Snt05092014

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK SUMBAWA ECERAN Rp 3.000

Rp. 50.000 Rp. 55.000

SUARA NTB

JUMAT, 5 SEPTEMBER 2014

Pengemban Pengamal Pancasila

16 HALAMAN NOMOR 151 TAHUN KE 10 Online :http://www.suarantb.com E-mail: hariansuarantb@gmail.com

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Berbuat Ulah Saat Apel Penegakan Disiplin

Peninjauan Jabatan Struktural Eselon IV Diproses Mataram (Suara NTB) Sekretaris Daerah (Sekda) NTB, H. Muhammad Nur, SH, MH, mengatakan dirinya akan langsung memproses perintah Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi yang meminta jabatan struktural seorang kepala seksi (kasi) pada salah satu SKPD Pemprov NTB untuk ditinjau. Pihaknya tak ragu lagi untuk meninjau (mencopot) yang bersangkutan dari jabatan struktural oknum pejabat ber-

sangkutan.

“Kita akan tinjau, kita akan lakukan Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Kan ndak bisa langsung kita copot, harus BAP dulu. Kalau memang terukur dan sudah ada order seperti itu tidak ada keraguan untuk mengambil langkah seperti itu,” tegas Sekda NTB saat dikonfirmasi Suara NTB di Mataram, Kamis (4/9).

Menurutnya, kesalahan yang dilakukan seorang pejabat struktural itu cukup fatal. Di

samping sudah tercatat indisipliner (tidak disiplin), saat gubernur memberikan arahan kepada ratusan PNS lainnya, ia malah berbicara di belakang.

“Apalagi di depan pimpinan, itu sebenarnya bentuk indispliner juga. Pimpinan lagi mengarahkan, lagi membentuk disiplin kemudian ada sikapsikap seperti itu maka itu sikap indisipliner juga,” kritiknya.

Dalam memberikan sanksi kepada PNS yang indisipliner, lanjut Sekda, ada beberapa tahapan

sanksi yang diberikan kepada PNS sesuai dengan tingkat kesalahan yang dilakukan. Mulai dari sanksi ringan, sedang dan berat. Sanksi berat yang diberikan, seperti pemberhentian dengan tidak hormat dari PNS, penurunan pangkat dan lainnya.

Bersambung ke hal 5 H. Muhammad Nur (Suara NTB/dok)

JAGA PROYEK – Dua petugas keamanan berjaga di pintu masuk proyek “bypass” Bandara Internasional Lombok (BIL) II di Gerung Lombok Barat. Kementerian Pekerjaan Umum (PU) melalui Balai Jalan Nasional Wilayah NTB, akan mengerjakan proyek jalan “bypass” BIL tahap II dengan total panjang di wilayah Lombok Barat 7,3 kilometer dan di wilayah Kota Mataram 700 meter lebih. Untuk pembebasan lahan proyek menghabiskan anggaran mencapai Rp 50 miliar lebih dari APBD NTB dan APBD Lobar.

(Suara NTB/ars)

Kasus Alkes Bima Lamban

Kejati NTB Turun Tangan Mataram (Suara NTB) Lambannya penanganan kasus alat kesehatan (alkes) Bima senilai Rp 20 miliar, membuat Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB mengambil sikap. Kasus yang ditangani Kejaksaan Negeri (Kejari) Bima ini memang belum kunjung tuntas hingga kini, karena alasan tersangka mantan Kabag Keuangan Pemkot Bima, Umar AR masih kabur.

Pimpinan DPRD NTB Ditetapkan Oktober

TO K O H Birokrasi Harus Sehat JIKA ingin pemerintahannya baik, maka birokrasi harus berintegritas. Integritas tidak hanya cukup di-support oleh kejujuran orang–orang di pemerintahan, tapi juga diperlukan mereka yang sehat jasmani. Salah satu syarat sehat jasmani adalah bebas dari narkoba.

“Syarat pemerintahan yang sehat ya tentu PNS dan pejabat di dalamnya harus sehat dan bebas dari narkoba,” kata Kepala BNN NTB, Kombes Pol. Drs. H. Mufti Djusnir, Kamis (4/9).

Menurutnya, pegawai yang bebas dari narkoba juga menjadi ukuran pemerintahan yang berintegritas. Untuk bisa tahu PNS dan pengendali pemerintahan di dalamnya sehat dan bebas narkoba, tentu harus melalui uji lab, yang biasanya dengan tes urine.

Inilah bentuk kerjasama yang dijalin selama ini antara pihaknya dengan Pemerintah Provinsi NTB dan seluruh SKPD di bawahnya. Tes urine yang menyasar seluruh pegawai, dari level pejabat sampai dengan PNS biasa.

Dia bersyukur, Gubernur NTB, Dr. TGH.M Zainul Majdi mendukung kegiatan ini demi m e n j a m i n birokrat di dalam pemerintahannya sehat dan bebas dari narkoba.

Bersambung ke hal 5 Mufti Djusnir (Suara NTB/ars)

Mataram (Suara NTB) Komposisi empat pimpinan DPRD NTB yang beberapa waktu lalu sempat dirilis Suara NTB rencananya akan ditetapkan menjadi

pimpinan DPRD NTB secara resmi Oktober mendatang. Usulan resmi dari masing-masing parpol untuk komposisi pimpinan DPRD NTB itu telah diterima oleh DPRD NTB.

Ketua Sementara DPRD NTB, Hj. Baiq Isvie Rupaeda, SH, MH, yang didampingi Sekretaris DPRD NTB, Ashari, SH, MH, Bersambung ke hal 5

Pemerintah-Newmont Sepakati Renegosiasi Kontrak Jakarta (Suara NTB) Pemerintah dan PT. Newmont Nusa Tenggara (NNT) menandatangani kesepakatan poinpoin renegosiasi kontrak pertambangan di Batu Hijau, NTB. Direktur Utama Newmont Nusa Tenggara (NNT) Martiono Hadianto di Jakarta, Kamis (4/9) mengatakan, pihaknya bisa kembali mengekspor konsentrat tembaga dan emas pascakesepakatan tersebut. “Produksi segera mu-

lai dan karyawan kembali bekerja,” katanya.

Ia berharap ekspor konsentrat bisa dilakukan mulai pekan depan. Kesepakatan yang ditandatangani pada Rabu (3/9) malam itu baru berupa nota kesepahaman (MOU) amandemen kontrak.

Nantinya, MoU akan dilanjutkan penandatanganan izin usaha pertambangan khusus (IUPK) sebagai pengganti kontrak karya.

Bersambung ke hal 5

Satu Tahun Al-Khaer

Birokrasi Dinilai Lambat Ikuti Langkah Bupati Tidak terasa satu tahun sudah berlalu masa kepemimpinan pasangan Bupati H. Moch Ali Bin Dachlan dan Wakil Bupati H. Haerul Warisin memimpin Gumi Selaparang. Pasangan Al-Khaer (Ali kance Haerul) sebagai pemegang tampuk pimpinan tertinggi di Lombok Timur (Lotim) selama lima tahun ke depan mengangkat visi “Mewujudkan Masyarakat Lombok Timur Yang Aman, Adil dan Sejahtera Lahir dan Batin Dalam Bingkai Persatuan dan Kesatuan Dilandasi Iman dan Takwa,” . Bagaimanakah implementasinya selama setahun ini?

U P A T I Lombok Timur (Lotim) H. Moch. Ali Bin D a c h l a n menyatakan dirinya tidak merasa sudah satu tahun kembali memimpin Lotim di terhitung sejak 30 Agustus 2013 lalu.

Ali BD – panggilan akrabnya — mengaku waktu berlalu seperti hanya beberapa hari saja. Ia selalu lari dan mengejar target dan lupa sudah satu tahun beranjak.

Pada tahun pertama kepemimpinannya ini, merupakan tahun yang cukup berat.

Bersambung ke hal 5

(Suara NTB/dok)

H. Moch. Ali Bin Dachlan

(Suara NTB/dok)

H. Haerul Warisin

Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati NTB, Suripto Irianto, SH, MH, memastikan pihaknya akan terlibat dalam penanganan kasus tersebut. “Ya kami akan coba sikapi kasus ini (alkes Kota Bima, red),” terang Aspidsus, Rabu (3/9) lalu.

Salah satu langkahnya, dengan meminta laporan ke Kejari Bima dan menanyakan sejauh-

mana perkembangan kasus dugaan penyimpangan pengadaan alkes tahun 2012 tersebut.

“Kami sudah minta laporan perkembangan ke Kajari Bima.

Nanti apa kesulitannya, kami evaluasi,” terang Aspidsus.

Jika kesulitannya terkait dengan tersangka yang belum ditangkap, karena masih kabur ke Jakarta, Bersambung ke hal 5

SUARA NTB Jumat, 5 September 2014

PARLEMENTARIA Mataram (Suara NTB) – DPRD Kota Mataram akhirnya memutuskan pimpinan Dewan definitif melalui rapat paripurna, Kamis (4/9) sore. Keputusan DPRD Kota Mataram No. 12 tahun 2014 memutuskan pimpinan DPRD Kota Mataram, masingmasing Ketua H. Didi Sumardi, SH., Wakil Ketua I Muhtar, SH dan Wakil Ketua II, I Wayan Sugiartha. Selain memutuskan pimpinan, DPRD Kota Mataram juga memutus-

SUARA MATARAM

Halaman 2

DPRD Kota Mataram Putuskan Pimpinan Dewan Definitif

kan komposisi alat kelengkapan Dewan.

Keputusan ini menyusul surat DPD partai Golkar Kota Mataram No. 31/GOLKARMTR/VIII/2014 tanggal 25 Agustus 2014, surat DPC Partai Gerindra Kota Mataram No. 30/ DPC GERINDRA/KOTA MATARAM/IX/2014 tanggal 2 September dan surat DPC PDIP Kota Mataram No. 008/EX/DPC 07.09/IX/2014 tanggal 3 September. Dalam rapat paripurna yang dihadiri Wakil Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana dan Sekda Kota Mataram, Ir. HL. Makmur Said, MM.,

Ketua DPRD Kota Mataram, H. Didi Sumardi (HDS) menegaskan bahwa terbentuknya alat kelengkapan Dewan itu dilakukan dengan musyawarah mufakat atau aklamasi. ‘’Ini yang melegakan kami,’’ cetusnya.

Ditemui usia paripurna, HDS menyampaikan, terkait pelantikan pimpinan Dewan, pihaknya akan menunggu surat keputusan Gubernur NTB. ‘’Hasil penetapan pimpinan ini akan kami kirimkan besok pagi,’’ ujarnya. Setelah itu, HDS memperkirakan pelantikan bisa dilakukan pekan depan.

Ditambahkan HDS, Dewan

segera menggelar rapat banmus sebagai agenda pertama pascadefinitif. ‘’Kita akan membahas jadwal masa sidang pertama tahun 2014,’’ terangnya. Ada beberapa agenda yang menjadi prioritas Dewan dalam masa sidang pertama ini. Pembahasan KUA PPAS 2015 dan RAPBD 2015. Selain itu, Dewan juga akan menyelesaikan tunggakan lima raperda hak inisiatif yang belum selesai pada periode sebelumnya. Lima raperda itu, antara lain raperda tentang zakat dan raperda tentang krama adat. (fit/*)

Pimpinan alat kelengkapan DPRD Kota Mataram Ketua DPRD Kota Mataram, H. Didi Sumardi memimpin rapat paripura.

Ketua Komisi I (bidang hukum dan pemerintahan), I Gde Sudiarta.

Ketua Komisi II (bidang perekonomian dan keuangan), HM. Zaini.

Pimpinan DPRD Kota Mataram, H. Didi Sumardi (ketua), Muhtar (wakil ketua) dan I Wayan Sugiartha (wakil ketua) berpose bersama usai rapat paripurna.

(Suara NTB/fit)

Ketua Komisi III (bidang pembangunan, sarana dan prasarana), I Gede Wiska.

Ketua Komisi IV (bidang kesejahteraan rakyat), H. Muhir.

Ketua Banleg: HM. Husni Thamrin.

Ketua BK: TGH. Mujiburrahman.

Warga Ragukan Wacana Mataram Bebas Anjal Gandeng SKPD Teknis UPAYA mempersiapkan diri pada lomba karang taruna tingkat nasional di Jakarta, Karang Taruna mulai melakukan pembenahan serta mempersiapkan segala bentuk administrasi dan kelengkapan teknis lainnya. Selain itu, Karang Taruna Tunas Mandiri Kelurahan Mataram Timur menggandeng Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) teknis serta masyarakat guna mendukung persiapan tersebut. “Sebagai kepala wilayah, kewajiban saya menfasilitasi dan mendukung kegiatan karang taruna,” ungkap Lurah Mataram Timur, H. Mustaal, SH yang dikonfirmasi di ruangnya kerjanya, Kamis (4/9).

(Suara NTB/dok) SKPD teknis yang diundang sebutH. Mustaal nya, yakni Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disosnakertrans), Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag), Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Ketua Karang Taruna Kota Mataram, Kapolsek dan elemen masyarakat. Digandengnya seluruh elemen tersebut, upaya mensinkronkan tujuan serta SKPD harus terlibat dalam perlombaan tersebut. “Semua saya undang,” sebutnya.

Secara teknis sambungnya, SKPD seperti Disosnakertrans, Diskoperindag dan Disdukcapil dinilai dapat memberikan pemikiran serta pembinaan terkait persiapan dari fisik, data dan lain sebagainya. Sedangkan, masyarakat dapat berpartisipasi mendukung kegiatan tersebut. Mustaal mengakui, Karang Taruna Tunas Mandiri secara administrasi dan fisik sudah sangat siap. Terbukti, kelengkapan program serta usaha yang dijalankan seperti budidaya lele dan lain sebagainya dapat diakomodir dengan baik. “Alhamdulillah, kalau dibilang siap kita sudah siap,” cetusnya.

Hanya saja, sambungnya, persiapan untuk mengikuti lomba tingkat nasional tersebut harus ada keterlibatan seluruh elemen baik dari masyarakat dan pemerintah. Terkait rencana lomba tersebut, dia belum bisa memastikan jadwalnya. Hanya saja, informasi penilaiannya harus 60 persen fisik dan 40 persen administrasi. “Nah, kalau soal itu belum saya tahu. Apakah persentasinya dulu atau mengecek kelengkapan fisik di lapangan yang duluan,” terangnya. (cem)

Pemanfaatan MCC Harus Jelas ALIH fungsi MCC (Mataram Craft Center) yang merupakan salah satu aset Pemkot Mataram mengundang reaksi kalangan politisi Lingkar Selatan. Ketua Komisi II DPRD Kota Mataram, Drs. HM. Zaini misalnya, pascakomisi yang dipimpinnya definitif, pihaknya akan meminta penjelasan kepada SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) yang mengelola MCC. ‘’Kita akan tanya, awal niatan MCC itu untuk apa dan kenapa sekarang jadi begitu,’’ ujarnya menjawab Suara NTB kamis (4/9).

Komisi yang membidangi masalah ekonomi dan keuangan ini, akan mencari tahu apa penyebab MCC dialihfungsikan, baik sebagai tempat pendaftaran umroh dan haji, lembaga PAUD maupun tempat penjualankomputer.

Menurut mantan Ketua DPRD Kota Mataram ini, pemanfaatan aset daerah harus jelas ujung pangkalnya. ‘’Pemanfaatan aset ini tidak boleh sembarangan,’’ cetusnya. Terlebih saat ini sudah ada SKPD yang khusus mengurus masalah aset yakni BPKAD (badan Keuangan dan Aset Daerah).

Seperti diketahui, beralih fungsinya sentra kerajinan mutiara atau dikenal MCC di Pagesangan Kota Mataram, menjadi taman pendidikan anak usia dini (PAUD) dan kantor jasa umroh dan haji, mendapat perhatian dari Wakil Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana. Ia menginstruksikan Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag) mengkaji ulang peruntukan bangunan tersebut. (fit) HM. Zaini

Mataram (Suara NTB) Wacana Pemkot Mataram dalam hal ini Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disosnakertrans) yang menjamin Mataram akan terbebas dari Anak Jalanan (Anjal), gepeng dan pengemis diragukan oleh masyarakat. Pasalnya, di beberapa titik masih ada anjal berkeliaran dan mengharap iba dari pengendara motor di setiap perempatan.

Salah seorang warga Lina mengaku masih ragu dengan wacana Pemkot Mataram.

Buktinya, di beberapa titik masih banyak anjal, gepeng dan pengemis menghiasi sudut – sudut kota dan pusat pertokoan. Kondisi ini sambungnya, berbanding terbalik dengan rencana tersebut.

“Saya pikir sangat sulit, saya sendiri masih sangat ragu.

Lihat saja, di Perempatan Karang Jangkok sama Ruby masih banyak kok yang minta – minta,” ungkapnya dengan nada ragu saat dikonfirmasi Suara NTB, Kamis (4/9).

Dia juga menyinggung keberadaan pos pantau selama bulan puasa, yang terkadang tidak ada petugas yang mengisi. Meskipun, langkah tersebut relatif efektif dibandingkan sekarang. Kalaupun pe-

merintah ingin serius ujarnya, harus ada skala prioritas yang harus diutamakan. Namun, Lina kembali meragukan wacana tersebut. “Banyak pekerjaannya, bagaimana mau turun,” sindirnya.

Hal senada dikatakan Heri, dia mengaku merasa terganggu keamanan dan kenyaman, karena terkadang pengemis atau anjal tersebut melontarkan kata-kata yang tidak pantas kalau tidak diberi uang.

Seandainya Pemkot Mataram serius menangani hal tersebut, dia meminta agar anjal, gepeng dan pengemis ditampung atau disediakan tempat khusus untuk direhabilitasi atau diberikan pelatihan.

Dihubungi terpisah, Kepala Disosnakertrans Kota Mataram, H. Ahsanul Khalik mengatakan, Mataram di-

Diskoperindag akan Pelajari Alih Fungsi MCC Mataram (Suara NTB) – Instruksi Wakil Walikota Mataram untuk mengkaji kembali alih fungsi pemanfaatan Mataram Craft Center (MCC), Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag) Kota Mataram masih akan mempelajari alih fungsi tersebut. Diskoperindag beralasan, kondisi tersebut karena MCC tersebut baru diserahterimakan oleh Dinas Pendapatan (Dispenda) Kota Mataram.

Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag) Kota Mataram, Wartan, SH., MH., mengatakan, akan melaksanakan apa yang menjadi menjadi perintah pimpinan daerah. Kendati demikian, dirinya masih mempelajari terlebih dahulu alih fungsi tersebut, sebelum mengintervensi lebih jauh. “Prinsipnya, saya akan laksanakan intsruksi pimpinan, tapi saya harus pelajari dulu,” bebernya ketika dikonfirmasi Suara NTB di aula lantai III Kantor Walikota Mataram, Kamis (4/9).

Wartan tidak terlalu memberikan banyak penjelasan terkait apa – apa yang harus dipelajari atau yang dikaji dari alih fungsi tersebut. Namun, salah satu poin yang disampaikan untuk mempelajari

tersebut karena MCC baru diserahkan oleh Dispenda Kota Mataram. “Kan baru diserahkan, makanya saya pelajari dulu,” jawabnya. Terkait lembaga pendidikan setingkat PAUD, jasa perjalanan haji dan umroh serta penjualan komputer yang mengisi lokal tersebut. Dia kembali mengatakan belum mengetahui apakah sudah memiliki izin atau tidak. Yang jelas sambungnya, pihaknya akan turun dalam waktu dekat ini untuk mengecek kondisi sebenarnya.

“Insya Allah, hari Senin saya akan turun,” imbuhnya.

Pengeceknya nantinya, dipastikan akan mengecek seluruh lokal dan kerusakan di bagian atas dan luar bangunan tersebut. Sehingga, kalkulasi anggaran yang dibutuhkan untuk melakukan renovasi bisa lebih jelas. Kalaupun plafon anggaran yang dibutuhkan tinggi, tidak menutup kemungkinan pihaknya akan mengajukan kembali kepada Pemkot Mataram pada APBD Murni tahun 2015.

Ditanya inovasi yang dilakukan untuk menarik minat masyarakat serta pengrajin?

Wartan mengatakan, akan mencoba melakukan pelatihan – pelatihan atau workshop kepada perajin sesuai perintah Wakil Walikota. (cem)

(Suara NTB/cem)

ANJAL - Seorang anjal terlihat sedang menerima uang dari pengendara sepeda motor di Perempatan Tanah Aji Pagesangan. wacanakan bebas anjal tahun 2015. Kalaupun wacana tersebut berjalan, tentu ada anggaran dan SDM yang sudah siap.

Sekarang ini ujar Mantan Camat Cakranegara sedang

mencarikan anggaran. Pantauan Suara NTB, di beberapa titik seperti Perempatan Tanah Aji Pagesangan, Perempatan Golkar, Selagalas dan beberapa titik lainnya,

masih ditemukan anjal. Padahal, Disosnakertrans telah mendirikan pos pantau, namun sejauh ini belum dimaksimalkan kembali pascabulan ramadhan. (cem/yon)

Dinas Kebersihan Keluhkan Minimnya Anggaran Mataram (Suara NTB) – Dinas Kebersihan Kota Mataram mengeluhkan minimnya anggaran operasional untuk pengangkutan sampah. Pasalnya, dengan anggaran kurang lebih Rp 20 miliar hanya cukup untuk biaya gaji dan operasinal. Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Kebersihan Kota Mataram, Ir. Dedi Supriadi saat dikonfirmasi Suara NTB, Rabu (3/9).

Khusus gaji buruh saja sebutnya, hampir Rp 7 miliar pertahun, gaji pegawai kurang lebih Rp 4 miliar, belum operasional dan pemeliharaan serta lain sebagainya. Pihaknya, pun hanya bisa bekerja sesuai dengan apa yang menjadi tugas dan kewajiban. “Kalau dibilang tidak cukup, iya memang tidak cukup. Tapi, kita kan harus bekerja,” tuturnya.

Sejauh ini, katanya, pihaknya hanya memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat. Jangan sampai persoalan anggaran menjadi kendala untuk pihaknya bekerja.

Terkait rencana penambahan anggaran, pihaknya akan mencoba meran-

cang atau menyusun anggaran dan mengusulkan agar ada penambahan dari sebelumnya pada APBD murni 2015 mendatang. “Sedang kita rancang, mudah – mudahan bisa gol di APBD 2015,” harapnya.

Terkait armada pengangkutan sampah, pihaknya memiliki 32 truk, 18 amrol, 11 mobil phanter dan ada enam truk yang akan diserahkan ke masing – masing kecamatan. Dijelaskan, kecamatan sudah diberikan pelimpahan kewenangan oleh Walikota Mataram untuk mengambil tugas SKPD teknis. Sehingga, khusus biaya operasional pengangkutan sampah di kecamatan dibebankan kepada kecamatan masing – masing.

Disinggung masih banyaknya sampah di beberapa titik di Kota Mataram yang belum terangkut? Dedi mengklaim kondisi tersebut karena memang jumlah armada tidak sebanding dengan luas wilayah dan Kelurahan di Kota Mataram. Dia menganalogikan, jumlah armada truk hanya 32 dan kelurahan 50. Artinya, masih ada kekurangan 8 truk pengangkut sampah. Kalaupun dipaksakan untuk mengangkut dua kali sehari, tidak mungkin dilakukan dengan plafon anggaran yang begitu kecil. “Kalau kita angkut dua kali, dong tambah BBM lagi,” ujarnya. (cem)

SUARA NTB

Jumat, 5 September 2014

Halaman 3

Desakan Maju di Pilkada Kota Mataram 2015

Mataram (Suara NTB) Santer beredar kabar tentang desakan banyak pihak yang meminta H. Ahmad Rusni, SE, MM untuk maju pada Pilkada Kota Mataram 2015 mendatang. Sebagai Presiden Direktur PT. Dasar Global yang bergerak pada sektor properti, H. Rusni panggilan akrabnya, dianggap memang cukup layak maju memberi warna, karena sudah memenuhi kriteria menjadi pemimpin daerah.

TGH. Subki Sasaki, salah satu tokoh agama, sekaligus tokoh Nahdlatul Ulama (NU) memberi penilaian tentang siapa pribadi H. Ahmad Rusni.

Ia menilai, H. Rusni adalah seorang pengusaha yang sudah masuk pada kategori pemimpin yang ideal menurut Agama Islam.

Kategori atau kriteria yang dimaksudkannya sudah tertuang dalam sifat Nabi. Diantaranya. yang Siddik, artinya pemimpin yang jujur. Hal tersebut sudah tercermin langsung dalam kehidupan sehari-hari H. Ahmad Rusni.

TGH. Subki Sasaki mengaku cukup mengenal sosok H. Ahmad Rusni selama ini

sebagai orang yang cukup jujur dan polos, baik dalam implementasi kehidupannya pribadi maupun dalam melaksanakan usahanya.

Kriteria kedua adalah Amanah, kriteria adalah soal bagaimana seorang pemimpin mampu melaksanakan apa yang menjadi hak,

dan apa yang menjadi kewajibannya. Di sini, H. Rusni sudah cukup dipercaya memegang amanah, karena dinilai secara material, kecenderungan ambisinya terhadap hal-hal yang bersifat materiil kecil. Karena dasarnya secara finansial ia sudah cukup kuat.

Sifat kepemimpinan yang ketiga adalah Tablig, yang artinya menyampaikan. Hal inipun sudah banyak dijuampainya dalam diri H. Ahmad Rusni. Terakhir adalah Fathanah, yang berarti cerdas. Cerdas ini tidak saja cerdas dalam hal menjalani kehidupan sosialnya, tetapi cerdas juga dalam hal politik dan pemerintahan.

“Saya melihat H. Ahmad Rusni itu sudah memiliki empat sifat pemimpin menurut Islam. Dan ini juga

mungkin saja lengkap dimiliki oleh calon-calon lainnya,” demikian TGH. Subki Sasaki memberi gambaran.

Tinggal menurutnya, bagaimana sifat-sifat kepemimpinan yang dimiliki tersebut dapat, terpromosikan dengan baik di masyarakat. Jika mengacu pada kegiatan memilih pemimpin Kota Mataram pada tahun 2015 nanti.

Lainnya, seorang pemimpin adalah yang memiliki pola pikir yang cerdas, serta mampu memberi manfaat bagi banyak orang. H. Ahmad Rusni kemudian ia gambarkan sebagai pribadi yang sudah memiliki karakter.

Bahkan hingga saat ini, Presiden Direktur PT. Dasar Global itu juga sudah turut membantu menghidupi 150.000 jiwa masyarakat, baik yang ada di Kota Mataram maupun di daerah lain di NTB. Diantaranya, dengan menafkahi anak-anak yatim dari hasil usahanya. Atau dengan posisi H. Ahmad Rusni sebagi Ketua Pembina lansia/jompo di Provinsi NTB. Selama ini dilihatnya, belum ada seorang pemimpin dari kalangan swasta maupun birokrat yang seperti itu.

Jika dari kalangan birokrat, implementasi kegiatannya hanyalah karena melaksanakan program yang dananya sudah sudah dianggarkan APBD dan APBN, melalui dana yang dikumpulkan atas pajak yang disetorkan oleh masyarakat.

“Itu sih sama saja jeruk mi-

num jeruk. Tapi kalau yang seperti H. Rusni, murni dengan hasil keringat dan usahanya, belum ada. Ini yang saya sebut pemimpin yang punya ide dan mengimplementasikannya,” tambahnya.

Pengabdiannya kepada masyarakat sudah jelas, lanjutnya. Atas dasar itu pula, tingkat kepatutan sebagai pemimpin di masyarakat sudah jelas terlihat.

“Tetapi pada prinsipnya semua orang bisa menjadi pemimpin, tinggal masyarakatlah yang akan memilih dan menilai mana pemimpin yang baik menurut masyarakat,” katanya.

TGH. Subki Sasaki menyarankan, dalam menghadapi desakan banyak pihak yang mendorongnya maju di Pilkada Kota Mataram, secara pribadi, H. Rusni harus melakukan evaluasi secara mendalam. Evaluasi tersebut mencakup tingkat kepatutan dan keberterimaan masyarakat terhadapnya. Bisa saja dilakukan survei, seberapa besar masyarakat mengenalnya di Kota Mataram, hingga seberapa besar keinginan masyarakat untuk memilihnya, jika tawaran maju di Kota Mataram diterima H. Rusni. Artinya, melengkapi jika kriteria menjadi pemimpin sudah terpenuhi, tinggal bagaimana respon masyarakat terhadapnya.

Selanjutnya, harus dilakukan juga evaluasi keberterimaan partai-

H. Ahmad Rusni, SE, MM

partai. Bagaimana partai mengetahui sosok H. Ahmad Rusni, hingga kemungkinan ketertarikan partai untuk mengusungnya. Sebab, partai juga menurutnya menjadi kendaraan yang sangat penting untuk maju pada persaingan Pilkada.

“Harus ada evaluasi standar dari masyarakat, dan harus ada evaluasi standar kepatutan dari partai,” lanjut TGH. Subki.

Atau opsi lainnya, H. Ahmad Rusni harus mampu menggandeng, atau digandeng salah satu pasangan yang memimpin Kota Mataram sekarang.

Apakah digandeng

H. Ahyar Abduh, ataupun digandeng H. Mohan Roliskana. Karena memimpin daerah juga harus dilengkapi dengan bekal pengalaman menjadi pemimpin sebelumnya.

Kendati bekal kriteria seoarang pemimpin sudah ia miliki, adanya sinergi dengan tokoh yang sudah lebih dulu berpengalaman bisa menjadi nilai tambah. Sebab, hal ini dinilainya erat kaitannya dengan kemaslahatan terhadap banyak orang.

“Jika menggunakan jalur independent, atau digandeng oleh H. Ahyar atau H. Mohan, perlu dicari sosok lain yang sudah berpengalaman di birokrasi. Bahkan harus banting setir seratus sekian derajat.

Karena H. Ahyar Abduh dan H. Mohan Roliskana ini sudah punya saldo suara.

Ini perlu diperhatikan juga,” katanya memberi pandangan secara politis. (bul/*)

TGH. Subki Sasaki

Padukan Hobi dengan Prestasi OLAHRAGA off road menjadi salah satu olahraga yang menguji mental, nyali serta memacu adrenalin seseorang. Medan curam, berbatu serta tebing menjadi penghias dalam setiap rute perjalanan olahraga ini. Tapi bagi sebagian orang, olahraga otomotif ini bisa dijadikan hobi yang berpadu dengan prestasi.

Salah satu penggemar off road adalah dr. H. Herman Maha Putra yang ditemui di ruang kerjanya beberapa waktu lalu. Ia menuturkan, mengawali hobi sebagai seorang pecinta off road diawali dengan kecintaan pada dunia otomotif sejak masih di bangku sekolah. Baginya, olahraga ini sangat menantang dirinya untuk mengasah mental, memacu semangat serta berlatih, karena perlu perjuangan untuk menguasai teknik-teknik mengendarai mobil di medan berat. Penguasaan teknik pun, dr. Jack sapaan akrabnya harus belajar pada klub off road di Bali.

“Di NTB hanya sedikit dan bahkan jarang orangorang menggeluti dunia otomotif ini,” ungkapnya.

Keseriusannya menggeluti hobinya itu, tidak ayal mendatangkan prestasi. Terbukti di beberapa event nasional, dia berhasil mendapatkan juara satu tingkat nasional mengalahkan Jawa Tengah dan Jatim. Dan beberapa kali, mendapatkan juara II dan III tingkat nasional di Kalimantan dan Sulawesi.

Akan tetapi, dirinya tidak puas dan memyombongkan diri, bahkan dia kembali berlatih dan tidak tanggung-tanggung membagikan ilmunya untuk pecinta off road di NTB. Prinsip yang ditanamkan dari hobinya tersebut, bagaimana belajar mengadu skill serta menambah wawasan tentang spesifikasi otomotif. Selain itu, dr. Jack tetap belajar serta tekun memberikan pemahaman pada rekan – rekannya di NTB. “Tidak ada yang tidak bisa kita lakukan di dunia ini, kecuali malas saja,” ujarnya.

Dia menyadari, olahraga menantang tersebut, belum banyak dikenal oleh masyarakat, karena memang perlu dana besar dan sponsor yang berani mendukung kegiatan tersebut. Di NTB sendirinya ujarnya, belum ada perusahaan yang berani mendukung, sehingga pecinta off road di NTB harus mandiri dengan prestasi hanya itu saja.

“Saya pahami, karena di sini tidak ada sponsor yang mendukung,” katanya.

Dengan prestasi yang didapatkan tersebut, di(Suara NTB/cem) harapkan generasi muda khusus pecinta off road dapat bersaing di kancah nasional serta dapat H. Lalu Herman Maha Putra saat bersiap mengikuti pertandingan tingkat nasional di Jawa Timur mengharumkan nama baik daerah. (cem)

Modal Besar, Dapat Dukungan Keluarga TERKADANG, olahraga menantang serta membahayakan, jarang dan bahkan tidak ada keluarga yang mau mendukung.

Terlebih dengan biaya yang fantastis nilainya mencapai ratusan juta. Namun, kecintaan akan dunia otomotif yang memacu adrenalin menjadi salah satu cara untuk mencari jati diri. dr.

H. Lalu Herman Maha Putra notabene berprofesi seorang dokter membuktikan hal tersebut dan bahkan beberapa kali harus mewakil NTB pada event tingkat nasional. Istri dan kedua anaknya pun mendukung dan bahkan

selalu hadir di setiap event lokal yang diikuti.

Dia menceritakan, menggeluti hobi tersebut membutuhkan biaya yang cukup besar. Satu spesifikasi mobil saja jika dimulai dari nol, dia harus mengeluarkan uang kurang lebih Rp 400 juta. Menurutnya, hobi maupun prestasi tidak bisa diukur dengan materi. Yang penting ujarnya, ada kepuasan bathin yang dirasakan. Kendati demikian, dia bersyukur atas dukungan istri dan kedua anaknya. Meski beberapa perlombaan harus meninggalkan keluarga hingga

beberapa minggu. “Alhamdulillah, untungnya istri sangat mendukung,” akunya.

Diakui, alasan mengikuti anaknya pada setiap event lokal, untuk memperkenalkan anaknya pada dunia olahraga. Menurutnya, harus mulai dididik untuk menentukan olahraga atau hobi yang akan digeluti. Alhasil, salah seorang putranya sudah menunjukkan tanda-tanda untuk menggeluti dunia otomotif.

“Saya lihat sudah ada tandatanda ke arah sana,” akunya.

Bagaimana cara membagi waktu antara hobi, pekerjaan dan

keluarga? Dia mengaku, kesibukannya istrinya sebagai dokter spesialis dan dirinya sebagai dokter, jarang bertemu dengan anaknya. Akan tetapi, dia berusaha semaksimal mungkin memanfaatkan waktu libur untuk berkumpul dengan keluarga.

“Memang istri saya sibuk, tapi kalau ada waktu saya manfaatkan untuk kumpul,” ujarnya.

Kalaupun ada event nasional, dirinya tetap berlatih dan siap mengikuti event tersebut, dengan harapan dapat kembali merebut juara tingkat nasional. (cem)

(Suara NTB/cem)

H. Lalu Herman Maha Putra saat mendapatkan juara 1 tingkat nasional di Jawa Tengah

Bekal Kedisiplinan, Implementasikan ke Pekerjaan KETEKUNAN serta keberanian untuk berinovasi serta menghadapi tantangan, selalu menjadi catatan penting yang ditanamkan. Tidak hanya pada hobinya semata, melainkan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Hal tersebut yang diimplementasikan pada manajemen di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Mataram.

Menurutnya, inovasi serta berani berkreasi memberikan pelayanan maksimal harus diberikan kepada masyarakat.

Pasalnya, dalam dunia usaha ada kompetensi atau persaingan yang harus dihadapi. Terbukti secara bertahap, RSUD Kota Mataram sebagai rumah sakit pemerintah digiring menjadi rumah sakit kelas B dengan fasilitas cukup memadai.

“Kita ini bersaing, jadi harus

berani berinovasi,” ujar direktur RSUD Kota Mataram, dr. H. Lalu Herman Maha Putra.

Kalau perusahaan tidak berani bersaing ujarnya, tidak menutup kemungkinan perusahaan tersebut akan mati dan bahkan ketinggalan zaman, sehingga perlu keberanian pemimpin melakukan terobosan di perusahaan. Selain itu, seluruh manajemen di RSUD diminta untuk memberikan yang terbaik serta disiplin dalam bekerja. “Saya terapkan begitu disini,” ujarnya.

Pada beberapa kesempatan akunya, dia selalu menyampaikan kepada manajemen agar tidak mensia – siakan jabatan atau kepemimpinan. Karena, tidak menutup kemungkinan generasi selanjutnya akan menggantikan posisi yang lainnya. Yang jelas

sambungnya, harus tetap disiplin dan berani berkompetisi.

Di sisi lain, dia melihat keberadaan pasar ASEAN 2015 mendatang harus dijadikan kesempatan bagi rumah sakit untuk menyiapkan fasilitas sebaik – baiknya kepada wisatawan. Jangan sampai, Mataram sebagai tuan rumah tidak bisa memberikan pelayanan kesehatan yang maksimal kepada masyarakat luar. “Kan sia – sia, kalau mereka datang kesini kemudian berobat di luar daerah,” ujarnya.

Terlepas dari itu, terobosan yang dilakukan dengan ketekunannya, dengan menyiapkan fasilitas city scan, MRA dan lain sebagainya. Dia berharap beberapa fasilitas tersebut dapat mengurangi beban masyarakat yang tidak mampu. (cem)

SUARA NTB Jumat, 5 September 2014

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 4

Pengadaan Ternak Aspirasi Dewan Tak Perlu Dipaksakan (Suara NTB/ula)

TEKAN TOMBOL - Bupati Dompu, H. Bambang M Yasin menekan tombol peresmian pos pelayanan informasi dan pengaduan di Puskesmas Dompu Timur serta Asisten Deputi KemenPAN RB RI, Dwi Yoga Prabowo Sudiarto dan Deputi program direktorat AIPD, Mr Daniel Hunt, Kamis (4/9).

Dompu Deklarasikan Keterbukaan Informasi Dompu (Suara NTB) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Dompu me-launching peraturan Bupati Nomor 10 tahun 2014 tentang penyelenggaraan pelayanan publik, serta meresmikan pos pelayanan informasi dan pengaduan serta deklarasi pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) unit pelaksana teknis. Kebijakan ini sama halnya dengan memasang badan untuk mengambil resiko untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Pemerintah juga harus mereorientasi pemikiran dari selama ini harus dilayani menjadi memberi pelayanan kepada masyarakat sebagai bentuk eksistensi pemerintah.

Hal itu disampaikan Bupati Dompu, Drs H Bambang M Yasin di hadapan Asisten Deputi Bidang Koordinasi Kebijakan Penyusunan dan Evaluasi Program Pelayanan Publik, Dwi Yoga Prabowo Sudiarto yang mewakili Wamen PAN dan RB RI dan Deputi Program Direktorat AIPD, Mr Daniel Hunt serta masyarakat dan pejabat di Puskesmas Dompu Timur, Kamis (4/9). “Saya sudah berani mengambil resiko bagi diluncurkannya Peraturan Bupati Nomor 10 tahun 2014.

Dengan Perbup ini, kita mendeklarasikan pada masyarakat bahwa melalui pelayanan dengan cara keterbukaan informasi publik bersedia untuk memberikan pelayanan terbagi bagi masyarakat Dompu,” tegas H. Bambang.

Pertumbuhan ekonomi Dompu yang rata-rata di atas 7 porsen pertahun, dikatakan H Bambang, akan menggeserkan posisi perekonomian masyarakat menjadi lebih banyak yang menengah ke atas. Konsekuensinya, akan ikutnya pergeseran keinginan masyarakat dari sekadar ada obat (untuk pelayanan kesehatan) dan bisa sekolah saja menjadi mendapatkan pelayanan terbaik dan kualitas pendidikan yang jauh lebih maju. “Konsekuensinya, kalau tidak layani ini, kita akan gagal merespon pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan kehidupan masyarakat yang merupakan efek dari kebijakan pemerintah selama ini,” katanya.

Keterbukaan informasi, lanjut H Bambang, pemerintah akan cepat mengetahui infrastruktur dan sarana yang serba kurang, serba tidak memadai, serba tidak maksimal. “Dari sinilah pemerintah akan semakin bisa menentukan jalan keluar tentang infrastruktur yang kita punya sehingga pemerintah akan bisa memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat,” ungkapnya.

Asisten Deputi Bidang Koordinasi Kebijakan Penyusunan dan Evaluasi Program Pelayanan Publik, Dwi Yoga Prabowo Sudiarto yang mewakili Wamen PAN dan RB RI kepada wartawan usai deklarasi, memberikan apresiasi kepada pemerintah daerah Dompu, karena baru Dompu yang berani mengeluarkan peraturan Bupati tentang penyelenggaraan pelayanan publik. Namun diingatkan, baik pemerintah daerah maupun masyarakat harus sama-sama belajar.

Karena keterbukaan informasi publik, bukan semuanya dibuka. Karena ada hal – hal yang tidak bisa dibuka, kalau dibuka bisa merusak semuanya. Namun dengan adanya PPID akan mempermudah mendapat informasi bagi masyarakat. “Pemerintah yang kita kejar memberikan pelayanan kepada masyarakat,” terangnya.

Deputi Program Direktorat AIPD, Mr Daniel Hunt pada kesempatan yang sama, mengatakan, dengan adanya Perbup ini akan memberikan batasan dan hubungan yang jelas tentang hak dan tanggungjawab, kewajiban dan kewenangan seluruh pihak terkait penyelenggaraan pelayanan publik. “Bagi AIPD tentang pedoman penyelenggaraan publik, juga menjadi awal untuk berbagai inovasi yang di-support AIPD di Dompu. Secara khusus saya memberikan apresiasi bagi pelaksanaan keterbukaan informasi publik di Dompu yang secara intens dibantu staf AIPD,” ucapnya. Di Dompu, terdapat 297 PPID pada unit layanan teknis dibentuk. Yaitu semua Puskesmas dan sekolah se-Kabupaten Dompu. Pada Dinas/Instansi lainnya, juga sudah terbentuk PPID-nya. (ula)

Sumbawa Besar (Suara NTB) Sejumlah anggota DPRD Sumbawa bereaksi terhadap proses pelelangan ternak usulan aspirasi Dewan yang dinilai sarat konspirasi. Termasuk dalam penyaluran barang lainnya dari bantuan aspirasi Dewan. Apalagi kini Kejari Sumbawa tengah membidik dana aspirasi DPRD. Sejumlah anggota meminta agar pengadaan ternak tersebut jangan dipaksakan. Ketimbang harus melabrak aturan. Mengingat pula waktu yang kian mepet, sehingga dikhawatirkan rekanan pemenang tender nantinya kesulitan memenuhi kontrak.

Ketua Fraksi PPP DPRD Sumbawa, Kamaluddin S.T, Kamis (4/9) menyatakan, SKPD terkait mesti melakukan evaluasi dalam proses pengadaan ternak ini. Sebab meski anggota DPRD Sumbawa yang memiliki kuota atas anggaran aspirasi, namun eksekusinya tetap berada di SKPD dalam hal ini Dinas Peternakan. “Kami melihat pengadaan barang melalui dana aspirasi DPRD ini rentan konspirasi,” ujarnya.

Makanya, lanjut Kamal, pengadaan ternak usulan aspirasi DPRD, tetap harus melalui sesuai aturan pengadaan barang dan jasa. Harus sesuai dengan spesifikasi barang dan jangan dipaksakan. Secara umum, yang perlu diawasi bukan saja eksekusinya di lapan-

gan, tetapi juga proses pelelangan hingga penentuan pemenang tender. Jangan sampai pemenang tender digiring kepada orang atau perusahaan tertentu. “Setelah spek barangnya jelas, suplai dan distribusi ternak ini juga mesti diawasi di lapangan. Untuk memastikan barang (ternak) ini sampai tepat sasaran kepada penerima bantuan yang proposalnya sudah diverifikasi. Jangan sampai masyarakat yang dirugikan,” tandas calon Wakil Ketua DPRD Sumbawa ini.

Alangkah lebih baik, tambah anggota Fraksi Golkar, Jack Morsa S.Adm, pengadaan ternak aspirasi Dewan 2014 tidak dipaksakan. Ketimbang harus melabrak aturan yang ada. Apalagi waktu yang tersisa juga kian menipis. Dikhawatirkan kontrak terse-

but tidak bisa dipenuhi oleh kontraktor. Dengan mengembalikan saja dana aspirasi pengadaan terbak ke kas daerah. “Jangan dipaksakan, kalau berpotensi bermasalah. Apalagi kalau harga satuan ternaknya sudah tidak cocok. Sekarang dinas harus berani ambil sikap. Dilanjutkan atau tidak dengan melakukan kajian secara komprehensif,” tukas Jack.

Makanya untuk kedepan, pengadaan barang dan jasa melalui dana aspirasi mesti melibatkan DPRD dalam pengawasannya. Mulai dari perencanaan, proses pelelangan hingga ke lapangan. Dalam memastikan bantuan tersebut sampai ke tangan masyarakat yang semestinya mendapatkan.

Seperti diberitakan harian ini sebelumnya, Kejaksaan Negeri (Kejari) Sumbawa

(Suara NTB/arn)

Jack Morsa tetap membidik dana aspirasi DPRD Sumbawa. Termasuk memonitor dan memantau proses pengadaan ternak melalui Dinas Peternakan (Disnak) Sumbawa yang sudah memasuki pelelangan ketiga, namun masih sepi penawaran.

Jangan sampai pengadaan tersebut dipaksakan dengan melabrak aturan. Kalau memang tidak ada peserta lelang yang melakukan penawaran,

(Suara NTB/arn)

Kamaluddin maka dana untuk pengadaan tersebut mesti dikembalikan ke kas daerah. Apakah nanti dilakukan pengadaan kembali pada tahun berikutnya itu atau lainnya tergantung mereka. Yang jelas, aturan Perpres mengenai pengadaan barang dan jasa harus diikuti oleh Unit Layanan Pengadaan (ULP). “Kalau memang tidak ada yang mau menawar, mau apa,” cetus Sugeng. (arn)

Tiga Tersangka Pengeboman Ikan Diamankan Polisi

(Suara NTB/use)

SENJATA RAKITAN - Kasat Reskrim AKP Wendy Oktariansyah SIK (dua dari kanan, red) tengah menenteng senjata rakitan berpeluru kelereng yang diamankan.

Bawa Senjata Rakitan

Siswa SMK Diamankan Polisi Kota Bima (Suara NTB) FB (17) siswa salah satu SMK di Kota Bima harus mendekam di sel Mapolres Bima Kota. Pemuda tersebut diamankan setelah kedapatan membawa dua pucuk senjata rakitan berpeluru kelereng saat dua lingkungan di Kelurahan Tanjung, kecamatan Asakota, Kota Bima menegang,

Selasa (2/9) malam.

Pengamanan remaja ini bermula ketika aparat yang mendapat laporan adanya rencana saling serang antardua lingkungan tersebut. Namun sesampainya di lokasi, sejumlah remaja yang ada justru melarikan diri. Sementara, FB tertinggal dan didapati tengah membawa dua pucuk senjata dimaksud. Alhasil, pemuda yang duduk di bangku kelas tiga ini akhirnya diangkut ke Mapolres Bima Kota oleh Unit Patroli Motor (Patmor).

Bersamanya, aparat juga mengamankan dua unit senjata rakitan yang cukup berbahaya dimaksud. Terhadapnya tidak langsung dikenakan Undang-undang pidana melainkan hanya diinapkan.

“Jadi kronologinya, ada keributan antarlingkungan, unit Patmor langsung meluncur

dan membubarkan. Tapi pas dibubarkan ada yang menenteng dua senjata tersebut,” terang Kapolres Bima Kota melalui Kasat Reskrim AKP Wendy Oktariansyah, SIK yang dikonfirmasi di ruang kerjanya, Rabu (3/9) malam.

Disebutkan Wendy, kasus tersebut tengah diproses oleh pihaknya. Namun karena sudah berlaku UU 11 dan 12 tentang sistem peradilan pidana anak maka diberlakukan diversi. Sehingga proses akan dilanjutkan di luar hukum. Di mana, proses diversi wajib dilakukan jika ancaman di bawah 17 tahun penjara. “Namun jika dilakukan lagi, tidak wajib lagi dilakukan diversi,” tuturnya. Untuk itu, pihaknya tengah berkoordinasi dan dikembalikan ke orang tua, tokoh masyarakat (toma) dan tokoh agama (toga) untuk pembinaan. (use)

Kota Bima (Suara NTB) Tiga pelaku pembom ikan ditangkap aparat gabungan Polairud Polres Bima Kota, TNI, Sat Pol PP serta Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Bima. Ketiga orang ini diamankan saat menunggu hasil ikan beberapa saat setelah membom pada Selasa (2/9).

Terhadap ketiganya pun baru diterbitkan SPDP pada hari ini karena merupakan kasus yang urgen.

Kapolres Bima Kota melalui Kasat Reskrim, AKP Wendy Oktariansyah, SIK yang ditemui di ruang kerjanya, Kamis (4/9) siang menyebutkan, tiga pelaku pengeboman ikan tersebut masing-masing berinisial B asal Desa Sumi, A (30) warga Desa Lambu dan Im (15) yang juga asal Desa Lambu Kecamatan Lambu. Ketiganya ditangkap saat melakukan aktivitas pengeboman di pesisir Pantai So Sido Desa Sarae Ruma Kecamatan Langgudu.

Diceritakan Wendy, saat itu pihaknya memang menggelar operasi terkait pelaku penangkap ikan secara ilegal bersama aparat Sat Pol PP, TNI. Berangkat sekitar pukul 10.00 WITA dari dermaga Desa Rompo.

Setelah sekitar dua jam melakukan penyisiran, pihaknya akhirnya mendapati tiga orang pelaku yang tengah melakukan penangkapan secara ilegal dengan cara membom. Rupanya saat itu, ketiganya

baru saja melakukan aktivitas pemboman dan tinggal menunggu ikan yang menjadi korban muncul dari dalam air. “Satu orang di atas perahu, dua lainnya tengah menyelam,” tutur Wendy.

Pihaknya lantas mengamankan ketiganya beserta sejumlah barang bukti.

Antara lain, satu unit kapal motor dengan dua mesin silinder, perahu, satu unit kompresor, bubuk amonium, kabel listrik, box, serta 7 buah baterai pemicu bom.

Hingga Rabu, ketiganya pelaku tersebut tengah menjalani periksasn intensif. Rencananya, ketiganya baru ditetapkan sebagai tersangka hari ini. Karena kasus tersebut merupakan kasus khusus yang urgen, dalam penanganan akan dikoordinasikan dengan Kejaksaan dan DKP. “Mungkin hari ini SPDP sudah ada, karena kasus seperti ini sangat urgen,” terang Wendy. Atas perbuatannya itu, dua pelaku dikenakan pasal berlapis termasuk UU No 31 tahun 2004 tentang perikanan sub Pasal 85 UU RI no 45 tahun 2009 tentang atas UU No 31 tahun 2004 jo Pasal 56 KUHP dengan ancaman lima tahun penjara. Disamping itu, para pelaku juga terancam dikenakan UU Darurat No 12 tahun 1951 sub pasal 84 ayat 1 dan ayat 2. “Sementara Im berkasnya kita split karena masih di bawah umur,” pungkas Wendy. (use)

Tunggakan Kasus Korupsi di Sumbawa Terbentur BPKP Sumbawa Besar (Suara NTB) Kejaksaan Negeri (Kejari) Sumbawa telah berupaya menangani sejumlah tunggakan kasus dari periode sebelumnya. Namun, lagi-lagi terbentur penghitungan kerugian negara oleh BPKP Mataram yang belum juga dilakukan.

Sedangkan beberapa kasus baru terus digenjot, sebagian sudah ditingkatkan ke tahap penyidikan dan bahkan sebagian lagi sudah dalam tahap penuntutan.

Kajari Sumbawa, Sugeng Hariadi S.H, M.H, melalui Kasi Pidsus, Iwan Kurniawan S.H, Kamis (4/9) menyebut-

kan sekitar empat kasus baru masih dalam tahap penyelidikan, berdasarkan laporan masyarakat atau temuan tim. Yakni, kasus dugaan raibnya Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kependidikan Kabupaten Sumbawa barat (KSB) senilai Rp 14 miliar lebih, pengadaan sapi, bedah rumah di desa Beru Kecamatan Jerewe KSB dan PNPM Lunyuk Sumbawa. Sedangkan kasus yang baru saja ditingkatkan ke tahap penyidikan, yakni kasus proyek PKK di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Sumbawa dengan

ditetapkannya seorang pejabat di SKPD setempat, INH sebagai tersangka.

Kini berarti ada empat kasus baru dalam tahap penyidikan (dik) termasuk PKK Disnakertrans Sumbawa. Tiga kasus lainnya, yakni kasus tong sampah Badan Lingkungan Hidup (BLH) KSB dengan satu orang tersangka dari rekanan yang bahkan berkasnya sudah dalam tahap penuntutan. Kemudian kasus retribusi tower telekomunikasi Dinas Perhubungan dan Kominfo KSB dengan satu orang tersangka, seorang juru pungut di instansi tersebut.

Kasus tersebut masih dalam tahap pemeriksaan saksi-sak-

si, termasuk yang diperiksa Kadishubkominfo KSB. Jumat ini juga akan diperiksa tim pemeriksaan khusus dari Inspektorat KSB. “Kalau ada bukti lain yang terkait kasus tersebut dimungkinkan adanya tersangka lain,” terang Iwan.

Kemudian kasus PNPM Empang dengan tersangka baru, Ketua UPK Empang, CF. Selain bendahara, Hn yang berkasnya sudah masuk dalam tahap penuntutan. Untuk tersangka CF, masih terus dilakukan pemanggilan saksi-saksi.

Sedangkan beberapa tunggakan kasus seperti Embung Sebewe masih terkendala penghitungan kerugian negara dari BPKP. Begitu pula dengan kasus Kapal Dinas Perhubungan Sumbawa, pihak kejaksaan masih menunggu penghitungan kerugian negara dari BPKP. Untuk kasus DED masih pendalaman petunjuk dari Jaksa Penuntut Umum (JPU). Diketahui ada tiga tersangka dalam kasus ini. Sedangkan untuk kasus BBA Empang masih memeriksa saksi atas tersangka Sm yang kini dalam kondisi sakit. Sedangkan tersangka lain sudah divonis pengadilan. “Di tengah keterbatasan Jaksa di Kejari Sumbawa, kita masih bisa menuntaskan beberapa kasus baru,” tandas Kajari. (arn)

RAGAM

SUARA NTB Jumat, 5 September 2014

Kejati NTB Turun Tangan Dari Hal. 1 bagi pihaknya bukan perkara sulit, asalkan pihak Kejari setempat menyampaikan laporan. Bisa saja Kejati NTB berkoordinasi langsung dengan Kejaksaan Agung untuk menentukan langkah menghadirkan tersangka ke Bima.

“Kalau memang itu (tersangka kabur, red) jadi masalahnya, nanti kami carikan solusi,” terangnya.

Sementara ini, ujarnya,

Pidsus menunggu laporan lengkap dari Kejari setempat, untuk kemudian ditentukan langkah dimaksud.

Kasus alkes pada Dinas Kesehatan Kota Bima diusut pertengahan 2013 lalu.

Alkes pengadaan Tahun 2012 ini terindikasi menyimpang senilai Rp 7,6 miliar, dari total pagu anggaran Rp 20 miliar. Indikasi penyimpangannya pada nomenklatur dalam wujud pengadaan yang fiktif. (ars)

Halaman 5

DARI SOSIALISASI NASIONAL PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG UNTUK PELAJAR SMA/SMK PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2014 DI PULAU SUMBAWA

Birokrasi Harus Sehat Dari Hal. 1 “Tes urine setidaknya sudah dua kali kami lakukan bersama Gubernur NTB dan seluruh jajarannya di Pemprov NTB,” katanya.

Bahkan hal sama dilakukan di hampir seluruh SKPD di jajaran Pemprov NTB. Setiap instansi yang sudah uji lab urine pegawainya akan memasang plang instansi terse-

but sudah melakukan tes urine. Pemasangan plang ini sebagai pertanda instansi dimaksud terbuka dan siap setiap saat untuk di-update tes urine. Jadi tidak cukup sekali tes saja untuk menjamin pejabat dan pegawai umumnya bebas dari narkoba, sehingga perlu di-update setiap saat atau secara mendadak dilakukan pihaknya. (ars)

Birokrasi Dinilai Lambat Ikuti Langkah Bupati Dari Hal. 1 Di mana tugas pokok pertama dilakukan adalah melakukan rekonstruksi ulang dari ide-ide gagasan yang lalu pernah dilaksanakan saat menjadi bupati enam tahun sebelumnya. Dikatakan rekonstruksi ulang, karena saat ia kembali memimpin Lotim ini, ia dihadapkan pada utang dan defisit anggaran yang cukup besar.

Persoalan defisit dan utang, tuturnya, dinilai bukanlah hal mudah untuk diatasi. “Tapi alhamdulillah, akhir 2013 dan awal 2014 kita bisa menyusun kembali dan membangun harapan baru,” katanya.

Tahun awal memulai membangun kembali Lotim ini disadari masih belum tuntas, Namun dari sejumlah konsep dan ide-ide yang akan dituntaskan di sisa empat tahun ke depan era kepemimpinannya, sudah ada harapan baru.

Persoalan ekonomi, pendidikan dan kesehatan masih menjadi satu kesatuan persoalan yang tidak bisa dipisahkan sebagai skala prioritas gerakan pembangunan yang dilakukan.

Di bidang kesehatan, dituturkan Ali BD, baru saja diangkat 14 tenaga dokter yang tidak melalui proses tes. “Ini adalah bagian dari usaha kita di bidang kesehatan,” katanya.

Bidang pendidikan terus dilakukan upaya memperbaiki sistem yang sebelumnya masih banyak yang tumpang tindih.

Saat ini, diyakinkan sistem yang dibangun dalam pembangunan pendidikan sudah terus membaik.

Sedangkan dalam bidang ekonomi, Lotim terus melakukan saving anggaran untuk peningkatan kualitas layanan.

Tingkatkan modal pada lembaga-lembaga keuangan yang telah didirikan. Tahun 2013, diberikan tambahan modal kepada BPD Bank NTB Rp 10 miliar. 2015 ditambah menjadi Rp 15 miliar. Berikutnya di PT Selaparang Finansial 2015 dijanjikan Rp 25 miliar dan terus menerus akan diberikan. “Itu cara untuk pengembangan ekonomi, harus ada uang di lembaga keuangan,” katanya.

Bagi Bupati Ali BD, konsep pembangunan yang dijalankan dalam tatanan pemerintahannya adalah dengan gaya bisnis.

Hal ini karena sentuhan gaya bisnis dalam mengelola pemerintahan itulah ciri dunia maju — memandang pemerintah dalam dunia bisnis besar. Di

dalam dunia bisnis, hasus ada hasil yang dicapai. Ada uang masuk dan uang keluar. “Kalau uang keluar lebih besar dari uang masuk itu namanya defisit. Pemerintah yang baik itu harus surplus, bukan defisit. Kita mau ke arah sana,” katanya.

Bupati tidak menampik, jika para pembantunya di birokrasi pemerintahan Kabupaten Lotim ini masih lemah dalam menjalankan visi dan misinya. Para pimpinan SKPD dinilai masih lemah. “Ini sisi yang agak kurang bagus,” katanya.

Ia mengatakan, dalam lompatan pembangunan yang dijalankan, bupati menggunakan langkah seribu. Tapi kemampuan birokrasinya baru sampai angka lima sampai enam saja. Lemahnya kinerja birokrasi ini diakui sebagai sesuatu yang berat. Di mana-mana dan di semua lini pemerintahan persoalan birokrasi masih menjadi penghambat. Karena itulah sebenarnya pemerintah pusat mebentuk Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Terbentuknya kementerian itu karena berdasarkan kenyataan birokrasi berjalan lambat.

Ditanya soal kebijakan mutasi terhadap para pimpinan SKPD yang dinilai lemah itu? Bupati mengatakan soal mutasi itu adalah kegiatan rutin. Bukanlah sesuatu yang istimewa. “Kita lihat tidak bagus, kita perbaiki,” katanya.

Kelemahan birokrasi ini dilihat bupati terjadi secara merata di semua sektor.

Pasalnya, hal ini merupakan rangkaian persoalan yang tali temali. Upaya melakukan perbaikan birokrasi diakui pula bukan sebuah pekerjaan yang mudah.

Sementara dalam hal peningkatan kualitas dan kapasitas jajaran birokrasi di Lotim, Bupati mengkritik masih menggunakan cara-cara konvensional yang dinilai kurang menguntungkan. Di zaman jadi bupati sebelumnya, biaya pendidikan pegawai ditanggung oleh pegawai itu sendiri.

Hal ini dikatakan untuk ada rasa tanggung jawab yang tinggi bagi pagawai tersebut tidak mengamalkan ilmunya. “Karena sudah bayar, kalau gratis dianggap dirinya main-main.

Sekarang saya ulang lagi metode saya yang dahulu,” demikian bupati. (rus)

Pemerintah-Newmont Sepakati Renegosiasi Kontrak Dari Hal. 1 Martiono memperkirakan, pembahasan amandemen kontrak berlangsung selama enam bulan. Isi MoU tersebut adalah kenaikan royalti emas, perak, dan tembaga dari sebelumnya masing-masing 1, 1, dan 3,5 persen menjadi 3,75, 3,25, dan 4 persen sesuai PP No 9 Tahun 2012 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Newmont juga dikenakan membayar iuran tetap (deadrent) dua dolar AS per hektar. Lalu, kewajiban membangun pabrik pengolahan dan pemurnian (smelter) disertai menyetor uang jaminan 25 juta dolar AS, pengurangan luas lahan dari 87.000 menjadi 66.422 ha, divestasi 51 persen, dan penggunaan komponen dalam negeri.

Sesuai Peraturan Menteri Keuangan, Newmont akan dikenakan bea keluar atas ekspor konsentrat sebesar 7,5 persen.

Tingkat bea keluar tersebut akan menurun menjadi lima persen jika kemajuan pembangunan smelter melampaui 7,5 persen dan 0 persen apabila kemajuan smelter di atas 30 persen.

“Tidak ada perubahan ketentuan-ketentuan kontrak karya selain dari bea keluar, jaminan keseriusan, royalti, dan iuran

tetap sebagaimana di atas sebelum renegosiasi kontrak selesai,” ujarnya.

Sebelumnya, NNT terpaksa menghentikan kegiatan produksi menyusul larangan ekspor konsentrat sesuai UU No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Perusahaan tambang asal AS itu juga mengajukan gugatan ke arbitrase internasional atas larangan ekspor.

Atas gugatan di International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID) tersebut, pemerintah mengancam tidak melanjutkan proses renegosiasi kontrak.

Akhirnya, NNT mencabut gugatannya dan melanjutkan proses renegosiasi. NNT menandatangani Kontrak Karya Generasi IV yang pada 2 Desember 1986.

Sebanyak 56 persen sahamnya dimiliki oleh Nusa Tenggara Partnership BV yang dikuasai Newmont Mining Corporation dan Nusa Tenggara Mining Corporation of Japan. Pemegang saham lainnya adalah PT Pukuafu Indah 17,8 persen, PT Multi Daerah Bersaing 24 persen, dan PT Indonesia Masbaga Investama 2,2 persen. (ant/bali post)

PESERTA AKTIF - Sosialisasi Penataan Ruang yang dilaksanakan di Kabupaten Bima berlangsung sukses di SMAN 1 Woha. Tampak salah satu peserta dengan penuh antusias bertanya dan diskusi dengan sosialisator Indrapati, ST.,MM.

Ingin Kembalikan ”Marwah” DPRD

Dewan Terkesan sebagai Juru Stempel Giri Menang (Suara NTB) Wakil Ketua III DPRD Lombok Barat (Lobar), Sulhan Muchlis, ST, bersama pimpinan Dewan lainnya ingin mengembalikan marwah DPRD sebagai lembaga yang secara kolektif kolegial sejajar dengan bupati dan wakil bupati. Hanya saja yang membedakan keduanya dari sisi tupoksi.

Menurutnya, eksekutif memiliki tupoksi sebagai eksekutor, sementara Dewan sebagai pengontrol dan pengawas. Dalam tataran tupoksi inilah seringkali Dewan salah kaprah dalam memahaminya, sehingga sering terjadi Dewan justru ikut-ikutan sebagai eksekutor.

“Dewan mengawal, mengontrol dan mengawasi usulan program eksekutif, tidak menginterpensi eksekutor. Tapi selama ini, Dewan ikut sebagai eksekutor,” ungkapnya, Kamis (4/9).

Menurut Sulhan, banyak hal yang perlu dibenahi Dewan baru Lobar lima tahun ke depan. Beberapa hal menyangkut terkikisnya kepercayaan masyarakat terhadap wakilnya di Dewan, karena Dewan tidak pernah memperjuangkan aspirasi masyarakat.

Menurutnya, dalam hal ini tidak bisa disalahkan masyarakat. Karena terkait kepercayaan terhadap Dewan, selama ini masyarakat beranggapan ibarat mendorong mobil mogok. Jika tidak didorong, dan desak tidak menyampaikan aspirasi dari masyarakat. Karena itu untuk mengembalikan itu butuh proses, pembuktian dan eksistensi dari kalangan Dewan, sehingga kesalahan Dewan yang lampau tidak kembali diwariskan pada Dewan baru. (her)

NTB Sampel Perencanaan Program KB Nasional Mataram (Suara NTB) Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menjadikan NTB sebagai salah satu provinsi yang dijadikan sampel untuk perencanaan program Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) KB nasional lima tahun mendatang.

Hal tersebut dikatakan pejabat dari Direktorat Kependudukan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak Bappenas, Drs. Ahmad Taufik pada pertemuan kajian evaluasi advokasi dan KIE KB tahun 2014 di Aula BKKBN Provinsi NTB, Kamis (4/9). Menurutnya, kegiatan tersebut dimaksudkan untuk menyiapkan perencanaan program KB secara nasional dalam waktu lima tahun kedepan dan satu tahun mendatang.

“Tahun ini, kami akan menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah nasional (RPJMN) lima tahun ke depan. Pekerjaan yang kami susun ini perlu masukan dan share informasi dari NTB,” terangnya. Oleh karena itu, berbagai stakeholders terkait diundang pada kegiatan tersebut. Seperti dari akademisi, aparatur pemerintah, SKPD terkait, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang peduli dengan KB dan pihak terkait lainnya.

Taufik menjelaskan, Bappenas ingin mendapat gambaran

yang akurat tentang KIE KB dari NTB. Termasuk mendapatkan gambaran situasi dan kondisi serta upaya-upaya yang dilakukan terkait dengan hal tersebut.

Dari hal tersebut akan diidentifikasi isu-isu, permasalahan dan tantangan pelaksanaan advokasi, promosi, KIE konseling KB. “Ini untuk perumusan langkah kebijakan jangka pendek, menengah dan jangka panjang.

Menjadi rekomendasi dan tindak lanjut ke depan,” imbuhnya.

Taufik menyebutkan, empat provinsi yang dijadikan sebagai sampel untuk perencanaan program KB nasional itu antara lain NTB, Bali, Aceh dan Yogyakarta. Untuk NTB sendiri, daerah yang akan dijadikan sampel adalah Kabupaten Lombok Barat.

Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi NTB, Dra. Virginia Anggraeni menambahkan Bappenas memilih NTB sebagai wakil dari daerah Indonesia Timur. Dipilihnya NTB sebagai lokasi untuk mencari masukan perencanaan pembangunan KB lima tahun mendatang itu, karena daerah ini dinilai unik.

“Selain itu, BKKBN Provinsi Aceh pernah datang studi banding ke sini. Kenapa di sini pelaksanaan KB lebih maju dibandingkan mereka. Walalupun kita berlatar belakang agamis, namun banyak yang mendukung kita,” terangnya. (nas)

Meriahkan Hari Pelanggan Nasional

Alfamart Bagikan Bunga dan Ajak Pelanggan Bertemu ”Top Management” Mataram (Suara NTB) Alfamart menyemarakkan Hari Pelanggan Nasional (HPN) yang diperingati setiap tanggal 4 September dengan membagikan bunga dan souvenir kepada pengguna jalan serta menyelenggarakan ramah tamah dengan pemegang member Alfamart.

Branch Manager Alfamart Lombok Yudi Sobari mengatakan, pembagian bunga merupakan salah satu cara mengapresiasi pelanggan. “Sejak pagi hari, tim Alfamart telah membagikan bunga kepada para pejalan kaki, pengemudi mobil maupun motor yang melintas di kawasan putaran Karang Jangkong,” terangnya, Kamis (4/9).

Yudi Sobari mengatakan, kepuasan pelanggan adalah nomor satu, karena pelanggan memiliki andil besar dalam perjalanan bisnis Alfamart.

“Pelanggan memiliki peran yang sangat kuat dalam menyokong bisnis retail, kami berupaya jangan sampai membuat pelanggan kecewa, karenanya loyalitas pelanggan menjadi pendorong kami untuk terus meningkatkan pelayanan,” katanya.

Tak hanya membagikan bunga dan merchandise, para pemegang member juga berkesempatan untuk bertemu dengan jajaran management dalam acara ramah tamah.

“Dalam acara ramah tamah, kami berdiskusi dengan para member, terutama terkait dengan pelayanan. Hal ini sangat bermanfaat untuk mengetahui keinginan dan harapan pelanggan yang dapat kami jadikan acuan untuk mengevaluasi per-

formance kami, sehingga ke depan pelayanan yang diberikan akan semakin baik,” tegasnya.

Yudi menambahkan, Hari Pelanggan menjadi momentum bagi pihak manajemen dalam mengevaluasi pelayanan serta meningkatkan standar produktivitas, sehingga dapat mem-

berikan layanan prima kepada pelanggan. Tidak hanya berdiskusi dengan member, dalam kesempatan yang sama, jajaran managemen Alfamart juga ikut ambil bagian dalam operasional toko, diantaranya bertugas menjadi kasir, doorman, dan sebagainya. (049/*)

(Suara NTB/ist)

RAMAH TAMAH - Suasana ramah tamah pelanggan dengan jajaran management Alfamart Cabang Lombok (atas). Setelah itu tim manajemen melayani para konsumen di Toko Pejanggik 1 Mataram.

Peninjauan Jabatan Struktural Eselon IV Diproses Dari Hal. 1 Ia menambahkan, kedisiplinan PNS dalam melaksanakan tugas adalah ruh dari PNS yang sesungguhnya. Jika kedisiplinan PNS lemah, maka produktivitasnya juga akan rendah. Berbicara masalah kedisiplinan, lanjutnya, bukan atas dasar rasa takut kepada pimpinan. Namun harus tumbuh atas kesadaran

PNS itu sendiri.

“Itulah tanggung jawab yang melekat pada PNS. Jadi sesungguhnya terkait dengan disiplin itu yang penting itu dalam memberikan sanksi, menghukum, mengambil langkah itu pertama kesalahannya jelas, prosedur yang kita lakukan terukur. Sehingga apa yang dilakukan tidak menzalimi siapapun,” ujarnya.

Pada saat apel penegakan disiplin PNS yang dilak-

sanakan di Lapangan Bumi Gora Kantor Gubernur, Rabu (3/9), sebanyak 214 PNS yang terindikasi tidak disiplin (indisipliner). Terdiri dari pejabat eselon III sebanyak 9 orang, pejabat eselon IV sebanyak 23 orang dan selebihnya adalah staf. Dengan rincian, sebanyak 64 orang kategori tak masuk kerja tanpa keterangan (TK) dan 146 orang tidak tepat masuk kerja. (nas)

(Suara NTB/nas)

BERI MATERI - Pejabat dari Bappenas, Ahmad Taufik dan Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi NTB, Virginia Anggraeni pada pertemuan kajian evaluasi advokasi dan KIE KB tahun 2014, Kamis (4/9).

NTB Daerah Percontohan Penerapan Industrialisasi Perikanan Budidaya Selong (Suara NTB) Dirjen Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI, Dr. Ir. Slamet Soebjakto, M.Si mengatakan kabupaten Lombok Timur, NTB merupakan salah satu daerah percontohan penerapan industrialisasi perikanan budidaya berbasis blue economy.

“Lombok Timur merupakan salah satu kawasan minapolitan perikanan budidaya. Berdasarkan Memorandum of Understanding (MoU) antara KKP dengan FAO (Food and Agricultural Organization) pada tahun 2013, di sini diterapkan pelaksanaan kawasan pengembangan blue economy,” kata Slamet pada saat melakukan panen perdana Udang Galah Bersama Padi (Ugadi) bertempat di kolam Kelompok Tani Batu Tambun, Desa Pringgasela, Kecamatan Pringgasela Lombok Timur, Kamis (4/9).

Ia mengatakan Lombok Timur memiliki potensi pengembangan perikanan budidaya yang cukup besar.

Pengembangan perikanan budidaya itu akan dilakukan dengan mengedepankan pemberian nilai tambah produk dan meningkatkan penyerapan tenaga kerja.

Dijelaskan, Ugadi merupakan salah satu sistem budidaya yang mampu meningkatkan produktivitas lahan sawah.

Dengan sistem budidaya Ugadi, budidaya ikan dapat berkembang tanpa merubah sawah menjadi kolam. Selain itu, penghasilan dari petani atau pembudidaya akan meningkat.

Ia mencontohkan, dalam 1 hektar lahan sawah yang di terapkan sistem Ugadi, diperoleh Rp 63 juta baik dari panen udang galah maupun dari panen padinya. Jika dibandingkan hanya menanam padi, hasil yang diper-

oleh sekitar Rp 21 juta/hektar.

“Dengan ugadi, kita harapkan terjadi peningkatan kesejahteraan petani/pembudidaya dan mampu meningkatkan perekonomian daerah. Saat ini di Lombok Timur memiliki 12.000 hektar lahan yang berpotensi untuk dikembangkan budidaya ugadi,”sebutnya.

Slamet menambahkan, percontohan budidaya ugadi di Lombok Timur ini juga mendukung pelaksanaan industrialisasi perikanan budidaya berbasis blue economy. Karena padi yang dihasilkan dari budidaya ugadi adalah padi organic karena tidak menggunakan pestisida. Kemudian pupuk yang diberikan berasal dari kotoran udang galah dan juga sisa pakan.

Di tempat yang sama, Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi menyambut baik program percontohan budidaya ugadi tersebut. Melalui program percontohan ini diharapkan masyarakat lain akan ikut mencoba dan melaksanakannya.

Karena budidaya ugadi mendukung penerapan blue economy di NTB, maka tentunya dukungan harus diberikan secara simultan dari semua SKPD untuk menjadikan NTB dikenal di dunia.

Saat ini model percontohan ugadi telah dilaksanakan sejak tahun 2013 di enam lokasi di Indonesia. Seperti Jawa Barat yakni di Cianjur dan Garut), Jawa Tengah di Sragen dan Temanggung. Kemudian Jawa Timur di Malang dan Banten di Pandeglang. Pada tahun 2014 sedang dilaksanakan percontohan Ugadi di Jawa Tengah yang ada di Boyolali. Kemudian Yogyakarta berada di Sleman) dan NTB terletak di Lombok Tengah dan Lombok Timur. (nas)

Pimpinan DPRD NTB Ditetapkan Oktober Dari Hal. 1 di ruang kerjanya, menjelaskan usulan tersebut seperti apa yang diberitakan selama ini.

“Yang sudah masuk itu adalah, pertama, nama komposisi fraksi dan pimpinannya.

Kedua, nama calon pimpinan DPRD NTB yang definitif,” ujar Isvie di depan wartawan, Kamis (4/9).

Seperti diketahui, Suara NTB sebelumnya merilis empat pimpinan DPRD NTB tersebut terdiri dari Ketua DPRD NTB yang akan dipercayakan oleh Partai Golkar

kepada H. Umar Said, S.Ag, kemudian tiga Wakil Ketua DPRD NTB masing-masing TGH. Mahally Fikri dari Partai Demokrat, Mori Hanafi, SE, M.Comm, dari Partai Gerindra dan H. Abdul Hadi, SE, MM, dari PKS. Saat ditanyai apakah surat resmi yang disampaikan oleh parpol-parpol tersebut berisi nama-nama tersebut, Isvie membenarkannya. “Ya, namanya memang seperti itu,” ujar politisi asal Lombok Timur tersebut.

Soal adanya interupsi yang mempersoalkan penunjukan unsur-unsur pimpinan DPRD

NTB, pada agenda pelantikan 1 September 2014 lalu, Isvie mengaku hal itu tidak lagi menjadi persoalan. Menurutnya, Partai Golkar juga telah melakukan sejumlah pendekatan untuk memastikan bahwa kader yang mereka tunjuk sebagai Ketua DPRD NTB nantinya bisa diterima oleh berbagai kekuatan politik di DPRD NTB. “Saya kira, Golkar juga lakukan lobi-lobi, kita ingin bekerjasama dengan baik.

Meskipun ini kewenangan partai, tapi tetap kita juga mendengarkan aspirasi teman-teman,” ujarnya diplomatis.

Sekretaris DPRD NTB, Ashari, SH, MH menjelaskan Jumat ini pihaknya akan menerima seluruh usulan dari tiga parpol yang belum menyerahkan komposisi fraksinya.

Pada Rabu (10/9) mendatang, pihaknya akan menggelar rapat paripurna untuk menetapkan komposisi fraksi-fraksi di DPRD NTB sesuai usulan yang masuk tersebut.

Rapat paripurna juga rencananya akan menetapkan komposisi keanggotaan panitia khusus yang akan membahas soal tata tertib DPRD NTB. Tata tertib DPRD NTB ini memang dibutuhkan se-

bagai landasan untuk menjalankan berbagai mekanisme pembentukan alat kelengkapan DPRD NTB seperti komisi, badan-badan dan unsur pimpinan. “Setelah itu, secara paralel nanti akan berlanjut dengan alat-alat kelengkapan lainnya,” ujar Ashari.

Menurutnya, DPRD NTB juga mengagendakan panggilan orientasi untuk para anggota DPRD NTB dalam dua termin. Setelah orientasi ini, pihaknya kemungkinan sudah bisa menggelar rapat paripurna untuk menetapkan komposisi pimpinan DPRD NTB secara definitif. (aan)

SUARA NTB Jumat, 5 September 2014

OPINI

Halaman 6

Festival Moyo Alat Diplomasi Kebudayaan Lokal untuk Global?

Bukan hanya Ancaman MASALAH disiplin di instansi pemerintah sepertinya tidak akan pernah selesai. Selalu ada masalah baru yang muncul setiap bulannya ketika jajaran pemerintah daerah melakukan evaluasi terhadap kinerja PNS atau tenaga honor. Meski sudah mendapat peringatan beberapa kali, masih saja oknum-oknum PNS yang masih membandel dan tetap indisipliner. Padahal, mereka sudah menerima gaji besar dan berbagai jenis tunjangan yang memanjakan mereka.

Di satu sisi, banyak masyarakat termarginalkan yang harus berjuang keras mendapatkan uang untuk membeli sekilo beras tanpa ada gaji atau tunjangan setiap bulan dari pemerintah. Adanya fakta ini, tentu tidak adil melihat kesenjangan antara PNS yang indisipliner dengan masyarakat yang termarginalkan. Untuk itu, ketegasan pemerintah daerah dalam menindak oknum-oknum PNS yang indisipliner sangat diharapkan, sehingga PNS-PNS malas tidak hanya memakan gaji buta setiap bulannya.

Tindakan Pemprov NTB di bawah pimpinan Dr. TGH. M. Zainul Majdi dan H. Muh. Amin, SH, MSi, yang memberikan akan tindakan tegas pada PNS-PNS indisipliner patut diacungi jempol. Alasannya, dari seluruh pemerintah daerah di NTB, baru jajaran Pemprov NTB yang sering melakukan evaluasi pada PNS malas. Sementara jajaran pemerintah kabupaten/kota sepertinya masih belum terfokus menyelesaikan tingkat kedisiplinan pegawainya.

Apa yang dilakukan Pemprov NTB semestinya diikuti jajaran pemerintah kabupaten/kota dalam memberikan tindakan tegas pada PNS yang selama ini hanya memiliki status PNS, tapi jarang masuk kerja. Bahkan, masuk kerja di atas waktu kesepakatan jam masuk di instansi bersangkutan. Terkait hal ini, bupati/walikota tidak hanya terfokus mengurus bidang tertentu, sementara tingkat kedisiplinan sumber daya manusia masih rendah.

Apalah artinya, kepala daerah memiliki program bagus dan hebat, jika sumber daya manusia yang akan melaksanakan program itu bermental malas dan tidak punya integritas dalam melaksanakan tugas. Paling tidak, jika kepala daerah ingin programnya terlaksana dengan baik, maka mental sumber daya manusianya harus dibenahi. Tapi, jika melihat aparatur masih malas-malasan masuk kantor, maka program yang direncanakan tersebut hanya akan berjalan asal-asalan.

Apa yang disampaikan Gubernur NTB saat memberikan arahan di hadapan ratusan PNS indisipliner di lingkup Pemprov NTB memang benar. Seorang PNS dalam bekerja memiliki rambu-rambu atau aturan main yang harus dipatuhi. Artinya, jika rambu-rambu tersebut dilanggar, maka yang melanggar harus diberikan sanksi. Dalam hal ini, jika yang melanggar rambu-rambu adalah PNS, maka mereka harus menerima sanksi sesuai aturan yang berlaku.

Namun, kita masih menunggu, apakah ratusan PNS indisipliner di lingkup Pemprov NTB tersebut diberikan sanksi tegas sebagaimana ancaman gubernur? Termasuk menunggu, apakah pejabat eselon IV setingkat kepala seksi yang diminta ditinjau jabatannya tersebut dicopot? Kita lihat saja seperti apa realisasinya nanti.

Jangan sampai tindakan tegas yang akan diberikan terhadap PNS indisipliner tersebut hanya sekadar ancaman!

Jika ini sekadar ancaman dikhawatirkan peristiwa serupa kembali terulang. Bahkan, PNS yang malas akan lebih banyak lagi. Untuk itu, tindakan tegas terhadap PNS indisipliner harus dilakukan dan bukan hanya ancaman semata. (*)

STASIUN RADIO

ATA festival dengan berbagai makna dan definisinya, saat ini menjadi sebuah kecenderungan baru untuk mengekspresikan kemampuan sumber daya yang dimiliki sebuah komunitas dalam bentuk perayaan bersama.

Apalagi, festival seringkali dikaitkan dengan pariwisata di dalamnya terdapat elemen seni budaya khas. Tidak hanya Indonesia, negara-negara dunia pun tengah berpacu merumuskan konsep festival berbagai taraf. Tujuannya, untuk mengangkat eksistensi diri yang dikemas ke dalam sebuah kerja industri menguntungkan. Oleh karenanya suguhan yang ditampilkan merupakan peristiwa yang dinantinantikan.

Semenjak lama, Indonesia melalui berbagai kebijakan pemerintah yang membidangi pariwisata dan industri kreatif bekerja sama dengan berbagai komunitas untuk memainkan irama Indonesia ke dalam sebuah pergulatan lokal untuk global. Perpaduan konsep lokal (kearifan kultur) dengan konsep global (mendunia), tak ayal lagi bermunculan banyak event festival. Hal itu dilakukan sebagai bagian dari penegasan diri bahwa Indonesia memiliki aset wisata kebudayaan harus dijaga dan dilestarikan, sebelum diklaim oleh bangsa lain.

Melihat perhelatan tahunan paket wisata Kabupaten Sumbawa dengan meminjam nama Pulau Moyo yang sudah mendunia sebagai nama kegiatannya. Ide awal tidak ada event di pulau Moyo, mengingat kawasan itu tengah terikat perjanjian privat Hotel Amanwana dengan Pemerintah Kabupaten Sumbawa sebagai kawasan wisata eksklusif dengan sumbangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sumbawa.

Pulau Moyo sebagai salah satu objek yang sudah mendunia, seharusnya dengan mudah diakses publik. Misalnya saja dengan adanya demarkasi yang jelas dengan hak akses publik dengan hak pengelolaan pihak swasta mitra pemerintah sebagai kawasan wisata tertutup. Apalagi Amanwana sebagai pengelola wisata Pulau Moyo kerap menunggak pajak perhotelannya.

Quo Vadis Festival Moyo?

Semenjak tahun 2012 lalu paket wisata Festival Moyo diluncurkan. Bila melihat format kegiatan dan materi suguhannya, apakah sudah layak dijadikan sebagai alat diplomasi wisata budaya lokal Sumbawa untuk global? Atau mungkin agenda Festival Moyo masih mencari bentuk dan hanya berkutat di dalam spektrum gerakan lokal?

Mengamati perkembangan terkini paket wisata budaya Sumbawa, Festival Moyo sebagai event tahunan di wilayah itu, belum tercatat ke dalam

Oleh :

Syamsu Ardiansyah

(Jurnalis dan Peminat Isu Wisata Budaya Daerah Tertinggal) kalender kerja Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Gema nasionalnya sangat lemah, apalagi di tingkat kawasan Indonesia Timur, sebagai hajatan pariwisata hahunan untuk sementara ini dapat dinilai positif. Akan tetapi akan menjadi negatif, ketika event tersebut tetap dilakukan tanpa ada peningkatan target(out put) untuk perkembangan dan kemajuan daerah.

Jika potensi wisata benar-benar dikembangkan, dengan sendirinya akan memberikan dampak positif.

Akan ada perubahan dalam kehidupan masyarakat secara ekonomi, ketersediaan lapangan kerja secara berkesinambungan di sektor pariwisata. Dampak akhirnya akan menambah income per kapita dengan peningkatan pendapatan asli daerah.

Daerah lainnya di Indonesia, menyelenggarakan berbagai event festival wisata budaya, sarat dengan isu, tema, fokus dengan ciri khas yang ditonjolkan, tentu keunikan wisatanya, dan layak jual ketika ditawarkan baik ke wisatawan nusantara (wisnu) maupun wisatawan asing. Secara pasti, ketika sebuah daerah menjadi kawasan kunjungan wisatawan, selain fasilitas pembangunan dasar yang tersedia melalui kerja sama lintas sektoral, pihak swasta pun akan mengeliat untuk menyiapkan fasilitas yang berkaitan dengan jasa industri pariwisata.

Menengok perkembangan pariwisata Nusa Tenggara Timur (NTT) dengan isu destinasi wisata energi terbarukan. Lombok dan Bali dengan ciri khas adat sebagai daya minat, belum lagi daerah lain mengangkat isu wisata ramah lingkungan. Sumbawa akan memainkan isu wisata apa sebagai daya tariknya, ketika potensi Pulau Moyo akan dibuka sebagai destinasi wisata terbuka, secara pasti akan berhadapan dengan pihak Amanwana.

Menjual isu ternak Sumbawa, kuda misalnya, kuda bukanlah monopoli kebudayaan Sumbawa, tradisi kuda mejadi milik daerah yang memiliki kawasan padang savana, dan itu sangat berkembang di NTT. Kemudian menggunakan ikon arsitektur bangunan bersejarah yang tanpa penguatan dengan dokumen tertulis, hanya penjelasan verbal. Tidak bedanya Sumbawa dengan kawasan wisata primitif tanpa kemajuan yang berarti dalam kurun waktu sepuluh tahun ini. Apalagi dengan mengandalkan wisata Motor Trail jelajah Sumbawa, yang jauh dengan ramah lingkungan.

Festival Moyo 2014 menjadi sebatas nama kegiatan, tanpa tema yang jelas yang menjadi acuan sebuah pergelaran. Bahkan tidak dapat dilihat den-

gan mata telanjang mana yang masuk ke dalam katagori agenda utama festival dan agenda pendukungnya.

Karnaval baju adat sebagai salah satu suguhan di Festival Moyo, juga tidak memiliki target capaian yang jelas. Parade baju adat untuk apa, sementara home industry kerajinan kain tenun Sumbawa kalah pamor dibandingkan dengan kain tenun daerah lain. Apalagi karnaval baju adat dengan memadukan tema modern kontemporer ketika dibandingkan dengan program karnaval yang sama, tapi sangat kuat dengan isu menarik seperti Jember Fashion Carnival, yang menjadi acuan karnaval busana dunia, dengan memainkan isu fantastik untuk dihadiri. Sepertinya Pengelolaan Festival Moyo perlu diserahkan kepada pihak swasta yang berpengalaman, sehingga target dan rencana kerjanya dapat terukur dan dimintai pertangungjawabannya.

Bayangkan saja, potensi wisata Kabupaten Sumbawa, 35 objek wisata, 32 hotel dengan 3 hotel berbintang, 160 rumah makan, 300 grup kesenian 1250 warisan budaya, sampai dengan saat ini pemerintah setempat hampir belum pernah melakukan riset terpadu untuk mengembangkan potensi yang ada.

Untuk membangun pasar pariwisata harus ada hal unik ditonjolkan.

Bila perlu peristiwa budaya spesial digelar hanya ada di Sumbawa sebagai kunci pintu gerbang arus wisata dunia dan nusantara. Jika pariwisata menjadi kiblat kebijakan yang diseriusi, harus ada kerja sama kolektif dan lintas sektoral dalam membangun dunia pariwisata.Tidak hanya menjadi wewenang satu institusi dengan sumber daya manusia yang pas-pasan seperti yang ada saat ini.

Strategi pemasaran wisata meliputi beberapa hal, selain menyusun format baru dalam membuat kemasan berbagai sektor yang disesuaikan dengan selera pasar pariwisata, tentunya setelah membenahi sistem dasar pariwisata, mengatur program wisata tahunan dan reguler dengan konsisten dilaksanakan. Secara pasti memiliki objek wisata, dilengkapi dengan akomodasi dan transportasi, sarana pendukung dan promosi.

Salah satu strategi promosi yang bisa dilakukan adalah dengan menggunakan advertising dan direct promotion, agar dapat dijangkau oleh audience serta pemodal yang berminat di sektor pariwisata Sumbawa. Termasuk memiliki strategi agar audience penasaran dan tertarik dengan pesan informasi berbagai event unik dan besar yang ada.

Selain itu promosi juga dilakukan dengan memerankan berbagai media

untuk terlibat di dalamnya, mulai media massa, website, CD interaktif untuk menyampaikan pesan secara luas. Penerbitan media personal, berupa brosur, poster detail dan kalender sebagai pengingat juga merupakan bentuk promosi yang baik. Dan yang paling penting, dalam manajemen pemasaran festival adalah media event reguler dan spesial sebagai media langsung untuk menyampaikan informasi program dan tawaran wisata.

Mengamati perbincangan pemangku kepentingan Pemkab Sumbawa terkait event Moyo Fetsival 2014 (27 September-6 Oktober) sebagai event nasional, menjadi pertanyaan besar kemudian apa yang membuat kegiatan itu menjadi berskala nasional? Bagaimana event ini bisa menarik wisatawan dengan skala nasional jika tema kegiatan tidak dipromosikan.

Festival ini pun belum mampu mengidentifikasi wisatawan yang ingin disasar. Padahal, ini penting untuk menyesuaikan menu wisata yang akan ditawarkan dalam festival. Jadi, siapakah sasaran dari Festival Moyo ini?

Apakah para backpacker yang sedang menjadi trend di Indonesia saat ini?

Atau komunitas-komunitas seperti klub otomotif, klub pecinta alam atau klub pengamat seni dan budaya? Atau festival ini hanya ingin menyasar penduduk lokal Sumbawa saja? (*)

Kasus alkes Bima lamban, Kejati NTB turun tangan Hindari ada permainan kasus

*** Pemerintah-Newmont Sepakati Renegosiasi Kontrak Yang penting daerah diuntungkan

***

STASIUN RADIO

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Hari Aryanti, Akhmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali. Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi, Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur: Rusliadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi.

Sumbawa : Arnan Jurami. Dompu : Nasrullah. Bima : M.Yusrin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaluddin, Wahyu W. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 10.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 10.000/mmk. Display F/C : Rp 20.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 8.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 5.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 450.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 250.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 50.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 55.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 3.000. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT Bali Post.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

SUARA NTB Jumat, 5 September 2014

EKONOMI DAN BISNIS

Halaman 7

PANEN UDANG Gubernur NTB TGH.

Beli Honda Berhadiah Mobil DALAM rangka merayakan ulang tahunnya yang ke-41. PT. Krida Dinamik Autonusa sejak 1 September hingga akhir Desember 2014 ini menawarkan program khusus di NTB. Beli sepeda motor Honda di Krida, berpeluang mendapatkan hadiah utama dua unit mobil Toyota Agya E MT. Program yang dilaksanakan ini tidak ada di perusahaan otomotif lainnya.

Selain dua hadiah utama dua unit mobil Agya, disiapkan juga delapan unit sepeda motor Honda Beat CW FI dan 31 televisi berwarna LED 32 inchi.

(Suara NTB/bul) Operasional Manajer Rastika PT. Krida Dinamik Autonusa Mataram, Rastika pada jumpa persnya, Kamis (4/9) menyebut, digelarnya program yang hanya ada di NTB tersebut, karena Krida tumbuh dan besar di NTB, sehingga dipandang perlu harus diperbanyak kontribusinya bagi masyarakat NTB. Kupon pembelian sepeda motor Honda di Krida pada Program Ultah Hadiah Melimpah selanjutnya akan diundi pada Januari 2015 mendatang, bertepatan dengan hari puncak pelaksanaan gebyar Ultah.

Program ini terbuka untuk umum yaitu, untuk setiap konsumen yang membeli secara tunai maupun kredit dan mendapat persetujuan kredit sepeda motor HONDA melalui finance company resmi yang telah ditunjuk (Adira Finance, FIFGroup, MPM Finance, Summit Oto Finance, WOM Finance, Mega Central Finance) pada periode program.

Ketentuannya berlaku, baik untuk konsumen perseorangan maupun konsumen kelompok, dan tidak diperkenankan untuk karyawan Krida. Selanjutnya, setiap konsumen melakukan pembelian secara tunai, akan mendapatkan satu lembar kupon, dan setiap konsumen melakukan pembelian secara kredit akan mendapatkan 2 (dua) lembar kupon.

Masyarakat menurutnya tak perlu khawatir dengan hadiah yang disiapkan. Sebab di delapan cabanganya yang ada di kabupaten/kota, sudah disiapkan hadiah undian utama berupa sepeda motor. Untuk hadiah undian utama Toyota Agya, kupon-kupon yang didapat dari masing-masing kantor cabangnya akan dikumpulkan kembali untuk diundi.

“Walaupun dapat motor, bisa saja dapat mobil. Karena masih ada satu kupon lagi yang diundi bagi yang beli secara kredit. Kalau hadiah-hadiah hiburan lainnya seperti magic jar dan sebagainya tidak kami hitung, ada ratusan kita siapkan,” katanya. Selanjutnya Rastika memaparkan produk-produk Honda yang kini ditawarkan, selalu menyesuaikan dengan kebutuhan zaman. Misalnya dengan mahalnya harga bahan bakar dikeluarkan produk-produk dengan menggunakan sistem fuel injection (FI), yang mampu menghemat bahan bakar hingga 50 persen.

Bahkan saat ini sudah dikeluarkan produk sepeda motor Supra X 125 yang menyediakan colokan untuk carger HP dan sejenisnya. “Semua produk Honda sudah didesain benar-benar unggul dari yang lainnya,” demikian Rastika. (bul)

M. Zainul Majdi panen perdana Udang Galah Bersama Padi (Ugadi) di kolam Kelompok Tani Batu Tambun, Desa Pringgasela, Kecamatan Pringgasela Lombok Timur, Kamis (4/9).

Berita selengkapnya di Halaman 5.

(Suara NTB/ist)

Keluarga Almarhum TKI Berharap Pembayaran Asuransi Mataram (Suara NTB) Pemerintah Provinsi NTB diharap lebih serius mengupayakan langkah mendesak PT. Paladin untuk segera mencairkan sisa tunggakan asuransi kepada TKI NTB. Terhitung sebanyak 50-an orang TKI yang belum dibayarkan asuransinya oleh perusahaan yang dinyatakan sudah ditutup itu.

“Itu hak anak yatim yang ditinggalkan almarhum orang tuanya. Ini sudah lama sebenarnya, tetapi sampai sekarang belum tuntas-tuntas. Apjati (Asosiasi Penyalur Jasa Tenaga Kerja Indonesia) akan terus mengupayakannya sampai kapanpun,” kata Sekjen Apjati Provinsi NTB, Zainul Majdi, SE dihubungi di kantornya, Kamis (4/9).

Disnakertrans NTB diminta untuk memaksimalkan upaya penyelesaian atas hak TKI yang meninggal dan kecelakaan saat menjadi status TKI di luar negeri, karena alasan Disnakertranslah yang memberikan rekomendasi kepada perusahaan yang berhak menjadi mitra TKI. “Kami juga

terus koordinasi dengan Disnaker. Memang ada beberapa yang sudah terbayar, tapi berapa jumlahnya, siapa dia, kami juga tidak tahu. Tapi sekitar 50an yang belum dibayarkan. Ini mengacu pada data tahun 2013,” terangnya.

Meski demikian, Kabid Penempatan pada Disnakertrans NTB menurutnya tetap memberikan informasi sedang diupayakan. Jika dihitung, sekiranya nilai asuransi yang belum dibayarkan oleh PT. Paladin sebanyak 50-an orang. Dengan aturan lama bahwa besaran asuransi yang diterima ahli waris jika TKI meninggal sebesar Rp 40 juta, ditambahkan dengan Rp 5 juta

untuk biaya pemakaman, maka satu keluarga TKI harus dibayarkan asuransinya Rp 45 juta.

Jika dikalikan dengan sejumlah TKI yang belum dibayarkan, tentu angkanya masih cukup besar menurut Zainul Majdi.

Apalagi, jika dikenakan dengan aturan yang sekarang berlaku. Bahwa untuk TKI yang meninggal dunia, asuransinya harus diberikan kepada ahli waris sebesar Rp 75 juta, ditambah biaya pemakaman sebesar Rp 5 juta. Sehingga satu orang TKI asuransinya senilai Rp 80 juta. “Kan tidak kecil yang masih tersisa. PT. Paladin batas waktu tanggungannya masih dua tahun setelah dinya-

takan dibekukan. Ini perlu upaya maksimal untuk segera tunggakan-tunggakan tersebut dilunasi,” tambahnya.

PascaperusahaanasuransiTKI tersebut dinyatakan dibekukan, saat ini ada tiga asuransi TKI yang sudah direkomendasikan untuk menjadi mitra TKI. Diantaranya Konsorsium Astindo, Jasindo dan Mitra. Hingga kini diketahui belum ada persolan keterlambatan pembayaran klaim asuransi dari tiga konsorsium itu. Namun menurutnya masih akan dilihat kembali data-datanya secara lengkap.

Apjati dalam posisinya menanggapi masih besarnya tunggakan asuransi TKI NTB di PT. Paladin sebenarnya sudah mengambil langkah-langkah. Di antaranya dengan terus menyuarakannya kepada Dirjen yang membidangi TKI, termasuk komunikasilangsungdenganKomisiIXDPRRI yang membidangi persoalan TKI. Serta upaya langsung kerjas-

(Suara NTB/bul)

Zainul Majdi

ama Apjati dengan Mabes Polri.

“Tapi belum juga ada perkembangannya sampai sekarang,” demikian Zainul Madji. (bul)

Digagas Pembentukan Forum Ekonomi Daerah Mataram (Suara NTB) Bank Indonesia (BI) dan Pemprov NTB menggagas terbentukanya Forum Ekonomi Daerah (FED) Provinsi NTB. Kedepan, FED ini akan menjadi forum satu bahasa untuk memetakan persoalan ekonomi daerah, serta menentukan solusinya. FED kelak beranggotakan unsur dari BI sendiri, pemprov NTB setingkat Asisten, Staf Ahli Gubernur, Biro Ekonomi Setda NTB, Asisten yang mem-

bidangi ekonomi di lingkup kabupaten/kota, akademisi.

Badan Koordinasi dan Penanaman Modal (BKPM), serta Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Turut juga menjadi anggota sekaligus mengisi bidangbidang di dalam struktur adalah Otoritas Jasa Keuangan, Dirjen Pajak, Dirjen Perbendaharaan, termasuk di antaranya media. Menggagas pembentukan ini, dilakukan pertemuan awal dengan seluruhnya

MEBEL

(Suara NTB/bul)

Bambang Himawan (kiri) dan L. Gita Ariadi yang terkait si Rupatama BI Kantor Perwakilan NTB, Kamis (4/9). Dipimpin Kepala BI NTB, Bambang Himawan, serta Asisten II Setda NTB, Drs. H. L. Gita Ariadi, M. Si. Bambang Himawan usai pertemuan menjelaskan, bahwa FED ini nantinya sebagai wadah untuk mengumpulkan segala persoalan yang berkaitan dengan ekonomi secara langsung. Dengan sejumlah anggota FED yang berasal dari berbagai lintas sektoral, maka dipastikan akan kaya serapan informasi yang

diterima tentang persoalanpersoalan di lapangan. Tentunya akan beragam pula solusi yang akan disimpulkan untuk diajukan kembali menjadi kebijakan daerah.

“Bukan berarti forum-forum yang lain tidak penting. Tetapi kami memandang cara-cara ini sebagai langkah berjamaah untuk mencari persoalan, dan menyelesaikan persoalan,” kata Bambang. BI pada dasarnya tetap akan melakukan kajian-kajian, dan memberikan gambaran kepada pemerintah daerah tentang

PROPERTY

RUPA-RUPA

ekonomi NTB melalui Kajian Ekonomi Regional. Demikian juga Bappeda yang memiliki rencana dan program-program strategis untuk memajukan daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota. Atau yang lainnya, Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) dalam tugas pokok dan fungsinya tetap berupaya menjaga stabilitas inflasi di daerah. Namun FED merupakan gabungan dari ke-

seluruhannya untuk menentukan langkah memaksimalkan upaya meningkatkan perekonomian daerah berdasarkan hasil kajian dari semua bidang.

Asisten II Setda NTB, Drs. H. L. Gita Ariadi, M. Si menambahkan, FED akan difungsikan untuk membahas segala perkembangan yang terjadi yang menyangkut ekonomi daerah, tentang tambang, tentang Mandalika Resort, atau

Jl. TGH Abdul Karim Kediri (Depan PLN Kediri)

RUPA-RUPA

TRAVEL

tentang apa kesiapan daerah dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA).

“Soal tambang, kita bisa undang Newmont, atau kita undang Bupati daerah itu.

Demikian juga dengan soalsoal lain kita akan undang para Bupatinya,” demikian Gita Ariyadi. FED ini kedepan akan menjadi forum resmi yang diharapkan terbentuk atas SK Gubernur. (bul)

SUARA NTB Jumat, 5 September 2014

POLHUKAM

Halaman 8

Duet Maiq-Meres Diharapkan Cegah Korupsi Tiru Paket AMAN Mataram (Suara NTB) Duet pasangan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah, H. M. Suhaili FT, SH – Drs. H. L. Normal Suzana, yang pada Pilkada 2010 lalu akrab dengan sebutan Maiq-Meres beberapa waktu lalu diterpa isu perpecahan. Namun, duet tersebut diharapkan bisa meniru langgengnya duet pasangan Walikota dan Wakil Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh – H. Mohan Roliskana atau yang akrab disebut Paket AMAN. Harapan itu disampaikan Wakil Ketua DPD Partai Golkar NTB, Hj. Baiq Isvie Rupaeda, SH, MH, kepada wartawan di Kantor DPRD NTB, Kamis kemarin. Isvie menyampaikan harapan itu saat berbicara tentang ancang-ancang Golkar menjelang tujuh Pilkada Kabupaten/Kota di NTB, 2015 mendatang. Menurut Isvie, saat ini Golkar baru bisa memberikan sikap soal Pilkada Kota Mataram karena hampir dipastikan partai beringin akan kembali mengusung Paket Aman. “Yang jelas di Mataram, Paket AMAN tetap dikeluarkan oleh Golkar.

Meskipun saya tidak tahu bagaimana respon koalisi (merahputih, red), karena belum dibicarakan,” ujar Isvie. Menurutnya, Paket AMAN sudah cukup teruji dalam mendorong kemajuan Kota Mataram di berbagai bidang.

Sementara, di Kabupaten Lombok Utara (KLU), Isvie mengutarakan bahwa Partai Golkar kemungkinan hanya mendorong kadernya untuk tampil di posisi Bakal Calon Wakil Bupati. Meski tak menyebutkan nama, namun pernyataan ini kemungkinan besar merujuk pada sosok Mariadi, Ketua DPRD KLU yang yang kemungkinan akan berpasangan dengan Bakal Calon Bupati incumbent, H. Djohan Sjamsu.

Namun, saat ditanyai soal bagaimana peta dukungan Golkar di Loteng yang kemungkinan juga akan menggelar Pilkada serentak pada 2015 mendatang, Isvie mengaku belum bisa memberikan gambaran. Hal ini karena pihaknya juga belum bisa memastikan status duet pasangan Suhaili-Normal alias MaiqMeres. Suhaili saat ini merupakan Ketua DPD Partai Golkar Loteng yang hampir dipastikan akan maju kembali untuk masa jabatan Bupati Loteng periode kedua. Namun, isu yang sempat berkembang beberapa waktu lalu menyebutkan ia dan duetnya saat ini sedang mengalami perpecahan. (aan)

Kejaksaan akan Lakukan Pendampingan dalam Pengadaan Barang dan Jasa

Mataram (Suara NTB) Untuk mencegah tindakan korupsi dalam pengadaan barang dan jasa di setiap SKPD, Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) NTB, Fadil Zumhanna, SH.,MH mengatakan pihaknya akan melakukan pendampingan dalam proses pengadaan barang dan jasa. Hal ini sudah mulai dilakukan pihaknya sehingga sebelum terjadi tindak pidana korupsi, sudah ada jaksa yang berada di luar untuk mencegahnya.

Hal itu disampaikan Kajati pada saat menjadi pembicara dalam penyuluhan hukum di Kantor Walikota Mataram, Kamis (4/9). Dalam kesempatan itu, Kajati juga mengingatkan kepada para birokrat di lingkup Pemkot Mataram agar jangan takut jika ditunjuk menjadi PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) dalam suatu proyek.

“Kita tidak usah takut diamanahkan menjadi PPK sepa-

njang dilaksanakan sesuai ketentuan yang ada,” ujarnya.

Memang diakuinya kasus korupsi banyak dimulai dari proses pengadaan barang dan jasa.

Biasanya dalam proses itu, terkadang ada niat dari oknum tertentu untuk merugikan negara dalam proses sampai pada tataran pelaksanaan pengadaan barang maupun jasa. Tindakan merugikan keuangan negara biasanya dilakukan dengan mark up harga maupun

mengurangi volume dalam pengadaan barang dan jasa.

Fadil mengingatkan para aparatur untuk benar-benar memanfaatkan uang negara demi kepentingan rakyat .

Jangan diguakan untuk memperkaya diri sendiri karena tindakan itu akan membawa pada kehancuran diri sendiri.

Ia juga mengingatkan para Kepala Desa atau Lurah dimana banyak uang mengalir untuk mereka dalam rangka pro-

Kepala BNN NTB Akui Sudah Teruskan Usulan Walikota Mataram (Suara NTB) Kepala BNN NTB Kombes Pol. Drs. H. Mufti Djusnir akhirnya angkat bicara terkait polemik seputar calon Kepala BNN Kota Mataram. Dibantah bahwa usulan nama calon dari Walikota tidak diteruskan ke pusat. Ia mengklaim, surat usulan dimaksud sudah dikirim, namun pada akhirnya keputusan ada di BNN pusat. “Surat dari walikota itu, sesuai prosedur kita hargai. Kita laksanakan, kita kirim ke pusat. Ini supaya meluruskan informasi yang berkembang,” kata Mufti kepada Suara NTB, Kamis (4/9).

Surat usulan Walikota itu tertanggal 1 Juli 2014, atasnama pegawai Kejaksaan Tinggi NTB. Usulan kemudian diterima BNN Provinsi NTB tanggal 16 Juli 2014. Surat walikota nomor 800/821.2/1016 a/BKD/2014 itu perihal rekomendasi calon kepala BNN Kota Mataram atasnama M. Bustanul Aripin, SH. Begitu menerima surat itu, langsung diveirifikasi kepastian pegawai Kejaksaan dimaksud. Sehari kemudian, tepatnya Tanggal 18 Juli, surat langsung dikirim ke BNN pusat, setelah memastikan Bustanul Aripin memang pegawai Kejaksaan.

Usulan Walikota Mataram tersebut diteruskan berdasarkan surat nomor B/235/VII/2014/ BNNP. “Saya sebenarnya tidak mau berkomentar, tapi memang benar, bahwa surat itu sudah sampai ke pusat,” tegasnya. Dia mengakui, BNN Provinsi NTB juga punya usulan nama. Dari internal lembaga pemberantasan dan pencegahan narkoba itu, diusulkan Drs. H. Nur Rahmat, A.Pt. Nama itu diusulkan jauh sebelum munculnya surat Walikota Mataram. “Kami sudah usulan dua bulan sebelumnya. Tapi setelah ada usulan dari Walikota, kami teruskan juga,” tegasnya. Namun kembali kepada kewenangan soal personalia, yang menentukan di BNN RI. Sebab pihaknya adalah instansi vertical, tidak punya kewenangan untuk memutuskan, kecuali memutuskan. “Yang menentukan inu Baperjakat di BNN pusat yang memutuskan Drs. H.Nur Rahmat,Apt ditunjuk sebagai Kepala BNN Kota Mataram,” terangnya.

Nur Rahmat adalah PNS BNN. Bukan orang yang dipekerjakan, namun sudah alih status menjadi pegawai tetap di BNN. Terkait soal kewenangan pihak lain untuk mengusulkan, ia tidak ingin berkomentar. Intinya Mufti tidak ingin pengusulan calon nama kepala BNN Kota Mataram itu jadi polemik. Karena bagaimana pun juga,tetap membutuhkan koordinasi dengan pemerintah Kota Mataram khususnya.

Polemik yang muncul sebelumnya, nama Bustanul Arifin yang diusulkan Walikota Mataram terlambat diteruskan oleh pihak BNN NTB. Nama dari unsur Kejaksaan ini tidak hanya rekomendasi dari Walikota Mataram H. Ahyar Abduh, tapi juga persetujuan dari Kejaksaan Tinggi NTB dan bahkan dari Kejaksaan Agung. (ars)

kanan setiap pimpinan SKPD. I’tikad Kejati NTB untuk melakukan pendampingan diapresiasi pihaknya sehingga pihaknya bisa bekerja secara optimal. “Tidak lagi dibayangi oleh sikap paranoid terkait persoalan-persoalan hukum yang akan menghadang kita ke depan,” terangnya.

Mohan mengatakan pihaknya menyadari bahwa persoalan korupsi adalah sebuah kejahatan yang sangat merugikan bangsa dan negara. Tapi sekarang tindakan tersebut dianggap persoalan yang wajar oleh masyarakat. Pemikiran tersebut menurutnya sangat destruktif dan sangat mengganggu kehidupan berbangsa dan bernegara. (yan)

Bantah Dimainkan

Penyelidikan Kasus BWS Loteng Tetap Jalan

Sopan Sopian Bantah Masih Jadi Pengurus Parpol Mataram (Suara NTB) – Sopan Sopian Hadi yang merupakan salah satu komisioner bidang logistik dan pengelolaan keuangan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Mataram membantah masih aktif menjadi pengurus salah satu partai politik (Parpol) di Kabupaten Lombok Timur.

Dikatakan, memang pada tahun 2007 sempat menjadi simpatisan dari Partai Keadilan Sejahtera di Desa Kilang Kecamatan Montong Gading Kabupaten Lombok Timur.

Keberadaanya di partai pun hanya sebagai salah satu anggota nasyid. “Memang dulu saya hanya simpatisan,” akunya dikonfirmasi Suara NTB di ruangannya, Kamis (4/9).

Ditegaskan, struktur keanggotaan di partai pun, dia tidak memiliki jabatan. Seandainya masuk pengurus partai di ranting, pasti ada Surat Keterangan (SK) dari parpol. Akan tetapi, dia tidak memiliki SK tersebut hingga saat ini. Jika secara struktur namanya tercantum, Sopian meyakin partai akan mengurus dan bahkan menuntut dirinya sebagai komisioner.

“Kalau tidak percaya, bisa di cek di pengurus partai,” pintanya.

Semenjak 2008 sebutnya, dia sudah tidak lagi menjadi simpatisan partai manapun. Dan hanya fokus menjadi staf pengajar di salah satu perguruan tinggi swasta di Kota Mataram. Tidak hanya itu, 2010 juga dirinya masuk menjadi PKK di Kecamatan Mataram. “2008 saya pindah ke Mataram dan fokus jadi dosen,” ujarnya.

Terkait identitas yang menyebutkan dirinya sebagai pengurus ranting parpol di blog miliknya, Sopian mengakui memang 2007 yang lalu ditulis di blog miliknya. Akan tetapi, blog tersebut tidak lagi dibuka dan bahkan sudah tidak diketahui lagi passwordnya.

Dihubungi terpisah, Ketua DPD Partai Keadilan Sejahtra (PKS) Lombok Timur, Nurdin mengatakan, sudah mengecek nama bersangkutan di DPC. Akan tetapi, dari struktur kepengurusan tidak ada nama yang dimaksud. “Sudah saya cek di SK pengurus DPC Montong Gading, namanya tidak ada. Jadi dia bukan pengurus,” jawab Nurdin lewat pesan singkat.

Mencuatnya kabar bahwa Sopan Sopian Hadi yang merupakan komisioner KPU Kota Mataram yang masih menjabat sebagai pengurus ranting partai politik, dilihat melalui akun blog miliknya. Dari identitasnya tersebut, Sopian menyebutkan statusnya sebagai ketua ranting PKS di Desa Kilang, Kecamatan Montong Gading Lombok Timur.

Di tempat terpisah, Sekretaris DPW PKS NTB, H. Abdul Hadi, SE, MM, menjelaskan bahwa Anggota KPU Kota Mataram, Sopan Sopian Hadi, SE, tidak tercantum namanya dalam kepengurusan 2010/2015. “Kalau dalam kepengurusan 2010/ 2015, nama beliau tidak ada di kepengurusan,” ujar Hadi.

Hanya saja, Hadi belum bisa memberikan konfirmasi apakah Sopian Hadi masuk dalam kepengurusan PKS periode sebelumnya. “Kalau periode sebelumnya belum saya konfirmasi dulu,” ujarnya melalui pesan singkat. (cem/aan)

gram pembangunan di tingkat desa atau kelurahan. Banyaknya dana bahkan sampai ratusan juta untuk desa atau kelurahan ini menurutnya rentan dikorupsi. “Kalau mental tidak kuat, habis dikorupsi. Sehingga program pendampingan kita akan sampai kesana. Kajari saya minta mengawasi pelaksanaan itu dan meminta anggaran itu digunakan untuk kepentingan rakyat,” pesannya.

Wakil Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana menyampaikan bahwa selama ini pusaran persoalan adalah dalam hal pengadaan barang dan jasa, sebagaimana yang disampaikan Kajati NTB. Hal itu tegasnya harus menjadi pene-

DATANGI - Puluhan Mahasiswa Dompu mendatangi KPKNL. Mereka mendesak agar pelelangan aset segera dihentikan.

(Suara NTB/met)

Mahasiswa Minta Pelelangan Wisma Dompu di Mataram Dihentikan Mataram (Suara NTB) Sekelompok Mahasiswa berhasil menggagalkan proses pelelangan tanah aset Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Dompu yang ada di Kota Mataram.

Rombongan Mahasiswa itu mendatangi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Pelelangan (KPKNL) di Jalan Pendidikan No. 24 Mataram, Kamis (4/ 9). Mereka menuntut agar proses pelelangan yang sedang berjalan segera dihentikan.

Menurut Koordinator aksi, Iskandar, proses pelelangan tersebut sudah dimulai sejak beberapa hari yang lalu. Ia juga meminta agar Pemprov NTB

segera melakukan pemanggilan terhadap sejumlah pihak yang mengusulkan pelelangan tanah tersebut. Lebih – lebih, saat ini aset daerah itu tengah dimanfaatkan sebagai Asrama Mahasiswa Dompu Kedatangan rombongan mahasiswa tersebut disambut baik oleh pihak KPKNL, mereka diminta untuk masuk serta mendapat penjelasan dari instansi tersebut. Sesuai kesepakatan, KPKNL telah menghentikan proses pelelangan atas tanah milik Pemda Dompu itu.

Salah satu Pegawai Staf di KPKNL, Ni Komang Sri Oka Mariana Dewi, SH menyata-

kan, proses pelelangan tersebut dinyatakan sudah dihentikan karena tidak ada peminat yang akan membeli tanah tersebut.

Sebelumnya, dalam dokumen pengajuan lelang tersebut tertera bahwa Bupati Dompu H. Bambang M. Yasin telah mengeluarkan Surat Keterangan SK No 900/217/DPPKAD/2014, tertanggal 30 Juni 2014 tentang Penghapusan Tanah dan Bangunan Wisma Dompu di Mataram dalam daftar inventaris Pemerintah Kabupaten Dompu.

SK tersebut dijadikan sebagai salah satu syarat penentu di KPKNL untuk melanjutkan proses pelelangan. (met)

Farouk Muhammad Dicalonkan sebagai Ketua DPD RI Mataram (Suara NTB) Anggota DPD RI, yang kembali terpilih pada Pemilu 2014 ini, Prof. Dr. Farouk Muhammad dicalonkan dalam bursa Ketua DPD RI periode berikutnya. Ia dianggap sebagai sosok mediator yang visioner dan bisa diterima oleh berbagai kalangan.

Berdasarkan rilis yang diterima Suara NTB, gagasan untuk mencalonkan Farouk tersebut mencuat di tengah masa orientasi calon terpilih anggota DPD RI periode 2014-2019, pada Jumat, 29 Agustus 2014 lalu. Bertempat di ruang mutiara 89, Lantai 3 Hotel Ritz Carlton, sekitar 47 anggota DPD RI menggagas sejumlah poin pemikiran yang ditujukan untuk penguatan kelembagaan DPD RI. Pemikiran yang berkembang adalah, penguatan DPD harus terus dilakukan melalui komunikasi politik dengan semua pihak dengan melibatkan seluruh partisipasi anggota DPD. Para penggagas ide tersebut juga meyakini bahwa DPD yang kuat hanya mungkin dicapai apabila kepemimpinan DPD memiliki kemampuan membangun jaringan dan menata manajemen kelembagaan DPD. Selain itu, kepemimpinan DPD ke depan harus mampu menjembatani dan merepresentasikan aspirasi seluruh anggota DPD. Mereka juga menegaskan pentingnya keberanian dan ketegasan kepemimpinan DPD dalam setiap mengambil keputusan politik. Bahkan, berani mengambil keputusan politik yang berbeda demi kepentingan daerah dan nasional.

Karenanya, para anggota DPD RI yang hadir menilai bahwa tugas dan amanah

yang mulia tersebut bisa dititipkan dan diemban oleh Prof. Dr. Farouk Muhammad untuk merumuskan, memperjuangkan dan melaksanakan aspirasi seluruh anggota DPD RI terpilih dalam rangka penguatan kelembagaan DPD. Farouk Muhammad dianggap memiliki kualitas seorang mediator dengan gagasan yang visioner. Karakter itu diperlihatkannya saat ia menjabat sebagai Kepala Biro Ortala Dephankam, yang membidani proses pemisahan Polri dari ABRI di tengah kemelut tarik-menarik antara pejabat-pejabat Polri dan TNI. Kala itu, Farouk yang menjabat Sekretaris Pokja Pemisahan Polri dari kesatuan ABRI berhasil mengkoordinir sekitar 150 orang jenderal/kolonel di Hotel Jayaraya, Cipayung, Jawa Barat. Farouk mengibaratkan posisinya saat itu seperti telur di ujung tanduk karena Polri mendesak pemisahan dari ABRI sementara ABRI berusaha mempertahankannya.

Walhasil, tercapailah kesepakatan dimana Polri diberi kewenangan melaksanakan kelembagaannya (sekitar 75 persen),

akan tetapi sekitar 25 persen kewenangannya tetap di bawah koordinasi Dephankam (Merdeka Barat), dan tidak lagi di bawah Mabes ABRI Cilangkap. Dengan kata lain, kelihaiannya dalam bernegosiasi dalam situasi sulit dan tekanan yang besar telah mengantarkannya untuk turut menjadi peletak dasar bagi pemisahan Polri dan TNI pada 1 April 1999.

Dalam beberapa hari terakhir sejak berkembangnya wacana pencalonan Farouk tersebut, para anggota DPD RI terpilih yang mendukungnya telah berkembang hingga menembus 70 dari total 136 anggota DPD RI terpilih. Farouk sendiri, saat dimintai konfirmasi terkait pencalonannya ini hanya mengharapkan doa dan dukungan dari masyarakat NTB. (aan/*)

Farouk Muhammad

Praya (Suara NTB) Polres Lombok Tengah (Loteng) menegaskan kalau penyelidikan kasus dugaan korupsi pada pengadaan alat berat di Balai Wilayah Sungai (BWS) Loteng tetap berjalan. Sebagai bentuk komitmen Polres Loteng dalam upaya memberantas tindak pidana korupsi. Penegasan tersebut disampaikan Kabag.

Humas Polres Loteng, AKP Beni Kunto Hidayat, kepada wartawan di kantornya, Kamis (4/9).

Saat ini, kasus dugaan korupsi pada proyek senilai Rp 1,5 miliar tersebut masih dalam tahap penyelidikan.

Dan, tidak ada upaya dari jajaran Polres Loteng untuk “memainkan” kasus tersebut. Hanya saja, proses penyelidikan memang sedikit lamban. Tetapi itu bukan karena pihak kepolisian tidak serius melakukan penyelidikan. Karena untuk mengungkat kasus dugaan korupsi tidak mudah. Butuh waktu dan proses panjang.

Tidak bisa kemudian langsung bisa segera seperti kasus-kasus kriminal pada umumnya.

“Masyarakat hendaknya bisa memahami kalau mengungkap kasus korupsi butuh waktu dan proses panjang,” timpal Beni. Karena memang untuk kasus korupsi, data dan alat bukti pendukung harus benar-benar lengkap. Alat bukti juga tidak bisa hanya dua atau tiga alat bukti saja.

Tetapi harus lengkap dan benar-benar kuat mendukung penyelidikan tersebut.

Dikatakannya, penanganan kasus korupsi tidak bisa disamakan dengan kasus kriminal pada umumnya. Dimana untuk kasus kriminal umum, cukup dua atau tiga alat bukti sudah bisa ditetapkan tersangkanya.

Sementara untuk dugaan korupsi tidak bisa sesederhana itu. Kalau pun kemudian, ada

(Suara NTB/kir)

Beni Kunto Hidayat

masyarakat yang mendapat informasi jika ada oknum anggota Polres Loteng yang mempermainkan kasus tersebut.

Demi kepentingan sendiri atau orang, pihaknya berharap bisa segera dilaporkan. Sehingga pihaknya nanti bisa menentukan sikap dan tindakan terhadap oknum bersangkutan.

Kalau laporan tersebut terbukti kebenarannya, maka sanksi tegas sudah disiapkan kepada oknum polisi bersangkutan.

Beni menambahkan, dalam menangani kasus dugaan korupsi pihaknya menerapkan skala prioritas. Dimana saat ini, fokus pihaknya tahun untuk menuntaskan penyidikan kasus korupsi program bedah desa dan korupsi pengadaan perahu bantuan di Dinas Kelautan dan Perikanan (Dislutkan) Loteng. Yang memang sudah ditetapkan tersangkanya.

Sementara untuk kasus BWS Loteng, dugaan korupi ADD Desa Ranggagata dan beberapa kasus lainnya masih dalam tahap penyelidikan.

Pasalnya, oleh Mabes Polri hanya menyiapkan anggaran penanganan kasus korupsi sebanyak dua kasus pertahun.

Sementara Polres Loteng sejauh ini sudah menuntaskan satu kasus korupsi yakni kasus raskin Desa Menemeng. (kir)

Diburu 1,5 Tahun Lebih

DPO Pembunuhan Sudirman Dibekuk Polisi Praya (Suara NTB) Setelah sempat kabur dan menjadi buronan pihak berwajib selama lebih dari 1,5 tahun, RM (43) warga Dusun Pondok Desa Langko Janapria Lombok Tengah (Loteng), akhirnya dibekuk jajaran Polres Loteng. RM salah tersangka kasus pembunuhan sadis yang menimpa Sudirman, warga Desa Langko, awal Februari tahun 2013 lalu, kabur setelah kasus pembunuhan tersebut ditangani aparat kepolisian.

“Pelaku (RM, red) kita tangkap pada Senin (1/9) malam kemarin,” sebut Kasubag Humas Polres Loteng, AKP Beni Kunto Hidayat, Kamis (4/9) kemarin. Ditemui di ruang kerjanya, Beni mengungkapkan, merupakan satu dari beberapa pelaku pembunuhan terhadap Sudirman, yang sempat melarikan diri.

Selama menjadi buronan, RM bersembunyi berbagai wilayah di Loteng. Bahkan, disebutkan pelaku sempat melarikan diri ke luar Loteng.

Guna menghindari kejaran aparat kepolisian. Namun usaha pelaku akhirnya terhenti.

Setelah sempat kembali ke rumahnya, polisi langsung bergerak untuk menangkap pelaku. Begitu aparat kepoli-

sian mendapat informasi kalau RM kembali ke rumahnya, beberapa hari yang lalu.

“Pelaku kita tangkap disekitar rumahnya. Setelah cukup lama meninggalkan rumah, pasca kasus pembunuhan tahun lalu,” terangnya. RM menjadi buronan aparat kepolisian, lantaran diduga terlibat langsung dalam pembunuhan terhadap Sudirman.

Sejak awal menjemput korban hingga proses eksekusi terhadap korban.

Proses penangkapan berjalan lancar. Pasalnya, ketika ditangkap pelaku tidak bisa memberikan perlawanan berarti. Sehingga aparat kepolisian bisa dengan mudah membawa pelaku ke Mapolres Loteng. Untuk keperluan penyelidikan lebih lanjut. Pelaku saat ini sudah ditahan di ruang tahanan Mapolres Loteng.

Kasus pembunuhan yang terjadi pada tanggal 19 Februari 2013 itu, sempat mendapat perhatian publik di Loteng. Selain karena cara membunuh pelaku yang terbilang sadis. Kasus tersebut juga menyeret nama mantan Ketua Komisi I DPRD Loteng, H.L. Kelan, S.Pd., yang diduga sebagai otak kasus pembunuhan. (kir)

SUARA NTB Jumat, 5 September 2014

BUDAYA DAN HIBURAN

Halaman 9

Festival Siti Nurbaya Gelar Lomba ”Manggiliang Lado”

(Suara NTB/met)

TARI SASAKANDI - Salah satu pemeran tokoh bidadari dari Kayangan saat menari di atas panggung. Tari Sasakandi menceritakan tentang kisah para bidadari penghuni Kayangan yang turun ke Gunung Rinjani dan mandi di danau Segara Anak. Tarian itu sempat dipentaskan di atas Panggung Tari Taman Budaya NTB, di Jalan Majapahit, Kota Mataram beberapa waktu yang lalu.

Loteng Kembangkan Wisata ’’Soft Trekking’’ Praya (Suara NTB) Keindahan alam Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) di wilayah utara, diakui memiliki daya tarik tersendiri yang tidak kalah menarik untuk dijual.

Untuk itu, Dinas Kebudayan dan Pariwisata (Disbudpar) Loteng, berencana memaksimalkan potensi yang ada tersebut, dengan mengembangkan destinasi wisata baru, berupa soft trekking.

(Ant/Bali Post)

PANEN BAYAM - Petani memanen bayam di Taman BMW Papango, Jakarta Utara, Ekstrak bayam bisa membantu mengurangi rasa lapar.

Ekstrak Bayam Bisa Bantu Kurangi Rasa Lapar Jakarta (Suara NTB)Sebuah studi jangka panjang yang dilakukan peneliti di Lund Unversity, Swedia, menunjukkan bahwa ekstrak bayam mengandung membran hijau daun atau tilakoid yang dapat mengurangi rasa lapar hedonis hingga 95 persen dan membantu pengurangan berat badan sampai 43 persen.

Lapar hedonis adalah istilah lain dari keinginan kuat untuk mengonsumsi makanan-makanan tidak sehat seperti makanan manis atau makanan cepat saji, yang merupakan penyebab umum obesitas dan kebiasaan makan yang tidak sehat.

Hasil studi menunjukkan bahwa tilakoid dapat memperkuat produksi hormon kenyang dalam tubuh dan menekan rasa lapar hedonik, yang pada akhirnya juga berdampak lebih baik pada pengendalian nafsu makan, penerapan kebiasaan makan sehat dan meningkatkan penurunan berat badan.

“Analisis kami menunjukkan bahwa minum minuman yang mengandung tilakoid sebelum sarapan mengurangi keinginan untuk makan dan membuatmu merasa lebih kenyang sepanjang hari,” kata Profesor Kedokteran dan Kimia Fisiologis dari Lund University, Charlotte Erlanson-Albertsson.

Dalam studi tiga bulan yang melibatkan 38 perempuan dengan kelebihan berat badan itu, para peneliti meminta peserta penelitian setiap pagi mengonsumsi minuman hijau.

Setengah dari perempuan-perempuan itu diberi lima gram ekstrak bayam dan sisanya menjadi kelompok kontrol yang diberi plasebo.

Para peserta tidak mengetahui mereka berada dalam grup mana. Mereka hanya diminta mengonsumsi makanan diet seimbang termasuk makan tiga kali sehari dan tidak melakukan diet lainnya.

“Dalam studi tersebut, kelompok kontrol kehilangan rata-rata 3,5 kilogram sedangkan kelompok yang diberi tilakoid kehilangan lima kilogram berat abdan. Kelompok yang diberi tilakoid juga lebih mudah makan tiga kali sehari secara konsisten — dan tidak punya keinginan kuat untuk makan sesuatu,” kata Charlotte Erlanson-Albertsson dalam siaran publik Lund University.

Dalam hal ini kuncinya adalah rasa kenyang dan penekanan lapar hedonis versus lapar homeostasis yang berhubungan dengan kebutuhan energi dasar.

Makanan olahan modern dicerna sangat cepat sehingga hormon di usus yang mengirimkan sinyal kenyang ke otak dan menekan nafsu tidak bisa mengikutinya.

Membran hijau daun memperlambat proses pencernaan, memberikan waktu hormon usus dilepaskan dan mengkomunikasikannya ke otak bahwa kita kenyang.

“Ini tentang memanfaatkan waktu untuk mencerna makanan kita. Tidak ada yang salah dengan sistem pencernaan kita, tetapi hanya tidak bekerja secara baik dengan makanan modern. Tilakoid memperpanjang waktu pencernaan, menghasilkan perasaan kenyang,” kata Charlotte Erlanson-Albertsson.

“Artinya kita bisa tetap berpegang pada diet yang kita inginkan tanpa kudapan dan makanan yang tidak kita perlukan seperti keripik, manisan dan lain-lain,” kata dia.

(Ant/Bali Post)

Kabid Pengembangan Disbudpar Loteng, L. Sungkul, kepada Suara NTB, Rabu (3/9) mengungkapkan, soft trekking berupa wisata petualang dan pendakian. Namun dengan medan yang tidak begitu sulit. “Soft trekking ini sama dengan treking pada umumnya.

Tapi medannya tidak sesulit treking biasa,” jelasnya.

Sehingga wisatawan tidak harus melalui jalur-jalur sulit. Karena jalurnya lebih landai dan hanya menelusuri kawasan hutan saja. “Jalurnya saat ini sedang kita konsep.

Dengan mengambil lokasi di wilayah (Loteng) bagian utara,” terangnya.

Selain itu, pihaknya juga tengah mempersiapkan beberapa fasilitas pendukung lain-

nya. Salah satunya pemandu wisata atau guide. Yang nantinya khusus untuk memandu wisatawan untuk melakukan perjalanan pada destinasi wisata tersebut.

Pasalnya, tidak akan lengkap kalau hanya menyiapkan jalur treking saja, tanpa menyediakan fasilitas pendukung.

Ia menerangkan, soft trekking tersebut nantinya juga akan menggabungkan beberapa jenis wisata lain. Seperti edu tourism (wisata pendidikan) maupun eco tourism (wisata alam). Sehingga jalur yang dibuat nantinya, sebisa mungkin melewati lokasilokasi sentral pembuatan produk lokal. Maupun lokasilokasi yang masih dihuni binatang dan tumbuhan-tumbu-

han alam.

Dengan begitu nantinya, para wisatawan tidak hanya bisa menikmati keindahan alam semata. Tetapi juga bisa memperoleh ilmu pengetahuan. Terkait keanekaragaman flora dan fauna yang ada.

Termasuk juga, cara pembuatan produk lokal. Berupa makanan, kerajinan dan produk lokal lainya.

“Jadi dalam perjalanannya, wisatawan akan disuguhi keindahanan alam serta ilmu pengetahuan. Termasuk bisa belajar tata cara membuat produk kerajinan maupun makanan lokal,” tuturnya.

Sungkul menjelaskan, keberadaan soft trekking tersebut diharapkan bisa menjadi

Museum NTB akan Gelar Festival ’’Pepaosan’’ Mataram (Suara NTB) Upaya meningkatkan pemahaman siswa terhadap cagar budaya dan tradisi lokal dilakukan dengan cara pengadaan event dan festival.

Salah satunya, dalam bidang pemahaman bahasa daerah khususnya Base Sasak (bahasa daerah di Pulau Lombok). Mendukung hal tersebut, Museum Negeri NTB akan menggelar Festival Pepaosan dan Ahli Tulis pada akhir September 2014 ini.

Kepala Museum Negeri NTB melalui Syaraswati, staf Fungsional Penanggung jawab Budaya dan Ahli Sejarah Madya, Kamis (4/9) mengungkapkan penjelasan teknis bagi para peserta akan berlangsung pada tanggal 2324 September. Sementara untuk perayaan lomba hingga saat ini belum ditentukan.

Diterangkannya, Pepaosan merupakan sebuah tradisi adat yang dimiliki oleh suku Sasak dan sempat jaya pada era terdahulu. Namun, hing-

ga saat ini, tradisi tersebut kian terkikis sehingga dapat terancam punah.

“Pepaosan itu merupakan sebuah kegiatan pembacaan naskah – naskah lontar yang dilakukan secara berkelompok. Biasaya itu dilakukan oleh dua orang atau tiga orang. Dalam lomba ini kita akan membatasi bahwa satu tim lomba pepaosan terdiri dari tiga orang. Di sana ada yang berperan sebagai pembaca naskahnya, dan juga ada yang mengartikan bahasanya serta ada juga yang berperan sebagai penerjemah kedalam bahasa Indonesia,” jelasnya.

Pepaosan merupakan warisan tradisi yang menjadi salah satu kekayaan milik NTB. Untuk itu, hal tersebut perlu dilestarikan sehingga tidak mengalami kepunahan.

Menurut rencana, ditargetkan peserta yang mengikuti lomba itu bisa lebih dari 25 tim atau kelompok. Diharapkan juga masing - masing

Kabupaten yang ada di Pulau Lombok menyumbangkan lima tim dari setiap daerahnya. Terlebih, peserta lomba Pepaosan itu akan dibuka untuk umum.

“Kalau yang ahli tulis itu memang kita khususkan untuk siswa – siswi yang ada sepulau Lombok,” imbuhnya.

Dilanjutnya, Ahli Tulis yang dimaksud dalam festival itu berupa sebuah cerdas cermat yang bertemakan pemahaman bahasa daerah.

Lomba itu akan diwarnai oleh pengukuran tentang sejauh mana siswa siswi yang ada di Pulau Lombok memahami dan menguasai Bahasa Sasak. “Kita kan mengikuti perkembangan kurikulum 2013, jadi kita ingin melihat sejauh mana pemahaman siswa tentang bahasa daerah yang ada, khususnya Base Sasak itu tadi, di sekolah kan mereka diajarkan muatan lokal dan itu yang menjadi dasar pelaksanaan kegiatan ini,” tambahnya. (met)

alternatif berwisata bagi wisatawan di Loteng. Selain wisata bahari yang memang sudah tersedia dan selama ini menjadi andalan. Mengingat, tidak semua wisatawan gemar melihat keindahaan pantai atau mungkin sudah bosan.

Sehingga destinasi wisata ini bisa menjadi pilihan lain.

Dengan begitu, wisatawan yang datang ke Loteng tidak hanya disuguhi wisata bahari saja. “Dengan begitu, minat wisatawan untuk datang ke Loteng juga bisa terus meningkat dimasa-masa yang akan datang,” tegasnya.

Untuk mempermudah menjual destinasi tersebut, pihaknya nanti akan menggandeng agen-agen perjalanan w i s a t a yang ada.

Supaya destinasi wisata soft

trekking tersebut bisa masuk sebagai salah satu paket wisata yang ditawarkan ke wisatawan. Terutama wisatawan mancanegara. (kir)

L. Sungkul

Penambahan Koleksi Museum Belum Dilakukan Mataram (Suara NTB) Sejak tahun 2008, tidak pernah ada penambahan koleksi yang dilakukan oleh Museum Negeri NTB. Padahal masih banyak situs dan keberagaman benda serta cagar budaya yang belum didokumentasikan.

Sebagai wadah edukasi baik formal maupun informal bagi masyarakat secara luas, semestinya museum mampu menampung dan menginventarisir keberagaman benda dan cagar budaya yang tersebar di seluruh NTB. Seperti yang terlihat di kawasan wisata Taman Narmada, petugas setempat terpaksa mengalihfungsikan salah satu ruangan menjadi museum yang menampung koleksi – koleksi

bersejarahnya.

Salah satu faktor yang menyebabkan mangkraknya penambahan koleksi tersebut yakni kurangnya anggaran yang dikucurkan dari pemerintah. Demikian pengakuan Syaraswati, salah satu staf fungsional yang bertugas di Museum Negeri NTB, Kamis (4/9). Menurutnya, sebelum museum bergantung pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, hampir setiap tahun tetap dilakukan penambahan inventaris kekayaan lokal dimasukkan ke museum.

“Kelemahannya, ya itu tadi masalah anggaran, sebab misalnya ada masyarakat atau kelompok tertentu ingin mewariskan pusakanya dan diserahkan kepada museum itu jelas kita harus memberikan ganti rugi, beberapa kali sempat ada yang menawarkan namun itulah kendalanya saat ini, bahkan sejak tahun 2008 tidak pernah ada penambahan koleksi, berbeda dengan yang sebelumnya,” terang pejabat Penanggung Jawab Kebudayaan dan Ahli Sejarah Madya, di Museum NTB. Hingga saat ini koleksi yang ada di dalam ruang pameran Museum tersebut selalu terkesan monoton. Dengan demikian, sejumlah benda – benda bersejarah lainnya akhirnya tidak tertampung serta terlewatkan.

“Kekayaan kita di sini cukup banyak dan masih tersebar di tengah masyarakat, terlebih motif dan jenisnya jelas pasti akan berbeda, kalau seperti dulu museum kita berdiri secara sendiri, koleksi yang kita miliki selalu kita lakukan penambahan, di samping untuk mendokumentasikan misalnya motif kain atau bahkan benda pusaka yang ada,” tandasnya. (met)

(Suara NTB/kir)

Padang (Suara NTB) Pemerintah Kota Padang, Sumatera Barat akan mengelar Festival Siti Nurbaya (FSN) di Lapau Panjang Chimpago (LPC) Purus, 18—27 September 2014.

Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Kadisbudpar) Kota Padang Dian Fakri di Padang, Kamis, mengatakan bahwa pemilihan tempat tersebut sebagai lokasi pelaksanaan FSN pada tahun 2014 karena LPC lebih luas dari lokasi yang berada depan Kantor Disbudpar.

“LPC Purus lokasinya tersebut relatif luas dan dapat menampung lebih banyak pengunjung,” kata dia.

Selain itu, kata dia, masyarakat nantinya juga bisa melihat perkembangan Pantai Padang yang telah dilakukan penataan oleh Pemkot Padang, yaitu dengan dibangunnya Lapau Panjang Cimpago atau disebut LPC sebagai tempat pedagang.

Sebelumnya, para pedagang mendirikan warung di bibir pantai sehingga mengganggu keindahan pantai. Dengan pengalihan warung-warung pedagang, bibir pantai dapat ditata dengan indah.

“Kita berharap dengan dipusatkannya kegiatan ini di Danau Cimpago akan lebih meningkatkan geliat pariwisata di kawasan Pantai Padang sekaligus mengurangi aktivitas asusila pengunjung di bawah payung ceper,” kata dia.

Kemudian, untuk persiapan pelaksanaan FSN tersebut, kata dia, sudah hampir 100 persen.

Menurut dia, kegiatan tersebut bakal menyedot perhatian masyarakat.

Meski demikian, FSN IV ini tidak ada menambah kegiatannya jika dibandingkan dengan yang lalu. Namun, pihak Disbudpar mencanangkan kegiatan FSN kali ini lebih meriah dan budaya yang ditampil dan diperlombakan lebih banyak.

Budaya masyarakat yang akan ditampilkan dan dilombakan dalam festival ini, di antaranya “manggiliang lado” (menggiling cabai), membuat jus pinang, “mangkukua karambia” (mengkukur kelapa), dan “malamang” (membuat lamang).

Selain itu, lomba baju kurung basiba dan permainan anak nagari seperti sandal timpuruang, lomba Tari Pasambahan, lagu Minang, Randai, Gamat.

Dia menambahkan, untuk menyukseskan kegiatan tersebut, pihaknya telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 570 juta. Jumlah tersebut sudah termasuk untuk hadiah bagi masing-masing perlombaan. (Ant/Bali Post)

SUARA NTB Jumat, 5 September 2014

Juri Geografi SEBANYAK 96 peserta mengikuti Olimpiade Sains Nasional (OSN) tingkat nasional tahun 2014 pada bidang studi geografi yang berlangsung di SMAN 5 Mataram. Terdapat sejumlah kriteria penilaian pada bidang studi geografi ini diantaranya ialah tes tertulis dengan jawaban essay, tes multimedia dan praktikum lapangan geologi, metereologi dan oceanografi.

Kepada Suara NTB, Ketua dewan juri bidang studi geografi Ir. Samsul Bachri, M.Eng, P.hd, mengaku bahwa dari tiga katagori penilaian tersebut, masing-masing memiliki komposisi penilaian 40 persen untuk tes tertulis dengan jawaban essay, 20 persen untuk tes multimedia dan 40 untuk praktikum baik yang dilakukan di laboratorium maupun praktikum di lapangan.

Untuk ujian tertulis semuanya dilaksanakan di ruang kelas, sementara untuk praktikum lapangan akan dilaksanakan di Pantai Nipah. “Kalau praktikum itu dibagi dua yaitu praktikum di laboratorium dan praktikum di lapangan di Pantai Nipah.

Selebihnya, tes dilaksanakan di dalam ruang kelas,” ujar staf pengajar Institut Tekhnologi Bogor (ITB) ini.

Diakui, untuk dewan juri yang memberikan penilaian terhadap para peserta lomba bidang studi geografi, terdiri dari 9 dewan juri, 10 asisten. Semuanya berasal dari berbagai perguruan tinggi ternama di Indonesia seperti ITB, UGM dan Universitas Pendidikan Indonesia (UPI). (dys) Samsul Bachri

PENDIDIKAN Fadlullah Arofah Disambut Meriah Warga KSB

Halaman 10

Taliwang (Suara NTB) Rasa haru terpancar dari raut wajah Fadlullah Arofah.

Remaja kelahiran tahun 1998 ini, Kamis (9/2) kemarin, menjadi sorotan warga karena kepulangannya setelah menjalankan tugas membanggakan sebagai anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) pada peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia (RI) di Istana Merdeka 17 Agustus lalu.

Penyambutan khusus pun digelar Pemda Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) dan dipimpin langsung oleh Wakil Bupati (Wabup) Drs. H. Mala Rahman di gedung Graha Fitrah kantor bupati. “Ini, satu lagi putra kebanggaan kita karena telah menjadi wakil KSB dan NTB di peringatan detik-detik proklamasi di Istana Merdeka tahun ini sebagai anggota Paskibraka,” cetus Wabup memperkenalkan Fadlullah yang disambut riuh tepuk tangan ratusan pelajar yang hadir.

Rasa bangga Wabup sangat tinggi kepada Fadlulloh. Ini dikarenakan tugas dari siswa SMK 1 Taliwang ini tak sekadar menjadi anggota di barisan Paskibraka, tetapi telah dipercaya sebagai pengerek bendera. Menurut Wabup, kesempatan tersebut adalah hal langka karena ia memas-

tikan untuk menjadi salah satu penggerek bendera pasti melalui seleksi ketat. “Itu prestasi tersendiri bagi ananda (Fadlulloh),” cetusnya.

Wabup menyatakan, kesempatan yang diraih Fadlulloh kali ini dapat diraih oleh siapa saja. Dengan tekad dan kemauan serta usaha yang keras, maka tidak ada hal yang mustahil untuk diraih. Karena itu Wabup berpesan, kepada anak-anak KSB yang ingin mengikuti jejak Fadlulloh agar memiliki tekad baja mulai dari sekarang. “Dan tidak hanya di Paskibraka, untuk hal apa saja diperlukan tekad dan kesungguhan. Insya Allah pasti berhasil,” tandas Mala Rahman.

Dalam kesempatan itu Wabup mengapresiasi, Fadlulloh dengan berjanji memberikannya bonus sejumlah uang. Wabup menganggap, Fadlulloh menjadi salah satu pemicu semangat untuk menunjukkan kemampuan daerah di kancah nasional.

“Kita pasti bisa kalau berusaha. Dan saya harap ananda lainnya bisa mengikuti jejak Fadlulloh ini,” mengakhiri sambutannya.

Sementara itu Fadlulloh mengaku, tak pernah menyangka dapat terpilih menjadi anggota Paskibraka tingkat nasional mewakili NTB.

(Suara NTB/bug)

FOTO KENANG-KENANGAN - Wabup KSB H Mala Rahman menerima foto kenangkenangan dari Fadlulloh Arofah saat gelar acara penyambutan, kemarin.

Sebab rangkaian seleksi yang dilaluinya sangat ketat dan harus bersaing dengan ratusan pelajar lainnya. “Saya mulai seleksi kabupaten sampai provinsi. Di Jakarta pun kita seleksi lagi untuk mewakili NTB dan saya salah satu yang terpilih,” katanya.

Meski berat, ia menyatakan sangat senang akhirnya terpilih. Sebab tidak hanya sekadar mampu memberikan kebanggaan bagi keluarga dan daerah. Fadlulloh mendapatkan banyak pembelajaran berharga selama menjalani pelatihan sebelum diterjun-

kan pada tanggal 17 Agustus lalu. “Yang utama bagi saya.

Banyak pembelajaran berharga yang saya dapatkan selama di sana. Dan itu akan saya gunakan sebagai pedoman hidup ke depannya,” timpal remaja yang bercita-cita menjadi anggota TNI ini. (bug)

(Suara NTB/dys)

Pembangunan Gedung MTs Nurul Ihsan Salut Dibantu PNPM Tanjung (Suara NTB) MTs Nurul Ihsan, Salut, Kecamatan Kayangan, kini memperoleh bantuan anggaran dari dana PNPM untuk memperbaiki Ruang Kelas Belajar (RKB) Madrasah setempat.

Meski demikian, dana senilai Rp 313 juta lebih dinilai masih belum cukup untuk memenuhi kuota kebutuhan RKB untuk mendukung kelancaran sekolah siswa MTs. Ketua Unit Pengelola Keuangan (UPK) Kecamatan Kayangan, Edi Kartono, SE., Kamis (4/9) mengungkapkan, bantuan RKB yang diberikan kepada MTs Nurul Ihsan dari PNPM sebesar Rp 313,09 juta. Melihat kebutuhan renovasi gedung untuk memenuhi kapasitas kebutuhan sekolah belumlah cukup. Sehingga diharapkan pihak Pemerintah Desa Salut turut memikirkan jalan keluar dalam mengakomodir keberlangsungan pendidikan di Desa itu.

“Dana pembangunan RKB gedung MTs terdapat pengurangan dana sebesar 11,5 persen lebih. Hal itu dilakukan untuk menyesuaikan defisit anggaran secara nasional,” katanya.

Edi menjelaskan, Gedung MTs ini tentunya belum bisa 100 persen jadi, sehingga untuk menyelesaikannya diharapkan bantuan swadaya masyarakat setempat terutama dalam proses pembangunannya yang menelan ongkos tukang cukup besar. Program percepatan dan penguatan yang dilakukan melalui PNPM Mandiri Perdesaan tersebut, pihak PNPM Kayangan pada tahun ini kembali memberikan stimulan dana bantuan pembangunan RKB kepada sejumlah sarana pendidikan, termasuk MTs Nurul Ihsan.

Terpisah, Kepala Desa Salut, Hartono mengakui telah mengarahkan swadaya masyarakat untuk turut membantu proses pengerjaan bangunan. Setidaknya, dari skala 100 persen capaian fisik, 37 persen diantaranya dikerjakan secara swadaya.

Dalam proses pengerjaan pembangunannya, kata dia, sedikit mengalami kendala pada aspek Petunjuk Teknis Operasional (PTO). Di mana dalam PTO yang sudah disusun pihaknya mengalami perubahan. Sebelum PTO 2014 ini dilakukan, mekanisme penyaluran dana PNPM harus ditransfer dari UPK ke TPK. Sehingga TPK yang harus bayar langsung ke suplaier (pemenang tender). Sedangkan mekanisme PTO 2014 itu, UPK mentransfer langsung ke nomor rekening suplayer. Sehingga seringkali, kegiatan pembangunan yang telah berjalan disesuaikan dengan aturan yang ada. (ari)

Pemkab Lotim Angkat Ratusan GTT Selong (Suara NTB) Pemerintah Kabupaten Lombok Timur (Lotim) mengangkat sedikitnya 719 tenaga guru tidak tetap (GTT) yang nantinya akan mendapatkan tunjangan dari pemerintah daerah. Para guru tidak tetap ini, Kamis (4/9) kemarin mulai mengambil Surat Keputusan (SK)-nya di Kantor Badan Kepegawaian dan Diklat (BKD) Lotim.

Dijelaskan Kepala BKD melalui Kepala Bidang Pengembangan, Junariono, SK ratusan guru yang diangkat menjadi tenaga guru tidak tetap daerah pada tahap pertama ini hanya berlaku selama lima bulan saja. Mulai berlaku 1 Agustus sampai dengan Desember 2014 mendatang. Terlihat dari SK Bupati Nomor 188.45/ 423/Pegdiklat/2014. Dikeluarkan Tanggal 27 Agustus 2014 lalu.

Adapun nama-nama penerima SK ini diberikan BKD terhadap orang yang sudah jelas diberikan oleh Bupati langsung. Data tersebut katanya bukanlan data mentah, melainkan data matang. Tidak diketahui Kabid Pengembangan ini dari mana asal data. Pihaknya hanya mengeluarkan SK petikan dari SK umum yang telah dikeluarkan Bupati Lotim, H. Moch Ali Bin Dachlan.

Diterima laporan ada SK dobel dan ada yang terindikasi tidak berhak menerima. Terhadap hal ini, Kabid pengembangan ini akan mengecek berikut melakukan evaluasi data SK tersebut yang selanjutnya siap akan mencabutnya. “Terhadap yang dobel atau ada yang benar-benar tidak memenuhi syarat itu nanti kita akan cabut,” imbuhnya.

Temuan adanya SK dobel ini ditemukan Sekretaris Bidang Keanggotaan dan Karir Guru Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), Jamaludin. Diditunjukkan ada SK Nomor Surat Nomor 188.45/353/Dik/2014 yang dikeluarkan bupati yang petikannya ditandatangani oleh Kadis Dikpora Yanis Maladi tertanggal 24 Juli dobel diterima oleh seorang guru bernama Zainaturrahmi, Spdi yang juga menerima SK 188.45/423/Pegdiklat/ 2014 tertanggal 24 Juli 2014 lalu.

Munculnya SK itu pun terang saja membuat kebingungan.

Menurut Jamaludin, semestinya BKD dengan Dikpora harus bisa berkoordinasi biar tidak timbul masalah. “Ini mungkin karena miskoordinasi,” katanya. Sangat dipertanyakan, kenapa bisa diterbitkan SK pengangkatan guru.

Persoalan lainnya yang dikritik adalah, tidak diwujudkannya rencana pemerintah daerah yang akan mengutamakan para guru yang sebelumnya tidak lulus Kategori 2 (K2). Diungkap oleh Ketua GTT, Arjuna yang sangat mempertanyakan pengangkatan ratusan guru yang sebagian besar diluar K2. “Bahkan ada yang tidak mengajar, ada yang baru mengajar satu tahun setengah itu yang diangkat,” keluhnya.

Kepala Dinas Dikpora Lotim, Yanis Maladi terkait pengangkatan guru menerangkan dirinya hanya memberikan SK kepada 108 guru sertifikasi menjadi tenaga guru tetap daerah yang diangkat Bupati langsung. Terhadap SK lainnya katanya menjadi wewenang Bupati Lotim. (rus)

Dinilai Tak Prosedural

Kadis Dikpora Bubarkan Kegiatan Bintek Calon Kepsek Selong (Suara NTB) Kegiatan bimbingan teknis calon kepala sekolah (Kepsek) yang rencana digelar di Gedung MTs Model Selong, Kamis (4/9) pagi dibubarkan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Lombok Timur, Dr. Yanis Maladi, SH., MH. Tindakan pembubaran dilakukan Kadis Dikpora dikarenakan kegiatan tersebut tidak prosedural.

Dikonfirmasi via ponselnya, Yanis Maladi mengatakan, mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) Nomor 28 tahun 2010 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah dan Permendiknas Nomor 12 tahun 2007 tentang Standar Pengangkatan Kepala Sekolah memaktubkan dengan jelas sejumlah syarat.

Antara lain, terpenuhinya syarat administratif dan akademis serta adanya kajian secara komprehensif dari para calon kepsek.

Kegiatan tersebut diketahui digelar oleh Badan Kepegawaian Daerah (BKD). Kata Yanis, pihak BKD memang sebelumnya sudah berkomunikasi dengan pihak Dikpora.

Akan tetapi belum ada kesep-

ahaman dan Kadis Dikpora sendiri belum membubuhkan tanda tangan memberikan izin para kepala sekolah untuk ikut menjadi peserta.

Total peserta bintek ini sebutnya sebanyak 50 orang.

Ada beberapa diantaranya merupakan kepsek yang masih menjabat. Melihat fakta itu, sudah jelas melanggar ketentuan tertulis dari Per-

Bahasa Arab Masih Terkesan sebagai Bahasa Agama Mataram (Suara NTB) Minimnya siswa lulusan madrasah yang melanjutkan studi perguruan tinggi pada jurusan bahasa arab cukup memprihatinkan banyak pihak.

Pasalnya, sebagai lulusan madarasah, harusnya mereka memilih jurusan bahasa arab yang sesuai dan relevan dengan bidang keilmuan yang mereka pelajari sewaktu di madrasah.

Kepada Suara NTB Kamis (4/9), staf pengajar pada Jurusan Bahasa Arab Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Kependidikan (FITK) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Mataram Drs. H. Muhammad Nasikhin, M.Ag mengaku salah satu sebab terjadinya penyimpangan jurusan siswa lulusan madrasah pada saat memilih program studi perkuliahan disebabkan oleh kesan Bahasa Arab yang selama ini masih dianggap sebagai murni bahasa agama. Padahal secara lebih luas, bahasa arab tidak hanya sekadar menjadi

bahasa pengantar agama tapi juga menjadi alat komunikasi dunia saat ini.

“Kesan orang terhadap bahasa arab itu yang harus dirubah sekarang, karena sesungguhnya bahasa arab itu tidak hanya berkaitan dengan persoalan agama semata.

Akan tetapi juga sudah menjadi kebutuhan komunikasi dunia setiap saat. Coba lihat saat ini, bahasa arab sudah mulai banyak digunakan oleh masyarakat dunia meski promosinya tidak segencar bahasa inggris yang menjadi bahasa resmi perserikatan bangsabangsa (PBB),” ujarnya.

Lebih jauh mantan Ketua jurusan (Kajur) bahasa arab ini mencontohkan di beberapa negara tetangga seperti Malaysia, perhatian pemerintah setempat dalam promosi penggunaan bahasa arab sangat besar. Itu dibuktikan dari penggunaan bahasa arab sebagai alat interaksi dalam menjalin hubungan

ekonomi, politik, dan sosial yang mulai digunakan setiap saat.

Bahkan lebih jauh penggunaan bahasa arab sebagai pemandu dan keterangan di ruang-ruang publik telah dilakukan oleh pemerintah Malaysia. Harusnya, Indonesia terutama NTB juga sudah saatnya melakukan promosi seperti yang dilakukan pemerintah Malaysia. Terlebih saat ini, NTB tengah fokus mengembangkan wacana pariwisata berbasis syari’ah yang nantinya dapat mendatangkan wisatawanwisatawan mancanegara.

“Promosi kita kalah, padahal pangsa kita tinggi dan bisa menjual. Apalagi sekarang ini NTB ada wacana pengembangan pariwisata berbasis syari’ah, tentu harus ada kesiapan SDM seperti guide untuk wisatawan timur tengah.

Sekarang kita siap nggak dengan SDM dalam bidang bahasa arab ini? inilah yang harus jadi fokus perhatian pemerintah sekarang,” katanya. (dys)

Kunjungi Loteng

Mendikbud Dijadwalkan Resmikan Puluhan Sekolah Baru di NTB Praya (Suara NTB) Sebanyak 29 sekolah yang memperoleh program revitalisasi gedung sekolah dan Unit Sekolah Baru (USB) dari pemerintah pusat se-NTB, direncanakan akan diresmikan serentak oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), M. Nuh, Sabtu (6/9) besok. Dengan Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) mendapat kehormatan sebagai lokasi peresmian ke 29 sekolah bersangkutan.

Hal itu disampaikan Kabid. Pendidikan Menengah (Dikmen) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Loteng, Lendek Jayadi, Kamis (4/9).

Dikonfirmasi Suara NTB, Lendek mengaku, penunjukan Loteng sebagai tempat kegiatan tersebut, bukan atas usulan dari Pemkab Loteng. Penunjukkan itu murni atas pilihan dari Mendikbud. Karena, Loteng di-

nilai hasil kerjanya paling baik dari sekolah-sekolah lainnya penerima program tersebut.

Sehingga sebagai bentuk penghargaan sekaligus reward, Mendiknas akhirnya memilih Loteng. Walaupun banyak daerah yang sebenarnya juga berharap bisa menjadi tempat pusat kegiatan. “Awalnya kita tidak menyangka akan ditujuk sebagai pusat kegiatan. Sehingga persiapan pun serba mendadak,” ujarnya.

Untuk pusat kegiatannya akan digelar di SMA Negeri 1 Praya. Mengingat SMAN 1 Praya, merupakan salah satu sekolah penerima program dari pemerintah pusat tersebut. Dimana Mendikbud nantinya akan meresmikan ruang kelas baru (RKB) dan Unit Sekolah Baru (USB) di 17 sekolah yang ada di Pulau Lombok. Sedangkan untuk

Pulau Sumbawa ada 12 sekolah.

Ia menjelaskan, rencananya kedatangan Mendikbud ke Loteng tersebut sekaligus untuk menutup kegiatan O2SN tingkat nasional di Kota Mataram. “Jadi nantinya begitu tiba di bandara, Mendiknas langsung ke Loteng. Baru kemudian pada sore hari bertolak ke Mataram untuk menuntuk kegiatan O2SN,” jelasnya.

Masih menurut Lendek, program revitaliasi gedung sekolah dan pembangunan USB untuk tingkat SD hingga SMA tersebut, merupakan upaya dari pemerintah pusat dalam mengatasi persoalan keterbatasan sarana pendidikan. Khususnya di NTB, lebih khusus lagi Loteng.

Mengingat ketersedian ruang belajar dan sekolah masih belum mampu memenuhi jumlah anak usia sekolah yang ada. (kir)

mendiknas. “Banyak juga dari kepala sekolah yang jadi pesertanya,” ujarnya.

Kegiatan bintek itu pun, lanjut Yanis kurang diketahui Kadis Dikpora yang sejatinya katanya sebagai leading sector.

Sedangkan BKD menurutnya sebagai pelaksana teknis kegiatan. Dijelaskan, syarat yang harus dipenuhi sebagai calon peserta bintek kepsek pun tidak boleh parsial.

Menjadi calon kepsek harus dilihat rekam jejaknya selama menjadi guru. Pasalnya, menjadi kepsek merupakan sosok pemimpin di tingkat satuan pendidikan. Kriterianya harus terukur. Yanis membantah

jika tindakannya itu dikarenakan adanya unsur ketidakcocokan nama-nama calon kepsek yang ikut dalam daftar peserta Bintek. Ia menegaskan, secara prinsip kegiatan tersbeut tidak berjalan sesuai norma yang berlaku.

Selaku aparat pemerintahan, aturan normatif mestinya harus tetap ditegakkan.

Kepala BKD Lotim H. Najamudin, yang coba dikonfirmasi secara terpisah kemarin belum bisa memberikan jawaban karena masih sibuk dengan sejumlah kegiatan. Sejumlah pejabat di BKD pun tidak berani memberikan penjelasan terkait persoalan tersebut. (rus)

Dr. Jamaludin Siap Bertarung di Pemilihan Rektor IAIN

(Suara NTB/dys)

Jamaludin

Mataram (Suara NTB) Konstelasi politik jelang suksesi pucuk pimpinan kampus putih Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Mataram periode 20152019 semakin memanas. Setelah sebelumnya sejak Panitia Seleksi Calon Rektor (PSCR) IAIN Mataram membuka pendaftaran pada tanggal 1 September lalu, tercatat baru hanya ada dua bakal calon yang mendaftarkan diri.

Masing-masing ialah Profesor. Dr. H. Muhammad Taufik, M.Ag yang saat ini menjabat pembantu rektor I dan Dr. H. Mutawalli, M.Ag yang saat ini menjabat dekan fakultas syari’ah.

Selain dua nama tadi, kini muncul satu nama lain yaitu Direktur Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Mataram Dr. Jamaludin yang digadang-gadang menjadi kuda hitam pada perhelatan demokrasi di tingkat civitas akademika IAIN Mataram tersebut. Informasi kebenaran majunya Dr. Jamaludin dalam pemilihan rektor yang akan digelar pada tanggal 25 September mendatang disampaikan langsung oleh sekretaris Panitia Seleksi Calon Rektor (PSCR) IAIN Mataram Drs. Musta’in, M.Ag. Kepada Suara NTB, dosen pengajar ilmu kalam ini mengaku memperoleh informasi tersebut langsung dari ketua tim pemenangan calon rektor Dr. Jamaludin.

“Infonya dari ketua tim, beliau (Dr. Jamaludin) mau daftar hari ini, ya kita tunggu saja,” ujar Musta’in didampingi anggota PSCR IAIN Mataram bidang media Abdul Quddus. Namun ditunggu hingga pukul 10.30 lebih, belum ada tanda-tanda Dr. Ja-

maludin bersama dengan tim pemenangannya mendatangi sekretariat Panitia Seleksi Calon Rektor (PSCR) IAIN Mataram.

Dikonfirmasi terpisah, Direktur Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Mataram Dr. Jamaludin membenarkan bahwa dirinya siap maju di pemilihan rektor IAIN Mataram periode 2015-2019. Keputusan tersebut diambil setelah mempertimbangkan berbagai perubahan mendesak yang harus segera dilakukan di internal kampus. Selain itu, keputusan tersebut juga diambil karena banyaknya dorongan dari para civitas akademika IAIN yang menginginkan adanya perubahan sistematis atas kondisi IAIN terlebih lagi menyusul alih status menuju Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram.

“Insya Allah daftar besok (hari ini), sekarang masih mempersiapkan semua berkas-berkas yang masih kurang, jadi besok kita daftar. Banyak yang dorong, tapi intinya siapapun itu nantinya bisa lebih baik lagi dan mampu mengakomodir berbagai kepentingan dan golongan serta mampu menghilangkan adanya pengkotak-kotakan yang selama ini terjadi” terang DirekturPascasarjanaIAINtermuda seluruh Indonesia tersebut.

Lebih lanjut Jamaludin menjelaskan pentingnya pimpinan baru nantinya untuk menata Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki IAIN sesuai dengan potensi dan kapasitas yang dimiliki. Karena selama ini, banyak SDM hebat dan berkualitas yang dimiliki IAIN tidak tertata rapi dan ditempatkan tidak sesuai dengan kapasitas yang mereka miliki. Akibatnya, SDM berkualitas yang dimiliki tersebut tidak dapat bekerja maksimal dan berujung pada tidak terpetakannya potensi yang mereka punya.

Padahal tugas lembaga ialah menempatkan orang-orang (SDM) sesuai dengan potensi dan kapasitas masing-masing.

Selain pentingnya menempatkan SDM sesuai dengan potensi yang mereka miliki, Jamaludin juga mengingatkan agar mimbar-mimbar dan tradisi ilmiah yang sudah cukup kuat terbangun di IAIN sekarang perlu diperbanyak.(dys)

Halaman 11

SUARA NTB Jumat, 5 September 2014

Di Maria Dianggap Salah Satu Pemain Terbaik Dunia Jerman Pelatih anyar tim nasional Argentina, Gerardo Martino menyanjung Angel Di Maria sebagai satu dari lima pemain terbaik dunia, setelah pemain sayap itu membantu Albiceleste membungkam Jerman pada laga persahabatan, Rabu malam.

Pemain 26 tahun ini seperti ingin menegaskan kenapa Manchester United yang rela merogoh kocek dalam-dalam untuk menebusnya dari Real Madrid dan menjadi pemecah rekor transfer di Inggris dengan nilai transfer 84 juta poundsterling minggu lalu, dengan mencetak satu gol dan memberi tiga asis untuk Sergio Aguero, Erik Lamela, dan Federico Fernandez pada pertandingan yang dimainkan di Dusseldorf itu.

Sementara gol Jerman dicetak oleh Andre Schurrle dan Mario Gotze. “Angel Di Maria telah menunjukkan mengapa dia adalah salah satu dari lima pemain terbaik dunia,” kata mantan pelatih Barelona kepada reporter setelah menjalani laga pertamanya bersama Albiceleste, sekaligus menaklukan Jerman 4-2.

Martino dipaksa tidak bisa memainkan Gonzalo Higuain dan Lionel Messi, tetapi mengaku tetap terhibur dengan permainan kolektif serta permainan sensasional yang ditunjukkan Di Maria. “Saya sangat puas dengan tim karena kami punya beberapa pemain yang tidak memiliki banyak latihan pertandingan,” katanya seperti dilansir laman Goal. (ant/bali post)

Gol Rooney Menangkan Inggris London Wayne Rooney menandai pertandingan pertamanya sebagai kapten Inggris dengan torehan gol ketika Tim Tiga Singa menang 1-0 atas Norwegia, pada pertandingan persahabatan yang berlangsung di Stadion Wembley yang setengah kosong, Rabu (Kamis WIB).

Penyerang Manchester United itu mencetak gol penalti kemenangan pada menit ke-68 yang didapat akibat pelanggaran yang terjadi terhadap Raheem Sterling, untuk membuat Inggris meraih kemenangan pada pertandingan pertama mereka sejak tersingkir di fase grup Piala Dunia.

Itu merupakan gol ke-41 pemain itu untuk negaranya, yang membuat dirinya melampaui Michael Owen pada daftar pencetak gol terbanyak sepanjang masa, dan membuat Inggris mengakhiri laju lima pertandingan tanpa kemenangan menjelang pertandingan pembukaan kualifikasi Piala Eropa 2016 di Swiss.

Pelatih Inggris Roy Hodgson juga memberi kesempatan debut kepada gelandang Aston Villa Fabian Delph dan bek Arsenal Calum Chambers, yang rekan setimnya yang baru Danny Welbeck mencuri perhatian saat tampil sebagai pemain pengganti pada babak kedua.

Namun pada malam di mana hanya 40.181 penggemar menyaksikan Inggris - rekor terendah sepanjang sejarah tujuh tahun berdirinya Wembley baru - hanya ada sedikit rasa puas bagi Hodgson, yang timnya hanya mencatatkan dua tembakan akurat ke gawang.

“Kami berusaha memahami dengan sangat baik pada babak pertama dan menanyakan banyak pertanyaan kepada mereka. Kami memulai babak kedua dengan buruk selama 15 menit, dan Joe Hart melakukan sepasang penyelamatan,” kata Hodgson kepada ITV. “Namun untungnya kami mendapati diri kami kembali melaju dengan Danny Welbeck dan Fabian Delph, dan berhasil unggul. Kami memiliki nilai bagus untuk kemenangan kami,” katanya.

Bola operan Sterling dari jarak 36 meter menciptakan peluang bagi rekan setimnya di Liverpool Daniel Sturridge, yang hanya dapat melepaskan sepakan cungkil melewati mistar gawang, dan ia juga memberi umpan bagi Sturridge dan Leighton Baines yang tembakannya dapat diblok.

Sebagai responnya, Tarik Elyounoussi menghangatkan telapak tangan Hart melalui tembakannya dari jarak 23 meter.

Joe Hart nyaris melakukan kesalahan saat memotong umpan silang sehingga bola menuju gawangnya sendiri sebelum turun minum, namun ia memperlihatkan kelasnya pada awal babak kedua saat menggagalkan tandukan penyerang Blackburn Rovers Joshua King.

Pemain yang sama, yang merupakan mantan pemain junior Manchester United, kemudian memaksa Hart memblok bola di tiang dekatnya setelah Gary Cahill memberikan operan ke belakang yang melebar di sisi kanan Inggris.

Terdapat hantaman bagi Norwegia ketika gelandang Cardiff City, Mats Moeller Daehli, harus ditandu keluar lapangan setelah mengalami cedera lutut saat berupaya menekel Sterling. Sterling terus merepotkan pertahanan Norwegia, dan setelah ia memancing Omar Elabdellaoui untuk melanggarnya, Rooney membawa Inggris unggul melalui eksekusi penalti.

Beberapa saat kemudian, Rooney digantikan Welbeck, yang sekarang merupakan mantan rekan setimnya di United menyusul kepindahannya ke Arsenal pada hari terakhir bursa transfer.

Pemain 23 tahun itu dengan cepat terlibat dalam permainan, menguji kiper Norwegia, Orjan Haskjold, melalui pergerakan cepat dan melepaskan umpan silang yang melewati mulut gawang.

Delph dan Chambers juga berupaya menciptakan peluang, di mana Chambers menggantikan pemain Everton John Stones, yang terlihat tampil cukup baik pada pertandingan internasional pertamanya.

“Kami bermain sebagaimana yang kami inginkan pada babak pertama,” kata pelatih Norwegia Per-Mathias Hogmo, yang timnya akan menjamu Italia pada pertandingan petama kualifikasi Piala Eropa 2016 yang dimainkan pada Selasa.

“Ini akan menjadi pemanasan yang bagus sebelum pertandingan melawan Italia,” katanya. Demikian diberitakan AFP. (ant/bali post)

(Suara NTB/ist)

PENALTI - Kaptentimnas Inggris, Wayne Rooney mencetak gol dari titik penalti ketika mereka menang 1-0 atas Norwegia di laga pesahabatan di Wembley.

Balas Dendam Argentina yang Tak Setimpal Dusseldorf Argentina merusak pesta juara dunia Jerman dengan menang 4-2 atas tuan rumah pada pertandingan persahabatan yang berlangsung di Duesseldorf pada Rabu (Kamis WIB), yang merupakan ulangan final Piala Dunia.

Pemain termahal Inggris Raya yang sekarang membela Manchester United Angel Di Maria mencetak satu gol dan memberi tiga assist bagi terciptanya gol-gol Sergio Aguero, Erik Lamela, dan Federico Fernandez ketika Argentina memenangi pertandingan pertamanya sejak kalah dari Jerman di Brazil.

Andre Schurrle dan Mario Goetze menciptakan gol balasan untuk timnya, namun Jerman terbanting ke bumi melalui penampilan tanpa ampun Argentina pada pertandingan pertama Gerardo Martino sebagai pelatih tim Amerika Selatan itu.

Martino, yang mengisi posisi yang lowong ketika Alejandro Sabella menolak kontrak baru setelah Piala Dunia, mengatakan kemenangan itu semestinya tidak terlalu dibesar-besarkan.

“Mereka kehilangan banyak pemain dan juga terdapat tiga pemain yang pensiun,” kata Martino, yang meninggalkan posisinya di Barcelona setelah hanya berkiprah di klub itu selama semusim pada akhir musim lalu, ketika mereka mengakhirinya tanp a

raihan satu gelar pun.

“Tidak mudah untuk berusaha menemukan tim baru. Di Maria lebih menonjol daripada saat dirinya di Piala Dunia,” tambahnya.

Sejawatnya di Jerman Joachim Loew menepis pembicaraan bahwa Argentina melakukan balas dendam terhadap kekalahan di final. “Ini tidak dapat menjadi balas dendam. Anda tidak dapat mengulang final,” kata Loew.

“Saya tidak apat menyalahkan tim sebab mereka tidak pernah bermain bersama lagi.

Sejumlah pemain tidak berada dalam penampilan terbaiknya,” lanjutnya.

Gol kemenangan yang dibukukan Goetze pada masa perpanjangan waktu di Stadion Maracana Rio de Janeiro pada 13 Juli mengunci gelar Piala Dunia kempat Jerman dan terdapat kegembiraan dari penonton yang

berjumlah 51.132 orang, yang memadati Esprit Arena pada Rabu malam.

Sebelum pertandingan dimulai para penggemar tuan rumah mendapatkan kesempatan untuk mengucapkan selamat jalan kepada bek Arsenal Per Mertesacker, pencetak gol terbanyak Miroslav Klose, dan kapten yang membawa Jerman menjuarai Piala Dunia Philipp Lahm.

Ketiganya pensiun dari sepakbola internasional setelah kesuksesan Jerman di Brazil.

Hanya empat pemain yang tampil sejak awal di final Piala Dunia masuk dalam tim inti Jerman, di mana Manuel Neuer menjadi kapten tim karena absennya rekan setimnya di Bayern Munich Bastian Schweinsteiger karena cedera.

Tim Argentina hanya melakukan empat perubahan dari terakhir k a l i kedua

tim bertemu, di mana Javier Mascherano mengenakan ban kapten sebagai pengganti bintang Barcelona yang absen Lionel Messi.

Di Maria, yang absen di final Piala Dunia karena cedera, membangun tempo permainan dengan melaju cepat pada awal pertandingan sebelum Mario Gomez menyia-nyiakan peluang pertama dari serangkaian peluang yang dimilikinya.

Kiper Argentina Sergio Romero dapat dilewati ketika penyerang Fiorentina itu mendapat peluang dan melepaskan tembakan yang melambung. Terdapat kualitas penampilan yang sebenarnya ketika Argentina membukukan gol pembuka pada menit ke-20.

Menguasai bola di dekat sudut area penalti, Di Maria melepaskan umpan silang dengan bagian luar kaki kirinya yang jatuh pada Aguero yang tidak terkawal untuk dituntaskan dengan mudah dari jarak dekat.

Toni Kroos melepaskan tembakan melebar untuk Jerman sebelum upaya Gomez kembali digagalkan Romero. Kali ini sang kiper menggagalkan peluang dengan kakinya setelah Marco Reus memberi umpan kepada penyerang di dalam kot a k penalti.

Argentina selalu terlih a t berba-

haya saat melakukan serangan balik terhadap pertahanan Jerman yang belum berpengalaman dan Di Maria, pada khususnya, kerap meneror di sisi kanan di mana ia berhadapan dengan pemain Borussia Dortmund Erik Durm.

Lima menit sebelum turun minum mantan pemain Real Madrid itu kembali mendapat ruang dan ia memiliki banyak waktu untuk memberi umpan kepada Lamela. Berdiri di sisi kiri kotak penalti, pemain sayap Tottenham itu melepaskan sepakan voli melewati Neuer dan bersarang di sudut atas gawang Jerman.

Gomez melepaskan sepakan melebar dari bola pantul sebelum turun minum ketika publik tuan rumah menyuarakan cemoohan terhadap Tim Panser, dan dua menit babak kedua bergulir, Argentina memperbesar keunggulannya.

Tendangan bebas Di Maria dari sisi kiri disambut sundulan bek Swansea Fernandez yang kembali bersarang di gawang Jerman. Dan dua menit kemudian Di Maria berlari mengejar umpan terobosan Macherano sebelum dengan tenang mengecoh kiper pengganti Jerman Roman Weidenfeller, untuk mengonversi gol keempat Argentina.

Schurrle mencetak gol dari tendangan sudut pada menit ke-52. Goetze, yang tampil sebagai pemain pengganti pada babak kedua, mengurangi defisit dengan tembakan yang berubah arah pada menit ke-76, tidak lama setelah sepakan Reus membentur tiang gawang.

Demikian AFP. (ant/bali post)

TIGA ASSIST – Gelandang serang Argentina yang baru saja menjadi pemain termahal di Liga Inggris, Angel Di Maria mencetak satu gol dan memberi tiga assist ketika Argentina mengalahkan Jerman di laga persahabatan.

Perbakin Desak KONI NTB Belum Tetapkan Utusan ke PON Remaja Kasdiono Mundur

Dana Belum Cair

Mataram (Suara NTB) Meski sejumlah cabor telah menyerahkan nama atlet yang dikirim ke PON Remaja, namun KONI NTB mengaku belum bisa menetapkan jumlah atlet, pelatih dan official yang dikirim ke PON Remaja.

Pasalnya, menurut pihak KONI NTB dana untuk mengikuti multi event tingkat remaja nasional itu belum cair.

“Anggaran untuk mengikuti PON Remaja belum cair.

Kita belum bisa menjelaskan nama-nama atlet dan cabor yang akan dikirim untuk me-

wakil NTB di PON Remaja,” ucap Wakil Ketua I KONI NTB, Andy Hadianto yang dihubungi Suara NTB di Mataram, Kamis (4/9) kemarin.

Andy mengatakan, sejumlah cabor telah menyerahkan namanama atlet yang akan dikirim ke PON Remaja di Jawa Timur (Jatim) Desember 2014. Beberapa cabor yang sudah menyerahkan entry by name atlet yakni cabor atletik, pencak silat, voli pantai, menembak, judo, tenis lapangan, tenis meja, bulutangkis, senam dan lainnya.

Menurutnya, dari sejumlah

cabor yang menyerahkan entry by name atlet itu terdapat sejumlah cabor yang memiliki prestasi nasional, yakni atletik, pencak silat, bola voli pantai, menembak, bulutangkis dan lain-lain.

Dari jumlah nama atlet cabor itu pihak KONI NTB akan memprioritaskan atlet berprestasi yang berangkat dengan anggaran KONI NTB. Sementara cabor yang belum memiliki atlet berprestasi nasional juga akan diberikan kesempatan untuk ikut di PON Remaja, dengan catatan dibiayai sepenuhnya oleh cabor. (fan)

Ronaldo Ingin Kembali ke MU London Cristiano Ronaldo mengisyaratkan keinginannya kembali ke Manchester United sebelum karirnya sebagai pesepakbola berakhir, tetapi ia mengaku belum ingin keluar dari Real Madrid dalam waktu dekat.

Kesuksesan besar Ronaldo di United harus berakhir ketika dia pindah ke Real Madrid dengan bayaran 80 juta poundsterling pada musim panas 2009, tetapi jelas bahwa Ronaldo masih menyimpan kesan di Old Trafford.

“Saya mencintai Manchester (United),” kata Ronaldo.

“Setiap orang tahu itu. Saya telah katakan berulang kali.”

Ia menimpali, “Manchester ada dalam hati saya. Saya meninggalkan banyak teman baik di sana, pendukungnya juga luar biasa dan saya berharap saya bisa kembali suatu hari.”

“Saya senang di Real Madrid dan masih tersisa empat tahun (di kontraknya), tetapi di masa depan kamu tak pernah tahu karena mereka memperlakukan saya dengan luar biasa di sana. Saya benarbenar suka berada di Manchester United,” kata Ronaldo.

Ronaldo ingin ke United setelah terpuruk sepeninggalan Sir Alex Ferguson yang pensiun sebagai pelatih pada Mei 2013. Angel Di Maria dan Radamel Falcao berada di jajaran pemain bintang yang baru didatangkan United musim panas ini dan dengan kedatangan Ronaldo kebangkitan United akan segera terjadi.

“Percayalah, mereka akan menjadi tim hebat lagi, saya meyakini itu. Ini klub besar,” katanya. “Hal ini bisa saja terjadi. Hal buruk dan baik.

Manchester sedang mencoba melewati hal buruk. Tahun lalu menjadi musim yang buruk bagi MU dan musim ini mereka juga tidak memulainya den-

(Suara NTB/ist)

PEMAIN TERBAIK - Pemain Real Madrid Cristiano Ronaldo mencium Piala Pemain Terbaik UEFA yang diraihnya saat acara pengambilan undian untuk kompetisi sepakbola Liga Champions di Grimaldi Forum, Monte Karlo, Monako, belum lama ini. gan baik.”

“Saya pikir pembelian Di Maria dan Falcao bagus dan tim ini akan jauh lebih baik.

Saya ingin melihat mereka lebih baik karena ini klub yang fantastik dan mereka pantas

untuk menjadi lebih baik.

Falcao adalah kedatangan yang bagus. Dia pemain yang bagus. Dia akan menjadi pembelian fantastik,” tambahnya lagi seperti dilansir di ESPN. (ant/bali post)

Mataram (Suara NTB) Setelah dilantik sebagai anggota DPRD Provinsi NTB, 1 September lalu, kini pengurus cabang olahraga mulai mendesak H. MNS. Kasdiono mundur dari jabatan Ketua Umum KONI NTB. Ketua Bidang Pembinaan Prestasi (Binprestasi) Perbakin NTB, Agus Hakim kepada Suara NTB via ponselnya, Kamis (4/9) kemarin mengatakan setelah resmi dilantik sebagai anggota DPRD NTB tidak ada celah Ketua Umum KONI NTB, Kasdiono untuk merangkap jabatan. Karena itu, Agus memintanya mundur dari KONI. “Karena itu melanggar sumpahnya sebagai anggota DPRD NTB,” ucapnya seraya menambahkan, anggota DPRD NTB tidak boleh merangkap jabatan yang sumber penghasilanya menggunakan APBD NTB. “Itu artinya, bila dia tetap memaksa maka dia itu akan disidang oleh Badan Kehormatan (BK) DPRD NTB, sebagaimana bunyi pasal 351 ayat 1 dan 2,” jelasnya.

Menanggapi desakan Agus tersebut Kasdiono mengatakan dirinya sangat mendukung bila ada cabor yang mendesaknya mundur.

Sebab, keinginan untuk bertahan menjadi Ketua Umum KONI NTB bukan atas keinginan pribadinya, melainkan keinginan mayoritas cabor.

Dalam hal ini ia memiliki tanggungjawab moral untuk meneruskan amanah tersebut, sehingga dia memilih untuk tetap bertahan.

Dijelaskannya, hasil rapat anggota KONI NTB di Hotel Lombok Plaza Mataram be-

lum lama ini, sebagian besar cabor menyerahkan sepenuhnya kepada dirinya untuk memilih. Itu artinya apapun keputusan dirinya akan disetujui oleh cabor. Diakuinya saat ini dia masih tetap bertahan memimpin KONI NTB karena sampai sejauh ini belum ada unsur pimpinan cabor yang secara resmi mendesak dirinya untuk mundur dari jabatan ketua umum KONI NTB. “Bila ada cabor yang mendesak saya harus mundur dari Ketua KONI NTB hari ini saya senang sekali, namun saya minta jangan hanya satu cabor saja yang bersuara, kalau bisa semua cabor harus mendesak saya mundur, sehingga suara tewakili memenuhi suara,” ucapnya.

Sementara itu pantauan Suara NTB terdapat sedikitnya tiga cabor yang sebelumnya menyuarakan Kasdiono mundur dari jabatan ketua KONI NTB,yakni menembak, balap motor dan bola voli. Namun demikian cukup banyak cabor yang menginginkan Kasdiono untuk terus mempimpin KONI NTB. Terbukti dalam rapat anggota KONI NTB yang digelar di Lombok Plaza belum lama ini terdapat 32 perwakilan cabor dan 10 anggota KONI kabupaten/kota menginginkan Kasdiono untuk tetap memimpin KONINTB. Mereka menilai figur Kasdiono masih dibutuhkan dalam merealisasikan target 15 emas di PON Jabar 2016.

Kasdiono dinilai cukup sukses memimpin prestasi olahraga NTB berjaya di kancah nasional, yakni meraih 11 emas, 5 perak dan 8 perunggu di PON Riau 2012 lalu. (fan)

SUARA NTB

Jumat, 5 September 2014

Halaman 12

RUPA-RUPA

PERHIASAN

FINANCE

RUPA-RUPA

TOKO BANGUNAN

TRAVEL

SHOWROOM

RUMAH MAKAN

BATIK

TOKO MAINAN

PET SHOP

KONTRAKAN

SALON

PERAWATAN AC

KOMPUTER

RUMAH MAKAN

RUPA-RUPA

BENGKEL

BANK

SUARA NTB

Jumat, 5 September 2014

KURSUS

Halaman 13

HOTEL

ARSITEK & BAHAN BANGUNAN

087 865 633 888 / 087 861 811 999

DEALER

RUMAH MAKAN Menyediakan aneka hidangan & melayani pesanan nasi kotak, snack box dan menerima rantangan

SALON

LOWONGAN

LAUNDRY

SANGGAR SENAM

SERVICE AC

SHOWROOM

PROPERTY

EKSPEDISI

KECANTIKAN

RUPA-RUPA

Hay sista biar gak ribet pakai pensil alis dan lipstik KINI TELAH ADA DIKOTA ANDA....?

TERASI

FUTSAL

SERVIS MOTOR

COUNTER

SULAM BIBIR

SULAM ALIS DAN BIBIR HANYA :

Rp. 1 Jt

Biaya di atas sudah termasuk retouch 1 kali Kunjungi De’Beauty Care Alamat : Jl. Koperasi No. 64 A Ampenan - Otak Desa

SULAM ALIS

Hp : 081803673308 / 081803667165 PIN : 29DO72D4 / 297AFF73 Menerima Kursus : 1. Sulam Alis dan Bibir 2. Estetika 3. Tata Kecantikan

TENUN LOMBOK

TRAVEL

TELEVISI

EVENT ORGANIZER

LISNA JAYA MOTOR Menerima :

Ganti Oli - Spare Parts Service Mobil & Sepeda Motor

Hubungi : GEDE HP. 087 865 276 400 085 337 568 500

Jl. SULTAN HASANUDDIN 139 BLOK D CAKRA UTARA

BENGKEL & SPARE PART

SIARAN TV

PENGOBATAN

RUPA - RUPA

RUPA - RUPA

MADU

KACAMATA

COUNTER

RUPA - RUPA

RUPA_RUPA

FASHION

PENGOBATAN

DIJUAL

RUPA - RUPA

KONVEKSI

SUARA NTB Jumat, 5 September 2014

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 14

Operasi Hiburan Diduga Ilegal

Hasil Pertanian di KLU Belum Terserap Pasar Hotel Tanjung (Suara NTB) Bupati Lombok Utara, H. Djohan Sjamsu, SH., mengaku hasil pertanian di Kabupaten Lombok Utara (KLU), masih memerlukan dukungan untuk memulai dan mengembangkan produk berbasis organik. Pasalnya, hingga saat ini produk pertanian organik belum mampu menyentuh kebutuhan pasar pariwisata - khususnya di perhotelan yang tersebar di KLU. “Selama ini hasil pertanian organik Kabupaten Lombok Utara belum mampu dan belum bisa untuk dapat memenuhi kebutuhan hotel yang ada di daerah ini. Justru pihak hotel memesan hasil pertanian untuk kebutuhan konsumsi tamu dari luar daerah. Hal ini disebabkan kualitas dari hasil pertanian kita belum siap untuk bersaing dengan produksi daerah lain,” ungkap Djohan Sjamsu saat membuka pelatihan pertanian berbasis organik, di Aula Bupati, Kamis (4/9).

Pelatihan keterampilan agrobisnis organik sendiri digagas oleh Kepala BPM PPKB dan Pemdes, Heriyanto, SP., menggandeng fasilitator Unram, Dr. Zessi Menursita dan Hendra Wiraksa.

Bupati menyampaikan, demand and supply pasar organik yang belum mencapai titik keseimbangan itu akan menjadi pekerjaan rumah Pemda KLU. Ia pribadi, bahkan berpikiran agar bagaimana ke depan diupayakan peningkatan kualitas hasil pertanian yang dimiliki daerah sehingga diserap oleh pasar terdekat (hotel wisata).

Ia meyakini, penerapan pupuk organik lebih dini akan memberikan perspektif bagi petani sehingga ke depan, implementasi luasnya dapat dilakukan secara massif oleh masyarakat.

Menurut Bupati, pupuk organik merupakan limbah yang berasal dari sumber-sumber alami, sehingga mengurangi dampak toksin yang ikut tumbuh pada tanaman.

“KLU memiliki potensi alam yang sangat besar untuk mengembangkan pertanian. Ke depannya pemerintah juga akan mencoba untuk mencetak sawah-sawah baru untuk mendukung perekonomian rakyat,” pungkas Djohan.

Kepala BPM, PPKB dan Pemdes KLU, Heriyanto, SP, menambahkan keberhasilan pembangunan di KLU salah satunya bersumber dari sektor pertanian, mendampingi sektor perdagangan, hotel dan restoran. Di sektor pertanian, menurutnya, harus sudah mulai diupayakan peralihan output pertanian dari sistem konvensional ke sistem pertanian bioteknologi dengan menggunakan pupuk organik.

“Hal ini dimaksudkan untuk mengurangi penjualan lahan pertanian oleh masyarakat karena hasil pertanian sudah dianggap tidak memenuhi kebutuhan hidup mereka. Diharapkan dengan bioteknologi ini hasil pertanian baik dari sisi kualitas maupun kuantitas dapat ditingkatkan,” ujar Heriyanto. (ari)

Padang Savana TNGR Kembali Terbakar Selong (Suara NTB) Sekitar Jam 9.00 Wita, Kamis (4/9) kemarin, padang savana yang berlokasi di Otak Nunggal Bile Petung Kawasan Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR) dilaporkan kembali terbakar.

Diduga, pembakaran ini terjadi karena ulah penggembala yang menggembalakan ternaknya di atas padang.

Hal ini dibenarkan Plh. Kepala Seksi Pengelolaan Taman Nasional (SPTN) Wilayah II, Zainuddin saat dikonfirmasi media di kantornya, Kamis kemarin. Ia menyebut, lokasi kebakaran terletak di sekitar 3.5 km dari Pos TNGR, jalur pendakian ke Gunung Rinjani dari Sembalun. “Tepatnya di sebelah kanan sebelum Pos I,” katanya.

Luas kawasan yang terbakar sejauh ini belum direkapitulasi. Dugaan sementara memang ada unsur kesengajaan dibakar oleh penggembala. Saat ini, pihak TNGR bersama warga sekitar sedang melakukan pemadaman secara manual.

Aktivitas penggembalaan di kawasan TNGR sebenarnya tidak diperbolehkan. Akan tetapi warga sekitar sulit dikontrol. Saat petugas ada di lokasi, tidak ada ternak yang masuk. Setelah itu banyak yang berkeliaran. “Kita sudah mengingatkan penggembala, tapi tidak terlalu diindahkan. Namanya masyarakat,” katanya.

Kebakaran yang terjadi dipastikan tidak terlalu mengganggu. Pasalnya, padang savana ini sudah sering terbakar. Terlebih saat musim kemarau seperti saat ini. Hanya karena terkena puntung rokok saja, langsung dengan mudah terbakar.

Rumput padang savana ini pun diyakinkan segera tumbuh hanya dalam beberapa pekan ke depan. Biasanya, di lokasi ini tempat para pemburu datang. Pasalnya, hewan buruan banyak yang datang mencari rumput hijau. (rus)

Jika surat teguran ketiga kali tidak diindahkan, maka pihak BPMP2T akan menyegel hotel dan restoran tersebut, bahkan SK izin hotel dan restoran yang telah dipegang akan dibatalkan. BPMP2T berwenang untuk melakukan itu mengacu Peraturan Bupati (Perbup) nomor 13 tahun 2013.

Demikian ditegaskan Kepala Bidang Perizinan pada BPMP2T, Junaedillah dikonfirmasi di kantornya Kamis kemarin. “Kami layangkan surat ke pihak pengelola hotel untuk

meminta menyetop operasi hiburan itu. Kalau tidak diindahkan teguran sampai tiga kali kami akan segel. Selain itu, SK izin usaha hotel dan restoran itu akan kami batalkan (cabut),” tegas Junaedillah.

Dijelaskan, surat teguran segera ditandatangani kepala BPMP2T untuk selanjutnya dikirim ke pengelola hotel W. Surat teguran pertama kepada pengelola hotel ini berisi peringatan agar menghentikan operasi hiburan yang selama ini dikeluhkan masyarakat.

Setelah teguran pertama, jika tidak diindahkan akan dilayangkan surat teguran kedua sampai ketiga. Jika pengelola masih membandel tidak mengindahkan surat teguran itu, tim terpadu terdiri dari BPMP2T bersama instansi terkait akan turun menyegel hotel tersebut. “Karena sejauh ini hanya ada izin (IMB) untuk hotel dan restoran saja, sedangkan hiburan itu bisa dipastikan ilegal,” terangnya.

Selain disegel, bahkan SK perizinan yang telah diperoleh hotel

dan restoran itu akan dibatalkan.

Badan terkait memiliki kewenangan membatalkan perizinan, karena berdasarkan Perbup nomor 13 tahun 2013 tentang peraturan perizinan, apabila usaha yang dilaksanakan tidak sesuai SK izin yang dimiliki maka pemda melalui BPMP2T berwenang untuk membatalkan SK izin yang dimiliki.

Menurutnya, Pemda tidak memberikan izin hiburan karena melanggar RTRW. Pasalnya, lokasi tidak sesuai zona yang telah ditetapkan dalam RTRW. “Kalau di sana ada hiburan berarti melanggar RTRW,” tegas Junaedillah.

Ia menegaskan pengelola hotel tersebut sejauh ini hanya memegang izin hotel dan restoran. Jika mengacu RTRW, di wilayah setempat tidak

diperbolehkan ada hiburan seperti karaoke dan sejenisnya. Pasalnya, sejauh ini mengacu RTRW yang menjadi kawasan wisata saja yang diperbolehkan ada hiburan seperti Batulayar dan Sekotong. (her)

(Suara NTB/her)

Giri Menang (Suara NTB) Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMP2T) Lombok Barat (Lobar) melayangkan surat peringatan kepada pengelola sebuah hotel berinisial W, di Kuripan, Lobar agar segera menutup operasional hiburan yang dipastikan ilegal tersebut. Operasional hiburan di hotel tersebut diduga tak memiliki izin.

Diduga”Dilindungi” Pejabat

Oknum Pegawai Malas di BPMP2T Tidak Disanksi

(Suara NTB/her)

MENGADU - Masyarakat mengadu ke Puskesmas Gunung Sari. (insert) Akmal Rosamali

Puskesmas Gunung Sari Berupaya Menjadi BLUD Giri Menang (Suara NTB) Puskesmas Gunung Sari tengah mempersiapkan diri untuk menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

Untuk itu, mereka gencar melakukan persiapan. Termasuk menyiapkan berkas, membentuk tim dan melakukan sosialisasi.

Demikian dikatakan Kepala UPT Puskesmas Gunung Sari, Akmal Rosamali S,Kep kepada wartawan di Gunung Sari, di kantornya, Kamis kemarin. “Kami tengah dalam proses persiapan menuju BLUD, beberapa syarat seperti berkas tengah kita siapkan,” terang Akmal.

Dijelaskan, untuk menjadi BLUD banyak aspek yang disiapkan antara lain menyangkut pembentukan tim pengelolaan keuangan dan sosialisasi. Selain itu, disiapkan sejumlah berkas yang disyaratkan mencakup tiga aspek yakni manajemen, administrasi dan pelayanan teknis dan standar. Terkait bagaimana penerapan BLUD sendiri, pihaknya telah studi banding ke Sleman sehingga ada referensi dalam penerapan BLUD. Diketahui, BLUD dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang/jasa yang dijual tanpa mengutamakan

mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

BLUD merupakan bagian dari perangkat pemerintah daerah, dengan status hukum tidak terpisah dari pemerintah daerah. Berbeda dengan SKPD pada umumnya, pola pengelolaan keuangan BLUD memberikan keleluasaan untuk menerapkan praktik-praktik bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, seperti pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.

Disamping upaya menyiapkan diri menjadi BLUD, Puskesmas Gunung Sari juga perlu penambahan sarana prasarana dan SDM. Sejauh ini, jumlah tenaga kesehatan di puskesmas sebanyak 83 orang, terdiri dari 53 orang PNS. Menurutnya, dalam upaya meningkatkan pelayanan perlu penambahan tenaga medis seperti perawat dan bidan.

Disamping itu, sarana prasarana seperti ruangan juga perlu ditambah, karena puskesmas ini menjadi puskesmas perawatan. Puskesmas ini telah memiliki sejumlah poli, namun ada yang digabung. Seperti klinik sanitasi yang juga menjadi poli remaja, idealnya

dipisah agar pelayanan lebih maksimal. “Sehingga sebenarnya perlu ditambah agar memiliki ruangan tersendiri sehingga pelayanan yang ideal dan prima,” tukasnya.

Terapkan Simda Puskesmas Gunung Sari juga terus berupaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam hal pelayanan kesehatan. Upaya yang dilakukan puskesmas ini mulai menerapkan sistem informasi daerah (Simda) berbasis internet. Akses informasi ini dapat menyerap semua keluhan dan hambatan yang dihadapi masyarakat baik dalam pelayanan kesehatan dan program pemerintah di sektor kesehatan.

Hal ini juga sebagai bentuk komitmen puskesmas ini dalam melaksanakan Peraturan Bupati (Perbup) tentang pelayanan publik yang diinisiasi dan diasistensi oleh pihak Australia Indonesia Partnership for Decentralisation (AIPD). Menurut rencana, perbup ini akan dilaunching Sabtu besok di Puskesmas Gunung Sari.

“Menjadi keharusan kami melayani publik, jadi jauh sebelum adanya Perbup ini kami mulai menerapkan mekansisme pelayanan publik,” terang Akmal Rosamali. (her)

Dilantik, Pimpinan DPRD KLU Definitif Gelar Sidang Maraton Tanjung (Suara NTB) Unsur Pimpinan DPRD Kabupaten Lombok Utara (KLU) definitif langsung diambil sumpahnya oleh Ketua PN Mataram, Suhartanto, SH, MH., Kamis (4/9), dalam sidang istimewa DPRD KLU. Agenda pengambilan sumpah/ janji Pimpinan Dewan itu hanya berjarak sehari setelah bagian Setwan KLU menerima SK Gubernur No. 171-588/ 2014 tentang peresmian Pimpinan Dewan KLU, tanggal 3 September 2014.

Pimpinan definitif Dewan KLU tetap dipegang oleh Dra. Ni Wayan Sri Pradianti, yang menjabat pimpinan sementara. Yang bersangkutan berasal dari Partai Demokrat yang mana Demokrat di KLU merupakan pemenang Pemilu dengan 5 kursi di DPRD KLU. Wakil Ketua I DPRD KLU, dipegang oleh Mariadi, S.Ag (Golkar - 4 kursi DPRD) dan Wakil Ketua II DPRD KLU, Sudirsah Sujanto, S.PdB. SIP., (Gerindra - 3 kursi DPRD).

Pelantikan Pimpinan Dewan KLU, disaksikan oleh Kapolres Lombok Barat, Dandim Lombok Barat, Letkol. Inf. Djarot Suharso, Bupati dan

Wakil Bupati KLU, sejumlah pimpinan DPC Parpol KLU, dan pimpinan SKPD Pemda KLU. Bupati KLU, H. Djohan Sjamsu, SH., dalam sambutannya mengatakan Pimpinan Dewan terpilih diharapkan mampu bersinergi dengan eksekutif guna meningkatkan pembangunan di KLU. “Pimpinan Dewan merupakan bentuk kepercayaan masyarakat dalam mengemban tugas. Sebagai Pimpinan, harus arif memberi contoh, sikap, tindakan dan prilakunya selalu menjadi sorotan masyarakat,” kata Djohan Sjamsu mengingatkan.

Menurut Bupati, DPRD KLU bukan hanya mitra kerja melainkan memiliki kedudukan setara Pemda, tetapi dengan tugas dan tanggungjawab lebih besar untuk mensukseskan pembangunan.

Dalam kapasitasnya sebagai lembaga penyelenggara pembangunan, legislatif dituntut komitmennya dalam perspektif kebersamaan. “Kami buka diri untuk menerima saran, masukan, kritikan untuk membangun KLU,” kata Bupati.

Sementara itu, Ketua

DPRD KLU, Dra. Ni Wayan Sri Pradianti, mengatakan usai dilantik, pihaknya akan langsung menggelar sidang secara maraton. Agenda yang sudah masuk sidang sampai sore hari kemarin mencakup pembentukan Komisi-Komisi, Badan Anggaran, Badan Legislatif, dan Badan Kehormatan.

“Hari ini juga kita akan langsung paripurna untuk membentuk alat kelengkapan Dewan, karena pada tanggal 7 September nanti, kita sudah ditunggu agenda orientasi dari Diklat Provinsi. Setelah itu, Banmus akan mulai bekerja menyusun jadwal,” ungkap Sri. Terhadap perbaikan kinerja legislatif yang menjadi aspirasi masyarakat bawah, Sri mengakui akan melakukannya dengan pendekatan kepada anggota. Betapa tidak, usia pengabdian periode 5 tahun pertama yang menghasilkan 49 Perda, masuk dalam katagori capaian sedang dan harus ditingkatkan. Setidaknya, Dewan periode sebelumnya masih menunggak sekitar 24 Perda lagi. “Sisa perda yang sebenarnya sudah direncanakan periode kemarin, akan kita selesaikan,” pungkasnya. (ari)

Giri Menang (Suara NTB) Seorang oknum pegawai berinisial MT yang dianggap malas masuk kerja di Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu ( BPMP2T ) Lombok Barat tetap memperoleh gaji layaknya PNS yang rajin.

Oknum pegawai tersebut telah diusulkan pemecatannya ke BKD dan Sekda HM Uzair.

Namun sejauh ini usulan itu belum ada tindak lanjut dari pejabat terkait. Diduga oknum pegawai ini “dilindungi” oleh pejabat di lingkup Pemkab setempat karena diduga ada hubungan kedekatan.

Demikian pengakuan sumber terpercaya di kantor BPMP2T yang juga salah satu pejabat di sana. Menurut pengakuan sumber ini, oknum pegawai inisial MT ini sudah pernah masuk penjara gara-gara kasus narkoba tahun 2013 lalu.

Meski berkasus, oknum pegawai yang hanya sebagai staf ini tidak diberikan sanksi. Bahkan ia tetap bisa kembali sebagai PNS. Mengherankan lagi, setelah keluar penjara beberapa bulan lalu (sebelum puasa), oknum pejabat ini malas masuk kantor.

“Bahkan ia masuk hanya ambil gaji saja tanggal 1 dan tanggal 3,” beber sumber tersebut kepada Suara NTB kemarin.

Pihak BPMP2T pun mengusulkan agar oknum pegawai ini diberi sanksi berupa pemecatan karena dinilai indisipliner. Usulan pemecatan telah dimasukkan ke BKD, setelah dari BKD lalu dilanjutkan ke Sekda Lobar, H.M. Uzair.

Setelah usulan ada di Sekda Lobar, justru tidak ada kelanjutannya sehingga pihak BPMP2T bersurat ke BKD untuk menanyakan perihal usulan tersebut. Jawaban BKD bahwa usulan belum turun dari

(Suara NTB/her)

PEMERINTAH Kabupaten Lombok Barat (Lobar), terus berupaya melakukan negosiasi untuk membebaskan lahan di Desa Terong Tawah, Kecamatan Labuapi, untuk pengembangan jalan akses BIL II, yang belum tuntas. Negosiasi pembebasan lahan menuai kebuntuan lantaran warga menaikkan harga terlalu tinggi.

“Kita terus negosiasi dengan pemilik lahan, agar cepat tuntas dan tidak ada lagi masalah yang berkaitan dengan pembebasan lahan untuk jalan akses bandara internasional itu,” kata Wakil Bupati Lobar, Fauzan Khalid, S.Ag, M.Si di Gerung, kemarin.

Wabup mengakui, hingga saat ini pihaknya masih kesulitan karena pemilik lahan menuntut bayaran secepatnya. Di satu sisi pemerintah kesulitan anggaran karena ada tambahan nilai atau dibandingkan sebelumnya. Di sisi lain, pemilik tanah terus mendesak untuk segera membayar dan itu hak mereka. Sedangkan Pemkab kesulitan mencari dana tambahan karena anggaran itu tidak masuk dalam tahun 2014, akan tetapi tahun 2015. “Tetapi pihak appraisal sendiri sudah mengiyakannya,” jelasnya.

Fauzan menjelaskan, selama ini pemda selalu mencari dasar hukum, pembenaran dan celah untuk bisa membayar hak pemilik lahan. Hanya saja masalahnya belum ada dana yang dipakai untuk membayar, karena anggarannya baru akan masuk di tahun anggaran 2015. Bahkan, terdapat pembengkakan anggaran sebesar Rp 26 miliar.

Dalam menuntaskan persoalan ini, pihaknya meminta toleransi dan pengertian dari para pemilik lahan. Karena ini bukan persoalan tidak mampu dibayar, tetapi persoalan peraturan administrasi negara yang harus ditaati.

Terpisah Asisten I HMS Udin menyatakan, pembebasan lahan proyek Bypass BIL II Lombok Barat – Mataram diperkirakan molor lagi, pasalnya banyak kendala yang menyebabkan pembebasan lahan sepanjang 6,7 kilometer ini belum bisa rampung. Salah satu yang krusial, terjadinya pembengkakan biaya pembebasan lahan dari taksiran awal tim appraisal mencapai kisaran Rp 27 miliar hingga Rp 30 miliar.

Sementara Pemda Lobar sendiri sudah kehabisan dana karena mengalami defisit mencapai Rp 4 miliar tahun ini sehingga tak bisa mengalokasikan pada APBD-P ini. Jalan keluar yang ditempuh satu-satunya dengan meminta bantuan Pemprov NTB untuk membiayai kekurangan dana tersebut.

“Kita mengalami kekurangan dana untuk pembebasan lahan sekitar Rp 27 miliar sampai Rp 30 miliar, karena perkiraan harga tim appraisal lampaui taksiran awal,” terangnya.

H. Udin menjelaskan, awalnya tim mengestimasikan harga lahan per are berkisar antara Rp 12 juta sampai Rp 17 juta, akan tetapi seiring waktu justru warga menaikkan harga mencapai Rp 20 juta sampai Rp 25 juta per are. Hal ini menyebabkan, tim harus menyesuaikan sehingga terjadi penambahan biaya.

Selain itu, ada sisa lahan milik warga yang dibebaskan tak bisa dimanfaatkan sehingga warga meminta pemerintah membayarnya.

Pemda sendiri, tak bisa menolak karena khawatir ada gejolak di bawah dan masyarakat akan rugi. “Ada sisa lahan milik warga yang satu sampai dua are itu diminta bayar oleh pemerintah, hal ini menjadi penyebab pembengkakan biaya pembebasan lahan,” tukasnya. (her)

BPMP2T Lobar Ancam Cabut Izin Hotel W

Sekda. Menurut dugaan, pegawai tersebut dilindungi oleh pejabat yang memiliki hubungan dengan oknum pegawai ini.

Dikonfirmasi terkait hal ini, Kepala BKD , HM Syukron mengaku tengah berkoordinasi dengan pihak kepegawaian di BPMP2T. Dalam waktu dekat oknum pegawai itu akan dipanggil untuk diberikan teguran.

“Kami akan panggil oknum pegawai itu, berkoordinasi dengan badan (BPMP2T),” tegasnya.

Dijelaskan, setelah dicek memang benar ada pegawai dimaksud bertugas di sana.

Diduga oknum ini tidak masuk namun tetap meminta diabsensi. Syukron menyatakan, pihaknya akan menyidang oknum pegawai tersebut. Mengacu PP 53 tahun 2010 tentang disiplin pegawai, pegawai yang tidak masuk selama 46 hari akan dipecat. Jika oknum ini melanggar ketentuan itu, maka tindakan tegas akan dilakukan BKD. Terpisah Sekda Lobar, H.M. Uzair mengaku belum menerima laporan terkait oknum pejabat tersebut, namun bila mana benar tentu akan disanski. Terkait adanya dugaan oknum pegawai ini dilindungi pejabat, juga tidak diketahui. “Saya belum dapat laporan,” akunya. (her)

Efisiensi Anggaran

Pendaftaran CPNS Dilakukan Serentak Selong (Suara NTB) Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2014 ini disepakati akan dibuka pendaftarannya secara serentak.

Hal ini dimaksudkan sebagai upaya melakukan efisiensi anggaran masing-masing daerah.

Hal ini disampaikan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTB, H. Muh. Suruji.

Ditemui di Selong, Kamis (4/9) kemarin. Mantan Kepala BKD Lotim ini mengatakan, saat ini ia pihaknya masih menunggu Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) yang belum menyerahkan formasinya. “Tinggal Loteng saja yang belum,” katanya.

Disampaikan, rencana pembukaan secara serentak ini juga dimaksudkan supaya tidak kesulitan Pemda dalam menggelar kegiatan rekrutmen CPNS. Pasalnya, jika jalan sendiri-sendiri akan diserbu pelamar karena khawatir tidak daftar di tempat lain.

Dikhawatirkan pula kegiatan rekrutmen CPNS ini tidak bisa dilaksanakan dengan baik. Pasalnya, jelas ketika pelamar membeludak akan sangat mempengarungi anggaran daerah. Dimisalkan, APBD yang hanya untuk 10 ribu orang, namun karena peserta yang membeludak menjadi masalah. Sementara itu, memungut biaya tidak boleh.

“Ini juga agar sebaran CPNS lebih merata,” ujarnya.

Di samping itu, lanjutnya ada pula kekhawatiran di tingkat Pemda lainnya akan sepi pelamar. Soal Lombok Tengah diakui persoalannya hanya karena formasinya be-

(Suara NTB/rus)

(Suara NTB/her)

Anggaran Pembebasan Lahan Naik

lum diteken oleh Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Men PAN RB) yang kebetulan masih berada di luar negeri.

Setelah Loteng masuk, Pemprov NTB ini siap akan melakukan konfirmasi ke Panselnas. ‘’Panselnas sekarang menunggu konfirmasi kita,” katanya.

Hari ini, rencananya akan digelar pertemuan dengan seluruh kepala BKD kabupaten kota se-NTB. Akan dilakukan koordinasi dan kesepakatan memulai menerima pendaftaran.

Selanjutnya diterangkan, mekanisme rekrutmen CPNS tahun ini yang menggunakan sistem Computer Assisted Test (CAT)memastikan semua pelamar tidak akan tertipu. Sistem baru ini berbeda dengan sistem tahun lalu dimana banyak oknum yang datang ke BKD membawa uang dan meminta diluluskan menjadi CPNS. “Sekarang ini tidak ada calo-calo. Kecuali yang mau ditipu,” kelakarnya. (rus)

SUARA NTB Jumat, 5 September 2014

SUARA NUSANTARA

Halaman 15

BNN Dalami Keterlibatan Pamen Polda Kalbar

Saudi Hancur Jika Pindahkan Makam Nabi Jambi (Suara NTB) Mantan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Hasyim Muzadi, menyatakan Arab Saudi akan hancur jika mengikuti keinginan kelompok Wahabi atau siapa pun yang ingin memindahkan makam Nabi Muhammad SAW di Masjid Nabawi.

“Saudi bakal hancur jika itu dituruti,” kata Hasyim Muzadi kepada pers seusai tampil dalam forum Halaqah Pimpinan Pondok Pesantren dan Tokoh Pen(ant/balipost) didikan Islam, di Jambi, Hasyim Muzadi Rabu.

Menurut Hasyim gagasan memindahkan makam Nabi harus ditentang oleh seluruh umat Muslim di dunia. Ia mengakui memang beberapa tahun lalu pernah mengemuka pemindahan makam Nabi Muhammad yang dilatarbelakangi pemikiran Wahabiyah.

Bahkan, katanya, seluruh situs-situs yang bersejarah itu akan dihancurkan, dalam pandangan Wahabiyah karena hal itu syirik.

Padahal, menurut Hasyim, itu tidak betul karena justru situs-situs itu penting untuk sejarah. Kalau keinginan itu sekarang ingin diulang lagi, seluruh umat Islam di dunia harus menentang.

Menurut dia, pemerintah Indonesia bersama kekuatan organisasi Islam lainnya harus bisa menolak, termasuk Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan seluruh ulama di Indonesia.

Hasyim menilai rencana pemindahan makam Nabi itu dapat dimungkinkan sebagai manuver dari kelompok tertentu untuk menimbulkan keguncangan di kalangan umat Islam.

Pernyataan serupa sebelumnya juga dikemukakan Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj di Jakarta. Ia menyatakan mengecam keras rencana pembongkaran dan pemindahan makam Nabi Muhammad SAW yang belakangan kembali mengemuka.

“Dari dulu sampai sekarang, kami menolak keras, mengecam keras (pembongkaran) itu,” kata Said Aqil Siroj.

Menurut Said Aqil, dulu Komite Hijaz yang merupakan cikal bakal terbentuknya NU juga melakukan gerakan menolak pembongkaran Ka’bah, makam Nabi Muhammad SAW, dan situs-situs lain di Arab Saudi.

“Coba saja kalau berani melakukannya. Pemerintah Arab pasti akan hancur,” kata Said Aqil.

PBNU akan mendorong Pemerintah Indonesia untuk ikut bereaksi menolak rencana pembongkaran dan pemindahan makam Nabi Muhammad SAW. “PBNU akan bersurat ke Presiden, meminta agar Indonesia menyurati Pemerintah Arab Saudi, mengingatkan untuk tidak membongkar makam Nabi Muhammad SAW,” kata Said Aqil.

Rencana pembongkaran dan pemindahan makam Nabi Muhammad SAW kembali mengemuka seiring munculnya dokumen konsultasi yang dipimpin akademisi terkemuka Arab Saudi. Dokumen setebal 60 halaman tersebut belakangan sudah dimuat di jurnal kerajaan dan harian The Independent, yang kemudian dipublikasikan oleh beberapa media lainnya. (ant/balipost)

(ant/balipost)

AKSI - Jaringan Solidaritas Korban untuk Keadilan dan penggiat HAM melakukan aksi Kamisan ke-364 dengan membawa topeng almarhum Munir di depan Istana Negara Jakarta, Kamis (4/9). Dalam aksi untuk mengenang 10 tahun Munir tersebut mereka menyerukan penyelesaian kasus pembunuhan aktivis HAM Munir dan kasus HAM lainnya.

Jero Wacik Dicekal ke Luar Negeri Jakarta (Suara NTB) Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Jero Wacik, resmi dicekal untuk bepergian ke luar negeri, Kamis.

“Berdasarkan Keputusan Pimpinan KPK No. KEP-1019/ 01-23/09/2014 tanggal 3 September 2014 tentang Larangan berpergian ke luar negeri terhadap Jero Wacik selaku Menteri ESDM, telah dilakukan tindakan larangan berpergian ke luar negeri,” kata Kepala Bagian Humas dan Tata Usaha Direktorat Jenderal Imigrasi, Heriyanto, di Jakarta, Kamis.

Selain Jero, KPK juga melayangkan surat permintaan cegah kepada staf khusus Jero bernama I Ketut Wiryadinata.

I Ketut Wiryadinata diketahui adalah orang dekat Jero

Wacik karena merupakan adik kelasnya di Institut Teknologi Bandung angkatan 71 (sedangkan Jero Wacik adalah ITB angkatan 70).

Wiryadinata sebelumnya juga bekerja bersama Jero saat Jero menjabat sebagai Menteri Pariwisata dan Kebudayaan (Menbudpar), dan Wiryadinata adalah Staf Khusus Mentri bidang Pemasaran, Informasi Telematika dan Kerjasama Luar Negeri Kemenbudpar.

Mereka berteman sudah sejak sama-sama Sekolah Dasar sampai kuliah di ITB. Keluar-

ga mereka juga akrab karena sama-sama berasal dari Bali dengan pekerjaan sebagai petani kopi dan pedagang. Wiryadinata menjadi Staf Khusus Menteri sejak 1 Juni 2006.

Alasan pencegahan Jero dan Wiryadinata adalah dalam rangka kelancaran proses penyidikan perkara tindak pidana korupsi yang menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaan memaksa seseorang memberikan sesuatu membayar atau untuk mengerjakan sesuatu bagi di-

rinya sendiri pada tahun 2011—2013 di Kementerian ESDM yang diduga dilakukan oleh tersangka Jero Wacik.

“Keputusan ini berlaku 6 bulan,” tambah Heriyanto.

KPK menyangkakan Jero Wacik dengan pasal 12 huruf e atau pasal 23 Undang-undang No 31 tahun 1999 jo UU No 20 tahun 2001 jo pasal 421 KUHP. Pasal 12 huruf e mengatur mengenai penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri yaitu pasal men-

genai pemerasan dengan ancaman pidana maksimal 20 tahun dan denda paling banyak Rp1 miliar.

KPK menduga Jero Wacik melakukan pemerasan untuk memperbesar dana operasional menteri (DOM) dalam tiga modus yaitu menghimpun pendapatan dari biaya pengadaan yang dianggarkan Kementerian ESDM, meminta pengumpulan dana dari rekanan untuk program-program tertentu, dan menganggarkan kegiatan rapat rutin tapi rapat itu ternyata fiktif.

Total dana yang diduga diterima oleh Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat itu adalah Rp9,9 miliar. (ant/balipost)

”Saya Yakin Pak Jero Khilaf ” Jakarta (Suara NTB) – Ketua DPR RI, Marzuki Alie, menduga Menteri ESDM, Jero Wacik, khilaf sehingga akhirnya menjadi tersangka dalam kasus dugaan pemerasan senilai Rp9,9 miliar.

“Saya sedih dan prihatin.

Saya yakin, Pak Jero khilaf,” kata Marzuki di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis.

“Kalau beliau khilaf, tidak menjadikan khilaf itu dimaafkan dalam hukum. Hukum harus ditegakkan,” sebut Marzuki.

Keyakinan Marzuki bahwa Jero Wacik melakukan kekhilafan karena dirinya mengenal betul sosok Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat itu.

(ant/balipost)

Marzuki Alie “Kami sama-sama masuk Partai Demokrat tahun 2003, dengan SK yang sama. Saya kenal baik beliau. Pak Jero

adalah seorang pengusaha sukses, punya properti di Bali.

Beliau orang sukses dan memulai dari bawah dengan susah payah. Saya harap hakim maupun jaksa bisa melihat dengan jelas,” kata dia.

Ketika ditanya, apakah KPK pantas menetapkan Jero sebagai tersangka dengan kasus pemerasan, Marzuki hanya menyatakan, apapun dasar yang telah dilakukan oleh KPK, harus dihormati dan dijalankan.

“Saya tidak bisa komentar, mungkin ada fakta hukum oleh KPK dan biarlah ditunggu hukum. Kalau Jero perlu kuasa hukum, kita akan siapkan,” demikian Marzuki Alie. (ant/balipost)

Jangan Terpancing Isu Pemindahan Makam Nabi Jakarta (Suara NTB) Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin meminta umat Islam di Tanah Air tidak terpancing dengan masalah pemindahan makam Nabi Muhammad SAW yang marak diberitakan media.

Menag menegaskan bahwa dirinya sudah memperoleh penjelasan resmi dari Pemerintah Kerajaan Arab Saudi bahwa tidak ada rencana pemindahan makam Nabi.

“Umat tidak perlu terpancing, tersulut emosinya,” kata Menag Lukman kepada wartawan di kantor Kemenag Jalan Lapangan Banteng 3-4 Jakarta, Kamis.

Melalui siaran pers yang diterima Antara di Jakarta, Kamis, Menag mengungkapkan baru saja menemui Duta Besar Arab Saudi di Indonesia Mustofa bin Ibrahim al Mubarok di kantornya guna mengkonfirmasi masalah tersebut.

“Kami menemui Dubes melakukan tabayyun sebagai tradisi kalangan muslim ketika mendengar berita. Konfirmasi penting dilakukan kepada pihak

yang berwenang dalam hal ini pemerintah Arab Saudi,” kata Menag.

Dalam pertemuan didampingi Dirjen Penyelenggara Haji dan Umrah Abdul Djamil, Menag menyampaikan perasaan umat Islam di Indonesia yang terkejut dengan berita pemindahan makam Nabi yang bersumber pada The Independent Day, sebuah media di Inggris.

Menurut Dubes Arab Saudi, kata Menag, itu bukan sikap Pemerintah Arab Saudi.

Apalagi Arab Saudi tidak pernah mengeluarkan pernyataan tentang pemindahaan makam Nabi dari Masjid Nabawi ke pemakaman al Baqi.

Bahkan Pemerintah Arab Saudi mempunyai komitmen mempertahankan makam nabi di Madjid Nabawi.

Menag menga-

DIJUAL

takan, para tokoh dan umat agar bisa menerima konfirmasi masalah itu, sehingga tidak perlu menguras energi. “Kita jangan terpancing oleh pihak yang ingin mengadu domba umat Islam di dunia,” ujarnya. (ant/balipost)

Lukman Hakim Saifuddin

(ant/balipost)

Pontianak (Suara NTB) Kabag Humas BNN Kombes (Pol) Sumirat Dwiyanto menyatakan sedang mendalami keterlibatan perwira menengah Polda Kalbar yang ditahan PDRM dengan dua napi Kelas IIA Pontianak yang mengendalikan sindikat narkoba internasional dari bilik jeruji.

“Pendalaman itu, kami lakukan guna mengungkap, apakah AKBP Idha Endri Prastiono, Bripka MH Harahap, dan napi Jacky Chandra (35) serta Koei Yiong alias Memey (37) penghuni Lapas Kelas II Pontianak, masih satu jaringan mengedarkan narkoba di Kalbar,” kata Sumirat Dwiyanto di Pontianak, Kamis.

Sebelumnya, dua anggota Polda Kalbar, ditahan Polis Di Raja Malaysia (PDRM) di Kuching pada Jumat (29/8) karena terlibat jaringan sindikat narkoba internasional, satu di antaranya perwira menengah dengan pangkat AKBP yang pernah bertugas sebagai Kasubdit III Ditres Narkoba bernama Idha Endri Prastiono, sedangkan satu lagi Bripka MH Harahap, anggota Polsek Entikong.

Sumirat menjelaskan BNN mengungkap pengendalian narkoba jaringan internasionl dari balik jeruji, yakni napi Jacky dan Memey pasangan kekasih penghuni Lapas Kelas II Pontianak.

“Jaringan narkoba yang dikendalikan oleh kedua napi itu cukup besar, bahkan setiap dua pekan anggota jaringan itu bisa memasukkan sabu-sabu sekitar lima kilogram dari Malaysia, melalui sopir bus Sri Merah tersangka atas nama Husni Oyong atau Ayong (50), lalu seorang kurir yang menunggu di Pontianak Nuraini (27),” kata Sumirat.

Modus yang digunakan oleh kedua napi itu cukup sederhana, keduanya menyuruh Ayong untuk membawa sabusabu dari Kuching, Malaysia, lalu membawanya ke Pontianak untuk diserahkan kepada kurir (Nuraini) yang siap menanti.

“Terungkapnya pengendalian narkoba jaringan internasional itu, berawal, Selasa (26/8), setelah kami mendapatkan informasi tentang adanya upaya transaksi narkoba di sebuah titik di Pontianak. Setelah dilakukan pemantauan, tim BNN melihat seorang pria turun dari bus menyerahkan tas plastik kepada seorang perempuan, di pinggir jalan depan SPBU Parit Aim,” ungkapnya.

Melihat itu, tim BNN langsung menyergap kedua tersangka tersebut, hasilnya kedua tersangka itu membawa sebanyak lima kilogram sabu-sabu, dan 20 butir ekstasi, kata Sumirat.

“Setelah dilakukan pemeriksaan Ayong mengaku diperintah oleh seseorang bernama Jacky Chandra napi di Lapas Kelas IIA Pontianak, dengan Rp1,8 juta untuk sekali pengiriman. Ayong mengaku kenal dengan Jacky awal tahun 2014 ini, sejak itu, ia telah mengambil sabu-sabu dari Kuching sebanyak enam kali,” ujarnya.

Menurut Sumirat setiap kali pengiriman sabu-sabu Ayong tidak pernah mengalami hambatan, saat masuk ke perbatasan, barang haram itu, di sembunyikan di sekitar ruang kemudinya.

Sementara itu, Nuraini mengaku menjadi kurir narkoba atas suruhan Memey, yakni kekasih Jacky. Nurani mengenal sosok Memey setelah dikenalkan oleh pacarnya yang berada dalam lapas yang sama dengan Memey, katanya.

Sabu-sabu tersebut, rencananya akan ia antarkan pada seorang pria berinisial A (DPO) yang diduga kuat sebagai penyimpan narkoba di kawasan Beting. Dari setiap aksi yang ia berhasil lakukan, tersangka Nuraini mendapatkan upah sebesar Rp1 juta.

“Kami sudah mengamankan Jacky Chandra dan kekasihnya Memey. Selain mengatur peredaran narkoba di luar, keduanya juga mengedarkan narkoba di dalam lapas,” ujarnya.

Kabag Humas BBN menambahkan, dari tangan Jacky, pihaknya menyita satu paket plastik kecil berisi sabu-sabu seberat 0,56 gram, dua butir ekstasi, tiga buah telepon genggam, dan tiga buah simcard, kartu ATM, dan dokumen lainnya, sedangkan dari tangan Memey, petugas menyita empat buah ponsel dengan tujuh simcard, dan satu simcard mobile banking salah satu bank swasta. (ant/balipost)

(ant/balipost)

BERTEMU - Wapres Boediono (kanan) menerima Kepala Staf Kantor Transisi Jokowi - JK Rini Soewandi (kedua kanan), Deputi Kepala Staf Hasto Kristiyanto (kiri), Andi Widjajanto (kedua kiri) di kantor Wapres, Jakarta, Selasa (2/9).

Boediono Arahkan Tim Transisi Soal RAPBN 2015 Jakarta (Suara NTB) Wakil Presiden Boediono memberikan arahan strategis kepada Tim Transisi JokowiJusuf Kalla mengenai RAPBN 2015 yang akan dilaksanakan Januari tahun depan.

Selain itu, memberikan masukan sektor mana yang harus ditunda terlebih dahulu untuk APBNP mengingat proses anggaran berakhir 23 September 2014, kata Deputi Tim Transisi Jokowi-JK, Andi Widjojanto, kepada pers di Kantor Wapres Jakarta, Selasa.

Andi Widjojanto menegaskan, “Wapres sudah memberikan saran kepada kami mana yang harus ditindaklanjuti segera.”

Hal tersebut disampaikan setelah dirinya bersama Ketua Tim Transisi Calon Presiden dan Wakil Presiden RI terpilih Joko Widodo-Jusuf Kalla, Rini M. Soemarno, dan tiga deputi, yaitu Hasto Kristiyanto, Anies Baswedan, dan Akbar Faizal bertemu dengan Boediono sekitar 45 menit yang antara lain untuk minta arahan Wapres bagi melanjutkan pemerintahan mendatang.

Kendati demikian, Andi tak bersedia sektor-sektor mana yang harus ditindaklanjuti dan

RUPA-RUPA

ADVERTISING

mana yang bisa ditunda.

Dalam pertemuan tersebut, kata Andi, tim juga meminta masukan dari Wapres Boediono terkait dengan pembagian tugas antara presiden dan wakil presiden. “Serta masukan dari Pak Boediono yang secara langsung melaksanakan tugas sebagai wapres,” katanya.

Masukan tersebut dinilai penting dan sangat diperlukan untuk penguatan lembaga kepresidenan yang akan diemban Joko Widodo dan Jusuf Kalla lima tahun ke depan, di samping untuk memudahkan tim transisi dalam peralihan pemerintahan.

Terakhir, katanya, Wapres Boediono juga memberikan masukan penting mengenai upaya pembangunan di Papua, baik dari sisi infrastruktur maupun sumber daya manusia.

“Pak Boediono memberikan perhatian khusus bagi pembangunan di Papua yang harus terus ditingkatkan,” katanya.

Tim Transisi menurut rencana juga akan menghadap menteri koordinator serta Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi sesuai dengan arahan Wapres Boediono. (ant/balipost)

BAKERY LOWONGAN

Jumat, 5 September 2014

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Jalur Penerbangan Pesawat PM Jepang Tersebar di Internet Tokyo Pemerintah Jepang mengakui rincian tentang jalur penerbangan dan lokasi persisi pesawat perdana menteri mereka telah terpublikasi dalam jaringan (daring) di internet untuk diketahui semua orang.

Dalam pernyataan Kementerian Pertahanan Jepang, situs internet dan aplikasi seluler pelacak lalu-lintas udara di seluruh dunia bernama Flightradar 24 mempunyai informasi rinci tentang penerbangan resmi Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe ketika dia berkunjung ke luar negeri.

Setiap pengguna layanan Flightradar 24 akan dapat memantau lokasi di mana pesawat resmi Pemerintah Jepang berada yang seringkali dipakai pula oleh Kaisar dan Permaisuri Jepang itu.

Kementerian Pertahanan Jepang yang bertanggung jawab atas pesawat resmi Pemerintah Jepang tidak lazim mengungkapkan detail penerbangan pesawat itu menyusul risiko keamanannya.

Namun, harian terkemuka Jepang Yomiuri Shimbun mencatat koordinat dan ketinggian sebenarnya dari Pesawat Pemerintah Jepang Satu dan Dua itu tersedia secara daring di internet. “Kementerian meminta perusahaan itu untuk membuat perubahan pada 8 Agustus dan terkonfirmasi perusahaan mengambil tindakan pada 27 Agustus,� ujar juru bicara Kementerian Pertahanan Jepang pada AFP.(ant/bali post)