HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK SUMBAWA ECERAN Rp 3.000
Rp. 50.000 Rp. 55.000
SUARA NTB Pengemban Pengamal Pancasila
SABTU, 5 JULI 2014
16 HALAMAN NOMOR 100 TAHUN KE 10 Online :http://www.suarantb.com E-mail: hariansuarantb@gmail.com
TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257
Menangkan PT. Sasmito
Dewan Minta Pemprov Perketat Pengawasan Pekerjaan Proyek IC Mataram (Suara NTB) PT. Sasmito kembali memenangkan tender proyek Islamic Center (IC) tahap IV tahun 2014. Pengerjaan proyek IC tahap III tahun 2013 yang dikerjakan oleh PT. Sasmito, menuai sorotan tajam dari kalangan DPRD NTB, akibat kualitasnya dinilai buruk. Karena kontraktor tersebut memenangkan lagi proyek IC tahun 2014, kalangan Dewan meminta Pemprov NTB untuk memperketat pengawasan sehingga apa yang terjadi tahun 2013 lalu tak terulang lagi. Komisi III DPRD NTB dalam sidaknya beberapa waktu lalu berkesimpulan bahwa hasil pekerjaan kontraktor IC buruk dan terkesan asal-asalan. Bahkan BPK menemukan kerugian daerah dalam pengerjaan IC sebesar Rp 385,843 juta. “Kalau mengenai kontraktor itu bisa menang, itu kan ada ULP dan Dinas PU yang menga-
tur secara teknis sesuai persyaratan peraturan perundangundangan yang berlaku. Kita hanya meminta mereka (Pemprov) untuk memperketat mengawasi pekerjaan itu,” kata Ketua Komisi III Bidang Infrastruktur DPRD NTB, H. Suharto, ST, MM kepada Suara NTB, Jumat (4/7) siang kemarin di Mataram. Bersambung ke hal 5
Pekerjaan IC Tak Beres
Gubernur Perintahkan Kadis PU dan Konsultan Buat Laporan Tertulis
TO K O H Kecam Tindakan Newmont GUBERNUR NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi mengecam tindakan PT. Newmont Nusa Tenggara (NNT) yang mengajukan gugatan arbitrase internasional terhadap Pemerintah Indonesia terkait larangan ekspor konsentrat hasil tambang di Batu Hijau Sumbawa Barat. Menurut gubernur, semestinya Newmont aktif membangun komunikasi dengan pemerintah pusat. Bersambung ke hal 5 TGH. M. Zainul Majdi (Suara NTB/dok)
KO M E N TTAA R
IDI NTB Rendah BPS Provinsi NTB merilis Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) NTB 2013 sebesar 57,22, angka ini turun 0,75 poin dibandingkan dengan IDI NTB 2012 sebesar 57,97. Tingkat demokrasi NTB belum mengalami peningkatan, masih tetap berada pada kategori rendah. “Kita sudah lakukan pemantauan melalui media maupun menanyakan secara mendalam,” kata Kepala BPS Provinsi NTB, Wahyudin di kantornya, Jumat (4/7) kemarin. Bersambung ke hal 5 Wahyudin (Suara NTB/dok)
04:59
05:09
12:22
15:42
18:11
19:26
PENGERJAAN proyek Islamic Center (IC) terus menjadi sorotan karena hasil pekerjaan yang tidak beres alias buruk. Bahkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi NTB 2013 ditemukan indikasi kerugian daerah dalam pengerjaan IC sebesar Rp 385,843 juta. Terkait dengan hal tersebut, Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi mengatakan telah memerintahkan Kepala Dinas (Kadis) PU NTB, Ir. H. Dwi Sugianto, MM dan Konsultan Proyek IC untuk membuat laporan tertulis. “(proyek) IC saya dengar ada temuan
(BPK) itu. Saya juga minta laporan tertulis dari konsultannya dan dari Kepala Dinas PU. Saya tunggu laporan tertulisnya itu,” kata gubernur ditemui usai menghadiri sidang paripurna penyampaian pengantar nota keuangan dan rancangan peraturan daerah Provinsi NTB tentang Rancangan Perubahan APBD tahun 2014 di DPRD NTB, Jumat (4/7) siang kemarin. Dikatakan, dirinya tak akan mentolerir pengerjaan proyek pemerintah provinsi yang dilaksanakan secara kurang bagus, apalagi ditemukan kerugian daerah berdasarkan LHP BPK RI. Bersambung ke hal 5
(Suara NTB/ars)
KEBANGGAAN MASYARAKAT NTB - Bangunan IC yang megah dan menakjubkan, menjadi kebanggaan masyarakat NTB. Mega proyek ini, kini memasuki proses pengerjaan tahap IV.
Rancangan APBD-P NTB 2014 Capai Rp 2,89 Triliun Mataram (Suara NTB) Rancangan Anggaran dan Pendapatan Belanja Perubahan (RAPBD-P) NTB 2014 mencapai Rp 2,89 triliun. Angka ini meningkat sebesar Rp 18 miliar dari APBD murni 2014 yang mencapai Rp 2,87 triliun. Hal tersebut diungkapkan, Wakil Gubernur NTB, H. Muh. Amin, SH, M.Si dalam penyampaian pengantar nota keuangan dan
rancangan peraturan daerah Provinsi NTB tentang rancangan perubahan APBD tahun 2014 pada rapat paripurna di DPRD NTB, Jumat (4/7) siang kemarin. Disebutkan peningkatan sebesar Rp 18 miliar lebih tersebut meliputi pendapatan, belanja dan pembiayaan. Bersambung ke hal 5
Sedang Ditelaah, Dokumen Kasus THL Kota Mataram Mataram (Suara NTB) Kasus dugaan manipulasi absensi Tenaga Harian Lepas (THL) Dinas PU Kota Mataram, menjadi satu dari beberapa kasus yang jadi PR Kejaksaan Tinggi NTB. Sejauh ini dari kasus tersebut baru menetapkan satu orang tersangka. Sejalan dengan itu, penyidik sedang meneliti dokumen yang disita beberapa waktu lalu, untuk mengembangkan ke tersangka lain. Penyidik Pidsus yang tergabung dalam Satuan Khusus
(Satsus) itu harus memeriksa satu per satu data yang sudah disita, baik dalam bentuk dokumen, maupun soft copy di file komputer yang turut disita. Beberapa data yang ditelaah itu seperti absensi yang dianggap menjadi titik awal terjadinya indikasi penyimpangan. Selebihnya data – data di komputer. “Sampai sekarang tim masih meneliti data yang disita, jadi belum ada pemanggilan lagi terhadap siapapun,” terang juru bicara Kejati NTB
Made Sutapa, SH Jumat (4/7) kemarin. Data – data itu dianggap sebagai petunjuk untuk mengembangkan penyidikan. Karena tidak menutup kemungkinan kasus ini akan berkembang ke tersangka lain, jika memang ditemukan ada bukti baru dalam dokumen yang diperoleh. “Sekarang memang masih satu tersangka. Kita lihat nanti perkembangannya, apakah ada pihak lain yang terlibat,” tegasnya. Bersambung ke hal 5
’’
Sekarang memang masih satu tersangka. Kita lihat nanti perkembangannya, apakah ada pihak lain yang terlibat.
Made Sutapa (Suara NTB/dok)
Usulan Lambat
16.819 Honorer K2 Lolos Seleksi CPNS Belum Kantongi NIP Jakarta (Suara NTB) Badan Kepegawaian Negara (BKN) memperpanjang batas waktu Usulan pemberkasan Nomor Induk Pegawai (NIP) honorer kategori dua (K2) yang telah lolos seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) hingga akhir tahun 2014. Alasannya, masih sedikit instansi yang mengajukan usulan pemberkasan penetapan NIP. Lima dari puluhan daerah yang belum, diantaranya Kabupaten Lombok Barat,
Lombok Tengah, Lombok Utara, Kota Mataram dan Bima, Deputi Bidang Kinerja dan Perundang-undangan BKN Kuspriyo Murdono mengatakan mundurnya pemberkasan NIP karena Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) enggan bergerak cepat dalam mengajukan pengusulan pemberkasan NIP CPNS Honorer K2 karena masih dalam tahap verivikasi. Kuspriyo menjelaskan, belum se-
mua usulan pemberkasan NIP honorer kategori dua (K2) yang lulus CPNS ditetapkan BKN. Hingga Rabu (25/6), masih ada 16.819 honorer K2 yang belum mengantongi NIP meski berkasnya sudah masuk BKN. “Dari usulan yang masuk sebanyak 22.445 orang, masih 16.819 honorer belum ditetapkan NIP-nya,” kata Deputi Bidang Kinerja dan Perundangundangan BKN Kuspriyo Murdono sebagaimana dikutip dari fanpage face-
book BKN. Kuspriyo menjelaskan, BKN masih terus memproses pemberkasan, terutama menelaah satu per satu dokumen yang disodorkan para pejabat pembina kepegawaian (PPK). ‘’Meski sudah ada surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM) tetap harus kita verifikasi lagi, jangan sampai ada yang direkayasa,” ujar Kuspriyo. Bersambung ke hal 5