Snt05062014

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK SUMBAWA ECERAN Rp 3.000

Rp. 50.000 Rp. 55.000

SUARA NTB Pengemban Pengamal Pancasila

KAMIS, 5 JUNI 2014

16 HALAMAN NOMOR 74 TAHUN KE 10 Online :http://www.suarantb.com E-mail: hariansuarantb@gmail.com

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

(Suara NTB/ars)

DIPERIKSA - IM, saat diperiksa Kasi Intel Kejari Mataram Mawardi, Rabu kemarin (kiri). IM meninggalkan gedung Kejari Mataram usai diperiksa dalam kasus hutan Lindung Kedaro.

Istri Mantan Wabup Lobar Diperiksa sebagai Tersangka Mataram (Suara NTB) Pertama kalinya, IM, istri mantan Wakil Bupati Lombok Barat (Wabup Lobar), H. Mahrip diperiksa sebagai tersangka oleh penyidik Kejaksaan Negeri Mataram. Pemeriksaan berlangsung Rabu (4/

6) kemarin, terkait proses penguasaan tanah yang masuk kawasan Hutan Tanaman Rakyat (HTR) oleh IM. IM tiba di Kejari Mataram pukul 10.00 Wita ditemani tiga pengacaranya sekaligus, Agus Wahyudi, SH, Lalu Ar-

mayadi, SH dan Sahabuddin, SH. Permintaan keterangan di ruang Intelijen ini berakhir pukul 14.00 Wita. IM dicecar dengan 15 pertanyaan oleh Kasi Intel Kejari Mataram Mawardi, SH. Pertanyaan itu seputar pros-

BPKP Kunjungi Redaksi ’’Suara NTB’’

Predikat WTP Tak Menjamin Bebas Korupsi TO K O H Keliru Pemahaman KEPALA Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) NTB akhirnya angkat bicara terkait audit kerugian negara kasus Dermaga Labuhan Haji, Lombok Timur (Lotim). Ia menyebut ada kekeliruan pemahaman dari pihak yang terlibat kasus, termasuk media, terkait audit klaim yang menyatakan tidak ada kerugian negara.

Dimana dipahami sebelumnya, bahwa Dermaga Labuhan Haji, Lotim tidak terdapat kerugian negara, sebagaimana klaim pihak PT. Citra Gading Asritama (CGA), Bersambung ke hal 5 (Suara NTB/ars)

KO M E N TTAA R Ada yang Dicurigai KASUS penembakan terhadap Kanit Intelkam III Polres Bima, Bripka M. Yamin saat ini tengah didalami oleh aparat Kepolisian.

Dugaan sementara, kematian tragis Bripka Yamin terkait dengan kasus yang tengah diselidikinya.

Sebab, sebelum dieksekusi mati, korban diancam dan dikejarkejar sekelompok orang.

Demikian diungkapkan Kapolres Bima AKBP IGPG Ekawana Prasta saat ditemui di saat memantau jalannya aksi demonstrasi di depan STKIP Taman Siswa Bima, Rabu (4/3) siang. Menurut Ekawana, sebelum almarhum tewas dia mendapat informasi dari temantemannya bahwa Bripka Yamin sempat dikejar-kejar dan diancam oleh pihak tertentu.

Bersambung ke hal 5

Mataram (Suara NTB) Pengelolaan keuangan daerah yang baik, bisa ditunjukkan dengan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Tapi predikat ini tidak menjadi jaminan bahwa di daerah itu bebas korupsi. Kendati demikian, opini WTP yang diraih mesti dipertahankan dengan terus memacu pengelolaan keuangan dengan lebih baik.

Itu terungkap dalam diskusi Kepala BPKP NTB Darius AK saat berkunjung ke Redaksi Harian Suara NTB, Rabu (4/ 6) sore kemarin. Darius datang bersama tujuh pejabat BPKP lainnya, Wakhidin, Ngatno, Joko Mulyono, Muchinggih, Hari Fitrah, Putu Yudi Tenaya dan Eko Wardoyo.

Rombongan diterima Penanggung Jawab Harian Suara NTB, H. Agus Talino.

Selain diskusi, kedua pihak terlibat sharing informasi terkait kewenangan, tugas dan fungsi masing – masing.

Dalam kesempatan itu, Darius membeberkan bagaimana tugasnya yang harus mengawal 10 kabupaten dan kota dan Pemprov NTB dalam penerapan sistem pengendalian, Bersambung ke hal 5

(Suara NTB/ars)

DISKUSI - Penanggung Jawab Suara NTB, H.Agus Talino (paling kiri) berdiskusi dengan Kepala BPKP NTB Darius AK (ke dua dari kiri) didampingi para pejabat BPKP, saat berkunjung ke Redaksi Harian Suara NTB, Rabu (4/6) sore kemarin.

Jenazah Kanit Intelkam Polsek Bolo Dimakamkan Bima (Suara NTB) Jenazah Bripka.M.Yamin, Kanit Intelkam III Polsek Bolo, Bima yang tewas ditembak orang tak dikenal Senin (2/6) malam lalu, Rabu (4/6) kemarin dimakamkan di pemakaman umum Desa Leu, Kabupaten Bima sekitar pukul 10.00 Wita. Pemakaman berlangsung secara militer dengan Inspektur Upacara , Waka Polres Bima, Kompol.Cahyo Dipo Alam.

Tangis haru keluarga dan kerabat mengiringi pemakanan Kanit Intelkam yang dikenal supel itu.

Bersambung ke hal 5 DIMAKAMKAN - Jenazah M.Yamin diantar ke peristirahatan terakhir untuk dimakamkan di pemakaman umum Desa Leu, Kecamatan Bolo, Bima, Rabu (4/6) kemarin.

(Suara NTB/ist)

es bagaimana IM mendapatkan dokumen Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan sporadic atas tanah 10 hektar tersebut bersama seorang wanita asal Jakarta bernama Nunung.

IM tampil modis saat menjalani pemeriksaan, mengena-

kan gaun dan kacamata hitam yang sesekali dilepas. Wanita berkulit putih ini tidak banyak menjawab saat ditanya Suara NTB. ‘’Semuanya saya serahkan ke pengacara,’’ ujarnya singkat.

Bersambung ke hal 5

Ketua DPRD NTB Dibahas Usai Pilpres Mataram (Suara NTB) DPP Partai Golkar menampik adanya klaim bahwa kandidat tertentu berada dalam posisi favorit untuk ditunjuk sebagai Ketua DPRD NTB yang notabene merupakan jatah milik Partai Golkar. Hingga kini, pendekatan – pendekatan yang dilakukan ke DPP Golkar masih bersifat informal.

Wakil Sekjen DPP Partai Golkar, Ir. Junaidi Elvis, M.Hum, yang dikonfirmasi Suara NTB, Rabu (4/6) kemarin menjelaskan, saat ini pihaknya masih berkonsentrasi pada upaya untuk memenangkan Pilpres terlebih dulu sebelum memutuskan siapa yang akan ditunjuk untuk duduk di posisi Ketua DPRD NTB. Seperti diketahui, Partai Golkar menjadi partai pengumpul kursi terbanyak di DPRD NTB pada Pemilu 2014 ini.

Bersambung ke hal 5

Penerimaan CPNS 2014 Belum Jelas Mataram (Suara NTB) Penerimaan CPNS tahun 2014 hingga saat ini belum jelas.

Sebelumnya, Pemda provinsi dan kabupaten/kota sudah diminta mengajukan usulan formasi pada awal tahun lalu. Pemprov NTB sendiri sudah mengajukan usulan sebanyak 301 formasi, namun hingga saat ini belum ada kejelasan jumlah formasi yang disetujui.

“Sudah kita kirim usulan formasi. Kemarin sebanyak 301 formasi yang kami ajukan dari provinsi. Pemda kabupaten/kota juga sudah ngirim tetapi belum ada panggilan rapat dari pusat.

Kita sudah kirim, feedback belum ada,” terang Sekretaris BKD dan Diklat NTB, Ahmad Masyhuri, SH kepada Suara NTB, Rabu (5/ 6) siang kemarin di Mataram.

Bersambung ke hal 5

SUARA MATARAM

SUARA NTB Kamis, 5 Juni 2014

Halaman 2

Pejabat Tersangkut Kasus Diminta Istirahat Berikan Dana Stimulan

(Suara NTB/cem)

BEBERAPA program pemberdayaan yang digerakan di masyarakat, baik di bidang pertanian, peternakan hingga kerajinan kelompok wanita tani (KWT).

Adalah, agenda yang memang menjadi prioritas dalam pengembangan kreativitas masyarakat. Selain itu, ada nilai ekonomis serta peningkatan ekonomi keluarga. Inisiasi yang dilakukan kelurahan pun, dengan memberikan dana stimulan kepada kelompok, untuk menggenBq Baktiyanti jot kreativitas masyarakat. “Rencananya, tahun ini diberikan dana stimulan kepada kelompok,” ungkap Lurah Pejanggik, Baiq Baktiyanti ketika dikonfirmasi di ruangannya, Rabu (4/6).

Disebutkan, pengembangan tanaman hortikultura saat ini, masyarakat memanfaatkan pekarangan rumah, melihat semakin sempitnya lahan pertanian di Kota Mataram. Warga sambungnya, menaman sayur mayur seperti, tomat, terong, kacang panjang, ubi kayu dan ubi jalar. Diakui, program tersebut berhasil digalakkan dan masyarakat mulai menikmati hasilnya.

“Alhamdulillah, masyarakat sudah bisa menikmati,” katanya.

Tujuannya, selain mengefisienkan kebutuhan keluarga, juga mengajarkan masyarakat tentang kepedulian lingkungan. Disisi lain, pengembangan ternak unggas dan lele dengan sistem terpal, berjalan secara maksimal. “Selain tanaman sayuran, program kita juga mengembangkan ternak unggas dan lele,” sebutnya.

Sistem pembagian hasil pun, lanjutnya, sebagian akan dijadikan kas kelompok dan ada yang memang digunakan sebagai pinjaman bergulir.

Menurut Baktiyanti, ada nilai silaturahmi dan kegotongroyongan yang dilihat dari kelompok tersebut. Artinya, masyarakat mulai sadar dan memiliki tanggungjawab terhadap pemeliharaan lingkungan, di samping itu terjalin kerukunan antara masyarakat.

Diakui, masih ada dua kelompok yang terdiri dari 30 hingga 35 orang di lingkungan Pengempel dan Majeluk. Kedepan, tentunya kelompok – kelompok tersebut, tidak hanya bermuara di satu tempat, melainkan harus dikembangkan di lingkungan lainnya. Sehingga, masyarakat mampu berkreasi serta mengaktulisasikan diri dan mendapatkan manfaat dari usaha mereka. “Mungkin dua lingkungan ini jadi contoh. Dan, kita harapkan lingkungan yang lain mengikuti,” harapnya. (cem)

(Suara NTB/fit)

Diharapkan Lebih Tegas PERGESERAN pejabat lingkup Pemkot Mataram, khususnya Kepala Dinas Tata Kota dan Pengawasan Bangunan, mendapat apresiasi dari DPRD Kota Mataram.

Selain karena Ir. Supardi dinilai sudah terlalu lama menduduki kursi kepala Dinas Takowasbang Kota Mataram, juga diharapkan membawa perubahan positif bagi pembangunan di Kota Mataram.

Anggota Komisi III DPRD Kota Mataram, Muhtar, SH., kepada Suara NTB di Mataram, Rabu (4/6) kemarin Muhtar menilai Dinas Takowasbang memiliki peran penting terhadap arah pembangunan di Kota Mataram. ‘’Perannya sangat strategis. Paling tidak ikut menuntukan arah pembangunan di Kota Mataram,’’ ujarnya. Pihaknya, demikian politisi Partai Gerindra ini, sudah sejak beberapa tahun yang lalu sering mempertanyakan kemana arah pembangunan Kota Mataram.

Karena, lanjut Muhtar, Dinas takowasbang juga terkait penerbitan izin dan lain-lain. Sehingga wajah Kota Mataram juga salah satunya ditentukan oleh keberadaan Dinas Takowasbang. Menyusul mutasi yang dilakukan Walikota Mataram terhadap 14 pejabat lingkup Pemkot Mataram, salah satunya Kepala Dinas Takowasbang yang sebelumnya dijabat Ir. Supardi, kini diganti oleh Drs. HL. Junaidi yang sebelumnya menjabat inspektur Inspektorat Kota Mataram, disambut baik.

Bahkan beragam harapan muncul bersama mutasi kepala Dinas Takowasbang Kota Mataram. ‘’Kita berharap program yang sudah baik supaya dilanjutkan dan yang masih kurang, termasuk saran dan kritik dari berbagai elemen masyarakat agar menjadi perhatian serius kepala dinas yang baru,’’ pintanya. Muhtar mengaku baru mengetahui kalau ada mutasi pejabat lingkup Pemkot Mataram dari wartawan.

Namun demikian, ia dan rekan-rekannya di Komisi III siap berkoordinasi dengan Kepala Takowasbang Kota Mataram yang baru. Sebelumnyapun, sambung Muhtar, Komisi III Sering memberi masukan terhadap setiap pembangunan di Kota Mataram. Ia mencontohkan saran supaya setiap pembangunan harus dilengkapi dengan plang, hingga kini belum dilaksanakan oleh kadis Takowasbang yang lama.

Ini, kata Muhtar, tentu menjadi salah satu pekerjaan rumah bagi kepala Dinas Takowasbang yang baru. Meskipun secara disiplin ilmu, Kadis Takowasbang yang baru sebetulnya tidak terlalu relevan. ‘’Kalaupun disiplin ilmunya tidak sesuai, kita kasi kesempatanlah,’’ cetusnya. Karena bagaimanapun juga Walikota dalam menempatkan seorang pejabat sudah pasti melalui pertimbangan yang matang. Yang terpenting, Kadis Takowasbang yang baru bisa lebih tegas lagi. (fit)

Realisasi Penerimaan PBB Baru 11 Persen Mataram (Suara NTB) Realisasi penerimaan dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kota Mataram hingga bulan Mei 2014 hanya sekitar 11 persen. Hal ini disampaikan Kepala Dinas Pendapatan (Dispenda) Kota Mataram, H. M. Syakirin Hukmi, Rabu (4/6). Target penerimaan dari PBB di tahun ini sebesar Rp 12,5 miliar. Sementara saat ini yang telah terhimpun baru sekitar Rp 1,6 miliar.

Menurut Syakirin, siklus dari penerimaan PBB tahun ini agak berbeda dan ditargetkan dapat tercapai pada saat pelaksanaan Gebyar PBB yang akan dilaksanakan pada bulan September mendatang. “Sekarang ini trennya sudah mulai naik pembayaran itu, SPTT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang) baru kita sampaikan. Itu yang dipertanyakan Sekda kenapa rendah. Bulan Agustus-September insya Allah sudah tercapai target itu,” terangnya.

Tahun 2013 lalu, realisasi PBB sebanyak Rp 13 miliar. Sementara tahun ini ditargetkan sebesar Rp 12,5 miliar. Adanya penurunan target ini karena Dispenda Kota Mataram ingin melihat dulu data WP (Wajib Pajak) yang sebenarnya. Terkait data WP, beberapa waktu lalu Kantor Pelayanan Pajak Mataram Barat dan Mataram Timur merilis data terkait jumlah WP yaitu sekitar 92 ribu lebih. Pihak Dispenda kemudian menelisik lebih jauh mengenai detailnya data tersebut. Verifikasi dan validasi data akan dilihat terlebih dahulu dengan melihat pembayaran mulai dari tahun 2000. Karena menurutnya banyak yang tidak membayar kewajibannya terhitung dari tahun 2000 sampai saat ini.

Terkait penggunaan mobil pajak, Syakirin menyatakan saat ini pihaknya masih mempersiapkan hal teknis seperti inverter.

“Sekarang kami siapkan inverter sehingga bisa dioperasionalkan dimanapun dengan online, itu saja kendalanya,” ujarnya.

Dipekirakan sekitar bulan Juli mobil pajak yang dinamakan Mobil Operasional PBB P2 Kota Mataram sudah bisa dioperasikan. Ada dua unit mobil yang dipersiapkan yang nantinya akan berkeliling Kota Mataram untuk menarik pembayaran pajak langsung dari warga. “Insya Allah bulan Juli mulai beroperasi kalau tidak ada kendala teknis lagi laitannya dengan kesiapan kami online,” ujarnya. (yan)

Walikota Mutasi 14 Pejabat Mataram (Suara NTB) Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh kembali melakukan mutasi pada Rabu (4/6) siang. Pada mutasi kali ini ada 14 pejabat yang digeser maupun dinaikkan jabatannya. Walikota Mataram menyebutkan bahwa mutasi kali ini tidak ada yang tahu.

“Kalau sebelumnya lebih awal banyak yang tahu, terekspose dan sebagainya, tapi ini satupun tidak ada orang yang tahu. Secara tiba-tiba kemarin saja. Dan itu sudah saya bicarakan termasuk dengan Pak Wakil Walikota bahwa saya akan melakukan mutasi besok (Rabu) jam 12.00,” terangnya seusai melantik 14 pejabat di Ruang Kenari, Kantor Walikota Mataram.

Dengan tidak tereksposenya mutasi ini, Walikota mengatakan hal itu dapat menimbulkan pertanyaaan dan keheranan. Karena berbeda dengan mutasi-mutasi sebelumnya dimana telah beredar kabar dan informasi se-

belumnya.

Alasan dilakukannya mutasi disebutkan semata-mata untuk penyegaran. “Saya merasa penting untuk melakukan reorganisasi di beberapa dinas atau SKPD terkait. Inilah yang saya lakukan,” ujarnya.

Ia berharap kepada para pejabat yang baru dilantik untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh tanggung jawab sesuai sumpah yang diucapkan pada saat pelantikan.

Walikota juga meminta kepada pimpinan SKPD untuk melakukan pembinaan di lembaganya. “Ciptakan kekompakan di situ. Pelajari baik-

baik apa yang menjadi tupoksi dan programnya. Kemudian laksanakan,” perintahnya.

Dengan demikian rencana maupun program yang direncanakan dapat terlaksana sesuai targetnya.

Sejumlah eselon II yang menempati jabatan baru meliputi, Drs. H. Junaidi yang sebelumnya menjabat Inspektur Inspektorat Kota Mataram menjadi Kepala Dinas Tata Kota Mataram, kemudian Ir. H. Supardi, MT yang sebelumnya menjadi Kepala Dinas Tata Kota menjadi Kepala Badan Penggulangan Bencana Daerah (BPDB) Kota Mataram. Selanjutnya Drs. H. M. Kemal Islam yang sebelumnya menjabat Kepala BPBD Kota Mataram menjadi Kepala Dinas Pertamanan Kota Mataram, dan Ir. H. Makbul, MM yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Dinas Pertamanan menjadi Inspektur Inspektorat Kota Mataram.

Selain itu pada eselon III, Hj. Heni Kusmiwati yang menjadi Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum pindah menjadi Sekretaris Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kota Mataram, sementara Sekretaris Disbudpar, Ir. Hj. Ririn Yuniarti Listya Wardhani menjadi Kepala Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Mataram, dan Dra. Siti Miftahayatun menjadi Staf Ahli Bidang Pengentasan Kemiskinan yang sebelumnya menjabat Kepala Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah. Sedangkan sejumlah eselon IV sebagian besar berasal dari Dinas Kesehatan Kota Mataram yang merupakan sejumlah kepala Puskesmas di Kota Mataram.

Sementara itu, Sekda Kota Mataram, Ir. H. Lalu Makmur Said, MM menyampaikan penempatan jabatan bagi pejabat yang dimutasi diakui baru didiskusikan Walikota pada pagi

hari, Rabu (4/6). Ia menyebutkan ada Staf Ahli yang diminta fokus menangani kasus hukum yang sedang dihadapi sehingga diberikan waktu untuk istirahat dan kekosongan itu harus segera diisi.

Untuk pergeseran pejabat eselon II, Sekda mengatakan Dinas Pertamanan diinginkan agar ditempati oleh pejabat yang lebih muda sehingga bisa lebih aktif dalam bekerja.

Mantan Kadis Pertamanan kemudian dipindah menjadi Inspektur Inspektorat Kota Mataram yang pernah dijabat sebelumnya. “Tapi tentu dengan melihat pertimbanganpertimbangan,” ujarnya. Ia juga menyebutkan mantan Kadis Tata Kota, Ir. H. Supardi sering meminta untuk dipindah karena sudah lama berada di Dinas Tata Kota. Sekda menegaskan mutasi ini hanya perubahan dan pergesaran saja. “Tidak ada sesuatu yang luar biasa,” tandasnya. (yan)

Sopir Kecewa, Manajemen Lombok Taksi Mangkir Mataram (Suara NTB) Puluhan sopir Lombok Taksi, Rabu (4/6) kemarin terpaksa gigit jari. Niat mereka bertemu dengan GM Lombok Taksi, kandas. Pertemuan dengan Wakil Ketua DPRD Kota Mataram, H. Didi Sumardi, SH., di ruang rapat DPRD Kota Mataram tidak menghasilkan apa-apa, lantaran GM Lombok taksi mangkir.

Ketidakhadiran GM Lombok Taksi menurut Didi Sumardi kepada puluhan sopir yang telah menunggunya sejak pukul 10.00 Wita karena yang bersangkutan kembali meminta waktu untuk menyampaikan persoalan ini kepada kantor pusatnya di Jakarta. Pertemuan yang berlangsung hampir dua jam lamanya itu hanya mengulas alasan ketidakhadiran GM Lombok Taksi berikut janji dan komitmennya untuk menyelesaikan persoalan itu secepatnya. Salah satunya menegaskan bahwa sistem washing tidak akan dijadikan alat untuk memberhentikan para sopir.

Mendengar jawaban Didi Sumardi, satu per satu sopir yang hadir meninggalkan ruang rapat.

Hanya tersisa beberapa orang saja yang mendengarkan Wakil Ketua DPRD Kota Mataram itu menjelaskan komitmennya untuk memperjuangkan nasib mereka. Sebagian sopir memilih menunggu di lobi Dewan dan menumpahkan kekesalannya.

Mereka menyesalkan sikap Dewan yang dinilai kurang tegas sehingga memberikan kesempatan lagi bagi GM

Lombok Taksi untuk menyampaikan persoalan ini ke pusat.

Pasalnya, rentang waktu sejak pertemuan sebelumnya terbilag cukup panjang, yakni sepekan. Ternyata waktu sepekanpun belum cukup bagi GM Lombok Taksi untuk menyelesaikan persoalan yang ada.

Perwakilan sopir dalam kesempatan itu menyampaikan bahwa apa yang menjadi tuntutannya dan rekan-rekannya sangat sederhana. Yaitu, bagaimana mendapat kesejahteraan yang setara dengan pekerja-pekerja lainnya. Termasuk soal tunjangan hari raya dan Jamsostek. Para sopir menyayangkan ketidakhadiran GM Lombok Taksi. Pasalnya, dengan kehadiran para sopir di Kantor DPRD Kota Mataram, jelas mereka sudah mengorbankan waktu dan tenaga. Sementara, bersamaan dengan itu, ada target setoran yang menunggu.

Koordinator sopir Lombok Taksi yang menuntut kesejahteraan, Ahmad Jayadi meragukan apa yang disampaikan Didi Sumardi mengenai washing tidak akan dijadikan alat untuk memberhentikan sopir taksi.

Pasalnya, sehari sebelum hearing kemarin, enam orang sopir Lombok Taksi dipecat dengan sistem washing itu. Ia mengaku sangat kecewa dengan ketidakhadiran GM. Lombok Taksi.

Namun demikian, pihaknya masih mempercayakan penanganan kasus ini kepada pihak DPRD Kota Mataram. (fit)

(Suara NTB/fit)

KECEWA - Puluhan sopir Lombok Taksi berorasi usai meninggalkan ruang rapat DPRD Kota Mataram. Mereka kecewa lantaran GM Lombok Taksi tidak hadir pada pertemuan kemarin. Selain ke DPRD Kota Mataram, sopir Lombok Taksi ini melanjutkan aksinya ke Dishubkominfo

Bisa Dicabut, Izin Tempat Hiburan yang Salahi Aturan Mataram (Suara NTB) Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kota Mataram, Drs. Abdul Latif Nadjib menyampaikan tempat hiburan ataupun hotel dan lainnya yang ada di Kota Mataram hiburan yang menyalahi aturan atau tak beroperasi sesuai izinnya, dapat dilakukan pencabutan terhadap perizinannya. “Kalau kami jika izin itu disalahgunakan, pasti dibatalkan atau dicabut izinnya. Misalnya bengkel dipakai jadi salon, ya salah dong,” ujarnya, Rabu (4/6).

Nadjib mengatakan sejak tanggal 14 April lalu, pengurusan perizinan pariwisata tak lagi berada di pihaknya.

Namun sudah menjadi kewenangan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMP2T) Kota Mataram. Jika persyaratan pengurusan perizinan pariwisata sudah dilengkapi, maka pihaknya hanya tinggal memberikan rekomendasi.

“Kalau sudah memenuhi syarat, artinya saya gongnya saja. Kalau sudah mengajukan izin HO, semua sudah lengkap, semua sudah dirapatkan, tim

memberikan rekomendasi jadi selesai,” ujarnya.

Jika ditemukan ada tempat hiburan atau lainnya yang diduga menyimpang dari izin sebelumnya, maka izinnya bisa dikaji lagi dengan melihat sejauh mana penyimpangan yang dilakukan. Untuk mengawasi perhotelan maupun tempat hiburan, menurutnya perlu pengawasan semua pihak. “Kita samasama mengawal,” ujarnya.

Terkait antisipasi dampak penutupan lokalisasi Dolly di Surabaya, dikhawatirkan Mataram akan menjadi sasaran eksodus bagi para PSK. Apalagi Mataram menjadi salah satu daerah tujuan wisata. Mengenai itu, Nadjib mengatakan perlunya juga pengawasan dari masyarakat.

“Kita mohon kalau ada pendatang yang tidak benar atau tidak melaporkan diri pada RT/ RW, kita harus curiga,” ujarnya.

Hal itu sebutnya harus diantisipasi. Dalam waktu dekat ini, pihaknya akan mengumpulkan 56 krama adat yang telah terbentuk di Kota Mataram. Dalam pertemuan akan dibahas persoalan ini bagaimana mengantisipasi dampak tersebut. (yan)

(Suara NTB/ist)

LANTIK - Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh melantik 14 pejabat lingkup Pemkot Mataram yang dimutasi, Rabu (4/6) kemarin di Ruang Kenari, Kantor Walikota Mataram.

’’Rinjani Spa’’ Dukung Penertiban yang Dilakukan Pemkot Mataram Mataram (Suara NTB) ‘’Rinjani Spa’’ menyambut baik langkah penertiban melalui inspeksi mendadak (sidak) yang dilakukan Pemkot Mataram melalui Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disosnakertrans), belakangan ini.

Dukungan dari ‘’Rinjani Spa’’ ini, sebagai komitmen dari bisnis yang bergerak di bidang usaha spa, perawatan diri dan kecantikan ini dalam mendukung peraturan tentang ketenagakerjaan, termasuk menghapus image negatif usaha spa seperti yang dikesankan selama ini.

Demikian diungkapkan Owner ‘’Rinjani Spa’’, Nining kepada Suara NTB, Rabu (4/ 6) kemarin. ‘’Pada prinsipnya kami sangat mendukung langkah-langkah penertiban yang dilakukan Pemkot Mataram.

Ini merupakan bentuk perhatian dari pemerintah terhadap usaha spa. Bagi kami langkah yang dilakukan pemkot juga sekaligus menjadi sarana pembuktian bahwa usaha spa tidak semuanya negatif. Seperti usaha spa yang kami kelola (‘’Rinjani

Spa) yang memang usahanya murni pelayanan spa, perawatan diri dan kecantikan,’’ tegasnya.

Tidak dipungkiri bahwa image usaha spa dikesankan negatif masih banyak didengar. Usaha spa masih dikesankan dengan usaha kecantikan ‘’plus-plus’’ (pelayanan tambahan yang bersifat negatif). Tetapi Nining memberi jaminan bahwa usaha yang dikelolanya sejak 2013 lalu, benar-benar bergerak di bidang spa, perawatan diri dan kecantikan. ‘’Tidak ada pelayanan ‘’plus-plus’’ (yang dikesankan negatif).’’

Jika ada yang menyebutkan bahwa di tempat usaha ‘’Rinjani Spa’’ menyediakan kamarkamar yang diduga sebagai penginapan, ditegaskan Nining itu tidak benar. Kalau pun ada ruang-ruang yang disiapkan, itu merupakan ruang perawatan. Nining juga meluruskan pemberitaan Suara NTB yang mengesankan bahwa di tempat usahanya diduga ditemukan minuman keras bahwa itu tidak benar. ‘’Demikian juga soal penyediaan kamar, itu yang kami sediakan ad-

alah ruang perawatan bukan untuk menginap,’’ jelasnya.

Demikian juga soal aturan ketenagakerjaan, Nining mengatakan bahwa usaha yang dikelolanya telah menaatinya. ‘’Izin kami lengkap dan berbagai persyaratan untuk usaha spa sudah kami penuhi,’’ jelasnya.

Pun soal gaji karyawan. ‘’Rinjani Spa’’ memiliki tujuh orang karyawan. Gaji para karyawannya telah dibayar sesuai aturan ketenagakerjaan dan bahkan di atas UMP (Upah Minimum Provinsi). ‘’Karyawan kami juga memperoleh BPJS. Selain gaji di atas UMP, kami juga memberi bonus kepada karyawan,’’ terangnya.

Sebagai usaha spa, ‘’Rinjani Spa’’ akan berbinis secara profesional dan menaati semua aturan yang ditetapkan pemerintah. ‘’Sekali lagi saya sampaikan bahwa kami mengapresiasi langkah-langkah penertiban yang dilakukan Pemkot Mataram, sebagai implementasi menjaga Kota Mataram dengan motto ‘’Maju, Religius dan Berbudaya’’,’’ ujarnya. (049)

Bangunan Diduga Langgar Aturan

Tata Kota Minta Jangan Saling Menyalahkan Mataram (Suara NTB) – Sedikitnya enam bangunan yang berada di Kota Mataram, terindikasi melanggar aturan rencana tata ruang wilayah (RTRW) dan sempat menjadi perhatian Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Dinas Pekerjaan Umum (PU) Provinsi NTB, ditanggapi datar oleh Dinas Tata Kota dan Pengawasan Bangunan (Takoswabang) Kota Mataram.

Dalam pelaksanaan dan pengawasan, diminta jangan hanya bisa saling menyalahkan.

“Kalau saling salah menyalahkan, kapan ada solusinya,” ungkap Kepala Dinas Tata Kota dan Pengawasan Bangunan (Takowasbang) Kota Mataram, H. Supardi dikonfirmasi di ruangnya, Rabu (4/6) sebelum mutasi.

Menurutnya, pedoman atau aturan yang diterapkan, merupakan petunjuk yang sudah menjadi ketetapan bersama.

Artinya, undang – undang tersebut, harus diikuti kalau memang aturan tersebut baik untuk masyarakat. Dikata-

kan, sistem perkotaan sifatnya dinamis atau fleksibel, karena ada perkembangan – perkembangan yang memang tidak bisa dipungkiri terjadi.

“Ini kota, bukan pedesaan,” pungkasnya.

Hanya saja, antara instansi terkait jangan hanya mampu saling menyalahkan, sehingga tidak ada solusi yang dilahirkan. Semestinya, persoalan – persoalan tersebut dimusyawarahkan atau dirembukkan, agar lahir kesepakatan. “Ayo dong, kita duduk bersama dan lakukan musyawarah mufakat,” pintanya.

Terkait alih fungsi bangunan menjadi sarang burung walet, pihaknya tidak pernah memberikan atau bahkan ada izin usaha burung walet yang diminta oleh masyarakat.

Artinya, masyarakat memang secara sengaja menyalahgunakan pemanfaatan tersebut. “Tidak ada dan bahkan tidak pernah kita terbitkan izin itu,” kilahnya.

Sebaiknya, apa yang men-

jadi kebutuhan dari masyarakat, pemerintah sebagai pelayanan harus mengakomodir atau melayani kebutuhan tersebut. Dengan catatan, jangan sampai melenceng dari aturan.

Sebelumnya, bangunan yang terindikasi melakukan pelanggaran tata ruang di Kota Mataram, yang menjadi catatan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Dinas PU Provinsi NTB. Yakni, pertama, peralihan fungsi ruko menjadi budidaya sarang burung walet di Ampenan dan Cakranegara. Kedua, perubahan izin bangunan ruko menjadi hotel di Jalan Langko.

Ketiga, pembangunan PLTD Tanjung Karang di Kelurahan Tanjung Karang dan Tanjung Karang Permai. Empat, bangunan di atas saluran sebelah barat Mataram Mall di Jalan Pejanggik Kelurahan Cilinaya. Lima, bangunan yang melanggar di sempadan sungai di Jalan Bung Karno. Dan terakhir, bangunan Hotel Ratih Cakranegara. (cem)

SUARA PULAU LOMBOK Harga Pupuk Tembus Rp 300 Ribu

Hanya Berpikir Produksi TINGKAT pemahaman petani terhadap agribisnis dinilai masih minim. Sebagian besar petani masih berpikir pada produksi. Mereka belum banyak yang memikirkan hasil komoditi pascaproduksi. Penilaian ini disampaikan Kepala Badan Penyuluhan Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Kehutanan (BP4K) Lotim, Ir. Sapirin pada Suara NTB di Selong, belum lama ini. Diakuinya, gambaran minimnya pemahaman agribisnis ini dilihat dari banyaknya produk pertanian Lotim yang dihargakan sangat murah di pasar-pasar tradisional.

Produk pertanian Lotim ini minim yang bisa masuk ke supermarket dengan harga yang bergengsi. Terlihat pula di pasar-pasar tradisional, produk tanaman pertanian masih kurang beragam. Paling banyak hanya lima jenis yang dijual di pasar-pasar tradisional. Itupun jumlahnya membludak, sehingga mempengaruhi harga.

Konsep agribisnis yang dihajatkan pemerintah selama ini belum nyambung dengan tingkat pemahaman petani, sehingga diperlukan pelatihan terus menerus kepada petani agar bisa berjiwa bisnis. Dari seluruh petani di Lotim, hanya 30 persen saja yang mengarah pada agribisnis. Fakta ini menunjukkan akan cukup lama memajukan dunia pertanian Lotim. Hal ini diperparah dengan manajemen di tingkat petani yang dipandang masih lemah. ‘’Bagaimana cara mena nam semangka yang buahnya sangat besar, menanam kubis ungu dan lainnya belum ada ditemukan di Lotim. Sedangkan di daerah lain seperti Malang Jawa Timur, sudah banyak produk tanaman petani yang tembus pasar modern dengan harga yang cukup menggiurkan,’’ ujarnya men contohkan.

Konsep pelatihan kepada petani juga dipandang sejauh ini kurang efektif. Cukup sering sejumlah petani di kirim mengikuti pelatihan, akan tetapi hanya bisa terpana dan heranheran saja ketika melihat produk tanaman hortikultura yang dihasilkan petani daerah lain. (rus) Sapirin

Petani Tuntut Pemkab Loteng Bertanggung Jawab Praya (Suara NTB) Kelangkaan pupuk khususnya jenis Urea, sudah mulai dirasakan para petani di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) sejak sebulan terakhir. Sayangnya, Pemkab Loteng justru terkesan tidak ada tindakan apapun untuk bisa mengatasi persoalan tersebut. Para petani pun menuntut pertanggungjawaban dari Pemkab Loteng, karena harga pupuk tembus Rp 300 ribu per kuintalnya.

Khaidir, petani asal Desa Langko Janapria, saat menyampaikan pengaduan di Konsorsisum LSM Loteng, Rabu (4/ 6) kemarin, mengungkapkan kelangkaan pupuk di wilayahnya sudah sejak awal dirasakan. Kelangkaan ini terjadi hampir di semua wilayah di Loteng. Ironisnya, pemerintah daerah terkesan tidak ada upaya mengatasi persoalan kelangkaan pupuk.

Selain langka tambah Khaidir, pupuk di wilayahnya juga mahal. Akibatnya, petani mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan pupuk bagi tanaman padinya. Padahal pupuk pada saat-saat sekarang ini sangat dibutuhkan oleh petani. “Untuk pupuk jenis Urea, harganya jauh di atas harga eceran tertinggi (HET).

Antara Rp 250 ribu per kuintal hingga Rp 300 ribu,” bebernya.

Pihaknya pun menduga, langka dan mahalnya harga pupuk saat ini tidak lepas dari adanya permainan di tingkat pengecer dan distributor. Jika tidak, tidak mungkin harga pupuk mahal dan langka. “Jadi kami sangat berharap pemerintah daerah melakukan upaya-upaya penyelamatan terhadap petani. Jangan sampai selalu petani yang jadi korban,” keluhnya.

Terkait persoalan tersebut, Presidium Konsorsium LSM Loteng, Saeful Muslim, S.Pt., menegaskan pemerintah punya tanggung jawab untuk menyelamatkan petani. Dari potensi gagal tanam maupun gagal panen akibat kelangkaan pupuk. Untuk itukah Pemkab Loteng harus segera bersikap.

Dikonfirmasi terpisah, Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan (Dispertanak) Loteng, Ir. Ibrahim, tidak menampik terjadinya kelangkaan pupuk di Loteng.

Meski demikian, pihaknya membantah pihaknya tidak pernah ada upaya untuk mengatasi persoalan tersebut. “Tidak bukannya tidak ada upaya. Tapi karena kondisi stok pupuk yang membuat pupuk menjadi langka di lapangan,” kilahnya.

Langkanya pupuk khusus untuk jenis urea di Loteng saat ini, lebih karena stok pupuk yang terbatas. Di mana pada musim tanam kali ini Loteng hanya mendapat jatah sekitar 17 ribu ton pupuk urea. Angka tersebut jauh di bawah permintaan yang diajukan oleh Pemkab Loteng sebelumnya yakni sebanyak 24 ribu ton.

Terhadap persoalan ini, pihaknya pun sudah melayangkan surat permintaan penambahan jatah pupuk ke pemerintah pusat. Baik itu melalui pemerintah provinsi atau secara langsung meminta ke pemerintah pusat. Hanya saja, sampai saat ini belum ada jawaban dari pemerintah pusat terkait permintaan penambahan kuota pupuk tersebut. (kir)

(Suara NTB/dok)

Retribusi Tembakau

Pemkab Lotim Minta Penyesuaian Selong (Suara NTB) Kontribusi perusahaan mitra budidaya tembakau virginia Lombok harus disesuaikan. Pasalnya, besaran Rp 50 per kilogram krosok ini dianggap sudah tidak sesuai. Penentuan besaran kontribusi perusahaan dihitung saat harga tembakau dua pertiga dari harga sekarang.

Demikian disampaikan Asisten II Bidang Ekonomi Pembangunan Setda Lombok Timur (Lotim) H. Aminullah pada pertemuan membahas soal tembakau di kantor Bupati Lotim Rabu (4/6). Hadir sejumlah perwakilan dari pihak perusahaan dan jajaran dinas perkebunan dan kehutanan Lotim.

Menurutnya, harga tembakau virginia saat ini sudah tiga kali lipat dibandingkan dengan harga saat itu. Terpenting kata Aminullah, sama-sama menguntungkan dan tidak ada yang dirugikan antara perusahaan dengan pemerintah.

Hal senada disampaikan Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Lalu Zainal Abidin. Menurutnya, sumber pendapatan asli daerah dari retribusi tembakau di Lotim saat ini masih kecil, sehingga diharapkan ada kenaikan. Di Lotim diketahui jumlah perusahaan mitra tembakau yang beroperasi sebanyak 21 unit.

Pada musim tanam 2014 ini, luas areal tanam tembakau virginia Lombok seluas 11.249,95 hektar. Target produksi 23.040 ton dan target pembelian perusahaan mitra mencapai 23.385 ton. Adapun jumlah petani tembakau yang tercatat sebanyak 4.240 orang dengan 5.106 unit oven. Kepala Bidang Budidaya Tanaman Perkebunan Muhrim menambahkan, dari 21 perusahaan mitra tembakau terbanyak yang akan membeli adalah PT Export Leaf indonesia (ELI) sebanyak 6.672 ton.

Hal ini dilihat dari luas areal tanam PT ELI 3.438 ha. Jumlah petani 817 orang dan kepemilikan oven sebanyak 914 unit.

Berikutnya PT Sadhana Arifnusa akan menanam di atas lahan seluas 1.937 ha dengan target produksi dan pembelian 4.883 ton. Jumlah petani binaan 728 orang dengan 845 unit oven. Perusahaan lainnya AOI akan menanam di atas lahan seluas 1.845 ha, target produksi 3.570 ton dan juga akan membeli sebanyak 3570 ton. Perusahaan lainnya juga dipastikan akan kembali membeli pada musim tanam 2014 ini.

Sementara soal dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBH-CHT) Asisten II mengingatkan agar tepat sasaran.

Apalagi, saat ini persoalan DBH-CHT mendapat sorotan.

Pihaknya tidak menginginkan terulang kembali distribusi yang bisa berbuntut tindak pidana.

Aminullah menyebut, jumlah DBH-CHT yang kan diarahkan ke petani sebanyak Rp 17miliar. Penyaluran dana ke petani tahun ini juga sama dengan akhir 2013 lalu dan diberikan langsung ke petani. Sebelumnya penyaluran DBG-CHT dilakukan melalui kelompok. Mekanisme lewat kelompok inilah yang diduga banyak terjadi praktik pemotongan. Menyadari hal itu, seluruh petani telah diminta membuat rekening di bank daerah, sehingga bisa segera ditransfer. (rus)

(Suara NTB/ham)

OBJEK WISATA - Taman Narmada Lombok Barat merupakan salah satu objek wisata andalan di NTB. Setiap hari libur atau akhir pekan banyak wisatawan datang berkunjung. Meski demikian, pada hari kerja banyak wisatawan dari luar NTB yang datang menikmati panorama di taman peninggalan Raja Karangasem ini.

Penyertaan Modal pada Bank NTB dan PDAM Terancam Tak Cair Tanjung (Suara NTB) Pemerintah Kabupaten Lombok Utara (KLU) terancam tak akan dapat mencairkan Rp 6 miliar dana penyertaan modal pada Bank NTB dan PDAM Lombok Utara. Pasalnya, sampai saat ini Banggar tetap menolak membahas Raperda Penyertaan Modal, karena eksekutif tidak mengajukan pembahasannya dalam Program Legislatif Daerah (Prolegda) 2014 DPRD KLU. Anggota Banggar DPRD KLU, Ardianto, SH, kepada Suara NTB, Rabu (4/6), menegaskan, tidak ada alasan bagi DPRD untuk membahas penyertaan modal, karena tidak per-

nah diagendakan dalam Prolegda. Dari 20 Prolegda yang disusun Badan Legislasi (Banleg), tak 1 pun terkait dengan peruntukan dana Rp 6 miliar yang disetujui pada pembahasan awal APBD 2014 lalu itu.

“Ada 3 alasan yang membuat kami di Banggar bisa membahas Ranperda di luar Prolegda, yaitu apabila berkaitan dengan hal yang bersifat emergency, post major dan kerjasama baru dengan pihak ketiga. Tetapi untuk dua Perusda ini, tidak ada 1 pun di antara 3 syarat itu yang memenuhi. PDAM dan Bank NTB itu bukan baru,” ungkap Ardianto.

Untuk diketahui kata dia, Rp 6 miliar dana penyertaan

modal itu teralokasi masingmasing Rp 4 miliar ke PDAM dan sisanya Rp 2 miliar ke Bank NTB. Awal pembahasan RAPBD menuju APBD, 3 anggota DPRD, termasuk Ardianto dan Sopian, Walk Out (WO) dari ruang sidang, karena tidak terima dengan Penyertaan modal ini - yang tidak pernah disuarakan sejak awal.

Ia melihat kecenderungan eksekutif Pemda KLU, terkesan ingin memaksakan Rp 6 miliar ini meski tidak pernah diusulkan.

Alih-alih menekan belanja, penyertaan modal ini bahkan dicantumkan dengan menaikkan anggaran defisit pada neraca APBD 2014. “Saat disetujui pun, tanpa kami bertiga, karena posisi sudah kuorum. Tetapi pemerintah rupanya tidak jeli, penyertaan masuk di APBD tapi tidak buru-buru mengajukan usulan pembahasan Ranperda penyertaan modal ke Prolegda,” ujarnya.

Ardianto dalam konteks ini, tidak ingin mengambil risiko hukum apabila eksekutif ngotot mencairkan. Ia bahkan mengancam akan tetap pada posisi menolak, kapanpun eksekutif melobi Banggar untuk mencantumkan pembahasan raperda. Alasan dia jelas, Banleg tidak pernah menjadwalkan pembahasan Raperda Penyertaan Modal. “Kalaupun nanti ada rapat, saya tetap pada posisi WO. Apabila eksekutif tetap mencairkan dan terjadi persoalan hukum, Banggar akan dimintai tanggung jawab,” sambungnya.

Terpisah, Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Aset dan Keuangan Daerah (DPPKAD) KLU, M. Irwan, M.Si., yang dikonfirmasi belum bersedia berkomentar. “Saya masih ada tamu dari BPK. Pertemuan kemungkinan sampai malam dan baru berakhir pemeriksaannya nanti tanggal 17 Juni. Untuk hal ini, saya belum ada jawaban,” kata Irwan yang juga Tim TAPD Pemda KLU ini via telepon. (ari)

Halaman 3

Pemda KLU Belum Bayar Hadiah Pemenang MTQ Tanjung (Suara NTB) Penyelenggaraan Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) ke 5 di Santong, Kecamatan Kayangan, bisa saja diklaim sukses dan lancar. Kendati gelaran MTQ itu sudah ditutup resmi Bupati KLU H. Djohan Sjamsu, 27 Mei lalu, hingga kini kafilah MTQ yang meraih juara belum memperoleh hadiah (dana) dari panitia.

Ketua LPTQ Kecamatan Tanjung, Zainal Abidin, termasuk salah satu yang mengeluhkan belum diberikan hadiah bagi pemenang MTQ. Di sela-sela menghadiri serah terima bantuan dari anggota DPRD KLU, Ardianto, SH., kepada Pemenang Lomba di dua Desa (Tegal Maja dan Jenggala), Zainal mengeluh, panitia hampir tak pernah tepat waktu memberikan hadiah dana kepada peserta MTQ. “MTQ ini bukan untuk yang pertama kali diadakan. Harusnya ini menjadi pelajaran bagi Pemda karena berkali-kali ditagih,” ungkap Zainal.

Pihaknya mengisyaratkan pihaknya selaku Panitia LPTQ Kecamatan telah berupaya menghubungi pihak terkait di Pemda KLU dan meminta hadiah pemenang lomba. Namun sampai saat ini, peserta MTQ baru memperoleh hadiah piala, tanpa disertai uang tunai yang dicantumkan sebagai stimulus peserta pemenang lomba.

Zainal mengisyaratkan pula, upaya tagih-menagih dana pemenang lomba bukan kali pertama. Dalam 4 edisi gelaran MTQ sebelumnya,

panitia kecamatan juga harus menagih berulang kali ke Panitia Kabupaten.

Anggota DPRD KLU, Ardianto, SH., Rabu (4/6), mengisyaratkan persoalan hadiah uang tunai yang tidak dibayarkan ini akan menjadi salah satu bahan evaluasi di lembaga legislatif KLU. Jika eksekutif tidak mengubah kinerjanya, besar kemungkinan DPRD tidak akan meluluskan item ini ketika nanti diusulkan oleh eksekutif. “Ini kami catat sebagai bahan evaluasi dan pertimbangan. Kalau terus-terusan seperti ini, bisa saja Banggar nanti mencoret (meski tujuan program sangat mulia),” ungkapnya.

Untuk diketahui, Selasa (3/6) sore, Ardianto memberikan bantuan dana hingga puluhan juta bagi Pemenang MTQ khusus di 2 desa, Kecamatan Tanjung.

Hadiah uang tunai ia janjikan untuk mendukung peningkatan prestasi peserta mulai dari tingkat anak-anak, remaja dan dewasa, dengan nominal bervariasi mulai dari (terendah) Rp 500 ribu, sampai Rp 2 juta per orang.

Menanggapi utang Panitia MTQ kepada peserta pemenang lomba, Ketua Panitia MTQ Kabupaten Lombok Utara, H. Kholidi Kholil, MM, menjanjikan, hadiah MTQ bagi pemenang dibayar Kamis (5/6) ini. Pemerintah daerah, katanya, akan membayar hadiah langsung ke masing-masing kecamatan. Mengenai hambatan pemberian hadiah akan dijelaskan hambatannya oleh Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda KLU. (ari)

Tinggi, Angka Kebutaan di Loteng Praya (Suara NTB) Jumlah penduduk di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) yang mengalami kebutaan maupun yang terancam kebutaan,tercatat cukup tinggi. Dari hasil survai yang dilakukan The Fred Hollow Foundation (FHF) Australia awal tahun 2014 ini tercatat sekitar 4 persen dari total pendudukan Loteng mengalami kebutaan.

Demikian diungkapkan Nation ProgramManagerTheFredHollows Foundation-Australia, Iskandar, kepada Suara NTB, usai bertemu Bupati Loteng H. M. Suhaili FT, terkait rencana pemberian bantuan dari lembaga donor tersebut ke Pemkab Loteng, Rabu (4/6).

Iskandar menjelaskan, persentase tingkat kebutaan tersebut menunjukkan kalau potensi pendudukan Loteng mengalami kebutaan, juga cukup tinggi. “Jika penduduk Loteng saat ini tercatat sebanyak 900 ribu jiwa, maka ada 36 ribu penduduk Loteng yang saat ini mengalami kebutaan,” jelasnya.

Bahkan angka tersebut, katanya akan terus meningkat dalam tahun-tahun ke depan. Pasalnya, jumlah penderita katarak yang merupakan penyumbang utama terbesar kasus kebutaan di Loteng, juga terus bertambah. “Persentase penderita katarak di Loteng saat ini sekitar 0,1 persen.

Inilah yang mendorong, bertambahnya jumlah kasus kebutaan di Loteng,” tandasnya.

Untuk itulah, diperlukan langkah-langkah penanganan yang optimal, supaya jumlah kasus kebutaan di Loteng bisa ditekan semaksimal mungkin. Karena kasus

kebutaan, sebenarnya bisa dicegah sejak dini dengan melakukan upaya-upaya antisipasi sejak dini.

Sebagai bentuk kepedulian, lanjutnya, tahun ini pihaknya akan memberikan bantuan kepada Pemkab Loteng, salah satunya berupa pelatihan dan pendidikan. Dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia (SDM) tenaga kesehatan Loteng. Sehingga diharapkan, tenaga-tenaga kesehatan yang ada, bisa melakukan deteksi dini terhadap potensi kebutaan.

Hal senada disampaikan Kepala Dinas Kesehatan (Dikes) Loteng, dr. Nurhandini Eka Dewi, Sp.A. Ia menjelaskan, sejak tahun 2011 lalu pihaknya cukup intens melakukan kegiatan pengobatan dan operasi mata, terutama bagi para penderita katarak. Di mana pada tahun 2011, tercatat sebanyak 1.301 penderita katarak menjalani pengobatan.

Jumlah tersebut meningkat menjadi 1.614 pada tahun 2012.

Sedangkan pada tahun 2013 lalu, jumlah penderita katarak yang menjalani pengobatan, menurun menjadi 1.417 penderita. “Sementara itu untuk tahun 2014, sampai bulan Juni ini baru 184 penderita yang menjalani pengobatan dan operasi mata,” jelasnya.

Kecilnya jumlah penderita katarak yang menjalani pengobatan tersebut, bukan karena perhatian Pemkab Loteng kepada penderita katarak menurun.

Tetapi karena persoalan teknis, yakni adanya perubahan pola dari Jamkesmas ke BPJS, sehingga menyulitkan pada proses klaim. (kir)

KLU Usulkan 480 Formasi CPNS ke Pusat Tanjung (Suara NTB) Pemerintah Kabupaten Lombok Utara (KLU) kembali melayangkan usulan penambahan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Untuk tahun 2014 ini, tercatat sebanyak 480 formasi CPNS telah dilayangkan ke pemerintah pusat.

“Tahun 2014 ini kita sudah usulkan sebanyak 480 formasi, dan sampai saat ini kita belum memperoleh balasan,” ungkap Kepala Bagian Kepegawaian Daerah, Setda KLU, Hj. Titi Hidayati, Rabu (4/6).

Ia menjelaskan, penambahan kuota usulan CPNS itu sebelumnya menjadi anjuran Kemenpan untuk disodorkan secepatnya. Daerah diminta mengusulkan berdasarkan beban kerja dan analisis jabatan.

Berbeda dengan tahun sebelumnya, khusus untuk pengajuan tahun ini - yang telah disampaikan, BKD Setda KLU mengajukan usulan terhadap rekrutmen 12 orang tenaga dokter melalui penerimaan jalur khusus.

“Sejak awal tahun 2013, kita sudah diminta oleh Menpan agar menyiapkan usulan tenaga dokter lewat jalur khusus. Alhamdulillah, hari ini juga formasi itu dijemput ke Jakarta oleh Pak Asisten, didampingi Staf BKD,” katanya.

Menyikapi jumlah CPNS yang diterima khususnya dari jalur CPNS Katagori 2, Titi

Hidayati mengemukakan - di hadapan Pansus, bahwa dari 432 orang usulan tenaga K2, 13 orang di antaranya tidak mengikuti tes.

Ke 13 orang itu dengan alasan, 2 di antaranya meninggal, dan 11 lainnya dinyatakan mengundurkan diri, karena tidak mengambil nomor tes.

Ia memastikan, seluruh tenaga yang diajukan itu telah terdata seluruhnya dan melalui pemberkasan. Sebagaimana surat jawaban dari pusat, terhadap peserta tes 432 orang, tercatat 304 orang yang dinyatakan lulus teralokasi ke dalam dua formasi.

“Jadi dari 304 orang yang lulus itu, terbagi dalam dua formasi, yaitu formasi 2013 sebanyak 153 orang dan formasi 2014 sebanyak 151 orang, sehingga totalnya 304 orang,” sambungnya. (ari)

Titi Hidayati

(Suara NTB/dok)

SUARA NTB Kamis, 5 Juni 2014

SUARA PULAU SUMBAWA

SUARA NTB Kamis, 5 Juni 2014

Halaman 4

123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567

Kerjasama Disporabudpar Sumbawa dengan Harian Suara NTB Resmi Ditutup

SMPN 1 Labuan Badas dan SMAN 1 Utan Juara LPI 2014 Sumbawa Besar (Suara NTB) Liga Pendidikan Indonesia (LPI) Piala Presiden memperebutkan Piala Tetap Bupati Sumbawa tahun 2014 resmi ditutup Bupati yang diwakili Asisten I Setda Sumbawa, Dr. M. Ikhsan, Rabu (4/6) di stadion Pragas. Setelah pertandingan final antara SMAN 1 Utan dan SMAN 4 Sumbawa, yang akhirnya dimenangkan SMAN Utan. Sementara untuk tingkat SMP, SMPN 1 Labuan Badas keluar sebagai juara.

Pertandingan final SMAN 4 Sumbawa melawan SMAN Utan berjalan seru. Kedua tim saling melancarkan serangan.

Namun pressing ketat yang diperagakan membuat tak ada gol yang tercipta di sepanjang waktu normal 2 X 45 menit. Hingga harus dilanjutkan dengan adu tendangan pinalti. Babak tostosan tersebut akhirnya dimenangkan SMAN 1 Utan dengan sekor 3-2, yang keluar sebagai Juara LPI 2014. SMAN 4 Sumbawa harus puas sebagai runner up, Juara III, MAN 1 Sumbawa dan Juara IV, SMAN 1 Sumbawa. Keluar sebagai pemain terbaik, M. Ikhsan Y dari SMAN 1 Sumbawa. Sementa-

ra daftar pencetak gol terbanyak diraih Rival Alviansyah dari SMAN 4 Sumbawa dan Reddy Aruna Saputra (SMAN 1 Sumbawa) yang masing-masing mendonasikan 7 gol selama kompetisi berlangsung.

Untuk tingkat SMP, Juara I diraih SMPN 1 Labuan Badas, Juara II, SMPN 1 Moyo Utara, Juara III SMPN 2 Sumbawa dan Juara IV SMPN 1 Lape. Top score, atas nama Ifan Efendy (SMPN 1 Labuan Badas) dan Hardika (Hariyanto (SMPN 1 Moyo Utara) dengan jumlah 13 gol yang dilesakkan. Pemain terbaik jatuh kepada Bambang Hariyanton (SMPN 2 Sumbawa).

Para Juara memperoleh hadiah beruapa Juara I, Piaala Tetap Bupati, Imbal prestasi Rp 5 juta, medali dan piagam penghargaan.

Juara II, Piala Tetap Bupati, Imbal Prestasi, Rp 3 juta, medali dan penghargaan. Juara III, Piala Tetap Bupati, Imbal Prestasi Rp 2,5 juta, piagam dan medali. Serta Juara IV, Piala Tetap Bupati, Bola Sepak dan piagam atas nama pemain. Untuk pemain terbaik dan top scorer selain mendapatkan Piala Tetap juga Imbal; Prestasi masing-masing Rp 1 juta, piagam dan medali.

Diketahui LPI 2014 ini,

menurut Laporan Kepala Dinas Pemuda Olahraga, Budaya dan Pariwisata (Disporabudpar) Sumbawa, H. Amri M.Si, yang diwakili Kabid Olahraga, Drs. Agus Salim, sebagai penyelenggara kegiatan, diikuti 18 kesebelasan tingkat SMA/MA/SMK dan 25 kesebelasan SMP sederajat. Kegiatan ini terjalin berkat kerjasama dengan Dinas Pendidikan NAasional (Diknas) dan Pengcab PSSI Sumbawa.

Asisten I Setda Sumbawa, Dr. H. M. Ikhsan, dalam sambutannya ketika menutup LPI 2014, menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada panitia dan peserta yang telah berhasil menyelenggarakan event ini dengan baik. Para peserta telah mempertontonkan permainan yang berkualitas sebagai modal awal bagi kemajuan dunia pesebakbolaan di Kabupaten Sumbawa.

Mudah-mudahan di tingkat provinsi, dapat pula menunjukkan kualitas terbaik dan patut untuk diperhitungkan.

Diharapkan pula kegiatan ini, dapat memberikan kontribusi positif bagi daerah, terutama dalam mencetak kader-kader sepak bola yang berkualitas. Pihaknya optimis kebaradaan LPI

(Suara NTB/arn)

HADIAH - Asisten I Setda Sumbawa, H.M. Ikhsan menyerahkan piala dan hadiah kepada Rival Alviansyah (SMAN 4 Sumbawa) sebagai pencetak gol terbanyak tingkat SMA. yang kini memasuki tahun keempat kompetisi mampu menjadi sumber pemain sepakbola berkualitas. Dengan adanya pembinaan usia dini,, Asisten I berharap nantinya anak-anak dapat menjadi seorang pejuang.

Apalagi disadari, olahraga pada umumnya, memiliki arti penting bagi upaya mewujudkan SDM yang berkualitas. Makanya pemahaman yang benar terhadap makna olahraga perlu terus dis-

osialisasikan kepada masyarakat luas.

Dalam setiap kegiatan olahraga yang bersifat lomba atau kompetisi, paling tidak ada dua hal yang sangat menonjol. Yakni, semangat juang dan nilainilai sportifitas. Kedua hal inilah yang senantiasa kita butuhkan dalam membangun daerah dan bangsa ini. “Semangat juang yang tinggi dibarengi kejujuran dan nilai-nilai sportifitas , Insya

(Suara NTB/arn)

SELAMAT - Tampak pada pemain SMPN 1 Badas (Juara LPI 2014 tingkat SMP) menyalami Kepala Disporabudpar Sumbawa, H. Amri S.Sos, M.Si yang memberi ucapan selamat.

Allah kita akan mampu berkiprah secara maksimal. Dan siap menerima hasil yang dicapai dengan lapang dada. Kepada peserta yang berhasil meraih juara, saya ucapkan selamat dan sukses. Diserai harapan agar terus memacu diri untuk meraih prestasi dan mengangkar reputasi daerah kita pada event yang lebih tinggi. Bagi yang belum berhasil, saya minta tidak kecewa, melainkan dijadikan cambuk

untuk lebih giat berlatih pada masa mendatang,”demikian H. M. Ikhsan.

Hadir menyaksikan acara penutupan LPI, Kadis Diknas, Sudirman S.Pd, Ketua Pengcab PSSI, Burhanuddin AB, perwakilan Kejaksaan Negeri Sumbawa dan Polres Sumbawa, Staf Ahli Bupati, Dr. Ikhsan Safitri, dan pejabat lainnya serta sejumlah kepala sekolah. (arn/*)

Polisi di KSB Diimbau Lebih Waspada Taliwang (Suara NTB) Insiden penembakan yang menewaskan anggota kepolisian Polres Kabupaten Bima, Senin malam lalu, membuat seluruh jajaran korps Bhayangkara waspada. Tak terkecuali di Polres KSB yang langsung mengimbau agar seluruh anggota jajarannya untuk berhati-hati dan meningkatkan kewaspadaan.

(Suara NTB/use)

NEGOSIASI - Aparat TNI dan Polri tampak sedang bernegosiasi dengan para pendemo yang memprotes kedatangan anggota SIKIB di Bima, sebelum akhirnya mereka dibubarkan paksa oleh aparat, Rabu (4/6).

Demo Kedatangan SIKIB Dibubarkan Paksa Bima (Suara NTB) Kedatangan rombongan Solidaritas Istri Kabinet Indonesia Bersatu (SIKIB) dengan beberapa agenda di Kabupaten Bima, Rabu (4/6), mendapat tentangan dari kelompok Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) STKIP Taman Siswa. Hanya saja, aksi tersebut terpaksa dibubarkan oleh aparat karena dinilai makin memperburuk citra Bima di tingkat nasional.

Aksi pembubaran paksa sekitar pukul 10.30 Wita. Sedianya pendemo hendak menghadang rombongan yang akan melintas di jalan tersebut. Namun saat aksi berjalan, Dandim 1608/Bima Letkol Tomi Feri mendatangi para pen-

demo dan meminta baik-baik agar aksi dihentikan. Pasalnya aksi penolakan kedatangan SIKIB tersebut justru akan membuat nama Bima semakin buruk di tingkat nasional. Di hadapan korlap, Tomi menjelaskan bahwa kedatangan rombongan dengan niat baik bahkan membawa bantuan bagi masyarakat Bima. “Kenapa harus didemo, kita ingin Bima ini bisa eksis,” tandas Tomi.

Yang kedua, Tomi juga minta para mahasiswa tersebut menjaga nama baik Bima.

Untuk itu dia meminta agar aksi tersebut tak dilanjutkan.

“Jika tidak dihentikan, kami bisa mengambil sikap tegas,”

tutur Tomi Hanya saja, meski telah diminta baik-baik para pendemo tetap melanjutkan aksinya dan berorasi. Tak berapa lama kemudian, sejumlah orang berpakaian sipil datang dan membubarkan paksa massa aksi. Untungnya saat itu tak terjadi bentrokan fisik. Aparat Kepolisian dibantu aparat TNI pun meredam situasi. Lantaran dibubarkan paksa, para pendemo akhirnya membubarkan diri dengan tertib.

Sebelumnya, dalam orasinya HMI menuding jika kedatangan rombongan SIKIB yang merupakan istri para menteri dan beberapa staf ini merupa-

kan pemborosan anggaran Negara. Selayaknya, anggaran yang tidak kecil dimaksud bisa dimanfaatkan bagi kepentingan rakyat. Kedatangan para istri menteri tersebut sebagai bentuk realita Negara Indonesia saat ini masih sama seperti dahulu. “Apalagi orientasi kedatangannya tidak jelas,” teriak Sudarmansyah.

Dia pun mempertanyakan apakah dengan kedatangan rombongan SIKIB bisa memberi dampak positif bagi rakyat atau tidak. Namun pihaknya menuding jika kedatangan rombongan SIKIB justru akan membuat masyarakat kecil makin menjerit karena anggaran untuk mereka dipangkas. (use)

Pilkada Dompu

Bambang akan Kembali Mencalonkan Diri Dompu (Suara NTB)Bupati Dompu, Drs H. Bambang M. Yasin menegaskan akan kembali mencalonkan diri dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2015 mendatang. Dia menilai masih banyaknya pekerjaan yang belum selesai.

H. Bambang siap mendukung bila ada pasangan calon yang bisa menumbuhkan ekonomi di atas 8 persen, menurunkan angka kemiskinan hampir 2 persen, dan melipatgandakan daya beli masyarakat dalam tiga tahun. ”Saya akan maju lagi, bukan karena mengejar jabatan Bupati tapi karena masih banyak pekerjaan yang belum selesai seperti (proyek) Rababaka komplek kita baru mulai,” tegas Drs H. Bambang M. Yasin kepada Suara NTB di ruang kerjanya, Rabu (4/6).

Sebelumnya, Ketua DPRD Dompu, Rafiuddin H Anas, SE menilai Drs H. Bambang M. Yasin masih bimbang untuk maju atau tidak dalam Pilkada 2015 mendatang. “Saya menilai H. Bambang masih bimbang menentukan sikap untuk maju atau tidak pada (Pilkada) 2015 mendatang.

(Suara NTB/ula)

Rafiuddin H Anas, SE

Karena tidak adanya tanda dan respon yang diberikannya menjelang suksesi 5 tahunan,” tegas Rafiuddin kepada Suara NTB di ruang kerjanya, Selasa (3/6).

Di antara yang membuat H. Bambang bimbang, dikatakan Rafiuddin, soal tata pemerintahan di Kabupaten Dompu yang dinilainya carut marut. Berbeda dengan Syafruddin Yasin, S.Ap yang dikenal dengan jargon Lamba Rasa, justru lebih serius meng-

hadapi Pilkada 2015 dengan pergerakan yang dibangunnya.

Penilaian Rafiuddin soal carut marutnya tata pemerintahan di Dompu justru ditantang balik oleh H Bambang M Yasin dengan meminta Ketua DPRD dari PKNU ini untuk menunjukkan indikator carut marut tata pemerintahan di Dompu. Karena untuk kinerja keuangan daerah, Dompu justru mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) setelah bertahun-tahun memperoleh Disclaimer dari BPK. Untuk perencanaan dan pelaksanaan program melalui program TEPPA, Dompu justru disebut oleh Wakil Presiden RI, Budiono sebagai salah satu dari lima Kabupaten/Kota terbaik di Indonesia. “Siapa yang bicara carut marut pemerintahan, silakan disebut dengan indikator yang jelas. Jangan pakai perasaan,” sindir H. Bambang.

H. Bambang juga mengungkapkan, dalam tiga tahun kepemimpinannya bersama Ir H. Syamsuddin H. Yasin berhasil menumbuhkan ekonomi Dompu di atas 8 persen, menurunkan angka kemiskinan hampir 2 persen setahun dan meli-

patgandakan daya beli masyarakat. “Kalau ada yang bisa memaparkan dengan rinci dan mampu menumbuhkan ekonomi Dompu di atas 8 persen per tahun dan menurunkan angka kemiskinan hampir 2 persen, saya siap mendukungnya walaupun saya sudah mendaftarkan diri (sebagai calon),” tegas H. Bambang M Yasin. (ula)

“Antisipasi insiden itu, tadi pagi saat upacara Wakapolres sudah menyampaikan kepada seluruh anggota untuk meningkatkan kewaspadaannya,” terang Kasubag Humas Polres KSB Ipda Hofni Nepa Bureni kepada wartawan, Rabu (4/6).

Tak hanya menganjurkan meningkatkan kewaspadaan, Hofni menyebutkan, pihaknya kembali mengingatkan kepada jajaran untuk semakin memperbaiki sikap di masyarakat.

Tidak menunjukkan sikap arogan sebagai aparat yang kemungkinan dapat menyinggung warga atau kelompok tertentu di dalam masyarakat. Sikap rendah diri sebagai pengayom masyarakat harus terus ditunjukkan anggota dalam pergaulan agar dapat selalu diterima di mana pun mereka berada.

“Wejangan ini selalu disampaikan oleh pimpinan kita karena dengan berada dekat dengan masyarakat maka segala hal yang kemungkinan mengancam diri anggota bisa diantisipasi secara cepat ketika di lapangan,” paparnya seraya menambahkan antisipasi lain yang dinsitruksikan ke anggota adalah larangan bertugas sendiri terutama di malam hari. “Terutama bertu-

(Suara NTB/bug)

Hofni Nepa Bureni

gas lapangan kalau harus keluar berdua. Misalnya melakukan cek keamanan minimal kalau naik motor harus berboncengan,” tambahnya.

Penerapan kinerja minimal dua orang oleh Polres KSB itu

tak hanya sekadar adanya insiden penembakan aparat baru-baru ini. Tetapi juga dikarenakan dalam beberapa waktu terakhir, anggota Polres KSB tidak lagi dapat dengan leluasa membawa sejata api. Menurut Hofni, penggunaan senjata oleh anggota jika sedang melakukan operasi pengejaran dengan target yang telah ditentukan. “Penggunaan senjata api sekarang sudah diperketat. Sehingga anggota kita minta lebih berhati-hati lagi, terutama jika sedang tidak dalam tugas tetapi sedang berada di tengah masyarakat,” harapnya.

Meski terjadi insiden di Bima, Hofni selanjutnya menyatakan, kondisi Kantibmas di wilayah KSB sejauh ini tetap aman terkendali. Namun demikian ia menyatakan, pihaknya tetap menyiagakan seluruh anggotanya terlebih sekarang ini, terdapat agenda nasional yang sedang berjalan yakni Pemilihan Presiden (Pilpres). “Aman, tapi kita tetap waspada. Dan harapan kita juga masyarakat turut berperan serta aktif menjaga keamanan lingkungannya dari berbagai bentuk ancaman,” imbuhnya. (bug)

SK Pengangkatan Caleg Terpilih Segera Diajukan ke Gubernur Sumbawa Besar (Suara NTB) KPU Sumbawa segera mengajukan penerbitan SK Caleg terpilih pada Pemilu Legislatif lalu kepada Gubernur NTB. Mengingat rencananya pelantikan anggota DPRD baru sekitar Agustus mendatang.

Sebagaimana disampaikan Komisioner KPU Sumbawa, Sudirman S.IP, Rabu (4/6), sekitar pertengahan bulan ini, SK Caleg terpilih bakal diajukan ke Gubernur. Sehingga Gubernur NTB dapat memproses penerbitan SK dimakssud. Sebab menurut ren-

cana para caleg terpilih dilantik pada Agustus mendatang.

Sejauh ini, tidak ada gugatan dari Parpol ataupun Caleg di Sumbawa yang masuk ke MK. Apalagi sebelumnya, semua Parpol telah menandatangani dan menyetujui Pelno penetapan Caleg. “Tidak ada komposisi Caleg yang terpilih yang berubah,” tandasnya.

Selain itu, agenda Pileg yang masih Saat ini KPU tahapan pemilu legislatif yang tersisa, hasil audit dana kampanye yang sudah disampaikan pada semua Parpol. Sementara untuk Pemilu Presiden, saat ini sedang dalam tahapan peneta-

pan Daftar Pemilih Tetap (DPT) di tingkat desa/kelurahan, yang berlangsung pada 3-4 Juni kemarin. Kemudian pada 5-6 Juni ini, dilakukan ditingkat kecamatan, dan pada 79 Juni mendatang penetapan tingkat Kabupaten, dan sekaligus KPU menetapkan jumlah TPS untuk Pilpres.

Menurutnya, jumlah DPT pada Pilpres 2014 bertambah sekitar 5.000 dari DPT Pileg lalu. Sementara sekitar 200 TPS malah berkurang dalam pemilu mendatang. Sesuai Undang-undang nomor 42 tahun 2008, pemilih dalam satu TPS berjumlah 800 orang. (arn)

RAGAM

SUARA NTB Kamis, 5 Juni 2014

Istri Mantan Wabup Lobar Diperiksa sebagai Tersangka Dari Hal. 1 Ketika ditanya penetapannya sebagai tersangka, IM mengaku tidak jadi soal dan siap kooperatif. “Saya, Indah Mahrip, ya, pembeli (tanah) yang beritikad baik, saya yang punya uang, itu saja,” jawabnya sebagai isyarat mengklarifikasi posisinya dalam kasus tersebut.

Sementara itu, Kasi Intel Mawardi, SH sedikit mengurai tentang materi pemeriksaan.

“Terkait bagaimana mendapatkan tanah ini, IM (disebutkan lengkap) mengaku membeli dari masyarakat di Kedaro. Dia ditawari tanah itu oleh Kepala Desa saat itu bersama Mustafa, lengkap dengan sporadic dan keterangan pembayaran PBB,” kata Mawardi menjawab Suara NTB usai pemeriksaan.

Setelah mendapat tawaran membeli tanah seluar 10 hektar itu, IM bersama suaminya yang saat itu masih menjabat Wabup Lobar mendatangi lokasi di Desa Kedaro, Kecamatan Sekotong, bertemu dengan kepala desa dan warga yang mengklaim sebagai pemilik tanah. ‘’Katanya IM, pemilik tanah itu mengaku mendapatkannya turun temurun dari kakek dan orang tuanya,’’ jelas Mawardi.

Soal belakangan diketahui lahan itu masuk kawasan HTR, tersangka mengaku sama sekali tidak tahu.

Atas dasar itulah IM membebaskan lahan tersebut bersama Nunung. IM sempat mengklarifikasi, bahwa 10 hektar tanah itu bukan sepenuhnya milik dia. Hanya dikuasai 4,4 hekatar, sedangkan 5,6 hektar dikuasai oleh wanita bernama Nunung. ‘’IM mengaku tidak tahu siapa itu Nunung. Katanya yang tahu suaminya (H. Mahrip),’’ terang Mawardi.

Pemeriksaan terhadap IM sebenarnya belum berakhir.

Namun karena kelelahan akibat kurang fit, IM meminta pemeriksaan dihentikan

pukul 14.30 Wita dan meminta dijadwalkan kembali.

Agus Wahyudi, SH, salah seorang pengacara tersangka menanggapi pemanggilan kliennya itu dengan memberi jaminan akan kooperatif. Soal ketidakhadiran IM sebelumnya, karena sedang umrah. ‘’Sekarang ini beliau datang atas inisiatif sendiri, sebagai bukti kooperatif,’’ tegasnya. Hanya yang dipersoalkan dalam pemeriksaan itu, mestinya ada pihak lain harus diseret, yakni Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang menerbitkan sertifikat dan kepala desa yang menawarkan tanah berikut dokumennya. “Klien saya sekali lagi posisinya sebagai pembeli. Itu pun sempat menolak tawaran kepala desa itu,’’ katanya.

Dia juga menyindir pihak Dinas Kehutanan yang mengklaim bahwa status tanah itu HTR, sebab sampai saat ini ia belum melihat instansi itu menunjukkan bukti otentik terkait status tanah yang masuk kawasan HTR. Disisi lain, kliennya sudah memiliki sertifikat tanah, setelah mengajukan sesuai prosedur dan terbitlah sertifikat tanah.

Diprotesnya, sertifikat tanah itu terbit sudah sesuai prosedur melalui kepala desa sebagai perwakilan pemerintah daerah dan BPN sebagai instansi penerbit. ‘’Lalu kemudian dipersoalkan? Pertanyaan kebalikannya sekarang, lantas sama siapa kami harus percaya untuk mengurus dokumen tanah ini?,’’ protesnya.

Namun pada dasarnya dia menyerahkan sepenuhnya proses hukum itu ke Kejaksaan. Tidak ingin dikesankan mengarahkan penyidik untuk membidik pihak lain. Akan tetap dia tetap berharap penegak hukum fair dalam kasus ini. (ars)

Keliru Pemahaman Dari Hal. 1 karena telah diaudit oleh BPKP Bali dan dipastikan tidak ada kerugian negara.

Media lokal, sebuah majalah dan televisi nasional juga memberitakan hal yang sama.

Disebutkan juga BPKP NTB tidak berwenang, karena BPKP Bali sama sudah mengaudit. “Ini sudah terjadi kekeliruan pemahaman soal kewenangan kami BPKP,” terang Darius.

Ia merasa perlu meluruskan, bahwa audit yang dilakukan BPKP Bali adalah skim untuk audit klaim.

Model audit ini atas permintaan dari Pemda Lotim saat itu sebelum melakukan pembayaran terhadap rekanan PT. CGA. Sehingga dengan dasar audit klaim itu, Pemda berani membayar ke rekanan agar tidak terjadi kesalahan. ‘’Ya pantas lah tidak ditemukan kerugian negara. karena itu bukan audit investigasi atau audit perhitungan kerugian negara,” tegas Darius, saat berkunjung ke Redaksi Harian Suara NTB, Rabu (4/6) kemarin.

Namun demikian, kondisi ini diduganya diplesetkan, sehingga seolah – olah tidak ada kerugian negara. Padahal ketika itu Kejaksaan Tinggi NTB sedang gencar mengusut proyek Tahun 2007

senilai Rp 71 miliar lebih tersebut. Kejaksaan pun melibatkan pihaknya dalam perhitungan kerugian negara, berdasarkan penyelidikan dan penyidikan yang sudah dilakukan. ‘’Jadi beda apa yang dilakukan BPKP Bali dengan yang kami lakukan untuk perhitungan kerugian negara,’’ tegasnya lagi.

Agar tidak terjadi kekeliruan pehamanan soal model audit, Darius merasa perlu agar tupoksi lembaganya terus disosialisasikan ke masyarakat, sehingga memahami apa itu audit investigasi, audit perhitungan kerugian negara, audit klaim, audit penyesuaian harga.

Terkait soal audit klaim untuk Dermaga Labuhan Haji, Lotim, dalam catatan Suara NTB, dilakukan tahun 2010 lalu. kala itu, Pemkab Lotim tidak melanjutkan pembayaran untuk termin ke berikutnya, setelah membayar untuk termin ke enam sebesar Rp 54 miliar lebih. Kemudian BPKP Bali diminta audit sejak Agus 2010.

Setelah audit selesai, dengan dasar itu Pemkab membayar termin keenam, tujuh, delapan dan sembilan, dengan total sebesar Rp 12 miliar lebih. (ars)

Ketua DPRD NTB Dibahas Usai Pilpres Dari Hal. 1 Dengan raihan itu, partai beringin ini akan mempertahankan statusnya sebagai partai yang selalu mendudukkan kadernya di posisi Ketua DPRD NTB. Namun, meski jatah kursi Ketua DPRD NTB sudah di tangan, pertanyaan yang muncul adalah terkait siapa dari 11 calon terpilih anggota DPRD NTB periode 20142019 yang akan ditunjuk. Elvis menegaskan, pertanyaan ini tampaknya belum akan terjawab hingga Pilpres 2014 berakhir.

“Itu masih lama, karena kita sekarang konsen mengenai Pilpres,” ujar Elvis terkait kasak – kusuk bursa Ketua DPRD NTB ini. Menurutnya, adanya kasak – kusuk ini adalah sesuatu yang wajar terjadi mengingat posisi Ketua DPRD NTB memang cukup menentukan.

Hanya saja, ia menampik jika ada kandidat tertentu yang sudah diusulkan secara resmi ataupun menyandang status favorit. Ia mengakui, beberapa pihak, seperti Ketua DPD Golkar Lombok Tengah, H. M. Suhaili FT, SH,

sempat berbicara terkait persoalan ini. “Artinya, Pak Suhaili minta ini, tapi secara formal belum ada. Kalau informal-informal, iya,” ujarnya.

Menurutnya, usulan dalam bentuk apapun sebaiknya disampaikan dalam bentuk formal ke DPP Partai Golkar. “Usulan itu tentu juga dengan kriteria sesuai PO (Peraturan Organisasi),” ujarnya.

Menurutnya, publik memang telah mengetahui adanya kandidat tertentu dengan perolehan suara yang tertinggi, seperti Humaidi. H. Umar Said di Dapil Lobar juga meraih suara sangat besar meski masih kalah dibandingkan Humaidi.

“Tapi kan bukan cuma faktor perolehan suara itu yang dijadikan acuan,” ujarnya. Selain faktor – faktor tersebut, ada pula persoalan – persoalan lain seperti performance (penampilan), dedikasi, loyalitas dan tidak tercela.

“Suara terbanyak boleh aja, tapi kalau dia sendiri belum pernah mimpin gimana,” ujarnya. (aan)

Halaman 5

Belum Ada Kepala Daerah di NTB Ajukan Cuti Jadi Jurkam Pilpres Mataram (Suara NTB) Hingga saat ini, belum ada kepala daerah baik Gubernur/ Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota di NTB yang mengajukan cuti untuk menjadi juru kampanye (jurkam) pada Pilpres yang akan dilaksanakan pada 9 Juli mendatang.

Sesuai ketentuan, lima hari sebelum kampanye, kepala daerah yang menjadi jurkam harus mengajukan cuti ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Hal tersebut dikatakan Kepala Biro Pemerintahan Setda NTB, H. Mahdi Muhammad, SH, MH menjawab Suara NTB, Rabu (5/6) siang kemarin di Mataram. “Kita

masih menunggu permohonan cuti dari tim sukses, siapa saja pegawai ataupun kepala daerah yang dimintakan izin menjadi jurkam. Belum ada surat permohonan,”katanya.

Dijelaskan, untuk permohonan izin cuti bagi Gubernur atau Wakil Gubernur harus mendapat izin dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Sementara untuk Bupati/ Wakil Bupati dan Walikota/ Wakil Walikota, permohonan izin diajukan ke gubernur.

Surat izin cuti bagi kepala daerah yang akan menjadi jurkam itu lanjutnya diperlukan jika waktunya bertepatan dengan hari kerja. Sementara untuk hari libur, Sabtu-Minggu bagi Pemprov NTB yang men-

etapkan lima hari kerja, Gubernur/Wakil Gubernur yang menjadi jurkam tidak perlu mengajukan permohonan izin cuti.

Cuma, kata Mahdi, dikirim surat pemberitahuan saja.

“Sedangkan pada hari kerja itu yang dibutuhkan surat izin cuti. Kita masih mneunggu permohonan dari tim sukses. Sesuai aturan, lima hari sebelum kampanye dia harus mengajukan permohonan cuti,”terangnya.

Saat ini, sebanyak 10 kepala daerah telah mengajukan permohonan cuti kampanye Pilpres kepada Mendagri Gamawan Fauzi. Terdiri dari tujuh gubernur dan tiga wakil gubernur. Ketentuan pejabat negara wajib mengajukan cuti

jika menjadi juru kampanye atau tim pemenangan pemilu diatur dalam UU Nomor 42/ 2008 tentang Pilpres, PP Nomor 18/2009 dan Permendagri Nomor 29/2014. Pasangan kepala daerah dan wakil kepala daerah tidak diizinkan mengambil waktu cuti dalam waktu bersamaan.

Kepala daerah yang sudah mengajukan izin cuti ke Kemendagri antara lain, Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno sebagai Jurkam Prabowo-Hatta. Gubernur Nusa Tenggara Timur Frans Lebu Raya sebagai Jurkam Jokowi-JK. Gubernur Kalimantan Barat Cornelis sebagai Jurkam Jokowi-JK. Gubernur Kalimantan Tengah

Agustin Teras Narang sebagai Jurkam Jokowi-JK Selanjutnya, Gubernur Sulawesi Tengah Longki Djanggola sebagai Jurkam PrabowoHatta. Gubernur Kalimantan Selatan Rudi Arifin sebagai Jurkam Prabowo-Hatta. Gubernur Kalimantan Timur Awang Faroek Ishak sebagai Jurkam Prabowo-Hatta. Sementara itu tiga wakil gubernur yang mengajukan cuti kampanye adalah Wagub Kalimantan Timur Mukmin Faisyal sebagai Jurkam PrabowoHatta. Wagub Sulawesi Tengah Sudarto sebagai Jurkam Prabowo-Hatta. Wagub Kalimantan Tengah Achmad Diran sebagai Jurkam JokowiJK. (nas)

Proyek IC Tahap IV Teken Kontrak Pertengahan Juni Mataram (Suara NTB) Proyek kelanjutan pembangunan Islamic Center (IC) tahap IV tahun 2014 ditargetkan bisa teken kontrak pada pertengahan Juni ini. Sebelumnya, proyek dengan nilai Rp 50 miliar lebih tersebut gagal kontrak karena tiga peserta yang mengikuti lelang dinyatakan gugur karena tidak memenuhi persyaratan.

“Insya Allah pertengahan Juni sudah tandatangan kon-

trak,” kata Kepala Dinas PU NTB, Ir. H. Dwi Sugianto, MM di Mataram, kemarin.

Ia menjelaskan, pascagagal kontrak pada pelelangan sebelumnya, selanjutnya kembali dilakukan lelang melalui Unit Layanan Pengadaan (ULP) NTB. Diharapkan, tidak terjadi gagal lelnag lagi sehingga pada pertengahan Juni ini bisa dilakukan penandatanganan kontrak dengan pemenang yang memenuhi syarat.

Jika sudah dilakukan tandatangan kontrak pada pertengahan Juni ini, lanjut Dwi maka sisa waktu enam bulan ke depan akan dipergunakan oleh rekanan untuk menyelesaikan pekerjaan. Ditargetkan pada akhir tahun anggaran pengerjaan proyek IC tahap IV bisa rampung.

“Karena, cukup dengan waktu enam bulan. Pekerjaannya ini tidak ada yang struktur. Hanya arsitektur. Kalau

Dokumen LKPJ Bupati Tanpa LHP BPK Taliwang (Suara NTB) Dokumen Laporan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) tahun 2013 yang saat ini dalam proses pembahasan di DPRD setempat, ternyata tidak lengkap. Pasalnya Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menjadi salah satu berkas wajib didalamnya tidak dilampirkan.

Ironisnya, meski tidak lengkap kalangan DPRD KSB sejauh ini masih terus melanjutkan proses pembahasannya. Sejak dimulai pekan lalu, jadwal DPRD saat ini sudah menempatkan tahapannya pada pembahasan klinis di tingkat Komisi. “Sekarang sudah di tingkat pembahasan klinis di Komisi,” jelas wakil ketua DPRD KSB Abidin Nasar, SP kepada media ini, Rabu (4/6) kemarin.

Berdasarkan ketentuan yang berlaku dokumen LKPJ bupati harus dilengkapi LHP BPK. Informasi yang diperoleh media ini, DPRD mengacu pada ketentuan itu sejak awal telah mempertanyakan kepada pemerintah terkait tidak lengkapnya dokumen LKPJ tersebut. Namun dari beberapa kali klarifikasinya, DPRD hanya mendapatkan jawaban jika dokumen LHP BPK itu akan segera diserahkan.

Menurut Abidin saat gelaran sidang paripurna dengan agenda penyapaian jawaban fraksi, pemerintah kembali menjanjikan akan segera melengkapi LHP BPK tersebut. Namun faktanya sampai sekarang, dokumen yang dapat dijadikan landasan DPRD untuk mengkoreksi hasil

pelaksanaan pembangunan sepanjang tahun 2013 itu tak kunjung diserahkan pemerintah. “Senin kita paripurna. Saat itu juga mereka (pemerintah) bilang akan serahkan pas dipembahasan klinis Komisi.

Tapi itu belum ada juga,” ungkapnya.

Walau dalam jawaban fraksi, mayoritas fraksi mempertanyakan ketiadaan LHP BPK tersebut. DPRD secara kelembagaan nampaknya belum memberikan sinyal apakah akan menghentikan proses pembahasan LKPJ bupati itu. Abidin mengatakan, secara teknis tahapan saat ini sudah sampai di tingkat komisi, sehingga kemungkinan apakah prosesnya dilanjutkan atau akan dihentikan sementara sampai pemerintah melengkapinya ada di tangan komisi.

“Kita di tingkat pimpinan tidak punya kewenangan langsung. Tergantung nantinya komisi apakah dalam pembahasan klinis nanti memutuskan untuk menghentikan sementara atau sebaliknya tetap memberikan ruang ditetapkan LKPJ bupati itu tanpa adanya LHP BPK,” cetus politisi dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini.

Tidak tercantumnya LHP BPK dalam dokumen LKPJ bupati tahun 2013 memang patut dipertanyakan. Pasalnya dalam sebulan terakhir mayoritas kabupaten/kota di NTB telah mengumumkan predikat hasil audit BPK-nya.

Dan sebaliknya Pemda KSB jangankan mengumumkan, untuk kebutuhan kelengkapan LKPJ bupati saja dokumen LHP BPK itu tak kunjung diserahkan ke DPRD setempat. (bug)

Predikat WTP Tak Menjamin Bebas Korupsi Dari Hal. 1 terkait pengelolaan keuangan dan tata kelola pemerintahan, agar mampu mengejar status WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Darius mengaku salut dengan Pemprov NTB, bersama Pemkab Loteng dan Pemkab Sumbawa yang berhasil meraih WTP. Kendati demikian, pemerintah di tiga daerah ini diminta tidak jumawa, karena WTP belum tentu bebas korupsi. ‘’WTP tak berarti bebas penyimpangan. Tapi dengan status WTP, ini memotivasi terwujudnya clean government,’’ kata Darius.

Dilihatnya, ada semangat di pemerintah provinsi, kabupaten dan kota untuk menjadikan pemerintahan yang baik dalam tata kelola keuangan dan asset. Itu dibuktikan dengan status WTP meski baru tiga daerah. Tapi di tujuh kabupaten dan kota lainnya, setidaknya sedang berusaha mewujudkan target yang sama, WTP. ‘’Kami cukup gembira meli-

hat pemda – pemda sekarang berbenah. Dari empat opini BPK, untuk pemerintah daerah di NTB selain WTP, yang lainnya rata – rata mendapat status WDP (Wajar Dengan Pengecualian), sudah tidak ada lagi yang disclaimer,” terangnya.

Inilah yang masih menjadi tugas pihaknya mendorong pemerintahan yang bersih. Di luar kewenangan BPK yang memberikan opini terhadap pengelolaan keuangan pemda, pihaknya menargetkan lima dari tujuh daerah pendampingan agar pengelolaan keuangan dan aset menjadi baik.

Lima daerah ini, termasuk Kota Mataram, akan didampingi di bidang pencegahan dalam bentuk jasa konsultasi pengelolaan keuangan dan tertib administrasi. ‘’Dari sisi target, sebenarnya 60 persen daerah untuk dilakukan pendampingan. Tapi karena kondisi personel yang kurang, kami dampingi hanya lima daerah saja untuk tahun 2014 ini,’’ terangnya.

Selain menjelaskan soal

kewenangan preemtif, pihaknya juga punya kewenangan preventif, menggandeng Aparat Penegak Hukum (APH) terlibat untuk menghitung kerugian negara. ‘’Tugas lain kami, bekerjasama dengan penyidik, tertuang dalam Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi, dalam pasal 2 dan 3 mengenai upaya penetuan kerugian negara. Dalam hal ini, kami sudah melakukan audit investigasi dan audit perhitungan kerugian negara untuk kasus - kasus besar, meski dengan tenaga terbatas,” terangnya.

Di luar ini, ada juga kewenangan audit klaim, dilakukan atas permintaan pemerintah pemilik proyek atau rekanan, sebelum dilakukan pembayaran. Ada juga audit penyesuaian harga, biasanya atas permintaan rekanan pelaksana, terkait dengan penyesuaian harga barang. ‘’Dua audit ini tidak menyatakan ada kerugian negara atau tidak,’’ terangnya. (ars)

Jenazah Kanit Intelkam Polsek Bolo Dimakamkan Dari Hal. 1 Hadir juga dalam pemakaman tersebut, Kapolres Bima, AKBP IGPG Ekawana Prasta.

Pemakaman juga diiringi dengan tembakan salto ke udara, sebagai tanda penghormatan kepada korban.

Pada kesempatan itu, pihak keluarga berharap agar penembakan yang merenggut nyata M.Yamin diusut tuntas.

Pihak keluarga mendesak aparat Kepolsiian agar pelaku penembakan ditangkap dan diproses sesuai hokum yang berlaku.

Seperti diberitakan sebelumnya, Kanit Intelkam III Polres Bima Bripka. M. Yamin, tewas ditembak dua orang tak dikenal dengan menggunakan senjata api (senpi) organik.

Peristiwa penembakan terhadap Bripka Yamin terjadi sekitar pukul 21.35 WITA. Saat itu, korban tengah dalam perjalanan pulang dari rumah orang tuanya di Desa

Leu menuju rumahnya di Desa Rasa Bou Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima. Bripka Yamin kemudian didapati warga sudah dalam keadaan terkapar bersimbah darah.

Almarhum sempat dibawa ke Puskesmas Bolo, hanya saja akibat lima peluru yang diberondongkan oleh pelaku yang diperkirakan lebih dari satu orang, korban diduga sudah tewas di tempat kejadian. Malam itu juga, korban dibawa oleh keluarga ke IGD RSUD Bima.

Kakek korban yang juga menjabat sebagai Kepala Desa Leu, M Taufik, yang ditemui di RSUD Bima menyebutkan peristiwa penembakan ini terjadi sekitar pukul 21.35 WITA. Saat itu, korban dalam perjalanan pulang dari rumah orang tuanya, menunju rumahnya di Desa Rasa Bou. Namun sebelum pulang, korban yang saat itu mengenakan pakaian preman sempat mampir di warung

bakso di Pasar Sila (Bolo).

Usai makan, korban kemudian menuju rumah yang baru dibangunnya itu. Namun tiba di Desa Rasa Bou tepatnya di depan masjid setempat, korban ditembak dua orang tak dikenal.

Diduga, katanya, korban ditembak dari jarak dekat pada bagian sebelah kanan saat melaju berdampingan.

Tiga tembakan masing-masing pada bagian belakang telinga, otak dan pelipis. Sementara satu peluru menghujam dada korban. M.Yamin yang sudah bersimbah darah kemudian dibawa ke puskesmas. “Kita tahunya setelah di Puskesmas Bolo setelah dihubungi oleh bidan,” terang Taufik.

Menurut Taufik, saat penembakan korban membawa senjata api (senpi) laras pendek.

Namun, senpi milik korban diduga dibawa oleh para pelaku. Tidak hanya pistol, dua HP termasuk blackberry milik korban juga raib. (use)

kemarin kan struktur. Jadi pekerjaannya lebih ringan tahun ini,”imbuhnya.

Pada pelelangan sebelumnya, tiga peserta tiga yang dinyatakan gugur tersebut karena mereka tak memenuhi persyaratan. Diantaranya, satu rekanan yang penawarannya di atas plafon anggaran yang tersedia. Kemudian jaminannnya tidak memenuhi syarat dan satu lagi rekanan yang mengundurkan diri. Kemungkinan, kata Dwi rekanan yang mengundurkan diri itu tidak tertarik dengan pekerjaan yang sifatnya arsitektur dan kaligrafi.

Ia menjelaskan, dalam kelanjutan pembangunan proyek IC tahap IV ini semuanya pekerjaan tidak ada pengerjaan struktur tetapi semuanya pekerjaan arsitektur

dan kaligrafi. Kawasan IC merupakan kawasan terintegrasi seluas 7,5 hektar yang terbagi dalam 4 blok. Di dalamnya terdapat berbagai fasilitas bernuansa Islami seperti bangunan utama masjid yang mampu menampung 10 ribu orang jamaah.

Bangunan utama dihiasi 5 buah menara, 4 menara dengan tinggi 66 meter dan satu menara dengan tinggi 114 meter dengan tinggi observasi 99 meter. Selain itu, terdapat juga gedung pertemuan, pusat kajian Islam, perpusatakaan dan museum Islam, sekolah model Islam terpadu mulai jenjang TK SLTA serta pusat bisnis berkonsep syariah. Pusat bisanis meliputi hotel, kolam renang, restoran dan fasilitas rekreasi pariwisata lainnya. (nas)

Lagi, Dompu Raih Predikat WDP Dompu (Suara NTB) Laporan keuangan Pemkab Dompu tahun anggaran 2013 kembali mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Namun catatan atas opini ini belum diketahui Pemda Dompu karena belum diterima secara resmi oleh bupati dari BPK untuk diperbaiki pada laporan berikutnya.

Bupati Dompu, Drs H Bambang M Yasin kepada Suara NTB, Rabu (4/6) kemarin, mengatakan, laporan keuangan Pemkab Dompu tahun anggaran 2013 dari BPK belum diterimanya. Tetapi pihak BPK telah menginformasikan bahwa, Kabupaten Dompu kembali mendapat opini WDP. “Kalau opini BPK atas laporan keuangan kita masih WDP, karena kita sudah diinformasikan lebih awal,” terangnya.

Sekda Dompu, H Agus Bukhari, SH, MSI yang dihubungi terpisah mengaku, sempat ditugasi oleh Bupati untuk menerima laporan keuangan Dompu dari BPK.

Karena laporan keuangan bersifat politis, sehingga harus diterima langsung oleh Bupati.

“Tapi Ketua DPRD Dompu telah menerima hasil laporannya,” ungkap H Agus Bukhari.

Ketua DPRD Dompu, Rafiuddin H Anas, SE yang dihubungi terpisah, mengatakan, opini BPK atas hasil audit terhadap laporan keuangan Pemkab Dompu tahun 2013 belum berubah dari WDP. Kendati demikian, ada penambahan nilai yang diberikan. “Opininya belum berubah, tapi nilaianya bertambah,” kata Rafiuddin.

Catatan atas laporan keuangan Dompu tahun 2013, lanjut Rafiuddin, asumsinya masih seperti catatan pada laporan keuangan tahun 2012.

Seperti soal aset tanah dan aset bergerak (mobil dan motor). Banyak aset mobil dan sepeda motor, tapi tidak dilengkapi dokumen. Ada juga dokumennya, tapi tidak ada fisiknya. “Kalau soal kepatutan (terhadap peraturan pemerintah) naik nilainya,” terang Rafiuddin. (ula)

Penerimaan CPNS 2014 Belum Jelas Dari Hal. 1 Ia menjelaskan, kepastian penerimaan CPNS tahun 2014 hingga saat ini belum jelas.

Dulunya, kata Masyhuri, ketika pengajuan formasi, penerimaan CPNS akan dilakukan sekitar bulan Juni-Juli. Namun, hingga saat ini masih belum ada kejelasan. ‘’Pastinya kapan akan dilakukan perekrutan belum ada pastinya. Kalau informasi yang kita dengar sebelumnya Juni-Juli tetapi belum ada,’’ imbuhnya.

Pemprov NTB telah mengajukan sebanyak 301 lebih formasi CPNS 2014 pada awal tahun ini. Diperkirakan, formasi CPNS 2014 akan keluar setelah Pilpres mendatang. Dikatakan, dari 301 formasi yang diusulkan ke pusat itu paling banyak formasi

untuk tenaga kesehatan. Selain itu, tenaga penyuluh sosial dan tenaga fungsional pengawas pertambangan.

Terkait dengan kesiapan NTB dalam seleksi CPNS tahun 2014 ini yang menggunakan sistem Computer Assisted Tes (CAT), Pemprov NTB mengaku siap. Dalam APBD Perubahan 2014, Pemprov akan mengajukan anggaran untuk pembelian 50 unit komputer dalam mendukung sistem CAT tersebut.

Kalaupun tahun ini NTB belum punya, masih bisa bekerjasama dengan menyewa ke pihak ketiga atau instansi lainnya. Instansi yang sudah punya seperti Polda NTB, Universitas Mataram dan sejumlah perguruan tinggi yang ada di kabupaten/kota. (nas)

Ada yang Dicurigai Dari Hal. 1 Hanya saja, informasi tersebut masih harus didalami. Saat ini penyelidikan tengah dilakukan secara intensif dan dipimpin oleh Polda NTB. Diakui Ekawana, dia belum membaca keseluruhan mengenai laporan dari anak buahnya. Hanya saja, dari laporan singkat yang dia dapat, pihaknya mulai mendapat titik terang mengenai pelaku penembakan sadis terhadap Bripka Yamin. Namun untuk memastikannya masih butuh pendalaman lebih lanjut. ‘’Adalah yang kita curigai tapi masih butuh pendalaman,’’ tandasnya.

Untuk sementara, dalam penyelidikan ini pihaknya sudah memeriksa secara intensif empat orang saksi. Pihaknya ingin agar tabir penembakan segera terungkap.

Yang menjadi fokus penyelidikan yakni motif penembakan tersebut. “Yang kita inginkan motifnya dulu diungkap,’’ jelas Ekawana.

Sementara itu, sebelumnya warga Desa Leu Kecamatan Bolo memblokade jalan.

Dikatakannya, blokade jalan tersebut bentuk solidaritas dari warga terhadap penembakan Bripka Yamin. Mereka, katanya, meminta agar kasus tersebut segera diungkap dan pelaku segera ditangkap.

Menurut Ekawana, korban merupakan anggota yang disiplin dalam menjalankan tugasnya. Bahkan, setiap informasi yang diietrima setiap pagi didapat dari korban. Kini, tambahnya, sudah tidak ada lagi yang kerap membisikinya untuk memperoleh informasi. ‘’Setiap pagi dia selalu bisikin saya ada kejadian apaapa,’’ pungkas Ekawana. (use)

OPINI

SUARA NTB Kamis, 5 Juni 2014

Operasi Pekat Harus Rutin LANGKAH Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) NTB dan Lombok Barat (Lobar) melakukan razia di sejumlah penginapan, seperti losmen dan hotel melati, karena diduga sebagai tempat prostitusi mesti diberikan apresiasi positif. Sayangnya, kebijakan yang diklaim ini dilakukan sebagai upaya menciptakan kondisi yang aman, nyaman dan tenteram di tengah masyarakat terkesan hanya dilakukan setahun sekali.

Pasangan-pasangan yang terjaring dalam razia Satpol PP hanya bernasib naas. Apalagi adanya oknum anggota penegak hukum yang ikut terjaring dalam razia tersebut mengisyaratkan razia harus terus dilakukan tanpa menunggu momen tertentu, seperti Ramadhan. Semestinya, aparat penegak hukum, mulai dari Satpol PP hingga kepolisian harus secara rutin setiap minggu, bulan atau pada saat tertentu menggelar operasi atau razia ke lokasi yang dianggap sebagai tempat melakukan praktik prostitusi atau kos-kosan. Tidak menutup kemungkinan, lokasi tersebut dimanfaatkan sebagai tempat persembunyian teroris atau pihak-pihak yang sengaja merencanakan sesuatu untuk kejahatan.

Memang, apa tindakan yang dilakukan Satpol PP tersebut seperti yang disampaikan Kepala Satpol PP NTB Ibnu Salim, SH, M.Si, sebagai upaya pengawasan mengenai keberadaan PNS yang berkeliaran di saat jam kerja. Bahkan, sesuai laporan masyarakat yang masuk ke Satpol PP, banyak oknum PNS berada di lokasi yang tidak semestinya. Inilah yang menjadi fokus pengawasan Satpol PP untuk menindaklanjutinya.

Adanya penutupan lokalisasi terbesar di Asia Tenggara Dolly di Surabaya Jawa Timur harus diantisipasi oleh pemerintah daerah. Bahkan, Bali sebagai salah satu daerah tujuan wisata di Indonesia sejak awal mengantisipasi masuknya eks ‘’pekerja’’ di Dolly di seluruh daerah. Tentunya, NTB yang juga salah satu daerah tujuan wisata terdekat dari Bali dan Jawa Timur tidak boleh lengah.

Apa yang dilakukan Satpol PP ini setidaknya bisa menjadi shock therapy bagi pihak-pihak atau pelarian dari Dolly untuk masuk ke NTB. Namun, melihat intensitas razia yang dilakukan, yakni hanya mendekati bulan Ramadhan, para pelarian ini akan terus berdatangan ke Pulau Lombok. Jika itu terjadi, maka penyakit masyarakat (pekat) dan kemungkinan terjadinya penyebaran penyakit HIV/AIDS di NTB semakin bertambah.

Inilah yang mesti diantisipasi jajaran pemerintah daerah dengan rutin menggelar razia tanpa memandang momen hari tertentu, seperti Ramadhan. Operasi yustisia ke pemukiman yang selama ini menjadi tujuan para pendatang, seperti Dasan Agung, Kekalik, Gomong di Kota Mataram dan Senggigi atau Batulayar di Lombok Barat mesti gencar dilakukan. Operasi ini penting dalam upaya mencegah berbagai hal-hal yang tidak diinginkan bersama.

Namun, semuanya tergantung dari pemerintah daerah melakukan razia sebagai salah satu upaya menciptakan suasana yang kondusif, nyaman dan aman di wilayahnya. Untuk itu, pemerintah daerah dalam menggelar operasi pekat atau yustisia harus dilakukan secara rutin dan tidak menunggu momen bulan Ramadhan saja. Razia harus dilakukan intensif setiap waktu. (*)

Halaman 6

Pendisiplinan PNS: Seriuskah atau Masih Setengah Hati?

UMAT pagi (30/05) lalu, saya sedang berada di Rumah Sakit Provinsi NTB mengurus keluarga yang sakit. Sayupsayup dari kejauhan, tampak oleh saya Gubernur NTB, M. Zainul Majdi berdiri di hadapan ratusan orang di lapangan kantor Gubernur NTB. Saya mulanya mengira itu adalah kajian rutin gubernur untuk imtak. Biasanya siswasiswa sekolah melakukan kegiatan bina imtak setiap Jumat pagi. Barulah saya ketahui keesokan harinya dari koran ini (Suara NTB, 31/05/ 2014) bahwa yang saya lihat itu adalah “ceramah pagi” Gubernur untuk para PNS nakal dan malas.

Apa yang dilakukan oleh Gubernur adalah upaya yang baik, meskipun sangat terlambat.

Bayangkan saja, ini sudah masuk periode kedua pemerintahan Zainul Majdi, tetapi Gubernur baru mulai mendisiplinkan PNS di lingkungan kekuasaannya ( baca: Pemprov NTB). Lalu, bagaimana dengan kinerja PNS di periode sebelumnya? Apakah PNS pada masa itu sangat rajin sehingga tidak terjadi pemanggilan seperti saat sekarang?

Namun kembali lagi, yang menjadi catatan saya bukanlah Gubernur, melainkan para PNS yang malas tersebut.

Angka yang dilansir koran ini, PNS yang terindikasi sebagai PNS malas/nakal berjumlah 220 orang. Angka itu adalah angka yang fantastis untuk kategori pegawai. Dengan jumlah pegawai sebanyak itu, kita bisa membentuk empat perusahaan menengah atau bahkan belasan sampai puluhan perusahaan kecil.

Namun, yang menyedihkan, dari 220 orang yang dipanggil menghadap tersebut, nyatanya yang hadir hanya 108 orang—tidak sampai setengah jumlah dimaksud! Ini menegaskan bahwa ada yang salah dengan PNS kita sekarang ini. Boleh jadi telah terjadi pergeseran paradigma di kalangan PNS. Bahwa menjadi PNS bukan lagi berarti mengabdi kepada negara, menjadi alat negara. Atau memang, PNS bukan profesi yang diminati lagi?

Saya sendiri sangsi dengan pendapat terakhir. Jika memang demikian, pastilah tidak akan sampai terjadi belasan ribu orang di provinsi ini merubung jatah PNS yang cuma ratusan jumlahnya.

Oleh :

Muh. Ardian Kurniawan

(Bidang Isu dan Propaganda Komunitas Ujung Pena Ampenan)

Kabar ini jadi menarik, terutama di tengah berlangsungnya masa pemberkasan PNS Honorer Kategori 2. Hal yang lumrah terjadi, ketika seorang pegawai masih menjadi pagawai tidak tetap, ia akan rajin masuk bekerja. Begitu juga bagi PNS yang baru-baru diangkat. Namun, lambat-laun kemalasan yang tertutupi itu akan muncul juga dan menjadi kebiasaan. Saya kira, inilah bahaya laten yang mengitari PNS kita.

Mental PNS Memang harus diakui bahwa bila berbicara soal kedisiplinan kerja itu kembali lagi kepada mental seseorang. Bila ia memang seorang yang pemalas, itu bukan karena faktor dari luar.

Bila faktor eksternal masalahnya, dengan mudah ia akan memilih untuk mundur/keluar atau meminta dipindahkan ke satuan kerja yang lain yang ia rasa cocok dengan keterampilan atau kemampuannya. Ini bisa dilakukan karena ia adalah seorang PNS! Ini berbeda dengan kemalasan anak sekolah yang bisa dipengaruhi oleh faktor eksternal, seperti karena guru yang membosankan, mata pelajaran yang tidak disukai, suasana kelas yang tidak nyaman dan lain-lain. Pada diri seseorang yang berkarier, kemalasan adalah bagian dari watak. Maka, wajar saja bila tawaran Gubernur pada para PNS malas itu adalah dua pilihan: tetap menjadi PNS dan menaati aturan kedisiplinan atau memilih karier lain di luar PNS. Hal lain yang memungkinkan sebagai penyebab kemalasan itu juga bisa timbul dari pergeseran paradigma. Sejak semula telah tertanam bahwa dengan menjadi PNS, seseorang akan mampu menyelamatkan finansial hidupnya dan keluarganya.

Dengan menjadi PNS, ia telah terselamatkan secara ekonomi.

Sebab, bekerja atau pun tidak, seorang PNS tetap akan mendapatkan gaji beserta tunjangantunjangan dari negara. Berbeda dengan pekerja swasta. Apabila ia malas atau masuk tanpa alasan yang jelas selama beberapa hari, maka ia bisa mendapatkan teguran atau pemutusan hubungan kerja bila sudah

demikian parah.

Namun, saya sendiri masih khawatir yang dilakukan Gubernur Majdi hanyalah ceramah yang biasa masuk telinga kirikeluar telinga kanan. Kemudian siklus “panas-panas tahi ayam” berlaku kembali. PNS yang dipanggil ini akan datang tepat waktu dalam tempo yang tidak berapa lama, tetapi kemudian kembali lagi ketika melihat momen yang tepat. Kapan momen yang tepat itu tiba? Momen itu tiba ketika aturan yang tegas hanya berlaku dalam lisan.

Artinya, semua itu berhenti di teguran lisan dan ceramah seperti yang dilakukan Gubernur selama ini.

Memberikan kesempatan kepada para PNS untuk memperbaiki diri adalah penting. Itu bagi mereka yang memang benar ingin memperbaiki diri. Lantas, dalam konteks 112 PNS malas yang tetap tidak mau hadir ketika dipanggil pemimpinnya, apakah mereka akan tetap diberikan kesempatan juga? Saya kira tidak semestinya Gubernur terlalu berbaik hati. Disiplin adalah perkara menaati aturan.

Dan ketika aturan itu tidak bisa dijalankan dalam waktu yang lama tanpa alasan yang jelas, itu adalah pertanda bahwa mereka memilih berada di luar jalur yang seharusnya.

Sanksi Nyata Sayangnya, sejauh ini, belum ada keberanian Pemerintah Daerah Provinsi NTB untuk mengusulkan pemecatan kepada para PNS yang terindikasi malas.

Pemecatan baru terjadi manakala PNS terlibat pelanggaran yang dikategorikan tingkat tinggi yang tidak hanya mencemari satuan kerja atau institusi saja, tetapi juga negara. Itulah yang membuat para PNS ini selalu nyaman.

PNS hanya akan berakhir pada teguran lisan dari atasan. Jika sudah terlalu sering, maka mereka akan dikenai sanksi penundaan pengangkatan jabatan. Secara finansial memang sanksi semacam ini mengganggu. Akan tetapi, ini belum tentu akan menimbulkan efek jera.

Padahal, jika mau berkaca pada sikap dari daerah lain, memecat PNS malas atau

indisipliner bukanlah hal yang mustahil. Tahun 2011, Pemda Kabupaten Sukabumi telah memecat 15 orang PNS-nya.

Sementara di tahun 2013, Pemda Kabupaten Kutai Timur dan Kabupaten Kepulauan Morotai juga melakukan hal yang sama terhadap PNS yang terindikasi malas bekerja. Pemda NTB juga harus berani mengambil sikap yang sama terhadap para PNS malas.

Mungkin, sekarang ini, sudah seharusnya Gubernur dan para pemimpin SKPD untuk mulai memikirkan alternatif lain. Jika pemecatan bukan pilihan yang baik untuk mendisiplinkan para PNS ini, ada baiknya sanksi yang diberikan adalah sanksi tugas bekerja sosial. Sanksi membersihkan halaman atau gedung kantor sebanyak hari mereka bolos bekerja contohnya. Sanksi yang bersifat langsung seperti ini akan memberi dampak nyata daripada sekadar teguranteguran yang belum tentu benarbenar didengarkan. Ini jika kita berbicara Gubernur Majdi memang serius ingin mendisiplinkan PNS di lingkup Pemprov NTB. Kalau masih setengah hati, apa hendak dikata?

Predikat WTP tak menjamin bebas korupsi Yang paling benar, predikat WTP dan bebas korupsi

*** Pejabat tersangkut kasus diminta istirahat Agar bisa konsentrasi menyelesaikan kasusnya

***

STASIUN RADIO

email: citrabima_957@yahoo.co.id Telp. 0374 42906/Hp. 085337841557, 087866878882, 082145977111

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Hari Aryanti, Akhmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali. Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi, Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur: Rusliadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi.

Sumbawa : Arnan Jurami. Dompu : Nasrullah. Bima : M.Yusrin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaluddin, Wahyu W. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 10.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 10.000/mmk. Display F/C : Rp 20.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 8.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 5.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 450.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 250.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 50.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 55.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 3.000. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT Bali Post.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

EKONOMI DAN BISNIS

SUARA NTB Kamis, 5 Juni 2014

Halaman 7

MEA, Berat bagi NTB MANAJER Pengelola Kantor Perwakilan KADIN Jawa Timur di NTB, Ir. Bing Gianto mengingatkan pemerintah daerah untuk mewaspadai pemberlakuan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) setahun mendatang. Pemberlakuan sistem pasar bebas ekonomi Asean tahun 2015 ini menjadi soal berat bagi berbagai sektor yang dikembangkan di NTB. Ia menilai, agak berat bagi kalangan perajin dan produsenprodusen dalam daerah untuk berkompetisi di tengah menggeliatnya sistem teknologi dan dinamisnya permintaan pasar.

Barometer sederhana yang dilihatnya, kerjasama antara pemerintah daerah Provinsi NTB dengan pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui kerjasama dagang belum begitu menggeliat. Banyak soal yang masih menjadi kendalanya, khusus untuk dalam daerah, di antaranya masih statisnya kreasi produk yang dihasilkan petani, perajin dan seniman.

Bisa saja karena faktor tak terangkulnya para produsen berbasis industri kecil dan menengah dalam hal pelatihan. Atau bisa saja pemerintah daerah sendiri tidak memberikan program yang sesuai dengan selera zaman. Atau bisa saja, pemerintah sudah mentransfer bidang keilmuannya namun tidak dapat diserap oleh para pelaku industri kecil (produsen).

Ia menginventarisir tidak kecilnya potensi yang melimpah di NTB, dari hasil alam tanah dan lautnya. Hanya tinggal publiknya yang tidak memanfaatkannya atau tak mengemas hasil-hasil alam tersebut menjadi barang bernilai tinggi.

“Di sinilah perlunya sentuhan-sentuhan para ahli yang harus dirangkul oleh pemerintah, dan digerakkan bersama-sama.

MEA sudah di depan mata, ini persoalan besar agar kita tidak menjadi pasar dan tidak menjadi penonton,” ungkap ahli seni ukir kayu ini pada Suara NTB di kediamannya, Rabu (4/6).

Ia mengatakan, MEA adalah pasar penjualan produk dan pasar persaingan yang tidak memiliki sekat antarnegara, yang muncul adalah produk-produk unggul dari berbagai sektor.

Pelaku industri dari berbagai sektor dan disiplin ilmu ini menurutnya harus menyiapkan sesuatu yang tidak biasa bila menginginkan selera pasar. Ia tetap menganggap MEA adalah peluang ekonomi yang begitu besar bila mampu dimanfaatkan, tetapi akan menjadi “petaka” bila pelaku industrinya sendiri hanya pasif dan menyajikan produk-produk lama.

“Bahkan petaka juga kalau kita memasarkan produk kita dengan cara-cara biasa. Sekali lagi harus libatkan orang-orang ahli untuk merangkul masyarakat (perajin dan produsen),” tambah Bing Gianto.

Bagian lainnya, menurutnya upaya pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah kepada pelaku industri atau produsen ini masih belum merata. Pemberian pelatihan, atau fasilitasi kepada perajin masih terfokus pada orang-orang lama. Mestinya yang justru didorong adalah embrio-embrio yang begitu banyak.

“Bina para perajin dan produsen, jangan yang itu-itu saja. Sehingga pembinaan ini merata, dan tidak melulu pada kelompok-kelompok tertentu. Berikan mereka wawasan seluas-luasnya, demi kesejahteraan bersama,” demikian Bing Gianto. (bul) Bing Gianto

(Suara NTB/ars)

PURNA TKI - Kompleks Pertokoan yang dibangun di atas bendungan Wates, Desa Jenggik, Kecamatan Terara, Lombok Timur ini, hingga sekarang tidak maksimal dimanfaatkan. Namun belakangan Pemkab Lotim bersama LSM peduli TKI berencana menghidupkan kompleks pertokoan ini dengan menyerahkan pengelolaannya kepada mantan TKI. Tujuannya, agar para purna TKI bisa diberdayakan sehingga tidak kembali bekerja di luar negeri.

Distribusi BBM Subsidi akan Dihemat Mataram (Suara NTB) Pertamina melaporkan akan melakukan efisiensi Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi. Hal ini dilakukan untuk memperkecil tanggungan subsidi oleh pemerintah, dimulai sebelum memasuki bulan suci Ramadhan tahun ini.

Demikian Kepala Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) Provinsi NTB, Ir. M. Husni, M.Si pada Suara NTB di Mataram, Rabu (4/6).

Ia mengatakan, efisiensi yang dilakukan oleh PT. Pertamina ini mengingat semakin tingginya angka konsumsi BBM di daerah ini. Tidak terukur secara pasti kebutuhan harian konsumen. Namun dalam setiap pendistribusiannya, berapapun besarnya pasokan yang didistribusikan kepa-

da seluruh SPBU selalu ludes.

“Sekian dikasi sekian habis, ini menyangkut subsidi sehingga kebijakan Pertamina, ya efisiensi. Ini yang dilaporkan oleh pihak Pertamina Depo Ampenan kepada kami,” tambah Husni.

Sistemnya bisa saja dengan tidak memenuhi seluruh besaran kebutuhan yang diajukan oleh seluruh SPBU setiap harinya. Tetapi akan diukur berdasarkan berapa kemungkinan kebutuhan masing-masing wilayah.

Mataram (Suara NTB) Sebanyak 667 petani NTB

perwakilam dari sepuluh kabupaten/kota usai pelak-

RUPA - RUPA

KECANTIKAN

SHOWROOM SULAM BIBIR

SULAM ALIS DAN BIBIR HANYA :

Rp. 1 Jt

Biaya di atas sudah termasuk retouch 1 kali Kunjungi De’Beauty Care Alamat : Jl. Koperasi No. 64 A Ampenan - Otak Desa

(Suara NTB/bul)

M. Husni

667 Petani NTB Dikirim Berkompetisi di PENAS

(Suara NTB/bul)

Hay sista biar gak ribet pakai pensil alis dan lipstik KINI TELAH ADA DIKOTA ANDA....?

“Distribusinya agar tak kebablasan, tetapi diatur tidak kesulitan,limit,” tambahnya.

Dari sisi ketersediaan pasokan BBM memasuki bulan puasa, menurutnya masih cukup aman, dan diyakini tidak menimbulkan gejolak di lapangan. Yang terpenting tak ada kendala distribusi dari Bali dan Jawa, selama kondisi cuaca laut masih mendukung.

Persoalan limit selama ini dikuatkan hanya pada terganggunya kapal tanker pen-

gangkut BBM. Untuk saat ini dan bulan-bulan kedepan tetap diyakini stok dan distribusi akan tetap normal. “Bulan puasa, Insya Allah kita aman stok BBM,” ujar Husni.

Menyangkut elpiji subsidi (3 Kg), dia mengatakan tetap melakukan pengawasan agar tak tersendat pasokan dan distribusi selama bulan puasa.

Akan dibahas lebih lanjut dengan Pertamina terkait hal ini.

Namun, menjaga stabilitas distribusi sudah dilakukan koordinasi dengan bidangnya yang terkait dikabupaten/kota untuk tetap memantau perkembangan lapangan. “Paling tidak, lima hari sebelum puasa kesiapan kita sudah final,” sebut Husni. (bul)

SULAM ALIS

Hp : 081803673308 / 081803667165 PIN : 29DO72D4 / 297AFF73 Menerima Kursus : 1. Sulam Alis dan Bibir 2. Estetika 3. Tata Kecantikan

MEBEL

sanakan Pekan Daerah (PEDA), Rabu (4/6) kemarin di berangkatkan menuju Pekan Nasional (PENAS) Kontak Tani Nelayan di Malang, Jawa Timur. Semua perwakilan yang didampingi penyuluh dan pejabat pemerintah ini akan berkompetisi secara nasional dan tingkat Asia.

“Di PENAS, ada peserta dari beberapa negara Asia, salah satunya Jepang. Di sana petani akan uji tangkas,” ungkap Koordinator PEDA, Kepala Badan Koordinasi dan Penyuluh (Bakorluh) Provinsi NTB, Husnanidiaty Nurdin usai pelepasan di Asrama Haji, Loang Baloq Mataram, Rabu kemarin.

Eny menyebut, petani yang dikirim dengan biaya daerah yang tidak kecil ini merupakan petani-petani andalan yang diseleksi dan dilatih oleh SKPD terkait lingkup kabupetan/kota

dan provinsi. Meski dengan nada tak begitu optimis untuk mendapatkan banyak juara, ia mengatakan utama yang dikejar adalah bagaimana petani dari seluruh perwakilan akan bertukar ilmu dan pengalaman dalam meningkatkan daya saing dan produk petani.

Lebih-lebih, kegiatan PENAS merupakan salah satu barometer untuk mengukur kemampuan dan SDM petani dari Provinsi Bumi Gora ini dalam menghadapi persaingan internasional di Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) tahun 2015.

Petani yang akan berkompetisi di Malang sejak 7 hingga 12 Juni ini, menurutnya sudah diseleksi secara ketat oleh tim provinsi dan kabupaten/kota. Terdapat 12 kegiatan yang bisa ditampilkan, termasuk asah terampil petani dan lomba kupas ke-

lapa diharapkan akan menang berkompetisi.

“Namun tidak piala yang kita kejar, bagaimana intinya petani bisa bertukar ilmu untuk dibawa pulang dan diajarkan kepada petani lainnya,” sebutnya. Eny mengungkapkan petani yang dipilih dan diikutsertakan ini sudah valid status pekerjaannya berdasarkan keterangan KTP masing-masing perwakilan.

Eny hanya berharap ajang tersebut menjadi tolak ukur bagaimana petani bisa bersaing, termasuk para penyuluh yang yang menjadi kunci kesuksesan sektor Pertanian, Kelautan Perikanan, Perkebunan, Kehutanan, BKP, dan Peternakan saat ini masih membutuhkan banyak pelatihan-pelatihan. “Selain petani, penyuluh juga harus diberikan pelatihan untuk peningkatan kapasitas,” ujarnya. (bul)

KLINIK ALTERNATIF 04

TOKO BANGUNAN

MADU

PENGOBATAN FURNITURE

KACAMATA

RUPA-RUPA

SHOWROOM

TRAVEL

4

POLHUKAM

SUARA NTB Kamis, 5 Juni 2014

Halaman 8

Satu Diantaranya Oknum Polisi

Lima Pasangan Mesum Digerebek Satpol PP Mataram (Suara NTB) Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) NTB bersama Satpol PP Lombok Barat melakukan razia gabungan pada sejumlah hotel melati di kawasan Lingsar Lobar. Dalam razia itu, Satpol PP menggerebek lima pasangan mesum yang berduaan di dalam kamar.

Satu diantaranya diduga salah satu oknum polisi pada salah satu Polsek di Lobar berinisial Mhd. Mhd ditemukan sekamar di Tamarin Hotel bersama Saw yang berstatus mahasiswi pada salah satu perguruan tinggi negeri di Kota Mataram.

Pasangan mesum tersebut digerebek pada lokasi yang berbeda. Dua pasangan tak sah itu ditemukan di Tamarin Hotel dan tiga pasangan tak sah lainnya ditemukan di Rinjani Homestay. Empat pasangan yang ditemukan adalah pasangan Lpy bersama Frh, Ray bersama Inb dan Rsu. Selanjutnya kelima pasangan itu digelandang ke Kantor Satpol PP NTB. Selain merazia pasangan mesum di dua penginapan itu, Satpol PP juga merazia dua penginapan lainnya di kawasan Lingsar yakni Ida Homestay dan Puri Lingsar. Namun aparat Pol PP tak menemukan pasangan mesum di kedua hotel tersebut.

Kepala Satpol PP NTB, Ibnu Salim, SH, M.Si ditemui usai melakukan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) terhadap

pasangan yang terjaring razia itu mengatakan kegiatan itu dilakukan untuk menindaklanjuti laporan dari masyarakat.

Dikatakan, pihaknya sudah menerima banyak sekali laporan dari masyarakat terkait dengan adanya aktivitas yang patut diduga perilaku mesum di penginapan-penginapan di kawasan Lingsar Lobar.

“Kita lakukan pemeriksaan di hotel-hotel yang ditengarai ada praktik-praktik seperti itu. Dari fakta di lapangan ternyata itu terbukti. Selain itu juga kita ingin melakukan pengawasan terutama kaitannya dengan disiplin pegawai. Nah inilah yang kita sisir,” terangnya.

Selain itu, operasi gabungan tersebut merupakan upaya untuk mencegah penyakit masyarakat (pekat) untuk memberikan rasa aman, nyaman kepada masyarakat menjelang bulan Ramadhan. Kemudian, langkah yang dilakukan itu merupakan salah satu upaya antisipasi masuknya Dolly dari Surabaya. Seperti diketahui, lokalisasi Dolly di Sura-

Tuntut Pemecatan Kades

Warga Jurit Baru Demo BPMPD Lotim Selong (Suara NTB) Ratusan warga Desa Jurit Baru Kecamatan Pringgasela Kabupaten Lombok Timur Rabu (4/6) kemarin menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kabupaten Lotim. Ratusan warga menuntut agar BPMPD segera mengeluarkan SK pemecatan kadesnya.

Oknum Kades Desa Jurit Baru, AJ, kata Koordinator Aksi, Sayadi tidak diterima lagi sebagai kades. Hal itu disebabkan kades tersebut telah dituding berbuat asusila.

Masyarakat Desa Jurit Baru sudah tidak percaya pada oknum Kades AJ itu.

Usai orasi di depan Kantor BPMPD, aksi warga yang mendapat pengawalan ketat Polres Lotim ini melanjutkan menyeruak ke Kantor Bupati Lotim. Setelah beberapa saat meneriakkan tujtutan mereka, aksi dilanjutkan ke gedung DPRD Lotim.

Dalam pernyataan sikap yang disebarkannya, dikatakan bahwa pemerintah desa merupakan aparatur pemerintah yang paling bawah. Pemerintah desa yang berinteraksi langsung dengan masyarakat. Jabatan Kades merupakan jabatan politis. Pengangakatannya melalui pesta demokrasi.

Kades terpilih dari suara rakyat. Namun disadari, banyak yang salah pilih karena tergiur janji manis.

Seiring waktu, kehadiran sang kades ada yang melukai hati rakyat. Fakta inilah yang dialami Desa Jurit Baru.

Kades dituding berbuat amoral dan melanggar adat istiadat dari masyarakat setempat.

Sekretaris BPMPD Lotim, Jumadil yang dikonfirmasi media terkait tuntutan warga Jurit Baru itu mengatakan pihaknya mengkaji secara mendalam terlebih dulu kasus tersebut. BPMPD tidak mau gegabah dalam mengambil keputusan. Dituturkan, sekitar Bulan Mei lalu, AJ sudah melayanhkan surat pengunduran diri. Namun beberapa hari kemudian AJ mencabut kembali surat pengunduran dirinya. Sehingga BPMPD tidak bisa menjadi dasar surat pengunduran diri itu sebagai syarat utama agar bisa diproses lebih lanjut. (rus)

(Suara NTB/rus)

DEMO - Warga Jurit baru yang menggelar aksi demo di selong, Rabu kemarin.

baya akan ditutup oleh pemerintah setempat pada 18 Juni nanti. Diprediksi, mereka sudah ada yang bermigrasi ke daerahdaerah wisata seperti NTB. Ibnu Salim mengatakan, setelah lima pasangan mesum itu di BAP selanjutnya dihubungi keluarganya. Jika ada diantara mereka yang bekerja pada instansi tertentu di NTB maka akan disampaikan ke instansinya. Informasi yang diperoleh, beberapa penginapan di kawasan Lingsar berulang kali digerebek.

Terkiat dengan hal ini, Satpol PP akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk menindak penginapan yang diduga menerima pasangan untuk berbuat mesum. “Apabila sudah diberikan izin untuk hotel itu, untuk sebagai sarana akomodasi tetapi menyimpang dari izinnya, bisa saja kita tindak. Nanti kita akan koordinasikan dengan instansi terkait,” janjinya.

Ia menghimbau para pengelola penginapan supaya lebih selektif menerima tamu. Memang, katanya, tidak bisa dikatakan setiap tamu yang datang itu mereka berbuat mesum.

Namun, jika ada proteksi dari pengelola menanyakan hubungan/status atau identitas tamu yang menginap maka sedikit tidak akan meminimalisir perbuatan asusila. (nas)

(Suara NTB/nas)

PASANGAN MESUM - Pasangan mesum yang ditemukan Satpol PP NTB bersama Satpol PP Lobar di salah satu penginapan di kawasan Lingsar Lobar, Rabu (5/6) kemarin.

Polres Mataram Bidik Tersangka Bawaslu Petakan Dugaan Korupsi Dana BOS Pengawasan Pilpres

Mataram (Suara NTB) Kasus dugaan korupsi Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) ditingkatkan oleh pihak kepolisian. Tim Penyidik Polres Mataram sudah memeriksa sejumlah saksi. Bahkan polisi sudah dapat membidik siapa tersangka yang terlibat di dalam kasus tersebut.

Kasat Reskrim Polres Mataram, AKP Agus Dwi Ananto, Rabu (4/6) mengatakan, jajarannya akan memeriksa satu saksi lagi. Sementara itu, kelengkapan dokumen untuk penanganan kasus tersebut dinilainya sudah matang sehingga pihaknya sudah dapat memegang nama calon tersangka.

“Penyidikannya sedang ditingkatkan, berkas – berkasnya sudah lengkap, kemudian calon tersangka sudah kami dapatkan, namun kami akan memeriksa tinggal satu orang saksi lagi. Baru

setelah itu kami akan menetapkan tersangka sebagai pelaku atas dugaan penggunaan Dana BOS yang fiktif itu,” terangnya.

Sebelumnya dijelaskan bahwa dugaan penggunaan fiktif dana bos tersebut dilakukan oleh beberapa oknum di Sekolah Dasar (SD) 1 Ampenan. Jumlah uang yang diduga fiktif itu mencapai sekitar Rp 300 juta.

Dikatakan Agus bahwa dana yang diduga diselewengkan tersebut merupakan dana yang dialokasikan untuk operasional sekolah pada 2013 lalu.

Ia berkomitmen mengungkap pelaku yang terlibat dalam Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) maupun Tindak Pidana Korupsi lainnya.

“Kami juga sudah meminta keterangan dari pihak Dikpora Kota Mataram. Bagi saya, siapapun yang terlibat di dalam kasus Tindak Pidana Korupsi

ini harus segera diadili. Sebab kalau tidak, yang namanya korupsi ini bisa menghancurkan negara kita,” jelasnya.

Selain itu, pihaknya juga tengah mungusut kasus dugaan penyelewengan dana aspirasi oknum anggota DPRD Kota Mataram yang ditujukan ke SMKN 4 Mataram. Meski kasus tersebut sudah berlangsung relatif lama, belum ada nama yang ditetapkan sebagai tersangka. “Kasus itu masih dalam tahap penyelidikan, kami masih menempuh proses Puldata (pengumpulan Data, red) dan Pulbaket (Pengumpulan Bahan Keterangan, red),” tegasnya.

Pihaknya akan terus mengupayaan sehingga kasus tersebut bisa diungkap. Meski demikian, Kasat Reskrim tersebut mengaku akan mengungkap kasus tersebut secara pelan – pelan. (met)

Penjara Bukan Hukuman bagi Pecandu Narkoba Selong (Suara NTB) lum ada yang diaplikasikan ke Hukuman penjara bagi para bawah. Sejumlah pecandu diketpecandu narkoba dinilai tidak bisa ahui mendapatkan hukuman yang memberikan efek jera. Pasalnya, cukup lama di dalam jeruji besi. pascakeluar dari penjara sebagian Para penegak hukum, katanya besar pecandu ini kembali mengrata-rata menjerat dengan kepegunakan barang haram tersebut. milikan, menguasai dan menyimHal ini diungkap Ketua Lembapan. “Harapannya, hakim bisa ga Peduli Lombok Timur Rudi jatuhkan vonis secara bijak. KareTariyadi saat sosialisasi UU 35 na banyak yang ketangkap tidak Tahun 2009 tentang Narkotika di sampai 1 gram, namun dipenjara Lembaga Pemasyarakatan Selong, hingga 4 tahun,” ucapnya.

Rabu (4/6) kemarin. Undang-unDitambahkan, semua pihak dang Narkotika diketahui telah dibisa bedakan mana pengguna dan lanjutkan dengan Surat Edaran mana bandar. Sehingga, ke depan, Mahkamah Agung (MA) tentang rutan tidak penuh dengan Warga penyalahgunaan, korban penyalahBinaan pemasyarakatan adalah gunaan dan pecandu narkotika ke pencandu. dalam lembaga rehabilitasi medis Diterangkan ketua lembaga (Suara NTB/rus) dan rehabilitasi sosial. yang memiliki anggota rata-rata Rudi Tariyadi Vonis rehabilitasi bagi penggupecandu ini dalam proses rehabilna, katanya, jauh lebih baik. Kareitasi para pecandu wajib lapor. na melalui proses rehabilitasi ada pembelajaran Disebut yang ditangani Lembaga Peduli Lotim ini yang diyakini bisa memberikan efek jera bagi pe- sebanyak 12 orang yang saat ini sedang dalam proscandu. “Kalau melalui rehab ada perubahan per- es rehabilitasi dan masih diharuskan wajib lapor. ilaku secara sistematis kepada korban,” ucapnya.

Kepala Sub Seksi Pelayanan pada Lapas Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Selong, M. Fauzan, mengakui bahwa ada sejumNomor 04/Bua.6/Hs/Sp/IV/2010 itu, tertuang taka- lah kasus pecandu narkoba yang ditahan itu ran barang haram yang dipakai pecandu telah kembali ketangkap tengah memakai. Saat ini terditetapkan antara lain, kelompok metamfe- hitung di tahanan Lapas Selong, terhadap 24 ortamine atau sabu tidak lebih dari 1 gram, ekstasi ang kasus narkoba. Rata-rata hukuman 10 tahun tidak lebih 8 butir. dua bulan karena milik 10 kg. Sebanyak 4 orang Sejauh ini, aturan dalam SEMA tersebut be- diantaranya merupakan pecandu. (rus)

Mataram (Suara NTB) Menjelang pemilihan umum presiden (pilpres), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu NTB) telah memetakan fokus pengawasan. Hal ini dilakukan supaya tidak terjadi pelanggaran-pelanggaran dalam proses Pilpres.

Ketua Bawaslu NTB, M. Khuwailid, yang dikonfirmasi Suara NTB, Rabu (4/5) kemarin, mengatakan pihaknya siap mengawasi Pilpres dan kini tengah memetakan fokus pengawasan.

“Tentu kami siap. Kami sedang petakan yang akan menjadi fokus pengawasan nanti berdasarkan pengalaman Pileg,” ujarnya.

Disebutkannya, yang akan menjadi fokus pengawasan pihaknya mulai dari penetapan DPT hingga tim pemenangan pasangan presiden. “DPT itu jadi fokus kami karena kemarin saat Pileg sempat bermasalah,” sebutnya.

Dirinya menambahkan tidak mau mengulangi kekurangan-kekurangan yang terjadi saat Pileg. “Kita evaluasi celah-celah yang ada saat Pileg dan itu kami jadikan fokus pengawasan” tambahnya.

Selain itu, pengawasan ter-

hadap pergerakan tim pemenangan calon presiden juga akan dilakukan. “Tim pemenangan juga tentu akan kami pantau. Mengingat beberapa kepala daerah di NTB juga sudah secara terbuka mendukung salah satu calon,” pungkasnya.

Sementara itu, Ketua Divisi Pengawasan dan Penindakan Bawaslu NTB, Bambang Karyono, menegaskan jika kepala daerah ikut menjadi jurkam nanti maka harus sesuai aturan. “Aturannya mereka harus mengajukan cuti. Dan itu satu hari dalam seminggu. Kecuali hari minggu,” tegasnya.

Dirinya menilai regulasi yang mengatur kepala daerah jika ingin menjadi jurkam sudah jelas. Jadi tidak ada alasan untuk tidak mengikuti aturan.

“Sudah jelas diatur dalam UU nomor 42 tahun 2008 tentang hal itu, “ ungkapnya.

Sejauh ini, pihaknya mengaku belum menemukan dan mendapat laporan tentang pelanggaran kampanye. Jadwal kampanye resmi juga belum diterima dari KPU. “Selain itu, nama daftar tim pemenangan juga belum kami terima,” tutupnya. (ami)

Lapas Selong ”Over” Kapasitas Selong (Suara NTB) Lembaga pemsyarakatan Selong (Lapas) Selong saat ini sudah mengalami over kapasitas. Jumlah tahanan yang mendekam di penjara ini sudah mencapai 206 orang. Jumlah ini terus bertambah dan tidak pernah mengalami pengurangan.

Hal ini disampaikan Kasubsi Pelayanan Tahanan Lapas Selong, Muhammad Pauzan kepada media di Selong, Rabu (4/6) kemarin.

Disebutkan, jumlah daya tampung penjara di lapas Selong ini sebenarnya maksimal 150 orang.

Terbanyak dari kasus para

terpidana adalah kasus pencurian. Menyusul kasus penyalahgunaan narkotika dan kasus-kasus lainnya, termasuk korupsi. Jika mengacu pada aturan Hak Asasi Manusia (HAM) jumlah tahanan yang diperbolehkan menghuni lapas Selong ini hanya 90 orang. Akan tetapi, karena keterbatasan membuat hal ini terpaksa dilanggar.

Pernah diwacanakan akan dilakukan pemindahan lapas. Karena sudah tidak memungkinkan untuk dilakukan perluasan. Hal ini juga karena ditambah biaya pembangunan lapas yang cukup besar. (rus)

Pilkada Loteng 2015

Mamiq Ngoh Gunakan Jalur Perseorangan, Golkar Usung Suhaili Gelaran pesta demokrasi berupa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) memang masih setahun lagi. Namun “genderang perang” sudah mulai dibunyikan oleh sejumlah tokoh yang diprediksikan bakal maju sebagai calon Bupati Loteng pada Pilkada 2015 mendatang. Diantaranya Ketua DPD Partai Golkar Loteng, HM. Suhaili dan H.L.Wiratmaja, S.H. Mantan Bupati Loteng periode 2005-2010 ini, menyatakan kesiapannya untuk maju kembali merebut kursi orang nomor satu di Bumi Tatas Tuhu Trasna ini.

DITEMUI Suara NTB dikediamannya, Rabu (4/6) kemarin, Mamih Ngoh –begitu sapaan akrabnya, menegaskan niatnya tersebut.

“Saya sudah tetapkan niat untuk kembali mencalonkan diri sebagai calon Bupati Loteng pada Pilkada Loteng 2015 mendatang,” sebutnya.

Mantan Ketua DPC Partai Golkar Loteng ini mengatakan, niatnya untuk kembali maju pada Pilkada Loteng mendatang bukan tanpa sebab dan alasan. Salah satu pertimbangan yang men-

dasari ialah keprihatinnya terhadap kondisi Loteng saat ini. Dimana pembangunan Loteng sejak beberapa tahun terakhir terkesan jalan di tempat. Bahkan mencatat beberapa kemunduran.

Contohnya, terkait perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang tidak kunjung bergerak naik. Yang sampai saat ini masih menduduki posisi kedua dari bawah untuk NTB. Dimana Loteng hanya unggul di atas Kabupaten Lombok Utara (KLU) yang baru kemarin

terbentuk. Apalagi untuk skala nasional, IPM Loteng masih terpaut di posisi bawah.

Memang di beberapa aspek, pembangunan di Loteng menujukkan geliat cukup baik. Misalnya, pada pembangunan infrastruktur jalan.

Namun itupun belum maksimal. Bagaimana tidak, banyak ruas-ruas jalan yang baru dibangun, hanya bisa bertahan beberapa bulan. Setelahnya kembali rusak.

Begitu pula dalam hal pengelolaan keuangan daerah. Dalam dua tahun terakhir, berhasil memperoleh predikat Wajar Tanpa Pengecualin (WTP). Tapi justru dalam pengelolaan aset daerah, masih butuh pembenahan.

Disinggung kendaraan politik yang akan digunakan, Mamiq Ngoh mengaku kemungkinan besar tidak akan menggunakan partai politik. Tetapi lebih condong untuk menggunakan jalur independen. Tapi bukan berarti, dirinya sudah tertutup dengan peluang koalisi parpol. Bahkan sebenarnya, sudah ada

komunikasi politik dengan sejumlah tokoh parpol. Terkait rencana pencalonan dirinya tersebut. Termasuk dengan tokoh-tokoh di internal Partai Golkar Loteng.

Masalah siapa yang akan digandeng sebagai calon Wakil Bupati, mantan anggota DPRD NTB, mengaku belum ada. Walaupun sudah ada beberapa nama yang tengah dipertimbangkan sebagai pendamping. “Untuk posisi calon Wakil Bupati, kita belum tentunya. Selain karena masih digodok dulu. Juga karena masih harus menunggu peraturan tentang Pilkada.

Apakah akan tetap ada calon Wakil Bupati atau hanya calon Bupati saja,” tandasnya.

Usung Ketua DPC Sikap yang sama juga sudah diambil oleh Partai Golkar Loteng. Selaku parpol pemenang Pemilu legislatif di Loteng, partai beringin sedianya juga sudah memastikan diri akan mengusung calon Bupati pada Pilkada Loteng men-

datang. “Untuk calon Bupati pada pilkada mendatang, kita sudah menetapkan sikap untuk mengusung Ketua DPC (H.M. Suhaili, FT,red),” sebut Sekretaris DPC Partai Golkar Loteng, H.L. Kelan, S.Pd., yang dikonfirmasi sebelumnya.

BahkankataKetuaKomisiIDPRDLotengtersebut, penetapan Ketua DPC Partai Golkar yang juga Bupati Loteng saat ini sebagai calon Bupati Loteng mendatang sudah menjadi keputusan final dan harga mati bagi Partai Golkar Loteng. Sehingga pihaknya memastikan kalau Partai Golkar Loteng tidak akan menggelar konvensi untuk menentukan calon Bupati Loteng yang bakal diusung.

Adapun masalah calon Wakil Bupati, lanjut Kelan, sepenuhnya diserahkan kepada Ketua DPC selaku calon Bupati Loteng untuk menentukan. Apakah akan tetap memilih pasangan lama atau justru memilih figur lain. Karena prinsipnya, siapa pun yang akan digandeng sebagi calon Wakil Bupati Loteng, Partai Golkar siap mendukung dan memenangkannya. (kir)

SUARA NTB Kamis, 5 Juni 2014

BUDAYA DAN HIBURAN

Halaman 9

KERAJINAN Para purna TKI asal Desa Gelanggang Lombok Timur menunjukkan hasil karya mereka berupa kerajinan perabot rumah tangga berbahan batok kelapa.

Selain bernilai ekonomis, kerajinan ini bernilai seni tinggi, mampu menarik minat pengusaha hotel dan restaurant untuk memesan.

Suara NTB/ars

Maulid Adat Bayan

Dipromosikan dalam Film Dokumenter

Tanjung (Suara NTB) Banyak cara untuk memperkenalkan upaya pelestarian budaya oleh komunitas adat. Di KLU, salah satunya ditempuh dengan merilis film dokumenter cerita pendek tentang penyelenggaraan maulid adat di Lombok Utara.

Film Dokumenter tersebut telah resmi diputar dan diperkenalkan oleh Bidang Kebudayaan, Dikbudpora KLU, beberapa waktu lalu. Film tersebut mengambil tempat di Kampung Adat Desa Gumantar, Kecamatan Bayan.

Kepala Bidang Kebudayaan Dikbudpora KLU Rianom, S.Sos.,

penayangan Film Dokumenter di Balai Desa Gumantar belum lama ini, diperkenalkan untuk merangsang gairah generasi muda dalam berpartisipasi menjaga dan melestarikan budaya di Lombok Utara.

“Di KLU banyak adat istiadat lama yang sudah ditinggalkan

oleh penganutnya, disebabkan karena cara pandang yang berubah. Perkembangan zaman memang tidak bisa dihindari, tapi minimal ada upaya menjaga kelestarian itu,” ungkap Rianom.

Film Dokumenter ritual Maulid Adat Gumantar ini dibuat oleh kru SMAN 1 Bayan yang pernah mendapat predikat sineas terbaik di daerah ini dalam hal pembuatan film dokumenter berdurasi cerita pendek.

“Ini menunjukkan betapa beragamnya adat budaya yang ada di KLU ini. Jika tidak dipelihara dan

dipertahankan keasliannya, tentu kelestariannya patut dipertanyakan. Siapa lagi yang akan memeliharanya, kalau tidak kita sebagai generasi penerusnya,” sambung Rianom.

Sebagaimana di ketahui, Desa Gumantar adalah salah satu daerah yang memiliki adat istiadat budaya yang sangat kuat. Komunitas adat di Gumantar, hampir mirip dengan Komunitas Adat di Karang Bajo, Anyar dan Bayan umumnya yang masih mempertahankan gelaran budaya dalam beberapa ritual. (ari)

Intensif Promosikan Rendang Tidak Bisa Dipatenkan Pariwisata Mataram (Suara NTB) Pariwisata masih menjadi andalan NTB dibawah kepemimpinan Gubernur Dr. TGH. M. Zainul Majdi dan Wagub H. Muh. Amin, MSi. Terlampauinya target 1 juta kunjungan wisatawan pada program Visit Lombok Sumbawa 2012 lalu, membuktikan perhatian pemerintah daerah tidak pernah kendor. Bahkan, Gubernur NTB TGH. M. Zainul Majdi getol melakukan promosi pariwisata di luar daerah.

Seperti yang dilakukan Gubernur NTB saat memaparkan potensi pariwisata NTB di Tempo TV, Selasa (3/6) sore lalu. Dipandu Pemimpin Redaksi Tempo TV Wahyu Muryadi bersama Lina Sujud, gubernur secara gamblang menjelaskan mengenai potensi pariwisata NTB beserta tantangan yang dihadapi di masa mendatang.

Kabag Humas dan Protokol Setda NTB Drs. Fathul Gani, MSi, melalui release yang diterima Suara NTB, Rabu (4/6), menjelaskan, gubernur menjelaskan, mengenai promosi wisata, penataan destinasi, hingga akses menuju lokasi wisata dipaparkan. Selain pengembangan pariwisata yang konvensional, ujarnya, potensi untuk menarik kunjungan wisatawan dari Timur Tengah dengan konsep Family Tourism menjadi salah satu perhatian yang disampaikan gubernur.

Menyinggung pengembangan kawasan wisata Mandalika yang dilaksanakan oleh PT. BTDC di Kabupaten Lombok Tengah, gubernur menjelaskan konsep wisata yang dikembangkan adalah green tourism. “Pengelolaan pariwisata yang dikembangkan betul-betul memiliki perspektif lingkungan” ujarnya, seraya menambahkan, sektor pariwisata menjadi salah satu penyumbang terbesar kedua pembentukan PDRB Provinsi NTB, dalam bentuk jasa, perdagangan, hotel, dan restoran.

Selain itu, gubernur juga menjelaskan mengenai komoditas unggulan daerah, seperti padi, sapi, rumput laut, mutiara laut selatan, perikanan, kakao, kopi robusta, madu, dan susu kuda liar. (nas)

Ulos Samosir akan Jadi Produk Fashion Sumatera Utara (Suara NTB) Industri tenun ulos di Samosir yang khas punya potensi untuk dikembangkan menjadi produk busana fashion dan mode.

“Selama ini masih sebagian kecil warga mengubah ulos Batak jadi baju atau rok. Padahal ulos bisa kita jadikan model atau motif pakaian modis dan menjadi produk fashion,” kata Kepala Dinas Koperindag, Kabupaten Samosir, Hotraja Sitanggang, Rabu.

Pelatihan kepada pengrajin dan pengadaan bahan baku benang, kata dia, akan sangat mendukung pengembangan tenun ulos di Samosir. Karena dengan pelatihan, inovasi dari tenun ulos akan bisa berkembang menjadi model pakaian sesuai kebutuhan pasar.

Ulos merupakan kain tenun tradisional Batak memakai alat tenun bukan mesin. Selama ini benang yang dipakai adalah benang katun yang diameternya lumayan tebal untuk kainnya dijadikan pakaian sehari-hari.

Ada beberapa “kelas” kain ulos dalam adat Batak Toba, di antaranya ulos ragi idup dan ulos ragi hotang. (ant/balipost)

Jakarta (Suara NTB) Jajak pendapat CNN menyatakan rendang sebagai masakan terlezat, yang menurut mantan Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat, Dino Patti Djalal, tidak bisa dipatenkan.

“Makanan itu tidak bisa dipatenkan seperti juga warisan budaya lain bahasa Indonesia,” kata dia, di jumpa pers Luvinary Indonesia Adventure, di salah satu hotel di Thamrin, Jakarta, Rabu.

Dia mengatakan, makanan warisan yang perlu dilindungi tetapi tidak perlu sampai dipatenkan.

“Jangan pernah merasa takut jika ilmu memasak makanan Indonesia seperti rendang akan dicuri negara lain.”

Dia justru menyarankan masyarakat terus memop-

ulerkan kuliner Indonesia sehingga menjadi kelas dunia, tanpa harus mematenkannya.

“Kita harus menyebarkannya dan mempopulerkannya.

Justru kita harus bangga sampai pada tahap membawa makanan Indonesia dikenal dunia.”

“Setidaknya ada dua tipe manusia dalam hal ini, yaitu inlander dan enterpreneur.

Bagi yang menjadi inlander kita akan merasa dijajah dunia, sementara bagi individu berjiwa enterpreneur akan mencoba menaklukkan dunia. Jika kita bisa berjiwa enterpreneur maka makanan seperti rendang bisa menjadi kelas dunia,” kata dia.

Dia mengibaratkan makanan dari negara lain yang banyak ditemui di Indonesia dan tidak dipatenkan.

“Banyak kok makanan

Rendang Tiongkok di sini berikut restorannya. Mereka yang membuka restoran dengan menu kuliner Tiongkok juga tidak perlu mendapatkan ijin menggunakan hak paten dari

negara asalnya,” katanya.

Senada dengan dia, Kepala Kanwil Hukum dan HAM Sumatera Barat, Sudirman D Hury, mengatakan, rendang tidak mungkin dipatenkan

karena sudah menjadi domain atau milik umum. “Siapa saja bisa membuat rendang tersebut dan bisa mengakui itu adalah miliknya,” kata dia. (ant/balipost)

Balai Arkeologi Ambon Ekskavasi Gua Palaeometalik Ambon (Suara NTB) Tim dari Balai Arkeologi Ambon melakukan ekskavasi gua prasejarah, bekas hunian manusia pada masa palaeometalik, di Hatuwurang, Hatusua, Kabupaten Seram Bagian Barat.

“Sejak penggalian pada 14 Mei hingga hari ini (16/5), kami sudah menemukan banyak alat batu, fragmen gerabah, dan tulang-belulang manusia, ada tulang ikan juga.

Ini bisa menunjukkan pola konsumsi penghuninya, dan yang paling penting kami menemukan arang,” kata arkeolog Marlon Ririmasse ketika dihubungi melalui telepon selulernya dari Ambon, Jumat.

Ia mengatakan temuan-temuan yang didapat setelah membuka, menggali beberapa titik di tersebut, akan digunakan untuk analisis kronologi terhadap usia gua di kompleks situs purbakala Hatusua itu.

“Kalau berpijak pada hasil penelitian sebelumnya oleh tim arkeolog dari Amerika di situs Hatusua pada 1990, penarikan yang paling tua usia gua ini bisa mencapai 1.000 tahun,” katanya.

Dia mengatakan gua yang sedang digali tersebut merupakan satu di antara tujuh gua prasejarah yang baru teridentifikasi oleh timnya.

Gua itu, berukuran sedang dan berjarak beberapa kilometer dari pelabuhan feri Waipirit. Gua itu menjadi salah satu di antara 18 gua hunian prasejarah di Kabupaten Seram Bagian Barat yang teridentifikasi oleh tim arkeolog dari Balar Ambon sejak 2012.

“Kami mengidentifikasi 11 gua lainnya pada Desember 2012 dan sekarang sudah ditambah tujuh titik baru, salah satu dari 11 gua yang pernah kami identifikasi itu sudah pernah kami ekskavasi, tindak lanjut penelitiannya masih membutuhkan waktu bertahun-tahun,” katanya. (ant/balipost)

SUARA NTB Kamis, 5 Juni 2014

PENDIDIKAN

Halaman 10

Lulus dengan ’’Communicative Skill’’ AKADEMI Bahasa Asing (ABA) Bumigora Mataram, termasuk salah satu Perguruan Tinggi (PT) di NTB yang memiliki prospek gemilang dalam persaingan dunia kerja dewasa ini. Pasalnya, ABA Mataram yang terletak di Jalan Ismail Marzuki Mataram merupakan PT swasta yang mampu meluluskan mahasiswa-mahasiswanya dengan segudang kompetensi berbahasa asing, di antaranya Bahasa Inggris, Jerman dan Jepang. ‘’Hal tersebut seiring berjalan dengan semangat pertumbuhan daerah NTB yang sedang mengembangkan dunia pariwisatanya, sehingga desain proses belajar mengajar yang digunakan oleh ABA Bumigora Mataram diarahkan kepada English for Tourism,’’ terang Direktur ABA Bumigora Mataram, Diah Supatmiwati, SS., M.Hum, pada Suara NTB, Rabu (4/6).

Menurutnya, salah satu aspek yang menjadi prasyarat agar bisa bersaing dan berkompetisi dalam dunia kerja di era global saat ini adalah memiliki kemampuan yang bisa diandalkan di luar. Salah satunya menguasai bahasa asing. Diah menyebut bahasa asing memiliki peran strategis sebagai alat berkomunikasi dengan dunia luar yang memungkinkan kemudahan akses untuk mendapatkan pekerjaan.

Diakuinya, sejak berdiri dan memiliki izin operasional tahun 1999 silam, saat ini ABA Bumigora Mataram memiliki satu program studi D III Bahasa Inggris dengan nilai akreditasi C dan telah memiliki ratusan alumni yang sudah terserap di berbagai lapangan pekerjaan. “Alumni sudah terserap ke sejumlah tempat seperti perbankan, perusahaan- perusahaan dan hotel. Paling banyak sih hotel mereka mengisi banyak posisi di sana sesuai dengan kemampuan yang mereka miliki yaitu berkomunikasi dengan bahasa asing,” terangnya.

Dalam proses belajar-mengajar setiap hari, ABA Bumigora Mataram lebih banyak menekankan aspek praktikum baik di dalam maupun di luar ruangan, hal tersebut agar kemampuan berbahasa asing seluruh mahasiswa ABA Bumigora Mataram terus terasah. Harapannya, setelah lulus menjadi lulusan-lulusan yang profesional. Guna menunjang kemampuan berbahasa asing, pihaknya sering mendatangkan native speaker dari luar negeri seperti Australia, Jerman dan Inggris.

“Jadi mahasiswa tinggal mendengarkan saja, mereka akan fokus menyimak d a n nantinya akan menerjemahkan apa yang dibicarakan. Itu dilakukan agar mereka bisa cermat mendengar bahasa asing dari orang aslinya langsung. Kan artikulasinya sangat beda kalau yang ngomong itu orang asli dengan yang di sini” ujarnya.

Selain mengarahkan para lulusannya untuk memiliki communicative skill, Diah juga mengaku lulusannya juga diarahkan untuk menjadi translator dan interpreter, karena khusus di NTB, kedua profesi tersebut masih sangat minim sementara peluDiah Supatmiwati ang kerja masih sangat terbuka. (dys) (Suara NTB/dys)

BEBAS ROKOK Perguruan tinggi sebagai salah satu pusat pendidikan harus bebas dari asap rokok. Di sejumlah daerah, termasuk di Kota Mataram telah mengeluarkan Perda Kawasan Tanpa Asap Rokok, khususnya di kantor pusat layanan kesehatan dan pendidikan. Seperti terlihat dalam gambar, Universitas Muhammadiyah Mataram (UMM) memasang poster sebagai salah satu kawasan bebas asap rokok.

(Suara NTB/ars)

Soal Penempatan Pejabat

Dekan FE Unram Pertanyakan Kebijakan Rektor

Mataram (Suara NTB) Ditolaknya usulan nama-nama pejabat yang akan mengisi posisi pada sejumlah program studi (prodi) yang direkomendasikan Dekan Fakultas Ekonomi (FE) Universitas Mataram (Unram) terhadap Rektor Unram Prof. Ir. H. Sunarpi, PhD, berbuntut panjang. Dekan FE yang keberatan dengan keputusan rektor yang mengeluarkan SK tidak sesuai dengan usulan nama-nama calon pejabat yang direkomendasikan melaporkan rektor ke Ombudsman RI Perwakilan NTB. Dekan FE Unram, Prof. Drs. H. Thatok Asmony, MBA, DBA, dalam keterangannya, Rabu (4/ 6), mengaku, sebagai dekan, dirinya memberikan usulan atas nama-nama calon pejabat yang akan mengisi tiga prodi ke rector, yaitu masing-masing ketua prodi dan sekretaris prodi pada prodi DIII Perpajakan, DII Akuntansi, DIII Ekonomi dan koordinator serta Sekretaris Akademik untuk Program Manajemen reguler sore.

“Jadi nama-nama itu saya usulkan ke rektor untuk mengisi posisi jabatan pada tiga prodi yang sudah habis waktunya pada akhir 2013 lalu.

Karena tiga prodi itu di bawah tanggung jawab saya selaku dekan, ngak mungkin kan nasib orang digantung begitu saja, makanya langsung saya usulkan ke rektor biar jelas nasibnya. Karena itu merupakan salah satu motivasi kerja mereka,’’ ungkapnya.

Namun, dirinya heran ketika Surat Keputusan (SK) Rektor Unram keluar, nama yang diusulkan tidak sesuai atau berbeda. ‘’Itu yang membuat kita semua bingung. Ada apa ini?” ujarnya penuh tanda tanya.

Meski pun Thatok Asmony mengaku segala kebijakan un-

tuk mengangkat dan memberhentikan pejabat ada di tangan rektor. Namun, dirinya menyayangkan sikap rektor yang tidak melihat statuta Unram sebagai landasan dalam mengambil kebijakan. Padahal dalam statuta diatur semua hal terkait dengan pengangkatan dan pemberhentian pejabat. Oleh sebab itu, pasca rektor mengeluarkan SK tersebut, Thatok Asmony telah berulangkali berusaha menemui rektor untuk mempertanyakan hal tersebut meski sampai dengan hari ini belum berhasil.

“Sejak SK itu keluar, saya berusaha ke rektorat menemui rektor. Ada sekitar tiga kali saya

Dikpora NTB Seleksi Sarjana Calon Penggerak Pembangunan Pedesaan Mataram (Suara NTB) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) NTB menyeleksi 516 sarjana yang mendaftar untuk Program Sarjana Penggerak Pembangunan Pedesaan (PSP3), di Sport Hall GOR 17 Desember Mataram, Rabu (4/6). Penyeleksian dilakukan untuk memberikan kesempatan kepada semua sarjana yang ada di NTB sebagai penggerak pembangunan pedesaan di lima provinsi luar NTB. Ketua Tim Seleksi, Dra. Hj. Asnirawai, M.Si, menjelaskan, program sarjana penggerak pembangunan ini merupakan program dari Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) RI yang dilakukan

(Suara NTB/ami)

SELEKSI - Peserta seleksi PSP3 yang sedang menjalani tes tulis di GOR 17 Desember Mataram, Rabu (4/6).

Dinas Dikpora NTB. “Ini program pusat dan kami melanjutkan di daerah dengan mengadakan seleksi kepada sarjana yang ikut dalam program tersebut,” ujarnya.

Program ini, emberikan kesempatan kepada semua sarjana (segala jurusan) yang ada di NTB untuk berperan aktif dalam membangun daerah pedesaan.

Ditambahkannya, tahapan dalam seleksi tersebut terdiri dari seleksi administrasi, tes tulis dan wawancara. Dari 516 peserta seleksi yang ada, ujarnya, yang akan ditetapkan ikut program dengan durasi kontrak dua tahun tersebut hanya 38 orang. Sementara jumlah pendaftar sebelum seleksi administrasi sebanyak 588 orang.

Sementara itu, Dr. Ir. H. Sukartono, selaku tim asis-

tensi dari perguruan tinggi, menjelaskan, sarjana yang lolos semua tahapan seleksi akan ditempatkan di lima provinsi luar NTB. “Yang lolos seleksi akan ditempatkan di DKI, Kaltim, Sulut, Sulbar dan Jateng. Tetapi di daerah pedesaan,” sebutnya.

Menurutnya, program tersebut akan sangat membantu pemerataan pembangunan di daerah pedesaan. “ Ini kita harapkan bisa membantu pemerataan pembangunan di pedesaan,” katanya.

Selain itu, para sarjana muda yang lolos seleksi juga diharapkan dapat mengaktualisasikan diri di daerah penempatan. “Para sarjana yang ikut program ini diharapkan dapat mengaktualisasikan diri dengan menggerakkan pemuda yang ada di daerah penempatan,” tutupnya. (ami)

(Suara NTB/dys)

H. Thatok Asmony

ke sana tapi belum juga bisa ketemu. Alasannya waktu itu masih belum ada waktu luang.

Saya dijanjikan untuk dihubungi tapi sampai detik ini tidak ada SMS atau telepon masuk.

Akhirnya saya ke Ombudsman untuk melapor,” ungkapnya.

Thatok Asmony menegaskan, untuk mengangkat seseorang menjadi pejabat atau

promosi pada posisi tertentu harus ada prosedur jelas yang diikuti dan sesuai dengan prinsip keadilan. “Tidak boleh sembarang pilih orang, harus memenuhi prinsip keadilan. Prosedurnya jelas, SOP nya terang. Kalau dulu belum ada yang pernah seperti ini,” terangnya.

Sementara itu, Rektor Unram H. Sunarpi yang hendak dikonfirmasi ke Ruang Rektor di Lantai III masih belum bisa ditemui. Wartawan hanya ditemui Kepala Humas Unram Helmy Fuadi. Helmy Fuadi yang coba dikonfirmasi mengelak menjawab pertanyaan, karena tidak mengetahui secara detail duduk permasalahan tersebut.

“Kalau yang ini saya tidak tahu persis, meski pernah dengar tapi tidak tahu pasti persoalannya apa dan juga bukan tugas Humas untuk menjawab hal itu,” jawabnya pendek. (dys)

FKKS Tolak Kebijakan BL Mataram (Suara NTB) – Forum Komunikasi Kepala Sekolah Swasta (FKKS) seKota Mataram menolak kebijakan Bina Lingkungan (BL) di sekolah-sekolah negeri di Kota Mataram. Sikap tersebut dikeluarkan setelah anggota FKKS melakukan pertemuan di Lesehan Green Asri, Sayang-sayang, Rabu (4/6).

Wakil Ketua FKKS, Muhammad Adnan Jauhari, dalam forum tersebut mengatakan penerapan sistem BL dalam dunia pendidikan telah mematikan sekolah swasta. Pasalnya, sekolah swasta menjadi kesulitan mendapatkan siswa baru. “Pemerosotan jumlah siswa terjadi di sekolah swasta. Sementara sekolah negeri kebanjiran siswa. Ini sangat miris,” keluhnya.

Menurutnya, kebijakan BL yang diterapkan Pemkot Mataram menjadikan siswa tidak berminat belajar di sekolah swasta. “Selain itu, orang tua siswa juga hanya ingin menyekolahkan anaknya di sekolah negeri. Meskipun sekolah hingga menggunakan double shift,” katanya.

Sementara itu, Ketua Lembaga Pendidikan Al-Ma’rif NTB, H. Lukman Hakim, yang juga hadir dalam forum tersebut mengungkapkan keadaan sekolah swasta di seolah di ujung tanduk. “Keadaan sekolah swasta yang kesulitan mendapatkan siswa lambat laun akan mematikan sekolah swasta,” ungkapnya.

Selain itu, banyaknya siswa yang masuk di sekolah negeri juga tidak efektif dalam hal pembelajaran. “Jika kita lihat dari kurikulum yang sedang berlaku, sangat tidak efektif bagi siswa. Karena sekolah negeri yang kebanjiran siswa sampai menggunakan double shift. Itu artinya penerapan kurikulum juga tidak berjalan sesuai ketentuan,” kritiknya.

Ditambahkannya, kebijakan sistem BL yang ada bisa saja dipertahankan, asalkan punya batasan yang tegas. “Bisa saja diterapkan asal batasannya jelas dan tegas. paling tidak pemerintah memberikan ruang kesempatan yang sama kepada semua sekolah swasta dan negeri dalam menyerap siswa,” tambahnya. Dalam kesempatan tersebut, anggota forum segera melayangkan surat ke Pemkot Mataram, DPRD Kota Mataram, DPKM dan Ombudsman. Mereka meminta kepada Pemkot supaya kebijakan BL dihentikan dan memberlakukan kurikulum 2013 sesuai dengan aturan. (ami)

Halaman 11

SUARA NTB Kamis, 5 Juni 2014 Eden Hazard

Piala Dunia 2014

Kebugaran Ronaldo Mengkhawatirkan

Inggris Meski dirayu oleh PSG dengan megatransfer senilai 61 juta poundsterling dan gaji sebesar 230,000 poundsterling per pekan, namun Eden Hazard akan tetap bertahan di Chelsea. Ia justru diperkenankan memakai nomor punggung keramat “10” pada musim depan.

Pemain tim nasional Belgia yang akan berlaga di Piala Dunia itu sedang fokus menjalani putaran final Piala Dunia di Brazil, meskipun pelatih PSG, Laurent Blanc menyatakan ketertarikannya pada Hazard.

Pihak Chelsea menampik kepindahan Hazard dengan mengumumkan perubahan nomer punggung pemain 23 tahun itu untuk musim depan. “Saya senang bisa memakai No. 10 untuk Chelsea,” kata Hazard seperti dikutip di Goal.

“Itu nomer kesukaan saya dan saya memakainya di tim nasional, juga dipakai oleh pahlawan masa kecil saya seperti Zinedine Zidane. Saya berharap itu akan memberikan banyak keberuntungan di masa depan dan fans akan segera melihat saya musim depan,” kata Hazard.

Pemilik nomer punggung 10 sebelumnya yaitu Juan Mata yang telah pindah ke Manchester United pada Januari. Hazard telah mengoleksi 30 gol dan 34 asis sejak bergabung dengan Chelsea 2012 dengan 40 juta euro.

PSG dikabarkan telah menyiapkan bujet sebesar 61 juta poundsterling untuk merayu Chelsea guna melepas pemain terbaik mereka musim ini. Selain bujet transfer yang menggiurkan itu, klub kaya raya asal Prancis itu juga mengimingi Hazard dengan gaji sebesar 230,000 poundsterling per pekan.

Daily Mail mensinyalir, perwakilan Hazard telah bertemu dengan pemilik PSG, Sheik Tamim bin Hamad al-Thani, pada bulan Maret lalu. PSG sendiri baru saja merampungkan transfer senilai 50 juta poundsterling untuk memboyong David Luiz dari Chelsea. (ant/bali post)

“Ronaldo mengalami cedera otot pada bagian belakang paha kirinya begitu juga dengan juga masalah kaki kirinya,” kata Asosiasi Sepakbola Portugal setelah menerima laporan kesehatan Ronaldo dan bintang Portugal lain seperti Raul Meireles, Pepe, dan Bento.

Sebelumnya tim medis Portugal hanya membahas tentang cedera paha Ronaldo, namun muncul lagi masalah dengan lututnya.

Portugal berada di grup G pada Piala Dunia Brasil dan akan menghadapi Jerman 16 Juni di Salvador, seminggu kemudian melawan Amerika Serikat di Manaus dan menjalani pertandingan terakhir pada fase grup dengan Ghana pada 26 Juni di Brasilia.

“Kami berharap Cristiano kembali fit dan dapat menolong timnasional,” kata Nani pemain Manchester United kepada wartawan tentang keadaan Ronaldo, seperti dilansir di AFP. Portugal akan menghadapi dua laga persahabatn di Amerika Serikat, yakni melawan New England Patriots dan Irlandia.

Nani, 27, yang melewatkan piala dunia Afrika Selatan karena cedera pundak mengatakan masalah kesehatan bisa

membuat pemain terganggu dan kurang yakin pada dirinya sendiri. “Jika untuk beberapa alasan (Ronaldo) tidak di sini, siapa pun yang akan bermain harus percaya diri dengan kemampuannya,” kata Nani.

“Piala dunia merupakan suatu tantangan. Saya ingin fit dan berada di puncak penampilan bersama tim nasional. Saya tidak di sini waktu itu, tetapi saya senang dan saya di sini sekarang,” kata pemain yang telah bermain 73 kali dan mencetak 14 gol dengan timnas Portugal.

Nani juga mengatakan pertandingan melawan Jerman akan menjadi kunci untuk laga selanjutnya. Oleh sebab itu, dia ingin meraih kemenangan.

Van Persie Dijamin Bugar Pelatih tim nasional Belanda Louis van Gaal memperkirakan bahwa Robin van Persie akan berada dalam puncak kebugarannya untuk memulai laga Piala Dunia Brasil 2014. Striker Manchester United Van Persie diharapkan meraih kembali penampilan terbaiknya di Brasil setelah frustrasi dan sesi didera-cedera di Old Trafford, kata laporan di laman resmi FIFA, Rabu.

Prancis Berharap kepada Ribery

Karim Benzema dan Carlo Ancelotti

(Suara NTB/ist)

Ancelotti Puji Benzema

(Suara NTB/ist)

Madrid Carlo Ancelotti memprediksi bahwa penampilan Karim Benzema bakan terus menuai sukses gemilang bersama dengan trio “BBC” yang mencakup Benzema, Gareth Bale, Cristiano Ronaldo.

Pelatih asal Italia itu mengetahui bahwa pemain yang tergabung bersama timnas Prancis itu bak bahu membahu menjalin kerjasama kian apik di berbagai kompetisi di masa depan.

Statistik menunjukkan bahwa Benzema menjadi mitra yang kompak bersama dengan CR7, sebagaimana dikutip dari situs Marca.

Striker asal Portugal itu terus ngepas ketika bekerjasama dengan Benzema di lapangan, khususnya dalam urusan mencetak gol. Benzema bahkan kini menyandang predikat sebagai “Mr Assist”, karena ia telah melepas sebanyak 86 umpan bagi skuadnya.

Di ajang Liga Champions, ia melepas empat assist, dan ia bahkan mampu mencetak gol, ditambah 49 umpan. “Semua yang saya lakukan ini, tidak ada dalam buku teks sepak bola,” kata Benzema.

Benzema mengaku senang dengan perannya ini. “Menjalani laga senantiasa hal yang menyenangkan bagi saya, bergerak dengan bola, mendukung pergerakan kawan, melepas umpan yang tepat sasaran dan mencetak gol,” katanya. (ant/ bali post)

Paris Prancis menaruh asa kepada Franck Ribery untuk dapat memberi sumbangan positif dalam ajang Piala Dunia 2014 di Brasil.

Presiden Federasi Sepak bola Prancis Noel Le Graet mengatakan Ribery yang kini berusia 31 tahun sebelumnya mengalami cedera tulang punggung.

Ribery yang juga memperkuat Bayern Muenchen menyatakan Prancis sungguh berharap kepada pemain itu.

Sebelumnya Ribery menjalani perawatan di rumah sakit di Paris pada Sabtu dua pekan lalu, dan ia kini berencana berangkat ke Nice untuk bergabung bersama dengan rekanrekannya di timnas Prancis.

“Tim Prancis berharap kepada Ribery,” kata Le Graet sebagaimana dikutip dari laman FIFA.Com. “Hasil pemeriksaan medis menunjukkan bahwa tidak ada aral melintang yang menghalangi dia untuk tampil di Piala Dunia,” katanya.

Sementara itu, di timnas Inggris, Pelatih Inggris, Roy Hodgson, akan memberikan kesempatan untuk Wayne Rooney untuk mengembalikan ketajamannya dengan menjadi starter pada laga persahabatan melawan Ekuador, Kamis (5/6) dini hari, pukul 02.00 WIB.

Penampilan Rooney yang kurang apik kala melawan Peru di laga persahabatan (30/ 5) menjadi perbincangan. Hodgson mengatakan salah satu cara mengembalikan performa Rooney yaitu dengan memainkannya di laga persahabatan.

“Pendapat untuk memainkan Wayne di babak kedua sungguh sederhana. Dia hanya bermain 60 menit waktu itu, dia tidak banyak bermain sebelum bergabung dengan kami, kami pikir dia telah sembuh dari cedera dan kami pikir menjadikannya starter pada laga ini akan memberikannya keuntungan,” kata Hodgson seperti dikutip di AFP. “Kita lihat sejauh mana dia bisa bermain dan itu tergantung kondisinya,” katanya juga. Banyak perdebatan tetang posisi Rooney di lini depan.

Salah satunya yakni menempatkan Rooney di sisi kanan atau kiri.

“Wayne merupakan pemain yang berguna. Kita pernah melihat dia bermain sebagai ujung tombak, juga pernah melihatnya bermain lebih melebar. Dia sudah melakukannya bersama Manchester United tidak ada alasan kenapa saya tidak bisa menggunakannya,” kata Hodgson.

Sementara Milner yang biasa beroperasi di lini tengah bersama Manchester City, akan dicoba menjadi bek kanan sebagai alternatif Glen Johnson.

“Dia akan menjadi bek kanan pada Kamis WIB karena saya pikir dia punya kemampuan untuk bermain di sana,” kata Hodgson seusai latihan.

Sementara gelandang Frank Lampard yang akan menjadi kapten pada laga persahabatan melawan Ekuador mengatakan tidak ada yang perlu diperdebatkan tentang talenta muda Inggris.

“Sesuatu yang bagus karena kami berdebat tentang posisi talenta muda, entah itu Wayne Rooney, Ross Barkley, Raheem Sterling, Ox (Alex Oxlade-Chamberlain), saat itu kami tidak punya kegembiraan dalam skuad tetapi kami dapatkan sekarang,” kata Frank Lampard. (ant/bali post)

Pemain berusia 30 tahun itu mencetak gol dalam laga persahabatan melawan Ekuador dan Ghana beberapa minggu terakhir ketika ia kian pulih dari masalah lutut. Van Persie absen tujuh minggu dalam kampanye United hingga akhir musim, kembali hanya untuk tiga pertandingan terakhir Liga Primer Inggris. Dia mengalami masalah pada pahanya pada awal musim lalu.

Van Gaal terus memantau dari dekat rehabilitasi Van Persie atas persetujuan dari Manchester United—klub yang akan merekrutnya sebagai manajer—, dan membawanya ke basis pelatihan di Holland.

Pelatih 62 tahun, yang akan berhubungan dengan hari-hari Van Persie di United musim depan, itu mengatakan,”Dia tidak dalam kondisi 100 persen, tapi kami punya dua minggu ke depan. Saya kira dia akan dalam 100 persen.”

“Ini sudah di bawah persetujuan David Moyes. Jadi kami akan mengawasinya, dia telah bekerja sangat keras.

Lalu ia memainkan dua

(Suara NTB/ist)

Dirayu PSG, Hazard Dapat Nomor Keramat di Chelsea

Cristiano Ronaldo pertandingan 20 atau 30 menit dan 70 menit pertandingan terakhir. Kami tak berharap cedera itu buruk.”

Van Persie kemungkinan bisa bermain lagi ketika Belanda menghadapi Wales di Amsterdam pada Rabu dalam pertandingan persahabatan terakhir sebelum terbang ke

Brasil. Belanda kemudian akan memulai kampanyenya di Piala Dunia melawan juara bertahan Spanyol—mengulang final 2010—di Salvador pada 13 Juni mendatang.

Mereka akan menghadapi Australia dan Cile pada pertandingan lain di Grup B. (ant/bali post)

Bale Tak Masuk Skuat Terbaik Liga Champions Swiss UEFA memasukkan tujuh pemain Real Madrid pada skuat terbaik pada Liga Champions musim baru lewat lalu, tetapi Gareth Bale yang menjadi pahlawan saat final melawan Atletico Madrid tidak masuk daftar.

Cristiano Ronaldo, Xabi Alonso, Angel Di Maria, Luka Modric, Sergio Ramos, Pepe, dan Daniel Carvajal dipilih kelompok studi teknis UEFA berdasarkan penampilan mereka selama kompetisi.

Bale yang mengoleksi enam gol dan asist, juga menjadi pencetak gol kala Madrid mengalahkan Atletico 4-1, (24/5), tidak masuk skuat terbaik.

Setelah final Liga Champions berakhir, Sir Alex Ferguson sebagai duta besar pelatih UEFA dan Kepala teknik Ioan Lupescu menggelar rapat untuk menentukan 18 pemain terbaik. Mircea Lucescu, Thomas Scaaf, Fernando Hierro dan Pelatih Inggris Roy Hodg-

(Suara NTB/ist)

Gareth Bale

son juga ikut terlibat.

Ronaldo menjadi pemain paling tajam dengan 17 gol.

Satu gol CR7 tercipta saat final. Sementara Modric dan Ramos menjadi pemain yang menjaga peluang Madrid tetap terbuka dengan sepak pojok Modric dan Ramos menyunjulnya kala tambahan waktu.

Secara keseluruhan Los Blancos mencetak 41 gol atau berselisih empat gol dengan Barcelona sebagai tim yang mencetak 45 gol pada musim 1999/2000. Atletico menyumbang empat pemain, yakni Thibaut Courtois, Diego Godin, Gabi, dan Diego Costa yang diganti pada menit 8 karena cedera.

Bayern Munchen diwakili Manuel Neuer, Philipp Lahm, Toni Kroos, dan Arjen Robben.

Marco Reus dari Borussia Dortmund menjadi pemain Dortmund yang masuk. Begitu juga dengan PSG dan Barcelona yang hanya diwakili satu pemain, yakni Zlatan Ibrahimovic dan Andres Iniesta. (ant/bali post)

Beckham Beri Sinyal Ingin Kembali Bermain London Mantan kapten timnas Inggris David Beckham memberi sinyal bahwa dirinya ingin keluar dari masa pensiun dan melanjutkan karier sepak bolanya.

“Sekarang saya pergi untuk menyaksikan pertandingan bola basket dan, ketika Anda menyaksikan atlet-atlet bermain pada puncak permainan mereka, itu kembali memberi rasa gatal terhadap saya,” ucapnya pada dokumenter yang disiarkan oleh BBC pada Senin.

“Kemudian saya ingin kembali ke permainan dan saya mulai memikirkan diri sendiri, Dapatkah saya kembali bermain? Dapat-

kah saya kembali? Dapatkah saya keluar dari pensiun dan mulai kembali bermain?”

Beckham (39) mengakhiri kariernya sebagai pesepak bola pada tahun lalu setelah membela raksasa Prancis Paris Saint Germain dengan kontrak jangka pendek.

Mantan gelandang itu saat ini bekerja untuk meluncurkan klub Liga AS di Miami dan ia menyebut peluang untuk bermain bagi tim tersebut.

“Belum pernah ada (status) pemain-pemilik, namun siapa tahu?” kata mantan pem a i n Manchester Unit-

ed, Real Madrid, Los Angeles Galaxy, dan AC Milan tersebut.

Dokumenter tersebut, yang berjudul “David Beckham: Into The Unknown, merupakan perjalanan sejauh 1.287 kilometer yang ia lakukan ke hutan hujan Amazon, menjelang Piala Dunia bulan ini di Brazil. (ant/bali post)

Franck Ribery (Suara NTB/ist)

(Suara NTB/ist)

Florham Park Portugal yang tengah menjalani persiapan untuk pentas Piala Dunia, diresahkan oleh kabar kebugaran Cristiano Ronaldo.

David Beckham

SUARA NTB

Kamis, 5 Juni 2014

Halaman 12

HILANG

DIJUAL MOBIL

HILANG STNK R2 YAMAHA SOUL GT DR6403CB NOKA/NOSIN: MH31KP001CK205458/1KF-206407 AN.LL.JUMAHIR HILANG DISEKITAR JL.LINGKAR SELATAN MENUJU KANTOR. HILANG STNK R2 YAMAHA DR5473BU NOKA/ NOSIN: MH314D204BK051196/14D-1050998 NO.BPKB.1-00460867 AN.KARTINI PUNIA MTR

RUPA - RUPA

SHOWROOM

KURSUS

SHOWROOM

DIJUAL

SEWA BADUT

MAINAN ANAK

RUMAH MAKAN

PERHIASAN

KOMPUTER

ADVERTISING

KONTRAKAN

TOKO MAINAN

PET SHOP

BATIK

SALON

FINANCE

PERAWATAN AC

PELATIHAN

BENGKEL

FUTSAL

RUPA-RUPA

BANK

SUARA NTB

Kamis, 5 Juni 2014

KURSUS/BIMBEL

GORDEN

BAHAN BANGUNAN & INTERIOR

Halaman 13

HOTEL

DEALER

RUMAH MAKAN Menyediakan aneka hidangan & melayani pesanan nasi kotak, snack box dan menerima rantangan

SALON SALON

LAUNDRY

RUPA- RUPA SABLON & KONVEKSI

EKSPEDISI

BOUTIQUE

TELEVISI

TENUN LOMBOK

ADVERTISING

JUAL MOBIL

KURSUS

SANGGAR SENAM

RUKO

EVENT ORGANIZER

TERASI

TANAH

SERVIS MOTOR

COUNTER

LISNA JAYA MOTOR Menerima :

Ganti Oli - Spare Parts Service Mobil & Sepeda Motor

Hubungi : GEDE HP. 087 865 276 400 085 337 568 500

Jl. SULTAN HASANUDDIN 139 BLOK D CAKRA UTARA

BENGKEL & SPARE PART

SIARAN TV

FASHION

PENGOBATAN

ACCESORIES

RUPA - RUPA

RUPA - RUPA

TRAVEL

RUPA - RUPA

PHOTOGRAFI

087 865 633 888 / 087 861 811 999

KOMPUTER

SERVICE

Jl. TGH Abdul Karim Kediri (Depan PLN Kediri)

TRAVEL

RUMAH MAKAN

SUARA NTB Kamis, 5 Juni 2014

PERNIK

Halaman 14

Rumah Nyaman, Penghuni Senang

RUMAH yang nyaman tidak harus mewah dan mahal. Dengan trik tertentu, Anda bisa saja mewujudkan dekorasi rumah yang tampak berkelas, meski dengan bujet yang terkendali. Beberapa ide simpel bisa dipakai untuk membantu Anda membuat dekorasi rumah terlihat mahal.

Untuk bagian tengah ruangan misalnya. Sebagai bagian rumah yang menjadi pusat perhatian, bagian ini perlu ditonjolkan. Jadi, anda bisa memilih meletakkan furnitur termahal di tengah ruangan. Misalnya, patung dan figura kaca.

Gorden juga bisa dipergunakan sebagai pemanis. Seperti dikutip dari tempo, gunakan selalu gorden yang unik dan tidak biasa. Anda tak perlu membeli gorden mahal. Jangan memilih bahan kain dengan harga supermarket. Tapi, belilah bahan kain untuk gorden dengan harga grosir, dan Anda bisa mendesainnya sedemikian rupa agar terlihat lebih menarik dan mahal.

Untuk warna tembok, Anda bisa menggunakan cat murah tapi bersaturasi tinggi. Anda tidak harus

mengecat tembok rumah dengan cat berkualitas tinggi. Dengan memadukan nuansa warna cerah yang pas, cat tembok rumah Anda bisa terlihat lebih menawan dan mewah.

Dinding grafis juga akan menonjolkan kesan berkelas jika dimanfaatkan dengan tepat. Jika Anda memiliki jiwa seni, Anda bisa gunakan warna cat berbeda untuk menciptakan dinding grafis. Hal ini membuat tembok rumah menjadi lebih menarik dan terlihat mahal.

Buku-buku pun dapat dipakai menjadi penghias. Buku sangat berguna untuk mengisi ruang kosong.

Anda bisa gunakan buku untuk memberi kesan intelek pada rumah Anda. Buku biasanya dianggap sebagai sahabat bagi orang bijak. Koleksi buku yang bagus di rak bisa mengkompensasi kekurangan barang mewah.

Sementara itu, kaca yang harganya jauh lebih murah daripada kayu, bisa diandalkan untuk menambahk kenyamanan rumah anda plus membuatnya terlihat sangat berkelas. Belilah kaca lembaran yang murah. Lalu gantungkan pada

(Suara NTB/ist)

Rumah yang nyaman adalah salah satu syarat untuk membuat penghuninya merasa senang.

Dekorasi rumah juga bisa ikut menentukan kualitas hidup penghuninya.

tembok sebagai rak. Anda bisa meletakkan buku, vas, atau hiasan lainnya di rak kaca itu.

Rumah Minimalis Rumah dengan gaya minimalis biasanya akan berusaha sedapat mungkin mengurangi furnitur yang kurang fungsional dan meniadakan pernak-pernik dekoratif yang membuat rumah terasa “penuh�.

Bagi anda yang suka berkumpul bersama keluarga dan teman di ruang makan, yang suka mengoleksi keramik dan men-display-nya dengan apik di dalam rumah, lupakan untuk membeli rumah dengan konsep minimalis.

Seperti dikutip dari gambarproperti.com, sebuah rumah dengan gaya minimalis memiliki beberapa karakteristik yang terlihat jelas. Beberapa karakteristik rumah minimalis adalah lebih menekankan kepada kualitas dan bukan kuantitas, memiliki bidang permukaan yang jelas/kosong, dan pemilihan elemen dekoratif yang cermat.

Rumah dengan gaya minimalis

memang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat modern.

Masyarakat pekerja keras waktunya lebih banyak didominasi dengan kerja di kantor/ area kerja dan aktifitas bersosialisasi di luar rumah hanya ingin pulang ke rumah yang nyaman. Mereka tidak ingin dihantui dengan berbagai macam pekerjaan rumah seperti membersihkan koleksi keramik, melap debu di sela-sela kursi berukir, ataupun menyiram aneka macam jenis kembang yang memenuhi taman.

Model rumah minimalis diperuntukan untuk orang yang bergaya modern. Konsep minimalis merupakan sebuah solusi atas kesibukan orang modern saat ini. Di tengah kesibukan luar biasa yang menunggu di luar rumah, sebuah hunian modern diharapkan lengkap dengan fasilitas fungsional yang bisa menunjang kenyamanan beristirahat di dalam rumah. Namun, bagi pemilik rumah yang tidak ingin memiliki rumah berkesan dingin dan kaku, tenang saja.

Rumah modern minimalis, biasanya dibagi menjadi tiga prinsip

karakter yaitu minimalis ektrim, minimalis sedang, dan minimalis ringan. Jika anda tidak ingin memiliki interior rumah yang terkesan penuh, pilihlah gaya minimalis ekstrim. Rumah dengan gaya minimalis ekstrim hanya mempunyai mebel-mebel dengan fungsi dasar.

Lantai dan dindingnya telanjang mulus, tanpa tambahan satu dekorasi apapun. Setiap mebel yang dipilih untuk masuk ke dalam tiap ruangan memili fungsi yang jelas. Jika ada pernak-pernik dekorasi, itupun bisa dihitung dengan jari semata.

Prinsip dan karakter rumah minimalis seperti ini jelas bukan untuk setiap orang.

Jika anda tidak cocok dengan garis-garis geometris dan ruangan tanpa hiasan seperti gaya minimalis ekstrim, anda bisa memilih prinsip minimalis sedang. Prinsip minimalis sedang banyak dipilih oleh masyarakat Indonesia yang cukup sibuk di luar rumah namun ingin membuat suasana yang lebih hangat di dalam rumah. Rumah dengan gaya minimalis sedang mengijinkan adanya sebuah meja

ruang tamu yang terbuat dari peti kayu yang unik. Anda bisa memasukkan sebuah karpet merah dengan hiasan geometris di atasnya.

Untuk dinding, anda bisa memasang beberapa buah foto keluarga ketika berjalan-jalan. Namun rumah jenis ini masih mengusung nilai-nilai efsien dari sebuah mebel. Anda tetap tidak akan menemukan uliran-ukiran bernafaskan seni tradisional atau oriental di rumah jenis ini. Jika anda ingin memasukkan lebih banyak hiasan dekoratif dalam ruangan, maka prinsip minimalis ringan cocok untuk anda. Rumah jenis ini juga banyak dianut oleh masyarakat Indonesia. Prinsip minimalis yang dianut mungkin hanya terletak di bagian exteriornya saja. anda akan menemukan beberapa mebel yang kurang fungsional seperti rak koran/majalah di ruang tamu. Di ruang TV/ ruang keuarga, anda akan menemukan rak khusus tempat koleksi video games anak anda. Jadi, prinsip rumah mana yang paling cocok dengan anda? (berbagai sumber)

Sesuaikan dengan Kebutuhan SEBELUM menentukan tata letak ruangan, ada baiknya pemilik rumah terlebih dulu memikirkan aktifitas apa yang akan dilakukan dalam ruangan tersebut serta apa saja yang harus tersedia di dalamnya.

Hal ini akan menentukan efektifitas penggunaan setiap ruangan dalam rumah anda.

Kamar Mandi Kamar mandi merupakan suatu ruangan yang penting juga untuk dimiliki oleh tiap rumah. Kamar mandi bisa disesuaikan desain dan ukurannya sesuai kebutuhan masing-masing. Jika rumah memiliki ukuran yang kecil atau tidak terlalu luas, maka kamar mandi bisa dibuat dengan ukuran yang sesuai juga. Tapi kebanyakan sekarang ini orang menerapkan kamar mandi minimalis sederhana untuk rumahnya. Selain tidak terlalu banyak makan tempat, model kamar mandi sederhana juga memiliki nilai lebih dalam desainnya. Desain interior kamar mandi yang minimalis cenderung lebih simpel dan juga lebih modern.

Kamar Tidur Salah satu bagian rumah yang wajib Anda perhatikan adalah kamar. Anda harus mengerti jika desain kamar rumah minimalis harus dibuat sesuai kebutuhan. Jika Anda membuat desain kamar rumah yang sesuai, tentu Anda dan keluarga pun akan semakin nyaman dan betah berada di kamar tersebut. Akan tetapi, jika desain kamar yang Anda buat tidak sesuai, membuat Anda malas untuk menempati kamar tersebut. Dengan demikian, membuat desain kamar yang sesuai kebutuhan adalah hal yang mutlak.

Dapur Banyak orang merasa bingung dengan apa yang harus mereka lakukan dengan dapur sederhana dan kecil. Yaitu, mereka harus mencari desain dapur sederhana yang akan mampu membuat dapur mereka terlihat lebih baik. Bila Anda memiliki dapur kecil, Anda tidak akan mudah untuk melakukan semua hal di dapur Anda.

Sebenarnya Anda masih bisa membuat dapur Anda terlihat sempurna dan Anda dapat menggunakan dapur ketika melakukan beberapa hal di sini seperti memasak dan lainnya.

Ruang Keluarga Ruang keluarga merupakan ruangan yang cukup penting untuk diperhatikan karena ruang ini merupakan salah satu ruang vital yang sebaiknya ada pada rumah yang pastinya harus di desain dengan bagus. Namun, desain interior ruang keluarga yang sempit bisa membuat suasana di dalam ruangan itu menjadi kurang hidup.

SUARA NTB Kamis, 5 Juni 2014

SUARA NUSANTARA

Mentan Akui Terima Uang Proyek Revitalisasi SKRT

KPK Minta Capres-Cawapres Kerjakan Delapan Agenda Jakarta (Suara NTB) KPK meminta dua pasang calon presiden dan wakil presiden dalam Pilpres 2014 untuk melakukan delapan agenda kerja yang terangkum dalam Buku Putih KPK. “Buku itu isinya merupakan refleksi dari pengetahuan dan pengalaman terbaik KPK selama 10 tahun di bidang pemberantasan korupsi. Pada buku itu dirumuskan tantangan faktual yang sedang dihadapi dan usulan agenda aksi yang diprioritaskan bagi presiden 20142019,” kata Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto melalui pesan (ant/Bali Post) singkat di Jakarta, Bambang Widjojanto Rabu (4/6).

Buku Putih tersebut sudah diserahkan oleh Bambang kepada pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dan Joko Widodo-Jusuf Kalla saat deklarasi pelaksanaan kampanye yang berintegritas dan damai di Hotel Bidakara, Jakarta Selasa (3/6).

Bambang menilai bahwa ada satu persoalan utama yang tidak tuntas dalam visi-misi capres-cawapres dan dapat berakibat pada ketidakmampuan untuk menjalankan agenda pembangunan.

“Pada dokumen visi-misi tidak dibahas secara tuntas dari mana pembiayaan seluruh program. Sektor pajak sebagai salah satu penerimaan negara terbesar luput dari isu utama padahal penerimaan sektor pajak terus turun kendati jumlah wajib pajak meningkat sehingga siapapun capresnya, bila tidak mampu meningkatkan penerimaan pajak dan gagal mengatasi indikasi korupsi sektor pajak akan gagal melaksanakan program pembangunan,” ungkap Bambang.

Adapun delapan agenda dalam Buku Putih itu, pertama adalah reformasi birokrasi dan perbaikan administrasi kependudukan.

KPK menilai jalan paling mendasar untuk menata birokrasi adalah melalui reformasi birokrasi misalnya reformasi pengelolaan APBN dan APBD yang bertujuan untuk memastikan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi terhadap pengelolaan APBN dan APBD dilakukan secara akuntabel, transparan, dan berkeadilan serta meminimalisasi kebocoran anggaran.

Kedua, agenda pengelolaan sumber daya alam dan penerimaan negara. Berdasarkan penelitian dan pengkajian KPK, terdapat tiga sektor yang harus mendapatkan perhatian besar presiden mendatang, yakni pertambangan (khususnya mineral dan batubara), kehutanan, serta perikanan dan kelautan.

Sektor pertambangan, misalnya, memberikan kontribusi sekitar 9 persen terhadap total pajak dalam negeri padahal potensi penerimaan pajak dari sektor pertambangan dapat lebih besar dari 9 persen, termasuk tambang batubara.

Ketiga, agenda ketahanan dan kedaulatan pangan. Keseriusan pemerintah dalam upaya swasembada pangan tercermin dari besarnya anggaran swasembada pangan, misalnya pada 2014 senilai 8,28 triliun rupiah untuk lima komoditas utama. Bila tidak dikelola dengan baik, ini dapat memicu kerugian keuangan negara, baik dari aspek keuangan maupun non keuangan.

Kebijakan importasi komoditas pangan strategis dinilai tidak melindungi petani lokal. Kelemahan pada kebijakan tata niaga meliputi arah kebijakan yang tidak tepat yang dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk kepentingannya sendiri dengan merugikan negara dan kepentingan publik.

Keempat, agenda perbaikan infrastruktur. Hasil Survei Integritas Sektor Publik Indonesia tahun 2009 yang dilakukan oleh KPK, menunjukkan persepsi masyarakat pengguna layanan pada layanan publik di lingkungan Kementerian Perhubungan masih belum memuaskan.

Sebagai contoh, skor potensi integritas pada layanan Uji Tipe dan Penerbitan Sertifikat Uji Tipe Kendaraan Bermotor di lingkungan Ditjen Perhubungan Darat hanya mencapai 5,99 (peringkat 68), di bawah standar minimal KPK (6,0). Hal ini menunjukkan, masih terdapat kelemahan dalam sistem pelayanan publik pada layanan tersebut yang merupakan celah terjadinya pemerasan atau suap.

Kelima, agenda penguatan aparat penegak hukum. Proses penegakan hukum harus akuntabel. Ini berarti bahwa proses pelaksanaan penegakan hukum harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, dengan berbasiskan pada adanya kemanfaatan hukum dan keadilan bagi publik.

Keenam, agenda dukungan pendidikan nilai integritas dan keteladanan. Akar penyebab korupsi adalah sistem yang buruk dan karakter individu yang cenderung korup. Buktinya adalah kasus tindak pidana korupsi yang semakin banyak dari tahun ke tahun karena orientasi kesuksesan hidup yang berdasar hanya pada materi, sehingga munculnya sikap permisif masyarakat dalam menghadapi kasus korupsi di lingkungannya.

Ketujuh, agenda perbaikan kelembagaan partai politik.

Penguatan bisa dilakukan pada sistem rekrutmen, kaderisasi parpol dan sisi pendanaan. Presiden selaku kepala negara harus melakukan penguatan terhadap sistem pendukung parlemen.

Kedelapan, agenda peningkatan kesejahteraan sosial.

Ada dua hal yang perlu diperhatikan pemimpin terpilih, yaitu berhati-hati dalam menetapkan kebijakan jaminan pensiun dan membangun tata kelola jaminan ketenagakerjaan yang bersih, transparan, dan akuntabel untuk dana kelolaan di BPJS. KPK juga akan menyosialisasikan Buku Putih ini ke seluruh elemen masyarakat, mulai dari akademisi, mahasiswa, aktivis LSM, dan tokoh masyarakat agar bisa memantau kinerja pemimpin pilihan rakyat sehingga bebas dari korupsi. (ant/Bali Post)

ARTSHOP

Halaman 15

(ant/Bali Post)

LAPORAN PELANGGARAN PEMILU- Komisioner Bawaslu Nelson Simanjuntak (kanan) dan Nasrullah (tengah) menunjukkan tabloid Obor Rakyat yang diduga melanggar aturan kampanye pilpres di Kantor Badan Pengawas Pemilu, Jakarta, Rabu (4/6). Selama kampanye pilpres Bawaslu telah menerima enam laporan dugaan pelanggaran kampanye, diantaranya temuan tabloid yang menyudutkan pasangan Jokowi-JK, pemaparan visi misi pasangan Prabowo-Hatta kepada internal Partai Demokrat serta ajakan memilih oleh pasangan Jokowi-Jusuf Kalla saat pengambilan nomor urut di KPU.

Tujuh Provinsi Jadi ’’Arena Perang’’ Sejati Pemilu Presiden Jakarta (Suara NTB) Peneliti Lingkaran Survei Indonesia (LSI), Rully Akbar, mengatakan, ada tujuh provinsi yang menjadi ‘’arena perang’’ sejati pada Pemilu Presiden 2014 bagi kedua pasangan calon pemimpin bangsa. ‘’Di DKI Jakarta, pasangan Prabowo SubiantoHatta Rajasa memperoleh dukungan 35.0 persen, sementara pasangan Jokowi-JK memperoleh dukungan sebesar 30,66 persen,’’ sebut Akbar, dalam pemaparan hasil survei LSI di Jakarta, Rabu (4/6).

Menurut dia, di Banten, Prabowo-Hatta memperoleh dukungan 33,53 persen sementara pasangan Jokowi-JK mendapatkan dukungan sebesar 26,25 persen. ‘’Untuk memenangi Pemilu Presiden yang tinggal 34 hari lagi, tim sukses dan pasangan capres-cawapres harus menguasai aneka wilayah teritori strategis,’’ kata dia. ‘’Dari 33 provinsi, LSI mengidentifikasi tujuh

provinsi strategis yang akan menjadi the real battle field, yakni, DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, dan Sumatera Utara,’’ ujar dia.

Salah satu argumen dia, populasi pemilih di ke tujuh provinsi ini mencapai 70 persen dari total pemilih nasional. ‘’Mereka yang memenangi suara pemilih di tujuh provinsi tersebut akan menjadi presiden dan wakil presiden terpilih,’’ kata dia.

Survei nasional diselenggarakan di awal Mei 2014. Total responden 2.400, dengan margin of error sekitar dua persen.

Wawancara dilakukan tatap muka di 33 provinsi dengan metode multistage random sampling, survei dilengkapi riset kualitatif melalui diskusi mendalam kelompok, in dept-interview dan analisis media analisis. (ant/Bali Post)

Jakarta (Suara NTB) Menteri Pertaninan (Mentan) Suswono mengaku menerima uang sebesar Rp 50 juta dan 2.000 dolar AS dari proyek revitalisasi Sistem Radio Komunikasi Terpadu (SKRT) Kementerian Kehutanan ketika menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi IV DPR RI periode 2004—2009.

“Saya pernah menerima dana sebesar Rp 50 juta dan ada 2.000 dolar AS. Itu saya terima dari Sekretaris Komisi IV DPR RI saat itu Tri Budi Utami,” kata Suswono ketika menjadi saksi dalam sidang kasus dugaan suap proyek revitalisasi SKRT di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Rabu (4/6).

Dalam sidang itu, hadir pula terdakwa kasus dugaan suap proyek revitalisasi SKRT sekaligus pemilik PT Masaro Radiokom, Anggoro Widjojo. PT Masaro Radiokom merupakan perusahaan pemenang tender proyek revitalisasi SKRT Kementerian Kehutanan tahun 2007.

Di hadapan Majelis Hakim, Suswono mengatakan telah mengkonfirmasi kepada Tri Budi Utami bahwa uang yang diterimanya berasal dari Ketua Komisi IV DPR RI Periode 2004-2009, Yusuf Erwin Faisal.

Suswono menerima uang Rp 50 juta dan 2.000 dolar AS terkait proyek revitalisasi SKRT Ke-

Menteri Tim Sukses Rawan Politisasi Birokrasi Depok (Suara NTB) Akademisi dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia (FISIP UI), Vishnu Juwono, menilai menteri yang menjadi tim sukses (timses) capres/cawapres sebaiknya mengundurkan diri, karena rawan politisasi birokrasi.

“Apabila para menteri tetap bersikeras dalam jabatannya sambil menjadi tim sukses maka bisa dipastikan kementerian yang dipimpinnya akan tersandera oleh kepentingan jangka pendek dari pimpinannya,” kata Dosen Administrasi Publik FISIP UI, Vishnu Juwono, di Depok, Rabu (4/6).

Vishnu berpendapat, dengan menjadi tim sukses maka akan terjadi benturan kepentingan (conflict of interest), yang akan semakin sulit membedakan saat para menteri tersebut mengunjungi suatu daerah dengan menggunakan fasilitas negara, seperti mobil dinas, pemanfaatan gedung pertemuan, penginapan yang dibayar melalui APBN, serta fasilitas negara lainnya.

Selain itu, tambah Vishnu, dari aspek kompetisi politik yang sehat juga tidak adil, karena para menteri itu dapat memanfaatkan status pejabatnya untuk mem-

peroleh fasilitas sebagai tamu VIP dari aparat birokrasi di kementeriannya, baik di Jakarta maupun di kota-kota lainnya.

“Dengan kondisi demikian potensi politisasi terhadap birokrasi di kementerian yang dipimpin oleh para menteri yang ikut dalam timses capres/cawapres akan semakin besar,” ujarnya.

Ia menambahkan, meskipun belum terdapat undang-undang maupun peraturan pemerintah yang mewajibkan para menteri untuk mundur, namun sebaiknya menteri-menteri itu mengundurkan diri dan fokus kepada kampanye.

Terlebih Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sudah mengimbau para menteri yang terlibat dalam timses tersebut untuk mundur dan fokus pada kegiatan kampanye pada hari ini.

Vishnu mengatakan dengan waktu yang hanya praktis satu bulan intensitas kegiatan kampanye semakin meningkat. Para Menteri yang masuk dalam times capres/cawapres akan semakin disibukkan pada aktivitas politik dengan mengunjungi konstituen, mendampingi para capres dan cawapres, rapat konsolidasi pemenangan timses be-

lum lagi berbagai kegiatan kampanye lainnya.

Dikatakannya kegiatan kampanye politik tersebut akan menyita waktu sang menteri sebanyak 18—20 jam per hari. Sehingga tidak ada waktu yang tersisa banyak untuk fokus dalam mempersiapkan kebijakan publik dari Kementerian yang dipimpinnya yang mempengaruhi kepentingan masyarakat luas.

Para Menteri tersebut dapat mencontoh Hatta Rajasa saat mengundurkan diri dari jabatan Menko Perekonomian untuk fokus maju sebagai Calon Wakil Presiden dari Prabowo Subianto beberapa minggu yang lalu atau juga Gita Wirjawan yang mundur pada akhir Januari 2014 dari Menteri Perdagangan untuk fokus mengikuti Konvensi Calon Presiden di Partai Demokrat.

Jusuf Kalla pun pada 2004 saat menjadi Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat pada 2004 mengundurkan diri dari jabatannya untuk fokus menjadi kandidat Wakil Presiden, sebelum akhirnya bersama-sama dengan Susilo Bambang Yudhoyono memenangkan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2004. (ant/Bali Post)

Presiden Larang Menteri Ambil Kebijakan Strategis dan Ganti Pejabat Jakarta (Suara NTB) Sehubungan dengan masa kerja yang tinggal 4,5 bulan lagi, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) meminta para menteri di jajaran Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II agar tidak mengambil kebijakan strategis sebelum, dan melakukan pergantian pejabat yang memiliki posisi strategis sebelum dikonsultasi dengan Presiden.

Permintaan Presiden SBY itu disampaikan dalam Sidang Kabinet Paripurna yang diselenggarakan menjelang keberangkatannya melakukan kunjungan kerja ke Batam, di kantor Presiden, Jakarta, Rabu (4/6) pagi.

Menurut Presiden SBY, jika terpaksa akan melakukan penggantian pejabat-pejabat utama pemerintahan dan usaha negara, misalnya eselon I Kementerian dan Dirut-dirut BUMN, silakan, asal terlebih dahulu dilaporkan ke-

SERVICE AC

padanya. Misalnya, karena yang bersangkutan akan memasuki masa pensiun atau ada masalah yang serius. “Tapi, jangan main copot. Jangan main ganti karena timingnya tidak tepat.

Dalam acara yang dihadiri oleh Wakil Presiden Boediono itu, Presiden mengingatkan jajaran menteri bahwa saat ini merupakan masa transisi sehingga etika dan logika harus dikedepankan karena itu merupakan hak Presiden mendatang. “Pemerintah sekarang harus bertenggang rasa dengan pemerintahan mendatang,” tegasnya.

Meski demikian, Presiden SBY mengingatkan para menteri agar tetap fokus terhadap pemerintahan, karena ekonomi masih menghadapi tekanan sebagaimana juga dihadapi oleh negara lain.

Presiden menginstruksikan, agar dalam 4,5 bulan sisa masa jabatan ini para menteri kembali aktif dalam mengelola

kementerian.

Terkait Pemilu Presiden (Pilpres), Presiden menyebutkan, para menteri diizinkan mengambil cuti untuk pasangan calon presiden (Capres) dan calon wakil Presiden (Cawapres) manapun, yakni 1 (satu) hari kerja dan mengambil hari-hari libur.

Namun,jika para menteri ingin fokus dengan kegiatan sehingga tidak dapat melaksanakan tanggung jawab sebagai menteri, Presiden SBY mengingatkan para menteri, bahwa mereka dapat mengundurkan diri.

Presiden menekankan kembali bahwa fokusnya pada kemampuan menteri dalam menjalankan tugas di kementerian maka menteri dapat mengundurkan diri. Karena itu, Presiden berharap aturan ini dapat dijalankan hingga tanggal 9 Juli mendatang. ‘’Saya tidak akan mempersulit hal ini,’’ tegas Presiden SBY. (ant/Bali Post)

ADVERTISING

BAKERY

(ant/Bali Post)

BERSAKSI - Mentan Suswono memberikan keterangan dalam sidang kasus dugaan suap pengurusan pemulusan anggaran Sistem Komunikasi Radio Terpadu (SKRT) di Kementerian Kehutanan dalam kapasitasnya sebagai mantan Wakil Ketua Komisi IV DPR dengan terdakwa Anggoro Widjojo di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (4/6). Suswono mengaku ada aliran dana pemulusan anggaran SKRT kepada dirinya senilai Rp50 juta dan 2.000 dolar AS dan telah serahkan kepada KPK.

Inilah Besaran Biaya Ibadah Haji 2014 Masing-masing Embarkasi Jakarta (Suara NTB) Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada 30 Mei 2014 lalu telah menandatangani Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2014 tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) Tahun 1435H/2014M. Dibandingkan dengan BPIH tahun 1434H/2013M, besaran rata-rata BPIH Tahun 1435H/

NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Embarkasi Aceh Medan Batam Padang Palembang Jakarta Solo Surabaya Banjarmasin Balikpapan Makassar Lombok

Adapun besaran BPIH bagi Jemaah Haji yang mengikuti Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus akan ditetapkan oleh Menteri Agama.

“Besaran BPIH Tahun 1435H/2014M dilakukan dengan mata uang dollar AS atau mata uang rupiah sesuai kurs jual transaksi Bank Indonesia yang berlaku pada hari dan tanggal pembayaran,” bunyi Pasal 4 Ayat (2) Perpres tersebut.

Melalui Perpres tersebut, Presiden memerintahkan Bank Indonesia menyiapkan valutas asing sesuai dengan kebutuhan pembayaran BPIH Tahun 1435H/2014M. “BPIH disetorkan kepada rek-

DIJUAL DIJUAL

menterian Kehutanan dari Tri Budi Utami di ruang Pimpinan Komisi IV DPR RI. ‘’Saya tanya dari mana? Dari Pak Ketua katanya. Saya tanya pak ketua terkait pemberian apa? Ternyata beliau secara spontan katakan terkait SKRT,’’ kata Suswono.

Ia melanjutkan semua uang titipan yang diterimanya selama menjadi anggota DPR RI telah dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), termasuk uang dari proyek SKRT. Jumlah uang yang dilaporkan Suswono kepada KPK sebanyak Rp1,2 miliar. Uang itu merupakan uang titipan kepada Suswono sejak 2006.

Meski mengaku menerima uang terkait proyek SKRT, Suswono mengatakan tidak pernah berkomunikasi secara langsung dengan Anggoro Widjojo.

Suswono juga mengaku tidak pernah menerima uang secara langsung dari Anggoro Widjojo ataupun orang lain yang mewakili PT Masaro Radiokom. (ant/Bali Post)

SALON

RUPA - RUPA

LEMARI KACA & ETALASE EMAS KONDISI 90 % BARU HUB.081936766628,081803633880.

PENDIDIKAN KULIAH SINGKAT JALUR KHUSUS CEPAT MENYANDANG GELAR S1, S2, S3 TERAKREDITASI BAN-PT HUB.EDI 085219091852

2014M ini mengalami penurunan sebesar 308,52 dollar AS dari semula 3.527 dollar AS menjadi 3.218,48 dollar AS. Rincian BPIH Tahun 1435H/ 2014M yang meliputi biaya penerbangan haji, biaya pemondokan di Makkah, dan biaya hidup per masing-masing bandara keberangkatan atau embarkasi adalah:

Besaran BPIH (Dollar AS) 2,932,9 2,978,9 3,043,9 3,016,9 3,070,9 3,211,9 3,231,9 3,308,9 3,422,9 3,433,9 3,496,9 3,471,9 eningMenteriAgamamelaluiBank Penerima Setoran (BPS) BPIH,” bunyi Pasal 5 Perpres tersebut.

Dalam Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2014 ini disebutkan, Jemaah Haji menerima pengembalian BPIH dalam hal: a. Meninggal dunia sebelum berangkat menunaikan ibadah haji; atau b. Batal keberangkatannya karena alasan kesehatan atau alasan lain yang sah.

Adapun Jemaah Haji yang telah melunasi BPIH Tahun 1434H/ 2013M dan tertunda keberangkatannya Tahun 1434H/2013M akibat pengurangan kuota, dan akan menunaikan Ibadah Haji Tahun 1435H/2014M, menurut Perpres ini, mendapatkan pengembalian BPIH sebesar selisih antara besaran BPIH Tahun 1434H/2013M dengan besaran BPIH Tahun 1434H/2014M. Ketentuan lebih lanjut terkait pelaksanaan Perpres mengenai BPIH ini akan ditetapkan oleh Menteri Agama. “Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,” bunyi Pasal 10 Peraturan Presiden yang diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsudin pada 3 Juni 2014 itu. (ant/Bali Post)

SUARA NTB Kamis, 5 Juni 2014

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

(Suara NTB/ist)

KUMPUL - Ribuan warga Mesir berkumpul di Bundaran Tahrir untuk merayakan kemenangan Abdul Fattah Al-Sisi sebagai Presiden Mesir.

Sekjen PBB Yakin Al-Sisi Akomodir Aspirasi Rakyat New York Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Ban Ki-moon, mengaku percaya “presiden terpilih” Mesir akan melakukan segala kemungkinan untuk mendukung aspirasi rakyat Mesir dalam mewujudkan negara stabil, demokratis dan sejahtera.

Tanpa menyebutkan nama Abdul Fattah Al-Sisi, Sekjen PBB memberikan catatan pada siaran resmi hasil pemilihan presiden di Mesir.

“Sekretaris Jenderal mencatat bahwa demokrasi terkait erat dengan tiga pilar PBB —perdamaian dan keamanan, pembangunan dan hak asasi manusia— serta mendesak pihak berwenang Mesir untuk memperkuat lembaga-lembaga dan praktek demokrasi,” kata kantor persnya dalam satu pernyataan, di New York, Selasa.

Menegaskan kembali komitmen PBB untuk tetap “sepenuhnya terlibat” dalam mendukung Mesir, Ban yakin melakukan hal itu adalah penting untuk membina keamanan jangka panjang dan stabilitas, dengan memungkinkan untuk dialog

Obama Bela Kesepakatan dengan Taliban Warsawa Presiden Barack Obama pada Selasa membela kesepakatan pertukaran tahanan dengan Taliban untuk membebaskan seorang tentara Amerika Serikat, yang ditawan lima tahun, menyusul serangan dari pesaingnya, Republik.

Obama menyatakan dia melihat peluang untuk kesepakatan cepat di tengah kekhawatiran atas kesehatan Sersan Bowe Bergdahl dan ia memiliki kewajiban suci untuk membebaskan prajurit Amerika Serikat. “Kami mengambil kesempatan itu,” kata Obama,

dengan menambahkan bahwa tidak ada waktu untuk berembuk sepenuhnya dengan Kongres dalam pertukaran tersebut.

Anggota parlemen mengeluh tidak mendapat pemberitahuan 30 hari, yang diwajibkan hukum, menjelang tahanan itu dipindahkan dari penjara perang melawan “teror” di Teluk Guantanamo, Kuba. “Alur itu terpotong, karena kami ingin memastikan bahwa kami tidak kehilangan kesempatan tersebut,” kata Obama, yang berbicara pada jumpa pers di Polandia.

Bergdahl belum bertemu dengan keluarganya dan tidak

diperiksa, kata Obama.

Bergdahl - satu-satunya tentara Amerika Serikat ditawan Taliban sesudah ditangkap di Afghanistan - dibebaskan pada Sabtu dalam kesepakatan dramatik, yang diperantarai Qatar.

Sebagai pengganti, lima tahanan asal Taliban diserahkan kepada keamiran Arab itu, tempat mereka akan menetap setahun, yang meningkatkan harapan bagi perdamaian saat Amerika Serikat bersiap meninggalkan Afghanistan.

Tapi, kesepakatan itu juga memicu kecaman dari beberapa anggota partai Republik, yang

menyatakan mereka dapat kembali ke medan perang dan mengancam orang Amerika Serikat di luar negeri, seperti yang terjadi di kalangan warga Afghanistan di bagian negara itu, yang secara adat bertentangan dengan kelompok keras tersebut.

Bergdahl, yang hampir lima tahun disekap, dipindahkan di antara berbagai unsur pejuang di sepanjang perbatasan genting Afghanistan-Pakistan, yang berakhir di kabupaten suku Waziristan Utara, Pakistan, kata sumber pejuang.

Kehilangan warga Idaho itu, dari pangkalan di Provinsi Paktika, Afghanistan timur, pada 2009, belum jelas. Ia tiba pada Minggu di pusat kesehatan tentara Amerika Serikat di Landstuhl di Jerman selatan, tempat ia melanjutkan upaya penyatuan kembali. (ant/bali post)

politik damai dan kontestasi, serta menciptakan lingkungan yang kondusif bagi tata pemerintahan yang baik, pembangunan, memajukan dan melindungi hak asasi manusia.

Sementara itu Selasa malam, rakyat Mesir berbondong-bondong memenuhi Bundaran Tahrir, ikon revolusi Mesir di pusat kota Kairo, untuk berpesta merayakan terpilihnya Jenderal purnawirawan Abdel Fatah Al Sisi sebagai presiden baru.

“Selamat datang presiden baru Mesir. Ini adalah kemenangan bagi seluruh rakyat Mesir,” tulis spanduk raksasa di Bundaran Tahrir.

Ribuan pendukung Al Sisi melambaikan bendera mini dan gambar kepala negara pengganti Presiden Mohammad Moursi yang digulingkan pada Juli tahun lalu.

Ketua Komisi Pemilihan Presiden, Anwar Al Asie membacakan keputusan hasil pilpres tersebut, yang angkanya tidak jauh berbeda dari hasil hitung cepat. Seperti diduga sebelumnya, Al Sisi menang mutlak 96,9 persen atau 23,7 juta dari total 24,5 juta suara sah. Adapun lawan tunggalnya, Capres Hamden Sabahi hanya memperoleh 3,1 persen atau hanya 757.511 suara.

Pengguna hak pilih tercatat 25,7 persen atau 47,5 persen dari total daftar pemilih tetap 53,7 juta, dan 1,4 juta suara dinyatakan tidak sah.

Dalam pidato kemenangannya, Al Sisi menyerukan rakyat Mesir untuk bekerja memulihkan stabilitas keamanan, kebebasan dan keadilan sosial.

Al Sisi juga menyampaikan terima kasih kepada lawan tunggalnya, Hamdeen Sabahi yang sebelumnya telah berjanji menghormati hasil pilihan rakyat.

Purnawirawan jenderal berusia 60 tahun itu sebelumnya diangkat Presiden Moursi sebagai panglima militer merangkap menteri pertahanan dan produksi militer. (ant/bali post)

Suriah Bebaskan 363 Tahanan Amman Lebih dari 300 tahanan di penjara pusat Aleppo dibebaskan, 13 bulan setelah pengepungan oleh kelompok oposisi bersenjata terhadap pasukan pemerintah di penjara itu, kata televisi negara Suriah, Selasa.

Televisi Suriah mengatakan, 363 tahanan telah dibebaskan, 20 tahanan di antaranya mendapat pengampunan khusus karena dukungan mereka kepada pasukan rezim selama pengepungan dan penyerbuan ke penjara itu.

Menurut televisi Suriah, ini adalah bagian pertama pembebasan tahanan dan akan diikuti oleh kelompok-kelompok lain dari penjara pusat Aleppo, demikian seperti dilaporkan KUNA. Pembebasan itu dilakukan bertepatan dengan pemilihan presiden Selasa, den-

(ant/bali post)

DIBEBASKAN - Sejumlah tahanan Suriah, yang ditangkap karena terlibat aksi unjuk rasa menentang rezim Presiden Suriah Bashar al-Assad, menandatangani surat pembebasan mereka di Damaskus, Suriah. gan lebih dari 15 juta orang memenuhi syarat sebagai pemilih untuk memberikan suara untuk memilih satu dari tiga calon presiden yakni Presiden petahana Bashar al-Assad, mantan menteri Hassan An-Noursi dan ang-

gota parlemen Maher Hajjar.

Pemungutan suara diselenggarakan kendati ada penolakan dari oposisi dan pendukung Barat mereka, yang menolak pemungutan suara dan disebutnya sebagai “lelucon”. (ant/bali post)

Amerika Desak Negara Sekutu Tambah Belanja Militer Brussel – Menteri Pertahanan Amerika Serikat Chuck Hagel, mendesak negara-negara sekutu yang tergabung dalam NATO untuk meningkatkan anggaran pertahanannya sebagai respons atas krisis Ukraina.

Hagel mengatakan bahwa penurunan belanja militer dapat menjadi ancaman bagi aliansi tersebut. “Kita tidak boleh mundur dari tantangan ini. Kita harus memastikan kembali keamanan yang menjadi dasar terbentuknya aliansi ini,” kata Hagel sebagaimana dikutip dari teks pidato pertemuan para menteri pertahanan NATO di Brussel, Selasa waktu setempat.

Sebanyak 28 negara anggota NATO kini sedang mempelajari langkah-langkah yang diperlukan untuk memperkuat keamanan di perbatasan timur dan memperbaiki kemampuan menghadapi taktik baru Rusia yang digunakan di Krimea.

Pada saat bersamaan, Gedung Putih mengungkapkan rencana senilai satu miliar dolar AS untuk mengirim tentara tambahan ke Eropa.

Termasuk dalam rencana tersebut ialah keterlibatan mendalam Amerika Serikat dalam latihan bersama, penempatan perencana militer, dan pengiriman kapal-kapal perang di Laut Hitam dan Laut Baltik. (ant/bali post)