Snt05042014

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK SUMBAWA ECERAN Rp 3.000

Rp. 50.000 Rp. 55.000

SUARA NTB

SABTU, 5 APRIL 2014

Pengemban Pengamal Pancasila

16 HALAMAN NOMOR 29 TAHUN KE 10 Online :http://www.suarantb.com E-mail: hariansuarantb@gmail.com

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Catatan DPRD NTB

WAKIL Ketua DPRD NTB, H. L. Moh. Syamsir, SH, menilai, pengelolaan kekayaan alam NTB, khususnya daerah Lombok Tengah bagian utara belum maksimal. Pendapat itu disampaikan Syamsir saat diwawancarai Suara NTB, Jumat (4/4) kemarin.

Syamsir menyebutkan, daerah Lombok Tengah bagian utara adalah daerah subur

dengan kekayaan alam yang melimpah. “Di sana, komoditas di sektor kehutanan dan perkebunan bisa diolah untuk menambah kesejahteraan masyarakat,” ujarnya. Menurutnya, melimpahnya kekayaan alam Lombok Tengah bagian utara adalah sebuah anugerah yang seharusnya bisa menjanjikan kesejahteraan untuk masyarakatnya.

“Tapi sayang, pengelolaannya belum maksimal. Padahal, sangat besar peluangnya,” ujar politisi dari Partai Bulan Bintang (PBB) ini. Menurutnya, kekayaan alam Lombok Tengah bagian utara sesungguhnya tidak kalah dibandingkan pesona dan keindahan pesisir di bagian selatan Lombok Tengah.

Salah satu contohnya adalah pemandian Aiq Bukak

yang dibangun sejak tahun 1970.

Kolam pemandiannya dikelilingi hutan hijau dengan suasana alam yang segar.

Air kolam Aik Bukak sangat jernih dengan beragam tempat mandi.

Bersambung ke hal 5

H. L. Moh. Syamsir

(Suara NTB/ist)

Pengelolaan Kekayaan Alam Belum Maksimal

(Suara NTB/ars)

KETERANGAN - Kapolres Loteng, Supriadi dan Ketua PN Praya, H. Sumedi (kiri) saat memberi keterangan.

Penyelidikan SPAM Bima

TO K O H

(Suara NTB/dok)

Promosi Pariwisata

TGH.M.Zainul Majdi

GUBERNUR NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi mempromosikan keindahan Gunung Rinjani kepada delegasi 17 negara yang melakukan pertemuan Steering Committee Meeting Intosai Working Group On Environmental Audit (WGEA) di Lombok. Gunung Rinjani katanya, merupakan salah satu pendakian terbaik di Indonesia dan sudah ditetapkan menjadi geopark nasional. ‘’Jika memiliki banyak waktu bisa selesai pertemuan ini, anda bisa mendaki ke Gunung Rinjani.

Rinjani sangat terkenal, Bersambung ke hal 5

KO M E N TTAA R

Giliran Kabid Cipta Karya Dinas PU Kota Bima Diperiksa Kota Bima (Suara NTB) Memasuki hari ke-3 berada di Bima, tim gabungan Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB dan Kejari Raba Bima melanjutkan penyelidikan dugaan penyimpangan proyek Sistem Penyaluran Air Minum (SPAM). Setelah sebelumnya memeriksa Kepala Dinas PU Kabupaten Bima, Jumat (4/4), penyelidikan kini diarahkan dengan memeriksa pejabat Dinas PU Kota Bima.

Pejabat Dinas PU Kota Bima yang diperiksa tersebut yakni, Kabid Cipta Karya, Suhardin ST. Sama seperti pihak-pihak yang diperiksa sebelumnya, Suhardin diperiksa di aula Kantor Kejari Raba Bima. Selain Suhardin, dalam waktu yang bersamaan, tim penyidik juga memeriksa satu orang saksi lagi yang belum diketahui identitas.

Bersambung ke hal 5

Sidang Suap Lusita Anie Razak

Ketua PN Praya Mengaku Diintervensi Kajari Mataram (Suara NTB) Dua petinggi penegak hukum akhirnya dihadirkan di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Mataram, Jumat (4/4) kemarin.

Mereka dihadirkan sebagai saksi dalam kasus suap dengan terdakwa Lusita Anie Razak. Rangkaian keterangan mereka seirama, membantah adanya aliran dana dari terdakwa Lusita maupun Bambang W. Soeharto. Tapi ada keterangan dari Ketua PN Praya, Sumedi, SH, MH yang cukup mengejutkan. Ia mengaku diintervensi dalam proses hukum terhadap Sugiharta alias Along.

Intervensi itu terjadi ketika perkara Along jilid I masuk ke Pengadilan Negeri Praya. Sumedi mengaku beberapa pihak yang menghubunginya untuk berurusan soal kasus itu. Diantaranya Direktur PT. Pantai Aan, Bambang W.Soeharto yang menemuinya langsung, termasuk Kepala Kejari Praya yang waktu itu dijabat Subri. Kapolres Loteng AKBP. Supriadi, SIK menurut Sumedi juga menghubunginya via ponsel.

Bersambung ke hal 5 Along saat menunggu diperiksa sebagai saksi

Musrenbang 2014 (3—habis)

Hanya 30 Persen KETUA Mahkamah Konstitusi (MK), Dr. Hamdan Zoelva, SH, MH mengatakan, sesuai dengan hasil penelitian bahwa jumlah pemilih cerdas di Indonesia saat ini hanya sekitar 30 persen. Sementara, 70 persen sisanya merupakan pemilih emosional dan pemilih transaksional. ‘’Faktanya dari hasil penelitian, menunjukkan bahwa pemilih cerdas ini hanya 30 persen dari seluruh pemilih. Sisanya terbagi rata antara pemilih transaksional dan pemilih emosional. Kalau pemilih transaksional ini, terjadi hukum suplay and demand, Bersambung ke hal 5 (Suara NTB/nas)

Pelaksanaan Musrenbang tingkat Provinsi NTB tahun 2014 telah berjalan lancar dan sukses. Hasil pembahasan dengan pemerintah kabupaten/ kota yang berlangsung sejak tanggal 2 - 3 April 2014 menghasilkan rumusan-rumusan program dan kegiatan yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2015.

JUMLAH usulan pembiayaan program dalam Musrenbang 2014 sebesar Rp 7,9 triliun, masing-masing Rp 6,6 triliun dari APBN dan Rp 1,3 triliun dari APBD. Musrenbang tingkat Provinsi NTB tahun 2014 ini merupakan upaya memperkuat perencanaan program dalam rangka percepatan kesejahteraan rakyat melalui industrialisasi produk unggulan daerah yang ada di NTB. “Sesuai dinamika dan orientasi pembangunan yang ingin diperjuangkan, tema Musrenbang 2014 senapas dengan dokumen RPJMD NTB 2013-2018 yaitu percepatan peningkatan kesejahteraan rakyat melalui industrialisasi produk unggulan daerah,” kata Kepala Bappeda NTB, H. Chairul Mahsul, SH, MM dalam kegiatan Musrenbang NTB tahun 2014 di Mataram.

Bersambung ke hal 5

(Suara NTB/ist)

MUSRENBANG - Suasana pembukaan Musrenbang Provinsi NTB, Rabu (2/4) lalu.

Hadir pada kesempatan itu, Gubernur NTB, TGH.M.Zainul Majdi didampingi Ketua TP PPK NTB, Hj.Erica Zainul Majdi, Sekda NTB, H.M.Nur, Ketua DPRD NTB, H.L.Sujirman, anggota DPR RI Dapil NTB, H.Nanang Samodra.

SUARA MATARAM

SUARA NTB Sabtu, 5 April 2014

BERSIHKAN ULAT - Warga terlihat membersihkan ulat – ulat yang keluar dari pohon – pohon bekas bangunan travel di Lingkungan Banjar Pande Utara, Kelurahan Cilinaya.

KOMISI II DPRD Kota Mataram meminta komitmen yang jelas dari pasar modern terkait produk lokal.

Pasalnya, pada awal pemberian izin oleh Pemkot Mataram, pengelola pasar modern di Kota Mataram berjanji akan menerima produk lokal hasil produksi masyarakat Kota Mataram untuk dijual di outlet-outlet pasar modern yang ada di daerah ini.

Nyatanya, menurut Ketua Komisi II DPRD Kota Mataram, Nyayu ErnaNyayu Ernawati wati, S.Sos., kepada Suara NTB di Mataram, Jumat (5/4) kemarin, hanya satu dua produk lokal yang dijual di pasar modern tersebut.

Justru, banyak produk olahan yang dihasilkan pelaku home industri tidak diakomodir oleh pasar modern itu. Ia menyesalkan, kenyataan bahwa ternyata memang tak banyak produk lokal yang dijual di pasar modern. ‘’Awalnya komitmennya sangat tinggi, akan menjadi bapak angkat tapi mana?,’’ tanyanya. Tetapi, sambung politisi PDIP ini, pada tataran kenyataan, komitmen menjadi bapak angkat itu, belum terbukti. Nyayu mengaku miris, setelah mengunjungi sejumlah pasar modern, melihat banyak dijual barang-barang dengan merek pasar modern itu yang sesungguhnya bisa dihasilkan oleh home industri yang ada di Kota Mataram. ‘’Contohnya keripik nangka. Padahal keripik nangka di Mataram hasilnya luar biasa,’’ ujarnya. Belum lagi hasil olahan ikan warga pesisir pantai yang katanya sulit masuk ke pasar modern karena belum memenuhi standar kualitas pengemasan. Seharusnya, hal itu, kata Nyayu, menjadi tanggungjawab pengelola pasar modern untuk memberi pembinaan kepada UMKM sehingga produk lokal juga bisa masuk ke pasar modern. ‘’Bagaimana bisa maju kalau diserang produk luar,’’ cetusnya.

Nyayu menegaskan anggapan bahwa antara pasar modern dan pasar tradisional memiliki pangsa pasar tersendiri, tidak sepenuhnya benar. Karena lanjutnya, sejak hadirnya pasar modern di Kota Mataram, sudah banyak usaha-usaha kecil yang gulung tikar.

Apalagi sampai saat ini belum ada regulasi yang mengatur jarak minimal pasar modern dengan pasar tradisional. (fit)

Soal Manipulasi Absensi THL

Bukti Absen Diduga Telah Dimusnahkan Mataram (Suara NTB) – Mencuatnya dugaan manipulasi absensi Tenaga Harian Lepas (THL) pada Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Mataram, mengakibatkan kerugian keuangan daerah mencapai Rp 1,9 miliar, masih dalam proses penyelidikan kejaksaan. Kabarnya, bukti absen THL dari tahun 2009 hingga 2013 diduga dimusnahkan sebelum diserahkan kepada tim penyidik Kejaksaan.

Sumber Suara NTB mengatakan, beberapa data baik absensi dan berkas – berkas lain, yang diserahkan kepada Kejaksaan, merupakan data yang telah dibuat kembali setelah tim penyidik Kejaksaan melakukan pemeriksaan serta meminta berkas – berkas yang dibutuhkan.

Sementara, berkas absensi dari tahun 2009 hingga 2013 diduga dimusnahkan.

“Itu bukan dokumen aslinya,” aku sumber kepada Suara NTB, Jumat (4/4).

Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Mataram, Mahmuddin Tura dikonfirmasi via ponsel, menyanggah tuduhan tersebut. Menurutnya, dokumen yang diserah-

Ulat Bulu Serang Pemukiman Warga Banjar Pande Utara Mataram (Suara NTB) Warga Lingkungan Banjar Pande Utara, tepatnya di Jalan Palapa dihebohkan dengan banyaknya ulat bulu yang menyerang pemukiman mereka. Pantauan Suara NTB, ulat tersebut satu persatu keluar dari pohon – pohon di sekitar bekas bangunan travel yang telah dirobohkan. Sementara, beberapa warga terlihat sibuk membersihkan serta membasmi ulat dengan peralatan seadannya.

Salah seorang karyawan toko, Rian mengaku ulat bulu sejak Kamis, (3/4) telah menyerang. Akan tetapi, kondisinya tidak terlalu parah seperti saat ini. Ia menambahkan, membasmi ulat bulu tersebut dengan menggunakan peralatan seadannya dan menyiraminya dengan minyak tanah. “Sudah dua jeriken minyak tanah kita pakai, tapi semakin banyak,” aku Rian saat dikonfirmasi Suara NTB, Jumat (4/4).

Dikatakan, ulat itu datang dari dari pohon bambu dan beberapa pohon yang berada di bekas bangunan travel yang telah dirobohkan. Ia merasa kewalahan membasmi ulat tersebut, terlebih beresiko apabila langsung terkena kulit. “Cuma kita bakar saja dan bersihkan dengan sapu,” ujarnya. Rian meminta pe-

merintah khususnya dinas terkait untuk segera mengambil langkah, sehingga masyarakat tidak terserang penyakit dan penyebarannya tidak meluas.

Hal senada dikatakan Babinmaspol Kelurahan Cilinaya, DP, Widiantara mengaku mendapatkan laporan dari masyarakat, bahwa bulu menyerang warga di lingkungan Banjar Pande Utara. Ia pun langsung mengkoordinasikan kepada Lurah serta Kepala Lingkungan (Kaling) untuk segera membasmi. “Ini saya dapat laporan dari warga, saya coba koordinasikan dengan Pak Lurah dan Kaling,” katanya.

Dikatakannya, ratusan ulat yang menyerang warga tersebut, berasal dari pohon bambu di bekas bangunan travel yang dirobohkan. Menu-

rutnya, solusi terbaik agar tidak meluas hingga ke pusat perbelanjaan Mataram Mall dan menjangkit warga lainnya, pemerintah harus segera membasmi. “Takutnya, ini kan dekat dengan Mall. Jangan sampai ke sana,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian, Perikanan dan Kelautan Kota Mataram, H. Mutawali mengatakan pihaknya masih mengecek sejauhmana penyebaran ulat bulu yang menyerang masyarakat tersebut. Terkait pembasmiannnya, masih menunggu hasil temuan di lapangan. Sehingga, pola pembasmiannya sesuai. “Tadi, saya sudah minta Kepala Bidang untuk mengecek. Kalau pembasmiannya, kita menunggu hasil di lapangan,” ungkap Mutawali. (cem)

Kontrak Kerja Diputus

Karyawan STIKES Yarsi Mataram Tuntut Kompensasi Mataram (Suara NTB) STIKES Yarsi Mataram memutus kontrak kerja 23 karyawannya pada tanggal 6 Desember 2013 lalu. Sebanyak 10 karyawan kemudian menuntut pembayaran kompensasi atas keputusan PHK tersebut karena dinilai tidak ada alasan yang jelas kenapa mereka diputuskan kontrak kerjanya.

Selaku Kuasa Hukum para pekerja, Antonius Zaremba menerangkan untuk mengatasi persoalan antara karyawan yang diPHK dengan pihak STIKES Yarsi Mataram, telah dilakukan upaya bipartit. Pada bipartit

awal, pihaknya memberikan dua opsi kepada pihak STIKES Yarsi.

“Pertama lihat statusnya dulu, kalau dipekerjakan harus diminta kepada pekerja supaya jelas statusnya. Dalam konteks karena sudah melebihi ketentuan UU Nomor 13 Tahun 2003 atau 1 plus 2 atau 2 plus 1 sudah tiga tahun. Kalau sebelum dia mengeluarkan surat dia tidak dipekerjakan kembali atau putus hubungan kerja ya sah secara hukum tapi mereka sudah di atas empat tahun,” terangnya. 23 karyawan yang di-PHK ini disebutkan telah bekerja di atas empat tahun.

Pada akhirnya dijelaskan Antonius, para karyawan ini hanya meminta opsi kedua atau pemberian kompensasi PHK sesuai dengan ketentuan UU pada saat bipartit kedua. Tapi bipartit kedua tak bisa dilaksanakan karena tidak ada jawaban dari pihak STIKES Yarsi. “Dan kami layangkan surat untuk bipartit ketiga dan disini dihadiri kuasa hukum dan beberapa staf STIKES Yarsi. Kami menyampaikan supaya kita bicarakan nilai kompensasi saja,” jelasnya. Data 10 karyawan juga sudah diberikan kepada pihak STIKES Yarsi.

Persoalan sebenarnya disebutkan Antonius adalah para karyawan ini diputus kontrak kerjanya tanpa pemberitahuan dari pihak STIKES Yarsi. Tidak dijelaskan juga apakah mereka akan dilanjutkan hubungan kerjanya atau tidak. Mereka terakhir mendapatkan gaji pada bulan Desember 2013 dan diberikan setengah gaji. Hal ini menurutnya tidak wajar. 10 karyawan yang menuntuk kompensasi ini adalah gelombang pertama, 10 orang lainnya dikatakan akan

melakukan tuntutan yang sama. “Kami hanya ingin menuntut nilai kompensasi atau pesangon,” ujarnya.

Jumat (4/4) kemarin, sepuluh karyawan bersama Kuasa Hukumnya mendatangi Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disosnakertrans) Kota Mataram untuk dilakukan mediasi atau tripartit antara kedua belah pihak. Namun mediasi gagal dilaksanakan karena pihak STIKES Yarsi tidak hadir. Tripartit kedua akan dilaksanakan pekan depan dan diharapkan pihak STIKES Yarsi bisa memaklumi persoalan ini. “Saya harap dia jangan molor-molor waktu toh juga dia akan rugi sendiri. Nilai kompensaisnya akan lebih besar lagi,” harapnya.

Sementara itu Ketua STIKES Yarsi Mataram, Ns. Agus Supinganto, M.Kes menyampaikan persoalan pemutusan kontrak kerja itu adalah urusan yayasan, karena karyawan diangkat dan diberhentikan berdasarkan persetujuan yayasan.

“Saya kan staf disini, instalasinya. Jadi kebijakan yayasan,” ujarnya. Terkait apa alasan pemutusan hubungan kerja itu itu, Agus hanya menyampaikan bahwa mereka diputus masa kontrak kerjanya. Tuntutan pemberian kompensasi terhadap karyawan yang diputus kontraknya itu saat ini sedang diproses pihak yayasan.

Sementara itu Kepala Bagian Administrasi Umum dan Keuangan STIKES Yarsi Mataram, Imam Maliki mengatakan ketidakhadiran pihaknya pada saat mediasi atau tripartit di kantor Disosnakertrans Kota Mataram karena tidak ada surat pemberitahuan yang datang ke pihaknya. (yan)

(Suara NTB/yan)

DATANGI - Karyawan STIKES Yarsi Mataram bersama Kuasa Hukumnya, Antonius Zaremba saat mendatangi Kantor Disosnakertrans Kota Mataram, Jumat (4/4).

kan kepada pemeriksa Kejaksaan adalah arsip dan dokumen asli, terkait absensi THL pada Dinas Pekerjaan Umum. “Yang diserahkan ke pemeriksa adalah arsipnya, jadi dokumen asli juga,” jawab Mahmuddin Tura via pesan singkat.

Diketahui, sebelumnya tim penyidik Kejaksaan telah beberapa kali meminta data kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) terkait dugaan manipulasi absensi THL. Diduga akibat manipulasi itu, daerah dirugikan senilai Rp 1,9 miliar.

Dugaan manipulasi tersebut, diduga terjadi dari tahun 2009 hingga 2013.

Besaran kerugian setiap tahunnya diduga bervariasi. Di tahun 2009 kelebihan pembayaran diduga Rp 186.758.000, tahun 2010 kelebihan bayar diduga Rp 498.960.000, tahun 2011 kelebihan bayar diduga Rp 537.270.000. Tahun 2012 kelebihan bayar diduga Rp 440.300.00, dan pada tahun 2013, kelebihan bayar diduga Rp 280.800.000. Sehingga total kerugian uang daerah akibat dugaan manipulasi absensi pada Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Mataram, sekitar Rp 1.944.008.000. (cem)

Disosnakertrans akan Fasilitasi Pembentukan Forum CSR

(Suara NTB/dok)

(Suara NTB/fit)

Komitmen Bapak Angkat Belum Terbukti

(Suara NTB/cem)

(Suara NTB/dok)

Belum Ada TPS BANYAKNYA sampah yang masih menghiasi jalan serta drainase di beberapa kelurahan di Kecamatan Sekarbela, diklaim bukan hanya berasal dari sampah industri masyarakat, tetapi sebagian besar sampah tersebut merupakan sampah kiriman.

Camat Sekarbela, Hariadi mengakui masih banyak tumpukkan sampah di jalan – jalan dan drainase. Sampah tersebut tambahnya, karena kawasan Sekarbela berada di hilir. Artinya, samHariadi pah tersebut tidak hanya berasal dari sampah industri atau sampah masyarakat, tetapi sampah kiriman dari lingkungan yang berada di hulu. “Kita kan berada di hilir, jadi tidak menutup kemungkinan sampah di drainase itu sampah kiriman,” kilah Hariadi ketika dikonfrimasi Suara NTB, Jumat (4/4) di ruang rapat Kenari Kantor Walikota Mataram.

Yang masih menjadi kendala di lapangan katanya, belum adanya tempat pembuangan sampah (TPS). Disamping itu, sarana prasarana seperti kointainer mini masih belum menjangkau jumlah sampah. Sehingga, masyarakat secara sadar maupun tidak membuang sampah di sungai dan bahkan drainase. “Kendala kita karena tidak ada TPS,” ungkapnya.

Akan tetapi, pihaknya tetap berkoordinasi dengan Dinas Kebersihan Kota Mataram, agar mengangkut sampah tersebut secara terus menerus. Artinya, bukan hanya pemerintah yang harus dibebankan untuk mengurusi persoalan sampah tersebut. Namun, peran serta masyarakat dengan menumbuhkan kesadaran agar menjaga lingkungan.

Selain itu, pemerintah, masyarakat serta stakeholder lainnya, perlu memikirkan bersama persoalan tersebut, serta tidak menganggap sampah sebagai persoalan kecil. Padahal, menimbulkan dampak yang luas bagi masyarakat dan pemerintah. “Perlu ada pemikiran bersama dan jangan menganggap spele,” tegasnya.

Diakui Hariadi, pihaknya terus mengimbau kepada masyarakat baik melalui Lurah, Kepala Lingkungan, agar tidak membuang sampah. Terlebih, dengan mengoptimalisasikan pemanfaatan sampah sebagai barang – barang bernilai ekonomis. Yang berdampak pada peningkatan perekonomian masyarakat. (cem)

Halaman 2

H. Ahsanul Khalik Mataram (Suara NTB) Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disosnakertrans) Kota Mataram, H. Ahsanul Khalik menyampaikan pihaknya akan memfasilitasi pembentukan Forum CSR (Corporate Social Responsibility) tingkat Kota Mataram. Forum ini hanya ada di tingkat provinsi sehingga dirasa perlu untuk membentuk forum serupa di Kota Mataram. Mengingat kota ini merupakan pusat jasa dan perdagangan di NTB. Tujuannya agar peran dunia usaha untuk mengatasi pengangguran maupun mengatasi masalah sosial lainnya bisa lebih maksimal. “Anggotanya dari dunia usaha, kami hanya men-support mereka agar segera membentuk,” ujarnya. Peran swasta atau dunia usaha ini

juga diharapkan ikut membantu Pemkot Mataram dalam penanggulangan persoalan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).

Disebutkan ada 26 jenis PMKS yaitu; anak balita terlantar, anak terlantar, anak berhadapan hukum, anak jalanan, anak dengan disabilitas, anak korban tindakan kekerasan, anak yang memerlukan perlindungan khusus, lansia terlantar, penyandang disabilitas, tuna susila, gelandangan, pengemis, pemulung, kelompok minoritas, bekas warga binaan Lapas, ODHA, korban penyalahgunaan narkoba, korban trafficking, korban tindak kekerasan, pekerja migran bermasalah sosial, perempuan rawan sosial ekonomi, korban bencana alam, korban bencana sosial, fakir miskin, keluarga bermasalah sosial psikologis, dan komunitas adat terpencil.

“Ini menjadi tugas Disosnakertrans, disamping melakukan pengawasan hubungan industrial, dari sana kita masuk agar mereka bisa memberikan support atau bantuan ke Pemkot Mataram,” terangnya. Peran dunia usaha yang diharapkan adalah memberikan bantuan modal bagi para PMKS ini. Disamping PMKS bisa juga ikut dipekerjakan dalam usaha yang digeluti. Hal ini juga akan dikomunikasikan dengan dunia usaha atau swasta. “Karena kita juga menangani masalah ketenagakerjaan juga. Kan bisa masuk disitu,” ujarnya. (yan)

Koperindag Pantau 10 Pasar Modern Mataram (Suara NTB) – Setelah lima dari 15 pasar modern ditutup oleh Dinas Koperasi, Perdagangan dan Perindustrian (Diskoperindag) Kota Mataram, karena kebijakan untuk memberikan peluang atau pengembangan bagi pedagang tradisional.

Sepuluh pasar modern masih beroperasi, kini tetap dilakukan pemantauan. Demikian disampaikan Kepala Dinas Koperasi Perdagangan dan Perindustrian (Diskoperindag) Kota Mataram, Wartan kepada wartawan, Jumat (4/ 4) di Kantor Walikota Mataram.

Ditegaskan, pasar modern telah dibatasi keberadaannya. Pasalnya, pembatasan tersebut, untuk memberikan peluang bagi pengusaha tradisional atau Industri Kecil Menengah (IKM) lainnya. Disebutkan, dari masing – masing 15 pasar modern tersebut, pihaknya telah menutup lima retail. “Yang kita sudah tutup itu ada lima,” sebut Wartan.

Wartan pun tidak menyebutkan secara jelas titik – titik, lima retail yang telah ditutup di Kota Mataram. Ia menambahkan terkait sepuluh pasar modern yang masih beroperasi, pihaknya tetap melakukan pemantauan serta menginvetarisir keberadaannya.

“Kita tetap akan lakukan pemantauan,” akunya.

Menyinggung pasar modern yang masih belum menerima produk olahan masyarakat setempat? Wartan membantah hal tersebut, karena retail – retail tersebut, telah menerima produk – produk hasil olahan dari Industri Kecil Menengah. Bahkan, pihaknya menekan pengusaha untuk menerima produk olahan masyarakat. “Saya sendiri yang menjadi fasilitatornya, saya tekan agar pengusaha menerima produk olahan masyarakat,” tegasnya.

Kendati demikian, hanya beberapa hasil olahan dari IKM lokal yang di jual di pasar modern. Pasalnya, pengusaha juga mempertimbangkan dari segi pengelolaan, pemilihan serta kualitas hasil olahan tersebut. Disebutkan, beberapa produk lokal yang masuk di pasar modern yakni, abon, kripik dan lain sebagainya.

Akan tetapi, pihaknya tetap akan menggenjot serta meningkatkan olahan lokal khususnya olahan pangan, untuk mengadopsi hasil produk IKM di pasar – pasar modern.

Tidak hanya pasar modern saja sambungnya, swalayan seperti Jembatan Baru dan lainnya, diminta untuk menerima produk lokal. (cem)

SUARA NTB

Sabtu, 5 April 2014

Halaman 3

EVALUASI RANCANGAN PERDA TENTANG APBD KAB/KOTA TAHUN ANGGARAN 2014 PERSETUJUAN BERSAMA RAPBD KABUPATEN/KOTA TA. 2014

1. Aspek Administrasi a. Berdasarkan hasil penelitian, Kesepakatan bersama KUA-PPAS antara Bupati/ Walikota dengan DPRD Kabupaten/Kota, terdapat 1 (satu) Kabupaten yaitu Kabupaten Bima telah melaksanakan tepat waktu (maksimal tanggal 31 Juli 2013) sesuai amanat Permendagri Nomor 27 Tahun 2013.

Sedangkan 9 (sembilan) Kabupaten/Kota yaitu Kota Bima, Kota Mataram, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Sumbawa Barat, dan Kabupaten Dompu, melampaui batas waktu jadwal normative sebagaimana tabel berikut: KESEPAKATAN BERSAMA KUA-PPAS KABUPATEN/ KOTA TAHUN ANGGARAN 2014

c. Penetapan APBD Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2014 telah melaksanakan tepat waktu (paling lambat tanggal 31 Desember 2013) sesuai amanat Permendagri Nomor 27 Tahun 2013 sebagaimana tabel berikut:

Sumber : BAKK Biro Keuangan

PENETAPAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD KABUPATEN/ KOTA TA. 2014

Sumber : BAKK Biro Keuangan

b. Pengambilan persetujuan bersama antara DPRD Kabupaten/Kota dengan Bupati/Walikota terhadap RAPBD Tahun Anggaran 2014, terdapat 3 (tiga) Kabupaten/Kota yaitu Kota Bima, Kota Mataram, dan Kabupaten Lombok Tengah telah melaksanakan tepat waktu (paling lambat 30 Nopember 2013) sesuai amanat Permendagri Nomor 27 Tahun 2013 .

Sedangkan 7 (tujuh) Kabupaten yaitu Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Bima, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Sumbawa Barat, dan Kabupaten Dompu, melampaui batas waktu jadwal normative sebagaimana tabel berikut:

Sumber : BAKK Biro Keuangan

Kampus Tempat yang Tepat Kembangkan Benih Nasionalisme Mataram (Suara NTB) Sejarah mencatat, lembaga pendidikan seperti kampus telah banyak melahirkan tokoh-tokoh nasionalis negeri ini. Di kampus pula, mahasiswa menggodok diri dan merombak zaman dengan semangat nasionalisme yang berhasil mereka pupuk. Di tengah gempuran globalisasi, kampus masih tetap menjadi wadah potensial persemaian benih-benih nasionalisme yang kini mulai terkena erosi.

Demikian disampaikan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia, Dr. H. Ali Masykur Musa, M.Si, M.Hum, dalam seminar nasional pendidikan di IAIN Mataram, Jumat (4/4).

Menurut Cak Ali, panggilan akrabnya, paham liberalisme dan individualisme dengan mudahnya menjadi santapan mahasiswa dewasa ini. Bahkan tak jarang dasar-dasar paham tersebut dikuliahkan di kampus-kampus. Hal itulah yang menyebabkan terjadinya intrusi bahkan invasi nilainilai dari luar yang bertentangan dengan Pancasila. Demikian pula dengan paham-paham keagamaan radikal yang dapat mengganggu kedaulatan NKRI banyak tumbuh dalam organisasi-organisasi kepemudaan berbasis kampus.

“Indonesia menganut paham kebersamaan dengan asas kekeluargaan. Kampus tidak boleh melakukan pembiaran terhadap nilai-nilai yang bertentangan Pancasila. Oleh karena itu, nasionalisme harus tetap diperkokoh karena di dalam nasionalisme terkandung makna persatuan dan cinta tanah air,” ujarnya mengingatkan.

Lebih lanjut, peserta Konvensi Partai Demokrat ini mengaku kampus adalah tempat penggodokan generasi muda yang memiliki kualitas kepemimpinan dan integritas tinggi kepada bangsa. Sehingga kelak, ketika mereka terjun ke masyarakat, mereka dapat menjadi agen sekaligus pelopor menebar semangat dan sikap nasionalisme.

Untuk mempertahankan warna kampus sebagai pusat

penggodokan rasa nasionalisme bisa dilakukan lewat memasukkan kurikulum pendidikan karakter. Disebutkannya, jika pendidikan karakter sudah dilakukan, rasa nasionalisme akan tetap tumbuh dan bersemi. ‘’Lewat itulah, akan membangun harkat dan martabat bangsa,’’ ujarnya.

Dengan semakin derasnya arus informasi dan kemajuan tekhnologi, Cak Ali berharap kampus senantiasa mempersiapkan mahasiswa agar mampu mengimbangi dengan kesiapan mental dan karakter pemuda yang dapat mencegah tergerusnya idealisme dan nasionalisme. “Bentuk perjuangan pemuda saat ini telah berbeda dengan masa perjuangan dahulu.

Namun tentu saja tantangannya tak kalah berat, sehingga membutuhkan ketangguhan pe-

muda untuk mempersiapkan ilmu, kesiapan mental, spiritual dan emosional” terang Ketua Umum Ikatan Sarjana NU ini.

Sebelumnya, Rektor IAIN Mataram, Dr. H. Nashuddin, M.Pd, mengaku kegiatan ini dihajatkan untuk menyambut proses perubahan status IAIN Mataram ke Universitas Islam Negeri (UIN) sebagai salah satu PT ternama di Indonesia bagian timur. Oleh karena itu, seminar nasional ini bisa jadi salah satu cara berkontribusi terhadap bangsa. Nashuddin menambahkan dari penyelenggaraan seminar ini akan terjadi transformasi dan percepatan informasi dan pengetahuan agar IAIN Mataram segera terwujud menjadi UIN. Sebagai kegiatan yang mempunyai posisi strategis sesuai dengan visi kampus, maka ke depan, PT akan tetap menjadi mitra pembangunan pemerintah dalam menyelenggarakan pemerintahan yang baik dan bersih. Apalagi jelang Pemilu saat ini, maka di sanalah implementasi pemerintahan yang baik dan bersih tersebut. (dys)

(Suara NTB/nas)

SEMINAR - Anggota BPK RI Ali Masykur Musa saat menjadi pembicara pada seminar nasional pendidikan di IAIN Mataram, Jumat (4/4).

PAUD Kumara Asih

Kembangkan Sistem Belajar Sentra Lingkaran Mataram (Suara NTB) Keberadaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) menjadi salah satu benteng pertahanan dalam pendidikan anak.

Hal tersebut dikarenakan sistem pembelajaran PAUD yang terintegrasi dengan model kehidupan anak-anak. Seperti dapat dilihat dari aspek fisik bangunan PAUD yang selalu mencirikan diri dengan kehidupan bermain anak.

Tidak hanya itu, sistem pembelajarannya juga dirancang khusus sesuai dengan tingkat kebutuhan anak.

PAUD Kumara Asih Mataram adalah salah satu contoh PAUD di Kota Mataram yang mengintegrasikan model belajar tersebut. Sistem belajar yang menyenangkan menjadi ciri keseharian dalam menjalani proses belajar-mengajar. Tidak hanya itu, PAUD Kumara Asih juga menerapkan sistem belajar sentra lingkaran, yaitu sebuah sistem belajar dengan pembagian kelaskelas belajar dan bermain setiap harinya. ‘’Terdapat enam sentra lingkaran di antaranya adalah sentra alam, sentra

(Suara NTB/dys)

BELAJAR - Siswa PAUD Kumara Asih sedang belajar menggambar. Di PAUD ini mereka belajar sesuai dengan sentra yang telah ditetapkan pengasuh. persiapan, sentra olah tubuh, sentra srade bakti dan seni musik, sentra balok dan sentra peran,’’ ujar Wakil Ketua PAUD Kumara Asih, Luh Sri Suarti, S.Pd, pada Suara NTB belum lama ini.

Menurutnya, sistem belajar sentra lingkaran bertujuan agar dari awal dapat diketahui minat dan bakat siswa-siswa PAUD Kumara Asih. Hal terse-

but penting diketahui agar selanjutnya anak-anak dapat diarahkan sesuai dengan minat dan bakat tersebut. Oleh karena itu, model belajar sentra lingkaran ini diterapkan di PAUD Kumara Asih.

Dalam pembelajarannya, sebanyak 65 siswa PAUD Kumara Asih terbagi menjadi tiga kelas, yaitu kelas play group, kelompok bermain A

dan Kelompok bermain B. Setiap hari, ketiga kelompok belajar tersebut belajar sesuai dengan sentra yang telah dijadwalkan. Misalnya, untuk hari Senin, kelompok play group mendapat sentra alam, maka dalam proses pembelajarannya. Siswa diajarkan untuk mengetahui tentang alam yang ada di sekitar mereka seperti air, tanah, pohon dan lain sebagainya. Begitupun dengan kelompok belajar lainnya yang mendapatkan sentra yang berbeda. “ Sehingga selama satu minggu itu, semua kelompok bermain mendapatkan sentra yang sama dan bergiliran,” ujarnya.

Untuk melatih kedisiplinan siswa didiknya, setiap hari, proses belajar dimulai dari pukul 8 sampai 9 pagi.

Setelah itu, siswa diperbolehkan untuk bermain seraya menunggu jemputan orang tua. Untuk saat ini, PAUD yang berdiri sejak tahun 2007 silam ini memiliki sejumlah fasilitas penunjang di antaranya adalah taman bermain, tangga bermain dan lain sebagainya. (dys)

Promosi ke Sekolah MINIM peminat memlulusan, mahasiswa jurubuat jurusan Pendidikan san PLS memiliki peluang Luar Sekolah (PLS) IKIP besar untuk mengabdi di Mataram memilih berkunberbagai jenis dan lapanjung ke sekolah-sekolah. gan pekerjaan. Terlebih Kunjungan dilakukan unsebagai jurusan yang setuk memperkenalkan lalu mengarahkan lulusansekaligus mempromosinya agar memiliki kompekan jurusan PLS ke tensi untuk mengelola siswa-siswa SMA kelas III satuan dan program penyang akan lulus dan medidikan luar sekolah, masuki masa perkuliahmemfasilitasi proses an. Dijadwalkan, Sabtu pembelajaran, keter(5/4) ini lawatan pertama ampilan fungsional, keterakan dilakukan ke SMAN ampilan wirausaha dan 2 Mataram. mengembangkan warga “Jika tidak ada aral belajar dalam berbagai di(Suara NTB/dok) melintang, insya Allah, mensinya.

Suharyani Sabtu besok (hari ini, red) Tidak hanya itu, jika kita akan berkunjung ke SMA 2 Mataram,” mengacu pada Kepmendikas Nomor 232/ ujar Ketua Jurusan PLS IKIP Mataram, Su- U/2000, serta SK Mendiknas Nomor 045/ haryani, M.Pd, kepada Suara NTB. U/2000 mengenai prospek pekerjaan luMenurut Suharyani, kunjungan tersebut lusan program studi S1 Pendidikan Luar merupakan kebijakan yang diambil pihakn- Sekolah, maka lulusan jurusan PLS ya dalam rangka memperkenalkan dan nantinya juga bisa ditempatkan pada pomempromosikan jurusan PLS. Promosi ke sisi sebagai pengelola dan pengembansekolah-sekolah ini akunya merupakan ke- gan program PLS/PNFI (Pendidikan Non bijakan baru yang diambil pihaknya setelah Formal Informal) serta sebagai fasilitator sebelumnya sempat terhenti. pembelajaran pada lembaga-lembaga Diakuinya, peminat siswa masuk pada PLS/PNFI yang meliputi PAUD, pendidijurusan PLS tiap tahunnya masih sangat kan keaksaraan fungsional dan lai seterbatas. Padahal jika dilihat dari aspek ke- bagainya. (dys)

SUARA NTB Sabtu, 5 April 2014

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 4

Soal Seleksi Calon KPU Sumbawa

KPU RI Respons Laporan Mahasiswa Sumbawa Besar (Suara NTB) Pengaduan yang dilayangkan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Cabang Sumbawa, soal seleksi KPU Sumbawa yang dinilai bermasalah akhirnya direspons KPU RI. Dengan meminta KPU Provinsi NTB segera menyampaikan penjelasan atas pelaksanaan seleksi KPU kabupaten Sumbawa.

Polisi Kesulitan Ungkap Jaringan Pencurian Ternak

(Suara NTB/bug)

Taliwang (Suara NTB) Mudahnya sindikat pencuri ternak antarpulau beroperasi di wilayah hukum Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) dipastikan tidak lepas dari adanya jaringan darat sindikat tersebut. Jaringan darat yang berfungsi sebagai mata-mata inilah yang memberikan informasi kepada pencuri ternak terkait kondisi keamanan wilayah serta titik target potensial untuk beroperasi.

Keberadan jaringan darat ini sebenarnya bukan rahasia umum lagi, di tengah masyarakat bahkan kerap timbul kecurigaan terhadap seseorang namun mereka tidak berani untuk mengungkapkan secara terbuka dan melaporkannya ke aparat hukum. Kondisi inilah salah satunya yang membuat aparat kepolisian, meski turut mencurigai keberadaan jaringan darat komplotan maling ternak antarpulau itu tetapi tetap kesulitan mengungkapknya. “Sejauh ini kami sulit mengungkap oknum jaringan daratnya,” jelas Kapolres KSB, AKBP Teddy Suhendyawan Syarif, SIK., M.Si, Jumat (4/4).

Dikatakannya untuk mencari kebenaran terhadap seseorang yang dicurigai merupakan kaki tangan jaringan pencuri ternak antarpulau terhitung sulit. Polisi dalam beberapa kesempatan kerap mencari informasi di masyarakat, namun masyarakat sebaliknya seakan menutupi karena khawatir akan keselamatan dirinya.

“Mereka khawatir bahkan mungkin takut terjadi apaapa jika memberikan informasi tersebut kepada aparat,” timpalnya.

Meski begitu Polres KSB tak patah arang. Jajarannya kata Teddy sejauh ini terus melakukan pengusutan dan menelusuri jaringan darat para pencuri ternak antarpulau itu. Dan berdasarkan hasil penelitian kepolisian terbaca, jika selama ini oknum mata-mata tersebut akan selalu mengamati situasi daerah sasarannya. “Kita sudah melakukan pemetaan titik-titik pendaratan dan wilayah sasaran aksi pencurian. Di sana kita tempatkan petugas untuk terus memantau adanya pergerakan jaringan darat pencuri ternak itu,” paparnya.

Aksi pencuri ternak antarpulau yang terjadi di KSB dalam beberapa waktu terakhir memang terhitung mengkhawatirkan. Sepanjang tahun 2013 lalu, aksi mereka bahkan tak hanya membuahkan kerugian material bahkan juga keselamatan jiwa masyarakat. Ini dibuktikan dengan beberapa insiden penyerangan terhadap warga yang disinyalir dilancarkan oleh kanawan maling ternak. Kondisi itu pun membuat masyarakat kini sedikit trauma untuk beraktivitas di perairan pantai yang selama ini kerap menjadi titik pendaratan maling ternak itu.

Menanggapi situasi itu, Kapolres menyatakan, agar masyarakat tidak terlalu terpengaruh dan tetap dapat beraktivitas sebagaimana biasanya. Kepolisian katanya, tetap melakukan penjagaan keamanan di sejumlah titik rawan aksi maling ternak antarpulau itu. “Kita tetap melakukan penjagaan. Bahkan kita tempatkan penembak jitu di titik rawan itu. Anggota Polsek dan Babinkantibmas juga terus siaga di sana. Jadi warga tidak perlu takut untuk berkegiatan karena justru akan dimanfaatkan situasi itu oleh maling ternak,” imbuhnya. (bug)

Teddy Suhendyawan Syarif

Sebagaimana disampaikan Ketua GMNI Cabang Sumbawa, Jayadi, dalam rilis yang diterima Suara NTB, Jumat (4/ 3), surat No. 198/KPU/III/2014, tertanggal 27 Maret 2014, KPU menegaskan adanya laporan GMNI Cabang Sumbawa terhadap proses rekrutmen komisioner KPU Sumbawa yang diduga menyimpang dari ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dugaan penyimpangan tersebut adalah terkait proses dan prosedur pelaksanaan seleksi, yaitu pelaksanaan tes kesehatan rohani yang dilaksanakan setelah penetapan 10 besar dan adanya komisioner terpilih yang dinilai cacat integritas. Untuk itu, diminta KPU NTB memberikan penjelasan mengenai persoalan tersebut dan mengambil tindakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengaduannya tidak saja ke

KPU di Jakarta, tetapi juga dilaporkan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dan Komisi Ombudsman NTB. “Kami sudah melakukan investigasi dan menemukan banyak data yang mengindikasikan kecurangan dalam rekrutmen KPU Sumbawa. Masalah ini sudah kami laporkan,” kata Jayadi yang mengaku telah menerima surat tembusan KPU pusat, tanggal 2 April 2014.

Jayadi menilai proses rekrutmen komisioner KPU Sumbawa telah mengabaikan ketentuan UU No. 15 tahun 2011, Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No 2 Tahun 2012, PKPU No 31 tahun 2008 dan UU No.14 Tahun 2008 serta tata kerja dan kode etik tim seleksi. Akibatnya, Timsel dan KPU NTB tidak mendapatkan data calon yang memenuhi kriteria substantif yang dibutuh-

kan sebagai penyelenggara pemilu. Indikasi kecurangan dalam rekrutmen calon anggota KPU Sumbawa, menurutnya, pertama, karena proses dan prosedur yang tidak jelas atau rancu, kedua, persoalan integritas penyelenggara seleksi dan ketiga, akuntabilitas kegiatan.

Ia menjelaskan, dari segi prosedur, ada tahapan seleksi yang mestinya dilakukan Timsel malah dilakukan KPU Provinsi, yaitu tes kesehatan rohani yang melibatkan semua calon lulus seleksi administrasi sebanyak 35 orang. Tetapi KPU Provinsi melaksanakannya setelah penetapan sepuluh nama oleh Timsel. Berdasarkan ketentuan UU No. 15 tahun 2011 dan PKPU No. 2 Tahun 2012, tes kesehatan rohani merupakan rangkaian seleksi tahap kedua yang dilakukan sebelum seleksi wawancara penetapan 10 besar. Prose-

dur ini semakin tidak jelas karena KPU Provinsi menganulir 10 besar yang ditetapkan Timsel dan tidak menetapkan 10 besar baru sehingga semua peserta seleksi kesehatan rohani dikutsertakan dalam uji kelayakan. “Sekali lagi UU hanya membolehkan 10 nama berkualitas yang berhak mengikuti uji kelayakan. Aturan dari mana KPU provinsi melaksanakan uji kelayakan seperti ini?” tanya Jayadi sambil menambahkan dengan prosedur yang tidak jelas membuka ruang praktek kecurangan. Hal ini terindikasi dari out put rekrutmen yang menghasilkan komisioner yang tidak kapabel dan cacat integritas.

Dua komisioner KPU Sumbawa menurut Jayadi terpilih karena hubungan emosional sesama organisasi, hubungan keluarga dan faktor kedekatan personal dengan oknum komisioner KPU Provinsi. Jika mengacu pada data nilai yang dikeluarkan Timsel, dua nama yang ditetapkan sebagai komisioner KPU Sumbawa, menempati peringkat paling rendah dari sepuluh nama yang diajukan

Timsel ke KPU NTB sebelumnya, yaitu masing-masing berada pada peringkat ke-8 dan 10.

“Tapi subjektivitas tinggi dari komisioner provinsi akhirnya terpilih meskipun dengan praktek maldministrasi berupa manipulasi nilai. Terlihat kental nuansa koncoisme dan nepotisme dalam seleksi ini,” tandas Jayadi yang menolak menyebutkan menyebutkan dua nama dimaksud.

Dalam laporannya ke DKPP, KPU dan Komisi Ombudsman, GMNI juga menyoal akuntabilitas penyelenggaraan seleksi KPU Sumbawa.

Menurutnya, KPU NTB tidak dapat mempertanggungjawabkan proses dan hasil kegiatan secara terbuka kepada masyarakat. “Kami mendapatkan informasi bahwa calon terpilih disampaikan by phone kepada yang bersangkutan dan waktu pelantikannya dipersingkat hanya sehari setelah pengumuman. Tentu patut diduga ini sebagai cara KPU NTB menutup akses untuk reaksi publik atas keputusan yang menyimpang dan tidak profesional,” tandasnya. (arn)

Dana Pengendalian Harga Gabah di KSB Belum Dilunasi

(Suara NTB/arn)

DIGENDONG - Sofia dalam gendongan ibunya Datia bersama ayahnya, Usman dan Kepala UPT Puskesmas Moyo Hilir, Subagyo di gubuk sederhana mereka di Berare.

Bayi Cacat Sofia Mengundang Simpati Sumbawa Besar (Suara NTB) Lahir cacat bawaan yang dialami Sofia semakin mengundang banyak simpati. Didiagnosa awal oleh dokter Puskesmas Moyo Hilir, meningoensefalokel dan labiopalatoskisis (herniasi selaput otak dan bibir sumbing) Sofia sempat dibawa pulang oleh keluarganya ke desa Berare kecamatan Moyo Hilir, setelah melahirkan di RSUD Sumbawa. Namun, setelah dibujuk dan diberikan pemahaman oleh Kepala UPT Puskesmas Moyo Hilir, Subagyo AMd Kep, S.AP, keluarga akhirnya bersedia membawanya kembali ke RSUD untuk mendapat perawatan intensif. Simpati dan kepedulian juga terus berdatangan dari banyak pihak.

Termasuk dari Doctors Children Fun (DCF) Pada Jumat (4/4), Ketua TP PKK Kabupaten Sumbawa Hj. Rahmah Jamaluddin Malik juga berkesempatan menjenguk Sofia di ruang inkubator bayi. Sebagai seorang ibu, Ia merasa terenyuh melihat kondisi Bayi Sofia tersebut.

Apalagi melihat kondisi keluarga Sofia yang tergolong tidak mampu, Ibu JM, sekaligus menghimbau masyarakat untuk ikut serta membantu pengobatan dan perawatan Sofia.

Serta meminta kepada instansi terkait agar dapat menangani Sofia secara cepat dan tepat disesuaikan dengan kondisi kesehatan bayi tersebut.

Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Dinas Kesehatan menyatakan, pihak DCF sebagai mitra Dikes akan membantu proses perawatan dan pengobatan Sofia. Sebagai langkah awal dalam waktu dekat, DCF akan melakukan CT Scan di Mataram dengan biaya dari DCF, tentunya mengacu sesuai dengan prosedur dan mekanisme medis. Di tempat yang sama Direktur RSUD, dr. Selvie menjelaskan, tindakan CT Scan dapat dilaksanakan setelah memperhatikan kondisi Sofia untuk dilakukan tindakan lanjutan. Sofia saat ini sudah terdaftar sebagai peserta BPJS. Dan Dinas Sosial Kabupaten Sumbawa juga telah mengupayakan agar keluarga Bayi Sofia dapat terdaftar sebagai penerima bantuan biaya hidup bulanan melalui Lembaga Kesejahteraan Sosial Kementerian Sosial RI. Bupati Sumbawa, Drs. H. Jamaluddin Malik, sebelumnya juga telah mengeluarkan himbauan kepedulian agar dapat memberikan bantuan kepada keluarga Sofia. Menginstruksikan Kepala Dinas Kesehatan (Dikes) Sumbawa untuk menangani kondisi Sofia yang memprihatinkan. Sekdis Kesehatan Junaidi, S.Si, A.Pt, MMA pun langsung berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait, seperti DFC sebuah lembaga sosial yang peduli pada kesehatan khususnya anakanak dan sering bekerjasama dengan Dikes Sumbawa siap membantu pengobatan/perawatan Sofia. Selain itu telah diupayakan penanganan medis dengan fasilitas BPJS. Sebelumnya Dinas Sosial Sumbawa pun sudah menyambangi tempat kediaman Sofia.

Diketahui sebelumnya, sebagaimana disampaikan Bikor Puskesmas Moyo Hilir, Mayasari, AMd Keb, selama proses kehamilan tetap dilakukan pemeriksaan oleh bidan Puskesmas. Hasilnya bagus dan tidak ditemukan kelainan. Hingga pemeriksaan terakhir pada 12 Maret dalam usia kehamilan 40 minggu 3 hari, oleh Puskesmas dirujuk ke RSUD untuk dilakukan USG. Hingga kemudian melahirkan di RSUD pada 17 Maret. Lalu oleh orang tuanya, Sofia dibawa pulang ke Berare pada 19 Maret.

Setelah itu, Puskesmas memberikan perhatian khusus dan bidan desa setiap harinya mengunjungi Sofia. Kemudian, pada 25 Maret, Sofia dibawa ke Puskesmas untuk dilakukaan pemeriksaan oleh dokter Puskesmas yang menyarankan untuk balik lagi ke RSUD agar mendapatkan perawatan yang intensif. Awalnya, Ibu pasien tidak bersedia bayinya dirujuk. “Dari hasil evaluasi, berat badan pasien semakin turun dari 2,8 kilogram turun menjadi sekitar 2 kilogram dan kondisinya terus menurun. Kita berusaha berikan pemahaman kepada orang tua, Sofia, hingga akhirnya mau dirujuk Kamis pagi,” tambah Kepala UPT Puskesmas Moyo Hilir, Subagyo.

Kondisi bayi Sofia sangatlah tidak biasa. Anak perempuan pasangan Usman dan Datia ini terlahir dalam keadaan cacat. Wajah dan jemari tangan kiri Sofia mengalami kerusakan. Orang tuanya Sofia yang hanya buruh tani pun hanya bisa pasrah dan berusaha menerima kondisi tersebut. (arn)

Taliwang (Suara NTB) Pengembalian dana Pengendalian Harga Dasar Gabah (PHDG) yang diserahkan pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) kepada sejumlah penyalur hingga kini belum juga tuntas.

Pihak Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM (Disperindagkop dan UMKM) setempat selaku pengelola sejauh ini masih terus berupaya melakukan penagihan kepada pihak penyalur.

“Masih ada beberapa penerima yang belum menuntaskan pengembaliannya. Dan itulah yang kita terus melakukan penagihan,” ungkap kepala Disperindagkop dan UMKM KSB, Ir. Lalu Muhammad Azhar kepada wartawan, Jum’at (4/4).

Penagihan yang dilakukan oleh pihak dinas ini bukan kali pertama. Sejak memasuki tenggat waktu pengembalian Azhar mengaku pihaknya terus berupaya agar kewajiban para pihak penyalur PHDG dapat dituntaskan sesegera mungkin. Sayang upaya tersebut tidak membuahkan hasil maksimal. “Senin depan bersama Asisten II kita akan panggil mereka lagi. Kita akan pertanyakan langsung alasannya dan kita juga akan minta kesediaan mereka untuk segera mengembalikan karena kalau tidak jaminannya akan kita eksekusi,” tegasnya.

Tak kunjung tuntasnya pengembalian PHDG tersebut, berimbas pada kegiatan program yang sama di tahun 2014 ini. Azhar mengatakan, proses pencairan PHDG tahun ini

(Suara NTB/bug)

Lalu Muhammad Azhar

terancam tersendat sebab anggaran yang akan dikucurkan diambil dari pengembalian kegiatan tahun sebelumnya. “Nah bagi mereka yang belum mengembalikan, tahun ini kita tidak berikan lagi mereka sebagai penyalur.

Saya kira itu salah satu dari sanksi yang kita berikan kepada mereka,” tandasnya seraya menambahkan jika seharusnya batas waktu pengembalian dana PHDG itu tuntas Oktober 2013 lalu.

“Saat itu kita sudah melakukan penagihan dengan berbagai cara. Tapi para penerima yang kita percayakan untuk menyalurkannya memberikan banyak alasan dan akhirnya sampai sekarang belum juga tuntas,” sambung Azhar.

Keberadaan dana PHDG sekarang ini akan segera dibutuhkan oleh petani KSB. Di kecamatan Brang Rea misalnya, petani di salah satu lumbung beras KSB ini sudah memasuki musim panen pertamanya. (bug)

Bupati Dompu Ditugasi Jadikan Sumbawa Pulau Jagung Dompu (Suara NTB) Bupati Dompu, Drs. H. Bambang M Yasin mengaku ditugasi Dirjen Tanaman Pangan Kementerian Pertanian RI untuk menjadikan Sumbawa sebagai pulau jagung. “Saya punya tugas khusus dari Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian itu menjadi Sumbawa sebagai pulau jagung. Kalau kita bisa 2 juta ton 3-4 tahun kedepan, berarti ada Rp 6 triliun uang yang masuk ke pulau Sumbawa hanya dari jagung,” kata H. Bambang M Yasin kepada Suara NTB, Jumat (4/4).

Target bisa memproduksi jagung hingg 2 juta ton untuk memenuhi kebutuhan jagung nasional, dikatakan H. Bambang M Yasin, akan bisa tercapai apabila pemerintahan di pulau Sumbawa komit untuk menanam jagung. Apalagi lahan tidur di wilayah pulau Sumbawa masih cukup luas untuk ditanami jagung.

Selain peningkatan luas area

tanam, juga dilakukan peningkatan produktivitas dan menjaga kualitas jagung yang dihasilkan.

Di Kabupaten Dompu, produktivitas jagung rata-rata sudah mencapai 8 ton per ha.

Dengan luas tanam tidak sampai 1 ha bisa memproduksi 9 ton dan di Lanci Manggelewa dengan bibit PAC 339 bisa memproduksi 13 ton per ha.

“Rata-rata 8 ton saja dikali 30 ribu ha, berartai ada 240 ribu ton jagung dari Dompu (musim hujan),” katanya.

Terkait aksi unjuk rasa yang dilakukan petani jagung Manggelewa yang menuntut stabilitas harga jagung, dikatakan H. Bambang, harga jagung di Dompu saat ini berkisar antara Rp 1.850,- hingga Rp 2.850/kg. Harga ini tergantung kualitas jagung dan itu bisa ditentukan sendiri oleh petani.

“Soal drayer pengering jagung di Kempo, nanti saya tanyakan ke Perusda,” kata H. Bambang. (ula)

Pesta Sabu, Tiga Tersangka Diamankan Kota Bima (Suara NTB) Tiga orang warga yang tengah menggelar pesta narkoba jenis sabu-sabu (ss) diamankan aparat Polres Bima Kota, Jumat (4/4) siang. Dari tangan para pelaku yang langsung ditetapkan sebagai tersangka ini, aparat mengamankan sejumlah barang bukti berupa bong dan sisa SS. Mirisnya, salah satu dari tiga pelaku yang diamankan ini adalah oknum anggota TNI. Kapolres Bima Kota, AKBP

Benny Basir Warmansyah, SIK SH yang dikonfirmasi usai penangkapan menuturkan, penangkapan ini menyusul adanya informasi dari masyarakat yang diterima pihaknya. Disebutkan di dalam salah satu kos-kosan di daerah Lingkungan Sarae Kelurahan Sarae Kecamatan Rasa NaE Barat Kota Bima terdapat tiga orang yang tengah menggelar pesta narkoba.

Menyusul dari informasi tersebut, pihaknya kemudian

meluncur ke TKP. Kamar salah satu kos yang dicurigai ini pun digerebek langsung oleh aparat patroli yang bertugas saat itu. Ternyata benar, di dalam kamar aparat memang mendapati tiga orang pemuda yang tengah menggelar pesta narkoba. Belakangan mereka diketahui berinisial, Jh, Ib dan AC. Bersama barang bukti ketiganya kemudian dibawa ke Mapolres Bima Kota untuk pengembangan lebih lanjut. Saat ditan-

yai mengenai salah satu di antaranya merupakan anggota TNI? Benny tak mengiyakan secara langsung. Pasalnya, saat ini pihaknya tengah melakukan penyelidikan lebih lanjut. “Kita belum tahu apakah benar anggota (TNI, red) atau bukan,” tandasnya.

Sementara itu, berdasarkan pantauan setelah ditangkap para pelaku sempat dibawa ke RSUD Bima. Dari hasil tes urine, diketahui ketiganya positif menggunakan sabu. (use)

RAGAM

SUARA NTB Sabtu, 5 April 2014

Hanya 30 Persen siapa yang meminta bayar, dia yang dapat suara, hukum ekonomi yang berlaku. Ini merusak prinsip-prinsip pemilu. Kampanye-kamapanan program dan lain sebagainya itu hanya berpengaruh terhadap 30 persen pemilih,’’ bebernya ketika menjadi pembicara dalam Seminar Nasional Pemilu Bermartabat di Mataram, Jumat (4/4).

Hamdan mengingatkan, masyarakat sebagai pemangku utama penyelenggara pemilu harus memiliki kesadaran dan kecerdasan tinggi untuk melaksanakan haknya sebagai masyarakat yang berdaulat. Hasil identifikasi, menemukan bahwa terdapat tiga tipe pemilih tersebut.

Ia menjelaskan, tipe pemilih transaksional biasanya memilih seseorang karena dia diberi uang atau barang. Sedangkan tipe pemilih emosional biasanya memilih karena kedekatan hubungan secara pribadi, keluarga, suku dan kedaerahan. Sebenarnya, kata Hamdan, kampanye-kampanye yang dilakukan parpol saat ini ditujukan kepada pemilih cerdas.

“Merekalah yang terpengaruh karena program, yang lainnya karena kedekatan emosional dan transaksional. Karena itu, menjadi penting bagi kita untuk meningkatkan jumlah pemilih yang cerdas. Karena dengan pemilih yang cerdas itulah yang melahirkan pemimpin yang benar. Yang terpilih secara kualitas,”imbuhnya.

Menurutnya, pemilih transaksional akan melahirkan pemimpin yang nantinya akan mengambil kebijakan dengan cara transaksional. Hal itu, akan merusak pemerintahan dan birokrasi.

Putra asal NTB ini mengatakan, lima prasayarat untuk mewujudkan pemilu yang domokratis adalah adanya hukum dan mekanisme yang baik. Kemudian budaya politik dan kematangan partai politik yang baik. Selanjutnya penyelenggara pemilu yang netral dan profesional. Serta pemilih yang cerdas dan lembaga peradilan yang independen dalam menyelesaikan sengketa dan perselisihan pemilu. ‘’Masalah pokok yang kurang dimiliki adalah penghormatan terhadap aturan dan etika dalam berdemokrasi. Itulah masalah pokok yang kita hadapi. Sebagus apapun aturan pemilu, ketika etika tidak ada maka aturan itu akan dicari celahnya. Disinilah pentingnya etika dan moral harus dimiliki oleh kontestan, penyelenggara dan masyarakat pemilih,’’ ujarnya.

Disamping itu, yang tak kalah pentingnya adalah netralitas dan profesionalitas penyelenggara pemilu. Hamdan menyebutkan, saat ini sekitar 500 sengketa pemilukada seluruh Indonesia yang diperiksa Mahkamah Konstitusi. Dalam kasus sengketa pemilukada itu, katanya, pengadilan MK terpaksa harus memerintahkan dilakukannya pemungutan suara ulang di suatu daerah karena tidak independen penyelenggara pemilu.

“Bahaya sekali. Kasus pemilukada karena rusak, tidak independen dan tidak taatnya penyelenggara terhadap etika maka pemilu harus diulang. Ini akan menambah biaya negara yang sangat besar,”pungkasnya. (nas)

Farouk Muhammad Bicara UU Desa (3)

DIM DPD Terakomodir dalam RUU

Dari Hal. 1

Pengelolaan Kekayaan Alam Belum Maksimal Karena itulah, ia mendorong agar Pemprov NTB dan Pemkab Lombok Tengah agar bahu – membahu mendorong peningkatan pengelolaan sumber daya alam di daerah tersebut. “Di utara ini sebenarnya semua sudah tersedia, sumber air ada di utara, berbagai jenis holtikultura tumbuh di sana, tinggal sentuhan kebijakan pemerintah daerah saja,” ujarnya.

Untuk diketahui, sebagian besar wilayah kecamatan di Kabupaten Lombok Tengah memiliki potensi berbagai jenis tanaman hortikultura, seperti jeruk, alpukat, mangga, rambutan, pepaya, sawo, jambu, nangka dan pisang.

Bahkan, sejumlah komoditas seperti duku, durian, nenas dan salak hanya dijumpai dalam jumlah yang terbatas pada wilayah kecamatan-kecamatan terutama yang berdekatan dengan kaki Gunung Rinjani. Keadaan yang sama juga dijumpai untuk beberapa jenis tanaman sayur-sayuran, seperti bawang merah, petsai, tomat dan terong yang populasinya hanya dijumpai di wilayah kecamatan-kecamatan bagian utara Kabupaten Lombok Tengah. Sedangkan untuk kacang-kacangan dan cabai dapat dijumpai di semua kecamatan, termasuk di kecamatan bagian selatan yang tergolong wilayah dengan curah hujan rendah.

Potensi yang dimiliki Kabupaten Lombok Tengah pada sub sektor perkebunan juga jauh lebih banyak dengan jenis yang lebih beragam. Bahkan, beberapa diantaranya merupakan potensi unggulan yang memiliki nilai ekonomis yang tinggi, dan dalam pengelolaannya dapat menciptakan lapangan kerja dalam jumlah yang besar.

Bila digarap dengan lebih serius dan profesional maka potensi-potensi unggulan yang ada tadi perannya tidak saja hanya sebatas pada peningkatan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja di sektor pertanian semata, tapi akan mampu memberikan multiplyer efek bagi sektor lainnya seperti industri, perdagangan dan lain-lain.

Menurutnya, salah satu sentuhan kebijakan yang perlu dilakukan adalah dengan menambah infrastruktur penunjang seperti sarana jalan untuk masyarakat. “Infrastruktur kita sudah bagus, tapi masih perlu ditingkatkan. Dan kekayaan alam di utara ini masih alamiah, airnya masih bagus, bisa dimanfaatkan untuk perhotelan, objek – objek wisata, tinggal dikelola secara kualitatif saja,” ujarnya.

Syamsir juga memberikan catatan soal kinerja DPRD NTB selama periode ini. Menurutnya, DPRD NTB juga perlu melakukan terobosan – terobosan kebijakan yang lebih prestisius untuk menjawab ekspektasi publik yang tinggi terhadap eksistensi lembaga perwakilan rakyat di Udayana itu. Menurutnya, perbaikan kinerja lembaga DPRD NTB adalah salah satu tugas yang perlu didorong secara bersama – sama.

Sebagai koordinator Komisi IV DPRD NTB yang membidangi masalah pendidikan, Syamsir menilai sektor pendidikan di NTB juga masih harus dibenahi. Salah satunya adalah pembenahan dalam pengelolaan proses belajar mengajar di sekolah – sekolah.

Syamsir mencontohkan, masih adanya pungutan liar di sekolah – sekolah adalah tantangan yang perlu dijawab.

Padahal, dengan kondisi saat ini, sekolah yang murah seharusnya bisa diperoleh oleh masyarakat miskin sekalipun, tanpa harus mengeluarkan biaya yang terlampau tinggi. Sayangnya, kenyataan di sejumlah sekolah – khususnya sekolah – sekolah favorit belumlah mencerminkan harapan itu. ‘’Kalau secara personal, prestasi individu, siswa dan mahasiswa kita masih okelah, ada yang bisa kita banggakan. Tapi kalau secra kolektif, masih biasalah,” ujarnya sembari menambahkan pemerintah daerah, khususnya pemerintah kabupaten / kota di NTB masih perlu bekerja keras memperbaiki penyelenggaraan pendidikan di NTB. Di sektor kesehatan, pemerintah daerah juga perlu memastikan tersedianya pelayanan kesehatan yang terjangkau untuk masyarakat miskin. Syamsir mengaku kerap miris saat mendapati banyaknya masyarakat miskin yang didiskriminasi dalam pelayanan kesehatan di rumah sakit – rumah sakit di NTB. Terobosan pemerintah melalui BPJS Kesehatan, menurutnya hingga kini juga belum bisa menjawab persoalan. “Proses peralihan dari Jamkesda ke BPJS ini masih jauh, rumit. Malah, bayar lagi mereka itu,” sesalnya.

Karena itulah, ia menegaskan perlunya kepastian penerapan regulasi dalam penyelenggaraan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat akan pendidikan dan kesehatan. Setiap kebijakan yang dibuat pemerintah, menurutnya, harus bisa bersinergi dengan kebijakan pemerintah provinsi dan kabupaten kota. “Dari atas ke bawah, harus ada standarisasi yang jelas. Jangan sampai kebijakan yang di atas beda dengan yang di bawah,” ujarnya. (aan/*)

Dari Hal. 1

DALAM pembicaraan tingkat satu dengan DPR dan pemerintah, hampir semua pemikiran dan Daftar Inventarisasi Masalah yang diajukan oleh DPD terakomodir dalam RUU Desa, kecuali terkait konsep pemberdayaan masyarakat melalui lembaga kemasyarakatan yang disebut Polmas atau nama lain dalam mengelola keamanan dan ketertiban lokal termasuk kewenangan penyelesaian pelanggaran hukum serba ringan dan pertikaian antarwarga.

Anggota DPD RI, Prof Dr. Farouk Muhammad dalam bookletnya menuturkan, DPR dan pemerintah memandang bahwa konsep tersebut telah diakomodir dalam berbagai pasal yang menyangkut pembinaan ke-

dan merupakan salah satu pendakian terbaik di Indonesia,’’ ujar gubernur berpromosi saat jamuan makam malam di Taman Mayura Mataram, Kamis (3/4) malam.

Hadir dalam acara tersebut Kepala BPK RI, Hadi Purnomo, anggota IV BPK RI, Ali Masykur Musa dan delegasi dari 17 negara. Para delegasi itu berasal dari Brazil, Kamerun, Kanada, Republik Ceko, Cina, Mesir, India, Leshoto, Maroko, Selandia Baru, Norwegia, Filipina, Amerika

Serikat, Indonesia dan lainnya.

Zainul Majdi menjelaskan, akhir 2013 lalu, Gunung Rinjani telah ditetapkan menjadi geopark nasional. Saat ini, Pemprov NTB sedang mengusulkan Gunung Rinjani menjadi geopark dunia. ‘’Kami berharap usulan itu diterima dan Rinjani menjadi geopark dunia,’’ imbuhnya.

Selain Rinjani, Pulau Lombok juga terkenal dengan kawasan wisata Senggigi di Lombok Barat. Namun, kata Gubernur, pantai Senggigi bukan satusatunya pantai cantik di Pulau Lombok. Disebutnya, banyak

tertiban dan ketenteraman, sementara DPD memandang belum cukup terakomodir terutama yang menyangkut kewenangan komunitas untuk menyelesaikan permasalahan gangguan keamanan dalam lingkungan pemukimannya.Karena tidak ada kesepakatan maka keberatan DPD dijadikan sebagai catatan yang dicantumkan dalam “Pendapat Mini DPD terhadap RUU Desa”.

Dari seluruh konsep RUU terdapat dua isu krusial yang belum disepakati menjelang pengambilan keputusan akhir, yaitu tentang masa jabatan kepala desa (termasuk BPD) dan dana desa yang bersumber dari APBN. Kedua isu tersebut dibawa ke dalam pembicaraan lobi yang berlangsung pada Rabu, 11

(Suara NTB/dok)

Farouk Muhammad

Desember 2013.Terhadap isu yang pertama, fraksi-fraksi di DPR tidak mencapai kesepakatan atas dua format : masa jaba-

tan 8 (delapan) tahun untuk sebanyak-banyaknya dua kali atau 6 (enam) tahun untuk sebanyakbanyaknya tiga kali.

Pansus DPR menyerahkan keputusannya kepada pemerintah. Pemerintah yang diwakili Mendagri juga tidak dapat secara tegas menentukan sikap pilihannya. Menyikapi pembicaraan tersebut, DPD mengemukakan argumentasi, antara lain: (1) usia kepala desa umumnya relatif masih muda, sehingga dengan total masa kerja cukup beralasan untuk masa kerja keseluruhan 18 tahun dari pada 16 tahun; pada usia menimal 43 tahun dengan pengalaman dan keberhasilan mempimpin desa, mereka berpeluang menjadi Caleg; (2) masa kerja pejabat publik pada umumnya antara 4-5 tahun, sehingga

dengan masa kerja delapan dipandang cukup lama, apalagi jika timbul permasalahan-permasalahan (penyalahgunaan kekuasaan yang tidak dapat diselesaikan secara politik dalam masa kerja dimaksud); (3) di satu pihak, pelaksanaan Pilkades kadang-kadang menimbulkan konflik sosial yang destruktif sehingga kurang menguntungkan jika terlalu sering dilakukan (setiap enam tahun), tetapi di lain pihak terdapat kecenderungan bahwa pada periode kedua (terakhir) kinerja mereka acapkali kurang optimal dibandingkan kalau masih dibuka satu periode lagi (ketiga) sebagai periode terakhir.rapat akhirnya memutuskan menerima konsep DPD (Pasal 39) termasuk untuk keanggotaanBPD (pasal 56). (aan/*)

Perkuat Perencanaan Program, Songsong Industrialisasi Produk Unggulan Dari Hal. 1 Lima tahun sebelumnya periode 2008-2013, Pemprov NTB fokus dalam peningkatan kuantitatif produksi hasil pertanian, peternakan dan perikanan seperti padi, jagung, rumput laut dan populasi sapi menjadi satu juta ekor. Setelah produksi secara kuantitatif tercapai, maka pada periode lima tahun mendatang, Pemprov NTB fokus terhadap peningkatan nilai tambah produkproduk unggulan daerah dalam percepatan kesejahteraan rakyat melalui industrialisasi.

Penyelenggaran Musrenbang 2014 dalam rangka penyusunan RKPD 2015 adalah impelementasi kewajiban konstitusional yang diatur dalam UU nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, UU nomor 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional dan PP nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.

Mengacu pada hal tersebut, maka Musrenbang dilakukan secara berjenjang menurut tingkatan pemerintahan. Mulai dari tingkat desa/ kelurahan sampai dengan tingkat nasional. Yang berfungsi sebagai wahana utama untuk konsultasi publik bagi segenap stakeholder untuk menetapkan program dan kegiatan daerah serta rekomendasi kebijakan guna mendukung implementasi program dan kegiatan tahun anggaran berikutnya yang bersumber dari APBN dan APBD. ‘’Musrenbang ini bertujuan

menyelaraskan antara RKPD provinsi dengan RKPD kabupaten/kota khususnya menyangkut rencana program pembangunan dengan pembiayaan APBD provinsi, APBD kabupaten/kota dan APBN,”imbuhnya.

Sekretaris Bappeda NTB, Husni Thamrin menyebutkan jumlah usulan pembiayaan program dan kegiatan dalam RKPD 2015 untuk perencanaan pembangunan bidang ekonomi, tata ruang dan prasarana serta perencanaan pembangunan sosial sejumlah Rp 7,9 triliun.

Disebutkan, hasil rumusan Musrenbang dalam bidang perencanaan pembangunan tata ruang dan prasarana dari 10 kabupaten/kota dan provinsi. Dimana untuk Kota Mataram, jumlah program 39, kegiatan 56 dana bersumber dari APBN Rp 466 miliar lebih, APBD provinsi Rp 234,5 miliar lebih. Totalnya Rp 700,9 miliar lebih. Lombok Barat, jumlah program 27 , kegiatan 59 , sumber dari APBN Rp 1,3 triliun dan APBD provinsi Rp 16,7 miliar sehingga totalnya Rp 1,3 triliun.

Lombok Tengah, jumlah program 29, kegiatan 85, dana bersumber dari APBN Rp 424,1 miliar dan APBD Provinsi Rp 32,9 miliar sehingga total Rp 457,1 miliar.

Lombok Timur, jumlah program 28, kegiatan 89, dana bersumber dari APBN Rp 773,2 miliar dan APBD provinsi Rp 41,5 miliar sehingga totalnya Rp 814,7 miliar. Lombok Utara, jumlah program 25, kegiatan 57, dan bersumber dari APBN Rp 477,8 miliar dan APBD provinsi Rp 17,9 miliar sehingga totalnya Rp

495,8 miliar. Sumbawa Barat, jumlah program 28, kegiatan 60 daana APBN Rp 247 miliar dan APBD povinsi Rp 8,6 miliar sehingga total Rp 255,7 miliar.

Kabupaten Sumbawa, jumlah program 27, kegiatan 67, dana bersumber dari APBN Rp 514,8 miliar dan APBD provinsi Rp 96,4 miliar sehingga total Rp 611,3 miliar. Dompu, jumlah program 29, kegiatan 65, dana bersumber dari APBN Rp 530,6 miliar, APBD provinsi Rp 86,3 miliar sehingga total Rp 617 miliar.

Kabupaten Bima, jumlah program 27, kegiatan 59, dana bersumber dari APBN Rp 356,3 miliar dan APBD provinsi Rp 37 miliar sehingga total Rp 393, 4 miliar. Kota Bima, jumlah program 22, kegiatan 48, dan bersumber dari APBN Rp 177,5 miliar dan APBD provinsi Rp 8,2 miliar sehingga totalnya Rp 108,8 miliar.

Untuk provinsi, yang program dan kegiatannya tersebar di 10 kabupaten/kota, jumlah program 46, kegiatan 117, sumber dari APBN Rp 25,8 miliar APBD provinsi Rp 130,3 miliar sehingga totalnya Rp 146,1 miliar. Total keseluruhan 10 kabupaten/ kota dan provinsi ada program 327, 762 kegiatan bersumber dari APBN Rp 5,3 triliun dan APBD provinsi Rp 701 miliar sehingga totalnya Rp 6,02 triliun.

Sedangkan hasil rumusan Musrenbang d 2014 dalam bidang perencanaan pembangunan sosial yakni Kota Mataram, jumlah program 25, kegiatan 41 dana bersumber dari APBN Rp 3,4 miliar lebih, APBD provinsi Rp 46,8 mil-

iar lebih. Totalnya Rp 50,3 miliar lebih. Lombok Barat, jumlah program 21 , kegiatan 95, sumber dari APBN Rp 198,5 miliar dan APBD provinsi Rp 34,7 miliar sehingga totalnya Rp 233,3 miliar.

Lombok Tengah, jumlah program 38, kegiatan 134, dana bersumber dari APBN Rp 137,7 miliar dan APBD Provinsi Rp 317,5 miliar sehingga total Rp 455 miliar. Lombok Timur, jumlah program 23, kegiatan 52, dana bersumber dari APBN Rp 99,7 miliar dan APBD provinsi Rp 4,4 miliar sehingga totalnya Rp 104,2 miliar. Lombok Utara, jumlah program 7, kegiatan 13, dan bersumber dari APBN Rp 69,7 miliar dan APBD provinsi Rp 24,8 miliar sehingga totalnya Rp 94,6 miliar.

Sumbawa Barat, jumlah program 15, kegiatan 27 daana APBN Rp 130 miliar dan APBD povinsi Rp 4,5 miliar sehingga total Rp 134,5 miliar.

Kabupaten Sumbawa, jumlah program 41, kegiatan 137, dana bersumber dari APBN Rp 43,2 miliar dan APBD provinsi Rp 58,6 miliar sehingga total Rp 101,9 miliar. Dompu, jumlah program 22, kegiatan 40, dana bersumber dari APBN Rp 9,2 miliar, APBD provinsi Rp 19,8 miliar sehingga total Rp 29,06 miliar.

Kabupaten Bima, jumlah program 48, kegiatan 112, dana bersumber dari APBN Rp 90,7 miliar dan APBD provinsi Rp 3,6 miliar sehingga total Rp 104,4 miliar miliar. Kota Bima, jumlah program 7, kegiatan 12, dan bersumber dari APBN Rp 6 miliar dan APBD provinsi Rp 1,6

miliar sehingga totalnya Rp 7,7 miliar. Total keseluruhan 10 kabupaten/kota untuk bidang perencanaan sosial ada 247 program, 663 kegiatan bersumber dari APBN Rp 888,6 miliar dan APBD provinsi Rp 516,9 miliar sehingga totalnya Rp 1,4 triliun.

Sementara itu, Wakil Gubernur NTB, H. Muh. Amin, SH, M.Si saat penutupan Musrenbang 2014, Kamis (3/4) meminta semua pihak secara bersama-sama mengawal hasil Musrenbang NTB tahun 2014. Dokumen yang dihasilkan melalui prosedur dan proses Musrenbang tersebut hendaknya menjadi acuan bagi perencanaan dan penganggaran program-program pembangunan NTB tahun anggaran 2015 mendatang.

Menurutnya, Musrenbang NTB 2014 sangat penting dalam membangun kesepahaman, membuat kesepakatan, dan memadukan strategi, program, dan kegiatan untuk mendukung pelaksanaan prioritas pembangunan di provinsi NTB tahun 2015. Dikatakan, dokumen perencanaan yang akan dihasilkan dalam Musrenbang tahun ini, selanjutnya menjadi bahan pembahasan dan pemantapan dalam pra Musrenbang nasional, Musrenbang nasional, dan pasca-Musrenbang nasional tahun 2014 dalam rangka penyusunan rencana kerja pemerintah (RKPD) tahun 2015. ‘’Penyelenggaraan Musrenbang NTB tahun 2014 ini, memiliki nilai strategis di dalam mempertemukan dan menyepakati aspirasi pemerintah kabupaten/ kota dan kebijakan pemerintah provinsi,’’ pungkasnya. (nas/*)

Ketua PN Praya Mengaku Diintervensi Kajari Dari Hal. 1 Bambang menghubunginya saat itu, tidak membicarakan apa – apa, kecuali cerita tentang jabatannya yang mentereng dan koleganya orang – orang penting. ‘’Sama sekali tidak ada membicarakan masalah kasus Along,’’ kata Sumedi.

Giliran ketika ditanya soal komunikasinya dengan Subri, saksi mengakui cukup intens sebagai Muspida. Sementara dalam kasus Along, ia mengaku didatangi langsung ke ruangannya oleh Subri. ‘’Selesai sidang, beliau masuk ke ruangan saya.

Itu saat perkara sedang berjalan, sebelum penangguhan penahanan Along,’’ terang Sumedi, yang juga hakim Tipikor pada Pengadilan Negeri Mataram.

Ditanya Ketua Majelis Hakim, Dr.Sutarno, SH, MH, adakah intervensi saat itu? Dijawab “ada” oleh Sumedi dan mengurai dengan percakapan. ‘’Omong-omong biasa mas, saya dengar dari Intel saya, Along mau ditangguhkan sama mas,’’ kata Sumedi mengutip kalimat Subri.

Dijawabnya , ‘’ sudahlah, itu (penangguhan) kewenangan majelis jangan bicara seperti itu,’’ jawab Sumedi dengan logat Jawanya. Setelah dijawab seperti itu, Subri langsung terlihat malu dan berusaha mengalihkan pembicaraan. Namun permintaan yang sama diungkap kembali Subri. “Dia bicara lagi ke saya begini, ‘’jangan ya mas, jangan,’’ Sumedi kembali mengutip kata – kata Subri.

Hakim kemudian mempertegas yang dimaksud dengan kalimat ‘’jangan’’. Menurut Sumedi, kalimat ‘’jangan’’ yang dimaksud adalah permintaan agar Along tidak ditangguhkan penahanannya.

Promosi Pariwisata Dari Hal. 1

Halaman 5

pantai yang lebih cantik dari itu di kawasan Pulau Lombok bagian selatan seperti Pantai Kuta, Selong Belanak dan lainnya. ‘’Saya berharap semua delegasi menikmatinya selama tinggal di sini. Dan saya berharap tidak hanya menggelar pertemuan saja, anda bisa menikmati banyak destinasi wisata di Pulau Lombok yang menarik,’’ ajaknya.

Selain mempromoiskan wisata Pulau Lombok dan Sumbawa yang kaya potensi, gubernur juga mengatakan NTB memiliki banyak wisata budaya seperti taritarian dan lainnya. (nas)

Ditanya adakah intervensi yang sama dari Kapolres? Sumedi tidak menjawab lugas. Namun ia mengaku pernah ditelepon Supriadi menanyakan penangguhan penahanan. Ada permintaan agar itu (penangguhan) tidak dilakukan. ’’Atasan saya bilang, jangan lah (ditangguhkan, red),’’ kata Sumedi mengutip permintaan Kapolres. Namun Sumedi tidak menjelaskan lagi siapa atasan Kapolres dimaksud.

Namun pada dasarnya Sumedi memahami permintaan – permintaan semacam itu sebagai tekanan. Setiap permintaan yang sama dari siapapun, dijawabnya halus. Tapi substansinya, Along tetap harus dia bebaskan. ‘’Mati pun saya harus keluarkan orang ini (Along, red),’’ terangnya. Ditanya hal paling prinsip soal penangguhan penahanan, menurut Sumedi, sejak awal kasus ini dilihatnya sebagai kasus perdata dan selalu dikomunikasikan dengan hakim anggota. Karena itu, ketika ia memahami bahwa kasus itu bukan kewenangannya untuk menyidangkan, maka Along ditangguhkan. Ada alasan moral lainnya, karena ada surat permintaan penangguhan penahanan bahwa Along adalah pendeta di sebuah gereja. Akhirnya Along ditangguhkan penahanannya Tanggal 12 September 2013, setelah Along ditahan sejak Tanggal 24 Juli -22 Agustus.

Sejak penangguhan penahanan itu, banyak orang meributkan itu dan menyebut hakim sudah ‘’masuk angin’’. Bahkan instansinya sempat didemo.

Saat itulah berhembus isu, hakim telah menerima uang Rp 200 juta dari Along. Selain mem-

bantah keras menerima uang itu, Sumedi mengklarifikasi ke dua hakim anggotanya Anak Agung dan Dewi Santini. Dua hakim ini juga bersumpah tidak pernah menerima uang. Hakim Desak Yuni Ariyanti juga dihubunginya dan menanyakan hal sama, juga dibantah keras. Panitera pengganti H. Abdul Wahab juga diisukan menjadi pintu masuk penangguhan penahanan juga tidak ada. ‘’Supaya ini tidak jadi fitnah, saya tanyakan lagi, apakah benar saudara saksi meneriam uang Rp 200 juta itu?,” tanya hakim Sutarno. “Tidak yang mulia,” jawab Sumedi.

Sebelum Sumedi, saksi pertama yang diperiksa adalah Kapolres Loteng, AKBP. Supriadi, SIK. Kapolres banyak ditanya hakim seputar bagaimana prosedur penanganan kasus Along dan alasan menerima perkaranya berdasarkan laporan Lusita Anie Razak dan Bambang W. Soeharto.

Kapolres Bantah Lakukan Intervensi Kapolres ditanya soal tanah 1,5 hektar, termasuk kaitan dengan dugaan intervensinya dalam kasus Along. Soal intervensi, Kapolres Loteng membantahnya.

Kapolres mengaku tidak pernah sama sekali melakukan intervensi karena setelah kasus itu dilaporkan dan diproses Sat Reskrim, ia hanya mengawasi secara umum dan menanyakan perkembangannya.

Hakim anggota Fathur Rauzi, SH kemudian memperjelas perihal tanah 1,5 hektar di kawasan Kute. Ditanya, apakah benar tanah itu diperoleh dari Lalu Faturahman yang juga kolega

Giliran Kabid Cipta Karya Dinas PU Kota Bima Diperiksa Menurut informasi saksi yang diperiksa dari pihak rekanan.

Pemeriksaan terhadap Suhardin berlangsung hingga pukul 11.00 Wita. Usai diperiksa, Suhardin menjelaskan bahwa ia dimintai keterangan kaitan kapasitas Dinas PU sebagai pemilik wilayah. ‘’Kita diperiksa karena sebagai pemilik wilayah saja,’’ ujarnya singkat sambil berlalu.

Sementara itu, Ketua Tim Kejati NTB, Dedy Irawan SH yang dikonfirmasi enggan memberi penjelasan. Pasalnya, dia sendiri sudah mendapat warning dari Kasi Penkum dan Humas Kejati NTB untuk tidak memberikan keterangan kepada media. ‘’Terserah kalian mau dapat informasi dari mana, tapi dari saya tidak ada keterangan,’’ ujarnya juga singkat.

Berdasarkan informasi, pemeriksaan proyek SPAM di Kota Bima ini merupakan pemeriksaan lanjutan. SPAM Kota Bima menjadi sasaran Tim Kejati, karena proyek tersebut juga diduga bermasalah. Salah satu indikasinya, pemasangan pipa yang diduga tidak sesuai juklak dan juknis. (use)

Dari Hal. 1

Lusita? Dibantah Kapolres, karena tanah itu dibelinya dari pria bernama Sulame. Apakah bukan dari PT. Pantai Aan? ‘’Bukan pak, saya beli cash dari Sulame seharga Rp 50 juta,’’ jawab Kapolres.

Hakim anggota M. Idris M. Amin menanyakan soal pertemuan Kasat Reskrim Iptu Deni Septiawan dengan Subri di rumah dinas Kajari Praya, soal adanya uang Rp 100 juta untuk mengurus perkara Along. ‘’Apakah Deni Septiawan sudah melapor ke Anda (Kapolres) terkait uang Rp 100 juta itu,’’ tanya hakim. Dijawab “tidak ada” oleh Kapolres. Tentang adanya tawaran dana dari Subri itu, dia mengetahui setelah mantan Kajari Praya itu ditangkap KPK. Saat giliran JPU KPK, Risma Ansyari, SH, MH, menanyakan perihal dana Rp 200 juta ke hakim untuk penangguhan penahanan Along, Kapolres mengaku tidak tahu karena menjadi domain PN Praya.

Berlanjut soal komunikasinya dengan Bambang W. Soeharto, Kapolres mengaku hanya bertemu sekali, itu pun tidak sampai lima menit sekitar November 2013 lalu. Tidak ada komunikasi membahas soal kasus persoalan tanah Bambang dengan Along.

JPU mengungkap soal SMS dari Bambang yang menyebut, ada jatah dana Rp 25 juta untuk Kapolres, Rp 10 juta untuk Kasat Reskrim dan Rp 15 juta untuk Aprianto Kurniawan, Kasi Pidsus Kejari Praya. Ini dibantah juga oleh Kapolres.

Karena setiap pertanyaannya dibantah, akhirnya JPU mengeluarkan jurus bukti soal transkrip pembicaraan Kapolres dengan Bambang, sekaligus untuk menganulir pengakuan bahwa Kapolres tidak pernah beromunikasi intens dengan pengusaha pariwisata itu.

Dalam transkrip itu, Bambang berkeluh kesah tentang penangguhan penahanan Along oleh hakim. Pada komunikasi itu, Kapolres hanya menjawab ‘’iyaiya’’, “siap” dan tertawa kecil.

Poin percakapan yang paling disorot KPK yang dibeberkan soal desakan agar kasus Along jilid II dipercepat, karena hakim disebut sudah ‘’masuk angin’’ untuk kasus Along jilid I. Dalam transkrip itu terungkap, ‘’ nah, mohon bantuan Pak Kapolres supaya dipercepat, karena mereka sudah punya siasat ini termasuk hakimnya juga. Hakim majelis nanti akan menjadi mediator adalah anak

buahnya si majelis yang dua orang yang saya konon ceritanya ada sesuatu yang masuk angin oleh hakim anggota ini. Dia mau damaikan bagaimana? Saya ngerti itu dia mau ngejar datanya Pak Kapolres” kata Bambang panjang lebar. Dijawab Kapolres dengan “siap”.

JPU menanyakan persepsinya tentang “masuk angin” tersebut, menurut Kapolres, bisa jadi hakim sudah menerima uang dari Along sehingga dikeluarkan dari tahanan. Diklarifikasi soal jawaban “siap” sehingga mengesankan perintah atasan kepada bawahan, dengan santai dijawab Kapolres, bahwa kalimat “siap” itu biasa diucapkan sebagai korps Bhayangkara bertanda mengerti.

Terungkap hal lain di persidangan bahwa dirinya sempat meminta kepada pihak Pantai Aan melalui Lusita dan Bambang, soal pembangunan Mapolsek yang membutuhkan dana Rp 1,9 miliar. Dalam transkrip itu, Kapolres berharap Lusita dan Bambang mengerti bahwa pihaknya sedang merampungkan pembangunan Mapolsek dan butuh dana miliaran. Saat diklarifikasi JPU, Kapolres berkelit, bahwa yang dimaksud dana sebesar itu dibutuhkan dari Pemda Loteng, bukan permintaan kepada Lusita atau Bambang.

Selain Ketua PN Praya dan Kapolres Loteng diperiksa, dalam sidang kemarin, juga diperiksa Sugiharta alias Along. Diperiksa sebagai saksi, Along membeberkan kesaksian terkait pelaporan dan penahananya di Polres Lombok Tengah (Loteng).

Along mengaku dilaporkan oleh Bambang W. Soeharto. Sekitar April 2013 ia mendapatkan panggilan dari Polres Loteng. Panggilan pertamanya ia diminta untuk hadir dan diperiksa sebagai saksi, namun untuk panggilan selanjutnya ia dipanggil sebagai tersangka. ‘’Tanggal 17 April saya mendapatkan panggilan dari Polres Praya, namun pada waktu itu saya masih di Thailand. Selanjutnya saya memenuhi panggilan pertama pada tanggal 31 April 2013. Saya masih ingat hari itu hari Senin. Nah kemudian pada hari Jum,at saya diminta hadir ke Polres lagi, kemudian pada waktu itu saya langsung dijadikan tersangka dan ditahan,” jelas Along kepada majelis hakim.

Dikatakan, bahwa ia ditahan atas dasar laporan Bambang W. Soeharto. (ars/met)

OPINI

SUARA NTB Sabtu, 5 April 2014

Prahara UU Minerba bagi Pelaku Tambang

Proteksi Petani Tembakau PETANI tembakau di Pulau Lombok, kini mulai mempersiapkan bibit. Bersamaan dengan persiapan benih, pengolahan lahan juga mulai dilakukan. Pada masa-masa inilah, petani harus cermat mempersiapkan semuanya. Tidak saja mengolah lahan dan menyiapkan bibit unggul, tetapi juga sudah antisipasi pasar.

Di wilayah Lombok Timur, belakangan ini berkembang informasi bahwa petani mitra termasuk petani swadaya mulai terprovokasi untuk memaksimalkan area tanam tembakau di musim tanam tahun 2014 ini. Ada desakan agar petani menanam tembakau dalam jumlah banyak (maksimal).

Desakan itu tentu sah-sah saja bagi petani mitra. Tetapi bagaimana dengan petani swadaya? Karena seperti kita ketahui, penjualan tembakau petani swadaya dengan petani yang telah bermitra dengan perusahaan sangat berbeda.

Petani yang bermitra dengan perusahaan tentu tidak perlu ragu dengan hasil panennya. Karena di sana sudah ada kesepakatan antara perusahaan dengan mitranya (petani) baik menyangkut volume termasuk harga tembakau hasil panen.

Tetapi jika petani swadaya terprovokasi, kemudian tanpa perhitungan menanam dalam jumlah banyak. Siapa yang membeli? Memang ada Pergub yang mengatur pembelian hasil panen tembakau petani swadaya. Tetapi dalam jumlah terbatas. Lalu jika hasil panennya melimpah, kemudian tidak ada yang membeli, petani swadaya akan rugi. Kalau pun ada yang menampung, harganya pun berpeluang dipermainkan (dijual murah).

Belum lekang dari ingatan ketika masa panen beberapa waktu lalu, petani swadaya menggelar demo sambil membawa tembakau hasil panennya ke Kantor Gubernur NTB. Mereka protes sambil menunjukkan hasil panennya yang tidak terjual. Kalau pun ada yang membeli, itu pun harganya menurut petani terlalu murah. Akhirnya Pemprov NTB turun tangan dan ‘’memaksa’’ perusahaan pemasok tembakau untuk membelinya.

Agar peristiwa serupa tak terulang, sejak awal pemerintah hendaknya sudah melakukan pendampingan. Pendampingan ini adalah salah satu bentuk proteksi pemerintah terhadap petani tembakau agar mereka terlindungi.

Dengan proteksi yang maksimal dari pemerintah, petani akan terhindari dari kerugian.

Tidak saja menghindari kerugian. Melalui proteksi ini diharapkan pemerintah juga bisa memberikan kemudahan-kemudahan kepada petani. Misalnya kemudahan dalam memperoleh modal. Karena sudah lazim, petani tembakau yang tidak memiliki modal cukup, terpaksa harus berurusan dengan rentenir, ijon atau sejenisnya untuk memperoleh modal.

Ujung-ujungnya bukan kesejahteraan yang mereka nikmati pascapanen. Tetapi masalah baru berupa belitan utang. (*)

STASIUN RADIO

Halaman 6

Penerapan UU mineral dan batu bara (Minerba) No.4 tahun 2009 berbuntut panjang baik bagi pelaku tambang maupun pemerintah. Ancaman PHK menjadi isu yang seringkali muncul terhadap pekerja tambang, puluhan ribu pekerja berpotensi dirumahkan. Lebih serius lagi, hengkangnya perusahaan asing juga menjadi ancaman bagi pemerintah, bila itu terjadi 800 ribu pekerja akan kehilangan pekerjaan (Wall Street Journal, 14/ Maret/2014).

EPERTI yang dipahami, UU minerba mengamanatkan terbangunnya industri hilir, dengan memerintahkan perusahaan tambang untuk membangun pabrik pemurnian bahan baku (smelter). Amanat ini terasa berat oleh perusahaan tambang, dengan beberapa alasan: 1). biaya pembangunan smelter bisa mencapai belasan bahkan puluhan triliun rupiah, 2). infrastruktur pendukung, seperti listrik sebagai kebutuhan smelter belum memadai, dan 3). produksi bahan tambang di dalam negeri tidaklah besar sehingga dianggap tidak efisien untuk dibangun smelter.

Internasionalisasi Isu Tarik ulur UU Minerba sarat dengan kepentingan, tiada lain selain kepentingan bisnis (meraih rente bisnis). Ada banyak pihak yang akan kekurangan untung bila UU ini dipaksakan untuk diterapkan. Tidak terkecuali pemodal-pemodal asing.

Bank Dunia dalam beberapa media memberi ancaman serius terhadap pemerintah, pelarangan ekspor tambang mentah akan berpotensi defisitnya neraca perdagangan Indonesia sampai 2017 sebesar 12,5 milliar dolar Amerika. Tentu ini mengkhawatirkan, mengingat neraca perdagangan kita sudah babak belur oleh Cina.

Pertanyaannya dari mana angka yang begitu bombastis ini.

Di samping itu, isu lain yang mencuat bahwa dengan pelarangan ekspor tambang mentah, Jepang akan mengajukan gugatan arbitrase internasional. Indonesia

Oleh :

Dr. M. Firmansyah

(Ketua Pusat Kajian Ekonomi Pembangunan (PKEP) FE Unram)

Perlu juga dipahami, dengan adanya upaya pemurnian dalam negeri ini, akan memuaskan publik yang ingin tahu sebenarnya apa saja yang terangkat dari perut bumi ini. Apa betul hanya satu atau dua jenis bahan tambang saja?

Tidakkah memungkinkan untuk terangkatnya bahan-bahan mentah lainnya?

Bila tidak dilakukan pemurnian di dalam negeri, pertanyaan di atas tidak akan terjawab. dianggap melanggar aturan WTO, dengan pengenaan pajak progresif mencapai 60 persen bagi perusahaan yang mengekspor bahan mentah selama masa transisi batas pembangunan smelter 2016.

Sisi Untung dan Rugi Bila dilihat dari aspek untung dan rugi, kita bisa mengerti kenapa UU Minerba menjadi sasaran empuk serangan bagi sebagian pemburu rente terhadap pemerintah. Pihak yang paling dirugikan adalah 1). Perusahaan tambang (besar maupun kecil) yang sudah beroperasi puluhan tahun namun tetap ingin mengekspor bahan mentah. 2). Perusahaanperusahaan pemurnian di luar negeri yang melimpah jumlahnya, akibat dari pelarangan pengiriman bahan mentah menjadi berkurang aktivitasnya.

Ketika perusahaan rugi (atau kurang untung) maka tombol yang paling mudah diputar adalah memPHK-an karyawan. Dengan

ancaman itu, pemerintah tentu tidak akan diam diri karena akan menyangkut stabilitas politik dan ekonomi dalam negeri. Implikasinya pembangunan smelter menjadi molor sampai 2016, walaupun pengusaha tetap diberatkan dengan adanya pajak progresif dalam ekspor bahan mentah tambang selama masa itu.

Di samping ada kerugian, tentu potensi untung juga di depan mata. Disadari atau tidak, UU Minerba No 4. 2009 ini punya misi mulia, yaitu menjadikan negeri ini tidak selalu bangga untuk menjual hasil bumi tanpa diolah.

Dengan terbangunnya industri hulu dan hilir akan memberi nilai tambah yang lebih luas bagi negara dan masyarakat. Skala ekonomi menjadi luas, tenaga kerja menjadi banyak terserap, pajak menjadi lebih besar dan neraca perdagangan kita meningkat berkali-kali lipat karena harga barang yang diolah dengan bahan mentah tentu lebih besar hargan-

ya. Banyak kalangan berpandangan bahwa masa transisi ini paling terjadi 1-2 tahun.

Perlu juga dipahami, dengan adanya upaya pemurnian dalam negeri ini, akan memuaskan publik yang ingin tahu sebenarnya apa saja yang terangkat dari perut bumi ini. Apa betul hanya satu atau dua jenis bahan tambang saja? Tidakkah memungkinkan untuk terangkatnya bahan-bahan mentah lainnya? Bila tidak dilakukan pemurnian di dalam negeri, pertanyaan di atas tidak akan terjawab.

Pada sisi lain pemerintah juga harus mempertimbangkan kemampuan pengusaha tambang. Pemerintah tidak boleh hanya melempar wacana, namun tanpa disiapkan sarana pendukung, dan berbagai alternatif mengatasi persoalan pembangunan smelter.

Apalagi biasanya isu-isu politik kerap kali mendegradasi persoalan bangsa lain yang lebih penting.

Dengan demikian, mari berpikir jernih. Pelaku tambang dan pemerintah harus mengedepankan kepentingan bangsa secara luas di atas kepentingan pribadi dan golongan bisnis. Walau setiap kebijakan tidak akan menyenangkan semua orang.

Perusahaan diduga mulai doktrin petani tembakau Proteksi dari pemerintah sangat dibutuhkan

*** Polisi kesulitan ungkap jaringan pencurian ternak Pencurian ternak terancam marajalela

***

STASIUN RADIO

email: citrabima_957@yahoo.co.id

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Hari Aryanti, Akhmad Bulkaini Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi, Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur: Rusliadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami. Dompu : Nasrullah. Bima : M.Yusrin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaluddin, Wahyu W. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 10.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 10.000/mmk. Display F/C : Rp 20.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 8.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 5.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 450.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 250.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 50.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 55.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka.

Harga eceran Rp 3.000. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT Bali Post.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

EKONOMI DAN BISNIS

SUARA NTB Sabtu, 5 April 2014

Halaman 7

Perusahaan Diduga Mulai Doktrin Petani Tembakau

(Suara NTB/bul)

Pengiriman Pangan Perlu Diminimalisir BADAN Ketahan Pangan (BKP) memastikan ketersediaan kebutuhan pangan di daerah ini sudah tercukupi. Bahkan beberapa di antara komoditi yang ada, produksinya masih tetap surplus. Kelangkaan komoditi yang kerap kali memicu kenaikan harga dan inflasi mestinya tak perlu terjadi, langkahnya harus ada upaya untuk meminimalisir distribusi komoditi yang keluar daerah.

Kepala BKP Provinsi NTB, Ir. Hj. Hartina, MM didampingi Kepala Bidang Distribusi Pangan dan Kepala Bidang Ketersediaan Pangan mengatakan, kebutuhan pangan untuk 4,5 juta lebih penduduk NTB, ditambah dengan para wisatawan yang berkunjung ke daerah ini masih bisa terpenuhi. Namun banyaknya distribusi komoditi ke daerah lain kerap menjadi pemicu kelangkaan di NTB, sehingga memicu kenaikan harga.

“Ini yang perlu kita pikirkan bagaimana agar komoditi kita tidak terlalu berlebihan ke luar daerah. Ini menyangkut pasar memang,” demikian Hartina menyinggung kenaikan harga cabai salah satunya yang marak disebut-sebut saat ini.

Bukan pada persoalan kurangnya produksi, bahkan dari pantaun di lapangan, komoditi-komoditi tersebut telah menyumbang angka produksi yang tinggi. Dilihat dari hasil pantauannya di empat pelabuhan, Lembar, Badas, Labuan Bima dan Sape diketahui, untuk beras saja, yang dicatat keluar tahun 2012 sebanyak 22.00 ton, meningkat menjadi 77.00 ton tahun 2013.

Demikian juga dengan jagung, dari yang dikeluarkan 83.000 ton tahun 2012, menjadi 200.000 ton tahun 2013. Kedelai, yang biasa disebut-sebut selalu kesulitan data distribusi keluar daerah 21.600-an ton tahun 2013, sementara cabai yang dikeluarkan tahun 2013 sebanyak 3.124 ton.

“Kebutuhan kita banyak yang keluar, akibat terjadi permainan harga. Ini catatan real, belum termasuk dari pelabuhan lainnya,” ditambahkan Hartina.

Tidak bisa disalahkan, selain karena harga, komoditi daerah yang keluar ini termasuk jenis-jenisnya yang tidak tahan lama (mudah rusak/busuk). Solusi yang kemudian dipertimbangkan adalah harus disiagakan mesin pengawet. Salah satunya yang diwacanakan difungsikan yakni mesin penyimpanan yang ada di Banyumulek, Lombok Barat.

Sementara pada kebutuhan konsumsi, disebutkan untuk beras, dalam setahun konsumsi dalam daerah sebanyak 553.091 ton. Dengan perhitungan 118,1 Kg/Kapita/tahun.

Untuk cabai, setahun dibutuhkan sebanyak 7.165 ton, gula pasir 26.226 ton, minyak goreng 27.361 ton, telur ayam 25.290 ton. Demikian juga dengan bawang merah, setahun dihitung kebutuhan mencapai 11.849 ton, daging sapi 12.645 ton.

Dengan kondisi surplus komoditi ini, Hartinia mengatakan bahkan mengantisipasi pemberlakuan pasar Asean, dengan tingkat kunjungan wisatawan yang tinggi dan banyaknya tenaga kerja asing yang akan masuk.

Masih bisa di-back up kebutuhankebutuhan konsumsi pangannya.

“Kebutuhan yang sudah dihitung sudah termasuk kebutuhan di luar rumah tangga, dari sisi produksi kita masih tetap aman,” katanya. (bul) Hj. Hartina

KECANTIKAN

RUPA-RUPA

Mataram (Suara NTB) Para petani tembakau mitra perusahaan, termasuk petani swadaya diduga mulai terprovokasi dorongan dari perusahaan, untuk memaksimalkan area tanam tembakau di musim tanam tahun 2014 ini. Banyak di antaranya yang mulai mengangkat ijon, meminjam modal di lembaga-lembaga keuangan, meski resiko pengembaliannya tinggi.

Hamadi, salah satu petani binaan perusahaan mitra di Kecamatan Sakra, Lombok Timur mengatakan, Jumat (4/4) menuturkan, atas berkembangnya informasi yang disampaikan oknum-oknum petugas lapangan (PL) pihak perusahaan dari petani ke petani, tahun ini tingkat serapan tembakau petani oleh perusahaan akan tinggi. Lebih dari tahun-tahun sebelumnya.

Harapan-harapan itulah yang saat ini membuat petani hampir serempak berambisi menanam tembakau dengan areal yang lebih luas. Banyak petani tembakau yang mulai menjaminkan kendaraannya untuk mendapatkan modal penanaman.

“Banyak yang mulai nyewa

lahan, per hektar Rp 12 juta.

Dari petani ke petani, informasinya perusahaan akan membeli tembakau dalam jumlah banyak. Semua berloma-lomba ngangkat ijon untuk sewa lahan dan biaya tanam,” katanya pada Suara NTB di Selong.

Bahkan, dalam satu hektar lahan tanam, petani menurutnya sudah berani meminjam modal hingga Rp 50 juta.

Dasarnya kembali lagi, dengan informasi yang disebar perusahaan akan serapannya yang tinggi diperkirakan harga pembelian nantinya akan tinggi.

“Kami ada beberapa yang sudah meminjam ke BPR (Bank Perkreditan Rakyat), bunga pinjaman Rp 2 juta dalam jangka waktu enam

bulan, pinjaman Rp 10 juta.

Belum lagi minjam pada pemilik uang lainnya,” tambah Hamadi polos membeberkannya pada media ini.

Petani lainnya, Muhammadun mengatakan, informasi-informasi yang disebarluaskan perusahaan tak jarang membuat petani binaan maupun swadaya untuk membeli lahan pada lokasi-lokasi penanaman yang jauh, di antaranya di Lombok Utara hingga Lembar, Lombok Barat. Harapannya, petani dapat membeli lahan yang lebih murah tetapi dapat menghasilkan produksi yang tinggi.

“Tahun ini katanya banyak perusahaan luar yang akan membeli tembakau. Makanya banyak petani yang mulai ngu-

tang sana, ngutang sini untuk biaya penanaman. Targetnya April - Mei penanaman sudah mulai,” katanya.

Keinginan perusahaan untuk membeli dalam jumlah banyak ini sebenarnya berkembang sejak awal pembibitan, antara Maret dan April ini. Terlepas dari doktrin-doktrin oknum PL perusahaan itu, Muhammadun mengatakan tidak ada pilihan lain karena beratnya mencari usaha lain.

Ketua Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) Lombok Timur, Drs. Lalu Hatman, justru mengimbau petani agar tidak termakan provokasi-provokasi oknum perusahaan.

Menurutnya, iming-iming akan membeli dalam jumlah banyak dan pembelian dengan harga tinggi ini sudah menjadi fenomena setiap tahun. Hanya saja disayangkan masih banyak petani yang terjebak dengan informasi sepihak itu, kemudian nekad mencari pinjaman modal meski bunga pin-

jamannya tinggi.

Informasi ini menurutnya bentuk strategi usaha yang dimainkan oleh perusahaan.

Kemudian ia benarkan pada musim pembelian nanti perusahaan akan membeli dengan harga semaunya, kemudian menebar alasan kembali, bahwa produksi terlalu banyak.

“Petani harus cerdas. Kalau wilayah selatan petaninya masih bisa terprovokasi. Tapi untuk wilayah utara dan tengah petani sudah memilih untuk menanam tananam hortikultura yang untungnya jauh lebih besar, cabai misalnya, tanaman buah dan sebagainya yang harganya jauh lebih tinggi,” katanya.

Saat ini banyak petani yang mulai jenuh dengan permainan-permainan sepihak perusahaan yang jarang menguntungkan petani. Tembakau menurutnya tak lagi menjadi komoditi primadona, yang lambat laun diperkirakan akan terus tergerus jika petani selalu menjadi korban. (bul)

Petani Tembakau akan Disubsidi Bahan Bakar Alternatif Mataram (Suara NTB) Pemprov NTB melalui Dinas Perkebunan akan mendistribusikan bantuan Bahan Bakar Alternatif (BBA) omprongan tembakau virginia musim tanam 2014 pada Juli – Agustus mendatang. Pengadaan bahan bakar alternatif omprongan tembakau senilai Rp 12 miliar itu saat ini dalam proses lelang di Unit Layanan Pengadaan (ULP) Biro Administrasi Pembangunan Setda NTB. “Empat bahan bakar alternatif yakni batang pohon turi, batu bara, cangkang sawit dan cangkang kemiri. Itu nanti akan diberikan kepada petani, kita distribusi Juli sampai Agustus pada saat mulai pengomprongan pertama,” kata Kepala Dinas Perkebunan NTB, Ir. Husnul Fauzi, M.Si ketika dikonfirmasi di Mataram, Jumat (4/4).

Husnul mengatakan, bantuan bahan bakar alternatif omprongan tembakau itu akan diberikan kepada 8.775 orang petani. Dikatakan, jumlah kebutuhan masing-masing jenis bahan bakar omprongan sudah diketahui. “Ini bantuan sosial dalam bentuk barang, bukan bantuan bergulir,” jelasnya.

Menurutnya, sebetulnya jumlah bahan bakar omprongan alternatif yang disediakan pemrpov NTB tersebut seperdelapan dari total kebutuhan pengomprongan. Setiap petani

Dicari Coaster Bisa Potong Tampil Cantik Tidak Harus Mahal

menerima sekitar Rp 1,4 juta dalam bentuk bahan bakar omprongan tembakau. Bahan bakar itu disesuaikan dengan oven yang digunakan petani.

Musim tanam tembakau virginia Lombok tahun ini, Pemprov NTB menargetkan produksi sekitar 34 ribu ton. Pada tahun ini, rencana luas areal tanam yang telah diproyeksikan Dinas Perkebunan berdasarkan kesepakatan dengan perusahaan mitra dan petani sekitar 21.000 hektar.

Pada tahun 2013 lalu, luas areal tanam mencapai 14.000 hektar dengan produksi sekitar 26.000 ton. Berdasarkan kesepakatan antara perusahaan mitra tentang target pembelian tahun 2014, maka tahun ini luas areal tanam meningkat dari tahun sebelumnya menjadi 21.000 hektar dengan target produksi 34.000 ton.

Secara faktual tahun 2013 lalu, sekitar 100.000 tenaga kerja terserap dalam sektor budidaya dan pengolahan pertembakauan.

Jika rata-rata dalam satu Kepala keluarga (KK) terdapat empat sampai lima anggota keluarga, maka sekitar 400.000 sampai 500.000 tenaga kerja yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam proses produksi tembakau Virginia.

Jumlah perputaran uang selama tiga sampai empat bulan masa tanam tembakau itu rata-rata antara Rp 700 miliar sampai Rp 900 miliar yang berputar dalam jangka waktu itu.

Bahkan jika harga tembakau Virginia bagus, maka perputaran uang di masyarakat setiap musim tanam bisa tembus Rp 1 triliun. (nas)

(Suara NTB/met)

PEMECAH GELOMBANG – Beberapa gili di Pulau Lombok, diakui mengalami abrasi yang cukup parah akibat gelombang laut. Diperlukan beragam ikhtiar, baik dari pemerintah maupun masyarakat untuk mencegah abrasi itu, seperti halnya pemecah gelombang yang ditanam oleh pelaku wisata di pinggir pesisir pantai di Gili Nanggu, Kecamatan Sekotong, Lombok Barat ini

LISNA JAYA MOTOR Menerima :

Ganti Oli - Spare Parts Service Mobil & Sepeda Motor

Hubungi : GEDE HP. 087 865 276 400 085 337 568 500

Jl. SULTAN HASANUDDIN 139 BLOK D CAKRA UTARA

RUPA-RUPA

MEBEL

04

TOKO BANGUNAN

MADU

PENGOBATAN

KACAMATA

PELUANG USAHA

BATIK

SHOWROOM

TRAVEL

4

SUARA NTB Sabtu, 5 April 2014

POLHUKAM

Halaman 8

Berkas Kasus Jagaraga Diserahkan ke Kejaksaan Giri Menang (Suara NTB) Polres Lombok Barat melalui Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) telah menyerahkan berkas perkara tahap pertama kasus aset Dusun Tegal, Desa Jagaraga ke Kejaksaan. Berkas perkara diduga melibatkan mantan Kepala Kantor Aset Burhanudin yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini akan dievaluasi oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) apakah bisa naik ke tahap II atau P21 dan sebaliknya masih kurang berkasnya (P19) dan perlu dilengkapi.

Demikian ditegaskan Kasatreskrim Polres Lobar, Iptu Sidik Priamursida, Jumat (4/4) kemarin. Dijelaskan, berkas ini

akan dikaji oleh pihak Kejaksaan, apakah dilanjutkan tahap dua (P21) atau dikembalikan ke Polres. Pihaknya juga tengah

berkoordinasi dengan pihak BPKP untuk menghitung kerugian yang ditimbulkan kasus ini.

Hasil audit BPKP tersebut me-

lengkapi berkas kasus ini.

“Kami juga tengah berkoordiasi dengan BPKP untuk menghitung kerugian kasus aset Jagaraga,” ungkap Kasatreskrim Lobar ini.

Ia menyatakan, hasil audit BPKP ini menjadi acuan dan dasar menentukan kerugian akibat kasus ini. Permintaan audit belum disampaikan secara resmi ke pihak BPKP, namun tengah dikoordinasikan

untuk segera menyurati. Dalam hal ini, Polres yang berkentingan menyurati pihak BPKP untuk mengajukan audiit. Dalam waktu dekat, pihaknya akan menyurati BPKP. Pihaknya telah melakukan pemeriksaan tersangka. Namun dari beberapa kali pemeriksaan tersangka, polisi hanya bisa meminta keterangan sekali. Karena pada saat bersamaan, tersangka dalam kondisi sakit. Pe-

Minta Pinjaman Uang Rp 15 Juta ke Ketua KPU

KPU Imbau Parpol Segera Cabut APK Selong (Suara NTB) Sabtu (5/4) hari ini merupakan batas terakhir pelaksanaan kampanye. Malam minggu, pukul 00.00 seluruh Alat Peraga Kampanye harus sudah dicabut. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lotim pun mengimbau seluruh Partai Politik (Parpol) peserta Pemilu untuk mencabut APK masing-masing.

Hal ini dinyatakan Ketua KPU Lotim, M. Saleh. Ditemui di Selong, Jumat (4/4) kemarin, ia menyampaikan, hari ini (Jumat, red) pihaknya akan surati seluruh Parpol. Menjelang masa kampanye berakhir ini, seluruh pihak terkait akan diajak untuk berkoordinasi dalam upaya mensterilkan kawasan dari seluruh atribut kampanye. Pascapenyampaian surat, jika tak kunjung di tertibkan, KPU dan Panwaslu akan bergerilya lakukan penertiban. Semua PPK dan PPS bergerak untuk lakukan penertiban.

Diketahui, selama jadwal kampanye selama 21 hari yang siapkan KPU, kegiatan Rapat Umum terbuka tidak semua parpol yang menggunakan. Sebagian besar kegiatan kampanye digelar secara tertutup. Kegiatan kampanye terbuka diketahui hanya dilakukan oleh PKB, PKS, Golkar, PKPI, Hanura dan Demokrat. Sedangkan PDIP, PBB, PPP, Gerindra dan PAN diketahui tidak ada kegiatan pengerahan massa di lapangan secara terbuka.

Ada penilaian, tidak gunakan kampanye terbuka karena dipandang tidak efektif. Terhadap hal ini, Ketua KPU Lotim ini mengaku tidak tahu. “Wallahua’lam efektif tidaknya itu urusan Parpol, kita hanya berkewajiban menyediakan waktu,” ungkapnya. Sementara itu soal distribusi logistik sejauh ini dipandang cukup aman terkendali. Proses pengawasan pun tetap dilakukan. Petuga PPS diminta stand by di sekretariat PPS. Ada petugas Linmas sebanyak 2 orang yang diminta berjaga-jaga. (rus)

(Suara NTB/fit)

PERKENALKAN CALEG - Pengurus DPC PDIP Kota Mataram memperkenalkan caleg dari dapil Mataram-Sekarbela di hadapan saksi se-Kecamatan Sekarbela, Jumat (4/4) kemarin.

Jelang Masa Tenang

PDIP Instruksikan Kader Copot Atribut Kampanye Mataram (Suara NTB) – Ketua DPC PDIP Kota Mataram I Wayan Sugiartha menginstruksikan kader partai berlambang kepala banteng itu untuk mencopot seluruh atribut kampanye. Ini menyusul tibanya masa tenang, mulai tanggal 6 hingga 8 April. Instruksi ini disampaikannya dalam kampanye dialogis PDIP Kota Mataram yang diisi dengan pembekalan saksi se-Kecamatan Sekarbela di Sekretariat DPD PDIP Provinsi NTB, Jumat (4/4) sore kemarin.

Pembersihan atribut kampanye tersebut, demikian Wayan Sugiartha, akan dilakukan jajaran PDIP Kota Mataram pada hari Minggu (6/ 4) pagi dengan sasaran tempat-tempat umum. Membersihkan sendiri atribut kampanye, lanjutnya, selain ingin memberi contoh yang baik kepada seluruh kalangan masyarakat, juga sebagai upaya membantu KPU dan tim gabungan untuk melakukan penertiban alat peraga kampanye. ‘’Kita ingin meringankan tugas tim gabungan. Apalagi jumlah anggota tim gabungan ini kan terbatas,’’ terangnya. Tidak hanya kader, saksi yang hadir pada kampanye dialogis hari terakhir kemarin juga diminta membantu membersihkan atribut kampanye milik PDIP pada hari Minggu pagi besok yang berada di tempat umum.

Meski demikian, Wayan Sugiartha tidak bisa menjamin upaya yang dilakukan pihaknya bisa membersihkan seratus persen atribut kampanye pada masa tenang besok. ‘’Tapi kami akan berusaha semaksimal mungkin,’’ tegasnya. Pada bagian lain, orang nomor satu di jajaran pengurus PDIP Kota Mataram ini mengatakan, melihat trend kecenderungan masyarakat, ia optimis untuk dapil (daerah pemilihan) MataramSekarbela PDIP mampu mendapatkan minimal dua kursi. ‘’Bahkan mungkin tiga,’’ imbuhnya.

Ia meminta saksi yang hadir agar betul-betul serius

Pelaku Kabur, Polres Lobar Gerebek Judi Sabung Ayam Giri Menang (Suara NTB) Satuan Reserse Kriminal Polres Lombok Barat menggerebekan lokasi judi sabung ayam di wilayah Kecamatan Gerung. Hasil operasi ini nihil, lantaran para pelaku kabur dari lokasi sesaat sebelum aparat masuk ke lokasi itu.

Namun, polisi sempat merobohkan tempat judi yang terbuat dari bangunan tidak permanen yang berlokasi di tengah sawah.

Kasatreskrim Polres Lobar, Iptu Sidik Priamursida, Jumat kemarin menyatakan, penggerebekan lokasi judi sabung ayam ini dilakukan atas laporan dari masyarakat. Setelah memperoleh laporan, pihaknya pun menindaklanjuti dengan melakukan penyelidikan ke lokasi. Kegitan judi di lokasi itu terjadwal, namun

Laporkan Mantan Kades Jagaraga

Sidik juga mengaku kalau tersangka melaporkan balik oknum mantan Kades Jagaraga terkait dugaan pemalsuan tandatangan.

“Laporannya masuk sudah lama,” aku Sidik. Diketahui, Burhanudin ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tanah pecatu di Dusun Ireng, Desa Jati Sela Kecamatan Gunung Sari Lobar, rumah Dinas milik Pemda Lobar di Jalan Ciamis dan kasus tanah aset Jagaraga Kecamatan Kuripan. (her)

Tak Ada Potensi Konflik di Mataram Jelang Pemilu

Nama Kajari Selong Dicatut

Selong (Suara NTB) Praktik pencatutan nama pejabat kembali terjadi di Kabupaten Lombok Timur (Lotim). Menjadi korban pencatutan adalah Kejaksaan Negeri Selong, Nur Rohman. Bertepatan dengan momentum Pemilihan Umum (Pemilu), sang Kajari palsu ini menghubungi Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Muhammad Saleh melalui nomor ponsel tertentu meminta pinjaman uang senilai Rp 15 juta.

Dituturkan Muhammad Saleh, ia dihubungi melalui nomor ponsel di 085216890977 melalui pesan singkat, Kamis (3/4) lalu. Melalui SMS ini tertulis permintaan pinjaman dengan menuliskan nama Kejari Nur Rahman. Sang Kajari palsu itu pun mencoba menelpon ke ketua KPU ini. Setelah berulangkali nelpon, akhirnya Ketua KPU ini mengaku mengangkatnya.

Dalam percakapan singkat dengan Kajari palsu itu, Saleh menyatakan ia secara langsung dimintai pinjaman. Dijawab Saleh, dirinya tidak punya uang dan mengarahkannya kepada sekretaris KPU. “Mohon maaf pak saya dari Kejari Selong,” kutip Saleh bunyi potongan percapannya dengan sang kejari bodong ini yang dituturkan kepada media di Selong, Jumat (4/4) kemarin.

Mendengar suara saja, Saleh sudah mulai curiga.

Sepengetahuannya, Kejari yang asli suaranya lembut. Tidak seperti penelpon yang lebih mengarah ke arah dialeg Batak.

“Saya pikir suara kejari tidak begini,” ucapnya.

Ketua KPU ini pun langsung menghubungi Kepala Seksi Intelijen Kejari Selong, Fajar Alamsyah Malo, SH. Penjelasan dari Fajar, menguatkan bahwa tindakan kejari boongan itu merupakan tindakan penipuan. Hal ini dilihat juga dari tulisan nama Kajari yang salah.

Kajari Selong, Nur Rohman yang dikonfirmasi secara terpisah, menilai tindakan sang penelpon yang mencatut namanya itu cukup scerdik manfaatkan momentum. Ia sampaikan, tindakan pencatutan namanya dalam untuk meraup keuntungan pribadi sang pelaku ini sudah sering kali dialaminya.

“Seperti itu sudah sering sekali, karena sekarnag momentum pemilu jadi KPU jadi sasaran tembak,” katanya. Ia menuturkan, pernah ia mencoba ingin menjebak orang yang juga mencatut namanya ketika menghubungi salah satu kepala SKPD dilingkup Pemkab Lotim. Sang penelpon meminta kepala SKPD bersangkutan mentransfer. Namun coba diseting agar bisa diberikan secara langsung sehingga bisa ditangkap.

Setelah ditetapkan waktu untuk bertemu langsung, ternyata sang Kajari bohongan itu tidak kunjung datang. “Pernah sempat kita mau ditangkap dengan Kepala Kesbangpoldagri, waktu itu pak Syarif Waliyullah. Tapi gerak gerik kita sudah ketahuan sehingga tidak ada yang datang,” paparnya. (rus)

meriksaan pertama, dilakukan di rumah sakit islam. Namun pada saat itu, tersangka tak bisa diintrogasi lebih dalam karena dalam kondisi sakit. Akhirnya pemeriksaan kembali di undur.

Pemeriksaan kedua kali di LP, kali ini berhasil diperiksa. Sedangkan pemeriksaan ketiga kali tersangka jatuh sakit lagi.

kadang ada dan kadang tidak. Kegiatan ini dilakukan sembunyi-sembunyi.

Biasanya, para penjudi melakukan sabung ayam hari Kamis. Namun karena faktor jalan masuk ke lokasi sulit sehingga sedikit menghambat penggerebekan. Kedepan, pihaknya akan mengevaluasi kegiatan tersebut.

Di Gerung sendiri, lokasi ini menjadi titik monitoring, karena termasuk sering kali dijadikan lokasi sabung ayam melibatkan banyak orang. Pengaduan di gerung tidak banyak. Hasil penggerebekan nihil karena pelaku kabur.

Namun pihaknya memberi pembinaan ke masyarakat agar jangan sampai melakukan hal itu lagi, karena situasi jelang pemilu berpotensi mengganggu keamanan. (her)

menjalankan tugasnya tanggal 9 April mendatang. Mulai datang ke TPS (Tempat Pemungutan Suara) tepat waktu, yakni pukul 06.30 Wita, mengawal jalannya proses pemungutan suara di TPS hingga mengawal penghitungan suara. Karena bagaimapun, kesungguhan para saksi, akan menentukan perolehan suara

PDIP pada pemilu legislatif.

Para saksi diminta memenangkan PDIP, khususnya di Kecamatan Sekarbela. Ini juga berkaitan erat dengan pencalonan Jokowi sebagai presiden. Untuk bisa mewujudkan itu, keluarga besar PDIP Kota Mataram bertekad memenangkan partai dengan nomor urut 4 ini. (fit)

Mataram (Suara NTB) Menjelang Pemilu Legislatif yang akan berlangsung pada Rabu (9/4) mendatang, Badan Kesatuan Bangsa Politik Dalam Negeri (Bakesbangpoldagri) Kota Mataram tidak menemukan adanya potensi konflik di Kota Mataram.

Ini berdasarkan hasil pantauan Bakesbangpoldagri bersama Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) se-Kota Mataram.

Hal ini disampaikan Kepala Bakesbangpoldagri Kota Mataram, H. Bondan Wisnujati.

“Kami melihat dari hasil pemantauan kami bersama FKDM belum ada hal-hal yang sifatnya gesekan-gesekan yang berpotensi meluas,” terangnya.

Terkait keamanan ini, Wakil Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana mengimbau kepada semua pihak baik Lurah dan Camat untuk lebih peka dengan kondisi wilayah masing-masing. Jika ditemukan ada persoalan yang mengancam kondusifitas, maka diminta segera diselesaikan.

Sejauh ini yang menjadi keprihatinan pihaknya disebutkan Bondan adalah maraknya atribut kampanye yang dipasang caleg maupun parpol tidak sesuai ketentuan atau di luar zonasi yang telah ditentukan. Dalam Perwal

maupun dalam Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2013 dengan jelas melarang peserta Pemilu memasang atribut di pohon, tapi masih banyak caleg maupun parpol yang memasang di pohon.

Hal ini dinilai Bondan melanggar estetika Kota Mataram. Atribut kampanye di pohon dipasang dengan cara dipaku. “Tidak boleh. Dalam Perwal diatur tidak boleh memasang di pohon, memaku atau memasang stiker di tiang listrik, tiang telepon atau traffic light.

Masangnya juga semerawut, kan mataram ini kumuh jadinya,” sesalnya.

Ia pun mengimbau kepada para caleg agar menertibkan sendiri alat peraganya yang dipasang di pohon ataupun di luar zonasi. Tim terpadu penertiban atribut kampanye juga beberapa kali melakukan penertiban, namun setelah ditertibkan, atribut itu akan dipasang kembali oleh peserta Pemilu.

“Sekarang kami lepas, besoknya dipasang lagi. Bahkan atribut yang sudah diamankan di (Dinas) Pertamanan diambil dan dipasang lagi. Ini kan tergantung kedisiplinan mereka. Susah kita, kita panggil dibilang tidak pernah panggil. Paling kita panggil parpolnya, parpol sampaikan ke caleg,” tandasnya. (yan)

BUDAYA DAN HIBURAN

SUARA NTB Sabtu, 5 April 2014

Minim, Penerbitan Buku Sastra di NTB

Johnny Depp Tunangan dengan Amber Heard Jakarta (Suara NTB) Aktor Johnny Depp menyebut dirinya bertunangan dengan aktris Amber Heard dalam wawancara “Today” di NBC. Seperti dilansir Reuters, pria 50 tahun yang berperan dalam “Pirates of the Caribbean” itu mengonfirmasi spekulasi pertunangan setelah dia terlihat mengenakan cincin pertunangan di telunjuk kirinya yang menimbulkan rumor bahwa dia segera menikahi Heard. (ant/balipost) Heard (27) beradu akting Johnny Depp dengan Depp dalam “The Rum Diary” pada 2011 silam. Tahun berikutnya, Depp berpisah dari pasangannya aktris Prancis Vanessa Paridis yang menjadi ibu dari dua anaknya.

Depp yang baru-baru ini mempromosikan film fiksi ilmiah terbarunya “Transcedence” juga menyebut Heard sebagai “Perempuan luar biasa. Dia juga sangat cerdas,” kata Depp dalam transkrip “Today” yang dirilis Kamis. Perwakilan Depp hingga saat ini belum berkomentar. (ant/bali post)

Mataram (Suara NTB) -

(ant/balipost)

PAMERAN LUKISAN - Teaterawan dan sastrawan terkemuka Putu Wijaya di depan lukisan karyanya berjudul “Tiga Wajah Kalimutu”, pada acara pembukaan pameran lukisannya bertajuk “Bertolak dari yang Ada”, di Bentara Budaya, Jakarta, Kamis malam (3/4). Pameran lukisan tersebut akan berlangsung hingga 12 April 2014.

Selfie dengan Lionel Richie

Disbudpar Teliti Cagar Budaya Emas Berbentuk Hewan

(ant/bali post)

Jakarta (Suara NTB) Lionel Richie takjub melihat ulah penonton konsernya, Kamis (3/4) malam.

Saat membawakan lagu milik band-nya, The Commodores, yang berjudul “Brick House”, penonton yang berada di deretan depan sibuk berfoto ria dengan latar belakang Richie yang sedang menyanyi di atas panggung. Bahkan ada juga yang berfoto di bibir panggung dan Richie pun meladeni permintaan foto bersama itu, sambil terus bernyanyi.

“Sekuriti! Saya butuh sekuriti,” candanya. “Saya diserang 700 iPhone! Android juga,” tambahnya. Ia mengaku, sekaligus tidak percaya, belum pernah difoto sebanyak itu dalam sebuah lagu. “Banyak selfie juga,” katanya.

Kejadian itu tidak hanya berlangsung sekali. Ketika membawakan “Dancing on the Ceiling”, penonton merangsek ke depan sambil berjoget. Mereka kembali melakukan hal yang sama, selfie. “Makin menggila. Ini bisa jadi berita, Lionel Richie diserang (ponsel) di Jakarta. Astaga!” candanya.

Lionel Richie tampil membawakan sekitar 23 lagu malam itu. Selain membawakan lagu-lagunya yang terkenal seperti “Hello”, “Endless Love”, dan “All Night Long”, ia juga turut menyanyikan lagu band dulu ia pernah bergabung, The Commodores. (ant/bali post) Lionel Richie

Halaman 9

Musirawas (Suara NTB) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kabupaten Musirawas, umatera Selatan, meneliti dugaan keberadaan cagar budaya emas berbentuk hewan (kambing) di Kecamatan Muarakelinggi setempat.

Hal itu diketahui setelah warga menemukan gundukan batu bertuliskan pesan-pesan zaman purbakala, kata Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Musirawas, Susilawati, Jumat.

“Kita akan meneliti keberadaan emas berbentuk hewan yang lokasinya persis di bawah bangunan Masjid Ainul Yakin Desa Bingin Jungut,” katanya.

Pada investigasi awal tim dari Disbudpar sudah diajak Ketua Badan Perwakilan Desa (BPD) setempat melihat lokasi dan mudah-mudahan

dalam waktu dekat akan dilakukan penelitian bersama tim Badan Arkeologi pusat.

Jika hasil temuan investigasi yang menunjukan benar ada emas murni berbentuk hewan itu, tidak menutup kemungkinan bangunan di atasnya akan dibongkar bersama masyarakat dan pemerintah daerah.

Tujuan pembongkaran bangunan di atas benda bersejarah itu untuk menyelamatkan dan melindungi cagar budaya berbennuk emas murni tersebut dari tangan-tangan orang tak bertanggung jawab, ujarnya.

Kepala Bidang Budaya Disbudpar Musirawas, Haman Santoso, mengatakan tumpukan batu-batu berbaris ditemukan masyarakat tersebut sebetulnya menunjukan bahwa di wilayah itu ada ben-

da bernilai cukup tinggi.

Namun sayangnya tulisan zaman purbakala itu tidak bisa terbaca secara utuh karena sebagian batu itu sudah dipecah masyarakat untuk mencari barang antik.

“Kami prihatin melihat tumpukan batu yang awalnya berjejer rapi dalam tanah, sekarang sudah berserakan dan bahkan sudah dipecah warga,” ujarnya.

Padahal ada investigasi awal batu-batu itu masih tersusun rapi dan sudah dilaporkan ke Badan Arkeolog pusat berikut beberapa sampalnya.

Setelah batu-batu itu dipecah tidak bisa membaca pesan melalui simbol yang tertulis pada batu tersebut, dengan demikian ia mengimbau masyarakat untuk tidak merusak dan memecah batu yang masih ada, ujarnya. (ant/bali post)

Penerbitan buku bacaan khususnya buku sastra di NTB dinilai masih minim. Beberapa faktor yang diduga menjadi penyebabnya antara lain, minimnya fasilitas percetakan yang memadai dan rendahnya minat kaum muda untuk menghasilkan karya tulis.

Buku Bacaan dipandang sebagai satu keutuhan simbol keberadaan sejarah yang pernah melintas pada masa tertentu. Termasuk dalam menunjukkan eksistensi dunia sastra yang menjadi penghias bilik – bilik dialektika, keberadaan buku bacaan menjadi sangat penting dan akan menjadi petanda keadaan sebuah kreatifitas.

Begitu pentingnya kehadiran buku – buku bacaan untuk menunjang keberlanjutan eksistensi dialektika seni. Salah satu simbol kemajuan peradaban suatu bangsa ditandai dengan keberadaan karya tulis.

Dengan demikian upaya meningkatkan hasil karya tulis di NTB harus didongkrak lagi.

Kiki Sulistyo, seniman yang telah lama berkecimpung di dunia sastra, yang ditemui Suara NTB Jumat (4/4) kemarin, mengungkapkan pengamatannya terkait minimnya penerbitan buku sastra tersebut. Menurutnya ada berbagai faktor yang menjadi gejala sehingga menyebabkan keterhambatan penerbitan buku khusunya di NTB. “Kalau menurut saya, salah satu faktor yang menjadi penghambat penerbitan buku di NTB disebabkan karena minimnya tempat percetakan.

Memang, beberapa percetakan sudah ada di sini namun kualitasnya masih belum mampu mengejar seperti kualitas yang ada di Jawa. Makanya kalau kita mau cetak buku pasti ke luar, seperti Yogyakarta, Surabaya dan sebagainya,” ungkapnya.

Terlebih, ia menilai bahwa persoalan tersebut akan men-

jadi momok dan pengancam terhadap keterbelakangan di bidang seni jika dibanding dengan daerah – daerah lain.

Sedikit ia menguak tentang bagaimana iklim seni sastra yang ada di Banyuwangi, Jawa Timur dan Kepulauan Riau.

“Kalau kita lihat misalnya di Banyuwangi, Riau dan sebagainya, iklim keseniannya terbangun. Di Banyuwangi banyak komunitas yang menerbitkan karya tulis menggunakan bahasa daerah, begitu pula di Riau. Dan itupun ditunjang dengan keberadaan penerbit yang memang betul – betul berkualitas,” jelasnya.

Perlu ada terobosan yang dapat dijadikan alternatif untuk menunjang pembangunan khusunya di bidang seni dan sastra. Selain itu ia juga berharap adanya sinergisitas yang diberikan oleh Pemerintah setempat sebagai satu penghargaan terhadap para pelaku seni itu sendiri.

Meski, dikatakan bahwa penerbitan buku seni masih minim dan lemah ternyata tidak berdampak terhadap semangat para seniman.

“Yang saya amati selama ini, kebanyakan sastrawan, seniman dan sebagainya memendam semangat secara personal demi mempertahankan eksistensi seni di Wilayah NTB,” katanya. (met)

LAUNDRY

CORAL&BATU ALAM

SUARA NTB Sabtu, 5 April 2014

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 10

Jelang Pileg

Permintaan Miras di KLU Naik Empat Kali Lipat

Limpahkan Lima Kasus Korupsi KEPALA Kejaksaan Negeri (Kajari) Selong, Nur Rohman, SH, mengaku ada lima kasus korupsi yang sudah dilimpahkan sekaligus ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) di Pengadilan Negeri (PN) Mataram.

Dari lima kasus tersebut, tiga kasus sudah dinyatakan sudah vonis dan sudah berkekuatan hukum tetap.

Dua kasus lainnya, masih (Suara NTB/rus) sedang dalam proses Nur Rohman menunggu sidang lanjutan.

Kepada media di Selong, Jumat (4/4), Nur Rohman, menyebut, perkara tersebut adalah kasus dugaan korupsi bantuan sosial (bansos) di Yayasan Pondok Pesantren (Ponpes) Nahdlatus Shaufiyah (NS) Wasanaba yang telah mempidanakan salah satu pengurus Yayasan.

Terhadap kasus bansos ini, pihak Kejari Selong masih menunggu pelimpahan kasus yang ditangani Polres Lotim. Diketahui, kasus ini berlanjut pada proses pengungkapan dugaan keterlibatan salah satu anggota DPRD Provinsi yang sudah ditetapkan tersangka oleh jajaran Polres. Namun, sampai saat ini, pihak Kejaksaan Negeri belum menerima pelimpahannya.

Kasus kedua, lanjut Nur Rohman adalah kasus dugaan korupsi pengadaan jaringan komputer untuk kelengkapan pelayanan pembuatan E-KTP di lingkup Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil). Pada kasus ini ada dua berkas sekaligus.

Pertama terhadap terpidana mantan Kepala Disdukcapil dan rekanannya yang sama-sama sudah divonis hakim Tipikor.

Berdasarkan sejumlah fakta dan data hasil persidangan terungkap adanya indikasi keterlibatan pihak lain, Kejari Selong siap mengembangkan penyelidikan dan sudah mengantongi identitas dan data yang mengarahkan adanya keterlibatan pihak lain.

Proses pengadaan komputer di Dukcapil ini melalui proses pembentukan kepanitian. Meski demikian, Nur Rohman belum bisa memberikan keterangan lebih detail mengenai adanya tersangka baru.

Sementara, kasus yang masih dalam proses adalah kelanjutan dari kasus dugaan korupsi tukar guling tanah pecatu Apitaik dengan tanah di Batuyang yang diduga melibatkan tersangka mantan Asisten I Setdakab Lotim, AM dan mantan Kepala Desa Apitaik Kecamatan Pringgabaya dan SR. Proses penanganan kasus dugaan korupsi yang telah dilimpahkan Kejari Selong di Pengadilan Tipikor ini diakui cukup cepat proses sidangnya. Hal ini, kata Kajari, karena pihaknya sudah memiliki data yang cukup lengkap.

Hanya saja diakui, tersisa kasus tanah tukar guling tanah pecatu Apitaik yang masih membutuhkan waktu. Katanya, saksi ahli, yakni auditor dari Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang melakukan audit atas tanah pecatu belum bisa dihadirkan dalam persidangan. “Sampai tiga kali dipanggil, tapi belum bisa datang karena masih sekolah,” demikian Nur Rohman. (rus)

Verifikasi Honorer K2

Bupati Loteng Tidak Intervensi Praya (Suara NTB) Bupati Lombok Tengah (Loteng), H. Suhaili FT, SH, menegaskan tidak akan mengintervensi proses verifikasi berkas tenaga honorer katagori dua (K2) yang saat ini tengah berlangsung. Pihaknya ingin menjamin netralitas hasil verifikasi yang dilakukan oleh tim verifikasi yang ada.

Penegasan tersebut disampaikan bupati pada wartawan di Praya, Jumat (4/4) sore. Dikatakannya, semua urusan verifikasi diserahkan sepenuhnya kepada tim verifikasi. Menurutnya, saat ini tim verifikasi tengah melakukan investigasi di lapangan untuk melakukan cross check di bawah terkait keabsahan berkas-berkas tenaga honorer K2 yang sudah dikumpulkan. Dari hasil investigasi itulah nantinya, tim verifikasi menentukan keabsahan berkas K2 bersangkutan.

Kendati demikian, hasil akhir nantinya tetap diserahkan ke pemerintah pusat, karena yang menentukan sah tidaknya berkas tenaga honorer K2, sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat.

Sebelumnya, Inspektur Loteng, Ir. L. Aswatara mengungkapkan, untuk melakukan investigasi berkas tenaga honorer K2 Loteng, pihaknya menerjunkan 11 tim yang akan turun langsung ke bawah. Tujuannya mencocokkan keabsahan berkas tenaga honorer K2 yang sebelumnya telah diverifikasi.

Ia mengakui, dari hasil verifikasi sebelumnya ditemukan ada beberapa berkas tenaga honorer K2 yang disinyalir bermasalah. Hal itulah yang ingin dicek di lapangan. “Dari hasil investigas ini nantinya, tim akan menentukan apakah berkas tenaga honorer K2 tersebut Memenuhi Kriteria (MK) atau Tidak Memenuhi Kriteria (TMK),” pungkasnya. (kir)

Pengusaha Kecil Harus Diproteksi Praya (Suara NTB) Ancaman yang dihadirkan pasar-pasar modern yang kini makin menjamur di wilayah Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) terhadap keberlangsung usaha kecil, diyakini kian nyata dirasakan. Untuk itu diperlukan langkahlangkah proteksi, guna melindungi usaha kecil dari dampak negatif keberadaan pasar-pasar modern.

Demikian disampaikan anggota DPRD Loteng, Muslihin, saat menyampaikan hasil reses dalam sidang paripurna DPRD Loteng, Jumat (4/4). Menurutnya, yang bisa memberikan proteksi tersebut tidak lain pemerintah daerah selaku penanggung jawab pembangunan di daerah.

Salah satu cara yang bisa dilakukan pemerintah daerah dalam melakukan proteksi, katanya, dengan menghentikan penerbitan izin usaha dari pasar-pasar modern.

Apalagi sampai saat ini keberadaan pasar-pasar modern sudah sampai pedesaan.

“Keberadaan pasar modern tersebut, di satu sisi memang mendatangkan dampak positif berupa penyerapan tenaga kerja. Tapi di sisi lain, keberadaan justru mendapatkan dampak bagi usaha-usaha kecil milik masyarakat,” jelasnya.

Ia mencontohkan, di wilayah Kopang dan Mantang, banyak pengusaha-pengusaha kecil yang berada di sekitar pasar modern, omzet penjualannya terus menurun. Bahkan banyak di antaranya yang sudah menutup kegiatan usahanya, karena kalah bersaing.

Hal itu wajar terjadi, karena dari sisi finansial maupun manajemen usaha-usaha kecil milik masyarakat jelas tidak mampu bersaing dengan pasar modern yang jauh lebih kuat dan mapan. “Jadi kita mendesak pemerintah daerah segera bersikap terhadap persoalan ini. Jangan kemudian masyarakat yang terus jadi korban,” harapnya.

Menurutnya, jika Pemkab Loteng tetap ngotot untuk tidak menghentikan penerbitan izin pasar modern tersebut, maka visi misi pemerintah daerah untuk menciptakan 10 ribu wirausaha baru tidak akan bisa terwujud. Karena usaha yang sudah ada saja banyak yang harus tutup. ‘’Bagaimana bisa mewujudkan wirausaha baru?’’ tanyanya. “Dengan membiarkan pasar-pasar modern masuk dan berkembang, sama saja pemerintah melanggar visi misi untuk mengembangkan 10 ribu wirausaha baru,” tambah politisi Partai Hanura ini. (kir)

(Suara NTB/rus)

JUMAT BERSIH - Wabup Lotim H. Haerul Warisin bersama jajarannya saat melakukan kegiatan Jumat bersih di Selong, Jumat (4/4).

Pemkab Lotim Dorong Pemanfaatan Dermaga Tanjung Luar Selong (Suara NTB) Pemkab Lombok Timur (Lotim) berusaha terus mencari terobosan untuk memanfaatkan Dermaga Tanjung Luar Kecamatan Keruak.

Pemkab Lotim sedang mengusahakan agar aset milik Pemkab yang merupakan hibah Pemprov NTB itu segera berfungsi.

Wakil Bupati Lotim. H. Haerul Warisin kepada Suara NTB via ponselnya, Kamis (3/4), menjelaskan, pihaknya sedang dalam proses mengajak investor yang membangun Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di Padakgoar Kecamatan Sambelia bisa menggunakan Dermaga Tanjung Luar untuk dermaga tempat bongkar muat bahan bakar di PLTU. Menurutnya, investor PLTU itu berencana membangun jetty (dermaga khusus) dan telah dalam proses pengusulan pembangunan di dekat kawasan. Setelah melalui hasil kajian dan pertemuan dengan

jajaran pemerintah provinsi, pembangunan jetty di Padakgoar Sambelia ini banyak pertimbangan, seperti harus memiliki izin, karena merupakan kawasan konservasi laut dan mangrove. Selain itu, tidak sesuai dengan tata ruang provinsi. Belum lagi di kawasan tersebut sudah ada investasi mutiara, sehingga harus dipindah.

Dirinya berharap, investor PLTU ini mau memanfaatkan Dermaga Tanjung Luar, meski hanya sebatas memfungsikan dermaga sebagai tempat bongkar muat bahan bakar yang akan dibawa ke PLTU. “Bisa digunakan sistem sewa.

Soal angkutan kan ada transportasi darat,” ucapnya.

Sebelumnya, ungkapnya, PT Semen Gresik pernah ingin membeli dermaga yang luasnya sekitar 12 hektar, namun batal direalisasikan. Bupati Lotim H. Moch Ali Bin Dachlan menolak menjual aset dan lebih mengedepankan upaya pemanfaatan. Setelah dilakukan

pertemuan kembali dengan jajaran PT Semen Gresik, ungkapnya, dana untuk membeli Dermaga Tanjung Luar sudah dialihkan ke tempat lain.

PT Semen Gresik awalnya berencana membangun pabrik pengemasan semen di kawasan tersebut dan sudah dilakukan penaksiran harga dengan kisaran rata-rata Rp 10 juta/are atau total Rp 1,98 miliar.

Urusan Dermaga Tanjung Luar ini, ungkapnya, sudah diserahkan Bupati Lotim pada dirinya untuk menindaklanjuti upaya pemanfaatannya. Baginya, secara prinsip bukan soal harga yang dilihat melainkan multiplayer effect yang ditimbulkan setelah pembangunan pabrik pengemasan nantinya.

Sejauh ini, dirinya mengaku tidak berani memastikan PT Semen Gresik sudah tidak berminat lagi untuk berinvestasi di Lotim. “Tidak berani kita katakan tidak jadi.

Cuma anggarannya yang sudah terlanjur diarahkan ke tempat lain,” ujarnya. (rus)

Massa Banjiri Kampanye Pamungkas Partai Demokrat Tanjung (Suara NTB) Kampanye Partai Demokrat di Lapangan Umum Supersemar Tanjung Kabupaten Lombok Utara (KLU) Jumat (4/4), dibanjiri massa.

Antusiasme ditunjukkan simpatisan partai berlambang mercy ini yang terlihat memenuhi lebih dari setengah lapangan berkapasitas 12.000 orang itu.

Dalam kampanye pamungkasnya di Lapangan Umum Tanjung, massa dihibur oleh Pedangdut lokal, Erni Ayuningsih bersama Cakra Buana Band. Sekitar pukul 14.00 wita, massa sudah berkumpul di Lapangan Tanjung dengan beragam atribut partai.

Ketua Pelaksana Kampanye, M. Hilmi, mengakui Demokrat pada hari terakhir kampanye menargetkan jumlah massa yang hadir antara 5.000 hingga 10.000 orang.

Panitia juga melaporkan, pengurus Partai mengakomodir sedikitnya 200 kendaraan roda 4 dan sekitar 1.500 kendaraan roda dua.

Orasi politik pada kesempatan itu, dibuka caleg DPR RI Dapil NTB, Dr. Abdurrahman Abdullah. Ia menyampaikan sejumlah program yang banyak dijalankan pemerintah di era Susilo Bambang Yudhoyono dengan sejumlah program yang berpihak kepada masyarakat kurang mampu. Seperti Bantuan Siswa Miskin (BSM), Bantuan Operasional Sekolah (BOS), program keluarga harapan, beras untuk warga kurang mampu (raskin), Jaring Pengaman Sosial (JPS), hingga

Tanjung (Suara NTB) Pemerintah Kabupaten Lombok Utara (KLU) mengambil langkah antisipatif jelang pemilihan legislatif (pileg) 9 April mendatang. Bupati KLU, H. Djohan Sjamsu, SH, bahkan langsung menginstruksikan untuk dilakukannya siskamling. Sementara dari aparat Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) KLU kerjasama dengan aparat kepolisian menggelar razia minuman keras (miras) jelang Pileg.

Kepala Satpol PP KLU, Anding Dwi Cahyadi, MTP, kepada Suara NTB, Jumat (4/ 4), mengakui Bupati KLU telah mengeluarkan Surat Edaran untuk digelarnya siskamling. Menurutnya, H-5 jelang pileg, dinilai cukup rawan terjadi gesekan, sehingga Pemda KLU lebih dulu berinisiatif mengantisipasi hal-hal yang tidak inginkan.

“Instruksi kaitan dengan Pemilu, Pemda bersikap antisipatif. Gesekan antarcaleg betul-betul luar biasa, karena masing-masing caleg mengklaim mempunyai basis massa sendiri-sendiri. Oleh karena itu, kita tidak ingin terjadi benturan antarmasyarakat,” jelas Anding.

Pengakuan terhadap basis massa masing-masing Caleg, tentunya disikapi caleg bersangkutan untuk “mengamankan” area yang diklaimnya. Menghindari adanya kesan bahwa masyarakat terkotak-kotak, sehingga bupati memandang perlu mengambil satu langkah – siskamling, agar persoalan yang berpotensi muncul di lapangan dapat dihindari.

Diakui mantan Kepala Kesbangpolinmas KLU ini, sejauh ini belum terjadi gesekan yang dikhawatirkan, terutama menyangkut distribusi logistik, baru mulai didistribusikan ke PPS pada hari Minggu besok.

Sementara itu, Pemda KLU juga telah berkoordinasi dengan aparat Kepolisian

(Suara NTB/ari)

Anding Dwi Cahyadi

dan TNI untuk melakukan patroli bersama. Diagendakan Tim TNI/Polri dan Satpol PP akan terjun melakukan patroli setiap malam ke seluruh wilayah di KLU dari Pemenang hingga Bayan. Patroli tidak hanya menyasar jalan provinsi, melainkan ke jalan yang berstatus jalan kabupaten dan jalan desa.

“Pada tanggal 7-8 nanti, kita akan melakukan razia khusus miras. Data intelijen, dari sekarang ada permintaan razia tuak dari pengecer naik 4 kali lipat. Kita antisipasi betul supaya tuak yang dari luar KLU tidak masuk ke KLU. Kalau miras lokal di KLU, jumlahnya masih terbatas,” paparnya.

Satpol PP pada problem keamanan ini tidak menetapkan satu titik pun di KLU yang dianggap paling rawan. Namun demikian, Anding dan jajarannya juga tidak menganggap bahwa seluruh wilayah di KLU aman dari potensi konflik antarmasyarakat. (ari)

DPRD Lobar Sorot Proyek Megatron (Suara NTB/ari)

KAMPANYE - Ribuan massa Partai Demokrat membanjiri kampanye terakhir di Lapangan Supersemar Tanjung, Jumat (4/4). bedah rumah.

Abdurrahman juga menyampaikan pesan Presiden RI untuk warga di KLU, jika program yang telah dilaksanakan Demokrat dalam dua periode ini agar tetap dilanjutkan. “Pesan Pak SBY, meskipun media massa tidak suka Demokrat, tetapi masyarakat tetap cinta Demokrat,” ujarnya. “Kabar baik untuk masyarakat di KLU,Pak Zulkifli sudah bertemu dengan Kapolri, dan insya Allah, Polres KLU akan segera definitif. Masyarakat KLU tidak harus mengurus kelakuan baik ke Lombok Barat lagi,” ujarnya.

Caleg DPRD Provinsi NTB Dapil Lobar dan KLU, TGH. Mahally Fikri, menegaskan kepemimpinan Djohan Sjamsu di Lombok Utara terbukti dengan keberhasilan yang dinikmati masyarakat. “Yang menyatakan Pak Bupati tidak berhasil, iye sakit ate (dia sakit hati),” sambutnya.

Melihat kinerja apik Djohan Sjamsu di periode pertama ini,

maka layak dan pantaslah menurut dia, Djohan mendapat kepercayaan kedua kalinya oleh masyarakat. Setengah berseloroh, Mahally menyebut jika Djohan yang kini menduduki Bupati KLU, maupun caleg-caleg yang dicalonkan Demokrat dari pusat hingga Kabupaten/ Kota, mempunyai potongan sebagai pemimpin, serta memiliki kapasitas kemampuan.

Ketua DPC Partai Demokrat KLU, Djohan Sjamsu, dan pimpinan partai pada Kampanye terakhir di KLU itu memberikan souvenir kepada simpatisan.

Djohan melempar dan menendang sejumlah bola kaki ke simpatisan. Tidak hanya itu, Djohan juga melemparkan souvenir berupa baju batik, serta beberapa bungkus rokok kepada simpatisan. Dalam orasinya, ia mengajak seluruh warga KLU untuk mempercayakan pilihan kepada Demokrat. Karena apa yang telah ia lakukan untuk KLU, terbukti dan dinilai berhasil – khususnya oleh pemerintah pusat. (ari)

Giri Menang (Suara NTB) Proyek megatron senilai Rp 3 miliar yang dibangun pihak ketiga bekerjasama dengan Pemkab Lombok Barat (Lobar) di Bundaran Giri Menang Square disorot kalangan DPRD Lobar. Pasalnya, saat rencana pembangunan proyek ini tak pernah melibatkan kalangan DPRD secara keseluruhan, namun hanya sebagian kecil anggota DPRD. Anggota Komisi III DPRD Lobar, Adi Suharmin, mengungkapkan,eksekutif tak pernah memberitahukan ke Dewan, jika ada proyek tersebut. Namun, pihaknya kaget ketika proyek megatron itu sudah dibangun. Sementara saat pelaksanaan di lapangan, proyek tersebut belum selesai dan investor yang membangun tidak diketahui keberadaannya, karena merasa ditekan oleh pihak pemerintah daerah.

Melihat persoalan ini, menurutnya tekanan-tekanan Pemda ke investor ini lambat laun akan menyebabkan investor kapok berinvestasi ke Lobar. Tidak seharusnya, investor ditekan, apalagi investor yang mau menanamkan modal dalam dana besar.

Dikonfirmasi di tempat ter-

pisah, Kepala Dinas Tata kota Pertamanan dan Kebersihan Lobar, H. Dahrun membantah tudingan kalau Pemda menekan investor, sehingga menyebabkan investor lari. Ia menampik, jika Pemda ada deal yang memberatkan Investor. “Hal itu tidak benar, malah kami surati mereka untuk melanjutkan,” bantahnya, seraya menambahkan, pihaknya mencari investor ke Bandung sesuai alamat di alamat surat, tapi belum ditemukan.

Menurutnya proyek yang dibangun akhir tahun lalu ini mangkrak, karena ditinggal lari investornya. Investor ini dikabarkan pecah kongsi, sehingga meninggalkan proyek yang mengundang perhatian kalangan dewan tersebut.

Saat ini pihaknya masih mencari investor lain untuk bisa melanjutkan proyek ini dengan catatan serius dan bersedia melanjutkan proyek ini.

Sudah ada sejumlah investor yang mensurvai, namun mereka meminta ganti rugi untuk pemasangan layar bekerjasama dengan PLN. Terkait hal ini, ia mengarahkan ke investor sebelumnya. “Proyek ini akan dilanjutkan kalau dapat investor baru,” janjinya. (her)

Jalan Batunyala-Sengkol Memprihatinkan Praya (Suara NTB) Kendati berstatus sebagai salah satu ruas jalan utama, jalan Batunyala Praya TengahSengkol Pujut nyatanya tidak menjamin bakal mendapat perhatian dari Pemkab Lombok Tengah (Loteng). Terbukti, kondisi ruas jalan yang merupakan salah satu akses menuju kawasan wisata Kuta tersebut, kini justru memprihatinkan. Di mana banyak bagian jalan yang kondisinya telah rusak parah.

Kondisi ini secara tidak langsung berdampak pada kelancaran arus lalu lintas di ruas jalan tersebut. Padahal ruas jalan tersebut merupakan salah satu akses utama menuju sejumlah objek penting, khususnya ke Bandara Internasional Lombok

(BIL), termasuk akses menuju beberapa daerah tujuan wisata andalan Loteng.

“Kita beri apresiasi kepada pemerintah daerah yang telah berupaya keras menyelesaikan persoalan jalan, terutama di wilayah selatan. Tapi hendaknya ruas-ruas jalan utama juga jangan dilupakan,” sebut anggota DPRD Loteng, Sudamin, Jumat (4/4).

Dikatakannya, dalam beberapa tahun terakhir Pemkab Loteng begitu gencar membenahi persoalan ruas jalan yang rusak. Dan, hasilnya cukup baik. Di mana banyak ruas jalan kabupaten yang kondisinya sudah mulai membaik.

Namun di balik itu, banyak juga ruas jalan yang masih

butuh perhatian. “Salah satunya ruas jalan Batunyala-Sengkol ini,” tegasnya.

Untuk itu pihaknya mendesak pemerintah daerah supaya juga fokus membenahi ruas-ruas jalan utama yang kondisinya sudah mulai menurun. “Dan, apa yang kami sampaikan ini juga merupakan tuntutan masyarakat,” klaimnya. (kir) RUSAK Sejumlah kendaraan melintasi di ruas jalan Batunyala-Sengkol yang rusak. Atas kondisi tersebut, DPRD Loteng mendesak pemerintah daerah memberikan perhatian atas ruas jalan tersebut.

(Suara NTB/kir)

Halaman 11

SUARA NTB Sabtu, 5 April 2014

Juventus Permalukan Lyon 0-1 Jakarta (Suara NTB) Juventus sukses mempermalukan Lyon 0-1 pada leg pertama perempatfinal Liga Europa yang digelar di Stade de Gerland, Perancis, Jumat dini hari kemarin.

Pada babak pertama tidak ada gol tercipta serta minim peluang karena kedua tim samasama mengandalkan serangan dari lini tengah. Pada babak kedua Juventus mengganti duet penyerang Tevez dan Osvaldo dengan Mirko Vucinic dan Giovinco.

Pergantian tersebut membuat permainan menjadi lebih hidup. Pada menit ke-65 Giovinco nyaris membuka angka berkat umpan Andrea Pirlo namun masih bisa diselamatkan penjaga gawang Lopes. Pada menit 84 Vucinic hampir menggetarkan gawang Lyon, namun sepakannya hanya menghasilkan sepak pojok.

Berawal dari sepak pojok tersebut terjadi kemelut di depan gawang Lyon. Leonardo Bonucci yang tanpa terkawal sukses melepaskan sepakan keras pada menit ke-85. Juventus unggul 1-0. Sampai akhir laga Juventus tetap mendominasi serangan dan skor akhir tetap 10 untuk Juventus.

Kedua tim imbang dalam penguasaan bola 51 berbanding 49 persen namun Juventus lebih produktif dengan melesakan enam tendangan on target sementara Lyon hanya empat.

Kwadwo Asamoah, pemain sayap kiri Juventus, mengungkapkan gerakan tanpa

bola adalah kunci kemenangan Juventus di kandang Lyon.

Juventus sukses mempermalukan Lyon di kandangnya pada leg pertama perempatfinal Liga Europa, berkat gol tunggal Leonardo Bonucci di menit ke-85. “Di babak kedua kami bermain baik. Babak pertama juga baik, tapi kami tidak melakukan gerakan yang telah dipraktekkan dalam pelatihan,” kata Kwadwo Asamoah dilansir dari laman Football Italia, hari ini.

“Kami juga melakukan pengusaan bola lebih baik dan tidak banyak tertekan,” kata pemain tim nasional Ghana ini. Juventus akan menghadapi Livorno pada akhir pekan ini dan rencana pelatih untuk merotasi skuad tampak mustahil karena beberapa pemain didera cedera.

“Pada saat ini banyak pemain yang cedera, sehingga kami yang tersisa harus bekerja dua kali lebih keras dan itu tidak mudah,” kata Kwadwo Asamoah.

“Saya siap untuk bermain setiap laga jika pelatih meminta karena saya profesional dan siap untuk tim. Bagi seorang pemain lebih baik sigap di sepanjang waktu daripada harus tidak beraksi,” katanya. (ant/bali post)

Kejurnas Tinju Piala Wakil Presiden

(Suara NTB/ist)

ISSI NTB Usulkan Sirkuit di Jalan Udayana

Pertina NTB Siapkan Tiga Atlet Muda Mataram (Suara NTB) Pengprov Persatuan Tinju Amatir Indonesia (Pertina) NTB sepertinya tidak butuh petinju senior lagi mewakili NTB di kancah nasional. Sebanyak empat petinju senior NTB, Nasrudin, Nur Afmi, Ruslin Bambang dan Agus Rolian yang sebelumnya pernah memperkuat NTB di PON XVIII di Riau 2012 lalu dipastikan tidak dikirim di Kejurnas Tinju Piala Wakil Presiden di Palembang, 18 - 24 Mei 2014. Pertina NTB hanya menyiapkan tiga petinju muda mengikuti ajang bergengsi tersebut.

Sekum Pengprov Pertina NTB, Haryoto AZ, yang dihubungi Suara NTB via ponselnya, Jumat (4/4) kemarin mengatakan pihaknya hanya menyiapkan tiga petinju muda mewakili NTB mengikuti Kejurnas Tinju Piala Wakil Presiden di Pelembang 18 - 24 Mei mendatang. Tiga petinju muda itu adalah Hari Budianto, Junaidin dan Murni, ketiga petinju itu.

Menurut Haryoto, tiga petinju muda itu merupakan petinju muda yang masuk dalam program pemusatan latihan daerah (Pelatda) Desentralisasi Pertina NTB yang pelaksanaan dipusatkan di GOR 17 Desember Turide Mataram sejak 8 Maret lalu dan akan berlanjut hingga menjelang Pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) XIX di Jawa Barat (Jabar) 2016.

Pihak Pertina NTB mengaku tidak akan menurunkan atlet senior di kejurnas tersebut dengan alasan ingin melakukan regenerasi atlet. Demikian halnya, Nasrudin petinju yang menyumbangkan medali perunggu di PON 2012 lalu tidak akan dikirim ke kejurnas. “Kita hanya menyiapkan tiga atlet muda, karena kita ingin ada regenerasi atlet di cabang olahraga tinju,” ucapnya.

Ia menjelaskan, tiga atlet yang dipersiapkan mengikuti Pelatda Desentralisasi itu diambil dari hasil seleksi Pertina NTB di beberapa kabupaten/kota di NTB. Masing-masing atlet itu diakui Haryoto pernah mengukir prestasi di kancah nasional.

Dicontohkannya, Hary Budianto dan Junaidin adalah atlet peraih medali emas di Kejurnas Piala Gubernur NTB di Lombok Timur (Lotim) Maret 2013 lalu, sementara Murni adalah mantan petinju DKI Jakarta yang sukses menyumbangkan medali emas di Kejurnas Tinju di Aceh tahun 2013 lalu.

Ditanya soal target, Haryoto belum ingin sesumbar. Namun dia menegaskan tiga atlet itu sedang menjalani pemusatan latihan fisik dan teknik di GOR 17 Desember Turide Mataram. Saat ini mereka dilatih oleh Pelatih Pertina NTB, Idris Abas dan Abdul Wahab. Pihak Pertina NTB berharap ketiga atlet itu dapat berlatih maksimal sehingga bisa tampil maksimal di kejuaraan piala wakil presiden. (fan)

GOL KEMENANGAN - Leonardo Bonuccimenyarangkan gol kemenangan untuk Juventus dalam laga leg pertama perempatfinal Liga Europa, Jumat dini hari kemarin.

Mataram (Suara NTB) Setelah melihat kondisi sirkuit balap sepeda BMX cross di GOR Turide Mataram yang dalam kondisi memprihatinkan, pihak Pengprov Ikatan Sport Sepeda Indonesia (ISSI) NTB telah mencari alternatif lain untuk lokasi penyelenggaraan pertandingan Cabor BMX cross di Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) NTB IX yang akan berlangsung di Mataram,15-21 Juni 2014.

Sekum Pengprov ISSI

NTB, Ilyas SP yang dihubungi Suara NTB di Mataram, Jumat (4/4) kemarin mengatakan bila pembangunan sirkuit BMX tak dapat dirampungkan dalam waktu dekat ini pihaknya akan mengusulkan sirkuit balap sepada BMX di jalan Udayana Mataram untuk penyelenggaraan balap sepeda BMX Porprov NTB. “Kita akan mengusulkan lokasi sirkuit BMX di Jalan Udayana bila panitia Porprov NTB tidak punya anggaran untuk merampungkan pembangunan sirkuit GOR Turide

Ibrahimovic Bakal Absen Sebulan Paris Penyerang Paris SaintGermain (PSG) Zlatan Ibrahimovic menderita cedera selama sebulan usai melakoni laga perempatfinal Liga Champions melawan Chelsea, Rabu (2/4).

Pada laga yang dimenangkan PSG 3-1 tersebut, Ibrahimovic mengalami cedera hamstring di menit ke68 dan digantikan oleh Lucas Moura.

Cederanya Ibrahimovic membuat pemilik PSG, Nasser AlKhelaifi cemas.

Dalam wawancara dengan stasiun radio Pranc i s RMC,

Zlatan Ibrahimovic

Khelaifi menegaskan Ibrahimovic akan melewatkan laga leg kedua di Stamford Bridge.

“Kami masih menunggu hasil tes,” kata Nasser AlKhelaifi dilansir dari Guardian (3/4). “Tapi saya pikir dia akan absen selama minimal empat minggu. Ia tidak akan bermain di pertandingan melawan Chelsea, itu tidak mungkin.”

Sementara itu kesuksessan PSG di liga domestik membuat Khelaifi menyanjung mantan pelatih PSG, Carlo Ancelotti. Ia juga berharap pelatih Laurent Blanc menandatangani perpanjangan kontrak pada pekan ini.

“Saya memiliki rasa hormat yang besar kepada Ancelotti yang merupakan pelatih yang hebat, tapi Laurent Blanc telah melakukan banyak untuk mengubah gaya dan kualitas permainan. Saya sangat senang dan berharap dia bisa menandatangani perpanjangan kontrak minggu ini. Dia sangat bahagia di klub dan tidak ada alasan untuk tidak tinggal bersama PSG,” pungkas Al-Khelaifi. (ant/ b a l i post) (Suara NTB/ist)

Mataram,” ucapnya.

Menurut Ilyas, sirkuit BMX yang sedang dibangun di GOR 17 Desember Turide Mataram memang sangat cocok untuk penyelenggaraan Porprov NTB, karena lokasinya yang berada dekat dengan pusat kegiatan Porprov NTB, dan akan memudahkan panitia untuk berkoordinasi. Namun bila Panitia Porprov NTB tidak dapat menyelesaikan pembangunan sirkuit tersebut, penyelenggaraan BMX dapat dilakukan di sirkuit BMX yang berlokasi di Jalan Uday-

ana Mataram.

Dijelaskannya, sirkuit BMX di Jalan Udayana memang belum memenuhi standar nasional, karena masih ada beberapa fasilitas yang kurang. Namun pihak ISSI NTB siap membantu melengkapi pembangunan sirkuit tersebut karena tidak banyak anggaran yang akan dikeluarkan. Sebaliknya bila pihak Panitia Porprov NTB menginginkan pelaksanaan di GOR 17 Desember Turide Mataram, pihak ISSI NTB juga siap membantu pengerjaan sirkuit tersebut. Namun, den-

gan catatan pihak Panitia Porprov, KONI NTB dan ISSI NTB melakukan sharing dana.

“Untuk menyelesaikan pembangnan sirkuit BMX di GOR akan menghabiskan anggaran yang sangat besar, oleh karena itu kita mengusulkan antar GOR dan Udayana. Kalau ada dananya lebih baik di GOR, tapi kalau tidak ada dananya lebih baik kita laksanakan di sirkuit Udayana, cuman nambah-nambah tanah aja,” ucapnya. (fan)

Pertukaran Segitiga Madrid-City-Monaco?

Madrid Penyerang Monaco, Radamel Falcao kedapatan melakukan malam yang mengejutkan yang menguak kemungkinan ia akan berseragam Manchester City, musim depan.

Laporan yang dilansir Marca menyebutkan, sebuah program olahraga ‘Deportes Cuatro’ melaporkan bahwa Falcao terlihat sedang makan malam di sebuah restoran di Madrid bersama agennya, Jorge Mendes, Txiki Begiristain (Direktur Olahraga Manchester City) dan Dmitry Rybolovlev (Presiden klub Monaco) seorang tokoh bernama Peter Lim. Makan malam yang misterius itu kian mengejutkan karena beberapa saat kemudian, Presiden Real Madrid, Florentino Pérez ikut bergabung.

Sayangnya, tak ada satupun pihak yang buka mulut soal apa yang tengah mereka bicarakan

Florentino Pérez dan Radamel Falcao saat santap malam itu. Semuanya masih misterius. Namun, spekulasi tersebut tentu saja langsung mengerucut pada terbukanya peluang transfer segitiga antara Madrid – City dan Monaco.

Skema transfer segitiga yang mungkin akan terjadi adalah, gelandang sayap Madrid, Angel

(Suara NTB/ist)

Di María akan pindah ke Monaco, Falcao menuju City and Agüero akan diboyong ke Real Madrid. Setelah meninggalkan Atletico Madrid, Aguero memang tak pernah lepas dari pantauan radar Real Madrid, khususnya Presiden Madrid, Florentino Pérez. (ant/bali post)

Mangala Bawa Porto Menang 1-0 dari Sevilla Jakarta (Suara NTB) Gol Eliaquim Mangala di menit 31 membawa tuan rumah Porto mengungguli wakil Liga Spanyol Sevilla dengan skor 1-0 pada laga leg pertama perempatfinal Liga Europa di Estadio do Dragoa dini hari kemarin.

Gol ini didahului eksekusi tendangan bebas dari jarak 35 meter yang dilakukan cepat dengan sedikit mencuri kesiapan pemain Sevilla oleh para pemain Porto di mana Ricardo Quaresma mendapat ruang bagus di kiri untuk kemudian diteruskannya ke arah kotak penalti guna disambut tandukan Mangala.

Pada babak kedua Porto tetap mendominasi permainan, bahkan nyaris menggandakan kemenangan setelah Jackson Martínez gagal memanfaatkan umpan matang lainnya dari Ricardo Quaresma.

Sebaliknya Sevilla hampir saja memperpanjang rekor seri berturut-turut Porto setelah tendangan pemain pengganti Kevin Gameiro melenceng dari gawang Porto padahal dia yang mendapat pasokan dari Carlos Bacca tinggal berhadapan dengan kiper Fabiano.

Porto kehilangan satu pemain pada menit 87 setelah gelandang Fernando menerima kartu kuning kedua yang membuatnya harus keluar lapangan. Namun meski defisit satu pemain Porto nyaris menciptakan gol lagi setelah tendangan Quaresmo membentur tiang gawang.

Porto mendikte permainan dengan 54 persen penguasaan bola dan menciptakan 9 peluang gol yang 4 diantaranya on target, sedangkan Sevilla membuat 4 upaya gol yang dua diantaranya on target. (ant/bali post)

Eliaquim Mangala (Suara NTB/ist)

SUARA NTB

Sabtu, 5 April 2014

Halaman 12

DIJUAL MOBIL

RUPA - RUPA

SHOWROOM

KURSUS

SHOWROOM

DIJUAL

SEWA BADUT

MAINAN ANAK

RUMAH MAKAN

PERHIASAN

KOMPUTER

ADVERTISING

KONTRAKAN

TOKO MAINAN

PET SHOP

BATIK

SALON

FINANCE

FUTSAL

PERAWATAN AC

PELATIHAN

BENGKEL

BANK

SUARA NTB

Sabtu, 5 April 2014

KURSUS/BIMBEL

GORDEN

BAHAN BANGUNAN & INTERIOR

Halaman 13

HOTEL

RUMAH MAKAN Menyediakan aneka hidangan & melayani pesanan nasi kotak, snack box dan menerima rantangan

SALON SALON

RUPA- RUPA SABLON & KONVEKSI

EKSPEDISI

BOUTIQUE

TELEVISI

ADVERTISING

JUAL MOBIL

KURSUS TERASI

TENUN LOMBOK

SANGGAR SENAM

RUKO

EVENT ORGANIZER

COUNTER

BENGKEL & SPARE PART

SIARAN TV

FASHION

PENGOBATAN

ACCESORIES

RUPA - RUPA

RUPA - RUPA

TANAH

TRAVEL

RUPA - RUPA

PHOTOGRAFI

087 865 633 888 / 087 861 811 999

KOMPUTER

SERVICE

Jl. TGH Abdul Karim Kediri (Depan PLN Kediri)

TRAVEL

RUMAH MAKAN

SUARA NTB

Sabtu, 5 April 2014

Selong (Suara NTB) Kampanye terakhir Partai Demokrat untuk Pulau Lombok berlangsung di Lapangan Masbagik Lombok Timur, Jumat (4/4) sore kemarin. Ketua DPD Partai Demokrat NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi tampil langsung sebagai juru kampanye, bersamaan dengan hadirnya Caleg Demokrat nomor 10 untuk DPR RI H. M. Syamsul Luthfi, yang juga Ketua DPD Partai Demokrat Lotim.

Orasi politik TGB banyak mengungkap soal rangkaian sumbangsih partai nomor urut 7 tersebut, baik berkaitan dengan pembangunan, termasuk yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Tapi di sisi lain, TGB mengakui masih banyak sisi lain dari pembangunan yang belum digarap dan menjadi pekerjaan lanjutan dirinya sebagai keta partai bersama anggota legislatif dari Demokrat.

“Memang masih banyak tugas yang belum terselesaikan, tapi harus diakui, banyak juga yang sudah kami tuntaskan,” seru TGB di depan ribuan kader dan simpatisan Partai Demokrat yang hadir.

Kader dan simpatisan yang membanjiri lapangan Masbagik itu, datang dari berbagai penjuru Pulau Lombok.

Mereka membawa atribut bendera, kostum, poster yang membirukan lapangan Masbagik.

TGB didampingi istrinya Hj. Erica Zainul Majdi mengungkap banyak hal terkait kinerjanya sejak terpilih menjadi Gubernur NTB

ketika berdampingan dengan Ir. H. Badrul Munir, MM, sampai berlanjut di periode kedua berdampingan dengan H. Muh. Amin, SH, M.Si. Salah satu program yang bersentuhan dengan masyarakat dan diklaimnya berhasil, program 100.000 wirausahawan baru.

“Bukan dengan sekedar ucapan, tetapi kita buktikan dengan kerja dan karya nyata,” sebutnya. Menurutnya, banyak hal yang bisa dikerjakan bersama untuk NTB, asal tetap menjaga kekompakan dan ikhtiar semua elemen. Dia sempat mengkritik soal isu serangan fajar, sumbangan mie instan, bahkan janji kosong. Semua cara culas itu, tidak pernah dilakukan Demokrat.

“Kita ingin menghasilkan pemilu dan pemilihan wakil rakyat ini dengan baik. TGB dengan pasangan “Baru”, dan TGB dengan pasangan Amin, tidak pernah gunakan uang untuk menang, karena ini proses beribadah kepada Allah,” sebutnya.

Di akhir pidatonya, TGB berpesan, agar tetap menjaga ritme Demokrat sebagai partai yang santun, tidak mencela, apalagi menyudutkan partai lain.

Pada kesempatan yang sama, Syamsul Luthfi berharap seluruh masyarakat Lombok Timur kompak untuk memenangkan Demokrat dengan para Caleg yang diusung. Ia ingin keberhasilan pembangunan fisik, SDM di NTB, terus berkembang di periode berikutnya dengan dimenangkannya Partai Demokrat. “Jika ingin keberhasilan ini bisa dirasakan lagi di masa mendatang, pilih Demokrat,” kata Luthfi sembari mengacungkan kepalan tangan kanannya, disambut teriakan setuju ribuan massa.

Kampanye itu semakin meriah dengan penampilan Band Reggae Lombok, Amtenar. Band kebanggaan masyarakat NTB ini tampil dengan sejumlah lagu pamungkasnya seperti “Lombok I Love U”, “Anak Pulau”, “Kekasihku yang Selalu Reggae”.

Jingle “Semeton Bajang” juga menambah meria h suasana. (ars/*)

Halaman 14

(Suara NTB/ars)

(Suara NTB/ars)

TGB saat tampil kampanye bersama Caleg DPR RI H. M. Syamsul Lutfi

Ketua DPD Demokrat NTB, TGH. M. Zainul Majdi saat orasi politik di harapan ribuan simpatisan Demokrat.

(Suara NTB/ars)

Penampilan vokalis Amtenar, Wen, dihadapan ribuan simpatisan Demokrat.

(Suara NTB/ars)

TGB saat simulasi pencoblosan kertas suara.

Simpatisan mengibarkan bendera Demokrat saat Band Amtenar tampil memeriahkan kampanye di Lapangan Masbagik Lotim.

Ribuan simpatisan Demokrat dari berbagai penjuru Pulau Lombok membirukan Lapangan Masbagik.

TGB tampil berdampingan dengan istrinya Hj. Erica Zainul Majdi

(Suara NTB/ars)

Cerpen Ismail Marzuki

Suamiku Kuda Bertopeng

Kini usia pernikahan kami menginjak enam tahun. Siapa sangka orang secuek diriku dapat mempertahankan pernikahan yang penuh dengan jeruji-jeruji cobaan. Kami mempunyai dua anak. Laki dan perempuan. Anakanak yang lucu. Penuh dengan tawa, tangisan manis dan sikap yang menggemaskan. Kerap kali kemudian orang-orang iri terhadap apa yang kami miliki. Akan tetepi siapa sangka kalau di atas kertas putih itu ada setitik hitam yang mengganggu.

Selalu ada tawa dalam hidupku. Entah dengan suamiku, karena ku rebut tawatawanya yang sekarang dan yang akan datang. Saat pertama kali kami bertemu dulu, ku tak pernah tertarik padanya, sama sekali tidak. Namun siapa sangka langit berkata ya.

Dialah suamiku. Dzul, laki-laki yang tidak terlalu ganteng namun memiliki harta yang cukup tampan. Dengan postur tubuh sedang, mata sipit, hidung mancung dan kulit hitam manis. Hal yang kemudian membuatku tertawa adalah karena kami berganti profesi, dia yang menjadi bapak rumah tangga dan aku yang menjadi menteri dalam rumah. Tepatnya sebagai kepala rumah tangga.

Mulai dari mencuci, memasak, sampai menjaga anakanak, dialah yang melakoninya.

Saat kusuruh dia, tidak pernah ada bantahan, tak pernah ada keluhan, apalagi sebuah amukan kata, tapi saat dia menyuruhku terkadang aku mematuhinya dan lebih sering mem-

bangkang. Dia bukan tipe lakilaki yang tegas, tidak tegas hanya dalam rumah tangga kali, tapi saat menjadi pemimpin barisan mungkin ia amat tegas seperti pasukan-pasukan yang mau berperang.

Hal yang mampu menjawab perlakuan itu adalah karena ia terlalu sayang padaku, ia tak mungkin akan menceraikanku, karena susah payah ia mendapatkan hati ini. Itulah mengapa kujadikan suamiku seperti kuda tumpangan. Setiap kali ia mau pergi keluar, ia selalu memakai topeng, karena tak mampu melihat ejekan-ejekan, mendengar ocehan-ocehan, gosip-gosip yang di lontarkan orang terhadapnya. Ia memakai topeng agar tidak di kenali masyarakat sekitar. Hal yang paling ironis adalah karena aku tunggangi ia dengan perintah-perintah yang tidak mengenakkan, sehingga tetangga kami tau kelakuan istri semacam aku.

Tapi tak mungkin dia marah.

Dia sayang kepadaku. Terlalu sayang malah. Dia tak akan

sampai hati untuk menceraikanku. Sayangnya tak ada bandingan. Lebih dari sayangnya sayang. Ya, dialah seorang suami yang diidam-idamkan oleh semua orang.

Malam itu sekitar pukul 10.56 kami tidur bersamasama, malam itu mendung menari di atas atap langit, angin sepoi - sepoi berubah menjadi super keras. Petir dan halilintar menggelegar, membunuh kesunyian. Lalu gerimis mulai membasahi tanah satu persatu.

Entah apa yang terjadi, malam itu aku melihat seseorang yang mirip diriku berada dalam suatu tempat yang sangat aneh. Lahar, api, dimanamana, api yang merah sangat, suatu tempat yang penuh terisi dengan api. Panasnya luar biasa, mampu menghanguskan dunia, oh tidak, mampu menghanguskan jagat raya. Api yang panasnya tujuh kali lipat dari api yang ada di bumi. Kalaupun seseorang berada ribuan km dari sana, pasti ia akan merasakan panas yang sangat, bahkan mampu merobek kulit walau berada di tempat yang jauh.

Tapi di sana hanya ada seseorang yang mirip diriku. Tak ada yang lain, hanya saja terlihat seorang dengan pakaian serba putih melakukan sesuatu yang sangat tragis terhadapnya. Tak jelas mukanya bagaimana, hanya terlihat pancaran cahaya darinya. Tapi yang mengherankan, orang yang mirip diriku disiksa sedemikian sakitnya. Dimasukkan kedalam lahar yang panas berulang-ulang kali, hingga tubuhnya bagaikan plastik yang di bakar api. Meleleh. Dan dalam hitungan detik tubuh beserta tulang- tulangnya tiada yang tersisa. Setelah dimasukkan ke dalam lahar itu, kepalanya di pukul dengan besi yang berukuran besar, hingga otaknya lebur tak tersisa, darah memuncrat kemana- mana, isiisi otaknya keluar, bagian-bagian otaknya hancur tak terlihat, hanya terdengar kata-kata sakit yang menggelegar dari orang itu. Lalu dalam hitungan detik suara itu lenyap bersama nyawa dan jiwanya. Kalau ia haus, ia dikasih lahar yang meleleh

dan tubuhya meleleh tak lebih dari lima detik. Tapi yang sangat aneh, sesudah tubuhya meleleh dan hancur menjadi serpihan-serpihan, ia hidup kembali dalam bentuk yang semula, dan kembali disiksa dengan cara yang sama pula berulang-ulang kali.

Tapi aku terperanjat sangat takut saat orang yang memukulnya memanggil dia dengan nama “Be’ah”. Dan aku seketika berpikir kalau orang itu adalah diriku, karena tidak ada perbedaan aku dengannya. Tinggi, lebar, bentuk perawakan tubuh, rambut, kulit, semuanya sama. Nyaris seratus persen mirip, yang membedakannya cuma dia disiksa dan aku tidak.

Seketika itu juga Dzul yang begitu nyenyak tidurnya langsung membangunkanku, karena aku mengigau dengan kata-kata seperti orang yang dianiaya.

Dzul hanya bilang kalau aku mengigau sakit, sakit dan sakit. Seketika itu juga Dzul langsung membangunkanku. Lalu akupun bangun dengan air mata, wajah pucat, seolah-olah tidak ada energi untuk hidup.

Entah mengigau atau tidak ku begitu takut dengan keadaan diriku. Aku juga tidak tau apa yang terjadi dan apa yang ku katakan, tiba-tiba saja aku mlontarkan permintaan maafku padanya.

“Aku minta maaf, kalau kelakuanku selama ini tidak mencerminkan sikap istri yang baik untukmu, aku minta maaf.”

Kata-kata itu meluncur seketika dengan nafas yang kacau sambil kucium kakinya. “Aku siap melakukan apa saja untuk menebus semua itu, walaupun ku harus jadi budak untukmu, atau bunuh diri sekalipun untuk menebus dosaku padamu.

Aku minta maaf, Aku…Aku akan mengganti semuanya.”

Suara itu tertatih-tatih tak bisa di lanjutkan. Dzul kemudian memintaku untuk bangun dan mengantarkanku ke kamar mandi dan menyuruhku untuk wudhu. Sungguh luar biasa apa yang ia perintahkan padaku.

Aku yang tak pernah mengerti arti sholat malam pun diajarkannnya untuk menjadi hamba

yang suci dan bertaqwa padaNya. “Kamu hanya mimpi buruk sayang, tak ada yang perlu di takutkan,” katanya tenang.

Suara itu terlontar jauh kelubuk hati, terdengar halus dan memotivasiku untuk bangkit.

Tapi aku masih tidak percaya dengannya. “Tidak, aku yakin itu sebagai peringatan untukku, atas kelakuanku yang keji, aku minta maaf, aku benar-benar minta maaf,” kataku menyesal.

Seketika itu juga ku rasakan sudut mataku basah oleh dosadosa yang melimpah.

“Kau tidak perlu minta maaf,” jawabnya dengan tersenyum. “Aku sudah memaafkanmu dari dulu. Tinggal bagaimana kamu memperbaiki diri. Sekarang bertobatlah dan minta ampun padaNya.” Lalu di hadapanNya aku bersimpuh, bersujud, merengek untuk meminta belaskasihNya. Karena walaupun aku durhaka padanya, tapi aku tahu apa yang ku lakukan, aku tahu dosanya bagaimana, akupun tahu ganjaran bagi seorang istri yang berbuat seperti itu. *** “Jangan lupa cuci piringnya mas, baju anak-anak juga masih numpuk, o ya, lantainya juga belum di pel.” Begitu kata itu keluar dari mulutnya Be’ah.

Padahal beberapa hari kemarin ia berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya itu lagi.

Tapi ia seorang istri yang munafik. Durhaka.

Kenapa suami yang sholeh seperti Dzul harus memiliki istri yang seperti itu, kenapa ia tidak diberikan istri yang sholehah pula? Apakah ini adil? Bukankah suami yang baik pasangannya adalah istri yang baik?

Dan sebaliknya, tapi kenapa Dzul tidak? Padahal, di setiap akhir solatnya ia berdo’a supaya mendapatkan pendamping yang baik. Tapi kenapa mesti Be’ah yang menjadi pendampingnya? Tapi itulah hidup Dzul adalah laki-laki yang sabar, sangat sabar malah, dan karena kesabarannya itu ia rela diperlakukan seperti babu.

Pagi itu Dzul masih belum selesai mencuci pakaian. Dari dalam terdengar ada orang yang mengetuk pintu. Namun Dzul tidak mendengarnya. Be’ah sedang menonton tv. Untuk kedua kalinya pintu di ketuk.

“Assalamualaikum, Dzul, Dzul?”

Suaranya seperti nenek-

nenek. Be’ah pun segera keluar menuju pintu, meninggalkan acara televisinya. Setelah ia tengok ternyata itu mertuanya. Ia begitu takut. Kenapa dia malah datang di saat seperti ini. Dan gawatnya Dzul sedang mencuci di kamar mandi. Dengan suara tertekan ia menjawab, “Eh ibu, tumben bu.”

“Ia, aku rindu dengan cucucucuku, juga suamimu, kemana dia ?”

“Siapa bu?”

“Suamimu, hari ini orang-orang lagi libur, masak dia pergi?

Tak mungkin kan. Ahh aku tahu dia, sudah lama aku bersamanya.”

“Mmmm, dia lagi tidur bu”.

Jawab Be’ah takut.

“Jangan kau bohongi aku, dia itu tidak suka tidur pagi-pagi seperti ini, atau mungkin kamu yang sering tidur pagi-pagi ya.

He he, bercanda.”

Lalu karena ia ingin buang air, iapun masuk ke kamar mandi, dan menemukan anaknya sedang mencuci. Tak tahu apa yang harus dikatakannya, matanya terbelalak melihat pekerjaan anaknya. Mata itupun mengeluarkan butir-butir air kesedihan.

“Inikah pekerjaanmu setiap hari?”

Sambil mencium tangan ibunya ia menjawab, “Eh ibu, kapan datang?” Karena melihat ibunya menangis ia pun bertanya. “Kenapa menagis bu? Ada apa?”

“Astagfirullah, inikah yang kamu lakukan Dzul ? Lalu apa pekerjaan istrimu? Ini bukan pekerjaan laki-laki.”

“Ah tak apa bu, sudah biasa kok,” ia menjawabnya dengn senyum.

Ibunya heran. “Jadi kamu sudah biasa melakukan hal-hal seperti ini?” Suara itu semakin lama semakin terdengar letih, ia tak menyangka anaknya akan seperti ini. “Aku tak rela kamu diperlakukan seperti ini, kamu harus ceraikan dia, bercerai sekarang juga!!”

“Ibu, ini tidaklah salah bu.”

“Aku mau kamu bercerai titik”. Lalu pergi.

“Bu, buuuuuuu.” Dzul terus memanggil sambil mengejar ibunya.

Dari ruang tamu terdengar suara anak-anak yang lucu, anak-anak itu sedang bermain.

Menikmati masa kecil mereka yang indah. Kejar-kejaran. Bermain mobil-mobilan. Tapi mereka berhenti seketika ketika mendengar suara neneknya yang begitu kerasnya. (*)

SUARA NTB Sabtu, 5 April 2014

Panglima TNI Jamin Pemilu 2014 Aman Jakarta (Suara NTB) ‘’Saya sebagai panglima memberi jaminan sepenuhnya semuanya akan berjalan secara baik dalam Pemilu yang akan dilaksanakan pada 9 April mendatang,’’ kata Panglima TNI, Jenderal TNI Moeldoko, di Markas Besar TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Jumat (4/4).

Dia menegaskan, semua perkembangan politik yang terjadi di Indonesia telah dipetakan Markas Besar TNI secara baik dan kesimpulannya kondisi keamanan dalam negeri (ant/Bali Post) dalam keadaan kondusif.

Moeldoko Dia menguraikan beberapa hal menonjol tentang ini, di antaranya perkembangan keamanan di garis-garis perbatasan negara, Aceh, Papua, dan temuan serta penyitaan senjata ilegal yang berpotensi mengganggu keamanan nasional.

Moeldoko menyatakan itu kepada pers bersama para petinggi TNI dan matra-matra TNI, di antaranya Kepala Staf TNI AL, Laksamana TNI Marsetio, Panglima Komando Udara I TNI AU, Marsekal Muda TNI Mohammad Syaugi, Komandan Pasukan Khusus TNI AD, Mayor Jenderal TNI Agus Sutomo, dan puluhan yang lain.

Semua panglima komando utama TNI hadir di dalam pembicaraan Moeldoko dengan pers yang dibungkus dalam format minum kopi bersama pagi hari. Atas pelaksanaan Pemilu Legislatif 2014 yang tinggal beberapa hari lagi, Moeldoko mengimbau, “Masyarakat datanglah berbondong-bondong ke bilik pemilihan, personel TNI tidak boleh dekat-dekat bilik-bilik itu; namun yakinlah TNI memiliki kesadaran sangat tinggi untuk menjamin dan memelihara situasi itu.”

Hingga saat ini, TNI memiliki sekitar 450.000 personel aktif yang bertugas di tiga matranya, dalam berbagai kesatuan dan unit kerja. Untuk menjaga dan menjamin netralitas personel dan institusi TNI ini, Moeldoko telah mengeluarkan surat perintah tentang netralitas itu. (ant/Bali Post)

SUARA NTB

Halaman 15

Presiden: 9 April, Hari Libur Nasional Jakarta (Suara NTB) Menimbang keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) melalui Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2014 yang ditandatanganinya pada 3 April 2014 menetapkan bahwa hari Rabu, 9 April 2014, sebagai hari libur nasional.

“Hari Rabu, tanggal 9 April 2014 sebagai hari libur nasional untuk pemungutan suara Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat

(DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,” bunyi poin pertama Keppres tersebut.

Selain itu, dalam Keppres

No. 14/2014 itu disebutkan, jika ada hari dan tanggal lain yang ditetapkan oleh KPU untuk pemilihan umum lanjutan dan/ atau susulan, juga ditetapkan

sebagai Hari Libur Nasional.

“Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan,” bunyi poin kedua Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2014 itu.

Sebelum ini Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) Muhaimin Iskandar melalui Surat Edaran Nomor Se.2/Men/ III/2014 yang ditandatanganinya pada 26 Maret 2014 telah menetapkan 9 April 2014 sebagai hari libur bagi pekerja/buruh.

“Dengan penetapan ini diharapkan agar para pekerja/buruh dapat menyalurkan aspirasi politik dalam pesta demokrasi yang diselenggarakan lima tahun sekali,” bunyi Surat Edaran Menakertrans yang ditujukan kepada para Gubernur, Para Bupati/Walikota di seluruh Indonesia untuk selanjutnya disebarluaskan kepada para pengusaha, pekerja/buruh dan stake holder terkait lainnya itu. (ant/Bali Post)

Parpol Dikhawatirkan Hilangkan Pendidikan Politik Pancasila Jakarta (Suara NTB) Keputusan Mahkmah Konstitusi (MK) yang membatalkan frasa “empat pilar berbangsa dan bernegara” dalam Pasal 34 ayat 3b huruf a Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011 tentang Partai Politik dikhawatirkan menghilangkan kewajiban Partai Politik melakukan pendidikan dan pembinaan mental ideologi Pancasila kepada kader-kad-

er dan anggotanya.

“Putusan MK membatalkan Pasal 34 ayat 3b huruf a adalah putusan yang bersifat ideologis, karena akibat putusan tersebut, tidak ada lagi kewajiban Partai Politik melakukan pendidikan dan pembinaan mental ideologi Pancasila kepada kader-kader dan anggotanya,” ujar Wakil Ketua Tim Sosialisasi MPR RI, Ahmad Basarah, Jumat (4/4).

Padahal, menurut dia, dalam Pasal 34 ayat 3b huruf a Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011 disebutkan, salah satu pendidikan politik yang diberikan Partai Politik adalah pendalaman mengenai empat pilar berbangsa dan bernegara yaitu, Pancasila, UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika. Ahmad menambahkan,

sebenarnya tidak terdapat perbedaan substansi tentang posisi dan status Pancasila yang dimaksudkan pemohon dan putusan MK, karena keduanya sepakat menempatkan posisi Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara.

Ia menilai putusan MK tersebut secara sadar semakin menjauhkan kehidupan Partai Politik dari nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, NKRI dan

Bhineka Tunggal Ika. Secara khusus ia menyebut hal ini sebagai tindakan taktik menghancurkan strategi perjuangan bangsa yang lebih besar.

“Hanya lantaran perbedaan teknis bahasa, substansi tanggung jawab Partai Politik untuk membangun mental dan ideologi bangsa kepada kaderkadernya telah dihilangkan,” katanya. (ant/Bali Post)

SUARA NTB Sabtu, 5 April 2014

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

(Suara NTB/ist)

CARI MH370 - Pencarian pesawat Malaysia Airlines MH370 terus dilakukan di Samudera Hindia oleh beberapa negara, seperti Amerika Serikat, Australia, Jepang dan beberapa negara lainnya. Pencarian kini difokuskan di dalam laut dengan menerjunkan beberapa peralatan yang bisa mendeteksi keberadaan benda di dasar laut. Sebagaimana tampak dalam gambar, anggota Angkatan Laut Australia sedang mengangkat kendaraan khusus dalam air setelah dioperasikan mencari keberadaan MH370.

Ivan Lopez Algojo Fort Hood Washington Prajurit Ivan Lopez (34) pada Rabu membunuh tiga orang di pangkalan militer Amerika Serikat, Fort Hood, Texas, sebelum dia bunuh diri. Peristiwa penembakan secara membabi buta itu adalah yang ketiga kali terjadi di Killeen, kota tempat Fort Hood berada.

Lopez yang berdarah Puerto Rico, dinyatakan mengalami masalah kejiwaan. Tahun lalu, saat ibunya meninggal di Puerto Rico, korps angkatan darat Amerika Serikat hanya memberi Lopez waktu satu hari untuk menghadiri pemakaman orang yang melahirkannya itu.

Ibunya yang berlatar profesi perawat, meninggal di kota Guayanilla, Puerto Rico pada Oktober tahun lalu, tidak lama setelah kakek Lopez meninggal. “Saat itu dia marah sekali.

Mereka hanya memberinya 24 jam. Dia sangat dengan ibunya. Ibunya adalah orang baik dan semua orang kenal,” kata Wali Kota Guayanilla, Edgardo Arlequin kepada Reuters.

Motif penembakan yang dilakukan Lopez belum diketahui tapi pihak berwenang mengatakan sebelum kejadian dia adu mulut dengan sesama prajurit.

Lopez sejak kecil hingga SMA tinggal di Guayanilla. Dia kemudian masuk dinas militer tentara nasional Puerto Rico tahun 1999 di unit infantri. Selanjutnya tahun 2008 dia bergabung dengan Angkatan Darat AS.Lopez bertugas sebagai pengemudi truk di Irak tahun 2011. Dia tidak pernah terlibat pertempuran dan tidak mengalami luka di Irak, hal itu dikemukakan Menteri Angkatan Darat John McHugh.

Menteri Angkatan Darat adalah jabatan sipil nonkabinet dan berada di bawah Menteri Pertahanan Amerika Serikat. Lopez masuk Fort Hood pada bulan Februari tahun ini. Dia tinggal dengan istri dan anak perempuan usia 2 tahun di apartemen sederhana di Killeen.

Komandan Fort Hood Letnan Jenderal Mark Milley mengatakan Lopez pernah “melapor diri” cedera otak traumatis setelah kembali dari Irak. Sebelum insiden penembakan, ia sedang menjalani pemeriksaan untuk PTSD (gangguan stres pasca trauma). “Kami memiliki bukti yang sangat kuat bahwa ia memiliki riwayat medis yang menunjukkan kejiwaannya tidak stabil atau ada masalah psikologis,” kata Milley.

Di sisi lain, tetangganya mengatakan tidak ada yang aneh pada Lopez maupun keluarganya. “Saya tak pernah dengar mereka bertengkar atau hal-hal jelek lainnya. Saya tak melihat tanda-tanda dia menderita sesuatu,” kata Noah Georges (33).

Georges adalah tetangga Lopez saat masih bertugas di pangkalan Fort Bliss dan tinggal di El Paso. Tetangga Lopez di Killeen, Mahogoney Jones (21), mengatakan Lopez sempat pulang makan siang di hari penembakan itu. (ant/bali post)

Ivan Lopez (Suara NTB/ist)

Jet Tempur Israel Serang Jalur Gaza Kota Gaza Empat warga Palestina cidera, Jumat dini hari, akibat serangkaian serangan udara Israel di Jalur Gaza —yang dikuasai Hamas.

(ant/bali post)

SERANGAN UDARA - Serangan udara di Jalur Gaza antara Hamas dan tentara Israel. Jumat dinihari, jet tempur Israel menyerang Jalur Gaza yang mengakibatkan empat warga sipil cidera.

Serangan udara tersebut dilancarkan beberapa jam setelah gerilyawan Palestina di Jalur Gaza menembakkan empat rudal ke wilayah Israel.

Beberapa saksi mata setempat mengatakan pesawat tempur Israel melancarkan serangan tepat setelah tengah malam terhadap sejumlah lokasi militer di daerah kantung pantai itu, milik polisi Hamas dan faksi bersenjata Palestina. Salah satu sasaran adalah gudang logam di Kota Kecil Jabaliya di bagian utara Jalur Gaza.

Sementara, beberapa sumber medis mengatakan empat polisi cedera dalam serangan tersebut dan dirawat di rumah sakit.

Israel belum memberi komentar soal serangan itu, demikian laporan Xinhua.

Namun media Israel melaporkan empat rudal menghantam daerah terbuka di Israel Utara. Kejadian tersebut adalah babak kerusuhan pertama sejak peningkatan bentrokan baru-baru ini antara tentara Israel dan gerilyawan Jalur Gaza pada pertengahan Maret, ketika Israel menewas-

kan tiga gerilyawan Jihad Islam di Jalur Gaza.

Peristiwa tersebut membuat kelompok gerilyawan Palestina itu menembakkan sejumlah rudal ke permukiman Israel yang berdekatan. Sebagai reaksi atas penembakan roket tersebut, Israel melancarkan sejumlah serangan udara yang “ditujukan ke lokasi militer Gerakan Perlawanan Islam (Hamas) dan Jihad Islam. Kerusuhan itu berakhir ketika Mesir memulihkan gencatan senjata de facto yang diperantarainya pada November 2012. (ant/bali post)

Kapal Kargo Tenggelam, 11 Awak Hilang Dua Wartawan Ditembak di Afghanistan

Seoul Sebuah kapal kargo berbendera Mongolia tenggelam di lepas pantai selatan Korea Selatan dan sebagian besar dari 16 anggota awak Korea Utara dalam kapal tersebut dilaporkan hilang.

Dua anggota awak ditemukan tewas dan tiga dise-

lamatkan, sementara pencarian sedang berlangsung untuk 11 awak lainnya yang masih hilang, kata para pejabat penjaga pantai Korea Selatan, Jumat, seperti dilaporkan Reuters.

Grand Fortune 1 sedang berlayar dari wilayah Chongjin di Pantai timur Korea Utara

menuju ke pelabuhan Tiongkok membawa bijih besi.

Kapal berlayar secara teratur antara Korea Utara dan Tiongkok, menurut sistem pelacakan kapal Reuters. Para anggota awak yang diselamatkan dibawa ke rumah sakit Korea Selatan untuk perawatan. (ant/bai post)

AS Bahas Korea Utara Washington Amerika Serikat (AS) mengatakan pihaknya akan bertemu dengan sekutunya, Korea Selatan dan Jepang, Senin pekan depan, untuk merencanakan strategi bagi Korea Utara di tengah meningkatnya ketegangan pascalatihan militer rezim.

Pejabat Amerika Serikat untuk masalah Korea Utara, Glyn Davies, di Washington, Senin, akan bertemu dengan mitranya dari Jepang dan Korea Selatan, Junichi Ihara dan Hwang Joon - kook .

Pembicaraan itu akan membahas cara untuk “memverifikasi denuklirisasi Semenanjung Korea secara damai,” kata Departemen Luar Negeri dalam sebuah pernyataan.

Korea Utara dalam beberapa pekan terakhir telah mengancam untuk melakukan uji coba nuklir baru, menguji peluru kendali balistik jarak menengah yang dapat menghantam Jepang. Bahkan, Senin lalu melakukan latihan menembak sepanjang perbatasan yang disengketakan dengan Korea Selatan.

Pembicaraan tiga arah itu dilakukan setelah Presiden AS Barack Obama bertemu dengan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe dan Presiden Korea Selatan Park Geun - Hye, di sela-sela pertemuan puncak di Belanda. Pertemuan itu adalah sebuah terobosan setelah gesekan antara dua sekutu Amerika Serikat itu atas perselisihan sejarah.

Robert King, utusan khusus AS untuk hak asasi manusia di Korea Utara, juga mengunjungi Korea Selatan dan Jepang pekan ini di tengah seruan aksi internasional atas perlakuan rezim totalitarian itu pada rakyatnya. (ant/bali post)

(ant/bali post)

KETERANGAN - Perwakilan Khusus AS untuk Kebijakan Korea Utara Glyn Davies (tengah) memberikan keterangan pada wartawan di Kementerian Luar Negeri Korea Utara beberapa waktu lalu.

Khost – Seorang wartawati asing ditembak hingga tewas dan lainnya terluka di provinsi timur Khost, Afghanistan, menjelang pemilihan presiden, Jumat (4/4).

“Dua wartawati ditembak Jumat pagi di satu distrik markas polisi, seseorang telah tewas, sementara yang lain terluka parah,” kata Juru Bicara Provinsi Khost Mohammad Zadran Mobarez kepada AFP. Zadran dan wakil kepala kepolisian Khost Yaqub Mandozai mengatakan, pria bersenjata itu mengenakan seragam polisi.

Wanita itu adalah war-

tawan asing kedua yang tewas di Afghanistan selama kampanye pemilu, setelah wartawan Swedia Nils Horner ditembak hingga tewas di Kabul 11 Maret.

Sementara itu setidaknya empat polisi tewas Rabu dalam serangan bom bunuh diri dekat kementerian dalam negeri Afghanistan di tengah kota Kabul.

“Empat dari para personel polisi kami mati syahid dan sejauh ini tidak ada yang cedera. Aksi itu terjadi dekat pintu gerbang utama. Pembom berusaha memasuki departemen sumber daya manusia kami,” kata juru bicara itu. (ant/bali post)