Snt05052014

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK SUMBAWA ECERAN Rp 3.000

Rp. 50.000 Rp. 55.000

16 HALAMAN

SUARA NTB Pengemban Pengamal Pancasila

SENIN, 5 MEI 2014

NOMOR 52 TAHUN KE 10 Online :http://www.suarantb.com E-mail: hariansuarantb@gmail.com

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

(Suara NTB/ars)

PANEN - Amaq Rais (60) panen padi di areal persawahan yang tersisa di Jalan Lingkar Selatan, Kelurahan Jempong Baru, Kota Mataram. Sekitar lima tahun lagi, Amaq Rais dan buruh tani lainnya mungkin tidak akan lagi merasakan hasil panen dari areal sawah itu karena sudah berubah menjadi bangunan. Setiap tahun, terjadi penyusutan lahan produktif di Kota Mataram cukup signifikan.

Tiga Kasus Korupsi dari NTB Mandeg di Kejagung

Mataram (Suara NTB) Dari sekian banyak kasus korupsi yang ditangani Kejaksaan Agung (Kejagung) di tingkat daerah, tiga diantaranya dari NTB. Tiga kasus itu, dugaan korupsi pembangunan Gedung Induk Bandara Internasional Lombok (BIL), kasus Balai Latihan Kerja (BLK) Internasional Lotim dan aliran dana Bank Jabar Banten (BJB) yang diduga mengalir ke oknum pejabat di Lombok Tengah (Loteng).

Namun sejak kasus itu ditangani berjalan sejak dua tahun terakhir, hingga kini belum ada kabar perkembangan signifikan. Kapuspenkum Kejaksaan Agung, Setia Untung Arimuladi, SH, MH yang dikonfirmasi hanya memberi

TO K O H Siap Amankan UN JAJARAN Polda NTB siap mengamankan pelaksanaan Ujian Nasional (UN) jenjang SMP sederajat di seluruh wilayah kabupaten/kota seNTB yang digelar Senin (5/5) ini.

Kapolda NTB, Brigjen. Pol. Moechgiyarto, kepada Suara NTB, menegaskan, pengamanan pada pelaksanaan UN jenjang SMP sederajat ini tidak jauh berbeda dengan mekanisme pengamanan pada saat berlangsungnya UN jenjang SMA sederajat beberapa waktu lalu.

Ia mengaku segala persiapan pengamanan pada setiap tahapan siap dilakukan pihaknya Bersambung ke hal 5 Moechgiyarto

KO M E N T A R Waspadai Virus Mers SEBAGAI daerah tujuan wisata dunia, NTB harus mewaspadai masuknya virus baru bernama Middle East Respiratory Syndrome Corona Virus atau Sindrom Pernapasan Timur Tengah (MERS-CoV) yang dibawa wisatawan. Selain itu, warga NTB yang telah melaksanakan ibadah umrah ke Saudi Arabia juga dilakukan pemeriksaan di bandara sebelum pulang ke kampung halamannya. ‘’Bila ada penerbangan dari luar negeri ke Bandara Internasional Lombok, bukan saja jemaah umrah saja tetapi penerbangan dari Kuala Lumpur, Singapura dan sebagainya dari Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) BIL itu mengoperasikan termoscanner,’’ terang Kepala Dinas Kesehatan NTB, drg. Eka Junaidi di Mataram, Sabtu (3/5).

Bersambung Eka Junaidi ke hal 5

kepastian bahwa tiga kasus tersebut masih ditangani oleh tim berbeda. Hanya saja, ia sendiri belum tahu bagaimana perkembangannya. “Yang pasti masih ditangani. Tapi apa perkembangannya, besok saya konfirmasi ke tim,” kata

Kapuspenkum dihubungi Suara NTB via ponsel, Minggu (4/5) kemarin.

Berdasarkan data pihaknya, hanya kasus BJB yang ada perkembangan signifikan. Berdasarkan laporan dari Kejaksaan Tinggi Jawa Barat yang

ditulis di laman www.kejaksaan.go.id, dua orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka sudah ditahan. Yang ditahan, Hadi Muliawan, mantan Direktur BJB dan Direktur PT Indonesia Antique, Wahyu Hanggono. Dugaan kasus korupsi ini dengan modus pengajuan kredit yang dilakukan oleh 33 perusahaan diduga fiktif ke BJB Cabang Semarang dengan total nilai hingga Rp 24 miliar.

Bagaimana keterkaitan dengan pejabat di Loteng yang

Hari Ini, 86.577 Siswa SMP Sederajat Ikuti UN Mataram (Suara NTB) Sebanyak 86.577 peserta akan mengikuti Ujian Nasional (UN) jenjang SMP di seluruh wilayah kabupaten/kota di NTB. Untuk persiapan UN tersebut, soal ujian sudah terdistribusi seluruhnya dengan baik.

Dari 86.577 peserta UN masing-masing, 7.304 peserta berasal dari Kota Mataram, 2.898 peserta dari Kota Bima. Kemudian, 10.825 peserta dari Kabupaten Lombok Barat, 3.444 peserta be-

Dari Fakta Persidangan

Tiga Hakim Diduga Langgar Kode Etik

rasal dari Kabupaten Lombok Utara (KLU), 15.926 peserta asal Lombok Tengah, 21.505 asal Lombok Timur, sebanyak 1.852 peserta berasal dari Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), 7.536 peserta berasal dari Kabupaten Sumbawa. Sebanyak 5.125 peserta berasal dari Kabupaten Dompu serta 10.162 peserta berasal dari Kabupaten Bima.

Bersambung H.Imhal ke hal 5

Pergantian Kepemimpinan Nasional Tak Pengaruhi Investasi di NTB Mataram (Suara NTB) Realisasi investasi di NTB diyakini tak akan terpengaruh oleh pergantian kepemimpinan nasional. Bahkan, target realisasi investasi sebesar Rp 6 triliun pada tahun politik ini diyakini akan mampu tercapai.

Hal tersebut dikatakan Kepala Badan Koordinasi Penanaman

Modal dan Perizinan Terpadu (BKPM-PT) NTB, Drs. L. Bayu Windya, M.Si dikonfirmasi di Mataram Sabtu (3/5) terkait kekhawatiran akan menurunnya investasi pada tahun politik ini. ‘’Saya lihat di lapangan itu bagi yang sudah menyelesaikan proses-proses misalnya penguasaan tanah, perizinan itu mereka tetap

jalan. Tidak terpengaruh dengan pergantian suksesi kepemimpinan nasional,’’ujarnya.

Menurutnya, investor-investor yang sudah dalam proses pengurusan perizinan dan lainnya tetap jalan. Bahkan sejumlah investor sudah mulai melakukan aktivitas investasinya.’’

Bersambung ke hal 5

Pemilu 2014

diduga menerima aliran dana itu? Apakah kasusnya sudah dihentikan? Kapuspenkum belum bias member penjelasan rinci dan ia meminta waktu untuk mengkonfirmasi tim penyidik terkait dengan perkembangan kasus tersebut.

Dalam kasus ini, sebelumnya salah seorang pejabat di Loteng dipanggil dalam kaitan aliran dana BJB, berkaitan dengan kredit yang dikucurkan kepada PT Cipta Inti Permindo (CIP).

Bersambung ke hal 5

Mataram (Suara NTB) Fakta persidangan dalam perkara Lusita Anie Razak dan Subri benar benar dimanfaatkan menjadi pintu masuk Komisi Yudisial (KY) untuk mengusut dugaan keterlibatan hakim. Setidaknya ada tiga hakim yang akan jadi sasaran pemeriksaan, Anak Agung Putra Wiratjaya, Dewi Santini, Desak Ketut Yuni Ariyanti.

Dua nama terakhir adalah mantan hakim PN Praya.

Reaksi cepat komisioner KY RI ini setelah mendapat data dan fakta yang terungkap di persidangan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Mataram.

Bersambung Ridho Ardian Pratama ke hal 5

Satu TPS Hitung Ulang hingga Dua Kali Mataram (Suara NTB) Satu TPS di Kelurahan Tanjung, Kota Bima, terpaksa melalui penghitungan ulang untuk kali kedua di KPU Kabupaten Bima, Minggu kemarin. Penghitungan ulang ini dilakukan setelah adanya rekomendasi Bawaslu Provinsi NTB. Selain di Kota Bima, dua TPS di Kabupaten Lombok Utara juga harus melalui penghitungan suara ulang.

Anggota KPU NTB, Yan Marli, S.Pd, M.M.Pd, yang dikonfirmasi Suara NTB, Minggu kemarin menjelaskan bahwa sebelumnya, TPS di Kelurahan Tanjung itu memang telah melalui proses penghitungan suara ulang karena adanya perselisihan antara sejumlah Caleg DPRD Kota Bima.

Dari perselisihan itu, Panwaslu Kota Bima kemudian merekomendasikan pemungutan suara ulang yang akhirnya dilaksanakan oleh

KPU Kota Bima. “Saat itu sudah dilakukan dan selesailah permasalahannya. Sudah selesai, dan kita heran (sekarang) kok muncul lagi. Tapi udahlah, karena itu rekomendasi Bawaslu, ya kita laksanakan kembali,” jelas Yan Marli.

Dengan demikian, penghitungan yang dilakukan kemarin merupakan penghitungan ulang yang kedua kalinya. Yan Marli menegaskan, penghitungan ulang ini dilakukan hanya terhadap perolehan suara

anggota DPRD Kota Bima, tanpa menghitung suara DPD RI, DPR RI dan DPRD NTB dari Dapil NTB 6.

Menurut Yan Marli, penghitungan ulang dilakukan oleh petugas KPPS atau PPS setempat. Namun, prosesnya berlangsung di KPU Kota Bima. “Kita minta teman KPU Kota Bima untuk memanggil, bertempat di kantor KPU Kota Bima. Kita minta supaya dilakukan di Kantor KPU. Karena kotak suara dan isinya sudah di kantor KPU. Bersambung ke hal 5

SUARA NTB Senin, 5 Mei 2014

SUARA MATARAM

Halaman 2

Konsep Tak Sinkron

DALAM rangka persiapan penilaian Adipura 2014, seluruh elemen baik pemerintah maupun warga masyarakat melakukan berbagai persiapan agar penghargaan tersebut kembali diraih Kota Mataram di tahun ini. Apalagi Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh telah menegaskan bahwa penghargaan Adipura tahun 2014 ini adalah harga mati. Tahun ini Pemkot Mataram harus bisa meraih dan mempertahankan penghar(Suara NTB/dok) gaan tersebut.

I Wayan Swira Lurah Cakranegara Barat, I Wayan Swira mengatakan untuk mempersiapkan hal ini pihaknya telah menyiapkan petugas khusus untuk pengangkutan sampah di wilayahnya. Apalagi kawasan Cakranegara merupakan salah satu pusat perdagangan dimana banyak berdiri toko maupun perkantoran.

“Warga sudah kita imbau masalah sampah. Petugas kebersihan juga telah kita siapkan,” ujarnya.

Ia mengatakan di beberapa kompleks pertokoan juga sudah disiapkan gerobak sampah khusus dan secara berkala diangkut ke tempat pembuangan akhir oleh para petugas. Di wilayah Cakranegara Barat, Swira mengatakan petugas-petugas kebersihan tersebut juga masing-masing dikoordinir oleh Kepala Lingkungan.

Berdasarkan hasil pantau penilaian Adipura pertama (P1) khususnya di kawasan pertokoan dan pasar masih rendah.

Penilaian untuk pasar dan kawasan pertokoan masih di bawah 60. Di kawasan pertokoan dinilai masih banyak toko maupun ruko yang belum menyiapkan tempat pemilahan sampah.

Sebelumnya Camat Cakranegara juga telah meminta kepada para pemilik toko yang ada di kawasan Cakranegara agar menyiapkan tempat pemilahan sampah di toko mereka. hal itu juga untuk mengurangi volume sampah yang dibuang ke TPA. Jika memang tidak ada tempat pemilahan sampah khusus, minimal para pemilik toko memilah sampah dengan meletakkanya di dalam kardus atau karung. Dengan demikian sampah nantinya dapat dipilah dengan gampang. (yan)

Kendalikan Pernikahan Dini KETUA Komisi II DPRD Kota Mataram, Nyayu Ernawati, S.Sos., meminta Pemkot Mataram melalui BPPKB (Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana) untuk menggalakkan kembali program KB. Ini menyusul tingginya laju pertumbuhan penduduk di Kota Mataram.

Kepada Suara NTB di Mataram, Jumat (2/5) kemarin, Nyayu mengatakan, salah satu langkah untuk menekan pertumbuhan penduduk ad(Suara NTB/fit) alah dengan mengendalikan Nyayu Ernawati pernikahan dini. Selama ini, menurut dia, BPPKB mengklaim kerap melakukan sosialisasi fungsi reproduksi ke sekolah-sekolah. ‘’Sehingga mereka tahu apa dampaknya jika mereka melakukan pernikahan dini bagi anak yang dilahirkan,’’ terangnya.

Tidak hanya itu, BPPKB juga diminta terus menggalakkan sosialisasi dampak buruk seks bebas. Bekerjasama dengan Lembaga Perlindungan Anak, Badan Narkotika Nasional dan Komisi Penanggulangan Aids. Nyayu tidak menampik tingginya laju pertumbuhan penduduk di Mataram didominasi warga pra sejahtera. ‘’Ini menjadi PR (Pekerjaan Rumah, red) kita. Apalagi dengan dilaunchingnya Mataram menuju Kota Layak Anak tahun 2018,’’ ucap Ketua Fraksi PDIP Kota Mataram ini.

Meski tidak memberi penilaian secara konkret, Nyayu berharap pihak-pihak terkait tetap berupaya memaksimalkan sosialisasi terkait langkah-langkah pengendalian laju pertumbuhan penduduk.

Pada bagian lain, Nyayu mengimbau BPPKB Kota Mataram untuk menggalakkan kembali program KB bagi kaum pria. Selama ini, sebagian besar akseptor KB di Kota Mataram, adalah kaum ibu.

Sementara kaum pria terkesan enggan melakoninya.

Padalah salah satu pemicu tingginya angka kelahiran di Mataram adalah jarak kehamilan yang tidak terkendali. Seperti diketahui, jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) di Mataram sebanyak 67.699 jiwa dan peserta KB aktif sebanyak 50.882 akseptor atau sebanyak 75,16 persen. Tahun 2014 ini BPPKB Kota Mataram akan meningkatkan angka Pemenuhan Permintaan Masyarakat (PPM) untuk menjadi peserta KB sebanyak 10.237 akseptor. (fit)

Dukcapil Antisipasi Akta Kelahiran dan KTP Palsu Mataram (Suara NTB) Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kota Mataram, Drs. H. Ridwan meminta kepada para stafnya agar lebih teliti dan berhati-hati dalam menerbitkan dokumen kependudukan seperti akta kelahiran, kartu keluarga (KK), maupun KTP. Hal itu untuk mengantisipasi munculnya dokumen kepen(Suara NTB/dok) dudukan palsu yang dimanH. Ridwan faatkan oknum tertentu.

Ridwan mengatakan berdasarkan informasi yang didapatkan di daerah lain banyak beredar akta kelahiran palsu. Hal itu perlu diantispasi sehingga tidak terjadi di Kota Mataram.

“Yang kita ketemukan belum ada. Tapi di derah lain iya. Ketika saya lihat yang seperti itu saya kumpulkan semua staf dan meminta untuk berhati-hati dalam menerbitkan dokumen,” terangnya.

Dilematika yang dihadapi pihaknya dalam menerbitkan dokumen kependudukan adalah di satu sisi pihaknya dituntut untuk melayani dengan cepat, sedangkan di sisi lain pihaknya juga diharuskan untuk hati-hati terutama terkait elemen data seperti nama, umur, alamat, dan tempat tinggal warga yang mengurus dokumen kependudukan.

“Harus ada dokumen otentik kalau untuk akta kelahiran, begitu juga KK dan KTP. Dengan begitu kita bisa menghindari munculnya dokumen yang palsu. Insya Allah di Kota Mataram ndak ada (temuan dokumen kependudukan palsu). Di daerah lain yang ada itu,” terangnya.

Pihaknya juga melakukan upaya koordinasi lintas sektoral baik dengan SKPD terkait lingkup Pemkot Mataram maupun dengan instansi vertikal. “Kalau semua sudah hati-hati, supaya kita bisa saling menjaga dan berkoordinasi secara intensif bagaimana memecahkan masalah sehingga tidak menimbulkan dampak terhadap masyarakat,” terangnya.

Ridwan menambahkan jika semua lembaga melaksanakan tugasnys sesuai kewenangan masing-masing, menjalin koordinasi dan komunikasi dengan baik, maka pelayanan publik di Kota Mataram akan lebih baik lagi terutama di bidang kependudukan dan pencatatan sipil. (yan)

Jumlah Rumah Kumuh di Mataram Bertambah Mataram ( Suara NTB) Persoalan rumah kumuh di Kota Mataram tidak kunjung selesai. Pasalnya, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) seperti Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disosnaketrans), Dinas Pekerjaan Umum, Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) dan Bazda Kota Mataram, sebagai penyalur bantuan sosial tersebut, tidak ada sinkronisasi konsep atau penyamaan persepsi untuk penanggulangan rumah kumuh tersebut, sehingga rumah kumuh semakin bertambah.

Kepala Bidang, Pengelolaan SDA dan Pemanfaatan TTG, BPM (Badan Pemberdayaan Masyarakat) Kota Mataram, HM. Fauzi Makmun mengatakan, pada dasarnya penyelesaian rumah kumuh di Kota Mataram, baik dilakukan oleh BPM, Dinas PU, Disosnaketrans dan Bazda Kota Mataram, tetap menggunakan konsep aladin atau melihat kondisi atap, dinding dan lantai ru-

tidak serta merta menerima, namun harus dilakukan pengkajian dan survai lapangan.

Tujuannya, menghindari salah sasaran. Berdasarkan pengalaman sambungnya, di satu kelurahan menyerahkan 200 data rumah kumuh, sementara kouta bantuan di BPM, pertahun di bawah dari permintaan kelurahan tersebut. “Data yang kita bantu, kita dapatkan dari kelurahan,” katanya.

mah warga. Akan tetapi, setiap tahun rumah warga tidak serta merta kondisinya seperti semula. “Semua SKPD tetap konsep aladin, tapi tidak mungkin kondisi rumah masyarakat tetap begitu,” kilah Fauzi saat dikonfirmasi di ruanganya, Jumat (2/5).

Penyaluran bantuan, tambah Fauzi, berdasarkan data yang diberikan oleh masing - masing kelurahan. Tetapi, pihaknya

Perusahaan Harus Bentuk Serikat Pekerja Mataram (Suara NTB) Perselisihan antara manajamen perusahaan dengan pekerja terkait pola penggajian yang tidak sesuai dan tidak adanya jaminan keselamatan, kerap terekpose ke publik. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disosnaketrans) Kota Mataram pun, mendesak seluruh perusahaan membentuk serikat pekerja.

Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kota Mataram, H. Ahsanul Khalik menjelaskan, pembentukan serikat pekerja di setiap perusahaan, sebagai media advokasi pekerja ketika ada persoalan baik menyangkut hak - hak pekerja dan lain sebagainya. Selain itu, penyelesaian tidak melalui tripartit, melainkan proses bipartit. “Serikat dan managemen perusahaan yang menyelesaikan di internal, sehingga tidak ada penyelesaian secara tripartit,” ungkap Khalik saat dikonfirmasi di ruangannya, Sabtu (3/5).

Menurt dia, hanya sebagian kecil perusahaan di Mataram yang peduli terhadap serikat pekerja.

Serikat pekerja membantu perusahaan menyelesaikan masalah.

Dicontohkan, Kota Mataram yang baru membuat serikat pekerja, yakni salah satunya Hotel Lombok Raya dan Lombok Garden.

Diketahui, setiap perusahaan

pasti memiliki persoalan-persoalan antara pekerja dengan perusahaan. Dan, tidak jarang perusahaan juga tidak mengerti ketenagakerjaan. Sehingga, hak - hak pekerja tidak diperhatikan.

Kendati demikian, Khalik tidak menampik bahwa setiap perusahaan memiliki aturan tersendiri. “Pasti di perusahaan ada aturannya,” terangnya.

Menyinggung persoalan antara Sopir Lombok Taksi, STIKES Yarsi Mataram dengan manajemen? Dia menjelaskan, dalam dunia kerja, ada dua konsep. Yakni, hubungan industrial dan tidak ada hubungan industrial. Sementara, Lombok Taksi, tidak ada hubungan industrial dengan perusahaan. Sehingga, sopir mencari sendiri pendapatannya dengan membayar setoran kepada manajemen. Proses penyelesaiannya pun, pihaknya tidak bisa masuk.

Hanya saja, dapat memberikan masukan kepada kedua belah pihak. “Jelas, kita tidak bisa masuk kalau tidak ada hubungan industrial. Dan, kita hanya bisa memberikan masukan,” katanya. Sedangkan, STIKES Yarsi, ada hubungan industrial. Diakui, persoalannya telah selesai melalui proses tripartit. Khalik berharap, dari 616 perusahaan di Mataram, membentuk serikat pekerja dan membuat kontrak kerja. (cem)

Banyak Perusahaan di Mataram Tak Pernah Serahkan Laporan Mataram (Suara NTB) Sedikitnya 616 perusahaan yang beroperasi di Kota Mataram dengan serapan ribuan tenaga kerja. Namun, banyak dari perusahaan tersebut tidak pernah menyerahkan laporan evaluasi maupun ketenagakerjaannya kepada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disosnakertrans) Kota Mataram. Demikian disampaikan Kepala Dinas Disnakertrans, H. Ahsanul Khalik kepada Suara NTB, Sabtu (3/5).

Laporan dari perusahaan, menurut Khalik, adalah suatu cara untuk mengevaluasi perusahaan dalam memberikan hak - hak tenaga kerja. Baik sistem penggajian yang sesuai Upah Minimun Provinsi (UMP), jaminan keselamatan atau kesehatan dan lain sebagainya. Ia menyesalkan banyak perusahaan yang tidak menyerahkan laporan kepada pihaknya.

Ditambahkan Khalik, tujuan laporan tersebut, bukan memberikan penekanan kepada perusahaan, melainkan menyelamatkan perusahaan. Sehingga, ada referensi nantinya, ketika ada sorotan dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). “Kita tidak ada tujuan menekan perusahaan, tapi justru menyelamatkan perusahaan itu,” katanya.

Secara aturan, per tiga bulan, perusahaan harus menyerahkan laporan kepada Disosnakertrans.

Baik gaji, pekerja dan berapa persen yang telah dibayar sesuai UMP. Kendati demikian, tidak semua perusahaan membayar sesuai UMP, dengan alasan kemampuan finansial perusahaan. “Kita lihat kemampuan perusahaan memberikan gaji, kalau memang mampu, kita minta membayar upah sesuai UMP,” terangnya.

Selain kemampuan finansial, apa yang menyebabkan perusahaan tidak memberikan gaji kepada pekerja sesuai UMP dan bahkan tidak memberikan jaminan kesehatan? Khalik menjelaskan, beberapa alasan yang akan disampaikan oleh perusahaan.

Pertama, pendidikan pekerja.

Kedua, status pekerja dan tidak adanya kontrak kerja. Tidak adanya kontrak kerja lanjutnya, mengakibatkan lemahnya pemenuhan hak pekerja kepada perusahaan.

Sehingga, pekerja tidak ada dasar menuntut. “Lemahnya pekerja, karena kontrak kerja tidak ada, sehingga mereka tidak bisa menuntut,” jelasnya.

Kendati demikian, pihaknya, menekan seluruh perusahaan di Kota Mataram untuk membuat kontrak kerja jika sewaktu waktu ada persoalan. (cem)

”

Kemarin, 2013 cuma 16, kok sekarang malah tinggal 56 Bantuan rumah kumuh, baru disalurkan di 14 kelurahan, sehingga menjadi prioritas selanjutnya adalah kelurahan yang belum mendapatkan giliran. Di tahun, 2014, BPM akan merenovasi 86 rumah kumuh. Terkait, jumlah di masing - masing kelurahan, Fauzi belum bisa memasti-

kan, karena harus menyesuaikan dengan permintaan.

Pascapenyaluran bantuan, Lurah, Kaling dan RT, harus melakukan pengontrolan.

Karena, menjadi laporan atau tanggungjawab pihaknya kepada Walikota. Dihubungi terpisah, Lurah Ampenan Selatan, Sudirman mengaku heran terkait membekaknya rumah kumuh di wilayahnya. Padahal, tahun 2013 hanya tersisa 16, tetapi setelah SKPD lain mensurvai, jumlahnya justru meningkat menjadi 56 rumah kumuh. Artinya, ada ketidaksesuaian konsep pengentasan rumah kumuh dari SKPD satu dan lainnya. “Kemarin, 2013 cuma 16, kok sekarang malah tinggal 56,” sebutnya. (cem)

KOSONG - Suasana di salah satu ruang komisi di DPRD Kota Mataram. Ruang kerja para wakil rakyat di Lingkar Selatan ini lebih sering terlihat kosong sejak menjelang Pemilu beberapa bulan terakhir.

(Suara NTB/fit)

Siapkan Petugas Khusus

Bukan Karena Hasil Pileg

Sejumlah Oknum Anggota Dewan Diduga Jarang Ngantor Mataram (Suara NTB) Sejak menjelang Pemilu Legislatif hingga pascapileg, sejumlah oknum anggota DPRD Kota Mataram terkesan jarang ngantor. Pemandangan ruang komisi yang lengang seolah menjadi pemandangan rutin sebulan terakhir ini di DPRD Kota Mataram.

Namun Wakil Ketua DPRD Kota Mataram, H. Didi Sumardi, SH., yang dikonfirmasi Suara NTB di kantornya, Sabtu (3/5), membantah enggannya para wakil rakyat itu ngantor bukan karena faktor hasil Pileg.

Meskipun diketahui dari hasil rekapitulasi perolehan suara yang dilakukan KPU Kota Mataram, dari 31 caleg incumbent Kota Mataram, kurang dari setengahnya yang bakal kembali lagi ke Lingkar Selatan.

Menurut Didi, bukan hasil

Pemilu yang mempengaruhi kinerja Dewan. ‘’Bukan masalah lolos tidak lolos,’’ cetusnya. Proses Pemilu, sejak memasuki masa kampanye yakni tepatnya tiga bulan sebelum Pemilu, intensitas anggota Dewan bertemu masyarakat, sangat tinggi. Bahkan tidak seintensif tiga bulan sebelumnya.

Demikian pula pascapemilu. Karena, selama proses penghitungan suara atau rekapitulasi suara di semua tingkatan, khususnya di TPS, PPK dan KPU Kota Mataram adalah merupakan rangkaian yang tidak terpisahkan.

Proses tersebut, lanjut Didi, harus diikuti oleh peserta. ‘’Nampaknya itu yang membawa pengaruh terhadap aktivitas dan kinerja anggota Dewan,’’ terangnya.

Tetapi, bukan berarti sama sekali tidak ada aktivitas selama tiga bulan sebelum tanggal 9 April dan

setelah proses di KPU Kota Mataram selesai. ‘’Program di Dewan tetap berjalan cuma tidak seintensif sebelum di luar rentang waktu tersebut,’’ pungkasnya.

Didi menegaskan, anggota DPRD Kota Mataram tetap bersemangat melaksanakan agendaagenda kedewanan di sisa masa jabatan yang ada. Setelah hasil rekapitulasi suara diketahui, maka anggotaDewanharusmengembalikan semangat kerjanya seperti sedia kala. Bahkan semangat bekerja kembali ini harus sudah dilakukan sejak minggu ketiga Bulan April lalu. Ini dibuktikan dengan adanya sidang Dewan dan pembentukan panitia khusus.

Bahkan, Dewan akan menggelar paripurna LKPJ pada pekan ini. Yang jelas, Didi melihat caleg incumbent tetap realistis dengan hasil Pemilu. (fit)

Dukcapil Minta Imigrasi Kirim Data WNA di Mataram Mataram (Suara NTB) Dalam rangka melakukan validasi data berapa jumlah warga negara asing (WNA) yang tinggal di Kota Mataram, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kota Mataram meminta kepada Kantor Imigrasi Kelas IA Mataram untuk mengirimkan data-data para WNA yang telah mempunyai izin tinggal tetap maupun izin tinggal sementara di kota ini.

Dengan demikian dapat memudahkan Dinas Dukcapil dalam melakukan pelacakan apakah para WNA yang tinggal di Kota Mataram sudah sesuai prosedur atau tidak. Disamping itu juga akan memudahkan para WNA

untuk mengurus dokumen-dokumen yang bisa dikeluarkan oleh Dinas Dukcapil. Hal ini disampaikan Kepala Dinas Dukcapil Kota Mataram, Drs. H. Ridwan.

Saat ini di database Dinas Dukcapil, jumlah warga asing yang tinggal di Mataram sebanyak 20 orang. Dua puluh orang WNA tersebut diketahui telah mengurus izin surat keterangan tinggal sementara atau domisili.

Ia juga memprediksi masih ada WNA di Mataram yang belum masuk database Dinas Dukcapil.

“Mungkin saja ada yang belum ke kita dan belum terekam.

Dan saya minta ke Imigrasi ketika izin sudah dikeluarkan, baik izin tinggal sementara

maupun izin tinggal tetap, dikirim ke kita. Itulah dasarnya kita melacak untuk pengurusan dokumen yang dikeluarkan oleh Dukcapil,” terangnya.

Sejauh ini imigrasi belum pernah mengirimkan dokumen seperti yang diminta tersebut. Tapi pada saat berlangsungnya rapat koordinasi kependudukan lintas sektoral dengan mengundang Imigrasi dan pihak terkait lainnya, pihak Imigrasi telah menyanggupi permintaan Dinas Dukcapil dan akan segera berkoordinasi.

Ridwan juga meminta kepada KUA untuk mengirimkan data pencatatan KUA terkait peristiwa peenting mengenai pernikahan maupun perceraian. (yan)

SUARA NTB

Senin, 5 Mei 2014

Halaman 3

Pengprov Persani NTB Resmi Dikukuhkan

Memasyarakatkan Senam dan Angkat Nama NTB di Kancah Nasional dan Internasional

(Suara NTB/bul)

Mataram (Suara NTB) Ketua Umum KONI NTB, H. MNS. Kasdiono, SH, secara resmi mengukuhkan pengurus baru Persatuan Senam Seluruh Indonesia (Persani) Provinsi NTB, di bawah komando Dra. Hj. Selly Andayani, M.Si, pada periode lima tahun ke depan, Jumat (2/5). Pengukuhan yang digelar di Graha Bakti Praja Kantor Gubernur NTB tersebut berlangsung khidmat.

Hadir pada kesempatan tersebut, jajaran KONI NTB, Dewan Pembina Persani NTB, atlet dan pengurus Persani dari kabupaten/kota, serta beberapa tamu undangan lainnya di lingkup Pemprov NTB maupun stakeholders lainnya.

Pengukuhan yang berlangsung selama dua jam tersebut menyiratkan pesan, armada baru Persani NTB ini akan ikut berkontribusi membawa nama baik NTB pada perhelatan olahraga tingkat nasional, bahkan internasional.

Ketua Umum KONI NTB, H. MNS. Kasdiono, SH, mengingatkan, jika pengurus baru ini memiliki tanggung jawab dalam meningkatkan prestasi olahraga NTB. bersama-sama dengan Pengprov pada cabang olahraga (cabor) prestasi dan unggulan lainnya.

Pada pertengahan tahun ini, akan dilaksanakan Porprov yang ke 9, Persani sudah masuk menjadi cabang olahraga prestasi yang berhak dipertandingkan, mengingat cabor ini sudah memenuhi ketentuan yang disyaratkan.

Kendati demikian, Persani tidak saja dituntut untuk fokus pada peningkatan prestasi. Tetapi, dengan banyaknya sanggar-sanggar senam dan tari yang berkembang, armada baru ini diharapkan menjadi payung pembinaannya.

Diusungnya Dra. Hj. Selly Andayani, M.Si, sebagai Ketua Umum Pengprov Persani NTB yang juga menjabat sebagai Kepala Biro Keuangan Setda NTB ini Hj. Selly menurut Kasdiono, denAndayani gan kekuatan relasi dan

jabatannya akan mampu mendongkrak prestasi olahraga ini. “Gubernur dan wakil gubernur tidak melarang ada pejabat publik yang menjadi Ketua Pengprov, yang penting jabatannya bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan prestasi,” katanya.

Harapannya, dengan pengurus baru ini, Persani yang selama ini belum mampu tampil pada event nasional akan memberikan yang terbaik, utamanya dalam menghadapi PON di Jawa Barat mendatang.

Sementara itu, Ketua Pengprov Persani NTB Dra. Hj. Selly Andayani, mengatakan, Persani pascapengukuhan akan memulai menguatkan keberadaan pengurus yang ada di kabupaten/kota dalam melakukan pembinaan kepada atlet.

Tongkat estafet kepemimpinan dari ketua lama, Ny. Iwan Asbari itu menurutnya menjadi amanat dan kepercayaan yang harus dijaga. Dengan relasi dan hubungan yang dimiliki, istri politisi PDI Perjuangan, H. Rachmat Hidayat, SH, ini akan mencoba mencarikan bapak angkat Persani.

“Semoga semua stakeholders yang ada juga ikut mendukung, termasuk Bapak Gubernur NTB dengan kebijakan dan kewenangan yang beliau miliki, dalam meningkatkan prestasi olahraga senam di NTB,” harapnya.

PON di Jawa Barat menjadi atensinya, sehingga pada pelaksanaan pengukuhan tersebut, sekaligus dirangkai dengan pelatihan kepada atlet aerobik, artistik maupun ritmik, pelatih dan juri secara berkelanjutan dengan melibatkan langsung instruktur dari Persani Pusat yang sudah bersertifikasi internasional.

“Yang terpenting kita tidak tercerai berai, Insya Allah prestasi olahraga senam NTB ini bisa kita akan tingkatkan. Dari sekarang kita sudah mulai siapkan atlet, pelatih dan semuanya untuk mengikuti PON, bahkan event-event bergengsi lainnya,” ujarnya.

Dan yang tak kalah pentingnya menurut Selly, momen pelantikan tersebut menjadi tonggak baru bagi Pengprov Persani Provinsi NTB masa bhakti 2014-2018 untuk mengabdikan diri demi kemajuan senam di NTB. Kemajuan dan perkembangan senam di masa mendatang diarahkan pada bagaimana memperkenalkan olahraga senam kepada seluruh masyarakat sebagai bagian dari kegiatan yang dapat meningkatkan kebugaran untuk menunjang kesehatan. (bul/*)

(Suara NTB/bul)

Ketua Pengprov Persani NTB Hj. Selly Andayani bersama tamu undangan

(Suara NTBist)

(Suara NTB/bul)

Pemberian ucapan selamat kepada ketua dan pengurus baru Persani NTB

(Suara NTB/bul)

Para tamu undangan menghadiri acara pengukuhan

Armada baru Persani NTB berpose bersama usai pengukuhan

(Suara NTB/rus)

UN SMP di Lotim

Guru dan Pengawas Diingatkan Tidak Beri Contekan

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Lotim, Yanis Maladi kepada Suara NTB via ponselnya, Minggu (4/5), menjelaskan, pelaksanaan UN SMP tidak jauh berbeda dengan UN SMA, yakni harus tetap berkarakter. Selain itu, mengedepankan kejujuran dalam menjawab soal dan tidak boleh percaya pada kunci jawaban yang beredar sembarangan.

Tidak hanya itu, lanjutnya, guru tidak diperbolehkan memberikan jawaban kepada siswanya. Saat melakukan pengawasan, para pengawas ini juga ditekankan hanya bertugas mengawasi saja. “Tugas pengawas itu hanya ngawasi dan duduk manis,” imbuhnya.

Seluruh satuan pendidikan tempat pelaksanaan UN SMP ini dinyatakan sudah siap melaksanaan UN. Tim monitoring dan evaluasi (monev) pun sudah siap. Harapannya, pelaksanaan UN SMP sederajat ini bisa berjalan dengan baik, sehingga lulusan yang dihasilkan adalah lulusan yang berkarakter.

Mengenai proses distribusi soal, Yanis menyampaikan seluruh naskah soal yang akan diujikan hari ini sudah tiba di Lotim. Proses distribusi soal diterima di Mapolres Lotim. Proses pendistribusian ke kecamatan pun sudah

Suara NTB/ist)

Ketua Pengprov Persani NTB Hj. Selly Andayani, menerima bendera Persani NTB dari Ketua Umum KONI NTB, H. MNS. Kasdiono.

Pengukuhan Pengurus Persani NTB oleh Ketua KONI NTB

NASKAH SOAL - Naskah soal UN SMP sedang dicek di Mapolres Lotim, Sabtu lalu. Hari ini, seluruh peserta UN SMP se-Indonesia mengikuti ujian terakhir.

Selong (Suara NTB) Dari 84.618 siswa SMP/MTs/SMPLB sederajat se-NTB yang menggelar Ujian Nasional (UN) Senin (5/5) hari ini, terbanyak berasal adalah siswa di Kabupaten Lombok Timur (Lotim) sebanyak 21.180 orang.

Peserta SMP saja terdapat sebanyak 10.562 orang. Dari Madrasah Tsanawiyah (MTs) sebanyak 10.176, SMP Terbuka 442 dan yang akan mengikuti UN Paket B setara SMP sebanyak 325 orang.

(Suara NTB/ist)

Seluruh hadirin menyanyikan lagu Indonesia Raya

dilakukan dengan pengawalan ketat aparat kepolisian.

Pendistribusian ke Kecamatan dilakukan tetap seperti pelaksanaan pendistribusian naskah soal SMA yang digelar UN-nya pada April lalu. Mendapat pengawalan ketat dari aparat menuju ke Mapolsek setempat. Seluruh Kapolsek pun turut hadir di Mapolres saat proses penerimaan Sabtu lalu.

Begitu juga di Lombok Barat (Lobar), pendistribusian naskah soal UN berjalan lancar. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lobar, Ispan Junaidi, M.Ed, menegaskan, pihaknya telah mempersiapkan pelaksanaan UN tingkat SMP sederajat. Di Lobar terdapat 10.633 peserta UN tingkat SMP yang ikut UN sesuai jadwal pelaksanannya tanggal 5 Mei ini. “Jajaran Dikbud sudah menyiapkan jauh sebelumnya. Sekolah sudah adakan try out dan tidak ada masalah,” klaimnya.

Dijelaskannya, terkait pelaksanaan UN SMA dan SMP sederajat di Lobar telah dipersiapkan secara baik oleh pihak Dikbud dan jajaran sampai bawah. Persiapannya, dilakukan try out bagi anak-anak. Try out dilakukan secara bertahap untuk dilihat sejauh mana hasilnya dalam mendongkrak nilai siswa dan siswi.

Soal try out disesuaikan dengan soal UN sebelumnya dan lebih diperkaya dan dikembangkan. Selain mempersiapkan dari sisi kesiapan peserta didik, anak didik juga dibekali spiritual melalui kegiatan agama di sekolah.

Sesuai jadwal pelaksnaan UN, hari pertama Senin (5/5) mata pelajaran yang akan ujiikan Bahasa Indonesia, hari kedua Selasa Matematika, hari ketiga Rabu Bahasa Inggris dan hari ke empat IPA. Semua naskah soal UN untuk Gerung diamankan di Polsek Gerung.

Pihak sekolah akan mengambil soal sesuai jadwal dan dikawal aparat kepolisian.

Kapolsek Gerung, AKP Windy Tjahyadi menyatakan untuk mengamankan naskah soal di Polsek pihaknya menyiapkan tujuh personel yang piket. (rus/her)

(Suara NTB/ist)

SUARA PULAU SUMBAWA

SUARA NTB Senin, 5 Mei 2014

Halaman 4

Kerjasama Seksi Kurikulum Dinas Diknas Sumbawa dengan Harian Suara NTB Distribusi Soal Tak Terkendala

UN SMP di Sumbawa Siap Digelar Sumbawa Besar (Suara NTB) Ujian Nasional (UN) untuk tingkat SMP/MTs yang akan berlangsung 5-8 Mei, siap digelar di Sumbawa. Sejak Sabtu lalu, seluruh naskah soal UN mulai didistribusikan hingga ke wilayah terpencil dan pulau.

Soal UN SMP tiba di Mapolres Sumbawa, sekitar pukul 02.00 Wita, Sabtu (3/ 5). Baru sekitar pukul 09.00 Wita, perwakilan masingmasing sekolah datang untuk mengecek naskah soal dimaksud. Untuk selanjutnya didistribusikan ke Polsek masing-masing, untuk diamankan terlebih dahulu.

Untuk sekolah dalam kota, naskah soal langsung diambil di Mapolres saat pelaksanaan UN. Sementara sekolah di luar kota, pendis-

tribusian soal dibagi dalam empat wilayah. Yakni, bagian barat dari Kecamatan Rhee, Utan, Buer, Alas dan Alas Barat. Kemudian di bagian timur di Kecamatan Lape, Maronge, Plampang, Empang, Tarano dan Labangka. Untuk daerah selatan adalah Kecamatan Moyo Hulu, Lenangguar dan Lunyuk.

Ditambah wilayah terpencil.

Khusus untuk pendistribusian soal di wilayah terpencil, seperti di kecamatan Orong Telu, kecamatan Batu Lante, dan daerah pulau di kecamatan Labuan Badas, pihak sekolah didampingi aparat kepolisian menjemput langsung naskah soal UN ke Mapolres Sumbawa. Mengingat kondisi geografis wilayah terkait yang tidak dimungkinkan terutama akses kendaraan yang sulit.

Untuk kemudian dititipkan pada Polsek masing-masing. Bahkan pada wilayah pulau di Pulau

Medang dan Pulau Moyo, soal didistribusikan melalui kapal yang memang sudah disiapkan. “Sejauh ini tidak ada masalah dalam proses pendistribusian soal. Untuk wilayah terpencil dan terisolir sudah terlebih dahulu diinformasikan. Agar soal dijemput langsung di Polres Sumbawa,” kata Kasi Kurikulum Dikdas Dinas Pendidikan Nasional (Diknas) Sumbawa, yang juga Ketua Panitia UN SMP, Sudarli, S.Pt, M.Si, di Mapolres Sumbawa.

Dikatakannya, Kadis Diknas sempat memberikan pengarahan dan penekanan kepada kepala sekolah sebelum pengecekan soal dilakukan. Agar UN ini bisa terlaksana dengan baik dan lancar. Baik secara administrasi maupun tataran pelaksanaan jangan sampai ada kesalahan.

Sudarli juga menepis kemungkinan adanya soal ujian yang tertukar. Sebab berdasarkan

Tak Berdinas Hampir Setahun

Dua Oknum Polisi di Sumbawa Dipecat Sumbawa Besar (Suara NTB) Dua oknum polisi yang bertugas di Polres Sumbawa, Briptu M. Akbar dan Bripka Iwan Sumantri, resmi diberhentikan dari Polri. Yang mestinya ditandai dengan pelepasan seragam pada upacara Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) di Mapolres Sumbawa, Sabtu (3/5). Namun keduanya tidak hadir pada upacara tersebut.

Kapolres Sumbawa, AKBP Karsiman yang memimpin upacara pemecatan kedua oknum anggota tersebut berdasarkan SK Kapolda NTB No. Kep/93/III/2014 tentang PTDH Anggota Polisi. Usai upacara, Karsiman menjelaskan, upacara pemecatan ini sebagai bentuk komitmen institusi yang taat aturan.

Sekaligus peringatan bagi anggota lainnya untuk tidak melakukan pelanggaran.

“Agar masyarakat dapat mengetahuinya. Agar apapun tindak-tanduk atau sepak terjang yang bersangkutan pasca pemecatan, bersifat pribadi dan tidak lagi berkaitan dengan organisasi kepolisian,” tandasnya, yang tidak terlalu mempersoalkan ketidakhadiran kedua anggota yang sudah dipecat tersebut, karena itu hak mereka.

Meski secara aturan, keduanya harus hadir.

Untuk diketahui, kedua oknum tersebut dipecat setelah melakukan disersi sehingga dinilai tidak layak lagi menjadi anggota kepolisian.

Kedua desertir tersebut meninggalkan tugas kedinasan selama hampir setahun, masing-masing Iwan Sumantri bolos selama 326 hari sejak 7 Desember 2012 hingga 10 Januari 2014. Sejak tidak masuk kerja, pencarian sudah dilakukan bahkan beberapa kali dinyatakan DPO dan hingga kini tidak diketahui ke-

beradaannya. Sementara Briptu Akbar juga tercatat tidak masuk dinas selama 370 hari sejak 29 September 2012 hingga 24 Desember 2013.

Saat sidang kode etik, Akbar hadir dan selanjutnya direkomendasikan PTDH. Yang bersangkutan sempat mengajukan banding. Namun Kapolda menolak dan mengabulkan rekomendasi Polres Sumbawa.

Keduanya diusulkan pemecatan berdasarkan pasal 21 ayat (3) huruf e Peraturan Kapolri (Perkap) No. 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, yakni sanksi administratif berupa rekomendasi PTDH sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf g (PTDH Anggota Polri) dikenakan kepada pelanggar Kode Etik Profesi Kepolisian yang melakukan pelanggaran. Meliputi, meninggalkan tugasnya secara tidak sah dalam waktu lebih dari 30 hari kerja secara berturutturut. Kemudian pasal 14 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah (PP) RI No. 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri.

Berpotensi Dipecat Kapolres juga menyebutkan, beberapa anggota lainnya yang berpotensi dan terancam dipecat. Akibat pelanggaran disiplin, kode etik, maupun tindak pidana. Dari beerapa nama, ada yang masih men-

jalani proses hukum dan menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Sumbawa. Seperti Briptu. I GES yang dijatuhi hukuman enam tahun penjara oleh Mahkamah Agung (MA). Kemudian Ipda LT lebih dari satu tahun penjara. Dua lainnya Brigadir RN dan Briptu SD, yang diketahui terlibat narkoba dan kini masih menjalani proses persidangan di Pengadilan Negeri.

Bahkan ada pula anggota yang diduga terlibat illegal logging dan kini menjalani proses penyidikan di Reskrim Polres Sumbawa. Para pelanggar ini, mengabaikan semua aturan yang tercatat di dinasnya dan mengabaikan saran maupun teguran terhadap mereka. Akhirnya, mereka mendapatkan tindakan tegas dari institusi.

“Tiga kali melakukan pelanggaran disiplin saja dapat diajukan ke PTDH,”tukasnya.

Ditegaskannya, para pelanggar jangan berspekulasi dan beranggapan bahwa kesalahan bisa dilobi dengan melakukan pendekatan.

Sebab, aturan yang mengatur tentang disiplin dan kode etik sudah sangat jelas. Makanya, aturan harus dipatuhi. Untuk itu, pihaknya berharap anggota tetap patuh terhadap aturan dalam memberikan pengabdiannya terhadap masyarakat, bangsa dan negara. (arn)

data yang dipegang dan data dari provinsi sudah sama. Apabila ada kekurangan soal, ada disediakan soal cadangan. Jadi, sangat kecil kemungkinan akan terjadi kebocoran soal dan beredarnya kunci jawaban. Apalagi soal diamankan dan dijaga personel kepolisian. Pengambilan soal juga harus disertai dengan berita acara.

Diketahui, jumlah soal dan LJK UN SMP yang terkirim untuk Kabupaten Sumbawa, dikemas dalam 154 dus, termasuk juga soal untuk SMPLB dan peserta ujian paket B. Terdiri dari SMP/MTs sebanyak 131 dus, untuk paket B sebanyak 20 dus dan tiga dus untuk SMPLB. Adapun mata pelajaran yang diuji ada empat, yakni Bahasa Inggris, Bahasa Indonesia, Matematika dan IPA. Sedangkan jumlah peserta UN SMP/MTs tahun ini di Sumbawa sebanyak 6.766

(Suara NTB/arn)

(Suara NTB/arn)

Sudarli

pelajar.Terdiri atas 3.291 pelajar putra dan 3.475 pelajar putri dan berasal dari 122 sekolah negeri/ swasta. Namun hanya ada 85

NASKAH SOAL - Panitia dan para kepala sekolah sedang mengecek naskah soal yang terkemas rapi dalam kardus di Mapolres Sumbawa, Sabtu. sekolah penyelenggara ujian, sebab 37 sekolah di antaranya mesti bergabung dengan sekolah terdekat yang ada di wilayah set-

empat, karena jumlah peserta ujiannya sedikit atau tidak memenuhi 20 siswa untuk satu ruangan. (arn/*)

Pol PP Kembali Amankan Ribuan Botol Miras Dompu (Suara NTB) Minuman keras (miras) jenis bir milik Hotel Aman Gati, Lakey, Huu, Dompu yang diangkut dari Bali diamankan Sat Pol PP Dompu. Sebanyak 1.920 botol bir yang diangkut menggunakan truk dengan nomor polisi DK 9509 AQ yang juga mengangkut barang kebutuhan hotel lainnya dan alat surfing ini tidak memiliki izin angkut, sehingga langsung diamankan di kantor Sat Pol PP. Kasat Pol PP Dompu, A Halik, BA kepada wartawan di kantornya, Minggu (4/5) mengatakan, informasi adanya pengangkutan miras tanpa izin ini telah diketahui sejak awal, sehingga dilakukan pengintaian sejak pukul 04.00 Wita, Minggu kemarin.

Tetapi sekitar pukul 06.00 Wita dari tanjakan Tekasire dibuntuti hingga simpang Madaprama, truknya dapat dihentikan dan diperiksa barang yang diangkutnya. “Awalnya saat ditanya, sopirnya mengaku hanya mengangkut 50 krak (krak minuman berisi 16 botol). Kemudian disebutkan 100 krak. Makanya kami periksa muatannya dan ditemukan ada 120 krak (1.920 botol bir),” kata Halik.

Slm warga Lombok, sopir truk hanya menunjukan daftar muatan yang diangkutnya kepada petugas ketika ditanyakan

(Suara NTB/ula)

MIRAS - Kasat Pol PP Dompu, A Halik, bersama Kasi Pengawasan menunjukan barang bukti miras milik Hotel Aman Gati yang diamankan, Minggu (4/5) kemarin. izin angkutan miras. Karena tidak memiliki izin angkut, kendati hotel Aman Gati memiliki izin jual di daerah wisata Lakey, langsung dinyatakan ilegal dan diamankan ke kantor Sat Pol PP Dompu. “Kita telah koordinasikan dengan perizinan terpadu, makanya kami berani mengamankannya. Bila ada izin angkut dari Denpasar Bali, kita tidak akan berani mengamankannya,” jelas A Halik.

A Halik mengatakan, barang

bukti (BB) miras untuk sementara masih diamankan di kantor Sat Pol PP sambil menunggu kehadiran pemilik miras.

Bila tidak ada konfirmasi, mirasnya dikategorikan sebagai barang temuan untuk dimusnahkan. “Kalau pemilik mau di-BAP untuk dilimpahkan ke penyidikan, kita akan limpahkan bersama barang buktinya,” katanya.

Kasat Pol PP Dompu ini mengaku tetap komit untuk

tetap melakukan operasi penangkapan miras sebagai upaya menekan peredaran di wilayah Dompu sesuai peraturan daerah (Perda) No 3 tahun 2006.

Beberapa waktu lalu, Pol PP juga berhasil mengamankan 50 dus miras yang hendak dibawa ke salah satu rumah makan di Lepadi Kecamatan Pajo. Miras yang diambil dari wilayah Sumbawa ini diamankan di Manggelewa dan menjadi barang temuan Pol PP. (ula)

Pos Satpolair akan Ditempatkan di Pantai Balad

(Suara NTB/bug)

Teddy Suhendayawan Syarif

Taliwang (Suara NTB) Rencana pembangunan pos Satuan Polisi Air (Satpolair) di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) menemukan titik terang. Dari hasil koordinasi Polres dengan Pemda setempat, kedua belah pihak telah menyepakati lokasi penempatan satuan yang akan bertugas menjaga keamanan perarian pantai KSB itu.

Kapolres KSB, AKBP Teddy Suhendayawan Syarif, SIK, Sabtu (3/5) mengatakan, usulan pihaknya agar penempatan Pos Satpolair di pantai Balad kecamatan Taliwang disambut positif oleh bupati KSB Dr. KH. Zulkifli Muhadli, SH., MM. Bahkan dari usulan itu Pemda KSB telah menyiapkan lahan di perairan pantai berpasir putih itu. “Jadi kita sudah sepakat untuk Pos penjagaannya ditempatkan di Balad dan pembangunannya pun akan dimulai tahun ini,” terangnya.

Ditetapkannya pantai Balad sebagai markas Satpolair KSB bukan tanpa alasan. Kapolres

menilai pantai Balad sangat strategis dari sisi kewilayahan. Di mana perairannya sangat luas sehinga ruang gerak untuk mendeteksi setiap pergerakan yang masuk ke perairan KSB dapat ditekesi dengan cepat. “Balad juga menjadi pintu masuk utama ke perairan KSB,” paparnya.

Tak hanya pertimbangan kewilayahan, sebagai pintu masuk utama perairan Balad selama ini menjadi titik potensial incaran tindak kriminilitas. Luasnya wilayah pantai Balad banyak dimanfaatkan oleh oknum kriminalitas perairan sebagai area pendaratan untuk aksi kejahatan. “Kita ketahui bersama banyak aksi pencurian ternak antarpulau menjadikan pantai Balad dan sekitarnya sebagai pintu masuk. Makanya kita harap dengan adanya pos dapat menurunkan intensitas aksi pecurian ternak di wilayah itu,” ujar Teddy seraya menambahkan pihaknya akan menempatkan satu peleton pesonel untuk melancarkan kegiatan pengamanan Pos Satpolair nantinya. (bug)

Kerjasama Pemkab Bima dengan Harian Suara NTB

Bupati Bima Komitmen Tingkatkan Mutu Pendidikan Bima (Suara NTB) Upaya dan ikhtiar Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Bima dalam meningkatkan kualitas pendidikan terus dilakukan. Mulai dari pembenahan sistem pendidikan internal sampai hubungan kerjasama pendidikan luar daerah.

Demikian salah satu poin yang disampaikan Bupati Bima H. Syafrudin H. M. Nur,

M.Pd saat memberikan sambutan dalam peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas), Jum’at (2/ 5) di lapangan Kantor Persiapan Bupati Bima di Dusun Godo Desa Dadibou Kecamatan Woha.

Pada acara yang dihadiri oleh unsur FKPD, seluruh pejabat eselon II hingga staf SKPD Kabupaten Bima, tenaga pendidik dan siswa-siswi kecamatan Belo, Palibelo, Woha, Lambitu, Syafrudin mengabarkan bahwa mulai

tahun 2014, Pemda memberikan perhatian khusus kepada para siswa dan pelajar yang berprestasi. Bagi murid SD yang berhasil meraih juara I, akan diberikan kemudahan untuk masuk tanpa tes pada jenjang SMP Negeri di seluruh Kabupaten Bima. Demikian halnya tingkat SMP, Pemda melalui Dinas Dikpora memberikan kebebasan untuk masuk tanpa tes pada semua SMAN di Kabupaten Bima.

Sedangkan bagi pelajar SMA kelas I yang berhasil meraih juara I pada tingkat Kabupaten, akan dibebaskan dari biaya sekolah selama satu tahun. Selanjutnya, bagi pelajar SMA yang berhasil meraih juara I pada tingkat provinsi, akan dibebaskan dari biaya sekolah selama dua tahun, dan bagi pelajar SMA yang berhasil menjadi juara I pada tingkat nasional, akan di bebaskan dari biaya sekolah selama tiga tahun.

Pemda, katanya, berharap penghargaan dan perhatian ini akan lebih meningkatkan motivasi untuk terus belajar, berkarya dan berkiprah bagi anak-anak Kabupaten Bima. Oleh karena itu, Syafrudin mengharapkan agar siswa-siswi dapat memanfaatkan dengan baik semua kesempatan dan peluang emas yang ada untuk meraih terbaik demi kejayaan sekolah dan daerah tercinta. “Namun perlu saya ingatkan bahwa untuk meraih sebuah prestasi maka kerja keras dan kebersamaan antara kepala sekolah, guru dan orang tua amat diperlukan,” pintanya.

Selanjutnya sebagai kelanjutan dari upaya di atas, pasca pelantikannya sebagai Bupati Bima pada tanggal 19 Pebruari 2014, Bupati H. Syafrudin langsung merealisasikan sejumlah agenda penting antara lain melakukan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dengan Universitas Negeri Makassar (UNM) bagi peningkatan kualitas SDM bidang pendidikan. “Melalui jalinan kerjasama ini bagi pelajar yang akan melanjutkan pendidikan ke jenjang S1 dan tenaga pendidik yang akan melanjutkan pendidikan ke jenjang S2 akan diberikan re-

komendasi Bupati untuk kemudahan akses memasuki perguruan tinggi dimaksud,” janjinya.

Selain dengan UNM, juga telah dirintis kerjasama dengan Universitas Mataram (Unram) dalam hal pendirian Politeknik Negeri Bima. Alhamdulillah, lanjutnya, Dirjen Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI telah menyetujui pendirian empat program studi yaitu, Kesehatan Hewan dan Produksi Ternak, Budidaya Perairan, Perikanan Tangkap dan Agro Industri. Saat ini, tambahnya, tengah dilakukan penambahan beberapa fasilitas perkuliahan dan administrasi yang

diperlukan bagi pelaksanaan perkuliahan. Mudah-mudahan, tahun 2014 ini kuliah perdana sudah dapat melakukan di kampus Desa Sondosia Kabupaten Bima.

Untuk itu, melalui momentum Hardiknas 2014, Bupati memohon doa restu seluruh jajaran Dinas Dikpora dan berharap upaya di atas serta sejumlah ikhtiar lainnya di bidang pendidikan diharapkan akan mendorong percepatan peningkatan kualitas pendidikan di kabupaten Bima dan memberikan kontribusi nyata dalam membangun daerah. (use/*)

(Suara NTB/use)

HARDIKNAS – Upacara peringatan Hardiknas di Kabupaten Bima, Jumat (2/5).

RAGAM

SUARA NTB Senin, 5 Mei 2014

Tiga Kasus Korupsi dari NTB Mandeg di Kejagung Oknum pejabat di Loteng itu dicurigai menerima aliran dana dari perusahaan tersebut, kemudian dikait-kaitkan dengan kredit macet perusahaan tersebut di BJB sebesar Rp 55 miliar (Suara NTB, 7-6-2013).

Sedangkan kasus gedung induk BIL, jauh sebelumnya Kejagung juga sudah menetapkan dua tersangka, berinisial S dari PT Angkasa Pura I dan W dari kalangan rekanan.

Penetapan tersangka ini berdasarkan rangkaian penyelidikan, penyidikan dan penelitian fisik gedung utama BIL senilai Rp 825 miliar Komponen yang diperiksa sebelumnya adalah gedung utama yang menjadi lokasi check in penumpang, aula, ruang tunggu, dari lantai sampai atap gedung. Selain itu, komponen pendukung gedung BIL seperti Very Important Person (VIP), Taxy Way juga menjadi bagian yang diusut tim Jampidsus Kejagung (Suara NTB 14-12-2012).

Jauh sebelum BIL, tim Jampidsus juga sudah mengusut indikasi penyimpangan pada proyek Balai Latihan Kerja (BLK) Internasional di Lombok Timur. Proyek ini bernilai Rp 10 miliar tahap pertama dan total anggaran Rp 300 miliar untuk tahap finishing. Tanggal 27 Desember 2011, tim Kejagung cek fisik ke lokasi pembangunan gedung yang terletak di Desa Lenek Kecamatan Aikmel, Lotim. (Suara NTB, 27 – 8 – 2013).

Terhadap tiga kasus ini, Kapuspenkum yang dihubungi masih mengikuti kegiatan Diklat, memastikan tim Kejagung masih bekerja. Tapi selengkapnya, ia akan mencoba meminta informasi detail Senin hari ini dari tim yang menangani tiga kasus tersebut. (ars)

Dari Hal. 1

Siap Amankan UN dimulai dari pengamanan naskah UN di PolsekPolsek dan distribusi naskah UN hingga ke sekolah-sekolah.

“Kita sudah melakukan pengamanan UN di mulai sejak tahap penyimpanan naskah soal UN di tingkat SMP maupun SMA kemarin. Saya yakin dari pengalaman pengamanan UN SMA kemarin, insya Allah persis sama. Aparat yang mengamankan UN juga akan berseragam preman, itu merupakan protap kita,” ujarnya.

Selain itu, pihaknya sudah berkoordinasi dengan pihak Dikpora agar pelaksanaan UN benar-benar kredibel dan dilaksanakan dengan baik. Tidak hanya itu, Ia juga menjamin tidak akan terjadi kebocoran soal UN. ‘’Insya Allah dijamin tidak ada kebocoran dan kita sudah membuat mekanisme yang demikian ketat mulai dari kunci naskah soal UN kita awasi di setiap polsek sampai ke sekolah,’’katanya. (dys)

Dari Hal. 1

Waspadai Virus Mers Dengan termoscanner itu, katanya, maka KKP dapat mendeteksi orang yang terkena demam tinggi. ‘’Tetapi kalau memang ada dari jemaah umrah akan kelihatan karena kita periksa satu-satu mana yang sehat dan tidak. Kalau tidak sehat maka kita isolasi di KKP,’’ terangnya.

Menurut Eka, hal itu merupakan SOP setiap penumpang yang baru turun dari pesawat. Bukan hanya untuk mendeteksi orang yang terkena virus Mers tetapi juga mendeteksi orang yang terinfeksi flu burung dan SARS. Diketahui, dunia Arab digemparkan dengan munculnya virus baru bernama MERS-CoV. Seseorang yang telah terjangkit virus MERS-CoVmemiliki gejala pernafasan yang serius disertai demam, batuk. Pasien merasa sulit bernafas. Kebanyakan pasien mengalami radang paru-paru. Bagi pasien yang sistem kekebalan tubuhnya rendah, penyakit akan membuat kondisi fisik memburuk. (nas)

Dari Hal. 1

Tiga Hakim Diduga Langgar Kode Etik Dimana data itu, diperoleh dari pantauan Kantor Penghubung KY NTB, yang selama ini aktif memantau persidangan kedua terdakwa, termasuk pemeriksaan saksi-saksi. ‘’Fakta - fakta persidangan yang kami pantau itu, sudah kami sampaikan ke Komisioner KY RI. Data yang kami berikan itulah yang sekarang ditindaklanjuti dengan memeriksa tiga hakim ini,’’ kata Koordinator Kantor Penghubung KY NTB, Ridho Ardian Pratama kepada Suara NTB, Minggu (4/5) kemarin.

Memang dalam rangkaian persidangan, baik untuk terdakwa Lusita dan Subri, nama tiga hakim itu kerap disebut-sebut dalam perkara Sugiharta alias Along. Sebab perannya ketika itu, Dewi Santini dan Anak Agung Putra Wiratjaya menjadi hakim anggota untuk Ketua Majelis H.Sumedi, SH, MH dalam perkara tersebut. Sedangkan Desak Ketut Yuni Ariyanti kerap disebut – sebut berkomunikasi dengan jaksa dan para pihak yang berkepentingan dengan perkara tersebut.

Dijelaskan, uraian fakta persidangan yang ditemukan itu menyebut dugaan pelanggaran etik oleh ketiga hakim. Sebagaimana temuan KY NTB, pada dakwaan bekas Kajari Praya Subri, SH,MH pada halaman 11 dari 40 halaman dakwaan. ‘’Dalam surat dakwaan ini jelas disebutkan tiga hakim ini melanggar kode etik,’’ kata Ridho.

Indikasi pelanggaran kode etik itu semakin kuat ketika pihaknya menemukan fakta persidangan lain, untuk terdakwa Lusita Anie Razak. ‘’Bahkan tidak hanya di dakwaan, pada tuntutan Lusita juga ada fakta persidangan yang menyebut indikasi pelanggaran kode etik oleh tiga hakim,’’ terangnya.

Mengenai teknis pemeriksaan, ia menggambarkan tim akan melakukan pemeriksaan terpisah karena ketiga hakim tugasnya sudah berpencar. KY akan mengawali pemeriksaan Anak Agung yang masih bertugas di PN Praya. Setelah itu berlanjut pemeriksaan Desak Ketut Yuni Ariyanti yang kini bertugas di PN Bangli, Bali. ‘’Terakhir yang akan diperiksa adalah Dewi Santini, hakim PN Situbondo,’’ terang Ridho.

Apakah ada pihak-pihak lain yang akan diperiksa untuk memperkuat dugaan keterlibatan tiga hakim ini? Menurut Ridho, akan tergantung kepentingan Komisioner KY RI. Jika memang diperlukan, pemanggilan dan klarifikasi pasti akan dilakukan ke pihak - pihak lain. (ars)

Dari Hal. 1

Hari Ini, 86.577 Siswa SMP Sederajat Ikuti UN Kepada Suara NTB, Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Dikpora) NTB, Drs.H. Imhal menyampaikan bahwa dari data jumlah peserta tersebut, rincian untuk Kota Mataram sebanyak 5.991 siswa asal SMP sedang MTS sebanyak 1.121 peserta, 54 peserta asal SMPT dan 138 peserta. Sementara untuk kabupaten Bima dengan rincian 1.870 peserta asal SMP, 1.008 peserta asal MTS, dan peserta UN paket B mencapai 20 orang. Untuk kabupaten Lobar, peserta UN asal SMP sebanyak 5.277, MTS sebanyak 4.960, SMPT 424 dan peserta paket B 164 orang.

Sementara KLU, peserta asal SMP mencapai 2.153, peserta asal MTS sebanyak 1.164, peserta SMPT 36 dan peserta paket B mencapai 91 orang. Untuk kabupaten Loteng siswa asal SMP sebanyak 7.456 peserta, 7971 peserta asal MTS, 271 peserta SMPT dan 228 peserta paket B. Peserta UN SMP asal kabupaten Lotim menunjukkan angka paling banyak mencapai 10.562 peserta, MTS mencapai 10.176, SMPT 442 peserta dan peserta paket B sebanyak 325. Untuk KSB, peserta asal SMP sebanyak 1.548, MTS mencapai 254 dan peserta paket B mencapai 50 orang.

Sedang peserta asal SMP di Kabupaten Sumbawa sebanyak 5.599, MTS sebanyak 1.142, peserta asal SMPT 24 dan peserta paket B sebanyak 771. Peserta asal kabupaten Dompu untuk SMP sebanyak 3.920, MTS 979 peserta, 141 peserta asal SMPT dan 85 peserta paket B dan peserta asal SMP untuk kabupaten BIMA mencapai 7.446, MTS sebanyak 2.465, SMPT sebanyak 155 dan 96 peserta UN dari paket B sehingga jumlah keseluruhan peserta UN jenjang SMP sederajat sebanyak 86.577 peserta.

Imhal berharap agar semua peserta UN di seluruh wilayah di NTB dapat mengerjakan naskah soal UN dengan baik dan tidak mudah percaya pada adanya isu kunci jawaban yang beredar. (dys)

Dari Hal. 1

Halaman 5

Proyek Jembatan Senilai Rp 4,5 Miliar Dikomplain Warga Giri Menang (Suara NTB) Pengerjaan proyek jembatan di Mayura Lembar Selatan senilai Rp 4,5 miliar yang telah tuntas tahun 2012 lalu dikomplain warga setempat. Pasalnya, pihak desa tidak dilibatkan selama pembangunannya.

Selain itu, warga sempat mempertanyakan sejumlah item pengerjaan yang diduga tidak beres. Seperti tiang pancang dan bahan yang digunakan membangun jalan permanen menuju dusun setempat. “Selama pembangunan proyek ini kami pihak desa tidak dilibatkan, malah warga juga sempat mempertanyakan dan komplain pengerjaan sejumlah item proyek,” ungkap Kepala Desa Lembar Selatan, L. Salikin Minggu (4/5).

Salikin menuturkan, proyek itu selesai tahun 2012 ketika baru menjabat kepala desa. Dirinya pernah mempertanyakan perihal proyek ini, karena hampir setahun tuntas dikerjakan

hingga saat ini belum diserahterimakan ke pihak desa. Selama pembangunan proyek ini jelas Salikin, pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) selaku leading sector yang menangani proyek ini tak pernah melibatkan desa. Menurutnya selaku pihak desa ia seharusnya dilibatkan, karena dibangun di wilayahnya.

Ia mengaku pernah menegur pihak pemborong, karena bahan yang digunakan membangun jalan menuju dusun hanya paving blok. Padahal menurutnya, jalan itu akses jalan desa yang banyak dilalui masyarakat. “seharusnya kan bahan permanen, kalau paving blok kan cepat rusak. Harganya juga tidak seberapa padahal dananya besar,” kritiknya.

Kepala BPBD Lobar, H Halawi Mustafa membenarkan kalau proyek itu dikerjakan BPBD. Namun saat itu ia belum menjabat kepala BPBD, sehingga ia kurang mengetahui perihal proyek ini.

Proyek tersebut, ujarnya, dikerjakan di zaman Kepala BPBD Muridun yang saat ini

menjabat Kepala BPMPD. Setahunya sumber pendanaan proyek itu berasal dari APBN, pengelola di dinasnya pada bidang rehabilitasi dan rekonstruksi. PPKnya pun diambil dari BPBD. “Kuasa pengguna anggarannya (KPA) dari pusat,” ujarnya.

Proyek ini, lanjutnya, merupakan usulan dari BPBD Lobar untuk menangani abrasi khususnya jalur ke Mayura.

Proyek semacam ini jelasnya bisa diusulkan tidak saja pada saat bencana, namun bisa pada kondisi normal. Ia mengklaim kalau proyek ini telah diserahterimakan dari kontraktor ke daerah.

Terpisah, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Lobar, Sakri mengaku dalam pengerjaan proyek ini pihaknya tidak pernah dilibatkan.

“Kami tidak pernah dilibatkan dalam pengerjaan proyek ini,” ujarnya. Kemungkinan karena saat itu belum terlalu menekankan pada pelibatan tim asistensi proyek yang berada di Dinas PU.(her)

RUU Pilkada

Tergantung Komposisi DPR RI yang Baru Mataram (Suara NTB) – Setelah melalui rangkaian Pemilu yang melelahkan, DPR RI akan kembali bekerja untuk membahas sejumlah agenda yang tertunda. Termasuk, RUU Pilkada. Namun, perimbangan kekuasaan di Senayan pasca Pemilu 2014 dinilai akan ikut mempengaruhi konsep RUU Pilkada nantinya.

Anggota Komisi II DPR RI, Ir. H. Nanang Samodra KA, M.Sc, yang dikonfirmasi Suara NTB, Minggu (4/5) kemarin mengungkapkan bahwa DPR RI akan memasuki masa sidang ke empat tahun sidang 2013 – 2014 pada 12 Mei mendatang.

Di masa sidang ini, DPR RI kemungkinan akan menuntaskan pembahasan RUU Pilkada yang sempat terhambat karena berbagai persoalan.

Menurut Nanang, ada beberapa poin krusial yang akan menentukan model Pilkada di Indonesia nantinya. Poin krusial yang utama adalah apakah pemilihan bupati/walikota tetap dilakukan secara langsung dipilih oleh wnggota DPRD Kabupaten/Kota.

Selain dua opsi itu, nantinya akan muncul sejumlah item lainnya, yang akan menjadi turunan dari opsi pemungutan langsung atau melalui DPRD. Item turunan yang juga bisa memicu perdebatan adalah apakah pemilihan kepala daerah dilakukan dalam satu paket dengan wakil kepala daerah ataukah dilakukan dengan memilih kepala daerah saja. Selain itu, pembahasan soal bagaimana membatasi politik dinasti juga akan mewarnai pembahasan RUU Pilkada nantinya.

Tapi sepertinya masalah politik dinasti sudah selesai setelah munculnya kasus Atut,” ujar politisi Partai Demokrat ini.

Nanang menegaskan, meski saat ini Partai Demokrat menjadi fraksi terbesar di DPR RI, namun komposisi kekuasaan yang bergeser pada Pemilu 2014 akan mempengaruhi tarik ulur konsep yang akan dituangkan dalam RUU Pilkada tersebut.

Sejumlah fraksi yang berpeluang meraih kursi terbanyak di Pemilu 2014 tentu ingin agar konsep mereka diakomodir dalam RUU tersebut. ‘’Karena nanti kan mereka yang menjalankan selama lima tahun.

Yang jelas, komunikasi antar fraksi itu akan berubah untuk menjaga keharmonisan jalannya penyusunan itu,’’ ujar Nanang. (aan)

Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Periksa RPH di Bima Kota Bima (Suara NTB) Proyek pengerjaan Rumah Potong Hewan (RPH) di Kelurahan Jatibaru yang sedianya selesai pada Desember 2013 ternyata molor dari jadwal. Menyusul belum rampungnya pekerjaan ini, Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan RI, Ir. Syukur Iwantoro melakukan pengecekan langsung sekaligus mendorong agar proyek bisa rampung pada 2014.

Pengecekan tersebut dilakukan Syukur didampingi Direktur Kesmafet, Didi Junaidi pada Sabtu (3/5) sore. Didi beserta petugas dari Dinas Pertanian dan Peternakan Kota Bima sempat melihatlihat RPH yang sebagian belum rampung tersebut. Setelah melihat-lihat RPH,

Syukur juga melihat tempat karantina hewan yang berjarak 100 meter dari RPH. Dijelaskannya, untuk NTB sudah ada dua RPH yakni di KSB yang sudah rampung dan di Kota Bima yang hampir rampung. Dua RPH ini memang sengaja disiapkan khusus untuk pengiriman daging ke Jakarta dan daerah lainnya. Sementara di Dompu juga ada, namun untuk memenuhi kebutuhan lokal.

Menurut Syukur, setelah RPH rampung seluruh tempat pemotongan hewan tanpa izin di Bima tidak diperbolehkan lagi. Hewan untuk konsumsi masyarakat harus dipotong di RPH. Ini dimaksudkan agar hewan yang dipotong tetap higienis dan sehat dikonsumsi oleh masyarakat.

Sebelumnya mencuat informasi jika pengerjaan proyek senilai Rp 4,5 miliar untuk bangunan serta peralatan ini terhambat lantaran kontraktor yang tak mampu menyelesaikan pekerjaan. Sedianya proyek tersebut selesai pada Desember 2013 namun molor.

Proyek ini kembali dijadwalkan rampung pada April 2014 dan belum juga rampung meski peralatan sudah ada. Lantaran tidak memenuhi jadwal, perusahaan pun di-black list dan uang sebesar Rp 195 juta dikembalikan.

Ditanyai mengenai masalah tersebut, Syukur tidak member jawaban rinci. Dia justru menyebutkan proyek tersebut tidak ada masalah.

“Alhamdulillah tidak ada kendala,” paparnya. (use)

Satu TPS Hitung Ulang hingga Dua Kali Dari Hal. 1 Cuma petugasnya saja yang dipanggil,” ujarnya.

Pantauan Suara NTB, proses rapat pleno penghitungan ulang suara ini berlangsung dibawah pengawalan ketat aparat Kepolisian. Meski terdapat perdebatan dalam ruang rapat secara umum proses rapat pleno berjalan aman dan lancar.

Hanya saja, penghitungan ulang pada Minggu (4/5) kemarin batal lantaran diwarnai perdebatan dan protes saksi kepada KPU. Protesprotes tersebut yakni mengenai aturan dalam undangundang sehingga dilakukan penghitungan ulang. Di samping itu, protes juga mencuat mengenai sertifikat penghitungan yang diakui oleh KPU sudah diperbaiki di KPU Propinsi NTB. Para saksi ini sepakat menolak dan harus menunjukkan sertifikat penghitungan yang sudah diperbaiki dimaksud.

Sebab menurut para saksi, sertifikat itu harus ada di tiap - tiap jenjang penyelenggara mulai dari KPPS, PPK serta KPU. Lantaran tidak menemui kata sepakat, perdebatan pun berlangsung hingga jam istirahat sholat dan makan siang (ishoma).

Setelah kembali dalam ru-

angan, KPU dan para saksi yang hadir kembali menemui jalan buntu sehingga pada pukul 18.00 WITA berdasarkan kesepakatan, Ketua KPU Kota Bima Bukhori akhirnya menskorsing jalannya rapat pleno penghitungan ulang hingga pukul 10.00 WITA hari ini.

Ketua KPU Kota Bima Bukhori yang dikonfirmasi usai rapat pleno menjelaskan, penghitungan ulang ini direkomendasikan oleh Bawaslu ke pihaknya lantaran adanya indikasi atau kecurigaan dari para peserta Pemilu terhadap suara sah dan tidak sah.

Artinya, ada penggelembungan di suara sah kemudian disusutkan di suara tidak sah. Di mana menurut Panwaslu dan dan para saksi di PPK Rasa NaE Barat sempat menghitung jumlah suara sah 77 sementara tidak sah 16.

Sementara di C-1, 185 suara sah dan 8 suara tidak sah.

“Karena ada informasi fisik suara tidak sah dan data C-1 inilah yang diindikasikan adanya penggelembungan suara sah yang disisipkan suara tidak sah,” tuturnya.

Untuk itu, Bawaslu mengeluarkan rekomendasi dengan beberapa poin. Antara lain pembetulan sertifikat suara sah terhadap semua tingkatan DPR RI, DPD, DPRD Propinsi dan Kota. Poin yang kedua

penghitungan ulang di Kelurahan Tanjung Kota Bima khususnya DPRD Kota Bima.

Namun hari pertama belum dilaksanakan karena pada proses diakuinya berjalan alot.

“Tapi kita sudah mengerucut untuk melaksanakan rekomendasi tersebut,” tuturnya.

Sementara ditanyai mengenai beberapa protes, termasuk dasar UU dan sertifikat suara sah? Bukhori menyebutkan jika dasar melakukan penghitungan ulang ini pihaknya tetap berpegang teguh pada rekomendasi Bawaslu.

Sementara mengenai sertifikat sebenarnya sudah ada, bahkan sudah difotokopi untuk dibagikan.

Selain di Kota Bima, penghitungan ulang khusus untuk perolehan suara DPRD Kabupaten juga dilakukan di dua TPS di Lombok Utara, yaitu TPS 2 Desa Malaka dan TPS 23 Desa Pemenang Barat. Sebelumnya, TPS di Desa Malaka itu mengalami insiden tertukarnya surat suara.

“Tapi pada hari yang sama juga, berdasarkan rekomendasi Panwascam, dilakukan pemungutan suara ulang,” ujar Yan Marli. Kini, insiden itu justru berbuntut pada munculnya rekomendasi penghitungan suara ulang yang menurutnya telah dilakukan pada Sabtu lalu. (use/aan)

Soal UN SMP/MTs Didistribusikan ke Polsek Dompu (Suara NTB) Siswa SMP/MTs sederajat hari ini dijadwalkan akan mengikuti ujian nasional (UN) serentak seluruh Indonesia.

Soal UN yang sudah diamankan di Mapolres Dompu sejak Minggu (27/4) lalu, Sabtu (3/ 5) kemarin telah didistribusikan ke masing-masing Polsek untuk pengamanannya. Sebanyak 5.037 orang siswa yang terdaftar sebagai peserta siap mengikuti UN. Kepala Dinas Dikpora Kabupaten Dompu, H Ichtiar, SH kepada wartawan, Sabtu (3/5), mengatakan, soal ujian yang telah berada di Dompu sejak Minggu (27/4) lalu dan diamankan di Mapolres Dompu telah didistribusikan ke masing-masing Polsek untuk pengamanan sebelum dibawa ke masing-masing sekolah.

Pendistribusian soal dilakukan oleh PT Pos Indonesia unit Dompu dan dikawal aparat Kepolisian serta guru-guru perwakilan sekolah.

“Sekolah tinggal mengambil soalnya di Polsek pada Senin pagi. Setelah diujikan, soal dan lembar jawaban komputer (LJK) siswa dikumpulkan di panitia kabupaten, kecuali untuk SMP/MTs di wilayah Kecamatan Pekat yang akan diamankan kembali di

Polsek,” kata H Ichtiar.

H Ichtiar mengungkapkan, tidak ada ruang bagi siswa untuk saling menyonek jawaban.

Karena ada 20 jenis soal yang dipegang siswa dalam satu ruang dan soal cadangannya pun tidak sama dengan soal yang dibagikan ke siswa. “Siswa harus membacakan kembali bukunya dan berdoa agar dikuatkan oleh Allah,” ungkapnya.

H. Ichtiar optimis 5.037 siswa SMP/MTs yang terdaftar sebagai peserta UN akan tetap lulus dengan persiapan yang dilakukan selama ini. Apalagi penentuan kelulusan bukan semata-mata nilai UN, tapi juga ada nilai rapor dan nilai ujian akhir sekolah dengan porsi 40 persen. “Standar kelulusan siswa tahun ini masih sama, minimal nilai rata-rat 5,5 dan tidak ada nilai dibawah 4. Makanya, target kelulusan kita 100 porsen,” ungkapnya.

Berdasarkan jadwal, UN siswa SMP/MTs tahun 2014 akan berlangsung selama 4 hari dan setiap hari satu mata pelajaran yang diujikan. Yaitu Bahasa Indonesia, Matematika, Bahasa Inggris, dan IPA. Selama pelaksanaan UN, siswa kelas 1-2 diliburkan agar tidak mengganggu pelaksanaan UN. (ula)

Kebutuhan Anggaran Atasi Bencana Kekeringan di NTB Diprediksi Rp 10 miliar Mataram (Suara NTB) Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) NTB, Ir. Wedha Magma Ardhi, M.TP memperkirakan jumlah anggaran yang dibutuhkan untuk penanganan bencana kekeringan di NTB tahun ini mencapai Rp 10 miliar. Jika kekeringan semakin meluas, maka pihaknya akan menetapkan status siaga darurat bencana kekeringan. Saat ini, sejumlah kabupaten/kota sudah mengalami kekeringan.

“Untuk usulan anggaran siaga darurat kekeringan masih kita hitung. Mungkin bisa sampai Rp 10 miliar,’’ sebutnya di Mataram Sabtu (3/5).

Dijelaskan, pihaknya akan mengusulkan anggaran untuk mengantisipasi siaga darurat kekeringan itu ke BNPB. Anggaran sebesar itu nantinya akan dipergunakan untuk mitigasi bencana, pembuatan sumur-sumur bor, pembangunan embung-embung rakyat dan mengefektifkan sumur bor yang ada.

“Kita upayakan paling lambat pertengahan Mei kita rapat koordinasi. Pengalaman kemarin kita pada waktu siaga darurat bajir itu kita usul-

kan Rp 5 miliar sampai Rp 6 miliar,’’sebutnya.

Ia menyebutkan, sejumlah daerah yang sudah dilanda kekeringan di NTB pada saat ini adalah Lombok Utara, Lombok bagian selatan, sebagian Dompu dan Bima. Selain itu, di wilayah Kabupaten Sumbawa tepatnya di Moyo Hilir juga sudah mengalami kekeringan. ‘’Tetapi kita coba, kalau ini meluas terus kita akan siaga darurat sebelum dia terjadi bencana kekeringan,’’ imbuhnya.

Untuk penanganan daerahdaerah yabg rawan kekurangan air bersih tiap tahunnya, lanjut Ardhi, pihaknya berkoordinasi dengan Dinas Sosial Kependudukan dan Catatan Sipil (Disosdukcapil) NTB untuk mendrop air bersih.

Ia mengingatkan masyarakat agar efisien dalam menggunakan air. Selain itu, bagi para petani diharapkan mematuhi pola tanam, jangan menanam padi pada musim kemarau ini meskipun terkadang turun hujan. ‘’Mari masyarakat efisien menggunakan air, ikuti pola tanam dan jangan tanam padi karena bisa gagal panen,’’ pungkasnya. (nas)

Pergantian Kepemimpinan Nasional Tak Pengaruhi Investasi di NTB Dari Hal. 1 Kalau yang baru berencana mungkin, tetapi kalau yang sudah tetap jalan,’’imbuhnya.

Bayu menjelaskan, untuk mencapai target realisasi investasi sebesar Rp 6 triliun tahun ini, pihaknya bukan melakukan pendataan semata. Namun, mendorong dan memfasilitasi investor merealisasikan investasinya. ‘’Misalnya kalau ada kendala yang dialami investor, kita ikut memberikan masukan, fasilitasi agar mereka melaksanakan itu,’’ terangnya.

Ketika ditanya strategi yang dilakukan untuk mencapai target itu, Bayu mengatakan pihaknya melakukan pemasaran ke luar negeri bersama BKPM RI. BKPM RI, katanya, mempunyai daftar event pemasaran di luar negeri yang diselenggarakan tahun ini.

Dengan menggandeng BKPM RI untuk mendatangkan investasi ke daerah ini, menurutnya, akan menghemat anggaran pemasaran. Investasi yang paling doninan diminati di NTB menurutnya akan sama seperti tahun lalu yakni dalam bidang pariwisata terutama perhotelan. ‘’Dominan perhotelan tahun lalu dan tahun ini mungkin akan dominan perhotelan,’’tandasnya.

Bayu menyebutkan, realisasi investasi di daerah ini pada tahun 2013 sebesar Rp 4,7 triliun. Realisasi investasi ini dinilai jauh melebihi target sebesar Rp 1,9 triliun pada tahun 2013 sesuai dengan target yang tertuang RPJMD NTB 2008-2013. Sehingga pada tahun 2014 ini, target investasi yang dibebankan

sebesar Rp 6 triliun.

Realisasi investasi sampai dengan triwulan II tahun 2013 lalu sebanyak 32 perusahaan dengan nilai investasi sebesar Rp. 717.346.043.148,- yang terdiri dari PMDN sebanyak empat perusahaan dengan nilai investasi sebesar Rp. 31.337.904.648,- dan PMA sebanyak 28 perusahaan dengan nilai investasi sebesar US$.

72.211.383,atau Rp. 686.008.138.500.

Realisasi investasi tersebut tersebar dalam sektor primer, PMDN sebanyak satu perusahaan dengan nilai investasi sebesar Rp. 8.257.151.248,- sedangkan untuk PMA sebanyak lima perusahaan dengan nilai investasi sebesar US$.

68.259.943. Sektor tersier, PMDN sebanyak tiga perusahaan dengan nilai investasi sebesar Rp. 23.080.753.400,sedangkan untuk PMA sebanyak 23 perusahaan dengan nilai investasi sebesar US$.

3.951.440,Pada tahun 2012, realisasi investasi sebanyak 79 perusahaan dengan nilai investasi sebesar Rp. 1, 777 triliun yang terdiri dari PMDN sebanyak 18 perusahaan dengan nilai investasi sebesar Rp. 738.608.217.869,dan PMA sebanyak 61 perusahaan dengan nilai investasi sebesar 115.447.250 dólar Amerika,atau Rp. 1.039.025.250.000. Realisasi investasi tersebut di luar investasi sektor minyak dan gas bumi, perbankan, lembaga keuangan non bank, asuransi, sewa guna usaha, investasi Porto Folio (pasar modal) dan investasi rumah tangga. (nas)

OPINI

SUARA NTB Senin, 5 Mei 2014

Halaman 6

Harga Mahal Pilihan Rakyat Benahi Kualitas Penyelenggara PEMILU 2014 melahirkan satu fenomena yang cukup menonjol. Dimana, jajaran penyelenggara, mulai dari tingkat yang paling pucuk hingga level terbawah menuai sorotan akibat kinerja mereka. Sejumlah persoalan teknis yang tidak digarap dengan profesional membuat masalah muncul di sana sini.

Buruknya koordinasi antarlevel penyelenggara terlihat benar dari membanjirnya laporan soal surat suara tertukar, kurang hingga cacat pada hari pemungutan suara. Tak heran, saat hari pemungutan suara beberapa waktu lalu, mantan Ketua KPU NTB, Fauzan Khalid, S.Ag, M.Si sempat melontarkan kritiknya atas sejumlah kebijakan teknis yang diambil terkait distribusi surat suara yang memicu munculnya berbagai persoalan menyangkut surat suara.

Padahal, dengan rentang tahapan penyelenggaraan yang jauh lebih panjang, kekacauan distribusi surat suara ini tidak seharusnya terjadi.

Kualitas penyelenggara yang terlihat timpang dibanding Pemilu 2009 juga terlihat jelas saat proses rekapitulasi perolehan suara Pemilu 2014 di KPU NTB, belum lama ini. Bahkan, jajaran KPU di sejumlah Kabupaten/Kota kerap kali kehabisan kata – kata saat dihadapkan dengan temuan – temuan yang disampaikan oleh peserta rapat pleno.

Salah satu yang menonjol adalah ketika KPU Kota Mataram gagal menjelaskan perihal temuan selisih data pada sertifikat penghitungan mereka. Padahal, temuan – temuan semacam itu harusnya sudah dicerna dengan baik sebelum rapat pleno berlangsung sehingga penjelasan yang memadai bisa disampaikan.

Fenomena ini tentunya tak terlepas dari kisruh yang mencuat saat proses seleksi KPU Provinsi maupun KPU Kabupaten/Kota yang mencuat beberapa waktu lalu. Karena itulah, ke depannya, proses seleksi penyelenggara Pemilu harusnya dibenahi untuk melahirkan para penyelenggara Pemilu yang berkualitas.

Pembenahan juga seharusnya dilakukan pada jajaran penyelenggara di tingkat bawah. Dimana, berbagai persoalan mencuat, mulai dari ketidaknetralan penyelenggara, hingga pemahaman jajaran penyelenggara tingkat bawah dalam menangani persoalan.

Jauh – jauh hari, Komisioner KPU NTB, Yan Marli, S.Pd, M.M.Pd sudah mengutarakan kekhawatirannya akan netralitas dan kapabilitas para penyelenggara di tingkat bawah.

Kekhawatiran ini masuk akal mengingat para penyelenggara di tingkat bawah itu ditunjuk oleh kepala desa – yang pada kenyataannya seringkali memiliki afiliasi politik pada parpol atau caleg tertentu.

Tak heran jika pemungutan atau penghitungan suara ulang akibat perselisihan yang tak terselesaikan oleh jajaran penyelenggara di tingkat bawah harus diselesaikan oleh KPU Kabupaten/Kota, bahkan KPU Provinsi. Potret penghitungan suara ulang untuk satu TPS di Kota Bima, yang diulang hingga dua kali dan masih menemui jalan buntu hingga Minggu (4/5) kemarin seharusnya tidak terjadi andaikata kita memiliki para penyelenggara Pemilu yang tangguh dan berkualitas. (*)

STASIUN RADIO

Pemilu legislatif 9 April lalu, meminjam premis David Held, sebagai medium penilaian kinerja dan sekaligus penghukuman terhadap kegagalan legislator petahana. Maka, kendati dengan penuh keraguan, yang terpilih saat ini adalah para legislator pilihan yang dipercaya publik. Masalah bagaimana cara mereka terpilih, apakah menggunakan politik uang atau bukan, yang jelas suara rakyat sudah tersalur dan terkonversi menjadi sejumlah kursi di gedung perwakilan rakyat, tempat dimana hak-hak mereka seharusnya diperjuangkan.

AMPAKNYA, refleksi dari pemilu ke pemilu berikutnya bukan semata tentang tingkat partisipasi tinggi maupun rendah, ambiguisitas sistem presidensial, potensi kecurangan ataupun kualitas prosedural. Meskipun kita harus jujur bahwa variabel masalah kepemiluan itu masih berkuat pada masalah-masalah tersebut.

Namun dengan hanya melokalisir masalah kepemiluan hanya pada domain kuantifikasi dan prosedural semata sama saja dengan menempatkan pemilu sebagai ritus periodik yang kehilangan makna seutuhnya.

Mengapa publik masih ragu dengan kualitas dan integritas para legislator terpilih pada pemilihan legislatif beberapa waktu lalu? Tentu saja bukan sematamata karena sederetan wajah lama dan sebagiannya diragukan komitmennya terhadap pemberantasan korupsi masih bertahan di gedung parlemen lokal maupun pusat.

Namun juga karena persaingan para calon legislatif untuk mendapatkan kursi makin sengit sehingga praktik politik uang dan kecurangan masih kental terjadi.

Penulis memuarakan kecurangan politik masih disebabkan sistem politik (pemilu) yang belum mampu meminimalisir praktik curang dan lemahnya kontrol dan sanksi.

Tapi, mereka yang terpilih sekarang kurang lebih mewakili ekspektasi publik; bahwa kepadanya masyarakat memimpikan perubahan ke arah yang lebih baik.

Perputaran serta peredaran dana politik selama masa kampanye konon tiga kali lebih besar

Oleh :

Ayatullah Hadi (Rinjani Institut)

Di tengah defisit karakter kepemimpinan, wajah baru anggota legislatif mesti memiliki pembeda (deferensiasi) dengan wajah lama.

Dia harus membuktikan bahwa bilik suara pada 9 April lalu adalah bilik harapan yang nantinya harapan-harapan itu akan dikelola dengan kinerja dan keputusankeputusan penting. jumlahnya dibandingkan dengan pemilu legislatif tahun 2009. Publikasi survei Pusat Kajian Politik UI menyebutkan sekitar Rp 115 triliun uang politik beredar pada pemilihan legislatif tahun ini, naik 300 persen dari dana politik pada pemilu sebelumnya. Betapa sistem pemilu proporsional dengan daftar calon terbuka yang kita yakini dapat membunuh praktik oligarkisme di tubuh partai politik malah menjadikan pemilu sebagai rimba persaingan uang.

Betapa rakyat sangat gampang menggadaikan suaranya dengan uang. Kondisi kemiskinan dibaca para politisi sebagai ajang eksploitasi suara. Dengan nada menggetarkan Achmad M Akung menulis...”di negeri yang rakyatnya cerdas dan sejahtera, meminjam Abraham Maslow, berada dalam tingkatan aktualisasi diri, demokrasi mungkin menjanjikan kebaikan. Namun apabila dihelat di sebuah republik yang kebutuhan fisiologis berupa sandang, pangan, dan papan belum sempurna tercukupi, taraf pendidikan sebagian besar rakyatnya memprihatinkan, maka yang akan terlahir hanyalah sebuah “demokrasi fisiologis” yang liberal, nyaris tanpa fatsun dan etika. Meski mungkin terasa berat, marilah kita berkenan melihat apa yang sesungguhnya terjadi dengan demokrasi di negeri ini...”

Apa yang dibayangkan Martin Lipset tentang hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan kehidupan politik yang demokratis, di

negeri kita masih menjadi harapan belaka karena yang tanpak kualitas demokrasi proseduralnya daripada subtantifnya.

Mengelola harapan Cukup mengejutkan melihat begitu banyak incumbent yang terpental dari pesta demokrasi kali ini.

Karena itulah para wakil rakyat yang terpilih kali ini harus belajar untuk menjaga baik-baik kepercayaan masyarakat yang telah diberikan (Suara NTB, 28/April).

Ada sebagian wajah lama dan baru anggota legislatif. Wajah baru diharapkan bisa mewarnai dinamika legislatif. Dinamika itu berupa kemampuannya untuk menciptakan perubahan perilaku dan budaya politik yang dibuktikan dengan integritas dan akhlak politik yang lebih baik. Dari segi kinerja bagi anggota dewan baru dapat dilihat dari produk legislasi yang lebih prorakyat dan tidak mementingkan kepentingan diri sendiri dan partainya, namun mencerminkan kepentingan publik secara luas.

Harapan kita semua tentu saja adalah tidak terulang kembali praktek penyalahgunaan anggaran oleh oknum dewan seperti periode sebelumnya, seperti penyalahgunaan dana bansos, dana aspirasi dan kasus korupsi lainnya.

Jangan sampai kepentingan rakyat yang sudah memilih pada 9 April lalu dicederai dan terhianati oleh praktik-praktik tidak terpuji.

Sebab, jika praktik penyalahgunaan kewenangan terjadi lagi

pada periode ini maka dapat menimbulkan kekecewaan.

Adalah harga mahal untuk satu suara yang telah diberikan oleh rakyat. Harga mahal tidak berarti telah dibayar dengan sejumlah uang pada saat pemilu atau saat serangan fajar. Harga mahal suara rakyat yang sebetulnya belum sebanding dengan nilai Bansos dan dana Aspirasi anggota dewan. Harga mahal suara rakyat sejatinya dikonversi menjadi pembelaan terhadap hak-hak publik, pemenuhan hak-hak dasar atau keputusan-keputusan bersejarah bagi perbaikan hidup masayarakat.

Di tengah defisit karakter kepemimpinan, wajah baru anggota legislatif mesti memiliki pembeda (deferensiasi) dengan wajah lama. Dia harus membuktikan bahwa bilik suara pada 9 April lalu adalah bilik harapan yang nantinya harapan-harapan itu akan dikelola dengan kinerja dan keputusankeputusan penting. A leader is dealer in hope. Seorang pemimpin adalah penjual sekaligus pembeli harapan, demikian petuah Napoleon Bonaparte.

NTB kurangi ketergantungan daging dan telur dari Bali Peternak harus lebih diberdayakan

*** Konsep tak sinkron, jumlah rumah kumuh di Mataram bertambah Buat data jangan hanya ABS (Asal Bapak Senang)

***

STASIUN RADIO

email: citrabima_957@yahoo.co.id Telp. 0374 42906/Hp. 085337841557, 087866878882, 082145977111

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Hari Aryanti, Akhmad Bulkaini Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi, Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur: Rusliadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami. Dompu : Nasrullah. Bima : M.Yusrin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaluddin, Wahyu W. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 10.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 10.000/mmk. Display F/C : Rp 20.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 8.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 5.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 450.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 250.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 50.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 55.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka.

Harga eceran Rp 3.000. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT Bali Post.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

EKONOMI DAN BISNIS

SUARA NTB Senin, 5 Mei 2014

Halaman 7

Langgar UU Naker

Perusahaan akan Diadili Daihatsu Bagi-bagi Mobil

(Suara NTB/bul)

Direktur PT. Prima Prama Mobilindo, Yasin Wijaya (kanan) menyerahkan satu unit Ayla kepada M. Ridwan, pemenang undian periode Januari hingga Maret 2014.

BAKERY

(Suara NTB/her)

BONGKAR MUAT - Pelabuhan Lembar merupakan pintu masuk barang dan kebutuhan pokok dari luar daerah ke NTB. Sebagaimana terlihat dalam gambar, aktivitas bongkar muat di Pelabuhan Lembar beberapa waktu lalu.

NTB Kurangi Ketergantungan Daging dan Telur dari Bali Mataram (Suara NTB) Pemprov NTB mengambil kebijakan untuk mengurangi ketergantungan daging dan telur ayam dari Bali. Pasalnya, beberapa waktu lalu ditemukan adanya kasus flu burung yang diduga berasal dari ayam yang didatangkan dari Bali.

“Kita Dinas Peternakan mengantisipasi dengan mengurangi ketergantungan daging dan telur ayam dari Bali,” tutur Kepala Disnakeswan NTB, Ir. Hj. Budi Septiani dikonfirmasi Sabtu (3/5) di Mataram.

Budi mengatakan, selain masuk melalui jalur resmi di pelabuhan Lembar, Lombok Barat, ayam dari Bali diduga ada juga dikirim ke Lombok, NTB melalui jalur tikus yakni Senggigi, Lombok Barat. Untuk itu, katanya, pihaknya berkoordinasi dengan Dinas Peternakan Provinsi Bali untuk mencegah masuknya ayam ilegal ke NTB.

DIJUAL

Hay sista biar gak ribet pakai pensil alis dan lipstik KINI TELAH ADA DIKOTA ANDA....?

Hj. Budi Septiani Selain itu, pihaknya berkoordinasi dengan kabupaten/ kota dan Pol PP dan Karantina untuk mencegah masuknya ayam secara ilegal tersebut. “Tetapi pada saat kita melakukan kroscek di lapangan, dia mengalihkan, kucing-kucingan dengan petu-

SALON

KECANTIKAN

JUAL MOTOR SULAM BIBIR

SERVIS MOTOR

H. Wildan

(Suara NTB/dok)

HILANG PENDIDIKAN KULIAH SINGKAT JALUR KHUSUS CEPAT MENYANDANG GELAR S1, S2, S3 TERAKREDITASI BAN-PT HUB.EDI 085219091852

BPKB R2 HONDA DR5872BM NOKA/NOSIN: MH1JBC11 89K314305/JBC1E-1311918 A N . N U R A H M A N NO.BPKB.G.0445025.0 HILANG DISEKITAR RUMAH

RUPA - RUPA

Menerima :

Ganti Oli - Spare Parts

Rp. 1 Jt

Service Mobil & Sepeda Motor

Biaya di atas sudah termasuk retouch 1 kali Kunjungi De’Beauty Care Alamat : Jl. Koperasi No. 64 A Ampenan - Otak Desa

gas. Jadi tidak ada lagi pada saat itu, ada pengiriman itu,” terangnya.

Untuk memenuhi kebutuhan daging dan telur ayam dalam daerah pascapengurangan kebutuhan dari provinsi tetangga itu, Budi menjelaskan pihaknya sudah melakukan program pengembangan ternak unggas ayam kampung.

Pengembangan ternak unggas ayam kampung ini, lanjutnya juga untuk memenuhi kebutuhan ayam kampung pada rumah-rumah makan dan restoran di daerah ini.

“Untuk daging dan telur kita sudah melakukan program untuk pengembangan ternak unggas. Menggunakan ternak ayam kampung yang mana itu juga mendukung pariwisata untuk kulinernya,” tandasnya. (nas)

Undang-undang tentang ketenagakerjaan ini. Salah satu yang baru-baru ini hampir tuntas adalah persoalan tenaga kerja outsourching di PLN wilayah NTB. “Setelah berproses, sampai pada akhirnya persoalan ketenagakerjaan di PLN sudah selesai melalui mekanisme komunikasi, hanya tinggal beberapa pekerja, tetapi sudah ada solusi. Demikian juga dengan perusahaan-perusahaan lainnya, tetap kita minta laporannya dan kita kawal perkembangan ketenagakerjaannya,” tambahnya.

Jika dalam persoalannya nanti komunikasi sudah dilakukan, dan mediasi juga tak ada titik temu antara pekerja dengan perusahaan, sepenuhnya akan dilimpahkan pada peradilan yang membidanginya.

Momen hari buruh 1 Mei lalu menjadi langkah untuk tetap mendorong perusahaan memberikan segala hak yang harus didapatkan buruh, di antaranya pemberian upah minimum, jaminan sosial dan perlindungan berupa asuransi kesehatan, tunjangan pensiun dan asuransi lainnya.

“Tahun 2015 bahkan semua pekerja sudah harus terdaftar di BPJS, tanpa terkecuali,” demikian Wildan.

Untuk menekan terjadinya persmasalahan ketenagakerjaan, posko pengaduan disiapkan khusus di kantor Disnakertrans itu. Dihajatkan untuk memberi kemudahan kepada para buruh/pekerja dalam berkonsultasi terkait dengan permasalahan ketenagakerjaan di seluruh perusahaan yang beroperasi di Provinsi NTB ini. (bul)

LISNA JAYA MOTOR

SULAM ALIS DAN BIBIR HANYA :

(Suara NTB/dok)

MOMENT sepuluh tahun Xenia, Daihatsu selama setahun ini menyiapkan program berhadiah spektakuler yang dilaksanakan secara periodik. Untuk periode pertama, Januari hingga Maret, puluhan unit mobil telah dibagi-bagi, salah satunya diberikan kepada M. Ridwan, asal Gunung Sari Lombok Barat.

Penyerahan hadiah ini dilaksanakan hampir serempak di Indonesia. Untuk wilayah NTB, Sabtu (3/5), satu unit Daihatsu Ayla, secara resmi diserahkan Direktur PT. Prima Prama Mobilindo, Yasin Wijaya kepada pemenang undian. Dilaksanakan secara resmi di Daihatsu cabang Sweta, Mataram.

“Kami ucapkan terima kasih kepada Daihatsu, kami mengira ini undian main-main saat diberitahu pihak dealer. Tapi ternyata Daihatsu program undiannya nyata, tidak seperti yang lain-lain,” terang M. Ridwan pada acara serah terima, kemarin.

Ia mengatakan awalnya tidak begitu percaya saat namanya disebut sebagai pemenang undian pada Februari lalu.

Namun setelah adanya konfirmasi langsung dari pihak Daihatsu, Ridwan menyatakan bahwa program yang dilaksanakan tersebut tidak main-main.

M. Ridwan tercatat sebagi customer Daihatsu, yang memang pada beberapa bulan terakhir telah mengambil secara kredit satu unit Ayla. “Beli Ayla dapat Ayla, beli mobil dapat mobil,” imbuhnya.

Direktur PT. Prima Prama Mobilindo, Yasin Wijaya dan Internal Kontrolnya, Edi Gustomi menyatakan sebenarnya pemberian hadiah sudah dapat dilaksanakan sejak pengundian beberapa waktu lalu, tetapi butuh waktu dan proses untuk menyelesaikan admistrasi dan surat-surat kendaraan.

“Makanya baru diberikan sekarang hadiahnya,” katanya. Ia mengatakan, setelah periode ini, Daihatsu menyiapkan kembali puluhan unit mobil sebagai hadiah harian dari berbagai jenis, dan dilaksanakan mulai Mei ini.

Hadiahnya, tergantung dari jenis kendaraan yang dipesan oleh customer. “Kalau ambil Xenia hadiahnya Xenia, kalau ambil Ayla hadiahnya disiapkan Ayla. Begitu juga dengan produk-produk lainnya. Sekarang hadiahnya tergantung customer sendiri,” katanya.

Tahun ini menurutnya tahun untuk memanjakan customer, dengan hadiah-hadiah spektakuler yang disiapkan Daihatsu. Selain menyediakan unit-unit kendaraan yang disesuaikan dengan selera pasar, nilai lebih dibanding lainnya adalah pemberian hadiah-hadiah spektakuler seperti yang disebutkan. (bul)

Mataram (Suara NTB) Pemerintan Provinsi NTB melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) akan mengambil langkah tegas sesuai prosedur yang berlaku. Perusahaan yang terindikasi tak melaksanakan ketentuan sesuai Undang-undang ketenagakerjaan (naker) terhadap pekerjanya/buruh, maka akan direkomendasikan ke peradilan.

Seperti diketahui, dari 4.000-an jumlah perusahaan kecil hingga perusahaan besar, masih terdapat di antaranya yang tak melaksanakan ketentuan UU ketenagakerjaan. Tetapi tahapan penyelesaian permasalahan anatara pekerja dengan perusahaan menurut Kepala Disnakertrans Provinsi NTB, H. Wildan, Sabtu (3/5), adalah melalui mekanisme komunikasi yang dituangkan dalam perjanjian, jika pada akhirnya tak ada titik temu. Ia mengatakan akan menjadi ranah pengadilan Hubungan Industrial untuk menyelesaikannya.

Wildan mengatakan, atensi pihaknya tetap melakukan pengawasan terhadap perusahaan-perusahaan yang masih bermasalah di ketenagakerjaannya, baik BUMN, BUMD maupun perusahaan-perusahaan yang bergerak di segala bidang.

Hal ini menurutnya agar seluruh perusahaan dapat melaksanakan hak dan kewajibannya dengan baik, sesuai dengan perjanjian kerja yang dituangkan.

Disnakertrans juga menurutnya tetap mengawal mana saja perusahaan-perusahaan yang tidak melaksanakan amanat

SULAM ALIS

Hubungi : GEDE HP. 087 865 276 400 085 337 568 500

Hp : 081803673308 / 081803667165 PIN : 29DO72D4 / 297AFF73 Menerima Kursus : 1. Sulam Alis dan Bibir 2. Estetika 3. Tata Kecantikan

Jl. SULTAN HASANUDDIN 139 BLOK D CAKRA UTARA

MEBEL

FURNITURE

KLINIK ALTERNATIF 03

TOKO BANGUNAN

MADU

PENGOBATAN

KACAMATA

PELUANG USAHA

BATIK

SHOWROOM

TRAVEL

03

POLHUKAM

SUARA NTB Senin, 5 Mei 2014

Halaman 8

Jelang Pilpres

KPU Kota Mataram Lakukan Pembersihan DPT Mataram (Suara NTB) Menjelang pelaksanaan pesta demokrasi Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2014, KPU Kota Mataram akan melakukan pembersihan Daftar Pemilih Tetap (DPT). Karena dari jumlah DPT sebanyak 288.664 orang pada saat Pemilu Legislatif, ditemukan ada puluhan warga yang telah meninggal dunia.

Demikian disampaikan Anggota KPU Kota Mataram, Bedi Saparwadi, SE. Bedi menyebutkan pemilih meninggal sebanyak 35 orang di Kecamatan Ampenan dan 10 orang di Kecamatan Selaparang.

Bedi menyatakan jumlah DPT untuk Pilpres pasti akan bertambah. Mengingat pihaknya juga telah mencatat Daftar Pemilih Khusus (DPK) sebanyak 1.408 orang yang akan dimasukkan dalam DPT. “Pasti ada penambahan DPT. DPT yang sekarang, ditambah DPK, ditambah pemilih pemula sekitar 1.657 orang,” terangnya.

Tambahan pemilih pemula sebanyak 1.657 orang ini adalah pemilih yang termasuk dalam DP4 Pilpres 2014 yang langsung dikirimkan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Untuk mendata pemilih pemula ini, KPU Kota Mataram juga akan bekerja sama dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kota Mataram.

Sebelumnya Kepala Dinas Dukcapil Kota Mataram, Drs. H. Ridwan menyampaikan akan langsung jemput bola ke sekolahsekolah untuk mendata para siswa apakah ada siswa yang berusia 17 tahun pada tanggal 9 Juli mendatang. Dinas Dukcapil juga akan berkoordinasi langsung dengan Dinas Dikpora Kota Mataram dan para kepala sekolah untuk mempersiapkan hal ini. Pihaknya juga akan mendata pemilih pemula walaupun belum 17 tahun tapi sudah menikah. Untuk mempersiapkan daftar pemilih ini, KPU Kota Mataram disebutkan Ridwan juga telah menetapkan jadwal rapat koordinasi dengan pihaknya.

Ridwan mengatakan untuk melihat jumlah pemilih pemula di Kota Mataram untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden mendatang, pihaknya mempunyai database yang bisa digunakan. “Setiap anak yang lahir di kota ini secara otomatis mempunyai NIK dan terdaftar di KK. Itu bisa dipantau berapa kira-kira jumlahnya dan itu nanti akan kita telusuri ke sekolah-sekolah, kelurahan, lingkungan untuk mengingatkan agar segera mengurus (dokumen kependudukan),” terangnya. Pihaknya juga akan mulai turun ke lapangan pekan ini dalam rangka sosialisasi di tingkat kelurahan. (yan)

Target Rekapitulasi Nasional Tidak Tepat Waktu Jakarta (Suara NTB) – Komisi Pemilihan Umum Pusat tidak dapat tepat waktu mencapai target rekapitulasi perolehan suara Pemilu Provinsi di 33 provinsi, Minggu, karena baru mengesahkan 30 persen perolehan suara nasional, alias masih menyisakan 70 persen lagi.

Hingga Minggu siang, KPU baru mengesahkan perolehan suara di sepuluh provinsi, yaitu Kepulauan Bangka Belitung, Jambi, Kalimantan Barat, Gorontalo, Sumatera Barat, Bali, Kalimantan Tengah, NTB, Sulawesi Tengah, dan Aceh.

Wakil Sekretaris Jenderal Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP), Girindra Sandino, Minggu (4/5), mengatakan, KPU sulit mewujudkan penetapan rekapitulasi hasil Pileg sesuai jadwal.

“Sulit bagi KPU untuk tepat waktu, karena banyak hasil rekapitulasi dari (KPU) provinsi yang ditunda. Andai pun tepat waktu, hasilnya akan tidak maksimal,” kata Girindra, di Jakarta.

Banyak persoalan di tingkat bawah, dari TPS, desa-kelurahan, kecamatan dan kabupaten, yang belum diselesaikan KPU setempat, berujung berbagai keberatan dari para saksi parpol, sehingga menyebabkan pembahasan rekapitulasi dari KPU provinsi berlarut-larut jika kemudian muncul keberatan.

Sementara itu, Deputi Koordinator Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR), Masykurudin Hafidz, mengatakan kesalahan administrasi penyelenggara di tingkat bawah menyebabkan tahapan rekapitulasi menjadi molor.

13 provinsi lain masih ditunda pengesahannya karena perlu dilakukan perbaikan di tingkat daerah, yaitu Riau, Banten, Bengkulu, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Lampung, Kalimantan Selatan, Sulawesi Tenggara, Sumatera Selatan, Sulawesi Barat, Kalimantan Timur, dan Sulawesi Utara.

Sementara itu 10 provinsi belum menyampaikan hasil rekapitulasi di masing-masing daerah, yaitu Sumatera Utara, Jawa Timur, Jawa Barat, Nusa Tenggara Timur, Papua, Papua Barat, Kepulauan Riau, Sulawesi Selatan, Maluku, dan Maluku Utara.

Sebelumnya, Ketua KPU Pusat, Husni Manik, sesumbar akan menyelesaikan rekapitulasi dari 33 KPU provinsi dua hari lebih cepat dari jadwal, yaitu Minggu (4/5). “Kami menargetkan (rekapitulasi nasional) selesai lebih cepat dua hari, jadi kami berharap 4 Mei sudah selesai,” ucap Husni pada hari pertama Rapat Pleno Rekapitulasi Nasional, Sabtu (26/4). Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD, penetapan hasil Pemilu Legislatif secara nasional sekaligus penetapan parpol yang memenuhi ambang batas parlemen seharusnya pada 7-9 Mei. (ant/bali post)

KPU akan Tingkatkan Akurasi DPT untuk Pilpres Mataram (Suara NTB) KPU NTB akan meningkatkan akurasi dalam hal Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk Pilpres 9 Juli mendatang. Upaya tersebut dilakukan dengan memasukkan pemilih yang tercantum dalam DPK ketika Pileg 9 April lalu. Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan dan SDM Pemilu, KPU NTB, Agus, ketika dikonfirmasi Suara NTB Minggu (4/5) kemarin, mengatakan saat ini KPU tengah berupaya untuk meningkatkan akurasi jumlah DPT. Dikatakannya, upaya yang tengah dilakukan pihaknya kini untuk meningkatkan akurasi DPT adalah dengan memasukkan Daftar pemilih Khusus (DPK) saat Pileg ke dalam DPT Pilpres. “Pemilih yang termasuk DPK dan menggunakan KTP saat Pileg kemarin akan kami masukkan ke dalam DPT Pilpres,” tambahnya. Ditambahkannya, ada beberapa hal yang menjadi fokus perhatian KPU demi akuratnya DPT untuk Pilpres nanti. “Identifikasi pemilih pemula, pensiunan TNI, identifikasi pemilih ganda. Itu jadi fokus kami,” tambahnya.

Sementara itu, untuk persiapan Pilpres seperti Bimtek dan sebagainya, pihaknya mengaku telah melakukan hal tersebut. “Bimtek telah kami lakukan dan kami juga meminta kepada semua KPU kabupaten supaya melakukan Bimtek b a g i PPS dan PPK mereka masing-masing,” tutupn y a . (ami)

BELUM ADA RAMBU-RAMBU - Sejak resmi dimanfaatkan beberapa bulan lalu, hingga kini terusan Jalan Bung Hatta dari perempatan Monjok hingga Jalan Jenderal Sudirman, belum ada rambu-rambu lalu lintas. Kondisi ini diduga kerap dimanfaatkan oleh pengendara untuk memacu kendaraannya dengan kencang.

(Suara NTB/fit)

Pilpres, Partisipasi Warga Mataram Diprediksi Menurun Mataram (Suara NTB) Partisipasi warga Kota Mataram dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) pada tanggal 9 Juli mendatang diprediksi akan menurun dibandingkan partispasi pada saat Pemilu Legislatif (Pileg) tanggal 9 April lalu. Pasalnya pelaksanaan Pilpres bertepatan dengan bulan puasa Ramadhan dan juga jumlah TPS akan diperkecil dibandingkan dengan Pileg.

Demikian disampaikan Anggota KPU Kota Mataram, Bedi Saparwadi, SE. “Kalau Pilpres kita khawatir itu turun. (Pilpres) beda dengan Pileg. Pileg itu pestanya ke bawah, semua caleg bisa menggerakkan,” ujarnya.

Tingkat partisipasi masya-

rakat Kota Mataram pada Pileg 2014 ini sekitar 75 persen lebih. Jumlah pemilih atau pengguna hak pilih sebanyak 218.057 orang dari jumlah DPT sebanyak 288.664 orang.

Daftar Pemilih Khusus (DPK) sebanyak 1.408, Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) yang

terdaftar sebanyak 185 orang tapi penggunaannya 303 orang pada hari pencoblosan dimana pemilih datang ke TPS membawa formulir A5.

Jumlah TPS di Kota Mataram pada saat Pileg sebanyak 997 TPS yang tersebar di enam kecamatan. Sedangkan

Mataram (Suara NTB) Upaya Kejaksaan untuk mempercepat pelimpahan berkas kasus Dermaga Labuhan Haji Lotim sepertinya masih tertunda. Para pihak yang dijadikan sebagai tersangka belum semuanya diperiksa. Salah satunya Direktur PT.CGA Ichsan Suaidi.

Rencananya Ichsan akan dipanggil sebagai tersangka Senin (4/5), sekaligus menandai akan berakhirnya penyidikan kasus ini untuk diteruskan ke tahap pemberkasan. “Sesuai dengan surat panggilan yang dilayangkan penyidik, menurut jadwal Pak Ichsan akan diperiksa Senin sebagai tersangka,” kata Kasi Penkum dan Humas Kejati NTB Made Sutapa, SH, Sabtu (3/5) lalu.

Memang dalam pemanggilan sebelumnya, Ichsan sudah dipanggil, namun itu pun pemeriksaannya belum terlalu

Ichsan Suaidi (Suara NTB/ars)

masuk ke materi pokok pemeriksaan. Secara substansi, Ichsan ketika itu dipanggil dan diperiksa untuk keperluan penahanan. “Nah yang Senin lusa masuk materi pokok pe-

meriksaan,” terangnya.

Sedikit disampaikannya, Ichsan selain diperiksa kaitan kapasitasnya sebagai kontraktor pelaksana, juga keterangannya akan dikonfrontir dengan kesaksian tersangka Manajemen Konsultan M. Zuhri yang sudah diperiksa jauh sebelumnya. “Ada yang perlu dikonfrontir antara keterangan Ichsan dengan M Zuhri,” terangnya.

Jika Ichsan hadir, dipastikan Sutapa akan menjadi materi terakhir penyidikan kasus ini, meski sifatnya masih sementara. Namun untuk tahap awal ini, kasus tersebut sementara akan selesai pada tiga tersangka, yakni Ichsan Suaidi, M. Zuhri dan PPK Gafar Ismail. “Target yang dipercepat tim saat ini adalah merampungkan berkas untuk tiga tersangka tersebut,” terang Sutapa. (ars)

Demokrat, Hanura dan PBB akan Kehilangan Kursi Wakil Ketua Giri Menang (Suara NTB) Berdasarkan data perolehan suara hasil pleno KPU, terdapat dua sampai tiga parpol yang menempatkan Calegnya sebagai wakil ketua DPRD Lobar kemungkinan akan kehilangan kursi pada periode selanjutnya. Dua parpol yang dipastikan akan kehilangan kursi wakil ketua adalah PBB, Demokrat dan Hanura.

PBB yang sebelumnya menempatkan H. Lukman Mukhtar sebagai wakil ketua diperkirakan tidak dapat kursi wakil ketua karena perolehan suaranya minim.

Lukman Mukhtar memperoleh suara minim, begitu pula

suara parpol hanya memperoleh 20.207. Perolehan suara Parpol Demokrat lumayan tinggi pada posisi ketiga di Lombok Barat dengan total suara 30.841. Namun perolehan suara Calegnya minim.

Sebelumnya Demokrat menempatkan Ketua DPC, Sahmad SE sebagai wakil ketua DPRD. Akan tetapi di dapil II Sahmad kalah dengan L Didit Suriyawan dengan suara tertinggi diantara Caleg Demokrat lainnya di Lobar. Ia memperoleh suara 3.202. Sedangkan Hanura, Hj. Rapiah Musa duduk sebagai wakil ketua bakal kehilangan kursi karena perolehan suaranya

kalah dengan Caleg Nasdem Agus Mursalam dengan suara 4.696. Suara Agus Mursalam tertinggi kedua setelah Caleg Golkar Hj. Sumiatun dengan suara 7373. Suara parpol Hanura hanya 28.007 suara.

Menanggapi perolehan suara caleg dan Parpolnya di Kabupaten Lobar, Ketua DPD Golkar NTB, H. Zaini Arony mengaku sedikit puas. Karena perolehan suara tertinggi diperoleh Caleg Golkar, Hj Sumiatun. Saat ini Golkar tengah melakukan penggodokan siapa yang nantinya yang duduk sebagai Ketua DPRD Lobar menggantikan Umar Said yang maju sebagai caleg DPRD NTB. (her)

Perolehan Suara Parpol dan Caleg Kabupaten Tertinggi di Lobar Partai

(Suara NTB/dok)

cang-ancang, mulai rakor (rapat koordinasi) dan akan dipercepat sosialisasinya. Data sudah jalan dari tiga minggu yang lalu,” terangnya.

Ia menambahkan bahwa tidak semua orang mempunyai pandangan yang sama pentingnya terlibat langsung dalam Pemilu atau pesta demokrasi dengan menggunakan hak pilih masing-masing. Untuk itu pihaknya akan melakukan sosialisasi dengan sebaik-baiknya sehingga masyarakat mempunyai kesadaran tinggi dalam menggunakan hak pilihnya. (yan)

Direktur PT. CGA Dipanggil Polres Mataram Gelar Razia Sambut Pilpres sebagai Tersangka

Agus

pada saat Pilpres, jumlah TPS yang akan digunakan sekitar 400-600 TPS dengan jumlah pemilih sebanyak 400-500 pemilih per TPS. Tapi jika memungkinkan satu TPS bisa untuk 600 pemilih. “Kalau di Pileg jumlah surat suara empat jenis. Sementara di Pilpres surat suaranya satu jenis dan tidak mungkin tertukar,” ujarnya.

Agar prediksi itu meleset dan jumlah partisipasi masyarakat meningkat, Bedi mengatakan pihaknya akan gencar melakukan sosialiasi Pilpres. “Kita sudah mulai an-

Nama Caleg

Golkar Hj Sumiatun Nasdem Agus Mursalam Golkar H Ahmad Gufran PPP M Ruslan Gerindra Romi Rahman Gerindra Hj Nurhidayah Sumber: Data hasil Pleno KPU Lobar

Perolehan Suara Caleg 7373 4696 4051 3418 3257 3076

Suara Parpol 50.028 38.056 50.028 27.549 36.263 36.263

Mataram (Suara NTB) Polres Mataram terus menggelar razia menjelang pelaksanaan pemilihan presiden (Pilpres) Juli mendatang.

Operasi tersebut merupakan salah satu langkah untuk menciptakan situasi dan kondisi aman dan nyaman di tengah masyarakat, khususnya di Kota Mataram. “Dalam rangka menyambut pemilihan presiden yang akan berlangsung kurang dari tiga bulan, maka kami selaku aparat kepolisian berusaha menciptakan situasi dan kondisi yang kondusif di tengah masyarakat,” kata Kasubag Humas Polres Mataram, AKP I Wayan Suteja, Sabtu (3/5) malam lalu.

Ia berharap pelaksanaan Pilpres mendatang dapat berjalan lancar. Tanpa adanya gangguan atau hambatan yang nantinya mempersulit jalannya pemilihan. Selain itu, upaya razia tersebut merupakan salah satu langkah penegakan undang – undang lalulintas yang ada.

Mengingat maraknya pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pengguna jalan.

Dalam operasi terakhir, sejumlah kendaraan telah diamankan. Sebagian ada yang dikenakan sanksi tilang di tempat.

Operasi Sabtu malam lalu, jajaran Polres Mataram melangsungkan aksi di depan markas Polsek Cakranegara.

Kapolsek Cakra Kompol I Gede Sukma, membenarkan adanya operasi tersebut.

“Tidak ada kendaraan yang ditahan, melainkan hanya ada dua orang pengendara yang tidak mematuhi aturan lalulintas dikenakan sanksi penilangan,” ungkap perwira berpangkat Komisaris Polisi (kompol) tersebut.

Selain penegakan undang – undang lalulintas, operasi tersebut juga bertujuan untuk menekan angka pencurian sepeda motor di Kota Mataram. Melihat dalam kurun waktu singkat ini, angka curanmor, pencurian dengan kekerasan, pencurian dengan pemberatan, terus meningkat.

Disaping itu, berbagai tindakan kriminal yang masuk dalam katagori tindak pidana ringan (Tipiring) masih kerap terjadi di Mataram. (met)

Jelang Pilpres, KPU akan Rampingkan TPS Mataram (Suara NTB) Untuk Pilpres 9 April mendatang, KPU NTB akan merampingkan jumlah TPS yang digunakan ketika Pileg.

Hal ini dilakukan supaya ketika Pilpres, efesiensi waktu bisa didapatkan. Selain itu, untuk pengendalian situasi juga relatif mudah dilakukan.

Ketua Divisi Soialisasi, Pendidikan dan SDM Pemilu KPU NTB, Agus, ketika diwawancarai Suara NTB, Minggu (4/ 5) kemarin, mengatakan KPU akan merampingkan jumlah TPS untuk Pilpres. “Ketika Pileg kan maksimal 500 pemilih. Sekarang maksimal 800 pemilih,” ujarnya.

Menurutnya, dengan jumlah TPS yang semakin sedikit, situasi Pilpres nanti akan lebih mudah dikendalikan. “Situasi semakin mudah kita kendalikan nantinya. Selain itu, penghitungan akan lebih cepat,” katanya. Dikatakannya, jumlah pemilih di tiap TPS

untuk Pilpres memang sebaiknya dirampingkan karena berbeda dengan Pileg. “Pileg menggunakan empat surat suara. Sementara ini kan cuma satu surat suara. Jadi akan lebih cepat memilih. Kalau di Pileg kan khawatirnya waktu tidak cukup jika 800 orang per TPS,” imbuhnya.

Selain itu, ketentuan agar jumlah TPS pada Pilpres dikurangi juga telah diatur dalam undang-undang Pilpres yang menjelaskan, jumlah pemilih maksimal dalam satu TPS pada pemilihan presiden adalah 800 orang. Adapun jumlah TPS seluruh NTB ketika Pileg 9 April lalu adalah 12.020. Jumlah ini dipastikan berkurang dengan adanya ketentuan tersebut. “Pasti berkurang tapi belum bisa kita pastikan sejauh mana jumlahnya berkurang karena masih dalam penanganan KPU masing-masing kabupaten/kota,” tutup Agus. (ami)

SUARA NTB Senin, 5 Mei 2014

BUDAYA DAN HIBURAN

Halaman 9

Karya Imam

Identitas Lokal di Simpang Tanah Haji Jika pengendara akhir akhir ini melihat ada yang berbeda di tugu simpang empat tanah haji, Kota Mataram, itu adalah buah sentuhan Pak Imam, pematung asal Kampung Bugis Ampenan. Tugu yang sebelumnya terpajang ikon sebuah produk seluler yang terkesan menonjolkan komersialisasi, kini lebih kontras karena yang terlihat adalah seni dan identitas lokal.

(Suara NTB/met)

MEMAHAT- Imam, saat memahat patung “presean” yang dibangun di simpang empat Tanah Haji.

SIANG itu, ia duduk di atas bangku dan menjulurkan kakinya ke bawah. Tangannya memegang alat untuk memahat. Ia sedang berkonsentrasi untuk membuat patung “Teaterikal Presean” di simpang empat yang merupakan pertemuan antara Jalan Sriwijaya, Jalan Majapahit dan Jalan Gajahmada. Tubuhnya yang berlumuran keringat tak dihiraunya. Saat ia betul – betul konsentrasi menyelesaikan pemembuatan patung tersebut.

“Membuat seni rupa itu membutuhkan keahlian

khusus, butuh kesabaran yang kuat dan konsentrasi yang penuh,” ujarnya Imam saat disapa Suara NTB,akhir pekan kemarin.

Sembari terus bekerja, Imam beberapa kali memahat beberapa bagian dari patung, sesekali memandang kearah bagian kepala patung yang sudah berbentuk itu.

Sesekali dia juga turun ke bawah tugu untuk mengambil material yang merupakan campuran semen, pasir dan air, bahan yang biasa untuk bangunan. Imam hanya bekerja seorang diri tanpa dite-

mani Peladen, tapi tetap dinikmatinya. Baginya, mengerjakan hal tersebut bukanlah sekadar mencari uang semata, melainkan hoby dan bakat yang dimilikinya sejak kecil.

Dalam usianya yang sudah mencapai sekitar 50 tahun, ia mengaku sudah mencetak ribuan karya. “Saya memang hoby melukis semenjak kecil, saya kemudian memulai kegiatan membuat seni rupa semenjak tahun 1972, waktu itu saya masih berusia sekitar 17 tahun,” ujarnya.

Menurutnya, usia bukanlah soal utama dalam hal melahirkan suatu karya. Ia bahkan tak sempat berfikir untuk berniat pensiun dari pekerjaan yang sedang dilakoni selama ini. Ia hanya berharap agar tetap dilindungi Tuhan dan selalu dikarunia nikmat kesehatan supaya dirinya tetap lancar menghasilkan karya seni.

Tidak pernah pula terlin-

tas dalam benaknya tentang adanya kata “Kesejahteraan”. “Upah yang saya terima dari hasil membuat karya seperti ini tidak seberapa, tetapi saya tidak pernah berfikir bagaimana cara menjadi orang yang kaya, sekaya – kayanya. Cukup dalam hidup saya tanamkan cita – cita kesederhanaan yang penting bahagia,” jelasnya lagi.

Membuat suatu karya seni adalah salah satu kehormatan dan kebanggaan hati baginya. Apalagi tugu yang dibangunnya itu sebagai ejawantah sebuah identitas dan tradisi lokal Sasak, Presean. Meski imbalan yang ia raih dari hal itu tidak seberapa, namun tetap ia menekuni pekerjaan yang sekaligus menjadi hobynya itu. Ia bahkan berharap ada generasi muda yang datang untuk belajar sehingga ilmu dan keahlian yang ia miliki bisa diwariskan. (met)

Yuka Terpental Jakarta (Suara NTB) Yuka Tamada gagal masuk tiga besar Indonesian Idol 2014 pada pertunjukan yang berlangsung di Jakarta Jumat malam.

Kontestan asal Makassar itu tak berhasil menggalang banyak dukungan penonton meski para juri memuji aksi panggung dan kemampuan vokalnya ketika tampil solo maupun berduet.

Para juri menyukai aksi panggungnya saat menyanyikan lagu “Get Lucky” dari Daft Punk feat. Pharrell Williams.

Dia juga dinilai bisa mengimbangi suara Afghan waktu berduet membawakan lagu “Ain’t No Mountain High Enough” milik Marvin Gaye dan Timmi Terrel.

Tepuk tangan para penonton juga riuh setelah dia tampil bersama Tantri Kotak dan Nowela Mikhelia Elizabeth membawakan lagu “Jangan Ada Angkara” yang dipopulerkan oleh Nicky Astria. Namun pujian dan tepuk tangan tersebut tak bisa menggerakkan banyak penonton untuk memilihnya melalui layanan pesan pendek, telepon maupun Internet.

Yuka paling sedikit mendapat dukungan suara dari penonton dan harus pulang tanpa gelar Indonesian Idol.

Tapi dia tidak berkecil hati. Dia merasa sudah banyak belajar dari kompetisi menyanyi itu dan berharap selanjutnya bisa berkiprah di dunia tarik suara.

“Saya sudah sampai sini saja sudah peningkatan luar biasa bagi saya,” katanya.

“Mungkin kalian harapkan lebih dari saya. Saya minta maaf saya enggak bisa fulfill your expectation, tapi buat saya ini achievement yang luar biasa,” katanya.

Tiga Besar Selanjutnya tinggal tiga kontestan lagi yang akan bersaing merebut gelar Indonesian Idol 2014, yakni Husein Alatas, Di Muhammad Devirzha dan Nowela Mikhelia Elizabeth.

Mereka akan melanjutkan perjuangan menyajikan penampilan terbaik untuk merebut perhatian penonton supaya bisa menjadi juara Indonesian Idol.

Ketiganya bersaing ketat malam ini. Semua juri memuji penampilan solo dan duet mereka.

Husein mendapat pujian setelah menyanyikan lagu “Titanium” dari David Gueta feat. Sia dan berduet dengan Novita Dewi yang bersuara kuat membawakan lagu “Decode” milik Paramore.

“Saya enggak yakin duet yang lain akan mengalahkan duet kalian berdua,” kata Ahmad Dhani.

Para juri juga memuji aksi Di Muhammad Devirzha menyanyikan lagu The Police yang berjudul “Message in A Bottle”.

“Virzha kamu menguasai panggung, kamu menguasai penonton, itu karena kamu menguasai lagunya. Kamu memecahkan malam ini,” kata Titi DJ. Titi juga menyebut penampilannya luar biasa saat berduet dengan Regina Ivanova, juara Indonesian Idol sebelumnya, membawakan lagu “I Don’t Want To Miss A Thing” dari Aerosmith. (ant/Bali Post)

(Suara NTB/ist)

FAVORIT BARU - Inilah Pantai Nambung, sebuah kawasan wisata baru yang sebelumnya tak pernah diketahui, kini menjadi favorit baru wisatawan domestik. Lama kelamaan, wisatawan asing pun akan ramai di pantai dengan karang dan debur ombak indah ini.

Lombok Tetap Jadi Favorit Wisatawan Asing Mataram (Suara NTB) Survei yang dilakukan Badan Pusat Statistik menunjukkan sepanjang bulan Maret lalu terjadi lonjakan jumlah wisatawan asing yang cukup signifikan di Lombok. Bahkan kenaikan jumlah wisatawan asing di Lombok per Maret 2014 yang mencapai 165,15 persen dibandingkan Maret 2013 itu tertinggi bila dibandingkan daerah lain.

Dikutip dari laman Tempo.co, Jumlah wisatawan asing yang masuk melalui Bandara Internasional Lombok per Maret 2014 sebanyak 4.327 orang,” seperti dikutip dari siaran pers BPS yang di-

rilis Jumat, 2 Mei 2014.

Angka tersebut melonjak ketimbang periode serupa tahun lalu sebanyak 2.258 orang. Sedangkan bila dibandingkan Februari 2014, jumlah wisatawan naik dari 4.862 or-

ang. (Baca: Bali, NTB, dan NTT Punya Daya Tarik Wisata Kelas Dunia).

Namun, jika dilihat dari tingkat penghunian kamar hotel berbintang, angkanya terpantau turun. Per Maret 2014,

tingkat hunian kamar hotel di Nusa Tenggara Barat sebesar 44,12 persen atau turun 2,04 persen bila dibandingkan Maret 2013 yang sebesar 46,16 persen. (Garuda Buka Rute Baru di Wilayah Indonesia Timur).

Badan Pusat Statistik mencatat penurunan tingkat hunian kamar ini seiring dengan angka secara umum nasional. Sepanjang Maret 2014, di 27 provinsi terjadi penurunan tingkat hunian kamar di hotel berbintang sebesar

0,68 persen menjadi 51,29 persen bila dibandingkan periode serupa tahun lalu yang sebesar 51,97 persen.

Di Nusa Tenggara Barat, rata-rata tamu wisatawan asing menginap lebih lama ketimbang wisatawan domestik. Pada bulan Maret 2014 tercatat wisatawan asing menginap selama 2,95 hari dan wisatawan domestik menginap 2,13 hari. Angka ini lebih singkat ketimbang lama inap wisatawan asing dan domestik yang menginap per Maret 2013—masing-masing dengan waktu 3,6 hari dan 2,46 hari.

Secara umum, jumlah wisatawan asing di Indonesia per Maret 2014 naik 5,55 persen dibandingkan bulan serupa tahun lalu. Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara Maret 2014 mencapai 765,6 ribu kunjungan. Peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara sebesar 8,96 persen juga terjadi dibandingkan dengan kunjungan pada Februari 2014 lalu.

Kenaikan kunjungan tertinggi tercatat melalui pintu masuk Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, sebesar 80,13 persen. Sedangkan kenaikan terendah tercatat melalui pintu masuk Bandara Sultan Syarif Kasim II, Riau, yang hanya mengalami peningkatan 0,61 persen. (berbagai sumber)

SUARA NTB Senin, 5 Mei 2014

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 10

Tender Proyek Molor

Paket Soal Nyasar DINAS Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) memastikan semua persiapan pelaksanaan Ujian Nasional (UN) untuk SMP sederajat telah siap sesuai rencana. Kendati proses distribusi soal UN, Sabtu (3/5), sempat terganggu. Lantaran ada satu dus paket soal berisi paket soal Matematika dan IPA yang nyangkut dan terbawa sampai ke Kabupaten Lom(Suara NTB/dok) bok Timur (Lotim).

H. Sumum Akibat kejadian itu, distribusi soal untuk rayon 1 Praya, harus tertunda hingga menjelang sore. Karena harus menunggu kedatangan paket soal yang terbawa ke Lotim tersebut. “Ada satu dus paket soal untuk rayon 1 yang terbawa ke Lotim,” aku Kepala Bidang Pendidikan Dasar (Dikdas) Dikpora Loteng, H. Sumum, kepada Suara NTB. Meski demikian, kejadian itu tidak sampai mengganggu persiapan UN secara keseluruhan. Karena paket soal langsung kirim lagi ke Loteng dari Lotim di bawah pengawal ketat aparat kepolisian. “Secara keseluruhan persiapan UN tidak terganggu, walaupun ada paket soal yang terbawa ke daerah lain,” tegasnya. Pasalnya, untuk rayon-rayon lainnya paket soalnya dinyatakan lengkap dan langsung didistribusikan.

Sumum pun menegaskan, pihaknya tidak melihat ada unsur kesengajaan dalam kejadian itu. Tapi lebih karena human error semata di tingkat provinsi, mengingat banyaknya paket soal yang harus didistribusikan pada hari yang sama oleh panitia di provinsi. ‘’Dan, saat dikirim kondisi paket soal masih dalam kondisi utuh,’’ klaimnya.

Untuk peserta UN tingkat SMP sederajat, tahun ini terbanyak bakal berasal dari Madrasah Tsanawiyah (MTs), sebanyak 7.971 sisswa. Kemudian dari SMP sebanyak 7.257 siswa. Ditambah dari SMP Terbuka, 271 siswa dan ujian Paket B sebanyak 228 orang. Sedangkan untuk SMP luar biasa bakal diikuti 8 orang siswa, sehingga total secara keseluruhan sebanyak 15.699 siswa.

Dikonfirmasi terpisah Kepala Dinas Dikpora Loteng, Drs. H.L. Idham Khalid, M.Pd., berharap kepada para siswa peserta UN supaya percaya diri dalam menghadapi UN dan tidak terpengaruh oleh hal-hal yang tidak benar. Misalnya, terkait adanya kunci jawaban atau peredaran soal UN. (kir)

Molor, Pleno Verifikasi Honorer K2 Loteng Praya (Suara NTB) Rencana rapat pleno akhir penetapan hasil verifikasi tim verifikasi tenaga honorer katagori dua (K2) lingkup Pemkab Lombok Tengah (Loteng), dipastikan kembali molor. Setelah sebelumnya, rapat pleno akhir bakal digelar Senin (hari ini,red).

Namun tim baru akan menggelar rapat pleno penetapan hasil akhir hasil verifikasi pada Rabu (7/5) besok.

Kepastian tersebut diungkapkan Wakil Ketua Tim Verifikasi Tenaga Honorer K2 Loteng, Drs. H.L. Idham Khalid, M.Pd., kepada wartawan, Sabtu (3/5). “Dari rapat dengan tim verifikasi, rapat pleno akhir diputuskan akan digelar pada Rabu besok. Bukannya hari Senin seperti yang direncanakan semula,” jelasnya.

Dikatakannya, ada beberapa pertimbangan bagi tim verifikasi sampai menunda rencana rapat pleno akhir tersebut.

Salah satunya, karena banyak dari anggota tim verifikasi yang pada hari Senin mendapat tugas lain. Termasuk ada juga yang harus menjadi pengawas pada pelaksanaan Ujian Nasional (UN) tingkat SMP sederajat. Artinya, kalau tetap dipaksakan digelar rapat pleno akhir, dikhawatirkan tidak akan bisa maksimal dalam membuat keputusan, karena banyak anggota tim yang tidak bisa hadir. “Hampir sebagian besar dari anggota tim verifikasi honorer K2 ini, pada hari ini mendapat tugas sebagai pengawas UN SMP,” jelas Idham.

Tidak hanya itu, pihaknya juga menunda pelaksanaan rapat pleno supaya memeberikan waktu lebih panjang untuk mengklarifikasi beberapa persoalan terkait hasil verifikasi tenaga honorer K2 tersebut. “Kita harapkan penundaan kali ini untuk yang terakhir kalinya,” tandasnya.

Sebelumnya, dalam rapat pleno tim verifikasi Senin (28/4) kemarin, dari 763 tenaga honorer K2 yang diverifikasi ada sekitar 230 orang dinyatakan TMK. Namun hasil tersebut, masih bersifat sementara. Mengingat tim verifikasi mengaku belum menggelar rapat pleno. Alasannya, masih ada beberapa persoalan yang mesti diselesaikan terlebih dahulu. (kir)

Kualitas Sistem Pelayanan Publik Belum Baik Selong (Suara NTB) Tidak dapat ditampik, opini masyarakat terhadap pelayanan publik sering kali negatif. Pelayanan publik masih berbelit-belit, terjadi pungutan liar (pungli) dan ketidakjelasan waktu dan penyelesaiannya. Pandangan tersebut diakui sebagai isu negatif yang harus segera diupayakan solusi dan pemecahannya. ‘’Salah satu penyebab stigma negatif tersebut adalah kualitas sistem dan manajemen di dalam pelayanan publik belum optimal, di samping integritas, etos dan budaya kerja aparatur yang belum terbangun dengan baik,’’ ungkap Bupati Lombok Timur H. Moch. Ali Bin Dachlan dalam sambutan tertulis yang dibacakan Sekda Lotim, Drs. H. Rohman Farly, MM, dalam Rapat Koordinasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kantor Bupati Lotim, Sabtu (3/4) lalu.

Pelaksanaan kebijakan reformasi birokrasi pelayanan publik melalui optimalisasi penyelenggaraan yang disingkat PATEN, lanjutnya, memiliki makna yang strategis di dalam mewujudkan pelayanan yang prima di tingkat kecamatan. Harapannya, dapat terbangun citra positif pelayanan publik yang diselenggarakan pemerintah.

Menjawab citra pelayanan publik yang belum menguntungkan itu, aparat pemerintah di Lotim harus berani melakukan introspeksi dan melakukan perbaikan terhadap manajemen pelayanan publik. Kehadiran PATEN, yang diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 salah satu wujud inovasi manajemen dalam rangka mempermudah, memperlancar, mempercepat dan mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat, baik berdasarkan pertimbangan faktor geografis maupun ketersediaan infrastruktur yang kurang memadai. ‘’Pelaksanaan beberapa jenis perizinan dan non perizinan yang sebelumnya dilaksanakan di tingkat kabupaten, kemudian didelegasikan oleh bupati Kepada camat melalui penyelenggaraan PATEN diharap sangat relevan dengan semangat reformasi birokrasi di bidang pelayanan publik,’’ harapnya.

Guna mensuksekan program PATEN ini, lanjutnya, pemerintah sudah dikeluarkan berbagai kebijakan, antara lain menerbitkan Kepmendagri Nomor 138-270 Tahun 2010 tentang PATEN, Surat Edaran Mendagri Nomor 100/121/PUM tanggal 3 Februari 2009 tentang Upaya Strategis Peningkatan Pelayanan Publik di Daerah, Surat Edaran Mendagri Nomor 318/ 312/PUM tangal 28 Februari 2011 tentang Penerapan PATEN dan Surat Edaran Mendagri Nomor 138/113/PUM tanggal 13 Januari 2012 tentang Percepatan Penerapan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Daerah.

Adanya kebijakan-kebijakan tersebut mengindikasikan pandangan pemerintah, mengenai pentingnya mengoptimalkan peran Kecamatan sebagai perangkat daerah terdepan dalam memberikan pelayanan publik. PATEN akan mewujudkan kecamatan sebagai pusat pelayanan masyarakat dan menjadi simpul pelayanan bagi kantor/badan pelayanan terpadu di kabupaten/ kota. Untuk mencapai tujuan itu, PATEN harus memenuhi syarat substantif, administratif dan teknis. (rus)

Pimpinan SKPD Saling Menyalahkan Giri Menang (Suara NTB) – Hingga tenggat waktu yang di-deadline Bupati Lombok Barat (Lobar) Dr. H. Zaini Arony, MPd, sampai bulan April, masih ada tender proyek yang belum masuk ke ULP di Bagian Pembangunan Setda Lobar. Sejumlah SKPD yang tendernya belum masuk, yakni Dinas Pariwisata, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Dinas Pekerjaan Umum (PU).

Molornya tender ini menyebabkan SKPD saling menyalahkan satu sama lain.

Alasannya, SKPD lain menghambat dokumen tendernya diproses ke ULP, khususnya proses asistensi di Dinas PU yang dituding SKPD sebagai salah satu biang kendala molornya dokumen tender masuk ke ULP. “Semua SKPD terkesan menyalahkan PU, karena tendernya terlambat masuk ke ULP disebabkan proses asistensi di PU,” terang Ke-

pala Dinas PU Sakri pada Suara NTB belum lama ini.

Menurutnya, SKPD lain kesannya menyalahkan pihaknya dan mencari pembenaran. Padahal, SKPD lain seolah-olah mengirim surat tertanggal sebelum tenggat waktu masa tender.

Seperti contoh, ada satu SKPD seolah-olah mengirim surat tanggal 4 Maret ke Dinas PU untuk asistensi, namun nyatanya berdasarkan catatan Dinas PU suratnya

masuk tertanggal 2 Mei. “Ini kan bukti mereka (SKPD, red) mencari pembenaran. Tapi saya punya fakta, berdasarkan surat masuk yang di catatan Dinas PU,” terangnya. Contoh lain lagi, ada SKPD yang mengirim surat tertanggal awal bulan Maret, namun masuk tanggal 25 April.

Hal ini, katanya, bisa menimbulkan kesan pimpinan dalam hal ini bupati menilai keterlambatan tender disebabkan hanya karena Dinas

PU. Padahal faktanya, SKPD lambat memasukkan ke Dinas PU. Bagi SKPD yang menyudutkan SKPD yang dipimpinnya, ia menantang untuk bedah dokumen.

Ia mengakui, penyebab lambannya proses asistensi di Dinas PU, karena minimnya tim asistensi. Sejauh ini Dinas PU memiliki hanya 2 tim dengan anggota 10 orang.

Seharusnya, kata Sakri, kalau ingin cepat proses asistensinya, maka harus dibentuk tim lagi. Namun, Dinas PU masih kekurangan orang.

Terkait tender proyek di dinas yang dipimpinnya, Sakri mengklaim telah masuk semua ke Dinas PU. Awalnya ada tiga proyek yang belum masuk, karena perlu perbai-

kan. Namun pihaknya sudah menuntaskan perbaikannya.

Sebelumnya, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Ispan Junaidi menuding jika keterlambatan dokumen tender proyek di dinasnya, karena tim asistensi yang lamban.

Padahal pihaknya sebelumnya telah menyelesaikan dokumen.”Semua tender sudah kami selesaikan, tapi terkendala di PU. Seharusnya yang dikritik itu Dinas PU,” ungkapnya.

Begitu juga Kepala Dinas Pariwisata Lobar, I Gede Renjana mengklaim tendernya sudah masuk namun ada satu tender yang terlambat, lantaran batal, sehingga perlu diulang. “Ada satu tender yang perlu diulang,” akunya. (her)

Terima SK Inpassing

Guru Madrasah Dilarang Terima Honor

(Suara NTB/rus)

AKSI SOLIDARITAS - Wartawan di Lotim menggelar aksi solidaritas pada hari kebebasan pers. Mereka menuntut penuntasan kasus wartawan Udin yang menjadi korban kriminalisasi terhadap wartawan.

Wartawan di Lotim Gelar Aksi Solidaritas Selong (Suara NTB) Pada hari kebebasan pers Internasional Sabtu (3/5) lalu, belasan wartawan yang tergabung dalam Persatuan wartawan Indonesia (PWI) Lombok Timur, Forum Wartawan Lombok dan elemen wartawan lainnya turun aksi. Kegiatan ini merupakan bentuk aksi solidaritas mengangkat kasus kriminalitas terhadap almarhum Fuad Muhammad Syafrudin alias Udin, wartawan di Bantul Yogyakarta yang tewas terbunuh, karena pemberitaan.

Aksi para wartawan di Lotim ini bertema 1001 tanda Tangan sebagai bentuk penolakan terhadap kekerasan dan kriminal-

isasi terhadap jurnalis. Diangkatnya kasus Udin ini sebagai pekerjaan rumah bersama yang masih menimbulkan tanda tanya besar.

Ketua Forum Wartawan Lombok, Darma S dalam orasinya menyampaikan, kasus pembunuhan terhadap wartawan Udin terjadi pada tanggal 16 Agustus 1996 silam.

Wartawan Media Bernas ini dianiaya oleh orang tidak dikenal di rumahnya di Bantul Yogyakarta. Belasan tahun telah berlalu, kasus ini terancam menjadi kasus kadaluwarsa.

Semenjak kasus terbunuhnya Udin, Kapolda Yogyakarta sudah mengalami pergan-

tian hingga 16 kali. Namun, kasus tersebut masih saja menggantung di Mabes Polri.

Alasan aparat kepolisian saat ini penyidik belum mendapatkan alat bukti yang cukup.

Bersamaan dengan hari kebebasan Pers Internasional, seluruh insan pers di Indonesia mendesak agar segera kasus ini dituntaskan. Wartawan Lotim yang turut ambil bagian dalam aksi mendesak aparat kepolisian menguntaskan kasus ini. Termasuk melepas atribut jurnalis sejenak dan menempelkan tanda tangan di tembok makam Pahlawan Selong sebagai simbol matinya keadilan. (rus)

Kondisi Dusun Mendagi Mulai Kondusif Giri Menang (Suara NTB) – Pascaaksi yang melibatkan ratusan warga dari dua desa Jumat (2/5) sore, kondisi di Mendagi Lombok Barat (Lobar) mulai kondusif. Meski awalnya sehari pascapenyerangan, warga masih berjaga-jaga lantaran ada isu akan ada aksi penyerangan susulan. Namun Minggu (4/5), warga mulai beraktivitas normal.

Buntut insiden pemukulan Jumat malam lalu berujung penyerangan ke Dusun Mendagi, aparat kepolisian menangkap dua orang diduga pelaku pemukulan warga Batujai. Dua pelaku ini berinisial HM dan ZA. Pantauan Suara NTB, pertokoan di sekitar TKP yang dua hari tutup kembali dibuka.

Demikian pula bengkel dan toko bahan-bahan sembako yang sempat dilempari batu, kembali memberikan pelayanan.

Salah seorang warga Mendagi, Amaq Ram mengaku selama dua hari pascakejadian penyerangan, warga masih waspada. Kegiatan pertokoan Sabtu masih ditutup, Minggu kemarin dibuka, karena situasi aman. Menurutnya, pihak aparat keamanan dan pemda telah melakukan upaya penetralan kondisi, sehingga warga tidak cepat termakan isu-isu yang beredar.

Camat Gerung, Baiq Yeni Satriani Ekawati menyatakan, pascainsiden itu pihaknya langsung berkoordinasi dengan Camat Penujak untuk bersama-sama menjaga keamanan masyarakat.

“Sudah kami kumpulkan kades dan kadus serta warga khususnya di Mendagi untuk mengimbau jangan termakan isu dan jangan cepat terprovokasi,” ujarnya.

Pihak Kecamatan Penujak sudah mengamankan wargan-

Tanjung (Suara NTB) Bagi guru madrasah penerima SK Inpassing dari Kementerian Agama awal Mei lalu, ditegaskan tidak diperbolehkan lagi menerima honor dari sekolah (madrasah).

Selanjutnya, honor-honor yang dulu menjadi haknya dapat dialihkan pihak madrasah kepada guru lain yang masih mengabdi dan belum memperoleh SK. Hal itu ditegaskan Ketua Kelompok Kerja Madrasah (KKM) MTs II Kabupaten Lombok Utara (KLU) Junaidi, S.Pd, di sela-sela serah terima SK KKM II. Ia mengatakan, dengan diperolehnya SK Inpassing dari Kemenag KLU tersebut, maka guru-guru non PNS yang di-SKK-kan akan memiliki pangkat dan golongan yang sama dengan PNS. Hanya saja guru-guru di madrasah yang menerima SK Inpassing bukan PNS. Tetapi pola penggajiannya nanti akan dibayarkan dan diperlakukan sama dengan gaji pokok yang ada di PNS sesuai dengan pangkat dan golongan ruang penggajiannya.

“Kita mesti bersyukur, bahwa di lingkungan KKM MTs II KLU terdapat 71 orang yang mendapatkan SK Inpassing. Untuk diketahui, SK Inpassing ini sangat sulit diperoleh. Pemerintah mengeluarkannya setiap 5 tahun sekali,” ungkap Junaidi.

Menurut Junaidi, adanya SK Inpassing juga berarti bahwa tunjangan dari madrasah yang selama ini diterima guru madrasah non PNS, tidak lagi diterima. Pihak madrasah bahkan dapat mengalokasikan tunjangan sebelumnya itu, kepada guru-

guru yang belum sertifikasi.

“Syarat utama untuk dapat diusulkan mendapatkan Inpassing itu adalah bagi mereka yang sudah bersertifikasi dengan masa kerja 5 tahun ke atas. Jadi, guru yang belum bersertifikasi jangan putus asa,” pesannya.

Ketua KKM juga mengingatkan, agar guru non PNS terus mengabdi dan mengikuti ujian sertifikasi yang setiap tahun digelar pihak Kementerian Agama. Proses itu ke depannya, akan membuka peluang untuk diusulkan memperoleh SK Inpassing.

Untuk jumlah guru penerima SK Inpassing KKM II KLu tercatat baru sebanyak 71 orang dari 670 orang. SK Inpassing setara dengan SK jabatan fungsional guru bukan PNS. SK tersebut dikeluarkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia dengan No. B.II/3/ 15678.Kw.19.000777/2011 tertanggal 30 Desember 2011.

Dalam rangka pelaksanaan penetapan Inpassing jabatan fungsional guru bukan PNS di lingkungan KKM MTs II KLU, Kementerian Agama Republik Indonesia telah menetapkan 22 dari 34 Madrasah Tsanawiyah mendapatkan SK Inpassing.

“Itu pun jumlahnya bervariasi, ada sekolah yang hanya 1 orang guru, 2 orang dan bahkan ada yang 8 guru yang mendapatkan SK Inpassing untuk setiap sekolah.

Jadi tidak sama,” sambung Kasi Pendidikan Islam Kemenag KLU, Suparlan, S.PdI, sembari berharap guru penerima SK inpassing lebih sejahtera, sehingga memacu kinerja di lapangan. (ari)

(Suara NTB/rus)

SELEKSI - Kepala Bidang Kebudayaan Disbudpar Lotim melakukan kegiatan seleksi terhadap pemuda pelopor asal Desa Tirtanadi Kecamatan Labuhan Haji, Sabtu lalu.

(Suara NTB/her)

KONDUSIF - Pascainsiden Jumat lalu, personel TNI masih berjaga-jaga untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, Sabtu (3/5). ya agar tidak melakukan aksiaksi yang dapat menimbulkan gangguan keamanan. Ia mengaku, ada SMS beredar yang dinilainya sesat, karena memprovokasi warga. Karena itu, pihaknya terus berkomunikasi dengan kepala dusun dan kepala desa setempat terus memantau kondisi warga. Selain itu, aparat kepolisian sendiri melakukan pengamanan. “Tapi yang namanya masyarakat tetap siap siaga,” ujarnya. Ia juga mengimbau agar warga terus meningkatkan kegiatan ronda.

Semenjak menjabat Camat Gerung mulai meningkatkan kegiatan ronda. Bukan saat ini ada insiden seperti ini, namun sebagai bentuk pengamanan lingkungan, karena maraknya aksi pencurian. Jika diserahkan ke aparat kepolisian, ia yakin kurang maksimal. ”Sekarang sudah mulai ronda, bahkan ada masyarakat berinisiatif membuat posko ronda,” katanya.

Sementara itu, Kapolres Lobar, AKBP Yulianus Yulianto menyatakan, pelaku yang diduga melakukan penghasutan dan penganiayaan di muka umum mengacu pada pasal 170 junto 160 junto 351 KUHP, adalah inisial HM (31) berdomisili di Dusun TengesEnges Desa Dasan Tapen dan ZA (19) beralamat di Desa Dasan Tapen.

Ia mengimbau agar warga yang berselisih menenangkan diri dan mempercayakan kepada pihak berwajib untuk menindaklanjuti proses hukum yang sudah berjalan. “Dalam waktu tiga jam kami sudah menangkap dua pelaku,”terangnya.

Terkait isu penyerangan balik, ia meminta masyarakat jangan mudah terprovokasi. Ia menegaskan, jika ada tindakan semacam itu terjadi maka pihaknya akan bertindak tegas sesuai Perkap 1 tahun 2009 tentang penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian. (her)

Lotim Seleksi Calon Pemuda Pelopor Selong (Suara NTB) Pemkab Lombok Timur (Lotim) sedang melakukan seleksi untuk mencari calon pemuda pelopor. Pemkab akan mencari pemuda-pemuda yang memiliki ide cemerlang dan kreatif dan telah melakukan aksi positif dalam kegiatan pembangunan.

Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Kadisbudpar) Salmun Rahman, yang menjadi ketua Tim Seleksi kepada Suara NTB Sabtu (3/5) lalu mengatakan, kegiatan mencari pemuda-pemuda ini dilakukan dengan mengunjungi langsung desa-desa tempat para pemuda berada. “Ini dalam rangka mencari pemuda pelopor yang nanti akan dilombakan,” ucapnya.

Pemuda yang dicari adalah, mereka yang mempunyai inisiatif dan telah memberikan karya nyata bagi pembangunan yang lebih baik. Kepeloporan dilihat dari inovasi dan kreativitas yang telah dilakukan para pemuda pelopor. Dicari adalah

yang memiliki kepeloporan di bidang bela negara, wirausaha, sosial budaya, bidang teknologi dan pelopor di bidang pengembangan teknologi tepat guna (TTG) serta pelopor di bidang kelautan.

Pencarian bakat-bakat muda ini dilakukan, karena bisa menjadi salah satu pendobrak kegiatan pembangunan. Peranan pemuda dipandang sangat penting. Dicontohkan, pelopor dalam bidang pengembangan TTG. Pemuda yang memiliki karya teknologi tepat guna ini diangkat ke permukaan agar bisa jadi contoh bagi pemuda lain serta membuat sebuah karya nyata.

Selain itu, ujarnya, di bidang sosial budaya, dicari pemuda yang bisa memiliki gagasan tentang teknik dan praktik meredam konflik yang berkepanjangan. Di Lotim ada 254 desa dan kelurahan. Pemuda-pemuda desa di Lotim ini diyakini memiliki karya dan ide kepeloporan yang cerdas. (rus)

Halaman 11

SUARA NTB Senin, 5 Mei 2014

City Geser Liverpool

Tak Sangka Bisa Juara

(Suar NTB/fan)

Hasil Seleksi Atlet Remaja dan Junior NTB

Dua Atlet Lampui Limit Mataram (Suara NTB) Sebanyak 67 atlet remaja dan junior dari kabupaten/kota di NTB ambil bagian dalam seleksi atlet NTB di GOR 17 Desember Turide Mataram, Sabtu (3/5) kemarin. Dari jumlah tersebut sedikinya dua atlet yang mampu melampaui standar limit yang ditentukan oleh Pengurus Besar PASI dan ada juga beberapa atlet yang mendekati limit yang di tentukan.

Panitia Seleksi Atlet Atletik NTB, Subagio yang dihubungi Suara NTB usai seleksi atlet remaja dan junior NTB mengatakan bahwa empat atlet yang lolos limit dalam ajang seleksi atlet itu adalah Kamarudin dan Fajar Bahari. “Kita baru mencatat dua atlet yang melampui limit, dan ada beberapa atlet lain yang mendekatti limit untuk mengikuti kejurnas remaja dan junior,” ucapnya.

Dijelaskannya, Kamarudin berhasil mencatat waktu 9 menit, 25 detik di nomor 3.000 meter remaja putra. Catatan itu melampaui standar limit mengikuti kejurnas yang ditentukan oleh PB PASI. Standar limit untuk nomor tersebut adalah 9 menit, 42 detik. Itu artinya catatan waktu yang dibuat oleh atlet PPLP itu lebih tajam 17 detik dari limit yang ditentukan untuk mengikuti kejurnas remaja.

Sementara itu, Fajar Bahari yang turun di nomor 110 meter gawang putra mencatat waktu 14,65 detik, dan melampui standar limit 14,99 detik yang ditetapkan oleh PB PASI. Sejumlah atlet yang melampaui limit yang ditetapkan oleh PB PASI itu kata Subagio akan dikirim mengikuti Kejurnas Atletik yang akan berlangsung di Jakarta13-17 Mei mendatang, dan untuk biaya transportasi akan ditanggung oleh PB PASI, sementara beberapa atlet yang mendekati limit yang ditentukan oleh PB PASI juga akan dikirim oleh PASI NTB untuk ambil bagian di ajang bergengsi tersebut.

Ditambahkan Subagio seleksi atlet atletik remaja dan Junior itu diikuti 67 atlet se kabupaten/kota di NTB, kecuali KLU. Sementara nomor-nomor yang diperlombakan yakni 100 meter, 200 meter, 400 meter, 800 meter,1.500 meter , 3.000 meter, 5.000 meter dan lompat jauh.

Rencananya sejumlah atlet yang lolos limit waktu maupun yang mendekati limit waktu yang ditentukan oleh PB PASI akan dipanggil, Senin (5/5) ini untuk persiapan mengikuti kejurnas remaja dan junior di Jakarta 13-17 Mei mendatang. (fan)

(Suara NTB/fan)

SELEKSI - Tampak para atlet sedang menjalani seleksi atlet atletik remaja dan junior di GOR 17 Desember Turide Mataram, Sabtu (3/5) lalu.

(ant/bali post)

ATLET menembak, Patrecia Wellhelmina Pattiselano menjadi salah satu atlet yang sukses meraih juara satu dalam kejuaraan menembak yang berlangsung di SMA 3 Hang Tuah Mataram, Minggu (4/5) kemarin. Meki belum genap tiga bulan belajar menembak Siswa SD 13 Ampenan Mataram ini sudah mampu meraih prestasi terbaik di kelas air rifle hunting tingkat SD. Berkat keseriusannya dan kegemarannya belajar olahraga menembak tak disangka dia berhasil keluar sebagai juara satu. “Saya tak menyangka dapat juara, karena belum sampai tiga bulan belajar menembak. Dan saya senang sekali atas prestasi ini,” ucapnya saat diwawancara Suara NTB di selasela menerima hadiah dalam kejuaraan tersebut.

Dirinya belajar menembak setelah dikenalkan oleh ayahnya, Hendry Ricardo Pattiselano sejak tanggal 29 Maret 2014 lalu, sejak pertama kali mencoba olahraga menambak dia langsung jatuh hati. Melihat keseriusannya belajar menembak, orangtuanya menitipkan dia untuk mengasah kemampuan menambak di Sekolah Menembak Hang Tuah Mataram.

Belum genap tiga bulan berlatih di Hangtuah putri pasangan Hendry Ricardo dan Ismainah ini menunjukan perkembangan yang luar biasa, kemampuan menembaknya mencapai angka rata-rata tujuh lebih dan mengalahkan belasan rival terberatnya. Total nilai tembakannya mencapai 234 dari 30 butir peluru yang lepas di bulatan hitam sasaran.

Melihat hasil tersebut, Patrecia mengaku akan terus berlatih dan berharap bisa membanggkan orangtuanya di kejuaraan menembak level nasional. Melalui prestasi olahraga menembak dia bercita-cita ingin menjadi penembak terbaik nasional sehingga kedepannya dia bisa bekerja sebagai anggota TNI Angkatan Laut (AL).

“Saya berharap kedpeanannya bisa menjadi juara nasional, sehingga saya bisa mendapatkan beasiswa lewat prestasi olahraga. Dan berharap bisa diterima di TNI AL karena prestasi olahraga,” harapnya.

Motivasi dirinya untuk meraih prestasi di kejuaraan menembak ini tidak lepas dari keinginannya yang ingin m e m banggakan orangtua l e w a t prestasi olahraga, makl u m orantua n y a merupakan anggota Patrecia TNI/AL yang berWellhelmina markas di MalomPattiselano ba Mataram. (fan)

Jakarta (Suara NTB) Manchester City menggeser Liverpool di pucuk klasemen Liga Utama Inggris usai mengalahkan Everton 3-2 di Goodison Park, Minggu dini hari WIB (4/ 5). Bertindak sebagai tuan rumah, Everton memulai laga dengan baik dan sudah mencetak gol di menit ke-11.

Gelandang muda Everton berusia 20 tahun, Ross Barkley, mencetak gol pembuka berkat umpan matang Steven Naismith.

Keunggulan sementara Everton pupus ketika Sergio Aguero mencetak gol penyeimbang hasil assist Yaya Toure di menit ke-22.

Namun pada menit ke-28 penyerang timnas Argentina, Aguero, menderita cedera dan digantikan dengan Fernandinho. Manchester City memperbesar skor pada menit ke-43 melalui Edin Dzeko yang sukses mengeksekusi bola sodoran James Milner dari sisi lapangan. Skor 1-3 keunggulan City bertahan hingga jeda.

Tiga menit babak kedua dimulai, Samir Nasri melepaskan umpan yang dikonversi Edin Dzeko menjadi gol yang kembali menggetarkan gawang Everton yang dikawal Tim

Howard. Namun Everton membuka asa ketika Romelu Lukaku mencetak gol di menit ke65 memanfaatkan assist Leighton Baines dari sisi kiri.

Pada menit ke-87 Deulofeu hampir mencetak gol berkat umpan silang Aiden McGeady dari sisi lapangan namun Joe Hart tampil gemilang dengan menepisnya. Skor 3-2 kemenangan City bertahan hingga laga usai.

Livescore mencatat Everton menguasai jalannya laga dengan 57 persen penguasaan bola namun City tampil efek-

DUA GOL - Edin Dzeko mencetak dua gol penting yang memenangkan City atas Everton sekaligus mengantarkan City ke puncak klasemen Liga Inggris.

tif dengan melepaskan tujuh tembakan ke gawang sementara Everton hanya empat kali.

Kemenangan ini membawa Manchester biru menggeser Liverpool di puncak klasemen meski sama-sama mengoleksi 80 poin namun tim arahan Manuel Pellegrini unggul dalam produktivitas gol.

Di sisi lain, Everton dipastikan gagal berlaga di Liga Champions musim depan karena hanya bertengger di posisi kelima dengan 69 poin dengan satu laga tersisa sehingga tidak mampu mengejar Arsenal di peringkat empat yang sudah mengemas 73 poin dengan dua laga tersisa.

Liverpool yang baru akan bertanding malam nanti berpeluang untuk kembali ke posisi pimpinan klasemen jika mampu meraih kemenangan saat bertandang ke markas Crystal Palace di Selhurst Park. (ant/bali post)

Terlalu Asyik Menyerang, Barca Ditahan Getafe Jakarta Barcelona dipaksa bermain imbang 2-2 atas Getafe di Stadion Camp Nou pada lanjutan La Liga Spanyol pekan ke36, Sabtu (3/5).

Barcelona yang membutuhkan tiga poin untuk menekan Atletico Madrid di pucuk klasemen tampil dominan sejak babak pertama namun mendapatkan perlawanan sengit oleh tim papan bawah Getafe .

Barcelona unggul di menit ke-23 melalui sepakan Lionel Messi memanfaatkan umpan Dani Alves dari sayap kanan. Namun keunggulan Barcelona pupus ketika menit ke-39 Angel Lafita mencetak gol dari tendangan bebas akibat pelanggaran Javier Mascherano. Skor 1-1 bertahan hingga akhir babak pertama.

Pada babak kedua Barcelona yang bermain di hadapan pendukung sendiri bermain lebih menyerang. Menit ke-49 Iniesta nyaris mencetak gol dari sundulan kepala memanfaatkan umpan Alexis Sanchez dari sisi kanan, sayang masih bisa ditangkap penjaga gawang Getafe, Cesar.

Cesar kembali tampil gemilang satu menit kemudian ketika berhasil menepis sepakan Lionel Messi yang

memanfaatkan umpan Pedro dari sisi kiri. Menit ke-67 tekanan pemain Barcelona di kotak penalti lawan membuat bek Getafe, Alexis, membuat kesalahan dalam membuang bola.

Bola tersebut memantul dan dimanfaatkan penyerang sayap Barcelona Alexis Sanchez menjadi gol, 2-1 untuk keunggulan Barcelona.

Satu kesempataan emas lagi bagi Barcelona datang dari Dani Alves yang meneruskan umpan Messi dari sudut kiri lapangan, sayang sundulan Alves melebar tipis disisi gawang Getafe.

Terlalu asyik menyerang membuat Barcelona lengah dan kebobolan di menit 90+2 melalui Angel Lafita yang memanfaatkan umpan spekulasi Jaime Gavilán.

Whoscores mencatat Barcelona tampil sangat dominan dengan menguasai 75 persen penguasaan bola dengan melepaskan delapan tembakan ke gawang sementara Getafe hanya lima.

Hasil imbang ini membuat Barcelona tetap bertengger di peringkat kedua klasemen sementara La Liga dengan 85 poin dari 36 laga namun gagal menekan pemucak Atletico yang mengoleksi 88 poin dengan 35 laga tersisa.

Barcelona juga ungguli Real Madrid yang masih tertahan di peringkat ketiga dengan 82 poin dari 34 laga. Di sisi lain, Getafe tetap berada di peringkat 16 klasemen sementara dengan 36 poin dari 36 laga dan hanya berjarak tiga poin dari zona degradasi yang ditempati Almeria dengan 33 poin. (ant/bali post)

(Suara NTB/ist)

CEROBOH – Kecerobohan para pemainnya yang terlalu asyik menyerang membuat Barcelona lengah dan kebobolan di menit 90+2 melalui Angel Lafita.

(Suara NTB/ist)

GARIS KERAS – Kerusuhan yang dipicu ulah suporter garis keras “Ultras” Napoli, yang melemparkan kembang api ke dalam lapangan, sempat memaksa pertandingan final Piala Liga Italia ditunda.

Sempat Rusuh, Napoli Rebut Piala Italia Roma Napoli melewati kejadian-kejadian dramatis menjelang pertandingan dimulai di S t a d i o n Olimpico untuk memenangi Piala Italia kedua mereka dalam rentang waktu tiga tahun, berkat kemenangan 31 atas Fiorentina pada Sabtu (3/5).

Kerusuhan menodai persiapan final di mana laporan-laporan yang belum dikonfirmasi mencatatkan setidaknya empat penggemar harus dilarikan ke rumah sakit, ketika pistolpistol ditembakkan di ibukota saat keributan mulai terjadi.

Berbagai hal yang terjadi di dalam stadion dilakukan oleh penggemar garis keras “Ultras” Napoli, yang sebagian di antaranya melemparkan kembang api ke dalam lapangan, sempat membuat sang raksasa Italia itu memilih tidak bermain, setelah tersebar rumor bawah salah satu pendukung mereka telah ditembak.

Setelah dilakukan diskusidiskusi antara kapten Napoli Marek Hamsik dan sosok yang dilaporkan sebagai pemimpin “Ultras,” pertandingan dapat dimainkan 45 menit lebih lambat daripada yang sudah dijadwalkan.

Kiper Fiorentina dilaporkan menderita cedera jari pada pekan lalu, sedangkan penyerang Italia Giuseppe Rossi kembali ke bangku pemain cadangan setelah ia dilaporkan masih menjalani proses pemulihan dari cedera lutut.

Dengan tidak adanya sosok yang difungsikan sebagai penyerang, Fiorentina memulai

pertandingan, setidaknya di atas kertas, dengan kerugian yang terlihat jelas saat pertandingan memasuki rentang menit ke-16 ketika Lorenzo Insigne membawa Napoli unggul 2-0, yang pertama melalui sepakan melengkungnya yang masuk ke tiang jauh Neto setelah ia mendapat operan dari Hamsik.

Pertahanan Fiorentina nyaris kembali kemasukan tidak lama kemudian, di mana Borja Valero menyapu upaya Gonzalo Higuain dari ancaman. Peluang Higuain kembali digagalkan beberapa menit kemudian ketika ia meneruskan bola Insigne, namun bola masih melebar.

Napoli menggenggam momentum dan mendapat penghargaannya pada menit ke-16 ketika Insigne menyambar umpan silang dari Higuain setelah ia berlari di sisi kanan, pemain Italia itu kemudian menaklukkan Neto dengan sepakan yang sempat mengenai Nenad Tomovic.

Napoli terlihat menguasai keadaan, namun mereka mampu mengurangi ketingggalan sebelum menit ke-30. Bola panjang dari lapangan tengah yang ditujukan kepada penyerang Josip Ilicic, yang diteruskan ke jalur lari Juan Vargas, dan ketika pertahanan pertahanan Napoli menanti bendera tanda offside diangkat, namun Vargas mampu menyamakan kedudukan, saat ia menaklukkan Pepe Reina.

Fiorentina menyia-nyiakan kesempatan kedua, ketika Valero memilih untuk mengoper ke belakang kepada Joaquin, yang berada dalam posisi menembak. Alberto Aquilani melakukan upaya terakhir menjelang turun minum, setelah melepaskan tendan-

gan voli yang melewati dari tendangan bebas untuk melampaui Reina, namun gol itu dinyatakan offside.

Pelatih Fiorentina Vincenzo Montella mengganti Manuel Pasqual Matias Fernandes tidak lama setelah turun minum, sedangkan Rafael Benitez menambah daya ledak serangan setelah turun minum di mana Dries Kertens menggantikan Hamsik. Martens semestinya bisa mendapat hasil lebih baik dengan gerakan-gerakan Insigne, namun upayanya dapat diblok.

Beberapa saat kemudian Higuain yang kelelahan diganti Goran Pandev dan, setelah Fernandez menguji Reina dengan sepakan yang dapat diteruskan Rossi mengganikan Joaquin.

Pandev semestinya dapat memperbesar keunggulan Napoli beberapa saat kemudian, ketika ia berlari mengejar umpan terobosan namun Neto keluar dari sarangnya dan mampu menggagalkan upaya Napoli.

Fiorentina mendapat suntikan moral saat pertandingan tinggal menyisakan 10 menit, ketika gelandang Gokhan Inler mendapat kartu merah setelah mendapat peringatan kedua untuk pelanggarannya terhadap Ilicic.

Si Ungu semestinya unggul jumlah pemain dengan lima menit sisa pertandingan, namun sepakan Ilicic yang melayang ke atas mistar saat Reina berada di sisi lain lapangan, ketika Reina bergerak mempersempit area gawang.

Fiorentina menggempur gawang Napoli, namun pada masa tambahan waktu, untuk mengunci gelar kelima Piala Italia dan yang kedua sejak 2012. (ant/bali post)

SMAN 5 Mataram Juarai Kejuaraan Menembak Terbuka Hang Tuah Mataram (Suara NTB) Siswa SMAN 5 Mataram, Amelia Meilani Sumarno berhasil keluar sebagai juara di Kejuaraan Terbuka Menembak yang berlangsung di SMA Hang Tuah Mataram, (4/5) kemarin. Dia berhasil meraih poin tembakan tertinggi, di kelas air rifle hunting, mengalahkan rival terberatnya Putu Ayu Sri I W dari SMA Hang Tuah 3 Ampenan peringkat dua dan Navyati Savira Devi dari SMA 3 Mataram peringkat.

Dalam kejuaraan yang berlangsung selama tiga seri tersebut Amelia Meilani Sumarsono mengantongi total poin 259 poin, sementara

pesaingnya Putu Ayu Sri I W mengantongi poin 251 poin disusul Navyati Savira Devi dengan 249 poin.

Di pertandingan seri pertama Amelia mengantongi 86 pin dari 10 kali tembakan, di seri kedua 85 dan 88 poin di seri ketiga. Sementara itu pasaingnya Putu Ayu Sri 86 poin di seri pertama, 81 poin seri kedua dan 84 poin di seri ketiga, dan Navyati Savira Devi mengantongi 81 seri pertama, 83 poin dan 85 poin di seri kedua dan ketiga.

Persaingan tiga atlet ini cukup ketat sebab masingmasing penembak meraih poin rata-rata 8 keatas, namun demikian Amelia Mei-

lani Sumarno keluar sebagai juara pertama dan mendapat piala dan penghargaan dari panitia Lomba.

Sementara di pertandingan kelas kategori C - berdiri SD, siswa SD 13 Ampenan, Patrecia Wellhelmina Pattiselano berhasil keluar sebagai juara satu setelah mengumpulkan 234 poin, selanjutnya juara dua diraih oleh Lintang Ahmad Rofiqoh dari SDN 13 Ampenan dan mengantongi 221 poin dan M. Fauzan dari SD N 1 Midang 219.

Juara di pertandingan kategori B Banchrest SD diraih oleh Putu Eka Putra Adyana dari SD 13 Ampenan Mataram dengan 269 poin, disusul Rega

Dila Nugraha 259 poin Hefiza Selfa Alvari 255 poin di tempat kedua dan ketiga. Selanjutnya juara kategori A Taman Kanak-kanak (TK) Banchrest 70 poin, diraih oleh Washfa Adinda Kirani dari TK Hangtuah 63 poin dan Rafi putra Bariq R TK Pembina serta Razab dari TK Hangtuah 60 poin dengan menggunakan 10 butir peluru.

Selain mempertandingkan kategori/kelas tingkat pelajar TK, SD dan SMA, kejuaraan terbuka Hang Tuah itu juga mempertandingakan kategori menembak air rifle hunting antar wartawan. Juara di kelas air rifle hunting perorangan antar wartawan diraih

I Nyoman Arya Setiawan wartawan TVRI, kemudian juara dua dan tiga diraih oleh Adi Susanto dari Radar Lombok dan Aziz Hari Pratama dari TVRI. Selanjutnya juara untuk kelas beregu air rifle hunting antar wartawan diraih oleh media TVRI, disusul Radar Lombok dan Suara NTB di tempat kedua dan ketiga.

Ketua Panitia Pertandingan, Panji Budiman mengatakan bahwa peserta yang meraih juara di event tersebut mendapatkan hadiah berupa piala dan penghargaan, rencananya kejuaraan itu akan digelar setiap tahun oleh SMA 3 Hang Tuah Mataram. (fan)

SUARA NTB

Senin, 5 Mei 2014

Halaman 12

Dua Desa di Kayangan Gelar Liga Sepakbola Merenten Tanjung (Suara NTB) Dua desa di Kecamatan Kayangan, yaitu Desa Sesait dan Desa Pendua, menggelar Liga Sepakbola Merenten. Dua desa yang dulu mekar ini, kembali menyokong PS Merenten dengan liga yang digelar 20 April hingga 15 Mei mendatang.

Ketua PS Merenten, Desa Sesait, Alimudin menyebut Liga Merenten rutin digelar tiap tahun.

Ajang ini dihajatkan untuk mencari bibit-bibit baru untuk menyokong PS Merenten Dua Desa tersebut untuk berkompetisi di tingkat Kabupaten. Bahkan tidak hanya itu, pihaknya juga mencari bakat melalui gelaran Liga Yunior usia 16 tahun (U16).

Alimudin mengungkap, kendala pihaknya sejauh ini adalah belum direvitalisasi Lapangan

RUPA - RUPA

Umum Merenten. Kondisinya lapangan yang tidak rata, belum memiliki tembok keliling, cukup mempengaruhi jalannya pertandingan. Namun ke depan, aspek tersebut akan diupayakan untuk diperbaiki oleh Panitia bersama jajaran pemerintah desa.

“Revitalisasi lapangan ini nantinya diharapkan, Lapangan tidak lagi dijadikan jalan pintas ke pemukiman atau ke sawah.

Harapan kami, GOR Mini juga bisa terbangun. Mudah-mudahan-mudahan rencana ini berhasil,” ungkapnya.

Liga Merenten kali ini, menurut tokoh Sesait, Airman, merupakan yang ke 6. Sejak vakum 4 tahun, kini PS Merenten Desa Sesait bersama Desa Pendua, berharap dapat menjaga kontinyuitas pertandingan setiap tahunnya. “Motto Merenten adalah bersaudara, jadi jangan saling bermusuhan, karena ini merupakan ajang silaturrahmi untuk mencari

bibit,” sebut Airman.

Pada penyelenggaraan Liga Merenten tahun 2014, melibatkan 23 klub sepakbola perwakilan dusun-dusun dari kedua desa. Masing-masing, Desa Sesait menurunkan 16 klub dan Desa Pendua menurunkan 7 klub.

Ketua Panitia, Misyadin berharap, tim yang ambil bagian dalam Liga Merenten tahun ini lancar dan aman, sehingga tujuan utamanya untuk mencari bibit akan terpenuhi dan menghasilkan pemain yang betulbetul memiliki talenta yang bisa di andalkan sebagai penyokong antar waktu pada PS Merenten masa mendatang.

Sejak digelar pertama kali Liga Merenten pada tahun 2005 hingga 2009, terdapat beberapa klub yang berhasil keluar sebagai juara. Namun pihak panitia, berhasil menghimpun talenta-talenta yang direkrut untuk memperkuat PS Merenten. (ari)

RUPA - RUPA

SHOWROOM

KURSUS

SHOWROOM

DIJUAL

SEWA BADUT

MAINAN ANAK

RUMAH MAKAN

PERHIASAN

KOMPUTER

ADVERTISING

KONTRAKAN

TOKO MAINAN

PET SHOP

BATIK

SALON

FINANCE

FUTSAL

PERAWATAN AC

PELATIHAN

BENGKEL

BANK

SUARA NTB

Senin, 5 Mei 2014

KURSUS/BIMBEL

GORDEN

BAHAN BANGUNAN & INTERIOR

Halaman 13

HOTEL

RUMAH MAKAN Menyediakan aneka hidangan & melayani pesanan nasi kotak, snack box dan menerima rantangan

SALON SALON

LAUNDRY

RUPA- RUPA SABLON & KONVEKSI

EKSPEDISI

BOUTIQUE

TELEVISI

ADVERTISING

JUAL MOBIL

KURSUS TERASI

TENUN LOMBOK

SANGGAR SENAM

RUKO

EVENT ORGANIZER

COUNTER

BENGKEL & SPARE PART

SIARAN TV

FASHION

PENGOBATAN

ACCESORIES

RUPA - RUPA

RUPA - RUPA

TANAH

TRAVEL

RUPA - RUPA

PHOTOGRAFI

087 865 633 888 / 087 861 811 999

KOMPUTER

SERVICE

Jl. TGH Abdul Karim Kediri (Depan PLN Kediri)

TRAVEL

RUMAH MAKAN

SUARA NTB Senin, 5 Mei 2014

KESEHATAN

Halaman 14

Sejumlah kasus pedofilia mencuat belakangan ini dan menuntut para orang tua meningkatkan pengawasan terhadap anak – anak. Yang menghawatirkan, korban pedofilia kelak berpotensi mengidap kelainan seksual yang serupa.

BELUM hilang kasus kekerasan seksual yang terjadi di Jakarta International School, kini kasus baru kembali mencuat. Pelakunya, Emon yang disebut – sebut telah memakan korban hingga 52 anak. Fenomena ini tentu saja memunculkan kekhawatiran.

Apalagi, pedofilia merupakan semacam gejala patologi sosial yang cenderung memiliki aksi sirkuler. Pelaku menodai korban, lalu korbannya kembali berpeluang menjadi pelaku dan terus menerus seperti itu jika tak ditangani dan tak cepat terungkap.

“Semua penyakit ada obatnya, nggak boleh putus harapan pada rahmat Allah. Kalau nggak ditangani dengan baik dia (korban kekerasan seksual) cepat sekali menjadi pelaku lagi, bukan melepaskan dendam. Butuh terapi khusus buat anak itu, dan bukan sekali saja,” tutur Elly Risman, seperti dikutip dari detikcom beberapa

waktu lalu.

Pedofilia pada dasarnya merupakan sebuah bentuk patologi sosial. Pedofilia menjadi ancaman yang nyata yang selama ini seringkali diabaikan. Penyebabnya, tak lain karena korban cenderung merasa malu atau bahkan takut untuk mengungkapkanya.

Hal ini juga tak terlepas dari umur para korban yang tentu saja masih kecil.

Seperti terungkap di NTB sekitar tahun 2006 silam, sedikitnya 30 siswa laki-laki kelas IV dan VI SD Negeri 2 Kekait, Gunungsari, Lombok Barat (Lobar) diduga disodomi Sap (30) oknum guru PPKN dan IPS di sekolah setempat.

Modus operandinya, dengan memberi upah rata-rata Rp 2.000 per orang, oknum jebolan sebuah peguruan tinggi agama di Mataram itu berhasil memaksa siswanya untuk melayani nafsu bejatnya.

Aksi bejat bujangan yang ting-

(ilustrasi) gal di kompleks perumahan guru SDN 2 Kekait itu diduga telah berlangsung sejak setahun lamanya. Korbannya diperkirakan lebih dari 30 orang dan sebagian di antaranya telah menamatkan sekolah di SD tersebut.

Aksi Sap berjalan mulus karena korban selain diberi upah, juga diancam akan dibunuh jika menceritakan pelecehan seksual yang dilakukannya. Sap pun leluasa menjalankan aksinya tanpa dicurigai para orangtua korban, karena murid-muridnya diajak belajar di salah satu rumah kompleks perumahan guru yang ditempati Sap. Aksi Sap terbongkar ketika salah seorang korbannya, sebut saja namanya M menderita sakit.

Badannya panas tinggi dan dari anusnya terus mengalir darah segar. Orangtua M panik melihat kondisi anaknya yang menderita sakit aneh. Awalnya M menutupi penyebab anusnya berdarah.

Namun setelah didesak, M mengaku telah disodomi Sap. Yang lebih mengejutkan orangtua korban, aksi bejat yang dilakukan Sap terhadap M sudah berulangkali. Terungkapnya kasus sodomi ini, kontan membuat orangtua M berang. Informasi pun dengan cepat menyebar di Desa Kekait.

Beredarnya informasi tersebut ternyata membongkar lebih lebar tindak penyimpangan seksual yang dilakukan Sap. Ternyata korbannya tidak hanya M seorang.

Diperkirakan lebih dari 30 siswa yang menjadi anak didik Sap di sekolah tersebut menjadi korban tindakan bejat oknum guru ini.

Kasus pedofilia lain yang terjadi di Lombok melibatkan seorang warga Australia Donald John Storm. Dia ditangkap karena telah menyodomi empat bocah asal Desa Montong, Senggigi, NTB. Pada Mei 2004, mantan Diplo-

mat Australia William Stuart Brown alias Tony didakwa mencabuli dua anak laki-laki di Bali.

Pria asal Negeri Kanguru ini divonis Pengadilan Negeri Karang Asem, Bali, 13 tahun penjara.

Maret 2005, seorang turis asal Prancis Michelle Rene Heller juga dicokok polisi.

Pedofilia memang merupakan patologi sosial yang harus diwaspadai. Sebab, secara fisik, para pedofilis tidak ada bedanya dengan masyarakat pada umumnya.

Pedofilis bisa berbaur, bergaul, tanpa ada yang tahu ia merupakan adalah seorang pengidap, sampai akhirnya masyarakat tersentak ketika pedofilis memakan korban.

Sebuah studi yang dilakukan Muhammad Zainuddin pada 2007 mengungkapkan bahwa umumnya yang banyak menjadi korban adalah anak-anak yang berada di tempat pariwisata. Hal ini tak ter-

lepas dari berbagai kasus yang ada, dimana pelakunya kebanyakan para wisatawan dan orangorang asing.

Studi itu menyebutkan bahwa di masyarakat, kasus-kasus pedofilia ditengarai banyak terjadi.

Namun masih sedikit terungkap dan diketahui publik. Menurut Adrianus Meliala, itu tidak semata terkait dengan peradaban masyarakat Indonesia sebagai orang timur, tapi juga perilaku para pedofilis yang makin canggih dan meninggalkan pendekatan kekerasan.

Penderita pedofilia bahkan banyak dari kalangan menengah ke atas. Ini terbukti kalangan pedofilis menggunakan berbagai cara dan modus untuk “menjerat” korbannya. Beberapa di antaranya dengan memberi beasiswa, menjadi orang tua asuh, dan memberi berbagai barang dan fasilitas. (berbagai sumber)

Australia Punya Pusat Informasi

(Suara NTB/ist)

(Suara NTB/ist)

Andri Sobari alias Emon, tersangka pelaku sodomi terhadap anak kecil.

mako.org.au

NEGARA di kawasan Asia tenggara seperti Indonesia merupakan surga bagi para pelaku pedofilia. Umumnya, pelaku kejahatan seksual anak ini merupakan warga asing yang sedang berlibur dan bekerja di daerah-daerah yang memiliki objek wisata seperti Bali.

Seperti dikutip dari Mereka memilih Indonesia karena penegakan hukum terkait perlindungan anak masih dianggap lemah dibanding negara asal mereka.

Namun, para pelaku kejahatan seks yang berasal dari luar negeri mungkin lebih mudah diawasi karena biasanya mereka meninggalkan Indonesia setelah kedoknya terbongkar dan berurusan dengan hukum. Namun, bagaimana para pelaku asal negeri sendiri?

Para pelaku pedofilia biasanya sulit sembuh dan cenderung mengulangi perbuatannya. Sebab itu, penting bagi masyarakat untuk mengetahui informasi tentang para pelaku agar tidak menjadi korban berikut. Di Indonesia, hukuman untuk pelaku pedofilia paling lama adalah 15 tahun dan minimal tiga tahun. Dalam beberapa kasus, terutama yang melibatkan pelaku pedofilia yang merupakan WNA, hukuman bahkan bisa jauh di bawah maksimal.

Ada yang hanya dijatuhi vonis tiga tahun. Padahal, dampak dari perbuatan mereka terhadap korban begitu merusak. Anak yang menjadi korban bisa mengalami trauma seumur hidup, dan dampak yang lebih mengerikan mereka bisa tumbuh dengan penyimpangan seksual.

Di sejumlah negara, pelaku pedofilia tidak dibiarkan berkeliaran karena dicatat dan dipublikasikan di situs yang berisi daftar pelaku kekerasan seks (list of sex offenders). Empat negara seperti Amerika, Inggris, Australia dan Kanada, punya situs semacam itu.

Memiliki tingkat kasus pedofilia yang terbilang tinggi, membuat Australia menjadi negara pertama yang membuat situs penyedia biodata pelaku pedofilia yang dapat diakses secara bebas di internet.

Salah satu situs khusus yang menyediakan daftar pelaku pedofilia yaitu Mako.org.au, situs yang memiliki akronim Movement Againts Kindred Offenders ini didirikan pada tahun 1997 oleh sebuah organisasi Australia nonprofit yang memiliki misi membantu masyarakat dalam menyediakan informasi mengenai segala bentuk tindakan penyimpangan seksual kepada anak-anak. Website ini terbentuk karena pemerintah fed-

eral Australia tak menyediakan akses bagi warga sipil dalam memperoleh informasi daftar pelaku pedofilia yang marak terjadi di Negeri Kanguru itu.

Pada bagian laman utama situs, pengunjung situs akan menemukan salah satu menu tab MAKO/files yang menampilkan deretan profil para pelaku pedofilia. Jika memilih salah satu profil pelaku, maka pengunjung akan memasuki laman yang memaparkan catatan lengkap kronologi kasus penangkapan pelaku.

Situs ini juga menampilkan daftar profil yang terdaftar sebagai buronan atau dalam pencarian polisi bahkan pelaku yang sudah dipenjara. Pelaku pedofilia di Jakarta yang berasal dari Australia, Don Hanchock dan Peter William Smith, bisa ditemui profilnya dalam situs tersebut.

Negara lain yang memiliki situs penyedia data pelaku pedofilia adalah Kanada melalui situs Stoppedophiles.ca. Pembuatnya adalah sebuah kelompok keagamaan yang berbasis di Kotra Calgary, Provinsi Alberta, Kanada.

Situs ini menyajikan daftar pelaku pedofil dalam upaya untuk melindungi anak-anak dari terkaman predator seks anak.

Situs ini menerima donasi bagi siapa saja yang bersedia menyisihkan dana untuk disumbangkan untuk keperluan kegiatan kelompok ini.

Untuk pencarian informasi data pelaku pedofilia, pengunjung dapat memilih menu yang berada di sisi kanan dengan meng-klik menu Goverment List of Offenders.

Sumber data berasal dari pemerintah Kanada. Namun keberadaan situs ini masih menuai kontroversi karena pihak pemerintah masih belum sepenuhnya mengizinkan kepada masyarakat untuk mengakses situs ini.

Sedangkan Amerika memiliki Familywatchdog.us yang merupakan situs selain fbi.gov yang paling banyak dikunjungi oleh warga Amerika untuk memperoleh berita terbaru seputar kasus pedofilia.

Situs berlogo kepala buldog ini melayani pencarian data seputar kasus pedofilia berdasarkan lokasi di 51 negara bagian Amerika Serikat. Pengunjung hanya cukup mengetik lokasi tertentu untuk menemukan informasi berupa nama-nama pelaku pedofilia lengkap dengan detil kejadian kasus pedofilia dalam bentuk peta.

Peta yang di-capture berisi lokasi-lokasi yang pernah menjadi lokasi kejadian kasus pedofilia yang ditandai dengan bentuk persegi kecil berwarna merah, hijau

mudah, hijau tua, biru, kuning, marun, dan putih bertanda silang.

Setiap tanda persegi yang diklik akan menuju laman yang berisi informasi detil pelaku pedofilia mulai dari foto pelaku, nama lengkap, nama panggilan (alias), jenis kelamin, warna kulit, tinggi dan berat badan, usia, tanggal lahir, dan tanda lahir. Semua sajian data para pelaku dapat diunduh dan dicetak secara gratis.

Situs ini juga menyediakan tips-tips kepada orang tua dalam melindungi anak dari tindakan pedofilia. Selain itu, situs ini juga menyajikan data-data statistik terkait tingkat pertumbuhan kasus pedofilia, jumlah korban, ratarata usia anak rawan menjadi korban pedofil, dan sejumlah faktafakta lainnya.

Di Inggris pencarian informasi pelaku pedofilia dilayani situs Ukpaedos-exposed.com. Situs itu menyediakan informasi terkait perkembangan kasus pedofilia yang terjadi di Britania Raya (Inggris). Situs ini juga menyajikan fasilitas pencarian data pelaku pedofilia yang berada di bagian tengah sisi kanan halaman web.

Pencarian data-data pelaku pedofilia terbagi menjadi dua metode pencarian: Pertama berdasarkan sortiran empat negara yang ada di Britania Raya seperti Inggris, Irlandia Utara, Skotlandia dan Wales. Situs ini juga dapat mencari data dalam skala wilayah yang lebih kecil seperti, county (provinsi) dan distrik (kabupaten).

Metode pencarian kedua adalah melalui nama pelaku dan nama kota. Hasil pencarian akan menampilkan artikel berita mengenai pedofilia yang disertai foto dan biodata pelaku.

Sebagai upaya pencegahan kasus pedofilia di Inggris, situs ini juga menampilkan fitur bagi (share), agar informasi di dalam situs itu bisa disebarkan seluasluasnya melalui media sosial seperti Twitter, Facebook, LinkedIn, Reddit dan StumbleUpon. Tak hanya itu, situs ini juga menyediakan nomor kontak untuk menerima laporan bagi setiap warga Inggris yang mengetahui dan mengalami tindakan pedofilia.

Indonesia tentu wajib memiliki situs-situs seperti itu sebagai langkah konkret untuk mencegah para pelaku pedofilia berkeliaran memangsa anak-anak. Selama ini, penanganan kasus pedofilia, baik oleh lembaga-lembaga perindungan anak maupun pemerintah, dan penegak hukum masih reaktif. Mereka baru turun tangan bila sudah ada jatuh korban. (berbagai sumber)

(Suara NTB/ist)

Awas, Pedofilia Mengancam

SUARA NUSANTARA

SUARA NTB Senin, 5 Mei 2014

Halaman 15

Jokowi Umumkan Khofifah Jadi Jubir Pilpres Surabaya (Suara NTB) Bakal Capres PDIP Joko Widodo (Jokowi) mengumumkan penunjukan Ketua Umum PP Muslimat NU Hj Khofifah Indar Parawansa sebagai juru bicara (jubir) untuk Pilpres 2014.

“Itu bukan saya menunjuk lho, tapi saya dan tim sepakat untuk meminta Bu Khofifah menjadi juru bicara untuk pilpres,” katanya saat bersilaturahmi dengan Ketua Umum PP Muslimat NU Hj Khofifah Indar Parawansa di kediaman Jemursari, Surabaya, Sabtu (3/5).

Setelah mengemukakan hal itu di hadapan sejumlah tokoh NU dari pengurus Muslimat NU dari Surabaya, Gresik, Sidoarjo, dan Pasuruan, Jokowi menyampaikan alasan penunjukan itu kepada pers.

“Itu karena beliau merupakan figur yang dikenal tidak hanya di Jatim, karena itu kami yakin ucapan beliau akan didengar dan dipercaya,” katanya.

Dalam pertemuan yang juga ditandai dengan makan rujak cingur bersama itu, Jokowi pun menceritakan kedekatannya dengan pimpinan Muslimat NU Hj Khofifah Indar Parawansa itu.

“Saya sudah beberapa kali bertemu dan terakhir bertemu pada minggu lalu. Saat itu, saya sampaikan kalau saya merupakan teman lama beliau, mbok ya saya dibantu,” katanya.

Ia pun bersyukur karena Khofifah menanggapi keinginannya. “Bu Khofifah langsung menjawab, lhawong saya nggak pernah diajak rapat kok diminta membantu, maka saya pun mengajak beliau rapat pada beberapa waktu lalu dan sekarang ke kediaman beliau,” katanya.

Bahkan, Gubernur DKI Jakarta itu pun sepakat dengan dan tim untuk meminta Bu Khofifah menjadi juru bicara. “Alhamdulillah, beliau sanggup, maka hati saya pun adem (dingin),” katanya.

Jokowi yang datang mengenakan stelan baju putih dan celana hitam serta kopiah hitam itu menegaskan bahwa penunjukan itu akan memberikan kepercayaan kepada Khofifah untuk berbicara atas nama dirinya dan tim.

Ketika dikonfirmasi hal itu, Khofifah mengaku kepercayaan Jokowi dan tim itu merupakan kepercayaan kepada Muslimat NU, namun tindakan yang diperankan itu merupakan kiprah dirinya sebagai seorang kader Muslimat NU. “Karena itu, saya akan berkoordinasi dengan Pak Jokowi dan tim, apakah pekerjaan saya itu bersifat segmented untuk bidang tertentu, atau pekerjaan itu sifatnya teritorial,” katanya.(ant/Bali Post)

Mobil SMK-Molina Tidak Terkait Politik (ant/Bali Post)

AKTIVITAS VULKANIK - Seorang warga menonton semburan asap hitam yang di kawah Gunung Slamet, yang terlihat dari Puncak Sakub, Desa Pandan Sari, Paguyangan, Brebes, Jateng, Minggu (4/5) pagi. Aktivitas vulkanik Gunung Slamet yang berada pada level siaga, hingga saat ini masih fluktuatif ditandai dengan kenaikan gempa tremor hingga tujuh kali dan tinggi letusan asap yang mencapai 1,5 Km

Perekonomian Indonesia Nomor 10 Dunia (ant/Bali Post)

JUBIR - Calon Presiden dari PDI P, Joko Widodo (kedua kiri) mendapat sambutan dari Ketua Umum PP Muslimat NU Khofifah Indar Parawansa (keempat kanan) setibanya di kediaman Khofifah di kawasan Jemur Sari, Surabaya, Jawa Timur, Sabtu (3/5).

Seorang Bocah Meninggal Diduga Korban Emon Sukabumi (Suara NTB) Seorang bocah warga Kecamatan Citamiang, Kota Sukabumi berinisial US (11) diduga meninggal dunia setelah menjadi korban kekerasan seksual yang dilakukan oleh AS alias Emon.

Informasi tersebut dihimpun dari bibi korban bernisial Ya yang anaknya juga menjadi korban kekerasan seksual yang dilakukan oleh Emon. Dari keterangan Ya, US sempat mengeluh sakit pada bagian anusnya setelah pulang dari bermain di kawasan bekas pemandian air panas Santa di Kecamatan Citamiang. Bahkan saat pulang ke rumah korban yang merupakan anak yatim piatu ini tidak mengenakan celana.

“US juga sempat mengeluh tidak bisa buang air besar, selain itu kondisi tubuhnya juga panas sehingga harus dilarikan ke rumah sakit. Karena kondisi kesehatannya yang terus menurun akhirnya US dirawat di RSUD R Syamsudin SH Kota Sukabumi selama 12 hari. Dari hasil pemeriksaan dokter, keponakan saya itu katanya busung lapar, tetapi selama menjalani perawatan US tidak bisa buang air besar yang dikarenakan sakit pada bagian anusnya,” kata Ya kepada wartawan, Minggu (4/5).

Menurut Ya, karena kondisi kesehatan tidak berangsur pulih dan keuangannya sudah mulai habis, akhirnya US menjalani pengobatan secara alternatif dan sekitar Februari US meninggal dunia. Selain itu, Ya mengaku bahwa anaknya yakni YM juga menjadi korban kekerasan seksual yang dilakukan oleh Emon dan sudah melaporkannya kepada pihak kepolisian.

Sementara itu, Kapolres Sukabumi Kota, AKBP Hari Santoso mengatakan pihaknya akan menelusuri kasus dugaan adanya korban Emon yang meninggal dunia dan mencari rekam medik selama korban menjalani perawatan di rumah sakit, karena korban meninggal sudah cukup lama.

“Kami akan selidiki kasus ini dan akan mensinkronkan dengan tersangka, apakah bocah yang meninggal dunia tersebut pernah mengalami kekerasan seksual oleh Emon,” kata Hari. (ant/Bali Post)

108 Anak Korban Kekerasan Seksual di Jabar Sukabumi (Suara NTB) Sejak 2012 tercatat ada 108 anak di Jawa Barat yang menjadi korban kekerasan seksual, termasuk 52 anak yang menjadi korban kekerasan seksual tersangka AS alias Emon di Sukabumi.

Menurut Ketua Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (PPT2PA) Jawa Barat, Neti Heryawan, sejak 2012 pihaknya telah menangani 56 kasus kekerasan seksual terhadap anak dan jika ditambah dengan 52 korban Emon, berarti ada 108 anak di Jabar yang menjadi korban kekerasan seksual.

Menurut Neti, pelaku kekerasan seksual terhadap anak biasanya orang dekat atau dikenal korban, bahkan dari 56 kasus yang ditangani PPT2PA mayoritas pelakunya adalah anggota keluarga seperti ayah tiri, ayah kandung, saudara, dan orang dekat lainnya.

Seperti pada kasus Emon, ternyata si korban dengan tersangka sudah saling mengenal, dengan cara diiming-imingi sesuatu oleh tersangka, korban kemudian terbujuk.

Terhadap para korban kekerasan seksual oleh Emon, PPT2PA akan memberikan perlindungan dan membantu proses penyembuhan beban traumatik sampai sembuh.

Dan kepada keluarga atau orang tua korban akan diberikan konseling agar dalam memberikan pendidikan kepada anaknya tidak menyalahi dan tidak menambah beban si anak.

Sampai saat ini, data dari Polres Sukabumi Kota menyebut, jumlah anak yang menjadi korban kekerasan seksual Emon menjadi 52 orang dan 39 anak di antaranya sudah divisum, tujuh lagi menderita kerusakan pada anus. (ant/Bali Post)

Jakarta (Suara NTB) Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengapresiasi peningkatan peringkat perekonomian Indonesia menjadi nomer 10 seperti dirilis Bank Dunia tahun ini.

“Tadi pagi saya mendapat berita dari Menteri Keuangan saudara Chatib Basri, bahwa Bank Dunia telah menetapkan peringkat ekonomi dunia berdasarkan GDP purchasing power imparity. Oleh Bank Dunia kita ditetapkan sebagai nomor 10 di dunia,” kata Presiden saat memberikan sambutan dalam peluncuran Rajawali Televisi (RTV) di Jakarta Convention Centre, Sabtu (3/5) malam.

Peringkat ini naik dari tahun lalu yang menduduki nomor 16 dunia. Presiden mengatakan, Indonesia kini berada di bawah Amerika Serikat, Cina, India, Jepang, Jerman, Rusia, Brasil, Prancis dan Inggris. “Ini awal yang baik, masih panjang perjalanan k i t a ,

masih banyak yang harus kita benahi,” kata Presiden Yudhoyono yang juga optimis Indonesia dapat meraih lebih baik lagi di masa depan.

Sementara itu, dalam peresmian RTV, Presiden h a d i r didamping Ibu Negara Ani Yudhoyono.

Acara tersebut juga dihadiri

sejumlah pejabat diantaranya Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Djoko Suyanto.

Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi, Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring, Panglima TNI Moeldoko dan Sekretaris Kabinet Dipo Alam. Tampak pula mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla.

RTV dimiliki oleh Grup Rajawali, kelompok bisnis yang didirikan pada 1984 oleh Peter Sondakh dan telah berkembang dari pemain bisnis lokal menjadi pemain bisnis regional. Grup Rajawali sebelumnya juga telah turut dalam bisnis televisi sebagai pendiri RCTI. Presiden dalam sambutannya meminta agar RTV dapat menjadi televisi yang menginspirasi dan mencerdaskan kehidupan bangsa.(ant/ Bali Post)

Susilo Bambang Yudhoyono (ant/Bali Post)

Indonesia Harus Waspadai Vietnam dan Myanmar Jakarta (Suara NTB) Mantan Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat, Dino Patti Djalal, meminta pemerintah Indonesia mewaspadai Vietnam dan Myanmar karena setiap saat bisa menyaingi Indonesia sebagai raksasa ekonomi ASEAN. “Vietnam dan Myanmar telah menjelma sebagai kekuatan ekonomibarudiAsiaTenggarakarena keduanya kini menjadi primadona baru bagi para investor untuk menanamkan modalnya. Mereka seperti gadis cantik karena semua investor mau masuk ke sana,” kata dia, dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Minggu (4/5).

Dia yang juga peserta konvensi calon presiden Partai Demokrat, mencontohkan produk produk mebel Vietnam yang sudah hampir mengalahkan produk Indonesia, baik dari segi kualitas maupun kuantitas.

Dia menceritakan ketika dirinya menjabat duta besar Indo-

nesia untuk Amerika Serikat, 2010-2013, koleganya duta besar Vietnam untuk Amerika Serikat begitu mati-matian membina hubungan baik dengan negeri Paman Sam itu.

“Vietnam yang dulunya tertutup kini menjadi negara yang tidak takut dengan modal.

Vietnam dalam satu generasi sukses mengubah dirinya dari jago perang menjadi jago dagang,” ujarnya.

Menurut dia, di saat reposisi negara-negara yang sedemikian cepat, bangsa Indonesia jangan sampai abai terhadap agenda agenda ekonomi terutama di tahun politik 2014.

Dia menegaskan, Indonesia kini sudah menjadi raksasa kawasan di Asia Tenggara dan di Asia, pertumbuhan ekonomi Indonesia disebutnya terbesar kedua setelah Tiongkok.

“Kita juga sudah menjadi pemain global melalui G 20,”

katanya. Dia mengharapkan siapapun presiden Indonesia selanjutnya, harus bisa menjaga momentum positif perekonomian Indonesia saat ini.

Menurut dia, dengan ekonomi Indonesia yang kuat bisa memastikan posisi tawar Indonesia akan lebih baik di dunia internasional.

“Karena kalau Indonesia sampai jatuh, maka jatuhnya itu bisa sangat lama sekali. Jangan lupa, Filipina pernah terpuruk dan baru bisa bangkit selama 10 tahun, itu harus menjadi pelajaran kita bersama” terangnya.

Sebelumnya, Bank Dunia telah menetapkan peringkat ekonomi dunia berdasarkan GDP purchasing power imparity. Dan Bank Dunia menetapka Indonesia di nomor 10 di dunia. Peringkat ini naik dari tahun lalu yang menduduki nomor 16 dunia. Indonesia kini berada di bawah Amerika Serikat, Cina, India, Jepang, Jerman, Rusia, Brasil, PrancisdanInggris.(ant/BaliPost)

Surabaya (Suara NTB) Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Mohammad Nuh, menegaskan, pernyataannya tentang mobil SMK dan mobil listrik nasional (Molina) tidak terkait persoalan politik sama sekali, kecuali faktor teknologi semata.

“Saya ingin menegaskan kembali tentang pernyataan saya terkait mobil SMK dan Molina. Tidak ada niat apa pun ketika saya bicara itu saat pameran dan peluncuran Molina pada 2 Mei lalu, tapi saya paham tahun ini tahun politik,” katanya, dalam rilisnya, Minggu (4/5).

Dalam pernyataan sikap itu, Nuh menduga ada pihakpihak yang mencoba sengaja memberi makna lain dan memperluas persoalan di luar konteks teknologi.

“Saya memahami itu karena sekarang tahun politik. Itu sebabnya saya perlu meluruskan dan menegaskan apa yang saya sampaikan agar tidak disalahpahami,” kata mantan rektor ITS Surabaya itu.

Menurut Nuh, ungkapannya tentang mobil SMK dan Molina tidak lain untuk menjelaskan dua konsep pengembangan yang berbeda. Mobil SMK itu konsepnya merakit dari komponen-komponen yang sudah ada tanpa melalui riset.

“Lain halnya dengan Molina yang berbasis pada riset untuk menguasai teknologinya, jadi keduanya memiliki konsep yang berbeda, karena konsep satunya hanya merakit, sehingga jika akan diproduksi secara massal masih membutuhkan kajian-

(ant/Bali Post)

Mohammad Nuh

kajian,” tuturnya.

Namun, Molina yang diawali riset, maka pijakannya cukup jelas dalam konsepnya, sehingga ke depan jika akan diproduksi massal akan nisbi lebih mudah. “Itu yang ingin saya sampaikan, tidak kurang dan tidak lebih,” ucapnya.

Secara terpisah, Rektor ITS, Prof Tri Yuwono, menegaskan, Molina yang telah selesai dirancang tim ITS dan diluncurkan menteri pendidikan dan kebudayaan pada 2 Mei itu memang masih bersifat uji coba.

“Yang jelas, uji coba itu saja sudah menunjukkan bahwa kita sudah menguasai teknologinya, tapi untuk produksi massal perlu penguasaan bidang lain, seperti rekayasa pembuatan motor penggerak dan sistem mekanik di dalam negeri,” ujarnya.

Ia memprediksi perubahan Molina dari uji coba hingga produksi akan memerlukan waktu hingga lima tahun mendatang.

“Kalau sekarang sudah uji coba, insya-Allah produksi Molina akan terwujud pada 2019-2020,” ucapnya. (ant/Bali Post)

Koalisi PDIP-PPP Tunggu Hasil Konsolidasi Demak (Suara NTB) Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Ahmad Basarah mengungkapkan, koalisi partainya dengan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) masih menunggu hasil konsolidasi internal partai politik berlambang Kabah itu “Kami memang menjalin komunikasi politik dengan PPP. Akan tetapi, kami masih memberi kesempatan kepada parpol tersebut untuk melakukan konsolidasi internal,” ujarnya di selasela mendampingi calon presiden PDIP Joko Widodo (Jokowi) di kediaman pengasuh Pondok Pesantren Girikesumo KH Munif Zuhri di Mranggen, Kabupaten Demak, Jawa Tengah, Minggu.

Ia menegaskan, tidak ingin dituduh atau dianggap sebagai parpol yang membuat parpol lain menjadi terganggu soliditasnya karena kepentingan PDIP. “Kami bukan tipe parpol itu, dan Jokowi juga bukan tipe pemimpin yang ingin memanfaatkankepentingannyadenganmenyusahkan orang lain,” ujarnya.

Secara definitif, ia mengemukakan, parpol yang resmi berkoalisi dengan PDIP baru Partai Nasionalis Demokrat (Nasdem), sedangkan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) saat ini koalisinya hanya menunggu jabat tangan dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

“Dengan tiga partai tersebut, mudah-mudahan bisa mewakili

(ant/Bali Post)

Ahmad Basarah representasi kekuatan Islam dan kekuatan nasionalis,” ujarnya.

Kunjungan Jokowi, dikatakannya, tidak hanya ke kediaman KH Munif Zuhri yang juga Ketua Dewan Syuro Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PKB Jawa Tengah, melainkan pada Sabtu (3/5) juga berkunjung ke sejumlah tokoh di Yogyakarta dan Jawa Timur.

Bersama rombongannya, Jokowi pada Sabtu kemarin berkunjung ke rumah tokoh Muhammadiyah, Buya Ahmad Syafii Maarif, di Yogyakarta, kemudian ke tokoh PKB Khofifah Indar Parawansa di Surabaya dan pengasuhPondokPesantrenTebuIreng KH Sholahuddin Wahid (Gus Sholah) dilanjutkan ziarah ke makam KH Abdurrahman Wahid (GusDur)diJombang,JawaTimur.

Jokowi bersama rombongannya hari ini juga berkunjung ke kediaman pengasuh Ponpes Al Anwar KH Maimun Zubair di Kecamatan Sarang, Kabupaten Rembang,JawaTengah.(ant/BaliPost)

Marwan: Koalisi PKB dan PDIP segera Diresmikan Kudus (Suara NTB) Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (DPP PKB) Marwan Jafar mengungkapkan, koalisi antara PKB dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) untuk Pemilihan Umum Presiden 2014 segera diresmikan.

“Tunggu saja, setelah 9 Mei 2014 akan diresmikan koalisinya dengan PDI Perjuangan,” ujarnyadi kediaman Kiai Munif Zuhri, pengasuh Ponpes Girikesumo, usai menerima kunjungan bakal calon presiden PDIP Joko Widodo (Jokowi), di Demak, Jawa Tengah, Minggu (4/5).

Menurut dia, kehadiran sejumlah petinggi partai seperti dirinya dan Ketua DPP PKB lainnya, termasuk Abdul Kadir Karding serta Wakil Sekretaris Jenderal PKB Fathan Subchi di rumah Kiai Munif saat menerima kunjungan Jokowi tentunya bisa diartikan sebagai bentuk koalisi.

Wakil Sekretaris Jenderal PDIP Ahmad Basarah dalam kesempatan itu juga membenarkan bahwa secara definitif parpol yang resmi berkoalisi dengan PDIP baru Partai Nasionalis Demokrat (Nasdem).

Adapun PKB, kata dia, hanya menunggu jabat tangan den-

gan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, agar koalisinya resmi.

“Mudah-mudahan dengan tiga partai tersebut dapat mewakili representasi kekuatan Islam dan kekuatan nasionalis,” ujarnya.

Ia menganggap, hal itu

merupakan inti dari komponen strategis.

Kunjungan Jokowi, yang juga Gubernur Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta, ke kediaman Kiai Munif di kompleks Pondok Pesantren Girikesumo di Desa Banyumeneng, Kecamatan Mranggen, Demak, Jawa Tengah, itu dihadiri

Ketua DPP Partai Nasdem Effendi Choiri (Gus Choi).

Selain itu, terlihat sejumlah elit dari PKB dan PDIP, seperti Abdil Kadir Karding, Wakil Sekretaris Jenderal PKB Fathan Subchi, dan Ketua DPD PDIP Jateng yang juga Wakil Gubernur Jawa Tengah Heru Sudjatmoko. (ant/Bali Post)

SUARA NTB Senin, 5 Mei 2014

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

11 Tersangka Teroris dan Misteri Isi Kargo MH370 Kuala Lumpur – Sebelas tersangka teroris terkait Alqaeda diinterogasi oleh pihak berwenang internasional untuk mengetahui apakah mereka terlibat dalam hilangnya Malaysia Airlines MH370.

Para tersangka ini ditangkap di Kuala Lumpur dan Kedah pekan lalu. Mereka adalah anggota kelompok teror baru yang berencana melakukan serangan bom di beberapa negara muslim.

Interogasi ini dilakukan setelah para penyelidik internasional termasuk FBI dan MI6 menanyai secara intensif para militan yang umurnya antara 22 sampai 55 tahun mengenai MH370.

Seorang pejabat pada Divisi Kontraterorisme dari Pasukan Khusus Malaysia mengatakan penangkapan itu membersitkan kecurigaan bahwa hilangnya MH370 adalah aksi terorisme. “Kemungkinan bahwa pe-

sawat tersebut dibelokkan oleh kaum militan tetap tinggi dalam daftar kecurigaan dan para penyelidik internasional,” kata sang pejabat seperti dikutip Daily Mail.

Dalam wawancara itu para tersangka mengaku merencanakan kampanye teror berkelanjutan di Malaysia, namun membantah terlibat dalam hilangnya MH370.

Dalam persidangan Sulaiman Abu Ghaith, menantu Osama bin Laden, Saajid Badat yang adalah muslim asal Gloucester di Inggris, bersaksi dia telah diperintahkan di sebuah kamp teroris di Afghanistan

untuk mengirimkan bom sepatu kepada orang-orang Malaysia. Badat, yang berbicara melalui tautan video di suatu tempat di Inggris, mengaku kepada pengadilan New York bahwa skenario Malaysia dirancang oleh Khalid Sheikh Mohammed, arsitek utama Serangan 9/11.

Misteri yang menyelimuti kargo yang dibawa MH370 muncul kembali Jumat lalu ketika diketahui bahwa kargo tersebut memuat item-item yang tak diterangkan dalam manifest penerbangan.

MH370 dilaporkan mengangkut 4,566 ton manggis dan baterai lithium yang merupa-

kan bagian dari konsinyasi terpisah. Baterai-baterai ini sendiri berberat 200 kg, sedangkan konsinyasi terpisah berberat total 2,453 ton. Jadi, ada sisa 2,253 ton barang yang tidak diketahui yang diangkut MH370. Barang apakah ini?

Pertanyaan ini muncul kembali setelah pencarian MH370 di Samudera Hindia yang sejauh ini tidak membuahkan hasil apa-apa. Pencarian di Samudera Hindia itu telah menutup sementara kecurigaan pada sisa 2,253 ton muatan MH370 yang tak diketahui jenis barangnya itu.

Misteri ini mencuat setelah seorang juru bicara Malaysia Airlines menyatakan tak akan mengungkapkan sisa 2,253 ton isi kargo MH370.

Juru bicara itu juga mengatakan dia bahkan tidak boleh

menyebutkan nama perusahaan yang membuat baterai lithium itu dengan alasan rahasia.

Sisa kargo itu tak pernah disebutkan dalam manifest MH370, namun Malaysia Airlines berkata kepada The Star bahwa konsinyasi sisa itu berisi aksesoris radio dan charger.

Manifest MH370 hanya menyebutkan NNR Global telah mengapalkan 133 bagian dari sebuah item berberat 1,99 ton dan 67 bagian dari item lainnya berberat 463 kg sehingga berat toral 2,453 ton. Berapa banyak dan seberat apa baterai lithium dimuatkan di MH370 tak dirincikan dalam manifest, kendati bos Malaysia Airlines Ahmad Yahya berkata kepada media 24 Maret lalu bahwa itu adalah baterai-baterai dengan berat total 200 kg. (ant/bali post)

Bom Meledak di Somalia

Mantan Pejabat Negara Tewas

(ant/bali post)

PERIKSA - Petugas keamanan di Somalia saat memeriksa lokasi ledakan, sehingga menyebabkan mantan pejabat di Somalia tewas.

Mogadishu Sedikitnya tujuh orang terbunuh Sabtu, termasuk para pejabat Somalia, dalam serangan bom yang terjadi di ibu kotaMogadishu. Sumber keamanan mengatakan bahwa mereka yakin bila sebuah bom telah ditempelkan pada mobil yang dikendarai oleh Abdikafi Hilowle, seorang petugas polisi dan mantan Sekretaris Kota Administrasi, kemudian diledakkan dengan kendali jarak jauh.

Pejabat lain mengatakan ledakan tersebut kemungkinan berasal dari bom yang ditempatkan di tepi jalan. Kelompok Sehbab di Somalia mengaku melakukan serangan tersebut dan menyebut Hilowle sebagai “musuh” yang disebut bekerja untuk dinas rahasia asing.

“Sejumlah orang meninggal, sedikitnya ada tujuh termsuk empat warga sipil dan tiga orang polisi,” kata petugas polisi Mohammed Duale kepada AFP di lokasi kejadian, dekat kawasan sibuk persimpangan KM4 di tengah kota Mogadishu,

tidak jauh dari kedutaan besar Turki.

“Serangan itu sepertinya ditujukan pada mantan pejabat yang meninggal dalam ledakan tersebut, termasuk beberapa petugas pengawalnya,” kata Abdil Osmail, pejabat Somalia kepada AFP. Saksi mata melihat jasad para pejabat itu dipindahkan dari tempat kejadian dari mobil yang rusak, dan kondisi jenazahnya terbakar. “ Petugas keamanan memasang pita pengaman dan melepas tembakan untuk mencegah penonton mendekat. Suasananya mencekam, ada ibu dan anak-anak ikut menjadi korban,” kata saksi mata Muhidin Adan.

Juru bicara Shebab, Abdiaziz Abu Musab mengatakan kelompok mereka melakukan serangan dan bersumpah akan ada serangan lain lagi. “Ia adalah musuh yang dicari atas kejahatannya teradap anak-anak muda kami. Kami senang bahwa akhirnya ia terbunuh,” kata juru bicara itu dengan menambahkan masih ada beberapa daftar nama lain, demikian AFP. (ant/bali post)