwa tidak ada SK Walikota untuk K2 yang tak lulus CPNS. Karena jika diterbitkan SK pengangkatan sebagai tenaga honorer daerah, maka hal itu akan menyalahi PP Nomor 48 Tahun 2005 yang menegaskan setelah tahun 2005 tidak ada lagi pengangkatan berikutnya.

Bahkan sejak tahun 2005 tidak pernah ada SK Walikota terkait pengangkatan tenaga honorer daerah. “Yang terjadi sekarang itu mempekerjakan tenaga harian atau tenaga kontrak dan sebenarnya itu emergency saja seperti tukang kebun, sopir, dan lainnya,” terangnya, Selasa (4/3).

Namun jika ada kebijakan baru dari pemerintah pusat dan ada regulasi baru mengenai pengangkatan tenaga honorer daerah, daerah bisa memenuhi tuntutan itu.

“Kecuali ada kebijakan pemerintah pusat, ada regulasinya. Kalau memang kebijakannya dari pemerintah pusat, kenapa tidak? Kita kesampingkan dulu kemampuan daerah kalau memang ada aturannya,” terangnya.

Mengenai dasar pembentukan K2 dijelaskan Sekda setelah keluar PP Nomor 48 Tahun 2005 terkandung maksud bahwa seluruh pegawai kategori honor sudah tidak ada lagi setelah tahun 2005. Salah satu kriteria pegawai honor ini ialah yang honornya dibayar APBN dan APBD. Untuk tenaga honorer yang diangkat parsial oleh SKPD seperti tenaga medis di Puskesmas disebut sebagai magang dimana mereka dibayar jasanya dengan anggaran dari jasa medik. Untuk mengakomodir mereka yang sudah mengabdi maka keluarkan tenaga honorer Kategori Satu (K1). “Mereka yang masuk tahun 2005 tetapi tidak dibayar APBN atau APBD bisa masuk ke K1,” ujarnya.

Hal yang sama juga kemudian terjadi ketika ada kebijakan mengenai K2. “Mereka yang magang, tidak dibayar dan tanpa surat (SK). Seperti di kantor lurah banyak yang magang dan tidak ada SK-nya dan itu masuk K2,” ujar Sekda. Sekda menduga munculnya SK yang dimanipulasi berawal ketika akan diberlakukan tes CPNS untuk K2 beberapa waktu lalu sehingga banyak peserta K2 yang beramai-ramai membuat SK sesuai dengan yang dipersyaratkan. Namun pada saat uji publik persyaratan sebelum diselenggarakannya tes CPNS, tidak ada peserta yang memprotes. Protes kemudian muncul setelah pengumuman kelulusan dimana epserta yang tidak lulus merasa keberatan. (yan)

Perbaikan Jalan

Tidak Ada Pelebaran dan Penggusuran Mataram (Suara NTB) – Rencana perbaikan jalan rusak baik jalan nasional maupun jalan – jalan lingkungan, menjadi pemikiran dan PR yang harus diselesaikan oleh Pemkot Mataram. Pasalnya, hingga kini dana dari Pusat Investasi Pemerintah (PIP) masih dalam pengkajian.

Nantinya, realisasi perbaikannya pun, Walikota meminta kepada SKPD terkait tidak ada pelebaran jalan serta penggusuran.

Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh mengatakan yang masih menjadi beban pikirannya adalah perbaikan jalan – jalan nasional dan jalan lingkungan yang kondisinya masih rusak parah. Diakui, di Jalan Peternakan Selagalas, TGH Lalu Mesir Babakan, Jalan Bung Karno dan lain sebagainya. Namun, Pemkot masih menunggu dana pinja-

man dari Pusat Investasi Pemerintah (PIP). “Jalan lingkungan ini yang masih menjadi beban saya,” ungkap Walikota, Senin (3/3).

Dikatakan, realisasi pembangunan jalan nasional dan jalan lingkungan, dirinya meminta agar tidak ada pelebaran dan penggusuran lahan atau rumah milik warga. Sehingga, tidak ada beban bagi pemerintah untuk melakukan pembebasan lahan dan menghindari kisruh antara masyarakat dengan pemerintah. “Usahakan kalaupun ada perbaikan jalan, jangan sampai ada pelebaran,” pintanya.

Walikota menambahkan perbaikan jalan lingkungan, tetap diusahakan dicarikan sumber pendanaan. Dikarenakan, Mataram sebagai pusat pemerintahan dan pusat perekonomian harus didukung dengan infrastruktur atau ak-

ses jalan yang baik. Terkait rencana perbaikan sambungnya, yakni dengan membuat jalur dua di Jalan Bung Karno, perbaikan jalan di Simpang Lima Ampenan hingga Meninting dan membuka akses jalan dari Patung Sapi hingga Ampenan.

Menurutnya, pembukaan jalan dari Patung Sapi hingga Ampenan, sebagai upaya mempromosikan keindahan pantai di bagian selatan.

Artinya, ada efek positif yang dihasilkan. “Bayangkan, kita punya pantai, BIL dan Gunung Rinjani, itu yang bisa kita jual. Sehingga, Mataram, Lobar dan KLU mendapatkan hasilnya,” katanya. Walikota berharap masyarakat bersabar dan mendukung program yang diluncurkan oleh pemerintah. Sehingga, tidak ada kendala dalam proses pembangunan. (cem)

SUARA NTB Rabu, 5 Maret 2014

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 3

Soal Kondisi Lotim

(Suara NTB/dok)

Siap Berikan Klarifikasi

H. Dahrun

KEPALA Dinas Tata Kota Pertamanan dan Kebersihan Lombok Barat (Lobar), H. Dahrun, mengaku siap memberi klarifikasi ke Polres Lobar terkait pengaduan salah satu LSM yang menuding ketidakberesan spek proyek yang ditanganinya.

Ia membantah ketidakberesan spek barang dalam pengadaan penerangan jalan umum (PJU). Ia menyatakan, proyek bersangkutan merupakan salah satu program unggulan di Dinas Tata Kota,

sehingga harus diprioritaskan.

Terkait laporan salah satu LSM, menurutnya hanya meminta klarifikasi ke dinas. Pangkal permasalahannya bukan pada dinas. Namun dari informasi yang ia peroleh ada persoalan antara perusahaan PT Larina dengan PT Perlinas sebagai pemenang tender.

Informasinya, PT Perlinas sebagai pemenang tender mendapatkan dukungan dari PT Larina. Dukungannya berupa pengadaan tiang PJU bukan secara utuh, karena ada tiga kegiatan proyek, yakni proyek lampu dan tiang antik PJU. “Jadi sesuai surat yang kami terima ada pengaduan keberatan PT Larina sebagai pemberi dukungan terhadap PT Perlina,” ujarnya pada Suara NTB, Selasa (4/3).

Dari informasi yang diperoleh pihaknya, PT. Larina diduga menaikkan harga sepihak tak sesuai kesepakatan dengan PT. Perlina, sehingga PT Perlina batal mengambil barang dari PT Larina, karena tak sesuai ketentuan harga seperti harga awal. Sedangkan pihaknya berhubungan dengan PT Perlina sebagai pemenang tender dan barangnya diterima sesuai spek.

Menurutnya, tudingan ketidakberesan spek barang itu sepihak. Karena perusahaan pemenang tender sendiri berhak mengambil barang darimana saja. “Dinas terima barang dari pemenang sesuai spek, kalau tidak sesuai kami kembalikan,”ujarnya sembari menyebut total proyek ini senilai Rp 3,1 miliar. Ia menambahkan, saat ini proyek PJU masih tahap pemeliharaan selama enam bulan sampai Juli. Jumlah tiang yang dipasang sebanyak 97 unit lampu ditambah lampu hias 15 unit. (her)

Bansos Dinilai Kurang Efektif Turunkan Kualitas Kemiskinan Tanjung (Suara NTB) Persoalan kemiskinan di Kabupaten Lombok Utara (KLU) yang cukup tinggi cukup berdampak terhadap persoalan sosial yang ada. Pemda KLU lebih condong mengintervensi angka-angka itu menurut takaran kuantitatif, salah satunya melalui dana bantuan sosial (bansos). Tetapi yang menjadi persoalan, alokasi bansos yang setiap tahun meningkat itu justru tidak mampu menakar sensitivitas kualitas faktor yang memiskinkan masyarakat di KLU. Pandangan tersebut dikemukakan pemerhati sosial kemasyarakatan, Public Institute Lombok Utara, Marianto, Selasa (4/3). Menurutnya, fokus Pemda KLU selama penganggaran APBD termasuk melalui bansos hanya terletak pada kuantitas, tetapi tidak mencerna kualitas kemiskinan yang berlaku dalam jangka panjang, karena kemiskinan yang muncul merupakan kemiskinan struktural. Jika bapaknya miskin, anaknya pun turut miskin. Situasi ini terus berkembang sembari mengharapkan lahirnya satu generasi yang mampu memutus mata rantai kemiskinan itu.

“Kebijakan penggunaan bansos oleh Pemda KLU selama ini terbukti tidak efektif memberikan andil pengurangan kemiskinan, terutama penurunan kualitas kemiskinan. Bansos secara terstruktur dari pusat ke daerah, bersifat memanjakan dan tidak mengubah karakter masyarakat penerimanya.

BLSM, BLT dan lain-lain bentuknya, membuat masyarakat makin manja,” terangnya. (ari)

Bupati Akui Data Intelijen Selong (Suara NTB) Kabupaten Lombok Timur (Lotim) disinyalir dalam kondisi yang tidak aman.

Ada sejumlah persoalan yang diprediksi menjadi pemicu munculnya konflik di Gumi Selaparang ini. Berdasarkan pengamatan intelijen, daerah yang dihuni 1,2 juta jiwa penduduk ini menjadi daerah konflik yang terlihat berdasarkan sejumlah kasus mengancam stabilitas keamanan.

Menjawab Suara NTB, di Selong, Bupati Lotim H. Moch.

Ali Bin Dachlan, menilai, anggapan intelijen tersebut tidaklah salah. Disebutkan, ada dua dua kemungkinan terjadinya konflik di Lotim. ‘’Pertama karena bernuansa politik dan satu lagi karena nuansa ekonomis. Yang tidak baik, jika bernuansa politik,” terangnya, Selasa (4/3).

Diakuinya, kondisi tidak aman ini tidak lepas dari adan-

ya indikasi campur tangan dari sejumlah pihak yang ada di luar Lotim, terutama pihak yang memiliki kepentingan secara politis, baik bersifat jangka pendek dan panjang.

Ia menjelaskan, interest atau kepentingan yang bersifat jangka pendek adalah yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) Calon Legislatif (Pileg) tahun 2014 ini. Sementara yang bersifat

Giri Menang (Suara NTB) Sebanyak tujuh anggota DPRD Lombok Barat (Lobar) temasuk Ketua DPRD Lobar, H Umar Said, S.Ag, menemui Bupati Lobar Dr. H. Zaini Arony, MPd, membahas terkait masalah APBD. Pertemuan itu bukan atas undangan resmi ke lembaga Dewan, melainkan atas nama pribadi ke tujuh anggota Dewan.

Wakil Ketua DPRD Lobar, Sahmad, SE, mengungkapkan, tujuh anggota Dewan yang bertemu bupati membahas hasil rapat gabungan pimpinan terkait masalah APBD. Anggota Dewan dari Fraksi Demokrat ini menyatakan, temuan Dewan dari hasil rapat gabungan beberapa waktu lalu bukannya tidak dibahas bersama eksekutif,. Namun, ternyata tujuh anggota Dewan sudah berkoordinasi dengan bupati dan membicarakan perihal temuan tersebut setelah berkoordinasi dengan Ketua DPRD. Mengenai hasilnya,ujarnya, eksekutif menjelaskan tidak ada masalah di APBD. Namun adanya sejumlah fraksi yang mempersoalkan, disebabkan tidak tahu hasil pertemuan itu. Ia menjelaskan, program aspirasi itu merupakan hasil turun reses anggota Dewan lalu diupayakan dituangkan masuk ke APBD. Terpisah, Ketua DPRD Lobar, H. Umar Said membenarkan adanya pertemuan tujuh anggota Dewan dengan eksekutif dalam hal ini dengan Bupati

Lobar. Menurutnya, bertemu secara tidak formal atau urusan pribadi adalah hal lumrah. “Wajar kalau anggota Dewan secara pribadi bertemu dengan bupati,” ujar politisi Partai Golkar ini.

Ia menjelaskan, pertemuan mereka terkait penjelasan bupati mengenai hasil rapat gabungan pimpinan membahas APBD beberapa waktu lalu. Namun ia menampik, jika ada anggotanya yang menjadi joki atau makelar anggaran. Menurutnya, yang ngomong adanya mafia anggaran, karena tidak tahu apa-apa.

Sementara itu, Ketua GOMPAR (Government and Parliament Watch) Lobar, Muazzam Fadli, mengharapkan, wakil rakyat menyuarakan aspirasi masyarakat. Ia berharap agar anggota Dewan yang baru dan masih muda tidak terkontaminasi praktik-praktik korupsi.

Wakil Sekretaris Bidang Kaderisasi DPD Partai Golkar NTB ini berharap fungsi DPRD sebagai wakil rakyat bisa dikembalikan ke pribadi masing-masing untuk memperjuangkan aspirasi rakyat. Bukan sebaliknya, wakil rakyat hanya berbuat untuk kepentingan pribadi. Indikasi oknum Dewan yang kurang memperjuangkan kepentingan rakyat, terbukti dari apa yang diperjuangkan Dewan tidak terlalu substansi untuk kepentingan rakyat.

Untuk itu, harapnya, kepentingan masyarakat harus dikedepankan. (her)

tuhan dan draf pejabat yang dimutasi. “Yang jelas belum ada mutasi dalam waktu dekat ini,” timpalnya.

Lagi pula, lanjut Sekda Loteng masalah mutasi pejabat bukan untuk dipersoalkan, karena sudah menjadi ranah kewenangan dari pimpinan daerah. ‘’Kapanpun mau memutasi pejabat, itu hak penuh dari kepala daerah. Dan, bukan menjadi urusan bagi pe-

jabat yang mutasi,’’ ujarnya.

Artinya, para pejabat lingkup Pemkab Loteng tidak perlu membahas atau mempersoalkan masalah mutasi.

Apalagi sampai harus mempengaruhi kinerja pejabat bersangkutan. “Isu mutasi jangan sampai mempengaruhi kinerja pejabat daerah. Ada atau tidak mutasi, kinerja pejabat jangan sampai terganggu,” tegas Supardan. (kir)

Radio Komunitas Diminta Aktif Perbaiki Akta Notaris Tanjung (Suara NTB) Dinas Perhubungan Pariwisata Komunikasi dan Informatika (Dishubparkominfo) Kabupaten Lombok Utara (KLU) serta Komisi Penyiaran dan Informasi Daerah (KPID) NTB meminta kepada pengurus radio komunitas (rakom) di Kabupaten Lombok Utara (KLU) pro aktif mengurus akta notaris milik rakom masing-masing. Sebab sejumlah rakom itu aktif beroperasi, masih banyak rakom yang melakukan perubahan atas aktanya.

“Saya harap kepada pengurus rakom yang ada, segera selesaikan proses perizinannya. Lebihlebih rakom yang aktif dan

mendapat support dari pemerintah daerah tinggal melakukan perubahan akta notarisnya saja.

Ini artinya, beberapa langkah lagi sejumlah rakom akan mendapat Izin Prinsip Penyiaran (IPP),” papar Kepala Dishubparkominfo KLU, Sinar Wugiyarno, SH., Selasa (4/3).

Hal senada disampaikan Ketua KPID NTB, Badrun, AM. Ia melihat, rakom lebih memungkinkan tetap bisa eksis dan mengudara dibandingkan dengan radio siaran lainnya. Karena keberadaan rakom tumbuh dan dipertahankan oleh komunitas di lingkungannya berada.

Secara moralpun, KPID mem-

gan jumlah penduduk terbesar se-NTB ini, ada beberapa teori dalam demokrasi,

Tujuh Anggota DPRD Lobar Bertemu Bupati

Sekda: Pejabat Loteng Diharapkan Tidak Terganggu struksi dari Bupati Loteng terkait rencana mutasi. Bahkan badan pertimbangan jabatan dan kepangkatan belum membahas konsep dan komposisi pejabat yang dimutasi. Sebelumnya, Bupati Loteng sempat mengungkapkan bakal menggelar mutasi pejabat selepas perayaan event Bau Nyale beberapa waktu lalu. Namun hingga saat ini belum ada perintah untuk menyusun konsep kebu-

H. Moch. Ali Bin Dachlan

Bahas Program APBD

Isu Mutasi Mencuat Praya (Suara NTB) Wacana mutasi pejabat di lingkup Pemkab Lombok Tengah (Loteng) beredar di kalangan pejabat. Apalagi banyaknya jabatan yang saat ini masih lowong. Namun kabar tersebut langsung dibantah Sekretaris Daerah (Sekda) Loteng, Drs. H.L. Supardan, M.M., saat ditemui Suara NTB di ruang kerjanya, Selasa (4/3).

Diakuinya, belum ada in-

panjang dinilai memiliki keterkaitan dengan suksesi kepemimpinan ke depan.

Menurutnya, dalam masyarakat yang berpendidikan, kondisi saat ini tidak baik. Lingkungan masyarakat yang berpendidikan akan lebih memperhatikan etika dan memperhatikan nilai-nilai yang layak sesuai peradaban yang ada di suatu negara.

Bagi kepala daerah yang memimpin kabupaten den-

”

Pertama karena bernuansa politik dan satu lagi karena nuansa ekonomis.Yang tidak baik, jika bernuansa politik

yakni bersifat dikekang. ‘’Seperti diterapkan di aparat keamanan, karena memang memerlukan sikap tegas untuk mengatur. Ada juga yang prosesnya bersifat alamiah,’’ terangnya.

Meski demikian, ujarnya, konflik yang ada saat ini bukan berarti dibiarkan. Bupati mengaku menganut slogan dalam dunia pendidikan yang tertuang dalam kalimat Tut Wuri Handayani. ‘’Yang berada di bagian belakang itu mengikuti, di tengah mengamankan dan yang di atas memberikan contoh. Tut Wuri Handayani itulah yang kita anut,” ujarnya mengingatkan. (rus)

persilahkan rakom beroperasi sepanjang siarannya sesuai dengan etika dan tidak melanggar perundang-undangan.

Pada kesempatan itu, Dishubparkominfo mengalokasikan sejumlah anggaran kepada 3 rakom, masing-masing Primadona FM (Bayan), Gema Pantura FM (Kayangan) dan Gita Swara (Tanjung). Oleh karenanya, ketiga rakom itu diminta secepatnya melengkapi proses izinnya.

Kepala Kantor Loka Monitor Spektrum Frekuensi Radio Mataram, Supriadi, SH, MH., memberikan penjelasan kepada sejumlah pengurus rakom menyangkut mekanisme kepen-

gurusan perizinan. Sesuai UU No. 32 tahun 2002 tentang penyiaran, maka bagi rakom yang mengantongi IPP diberikan waktu selama 6 bulan untuk mengurus ISR. Demikian pula, bagi radio yang belum mengantongi izin prinsip diminta menyelesaikan persyaratan secepatnya. “Kami akan memberikan tenggat waktu 2 bulan untuk menyelesaikan semua berkas persyaratan untuk dikirim ke Kementerian Kominfo. Jika dalam jangka waktu itu pengurus radio tidak mampu menyelesaikan, maka dengan terpaksa radio tersebut kami tutup,” tegasnya. (ari)

(Suara NTB/rus)

UCAPAN SELAMAT- Bupati Lotim H. Moch Ali Bin Dachlan memberikan ucapan selamat pada pengurus Masjid Al Mujahidin Selong di Kantor Bupati Lotim, Selasa (4/3).

Bupati: Masjid Merupakan Simbol Persatuan Selong (Suara NTB) Bupati Lombok Timur (Lotim) H. Moch Ali Bin Dachlan menyatakan masjid merupakan simbol persatuan.

Termasuk Masjid Raya AlMujahidin Selong. Semua mazhab, semua organisasi, bersatu di masjid menunaikan ibadah bersama.

“Masjid kita di Selong, simbol dari persatuan umat,” ungkapnya dalam sambutan prosesi pelantikan Pengurus Masjid Al-Mujahidin Selong, di Aula Rapat Utama Kantor Bupati, Selasa (4/3).

Menurutnya, keberadaan Masjid Nabawi di Madinah dan Masjidil Haram di Makkah menjadi simbol persatuan umat Islam dari berbagai bangsa di dunia. Di mana, semua bersatu dan bersama melaksanakan ibadah di masjid. ‘’Duduk shalat ber-

jamaah tanpa memandang kedudukan. Apakah itu bupati, Kepala Kejaksaan Tinggi, Kepala Kepolisian Daerah atau siapapun. Semua samasama hamba Allah SWT. Tidak diinginkan, masjid dijadikan pusat perdebatan yang sangat kontradiktif dengan fungsi masjid itu sendiri,’’ ujarnya mengingatkan.

Pelantikan pengurus masjid yang kini dipercayakan kepada H. Rohman Farly dan TGH. Abdul Latief sebagai Dewan Pengawas bersama dengan sejumlah tuan guru. Ia berpesan kepada pengurus baru, agar bangunan masjid yang ada segera diselesaikan. “Perpustakaan kurang maju, majukan dan perlu pergantian pemberi ceramah tiap hari dari semua tuan guru,” pintanya.

Sebagai simbol persatuan, lanjutnya, masjid harus baik,

bersih dan indah secara lahir dan batin. Orang yang datang pun harus bersih lahir dan batin. Sebanyak-banyaknya para tuan guru diberikan kesempatan menyampaikan ceramahnya. Selain itu, ujarnya, tidak bisa diamalkan dalam penafsiran yang sempit. Agama adalah perbuatan. Pandangan agama, lanjutnya, tidak menyebar fitnah dan tidak suka melihat orang susah. Biarpun seseorang dianggap musuh, namun tetap cinta, tidak boleh dendam. “Dia tetap saudara kita,” paparnya.

Termasuk keberadaan dirinya sebagai bupati, wajib mengayomi seluruh masyarakat Lotim. “Tidak boleh saya pandang buru dan balas dendam, apalagi tanamkan kebencian,” ujarnya. (rus)

Sejumlah Kantor SKPD Belum Dibangun Tanjung (Suara NTB) Pemerintah Kabupaten Lombok Utara (KLU) c.q Dinas Pekerjaan Umum Pertambangan dan Energi (PU Tamben) KLU akan membangun 2 unit kantor Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Fisik kantor tersebut adalah Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) KLU dan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD).

“Tahun ini hanya dua kantor itu saja yang disetujui oleh Dewan, artinya kita masih memiliki masih banyak Kantor SKPD yang belum terbangun,” kata Kepala Dinas PU Tamben KLU melalui Kepala Bidang Cipta Karya, Edi Kurniawan, ST., Selasa (4/3).

Dari masing-masing anggaran yang diusulkan untuk dua unit SKPD tersebut, mencakup Rp 1,05 miliar untuk Kantor BPBD dan Rp 3,5 miliar untuk Dispenda (DPPKAD). Kantor Dispenda dengan anggaran sebesar itu akan menjadi salah satu SKPD dengan nilai kontrak sedikit lebih mahal dibandingkan SKPD lain.

‘’Karenanya, kantor Dispenda ke depannya akan dibangun dengan konstruksi lantai 2,’’ ujarnya.

Edi Kurniawan mengatakan, proses pekerjaan kedua proyek akan dibangun setelah menunggu proses tender selesai. Saat ini, proses tender tengah berjalan. Kedua proyek itu diperkirakan akan selesai dalam semester pertama 2014, atau tergantung start pengerjaan dengan termin waktu pekerjaan selama 3 bulan.

Menyambung pembangunan kantor, Pemda KLU pada tahun 2013 lalu membangun sejumlah kantor termasuk melalui APBD Perubahan. Misalnya rehab gedung DPRD KLU, kantor KPU, serta beberapa kantor SKPD yang sudah mulai pindah ke Gondang, seperti KPPT (perizinan) dan Perpustakaan dan Arsip. Pembangunan fisik akan dilanjutkan pada tahun-tahun mendatang, melihat kemampuan keuangan daerah. “Kantor Inspektorat, Kesbangpol dan Pol PP serta sejumlah SKPD lain sementara ini masih menump-

ang di kantor yang ada. Tetapi pemerintah berupaya untuk membangun sesuai kemampuan daerah,” lanjut Edi. Di samping beberapa kantor yang disetujui itu, Edi juga mengungkap usulan yang cukup krusial, namun ditolak oleh Badan Anggaran DPRD KLU. Salah satunya usulan Rp 14 miliar yang direncanakan untukmembangun ruko sebanyak 40 unit. Ruko ini rencananya akan dibangun di belakang Pasar UMKM sebagai pengembangan. “Target kita tahun 2014 ini 40 unit ruko ini sudah terbangun sehingga tahun 2015 ruko yang ada di kawasan pertokoan Tanjung sudah dapat digusur karena terkait dengan pelebaran jalan,” katanya.

Edi berharap, usulan ini akan dipertimbangkan lagi pada pembahasan APBD Perubahan atau setidaknya pada APBD 2015 mendatang. Korelasinya pemerintah provinsi akan kesulitan melakukan pelebaran jalan apabila ruko di pusat pertokoan Tanjung tidak dibebaskan atau direlokasi. (ari)

SUARA NTB Rabu, 5 Maret 2014

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 4

12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456

PARLEMENTARIA

Kerjasama DPRD Kabupaten Dompu dengan Harian Suara NTB

Pansus DPRD NTB Terima Masukan Soal Raperda Penyertaan Modal Dompu (Suara NTB) DPRD Kabupaten Dompu mendapat kunjungan pansus IV DPRD NTB untuk mendengarkan pandangan serta masukan dari Dewan dan pemerintah daerah (Pemda) soal perda penyertaan modal. Perubahan kedua Perda No.6 tahun 2010 ini dalam rangka menyelamatkan PT Bank NTB untuk mencapai standar minimal modal inti Rp 1 triliun per 1 Januari 2017 sebagai bank umum. Investasi pada Bank NTB ini cukup prospek dan mampu memberikan keuntungan hingga 32 persen per tahun.

Rapat yang dipimpin Ilham Yahyu, S.Pd dan didampingi Ketua Komisi II, Ir Nursyamsu dan Ketua Komisi III, H Ahmad MK, SH, M.Hum beserta anggota Dewan lainnya di ruang rapat terbatas DPRD Kabupaten Dompu. Pansus IV DPRD NTB ini dipimpin Mori Hanafi, SE, MM bersama tim pansus lainnya.

Hadir juga dalam rapat ini Kepala Dinas PPKAD Dompu, Drs H. Muhibuddin, MM, Pemimpin PT Bank

NTB Cabang Dompu, M Zaini, dan jajaran eksekutif lainnya.

Ketua rombongan Pansus IV DPRD NTB, Mori Hanafi, SE, MM mengungkapkan, pansus IV DPRD NTB untuk perubahan Raperda tentang perubahan kedua Perda No 6 tahun 2010 tentang penyertaan modal perseroan pada perusahaan daerah dan perusahaan swasta dalam rangka untuk mendengarkan komitmen dari 10 Kabupaten/Kota untuk menyelamatkan PT Bank NTB soal batas minimal modal inti bank umum sesuai peraturan BI yang akan berlaku per 1 Januari 2017 yaitu minimal modal inti Rp 1 triliun.

Saat ini PT Bank NTB beroperasi sebagai bank umum atau kategori grade 2, tapi modal intinya masih berada pada grade 1 atau di bawah Rp 1 triliun. “Peraturan BI mengharuskan per 1 Januari 2017, modal inti bank grade 2 minimal Rp 1 triliun. Sementara Bank NTB saat ini telah beroperasi sebagai bank dengan grade 2, tapi modal intinya masih grade 1 karena masih di bawah Rp 1 triliun,” ungkapnya.

Modal PT Bank NTB sebagai gabungan saham Pem-

prov NTB dan 10 Kabupaten/ Kota di NTB, lanjut Mori Hanafi, baru Rp 584 miliar, sehingga masih dibutuhkan tambahan modal minimal Rp 416 miliar untuk mencapai grade 2. Pemerintah Provinsi sendiri total sahamnya baru Rp 148 miliar dan ditargetkan Rp 510 miliar, sehingga masih kekurangan sekitar Rp 362 miliar. Akumulasi saham 10 Kabupaten/Kota baru Rp 436 miliar dan ditargetkan Rp 490 miliar. “Untuk mencapai target modal inti Rp 1 triliun ini, kita ingin mendengarkan komitmen 10 Kabupaten/ Kota. Sejauh ini baru Kabupaten Dompu dan Kota Bima yang kita dengarkan komitmenya,” kata Mori Hanafi.

Husni Djibril, SH anggota pansus DPRD NTB lainnya menambahkan, Perda penyertaan modal ini tidak hanya terkait penyertaan modal ke PT Bank NTB, tapi ke perusahaanperusahaan lain juga. Di Dompu sendiri ada dua perusahaan daerah milik Pemprov yaitu PT Bank NTB dan BPR NTB. Pemprov NTB yang baru memiliki Rp 168 miliar sahamnya di PT Bank NTB mampu memperoleh dividen hingga Rp 46 miliar atau 32 persen. “PT Bank NTB

ini termasuk BUMD yang cukup memberi kontribusi dalam rangka pembangunan daerah,” katanya.

Johan Rosihan, ST wakil ketua Pansus DPRD NTB mengungkapkan, perda penyertaan modal ini berada di persimpangan. Bila 10 Kabupaten/Kota bersama Pemprov berkomitmen maka PT Bank NTB akan terselamatkan untuk mencapai modal inti per 1 Januari 2017. Tapi bila tidak berkomitmen hanya akan menjadi alas hak memberikan penyertaan modal.

“Kita membahas perda ini sebenarnya masih dalam ketersinggungan atas hasil RUPS soal pemberian pesangon Rp 5,3 miliar kepada empat orang mantan direktur, tetapi dipilih kembali menjadi direktur. Pemberian pesangon mestinya diberikan kepada orang yang tidak lagi bekerja, tapi kita malah memberikan kepada orang yang masih bekerja. Besaran pesangon cukup berlebihan yaitu 50 persen lebih dari total penyertaan modal kita di tahun 2013 sebesar Rp 10 miliar, sementara banyak program yang belum jalan seperti rencana pembangunan kantor unit Bank NTB Manggelewa,”

jelas Johan.

Pimpinan rapat, Ilham Yahyu, S.Pd mengungkapkan, komitmen pemerintah Kabupaten Dompu untuk PT Bank NTB sangat besar yang ditandai dengan penyertaan modal.

Sudah menjadi kesepakatan antara DPRD dan Pemda bahwa dividen sebesar Rp 11 miliar akan disetorkan langsung menjadi saham. Namun saat ini tengah diupayakan untuk penetapan Perda penyertaan modal agar tidak ada perubahan kendati ada pergantian anggota Dewan. Namun PT Bank NTB terkesan tertutup sama DPRD dalam pengelolaan anggarannya, termasuk dana CSR. “Kinerja PT Bank NTB ini masih ada mafia dalam proses kredit. Ini dibuktikan adanya karyawan yang memalsukan surat keterangan kematian nasabah untuk mendapatkan klaim asuransi,” ungkapnya.

Hal senada juga disampaikan Arifuddin, SH. Menurutnya, pengelolaan dana CSR PT Bank NTB hanya diperuntukkan bagi kelompok tertentu dan tidak diketahui anggota Dewan. Pada tahun 2012, dana CSR sempat dialokasikan Rp 300 juta kepada 30 anggota Dew-

Bayi Lima Bulan Derita Kelainan Jantung Kota Bima (Suara NTB) Pasangan suami istri Ridwan (32) dan Nurbaya (32), warga RT 4 RW 2 Kelurahan Sambi NaE Kecamatan Mpunda Kota Bima saat ini tengah meratapi nasib putra keduanya, Yusran. Bayi laki-laki yang tepatnya baru berusia lima bulan ini, divonis dokter menderita kelainan jantung. Yusran sendiri diharuskan berobat ke Denpasar, Bali, namun terkendala karena tak memiliki biaya.

Ditemui di kediamannya, Selasa (4/3), Nurbaya menuturkan nasib bayi mungilnya ini diketahui beberapa saat setelah lahir. Saat tengah dirawat, katanya, dokter memberitahukan penyakit yang diderita anaknya. Awalnya, dokter menanyakan dirinya apakah sudah mengetahui penyakit yang diterita atau tidak. “Waktu itu saya jawab belum, terus dokter bilang ada penyakit itu (kelainan jantung),” tuturnya.

Untuk memastikan penyakit dimaksud, putranya sempat di-rontgent. Bersamaan dengan itu pula, pihak RSUD Bima menyarankan untuk berobat dan rujuk ke Denpasar.

Hanya saja, hingga berbulan-bulan lamannya saran tersebut belum bisa dipenuhi lantaran tak memiliki biaya. Sebab perekonomian keluarga sehari-hari terbilang pas-pasan. “Belum bisa berobat karena tak punya biaya, suami saya setiap hari hanya bekerja sebagai buruh,” tuturnya.

Lantaran tak punya biaya, untuk sementara anaknya ini hanya diobati dengan obat serbaguna yang disarankan oleh Bidan. Obat tersebut dibelinya seharga Rp 150 ribu untuk empat bungkus. Meski tidak rewel dan terlihat baik-baik saja, namun pihaknya terkadang khawatir. Pasalnya pada fisik Yusran terlihat membiru khususnya pada bagian wajah dan ruas jari tangan serta kaki. Untuk itu, dia pun sangat berharap bantuan dari donatur khususnya pemerintah agar anaknya bisa segera sembuh. (use)

(Suara NTB/use)

Caleg dan Parpol Sebaiknya Hindari Gesekan Sumbawa Besar (Suara NTB) Gesekan antarcaleg tidak hanya antarpartai, tetapi juga di internal partai mulai terlihat menjelang masa kampanye.

Untuk itu diminta kepada para caleg dan pengurus Parpol agar berkompetisi secara santun dan sehat. Serta menghindari gesekan yang tidak perlu di lapangan. Dalam menciptkan Pemilu aman dan demokratis.

“Para caleg di semua tingkatan, dan pengurus Parpol tetap bersaing secara sehat. Melihat Pemilu mestinya sebagai sebuah peristiwa penting yang bukanlah luar biasa. Tetapi agenda lima tahunan pesta demokrasi yang biasa saja. Tidak melihat sebagai hal luar biasa, sehingga tidak berlebihan dalam berprilaku dan bertutur kata. “Jangan menganggap Pileg ini sebagai sesuatu yang luar biasa. Tetapi peristiwa demokrasi yang menjadi kewajiban warga negara. Demi meningkatkan kualitas demokrasi,” terang Ketua DPRD Sumbawa, H. Farhan Bulkiyah S.P, kepada Suara NTB, Selasa (4/3).

Diharapkan menjelang Pemilu hingga berlangsung nantinya, seluruh caleg dan pengurus Parpol melaksanakan peran dengan baik. Begitu pula dengan penyelenggara Pemilu dalam hal ini KPU yang sudah menyiapkan perangkat dan jadwal yang mesti diikuti dengan baik.

Menurut Caleg DPRD NTB ini, sesungguhnya siapa yang bakal duduk di kursi legislatif sudah tercatat oleh Yang Maha Kuasa. Tinggal berusaha, tanpa menjelekkan lawan politik.

Seiring dengan makin dinamisnya pertarungan para Caleg di lapangan. “Marilah kita laksanakan peran masing-masing dengan sopan santun. Sebab sesungguhnya wakil rakyat adalah manusia pilihan yang harus kita banggakan,. Baik dari segi etika, sopan santun dan intelektualitasnya. “Untuk apa kita jadi anggota DPRD, tetapi menghalalkan caracara yang melanggar dengan kesombongan dan keangkuhan,” tandas H. Farhan.

Sebaliknya, H. Farhan juga percaya KPU dan Panwaslu bisa memegang mandat tugas yang diberikan. Tidak bermain-main di luar area. Apalagi saat dilantik, mereka sudah disumpah. (arn)

an untuk konstituennya, tapi justru dinikmati oleh kelompok tertentu.

Kepala Dinas PPKAD Dompu, Drs H. Muhibuddin, MM mengatakan, total saham Pemda Dompu di PT Bank NTB per 31 Desember 2013 sebesar Rp 33 miliar atau 11,44 persen dan PT BPR LKP sebesar Rp 16,7 miliar. Namun pada APBD tahun 2014 yang dialokasikan untuk investasi semula Rp 15 miliar dikurangi menjadi Rp 14 miliar. “APBD kita sampai saat

ini masih defisit, tapi kami alokasikan untuk investasi Rp 15 miliar. Besarnya dana investasi ini membuat tim evaluasi di Provinsi justru meminta kita turunkan, walaupun kita sudah jelaskan untuk kepentingan pemenuhan batas minimal modal PT Bank NTB. Malah mereka bilang, sudah miskin, tapi sombong,” kata Muhibuddin meminta DPRD NTB untuk bisa mengingatkannya. (ula/*)

Kasus Korupsi di Bima

Tim dari Unram akan Turun Cek Fisik (Suara NTB/bug)

PENAHAN OMBAK - Untuk menahan laju abrasi akibat derasnya gelombang, Pantai Maluk, Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) kini dipasangi tanggul penahan ombak.

Tampak beberapa pekerja sedang memasang tanggul dimaksud, Selasa (4/3).

Pengamanan Pemilu

Satu Kompi Brimob Dikirim ke Bima

KELAINAN JANTUNG - Nurbaya tengah menggendong Yusran, bayinya yang didiagnosa mengalami kelainan jantung. Sementara di sampingnya, ibunya tengah menunjukkan hasil rontgent dari rumah sakit.

(Suara NTB/ula)

DENGAR PENDAPAT - Pansus DPRD NTB saat melakukan rapat dengar pendapat dengan DPRD Dompu, Selasa (4/3).

Kota Bima (Suara NTB) Guna menjaga agar Pemilihan Umum (Pemilu) Legislatif berjalan aman dan lancar, pengamanan di Bima makin ditingkatkan. Guna menjaga pengamanan tersebut, satu Kompi Brimob pun ditambah untuk Sub Detasemen Bima yang akan mengamankan wilayah Kota Bima dan Kabupaten Bima setiap saat dibutuhkan.

Demikian diungkapkan Kepala Detasemen (Kaden) Pulau Sumbawa, AKBP Sonny Sanjaya saat menghadiri pelatihan pra Ops Mantab Brata Gatarin di SMKN 2 Kota Bima, Selasa (4/3). Dalam kesempatan tersebut, Sonny memastikan Brimob siap mem-back up jajaran Polres Bima Kota dalam rangka pengamanan Pemilu 9 April 2014 mendatang.

Untuk pengamanan tersebut, saat ini empat Kompi pasukan Brimob sudah ditambah di wilayah komandonya.

Pasukan Brimob tersebut disebar di sejumlah Detasemen atau wilayah termasuk Bima yang kebagian satu Kompi. Sementara sisanya ditempatkan di Dompu, Sumbawa Besar dan Kabupaten

Sumbawa Barat. Pengamanan yang dilakukan pihaknya jika diminta oleh Polres Bima Kota terutama ketika terjadi kerusuhan saat proses pemilu baik sebelum digelarnya pemungutan suara maupun pun pasca pemungutan suara. “Saat dibutuhkan rekan polisi, pasukan kami siap dan langsung diturunkan,” tandasnya.

Sementara itu, latihan Pra Ops Mantab Praja sendiri dilakukan melalui pemberian pelatihan dalam ruangan serta simulasi langsung di lapangan. Pelatihan dipusatkan di dua tempat, yakni di aula SMKN 2 Kota Bima untuk pembelajaran ruangan, sementara untuk simulasi di lapangan Merdeka Kota Bima.

Kapolres Bima Kota, AKBP Benny Basir Warmasyah, SIK SH dalam pengarahannya menyampaikan latihan Mantab Praja sendiri dimaksudkan untuk memberikan pemahaman tugas pokok dan fungsi aparat kepolisian dalam menjaga dan mengamankan jalannya pemilu legislatif pada 9 April mendatang.

Sebab jaminan sukses dan amannya Pemilu berada di

tangan Polisi dengan dibantu seluruh elemen terkait pemilu terutama masyarakat.

Latihan dan simulasi yang akan berlangsung selama empat hari ini juga mengandung maksud mempersiapkan aparat Polisi, baik pengamanan jalannya pemilihan, proses dan tahapan pemilu. “Artinya, suasana yang kondusif menjadi poin penting saat pelaksanaan pemilu. Untuk simulasi sendiri, jelasnya, agar anggotanya memahami dan dapat mendeteksi dini setiap aksi di lapangan yang pada kenyataannya berimplikasi pada tindakan yang mencoba mengganggu jalannya proses Pemilu. “Terutama saat pemungutan suara dan kampanye,” tandasnya.

Ditambahkannya, jumlah personel Polres Bima Kota yang akan diterjunkan dalam pengamanan ini sebanyak 576 orang. Mereka akan disebar untuk penjagaaan di Tempat Pemungutan Suara (TPS) sebanyak 107 personel akan ditempatkan di Kota Bima dengan jumlah TPS 353 TPS. Sementara 257 personel untuk pengamanan sebagian wilayah Kabupaten Bima dengan jumlah 798 TPS. (use)

Kota Bima (Suara NTB) Kasus dugaan korupsi yang ditangani oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Raba Bima tekesan jalan di tempat. Kasus-kasus tersebut dengan kerugian negara dimulai dari ratusan juta hingga miliaran rupiah.

Kejari pun diinstruksikan untuk menuntaskan kasus-kasus dimaksud dalam tahun 2014 ini. Dalam penuntasan beberapa kasus, Kejaksaan akan mengundang Tim Ahli dari Fakultas Teknik (FT) Universitas Mataram (Unram) untuk melakukan cek fisik.

Kajari Raba Bima, Eko Prayitno, SH yang ditemui di ruang kerjanya, Selasa (4/3) menyebutkan pihaknya tengah menuntaskan kasus-kasus tersebut dalam tahun 2014 ini. Kasus-kasus tersebut antara lain, kasus proyek Sumur Bor Dinas PU yang mangkrak hingga kini. Kasus tersebut dalam tahap pengecekan fisik. Untuk pengecekan itu, Kejaksaan akan menggandeng Tim dari FT Unram. Sedianya, tim tersebut sudah selesai melakukan pengecekan. Hanya saja dari pihak FT sendiri masih sibuk sehingga minta dijadwalkan ulang. “Sebenarnya kasus tersebut akan dilakukan cek fisik oleh Fakultas Teknik Unram, tapi mereka belum bisa hadir. Jadi kami diminta untuk menjadwalkan ulang,” ujarnya.

Sementara kasus lainnya yakni, dugaan korupsi Kebun Kopi Kecamatan Tambora Kabupaten Bima. Proyek yang bersumber dari ABPD tahun 2006 ini dalam tahap penghitungan kerugian negara oleh BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan). Jika hasil audit sudah turun dan terdapat kerugian negara, kasus yang dilaporkan sekitar tahun 2008/2009 ini akan ditingkatkan ke penyidikan.

Kasus lain yang tak kalah besar nominalnya yakni kasus pengadaan Alkes (alat kesehatan) Rumah Sakit Kabupaten Bima tahun 2009.

Nilainya sekitar Rp 6,7 mil-

(Suara NTB/use)

Eko Prayitno

iar. Kasus yang dilaporkan tahun 2012 ini juga belum jelas penanganannya. Menurut Eko, kasus tersebut menjadi salah satu yang akan dituntaskan tahun ini. Sementara, lanjutnya, dari sekian kasus tersebut yang akan dilimpahkan tahun ini terdapat satu kasus yakni Program Keaksaraan Fungsional (KF) di Dinas Dikpora Kabupaten Bima. Tersangka kasus itu sudah ada namun belum juga ditahan. “Untuk kasus KF sekarang dalam tahap pemberkasan,” tuturnya.

Menurut Eko rencana penuntasan kasus lama tahun ini bukan karena ditekan oleh Kejati NTB, melainkan komitmen karena pihaknya ingin agar kasus-kasus tersebut segera diselesaikan. (use)

Ribuan Surat Suara di KSB Rusak Taliwang (Suara NTB) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) menemukan ribuan surat suara yang diterima dalam keadaan rusak.

Dari hasil penyortiran yang dilakukannya tercatat sebanyak 4.390 surat suara rusak dan tidak dapat terpakai.

Jumlah surat suara rusak terbanyak terjadi pada surat suara Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Di sini KPU menemukan sebanyak 3.609 lembar, kemudian di

urutan keda surat suara untuk DPRD Provinsi sebanyak 658 lembar dan surat suara DPR RI sebanyak 123 lembar. “Jadi kerusakan itu baru kita temukan saat dilakukan penyortiran dan pelipatan yang saat ini masih sedang berlangsung,” jelas ketua KPU KSB, Khaeruddin, SE kepada wartawan, Selasa (4/3).

Menurutnya model kerusakan terhadap surat suara tersebut bervariasi. Di antaranya tinta cetak surat suara

meluber, robek dan berlubang.

“Untuk surat suara DPR RI sementara kami temukan 55 lembar robek, 23 lembar berlubang dan 45 di antaranya karena tintanya meluber,” terang Khaeruddin.

Seluruh surat suara yang dinyatakan rusak tersebut oleh KPU KSB telah dilaporkan ke KPU Provinsi.

Khaeruddin bahkan menyebutkan pihaknya telah meminta kepada KPU Provinsi untuk segera mem-back up suara suara yang rusak

jika nantinya terjadi kekuarangan. “Kita juga masih tunggu instruksi selanjutnya dari provinsi apakah surat suara yang rusak ini harus dimusnahkan di sini atau dikembalikan,” tukasnya.

Sejauh ini KPU KSB untuk logistik surat suara baru menerima surat suara DRR RI, DPD dan DPRD provinsi, sementara untuk surat suara pemilihan anggota DPRD kabupaten masih menunggu pendistribusian dari KPU

Provinsi. Khaeruddin berhadap keberadaan surat suara untuk DPRD Kabupaten itu dapat segera diterima pihaknya. Hal ini untuk memperlancar proses persiapan seluruh kelengkapan peralatan Pemilu 9 April mendatang. “Lebih cepat kami terima, tentu kami bisa secepatnya juga mengetahui apakah seluruh logistik pemilu untuk kebutuhan 9 April itu sudah lengkap dan siap distribusi sebelum hari H,” imbuhnya. (bug)

RAGAM

SUARA NTB Rabu, 5 Maret 2014

’’Suara NTB’’ Tolak Seluruh Tuntutan Giovanni Dari Hal. 1 pada sidang lanjutan, Selasa (4/3) di Pengadilan Negeri Mataram.

Menurut Umaiyah, setelah mencermati seluruh isi draf perdamaian dari penggugat, pada pokoknya tergugat tidak sepakat dengan perdamaian dimaksud. “Materi dalam draf perdamaian yang diajukan penggugat, hanya sepihak tanpa melihat kepentingan dari tergugat,” kata Umaiyah.

Alasan penolakan, sebagaimana diurai Umaiyah, bahwa permintaan ganti rugi Rp 2 miliar disebut tidak memiliki dasar hukum. Karena menurutnya, pemberitaan Suara NTB dalam rangka melaksanakan tugas jurnalistik, sesuai ketentuan Undang – Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999. ‘’Yang dilakukan Suara NTB melalui pemberitaannya adalah dalam rangka kontrol sosial dan melindungi lingkungan dari aksi perusakan untuk kepentingan masyarakat. Jadi ini tidak bisa dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum,’’ tegasnya menjawab poin pertama tuntutan Giovanni.

Terkait poin kedua tuntutan, yang meminta tergugat minta maaf dan mengklarifikasi pemberitaan sebulan

penuh, juga disebutnya tidak bisa dibenarkan.

Umaiyah kembali merujuk pada UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Bahwa mekanisme penyelesaian yang dapat ditempuh dalam hal pemberitaan yang dinilai merugikan pihak lain, adalah melalui hak jawab. ‘’Hak jawab ini diatur dalam Pasal 5 ayat 2 UU Pers, hak koreksi Pasal 5 ayat 1 UU Pers, serta mengadukan ke Dewan Pers sesuai Pasal 15 ayat 2 huruf d UU Pers yang akan memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers,’’bebernya.

Tanggapan atas draf perdamaian yang diajukan penggugat itu disampaikan secara tertulis kepada Hakim Mediasi, Dr. Sutarno, SH, MH dan principal penggugat Giovanni Ardizzon. Hakim sempat memberi kesempatan kepada penggugat untuk menanggapi langsung jawaban tertulis dari tergugat tersebut.

Namun dari pihak penggugat, meminta waktu untuk konsolidasi dalam memberikan tanggapan. (ars)

Pengadaan Alkes Rp 6,7 Miliar di RSUD Bima Dari Hal. 1 Namun jika klarifikasi nanti Kejaksaan Negeri Raba Bima membutuhkan bantuan, maka Kajati mengaku akan mengambil alih. ‘’Kalau Kejari tidak mampu, kami yang ambil alih,’’ terangnya.

Mengenai gambaran detail tentang kasusnya, ia mengaku belum tahu persis. Masyarakat pelapor tersebut menyampaikan data langsung ke Kejari Bima. Itulah alasan yang mengharuskannya mengklarifikasi. ‘’Saatnya nanti saya akan turun ke Bima mengevaluasi beberapa kasus, termasuk yang ini (alkes, red),’’ tegasnya.

Sementara informasi dihimpun Suara NTB, pengadaan alkes oleh Pemkab Bima itu merupakan satu komponen dengan pembangunan gedung baru RSUD Bima, di

Desa Sanolo Kecamatan Bolo. Dari total anggaran untuk rumah sakit Rp 24 miliar, dana sebesar Rp 6,7 miliar diantaranya untuk pengadaan alkes.

Hingga saat ini beberapa komponen alkes itu tidak bisa digunakan karena diduga bekas dan produk Cina. Diantaranya dental care, alat USG, sampai dengan ranjang pasien.

Diduga pemilik perusahaan pemenang lelang saat itu berinisial SV, kontraktor yang banyak mengusai proyek besar di Bima.

Gambaran lain, kasus alkes ini sebenarnya sudah lama mencuat, terakhir tahun 2012 lalu. Namun belum ada tindak lanjut apapun dari aparat penegak hukum di Bima dan NTB umumnya. (ars)

Gubernur Tetapkan Timsel Jaring Pengurus BPPD NTB Dari Hal. 1 Dikatakan, proses sekarang menurut gubernur, berada di Disbudpar NTB untuk melakukan tahapan-tahapan selanjutnya guna menjaring pengurus BPPD yang benarbenar berkompeten sesuai dengan aturan yang ada. ‘’Mudah-mudahan cepat selesai,” katanya singkat.

Sementara, Kepala Disbudpar NTB, Drs. Muhammad Nasir mengatakan Pemprov NTB telah merevisi Pergub No. 11 tahun 2010 tentang tata kerja, persyaratan serta tata cara pengangkatan dan pemberhentian unsur penentu kebijakan BPPD NTB. Dalam revisi Pergub tersebut, tertuang persyaratan bahwa calon pengurus BPPD NTB tidak boleh menjadi anggota DPRD dan calon legislatif (caleg).

Pergub tersebut nantinya menjadi landasan hukum timsel dalam merekrut calon Pengurus BPPD NTB periode mendatang.

Selain itu, Pergub tersebut juga menjadi landasan Disbudpar untuk menyusun Timsel Calon Pengurus BPPD NTB. Timsel berasal dari Universitas Mataram sebanyak

dua orang, kalangan eksekutif dalam hal ini Unit Kompetensi BKD dan Diklat NTB sebanyak satu orang dan kalangan legislatif/DPRD NTB sebanyak satu orang. Sehingga, jumlah anggota timsel sebanyak empat orang yang akan melakukan fit and proper test pada calon-calon yang mendaftar menjadi pengurus BPPD NTB. Timsel, lanjutnya, akan menjaring 9 orang untuk menjadi pengurus periode mendatang.

Para peserta yang akan mengikuti seleksi berasal dari perwakilan asosiasi yang bergerak di bidang pariwisata. Seperti Asita, PHRI, pakar, kalangan pers dan lainnya. Untuk menjaga unsur keterwakilan profesi pada kepengurusan BPPD, maka dilakukan seleksi pada masing-masing profesi. Sesuai dengan UU No. 10 tahun 2009 tentang pembentukan BPPD, calon pengurus harus menguasai pemasaran pariwisata, mengidentifikasi pasar-pasar potensial pariwisata NTB sesuai dengan arah kebijakan pemerintah daerah. (nas)

Penangguhan Tak Mudah Dari Hal. 1 Memang diakuinya, permintaan penangguhan penahanan itu diajukan Ichsan Suaidi kepada pihaknya, melalui pengacara Muhammad Antonius, SH. Permintaan itu justru disampaikan setelah tersangka menyerahkan kerugian negara sebesar Rp 8,9 miliar. Sehingga muncul anggapan, setoran kerugian negara itu sebagai kompensasi atas penangguhan penahanan tersangka.

Secara normatif, setiap permintaan semacam ini, pihaknya harus melalui tahap pengkajian. ‘’Penangguhan itu tidak mudah. Tapi jika ada yang mengajukan, tentu kita kaji dulu alasannya,” kata Kajati, Selasa (4/3).

Dalam kesempatan itu, Kajati tidak menyampaikan penegasan soal dikabulkan atau tidaknya penangguhan penahanan Ichsan. Hanya secara umum disampaikannya, perlu dikaji lebih jauh soal permintaan pengalihan penahanan tersebut. Apalagi alasan yang disampaikan Ichsan, hanya soal kesibukan sebagai kontraktor yang padat kegiatan,

termasuk tanggung jawab untuk mengurus keluarga.

Selama ini, tidak ada penangguhan penahanan terhadap tersangka kasus korupsi? Terkait pertanyaan ini, Kajati belum bisa memberi kesimpulan. Ia kembali kepada jawaban sebelumnya, bahwa permintaan penangguhan dari siapapun akan tetap diproses. Soal dikabulkan atau tidak, itu urusan kemudian.

Terkait informasi lain bahwa tim penyidik yang mengambil langkah menerima pengembalian kerugian negara sebelum koordinasi dengan dirinya, juga dibantah Kajati. Sebelum kerugian negara diserahkan, sudah ada usulan dari tim penyidiknya. ‘’Setelah itu, tim mengabari saya. Karena ini langkah bagus, maka saya langsung menyetujui. Penyitaan kerugian negara itu kan bisa dilakukan saat penyidikan atau setelah ada putusan pengadilan. Nah yang ini, penyitaannya dalam proses penyidikan, sehingga patut diapresaisi,” tegasnya. (ars)

Halaman 5

Tuan Rumah HPN, Gubernur NTB Siap Lobi PWI Pusat Mataram (Suara NTB) Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi menyatakan dukungannya agar NTB menjadi tuan rumah Hari Pers Nasional (HPN) 2015 mendatang. Selain akan bersurat, gubernur juga siap untuk melobi Ketua PWI Pusat, Margiono bersama dengan PWI NTB. “Kita bertemu saja dengan Ketua PWI Pusat. Secepatnya, minggu depan sebelum tanggal 16 Maret kita bertemu dengan Ketua PWI Pusat,”ajak gubernur saat menerima jajaran pengurus PWI NTB di ruang kerjanya, Selasa (4/3) pagi kemarin.

Tahun 2015 mendatang, NTB sangat berharap cukup besar untuk bisa menjadi tuan rumah HPN. Penentuan suatu daerah menjadi tuan rumah akan ditentukan dalam Rakernas Siwo PWI pada Mei mendatang. Rakernas Siwo PWI tersebut akan diselenggarakan di kawasan wisata Senggigi Lombok Barat.

Ditambahkan, jajaran PWI NTB harus siap-siap dari sekarang dan mengasumsikan bahwa NTB menjadi tuan rumah HPN 2015. Pemprov

NTB sendiri, katanya akan menyiapkan fasilitasi salah satu diantaranya dalam penganggaran. Namun, ia mengajak PWI NTB juga untuk melakukan pengumpulan dana melalu sponsor-sponsor atau pengusaha-pengusaha yang ada di daerah ini. “Ini bagian dari promosi daerah yang cukuf efektif,”tambahnya.

Terkait dengan dukungan kepala daerah dan pimpinan DPRD NTB dalam bentuk surat yang akan dikirim ke PWI Pusat, gubernur meminta Kepala Biro Administrasi Kesra, H. Suhaimi, SH untuk menyiapkan suratnya. Namun, Gubernur mengharapkan, surat dukungan pemda tersebut sebaiknya dibuat terpisah, antara surat dukungan gubernur dan DPRD NTB. Sehingga memperkuat bahwa NTB benar-benar siap menjadi tuan rumah HPN 2015.

Sementara itu, Ketua PWI NTB, H. Achmad Sukisman memaparkan tentang rencana persiapan NTB menjadi tuan rumah HPN 2015 dan tuan rumah Rakernas Siwo PWI, Mei mendatang. Dikatakan, jika ditetapkan menja-

(Suara NTB/Humas Setda NTB)

SILATURAHMI - Pengurus PWI NTB bersilaturahmi dengan Gubernur NTB, TGH.M.Zainul Majdi, diterima di ruang kerjanya Selasa (4/3) kemarin. di tuan rumah HPN 2015, NTB harus menyiapkan anggaran sekitar Rp 6 miliar sampai Rp 7 miliar.

Untuk menjadi tuan rumah HPN, katanya, ada saingan dari daerah lain. Disebutkan, Provinsi Riau berminat kembali menjadi tuan rumah

Diduga Hasil ’’Illegal Logging’’

Polhut Lobar Amankan Dua Truk Kayu Giri Menang (Suara NTB) Lahan kritis di Lombok Barat (Lobar) belum menunjukkan penurunan, khususnya lahan kritis di dalam kawasan hutan. Dari 21 ribu hektar lahan kritis, 11 ribu hektar lebih di dalam kawasan hutan, sisanya 9 ribu lebih di luar kawasan hutan. Lahan kritis ini dipicu aktivitas illegal logging yang masih marak, alhasil baru-baru ini Polhut Dinas Kehutanan Lobar mengamankan dua truk kayu diduga hasil illegal logging.

Dua orang pelaku yakni sopir kendaraan ini pun diamankan.

Kepala Dishut Lobar, L. Syaiful Arifin, mengungkapkan, dua truk bermuatan kayu diduga illegal logging diamankan di Lembar yang berasal Sekotong. Dua truk

diamankan saat melintas menuju ke arah Gerung. Namun petugas polhut mengamankan truk itu, karena tak dilengkapi izin saat digeledah. Saat ini, truk diamankan di Polsek Lembar.

Dikatakan, kondisi lahan kritis di dalam Kawasan hutan dengan yang potong saling kejar mengejar, artinya turunnya lahan kritis di dalam kawasan tidak secepat di luar kawasan hutan. Dibanding di luar kawasan, lahan kritisnya jauh menurun. Luas lahan kritis di Lobar mencapai 21 ribu hektar di dalam kawasan. Di dalam kawasan hutan lahan kritis seluas 11 ribu hektar dengan jumlah kerusakan yang paling luas di Sekotong. Sedangkan di luar kawasan, mencapai 9 ribu hektar lebih.

Untuk menanggulangi lahan kritis ini, pihaknya mengupay-

akan program Hutan Kemasyarakatan (HKm), dan HTR. Luas lahan untuk program HKm seluas 2000 ribu hektar dan HTR seluas 1500 hektar. HTR ini terpetakan di Kedaro, Tembowong dan Serero.

Ia menambahkan, kendala pengungkapan kasus illegal logging juga modusnya berubah. Tidak lagi mengangkut kayu balok, tapi kayu bakar. “Ini menjadi kesulitan kami,”ujarnya. Selain itu petugas Polhut kurang hanya 11 orang, sementara banyak yang mau pensiun dan luas lahan yang diawasi 37 ribu hektar lebih. Kapolsek Lembar, AKP I Ketut Wendra menyatakan kayu diduga illegal logging itu sudah diamankan di Polres Lobar. (her)

PLN Sumbawa Dituntut Transparan Soal Pemadaman Sumbawa Besar (Suara NTB) PLN di Sumbawa dituding banyak janji. Sebab nyatanya sampai saat ini, pemadaman bergilir masih terus berlangsung. Bahkan sejumlah masyarakat datang langsung ke DPRD mempertanyakan kinerja PLN yang berjanji mengakhiri pemadaman bergilir.

Demikian disampaikan, Ketua DPRD Sumbawa, H. Farhan Bulkiah, S.P, kepada Suara NTB, Selasa (4/3) kemarin, usai menerima perwakilan kepala desa se-Kecamatan Lape dan Lopok yang memprotes PLN. Pihaknya meminta kepada pihak PLN

unuk menyatakan sesuatu dengan benar, tanpa banyak janji-janji muluk. ‘’Janjinya pemadaman berakhir tanggal sekian, namun kenyataannya listrik mati dimana-mana.

Hal ini makin membuat masyarakat kecewa,’’ ujarnya.

Dalam hal ini, PLN mestinya transparan dan terbuka. tidak usaha janji muluk. Namun kenyataannya bebeda, justru mebuat masyarakat tambah kecewa. PLN juga diminta berkomunikasi secara baik, dan menjelaskan secara jujur, apa sebenarnya persoalan yang dihadapi perusahaan. Mengingat PLN adalah perusahaan milik negara di bidang kelistrikan

yang berarti pula menjadi milik masyarakat.

H. Farhan meminta kepada Pemkab Sumbawa juga ikut memperhatikan kondisi PLN. Paling tidak membantu memberikan informasi ke masyarakat mengenai masalah yang dihadapi PLN, seperti masalah kerusakan mesin. Jangan dibiarkan begitu saja yang bisa menciptakan kepanikan di tengah masyarakat. ‘’Sampaikan informasi secara benar kepada masyarakat, agar tidak ada yang dirugikan. Karena ini untuk kepentingan bersama,’’ujar Politisi Golkar Sumbawa ini. (arn)

Danrem 162/WB Diganti Dari Hal. 1 Dalam kesempatan yang sama, jenderal bintang dua itu juga memimpin pelantikan sejumlah pejabat lingkup Kodam IX/Udayana.

Pangdam pada kesempatan itu mengingatkan seluruh satuan dan staf yang berada dibawah Kodam IX/Udayana untuk melaksanakan peran dengan baik, sesuai tugas pokok masing-masing dengan

dilandasi kapabilitas dan kompetensi yang tinggi.

Selain soal kewenangan strategis itu, Pangdam juga menekankan bahwa Pulau Bali dan Lombok merupakan destinasi wisata domestik dan mancanegara yang sudah mendunia. Sehingga penting dijaga kondusivitasnya. ‘’Sebab apabila terjadi sedikit permasalahan, maka gaungnya akan cepat terdengar di seluruh penjuru dunia,” pesan Pangdam.

Menghadapi tahun politik 2014, Pangdam juga menegaskan soal netralitas TNI yang disebutnya sebagai harga mati. Netralitas harus dipegang teguh oleh seluruh prajurit dan perwira di jajaran Kodam IX/Udayana. Sebagai konsekuensi, seluruh prajurit Udayana dituntut untuk mampu menjaga situasi yang kondusif dengan membangun dan kerjasama dengan seluruh lapisan masyarakat. (ars)

HPN 2015. Selain itu, Jawa Timur juga berminat untuk menjadi tuan rumah.

Menurutnya, dengan diselenggarakannya HPN di NTB maka akan memiliki dampak yang signifikan. Paling tidak dengan kedatangan Presiden pada setiap peringatan HPN,

maka dukungan anggaran dari kementerian untuk perbaikan infrastruktur dan lain sebagainya akan datang ke NTB. Selain itu, berbagai potensi yang ada di NTB akan terekspose baik oleh media nasional dan internasional. (nas)

Permintaan Cuci Darah Tinggi

RSHK Siapkan Unit Hemodialisa

Mataram (Suara NTB) – Tingginya permintaan cuci darah bagi pasien yang mengalami gangguan ginjal di NTB, menjadi kewajiban Rumah Sakit Harapan Keluarga (RSHK) untuk membantu pemerintah menangani persoalan di bidang kesehatan ini. Langkah konkrit tersebut, diwujudkan dengan menyiapkan Unit Hemodialisa.

Direktur RSHK melalui Penanggung Jawab Unit Hemodialisa, RSHK dr I Made Sujaya, Sp.Pd. FINASIM dikonfirmasi Selasa (4/3) mengatakan pengobatan atau terapi hemodialisa merupakan terapi untuk menggantikan fungsi ginjal (renal replacement therapy). Pasien yang gagal ginjal akut atau kronik, harus secara intens melakukan cuci darah. Karena, penyakit ginjal akut akan mengakibatkan gangguan keseimbangan asam basa dan elektrolit, kelebihan cairan pada paru – paru, kelainan fungsi otak. “Paling tidak seminggu normalnya tiga kali dilakukan terapi,” sebut Made Sujaya.

Setiap hari pasien (masyarakat NTB) yang meminta cuci darah mencapai dua hingga tiga orang. Artinya, kalau dikalkulasi, sedikitnya 60 pasien sebulan yang melakukan cuci darah. Melihat tingginya pasien yang membutuhkan terapi hemodialisa tambahnya, RSHK sebagai rumah sakit yang berkapasitas sebagai rumah sakit internasional, memiliki komitmen untuk membantu pemerintah dalam bidang kesehatan. Dan direncanakan unit Hemodialisa RSHK mulai beroperasi, Rabu (5/3) hari ini. ‘’Harapan dengan adanya unit hemodialisa, kita bisa membantu pemerintah,’’ katanya.

Dijelaskan, manfaat hemodialisa mengganti fungsi ginjal yang tidak normal, menyaring dan membuang racun sisa metabolisme tubuh serta kelebihan cairan dari tubuh pasien. Tetapi yang perlu dipersiapkan sebelum terapi sambung Made Sujaya, pasien harus mengecek fisik, HB dan fungsi ginjal. Banyak pasien khawatir dan ragu – ragu ketika pertama kali dilakukan hemodialisa. Padahal, pasien yang telah melakukan terapi, akan merasakan kondisinya akan pulih dan bertenaga. (cem) I Made Sujaya (Suara NTB/cem)

Diangkat Jadi PPPK Dari Hal. 1 Kalau kabupaten/kota tergantung bupati/walikota,” kata Kepala BKD dan Diklat NTB, Drs. H. Muh. Suruji dikonfirmasi, Selasa (4/3) kemarin.

Jumlah tenaga honorer K2 lingkup Pemprov NTB yang ikut seleksi CPNS beberapa waktu lalu sebanyak 99 orang.

Dari pengumuman hasil seleksi, sebanyak 45 orang yang dinyatakan lulus, sementara 54 lainnya tidak lulus.

Sesuai dengan UU Aparatur Sipil Negara (ASN) yang telah disahkan DPR RI 19 Desember 2013 lalu, nantinya hanya dikenal ada dua jenis pegawai yakni Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan PPPK.

Perbedaan PPPK dengan PNS jika melihat ketentuan pasal Pasal 21 dan 22 UU ASN, terlihat hak PPPK bedabeda tipis dengan yang diterima PNS. Di sana disebutkan, PNS berhak memperoleh gaji, tunjangan, dan fasilitas, cuti, jaminan hari tua, perlindungan, dan pengembangan kompetensi serta jaminan pensiun.

Sedang hak PPPK, yang diatur di pasal 22, disebutkan bahwa PPPK berhak memperoleh gaji dan tunjangan, cuti, perlindungan, dan pengembangan kompetensi. Namun, dalam UU ASN dinyatakan, PPPK tidak dapat diangkat secara otomatis menjadi calon PNS. (nas)

Ada Sumbangan Misterius Senilai Miliaran Rupiah Dari Hal. 1 “Karena itu KPU dan Bawaslu sebaiknya melakukan evaluasi seksama terhadap laporan yng masuk dan mengumumkan kepada publik hasil evaluasi tersebut,” imbaunya sembari berharap KPU dan Bawaslu mempermudah akses publik yang ingin melakukan pemantauan terhadap laporan dana kampanye yang diserahkan parpol di NTB. Sebelumnya, Fitra NTB telah melakukan analisis atas Laporan Awal Dana Kampanye Pemilu Periode I yang telah dilaporkan 12 parpol peserta Pemilu 2014 kepada KPU NTB. Dari hasil analisis Pokja yang mereka bentuk, dari 12 parpol peserta pemilu, ada tiga parpol yang melaporkan adanya sumbangan dari pihak lain.

“Meski mencatat adanya sumbangan dana kampanye dari pihak lain, data yang diumumkan KPU NTB tidak mencantumkan identitas penyumbang yang jelas,” ujar

Ketua Pokja Pemantauan Dana Kampanye Fitra NTB, Syaifuddin Maliagung dalam rilis yang diterima Suara NTB belum lama ini.

Pokja juga menemukan bahwa tidak ada informasi yang lengkap mengenai bentuk barang dan jasa yang diterima dalam laporan dana kampanye parpol tersebut, termasuk berapa unit jumlah sumbangan barang yang diberikan.

Partai Hanura misalnya, melaporkan menerima sumbangan berupa barang dari caleg sebesar Rp 1,025 miliar (Rp 1.025.250.000), namun menurut Fitra, tidak jelas barang yang dicatat sebesar 512.265 unit tersebut berupa apa saja.

Ketua Bapilu Partai Hanura, H. Rumaksi SJ, SH, yang dikonfirmasi terpisah membenarkan adanya sumbangan sebesar itu dari para calegnya. Namun, ia menjelaskan bahwa itu merupakan akumulasi dari seluruh pengeluaran alat peraga kampanye yang

dibuat oleh para Caleg Hanura di NTB. “Itu semuanya total akumulasi pembelian alat peraga kampanye dari caleg kita.

Akumulasi pembelian baliho, spanduk dan lain – lain dari caleg, dan itu semuanya lengkap dengan kuitansinya, jadi apanya yang tidak jelas,” ujar Rumaksi.

Partai lainnya, dilaporkan menampung sumbangan senilai Rp 1,261 miliar (Rp 1.261.815.000) dan di parpol lainnya juga senilai Rp 858 juta (Rp 858.524.600), berupa penerimaan yang bersumber dari caleg dalam bentuk barang.

Namun barang tersebut tidak jelas dalam bentuk apa.

Demikian pula, tidak ada informasi yang jelas, apakah 12 parpol peserta pemilu tersebut telah membuka rekening khusus dana kampanye untuk menyimpan sumbangan berbentuk uang yang diterima dari berbagai sumber yang diatur tersebut.

“Rekening khusus dana ka-

mpanye mesti terpisah dari rekening keuangan parpol lainnya. Itu diperlukan untuk akuntabilitas pendanaan kampanye pemilu,’’ tegas Syaifuddin, yang juga mantan Ketua GMNI Mataram ini.

Syaifuddin menegaskan, merujuk PKPU 17/2013, ada beberapa ketentuan yang harus dilaksanakan dan dipatuhi oleh parpol dalam pelaporan dana kampanye pemilu.

Ketentuan itu antara lain, adanya kejelasan mengenai Identitas penyumbang dan dokumen-dokumen yang harus diserahkan penyumbang seperti NPWP dan pernyataan tidak menunggak pajak atau pun tidak pailit serta adanya pencatatan penerimaan dan pengeluaran kas dana kampanye, dan ketepatan penyerahan laporan kepada KPU NTB. Sejumlah ketentuan inilah yang dijadikan dasar bagi Pokja FITRA NTB untuk melakukan analisis.

Kabag Humas KPU NTB Mars Ansori Wijaya, kepada

Suara NTB, Selasa kemarin belum dapat memberikan penjelasan soal rincian dana kampanye dari masing – masing parpol yang diserahkan 2 Maret 2014 lalu. Ia menjelaskan, laporan dana kampanye dari seluruh parpol yang telah diterima KPU hingga kemarin masih dalam proses verifikasi. “Jadi sampai tiga hari besok kita verifikasi,” ujarnya.

Setelah verifikasi dilakukan, barulah KPU NTB bisa mengetahui mana laporan dana kampanye yang telah memenuhi ketentuan dan mana yang tidak. Kalaupun ada laporan yang belum memenuhi ketentuan, menurut Ansori, parpol akan memperoleh kesempatan untuk melakukan perbaikan.

“Kalau ada yang kekurangan kita kasih ke partai lagi untuk perbaiki selama lima hari,” ujarnya. Setelah mendapatkan laporan hasil perbaikan itu, barulah pihaknya akan mengumumkan laporan dana kampanye setiap parpol. (aan)

OPINI

SUARA NTB Rabu, 5 Maret 2014

Benahi MCC LANGKAH Dispenda (Dinas Pendapatan) Kota Mataram yang secara resmi telah menyerahkan pengelolaan MCC (Mataram Craft Center) kepada Dinas Koperindag (Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan) Kota Mataram, diharapkan menjadi awal yang positif bagi MCC itu sendiri. Selama ini, keberadaan MCC, ibarat pepatah mati segan hidup tak mau. Bagaimana tidak, sudah dibangun mahal-mahal, pusat penjualan mutiara, emas dan perak itu, justru tidak dimanfaatkan secara optimal.

Buktinya, sejak dibangun pada era pemerintahan Walikota H. Moh. Ruslan, sampai saat ini, MCC lebih tampak mubazir ketimbang menjadi ikon penjualan mutiara, emas dan perak. Bahkan kondisi MCC semakin terpuruk dengan berbagai kerusakan di sana sini. Ironisnya, dengan kondisi MCC yang memprihatinkan itu, Pemkot Mataram selaku pemilik aset, justru tidak berbuat apapun.

Malah beberapa waktu lalu, dua SKPD yang disebutsebut berwenang atas MCC, masing-masing Dispenda Kota Mataram dan Dinas Koperindag, justru sibuk beradu argumen di media. Keduanya seolah lepas tangan atas pengelolaan MCC. Dinas Koperindag misalnya, beralasan pihaknya belum mulai ‘’menggarap’’ MCC lantaran belum ada penyerahan secara resmi dari Dispenda Kota Mataram. Demikian pula Dispenda, sewaktu MCC dalam penelolaan SKPD pimpinan HM. Syakirin Hukmi itu, juga nyaris tidak pernah ada perbaikan atas kondisi MCC yang menyedihkan itu.

Setelah diserahkan secara resmi kepada Dinas Koperindag per 31 Januari 2014 lalu, kondisi MCC tidak kunjung menunjukkan kemajuan atau kondisi membaik.

Selain rusak di mana-mana, banyak lokal toko yang ada di MCC sudah melenceng dari hajat awal sebagai pusat penjualan mutiara, emas dan perak. Bagaimana tidak, ada lokal toko di MCC itu yang dimanfaatkan sebagai sekolah PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini).

Dengan lokasi yang begitu strategis seharusnya keberadaan MCC mampu mengangkat nama Kota Mataram sebagai penghasil kerajinan mutiara, emas dan perak. Tidak heran kalau para pelaku pariwisata lebih senang membawa tamunya langsung ke toko-toko mutiara yang ada di sepanjang jalan di Sekarbela, ketimbang di MCC. Disana pengunjung lebih puas memilih.

Seharusnya peluang ini dimanfaatkan segera oleh Dinas Koperindag dengan memperbaiki MCC dan mendata ulang penyewa lokal toko yang ada di MCC tersebut.

Dengan pengelolaan yang benar, bukan tidak mungkin MCC akan dapat menjadi trade mark Kota Mataram dalam hal penjualan mutiara, emas dan perak.

Untuk itu harus ada langkah nyata dari Dinas Koperindag untuk membenahi MCC. Jangan sampai karena dikelola setengah hati, aset Kota Mataram itu menjadi terbengkalai. (*)

STASIUN RADIO

Halaman 6

Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015: Masihkan Indonesia Diperhitungkan?

ASYARAKAT Ekonomi ASEAN atau disingkat MEA resmi diberlakukan 2015. Salah satu implikasi dari MEA adalah terbentuknya pasar tunggal antara negaranegara ASEAN. Sehingga arus barang, jasa, investasi dan tenaga kerja terampil serta arus modal akan bebas keluar masuk. Bila tidak disikapi serius, kondisi ini menjadi ancaman bagi negara anggota ASEAN yang tidak siap berkompetisi.

Bila diamati posisi Indonesia dalam pergaulan dunia, ASEAN khususnya, Indonesia masih dipandang sebagai penyedia pasar daripada produsen. Sembilan bulan waktu tersisa menuju MEA bukanlah waktu yang lama. Menjadi pertanyaan bagi kita, apakah Indonesia siap menjadi produsen atau masih sekadar penyedia pasar bagi ekonomi dunia, seperti pengalaman masa lampau.

Menjadi Pasar Potensial Penduduk Indonesia yang mencapai 251 juta jiwa beserta karakteristik tinggi konsumsi yang melekat di dalamnya, menjadikan Indonesia sebagai surga bagi muaranya barang dan jasa. Berbagai produk bebas masuk Indonesia, tidak saja berasal dari kawasan ASEAN, namun lebih luas dari berbagai industri dunia. Jumlah masyarakat kelas menengah (middle-class) Indonesia menunjukan peningkatan drastis beberapa tahun terakhir, di mana pada tahun 2013 tercatat meningkat sebesar 56,5 persen. Menurut lembaga riset AC Nielsen, middle class Indonesia meningkat menjadi 174 persen kurun waktu 2012-2020. Di duga, pertumbuhan middle class Indonesia jauh di atas negara Asia Tenggara yang hanya berkisar 110, 5 persen.

Tingginya pertumbuhan middle class Indonesia, harusnya menstimulasi dunia usaha dalam negeri untuk mengembangkan sayap-sayap bisnis. Sirkulasi produksi dan konsumsi sebenarnya cukup terpenuhi oleh aktivitas kehidupan dalam negeri, dengan tanpa membangun kerja sama perdagangan dengan negara lain. Namun berbagai persoalan yang masih menerpa kehidupan bangsa Indonesia, menyebabkan potensi besar itu tidak banyak dimanfaatkan.

Parahnya, justru menjadi pasar potensial bagi perusahaan di negara-negara tetangga.

Oleh :

Nur Aida Arifah Tara, SE,M.Si

(Dosen Manajemen Fakultas Ekonomi, Unram)

Namun syaratnya, daya saing tidak saja dipandang sebagai isu nasional, tapi menjadi target capaian secara lokal.

Artinya, daerah harus bisa menentukan keunggulan bersaing secara spesifik dan termuat dalam setiap RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah).

Menuju Produsen ASEAN Saat ini, dunia usaha Indonesia menghadapi lima tantangan sekaligus hambatan. Hambatan itu adalah birokrasi yang tidak efisien, korupsi merajalela, infrastruktur belum memadai, inflasi dan akses permodalan yang terbatas. Dengan itu, menempatkan Indonesia pada posisi 50 dari 144 negara dalam Indeks Bersaing Global (Global Competitive Index-the World Economic Forum, 2013). Sebagai gambaran, peringkat lima besar di Asia Tenggara adalah Singapura, Malaysia, Brunei dan Thailand. Menunjukan daya saing Indonesia, masih jauh dari tetangga.

Salah satu faktor menjadi penentu keunggulan bersaing itu adalah akses terhadap permodalan.

Sulitnya dunia usaha mendapat akses modal bank disebabkan tingkat suku bunga pinjaman yang masih sangat tinggi, yaitu di atas 10 persen. Bandingkan dengan Singapura, Malaysia, Brunai, Thailand dan Filipina yang selalu saja di bawah 10 persen. Dengan kondisi seperti ini, sulit bagi dunia usaha untuk berkembang dan mencapai skala produksi yang maksimal, sehingga bersaing dengan produsen lain di kawasan ASEAN, meng-

ingat unsur modal menjadi salah satu kebutuhan meningkatkan kualitas dan skala usaha sehingga berdaya saing.

Pemberlakuan China-ASEAN Free Trade Agreement (CAFTA) adalah pelajaran berharga bagi Indonesia. CAFTA menempatkan Indonesia lebih sebagai penderita dari pada penikmat perjanjian tersebut.

Cina sebagai raja, yang selalu tinggi pertumbuhan ekonomi saat ini masih akan terus diuntungkan, karena memiliki keunggulan bersaing, terutama dalam harga, sehingga sering kita kenal istilah “The China Price” (Harney, 2008).

Sumberdaya manusia Cina sangat besar dan murah, itu menjadi senjata bagi Cina menghadapi persaingan. Tidak mengherankan produk Cina berseliweran di manamana, sehingga beberapa industri di Indonesia tersungkur kemudian bangkrut. Salah satu contoh adalah industri tekstil, banyak perusahaan tekstil Indonesia harus gulung tikar karena tidak mampu bersaing harga di pasaran dengan Cina. Implikasinya banyak tenaga kerja di PHK, sehingga membludaknya pengangguran.

Namun demikian, di tengah krisis daya saing itu Indonesia masih

STASIUN RADIO

memiliki secercah harapan, sehingga rasa optimis dari sekedar penyedia pasar (konsumen) menjadi produsen mampu digapai. Namun syaratnya, daya saing tidak saja dipandang sebagai isu nasional, tapi menjadi target capaian secara lokal. Artinya, daerah harus bisa menentukan keunggulan bersaing secara spesifik dan termuat dalam setiap RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah).

Dengan teridentifikasinya daya saing lokal, pemerintah daerah dapat fokus pada pengembangan produk unik yang menjadi karakteristik daerah tersebut. Produk yang spesifik dan unik yang memiliki nilai lokal akan mampu bersaing, karena diyakini bukan merupakan produk yang sensitif terhadap harga mengingat tidak banyak diprodusir di pasaran.

Sebagai penutup, perlu penulis ungkap pandangan Plummer (1996) bahwa ASEAN tidak akan berkembang tanpa ekonomi Indonesia.

Menjadi bukti bahwa Indonesia memiliki peran strategis dalam perdagangan ASEAN. Tetapi pertanyaannya mampukah kita memanfaatkan peran itu, di mana Indonesia tidak saja menjadi konsumen namun menjadi “raja” produsen di kawasan ASEAN. Semoga.

Ada sumbangan dana kampanye parpol misterius senilai miliaran rupiah Transparan mencegah penyimpangan

*** Tak tersentuh perbankan, nelayan NTB belum modern PR bagi Diskanlut NTB

***

STASIUN RADIO

email: citrabima_957@yahoo.co.id

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Hari Aryanti, Akhmad Bulkaini Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi, Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur: Rusliadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami. Dompu : Nasrullah. Bima : M.Yusrin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaluddin, Wahyu W. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 10.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 10.000/mmk. Display F/C : Rp 20.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 8.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 5.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 450.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 250.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 50.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 55.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka.

Harga eceran Rp 3.000. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT Bali Post.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

EKONOMI DAN BISNIS

SUARA NTB Rabu, 5 Maret 2014

Halaman 7

Tak Tersentuh Perbankan

Nelayan NTB Masih Belum Modern

Royalti PT MMS Rp 200 Juta

Lalu Martawang (Suara NTB/dok)

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi NTB, Ir. Aminollah, M. Si., Selasa (4/3) menyebutkan, perlu adanya revoluasi nelayan untuk menekan segala bentuk persoalan yang membelit nelayan hingga kini.

Penegasan ini disampaikannya pada pelaksanaan Studi Empiris Rancangan Undang-Undang Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan oleh DPD RI di kantornya, Selasa, di mana hadir staf ahli DPD RI, Prof. Dr. Mulyono, S. Baskoro dan Thomas Nugroho, S. Pi., M. Si dan seluruh perwakilan dari kabupaten/kota di NTB. Aminollah menyebut, belum ada perubahan yang berarti di tingkat nelayan, sejak Aminollah tahun 1970-an hingga era globalisasi saat ini. Baik dari (Suara NTB/bul) sisi SDM, perekonomian, hingga manajemen pengeluaran dan biaya-bitingkat kemiskinan. Meski pemerintah aya hidup nelayan, belum ada sentusudah berupaya dengan memperbany- han dari perbankan konvensional, ak bantuan kepada nelayan. tidak adanya jaminan harga hasil Pemerintah sudah menyiapkan tangkap nelayan. Banyaknya nelayan pendidikan. Harusnya nelayan ini yang ditangkap aparat penegak hukum sudah modern. Ini yang menjadi per- karena dianggap melanggar batas persoalan utama. ‘’Harus ada revolusi ne- airan, hingga minimnya nelayan yang layan sebenarnya,” katanya. mampu mengoperasikan kapal-kapal Banyak persoalan lain yang menja- berkapasitas 30 GT ke atas. Ini berdi pembahasan pada pertemuan ke- laku di nelayan-nelayan tradisional marin, di antaranya, rendahnya tingkat secara keseluruhan. pendidikan yang berimplikasi pada Menguatkan perekonomian nelayrendahnya SDM, tidak teraturnya an, dipandang perlu di efektifkannya

(Suara NTB/ist)

NELAYAN – Kapal nelayan di dermaga Tanjung Luar, Lombok Timur, salah satu sentral penangkapan ikan terbesar di NTB. Namun terkenalnya nelayan Tanjung Luar tidak seperti nasib nelayannya sendiri, belum bisa dikatakan maju secara ekonomi, dan bahkan tidak dapat terakses oleh perbankan.

Dan mereka tak modern. Foto ini salah satu karya Wahid Kurniadi di Lombok Photo Club laman facebook. peran koperasi. Meski sebenarnya sudah ada koperasi-koperasi nelayan, tetapi Aminollah menilai masih amburadul karena kepengurusan koperasinya yang perlu diawasi.

“Koperasi nelayan sudah ada, tetapi banyak pengurus koperasi nelayan ini yang tidak beres. Ini yang perlu dibenahi,” tambah Aminollah.

Semua persoalan yang muncul tersebut, sumbernya adalah lemahnya tingkat pendidikan nelayan. Dalam hal ini, pemerintah perlu didorong untuk menyiapkan pendidikan khusus, dengan menyiapkan infrastruktur yang tidak terlalu jauh dari kawasan perkampungan nelayan.

“Bintek sudah diberikan, bantuanbantuan juga tidak kecil kepada nelayan. Cuma cara pandang mereka yang

Husnanydiati Nurdin Mataram (Suara NTB) Alokasi anggaran untuk program penyuluhan sebesar Rp 52 miliar sepenuhnya diserahkan hak penggunaannya kepada seluruh kabupaten/ kota. Hal ini dimaksudkan untuk memperkuat peran dan program tenaga penyuluhan di lapangan, guna menunjang

seluruh program pembangunan yang direncanakan pemerintah daerah.

Kepala Badan Koordinasi dan Penyuluhan (Bakorluh) Provinsi NTB, Husnanydiati Nurdin pada pembukaan rapat koordinasi dengan SKPD terkait dan penyuluh se-NTB di Mataram, Selasa (4/3) mengatakan, dana yang disiapkan pemerintah itu akan lebih tepat jika dikelola secara maksimal oleh kabupaten/kota.

Tentunya, melalui program kerja yang dilaksanakan.

“Silakan Rp 52 miliar mau dipakai untuk kegiatan-kegiatan penyuluhan, sepenuhnya akan kita serahkan ke kabupaten/kota,” sebut Eny, dan menegaskan, bahwa tahun ini pola program penyuluhan akan diubah.

Dimana yang memiliki peran utama adalah kabupaten/ kota. Provinsi hanya sebatas mengkoordinasikan programprogram tersebut.

Dari beberapa permintaan di lapangan. Eny menyebut perlu diperkuat barisan penyuluhan ini.

Tidak lagi penyuluhan terkotak-kotak, Dinas Kelautan dan perikanan, Dinas Pertanian, maupun Dinas Kehutanan bergerak sendiri-sendiri melakukan penyuluhan.

Tetapi sistemnya akan diambil alih satu pintu, penyuluhan tetap diakomodir oleh tenaga penyuluhan yang disiapkan Bakorluh.

“Kuatkan barisan, tidak ada lagi penyuluh ini dan penyuluh itu jalan sendiri-sendiri. Karena apapun programnya, penyuluhan kuncinya. Harus ada singkronisasi, koordinasi dan sinergisitas,” demikian Eny mempertegasnya.

Komitmen sebelumnya, mengembalikan seluruh penyuluh untuk terlibat langsung di lapangan, demi suksesi ketercapaian pangan.

Disebutkan data jumlah penyuluh yang berada di setiap SKPD, akan terus melakukan penyisiran dan melakukan penarikan bagi penyuluh yang berdinas di kantor. Sebab seperti diketahui, jumlah

RUPA-RUPA

MEBEL

TOKO BANGUNAN

MADU

perlu diubah, bagaimana tidak sekadar menerima bantuan. Tetapi harus mampu menjadi nelayan modern. Staf ahli DPD RI, Prof. Dr. Mulyono, S. Baskoro menambahkan, semua persoalan yang muncul di nelayan sedang dirancang untuk dibuatkan undang-undang.

Sehingga ada jaminan keamanan dan kenyamanan hidup nelayan.

Draf rancangan RUU ini selanjutnya akan disampaikan pada pertengahan tahun ini kepada DPR RI untuk disahkan sebagai Undang-Undang.

“Harapannya tidak ada lagi nelayan yang ditangkap di negara lain, ada jaminan mendapatkan permodalan, mendapatkan pendidikan yang layak, serta jaminan-jaminan hidup lainnya,” sebut Mulyono. (bul)

Rp 52 Miliar Dana Program Penyuluhan Diserahkan ke Kabupaten

(Suara NTB/bul)

KONTRIBUSI yang akan diberikan oleh PT Mas Murni Sejahtera (MMS) kepada Pemkot Mataram setelah semua pembangunan tahap pertama dan kedua selesai di atas lahan yang merupakan milik Pemkot Mataram yaitu sebesar Rp 200 juta. Untuk pembangunan tahap pertama sesuai perjanjian royalti yang akan dibayarkan sebesar Rp 71,5 juta dan untuk pengelolaan pembangunan tahap kedua sebesar Rp 128 juta.

“Setelah pembangunan tahap dua selesai adalah akan menjadi satu kesatuan dengan tahap pertama, (royalti) sebesar Rp 200 juta. Itu setelah semua tahap selesai,” terang Kepala Bappeda Kota Mataram, Lalu Martawang, SE.,MM, Selasa (4/3). Di atas lahan milik Pemkot Mataram seluas 31.125 meter persegi, PT MMS akan membangun pusat perbelanjaan dan pusat hiburan.

Namun disebutkan Martawang nantinya seiring dengan perkembangan, dalam jangka waktu tertentu nilai royalti bisa dilakukan penilaian atau peninjauan kembali. Nantinya setelah 30 tahun, aset bangunan tersebut akan menjadi milik Pemkot Mataram. Kontrak kerjasama antara Pemkot Mataram dengan PT MMS akan berakhir pada tanggal 26 Maret 2043.

Martawang menyatakan selain royalti, keuntungan yang bisa didapatkan Pemkot Mataram dari investasi PT MMS di Loang Baloq tersebut adalah PAD dari sektor Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), pajak hotel dan restoran dan lainnya.

Khusus untuk hotel dan apartemen, PT MMS akan membangun di lahan mereka sendiri seluas 40 are. Khusus untuk pembangunan apartemen, dibutuhkan regulasi dalam bentuk Perda dari Pemkot Mataram dan rencananya Perda tersebut akan segera disiapkan. “Tentu butuh juga dukungan dari Pemkot Mataram untuk diterbitkan Perda tentang bagaimana status kepemilikan di sebuah apartemen,” terangnya.

Nilai keseluruhan investasi PT MMS di Mataram Sunset Beach tersebut sekitar Rp 250 miliar. Selain pusat perbelanjaan, hotel dan apartemen, PT MMS juga disebutkan Martawang akan membangun gedung pertemuan (convention hall). Selain itu pihak MMS juga akan mempercantik keberadaan Taman Hiburan Rakyat (THR) Loang Baloq yang telah ada saat ini.

“Nanti itu akan ditata ulang posisi danaunya. Meskipun ditata ulang tentu dengan tampilan yang lebih cantik dan tetap akan gratis jika diakses masyarakat kita,” terangnya.

Mantan Sekretaris Bappeda Kota Mataram ini menyatakan pihaknya telah berkomitmen dengan PT MMS bahwa selama proses konstruksi Mataram Sunset Beach, THR Loang Baloq tidak akan ditutup untuk masyarakat umum. “Proses konstruksi tetap berjalan dan masyarakat yang ingin memanfaatkan space itu juga tidak terhalangi. Kita ingin dua-duanya berada dalam simbiosis yang bersama-sama. Kepentingan kita untuk memberikan ruang bagi berjalannya sebuah proses konstruksi dari investasi PT MMS, di sisi lain bagi masyarakat yang ingin memanfaatkan space itu untuk berolahraga maupun untuk berinteraksi sosial sama-sama berjalan baik,” tandasnya. (yan)

Mataram (Suara NTB) Tak ada jaminan harga bagi hasil tangkap nelayan. Tak ada pula perbankan yang mengakses mereka. SDM nelayan masih rendah. Ada semacam budaya turun-temurun, apabila ayahnya nelayan, maka anaknya kelak jadi nelayan. Mereka tidak kunjung modern.

MOBIL

PENGOBATAN

KACAMATA

OBESITAS

BATIK

TRAVEL

DIJUAL

SHOWROOM

penyuluh di lapangan saat ini tidak sedikit keberadaannya dipertanyakan di tingkat petani di lapangan.

Inginnya, keberadaan penyuluh ini akan benar-benar dirasakan langsung oleh petani. Untuk memaksimalkan peran pendamping dari pemerintah, yang utama menurutnya harus memperbanyak jam kerja di lapangan. Sehingga terakomodir segala kebutuhan dan kelemahan di tingkat petani.

Penyuluh yang ada di provinsi ini belum mampu meng-cover seluruh lahan yang ada.

Dari total jumlah penyuluh yang ada saat ini sebanyak 1.835 penyuluh yang tersebar,

idealnya di masing-masing desa atau kelurahan di-back up oleh satu orang penyuluh.

Itu yang belum terealisir hingga saat ini. Sehingga Bakorluh beberapa waktu lalu merencanakan memanfaatkan peran penyuluh swadaya. Dengan keberadaan ketua kelompok tani langsung, maupun penyuluh yang melibatkan siswa di setiap Pondok Pesantren (Ponpes).

Ketetapan dari pemerintah pusat sejak tahun 2012 lalu, ada dua pilihan yang tercatat sebagai tenaga penyuluh, yakni menjadi penyuluh tetap di lapangan atau berhenti sama sekali dari kedinasan. (bul)

SUARA NTB Rabu, 5 Maret 2014

POLHUKAM

Halaman 8

KPU NTB Tetapkan Delapan Lokasi Kampanye di Mataram Mataram (Suara NTB) Berbagai persiapan menjelang Pemilu 2014 terus dilakukan. Tidak terkecuali lokasi kampanye bagi parpol yang akan bertarung dalam perhelatan akbar pesta demokrasi yang dilakukan lima tahun sekali ini. Terkait dengan hal itu, KPU NTB menetapkan delapan lokasi sebagai wahana parpol berkampanye di dapil Kota Mataram.

Ketua Divisi Teknis penyelenggara Pemilu dan Data Pemilu, KPU NTB, Suhardi Soud, ketika dikonformasi melalui telepon Selasa (4/3) kemarin, mengatakan KPU telah mene(Suara NTB/dys)

PAPARKAN VISI MISI - Direktur Tapak Perempuan NTB, Yane Rachma Bhirawati sedang meminta salah seorang peserta yang juga Caleg untuk memaparkan visi misi mereka dalam simulasi game di sela-sela pelatihan IT bagi para caleg yang digelar kemarin.

Caleg Bisa Manfaatkan Media Sosial untuk Kampanye Mataram (Suara NTB) Sebanyak 70 Calon Anggota Legislatif (Caleg) yang tersebar di berbagai daerah pemilihan Provinsi NTB mengikuti kegiatan pelatihan penggunaan teknologi informasi yang diselenggarakan oleh Tapak Perempuan NTB bekerjasama dengan Google, Perludem, dan The Asia Foundation bertempat di salah satu hotel di Kota Mataram Selasa (4/3).

Dalam kesempatan tersebut, para peserta yang didominasi oleh para caleg perempuan berlangsung atraktif karena kegiatan dibingkai dengan sejumlah game yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas para Caleg khususnya Caleg perempuan dalam memanfaatkan keberadaan teknologi informasi sebagai media kampanye yang memiliki jangkauan luas di seluruh lapisan masyarakat.

“Media sosial memiliki pengaruh sosial yang cukup tinggi untuk mempengaruhi massa. Media sosial memiliki pengaruh yang ampuh terbukti seperti pada saat Barack Obama terpilih sebagai presiden Amerika dan Jokowi menang pada Pilkada Jakarta. Oleh karena itu, keberadaan media massa harus benar-benar dimanfaatkan oleh para caleg untuk meraih hati para pemilih,” terang perwakilan Perludem Heru Suprapto.

Lebih lanjut Heru Suprapto menyebutkan, sebagai ruang terbuka yang bisa diakses oleh semua kalangan, keberadaan media sosial memberikan sejuta pilihan kepada publik pengguna media sosial baik nantinya akan berdampak pada suka atau tidak suka. Namun yang terpenting dari semua itu ialah para Caleg harus memanfaatkan media sosial untuk berkampanye dengan kepentingan mempengaruhi publik sehingga mereka bisa mendapatkan simpati masyarakat pemilih.

Tidak hanya itu, posisi media sosial seperti facebook, twitter, chat, BBM dan lain sebagainya yang dewasa ini telah mampu menggeser peran media massa (lembaga pers) dalam merebut opini publik, bisa menjadi pilihan yang tepat bagi para Caleg berkampanye.

Sementara itu, perwakilan Google, Sinto Nugroho, menyampaikan pentingnya para caleg memanfaatkan segala bentuk fitur yang telah disediakan oleh Google. Dengan fitur yang beragam tersebut, para caleg bisa berkampanye kepada masyarakat seperti melalui fitur gambar dan video. Selain itu, melalui Google, para Caleg bisa mencari berbagai informasi melalui fitur Google Search yang merupakan fitur paling sering dicari saat ini.

Sebelumnya, kegiatan dibuka oleh Direktur Tapak Perempuan NTB, Yane Rachma Bhirawati. Dalam sambutannya, Yane berharap dengan digelarnya pelatihan penggunaan tekhnologi informasi bagi para Caleg ini, diharapkan mereka bisa memanfaatkan keberadaan media sosial sebagai tempat berkampanye. Hal tersebut mengingat perkembangan tekhnologi informasi dewasa ini telah memasuki dunia tanpa batas. Ia menyebut dari hasil polling yang diselenggarakan oleh The Asia Foundation pada tahun 2013 menunjukkan dari 6 provinsi yang disurvey, terdapat 91.2 persen pemilih pemula dengan usia rata-rata 16 sampai 30 tahun menggunakan facebook dan 44 persen diantaranya selalu mengakses internet setiap minggunya. (dys)

KPU Kota Mataram Terima 301 Dus Surat Suara Mataram (Suara NTB) Persiapan logistik menjelang Pemilu 2014 terus dilakukan. Selasa (4/3) kemarin KPU Kota Mataram Mataram menerima 301 dus surat suara untuk pemilihan umum anggota DPRD Kota Mataram.

Ketua Divisi Logistik dan Keuangan, KPU Mataram, Sopan Sopian, mengatakan KPU Kota Mataram menerima sekitar 301 dus surat suara. “Surat suara untuk pemilihan DPRD Kota Mataram ini datang sekitar pukul 05.00 Wita dan jumlahnya 301 dus,” ungkapnya. Ditambahkanya, masing-masing dus surat suara berisi 1.000 lembar namun ada lima dus yang tidak berisi 1.000 lembar. “Dari 301 dus surat suara ini, yang berisi 1.000 lembar 296 dus, sementara lima dus lainnya berisi kurang dari seribu,” tambahnya.

Dikatakannya, pelipatan surat suara ini akan dilakukan Rabu (5/3) dan membutuhkan waktu sekitar tiga hari. “Pelipatan Insya Allah besok dan kami membutuhkan lebih banyak waktu. Sebelumnya, pelipatan bisa selesai dua hari akan tetapi surat suara ini kemungkinan bisa tiga hari,” bebernya. Menurutnya, waktu yang dibutuhkan untuk melipat surat suara pemilihan DPRD Kota Mataram ini, akan lebih banyak daripada waktu sebelumnya karena pelipatan kali ini agak sensitif. “Kita butuh waktu lebih karena ini agak sensitif.

Kan harus sesuai dengan daerah pilihnya ketika disortir,” Ujar Sopan Sopian.

Dirinya berharap tidak ada kendala ketika proses pelengkapan logistik pemilu. “Kita harap supaya jika ada kendala, dapat ditanggulangi,” tuturnya. Surat suara ini diterima pihak Panwas yakni Bambang Misyanto, dari kepolisian Aipda I Wayan Sulendra dan Briptu Lalu Zainal Abidin, sedangkan Yusrin selaku Kasubag Umum dan logistik dari pihak KPU Mataram.

Sementara itu, sejauh ini jumlah surat suara yang rusak yakni 149 untuk DPR RI, 51 untuk DPD dan 15 untuk surat suara pemilihan umum DPRD Provinsi. (ami)

tapkan lokasi Kampanye untuk para parpol. “KPU telah menyepakati delapan lokasi alternatif di Mataram berdasarkan rapat kordinasi yang telah kami lakukan,” ujarnya.

Dikatakannya, pertimbangan yang menjadi landasan ditetapkannya lokasi kampanye itu adalah karena keamanan.

“Jalur transportasi yang kiranya bisa diatasi serta keaman-

an bisa dijaga menjadi pertimbangan kami,” katanya.

Selain itu, tempat yang telah disepakati dinilainya cukup strategis. “Tempat yang kami sediakan bagi parpol itu sudah layak dari segi kapasitas dan infrastruktur yang tersedia. Selain itu, lokasinya juga cukup strategis,” bebernya. Berdasarkan data yang diterima Suara NTB, lokasi kampanye yang dapat dipergunakan dalam pemilihan

umum 2014 di dapil Kota Mataram , terdapat empat gedung dan empat lapangan yang bisa digunakan yakni Lapangan Umum Mataram, Lapangan Pacuan Kuda Selagalas, Lapangan Umum Pagutan, Lapangan Umum Karang Pule.

Sementara untuk gedungnya, tercatat empat gedung yakni gedung Al-Ikhsan, gedung Narmada Confention Hall, gedung Wanita NTB, dan gedung Diklat BKD NTB. (ami)

Polisi Ungkap Pencuri Honda Jazz Milik Dosen Unram Mataram (Suara NTB) Satu unit Honda Jazz yang dilaporkan hilang pada Januari 2014 lalu, kini masih diamankan di Polres Mataram.

Polisi mengungkap satu demi satu komplotan pencurinya. Hingga pada Minggu (2/3) kemarin polisi dapat membekuk AN alias Belo, warga Bilelando Lombok Tengah, Selasa (4/3).

Sedikitnya tiga pelaku komplotan pencuri bersenjata tersebut telah berhasil ditahan di Polsek Cakranegara.

Tiga pelaku tersebut ditangkap secara terpisah. dugaan sementara pihak kepolisian bahwasanya pelaku yang mencuri mobil tersebut berjumlah sekitar lima orang. Dua tersangka lainnya masih diburu para polisi. Kepala Sub Bagian Operasi (Kasubbag Ops) AKP Wayan Suteja membe-

narkan terkait adanya penangkapan terhadap tersangka AN alias Belo tersebut. Ia tertangkap di tempat hiburan malam di Senggigi.

“Pada minggu tanggal 2 maret kemarin anggota kami telah menangkap satu pelaku yang diduga terlibat dalam aksi pencurian mobil Honda Jazz milik Dosen Unram tersebut, Ia ditangkap disebuah tempat hiburan malam di Senggigi,” Terang Wayan

Suteja. Saat ditangkap, AN mencoba melarikan diri. Polisi akhirnya terpaksa memuntahkan peluru untuk melumpuhkan aksinya.

Tersangk a mengala m i luka temb a k di betis sebelah kanan.

gakuan sementara para pelaku, ada dua nama yang masih kami buru,” Kata Kompol I Gede Sukma selaku Kapolsek Cakranegara.

Dijelaskan para pelaku ternyata tidak hanya mencuri mobil saja, melainkan mereka melakukan aksi pencurian dengan modus pengancaman menggunakan senjata tajam.

“Para pelaku ini tergolong pencuri berbahaya, mereka mencuri dengan modus menodong korban dengan senjata tajam,” kata Kapolsek. (met)

TEMBAK - AN alias Belo mengalami luka tembak akibat mencoba melarikan diri saat ditangkap Polisi.

Insert: Honda Jazz.

(Suara NTB/met)

Panwaslu Minta KPU Lobar Tarik Seluruh Kotak Suara Giri Menang (Suara NTB) Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Lombok Barat (Lobar) menemukan sejumlah permasalahan dalam pendistribusian logistik berupa kotak suara ke sejumlah PPS Kecamatan SeLobar. Karena kotak suara lebih dulu didistribusi, semestinya dikirim dalam kondisi tersegel beserta surat suara didalamnya.

Demikian diungkapkan Ketua Panwaslu Lobar, Suryadi Hidayat saat ditemui wartawan usai Rapat koordinasi persiapan kampanye, Selasa (4/3) Kemarin. Dikatakannya, Panwaslu menilai kotak suara seharusnya didistribusikan bersamaan dengan surat

Sejauh ini, para tersangka masih tetap ditahan di Polsek Cakranegara. Polisi masih melakukan pengembangan karena dua rekan lainnya belum dapat ditangkap. Namun demikian Barang Bukti (BB) telah dilimpahkan ke Polres Mataram Sejak Februari lalu. “Untuk sementara, kami belum melimpahkan para tersangka ke Polres karena kami masih melakukan pengembangan, dari pen-

suara dalam kondisi tersegel. “Untuk itu kami meminta KPU agar menarik seluruh kotak suara yang telah distribusikan itu,” jelasnya.

Suryadi menambahkan, pendistribusian logistik berupa kotak suara ke sejumlah PPK dan PPS beberapa waktu lalu dianggap telah menyalahi aturan. Pasalnya kotak suara yang seharusnya didistribusikan bersamaan dengan surat suara dalam kondisi tersegel. Tetapi oleh KPUD Lobar hal ini didistribusikan terlebih dahulu.

“Jadi surat suara yang dikirim tanpa kotak suara rentan terjadi permasalahan,”cetusnya.

Sementara itu, Ketua KPUD Lobar, Suhaemi Syamsuri men-

gaku telah menerima surat teguran dari Panwaslu Lobar terkait hal itu. “Teguran itu akan kami tindaklanjuti dengan menarik seluruh kotak suara yang telah didistribusikan itu,” ucapnya. Ia pun memastikan, semua kotak suara yang telah sampai ke PPK dan PPS akan ditarik dan distribusikan secara bersamaan dengan surat suara.

Terkait perakitan kotak suara, Suhaemi menjelaskan akan dipusatkan di PPK masing-masing.

Ia memastikan logistik berupa surat suara di Lobar tidak akan terjadi permasalahan, apalagi mengalami kerusakan dan pengurangan. (her)

Siswa SMP Diduga Dianiaya Guru Mataram (Suara NTB) Aksi kekerasan terhadap anak kembali terjadi. Oknum guru SMP Negeri 4 Lingsar diduga menganiaya muridnya, Selasa (4/3) kemarin.

Oknum guru berinisial TT diduga menganiaya siswanya yang bernama Ali Syahputra.

Peristiwa itu terjadi saat mengajar di dalam kelas. Syahputra mengaku dipukul dengan pecahan batu akibat tidak membawa Lembar Kerja Siswa (Buku LKS, red). “Waktu ditanya terkait LKS, saya bilang tidak membawanya, lalu Pak TT (Guru-Red) mengambil pecahan batubata keluar. Saya dipukuli di bagian kepala belakang,” terang siswa yang juga menja-

(Suara NTB/met)

KORBAN - Ali Syahputra (14) menjadi korban penganiayaan gurunya saat menunjukkan benjolan di tengkorak belakang kepalanya kepada para wartawan.

di asuhan yayasan peduli anak di kelurahan Duman Kecamatan Lingsar tersebut.

Keterangan yang disampaikan oleh Hadi selaku pengasuh yayasan mengatakan, penganiayaan terhadap anak asuhnya itu bukan yang pertama. Beberapa waktu lalu, pihaknya juga sempat berkasus dengan guru yang bersangkutan. Kasusnya tetap tidak berbeda, namun pada waktu itu bisa diselesaikan secara damai. “Ini bukan kali pertama si TT itu melakukan pemukulan terhadap siswa. Dulu juga kami sempat menuntutnya karena melakukan hal yang sama. Namun pada waktu itu, mereka meminta agar diselesaikan secara baik –baik. Terang pengasuh yayasan tersebut. Dijelaskan, oknum guru tersebut pernah berjanji bahwa dirinya tidak akan mengulangi lagi. “Saat dimediasi, ia memohon - mohon agar kasus tersebut tidak dilanjutkan ke kepolisian,” imbuhnya.

Pihak Panti Asuhan telah melaporkan kejadian terakhir itu ke kepolisian. Tercatat laporan dengan Nomor LP/19/III/2014/NTB/RES. MTR/SEK Lingsar. Namun sejauh ini, belum ada upaya pemanggilan terhadap kedua belah pihak. “Hal ini tidak bisa kami biarkan, karena kejadian penganiayaan sering terjadi maka kami melapor ke kepolisian, kami berharap hal ini diselesaikan secara hukum yang berlaku,” kata Hadi.

Sementara, dari pihak sekolah belum dapat dimintai keterangan karena kepala sekolah tidak berada ditempat. Saat ditanya, Wakasek Kurikulum SMPN 4 Lingsar tidak mau memberikan keterangan. (met)

Polsek Mataram Tahan Spesialis Pencuri Handphone Mataram (Suara NTB) Jajaran Polsek Mataram berhasil menangkap tersangka pencuri handphone. Pelaku berinisial AE (50) dilaporkan telah mencuri dua unit HP jenis BlackBerry dan Nokia di sebuah rumah makan. Barang bukti berhasil diamankan serta pelaku ditahan, Selasa (4/3).

Dikatakan, pelaku tersebut merupakan spesialis pencuri handphone. Aksi pencurian yang dilakukannya pada Minggu (2/3) kemarin bukan yang pertama kalinya, melainkan ia sering melakukan pencurian di rumah makan dan café – café di sekitar Mataram.

Kapolsek Mataram AKP Arif Harsono mengatakan pihaknya melakukan penangkapan setelah adanya laporan dari korban. Pelaku ditangkap di Karang Sukun Kota Mat-

aram di sebuah kos – kosan.

Saat ditangkap pelaku mencoba melarikan diri. “Jadi setelah ada laporan masyarakat terkait adanya kehilangan Handphone, kami langsung menyelidiki satu orang yang memang kami curigai merupakan pemain lama. Buser kami menangkapnya di kawasan Karang Sukun pada Minggu pagi kemarin,” kata Kapolsek.

Modus pencurian yang dilakukan pelaku tergolong cara lama. Pelaku tetap mengintai korban di rumah makan dan di café – cafe,” imbuh kapolsek tersebut. Saat ditanya, pelaku mengatakan dirinya telah memiliki dua orang anak. Ia pun mengakui perlakuannya yang telah menguntit pemilik dua unit handphone saat ditinggal pemilik membayar makanan di kasir sebuah rumah makan. (met)

(Suara NTB/met)

INTEROGASI - Pelaku yang diduga telah mencuri handphone menunduk saat diinterogasi Kapolsek Mataram.

Hakim Ancam Dirut Pertamina Agar Berkata Jujur Jakarta (Suara NTB) Hakim dalam sidang mantan Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Rudi Rubiandini sempat mengancam direktur utama PT Pertamina Karen Agustiawan untuk berkata jujur dalam persidangan.

“Sumpah dalam hukum itu ada akibatnya, kalau memberikan keterangan yang tidak benar, setidak-tidaknya dikenai sumpah palsu. Kalau saksi tahu tapi tidak memberikan keterangan sebenarnya, itu bukanlah hak saksi tapi malah mengambil risiko karena majelis dapat menetapkan keterangan saksi melakukan sumpah

palsu dan bisa langsung ditahan. Kalau ditetapkan seperti itu bisa-bisa saksi tidak pulang ke rumah,” kata anggota majelis hakim Matheus Samiadji di pengadilan tindak pidana korupsi (Tipirkor) Jakarta, Selasa.

Pernyataan itu disampaikan hakim Matheus karena Karen mengubah keterangannya seperti yang sebelumnya ia sampaikan kepada penyidik KPK yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) terdakwa mantan Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Rudi Rubiandini.

“Tapi di keterangan saudara di BAP,

selain dari terdakwa RUdi, ada juga pihak lain yang meminta uang ke Pertamina yaitu Johny Allen Marbun dan Sutan Bhatoegana pernah meminta dua direktur pertamina Afdal Bahaudin dan Hanung Budaya datang ke kantornya di DPR terkait pembayaran THR DPR 2013 dan oleh Menteri ESDM untuk DPR, bagaimana dengan cerita ini?” tanya hakim anggota Anwar.

Afdal Bahaudin adalah Direktur Pengembangan Investasi dan Manajemen Risiko sedangkan Hanung Budaya adalah Direktur Pemasaran dan Niaga PT Pertamina.

“Maaf saya hanya ingin menjelaskan apa yang saya alami sendiri, Saya lurus-

kan bahwa saya tidak bisa memberikan keterangan yang tidak saya alami dan saya tidak lihat sendiri, selama ini tidak ada permintaan langsung ke saya dari Komisi 7 atau banggar DPR,” jawab Karen.

“Lalu kenapa memberikan keterangan ini kalau tidak dialami? Di sini disebutkan juga pada 2012 dua direktur yang menjadi anak buah Anda dipanggil Johny Allen dan Sutan Bhatoegana untuk datang ke ruang di DPR? Ini rinci begini?,” cecar hakim Anwar.

“Saya sudah meluruskannya, tapi bukan untuk BAP Pak Rudi tapi Pak Waryono Karno, karena saya tidak mengalami sendiri,” jawab Karen. (ant/bali post)

SUARA NTB Rabu, 5 Maret 2014

BUDAYA DAN HIBURAN

Siaran Oscar Ditonton 43 Juta Orang dan 14,7 Juta Tweet

Duta FOKSI Jatim Lestarikan Seni Budaya Surabaya (Suara NTB) Duta Forum Konservasi Satwaliar Indonesia (FOKSI) Jawa Timur Doddy “Mr D” Hernanto melakukan ekspansi pada pelestarian seni budaya di Tanah Air yang terancam punah, seperti Cokean yang merupakan khas Kabupaten Sragen, Jawa Tengah.

“Saya baru diundang untuk pentas kolaborasi dengan grup seni budaya Cokean di Sragen. Seni Cokean sudah jarang tampil di panggung, sehingga saya tertarik untuk turut melestarikannya,” kata pelopor gitaris satu jari itu kepada Antara di Surabaya, Minggu.

Ia menjelaskan bahwa seni budaya Cokean yang nyaris punah itu, juga memanfaatkan seperangkat gamelan lengkap dengan penabuh atau nayaganya seperti dalam pertunjukan wayang kulit.

Konser kolaborasi dirinya yang memainkan gitar khas satu jari dengan seni budaya Cokean itu digelar di Alun Alun Sasana Langen Putro Sragen pada Sabtu (22/2).

Menurut Doddy Hernanto, acara itu untuk memeriahkan pentas seni (Pensi) pelajar Sragen dan peluncuran program Mitra Kesejahteraan Rakyat (Matra) Sragen.

Acara tersebut juga dimeriahkan penampilan grup band cewek The Virgin yang tampil dalam konser bertajuk “Pesta Musik Matra Sukowati” yang diselenggarakan Badan Pengelola Usaha Milik Daerah (BPUMD) Sragen pimpinan Nugroho EP. Untuk tampil pada pentas kolaborasi tersebut, Mr D dengan gitar ber-gadget buatan Rick Hanes yang diukir oleh Wayan Tuges itu mengaku hanya mengikuti sesi latihan pada saat menjelang tampil.

“Meski begitu, saya dapat mengombinasikan musik etnis lewat sentuhan teknologi digital yang bisa padu dengan seni tradisional Cokean,” ujarnya.

Sebelum pementasan tersebut, Mr D juga menyempatkan mengadakan “coaching clinic” atau pelatihan terkait pengetahuan musik kepada para pelajar Sragen, khususnya yang berminat di bidang musik.

Tujuan dari coaching clinic itu untuk memberikan pengetahuan tentang dunia musik kepada para pelajar Sragen yang memiliki minat di bidang seni musik. (ant/balipost)

Merasa Sejuk ACHA Septriasa, pemeran Hanum dalam film berjudul “99 Cahaya Di Langit Eropa”, mengaku merasa sejuk ketika berada dalam Museum Hagia Sophia dan Masjid Biru (Blue Mosque) di Istanbul, Turki.

“Ketika masuk Hagia Sophia dan Blue Mosque rasanya sejuk,” kata Acha saat konperensi pers terkait film “99 Cahaya Di Langit Eropa Bagian II” di Jakarta, Senin.

Artis kelahiran Jakarta 25 tahun lalu ini mengaku mendapat pengalaman berbeda saat masuk ke dalam Mezquita, masjid yang kini menjadi gereja di Cordoba, Spanyol.

“Masuk ke Mezqueta justru seperti terasa panas,” ujar dia.

Ia menyayangkan kondisi sisa-sisa peninggalan Islam dalam masjid yang kini merupakan gereja tersebut, termasuk kondisi kaligrafi pada dinding bangunan yang sengaja dirusak. Begitu pula nasib peninggalan berbau Islam lainnya yang disingkirkan.

“Kebebasan beragama dan kebesaran Islam ketika itu terpaksa harus hilang,” ujar dia.

Namun kekaguman justru ia rasakan ketika berada di dalam Hagia Sophia karena menemukan ornamen-ornamen Islam bersanding dengan ornamen Kristen.

Baik Islam maupun Kristen dapat dipelajari secara gamblang di Hagia Sophia. “Seharunya memang tidak ada tembok untuk mempelajari kedua agama ini,” ujar wanita berdarah Minangkabau yang j u g a merupakan penyanyi ini. (ant/ balipost)

Acha Septriasa

CORAL&BATU ALAM

AKSERORIS HP

Los Angeles Siaran langsung Anugerah Oscar telah menarik perhatian 43 juta penonton di Amerika Serikat atau yang terbanyak dalam satu dekade penyelenggaraan Academy Awards, dan mengundang 14,7 kicauan di Twitter.

(ant/balipost)

MADE IN INDONESIA - Andy membuat gitar Ukulele Bass (Ukebass) di studio Mahardika, Bandung, Jawa Barat, Selasa (4/3). Andy merupakan pembuat Ukebass pertama di Indonesia dan mencoba mengenalkan Ukebass kepada para pemusik Ukulele.

Ukebass buatan tangan Andy dijual pada harga Rp. 3.500.000 sampai Rp. 5.000.000.

David Beckham Difavoritkan Anak-anak Bacakan Dongeng London Mantan pesepakbola timnas Inggris David Beckham terpilih sebagai sosok yang difavoritkan oleh anak-anak untuk membacakan dongeng.

Anak-anak juga memilih penyanyi Katty Perry sebagai sosok yang diidolakan untuk membacakan dongeng.

Kedua pesohor itu terpilih menurut sebuah penelitian terbaru yang dilakukan Sainsbury dengan mengikutsertakan sebanyak 2000 orang, orang tua dan anak-anak yang berusia 4-10 tahun.

Ant & Dec, Cheryl Cole dan Lady Gaga berada di urutan berikutnya dalam lima selebritis favorit yang dipilih anakanak untuk membacakan dongeng.

Hasil penelitian seperti yang dilansir Female First itu memperlihatkan, sebanyak 89 persen anak-anak mengatakan menyukai bila selebritis membacakan untuk mereka cerita.

Satu dari lima anak lakilaki memilih David Beckham

HILANG STNK R2 SUZUKI FU NOPOL EA2585SH NOKA/NOSIN: MH8B641CAAJ-457515/ 6420-ID-517758 AN. MAHMUD HILANG DISEKITAR KOS-KOSAN STNK R2 YAMAHA DR4685BR NOKA/NOSIN :MH33C1004AK417519/ 3C1-418604 AN.MADE ISA JAYA SH HILANG DISEKITAR KOS-KOSAN STNK R2 HONDA DR3891BM NOKA/NOSIN: MH1JBB1179K139538/ JBB1E1139558 AN NAWA W.I HUSNI HILANG DISEKITAR JL.CILINAYA INDAH MENUJU JL. MAJA PAHIT.

LAUNDRY

DIJUAL

Halaman 9

LOWONGAN

(23 persen), sementara kebanyakan anak perempuan memilih Katy Perry (18 persen).

Tak hanya itu, hasil temuan yang muncul sebelum Hari Buku Dunia pada tanggal 6 Maret mendatang ini juga menemukan beberapa statistik menarik tentang orang tua dan pola membaca mereka.

Hampir setengah atau 49,9 persen dari orang tua mengakui lebih cenderung membacakan buku cerita yang karakter tokohnya ingin anakanak mereka tiru.

Kemudian, sekitar sepertiga dari mereka atau sekitar 35 persen berharap dapat melu-

angkan waktu membacakan cerita pada anak-anak mereka.

The Gruffalo dan Disney Tangled merupakan buku populer yang dipilih orang tua untuk dibacakan pada anakanak mereka.

Lalu, karakter Brave yang percaya diri (29 persen) dan Superman yang tidak egoistis (26 persen) adalah model peran yang yang paling difavoritkan orang tua. “... senang sekali mengetahui The Gruffalo adalah buku yang paling favorit dipilih anak-anak,” ujar juru bicara Sainsbury seperti dilansir Female First. (ant/balipost)

Namun kebanyakan penonton menganggap siaran terlalu lama kendati sangat menyukai pembawa acara Ellen DeGeneres.

Oscar telah menjadi tontonan paling banyak dilihat di luar siaran olah raga yang pada 2004 menarik perhatian 43,6 juta penonton.

Pemilihan DeGeneres sebagai pembawa acara telah menarik penonton muda, jauh berbeda dari tahun lalu saat penyelenggara berjudi memilih komedian Seth MacFarlane sebagai pembawa acara.

DeGeneres dianggap setara dengan host-host kondang di masa lalu seperti Bob Hope dan Johnny Carson. Brian Lowry, kolumnis televisi pada majalah Variety menyebut monolog pembuka perempuan pembawa acara ini telah membangkitkan hasrat untuk mengulang lagi melihat acara ini.

Perempuan komedian 56 tahun ini menyampaikan guyonan-guyonan segar, termasuk yang dilontarkannya kepada aktris Jennifer Lawrence dan selorohannya mengenai “12 Years a Slave” yang mengatakan rasis jika film ini tidak mendapat Oscar Film Terbaik.

Karen Valvy dari Entertainment Weekly menyebut Ellen DeGeneres telah membuat mereka yang tak ingin menonton Oscar berubah

menjadi ingin menontoninya, sedangkan Tim Goodman dari Hollywood Reporter mengatakan DeGeneres telah mengerek kemenarikan tontonan Oscar tahun ini yang disebutnya telah diproduksi dengan buruk karena begitu lama sampai-sampai DeGeneres sendiri terlihat membosankan pada 30 menit terakhir acara.

Dengan mengundang DeGeneres, produser acara tampaknya ingin menggaet lebih banyak penonton muda. Sedangkan bagian paling banyak menarik penonton adalah saat pengumuman pemenang kategori film terbaik.

Perhelatan tahun ini juga menjadi bukti kehebatan media sosial, terutama yang paling banyak dibicarakan orang adalah foto selfie DeGeneres bersama sejumlah bintang.

Foto ini telah menciptakan rekor paling sering di-retweet dalam Twitter, sejauh ini sudah melewati angka 2 juta tweet, di samping membuat layanan Twitter terganggu selama 20 menit.

Twitter Inc menyebutkan 14,7 juta tweet berkaitan Oscar telah dikirim selama siaran langsung Oscar, sedangkan data keseluruhan aktivitas media sosial dari Nielsen selama acara berlangsung, naik 75 persen dibandingkan dengan tahun lalu, demikian Reuters. (ant/balipost)

SUARA NTB Rabu, 5 Maret 2014

PENDIDIKAN

Halaman 10

Penuhi SPM

Perpusda Loteng Kekurangan 10 Ribu Judul Buku Praya (Suara NTB) Minimnya jumlah koleksi buku hingga saat ini masih menjadi persoalan utama yang dihadapi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perpustakaan Daerah (Perpusda) Kabupaten Lombok Tengah (Loteng).

Sampai sekarang Perpusda Loteng belum mampu memenuhi Standar Pelayanan Minimum (SPM) yang ditetapkan.

Kepala UPT Perpusda Loteng, Zohran, S.Pd., saat dikonfirmasi Suara NTB, Selasa (4/3), menjelaskan, sesuai ketentuan pemerintah pusat untuk bisa

CEK KOLEKSI Kepala UPT Perpusda Loteng, Zohran sedang mengecek koleksi buku di Perpusda Loteng. Perpusda Loteng masih kekurangan sekitar 10 ribu judul buku.

memenuhi SPM Perpusda di tingkat kabupaten paling tidak harus memiliki jumlah koleksi buku sebanyak 61 ribu eksemplar dengan 21 ribu judul buku. Sementara kondisi koleksi buku yang dimiliki Perpusda Loteng sejauh ini masih di bawah standar yang ada. “Untuk judul buku kita baru punya sekitar 11 ribu judul. Itu artinya, masih ada kekurangan sekitar 10 ribu judul buku lagi,” jelasnya.

Sementara untuk kuantitas buku yang baru dimiliki baru sekitar 41 ribu eksemplar. Dengan kata lain, dari sisi kuantitas judul buku dan koleksi buku Perpusda Loteng masih sangat kurang. Menurutnya masih banyaknya koleksi buku yang harus dipenuhi, membuat pihaknya harus berpikir ekstra keras memenuhi SPM yang ada. Di satu sisi, tuntutan masyarakat akan penambahan koleksi buku juga semakin tinggi, mengingat, koleksi-koleksi buku yang ada saat ini juga termasuk koleksi lama dan perlu diperbaharui. “Perlahan koleksi buku akan terus kita tambah.

Sehingga ke depan kita bisa

memenuhi SPM yang ada,” tegasnya.

Disinggung mengenai angka kunjungan ke Perpusda Loteng, Zohran mengaku cukup bagus. Di mana saat ini angka kunjungan bisa mencapai rata-rata sampai 955 orang per bulan. Kunjungan ini didominasi pelajar, mahasiswa dan masyarakat umum dengan jumlah pinjaman buku 256 buku per bulannya.

Melihat tingginya animo masyarakat untuk datang ke Perpusda Loteng, pihaknya sampai harus membuka layanan hingga sore hari di luar jam kerja. “Pada saat ramai kadang-kadang kita sampai harus membuka layanan hingga jam 06.00 sore,” terangnya.

Terkait jumlah anggota Perpusda Loteng, hingga Bulan Juli 2013 lalu tercatat sudah mencapai 9.702 orang yang terbanyak dari kalangan pelajar sekitar 4.807 orang, masyarakat umum 1.897 orang, mahasiswa 1.152 orang ditambah dari kalangan dosen/guru sebanyak 1.246 orang. ‘’Sedangkan dari kalangan pegawai atau karyawan sebanyak 600 orang,’’ ujarnya. (kir)

(Suara NTB/kir)

Menjelang UN

Bentuk KPA MESKI sedang berbenah diri menuju perubahan status dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN) ke Universitas Islam Negeri (UIN), hingga kini IAIN Mataram belum mempunyai organisasi internal kampus yang fokus terhadap isuisu lingkungan hidup atau yang sering dikenal sebagai organisasi Mahasiswa Pencinta Lingkungan (Mapala).

Padahal, IAIN mempunyai program studi (prodi) khusus yang berkaitan langsung dengan isu-isu lingkungan hidup, yaitu (Suara NTB/ist) Ahmad Syaiful Wardi Prodi Pendidikan Biologi. Atas dasar itulah, sebagian mahasiswa Jurusan Pendidikan Biologi kini tengah mempersiapkan proposal pengajuan pembentukan organisasi internal kampus dengan nama Komunitas Pencinta Alam (KPA).

Ketua Tim Pembentukan KPA IAIN Mataram, Ahmad Saiful Wardi mengaku pembentukan KPA sebagai salah satu organisasi internal kampus di IAIN Mataram sudah sangat mendesak. Salah satu alasan banyaknya dorongan dari mahasiswa yang meminta adanya sebuah organisasi yang memiliki konsentrasi khusus pada isu-isu lingkungan hidup. “Bayangkan, kita punya Jurusan Pendidikan Biologi, tapi tidak punya organisasi seperti Mapala di kampus-kampus lainnya,” ungkapnya pada Suara NTB, Selasa (4/3).

Wardi menyebutkan keberadaan KPA sebagai organisasi internal murni aspirasi dari kebanyakan mahasiswa. Dalam arti, tidak ada tendensi politis sebagai motif atas rencana pembentukan KPA di kampus, terlebih perubahan status IAIN ke UIN juga harus diiringi dengan perubahan wajah organisasi internal kampus. “Jangan sampai statuta berubah, tapi tidak berbenah diri untuk urusan-urusan organisasi di tingkat internal,” ujarnya.

Menurutnya, banyak keuntungan yang didapatkan IAIN Mataram, jika KPA terbentuk. Adanya KPA, IAIN Mataram tidak lagi diidentikkan dengan kampus yang sangat tertutup (eksklusif) seperti sekarang ini. Tetapi dengan hadirnya KPA di kampus yang memiliki basis ajaran Islam yang kuat akan memberikan gambaran ke tengah-tengah masyarakat, jika IAIN Mataram mampu menjadi kampus yang terbuka untuk semua pemikiran.

Meski Mapala atau KPA keberadaannya masih jarang untuk kampus yang berbasis Islam, ia meyakini nantinya akan membawa dampak positif bagi mahasiswa ke depannya. Hingga kini, ia mengaku sudah mempersiapkan segala persyaratan pembentukan mulai dari adanya kegiatan-kegiatan pra pembentukan, atau diskusi-diskusi dan dukungan mahasiswa yang meminta agar KPA hadir di kampus. “Itu sudah semua kami lakukan, proposalnya sudah jadi. Tinggal menunggu waktu yang tepat untuk mengajukan ke Rektor IAIN Mataram. Mudah-mudahan saja rektor menyepakati KPA ini,” harapnya. (dys)

Mahasiswa UGM Kembangkan Alat Sensor Banjir Bandara Yogyakarta (Suara NTB) Mahasiswa Jurusan Teknik Industri Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada Yogyakarta (UGM) Andy Aulia Prahardika meneliti dan mengembangkan alat sensor banjir atau genangan air pada landasan pacu bandar udara untuk mendukung sistem keselamatan penerbangan.

“Penelitian alat sensor banjir di landasan pacu pesawat terbang itu dilakukan selama tiga tahun di Bandar Udara (Bandara) Internasional Ahmad Yani Semarang,” kata Andy Aulia di Yogyakarta, Senin.

Menurut dia, penelitiannya menghasilkan beberapa rekomendasi sistem peringatan dini tentang keadaan landasan pacu bandara secara “real time” dan otomatis yang akan mendukung sistem keselamatan penerbangan maupun keselamatan otoritas bandara.

“Sensor banjir itu akan bekerja ketika ada genangan air pada permukaan landasan pacu, bahkan sensor ini akan secara otomatis mengirimkan peringatan dini bahwa permukaan landasan pacu telah tergenang air pada ketinggian tertentu,” katanya. Ia mengatakan sensor itu akan mengirim sinyal yang dapat membahayakan pesawat yang akan mendarat kepada petugas Air Traffic Control (ATC). Selanjutnya pihak ATC dapat secara langsung memberikan arahan kepada pilot melalui media komunikasi mengenai keadaan landasan pacu.

Peringatan tersebut dapat mengurangi risiko kecelakaan pesawat yang diakibatkan adanya genangan air di permukaan landasan pacu. “Namun, pemberian early warning tidak dapat memecahkan masalah utama yakni genangan air.

Meski pada saat yang sama, sinyal dari sensor juga akan secara otomatis menyalakan water pump untuk mensterilkan permukaan landasan pacu dari genangan air,” katanya.

Menurut dia, water pump dapat bekerja secara otomatis tanpa menunggu pihak ground staff untuk mengecek atau memasang pompa untuk mensterilkan landasan pacu dari genangan air. “Sistem sensor itu akan fokus pada bagian landasan pacu tertentu, yakni pada bagian touchdown zone, karena pada bagian ini pesawat akan menyentuh landasan pacu pertama kali,” katanya. (ant/bali post)

Sekolah dan Guru Tidak Jujur akan Disanksi

Selong (Suara NTB) Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Lombok Timur (Lotim) Dr. Yanis Maladi, SH, MH, meminta kepada semua sekolah memperbanyak pelaksanaan try out sebagai bentuk usaha menghadapi Ujian Nasional (UN) 2014 yang jatuh pada pertengahan April mendatang. Selain itu, terhadap sekolah-sekolah dan guru yang tidak jujur terhadap pelaksanaan UN, Dikpora Lotim akan memberikan sanksi.

Kepada media di Selong, Selasa (4/3), Yanis Maladi, mengakui, pihaknya terus mengingatkan kepala sekolah yang tergabung dalam Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMA/SMK maupun SMP sederajat terus memperbanyak uji coba menghadapi UN. ‘’Meski waktu terbilang sudah pendek, tapi diarahkan terus agar dapat dimanfaatkan untuk keberhasilan anak-anak,’’ terangnya.

Menurutnya, jenis penilaian UN dilakukan dua model, yakni, 60 persen hasil UN dan 40 persen dari nilai sekolah. Guna menunjang itu, semua sekolah harus melaku-

kan ujian sekolah dengan memberi kisi-kisi yang sesuai dengan soal UN agar peserta didik yang akan menjadi peserta UN bisa menjawab dengan baik.

Tidak hanya itu, ujarnya, saat menghadapi UN peserta tidak ada kesulitan meraih kelulusan. Pasalnya, selama ini ada kesan siswa kesulitan lulus, karena saat penilaian UN, tunggal dari pusat.

Ditanya soal target kelulusan tahun 2014 ini, Yanis Maladi mengaku tidak memasang target secara kuantitas. Namun terpenting adalah target secara kualitas. “Tetap kita andalkan kuantitas, tapi

yang kita kedepankan kualitas kelulusan,” ungkapnya.

Kualitas kelulusan dimaksudkan adalah, anak-anak peserta UN dengan cerdas menjawab soal-soal ujian tanpa mengira-ngira. Menjawab tanpa memilih-milih jawaban dengan cara perkiraan. Tapi menjawab secara konkrit soalsoal yang secara nyata diketahui. “Jangan tiba-tiba jawab dengan hitung kancing baju, itu tidak boleh,” imbuhnya.

Pada bagian lain, pihaknya tidak menginginkan ada muncul guru jadi tim sukses memberikan jawaban atau adanya droping jawaban ke siswa. Caracara ini, katanya, sangat tidak

Peserta Paket Kesetaraan di Sumbawa Siap Ikuti UN Sumbawa Besar (Suara NTB) Sebanyak 771 peserta program Paket B dan 806 peserta Paket C di Sumbawa siap mengikuti Ujian Nasional (UN) kesetaraan. Pengelola PKBM digenjot agar terus memberikan pendampingan kepada peserta.

Kabid PNFI pada Dinas Pendidikan Nasional (Diknas) Sumbawa, Irine Silviany, didampingi Kasi Pendidikan Kesetaraan, Drs. Umar, menyebutkan, UN ini bersamaan dengan sekolah formal. ’’Yang membedakan hanya waktu pelaksanaannya. Untuk UN Paket C digelar 14-16 April dan Paket B 8-10 Mei. Para peserta sudah siap mengikuti

ujian. Intensitas belajar mereka selama ini kan kurang, makanya mulai sekarang kita tambah dan kita genjot bila perlu enam hari dalam satu minggu,” katanya, Selasa (4/3).

Dalam hal ini, pihaknya lebih banyak memberikan materi soal latihan dan pengayaan sekaligus memperkenalkan cara menjawab dengan Lembar Jawaban Komputer. Sebab para peserta paket ini, kebanyakan sudah berkeluarga, bekerja sebagai petani ataupun berladang.

Selain itu, ujarnya, pihaknya sudah melakukan try out di enam kecamatan wilayah selatan. Diakuinya, hasil try out masih jauh dari harapan, karena tingkat kelulusannya

hanya 35 persen. “Makanya kita terus bina. Kunci pokoknya, Ketua PKBM dan tutor di lapangan. Dibantu juga perpanjangan dinas, penilik di lapangan agar selalu memantau perkembangan peserta paket. Kalau ada persoalan segera berkoordinasi dengan dinas,”pintanya.

Sekitar pertengahan Maret, lanjut Irene, pihaknya akan menggelar try out kedua, khusus di wilayah selatan.

Harapannya ada peningkatan hasil dari sebelumnya. ‘’Makanya diminta kepada pengelola PKBM untuk terus membedah soal bersama para tutor. Mendampingi dan melakukan pendekatan ke peserta,’’ tandasnya. (arn)

Indonesia-Inggris Pererat Kerjasama Pendidikan Jakarta (Suara NTB) Pemerintah Indonesia dan Inggris kembali mempererat hubungan kerja sama bidang pendidikan. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Mohammad Nuh, bersama Menteri Pendidikan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Inggris, David Willets, membuka The 2nd Indonesia-UK Joint Working Group Meeting on Education di Jakarta, Senin (3/3).

Dalam pertemuan Joint Working Group (JWG) kali ini, sebanyak empat pernyataan kerja sama ditandatangani.

Mendikbud dan David Willets, menandatangani poin kerja sama di bidang ilmu pengetahuan, inovasi, dan teknologi.

Sedangkan tiga lainnya merupakan kerja sama antara Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) dengan Warwick University on Scientific & Research Cooperation, Universitas Indonesia dengan Southampton University on Academic Cooperation, dan UK Embassy dengan Warwick University on the Chevening a Programme.

Dikutip Suara NTB dari laman www.kemdikbud.go.id, Selasa (4/3), Mendikbud mengatakan, kerja sama antara dua negara ini telah berlangsung sejak lama. Khusus bidang pendidikan, di tahun 2002 lalu, Indonesia dan Inggris telah memiliki nota kesepahaman bidang pendidikan, ilmu penge-

(Suara NTB/ist)

BERSAMA - Mendikbud Mohammad Nuh (kanan) bersama Menteri Pendidikan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Inggris, David Willets, pada acara The 2nd Indonesia-UK Joint Working Group Meeting on Education di Jakarta. tahuan, kebudayaan. Kerja sama tersebut kemudian diperbarui dalam kerja sama yang ditandatangani oleh kedua menteri di London 2012 lalu.

“April 2012 Inggris dan Indonesia menandatangani kerja sama di Istana Kepresidenan Indonesia disaksikan oleh pimpinan kedua negara, dan dilanjutkan dengan penandatanganan di London satu bulan kemudian, Mei 2012,” katanya.

Sementara Menteri Pendidikan Tinggi dan Ilmu Penge-

tahuan Inggris, David Willetts mengatakan, kerja sama ini merupakan jalur kerja sama dua arah. Semakin banyak kerja sama yang dilakukan antar universitas di kedua negara, akan membuka kesempatan lebih besar peluang kerja sama dalam penelitian, maupun bisnis.

Adapun materi kerja sama yang akan dibahas dalam JWG kali ini antara lain, penelitian, technical vocational education and training (TVET), pelatihan guru, dan akreditasi. (ham)

dibenarkan. Menurutnya, hasil UN yang berkualitas adalah yang berkarakter. Identik dengan kejujuran dan tidak boleh berbohong.

Dalam hal ini, pihaknya akan mencari tahu sekolah yang tidak jujur dalam melaksanakan UN. Termasuk menelusuri guru-guru yang memberitahu jawaban UN pada siswa. Terhadap yang melanggar, ujarnya, belum ada sanksi tegas, namun setidaknya sudah ada berupa sanksi moral jika ada yang ditemukan. (rus) Yanis Maladi (Suara NTB/rus)

Hasil UKBI

Lobar dan Loteng Raih Peringkat Madya Mataram (Suara NTB) Nilai cukup memuaskan diperoleh para guru Bahasa Indonesia di Lombok Barat (Lobar) dan Lombok Tengah (Loteng) dalam tes Uji Kemampuan Berbahasa Indonesia (UKBI) yang diselenggarakan Kantor Bahasa Provinsi NTB belum lama ini. Dari 61 guru SMA di Lobar dan 65 guru SMA/SMK di Kabupaten Loteng, rata-rata mereka memperoleh nilai cukup memuaskan dengan peringkat madya.

Kepala Kantor Bahasa Provinsi NTB, Dr. Syarifudin, SH, M.Hum, menjelaskan, dalam pemeringkatan hasil UKBI, madya menempati posisi ke empat dari tujuh peringkat yang ditentukan. Di antara pemeringkatan hasil UKBI yang telah ditentukan adalah peringkat istimewa, sangat unggul, unggul, madya, semenjana, marginal dan terbatas.

Menurutnya, predikat istimewa menunjukkan peserta UKBI memiliki kemahiran sempurna dalam berkomunikasi dengan menggunakan Bahasa Indonesia, baik lisan maupun tulis. Bahkan, dalam berkomunikasi untuk keperluan keilmiahan yang kompleks pun, yang bersangkutan tidak mengalami kendala. Sementara untuk peringkat sangat unggul menunjukkan peserta UKBI memiliki kemahiran yang sangat tinggi dalam berkomunikasi dengan menggunakan Bahasa Indonesia, baik lisan maupun tulis.

Dalam berkomunikasi untuk keperluan keilmiahan yang kompleks, yang bersangkutan masih mengalami kendala, tetapi tidak untuk keperluan yang lain. ‘’Sedang untuk peringkat unggul, menunjukkan bahwa peserta UKBI memiliki kemahiran yang tinggi dalam berkomunikasi dengan meng-

gunakan Bahasa Indonesia, baik lisan maupun tulis. Dalam berkomunikasi untuk keperluan keilmiahan dan keprofesian yang kompleks, yang bersangkutan masih mengalami kendala,’’ terangnya pada Suara NTB belum lama ini.

Adapun untuk posisi madya, ujarnya, menunjukkan peserta UKBI memiliki kemahiran yang memadai dalam berkomunikasi dengan menggunakan Bahasa Indonesia, baik lisan maupun tulis. Dalam berkomunikasi untuk keperluan keprofesian yang kompleks, yang bersangkutan masih mengalami kendala dan kendala tersebut makin besar dalam berkomunikasi untuk keperluan keilmiahan.

“Jadi itulah gambaran dari kemampuan mengajar Bahasa Indonesia guru mata pelajaran Bahasa Indonesia di dua kabupaten tersebut.

Artinya, dengan mendapatkan peringkat madya, kita tidak bisa menyebutkan guru Bahasa Indonesia layak atau tidak mengajar Bahasa Indonesia, akan tetapi dari posisi itu dapat disimpulkan guru Bahasa Indonesia sudah cukup memuaskan karena nilainya tidak terlalu tinggi dan tidak juga rendah,” akunya.

Sementara itu, anggota Tim UKBI, Saiful Bahri, S.Pd, mengaku pelaksanaan UKBI bagi para guru dihajatkan untuk mengetahui kemampuan guru dalam hal kemahiran mendengar, merespons kaidah-kaidah, kemampuan membaca dan menulis. Sementara kemampuan berbicara tidak menjadi penilaian tim UKBI pada tes kemarin disebabkan oleh keterbatasan waktu.

“Kemampuan berbicara menjadi salah satu bagian penting dari tes kemahiran berbahasa, namun karena waktu yang terbatas membuatnya tidak masuk jadi penilaian,” ujarnya. (dys)

Halaman 11

SUARA NTB Rabu, 5 Maret 2014 (Suara NTB/fan)

Meninju Icardi, De Rossi Dihukum Tiga Laga

POSE BERSAMA Danlanud Rembiga, Arief Hartono, berpose bersama crosser muda NTB di Sirkuit Motocross Bukit Sandik, Gunung Sari Lombok Barat (Lobar), Selasa (4/ 3)kemarin.

Roma Daniele De Rossi, gelandang bertahan AS Roma, menerima hukuman larangan tiga pertandingan dari komite disiplin Serie A setelah meninju wajah penyerang Inter Milan, Mauro Icardi.

Insiden pemukulan tersebut terjadi kala Roma dan Inter Milan bermain imbang tanpa gol, pada Minggu (2/3).

Meskipun insiden tersebut tidak terlihat oleh wasit Mauro Bergonzi di lapangan namun tayangan ulang televisi menunjukan aksi pemukulan tersebut.

“Tayangan ulang televisi menunjukkan bahwa pemain Roma secara agresif memukul kepala pemain lawan,” kata pernyataan komite disiplin Serie A dilansir laman Football Italia (3/3).

“Kemudian, dengan cepat ia mendorong kepala Icardi dengan tangan yang sama dari belakang.” katanya.

Selain itu bek Inter Milan, Juan Jesus, juga menerima hukuman yang sama karena memukul punggung pemain Roma, Alessio Romagnoli, di laga yang sama. (ant/bali post)

Jelang Piala Dunia

FIFA Siap Antisipasi Keterlambatan Venue

Mataram (Suara NTB) Kejuaraan Terbuka Motocross dan Grasstrack “Danlanud Cup” yang akan berlangsung di Sirkuit Motocross Bukit Sandik, Gunung Sari, Lombok Barat (Lobar), 7-9 Maret mendatang akan melibatkan sedikitnya 100 crosser dari Pulau Jawa, Bali dan NTB. Ajang bergengsi yang digelar dalam rangka memperingati HUT TNI/ Angkatan Udara( AU) yang ke68 ini diharapkan dapat mencetak atlet berprestasi nasional.

Danlanud Rembiga, Letkol. Pnb. Arief Hartono, kepada Suara NTB di lokasi, Selasa (4/3) kemarin mengatakan bahwa event yang memperebutkan total hadiah kurang lebih 50 juta ini akan mempertandingkan sedikitnya 12 kelas.

Lewat ajang bergengsi ini diharapkan dapat mencetak atlet yang berprestasi, sebab dalam waktu dekat ini NTB akan ditunjuk sebagai tuan ru-

mah Kejurnas Motocross Seri II yang rencananya akan digelar di Lombok bulan Agustus mendatang. Para atlet yang berprestasi di kejuaraan Danlanud tersebut akan disiapkan mengikuti Kejurnas Motocross Seri II. Lanjutnya, selain ingin mencetak atlet nasional, Danlanud berharap dengan diselenggarakan event tersebut juga dapat membantu Pengprov IMI NTB untuk pembinaan atlet serta menyiapkan fasilitas dan sarana olahraga untuk pemuda yang memang ingin menyalurkan hobi di olahraga tersebut. Pasalnya dia yakin daerah NTB memiliki segudang potensi atlet

BERAWAL dari coba-coba, tak disangka M. Iradat telah masuk daftar atlet pencak silat terbaik yang dimiliki PPLP NTB saat ini. Dua tahun dibina di PPLP NTB dia sudah berhasil mengukir prestasi di beberapa event nasional hingga Internasional.

Belum lama ini dia berhasil tampil sebagai juara di Popnas di Jakarta dan juara Internasional di ASEAN School di Vietnam tahun 2013 lalu.

Dihubungi Suara NTB di sela latihan di PPLP NTB, Selasa (4/3) kemarin, Iradat mengatakan bahwa sebelum bergabung latihan di PPLP NTB tahun 2011 lalu dia lebih dulu bergabung latihan di Perguruan Pencak Silat Bantaran Angin di Dompu. Tak disangka, setahun berlatih di perguruan tersebut dia dipanggil untuk mengikuti Pelatihan di PPLP NTB. Dia dipanggil masuk PPLP bukan karena prestasi yang diukirnya di Kejurda maupun di Popda NTB, namun karena saat itu dia dinilai sebagai atlet yang memiliki struktur tubuh yang bagus untuk dipersiapkan di kelas A remaja putra.

“Katanya struktur badan saya cocok untuk dimainkan di kelas A, karena jangkauan tangan saya lebih baik dari atlet lainnya yang tampil di kelas A,’’ ucapya.

Tanpa terasa kini sudah lewat dua tahun dia di PPLP NTB, kemampuan fisik dan teknik untuk menguasai olahraga beladiri pencak silat pun semakin dikuasai Iradat. Berbagai prestasi nasional dan Internasional sudah diraihnya. Terakhir di penghunjung 2013 atlet kelahiran Dompu ini menyumbang medali emas di Pekan Olahraga Pelajar Nasional (Popnnas), di Jakarta September 2013 lalu. Selain itu dia juga berhasil mempersembahkan medali emas untuk Indonesia di Kejuaraan ASIAN School yang berlangsung di Vietnam, Agustus 2013 lalu.

Prestasi yang diraih oleh putra pasangan Abdul Hamid dan Aminah di ASEAN School itu merupakan prestasi tertinggi yang diraihnya selama dua tahun mengikuti event tingkat nasional hingga Internasional. Sejak tampil di beberapa event nasional tahun 2011 lalu, siswa kelas 2 SMA 2 Mataram ini selalu mempersembahkan medali emas.

Meski sudah pernah membanggakan bangsa Indonesia, namun Iradat tidak pernah merasa sudah hebat dan sombong, setiap harinya ia bersikap layak seorang anak pelajar lainnya, suka bercanda dan bermain dengan atlet - atlet seusianya. Namun bila sedang latihan dan mengikuti beberapa kejuaraan regional, nasional maupun Internasional dia selalu tampil serius dan penuh konsentrasi, dan dia tak pernah mau meremehkan lawan meskipun di atas kertas lawanya dapat dengan mudah dikalahkannya.

Saat ini ia mulai fokus mempelajari olahraga pencak silat setelah masuk PPLP NTB, dia termotifasi untuk menyumbangkan medali emas di kancah nasional setelah melihat senior-seniurnya yang sudah mampu meraih prestasi serupa.

Hingga akhirnya dia pun berhasil megukir prestasi di kancah nasional dan internasional di kategori junior.

Prestasi tertinggi yang sudah diukirnya adalah menjuarai ASEAN School di Vietnam Juni 2013. Saat ini dia sedang mempersiapkan diri mengikuti Pekan Olahraga Pelajar Daearah (Popda) NTB yang akan di gelar di Mataram Mei mendatang. Targetnya meraih medali emas. (fan)

yang berprestasi, terbukti dengan menculnya beberapa crosser nasional asal NTB, seperti Alexsander Wiguna (juara motorcross nasional seri A) dan crosser pendahulunya, Joni Pranata yang saat ini sudah pensiun dari atlet olahraga motocross.

Menurutnya, penyelenggaraan event motocross di NTB khususnya di Pulau Lombok sudah lama vakum, untuk itu dia selaku pencinta motocross dan sekaligus pemerhati olahraga tersebut menginginkan event ini dapat dihidupkan kebali serta dapat diselenggarakan secara berkelanjutan, sehingga pembinaan atlet motocross di daerah NTB dapat berjalan berkesinambungan.

Diakuinya saat ini tuan rumah NTB, khususnya di pulau Lombok memiliki tiga atlet muda potensial yang dapat dikembangkan bakatnya menjadi atlet yang berprestasi nasional.

Mereka adalah Azis, Nakomi, Wahyu dan Yoga. Keempat atlet ini diharapkan dapat mengukir prestasi di kejuaraan tersebut, sebab keempat atlet ini juga pernah mengukir prestasi di kancah nasional. Nakami, siswa kelas 4 SD Integral Lukman Al Hakim berhasil meraih peringkat dua di kelas 50 cc junior di Kejurnas Power Cross di Malang tahun 2012 lalu.

Ditambahkannya, event yang akan berlangsung selama tiga hari ini juga mempertandingkan kelas eksekutif yang diikuti oleh atlet usia 40 tahun keatas. Rencananya Danlanud juga akan ambil bagian di kelas eksekutif.

Informasi lainya bahwa total peserta yang sudah konfirmasi hingga kemarin sudah mencapai 100 atlet. Mereka berasal dari Pulau Jawa yakni Kediri, Madura, Surabaya dan Malang. Selain itu akan hadir juga crosser dari Bali. (fan)

Atletik Siap Pertahankan Tujuh Emas Mataram (Suara NTB) Kendati Pengurus PB PASI dan KONI Pusat akan memberlakukan batasan usia bagi atlet atletik di PON XIX Jawa Barat (Jabar) 2016 mendatang, namun hal itu tidak menjadi hambatan bagi cabor atletik untuk mendulang banyak medali emas di PON. Cabor atletik siap Mempertahankan tujuh medali emas yang diraih di PON XVIII 2012 lalu.

Mantan Pelatih Nasional (Pelatnas) Atletik, Drs. Subagio yang dihubungi Suara NTB di Mataram, Selasa (4/3) kemarin membenarkan bahwa pihak PB PASI dan KONI Pusat akan memberlakukan batasan usia bagi atlet atletik yang tampil di PON. Berdasarkan Surat Keputusan KONI Pusat Nomor 55 tentang olahraga yang diterima Pengprov PASI NTB dan KONI NTB, Senin (3/3) lalu menjelaskan atlet yang dapat mengikuti pertandingan di cabang olahraga atletik di PON di Jabar 2016 mendatang adalah usia 18-24 tahun.

Itu artinya, bila keputusan PB PASI dan KONI Pusat itu diberlakukan di pertandingan cabang olahraga atletik di PON 2016, sedikitnya ada enam atlet unggulan NTB yang tak bisa tampil di event bergengsi tersebut. Mereka adalah atlet-atlet peraih medali emas di PON XVIII di Riau 2012 lalu. Keenam atet itu yakni Iswandi, Ridwan, Andrian, Fadlin, Neli Susanti dan Rostina. Keenam atlet ini kata Subagio tak bisa tampil di PON mengingat usia mereka rata-rata di atas 23 tahun, dan dua tahun lagi mereka akan berusia 25 tahun. Itu artinya usia keenam atlet itu melewati batasan usia yang ditentukan oleh PB PASI dan KONI pusat.

Kendati demikian, tidak berarti pembatasan usia itu akan men-

gurangi perolehan medali emas NTB di PON 2016. Subagio optimis cabang olahraga atletik masih dapat mempertahankan tujuh emas yang telah disumbangkan oleh atlet NTB di PON XVIII 2012 lalu.

Lanjutnya, meski keenam atlet itu tak bisa tampil di PON, namun atletik masih memiliki sejumlah atlet lapis kedua yang punya peluang yang sama untuk menyumbangkan lebih banyak medali emas di PON. Diantara atlet junior itu adalah Sudirman Hadi atlet peraih medali emas di nomor 100 meter dan 200 meter junior di Popnas 2013 lalu. Selain itu, ada juga M. Suriono, Kokom Supriyatno, Muhadir Muhammad, M. Amirullah, Kamaruddin dan beberapa atlet lain yang tak bisa disebutkan namanya satu persatu. Menurut Subagio sejumlah atlet lapis kedua ini dipercaya dapat menggantikan posisi atlet-atlet senior NTB di level PON. “Kita yakin dengan adanya batasan usia ini kita bisa mempertahankan tujuh medali emas yang diraih atletik di PON tahun 2012 lalu,”terangnya seraya menambahkan bahwa khusus nomor 100, 200 dan 4x100 meter daearah NTB masih menjadi yang terbaik.

Sementara itu, Wakil Ketua I KONI NTB, Andy Hadianto yang dihubungi terpisah membenarkan bahwa cabang olahraga akan melakukan batasan usia untuk atlet atletik yang mengikuti Pra-PON da PON, yakni usia 18 hingga 24 tahun.

Terkait dengan pembatasan usia ini, pihak panitia Pelatda Desentralisasi dipastikan akan menyeleksi ulang nama-nama atlet yang akan masuk dalam Pelatda desentralisasi. (fan)

Pertama Kali

Sao Paulo Sekretaris Jenderal FIFA Jerome Valcke mengaku siap menghadapi kemungkinan keterlambatan venue untuk penyelenggaraan Piala Dunia di Brazil yang penyelenggaraannya akan dimulai kurang dari 100 hari lagi.

Seorang pejabat FIFA mengungkapkan keprihatinannya setelah ia menyaksikan relatif lambannya pembangunan sarana penunjang perhelatan akbar itu. Ia berharap segala sesuatunya dapat seJerome Valc ke lesai pada waktunya.

“Saya bukan ahli yang mengurusi ketersediaan saranasarana Piala Dunia. Saya dapat mengatakan bahwa pekerjaan itu tidak mudah juga,” kata Jerome Valcke kepada para wartawan di Zurich pada akhir pekan lalu.

“Saya berpikir bahwa segala sesuatunya akan berjalan baik meski anda juga harus bersiap dengan keterlambatan yang mungkin saja terjadi. Itu merupakan tantangan tersendiri,” katanya.

Valcke, orang yang bertanggungjawab dalam mengurusi soal penyelenggaraan turnamen, merujuk kepada imbauan diplomatik pada 2012 ketika ia mengatakan Brasil memerlukan “dorongan semangat luar biasa”.

Brasil saat ini benar-benar sedang direcoki repot. Seratus hari jelang perhelatan akbar Piala Dunia 2014, negeri Samba itu terus membenahi dan menyelesaikan pembangunan infrastruktur yang mencakup pembangunan stadion, jaringan informasi teknologi, dan sistem angkutan umum.

Empat dari 12 venue masih belum siap benar, sekurang-kurangnya dua venue masih belum lengkap benar terhitung sekurangnya sampai April. Itu artinya dua bulan sebelum Brasil bersua dengan Kroasia dalam pertandingan pembuka pada 12 Juni.

Pihak penyelenggara terus berpacu dengan waktu untuk merampungkan pembangunan terminal bandara dan sistem angkutan umum, dan membersihkan wilayah sekitar lapangan, sebagaimana dikutip dari Reuters.

Presiden Brasil Dilma Rousseff mengulang kembali janjinya bahwa “Piala Dunia tahun ini akan berakhir seperti perhelatan Piala-piala Dunia sebelumnya”. Slogan ini dikatakan berulangkali oleh bos FIFA, Sepp Blatter, meski banyak pihak menyebut sikap skeptis dari publik dapat dipahami.

Dua arena bertanding Piala Dunia 2014 kini sedang dalam penyelesaian akhir. Bagian atap Stadion Mineirao di Belo Horizonte runtuh pada pekan ini. Tidak ada korban akibat insiden itu.

Salah satu alasan lambannya pembangunan di Brasil terpulang kepada lambannya pengambilan keputusan penting.

Brasil pernah lima kali menjadi juara dunia. Negeri Samba itu terpilih menjadi tuan rumah Piala Dunia pada 2007. Perlu sekurangnya dua tahun untuk memutuskan kota-kota yang menjadi tuan rumah penyelenggaraan pesta sepak bola global itu.

Hal lainnya, lambannya pembangunan infrastruktur yang menjadi sangat penting dalam penyelenggaraan Piala Dunia.

Brasil dikenal sebagai negara yang berkembang pesat beberapa dekade belakangan ini. Lebih dari 30 juta orang yang tadinya mengalami kemiskinan kini mereka berubah menjadi kelas masyarakat yang konsumtif.

Para pakar menyatakan tidak cukup tersedia dana bagi investasi pembangunan infrastruktur. Sekurangnya diperlukan satu bandara yang akan menampung kedatangan para tamu dari negara lainnya, karena bandara-bandara baru itu tidak cukup siap.

Banyak kota dari tuan rumah Piala Dunia 2014 itu telah memutuskan hari libur bersama agar mengurai kemacetan lalu lintas.

Lima kota dibebani pekerjaan untuk menambah jalur bus, sementara jaringan telekomuniksi dan media centre terus digarap dari hari ke hari.

“Kami harus melakukan pemasangan seluruh jaringan IT bagi media,” kata Valcke. “Tanpa dukungan IT dan tanpa sarana telekomunikasi di stadion maka anda dapat mengatakan pihak penyelenggara kurang bekerja keras,” katanya juga. (ant/bali post)

”Surga Ketujuh” untuk Petr Cech Praha Kiper timnas Republik Ceko Petr Cech, Senin waktu setempat, dinobatkan sebagai pemain terbaik Ceko atau ketujuh kalinya dia mendapatkan penghargaan ini.

Bintang Chelsea berusia 31 tahun yang telah 106 kali memperkuat timnas sejak debut inter- Petr Cec h nasionalnya pada 2002 ini mengalahkan Tomas Rosicky yang bermain di Arsenal dan Vladimir Darida yang bermain bersama klub Bundesliga Freiburg. Keputusan ini diambil oleh para pelatih, pemain, dan ofisial klub negeri tersebut.

“Ini adalah penghargaan yang membuat standar siapa pun yang menerimanya tak boleh tergelincir,” kata Cech yang merupakan salah satu pengantar Chelsea menjadi juara Liga Eropa tahun lalu dan juara Liga Champions setahun sebelumnya.

“Setiap tahun saya melakukan semua yang saya bisa untuk menjadi yang terbaik,” kata Cech seperti dikutip AFP. (ant/bali post)

PSSI Lotim akan Gelar Liga Instansi Selong (Suara NTB) Pengurus Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) Lombok Timur (Lotim) mulai Kamis (6/3) besok akan menggelar liga instansi. Sebuah ajang turnament sepak bola kali pertama dilakukan PSSI ini dimaksudkan sebagai bagian langkah pembinaan dan memasyarakatkan olah raga.

Dikemukakan Sekretaris PSSI Lotim, Prietia Eko Wardoyo, SPd.Jas kepada Suara NTB , Selasa (4/3) kemarin, sampai saat ini sudah terdaftar 18 instansi. Ditargetkan 32 instansi atau minimal 24 instansi.

Instansi tidak saja dari pemerintah, namun juga instansi swasta. Semua instansi diperbolehkan mendatangkan pemain dari luar. Dari klub-klub sepak bola yang ada di Lotim.

Gelaran Liga Instansi ini memiliki tujuan juga ke depam, masing-masing instansi ini bisa menjadi bapak asuh dari klubklub sepak bola yang ada di Lotim. Disebutkan, tercatat 115 klub sepak bola yang ada di Gumi Selaparang ini.

Ajang Liga Instansi diakui

menjadi ajang uji coba bagi kepengurusan PSSI di bawah pimpinan H. Haerul Warisin yang juga wakil Bupati Lotim.

Untuk penyelenggaraan kompetisi antar klub sendiri rencana akan digelar pasca pelaksanaan Pemilihan anggota legislatif (Pileg) mendatang.

Mengenai prestasi olahraga, terus akan diciptakan melalui kegiatan pembinaan dan kompetisi. Kepiawaian dalam mengiring si kulit bundar di atas lapangan hijau lahir dari pros-

es pembinaan dan kompetisi kompetisi yang digelar. “Pemain handal itu muncul dari pembinaan oleh cabang orang raga yang sejalan dengan kompetisi,” ungkapnya.

Semakin sering kompetisi atau turnament digelar, diyakinkan akan tercipta pemain - pemain berbakat dan berpengalaman. Pemain yang sering berlaga di atas lapangan yang pertandingannya dikompetisikan akan berbeda dengan pemain yang muncul secara otodidak. (rus)

SUARA NTB

Rabu, 5 Maret 2014

Halaman 12

DIJUAL MOBIL

LOWONGAN

SHOWROOM

KURSUS

SHOWROOM

DIJUAL

SEWA BADUT

MAINAN ANAK

RUMAH MAKAN

PERHIASAN

KOMPUTER

ADVERTISING

KONTRAKAN

TOKO MAINAN

PET SHOP

BATIK

SALON

RUPA-RUPA

FINANCE

FUTSAL

PERAWATAN AC

PELATIHAN

BENGKEL

BANK

SUARA NTB

Rabu, 5 Maret 2014

KURSUS/BIMBEL

GORDEN

BAHAN BANGUNAN & INTERIOR

Halaman 13

HOTEL

RUMAH MAKAN Menyediakan aneka hidangan & melayani pesanan nasi kotak, snack box dan menerima rantangan

SALON SALON

RUPA- RUPA SABLON & KONVEKSI

EKSPEDISI

BOUTIQUE

TELEVISI

ADVERTISING

JUAL MOBIL

KURSUS TERASI

TENUN LOMBOK

SANGGAR SENAM

RUKO

EVENT ORGANIZER

COUNTER

BENGKEL & SPARE PART

SIARAN TV

FASHION

PENGOBATAN

ACCESORIES

RUPA - RUPA

RUPA - RUPA

TANAH

TRAVEL

RUPA - RUPA

PHOTOGRAFI

087 865 633 888 / 087 861 811 999

KOMPUTER

SERVICE

Jl. TGH Abdul Karim Kediri (Depan PLN Kediri)

TRAVEL

RUMAH MAKAN

PENGABDIAN

SUARA NTB Rabu, 5 Maret 2014

Halaman 14

L Paryadi

Dedikasikan Hidup untuk Keselamatan Pelayaran Intensitas pelayaran di jalur Selat Lombok dan sekitarnya, khususnya jalur Lembar - Padangbai dari waktu ke waktu makin ramai saja. Sampai saat ini terdapat 29 trip dengan dilayani 28 kapal di lintasan tersebut. Tingginya intensitas pelayaran, menyebabkan potensi kecelakaan di laut kian besar. Untuk mengantisipasi hal tersebut, maka diperlukan peranan stasiun radio pantai yang memberi informasi terhadap potensi-potensi adanya gangguan pada saat pelayaran.

Adalah Lalu Paryadi, petugas Markonis atau perwira radio pantai stasiun lembar yang mendedikasikan separuh umurnya mengabdi menjadi petugas perwira radio yang menyampaikan informasi ke semua kapal pelayaran. Sedikit yang tahu betapa vitalnya peranan dia sebagai petugas stasiun radio pantai Lembar di Pelabuhan Lembar tersebut dalam keselamatan pelayaran. Ketika ada gangguan pelayaran seperti kapal tenggelam, kapal terdampar dan gangguan lain Paryadi adalah orang yang pertama kali tahu, lalu disebarluaskan ke kapal lain, Adpel dan SAR selanjutnya ke aparat keamanan.

“Sekitar 25 tahun saya menjadi petugas stasiun radio pantai lembar,” tutur L. Paryadi di sela kesibukannya mengecek peralatan di stasiun radio, Selasa kemarin.

Paryadi menuturkan sekelumit perjalanan kariernya, ia

L. Paryadi bersama petugas lain memonitor kapal yang berlayar di radius 25 mil, melalui VTS.

Monitor VTS untuk memonitor kapal pelayaran yang berada di radius dekat.

Pantau Lalu Lintas

Internasional pelayaran, termasus ketika ada tanda-tanda benda terapung yang akan menghalangi pelayaran akan diumumkan berita keamanan ke kapal yang melintas. Termasuk jika ada lampu pelabuhan yang padam akan diumumkan supaya lalu lintas berhati-hati sehingga tahu kondisi bahaya.

Jalur selat lombok ini kata Paryadi, jalur laut yang disiapkan pemerintah untuk lalu lintas pelayaran internasional karena berada di Alki dua. Jalur ini menghubungkan pelayaran dari timur jauh, termasuk Jepang dan Taiwan. “Kalau mau ke Timur Tengah, dari Makasar ke Selat lombok lalu ke Andamas selanjutnya ke Timteng,” sebutnya.

Kondisi lalu lintas di jalur inilah yang dipantau oleh stasiun radio dengan alat-alat yang ada. Lantas apakah peralatan lengkap? Untuk kebutuhan pemantauan, peralatan sudah lengkap termasuk personel cukup. Namun perlu pemeliharaan alat yang berkesimbungan kedepan.

Karena tugas pokok stasiun radio terkait keselamatan pelayaran, memonitor semua frekuensi pelayaran internasional.

Ia menambahkan, cara kerja stasiun ini khusus BIODATA dalam kondisi bahaya. Misalnya, ada berita kejadian kapal tenggelam diterima Nama : L. Paryadi pertama kali stasiun radio.

Tempat/Tangggal Lahir : Penujak, 12 Juli 1963 Berita yang dierima itu lalu disiarkan kembali ke semua Pendidikan umum : kapal yang berada di sekitar SD 2 Penujak (tahun 1975), SMPN Kopang (1979) lokasi kejadian. Kapal di sedan SMA Praya (tahun 1982). kitar lokasi diminta membantu memonitor apabila mendapatkan tanda segera Pendidikan Teknis : melaporkn ke instansi terPendidikan perwira Radio tahun 1984 di Jakarta kait dalam hal ini stasiun.

Pendidikaan perwira Radio II tahun 1994 di Setelah diterima informasi Jakarta dari kapal tersebut, lalu disMarine Inspector Radio Tahun 2011 di Jakarta. ampaikan ke Adpel, SAR dan ke aparat keamanan. (her)

PERWIRA Stasiun Radio Pantai Lembar, L. Paryadi menyatakan pihaknya memiliki tugas yang lumayan berat, karena memantau arus lalu lintas di jalur Selat Lombok yang telah ditetapkan pemerintah pusat sebagai jalur pelayaran internasional. Jalur ini menghubungkan pelayaran ke sejumlah negara di Timur Tengah.

“Jalur Selat Lombok yang disiapkan pemerintah pusat untuk lalu lintas pelayaran internasional, berada di alki dua menghubungkan pelayaran menuju ke timur tengah. Jalur ini yang kami pantau,” kata L. Paryadi, Selasa kemarin.

Dijelaskan Kepala Pusat Stasiun Radio Pantai Lembar ini, salah satu tugas radio pantai adalah memberi informasi keselamatan pelayaran. Misalnya ketika hujan, pihak stasiun radio mengirimkan berita keamanan kepada kapal yang melintasi atau keluar masuk jalur pelabuhan lembar supaya berhati-hati karena kondisi cuaca buruk. Sehingga dingatkan agar berhati-hari pada navigasi kapal.

Hal ini disampaikan untuk keselamatan

RUPA - RUPA

mulai bertugas sebagai petugas stasiun radio sejak tahun 1987. Jika dihitung, hingga saat ini sekitar 25 tahun lebih sudah ia bergelut pada pekerjaannya itu.

Pekerjaannya dimulai dari seorang operator stasiun radio hingga tiga tahun. Lalu ia pindah bekerja ke Benete, Sumbawa tahun 1999 pada tugas yang sama sebagai operator.

Tahun 2009 ia pindah lagi ke stasiun radio Lembar.

Dari perjalanan karirnya yang cukup panjang itu, ia mengalami banyak pengalaman. Namun praktis kendala tak menyurutkan semangat kerjanya. Karena ia tahu, tugasnya menjaga arus pelayaran merupakan pangabdiannya untuk kemanusiaan. Bukan saja keselamatan pelayaran, tetapi juga menyelamatkan jutaan jiwa yang lalu lalang melalui jalur laut.

“Saya bekerja niat tulus karena untuk keselamatan

L Paryadi menunjukkan monitor VTS yang memonitor kapal pelayaran yang berada di radius dekat (sekitar 25 mil).

nyawa manusia, harta benda di laut,” tuturnya. Menurutnya, pekerjaan sebagai operator itu membutuhkan keahlian khusus karena spesifkasi pendidikan khusus dengan berjenjang. Mulai dari operator, markunis atau perwira pelayaran. Lalu naik ke sertifikat radio eletronik kelas III. Lantas selama perjalanan karirnya itupun, berbagai kejadian ia alami. Ia mengingat satu kejadian yang membuatnya meninggalkan anak istrinya. Ketika itu situasi genting karena kapal di selatan Nusa Penida tenggelam. Ia saat itu sedang tidak piket. Namun karena dituntut standby, maka ia pun rela meninggalkan anak istrinya. Untuk menyelamatkan penumpang kapal, ia meminta bantuan kapal angkatan laut dan helikopter untuk melakukan pencarian hingga kapal dan korban pun berhasil dievakuasi.

Lantas, adakah rasa jenuh dengan aktivitas rutinnya? Ia mengaku hal itu lumrah dirasakan oleh semua orang. Namun karen menjadi tugas dan kewajibannya sehingga ia pun bertahan bekerja di stasiun itu sampai umur 50 tahun ini.

Menurutnya, keberadaan stasiun radio ini salah satu penunjang keselamatan pelayaran. Karena setiap ada gangguan pelayaran, stasiun radio

menerima informasi lebih dulu. Setelah menerima gangguan seperti gangguan mesin dan musibah, ia langsung menyampaikan ke Adpel, SAR dan pihak terkait lainnya.

Dijelaskannya, stasiun ini berinduk ke navigasi benoa, membawahi NTB dan Bali.

Stasiun radio pantai lembar ini termasuk salah satu perangkat navigasi pelabuhan. Ada tiga bagian di navigasi itu sendiri, yakni bagian telekomunikasi pelayaran (stasiun radio pantai), bagian penjaga menara suar dan kapal negara.

Bagian ini memiliki fungsi masing-masing. Di stasiun radio sendiri terdapat sejumlah perangkat peralatan, yakni peralatan sistem marabahaya maritim internal. Peralatan ini terdiri dari VHF (very high frekuency), MFHF (medium frekuency high frekuency) dan VTS (vessel traffic service) serta ditambah DSC. Masing-masing peralatan ini jelasnya memiliki fungsi, VHF berfungsi menerima informasi dari pelayaran yang berjarak di atas 25 mil sampai 150 mil, MFHF berfungsi memonitor dan menerima informasi jarak dekat sama halnya VLS berfungsi memonitor kapal pelayaran pada radius 25 mil ke bawah. “Informasi atau berita dari pelayaran masuk ke radio (VHF),” ujarnya. (her)

NUSANTARA

SUARA NTB Rabu, 5 Maret 2014

Dua Teroris di Poso Ditangkap Polisi Palu (Suara NTB) Kapolres Poso, AKBP Susnadi mengungkapkan bahwa pihaknya berhasil membekuk dua orang terduga teroris pascakontak senjata di sekitar Desa Kilo, Kecamatan Poso Pesisir Utara, Kabupaten Poso, pada Senin (3/3) petang. ‘’Kami yakin mereka adalah anggota teroris yang kami cari-cari selama ini,” kata Susnadi kepada melalui telepon dari Poso, Selasa (4/3). Ke dua teroris itu berinsial A dan R, adalah penduduk desa setempat. Mereka kini ditahan di Mapolres Poso dan sedang menjalani pemeriksaan intensif.

Susnadi yakin mereka adalah bagian dari anggota jaringan terorisme kelompok Santoso karena saat penangkapan, mereka kedapatan memiliki senjata api laras pendek (revolver) dengan 43 butir peluru kaliber 38. ‘’Di lokasi penangkapan juga kami temukan sebuah bom berukuran tupperware,’’ ujar Susnadi.

Polisi, katanya, sampai Selasa kemarin masih terus melakukan pengejaran pelaku terorisme di hutan-hutan dan lokasi perkebunan sekitar Desa Kilo, sambil melakukan olah TKP di lokasi baku tembak pada Senin (3/3) siang.

Terkait dua orang anggota Brimob Polda Sulteng yang terluka dalam baku tembak kemarin, Susnadi mengemukakan, kondisi mereka membaik setelah mendapatkan perawatan intensif di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Poso. ‘’Keduanya telah dievakuasi ke RSU Bhayangkara Palu untuk mendapatkan perawatan yang lebih baik lagi,’’ ujarnya.

Kabid Humas Polda Sulteng AKBP Soemarno menyebutkan dua orang polisi yang terluka pada kontak senjata itu adalah Bripda Baharuddin yang tertembak di bagian paha dan Bharada Syamsu Alam yang tertembak di pinggul.

Kontak senjata berawal dari operasi Polri melakukan pengepungan setekah mendapat informasi dari berbagai pihak mengenai adanya oknum-oknum yang lalulalang membawa senjata api.

Saat pengepungan, polisi kemudian mendapat serangan berupa tembakan bertubi-tubi dari para peneror sehingga terjadi kontak senjata antara pukul 13.00 sampai 16.00 Wita. (ant/Bali Post)

Halaman 15

Schapelle Corby Bisa Masuk Penjara Lagi Jakarta (Suara NTB) Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Amir Syamsuddin, akan meninjau pembebasan bersyarat perempuan narapidana narkoba Australia, Schapelle Leigh Corby, dan tidak tertutup kemungkinan Corby masuk penjara lagi.

Peninjauan itu ditempuh Syamsuddin segera setelah mendapat laporan Badan Pemasyarakatan Bali. Corby telah dibebaskan bersyarat dan ditempatkan di satu vila di kawasan Seminyak, Bali. Namun ternyata diam-diam dia tetap bersedia diwawancara khusus saluran TV Australia, Channel 7. Hasil wawancara khusus ini dipancarluaskan dan menggegerkan.

Akan tetapi dibandingkan Indonesia, sikap penegak hukum Australia lebih jelas dan tegas tentang wawancara Corby ini. Mereka langsung mengerahkan Kepolisian Federal Australia menggerebek Kantor Redaksi Channel 7, di Sydney, atas informasi mereka bersedia membayar 3 juta dolar Amerika Serikat kepada Corby untuk wawancara khusus itu.

Menurut sistem hukum dan etika hukum Australia, memberi uang demi kepentingan seperti itu kepada narapidana adalah perbuatan melawan hukum.Sementara Indonesia —sebagai pihak yang menghu-

kum Corby—berbeda, masih menunggu berbagai hal terlebih dahulu dari banyak pihak secara resmi, baru setelah itu mengambil langkah. ‘’Tentunya manakala laporan dari Balai Pemasyarakatan sudah masuk, di sanalah saatnya kami akan mengevaluasi,’’ kata Syamsuddin, di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (4/2).

Hasil peninjauan ini, kata dia, bisa membawa kembali Corby ke sel penjara Kerobokan, Bali, setelah pembebasan bersyaratnya dicabut. ‘’Salah satu dari berbagai persyaratan adalah tidak boleh menimbulkan keresahan di masyarakat,’’ kata Syamsuddin. Sementara itu, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Bali telah memanggil keluarga Corby terkait wawancaranya dengan stasiun televisi Australia, Channel 7.

Wakil keluarga yang datang itu adalah kakak kandung Schapelle, Mercedes Corby dan suaminya, Wayan Widyartha, pada Senin

siang (3/3), di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM. Dia menjelaskan, mereka dimintai keterangan terkait materi wawancara dengan stasiun televisi swasta yang bermarkas di Sydney, Australia itu.

“Persis seperti apa yang diwawancarai (Channel 7) yang menceritakan waktu Corby di bandara, saat dikunjungi Mercedes,” kata dia.Ternyata rekaman video melalui kamera kecil sudah dimulai sejak Corby ada di dalam mobil yang membawa dia keluar dari LP Kerobokan. Di dalam mobil itu, Corby tersenyumsenyum senang sementara kerumunan wartawan terus membuntuti mobil itu.

Corby juga direkam sempat “tos tangan” dengan kakak iparnya dengan ekspresi senang.

Setiba di dalam vila, Corby juga merayakan “kebebasannya” dengan seluruh keluarga dan kerabatnya. Isi wawancara program Channel 7 Sunday Night Program dipandu Mike Willesee itu, digambarkan Corby juga mer-

Corby ayakan “kebebasannya” dengan cara-cara seolah dia bukan narapidana internasional.

Mercedes, yang menjadi narasumber utama itu, masih mempertanyakan asal muasal marijuana seberat 4,2 Kg yang ada di dalam tas Corby, pada 2004. “Kami tidak tahu dari mana mariyuana itu. Bisa jadi dari Indonesia,” ucap Mercedes dalam wawancara Channel 7 Sunday Night Program itu.

Dalam rekaman berdurasi 11 menit itu, ia juga masih mempertanyakan sejumlah

Kementan Salurkan Bantuan Pertanian Rp 2,7 Miliar untuk Warga Sinabung

Polisi Antisipasi ”Serangan Fajar” Pemilu 2014 Semarapura (Suara NTB) Polisi dibekali pola antisipasi terhadap “serangan fajar” menjelang pemungutan suara pada Pemilu 2014 melalui Latihan Pra-Operasi Mantap Brata di Kabupaten Klungkung, Bali, Selasa (4/3).

“Dalam latihan itu, anggota kami harus bisa mengantisipasi terjadinya ‘’erangan fajar’’ yang berpotensi menimbulkan gejolak,” kata Kapolres Klungkung, AKBP Ni Wayan Sri Yudatni Wirawati, di Semarapura.

Ia menyebutkan latihan tersebut diikuti oleh 154 personel yang berlangsung selama empat hari dengan pemateri dari Panwaslu dan KPU serta perwira polisi. “Ada 12 meteri di dalam kelas yang diberikan kepada anggota kami,” kata Kapolres.

Selain itu, mereka juga dibekali mengenai tata cara mencoblos, pelanggaran pencoblosan, penyelidikan, penyidikan, penggunaan senjata api, dan pengendalian massa.

“Pembekalan ini sangat perlu karena polisi menjadi agen sosialisasi pemilu. Kalau dulu mencoblos lebih dari satu tidak sah, maka sekarang sepuluh pun coblosan tetap sah asal masih dalam satu partai. Namun suara tersebut dihitung untuk partai,” kata Wirawati.

Terkait peta kerawanan, Kapolres menyebutkan Kota Klungkung dan Nusa Penida. “Dinamika politik di dua wilayah ini sangat tinggi dan tingkat persaingan antarcaleg sangat ketat,” ujarnya.

Meskipin demikian, pihaknya akan melakukan upaya preventif. “Tindakan represif baru akan dilakukan jika sangat sangat diperlukan,” ujarnya. (ant/Bali Post)

Kemenag Kembalikan 308 Dolar Amerika untuk Calon Haji 2013 Cirebon (Suara NTB) Calon haji 2013 yang tertunda keberangkatannya namun sudah melunasi Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) akan mendapat pengembalian dana rata-rata sebesar 308 dolar Amerika per jemaah.

Pengembalian dana tersebut menurut Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kemenag Anggito Abimanyu, merupakan Konsekuensi dari penurunan BPIH 2014. ‘’Sebagaimana kita tahu, tahun lalu, keberangkatan 20% jemaah calon haji Indonesia terpaksa ditunda. Padahal, sebagian besar dari mereka sudah dipanggil dan melunasi BPIH. Nah, untuk mereka yang sudah lunas (tetapi tertunda keberangkatan) inilah uang 308 dolar Amerika itu kami berikan,’’ katanya.

Ia mengatakan, proses pengembalian uang itu akan dilakukan di asrama haji embarkasi menjelang keberangkatan ke Arab Saudi dan diberikan secara tunai.

“Hanya, untuk mata uang yang digunakan, masih kami pertimbangkan, apakah dolar, riyal, atau malah rupiah.

Masing-masing pilihan itu ada plus minusnya. Selain itu, besaran pengembalian tersebut berbeda-beda setiap embarkasi,” kata Anggito menjelaskan.

Sebelumnya, pemerintah dan DPR telah sepakat bahwa BPIH untuk musim haji tahun ini (2014/1435 H) sebesar 3.219 dolar Amerika. Angka tersebut lebih rendah 308 dolar Amerika dibandingkan dengan tahun lalu. Dengan asumsi APBN 2014 (nilai tukar rupiah Rp 10.500), maka BPIH setara dengan Rp33.779.500. “Akan tetapi, nilai tukar sesungguhnya berlaku pada saat jemaah nanti melunasi BPIH,” katanya.

Pada kesempatan yang sama, Anggito menjelaskan persiapan penyelenggaraan haji tahun ini. Dalam waktu dekat, katanya, Peraturan Presiden mengenai besaran BPIH untuk 12 embarkasi di Indonesia akan diterbitkan.

Setelah itu, dilakukan persiapan lainnya mulai dari pengisian kuota yang harus rampung pada April 2014, penyediaan perumahan, transportasi, hingga catering. Untuk perumahan, mulai tahun ini pemerintah tidak lagi berfokus untuk menyewa gedung-gedung yang sekadar dekat dari Masjidilharam.

“Jarak tidak lagi menjadi acuan, tetapi kenyamanan jemaah. Tahun ini, batas maksimal yang ditentukan oleh pemerintah adalah 4.000 meter dari Masjidilharam, dengan catatan, gedung-gedung itu harus setara dengan hotel bintang 3 dan terjangkau oleh bus shalawat yang bolak balik dari dan ke Masjidilharam,” ujar Anggito. (ant/Bali Post)

(ant/Bali Post)

Anggito Abimanyu

barang bukti yang menunjukkan barang haram itu dibawa adiknya saat di Bandara Ngurah Rai. ‘’Kami mencoba mencari bukti dan informasi tentang gambar di bandara, tidak ada. Kami minta sidik jari, tidak ada. Tes mariyuana dan sinar X, tidak ada,’’ ucapnya.

Mercedes juga yakin barang haram itu tidak dibawa Corby namun diyakini dimasukkan seseorang saat adiknya transit di bandara di Sydney. (ant/Bali Post)

(ant/Bali Post)

PENGUNGSI - Warga korban kebakaran lahan berada di sekitar tenda pengungsian, Desa Barak Aceh, Kecamatan Bukit Batu, Kabupaten Bengkalis, Riau. Sebanyak 125 warga masih mengungsi karena kebakaran lahan dan hutan yang terus terjadi di Riau, kini telah mencapai luas sekitar 7.972 hektare dan asapnya mulai mencapai Singapura.

Tidak Ada Operasi Militer di Papua Jayapura (Suara NTB) Panglima Kodam XVII Cenderawasih Mayjen TNI Christian Zebua menegaskan bahwa hingga saat ini tidak ada operasi militer di Papua, apalagi di kawasan pedalaman.

“Tidak ada operasi militer, apalagi di Kabupaten Puncak Jaya,” tegas Pangdam di Jayapura.

Dia mengatakan, anggota TNI yang bertugas hingga di pospos lebih mengedepankan kasih, apalagi mereka itu masih saudara juga sehingga bila mereka tidak bersenjata maka pihaknya tetap akan menerima dengan tangan terbuka.

Karena itu, sebanyak 296 lulusan bintara lulusan Rindam XVII Cenderawasih akan bertugas di koramil-koramil itu sudah diberi ketrampilan sehingga diharapkan nantinya dapat diterapkan di masyarakat.

“Kami dalam hal ini TNI, tidak akan melakukan tindakan yang akan menyakiti masyarakat melainkan lebih mengedepankan kemanusiaan.

Namun bila nantinya ada kelompok yang mencoba menyakiti masyarakat maka anggota TNI akan menumpas mereka,” katanya.

Ditambahkan pihaknya tetap berharap anggota tidak boleh lengah dalam bertugas karena bila lengah sedikit saja maka dapat berdampak fatal. Anggota terutama yang bertugas dipos-pos harus senantiasa siaga dan waspada guna menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, harap Pangdam XVII Cenderawasih, Mayjen TNI Zebua. (ant/Bali Post)

Jakarta (Suara NTB)Kementerian Pertanian menyalurkan bantuan berupa benih, pupuk dan alat pertanian untuk rehabilitasi lahan yang terdampak erupsi Gunung Sinabung, Karo, Sumatra Utara senilai Rp 2,7 miliar.

“Alokasi dana bantuan itu untuk penyaluran benih sayuran yang akan didistribusikan ke 183 hektar , kemudian benih kopi untuk seluas 92 hektar,” kata Menteri Pertanian Suswono di Jakarta, Selasa (4/3).

Kerugian lahan pertanian akibat letusan Gunung Sinabung itu diperkirakan Kementan mencapai Rp1,5 triliun dengan luas lahan yang rusak terselimuti abu vulkanik mencapai 50.921 hektar.

Suswono merinci beberapa data bantuan tersebut yakni benih kopi senilai 0,93 miliar dan pemberian alat pertanian berupa 20 unit pompa air, 20 kultivator, dan 20 unit traktor senilai Rp1,17 miliar Kebutuhan benih padi akibat dampak erupsi Sinabung mencapai 41.519 kilogram dan jagung 8.174 Kg. Sebagian besar benih sayuran dan alat pertanian sudah berada di Dinas Pertanian Sumatra Barat, sedangkan benih kopi masih dalam administrasi bansos.

Suswono mengatakan pihaknya juga masih menunggu proses alokasi dana darurat (kontingensi) ketahanan pangan yang sudah dibicarakan pada rapat kabinet mengenai rehabilitasi dampak erupsi Gunung Sinabung beberapa waktu lalu sekitar Rp129 miliar. ‘’Pemberian bantuan sudah Rp 2,7 miliar, tapi itu masih terus bertahap,’’ ujarnya. Menurut data Kementan, lahan pertanian yang diselimuti lahar hujan mencapai 777 hektar, yang paling luas di Kecamatan Simpang empat dan Nanan Teran. Komoditas pertanian yang paling banyak terkena dampak erupsi adalah sayuran, tanaman perkebunan, tanaman buah-buahan, tanaman pangan dengan tingkat kerusakan ringan hingga berat. (ant/Bali Post)

Polisi Gerebek PDIP Bantah Telah Tetapkan Capres Pembuat Uang Palsu Kediri (Suara NTB) Aparat Kepolisian Resor Kediri Kota, Jawa Timur, menggerebek sebuah rumah yang dijadikan sebagai tempat untuk membuat uang palsu dan membawa serta pasangan suami istri yang diduga terlibat.

“Penggerebekan ini berawal dari laporan sejumlah pedagang yang curiga dengan uang yang dibayarkan,” kata Kapolres Kediri Kota, AKBP Budhi Herdi Susianto di Kediri, Selasa (4/3).

Polisi menahan pasangan suami istri yang tinggal di Perumahan Grand Estate blok B Desa Doko, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri tersebut. Mereka adalah KM dan istrinya, ST. Keduanya diketahui baru tinggal sekitar tiga bulan di perumahan tersebut. Petugas juga mendapati sejumlah perlengkapan serta alat cetak untuk membuat uang palsu.

Kapolres menyebut, kualitas uang palsu yang dibuat pelaku 90 persen hampir sama dengan aslinya. Uang itu baru bisa diketahui palsu, ketika mengamati nomor uang yang ternyata sama. ‘’Artinya, ia hati-hati dalam melakukan perbuatan itu. Mereka juga cukup rapi,’’ katanya.

Petugas menyita sejumlah barang bukti di antaranya seperangkat komputer, sejumlah kertas cetak, alat pemutih, pengharum, pengeras, serta

sejumlah dokumen. Polisi masih mendalami kasus ini, apakah uang palsu itu dibuat untuk dipakai sendiri ataukah untuk memenuhi pesanan.

Petugas juga akan memeriksa istri dari pelaku, apakah ada keterlibatannya. Dari laporan yang diterima, istri pelaku sebelumnya pernah bekerja di perbankan dan keluar.

Kapolres juga menyebut, selain memalsukan uang, pelaku juga diduga membuat dokumen palsu. Petugas menemukan sejumlah dokumen misalnya kartu tanda penduduk. Bahkan, saat pengurusan dokumen di kelurahan ternyata bisa lolos.

Polisi masih mendalami berapa nominal uang palsu yang sudah dibuat pelaku. Saat digerebek, petugas hanya menemukan empat lembar uang dengan nominal Rp 50 ribu.

Sementara itu, KM mengaku awalnya sakit hati karena mendapatkan uang palsu. Ia menjual sepeda motornya, tapi ternyata dibayar dengan uang palsu senilai Rp 3 juta.

“Saya sakit hati dan akhirnya mencoba membuat uang sendiri, dengan scan. Motor hilang, dan dapat uang palsu,” katanya kesal.Sementara itu, istri KM hanya bisa malu. Ia terus menutupi wajahnya dengan kain. Ia enggan untuk dikonfirmasi terkait dengan uang palsu yang diproduksi di rumahnya. (ant/Bali Post)

Semarang (Suara NTB)Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) membantah Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri telah menetapkan calon presiden menyusul pemberitaan penetapan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo sebagai capres dari peserta Pemilu 2014 nomor 4. ‘’Pemberitaan yang berkembang yang menyatakan bahwa Ibu Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum DPP PDI Perjuangan, telah menetapkan capres, sama sekali tidak benar,’’ kata Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Tjahjo Kumolo, di Semarang, Selasa (4/3).

Tjahjo yang juga anggo-

ta Komisi I DPR RI asal Daerah Pemilihan Jawa Tengah I menegaskan bahwa DPP tetap memegang teguh hasil keputusan Kongres III PDI Perjuangan serta Rakernas I dan III PDI Perjuangan bahwa pasangan capres dan cawapres akan diumumkan pada momentum yang tepat.

Berbagai pertimbangan, lanjut dia, terkait dengan kondisi politik global, tantangan kepemimpinan yang akan datang, dan dinamika politik nasional sebagaimana disampaikan oleh Megawati yang diberi amanah Kongres dan Rakernas PDI Perjuangan. ‘’Dengan demikian, keputusan sepenuhnya berada di tan-

gan Ibu Megawati Soekarnoputri. Dalam hal ini, beliau tentunya masih menyiapkan berbagai macam skenario untuk mengantisipasi berbagai perkembangan politik nasional dan internasional,’’ katanya.

Ia menegaskan pula bahwa urusan capres dan cawapres melekat erat dengan kepentingan bangsa dan negara serta ikut menentukan secara langsung lebih dari 230 juta rakyat Indonesia.

Karena itulah, lanjut Tjahjo, pertimbangan politik PDI Perjuangan melalui Ketua Umum akan diambil secara mendalam cermat teliti hatihati sebagaimana Megawati di dalam mengambil keputusan politik.(ant/Bali Post)

’’

Pemberitaan yang berkembang yang menyatakan bahwa Ibu Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum DPP PDI Perjuangan, telah menetapkan capres, sama sekali tidak benar

Tjahjo Kumolo (ant/Bali Post)

Rabu, 5 Maret 2014

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Obama: Rusia Ada di Sisi Sejarah yang Salah Kiev Ukraina menuduh Rusia telah mengultimatum pasukannya di Krimea, sedangkan Presiden AS Barack Obama menyebut Moskow ada “di sisi sejarah yang salah” dalam ketegangan terburuk di Eropa sejak Perang Dingin.

(Suara NTB/ist)

FOTO BERSAMA - Sepasang kekasih di Krimea Ukraina memanfaatkan waktu untuk berfoto bersama dengan latar belakang militer Ukraina yang sedang berjaga.

Baik Washington maupun Uni Eropa menyatakan akan menghukum Rusia atas ancamannya menggunakan kekuatan melawan negara tetangga bekas eks Uni Soviet itu untuk pertama kali sejak konflik 2008 dengan Georgia.

Namun Armada Laut Hitam Rusia membantah telah mengultimatum pasukan Ukraina, sedangkan parlemen Rusia menyatakan belum perlu melancarkan aksi militer ke Ukraina.

Pasar keuangan dan komoditas dunia terjerembab oleh sentimen Ukraina ini.

Obama menyampaikan kalimat paling kerasnya atas meluasnya krisis di ujung timur Eropa tersebut di mana tiga bulan demonstrasi berpuncak

pada pembantaian yang merenggut 100 nyawa dan membuat Presiden pro-Rusia Viktor Yanukovych terguling yang kini bersembunyi di Rusia.

Obama menyatakan Kremlin menempatkan negeri itu “pada sisi sejarah yang salah” dengan memobilisasi pasukan di Semenanjung Krimea, Ukraina, yang menjadi markas besar Armada Laut Hitam Rusia sejak abad 18 dan penduduknya yang mayoritas pro-Moskow melihat pemimpin baru pro Uni Eropa di Kiev sebagai penghinaan.

“Saya kira dunia sebagian besar bersatu untuk menyebut langkah-langkah yang telah diambil Rusia itu sebagai pelanggaran terhadap kedaula-

tan Ukraina. Sebuah pelanggaran terhadap hukum internasional,” kata Obama.

Obama bahkan mengancam bahwa negaranya tengah mempelajari langkah-langkah ekonomi dan diplomatik untuk mengucilkan Rusia.

Perdana Menteri Inggris David Cameron, Kanselir Jerman Angela Merkel dan Presiden Prancis Francoise Hollande juga menyebut langkah Rusia di Ukraina sebagai sama sekali tak bisa diterima.

Ketiga pemimpin ini, melalui pembicaraan telepon, setuju akan adanya konsekuensi terhadap pemerintah Rusia jika terus melanggar kedaulatan Ukraina, kata Cameron seperti dikutip AFP. (ant/bali post)

11 WNI Dipindahkan ke Rumania Jakarta (Suara NTB) Pemerintah Indonesia telah memindahkan 11 warga Indonesia ke Rumania terkait krisis di Ukraina, demikian diungkapkan Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa di kantornya, Selasa (4/3).

“Kita merelokasi 11 orang ke negara tetangga, Rumania. Ini hanya merupakan langkah antisipatif, kalau-kalau situasi semakin memburuk,” kata Marty. Ke sebelas orang yang dipindahkan itu, ungkapnya, merupakan anggota keluarga staf

Kedutaan Besar RI di ibukota Ukraina, Kiev.

Secara keseluruhan, terdapat sekira 60 warga negara Indonesia yang tinggal di Ukraina, yaitu termasuk 31 anggota staf diplomatik dan lokal beserta keluarganya, tujuh mahasiswa,

10 tenaga kerja serta wargawarga Indonesia yang menikah dengan warga setempat.

Dalam menghadapi perkembangan situasi, Kedutaan Besar RI di Kiev telah mengeluarkan imbauan bagi para warga Indonesia agar saat ini tidak

melakukan kunjungan ke Ukraina dan menghindari bepergian terutama ke daerah Krimea, Kharkiv, dan wilayah Ukraina timur lainnya.

Masyarakat juga diminta untuk terus menjalin komunikasi dengan KBRI serta mempersiapkan diri mengikuti proses relokasi yang akan diatur oleh KBRI jika situasi memburuk.

Sementara itu, Marty mengaku prihatin atas meningkatnya ketegangan di Ukraina.

“Kita ikuti dengan seksama dan penuh keprihatinan atas memburuknya krisis di dalam negeri Ukraina, yang kini telah berkembang menjadi ancaman perdamaian dan keamanan di kawasan, serta resiko meningkatnya ketegangan hubungan di negara-negara terkait,” katanya. (ant/bali post)